DKT PORTAL ASURANSI

Sengketa Klaim Asuransi Jiwa: Haruskah Tertanggung Mengetahui Dirinya Sedang Menderita Suatu Penyakit?

noreply@blogger.com (Dekate) — Tue, 30 Aug 2016 07:07:00 -0700

Data dan Fakta

Seorang karyawan Kementerian Perdagangan di Denpasar, membeli sebuah polis unit-link yang kedua tanggal 23 Desember 2008 (polis asuransi efektif mulai 01 Desember 2008 s/d 30 Novenber 2042 atau 34 tahun) atas nama dirinya. sedangkan polis pertamanya di jual (surrender) tanggal 4 Maret 2009 untuk tambahan biaya tour bersama anak-anak dan suaminya ke luar negeri tanggal 23 Maret 2009.

Premi tahunan sebesar Rp20.000.000,- , dibayar setiap tahun selama 5 tahun. Adapun polisnya adalah non-medical dan semua proses pengajuan polis baru telah dipenuhi sesuai prosedur dan persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan asuransi.{Baca : Tips Memilih Asuransi}

Tanggal 29 Maret 2009, setelah pulang dari tournya ke luar negeri, Tertanggung menderita sakit batuk-batuk, lalu ia melakukan konsultasi dan pengobatan ke Dokter Spesialis Penyakit Paru pada tanggal-tanggal 11 April 2009; 13 April 2009; 14 April 2009 dan 20 April 2009. Pada pemeriksaan tanggal 20 April 2009 ini Tertanggung mengetahui dirinya menderita penyakit kanker, berdasarkan hasil pemeriksaan dan diagnosa dokter. Pengobatan dilanjutkan 21 April 2009; 24 April 2009; 28 April 2009 dan terakhir tanggal 1 Mei 2009. {Baca : Asuransi Jiwa}

Tanggal 5 Mei 2009 sampai 15 Mei 2009 Tertanggung berobat di RS St. Carolus Jakarta, ditangani oleh Dokter Spesialis Penyakit Kanker dengan diagnosis : 1. Pneumonia 2. Adenoca Paru kiri dengan efusi pleura kiri, 3. Tidak didapatkan TB pada pasien ini.

Tanggal 25 Mei 2009 Tertanggung berobat di RS Gleneagles Medical Centre di Singapura dengan tujuan meminta second opinion. {Baca : UU Perlindungan Konsumen}

Setelah kembali dari pengobatan di Singapura, Tertanggung sempat beristirahat di rumahnya. Pada tanggal 2 Juni 2009 pernapasannya agak terganggu dan kondisi badannya melemah. Ia segera diantar keluarganya ke RS Bali Medistra, Denpasar. Selama dirawat di RS ini kondisi kesehatannya menurun dan akhirnya pada tanggal 6 Juni 2009 jam 01.00 pagi Tertanggung meninggal dunia. {Baca : Polis Asuransi}

Dokter terakhir yang menangani Tertanggung memberikan diagnosis pada surat keterangan dokter sebagai kelengkapan pengajuan klaim kematian tertanggal 16 Juni 2009, pada item 2 menyebutkan: “……keluhan sakitnya 6 (enam) bulan sebelumnya.”

Atas dasar keterangan dokter terakhir yang merawat Tertanggung tersebut, pihak perusahaan asuransi menolak membayar klaim dengan alasan:

Tertanggung diasumsikan telah mengetahui dirinya menderita penyakit kanker paru-paru berdasarkan Surat Keterangan Dokter RS Bali Medistra yang menyatakan bahwa tertanggung sejak 6 bulan sebelumnya menderita Ca Paru Stadium-IV (Kanker paru-paru stadium-IV). Artinya jika dihitung mundur dari waktu Tertanggung meninggal tanggal 6 Juni 2009 hingga saat Tertanggung membeli polis asuransi tanggal 23 Desember 2008, ia pasti sudah mengetahui dirinya menderita penyakit tersebut.
Tertanggung dinyatakan telah melanggar prinsip iktikad baik, karena tidak memberikan keterangan yang sebenarnya pada saat pengisian aplikasi (SPAJ) pada Bagian pertanyaan IX No.9.

Hasil Mediasi

Pemohon mengajukan sengketanya ke BMAI tanggal 19 Oktober 2009. Proses mediasi berjalan dengan baik, akan tetapi tidak ada kata sepakat, karena masing-masing pihak mempertahankan pendiriannya. Pada tanggal 8 Februari 2010 perusahaan asuransi tetap pada keputusannya untuk menolak membayar klaim Termohon. {Baca : Klasifikasi Asuransi}

Pertimbangan Majelis Ajudikasi

Dengan tidak adanya kata sepakat, maka sengketa ini dilanjutkan oleh Pemohon ke jenjang ajudikasi tanggal 16 Februari 2010. Majelis Ajudikasi memeriksa dan memutuskan, Termohon harus membayar klaim dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dokter terakhir yang menangani Tertanggung yaitu Dokter RS Bali Medistra pada tanggal 12 Oktober 2009 telah membuat koreksi atas surat keterangan awalnya menjadi : “Berdasarkan penelusuran catatan medik yang bersangkutan di tempat kami dan catatan medik dokter yang memeriksa sebelumnya, fotocopy data terlampir, bahwa keluhan sakitnya (batuk berdahak) dirasakan kurang lebih 2 (dua) bulan sebelumnya.”
Tertanggung tidak mengetahui dirinya menderita penyakit kanker pada saat membeli polis asuransi yang kedua tanggal 23 Desember 2008. Ia baru menyadari dirinya menderita penyakit kanker paru-paru setelah pulang dari tournya keluar negeri yaitu saat pemeriksaan yang keempat oleh Dokter RS St. Carolus tanggal 20 April 2009.
Termohon tidak dapat membuktikan bahwa Tertanggung telah menyadari dirinya menderita penyakit sebelum atau pada saat membeli polis asuransi kedua, tetapi hanya berdasarkan asumsi atas keterangan yang diberikan oleh dokter yang merawatnya. Oleh karenanya Tertanggung tidak dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip iktikad baik (utmost good faith).
Jika Tertanggung sungguh beriktikad tidak baik, maka Tertanggung tidak mungkin menjual polis pertamanya tanggal 4 Maret 2009 atau 3 bulan sebelum Tertanggung meninggal dunia.

Analisis

Seorang dokter dapat saja membuat suatu kekeliruan. Terbukti ia telah meralat keterangan yang diberikannya terdahulu. Seorang calon Tertanggung boleh saja tidak menyadari bahwa ia tengah menderita sesuatu penyakit pada saat ia membeli asuransi, karena ia jarang ke dokter atau karena keawamannya atau mungkin ia tidak pandai membaca gejala adanya suatu penyakit. Ia pun dapat saja berbohong. Namun logika mengatakan, jika ia sungguh mengetahui dirinya menderita sesuatu penyakit ia tidak akan menjual polis pertamanya.

SURETY BOND

{Baca : Asuransi Surety Bond}

Pembelajaran

Hendaknya Penanggung lebih cermat dalam melakukan investigasi klaim, sehingga setiap keputusan penolakan klaim tidak mudah dibantah. Oleh karena dokter pun dapat membuat kekeliruan, sebaiknya dilakukan klarifikasi dengan dokter pembuat keterangan medik. Meminta pendapat dokter ahli lain tentu akan membantu.
Menjual polis asuransi tanpa pemeriksaan dokter (non-medical) senantiasa mempunyai risiko dan konsekuensi. Hal ini dimaklumi benar oleh Penanggung ketika produk tersebut diciptakan. Penjual dan underwriter perlu lebih peka pada saat menerima permohonan produk ini.

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

WhatsApp
No: 0838 9312 8913

Perusahaan Asuransi akan lebih mudah mengeluarkan produknya

noreply@blogger.com (Dekate) — Fri, 8 Jan 2016 11:26:00 -0800

JAKARTA, kabarbisnis.com: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan, ke depannya perusahaan asuransi akan lebih mudah mengeluarkan produknya. Asalkan, perusahaan asuransi melakukan standarisasi produk yang telah ditetapkan OJK. {Baca : UU No.2 Thn 1992}

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Dumoly F. Pardede menjamin, dengan adanya POJK Nomor 23 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran yang dirilis Januari ini, persetujuan pengeluaran produk asuransi akan lebih mudah.

"Kami tidak perlu mengeluarkan persetujuan untuk produk asuransi yang standard. Cukup melaporkan saja dalam rencana bisnis setahun dan mereka langsung bisa jualan. Namun, kalau produk asuransinya ada unsur tambahan atau raider, tetap harus melalui persetujuan OJK. Yang penting, produknya telah sesuai standard POJK yang baru," terang Dumoly, Kamis (7/1/2016). {Baca : Asuransi Kebakaran}

Namun, lanjut Dumoly, perusahaan yang bisa menelurkan produk asuransi baru harus memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan dan tidak sedang terkena sanksi administratif.

Khusus perusahaan yang memasarkan produk asuransi kredit atau suretyship, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang persyaratan usaha asuransi kredit atau suretyship.

Sebelumnya, Firdaus Djealani, Anggota Komisioner OJK menjelaskan, mekanismenya perusahaan asuransi yang ingin meluncurkan produk asuransi hanya perlu melaporkannya lewat jalur online. Setelah produk tersebut dijual ke pasar, perusahaan asuransi wajib lapor.{Baca Asuransi Kendaraan Bermotor}

Firdaus mengarisbawahi, jenis produk asuransi yang bisa ditawarkan tanpa izin terlebih dahulu hanya sejumlah produk seperti: asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi kredit dan asuransi mikro.

Alasan OJK untuk membebaskan perolehan izin produk asuransi untuk meningkatkan penetrasi pasar bisnis tersebut. "Ini bisa mendongkrak perolehan premi baru. Namun, khusus produk yang berisiko dan kompleks tetap harus izin dari OJK," tegas Firdaus. kbc10

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

WhatsApp
No: 0817.77.1923

SURETY BOND

Dua broker asuransi asing siap masuk Indonesia

noreply@blogger.com (Dekate) — Fri, 8 Jan 2016 11:16:00 -0800

JAKARTA, kabarbisnis.com: Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan retensi sendiri asuransi dan kewajiban dukungan reasuransi lokal langsung ditangkap reasuransi dan broker asing. Kabar terbaru, dua pialang reasuransi asing siap melebarkan sayap bisnis ke Indonesia.

{Baca : Reasuransi}

Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Yasril Y Rasyid mengatakan, dua perusahaan tersebut akan membuat perusahaan joint venture di Indonesia. Langkah tersebut untuk menyiasati bisnis perantara ke reasuransi asing yang bisa tergerus akibat kewajiban bagi perusahaan asuransi di Indonesia memakai reasuransi lokal.{Baca : Metode Reasuransi}

Dus, para pialang asing itu pun mulai melihat potensi menjadi broker untuk reasuransi lokal. "Tapi, mereka harus berbadan hukum Indonesia," kata Yasril, Senin (21/9/2015).{Baca : Reasuransi & Koasuransi}

Sayang Yasril enggan menyebut nama pialang reasuransi asing yang hendak masuk ke Indonesia itu. Tapi sembari menunggu izin, broker asing tersebut akan bekerjasama dengan broker lokal.

Sementara di bisnis reasuransi, sejumlah investor asing juga berniat membuka perusahaan reasuransi baru atau menjadi pemegang saham dari perusahaan yang sudah ada.

Namun, menurut Yasril, langkah tersebut terhalang karena reasuransi asing ingin menjadi pemegang saham mayoritas. Sedangkan, investor lokal tak ingin banyak melepas saham.

Tapi sejatinya, saat ini dukungan reasuransi asing berkapasitas besar masih dibutuhkan. Sebab beleid OJK yang menaikkan retensi asuransi bisa menyulitkan perusahaan asuransi dengan nilai pertanggungan besar.

Menurut Direktur Eksekutif AAUI, Julian Noor, kenaikan retensi memang bisa ditolerir perusahaan asuransi dengan nilai pertanggungan kecil. Tapi tidak bagi perusahaan dengan pertanggungan besar.

OJK ingin mengerek retensi sendiri asuransi hingga 2% dari modal perusahaan asuransi. Rencana tersebut akan dilakukan bertahap. Tahap awal, OJK mengerek retensi sendiri menjadi 1,5% dari 1% saat ini. Aturan ini akan dirilis Oktober nanti dan diterapkan awal 2016.

Selain retensi sendiri, OJK juga menaikkan kapasitas perusahaan asuransi memakai reasuransi lokal.

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

WhatsApp
No: 0817.77.1923

SURETY BOND

Geber asuransi mikro, OJK gandeng Kemenkop

noreply@blogger.com (Dekate) — Fri, 6 Feb 2015 10:32:00 -0800

JAKARTA. Niat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memasarkan produk asuransi mikro secara masif bukan isapan jempol. Usai merilis enam produk asuransi mikro bersama tahun lalu, OJK menyusun rencana kerja yang salah satunya merangkul Kementerian Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah dalam mendistribusikan produk asuransi mikro. {Baca : Asuransi Kebakaran}

Dalam rencana kerja asuransi mikro tahun ini, OJK menyebut, pihaknya menjalin kerja sama dengan koperasi-koperasi di bawah Kemenkop UKM mengembangkan produk asuransi mikro bagi koperasi dan anggotanya. Data Kemenkop merinci, ada sekitar 206.288 koperasi di Indonesia.

"Ini artinya peluang besar untuk mengenalkan produk asuransi mikro kepada masyarakat lewat koperasi, termasuk juga Bank Perkreditan Rakyat, UMKM, komunitas-komunitas masyarakat. Kami akan geber produk asuransi mikro di 2015," terang Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, kemarin. {Baca : Asuransi Hole In One}

Rencana kerja lainnya, yakni gencar melakukan edukasi dan penjualan produk standar asuransi mikro oleh perusahaan asuransi. Diikuti dengan pengawasan seta evaluasi mengenai pelaksanaan edukasi, perlindungan bagi konsumen, kinerja produk dan dukungan regulasi.{Baca : Asuransi Engineering}

Proyek percontohan (pilot project) edukasi asuransi mikro ini sendiri akan dilakukan di 16 provinsi di Indonesia, yakni Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Aceh, Bengkulu, Bali, NTT dan NTB.

Tidak hanya itu, rencana kerja ketiga OJK adalah melakukan seminar atau workshop sebagai upaya literasi keuangan, serta pameran produk-produk asuransi mikro. "Kami mau semua pelaku usaha perasuransian berperan serta dalam memasarkan asuransi mikro," imbuh dia.{Baca : Asuransi Kendaraan Bermotor}

Berdasarkan data OJK, sampai akhir tahun lalu, baru sekitar 53 perusahaan asuransi, baik jiwa maupun umum yang memasarkan produk asuransi mikro. Padahal, pelaku industri asuransi jumlahnya lebih Dari 130 perusahaan. Tak heran, jumlah pesertanya baru sebanyak 6.169.404 orang.{Baca : Asuransi Kecelakaan}

OJK berharap, jumlah pelaku terus bertambah seiring dengan hadirnya standar produk asuransi mikro bersama, yakni Asuransi Mikro Syariah Si Bijak, Asuransi Mikro Si Peci, Asuransi Mikro Warisanku, Asuransi Mikro Rumahku, Asuransi Mikro Stop Usaha - Gempa Bumi dan Asuransi Mikro Stop Usaha - Erupsi. {Baca : Asuransi Kesehatan}

Keenam produk itu di luar dari produk-produk asuransi mikro racikan masing-masing inisiasi dari perusahaan-perusahaan asuransi. Adapun, jumlah premi asuransi mikro sampai akhir Desember 2014 lalu sebesar Rp 106,45 miliar, dengan klaim bruto sebesar Rp 71,76 miliar.

"Kalau perolehan preminya masih kecil karena memang kan premi maksimum Rp 50.000 untuk asuransi mikro. Wajar. Jadi, jangan harap untung dulu. Yang pasti, masyarakat harus mengenal produk asuransi, ini sebagai pintu untuk mengenal produk asuransi lainnya," tutur Firdaus.

Sumber : kontan.co.id

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

WhatsApp
No: 0817.77.1923

SURETY BOND

OJK: UU Asuransi Baru, Demi Kepercayaan Masyarakat

noreply@blogger.com (Dekate) — Thu, 5 Feb 2015 05:36:00 -0800

JAKARTA,KOMPAS. com – Menyusul diterbitkannya Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan sosialisasi kepada sejumlah asosiasi perusahaan asuransi di Indonesia. [Baca : UU No.2 thn 1992}

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani, mengatakan, UU ini akan memberikan kekuatan hukum baru bagi industri asuransi.

“Undang-undang ini memberikan kekuatan hukum bagi industri kita. Kemudian UU ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi, lalu menumbuhkan investasi dan meningkatkan pemahaman bagi perusahaan asuransi,” jelas Firdaus di Kementerian Keuangan, Jakarta (19/1/2015).

Firdaus menambahkan, peraturan yang baru ini akan meminimalisir banyak hal ke depan, salah satunya adalah program penjaminan agar bisa lebih bersaing. Lalu meningkatkan kepercayaan masyrakat sebagai pemegang polis akan meningkat. {Baca : Asuransi Kesehatan}

Sebelumnya, industri asuransi berada di bawah payung hukum UU No. 2 Tahun 1992. Kemudian pada 17 Oktober 2014, UU Perasuransian diperbaharui dengan sejumlah tambahan. Dari semula hanya ada 28 pasal menjadi 92

pasal. Tambahan tersebut salah satunya mengenai ketentuan asuransi syariah. Ketentuan ini mengatur bahwa asuransi syariah dan reasuransi syariah harus diselenggarakan oleh entitas tersendiri

Sumber : kompas.com

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

WhatsApp
No: 0817.77.1923

SURETY BOND

Hadapi MEA, OJK mulai dari asuransi transportasi

noreply@blogger.com (Dekate) — Fri, 17 Oct 2014 21:29:00 -0700

NUSA DUA. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan segera diimplementasikan. Ini juga akan berlaku pada perusahaan asuransi. Komisioner OJK RI, Firdaus Djaelani mengakui, tidak mudah mewujudkan MEA, khususnya bagi industri asuransi lokal.

Seperti diketahui, pemerintah akan menjalankan MEA pada tahun depan. Sedangkan untuk perbankan pada tahun 2020. Tapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bilang tidak akan membuka pasar secara luas untuk semua segmen. Menurut Firdaus, komitmen awal baru akan dimulai pada pesawat terbang dan transportasi lintas negara. (Baca Juga : Asuransi Aviasi , Marine Cargo, Marine Hull )

"Kenapa kami memulai dari pesawat dan kapal, karena keduanya lintas negara, jadi objek berpindah," kata Firdaus, Jumat (17/10).
Meski begitu, ia tetap berkomitmen bahwa suatu hari MEA harus dimulai dan Indonesia harus membuka diri untuk bekerjasama untuk mendukung dan memperkuat pasar. (Baca : Management Resiko)

Bahkan menurut Firdaus, OJK telah mengadakan pembicaraan dengan Singapura untuk memperkuat pasar. Kerjasama tersebut bisa dimulai dari sisi permodalan, layanan, menciptakan produk dan lainnya. Sebab aturan di Indonesia memiliki acuan bahwa objek asuransi harus dilindungi oleh perusahaan yang memiliki izin dari OJK.(Baca Juga : Reasuransi)

Aturan seperti ini juga dilakukan di negara lain. Jadi kalau suatu hari asuransi ingin ekspansi ke luar bisa saling dimudahkan. Pasalnya, Indonesia masih menjadi pasar paling besar.

Sumber : Kontan.co.id

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

WhatsApp
No: 0817.77.1923

SURETY BOND

Asuransi Rangka Kapal (Marine Hull)

noreply@blogger.com (Dekate) — Fri, 19 Sep 2014 22:41:00 -0700

A. PENGERTIAN.
adalah suatu pertanggungan atau asuransi yang memberikan jaminan atau proteksi terhadap kerugian atau kerusakan atau kehilangan atas rangka kapal berikut mesin-mesin penggeraknya sebagai akibat dari risiko-risiko yang dijamin dalam kondisi polis.

B. KONSTRUKSI KAPAL
Bahan Konstruksi Kapal terdiri dari 4(empat) jenis bahan yaitu :
1. Konstruksi Baja/ Besi (Steel/Iron Construction)
2. Konstruksi Fiberglass (Fiberglass Construction)
3. Konstruksi Ferrocement (Ferrocement Construction)
4. Konstruksi Kayu (Wooden Construction)

1. Bahan konstruksi kapal dari Besi/baja.

Bahan klonstruksi ini paling banyak dipergunakan dalam pembuatan kapal dan juga konstruksi pengeboran lepas pantai (platform), hal ini dikarenakan banyak keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Besi/Baja bila dibandingkan dengan bahan konstruksi yang lain, yaitu :

Besi/Baja mempunyai sifat yang tidak mudah berubah bentuk, tidak dapat terjadi keretakan.
Mempunyai kemampuan dengan sifat tidak menurunnya derajat kekenyalan dan atau kelenturan serta stabilitas dan kekuatan tarik dari logam yang akan di las, sehingga penyambungan logam diatas dapat dikatakan sempurna, karena logam electroda (logam penyambung) dapat bersatu dengan baik dengan logam dasarnya.

Kapal dengan bahan konstruksi Besi/Baja, memiliki sifat-sifat :

Sistim kekedapan kapal terhadap air hampir dapat dikatakan sempurna, sehingga memiliki karakteristik yang lebih baik bila menghadapi bahaya kebocoran. {Baca : Asuransi Aviasi}

Kapal selalu dihadapkan pada beban yang dinamis baik sedang berlayar maupun tidak berlayar, maka sistim penyambungan dengan las memberikan daya tahan yang lebih baik bila dibandingkan dengan sistem penyambungan pada bahan konstruksi yang lain.{Baca : Asuransi Hole In One}

Cara menghindari Karat/Korosi

Memberikan perlindungan secara pasif, misal dengan melakukan pengecatan. Pengecatan merupakan suatu metode untuk menghindari korosi secara pasif.
Melakukan pencegahan karat secara aktif. misal : dengan memberikan Cathodic Protection pada bagian bawah yang terkena air.

2. Bahan konstruksi kapal dari Fiberglass.

Bahan konstruksi fibreglass banyak digunakan untuk konstruksi kapal pesiar (Yacht).
Bahan ini dibuat dari serat Fibre yang dibentuk pada suatu cetakan tertentu, oleh karenanya maka kapal tidak dapat dibuat dalam ukuran besar. {Baca : Asuransi Kebakaran}
Sifat bahan konstruksi ini tidak lebih getas bila dibandingkan dengan konstruksi baja/besi, oleh karena itu sangat berbahaya bila menabrak karang, dapat meng-akibatkan kapal pecah karena sifatnya mengakibatkan kerugian Total loss. {Baca : Asuransi Kendaraan}
Namun konstruksi Fibre ini tidak mempunyai masalah dalam Korosi, serta pemeliharaannya sangat mudah dan warnanya lebih menarik bila dibandingkan dengan kapal berkonstruksi besi/baja.{Baca : Asuransi Kecelakaan}

3. Bahan konstruksi kapal dari Ferrocement.

Ferrocement adalah istilah yang digunakan untuk suatu bentuk beton bertulang.
Sistim penulangan dalam pembuatan kapal ini hanya terdiri dari beberapa lapis kawat atau kawat halus yang kemudian diisi dengan semen mortar dengan ketebalan kurang dari 2.50 cm. dan kemudian dilapisi semacam mortar yang tipis diatas tulangnya.

Konstruksi ferrocement saat ini hanya terbatas digunakan pada kapal-kapal ikan, karena ferrocement merupakan bahan alternatif setelah kayu yang makin lama semakin sulit di dapat, dan lebih ekonomis. {Baca : Asuransi Fidelity Guarantee}

Kelebihan-kelebihan konstruksi Ferrocement:
a. Tidak mudah terbakar
b. Tahan lama
c. Mudah pemeliharaan dan perbaikannya
d. Lebih sedikit konstruksi penopangnya
e. Dalam hal pembuatannya :

Tidak dibutuhkan keahlian yang tinggi
Padat karya dan dapat menggunakan tenaga kerja setempat.

4. Bahan konstruksi kapal dari Kayu.

Bahan konstruksi kapal dari kayu, adalah bahan konstruksi kapal yang tertua didunia. Pembangunan kapal berkonstruksi kayu dilakukan secara traditional dan tidak mengikuti ketentuan Biro Klassifikasi. {Baca : Asuransi Liability}

Dilihat dari fungsinya, jenis kapal berkonstruksi kayu ini dibagi dalam 2(dua) jenis, yaitu:
a. Kapal Sekonar, yaitu suatu jenis perahu yang dipakai sebagai alat perhubungan dari pantai ke pantai yang biasa disebut Perahu Niaga.
Perahu Niaga ini dibagi dalam 2 jenis, yaitu :
a.1 Kapal Layar Motor (KLM) dimana tenaga penggerak utama adalah layar.
a.2 kapal Kayu Motor (KKM) dimana tenaga penggerak utama adalah motor.

b. Kapal Sanggara, yaitu jenis perahu untuk menangkap ikan.

Dipandang dari segi tehnik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan :
a. Pada umumnya draught/draft/sarat kapal-kapal kayu tidak cukup tinggi (saat full loaded), dimana kemungkinan air dapat masuk kedalam palka lebih besar, yang berarti dapat merusak stabilitas kapal serta cargonya.
b. Kecepatan kapal rendah, sehingga kapal terlalu lama dalam perjalanan.
c. Sukar diadakan monitoring, karena kapal pada umumnya tidak memiliki alat komunikasi

d. Kepandaian pelaut pada kapal-kapal jenis ini pada umumnya hanya turun temurun (traditional), jadi tidak perlu ada keahlian khusus.

e. Sistem kekedapan, banyak menimbulkan permasalahan, hal ini diakibatkan karena sistim penyambungan digunakan dengan material yang bukan sejenis dengan induknya, dimana kecepatan peregangan antara kedua bahan tersebut tidaklah sama, yang dapat mengakibatkan pakal atau dempul sering mengelupas terutama pada daerah yang sering berubah-ubah antara terendam air dan tidak yaitu daerah antara dibawah garis air dan saat kapal kosong.

f. Stabilitas kapal
Karena kapal jenis ini banyak menggunakan tenaga penggerak utama dari layar, layar diatas akan menerima gaya dorong angin dan kemudian menggerakkan kapal/perahu, bentuk dan luas layar ini akan mempengaruhi kecepatan kapal dan stabilitasnya.

Stabilitas kapal adalah besarnya gaya untuk mengembalikan kapal dari kondisi oleng ke kondisi atau keadaan semula.
Akibat adanya layar, maka secara umum stabilitas kapal ini tidak lebih baik bila dibandingkan dengan kapal yang tidak menggunakan layar.

Jenis-jenis kapal yang bisa diasuransikan antara lain:

- Kapal penumpang (passenger, ferry cepat, roro ferry)
- Roro cargo, landing craft transportation (LTC)
- Tanker (oil tanker, chemical tanker, liquid gas, dll),
- Bulk carier, general cargo, container ship
- Supply ship dan kapal keruk
- Tongkang / barge
- Tugboat, towboat, pilot boat
- Jet foil, catamaran, floating dock, dll.

Informasi yang dibutuhkan dalam akseptasi asuransi marine hull

Pada umumnya, seorang marine underwriter sebelum mengaksep sebuah pertanggungan berupa kapal hanya meminta informasi yang sangat minim, yaitu jenis kapal, tahun pembuatan kapal, berat kapal (GRT), apakah masuk Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) atau tidak, dan lost record terakhir. Hal tersebut tentu sangat kurang dan berbahaya.

Seorang marine underwriter dituntut mengetahui banyak hal tentang karakteristik kapal sebelum mengaseptasi sebuah permintaan penutupan asuransi kapal. Informasi mengenai psysical hazard dan moral hazard harus diketahui secara lengkap. Informasi tersebut antara lain:

- Tipe kapal
- Tahun pembuatan kapal (dilihat dari nomer IMO – Inter Maritime Organization)
- Ukuran kapal
- Status kapal (owner / operator / chartered)
- Sejarah kepemilikan kapal
- Klasifikasi kapal
- Last docking report
- Maintenance kapal
- Crew list dan sertifikasinya
- Penggunaan kapal
- Trading area kapal
- Jumlah fleet kapal yang dimiliki
- Cargo yang diangkut secara rutin
- Status crew kapal (kontrak atau tetap, apakah digaji selama di darat)
- Berapa lama seorang crew berada di atas kapal
- Fasilitas

Risiko yang dijamin dalam Institute Time Clause 1/11/95.

Bahaya-bahaya laut, sungai, danau atau perairan lain yang dapat dilayari kapal.
Kebakaran dan Peledakan.
Pencurian yang disertai dengan kekerasan.
Jettison (pembuangan/pengorbanan bagian dari kapal yang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud baik tanpa ada unsur kejahatan).
Pembajakan.
Benturan dengan kendaraan darat, dock atau perlengkapan atau instalasi pelabuhan.
Gempa bumi, Volcanic Eruption atau Sambaran petir.
Kecelakaan pada waktu kapal melakukan bongkar muat barang, memindahkan barang atau pengisian bahan bakar.
Meledaknya ketel uap, pecahnya as atau cacat tersembunyi (latent defect) pada permesinan kapal atau badan kapal.
Kelalaian nahkoda, perwira atau anak buah kapal
Kelalaian bengkel / pihak yang mengajukan perbaikan kapal asalkan mereka bukan Tertanggung dalam polis ini.
Barratry yang dilakukan oleh Nahkoda atau awak buah kapal.
Benturan dengan pesawat udara atau objek-obyek yang serupa atau objek-objek yang jatuh dari padanya,
Kerugian atau kerusakan atas kapal yang disebabkan oleh adanya perintah dari pejabat pemerintah yang berwenang dalam rangka mencegah atau memperkecil kerugian/ bahaya polusi yang timbul akibat rusaknya kapal yang diasuransikan.

Risiko yang dikecualikan dalam I.T.C. 1/11/95.
1. Perang
a. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan atau kerusuhan rakyat yang ditimbulkan oleh keadaan-keadaan tersebut diatas atau tindakan permusuhan dari pihak-pihak yang terlibat perang.
b. Penahanan, pembeslahan, penyitaan atau pembatasan kebebasan, pengambil-alihan (tidak termasuk barratry atau pembajakan) dan akibat-akibatnya atau usaha-usaha untuk melakukan hal-hal tersebut diatas.
c. Sisa-sisa ranjau, torpedo, bom atau senjata perang lainnya.

2. Pemogokan.
a. Perbuatan para pelaku pemogokan, para pekerja yang terkena larangan masuk kerja, orang-orang yang ikut serta dalam kerusuhan buruh, huru-hara atau kerusuhan di kalangan rakyat.
b. Teroris atau perbutan orang-orang yang bermotif politik.

3. Perbuatan pengrusakan (malicious Act)
a. Peledakan bahan-bahan yang mudah meledak.
b. Senjata-senjata perang.
Dan yang disebabkan oleh pengrusakan oleh orang-orang lain atau tindakan yang bermotif politik.

4. Nuklir.
Akibat senjata-senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau nuklir baik fisi maupun fusinya serta reaksi-reaksinya dan radio aktifnya.
Jenis-jenis kerugian yang dijamin.
a. Kerugian Utama / Pokok
1. Kerugian yang bersifat Total Loss (Kerugian Keseluruhan), baik berupa:
Actual Total Loss ataupun
Constructive total Loss
2. Kerugian yang bersifat Partial Loss (Kerugian sebagian), baik berupa :
Particular Average, ataupun
General Average.
b. Kerugian Pelengkap/Pendukung
Biaya-biaya Sue & Labour
yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka usaha-usaha yang dilakukan oleh Tertanggung untuk mencegah atau memperkecil kerugian.
Biaya-biaya pemeriksaan dasar kapal setelah kandas (penggantian diberikan penuh tanpa dikenakan deductible).
Gaji dan perbekalan nahkoda, perwira dan anak buah selama dalam perjalanan kapal dari suatu tempat/pelabuhan ke tempat/pelabuhan lain-nya dalam rangka melaksanakan perbaikan kapal yang dijamin oleh polis.

c. Kerugian Tambahan/Perluasan.
Tanggung jawab Tertanggung dalam hal tabrakan kapal, tetapi tidak termasuk tabrakan dengan objek lain yang bukan kapal.

BENTUK POLIS.

Bentuk polis yang berlaku di Indonesia adalah Polis SG dan Polis MAR 82

1. Polis S.G.
Polis S.G. adalah singkatan dari Polis Ship & Goods yang pada awalnya dipergunakan untuk penutupan Asuransi Kapal Laut (Marine Hull) dan juga dapat digunakan untuk menutup Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo).
Dalam perkembangannya kemudian penggunaan polis ini dipecah menjadi dua :

Polis SG Cargo Form : digunakan untuk penutupan Asuransi Pengangkutan
Polis SG Hull Form : digunakan untuk penutupan Asuransi Rangka Kapal.Polis SG Hull Form masih tetap dipakai di Indonesia, karena Klausula Standard Indonesia Hull Form (S.I.H.F.) 1/1/70 masih menganut sistim standard.

2. Polis MAR 82.
Sejak 1 Oktober 1982, muncul bentuk polis baru yang disebut dengan Polis MAR 82 yang dipergunakan khusus untuk
Penutupan Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo), yang mempergunakan klausula baru standard ICC 1/1/82
Penutupan Asuransi Rangka Kapal (Marine Hull), yang mempergunakan klausula baru standard 1/1/83 dan kini digunakan ITC 1/11/95

JENIS-JENIS POLIS MARINE HULL.

1. Time Policy (Polis Jangka Waktu)
2. Voyage Policy (Polis Perjalanan)
1. Time Policy (Polis Jangka Waktu).
Dalam polis jangka waktu, masa berlakunya jaminan asuransi berdasarkan periode/ jangka waktu tertentu (umumnya 1 tahun) (berlaku jam 00.00 dan berakhir jam 24.00)

Jangka waktu ini dapat kurang dari satu tahun, dengan ketentuan Penanggung akan mencantumkan FPIL clause (Full Premium if Lost Clause) yang artinya apabila terjadi kerugian Total Loss atas kapal yang dipertanggungkan, maka Penanggung akan membe-bankan premi untuk 1 tahun penuh.

contoh: Kapal A diasuransi dengan jangka waktu 4 bulan, Suku premi setahun adalah 4% (didalam polis ditulis Suku premi 1.6% pro-rata 4%).
Apabila dalam jangka waktu 4 bulan tersebut kapal mengalami Total Loss, maka Tertanggung harus membayar premi setahun penuh, dengan perhitungan:

Premi Tahunan                                   = 4.00% x Nilai Pertanggungan
Telah diperhitungkan                         = 1.60% x Nilai Pertanggungan
Tambahan Premi yg harus dibayar    = 2.40% x Nilai Pertanggungan

2. Voyage Policy (Polis Perjalanan).
Polis Perjalanan adalah polis yang menutup asuransi atas kapal hanya selama Kapal tersebut berada dalam perjalanan dari suatu tempat/pelabuhan pemberangkatan sampai kapal tersebut tiba dipelabuhan tujuan.
Jadi masa berlakunya pertanggungan atas polis ini tidak didasarkan pada suatu jangka waktu tertentu, tetapi berdasarkan pada suatu perjalanan/ pelayaran tertentu saja.

Pembebanan suku premi ditetapkan berdasarkan perjalanan itu sendiri, sehingga tidak mengenal adanya ketentuan mengenai Full Premium if Lost (FPIL Clause).

Saat mulai dan berakhirnya pertanggungan sangat ditentukan oleh pemakaian kata-kata “at and From” atau “From” pada polisnya.
“at and from” maka risiko asuransi sudah mulai berjalan sejak kapal tiba di tempat/pelabuhan pemberangkatan dan berlangsung terus sampai kapal tersebut tiba di pelabuhan tujuan.

“From” maka risiko asuransi sudah mulai berjalan sejak kapal mengangkat sauh/jangkar dipelabuhan pemberangkatan dan berlangsung terus sampai kapal tersebut tiba di pelabuhan tujuan.

Pengertian kata-kata “tiba dipelabuhan tujuan” adalah apabila kapal tersebut telah menurunkan sauh/jangkar disuatu tempat dipelabuhan yang dituju/ditetap-kan oleh Port Authority dan tertambat dengan aman ditempat itu (safety moored).

Didalam polis perjalanan dikenal adanya warranty mengenai Change of Voyage dan Deviation.

1. Change of Voyage.

Adalah apabila kapal menuju pelabuhan tujuan lain dari yang telah ditentukan semula (perubahan atas tujuan pelayaran)

Dampak dalam jaminan asuransinya: apabila risiko Asuransi sudah mulai berjalan dan kemudian kapal tersebut memutuskan untuk menuju pelabuhan tujuan lain yang bukan pelabuhan yang ditetapkan dalam polis, maka risiko asuransi segera berakhir pada saat Nahkoda Kapal memutuskan untuk pelabuhan tujuan lain tersebut, walaupun secara nyata kapal belum merubah haluannya.

2. Deviation.

Adalah apabila kapal meninggalkan jalur pelayarannya semula menuju suatu pela-buhan tujuan yang berada diluar jalur pelayarannya untuk kemudian kembali kejalur pelayarannya semula untuk menuju pelabuhan yang telah ditetapkan dalam polis.

Dampak dalam jaminan asuransinya : apabila risiko Asuransi sudah mulai berjalan dan kemudian kapal melakukan deviasi, maka risiko asuransi segera berakhir pada saat kapal tersebut secara nyata merubah haluan untuk melakukan deviasi tanpa memperhatikan apakah kapal tersebut kelak akan kembali kepada jalurnya semula guna menuju pelabuhan tujuan yang telah ditetapkan dalam polis.
Namun apabila kapal melakukan deviasi atau penundaan pelayaran (delay) karena alasan-alasan dibawah ini, risiko asuransi tetap berjalan terus, yaitu :

Apabila hal itu telah diizinkan dalam polis.
Apabila hal itu dilakukan dalam rangka memenuhi warranty dalam polis.
Apabila hal itu dilakukan demi menyelamatkan kapal yang diasuransikan.
Apabila hal itu terjadi diluar kekuasaan Nahkoda untuk menghindarinya (force majeur).
Apabila hal itu dilakukan karena dalam kapal terdapat jiwa manusia yang terancam dan harus segera diadakan pembedahan khusus.
Apabila hal itu dilakukan karena kapal tersebut menolong kapal lain yang sedang dalam bahaya dimana didalamnya sedang terancam keselamatan jiwa manusia.
Apabila hal ini dilakukan dalam keadaan terjadi barratry, sedangkan barratry merupakan salah satu risiko yang dipertanggungkan.

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

WhatsApp
No: 0817.77.1923

SURETY BOND

Asuransi Aviasi - Aviation

noreply@blogger.com (Dekate) — Fri, 19 Sep 2014 22:16:00 -0700

Asuransi Aviasi (Aviation Insurance) Menjamin kerugian atau kerusakan pada pesawat terbang. Mesin dan atau berabagai peralatan lainnya, dan juga jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Risiko yang dijamin atau perlunasan jaminannya, antara lain :

Aircraff Hull All Risks and Liability Insurance

Asuransi Yang memberikan perlindungan apabila terjadi kerugian atas rangka pesawat baik berupa hilangnya pesawat, kerusakan ataupun ada tuntutan dari pihak ketiga, termasuk penggantian atas biaya-biaya yang wajar yang timbul sehubungan dengan pengamanan pesawat. Polis ini juga menjamin spares baik yang disimpan digudang atau sedang dalam pengiriman. {Baca : Asuransi Hole In One}

Aircraft Hull War and Allied Perils Insurance

Menjamin risiko peperangan dan sejenisnya atas kehilangan atau kerusakan pada pesawat yang tidak daijamin dalam polis rangka pesawat (hull)

Aircraft Hull and Spares Engine Deductible Insurance

Asuransi ini adalah mengasuransikan kembali (buy-back) deductible atau risiko sendiri yang diterapkan pada polis rangka pesawat (Hull)

Aviation War, Hi-Jacking and Other Perils Excess Liability Insurance

Menjamin Tuntutan tanggung jawab hukum pihak ketiga atas resiko peperangan

Aviation Refuelling Legal Liability Insurance

Menjamin risiko yang timbul akibat tuntutan dari pihak ketiga atas kerugian yang ditimbulkan oleh tertanggung akibat dari operasional pengisian bahan bakar ke pesawat oleh tertanggung. {Baca : Asuransi Liabilty}

Airport Owner and Operators Liability Insurance

Menjamin risiko yang timbul akibat tuntutan dari pihak ketiga dimana tertanggung secara hukum bertanggungjawab dan wajib membayar sebagai ganti rugi baik akibat dari suatu kejadian yang timbul dari sekitar lokasi kegiatan dalam hangar milik tertanggung dan produk dihasilkan oleh tertanggung .{Baca : Asuransi Marine Cargo}

Aviation Manufaturers Hull, Spares All Risks, Aviation Liabilities

Menjamin Risiko tuntutan tanggung jawab hukum atas produk yang dihasilkan oleh tertanggung.{Baca : Asuransi Surety Bond}

Crew Personal Accident and Loss of Licence

Menjamin cidera badan dan kematian daripada crew termsuk ground engineer yang disebabkan oleh kecelakaan dan mengganti kerugian yang timbul akibat cocpit crew tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

WhatsApp
No: 0817.77.1923

SURETY BOND

Asuransi Hole In One

noreply@blogger.com (Dekate) — Fri, 19 Sep 2014 22:01:00 -0700

Hole-in-One Insurance memberikan perlindungan kepada panitia/sponsor atas hadiah yang telah ditetapkan akibat terjadinya Hole-in-One (Bola langsung masuk ke dalam hole pada green yang telah ditentukan dan memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Persatuan Golf Indonesia, hanya dalam 1 kali pukul), pada lubang yg telah ditetapkan. Pada umumnya yang dijamin dalam asuransi adalah hole dengan PAR 3.
Obyek pertanggungannya adalah hadiah yang telah ditetapkan oleh panitia, seperti uang, kendaraan roda 2 atau 4 dan lain sebagainya.

DEFINISI

Penyelenggara : Adalah orang atau badan yang menyelenggarakan turnamen pertandingan golf untuk suatu event / keperluan tertentu yang mendapat izin dari pihak yang berwenang. Penyelenggara adalah merupakan tertanggung (Insured)

Peserta : Adalah semua peserta / pemain golf yang namanya tercantum dalam daftar peserta turnamen / pertandingan yang dilakukan oleh Penyelenggara.

LUAS JAMINAN : Polis ini menjamin akan memberikan hadiah kepada Tertanggung yang berhasil melakukan pukulan Hole in One yang besarnya sesuai dengan yang tercantum dalam Schedule. {Baca : Metode Reasuransi}

PENGECUALIAN

Polis ini tidak menjamin dan oleh karenanya tidak memberikan hadiah dalam hal :
Turnamen / pertandingan dilarang / batal / dibatalkan oleh sebab apapun juga.
Pukulan Hole in One dilakukan pada waktu latihan / driving / practising dan / atau pada turnamen / pertandingan tidak resmi. {Baca : Reasuransi & Koasuransi}

BERLAKUNYA ASURANSI

Asuransi ini hanya berlaku dalam hal :
1. Selama berlangsungnya ternamen / pertandingan golf sebagaimana tercantum didalam Schedule.
2.   Turnamen / pertandingan golf yang diselenggarakan secara resmi dan disahkan oleh Golf Club.
3.   Lubang ( hole ) yang telah ditetapkan pada suatu green tertentu.
4.   Pertanggungan ini berakhir dengan sendirinya apabila turnamen / pertandingan yang dimaksud dalam Polis ini dinyatakan selesai.

KONDISI

-    Dalam hal terjadi Hole In One maka Peserta yang berhasil melakukan Hole In One berhak mendapatkan hadiah yang besarnya sesuai dengan yang tercantum dalam Schedule.
-    Hadiah Hole in One akan diserahkan oleh Penanggung kepada Penyelenggara, dan selanjutnya akan diserahkan kepada Peserta yang berhak untuk itu.
-    Bila terdapat lebih dari 1 ( satu ) satu lubang ( hole ) yang dipertandingkan, maka besarnya hadiah pada masing - masing lubang yang bersangkutan yang besarnya telah ditetapkan.
-    Dalam hal apapun juga seorang peserta tidak dapat digantikan atau diwakili oleh orang lain.
-    Premi asuransi harus sudah dilunasi sebelum dilangsungkannya turnamen / pertandingan. Apabila premi tersebut tidak dilunasi sebagaimana dimaksud, maka tidak ada kewajiban bagi Penanggung untuk memberikan hadiah apapun.
-    Apabila terdapat lebih dari 1 Peserta yang berhasil melakukan Hole In One maka hanya peserta pertama yang melakukan Hole in One yang berhak mendapatkan hadiah. Misalkan :

Turnamen Hole In One untuk Hole 5 PAR 3
Turnamen ikuti oleh 100 Peserta
Terdapat 3 Peserta yg berhasil melakukan Hole in One pada Hole tersebut adalah : Peserta ke 15, Peserta ke 60 dan Peserta ke 80
Hadiah hany diberikan kepada peserta yang terlebih dahulu melakukan Hole In One, yaitu peserta ke 15

-    Dalam hal apapun juga premi asuransi tidak dapat dikembalikan oleh Penanggung, termasuk pembatalan pertandingan sebagaimana diatur dalam Bab Pengecualian butir 1.
-    Penanggung dibebaskan dari pembayaran hadiah apabila klaim yang diajukan ternyata mengandung hal - hal yang disembunyikan / dipalsukan.

    Dalam hal terjadi suatu klaim yang terjamin oleh Polis ini, Penyelenggara / Tertanggung wajib untuk segera melengkapi dokumen - dokumen pendukung klaim, antara lain :
1. Surat tuntutan resmi dari Tertanggung / Penyelenggara.

2. Surat pernyataan / keterangan dari Penyelenggara dan pengurus yang berwenang dari Golf Club yang menyatakan terjadinya Hole in One dan berisi data - data sebagai berikut :
   ·   Nama lapangan golf tempat dilangsungkannya turnamen / pertandingan.
   ·   Nama / judul turnamen / pertandingan.
   ·   Nama Tertanggung yang berhak mendapat hadiah Hole in One.
   ·   Waktu ( tanggal dan jam ) terjadinya Hole in One.
   ·   Tempat / green terjadinya Hole in One.

3. Tiga orang saksi yang menanda - tangani Surat Keterangan / Berita Acara tentang terjadinya Hole in One. Pihak asuransi berhak menempatkan orangnya sebagai pengawas, di green yag dipertandngkan.

4. Bukti penerimaan hadiah berupa tanda terima dan / atau kwitansi pembayaran.

Untuk menhindari adanya kecurangan (fraud) atas klaim dari Asuransi Hole in One ini maka pada umumnya Penanggung (Perusahaan Asuransi) menempatkan staff-nya untuk ditugaskan memantau jalanya turnamen. Sehingga kalaupun terjadi klaim maka klaim tersebut adalah benar – benar terjadi Hole in One bukan sesuatu yg direkayasa.

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

WhatsApp
No: 0817.77.1923

SURETY BOND

Tips Memilih Asuransi Kendaraan

noreply@blogger.com (Dekate) — Mon, 15 Sep 2014 06:08:00 -0700

Jakarta -Masyarakat tentunya tak asing lagi dengan asuransi kendaraan. Namun, apakah Anda terpaksa membeli asuransi tersebut atau memang benar-benar membutuhkannya?

Ternyata, hanya sebagian kecil yang memiliki asuransi kendaraan merasa membutuhkan produk tersebut. Kebanyakan orang merasa terpaksa membeli asuransi karena persyaratan pembelian secara kredit. {Baca : Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor}

Seorang Konsultan Asuransi mencoba memberi pandangan seberapa penting memiliki asuransi kendaraan seperti dikutip dari situs resminya, Minggu (7/9/2014).

Pada dasarnya asuransi adalah meminimalkan risiko yang mungkin terjadi dengan mengalihkan kerugian secara keuangan. Asuransi kendaraan adalah sebuah perjanjian mengalihkan risiko kerugian jika terjadi musibah terhadap kendaraan kita.(Baca : Fungsi Asuransi)

Konsep tersebutlah yang harus kita pahami dalam berasuransi. Kalau tidak ada musibah? Bersyukurlah, karena kita tidak pernah tahu kapan dan di mana musibah akan terjadi.

Dalam dunia perencanaan keuangan, perlindungan terhadap aset yang kita miliki sangat penting. Jika aset berharga yang kita miliki tiba-tiba hilang dan tidak memiliki perlindungan terhadapnya, maka akan membuat neraca keuangan kita jatuh. Oleh karena itu, para perencana keuangan sangat menganjurkan kepada setiap kliennya untuk memiliki asuransi.
( Baca Juga : Management Resiko )

Seperti membeli barang di pasar, tentunya kita harus membandingkan barang yang ingin kita beli. Mulai membandingkan harga, kualitas, dan lain-lain

Begitu pula dengan membeli polis asuransi kendaraan. Kita perlu membandingkan produk yang ditawarkan oleh berbagai provider.

Apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum membeli polis?

Pertama, yang perlu diperhatikan adalah isi polis. Sejauh mana luas cakupan perlindungan yang tercatat dalam polis tersebut. (Baca Juga : Polis Asuransi )

Kedua, track record kemudahan konsumen dalam mengajukan klaim. Bagaimana perusahaan tersebut memberikan pelayanan terhadap konsumen yang melakukan klaim, apakah dipersulit atau tidak. ( Baca Juga : UU Perlindungan Konsumen )

Ketiga, jumlah dan kualitas bengkel yang berkerja sama dengan perusahaan asuransi tersebut. Agak riskan kalau mendapatkan bengkel yang kurang baik dalam pelayanannya dalam memperbaiki kendaraan kita.

Keempat adalah adalah harga polis. Ini yang sering menjadi penentu pengambilan keputusan kita dalam memilih asuransi. Seharusnya keempat hal di atas yang menjadi penentu keputusan kita, bukan hanya harga saja. Percuma harga polis murah namun pelayanan dan bengkel tidak memberikan kepuasan kepada kita. (Baca Juga : Asuransi Kendaraan Bermotor)

Sumber : oto.detik.com

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

WhatsApp
No: 0817.77.1923

SURETY BOND

Cukupkah mengandalkan perlindungan BPJS?

noreply@blogger.com (Dekate) — Fri, 12 Sep 2014 07:33:00 -0700

JAKARTA. Sejak 1 Januari 2014, pemerintah telah memberlakukan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Di situ, ada lima hal yang harus dijamin negara, salah satunya kesehatan. Nah, lembaga yang ditunjuk untuk mengelola jalannya jaminan kesehatan (jamkes) ini adalah PT Askes (Persero), yang berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dengan adanya satu sistem penjaminan kesehatan ini, sistem jaminan dilebur menjadi satu. Antara lain, jaminan kesehatan bagi aparatur sipil negara, pensiunan pegawai negeri sipil, TNI dan Polri, hingga pegawai swasta yang sebelumnya menggunakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kesehatan (Jamsostek). Dus, jumlah peserta yang harus dijamin BPJS Kesehatan juga makin besar. "Sekarang sudah 123 juta jiwa," kata Purnawarman Basundoro, Direktur Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan . Jumlah peserta BPJS saat ini merupakan gabungan dari peserta PT Askes, Jamsostek, hingga Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat).

Purnawarman menambahkan, BPJS Kesehatan menargetkan setidaknya pada 2019 mendatang, jumlah peserta jamkes BPJS Kesehatan sudah mencakup seluruh penduduk Indonesia. Pada tahun ini, Anda yang berprofesi sebagai pegawai negeri, TNI, Polri, pensiunan pegawai negeri atau pegawai swasta yang memiliki kartu jamkes Jamsostek umumnya telah otomatis menjadi peserta BPJS.

Lalu, apa yang berubah? Seperti disebutkan sebelumnya, jumlah peserta jelas bertambah. Bila semula Anda menggunakan skema jamkes dari PT Askes bersama 16,5 juta peserta lainnya, kini Anda memiliki skema yang sama dengan ratusan juta orang lain yang menjadi peserta BPJS. Satu hal lagi, kepesertaan BPJS ini bersifat wajib. Itu berarti, sebagai warga negara, mau tak mau Anda akan masuk dalam skema jamkes yang diselenggarakan BPJS. Padahal, pemerintah juga membebankan iuran premi pada peserta kesehatan atau pemberi kerja peserta kesehatan. Pengaturan besaran premi ini dapat Anda cek langsung pada Perpres nomor 111/ 2013 tentang Perubahan Atas Perpres nomor 12 tahun 2003 tentang Jaminan Kesehatan.

Secara umum, kata Purnawarman, manfaat atau benefit pertanggungan yang diterima peserta tidak berubah. "Manfaat sama dengan Askes dulu yang ada promotif, preventif, kuratif, dan reaktif," jelasnya. Artinya, segala jenis kondisi dan jenis penyakit masuk dalam cakupan BPJS tanpa mempertimbangkan usia dan kondisi peserta. (Baca : Fungsi Asuransi)

Bedanya, BPJS Kesehatan ini memberlakukan sistem kapitasi, yaitu BPJS Kesehatan akan membayar sejumlah dana sesuai jumlah orang yang terdaftar di sebuah fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat pertama, yaitu puskesmas, klinik yang ditunjuk, serta dokter keluarga. Berarti, Anda sebagai peserta BPJS Kesehatan tidak memiliki kebebasan berpindah-pindah lokasi berobat.

(Baca : Asuransi Kesehatan)

Selain itu, Anda juga harus mendapatkan layanan dari Faskes tingkat pertama lebih dulu. Jika diperlukan penanganan lebih lanjut, Anda bisa meminta rujukan dari Faskes tersebut ke rumahsakit.

Risza Bambang, perencana keuangan sekaligus Chairman One Shildt Financial Planning menilai, skema jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini bersifat managed care. "Berbeda dengan asuransi yang menanggung sesuai premi yang dibayarkan,"ujar Risza. Artinya, meskipun BPJS Kesehatan menanggung berbagai kondisi penyakit pasien, tanggungan itu terbatas. (Baca : Asuransi Kesehatan )

Purnawarman sendiri bilang bahwa perhitungan pertanggungan atas tiap kondisi ini berdasarkan hitungan rata-rata dari sekian kasus yang sama. "Misalnya, untuk berobat sakit A perlu biaya Rp 5 juta. Ya, rumahsakit juga harus bisa mengelola dana itu untuk sakit A tanpa membebankan pada pasien," jelas Purnawarman.

Patut diketahui, iuran premi BPJS ini juga dibagi menjadi tiga kelas layanan rawat inap, yakni kelas I, kelas II, dan kelas III. Untuk pegawai negeri, kelas layanan ini mengikuti golongan pangkat. Namun, bagi pekerja non-upah alias para wirausaha, mereka bisa memilih layanan dengan besaran premi yang berbeda. Untuk mendapatkan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, preminya sebesar Rp 25.500 per bulan. Lalu, untuk kelas II sebesar Rp 42.500, dan Rp 59.500 per bulan untuk kelas I.

Namun, Anda tetap memerlukan rujukan Faskes tingkat pertama lebih dulu sebelumnya. Jadi, bagi mantan pemegang kartu Askes, misalnya, yang semula bisa menyambangi langsung rumahsakit, kini akan merasa repot karena harus mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas lebih dulu.

Kesembuhan, bukan kenyamanan

Risza bilang, pada dasarnya BPJS ini memiliki tujuan yang baik karena memberikan perlindungan atau proteksi yang menyeluruh terhadap semua warga negara Indonesia dari risiko kehidupan, yakni penyakit dan kematian. Tapi, pemerintah baru memberikan layanan dasar alias normatif.

Karena itu, ada syarat kepesertaan wajib serta penggolongan layanan. "Kalau perlindungan yang diberikan melebihi batas normatif, menurut saya, itu sudah tidak sesuai esensi sebagai jaminan sosial atau social security," ujar Risza.

Manfaat BPJS Kesehatan ini sebetulnya lebih diperlukan oleh masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. "Ini, kan, yang jadi fokus adalah sembuhnya, jadi mungkin dari segi kenyamanannya kurang,' kata perencana keuangan Diana Sanjaya.

Karena itu, Diana menyarankan, bila Anda memiliki dana lebih, sebaiknya Anda mengambil asuransi kesehatan. "Sebaiknya memilih asuransi dengan premi yang sesuai kemampuan," ujar dia.

Nah. pilihan akhir ada di tangan Anda. Jika Anda merasa cukup memperoleh perlindungan kesehatan normatif, barangkali, menjadi peserta BPJS saja sudah cukup. Namun, jika menginginkan kesehatan dan sekaligus kenyamanan, Anda mesti rela merogoh kocek lebih dalam untuk membeli asuransi kesehatan di luar BPJS.

Sumber

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

WhatsApp
No: 0817.77.1923

SURETY BOND

OJK Kebut Persiapan Industri Asuransi Jelang MEA

noreply@blogger.com (Dekate) — Mon, 25 Aug 2014 22:31:00 -0700

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mempersiapkan lapangan bermain yang fair untuk industri asuransi dalam negeri menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun depan. Berbagai aturan terus dikebut untuk dapat digunakan secepatnya.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank II OJK Dumoly F Pardede mengatakan pihaknya terus mempersiapkan pasar asuransi yang adil menjelang pasar bebas ASEAN. Dia mengaku akan fokus mempersiapkan pengawasan risiko atau risk rating dari perusahaan asuransi. Sehingga nantinya pihaknya dapat menjaga keamanan nasabah dengan mengacu pada kesehatan keuangan, permodalan, operasional, pelayanan, dan SDM. (Baca Juga : UU No.2 Th.1992 , PP No.73 th 1992 & PP No.81 th.2008)

"Kami terus mempersiapkan aturan pengawasan risiko kesehatan keuangan setiap perusahaan yang akan masuk. Selain itu juga kami akan mengawasi tata kelola atau good governance supaya selalu sehat," ujar Dumoly saat dihubungi di Jakarta, Senin (25/8/2014). (Baca Juga : Risk Based Capital)

Pihaknya terus berpacu dengan waktu untuk menciptakan harmonisasi regulasi. Selain itu peraturan utama lainnya yang sedang dirancang pihaknya untuk mengatur standarisasi pengawasan terintegrasi. Pengawasan terintegrasi akan sangat dibutuhkan sesuai dengan posisi OJK yang pengawas sentral.

Sebagai pengawas sentral OJK harus mempunyai mekanisme pengawasan yang tepat."Pengawasan ini juga akan mencakup mengenai pelayanan konsumen dan transparansi produk. Selain produk juga akan diawasi kompetensi SDM yang tepat," ujarnya.

Pengawasan juga akan dilakukan untuk penguatan modal yang sedang dikembangan. OJK akan menerapkan pengawasan yang lebih condong ke arah supervisory action.

"Konteksnya nanti risk-based supervision yang terintegrasi. Kalau resiko atau exposurenya makin besar dan kewajiban makin membesar tentu ada rekomendasi ke asuransi untuk penguatan modalnya," ujarnya. (Baca Juga : Sosialisasi Literasi Keuangan Cegah Sengketa Asuransi )

Hal lainnya yang sangat ditunggu ialah keberadaan Lembaga Penjamin Polis. Dia menjelaskan perkembangan penjaminan pemegang polis akan segera diterapkan setelah prosee Amandemen UU Asuransi rampung. Proses amandemen ini disebutnya masih belum tuntas dibahas di DPR dan pemerintah.

Lembaga yang berperan seperti Lembaga Penjamin Simpanan pada industri perbankan tersebut diyakini akan meningkatkan kepercayaan pemegang polis terhadap kewajiban perusahaan asuransi. "Begitu UU Asuransi selesai akan kita terapkan regulasinya," ujarnya.

Keberadaan Lembaga Penjamin Polis (LPP) juga didukung oleh pelaku industri asuransi. Ketua AAJI yang juga sekaligus Ketua Dewan Asuransi Indonesia Hendrisman Rahim, mengatakan, pelaku usaha sangat mendukung pembentukan LPP.

“Tidak penting apakah LPP ini nantinya berdiri sebagai lembaga sendiri atau masuk bersama LPS, biar regulator saja yang mengatur. Yang penting, LPP itu ada. Ini akan membuat masyarakat lebih percaya terhadap asuransi,” ujar Hendrisman beberapa waktu lalu.

Dia mengaku OJK sudah melibatkan AAJI dan pihak terkait berdiskusi. Namun, saat ini, pembahasan belum sampai kepada besaran Uang Pertanggungan (UP) atau produknya.

“Melainkan, bagaimana LPP itu menjamin kewajiban perusahaan asuransi ketika mereka mempunyai kewajiban kepada pemegang polis,” terang dia.

Pelaku usaha sendiri berharap, regulator akan mempercepat pembentukan LPP, mengingat industri asuransi semakin berkembang. Ini mengingat, negara-negara kawasan yang sudah memiliki LPP, seperti Malaysia dan Singapura.
Sumber : Sindonews.com

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

atau SMS ke 0817.77.1923

SURETY BOND

Risiko berbeda, premi tiap daerah seharusnya berbeda juga

noreply@blogger.com (Dekate) — Mon, 25 Aug 2014 22:27:00 -0700

Memulai sesuatu tentu penuh risiko. Inilah yang dialami PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) selaku pelaksana uji coba asuransi pertanian. Pada uji coba 2012-2013 lalu, Jasindo mengaku tekor.

Dalam uji coba pertama, Jasindo mengkover 600 hektare (ha) lahan dengan biaya premi Rp 100 juta. Ternyata, Jasindo harus membayar klaim hingga Rp 500 juta. "Karena hampir semua lahan yang diasuransikan terkena banjir," kata Kepala Divisi Teknik Ritel Asuransi Jasindo D. Angga Mulia.

Bagi Jasindo, percobaan pertama dianggap gagal. Hasil evaluasi kegagalan karena Jasindo tidak ikut banyak ambil bagian memilih lahan yang diasuransikan.

Tak ingin terperosok di lubang yang sama, Jasindo semakin aktif di percobaan kedua yang berlangsung pada masa tanaman Oktober 2013-Maret 2014.

Kali ini, perusahaan asuransi yang berdiri sejak 1845 menggeser lokasi ke Kabupaten Jombang dan Nganjuk, Jawa Timur, sedangkan di Oku tetap berlangsung. "Kami memilih lahan-lahan yang tidak rawan banjir," kata Angga. (Baca Juga : Prinsip-Prinsip Asuransi )

Hasilnya, mereka menjamin 3.000 ha lahan dan mengumpulkan premi Rp 400 juta. Nilai klaim yang dibayar sekitar Rp 300 juta. Banjir masih menjadi penyebab klaim, tapi itu hanya di Oku, sedang di Jawa Timur karena serangan tikus.

Meskid emikian, percobaan yang kedua sudah bisa dikatakan sukses. Disebut sukses karena, asuransi sudah memberikan jaminan petani, sedangkan perusahaan asuransi juga tetap mendapat keuntungan. Ini sudah sesuai dengan Menteri Keuangan tentang kesehatan perusahaan asuransi dan reasuransi, yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi tidak boleh rugi. Beban klaim harus lebih kecil daripada pendapatan premi. Jika tidak, ada sanksinya. (Baca Juga : Risks Based Capital )

Berkaca dari percobaan kedua, sekarang berlangsung pilot project III untuk masa tanam April-September 2014. "Untuk sementara, laporan yang masuk hanya dari Jombang dan Nganjuk, dengan jumlah lahan sekitar 500 ha," kata Angga.

Di percobaan ketiga, pemerintah menargetkan luas lahan yang lebih besar demi mendapatkan gambaran lebih rinci tentang pelaksanaan asuransi usaha tani. Mengingat, 2015 asuransi usaha tani akan berlangsung nasional.

Oleh karena itu, pemerintah pun menambah wilayah percontohan. Rencananya, pemerintah ingin memasukkan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ke dalam proyek percontohan ini. "Tapi belum jelas, jadi atau tidak, karena belum ada laporannya," ucap Angga.

Meski pilot project III masih berlangsung, Jasindo sudah mendapatkan gambaran untuk pelaksanaan 2015. Dari uji coba I dan II, Jasindo memandang, asuransi usaha tani butuh sejumlah perbaikan.

Pertama, dalam hal premi asuransi. Selama ini, di pilot project memberlakukan premi yang sama, yakni 3% dari biaya produksi. Jika nanti berlaku secara nasional, artinya semua daerah akan dijamin dengan asuransi. Padahal, setiap daerah memiliki risiko yang berbeda-beda. Oleh karena itu, besaran premi harus dibedakan antar wilayah, misalnya per provinsi.

"Provinsi yang bagus, seperti Bali, risiko gagal panennya kecil, karena punya sistem pengairan yang bagus. Mereka cukup membayar premi 1%," terang Angga. Sedangkan daerah yang rawan banjir, harus membayar premi lebih besar, misalnya 10%.

Kedua, terkait perusahaan asuransi yang terlibat. Dengan besarnya luas lahan yang akan dijamin, butuh konsorsium asuransi untuk melindunginya. Jika hanya Jasindo sendiri, tidak akan mampu mengkovernya. Memang, sejak awal sudah ada rencana pembentukan konsorsium asuransi. "Tapi sampai sekarang belum ada kepastian," terang Angga.

Jasindo sendiri, pasti akan terlibat di asuransi usaha tani mulai tahun depan. Berkaca dari pelaksanaan uji coba yang kedua, asuransi usaha tani sudah menguntungkan bagi pesertanya maupun perusahaan asuransi yang menjaminnya. ( Baca Juga : Prinsip-Prinsip Asuransi)

Asal tahu saja, pemerintah akan menyediakan anggaran Rp 150 miliar untuk bantuan premi asuransi usaha tani. Bagi perusahaan asuransi, jumlah ini terbilang lumayan, mengingat penetrasi asuransi umum di Indonesia masih kecil.

Direktur Pembiayaan Ditjen Sarana dan Prasarana Kemtan Mulyadi Hendiawan mengakui bahwa pelaksanaan uji coba asuransi pertanian pada 2012 gagal karena semuanya berada di daerah endemik. “Semuanya melakukan klaim,” katanya.

Namun dalam pelaksanaan uji coba selanjutnya dinilai berhasil karena pelaksanaan asuransi lebih menyebar dan tidak hanya terkonsentrasi di daerah tertentu atau endemik.

Untuk pelaksanaan tahun 2015, Mulyadi bilang, selain Jasindo juga ada Asuransi Raya, Asuransi Tripatra, dan Asuransi Bumida yang akan menjamin pertanian padi seluas sejuta ha. Dia berharap pelaksanaan program asuransi pertanian ini akan tepat sasaran sehingga menaikkan produksi padi dan mensejahterakan petani.

Menurutnya, pelaksanaan asuransi secara penuh untuk 7 juta ha akan dilakukan secara bertahap. “Kami ingin semua tapi dananya terbatas,” katanya. Apalagi sosialisasi belum dilakukan secara luas, sehingga hanya pegawai asuransi di tingkat pusat saja yang mengetahui program ini.

Soal premi 3%, menurut Mulyadi, dengan skala luas maka harusnya tidak masalah.Hanya saja jika melihat per daerah, maka ada daerah-daerah seperti Indramayu yang kerap mengalami gagal panen, perusahaan asuransi meminta kenaikan premi.

Sumber : http://lipsus.kontan.co.id/v2/pertanian/read/200/Risiko-berbeda-premi-tiap-daerah-seharusnya-berbeda-juga

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

atau SMS ke 0817.77.1923

SURETY BOND

Asuransi Mobil Sinar Mas

noreply@blogger.com (Dekate) — Sat, 16 Aug 2014 02:13:00 -0700

Simas Mobil

Simas Mobil adalah nama produk asuransi mobil yang ditawarkan perusahaan Asuransi Sinar Mas. Produk ini menawarkan perlindungan yang sangat lengkap. Mengapa lengkap? Karena dengan membayar premi yang ditentukan, pengasuransi tidak akan hanya mendapatkan perlindungan all-risk dan Total Loss Only, tapi juga perluasan. Berikut rinciannya:

All-risk (jaminan kerusakan sebagian atau keseluruhan mobil karena kejatuhan benda, kebakaran, tabrakan, kecelakaan lalu lintas, pencurian, atau benturan). Untuk bisa mendapatkan perlindungan ini, usia maksimal kendaraan adalah 10 tahun.
Total Loss Only (kerusakan total / minimal 75% diakibatkan kejatuhan benda, kebakaran, tabrakan, kecelakaan lalu lintas, pencurian, atau benturan). Usia maksimal mobil untuk perlindungan ini adalah 20 tahun.
Perlidungan perluasan yang terdiri dari:

- Kecelakaan diri (50.000.000)

- Pengobatan (1000.000)

- Tanggung jawab hukum pihak ke-3 (100.000.000)

- Huru hara

- Banjir

- Tsunami

Note: Simas Mobil hanya menerima jenis mobil sedan dan minibus dan hanya digunakan untuk kepentingan dinas atau pribadi. Artinya, klien yang akan membeli asuransi mobil untuk kepentingan komersial tidak dilayani.

Uang pengganti (UP)

Simas Mobil menghitung uang pengganti berdasarkan pada harga sebenarnya suatu mobil untuk tahun pertama. Untuk tahun selanjutnya, UP akan turun karena nilai mobil mengalami penyusutan. Di tahun kedua, UP yang akan diterima klien sebesar 90% dari UP tahun pertama. Tahun ketiga, UP sebesar 80% dari tahun pertama. Tahun keempat, UP sebesar 70% dari UP tahun pertama. Tahun kelima, enam, tujuh, dan delapan, UP kan sebesar 60% dari UP tahun pertama.

Premi

Bagaimana suku premi yang ditawarkan Simas Mobil? Berikut rinciannya:

Perlindungan	Untuk harga mobil di bawah 500 juta	Harga mobil di atas 500 juta
All Risk	3,25%	2,5%
Total Loss Only (TLO)	1,5%	1,25%

Contoh:

Yaris EM/T yang berharga 205.300.000 dan diasuransikan dengan perlindungan all risk/comprehensive, klien harus membayar premi sebesar 3.25% x 205.300.000 = 6.672.250 pertahunnya.

Jika klien memilih paket TLO, maka premi yang harus dibayar adalah 1,5% x 205.300.000 = 3.079.500.

Dengan catatan, dengan membayar premi yang disebutkan di atas, klien sekaligus mendapatkan perlindungan perluasan yang disebutkan di atas. Dengan kata lain, tak ada premi tambahan yang mesti dibayar. Menarik, bukan?

Selain itu, Simas Mobil punya keunggulan lain, yaitu:

Punya 89 cabang Simas Mobil di seluruh Indonesia, sehingga memudahkan klien untuk mengajukan klaim.
Memiliki 250 bengkel yang bekerja sama
Layanan hotline 24/7
Layanan mobil Derek
Ambulan (500.000)
Biaya transportasi (200.000 perhari)
Simas card yang berlaku untuk 7000 merchant di seluruh Indonesia.

Itu belum seberapa, ada juga produk Simas Mobil Bonus yang menawarkan pengembalian premi jika tidak terjadi klaim (50% jika selama tiga tahun tidak terjadi klaim, 75% jika selama 5 tahun tidak terjadi klaim, dan 100% jika selama 8 tahun tidak terjadi klaim).

Hal ini merupakan keunggulan lain Simas Mobil. Perusahaan ini ingin menunjukkan pada klien dan semua masyarakat bahwa membeli asuransi sama sekali tidak merugikan. Seperti menabung, mereka bisa mengambil uang mereka kembali, bahkan dalam jumlah yang penuh.

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

atau SMS ke 0817.77.1923

SURETY BOND

Asuransi Surety Bond

noreply@blogger.com (Dekate) — Sat, 16 Aug 2014 01:39:00 -0700

Definisi Surety Bond

• Suatu perjanjian pertulis yang merupakan perjanjian tambahan antara Surety Company dengan Principal (Kontraktor) untuk menjamin kepentingan Pihak ketiga dalam hal ini Obligee (Pemilik Proyek) bahwa Principal akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pokok (kontrak) yang dibuat dan disepakati antara Pricipal dan Obligee.

• Apabila Principal tidak memenuhi kewajibannya kepada Obligee (Wanprestasi), maka Surety akan membayarkan kepada Obligee sebesar kerugian yang diderita (Indemnity System) atau maksimal sebesar Nilai Jaminan (Penalty System)

• Dan Principal bersedia membayar kembali kepada Surety sebesar kerugian yang telah dibayarkan oleh Surety kepada Obligee berikut bunganya sesuai Surat Perjanjian Ganti Rugi kepada Surety yang t elah di tandatangani secara Notariil. {Baca : Asuransi Hole In One}

Jenis Pekerjaan /Project Yang diJamin

1. Proyek Konstruksi, seperti : Pekerjaan Pondasi , Pekerjaan Struktur dan Arsitektur, Pekerjaan Jalan dan Jembatan, Desain Interior, Mekanikal Elektrikal.

2. Proyek non Konstruksi, seperti : Pengadaan Alat - Alat Berat, Supply, Bahan Kimia Cair, Supply Mesin, Supply IT, Jasa Konsultasi, Jasa Lainnya.

A. Definisi Bid Bond / Jaminan Penawaran

• Diperlukan untuk tender yang secara khusus dipersyaratkan. .

• Menjamin Obligee apabila Principal mengundurkan diri (ingkar janji) atau tidak melanjutkan penandatangan kontrak. {Baca : Asuransi Kesehatan}

• Besarnya kerugian yang menjadi tanggung jawab Surety adalah selisih antara jumlah harga penawaran pemenang II dengan maksimum sebesar Nilai Jaminan dan umumnya nilai jaminan sebesar 1 % s/d 3 % dari nilai kontrak.

• Periode Jaminan di tetapkan pada undangan tender.

B. Definisi Performance Bond

• Jaminan atas kesanggupan Principal melaksanakan pekerjaan secara fisik sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam kontrak dan umumnya sebesar 5 % dari nilai kontrak.

• Menjamin Obligee apabila Principal gagal melaksanakan pekerjaannya.

• Kerugian dihitung dengan cara miminta pihak lain untuk meneruskan pekerjaan yang belum selesai atau di hitung perkiraan besar biaya untuk meneruskan pekerjaan tersebutsampai dengan selesai, maksimum sebesai Nilai Jaminan.

• Periode jaminan sesuai dengan jangka waktu kontrak.

• Apabila Principal tidak memenuhi kewajibannya sesuai sengan ketentuan - ketentuan yang diatur di dalam kontrak yang telah di tandatangainya.

• Apabila Principal telah menyelesaikan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai dengan bunyi kontrak maka Jaminan Pelaksanaan berakhir secara otomatis.

• Apabila saat berakhirnya kontrak ternyata masih ada kewajibannya yang belum dipenuhi, maka jaminan Pelaksanaan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara Obligee dengan Principal yang dituangkan dalam Addendum Kontrak.

C. Definisi Advance Payment Bond

• Uang Muka diberikan kepada Principal untuk membantu memperlancar pembiayaan pekerjaan / Kontrak yang umumnya sebesar 10 % s/d 30 % dari nilai kontrak

• Menjamin Obligee bahwa Principal akan sanggup mengembalikan uang muka yang telah diterimanya sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak.

• Uang Muka akan diberi oleh Obligee apabila ada jaminan bahwa Uang Muka tersebut akan kembali serta diperhitungkan dengan pembayaran termyn atas pekerjaan yang telah selesai dan harus lunas selambat lambatnya pada saat pekerjaan telah mecapai prestasi 100 %.

• Jumlah Uang muka yang dijamin oleh Surety akan berkurang sesuai dengan angsuran angsuran pengembalian Uang Muka yang telah dibayar oleh Principal kepada Obligee. Jadi apabila ada pencairan dari jaminan Uang Muka, maka yang akan dicairkan adalah sebesar sisa Uang Muka yang belum dikembalikan atau yang belum diperhitungkan dengan pembayaran termyn. {Baca : Asuransi Marine Hull}

• Apabila Principal lalai /tidak mengembalikan Uang Muka , Surety akan mengembalikan uang tersebut maksimum sebesar jumlah uang muka jaminan yang tercantum dalam Jaminan Uang Muka dengan ketentuan bahwa jumlahnya akan diperhitungkan dalam tingkat prestasi kerja yang telah dilaksanakan oleh Principal.

D. Definisi Maintenance Bond

• Adanya ketentuan kontrak mengenai kewajiban Principal untuk memelihara pekerjaan

• Sebagian Uang Principal (Max. 5%) ditahan oleh Obligee dan hanya akan dibayar pada saat berakhirnya jangka waktu pemeliharaan.

• Jaminan Pemeliharaan ditertibkan sebagai pengganti dari jumlah uang yang ditahan oleh Obligee

• Yang dicairkan dari MB adalah sebesar biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan dan/ atau kekurangan yang tidak diselesaikan oleh Principal, maksimal sebesar Nilai Jaminan yang umumnya sebesar 5 % dari nilai kontrak.

E. Definisi Payment Bond

• Menjamin pengadaain barang / jasa pemborong/ jasa lainnya (non konruksi), seperti : pengadaan furniture, pengadaan mobil, dan lain lain yang tidak ada hubungannya dengan proyek pembangunan.

• Wanprestasi/ Claim terjadi apabila Principal lalai / tidak memenuhi pengadaan barang/ jasa/ pemborong / jasa lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kontrak.

• Nilai jaminan umumnya sebersar nilai kontrak.

INDIKASI TARIF PREMI JAMINAN SURETY BOND (akan di sesuaikan dengan tingkat risiko hasil underwriting )

Jenis Jaminan Yang dibutuhkan	Nilai Jaminan < dari 10 juta	Nilai Jaminan > Dari 10 juta	Periode Jaminan
Jaminan Tender	Rp. 35.000	0.10 %	Triwulan
Jaminan Pelaksanaan	Rp. 45.000	0.15 %	Triwulan
Jaminan Uang Muka	Rp. 50.000	0.175%	Triwulan
Jaminan Pemeliharaan	Rp. 45.000	0.15%	Triwulan
Jaminan Banding	Rp. 45.000	0.15%	Triwulan

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

WhatsApp
No: 0817.77.1923

SURETY BOND

Jenis-Jenis Klausula Asuransi

noreply@blogger.com (Dekate) — Sat, 16 Aug 2014 01:07:00 -0700

Dalam perjanjian asuransi sering dimuat janji-janji khusus yang dirumuskan secara tegas dalam polis, yang lazim disebut klausula asuransi yang maksudnya untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Jenis-jenis asuransi tersebut ditentukan oleh sifat objek asuransi itu, bahaya yang mengancam dalam setiap asuransi. {Baca : Polis Asuransi}

Klausula-klausula yang dimaksud antara lain :

Klausula Premier Risque. Klausula asuransi ini menyatakan bahwa apabila pada asuransi dibawah nilai benda terjadi kerugian, penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang diasuransikan (Pasal 253 ayat 3 KUHD). Klausula ini biasa digunakan pada asuransi pembongkaran dan pencurian, asuransi tanggung jawab. {Baca : Asuransi Hole In One}
Klausula All Risk. Klausula ini menentukan bahwa penanggung memikul segala resiko atau benda yang diasuransikan. ini berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apapun, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 KUHD) dan karena cacat sendiri bendanya (Pasal 249 KUHD).{Baca : KUHD}
Klausula Total Loss Only. Klausula asuransi ini menentukan bahwa penanggung hanya menanggung kerugian yang merupakan kerugian keseluruhan/total atas benda yang diasuransikan.{Baca : Asuransi Jiwa}
Klausula All Seen. Klausula asuransi ini digunakan pada asuransi kebakaran. Klausula ini menentukan bahwa penanggung sudah mengetahui keadaan, konstruksi, letak dan cara pemakaian bangunan yang diasuransikan. {Baca : Asuransi Kebakaran}
Klausula Renunsiasi. Menurut Klausula penanggung tidak akan menggugat tertanggung, dengan alasan pasal 251 KUHD, kecuali jika hakim menetapkan bahwa pasal tersebut harus diberlakuan secara jujur atau itikad baik dan sesuai dengan kebiasaan. berarti apabila timbul kerugian akibat evenemen tertanggung tidak memberitahukan keadaan benda objek asuransi kepada penanggung, maka penanggung tidak akan mengajukan pasal 251 KUHD dan penanggung akan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung.

Sebenarnya masih ada beberapa klausula asuransi lagi yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak, namun klausula-klausula ini cukup membantu Anda untuk memahami klausula-klausula yang ada dalam asuransi.

Sumber : ambilasuransi.com

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

WhatsApp
No: 0817.77.1923

SURETY BOND

Risk Based Capital - Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi

noreply@blogger.com (Dekate) — Thu, 14 Aug 2014 11:26:00 -0700

Dalam industri asuransi, pengetahuan tentang kondisi keuangan sebuah perusahaan asuransi menjadi sesuatu yang penting. Hal ini disebabkan karena, perusahaan asuransi yang menjual produk asuransinya yaitu berupa jaminan atas kerugian yang harus ditanggung karena terjadinya resiko-resiko bahaya yang dijamin dalam sebuah polis.{Baca : Polis Asuransi}

Kepercayaan atas sebuah perusahaan asuransi dari para nasabahnya, dilandasi oleh faktor kesehatan keuangan perusahaan asuransi tersebut secara khusus adalah untuk dapat memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh nasabahnya, dan secara umumnya, sebuah perusahaan asuransi dipercaya dapat memenuhi seluruh kewajibannya melalui bukti bahwa kondisi keuangan perusahaan asuransi tersebut cukup sehat dalam menjalankan usahanya dengan memiliki aset dan kekuatan modal melebihi dari total kewajiban yang dimilikinya. {Baca : UU No.2 Thn 1992}

Berangkat dari latar belakang tersebut, pemerintah melalui departemen keuangan, menetapkan peraturan perundang-undangan , yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 481/KMK/017/1999 tentang kesehatan perusahaan asuransi dan reasuransi tertanggal 7 oktober 1999.

Dalam undang-undang no. 2/1992 dinyatakan ahwa perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi mempunyai tugas dan fungsi untuk mewakili kepentingan nasabah dalam hal terjadinya transaksi kontrak asuransi. Implikasi dari tugas dan fungsi ini menjadikan perusahaan Pialang asuransi dan reasuransi memiliki tanggung jawab terhadap keamanan dana yang diberikan oleh klien serta mampu memenuhi janji oleh perusahaan penanggung maupun penanggung ulang.

A. DEFINISI RISK BASED CAPITAL

Risk Based Capital adalah salah satu metode pengukuran Batas Tingkat Solvabilitas yang disyaratkan dalam undang-undang dalam mengukur tingkat kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi untuk memastikan pemenuhan kewajiban Asuransi dan Reasuransi dengan mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya.

B. TUJUAN RISK BASED CAPITAL

Tujuan dari Risk Based Capital adalah untuk :

1. Mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya.

2. Mengukur tingkat kesehatan keuangan.

3. Mengurangi biaya insolvency

4. Menentukan faktor resiko yang proporsional terhadap resiko insolvency.

5. Membantu regulator (pemerintah) dalam mengukur nilai aktual dari ekuiti.

6. Mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang.

C. METODE PERHITUNGAN RISK BASED CAPITAL

Metode perhitungan Risk Based Capital sebagaimana diatur dalam SK DJLK No. 5314/LK/1999 didasari pada 4 komponen yaitu :

1. Schedule A – Asset Default

Digunakan untuk menghitung besarnya dana/modal yang harus tersedia dalam rangka mengantisipasi terjadinya resiko penurunan nilai kekayaan dan atau kehilangan pendapatan yang berasal dari kekayaan tersebut.

Cara perhitungan :

Kekayaan yang diperkenankan (Admitted Asset ) X faktor yang diasumsikan

Semakin besar faktor yang dikenakan terhadap suatu jenis kekayaan maka semakin tinggi pula faktor resiko yang diasumsikan.

2. Schedule B – Currency Mismatch

Digunakan untuk menghitung besarnya dana/modal yang tersedia dalam rangka mengantisipasi terjadinya resiko fluktuas dalam setiap jenis mata uang yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah kewajiban yang harus ditanggung perusahaan.

Schedule ini dihitung hanya apabila perusahaan memiliki kekayaan (yang diperkenankan) dan atau kewajiban dalam mata uang asing selain kekayaan dan kewajiban dalam mata uang rupiah.

Cara perhitungan :

Jumlah kewajiban

—————————————————-

Jumlah Kekayaan yang diperkenankan

(Admitted Asset )

Catatan : Untuk setiap masing-masing mata uang.

Jika perusahaan memiliki jumlah kewajiban adalam suatu mata uang lebih besar dari kekayaan yang dimilikinya, maka untuk setiap selisih kewajiban atas kekayaan dikenakan faktor sebesar 0.5.

Kelebihan kekayaan dalam mata uang rupiah tidak diperhitungkan dalam penentuan besarnya dana yang harus ada.

Contoh :

- Admitted asset : Rp. 1,000

- Liability : Rp. 1,500

- Maka perhitungannya adalah sbb :

(1,500 – 1,000) x 0.5 = 250

Schedule C – Claim experience worse than expected

Digunakan untuk menghitung besarnya dana/modal yang harus tersedia dalam rangka mengantisipasi terjadinya resiko bahwa jumlah klaim yang telah diperkirakan ternyata lebih kecil dari pada jumlah klaim yang sesungguhnya terjadi.

Cara perhitungan schedule ini terbagi dalam 4 Bagian yaitu :

Asuransi Kecelakaan Diri

Nilai Pertanggungan Retensi Sendiri X faktor yang diasumsikan

Asuransi Kesehatan

Dalam asuransi kesehatan, tertanggung dimungkinkan untuk mengajukan klaim lebih dari satu kali selama satu periode kontrak selama sisa jumlah uang pertanggungannya masih ada.

Cara perhitungan :

Klaim-klaim baru

Diasumsikan untuk pertanggungan yang belum pernah diajukan klaimnya dicadangkan suatu dana yang besarnya didasarkan kepada jumlah pendapatan premi netto yang berasal dari pertanggungan tersebut.Klaim-klaim lanjutan

Diasumsikan bahwa untuk pertanggungan yang sudah pernah diajukan klaimnya dicadangkan suatu dana yang besarnya didasarkan pada jumlah cadangan yang berasal dari pertanggungan tersebut.

Klaim-klaim masa lalu

Pendapatan premi netto x faktor resiko yang ditetapkan + proyeksi claim

Klaim-klaim masa depan

Cadangan klaim x faktor resiko yang ditetapkan untuk masing-masing resiko.

Cara perhitungan terdiri dari 2 :

1. Cadangan klaim yang berasal dari klaim dalam proses yang dibentuk perusahaan untuk masing-masing cabang asuransi.

2. Cadangan klaim yang berasal dari IBNR (incured but not reported) yang dibentuk perusahaan untuk masing-masing cabang asuransi.

Schedule D – Reinsurance Risk.

Digunakan untuk menghitung dana/modal yang harus tersedia untuk mengantisipasi terjadinya resiko reasuransi menghadapi kesulitan keunagan sehingga tidak dapat membayar klaim yang menjadi kewajibannya.

Berdasarkan K DJLK dikenakan bia penalti untuk schedule ini hanya untuk penempatan reasuransi pada reasuradur luar negeri dengan peringkat dibawah BBB.

TAHAP PENYESUAIAN

- Triwulan pertama 2000, 5% dari batas tingkat solvabilitas minimum.

- Sejak akhir tahun 2000, 15% dari batas tingkat solvabilitas minimum.

- Sejak akhir tahun 2001, 40% dari batas tingkat solvabilitas minimum.

- Sejak akhir tahun 2003, 75% dari batas tingkat solvabilitas minimum.

- Sejak akhir tahun 2004, 120% dari batas tingkat solvabilitas minimum.

Sumber : https://sites.google.com/site/dianmakmurjayaabadi/student-of-the-month/riskbasedcapital-tingkatsolvabilitasperusahaanasuransi

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

WhatsApp
No: 0817.77.1923

SURETY BOND

Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia

noreply@blogger.com (Dekate) — Wed, 13 Aug 2014 07:44:00 -0700

Terdiri dari 4 Bab 30 pasal :

Bab I : Jaminan (2 Pasal)

– Pasal 1: Jaminan terhadap Kendaraan Bermotor

– Pasal 2: Jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga.

Bab II : Pengecualian ( 1 Pasal )

– Pasal 3: Pengecualian. Dikelompokkan berdasarkan:

 Penyebab kerugian (Peril)

 Penyebab kerugian (Hazard)

 Bentuk kerugian atau kerusakan

 Kerugian lanjutan (Consequential Loss)

Bab III : Definisi ( 1 Pasal )

– Pasal 4 : terdiri dari 31 butir definisi

Bab IV : Syarat Umum (26 Pasal)

– Pasal 5 : Wilayah

– Pasal 6 : Kewajiban Untuk Mengungkapkan Fakta

– Pasal 7 : Pembayaran Premi

– Pasal 8 : Perubahan Risiko

– Pasal 9 : Pemeriksaan

– Pasal 10 : Pengalihan Kepemilikan

– Pasal 11 : Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian/Kerusakan

– Pasal 12 : Sisa Barang

– Pasal 13 : Laporan Tidak Benar

– Pasal 14 : Dokumen Pendukung Klaim

– Pasal 15 : Penentuan Nilai Ganti Rugi

– Pasal 16 : Cara Penyelesaian dan Penetapan Ganti Rugi

– Pasal 17 : Pertanggungan di Bawah Harga

– Pasal 18 : Biaya yang Diganti

– Pasal 19 : Pertanggungan Lain

– Pasal 20 : Ganti Rugi Pertanggungan Rangkap

– Pasal 21 : Risiko Sendiri

– Pasal 22 : Subrogasi

– Pasal 23 : Pembayaran Ganti Rugi

– Pasal 24 : Pemulihan Harga Pertanggungan

– Pasal 25 : Hilangnya Hak Ganti Rugi

– Pasal 26 : Mata Uang

– Pasal 27 : Penghentian Pertanggungan

– Pasal 28 : Pengembalian Premi

– Pasal 29 : Perselisihan

– Pasal 30 : Penutup

KETENTUAN DAN PERSYARATAN P.S.A.K.B.I. :

A. WILAYAH  Pasal 5

Pertanggungan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

B. KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA  Pasal 6

1. Tertanggung wajib :

1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;

1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan. { Baca Juga : Dasar2 Hukum Asuransi di Indonesia}

2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi. {Baca : Asuransi Kendaraan Bermotor}

3. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut. {Baca : Prinsip2 Asuransi}

C. PEMBAYARAN PREMI  Pasal 7

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal:

1.1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;

1.2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.

2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :

2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau

2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau

2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

3. Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Polis ini berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endosemen dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan polis.

Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jaminan selama tenggang waktu pembayaran premi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi satu tahun. {Baca : Fungsi Asuransi}

4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tengggang waktu bersangkutan.

D. PERUBAHAN RISIKO  Pasal 8

1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan atau penggunaan Kendaraan Bermotor.

2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak :

2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau

2.2. menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2). {Baca : Polis Asuransi}

E. PEMERIKSAAN  Pasal 9

Penanggung berhak melakukan pemeriksaan atas Kendaraan Bermotor setiap saat selama jangka waktu pertanggungan. {Baca : UU No.2 Thn 1992}

F. PENGALIHAN KEPEMILIKAN  Pasal 10

Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini berakhir dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.

G. KEWAJIBAN TERTANGGUNG dalam hal Kerugian dan/atau kerusakan  Pasal 11

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggung-kan, wajib :

1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;

1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;

1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.

2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, maka Tertanggung wajib:

2.1. Memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat- lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;

2.2. Menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;

2.3. Memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;

2.4. Tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab. {Baca : UU Asuransi Baru}

3. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung wajib :

3.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamat-kan kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan tersebut;

3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas kendaraan bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;

3.3. mengamankan kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini. {Baca : Sengketa Klaim}

H. SISA BARANG  Pasal 12

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung bertanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan sisa barang dan bagian kendaraan bermotor yang dapat diselamatkan.

2. Ketentuan pada ayat (1) di atas tidak dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab Penanggung berdasarkan polis ini.

3. Sisa barang dan bagian kendaraan bermotor yang telah mendapatkan ganti rugi menjadi hak Penanggung.

I. LAPORAN TIDAK BENAR  Pasal 13

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja :

1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;

2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;

3. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;

4. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang;

5. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

J. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM  Pasal 14

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

I Dalam hal Kerugian Sebagian.

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.

2. Fotocopy :

2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.

2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor
Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

II Dalam hal Kerugian Total.

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.

2. Dokumen asli :

2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.

2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.

2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.

2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.

2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.

2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.

3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

III Berlaku untuk ayat I dan II diatas :

1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.

2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.

3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.

4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

K. PENENTUAN NILAI GANTI RUGI  Pasal 15

Kecuali disetujui lain di dalam Polis, penentuan nilai ganti rugi dalam hal :

1. Kerugian sebagian :

1.1. jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, didasarkan pada biaya perbaikan yang layak;

1.2. jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, didasarkan pada harga perolehan suku cadang di pasar bebas ditambah biaya pemasangan yang layak;

1.3. jika suatu suku cadang tidak diperjual-belikan di pasar bebas, penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau Tertanggung menyediakan suku cadang bersangkutan dan Penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak;

2. Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya.

2.1. Kerugian Total terjadi jika :

2.1.1. kerusakan dan atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya; atau

2.1.2. hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.3. dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian;

2.2. Jika terjadi Pertanggungan di bawah harga sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari Penanggung sebesar Harga Pertanggungan, Tertanggung berhak atas sebagian nilai jual sisa barang yang dihitung secara proporsional antara selisih harga sebenarnya dengan Harga Pertanggungan terhadap harga sebenarnya.

2.3. Jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir 2.1. Pasal ini, kerugian tersebut dianggap sebagai Kerugian sebagian.

L. CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI  Pasal 16

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :

1.1. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung:

1.2. pembayaran uang tunai;

1.3. penggantian suku cadang atau kendaraan sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.

2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan atau kerusakan terhadap kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar Harga Pertanggungan.

3. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan atau kerusakan.

4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

M. PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA  Pasal 17

Jika pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan kendaraan bermotor lebih kecil daripada harga sebenarnya dari kendaraan bermotor sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.

Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam polis.

N. BIAYA YANG DIGANTI  Pasal 18

Biaya wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan atau kerusakan tersebut.

Ganti rugi atas biaya tersebut setinggi-tingginya sebesar 0,5% (setengah persen) dari Harga Pertanggungan Kendaraan Bermotor. Ganti rugi ini tidak dikurangi dengan Risiko Sendiri.

O. PERTANGGUNGAN LAIN  Pasal 19

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung pertanggungan-pertanggungan lain atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang sama, jika ada

2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertang-gungan lainnya atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang sama, maka hal itupun wajib diberitahukan kepada Penanggung.

P. GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP  Pasal 20

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, apabila kendaraan bermotor dan atau kepen-tingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya dari kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini berkurang secara proporsional menurut perbandingan antara harga pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.

2. Ketentuan ayat (1) di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada tanggal yang berlainan, jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas.

3. Pada saat terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung wajib memberitahu-kan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan.

Jika Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang

Q. RISIKO SENDIRI  Pasal 21

Untuk setiap kerugian dan atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur pada Pasal 17, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan ganti rugi berdasarkan pertanggungan di bawah harga.

R. SUBROGASI  Pasal 22

1. Setelah pembayaran ganti rugi atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam hal hak penuntutan terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut.

Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlu-kan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.

2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.

3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (2) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti-rugi.

S. PEMBAYARAN GANTI RUGI  Pasal 23

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

T. PEMULIHAN HARGA PERTANGGUNGAN  Pasal 24

Setelah terjadi kerugian sebagian pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Harga Pertanggungan akan berkurang sebesar jumlah ganti rugi.

Setelah pemulihan suatu kerusakan atau kerugian, Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.

U. HILANGNYA HAK GANTI RUGI Pasal 25

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:

1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, walaupun pemberitahuan tentang ada-nya kejadian telah disampaikan;

1.2. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penang-gung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;

1.3. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.

2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

V. MATA UANG  Pasal 26

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

W. PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN Pasal 27

1. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 6 ayat (2), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan mem-beritahukan alasannya.

Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasar-kan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat-nya untuk pemberitahuan tersebut

2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertang-gung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

3. Pertanggungan berakhir secara otomatis setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total. Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum dijalani, baik untuk jangka waktu pertang-gungan kurang ataupun lebih dari 12 (dua belas) bulan.

X. PENGEMBALIAN PREMI Pasal 28

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 8, 10, dan 27.

Y. PERSELISIHAN Pasal 29

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertang-gung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan tersebut.

Apabila Tertanggung tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Penanggung berhak memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa dimaksud.

A. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.

2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para Arbiter dan atau ketua Arbiter.

3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.

4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal.

Z. PENUTUP Pasal 30

1. Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan yang telah diedarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia kepada segenap anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang aslinya disimpan di Kantor Sekretariat AAUI, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.

Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

sumber: Website IGTC e-igtc.dai.or.id

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

WhatsApp
No: 0817.77.1923

SURETY BOND

Pengertian Reasuransi

noreply@blogger.com (Dekate) — Sun, 10 Aug 2014 00:48:00 -0700

Reasuransi adalah merupakan bagian daripada Asuransi. Keberadaannya itu timbul karena adanya Asuransi, dengan perkataan lain tidak akan ada Reasuransi kalau Asuransi itu sendiri tidak ada.
Walaupun demikian, Reasuransi itu merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan sangat vital dalam kehidupan asuransi, sampai – sampai dikatakan bahwa Reasuransi itu adalah “ Jantungnya “ Perusahaan Asuransi.

Demikian pentingnya peranan Reasuransi itu sehingga apabila Reasuransi itu tidak dijalankan olehnya maka Perusahaan Asuransi yang bersangkutan tidak akan mampu mempertahankan hidupnya, dan lambat laun akan bangkrut.

Dalam dunia business perasuransian, khusunya dalam hal penutupan asuransi, adalah suatu hal yang prinsip bahwa risiko yang ditutup itu perlu / harus disebarkan agar risiko tersebut tidak akan membebani dirinya sendiri melampaui batas kemampuan daya pikulnya sendiri.
Prinsip tersebut dikenal dengan istilah “ Prinsip Penyebaran Risiko “ atau “ Spreading of Risk Principle “. Dengan penyebaran tersebut berarti sebagian daripada risiko yang ditutupnya itu akan dipikul sendiri sedangkan yang sebagian lagi akan dibagikan kepada perusahaan – perusahaan Asuransi lain untuk ikut memikulnya. Untuk penyebaran risiko tersebut terdapat 2 cara, yaitu : KO - ASURANSI dan RE – ASURANSI. (Baca Reasuransi & Ko-Asuransi)

Koasuransi adalah asuransi bersama, sedangkan Reasuransi adalah asuransi kembali.
Dari uraian dimuka, maka jelaslah bahwa yang melakukan Reasuransi itu adalah perusahaan – perusahaan Asuransi yang dalam fungsinya adalah sebuah lembaga pemikul risiko ( Risk Bearing Institution ) yang pertama atau semula menutup risiko yang direasuransikan itu.
Risiko bermacam – macam, ada yang kecil ada yang besar dalam arti harga pertanggungannya.

Bagi risiko yang besar telah jelas memerlukan Reasuransi, karena risiko besar tersebut besarnya melebihi jumlah batas kemampuan ( daya pikul ) sendiri suatu Perusahaan Asuransi. Contoh dari risiko besar, misalnya : Bangunan gedung perkantoran bertingkat tinggi, Pabrik Tekstil, Pabrik Kertas, Kapal Samudera, Pesawat Terbang, Proyek Pembangunan Gedung, dan sebagainya. Risiko – risiko besar seperti itu memerlukan Reasuransi.

Contoh dari sebuah risiko kecil misalnya rumah tinggal. Dilihat dari nilainya sebuah rumah tinggal yang kecil tidak mustahil nilainya itu masih dibawah batas kemampuan sendiri perusahaan asuransi sehingga menurut kanalaran tidaklah perlu risiko tersebut di Reasuransikan.

Pendapat atau nalar demikian ada benarnya, namun perusahaan asuransi yang menutupnya perlu berpikir lebih jauh yaitu apabila risiko yang yang kecil tersebut banyak, maka satu sama lain dapat saling berakumulasi sehingga menjadi besar, sehingga dalam hal yang demikian maka risiko yang berakumulasi tersebut tidak baik lagi untuk dipikul sendiri, dan karenanya perlu di Reasuransikan.

Selain risiko besar dan kecil terdapat pula risiko yang tidak berbahaya ( Non Hazardous ) dan berbahaya ( Hazardous ).
Contohnya, kalau dalam bidang asuransi kebakaran, rumah tinggal, bangunan gedung sekolah, dan sebagainya adalah risiko yang Non Hazardous.

Dalam pada itu risiko – risiko seperti Pabrik Tekstil, Pabrik Kertas, dan sebagainya adalah risiko – risiko yang Hazardous. Yang demikian itu dalam penutupan asuransinya sangat memerlukan Reasuransi.

Dalam perasuransian itu terdapat bermacam – macam jenis pertanggungan atau jenis asuransi, yaitu : Asuransi Kebakaran, Asuransi Pengangkutan, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Kecelakaan Umum, Asuransi Kecelakaan Diri, Asuransi Tanggung Gugat dan sebagainya, maka dalam setiap jenis asuransi tersebut dimana perusahaan asuransi yang menutupnya tidak mampu untuk menutupnya sendiri, diperlukan adanya Reasuransi.

Dalam pelaksanaannya, dimana Reasuransi itu ditransaksikan, maka akan melibatkan 2 pihak, yaitu pihak yang me-reasuransi-kan yang disebut “ Ceding Company “ dan pihak yang menerima reasuransi, yang disebut “ Reinsurer “ atau dikenal juga dengan istilah Reasuradur. {Baca : Metode Reasuransi}

Berikut ini adalah bagan daripada transaksi yang dimaksud :

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

WhatsApp
No: 0817.77.1923

SURETY BOND

Sejarah Reasuransi

noreply@blogger.com (Dekate) — Sun, 10 Aug 2014 00:46:00 -0700

Reasuransi itu ada karena ada Asuransi. Oleh karena itu sejarah adanya Reasuransi setelah adanya sejarah Asuransi.
Dari berbagai buku yang ada uraian tentang sejarah Reasuransi itu bervariasi, namun terdapat hal – hal yang ditulis sama atau setidak – tidaknya mirip.
Seperti misalnya dalam buku “ The Theory and Practice of Reinsurance “ yang ditulis oleh G. Rangarajan dan diterbitkan oleh S.I.T.C. ( Singapore Insurance Training Centre ) :

Bahwa Reasuransi itu tidaklah setua Asuransi sejarahnya walaupun kedua – duanya mempunyai persamaan dalam prinsip – prinsip dasarnya yakni “ Penyebaran Risiko “ (Spreading of Risk ).
Pada mulanya perusahaan – perusahaan Asuransi hanya menutup risiko sampai batas kemampuannya sendiri, yakni dalam jumlah atau kapasitas yang benar – benar merupakan kekuatannya diri sendiri. {Baca : Metode Reasuransi}
Marine adalah cabang Asuransi yang paling tua dalam Asuransi. Menurut laporan kontrak Reasuransi yang pertama adalah juga dalam cabang Marine. Namun berdasarkan sebuah undang – undang di Inggris yang dikeluarkan dalam tahun 1746 Reasuransi dalam marine tersebut menjadi dilarang jika Perusahaan Asuransi yang menutup pertama itu menjadi tidak insolvent. Keadaan yang demikian itu berjalan terus selama 100 tahun sampai undang – undang tersebut ditinjau kembali.
Reasuransi Kebakaran ( Fire Reinsurance ) dimulai dalam tahun 1778 yakni ketika Royal Chartered Fire Insurance Company of Copenhagen diberikan konsensi untuk melaksanakan transaksi Reasuransi. {Baca : Asuransi Kebakaran}
Pada mulanya transaksi Reasuransi hanya dilakukan melalui pertukaran business facultative saja. Namun dengan kemajuan industry dan perdagangan sepanjang abad ke – 19 perkembangan tersebut telah mendorong dalam dunia Reasuransi untuk timbul cara – cara Treaty. Menurut catatan sejarah, Treaty yang pertama ditandatangani dalam tahun 1821. {Baca : Reasuransi & KoAsuransi}
Pada tahun 1852 dibentuk sebuah perusahaan Reasuransi yang bernama “ Cologne Reinsurance Company “ ( Kolnische Ruckversicherungs Gessellsehaft ), kemudian Swiss Reinsurance Company dalam tahun 1863.
Di Inggris, para Lloyd’s Underwriters menguasai market. Perusahaan Reasuransi pertama yang ada di Inggris adalah The Mercantile & General Reinsurance Co. Ltd. dalam 1907.

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

WhatsApp
No: 0817.77.1923

SURETY BOND

Klaim Asuransi Kerugian - Asuransi Umum

noreply@blogger.com (Dekate) — Sat, 9 Aug 2014 23:33:00 -0700

Klaim Kerugian

1. Asuransi Kendaraan

a. Total Loss :

STNK Asli*
BPKB Asli & Faktur*
Surat Keterangan Kepolisian*
Surat Keterangan KADIT RESERSE POLDA
Blanko kwitansi kosong rangkap tiga (1 diantaranya bermaterai 6000)*
Surat Pemblokiran STNK/BPKB dari POLDA
Kunci Kontak Asli & Duplikat Asli*

b. Partial Loss (Kehilangan perlengkapan Standard/Non-Standard)

Surat Keterangan Kepolisian (B.A.P) untuk Kecurian Sebagian

c. Melibatkan Pihak Ketiga (T.P.L)

Surat keterangan polisi setempat (B.A.P)
Fotocopy SIM dan STNK dari pihak ketiga
Surat Tuntutan dari Pihak ke III yang ditandatangani diatas materai
Foto kerugian material dari pihak ketiga
Surat Pernyataan tidak memiliki Polis Asuransi dari Pihak ke III

2. Alat Berat (Heavy Equipment)

Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dan dilengkapi

Berita Acara dan kronologis kejadian
Estimasi kerugian/perbaikan dari pihak repairer/supplier
Laporan inspeksi teknis sehubungan dengan kerusakan yang terjadi
Katalog spare part yang diganti/diperbaiki
Gesekan/foto nomor mesin, nomor seri dan nomor rangka (asli)
Surat keterangan bahwa operator yang bersangkutan ahli dibidangnya
Konfirmasi harga baru unit pada saat kejadian dari pihak supplier
Foto – foto detail kerusakan
Laporan dari pihak kepolisian (khusus untuk klaim pencurian)

3. FIRE / PAR / IAR / EQ / BI

Surat Pemberitahuan/Pengajuan Klaim dan rincian Kerugian.
Laporan kepolisian (Berita acara dan kronologis kejadian)
Foto-foto kerusakan barang/bangunan
Denah Bangunan
Rincian atas kerusakan gedung.
Appraisal Report atas object yang diasuransikan.
Rincian barang – barang yang rusak & estimasi perbaikan
Rincian mesin-mesin yang rusak & estimasi perbaikan
Laporan konsultan konstruksi bangunan (jika diminta penanggung)
Penawaran dari Kontraktor untuk perbaikan/pembangunan kembali gedung yang memuat rincian pekerjaan, kuantitas dan harga per unit dari bahan-bahan yang digunakan dalam perbaikan/pembangunan.
Penawaran dari Kontraktor untuk perbaikan/penggantian mesin-mesin dengan merek, type, dan kondisi yang sama atas mesin tersebut sebelum terjadi kerugian.
Penawaran dari Kontraktor untuk perbaikan/penggantian content dengan merek, type, dan kondisi yang sama atas content tersebut sebelum terjadi kerugian
Kwitansi/Faktur/Invoice

* Tambahan dokumen untuk Klaim Business Interruption :

Surat Pengajuan Klaim dan Kalkulasi Kerugian.
Kronologis Kejadian, Estimasi Progress Perbaikan sampai kegiatan bisnis beroperasi kembali secara normal.
Laporan Keuangan yang telah di audit untuk 3 tahun terakhir.
Laporan Rugi Laba per bulan selama 3 tahun terakhir dan rincian kerugian mulai sejak perusahaan tidak beroperasi (sebagian kegiatam operasional terhenti), sampai kegiatan operasional normal kembali
Sales budget bulanan tahun berjalan.
Rincian atas pembatalan produksi/pesanan/penjualan.
Rincian atas tambahan biaya/ongkos kerja.

4. Klaim Pengangkutan (Marine Cargo)

Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dan dilengkapi

Asli Polis/Sertifikat
Copy Invoice/kwitansi ‘ongkos angkut‘
Asli/copy Invoice/Kwitansi barang lapis kedua/lapis ketiga
Asli/copy Bill of lading
Asli/copy Packing list
Tanda terima barang ditempat tujuan
Tanda terima pengiriman barang (surat jalan), AWB dan Berita Acara dari Nasabah
Foto–foto kerusakan barang
Berita acara dan kronologis kejadian dari pihak Ekspedisi
Surat keterangan polisi (dalam kasus kecurian/kehilangan)
Surat tuntutan kepada pihak Pengangkut/Pelayaran

5. Klaim EEI (Electronic Equipment Insurance)

Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dan dilengkapi

Kronologis kejadian
Spesifikasi barang yang rusak
Estimasi perbaikan (bila rusak)
Kwitansi perbaikan
Foto kerusakan
Surat Keterangan Kepolisian (dalam kasus pencurian/kehilangan)
Buku panduan
Faktur pembelian
Buku garansi
Salvage

6. Klaim Kapal (Marine Hull)

Copy laporan kecelakaan kapal (LKK) yang disyahkan oleh Syahbandar
Copy Surat Ijin berlayar
Copy log book deck/mesin
Copy officer list/licence
Copy ship particulars
Statutory certificate untuk Barge :
Surat Nationality
Sertifikat kesempurnaan
Surat ukur
Sertifikat radio
Statutory certificate untuk Tug Boat
Surat Nationality
Sertifikat kesempurnaan
Surat ukur
Sertifikat radio
Clasification certificate Tug Boat
Hull certificate
Machinery certificate
Loadline certificate
Copy laporan dock terakhir
Cargo manifest dan rincian nilainya
Cargo Stowage
Bill of Lading
Rekomendasi dari class dalam rangka mempertahankan class setelah kejadian
Sertifikat attestation pada saat kejadian
Foto- foto asli kerusakan.

Dokumen pendukung diatas adalah standar kebutuhan, apabila dirasa perlu, akan diminta dokumen tambahan untuk melengkapi guna proses klaim lebih lanjut.

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

WhatsApp
No: 0817.77.1923

SURETY BOND

Asuransi Kesehatan - Health Insurance

noreply@blogger.com (Dekate) — Sat, 9 Aug 2014 23:27:00 -0700

Asuransi Kesehatan - Health Insurance

Asuransi Kesehatan adalah program asuransi kesehatan yang memberikan jaminan penggantian biaya pengobatan dan operasi jika peserta sakit yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan.

Benefit yang akan diperoleh :

Kerugian finansial akibat ketidakpastian kesehatan. {Baca: Prinsip Asuransi}
Mengurangi beban administrasi pelayanan.{Baca : Fungsi Asuransi}
Anggaran kesehatan yang dapat dihitung di muka. {Baca : Management Resiko}
Dapat meningkatkan loyalitas, dedikasi dan produktivitas secara optimal.
Memberikan perasaan tenteram dan aman.

Program Asuransi Kesehatan meliputi :

A. Program Utama

Rawat Inap

A. Program Tambahan

Rawat Jalan
Persalinan
Gigi
Kacamata

KEISTIMEWAAN

Pelayanan Rawat Inap pembedahan dilakukan di Rumah Sakit Rekanan (Provider) atau dengan cara reimbursement untuk Rumah Sakit diluar provider sesuai dengan kelas kamar yang menjadi haknya.
Pembayaranan Klaim yang Cepat
Klaim dibayarkan dalam waktu 14 hari kerja sejak diajukan klaim beserta dokumen pendukungnya diterima secara lengkap di kantor pusat.
Tidak ada batasan biaya perawatan rumah sakit yang dapati diganti dalam satu tahun.
Untuk perusahaan yang besar, penyakit yang sudah ada akan dijamin dalam hal perawatan rumah sakit sejak hari pertama kontrak.
Memberikan Perlindungan kesehatan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari dalam setahun.

KEPESERTAAN
Syarat menjadi peserta adalah :

Karyawan tetap dan atau beserta keluarganya
(Istri/Suami dan Anak Karyawan).
Pada saat didaftarkan calon peserta berusia minimal 15 hari dan maksimal 55 tahun.
Pada saat didaftarkan tidak sedang menjalani rawat inap di rumah sakit manapun.

Pengurangan Peserta

Peserta yang telah keluar tidak dapat digantikan oleh peserta baru dan tidak ada pengembalian premi (premium refund), kecuali peserta belum pernah menggunakan manfaatnya dan belum melewati batas masa kontraknya.

Penambahan Peserta Baru

Penambahan peserta baru pada saat masa pertanggungan sedang berjalan hanya diperkenankan bagi karyawan baru dan keluarganya. Penambahan peserta baru dari peserta yang sudah terdaftar, maka pemilihan paket tidak boleh melebihi dari ketentuan paket tenaga kerja.

PROSEDUR KLAIM

Setiap klaim yang diajukan kepada Penanggung akan diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat betas) hari kerja sejak tanggai diterimanya berkas klaim secara lengkap oleh bagian klaim. Klaim disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggai perawatan di rumah sakit. Klaim yang disampaikan lebih dari 1 (satu) bulan, maka klaim tersebut dianggap tidak ada kecuali memberikan informasi terlebih dahulu kepada PT. Sentana. Klaim yang diajukan harus dilampirkan :

Formulir Klaim
Resume medis dari dokter yang merawat
Nomor rekening peserta (untuk kemudahan pembayaran klaim)
Kuitansi dan rekapitulasi biaya perawatan yang asli serta perinciannya (data-data dilampirkan).
Melampirkan surat kenal lahir dari RS (untuk manfaat persalinan).
Surat keterangan sebab terjadinya kecelakaan dari instansi yang berwenang (khusus bila terjadi kecelakaan lalulintas).

PRE EXISTING CONDITION

Pre existing condition adalah penyakit atau kondisi yang telah ada pada diri peserta sebelum tanggal efektif kepesertaan. Penyakit atau kondisi tersebut akan ditanggung pada tahun ke dua kepesertaan bagi peserta yang berjumlah di bawah 50 orang dan premi kurang dari Rp. 25 juta (uhtuk rawat inap).
Penyakit, kondisi dan komplikasinya yang termasuk pre existing adalah :

Batu dalam saluran kencing
Radang kandung empedu
Tumor
Segala jenis hernia
Haemorrhoids/ambeien/wasir
Gagal ginjal menahun
Amandel yang memerlukan tindakan operasi
Kelainan sekat rongga hidung yang memertukan tindakan operasi
Katarak/kekeruhan lensa
Penyakit darah tinggi, stroke, jantung dan atau pembuluh darah
Kerusakan lambung atau usus dua belas jari
Endometriosis (penebalan lapisan rahim)
Asthma
Gout atau encok
Diabetes Melitus (kencing manis)
Penyakit-penyakit rongga sinus
Tuberculosis
Kelainan kulit yang tidak memerlukan obat-obat antibiotik untuk pengobatannya

PENGECUALIAN
Asuransi Kesehatan tidak memberikan penggantian untuk pengobatan yang ditimbulkan oleh :

Akibat perang atau bertugas aktif dalam militer atau angkatan bersenjata dari suatu negara atau Badan Internasional, terlibat demonstrasi, huru-hara (langsung dan tidak langsung), pemberontakan, atau keributan sipil.

Cedera yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri, misalnya percobaan bunuh diri atau melanggar hukum dan terorisme.

Cedera atau penyakit yang disebabkan oleh penggunaan alkohol, narkotik, psikotropika

Olahraga tertentu yang membahayakan (panjat gunung/tebing, hang gliding, balap mobil/motor, diving, parasut, tinju, akrobatik, gantole, terbang layang, dan sejenisnya).

AIDS dan ARC (AIDS related complex) serta HIV positif, Gonorhoe, Syphilis, segala jenis penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual (sexually transmitted disease) dan segala akibatnya.

Pengobatan dan tindakan medis yang masih dikategorikan eksperimen misalnya Therapy Ozon, Hyperbaric Therapy, tindakan Laser Eximer.

Pengobatan atau pembedahan untuk cacat bawaan, Kelainan congenital, herediter (bawaan dari lahir) misalnya hernia (di bawah usia 12 tahun), VSD, ASD, debil, embicil, mongoloid, cretinism, thallasemia, haemophillia.

Pemeriksaan fisik secara berkala, check-up kesehatan yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan atau diagnosa dari suatu penyakit yang dijamin.

Segala jenis imunisasi.

Segala pemakaian alat kontrasepsi dan pengobatan yang berkaitan dengan program KB, pengaturan kelahiran secara mekanis atau kimiawi atau perawatan yang berhubungan dengan kesuburan, bayi tabung, impotensi, obat-obatan hormonal, dan lain-lain.

Gangguan akibat sinar radio aktif dari setiap bahan bakar nuklir atau limbah nuklir, bencana alam (gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, badai tsunami), dan sejenisnya.

Penggantian protesa tangan, protesa mata, protesa kaki, dan alat bantu pendengaran.

Cosmetic Surgery (operasi plastik).

Alat pacu jantung, transplantasi organ tubuh termasuk sumsum tulang, akupuntur, Haemodialisa (cuci darah), Pengobatan kanker, Operasi jantung.

Jasa-jasa non-medis yang diberikan oleh Rumah Sakit, seperti biaya telpon, fax, salon, video, televisi, sauna, laundry, mini bar, dan lain-lain.

Pembelian obat-obatan tanpa resep dokter (over the counter drug). Perawatan kesehatan di Spa, Health Hydros, dan tempat perawatan tradisional.

Pengobatan terhadap penyakit kejiwaan psikologis atau gangguan mental (mental disorder) dan gangguan syaraf lainnya termasuk semua gejala sisa atau sequele dari penyakit tersebut.

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

WhatsApp
No: 0817.77.1923

SURETY BOND

Asuransi Jiwa - Life Assuransce

noreply@blogger.com (Dekate) — Sat, 9 Aug 2014 23:23:00 -0700

Asuransi Jiwa - Life Assurance

Asuransi Jiwa adalah sebuah janji dari perusahaan asuransi kepada nasabahnya bahwa apabila si nasabah mengalami risiko kematian dalam hidupnya, maka perusahaan asuransi akan memberikan santunan dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari nasabah tersebut. Dengan mengambil Asuransi Jiwa, diharapkan bahwa pihak yang Anda tinggalkan tidak mengalami kesulitan dalam membayar Biaya Hidupnya.

Di bawah ini dijelaskan lima manfaat asuransi jiwa bagi kehidupan kita.

Memastikan bahwa keluarga Anda memiliki dana yang cukup seandainya Anda meninggal dunia secara tiba-tiba. Atau, keluarga Anda mendapatkan proteksi manakala Anda mengalami cacat tetap secara total akibat penyakit yang Anda derita sehingga Anda tidak dapat bekerja seperti sedia kala. Tentu saja, kita tidak pernah mengharapkan terjadinya musibah ini. Kalaupun itu terjadi, ketika Anda sudah memproteksi diri dengan produk Asuransi Jiwa, keluarga sebagai ahli waris akan mendapatkan perlindungan berharga terhadap risiko terjadinya hal-hal tak terduga dalam bentuk uang pertanggungan. {Baca juga : Asuransi Kesehatan}

Memastikan bahwa keluarga Anda dapat mempertahankan standard kualitas hidup manakala Anda meninggal dunia. Tanpa proteksi dari asuransi jiwa, kejadian tersebut mengakibatkan sumber penghasilan keluarga hilang sehingga standard kehidupan keluarga Anda selanjutnya mengalami penurunan. Kondisi tak terduga dan dampak negatif tersebut bisa dieliminasi bila Anda sudah memiliki polis asuransi jiwa. Polis asuransi yang Anda miliki akan memberikan kompensasi finansial dalam bentuk uang pertanggungan dan manfaat asuransi lainnya bagi keluarga Anda sebagai ahli waris. Sudah tentu, kompensasi yang mereka dapatkan sesuai dengan program Asuransi Jiwa yang Anda beli. {Baca Juga : Management Resiko}

Membiayai pendidikan anak-anak Anda. Saat ini, kebutuhan pendidikan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan cukup signifikan. Ada banyak orang tua yang dipusingkan dengan besarnya biaya sekolah untuk anak-anak mereka yang mau masuk ke jenjang SD, SMP, SMU, atau Perguruan Tinggi. Ketika Anda sudah mengikutsertakan anak-anak Anda tercinta dalam polis Asuransi Pendidikan, atau polis Asuransi Jiwa Anda sudah mencakup perencanaan kebutuhan biaya pendidikan untuk anak-anak, beban berat yang ada di pundak Anda dalam membiayai pendidikan mereka sudah bisa teratasi. Ketika Anda membayar premi, ibaratnya Anda menyicil sedikit demi sedikit untuk kebutuhan masa depan anak-anak Anda. Pada saat mereka memasuki usia sekolah sesuai ketentuan dalam polis, uang pertanggungan akan keluar atau dapat ditarik. Dana dari uang pertanggungan ini akan sangat membantu Anda ketika anak-anak memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.

Memenuhi kebutuhan Anda di hari tua atau tersedianya tabungan hari tua. Pada saat Anda masih masuk dalam usia produktif, Anda bisa mendapatkan penghasilan yang maksimal, dan itu sesuai dengan kontribusi yang Anda lakukan. Seiring dengan berjalannya waktu, usia Anda terus bertambah, dan sampai pada satu titik Anda akan memasuki masa pensiun. Saat itulah, premi yang Anda bayarkan untuk keperluan hari tua akan bisa membantu Anda dalam mencukupi beragam kebutuhan. Anda tetap menerima dana yang cukup untuk kebutuhan Anda dari bulan ke bulan.

Memastikan bahwa Anda mendapatkan tambahan penghasilan manakala Anda menghadapi sakit yang serius atau kecelakaan fatal. Realitanya, tidak ada seorang pun yang membayangkan akan mengalami hal-hal yang fatal, misalnya kecelakaan atau mengidap penyakit yang berkepanjangan. Kalau itu terjadi, dan Anda sudah memproteksi dengan Asuransi Jiwa, Anda bisa mendapatkan perlindungan terhadap berbagai risiko terjadinya hal tak terduga. Dalam segala keadaan yang Anda alami, polis Asuransi Jiwa yang Anda pegang dapat menghasilkan manfaat perlindungan sehingga Anda mendapatkan dana yang cukup selama masa perawatan. Kematian, kemalangan, tidak pernah bisa diprediksi kedatangannya. Antisipasinya, Anda dan keluarga perlu mendapatkan proteksi melalui produk asuransi jiwa. Premi yang Anda bayarkan bisa mengurangi beban Anda dan orang-orang yang Anda cintai ketika kejadian/kemalangan tak terduga terjadi pada Anda dan keluarga di kemudian hari.

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

WhatsApp
No: 0838 9312 8913

Asuransi Keuangan - Fidelity Guarantee

noreply@blogger.com (Dekate) — Sat, 9 Aug 2014 23:17:00 -0700

Asuransi Keuangan

Money Insurance Fidelity Guaranty

1. Obyek yang dijamin

Cash Money
Bank Notes
Cheque
Postal Orders
Dan obyek lain sesuai kesepakatan tertanggung dengan penanggung

2. Jenis Asuransi

Money In Transit : jaminan ganti rugi bila terjadi perampokan, tindak kejahatan atau perampokan selam perjalanan. {Baca juga Asuransi Hole In One}
Money In Premises : jaminan ganti rugi bila terjadi perampokan, tindak kejahatan atau perampokan selama di lokasi/premises ( caused by violent and forcible entry ).

3. Dampak Positif Money Insurance

Memberikan rasa aman kepada pegawai, memastikan bahwa bila terjadi tindak kejahatan maka akan ada kompensasi dari asuransi, bukan beban karyawan.
Karyawan lebih nyaman bila mengetahui bila terjadi penyerangan bahkan mengakibatkan kematian, luka badaniah karena sudah dijamin asuransinya.

4. Underwriting Consideration
Cash In Premies

Location
Pengalaman ? Bangunan di huni atau kosong saat malam hari.
Okupasi obyek ( bank, toko, penyalur dll )

Untuk Cash In Transit

Frekwensi Pengangkutan
Metode Pengangkutan
Maximum Distance
Jumlah Pengawal
Estimasi Turnover Per Tahun

5. Warranty
· Beberapa warranty dalam asuransi uang

Safe Key ( kuncinya diamankan di lokasi lain dan dauble key )
Intruder Alarm
Penjaga – Satpam
Safe Limit

6. Aspek F G

Asuransi memberikan jaminan bahwa orang/pegawai yang discover akan memiliki “faithful or loyal performance on duty”
Bila terjadi dishonesty or disloyalty maka kerugian akibatnya dijamin oleh polis ini.
Risiko ini makin naik dengan keterlibatan computer untuk transaksi.
Sistem Kontrol/supervise memegang peran utama dalam pencegahan kejadian.

7. Jenis Polis

Individual Policy : Masing-masing orang diasuransikan atas namanya sendiri dengan limit masing-masing.
Collective Policy : diasuransikan secara bersama seluruh nama anggota yang menangani uang tersebut.
Blanket Policy : asuransi secara bersama tetapi tidak menyebutkan anggota atau untuk named policy.
Position Policy : asuransi terhadap orang dengan parameter jabatannya.

8. Underwriting

Moral Hazard. Assesment tentang perusahaan maupun orang ybs.
High Value Stock. Apakah stocknya harga tinggi dan mudah dijual ( pulsa, spare, parts, obat )
Sistem check & auditors. Sejauh mana terdapat SOP yang bertujuan mengontrol dan pengamanan. {Baca Juga Management Resiko}

9. Warrany FG

Adanya external auditor secara regular tahunan.

Adanya SOP tentang pengiriman uang, penyimpanan dll

Password computer diubah secara regular

Security secara phisik

Sistem check internal secara regular

Jika Anda Memerlukan Asuransi

KLIK DISINI

WhatsApp
No: 0817.77.1923

SURETY BOND