Dunia PKS

PKS Ingin Perlindungan Umat Muslim Uygur

2009-07-15T08:43:21Z

Presiden PKS, Tifatul Sembiring, inginkan perlindungan bagi umat muslim Uygur di Urumqi.

Protes Kekerasan di Xinjiang, PKS Temui Dubes Cina

2009-07-15T08:16:50Z

"Pemerintah Indonesia harus memberikan bantuannya dengan jalan diplomasi," katanya.

PKS Minta Pemerintah China Hormati Hak Beribadah Etnis Uighur

2009-07-15T07:02:00Z

Protes Kekerasan di Xinjiang, PKS Temui Dubes Cina

2009-07-15T06:19:29Z

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendatangi Kedutaan Besar Cina di Jakarta. Partai Islam ini memprotes kekerasan yang dilakukan pemerintah Cina pada etnis Uighur di Xinjiang, China.

PKS: HNW Pantas Jadi Ketua DPR

2009-07-15T06:13:50Z

Jakarta - Kira-kira siapa ketua DPR berikutnya? Apakah dari kader partai pemenang pemilu legislatif? PKS mendukung anggota majelis syuronya Hidayat Nur Wahid sebagai ketua DPR periode nanti.

PKS: Jangan Berselancar di Atas Perjuangan Orang Lain

2009-07-15T06:45:19Z

Tifatul Soal Menkominfo: Colling Down Dulu

2009-07-15T06:35:13Z

Presiden PKS Sua Dubes China Soal Xinjian

2009-07-15T06:21:26Z

PKS: Soal Kabinet Tunggu Tanggal Mainnya

2009-07-15T06:19:26Z

PKS: HNW Pantas Jadi Ketua DPR

2009-07-14T23:19:00Z

PKS: Ketua DPR dari Demokrat Nanti Dulu

2009-07-14T23:03:08Z

Pemerintah China Harus Lindungi Muslim Uighur

2009-07-14T06:17:00Z

JAKARTA - Kerusuhan di Provinsi Xinjiang, China, yang terjadi semenjak pekan lalu merupakan tragedi kemanusiaan yang patut disesalkan. Apalagi korban tewas mencapai 184 orang.
Hal tersebut dikatakan anggota Komisi Luar Negeri DPR Mutammimul Ula kepada okezone, Senin (13/7/2009).

Kerusuhan tersebut dipicu oleh sentimen antara etnis Uighur dan Han. Namun, menurut politisi PKS ini, penanganan kerusuhan oleh Beijing cenderung berpihak kepada salah satu pihak.

"Hal ini dapat dlihat dari penangkapan 1.434 orang dari etnis Uighur," sebutnya.

Pemerintah China seharusnya menyelesaikan konflik di Xinjiang dari akar persoalan yang sebenarnya. Pendekatan dialog dan cara-cara damai haruslah dikedepankan.

"Pemerintah China harus melidungi etnis Uighur dan mencegah terjadinya korban jiwa yang lebih banyak lagi," tegas dia.

Warga Uighur adalah warga Muslim di China yang menggunakan bahasa Turki. Jumlah mereka di Xinjiang diperkirakan sebanyak delapan juta jiwa. Selama ini mereka mengeluhkan tindakan diskriminatif dari Beijing.

Seperti halnya dengan Tibet, Xinjiang merupakan salah satu wilayah yang paling sensitif dalam politik di China. Letaknya strategis di perbatasan dengan Rusia, Mongolia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, dan India. Daerah ini memiliki cadangan minyak berlimpah dan produksi gas alam terbesar di China. (jri)

OKEZONE, Senin, 13 Juli 2009

Menlu: Penahanan Mahasiswa Indonesia Di Mesir Jangan Terulang

2009-07-14T06:15:00Z

Jakarta ( Berita ) : Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda mengharapkan peristiwa penahanan empat mahasiswa Indonesia di Mesir jangan sampai terulang kembali.
Anggota Komisi I DPR RI Mutammimul ‘Ula meminta pemerintah untuk menyampaikan protes keras kepada pemerintah Mesir atas penangkapan dan penganiayaan yang dilakukan polisi negara itu terhadap empat mahasiswa Indonesia asal Riau yang sama sekali tidak bersalah.

“Menurut saya ini merupakan kejadian yang luar biasa dan sangat memalukan, karena belum pernah mahasiswa Indonesia mendapat perlakuan seperti itu sebelumnya,” katanya, di Jakarta, Senin.

Karena itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera(PKS) itu menekankan Departemen Luar Negeri (Deplu) untuk meminta penjelasan fakta yang sebenarnya kepada pihak Mesir, sehingga dapat diketahui kejadian sesungguhnya.

“Harus ada penjelasan yang jujur dari polisi Mesir kenapa tindakan salah tangkap itu terjadi. Dengan demikian kejadian serupa tidak terulang lagi,” kata Mutammimul.

Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah harus memberikan jaminan kepada mahasiswa Indonesia di Mesir agar mereka bisa belajar dengan tenang pascaperistiwa tersebut.

BERITASORE.COM, Senin, 6 Juli 2009

ICW Serahkan Draft RUU Tipikor Versi Masyarakat

2009-07-14T06:08:00Z

Metrotvnews.com, Jakarta : Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) versi masyarakat kepada DPR, Kamis (9/7).
"Ini merupakan bagian dari strategi untuk mengawal proses penyusunan dan pembahasan RUU yang dilakukan pemerintah dan DPR," kata Wakil Koordinator ICW Emerson Juntho.

RUU tersebut sekaligus mendukung percepatan pemberantasan korupsi, penjeraan bagi koruptor, serta memperkuat eksistensi KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. "Naskah RUU Tipikor versi pemerintah sedikitnya memiliki 20 persoalan yang justru tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi," kata Emerson.

Salah satu hal persoalan yang dicermati dalam RUU Tipikor versi pemerintah adalah muncul upaya melemahkan dan tidak mengakui eksistensi institusi KPK dan

Pengadilan Tipikor. Di dalamnya
secara tersirat membatasi kewenangan KPK hingga tingkat penyidikan, tidak sampai penuntutan seperti sekarang.

Pengadilan Tipikor juga tidak "diakui" dalam RUU yang disusun pemerintah. "Cuma disebutkan `pengadilan`, sedangkan dalam RUU Tipikor versi masyarakat disebutkan semua perkara korupsi diadili oleh Pengadilan Khusus Korupsi," kata Emerson.

Anggota Pansus RUU Tipikor, Mutammimul Ula, yang menerima draft itu menyampaikan terima kasih atas upaya masyarakat untuk memberantas korupsi. "Saya juga berharap masyarakat terus mengawal upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. RUU itu substansinya akan didalami secermat mungkin," katanya. (Ant/DOR)

METROTV.COM, Kamis, 09 Juli 2009

Pengamat: Jangan Beli Alutsista Buatan Israel

2009-07-14T06:03:00Z

Jakarta, (tvOne) Pengamat masalah Timur Tengah Rais Abin menyatakan, rencana pemerintah untuk membeli alat utama sistem senjata (Alutsista) dari Israel terlalu berisiko karena akan menyulitkan posisi Indonesia di mata dunia internasional.
Sebelumnya seperti dilansir Antara, FPKS DPR RI mempertanyakan kebijakan Pemerintah RI melakukan pembelian alutsista untuk TNI dari Israel, karena kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik.

"Kami mendapat informasi, Pemerintah RI melalui Mabes TNI telah menandatangani pembelian tiga unit UAV, yakni pesawat tanpa awak, buatan Merhav Corp Israel senilai 16 juta dolar AS," ungkap anggota FPKS Mutammimul Ula.

Pembelian itu, menurut anggota Komisi I DPR RI itu, dilakukan dengan pihak "Kittal Coorporation" yang berkedudukan di Filipina melalui agennya di Indonesia. "Pesawat-pesawat tersebut nyata-nyata buatan Israel, di mana Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut," tegasnya.

Karena itu, katanya, FPKS menyatakan, penandatangan pembelian tersebut harus dibatalkan. "Cara pembatalannya, yakni DPR RI tidak memberi persetujuan pencarian uang muka sebanyak 15 persen," katanya.
Ia menilai, jika Pemerintah RI bersikeras melanjutkan pembelian tersebut, berarti rezim sekarang menentang kebijakannya sendiri. "Yakni, kebijakan yang menyatakan bahwa Israel adalah negara penjajah," kata Mutammimul Ula lagi. ag

TVONE, Jum'at, 3 Juli 2009

PKS: SBY Belum Ajak Koalisi Golkar

2009-07-14T02:37:00Z

PKS: SBY Belum Ajak Koalisi GolkarVivanews. Selasa, 14 Juli 2009, 09:16 WIBVIVAnews - Indikasi masuknya kembali Partai Golkar ke pemerintahan semakin menguat. Partai Keadilan Sejahtera menegaskan bahwa isu tersebut masih spekulatif."Proposal (dari Golkar) saja belum ada," kata Ketua DPP PKS, Zulkieflimansyah, saat dihubungi VIVAnews, Selasa 14 Juli 2009.Zulkieflimansyah menegaskan hingga kini SBY

PKS Usul Menteri Anak di Kabinet Baru

2009-07-13T07:44:02Z

PKS mengusulkan satu menteri baru bila SBY-Boediono resmi dinyatakan menang.

PKS Usul Menteri Anak di Kabinet Baru

2009-07-13T07:14:19Z

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat tidak akan ada perubahan besar terkait jumlah menteri di kabinet berikutnya. Tapi, PKS mengusulkan satu menteri baru bila SBY-Boediono resmi dinyatakan menang.

"Kami pernah mengusulkan adanya Menteri Anak. Karena saat ini ada sekitar 80 juta anak Indonesia yang belum terakomodir," kata Presiden PKS, Tifatul Sembiring, dalam perbincangan dengan VIVAnews melalui telepon, Senin, 13 Juli 2009.

Tifatul: SBY Sebaiknya Abaikan Saja Golkar

2009-07-13T06:14:24Z

Isu merapatnya Golkar ke kabinet SBY-Boediono, bila diputuskan sebagai pemenang pilpres, terus berhembus. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru mengimbau SBY tidak menghiraukan ancaman bila Golkar menjadi posisi.

"Pak SBY sebaiknya abaikan saja, karena Golkar tidak terlalu berbahaya," kata Presiden PKS, Tifatul Sembiring, dalam perbincangan dengan VIVAnews melalui telepon, Senin, 13 Juli 2009.

Empat Saran untuk SBY dalam Menyusun Kabinet

2009-07-13T04:59:00Z

Pengamat politik Arbi Sanit menyarankan empat hal bagi Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyusun kabinet. Yudhoyono diprediksi akan merengkuh kembali kursi presiden untuk periode 2009-2014.

"Pertama, yang kalah jangan dimasukan (ke dalam kabinet), yang menang saja," katanya saat dihubungi, Minggu (12/07).

Menurutnya, sudah seharusnya kabinet diisi oleh kalangan dari partai pendukung. "Biarlah Golkar dan PDI Perjuangan menjadi opisisi," katanya. Fungsi pemilihan adalah untuk menentukan yang menang dan yang kalah. Menurutnya, sudah selayaknya yang kalah menjadi oposisi dan mengontrol fungsi pemerintahan agar berjalan efektif.

Kedua, meskipun diisi dari partai-partai pemenang hendaknya berasal dari partai-partai yang prisipal atau partai yang memiliki kursi di parlemen. Ketiga, kata Arbi, demi efesiensi dan efektifitas kinerja pemerintah kabinet harus dirampingkan. "Paling banyak 20 departemen lah dan tidak usah ada menko lagi," katanya.

Kendali pemerintahan disarankan langsung dipegang presiden dan wakil presiden. Yudhoyono memegang sektor politik, keamanan, sosial dan budaya, kemudian Boediono langsung mengambil komando penanganan ekonomi.

Keempat, kabinet harus diisi oleh kalangan ekspert dan profesional, boleh orang partai asal ekspert. Alasanya, kabinet harus mumpuni dalam menerjemahkan janji-janji kampanye menjadi program pemerintah.

*Sumber: tempointeraktif.com

-----
posted by: pkspiyungan.blogspot.com