Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus , politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: Perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta merugika keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, antara lain : memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negera).

Dampak Negatif

Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan, korupsi di sistem peradilan menghentikan ketertiban hukum dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Korupsi menimbulkan kekacauan di dalam sektor publik. (Disadur dari Makalah Seminar Peningkatan Pemahaman Tentang Perturan Perundang-undangan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  oleh Kajari Depok)

Aparatur Pemkot Depok Dibekali Pemahaman UU Tindak Pidana Korupsi adalah berita dari : Situs Pemerintah Kota Depok

Dalam rangka bertukar pengalaman dan upaya mempererat jalinan kerjasama, LPSE Provinsi Sumatera Barat bersama-sama dengan LPSE kab/kota se-provinsi Sumatera Barat, melakukan muhibah ke LPSE Kota Depok  pada Selasa, 15 Mei 2012, pukul 09.00- 12.00 WIB.  Kunjungan yang terdiri dari 22 para punggawa LPSE se Sumatera Barat ini difokuskan pada sharing tentang pelaksanaan dan problematika di bidang registrasi dan verifikasi serta layanan pengguna (Help Desk).

Rombongan muhibah yang dipimpin oleh  Ibu Hilma diterima di Ruang Rapat Staf Ahli Pemerintah Kota Depok oleh Ketua LPSE Kota Depok, Dra. Hj. Yulistiani Mochtar,MM.  Dalam diskusi yang berlangsung hangat, muncul berbagai ide dan gagasan untuk mengoptimalkan pelayanan LPSE bagi para pengguna baik panitia pengadaan barang/jasa maupun para penyedia barang/jasa. Terutama tentang upaya mengembangkan tools yang dapat mempermudah LPSE dalam menjalankan tugasnya, seperti pembuatan Sistem Reporting dan Sistem SMS Reminder.  Dua hal ini telah dimiliki oleh LPSE Kota Depok dan mendapatkan apresiasi dari peserta muhibah.

Kegiatan muhibah ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh LPSE Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendorong kab/kota dan instansi vertikal yang ada di wilayah Sumatera Barat untuk mengimplementasikan LPSE dalam pelaksanaan pengadaan Barang/jasa pemerintah.  “Alhamdulillah, saat ini tinggal 2 kabupaten yang belum melaksanakan pengadaan melalui LPSE.  Insya Allah bisa tuntas semua tahun ini.”, pungkas ibu Hilma.

Acara diakhiri dengan santap siang bersama dengan menu One Day No Rice.  Para peserta dengan antusias mencicipinya.  “Menarik, patut dicoba.  Apalagi kalau dikombinasikan dengan masakan padang”, komentar salah satu peserta muhibah (WS).

Muhibah LPSE Se-Sumatera Barat ke LPSE Kota Depok adalah berita dari : Situs Pemerintah Kota Depok

Dengan mengucap basmallah, seminar peningkatan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan korupsi bagi Aparatur Pemerintah resmi dibuka oleh Wakil Walikota H. M Idris Abdul Shomad, Rabu (16/5). Seminar yang terselenggara atas kerja sama antara Pemkot Depok dengan Pengadilan Negeri Kota Depok digelar di ruang Roedjito Hotel Bumi Wiyata dan diikuti oleh 100 peserta, serta dihadiri oleh DPRD Kota Depok, Muspida, Instansi Vertikal di Kota Depok, para Kepala OPD, serta Camat dan Lurah di Kota Depok.

Ketua panitia Syahrizal menginformasikan bahwa seminar ini akan diisi oleh beberapa narasumber yang berasal dari Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Polres, dan Akademisi. Wakil Walikota mengatakan kegiatan ini sebagai sebuah investasi bagi kehidupan bangsa dan Negara yang harus diaplikasikan. “Manfaatkan seminar ini dengan baik agar kita bisa mewujudkan pemerintahan yang baik. Semoga seminar ini bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman kita tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk korupsi, serta peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi” harap Wakil Walikota sekaligus mengajak semua Aparatur untuk berkomitmen dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Mari kita ciptakan pemerintahan yang baik dengan mengedapankan layanan yang prima dengan kinerja terbaik kita, pertahankan asas transparan dan akuntable sehingga bisa mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN” ajak Wakil Walikota yang berharap seminar ini dapat menumbuhkan mental anti korupsi kepada para peserta. (ols)

Wakil Walikota Buka Seminar Pemberantasan Korupsi adalah berita dari : Situs Pemerintah Kota Depok

Agenda Kegiatan Selasa, 16 Mei 2012 adalah berita dari : Situs Pemerintah Kota Depok

Press Release

Selasa, 15 Mei 2012

 Hari ini (15/5), Walikota H. Nur Mahmudi Isma’il menerima tamu dari IPB Bogor diruang kerjanya, yaitu Dekan Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) IPB Dr. Ir. Sam Herodion dan Direktur F-Technopark Fateta IPB Dr. Ir. Slamet Budijanto, M.Agr. Saat jam makan siang tiba, Walikota bersama tamunya menuju kantin bersih dan sehat yang berada di lingkungan Balaikota. Disana, para akademisi melihat langsung para pedagang menjual menu non nasi, karena hari ini adalah hari Selasa/ One Day No Rice (ODNR) jadi wajar saja bila yang disajikan adalah kentang, nasi jagung, tiwul, dan panganan non beras lainnya.

 Slamet Budijanto menuturkan bahwa ide ODNR adalah ide yang sangat bagus dan jarang sekali ada Walikota/ Bupati yang berani membuat sebuah gerakan seperti ini. “Tujuan kami datang ke Depok adalah untuk melihat langsung sebera jauh pelaksanaan ODNR ini dilaksanakan, karena kami orang akademisi merasa tertantang untuk berperan dan turut mensukseskan gerakan ODNR. Kami akan mencari titik-titik dimana kami bisa bergabung dalam gerakan ini, tentunya dari sisi teknologi pangan” ujar Slamet yang akan membuktikan tindaklanjutnya yang insya allah akan terealisasi pada 2 -3 minggu kedepan.

 Slamet sangat mendukung gerakan ini, karena pada dasarnya kalori yang dibutuhkan per hari hanyalah 200, tetapi kita sudah melebihi hingga mencapai 350. “Bila kita sudah biasa mengkonsumsi makanan non beras berarti kita bisa menghindari krisis beras karena produksi beras tergantung iklim. Mari kita sukseskan swasembada pangan, dengan mengkonsumsi jagung, singkong, ubi, dan panganan non beras lainnya” ajak Slamet. (ols)

Akademisi IPB Meninjau Pelaksanaan ODNR di Depok adalah berita dari : Situs Pemerintah Kota Depok

• Lomba Kader PKK
• Lomba Pelaksanaa UP2K-PKK
• Lomba Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK diraih oleh RW 17 kel Abadijaya

Dan terseleksi  pelaksana terbaik dari TP PKK Kabupaten/Kota untuk Kegiatan:

• Tertib Admistrasi PKK
• Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
• UP2K-PKK
• Pemanfaatan Halaman Pekarangan (HATINYA PKK)
• Pemanfatan Hasil Toga

Hasil dari lomba tersebut Kota Depok berhasil meraih penghargaan pada kategori berikut ini:

• Lomba Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK diraih oleh RW 17 kel Abadijaya
• Pemanfatan hasil Toga diraih oleh kelurahan Duren seribu kecamatan Bojong sari
• Kategori juara / pelaksana terbaik  I diraih oleh kota Depok
• Lomba Kader PKK tingkat Provinsi Jawa Barat juara pertama diraih oleh Ny. Yanti Safitri dari kelurahan Duren Seribu, kecamatan Bojongsari Depok

Penyerahan Penghargaan Pemenang Lomba TP PKK Tingkat Provinsi Jawa Barat adalah berita dari : Situs Pemerintah Kota Depok

1. Tidak memiliki izin
2. Masa berlaku habis
3. Rusak
4. Salah dalam pemasangan/penempatan

Penertiban Spanduk / Reklame Oleh SATPOL PP adalah berita dari : Situs Pemerintah Kota Depok

Berdasarkan saran dan pendapat dalam Tim Khususnya dari pihak Kepolisisan dan Kejaksaan dalam hal pelaksanna penutupan perternakan ayam Indocentral terdapat dua sisi kompetensi hokum yaitu:

1. Tata Usaha Negara

Bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk segera dilaksanakan sesuai Surat dari Walikota yang telah diterbitkan tersebut diatas.

      2.  Pidana Umum

Bahwa pihak Indocentral telah melakukan tindak pidana pelanggaran dan/atau perbuatan hukum yang melanggar Peraturan Daerah Berkaitan dengan perizinan,kemudian daripada itu Pemerintah Kota dapat melakukan tuntutan berupa pidana kurungan/denda dan pengosogan ayam.

Untuk menghindari pro dan kontra dilapangan berkaitan dengan ketenagakerjaan. Maka akan dilakukan sosialisasi dan konsolidasi oleh pihak kecamatan maupun kelurahan dengan tokoh masyarakat setempat agar kondusif dan menghindari konflik sosial lainnya. (vn)

Rencana pelaksanaan Penutupan Indocentral adalah berita dari : Situs Pemerintah Kota Depok

Untuk menangani gizi buruk di wilayah Kecamatan Pancoran Mas, telah dibentuk posko gizi buruk tingkat Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok pada tanggal 14 Mei 2012. Menurut Camat Pancoran Mas N. Lienda R, tujuan pembentukan posko ini adalah untuk membantu Pemerintah Kecamatan Pancoran Mas dalam menangani dan memfasilitasi dunia usaha yang ada di Kecamatan Pancoran Mas khususnya dan diluar wilayah Kecamatan Pancoran Mas yang akan berpartisipasi dalam penanganan gizi buruk. Acara ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Kota Depok Hj. Nur Azizah Tamhid, Para Lurah, Ketua TP PKK Kecamatan Pancoran Mas, Ketua TP PKK Kelurahan, Kepala UPTD Puskesmas Pancoran Mas, Kepala Puskesmas Depok Jaya dan Rangkapanjaya, para perwakilan kader posyandu, posbindu dan petugas PLKB Kecamatan Pancoran Mas.

Kecamatan Pancoran Mas Bentuk Posko Gizi Buruk adalah berita dari : Situs Pemerintah Kota Depok

Rapat Koordinasi PPID Kota Depok adalah berita dari : Situs Pemerintah Kota Depok