EDI ARTIKEL

Silahkan DOWNLOAD disini

2011-03-13T17:55:00.013+07:00

PENGAWASAN:

Sistem Pengendalian Manajemen dan Sistem pengendalian Intern Pemerintah:

UU No.15 th 2004 :

Bahan Pengawasan :

Akuntansi sektor publik

PAJAK UNTUK E-COMMERCE

2010-03-12T14:04:00.002+07:00

PAJAK UNTUK E-COMMERCE

1.1 Latar Belakang

Internet, jaringan komputer terbesar di dunia pada saat ini digunakan oleh berjuta-juta orang yang tersebar di dunia. Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan menggunakan media internet. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan e-commerce sebagai media transaksi dan khususnya di bidang perpajakan. Perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi di berbagai sektor juga membawa dampak kepada perkembangan di dunia usaha. Hal ini bisa disimak dari kegiatan usaha melalui e-commerce, sebagai hasil dari kemajuan di sektor komunikasi dan teknologi informasi. Kemajuan yang pesat di dunia usaha tidak selalu diikuti dengan tingkat yang sama dalam bidang regulasi. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai potensi dan isu permasalahan dan bagaimana pengaturan pajak untuk e-commerce serta dilihat dari sudut pandang pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh).

Ada banyak definisi untuk e-commerce, tapi yang pasti, e-commerce merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang digitalisasikan, termasuk teks, suara dan gambar. Termasuk juga pengaruh bahwa pertukaran informasi komersial secara elektronik yang mungkin terjadi antara institusi pendukungnya dan aktivitas komersial pemerintah. Ini termasuk antara lain manajemen organisasi, negosiasi dan kontrak komersial, legal dan kerangka regulasi, penyusunan perjanjian keuangan, dan pajak satu sama lain.

Electronic Commerce (Perniagaan Elektronik), sebagai bagian dari Electronic Business (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan electronic transmission), oleh para ahli dan pelaku bisnis dicoba dirumuskan definisinya. Secara umum e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa (trade of goods and service) dengan menggunakan media elektronik. Jelas, selain dari yang telah disebutkan di atas, bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis.

E-commerce digunakan sebagai transaksi bisnis antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, antara perusahaan dengan pelanggan (customer), atau antara perusahaan dengan institusi yang bergerak dalam pelayanan publik. Sasaran e-commerce adalah menciptakan lingkungan komersial yang baru dalam segala bentuknya di abad elektronik. Di mana beberapa tahap yang umumnya terdapat diantara penjual dan pembeli dalam transaksi komersial dapat diintegrasikan sekaligus dan otomatis secara elektronik. Jadi dapat meminimalkan biaya transaksi.

Ada dua jenis e-commerce. Yang pertama adalah front-end e-commerce, yaitu transaksi melalui e-commerce antara pengusaha (baik pribadi maupun badan hukum) dengan konsumen. Jenis lainnya adalah back-end e-commerce, yaitu transaksi antara para pengusaha menyangkut transaksi informasi internal dengan masing-masing pengusaha atau antara para pelaku usaha menyangkut pertukaran data komersial.

Kegiatan usaha e-commerce dapat dilakukan melalui apa yang disebut Application Service Provider (ASP) yang biasanya menjadi sarana utama bagi pelaku usaha di bidang ini. ASP menyediakan disk space untuk disewa pengusaha untuk menawarkan produksinya.

Disk space tersebut tidak dapat dipergunakan tanpa dilengkapi dengan program tertentu (dalam bentuk software) sehingga space tersebut menjadi website. Pemilik ASP biasanya menyewakan space yang dimilikinya kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang selanjutnya akan menggunakannya sebagai website-nya. Perusahaan yang menyewa space dimaksud kemudian mengisinya dengan perangkat lunak yang dapat diakses oleh para calon pembeli. Dari website tersebut maka perusahaan dimaksud menawarkan barang produksinya. Perlakuan pajak penghasilan terhadap transaksi bisnis tersebut akan dibahas pada makalah ini dengan mengambil asumsi pertama bahwa ASP dimaksud berada di Indonesia.

Berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi e-commerce memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus sehingga mengakibatkan implikasi pajak yang agak rumit dari kegiatan tersebut. Hal ini terjadi karena Transaksi elektronik antara e-merchant (pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet) dengan e-customer, (pihak yang membeli barang atau jasa melalui internet) yang terjadi di dunia maya atau di internet pada umumnya berlangsung secara paperless transaction, sedangkan dokumen yang digunakan dalam transaksi tersebut bukanlah paper document, melainkan dokumen elektronik (digital document).Transaksi tersebut bisa melalui chatting, video conference atau melalui e-mail. Kontrak melalui e-mail adalah salah satu kontrak on line yang sangat populer karena pengguna e-mail saat ini sangat banyak dan mendunia dengan biaya yang sangat murah dan waktu yang efisien. Di samping itu kontrak e-mail dapat dilakukan dengan penawaran barangnya diberikan atau diserahkan melalui situs web yang memposting penawarannya, sedangkan penerimaannya dilakukan melalui e-mail. Kontrak melalui web dapat dilakukan dengan cara situs web seorang supplier (baik yang berlokasi di server supplier maupun diletakkan pada server pihak ketiga) memiliki diskripsi produk atau jasa dan satu seri halaman yang bersifat self-contraction, yaitu dapat digunakan untuk membuat kontrak sendiri, yang memungkinkan pengunjung web untuk memesan produk atau jasa tersebut. Para konsumen harus menyediakan informasi personal dan harus menyertakan nomor kartu kredit.

Untuk produk on line yang berupa software, pembeli atau konsumen diizinkan untuk men-download-nya. Untuk produk yang berwujud fisik, pengiriman barang dilakukan sampai di tempat konsumen dan untuk pembelian jasa, supplier menyediakan untuk melayani konsumen sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian. Selanjutnya cara pembayaran dapat dilakukan melalui transaksi model ATM, pembayaran langsung tanpa perantara, melalui perantara pihak ketiga, dengan micropayment dan ADC (Anonymous Digital Cash).

Proses e-commerce sendiri terutama ditujukan untuk mengeffisienkan transaksi dokumen khususnya dokumen pada transaksi pembayaran melalui e-payment, yang pada akhirnya akan mengeffisienkan transaksi barang. Masalah hukum (legal) e-commerce menjadi menarik dan tentu “kompleks” karena dokumen dibuat di PC, di mana index di PC, digunakan dalam bentuk kertas (biasanya), di simpan dan di arsip ke dalam bentuk kertas atau elektronik. Revolusi e-bisnis mengembangkan proses bisnis yang baru, terlalu banyak informasi, kertas tidak bisa diterima, bergerak dengan sangat cepat, akan tetapi harus ada pergeseran paradigma yang membutuhkan penerimaan, perubahan hukum, cara atau prosedur yang baru, pola pikir yang baru dan terutama membutuhkan pemikiran yang bersih. Inisiatif Electronic Original mengusulkan beberapa langkah taktis terdiri dari lima (5) kesepakatan internasional untuk melakukan e-commerce yang baik, mulai dari penyimpanan informasi secara elektronik, kebijakan menggunakan e-mail untuk berkomunikasi, indentitas, tanda tangan digital dan hak cipta, penggunaan certificate authority dan penggunaan kepercayaan pihak ke tiga. Langkah selanjutnya adalah Kebijakan untuk keamanan informasi, analisa resiko, infrastruktur keamanan yang mendukung transaksi e-commerce dan e-dokumen.

Melihat potensi perkembangan kegiatan usaha e-commerce membuat perusahaaan-perusahaan menjalankan strategi barunya untuk memasuki dunia internet namun bagaimana perhitungan pajak untuk masalah ini? Menurut Prof. William Fox dan Donald Bruce dari Universitas Tennessee, e-commerce telah menyebabkan dua kehilangan pajak sekaligus. Pertama, e-commerce merupakan pengganti dan perluasan dari remote sales yang pajaknya tidak pernah dikumpulkan. Kedua, e-commerce yang merupakan subtitusi atau perluasan juga tidak terjangkau oleh peraturan pajak atau retribusi lokal, sekalipun yang terbaru. Inilah yang ditunding mengapa banyak pemerintah melihat e-commerce sebagai salah satu penyebab terbesar hilangnya penerimaan negara yang amat signifikan.

Tidak heran bila atas nama defisit, sejak berapa tahun sebelumnya, pemerintah Federal Amerika mulai untuk memberlakukan pajak atas e-commerce atau e-trading. Proyek ini dikenal dengan nama Streamlined Sales Tax Project (SSTP). Menurut Alisa Shelton, SSTP ini berbenturan dengan keputusan Mahkamah Agung Amerika yang menyebutkan secara jelas bahwa internet dan catalogue merchants tidak dapat dipungut pajak penjualannya. Karena, keduanya tidak memenuhi syarat kehadiran fisik (Nexus) dalam setiap negara bagian para pelanggannya. Tentu saja hal ini membuat para pedagang internet dan katalog bersemangat, karena daya saingnya kian menguat. Itu juga sebabnya, perdagangan dengan kedua moda tersebut kini semakin marak dilakukan. Seperti pernyataan Mahkamah Agung Amerika dengan mengajukan Internet Tax Freedom Act yang ternyata sangat di setujui oleh Senat Amerika Serikat, undang-undang ini melarang semua negara bagian dan lokal di amerika untuk memajak informasi & perdagangan melalui Internet.

Yang lebih menarik lagi adalah pada dekade sebelumnya, Kongres Amerika meluluskan Internet Tax Free Act (ITFA). Akta ini sebenarnya mengatur moratorium selama 3 tahun dalam pemberlakuan pajak penjualan, termasuk yang berbasiskan internet. Namun, bersamaan dengan hampir berakhirnya masa tersebut, kemampuan pemerintah federal atau lokal dalam melakukan pungutan pajak sesuai dengan regulasi yang ada, ternyata juga tidak berubah. Prof. Fox dan Bruce, seorang pakar ekonomi mengakui bahwa internet sebagai salah satu faktor dari kehilangan pendapatan pemerintah, namun perdagangan antar perusahaan (B-to-B, Business to Business) ditunding bertanggung jawab atas hilangnya 75% dari potensi penerimaan pajak pemerintah lokal dan federal. Dari hal tersebut diketahui bahwa diperlukan sebuah mekanisme pajak yang efisien untuk menangani masalah tersebut.

Untuk itu dalam makalah ini akan dibahas mengenai potensi ataupun isu permasalahan yang muncul dalam perkembangan pajak e-commerce di Indonesia serta bagaimana langkah-langkah yang diambil pemerintah khususnya dirjen pajak untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui potensi dan isu permasalahan yang terjadi dalam perkembangan e-commerce dan penentuan pajaknya di Indonesia dewasa ini.

2. Untuk Melihat sejauh mana pemerintah bertindak dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul.

3. Untuk mengetahui solusi dan langkah-langkah apa yang dibuat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

4. Untuk mengetahui sejauh mana cyberlaw dan pengenaan pajak telah diterapkan dalam kegiatan e-commerce

5. Untuk mengetahui UU PPh yang sesuai dalam menangani kegiatan e-commerce.

6. Untuk mengetahui peraturan perpajakan apa yang tepat untuk kegiatan usaha e-commerce.

7. Untuk mengetahui hambatan-hamabatan apa saja yang dihadapi dalam penetapan kebijakan-kebijakan dalam penentuan pajak untuk e-commerce.

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dan bagaimanakah permasalahan tersebut bisa muncul ?

2. Bagaimana solusi tersebut dapat memecahkan masalah-masalah yang muncul ?

3. Kesimpulan dan saran apakah yang harus diambil dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan penentuan pajak untuk e-commerce tersebut ?

Potensi dan Isu Permasalahan

2.1 Perkembangan E-Commerce Menimbulkan Permasalahan Perpajakan

Berkembangnya kegiatan usaha e-commerce ternyata berhasil menggerakan roda perekonomian sebuah negara. Transaksi-transaksi yang terjadi memang sangat menggiurkan. Itu sebabnya muncul efek bola salju, sehingga menarik minat pebisnis lainnya untuk mendayagunakan internet sebagai jalur pemasaran baru. Internet memungkinkan sebuah perusahaan kecil dan menangah untuk bersaing dengan perusahaan besar lainnya dan meraih peluang di pasar global. Daya tarik lain e-commerce adalah jangkauan pasar yang tidak lagi terbatas pada sejumlah daerah atau dalam sebuah negara, tetapi seluruh dunia. Ini tentunya yang membuat sebuah perusahaan kecil potensial mendunia sama dengan perusahaan transnasional.

Booming e-commerce ternyata tidak hanya menarik minat kalangan bisnis, melainkan juga kalangan pemerintah. Ketertarikan kalangan pemerintah ternyata memiliki ambiguitas. Di satu sisi, sejumlah pemerintah menyadari sekali peran pentingnya e-commerce dalam lingkungan bisnis di era informasi saat ini. Sehingga banyak dari pemerintahan di dunia saat ini yang mendorong pertumbuhan e-commerce dalam lingkungannya masing-masing. Di sisi lain, pemerintah mulai juga menimbang-nimbang untuk memberlakukan pajak atas e-commerce guna menutupi defisit anggaran belanjanya.

Telah disebutkan pada bagian latar belakang bahwa Beberapa kalangan pemerintah, terutama pemerintah negara bagian di Amerika Serikat menuding bahwa e-commerce merupakan salah satu biang penurunan perolehan pajak selama ini. Bahkan, kalangan pemerintah negara bagian Amerika Serikat menyingkirkan remote atau postal trading yang lazim dikenal di sana. Mereka melihat pertumbuhan e-ommerce atau e-business sebagai penggeser remote sales. Sehingga beberapa tahun sebelumnya pemerintah Amerika Serikat memberlakukan pajak melalui Streamlined Sales Tax Project (SSTP).

Memberlakukan pajak internet ternyata tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Berdasarkan survei beberapa tahun lalu terungkap sekitar 85% perusahaan kecil dan menengah di Amerika menggunakan internet. Dari jumlah tersebut hanya 23% perusahaan tersebut yang mengimplementasikan e-commerce. Survei juga mengungkapkan sekitar 53% perusahaan yang memiliki web page, namun 42% justru memberi jawaban bahwa internet tidak berdampak apapun terhadap bisnisnya. Kendala untuk menerapkan e-commerce adalah waktu untuk merencanakan dan kemudian menerapkannya, pembaruan teknologi, biaya untuk mengimplementasikan dan terbatasnya keahlian teknologi yang dimilikinya.

Model bisnis atau usaha berbasis e-commerce sangat berbeda dengan bisnis konvensional. Amazon misalnya, hanya memiliki kantor pusat tapi tidak memiliki outlet secara fisik. Beda dengan toko buku konvensional yang memiliki outlet di banyak tempat untuk menjangkau pasar yang diincarnya. Untuk berbisnis seperti layaknya sebuah jaringan ritel, pelaku e-commerce bisa menikmati jaringan kerja yang ada. Ini berarti melibatkan pihak ketiga yang mendukung terselenggaranya jaringan tersebut. Proses pembelian bisa dilakukan secara online, tapi pengiriman dilakukan secara offline.

Model lain dari e-commerce adalah produk dan jasa yang diubah bentuknya dalam format digital (digitized), umumnya berupa artikel, buku, lagu dan sebagainya dan dihantarkan baik untuk perusahaan lain maupun end-user. Model ini lebih sulit untuk direka-ulang dari mana tujuannya dan ke mana disampaikan. Artinya, diperlukan cara pembuktian yang lebih dari sekedar cara-cara konvesional yang sudah ada. Akibatnya, produk dan jasa yang didigitized tidak hanya rawan penggelapan, tapi juga sulit untuk dikenakan jenis pajak apapun.

Namun, sejumlah pemerintah yang jeli sudah memberlakukan pajak penjualan atau pertambahan nilai (Value Added Tax) terhadap setiap transaksi e-commerce yang terjadi. Uni Eropa, misalnya, memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) pada setiap produk yang bersifat downloadable, yang dihantarkan ke institusi bisnis atau pengguna akhir. Namun, hal itu tidak berlaku di seluruh kawasan Eropa. Di Jerman, penyedia lokal akan memungut pajak konsumsi atas setiap produk software yang di-download di dalam negeri. Pengenaan pajak, pada satu sisi, ternyata bisa berakibat melorotnya daya saing produk atau jasa serupa terhadap kompetitornya di luar negeri. Tentu hal ini dianggap merugikan para pelaku bisnis yang berbasis di Eropa. Itu sebabnya, Uni Eropa terus membahas lebih lanjut langkah-langkah pemberharuan penerapan pajak atas e-commerce di seluruh kawasan Eropa. India dan Filipina tampaknya juga sudah mempertimbangkan secara serius kebijakan pajak e-commerce di masa depan. India merupakan salah satu calon raksasa teknologi informasi (TI) yang banyak mengekspor produk dan jasa e-commerce. Kebanyakan dari produk dan jasa tersebut selama ini tidak dikenakan pajak, sehingga negara dirugikan dari sisi penerimaannya. Bila itu terjadi terus-menerus maka jelas negara akan kehilangan potensi penerimaan yang sangat signifikan di masa depan.

2.2 Cyberlaw dan Pengenaan Pajak pada E-Commerce

Transaksi melalui media digital atau e-commerce di Indonesia perlu pembenahan dari sisi perundangan (CyberLaw) agar di kemudian hari tidak tejadi perselisihan dalam menjalankannya. Hal ini terjadi karena sulitnya melacak transaksi yang digunakan lewat e-commerece baik itu B-to-B (bisnis ke bisnis) atau B-to-C (bisnis to konsumen). Misalnya hubungan antara pemasok dengan pabrik, bagaimana aparat mengawasi telah ada transaksi atau belum antar keduanya lewat e-commerce tersebut.

Di antara anggota-anggota Asean sendiri, sudah terbentuk e-Asean untuk menggalang kerjasama lebih erat dalam bidang TI. Setiap negara diwakili oleh 2 orang, terdiri atas swasta dan pemerintah. Sebagaimana diketahui hukum positif di Indonesia masih bersifat lex loci delicti yang mencakup wilayah, barang bukti, tempat atau fisik kejadian serta tindakan fisik yang terjadi. Padahal, kondisi pelanggaran yang mungkin terjadi di cyberspace dapat dikatakan sangat bertentangan dengan hukum positif yang ada tersebut. Pelanggaran itu seperti pada beberapa titik rawan pada cyberspace yang mungkin dapat terjadi yakni pada aspek legal home page, HKI produk multimedia, HKI software (perangkat lunak), aspek hukum e-commerce, perlindungan nama domain internet, badan pengawas internet, privasi pada cyberspace, hukum kontrak via internet, perlindungan informasi kesehatan dalam telemedicine, HKI dalam distance learning, hak ekonomi dalam hak cipta, hak cipta untuk perpustakaan, penggunaan kriptografi dan digital signature untuk transaksi elektronis, hukum pornografi pada internet, aspek hukum pada transaksi digital, dan pajak pada internet.

Keberadaan e-commerce saat ini, memang begitu rentan dari masalah kejahatan pembobolan, apalagi saat ini sedang marak - maraknya. Aksi para hacker yang biasa melakukan ini juga telah sangat mengganggu hingga tidak sedikit yang dirugikan dari ulah mereka yang memang tidak bodoh. Aparat keamanan di negara kita yang semestinya menjadi benteng terakhir bagi keamanan kegiatan e-commerce dari tangan - tangan pembobol yang sekarang semakin tidak mempunyai kesabaran lagi ini, ternyata juga tidak mampu bekerja dengan maksimal dan banyak hal yang menjadi kendala tentang ketidakmampuan aparat mengatasi para hacker ini, bisa dari kemampuan SDM yang mungkin masih lemah dalam bidang IT, bisa juga dari perangkat yang tidak mendukung gerakan aparat memblock kegiatan para hacker itu.

Karena itu aspek dan faktor hukum yang perlu menjadi perhatian dalam mengantisipasi cyberspace ini antara lain perlu dibentuk badan pengawas penggunaan internet di Indonesia. Tugas utama badan ini adalah menyiapkan infrastruktur hukum terkait dengan tindakan kejahatan internet di Indonesia. Disamping itu diperlukan reinterpretasi yang lebih jelas dari KUHP untuk tindak kejahatan yang tidak secara nyata berkait dengan obyek fisik. Sementara badan pengawas lain (dibentuk dari berbagai pakar pendidikan, teknologi informasi, pemerintah dan hukum), dapat berfungsi mengawasi terjadinya transaksi elektronis yang ada dalam internet, Sehingga dapat diketahui nilai uang dan devisa yang beredar. Penggunaan KUHP untuk perlindungan privasi pada cyberspace terbatas dengan analogi pasal-pasal pelanggaran pidana yang pararel dengan pelanggaran privasi pada cyberspace, padahal disisi lain efektifitas analogi tersebut tergantung pada perluasan tafsiran pasal-pasal KUHP dan seberapa jauh kemungkinan penerapan analogi tersebut pada hukum Indonesia. Kelemahan lain yang memungkinkan terjadinya pelanggaran yakni pada aspek legal homepage di internet. Sebab saat ini belum ada hukum yang mengatur secara tegas aspek legal homepage dan internet. Itu seperti menyangkut masalah kontrak online, privasi, e-commerce, pembayaran elektronis, tanggung jawab pembuat home page dan e-mail.

Kejahatan dan kecurangan melalui hacking tersebut membuat kesulitan dalam penanganan hukum dan pajak karena melalui hacking atau cracking tersebut seseorang bisa mengubah data dan mengganti data tertentu dengan data palsu. Hal ini kembali kepada pemerintah, sebagai penyelenggara birokrasi yang tentu harus lebih memperhatikan aspek hukum bagi segala tindak kejahatan di Internet. Di mana, pemerintah akan turun tangan apabila ada market failure atau perselisihan. Selain itu, pemerintah akan terlibat langsung dalam bidang sekuriti dan digital signature. NCA (National Certificate Authority) akan diserahkan kepada swasta murni. Sebelumnya badan yang menangani NCA tersebut akan diawasi oleh pemerintah, terutama BSN (Badan Sertifikasi Nasional). Salah satu fungsi NCA adalah melakukan sertifikasi terhadap sebuah situs tertentu termasuk mengembangkan aplikasi - aplikasi sekuriti internet dan e-commerce.

Di Amerika, beberapa waktu lalu seperti yang telah dijelaskan sedang ramai tentang kontroversi pengenaan pajak terhadap bisnis di e-commerce. Dan apakah memang sepatutnya e-commerce dikenakan pajak, demikian pula jika dengan yang ada di Indonesia. Namun memang semua itu akan terpaut dengan UU yang mengaturnya, sehingga bisa terlihat tentang keabsahan sebuah e-commerce. Transaksi melalui media digital (e-commerce) di Indonesia seperti yang telah dijelaskan masih perlu pembenahan dari sisi perundangan (Cyberlaw) agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan dalam menjalankannya. Pajak harus menyisipkan masalah pajak untuk transaksi lewat media e-commerce. Kesulitan itu muncul ketika transaksi dilakukan baik yang berupa bentuk B-to-B atau B-to-C. Misalnya seperti yang telah dijelaskan hubungan antara pemasok dengan pabrik, bagaimana aparat pajak mengawasi telah ada transaksi atau belum antar keduanya lewat e-commerce tersebut. Begitu transaksi dilakukan, dan transfer dana terjadi, siapa yang dapat memantaunya? penerapan cyberlaw masih butuh waktu lama, karena dari pihak otoritas setidaknya harus membentuk wadah baru serta melatih orang - orangnya melalui pelatihan sehinnga bentuk promosi apapun yang dilakukan di internet tentunya harus dikenai pajak.

Di Amerika Serikat The US International Revenue Code (IRC) pada dasarnya memberikan dua kriteria untuk menentukan yurisdiksi Amerika Serikat dalam mengenakan pajak pendapatan orang asing, atau dengan menggunakan kriteria ketiga yang ditentukan di dalam perjanjian antar negara (treaties). Dasar pemajakan yang pertama adalah sumber pendapatan (source of income). Menurut IRC, pendapatan kotor orang asing dikenai pajak sebesar 30% withholding tax, apabila sumber pendapatannya berada di Amerika Serikat. Kriteria kedua tidak terletak pada apakah pendapatan tersebut berasal dari Amerika Serikat, tetapi didasarkan pada apakah pendapatan tersebut berkaitan secara efektif dengan pelaksanaan perdagangan atau bisnis di Amerika Serikat. Kriteria yang ketiga, yaitu yang berdasarkan perjanjian yang dilakukan antar negara, yang didasarkan pada tempat kedudukan pihak asing yang bersangkutan. Kalau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak didasarkan pada asal sumber pendapatan, timbul masalah apabila pendapatan itu diperoleh dari transaksi e-commerce. Di dalam suatu transaksi pada kegiatan e-commerce hambatannya adalah sulit untuk menentukan di mana transaksi e-commerce itu berlangsung. Apabila pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak didasarkan pada tempat kedudukan pembayar pajak, adalah sulit untuk menentukan di mana tempat kedudukan dari wajib pajak. Apabila misalnya suatu toko online atau umumnya sering disebut toko maya (virtual store) yang dimiliki oleh orang Indonesia atau Amerika Serikat, yang situsnya didaftarkan sebagai suatu dot com, maka oleh karena cyberspace adalah borderless, di manakah tempat kedudukan yang sebenarnya dari toko maya tersebut? Lebih lanjut masalah yang timbul adalah negara mana yang berhak memungut pajak yang harus dibayar oleh toko maya milik orang Indonesia tersebut? Indonesia atau Amerika Serikat? Dan bagaimana ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang ekspor-impor dalam transaksi melalui media internet tersebut? Kemudian bagaimana pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap toko maya yang bergerak melalui media internet tersebut ? Mengingat hal-hal tersebut di atas, di dalam perjanjian transaksi e-commerce hendaknya secara jelas ditentukan mengenai besarnya witholding taxes yang harus dibayar, dalam mata uang apa witholding taxes itu harus dibayar, siapa yang harus membayar pajak tersebut, dan kepada negara mana pajak tersebut harus dibayar.

Solusi Permasalahan

3.1 Legalitas Dokumen dan Ketentuan PPN pada E-Commerce

Dengan semakin berkembangnya penggunaan internet dalam melakukan transaksi bisnisnya, ada beberapa pertanyaan yang timbul tentang legalitas dan keabsahan dokumen dari transaksi e-commerce sebagai bukti pendukung transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak, contohnya adalah berdasarkan pesanan (order) dari pembeli melalui internet, Wajib Pajak melakukan download dan mencetak invoice dan billing tanpa dilengkapi dengan tanda tangan basah dan stempel perusahaan dari lawan transaksi karena seluruh transaksi dilakukan tanpa kertas (paperless), seperti yang telah dijelaskan dalam bab I pada bagian latar belakang bahwa dalam suatu transaksi e-commerce, dokumen yang termuat untuk dicetak adalah dokumen elektronik yang umumnya menggunakan kontrak melalui media e-mail. Dalam hal ini fungsionalitas modul perhitungan total nilai transaksi sistem toko maya e-commerce tersebut terdiri dari:

a. Perhitungan sub total nilai transaksi.

b. Perhitungan biaya atau fee tambahan (Low Order fee) untuk transaksi dibawah suatu batas minimum nilai transaksi (bila ada).

c. Perhitungan komponen biaya pajak.

d. Perhitungan pengurangan nilai gift voucher dan atau kupon diskon yang dicairkan (redeemed, bila ada).

e. Perhitungan biaya pengiriman.

f. Perhitungan total keseluruhan komponen biaya di atas, dengan kata lain nilai transaksi final yang harus dibayar oleh pelanggan.

Selanjutnya Wajib Pajak menggunakan bukti transaksi e-commerce yang telah dicetak tersebut sebagai dasar di dalam menyusun pembukuan perusahaan dari keseluruhan nilai transaksi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1994, di mana UU mewajibkan kepada setiap wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan, yang isinya dapat menggambarkan perusahaan, modal perusahaan, utang perusahaan dan seterusnya, yang dapat mendukung dalam menghitung pajak terutang, baik Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan lain-lain jenis pajak. Namun kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah dokumen transaksi e-commerce yang dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan di atas dapat digunakan sebagai bukti legal yang diakui oleh fiskus ?

Seperti yang kita ketahui bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan dan dari pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, antara lain mengatur bahwa dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar sedangkan Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa pada prinsipnya penggunaan internet dalam transaksi bisnis dapat diterima dalam ketentuan perpajakan khususnya dalam ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN). Invoice dan billing atas penjualan barang melalui internet (dokumen e-commerce) yang di-download dan dicetak sendiri oleh perusahaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun pembukuan perusahaan dan diakui secara fiskal sepanjang secara material dapat dibuktikan arus kas dan arus barangnya serta didukung dengan bukti pendukung dari pihak eksternal seperti bukti penerimaan barang dan dokumen PEB bila penjualan dimaksud merupakan penjualan ekspor. Dengan adanya bukti tersebut maka yang bersangkutan tetap dapat dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) walaupun transaksi berjalan secara online tanpa adanya bukti secara fisik karena selain adanya dokumen elektronik yang menjadi bukti transaksi, juga pada transaksi tersebut telah terdapat unsur-unsur yang memenuhi untuk dapat dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu, adanya penyerahan barang baik yang berwujud atau tidak, di mana yang diserahkan adalah Barang Kena Pajak (BKP) yang menurut pasal 1 angka 3 UU PPN adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN kecuali barang - barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN), misalnya adalah barang hasil pertanian, barang hasil perkebunan, barang hasil kehutanan, barang hasil peternakan, barang hasil perburuan, barang hasil penangkaran, barang hasil perikanan, barang hasil budidaya, barang hasil pertambangan dan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Kemudian yang menyerahkan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu menurut pasal 1 angka 15 UU PPN adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN serta melakukan pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean ke dalam, di mana penyerahannya harus di Daerah Pabean, yaitu daerah Republik Indonesia dan PKP yang menyerahkan harus dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya terhadap barang yang dihasilkan.

Setiap melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM wajib membuat Faktur Pajak, yang disebut Faktur Pajak Keluaran sebagai bukti pemungutan. Khusus atas penyerahan BKP atau JKP langsung kepada konsumen akhir atau konsumen yang tidak dapat diidentifikasi dibuat Faktur Pajak Sederhana, walaupun tidak dapat digunakan sebagai Faktur Pajak Masukan.

Untuk menghitung besarnya pajak pertambahan nilai (PPN) terutang, harus dipahami terlebih dahulu tentang dasar perhitungan PPN (DPP), saat terutangnya PPN dan tarif PPN. Dalam hal ini dasar perhitungan PPN adalah sebagai berikut:

Untuk PPN Barang adalah harga jual,
Untuk PPN Jasa adalah penggantian,
Untuk PPN Impor adalah Nilai Impor,
Untuk PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar negeri adalah jumlah yang dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKPTB atau JKP,
Untuk PPN atas pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, penyerahan media rekaman suara/gambar, penyerahan film, persediaan BKP tersisa (likuidasi), aktiva yang tujuan semula tidak untuk dijual dan Jasa Pengiriman Paket, adalah Nilai Lain,
Untuk PPN Ekspor adalah Nilai Ekspor.

Dalam hal ini tarif PPN tentunya menerapkan tarif yang proporsional dan tunggal, sebagai sarana dalam rangka memudahkan melakukan kredit pajak dalam kegiatan usaha e-commerce.

3.2 Ketentuan UU PPh pada E-Commerce

Seperti yang telah dijelaskan pada bab I bagian latar belakang bahwa Kegiatan usaha e-commerce dilakukan melalui apa yang disebut Application Service Provider (ASP), di mana ASP menyediakan disk space untuk disewa pengusaha untuk menawarkan produksinya kemudian perusahaan yang menyewanya mengisinya dengan perangkat lunak yang dapat diakses oleh para calon pembeli dan kemudian perusahaan tersebut menawarkan barang produksinya. Perlakuan pajak penghasilan terhadap transaksi bisnis tersebut akan dibahas dengan mengambil asumsi pertama bahwa ASP dimaksud berada di Indonesia dan server yang disebutkan diatas tidak mempunyai back-up servers sehingga server tersebut merupakan satu-satunya server yang menjadi objek analisis.

Server dimiliki oleh wajb pajak Indonesia. Bagi wajib pajak dalam negeri yang mempunyai server yang berlokasi di dalam negeri dan menyewakannya kepada wajib pajak lainnya, penghasilan yang diperolehnya dari kegiatan tersebut adalah penghasilan atas sewa dari space yang bersangkutan. Dari sudut pandang penyewa, apakah penyewa tersebut wajib memotong sewa yang dibayarkannya. Pemotongan PPh dalam Undang-undang Pajak Penghasilan yang menyangkut pembayaran kepada wajib pajak dalam negeri, diatur di beberapa pasal yaitu pasal 4 ayat (2), pasal 22, dan pasal 23.

Ketentuan yang paling dekat dengan kasus di atas adalah pasal 23, karena cakupan dari pasal tersebut meliputi dividen; bunga; royalty; hadiah atau penghargaan; sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan. Apabila disimak cakupan PPh Pasal 23 tersebut maka yang paling mendekati adalah sewa sehubungan dengan penggunan harta. Ketentuan Pasal 23 yang menyangkut penghasilan dari penggunaan harta tidak terlalu jelas ruang lingkupnya. Apabila pengertian "harta" diberi interpretasi yang luas maka mencakup harta berwujud dan harta tak berwujud. Yang pasti adalah bahwa suatu website bukan merupakan harta berwujud, sehingga apabila pengertian "harta" diberi arti yang luas maka penyewaan "website" akan dicakup dalam ketentuan Pasal 23 dimaksud. Pasal 23 mensyaratkan bahwa dalam hal yang membayar adalah orang pribadi maka orang tersebut harus ditunjuk sebagai pemotong.

Dengan demikian apabila penyewa website adalah orang pribadi pembayaran yang dilakukan kepada pemilik ISP tidak perlu memotong sepanjang yang bersangkutan tidak ditunjuk sebagai pemotong. Sebagaimana yang telah dijelaskan agar supaya website menjadi aktif dan dapat dipergunakan diperlukan perangkat lunak yang sepsifikasinya atau jenisnya tergantung kepada pemiliknya sesuai dengan kebutuhannya. Perangkat lunak ini diperlukan baik oleh pemilik ISP maupun penyewanya. Untuk keperluan tersebut baik pemilik ISP maupun penyewa website akan meminta seorang programmer untuk membuat program (perangkat lunak) sesuai dengan kebutuhannya. Transaksi tersebut akan menimbulkan implikasi pajak terutama masalah pemotongan PPh. Dengan perkataan lain, apakah pembayaran atas perangkat lunak tersebut merupakan objek pemotongan. Hal ini ditentukan masuk jenis penghasilan apa pembayaran dimaksud. Hanya ada dua jenis penghasilan yang paling mendekati yaitu royalti atau jasa. Pada dasarnya "royalti" adalah imbalan sebagai pengganti penggunaan atas hak, sehingga kepemilikan hak tersebut tetap pada penemunya/pemilik.

Bila dibandingkan dengan kasus perangkat lunak dalam kaitannya dengan website, perangkat lunaknya sudah berpindah tangan kepada yang membelinya. Atas dasar pertimbangan ini maka pembayaran atas perangkat lunak tersebut masuk dalam kategori "jasa", yang berdasarkan ketentuan Pasal 23 masuk dalam kelompok jasa teknik, yang dasar pemotongannya adalah penghasilan neto. Kemudian bagaimana dengan perusahaan yang berdomisili di luar negeri? Apakah ketentuan pajaknya akan berbeda dengan yang ada di dalam negeri?

Implikasi pajak yang agak rumit dari kegiatan usaha dengan e-commerce juga timbul dalam hal penyewa atas space di ISP (penyedia jasa Internet) adalah perusahaan yang berdomisili di luar negeri. Pertama-tama adalah apakah dengan hadirnya perusahaan luar negeri melalui suatu situs web, perusahaan tersebut dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia? Definisi bentuk usaha tetap (BUT) diatur di Pasal 2 ayat (5) Undang-undang PPh, yang berdasarkan rinciannya memberikan indikasi bahwa keberadaan di Indonesia melalui harta berwujud, disamping kegiatan pemberian jasa di Indonesia. Dengan demikian, apabila sebuah perusahaan luar negeri melakukan kegiatan usaha melalui website, sesuai dengan definisi, kegiatan ini tidak menimbulkan bentuk usaha tetap (BUT). Hal yang sama juga dapat dikatakan bila perusahaan luar negeri tersebut adalah perusahaan yang berdomisili di negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia. Namun, bila kegiatan dari perusahaan tersebut memberikan jasa melalui website-nya maka pembayaran yang diterima dari Indonesia merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26, dengan asumsi bahwa perusahaan tersebut berdomisili di negara-negara yang tidak mempunyai P3B dengan Indonesia. Server dimiliki oleh wajib pajak luar negeri. Dalam hal ISP dimiliki oleh perusahaan di luar negeri, masalah utama yang perlu diangkat adalah apakah kehadiran perusahaan tersebut melalui server dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mempunyai bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia? Sekali lagi dapat dikatakan bahwa Undang-undang Pajak Penghasilan belum mencakup masalah ini, sehingga apabila definisi bentuk usaha tetap (BUT) mencakup ISP maka Pasal 2 ayat (5) perlu diubah dan ditambah.

Hal ini terkait rencana pemerintah tentang menjaring pajak penghasilan (PPh) warga negara asing yang berbisnis musiman di Indonesia. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mulai masuk masalah teknis. Panitia Kerja mengemukakan RUU PPh baru menyelesaikan pembahasan 110 daftar inventaris masalah (DIM) dari 600 DIM. Ketua Panitia Khusus RUU PPh, Melchias Markus Mekeng mengungkapkan tentang pembahasan bentuk usaha tetap (BUT) terkait maraknya perusahaan-perusahaan milik warga negara asing yang beroperasi di Indonesia. Pemerintah ingin mengenakan pajak penghasilan terhadap mereka dengan menjaringnya sebagai bentuk usaha tetap (BUT). Berkaitan dengan niat itu, penetapan status bentuk usaha tetap (BUT) dapat bersifat terbuka (open list) tetapi harus ada definisi yang lebih spesifik sehingga bisa tercipta kriteria bentuk usaha tetap (BUT) yang bersifat khusus pula. Dalam hal ini pemerintah mengusulkan 15 jenis bentuk usaha tetap (BUT) yang masuk dalam dan menjadi subjek PPh. Mereka adalah orang pribadi, warisan yang belum dibagikan, badan hukum, dan badan usaha. Termasuk di dalamnya berupa kantor perwakilan perusahaan asing, gudang, showroom, tempat penjualan, serta agen dan kriteria ini untuk mencakup orang yang tidak tinggal di Indonesia atau tidak menetap di Indonesia lebih dari 183 hari atau setahun. Hal ini terkait dengan permasalahan di dalam mengantisipasi aturan untuk menjaring transaksi e-commerce, terutama untuk pajak penghasilan bagi penyedia jaringan atau jasa transaksinya.

Jika situasi tersebut dikaitkan dengan P3B maka ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu pertama, dalam UU domestik dari negara-negara yang terlibat mempunyai aturan tersebut, dan kedua, sesuai dengan commentary dari OECD, keberadaan ISP memenuhi ketentuan Pasal 5 dari OECD Model. Pasal 5 dari OECD Model mensyaratkan bahwa peralatan apapun yang digunakan sebagai server, sifatnya harus tetap. Artinya server tersebut harus mempunyai lokasi yang tetap dan pasti. Secara garis besar, semua transaksi dalam kaitannya dengan persiapan untuk mengoperasikan website, dalam hal server dimiliki oleh wajib pajak luar negeri.

Misalkan salah satu dari penyewa website, yaitu wajib pajak luar negeri, menggunakan website-nya untuk menyimpan informasi yang menyangkut industri tertentu, yang kemudian ditawarkan kepada pihak ketiga untuk menjadi pelanggannya (subscriber). Pelanggan tersebut membayar iuran untuk dapat mengakses informasi dimaksud. Impikasi pajak penghasilan dari transaksi tersebut adalah perlakuan pajaknya terhadap pembayaran yang di lakukan oleh pelanggan. Yang prtama-tama dilakukan adalah menentukan masuk dalam kategori penghasilan apa pembayaran tersebut. Dari sudut pandang UU Pajak Penghasilan, pembayaran untuk informasi yang belum diungkapkan ke public atau yang tidak dapat diperoleh melalui sarana yang tersedia di public, masuk dalam kategori "royalti", sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h.

Jadi kalau pelanggannya adalah wajib pajak Indonesia maka yang bersangkutan harus memotong PPh Pasal 26, dengan catatan bahwa tarifnya tergantung domisili dari wajib pajak yang menerimanya. Pemotongan PPh pasal 26 ini bisa tidak final jika server tersebut dianggap sebagai bentuk usaha tetap (BUT). Seandainya demikian maka pembayaran untuk informasi tersebut diperlakukan sebagai penghasilan usaha (business income) dari wajib pajak yang menerimanya. Sebaliknya apabila berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan "server" tersebut tidak/belum masuk dalam definisi bentuk usaha tetap (BUT) maka pemotongan PPh Pasal 26 menjadi final. Server berada di luar negeri. Implikasi pajak penghasilan terhadap penghasilan yang bersumber dari Indonesia sebagai akibat dari kegiatan usaha melalui e-commerce yang server-nya berada di luar negeri, mirip dengan apabila server yang berada di Indonesia dimiliki oleh wajib pajak luar negeri.

Dalam hal demikian maka ketentuan dari Undang-undang Pajak Penghasilan yang dapat diterapkan adalah Pasal 26, dengan catatan bahwa pembayaran tersebut diterima oleh wajib pajak dari Negara yang tidak mempunyai P3B dengan Indonesia.

Di mana setiap pembayaran yang bersumber dari Indonesia yang membayar, termasuk orang pribadi, harus memotong PPh Pasal 26 sebesar 20%. Apa yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa dalam hal e-commerce melibatkan wajib pajak luar negeri, faktor utama yang memungkinkan Indonesia dapat mengenakan pajak adalah apakah suatu web page dapat menimbulkan bentuk usaha tetap (BUT).

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, web page ini dimasukkan dalam host komputer. Teorinya web page tersebut akan menjadi bentuk usaha tetap (BUT) di negara dimana host komputer-nya berada, dengan catatan (sesuai dengan OECD Model) bahwa computer tersebut tetap berada di satu tempat. Jadi hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam rangka upaya ekstensifikasi. Namun demikian, perlu disadari bahwa bagi pemilik server atau web page sangat mudah memindahkannya ke tempat lain atau Negara lain sehingga tidak terperangkap ke dalam definisi bentuk usaha tetap (BUT).

Pemenuhan kewajiban perpajakan. Di samping pendekatan yuridis fiskal, pendekatan dari segi administratif juga perlu dipikirkan. Transaksi melalui e-commerce sulit dilacak tanpa tersedianya data atau informasi yang diperlukan, terutama apabila transaksi tersebut dilakukan melalui server yang berada di luar negeri. Pemenuhan kewajiban perpajakan, terutama yang menyangkut kewajiban memotong PPh Pasal 26. Hal ini akan sangat tergantung kepada terbentuknya badan pengawas yang bertugas untuk mengawasi lalu lintas komunikasi melalui internet agar tidak menimbulkan terjadinya kejahatan di dunia maya (cybercrime).

3.3 Sarana – Sarana Pendukung

Memasuki Era Modernisasi dalam Sistem Administrasi Perpajakan, pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) saat ini menuju arah yang lebih baik dan transparansi. Penerapan dari sisi pengisian pajak maupun pelaporan pajak sudah diterapkan dengan menggunakan media elektronik yang sekarang ini kita kenal dengan e-SPT (untuk pengisian pajak), e-Filling (sistem pelaporan pajak melalui media internet secara online dan real time), e-regristation (Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara online. Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara online dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak) dan MP3 (Montoring Pelaporan Pembayaran Pajak. Sistem ini adalah sistem yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memonitor seluruh pembayaran pajak yang dilakukan pada bank dan kantor pos secara online).

Terkait dengan hal tersebut penerapan pengisian laporan pajak melalui aplikasi e-SPT PPN 1107 sejak masa pajak Januari 2007 sudah diberlakukan secara Nasional (Per 146/PJ/2006). Penerapan e-SPT PPh Masa yaitu, PPh Masa Pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2 dan 15 dalam hal ini tidak menutup kemungkinan akan juga diberlakukan secara Nasional seiring dengan modernisasi di lingkungan Dirjen Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pemerintah dalam hal ini juga menargetkan pembentukan kantor pajak pratama (KPP) dan kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) modern di seluruh Indonesia yang akan selesai pada tahun 2008. Hal tersebut bertujuan untuk menyikapi perkembangan dunia usaha melalui media internet khususnya kegiatan usaha e-commerce yang semakin cepat ini, agar Wajib Pajak dapat melalukan pembayaran pajak secara lebih mudah, aman dan transparan serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban administrasi perpajakannya.

Selain itu Dirjen Pajak juga menerapkan beberapa aplikasi baru yaitu, situs internet Dirjen Pajak (http://www.pajak.go.id) yang memuat peraturan perpajakan dan informasi perpajakan, pengembangan pengetahuan dasar (knowledge base) dibeberapa Kanwil yang berisi petunjuk praktis tentang beberapa permasalahan di bidang perpajakan yang dapat dijadikan pedoman oleh Fiscus dalam menjawab pertanyaan dari wajib pajak, situs intranet Dirjen pajak yang merupakan sarana komunikasi internal Dirjen pajak dan sekaligus pintu masuk menuju program aplikasi PK-PM dan MP3, program aplikasi PK-PM yang berfungsi untuk menyandingkan faktur pajak masukan PKP pembeli dengan faktur pajak keluaran PKP penjual, program aplikasi Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak (MP3) yang berfungsi untuk memonitor dan mengawasi penerimaan pajak secara online.

Selain dari penerapan beberapa aplikasi baru, peningkatan standard dan kualitas juga harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) pada pegawai Dirjen Pajak itu sendiri. Selama ini struktur organisasi Dirjen pajak didasarkan pada jenis pajak. Dengan struktur organisasi seperti ini pelaksanaan tugas dilapangan seringkali menimbulkan ketidakefisienan yang mengakibatkan pelayanan dan pengawasan tidak optimal. Dalam kurun waktu Selama 4 tahun terakhir ini, Dirjen pajak telah melakukan beberapa reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan yang mengacu pada cetak biru. Disamping pembentukan kantor dan penerapan sistem modern, modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan (e-SPT).

Harus diakui profesionalisme pegawai Dirjen pajak masih perlu banyak ditingkatkan. Hasil survei dari pihak ketiga yang antara lain dilakukan oleh Hay Group Consultant terhadap pendapat wajib pajak menunjukkan Dirjen pajak mempunyai kelemahan pada sumber daya manusia (SDM), sosialisasi ketentuan dan distorsi pada pemeriksaan pajak. Kelemahan ini diperkuat dengan banyaknya surat-surat masuk yang memerlukan penugasan lebih lanjut. Salah satu yang menjadi penyebab kelemahan sumber daya manusia (SDM) adalah target penerimaan yang merupakan satu pressure tersendiri sehingga mendorong tenaga-tenaga terampil diarahkan ke hal-hal yang bersifat teknis. Akibatnya fungsi lain yang tidak kalah penting seperti penyuluhan, pemrosesan data, perencanaan pegawai dan penyusunan konsep aturan mengalami banyak kekurangan baik dari sisi jumlah maupun kapasitas sumber daya manusia (SDM) nya.

Dengan melihat hal tersebut, maka tujuan utama dibangunnya e-SPT adalah untuk menerapkan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar dapat diukur dan dipantau, mengingat sistem tradisional sangat sulit untuk dilakukan. Kedua untuk menerapkan sistem administrasi perpajakan modern yang meliputi modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi KPP di lingkungan Kanwil Dirjen Pajak Wajib Pajak Besar terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Dirjen Wajib Pajak Besar dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan utama. Ketiga adalah Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Kanwil Dirjen Pajak Wajib Pajak Besar sebagai prototipe Kanwil dan KPP percontohan sehingga dapat mendorong digulirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh Dirjen Pajak yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada kantor-kantor pajak lainnya diseluruh Indonesia dan sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi Dirjen Pajak dalam memahami aspek – aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi perpajakan modern. Keempat adalah sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia dan sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum secara luas serta secara khusus bermanfaat dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia. Yang kelima adalah meningkatkan kemampuan administrasi perpajakan di dalam menghadapi kegiatan usaha yang semakin global khususnya di bidang e-commerce.

Reformasi administrasi perpajakan secara keseluruhan berpengaruh terhadap akuntabilitas orang Dirjen Pajak. Tujuan administrasi perpajakan adalah mendorong kepatuhan wajib pajak reformasi administrasi. Akuntabilitas organisasi sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Reformasi administrasi perpajakan bersama -sama dengan akuntabilitas organisasi mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kepatuhan wajib pajak terutama dalam menghadapi abad elektronik dewasa ini. Keefisienan sarana – sarana pendukung tersebut sangat menentukan keberhasilan Dirjen Pajak dalam meningkatkan kualitas perpajakan khususnya pada kegiatan usaha melalui e-commerce

PENGANGGARAN PERUSAHAAN

2010-03-12T13:44:00.002+07:00

1. Pengertian Anggaran

Pengertian anggaran (budget) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang (Munandar, 1986).

2. Unsur yang melekat pada budget:

Rencana

Recana merupakan penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang dengan spesifikasi khusus, misalnya disusun secara sistematis mencakup seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (satuan) moneter.

Beberapa alasan diperlukannya “rencana” bagi perusahaan:

· adanya ketidakpastian di masa yang akan datang

· banyaknya alternatif di masa yang akan datang.

· rencana merupakan pedoman kerja perusahaan

· rencaa sebagai alat koordinasi kegiatan dari seluruh bagian yang ada di perusahaan.

· rencana sebagai alat pengawasan (control) terhadap pelaksanaan.

Meliputi seluruh kegiatan perusahaan

Unsur ini bermakna bahwa budget mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian yang ada dalam perusahaan, (pemasaran, produksi, pembelanjaan, administrasi dan kegiatan yang berkaitan dengan sumberdaya manusia)

Dinyatakan dalan unit (satuan) moneter

Budget dinyatakan dalam satuan moneter yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam, yakni satuan ”rupiah”, mengingat satuan dari berbagai kegiatan pada dasarnya berbeda misalnya: untuk bahan mentah kilogram, tenaga kerja jam kerja per minggu dst.

Jangka waktu tertentu yang akan datang.

Unsur ini menyatakan bahwa budget berlaku untuk masa datang, hal ini berarti bahwa apa yang dimuat dalam budget adalah taksiran –taksitan (forecast) tentang apa yang akan terjadi serta apa yang akan dilakukan di waktu yang akan datang.

Berkaitan dengan jangka waktu, budget dikenal dengan :

· budget strategis

budget yang berlaku untuk jangka panjang/lebih dari 1 periode akuntansi/ 1 tahun.

· budget Taktis

budget yang berlaku untuk jangka pendek. Budget yang disusun untuk 1 periode akuntansi (setahun penuh) dinamakan budget Periodik (periodikal budget), sedangkan budget yang disusun untuk jangka waktu kurang dari satu periode akuntansi misalnya jangka tiga bulanan, danse bagainya disebut sebagai budget bertahap (continous budget).

3. Faktor yang memengaruhi ketepatan penentuan jangka waktu berlakunya budget adalah:

· Luas pasar

· Posisi perusahaan dalam persaingan

· Jenis Produk yang dihasilkan (elastis dan in-elastis, umur selera konsumen)

· Tersedianya data dan informasi (berkatan dengan keakuraan budget).

· Keadaan perekonomian pada umumnya. (kasus krisis moneter).

4. Kegunaan budget:

a. sebagai pedoman kerja

b. sebagai alat pengkoordinasian kerja

c. sebagai alat pengawasan kerja/tolok ukur.

5. Faktor yang memengaruhi penyusunan budget:

Faktor interen

Yang dimaksud dengan faktor intern adalah data, informasi dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Yang dapat berupa: Penjualan tahun –tahun lalu, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, kapasitas produksi dll).

Faktor Ekstern

Faktor ekstern meliputi, data, informasi dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi memiliki pengaruh terhadap kehidupan perusahaan.Yang dapat berupa keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, pendidikan masyarakat, perekonomian nasional, berbagai kebijakan pemerintah dll.

6. Hubungan Peranggaran dengan Manajemen

Fungsi Manajemen adalah menyusun perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), koordinator (coordinating), dan pengawasan (controling) terhadap orang dan barang, untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. .

Berdasarkan pengertian sebelumnya (budget maupun manajemen), dapat disimpulkan bahwa budget sebagai alat bagi manajemen untuk membantu menjalankan fungsi-fungsinya. Namun demikian budget sebagai alat bagi manajemen memiliki kelemahan: yakni:

· Budget disusun berdasarkan taksiran-taksira.

· Budget disusun dari berbagai data baik yang controlabel dan non controlabel.

· Efeftivitas dan efisiensi budget tergantung dari manusia sebagai pelaksana.

7. Hubungan antara budget dengan Akuntansi

Akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk menghitung (menyiapkan) taksiran-taksiran yang akan dituangkan dalam budget, yang nantikan akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang. Selanjutnya akutansi akan melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur tentang pelaksanaaan budget itu nantinya, dari hari ke hari, dengan demikian akuntansi dapat menyajikan data realisasi pelaksanaan budget secara lengkap.

Sehingga dengan membandingkan antara budget dan catatan akuntansi dapat diketahui apakah perusahaan telah melaksanaakan proses kerja secara efisien atau in-efisisen, efektif atau inefektif, dst, Oleh karena itu semua teknik pencatatan dan semua sistematika yang dipakai dalam akuntansi harus sama dan sejalan dengan teknik serta sistematika yang dipakai dalam budget.

8. Hubungan antara budget dengan statistika dan matematika

Berhubungan untuk pengolahan data (sebagai penunjang) baik saat penyusunan maupun realisasi dan penganalisaan realisasi budget. Sehingga dapat diketahui penyimpangan positif maupun negatif, sebagai bahan pertimbangan keputusan efisiensi budget.

9. Isi dan Prosedur Penyusunan Anggaran dan Faktor

Budget adalah hasil kerja (out-put) yang terutama berupa taksiran-taksiran yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang, yang dituangkan dalam suatu naskah tulisan yang disusun secara teratur dan sistematis.

10. Proses Kegiatan yang tercakup dalam Budgeting:

Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget.
Pengolahan dan penganalisaan data dan informasi tersebut untuk mengadakan taksiran-taksiran dalam rangka menyusun budget,
Menyusun budget dan menyajikan secara teratur dan sistematis.
Pengkoordinasian pelaksanaan budget
Pengolahan dan penganalsisaan data tersebut untuk mengadakan interpretasi dan memperoleh kesimpulan, dalam rangka mengadakan penilaian (evaluasi) terhadap kerja yang telah dilaksanakan serta menyusun kebijakan-kebijakan sebagai tindak lanjut (follow-up) dari kesimpulan-kesimpulan tersebut.

11. Tugas Penyusunan Budget

Tugas penyusunan budget merupakan tanggung jawab dari pimpinan tertinggi perusahaan. Namun demikian tugas penyusunan budget selanjutnya dapat didelegasikan kepada bagian yang terkait pada perusahaan (tergantung struktur perusahaan). Berikut ini beberapa bagian yang dapat memperoleh pendelagasia penyusunan budget:

a. bagian administrasi (bagi perusahaan kecil) , karena seluruh data aktivitas perusahaan baik produksi, pemasaran maupun yang lainnya terkumpul pada bagian ini.

b. panitia budget (bagi perusahaan besar), terdiri dari pimpinan dan wakil masingmasing bagian terkaita.

Budget yang selesai disusun baik oleh bagian administrasi maupun panitia budget (tergantung organisasi perusahaan), disebut sebagai draft budget (rancangan budget), sedangkan apabila rancangan tersebut telah diserahkan,disetujui dan disahkan oleh pimpinan teritnggi perusahaan disebut sebagai Budget yang definitif.

12. Isi budget

Budget sudah sehusnya mencakup seluruh kegiatan perusahaan, sehingga fungsi budget benar-benar dapaaat berjalan. Budget yang menyeluruh tersebut di namakan budget Komprehensif (Comphrehensive Budget).

13. Isi dari Comphrehensive Budget, secara garis besar terdiri dari:

a. forecasting budget

b. variabel budget (berisis tentang tingkat perubahan biaya atau tingkat variabilitas)

c. analsisa statistika dan matematika pembantu

d. laporan budget (/budget report): merupakan laporan realisasi pelaksanaan budget yang dilengkapi dengan berbagai analisa perbandingan antara budget dengan relaisasinya, sehingga dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan maupun efisiensi-efisiensi yang terjadi, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan.

14. Anggaran Komprehensip dan Parsial

Anggaran komprehensip merupakan anggaran dengan ruang lingkup yang meyeluruh. Aktivitas yang tercakup dalam anggaran komprehensip mencakup seluruh aktivitas perusahaan baik dalam bidang pemasaran, produksi, keuangan dan administrasi.

Secara lengkap anggaran komprehensip terdiri dari:

Substantif plan

Pada substantif plan berisi Tujuan umum perusahaan, tujuan khusus perusahaan, strategi perusahaan, asumsi-asumsi.

Financial plan

v Anggaran jangka panjang : meliputi penjualan, biaya penjualan, modal, arus dana, dan kebutuhan tenaga kerja

v Anggaran tahunan

a. Anggaran operasional

1. Anggaran laba rugi

2. Anggaran pembantu laba rugi

· Anggaran penjualan

· Anggaran produksi

· Anggran biaya produksi

· Anggaran biaya penjualan

b. Anggaran keuangan

1. Anggaran neraca

2. Anggaran pembantu neraca

· Anggaran kas

· Anggaran piutang

· Anggaran persediaan

· Anggaran Perubahan aktiva tetap

· Anggaran utang

· Anggaran Penambahan modal

3. Anggaran variabel

4. Anggraan Statistik pembantu

5. Laporan Internal

Anggaran Parsial. Anggran parsial merupakan anggaran yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas atau dalam ruang lingkup yang sempit. Misalnya perusahaan hanya menyususn anggaran produksi saja, penjulan atau keuangan saja. Dalam anggaran parsial masing-masing bagian menyusun anggaran secara sendiri-sendiri, sehingga rencana tersebut disusun tidak terpadu, dibandingkan dengan anggaran komprehensip anggaran parsial lebih mudah disusun karena belum begitu kompleks.

15. Anggaran Pendekatan Sistem

Suatu sistem adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi atau saling bergantung, yang dikoordinie sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kebulatan dan diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Sebagai suatu sistem budget terdiri dari :

· Inti sistem :

Inti sistem mencerminkan sasaran dari fungsi pemasaran, produksi, keuangan dan administrasi. Sebagai inti sistem anggaran mempunyai fungsi sebagai alat manajemen untuk merencanakan serta mengawasi kegiatan masing-masing fungsi tersebut

· Subsistem penunjang

Mencerminkan berbagai hal yang fungsinya diperlukan untuk membantu kelancaran bekerjanya inti sistem. Subsistem penunjang meliputi struktur organisasi, tertib administrasi, analisa data statistik internal dan analisa akuntansi dan angka-angka standar.

· Subsistem lingkungan

Subsistem lingkungan merupakan variabel yang terletak di luar perusahaan yang meliputi data dan analisis ekonomi, data dan analisis industri, data dan analisis produk serta struktur harga dan persaingan

” TRANSPARANSI BELANJA BARANG/JASA SEBAGAI LANGKAH AWAL MENGIKIS BUDAYA KKN ; PERAN KEPPRES 80/2003 DAN ATURAN PENDUKUNGNYA ”

2009-07-03T11:54:00.003+07:00

Mengikis atau mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau fraud di sektor korporat publik/lembaga pemerintah konon masih lebih sulit dibandingkan di sektor privat walaupun sebetulnya di Pemerintahan perangkat peraturan perundang-undangan yang ada dari Undang-undang, Keppres sampai dengan Peraturan Daerah cukup lengkap, masih ditambah ada Aparat Pengawas baik Eksternal (BPK) maupun Internal (BPKP/Itjen/Inspektorat Daerah) tetapi penanganan penyimpangan dan tindakan hukumnya tidak tuntas dan tidak diyakini efektivitasnya. Praktek fraud/penyimpangan di sektor pemerintahan biasanya melibatkan berbagai pihak, sehingga kecenderungannya akan sulit dideteksi dan apabila terdeteksi seringkali tindak lanjutnya tidak seperti yang diharapkan banyak pihak yang menginginkan sirnanya praktek fraud.

Menyikapi hal tersebut perlu adanya transparansi kebijakan dalam mengikis setiap jengkal praktek fraud/budaya KKN dalam Pengadaan Barang/Jasa, sehingga perlu adanya penegakan aturan Keppres No 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang meliputi :
1. Keppres No 61 Tahun 2004 ;
2. Perpres No 32 Tahun 2005 ;
3. Perpres No 70 Tahun 2005 ;
4. Perpres No 8 Tahun 2006 ;
5. Perpres No 79 Tahun 2006 ;
6. Perpres No 85 Tahun 2006 ;
7. Perpres No 95 Tahun 2007.

Dalam Keppres No 80 tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pengadaan barang/jasa adalah untuk memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai jumlah dan mutu serta tepat waktu, sehingga dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus terpenuhi 7 kriteria yaitu :
1. Efisien
Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

2. Efektif
Merupakan pencapaian hasil Program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

3. Terbuka dan Bersaing
Adanya keterbukaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan harapan masyarakat pengusaha dapat melakukan persaingan yang sehat sehingga penunjukan rekanan Pemerintah dijamin dalam pelaksanaannya tidak bermasalah.

4. Transparan
Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat/yang berkompeten untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengadaan barang dan jasa.

5. Adil/Tidak Diskriminatif
Terjadi keseimbangan distribusi kewenangan dalam pengadaan barang/jasa dimana penetapan rekanan Pemerintah berdasarkan pertimbangan rasional dan tidak diskriminatif yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Akuntabel
Merupakan satu bentuk perwujudan pertanggungjawaban pengelolaan pengadaan barang dan jasa dan juga merupakan satu bentuk pengendalian dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Walaupun secara normatif pengelolaan keuangan Negara/Daerah termasuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, namun kenyataannya masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan yang dapat menghambat kegiatan Pemerintahan/ Pembangunan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Permasalahan yang dapat terjadi antara lain :

1. Aturan belum ada sehingga proses belum berjalan karena Pelaksana Kegiatan ragu untuk bertindak ;

2. Sudah ada aturan dan proses sudah berjalan tetapi belum ada komitmen/kontrak/SPK sehingga Pelaksana Kegiatan ragu untuk menyelesaikan kegiatan ;

3. Aturan yang ada tumpang-tindih dan/atau bertentangan satu sama lain sehingga Pelaksana Kegiatan ragu untuk bertindak.

Contoh masalah :
1. Aturan belum ada
Apabila terjadi keadaan kahar maka penyedia barang/jasa memberitahukan dalam waktu 14 hari dari hari terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.

Catatan : belum jelas instansi mana yang menetapkan keadaan kahar. Misalnya keadaan kahar untuk gangguan industri lainnya. Serta jika terjadi kerugian akibat keadaan kahar berapa porsi yang ditanggung pemerintah dan ditanggung oleh penyedia barang/jasa. Prosentase keuntungan yang wajar.

2. Sudah ada aturan dan proses sudah berjalan tetapi belum ada komitmen/kontrak/SPK sehingga pelaksana kegiatan ragu untuk bertindak

Proses lelang sudah dilakukan dan sudah ditentukan pemenangnya, tiba-tiba terjadi kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah, Penyedia Jasa menginginkan penyesuaian harga sebelum kontrak ditandatangani.

Contoh : proyek listrik dan jalan tol. Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 maka dilakukan permintaan penawaran dan negoisasi seperti pada proses penunjukan langsung. Proses sudah dilalui sesuai ketentuan, namun pejabat pengadaan ragu untuk menetapkan pemenang karena dilakukan melalui penunjukan langsung dan ada sanggahan dari peserta.

3. Aturan sebagian jelas dan sudah ada komitmen/kontrak/SPK tetapi pelaksana kegiatan ragu untuk menyelesaikan kegiatan. Masalah pembebasan dan ganti rugi tanah proyek pemerintah. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri dan dibayar dengan valuta asing menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut. Keraguan mengenai sumber indeks, mengingat BPS tidak menyediakan informasi indeks dari negara asal. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa maupun pelaksanaan pekerjaan. Apakah pemutusan dilakukan setelah inkracht.

4. Aturan yang ada tumpang tindih dan/atau bertentangan satu sama lain sehingga pelaksana kegiatan ragu untuk bertindak. Persyaratan mengenai Sertifikat Badan Usaha untuk jasa konstruksi (UU No 18 Tahun 1989) tidak tercakup dalam persyaratan dalam Keppres No 80 Tahun 2003. Dalam penggunaan indeks untuk penyesuaian harga satuan, menurut Keppres bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS), sementara menurut Permenkeu 105/2005 menggunakan indeks lokal. Pengadaan barang/jasa yang bersifat rutin, seperti pemeliharaan gedung kantor. Pengesahan anggaran terlambat (baru turun paling cepet bulan April) sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan sehingga berpotensi mengalami kelambatan.

Kesimpulan
Melihat permasalahan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah termasuk pengadaan barang dan jasa sebetulnya secara normatif cukup banyak peraturan yang mengatur. Permasalahan justru muncul masih terkesan adanya tumpang tindih aturan serta masih kurangnya aturan teknis setingkat Menteri yang mengatur lebih lanjut tentang proses pengadaan barang dan jasa secara lengkap, walaupun dari sisi kualitas pengadaan barang dan jasa pada akhir-akhir ini lebih baik. Mengingat bahwa korupsi adalah suatu masalah yang bersifat tersembunyi (sengaja disembunyikan) maka peranan Pengawasan baik dari Pemerintah maupun masyarakat harus lebih ditingkatkan, dimana keberhasilan Pengawasan ditandai adanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Akan musykil bagi pengawasan untuk memberantas korupsi jika masyarakat sendiri sebagai wadah sosial yang diwacanakan mendambakan kebersihan dan sumber moralitas ternyata lebih digerakkan oleh sikap dan mentalitas yang permisif, tidak perduli dan bahkan aktif untuk menyuburkan niat, kesempatan dan pembenaran korupsi. Dalam keadaan begini mempersoalkan korupsi mungkin harus diawali dengan pertanyaan ”Apakah kita, aparat Pemerintah, Pengawas atau bukan Pengawas dan masyarakat awam secara keseluruhan memang masyarakat yang masih konsisten dan konsekuen peduli akan pemberantasan korupsi ?”

Pendekatan pengendalian manajemen

2009-03-15T18:01:00.000+07:00

Pendekatan pengendalian manajemen

Di akhir tahun 1980an Goold and Campbell (1987) menghasilkan sebuah terobosan di dalam kemampuan manajemen untuk menghasilkan suatu nilai tambah. Berdasarkan Goold et al. (1994) kemampuan untuk menghasilkan nilai tamnah bagi pengendalian manajemen ini dikelompokkan dalam jenis yang berbeda-beda sehingga dinamakan dengan parenting style atau gaya parenting, di mana parenting berarti mekanisme dimana holding company dapat menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya guna mengoptimalkan efektivitas unit bisnis. Biasanya gaya parenting ini dibangun berdasarkan kesesuaian visi, analisis SWOT, analisis kematangan portfolio, dan juga kepemilikan saham dalam unit bisnis.

Dalam gaya parenting ini, perencanaan strategis perusahaan dan kegiatan berkesinambungan sangat diutamakan. Di sisi lain sistem pengendalian manajemen perusahaan dilakukan secara trperinci. Namun dalam hal ini, apa yang menjadi kebutuhan manajemen, terkait dengan sistem pengendalian tersebut, kemungkinan akan berbeda jika dilakukan pada industri tingkat bisnis dibanding dengan tingkat korporat. Dalam hal ini syarat yang dibutuhkan untuk menghasilkan perencanaan dalam koordinasi manajemen secara terus-menerus menjadi lebih sulit pada kelompok korporat secara keseluruhan terkait dengan batasan untuk mengubah gaya parenting.

Untuk mengetahui seluk beluk tentang gaya parenting dan hubungannya dengan sistem pengendalian manajemen serta penggunaannya dalam menghasilkan nilai tambah maka berdasarkan hasil pengamatan pada kelompok korporatdi Swedia bahwa keberhasilan dari gaya parenting terletak pada karakteristik dalam prinsip keseimbangan manajemen perusahaan, antara sistem pengendalian dengan kebutuhan pada unit bisnis pada kondisi tertentu terkait sistem pengendalian.

Pertumbuhan dari total tingkat pengembalian saham para pemegang saham selama dekade terakhir telah menghasilkan terobosan baru bagaimana perusahaan membuat nilai tambah untuk para pemegang saham. Dalam hal ini terdapat dua konsep yang mendapat perhatian lebih banyak, yaitu strategi perusahaan dan potensial sinergi. Goold and Campbell (1987a, 1998) terkait dengan dua konsep tersebut mengemukakan tentang pentingnya hubungan antara aktivitas perusahaan tingkat unit bisnis dengan kemampuan manajemen perusahaan untuk membuat nilai tambah dengan mendesain sistem perencanaan yang sesuai dan berkesinambungan yang hal ini untuk menunjukkan seberapa penting konsep tersebut terkait dengan pengendalian manajemen.

Berdasarkan pengaruh perencanaan dan pengendalian, parenting style ini dapat dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu strategic planning style, strategic control style, serta financial control style. Dalam strategic planning style, sebuah holding company terlibat secara mendalam dalam penyusunan rencana serta memberikan kejelasan arah pada saat penyusunan strategi bagi unit bisnisnya.

Dalam strategic control style, pemegang saham perusahaan mendesentralisasikan tanggung jawab membangun perencanaan dan strategi kepada masing-masing unit bisnis, namun menjalankan proses pengendalian yang ketat yang menekankan pada profitabilitas jangka pendek.

Sementara itu, dalam financial control style, perencanaan didesentralisasi, pemegang saham perusahaan berfokus pada dukungan manajemen perusahaan dan pengendalian finansial. Setiap unit bisnis merupakan entitas yang berdiri sendiri dengan tingkat otonomi yang cukup serta tanggung jawab yang penuh untuk merumuskan strategi dan rencana mereka sendiri. Fase berikutnya adalah pengendalian kinerja. Perlu disusun sistem pengendalian manajemen (management control sistem), yaitu sebuah sistem manajemen perusahaan terintegrasi yang digunakan dalam aktivitas perencanaan dan sesudahnya bagi aktivitas pengukuran, pengendalian, pemantauan, dan auditing

Pokok-pokok Penatausahaan Keuangan Daerah

2009-03-06T21:20:00.003+07:00

Di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebut bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementrian Negara/lembaga Penerimaan Negara. Kewenangan yang bersifat khusus meliputikeputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, keputusan siding cabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, penghapusan asset dan piutang Negara dan di pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan pula mengenai penetapan dan pedoman APBD yaitu, penetapan dan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencangkup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Perbedaan siklus pelaksanaan APBD dan penatausahaan antara Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 dengan Permendagri nomor 13 tahun 2007

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

penetapan para pengelola keuangan daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaannya kepala daerah melimpahakan sebagian wewenang kepada sekretaris daerah untuk bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, menyiapakan pedoman pelaksanaan APBD, dan memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD

Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 bulan berikutnya.

Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewjibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakn sebagaian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu. Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Penatausahaan atas penerimaan pada bendahara penerimaan pembantu menggunakan buku kas umum dan buku kas penerimaan harian pembantu. Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan bendahara penerimaan wajib melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban tersebut.

Bendahara

Kepala daerah atas usul PKD menetapkan bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharan dalam rangka melaksanakan anggaran belanja belanja pada SKPD. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan , dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang tugasnya adalah ditunjuk untuk menerima, kemudian menyimpan, menyetorkan, menatausahakan , dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Penatausahaan Pengeluaran

Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD. Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. SPD disiapkan oleh kuasa BUD ntuk ditandatangani oleh PPKD. Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Berdasarkan dSPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untukmengajukan permintaan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran SPP

Bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD dan secara administratif bertanggung jawab kepada pengguna anggaran

Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPKD

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan,pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional dilaksankan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Penyusutan merupakan penyesuain nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain: metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi. Penetapan umur ekonomis aset tetap dimuat dalam kebijakan akuntansi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedurakuntansi aset berupa bukti memorial dilampir dengan: berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima barang, dan berita acara penyelesaian pekerjaan.

Penatausahaan Penerimaan

Penerimaan daerah dianggap sah jika penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dilakukan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksa Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Pejabat pengguna anggran/ kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegitan menunjuk pejabatpada SKPD selaku PPTK.

Pengguna Anggaran/Barang

Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah(SKPD) yang dipimpinnya. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang

18 MODUS KORUPSI DI DAERAH

2008-12-04T13:34:00.002+07:00

1. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk “membujuk” Kepala Daerah/Pejabat Daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha/rekanan tertentu dan meninggikan harga/nilai kontrak dan pengusaha/rekanan memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah.
2. Pengusaha mempengaruhi Kepala Daerah/Pejabat Daerah untuk menginventarisasi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang/jasa dinaikkan (mark up) kemudian selisihnya dibagi-bagi.
3. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah kepada merk atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark up harga atau nilai kontrak.
4. Kepala Daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannyan untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukkannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif.
5. Kepala Daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi Kepala Daerah/Pejabat Daerah yang bersangkutan atau kelompok tertentu, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti fiktif.
6. Kepala Daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi.
7. Pengusaha, Pejabat Eksekutif dan Pejabat Legislatif Daerah bersepakat melaku-
Kan tukar guling (ruislag) atas aset Pemda dan melakukan mark down atas aset
Pemda serta mark up atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan.
8. Para Kepala Daerah meminta uang jasa (dibayar dimuka) kepada pemenang
Tender sebelum melaksanakan proyek.
9. Kepala Daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan
Akan dberikan proyek pengadaan.
10. Kepala daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan spesimen pribadi
Pribadi (buka pejabat dan bendahara yang ditunjuk), dimaksudkan untuk mempermudah pencarian dana tanpa melalui prosedur.
11. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang
Ditempatkan di bank.
12. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada pengusa
Ha yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
13. Kepala Daerah menerima uang/barang yang berhubung dengan proses perizinan
Yang dikeluarkan.
14. Kepala daerah/keluarga/kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga
yang murah kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah di mark up.
15. Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya
dengan menggunakan anggaran daerah.
16. Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban pada
Anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK.
17. Kepala daerah memb erikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan
DPRD.
18. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran
Daerah.

SUMBER KPK

AUDIT INVESTIGASI

2008-08-20T13:25:00.001+07:00

Transparasi Internasional menggolongkan Indonesia sebagai salah satu diantara beberapa Negara terkorup , tetapi upaya Pemeritah untuk memerangi korupsi terkesan belum maksimasl bahkan ketika mendefinisikan arti korupsi saja sudah banyak wacana yang berkembang , yang ujung ujungnya menjadi tidak jelas bagaimana suatu perbuatan dimasukkan ke dalam terminologi . kalau sudah seperti ini seringkali kata korupsi menjadi sekadar konsumsi lisan daripada tindakan konkrit untuk mengabisinya.
Mengutip ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Th 1971 dan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 ada 4 (empat) unsur delik di dalam tindak pidana korupsi yaitu ; (1) barang siapa, (2) adanya suatu perbuatan melawan hukum, (3) memperkaya diri sendiri atau orang lain ,atau korporasi, badan, dan (4) dapat merugikan perekonomian Negara, ke empat delik tersebut harus dapat dibuktikan di pengadilan jika akan menuntut tindak pidana korupsi.
Berkaitan dengan hal tersebut untuk membuktikan harus dilakukan audit investigasi dimana dalam audit tersebut terdapat 2 (dua) unsur delik yang harus dapat dibuktikan,
Yaitu ;
Adanya suatu perbuatan melawan hukum dan dapat merugikan perekonomian negara, unsur ini harus dapat diketahui pada saat audit investigasi dilakukan sebelum polisi atau jaksa menetahui adanya penyelewengan atau alah urus keuangan negara.
Pembuktian adanya kerugian keuangan negara maupun kerugian yang mungkin
dalam dalam bentuk lebih luas menysngkut perekonomian negara. Kerugain tidak
perluharus sudah terjadi, berpotensi rugi saja sudah memenuhi syarat.
Meskipun suatu perkara tindak pidana korupsi sudah dilakukan penyelidikan melalui audit oleh polisi atau jaksa, namun hasilnya harus diaudit ulang dalam bentuk audit investigasi oleh auditor ( BPK maupun BPKP). Hasil audit oleh polisi atau jaksa belum akan dakui sebagai alat bukti di pengadilan karena dianggap tidak profesional, sehingga
diperlukan audit oleh auditor profesional. Bisa jadi menurut penyidik terjadi kerugian negara, tapi menurut auditor tidak, ini terjadi karena perbedaan persepsi karena penyidik
mendasarkan atas kerangka disiplin ilmu hukum sedang auditor bekerja berdasarkan ilmu auditing.
Contoh sederhana terjadi perbedaan persepsi misalnya dalam disiplin anggaran terjadi penggunaan anggaran untuk perbaikan mobil digunakan untuk membayar perbaikan kantor atau untuk membayar rekening telpon/listrik menurut ilmu audit itu satu bentuk kesalahan sedang menerut ilmu hukum sepanjang tidak terjadi kerugian negara tidak menjadi masalah.

Di Indonesia corruption by need dibagi menjadi 2(dua), yaitu corruption by personal need dan corruption by politicalo need contoh menjelang pemilihan umum biasanya banyak BUMN maupun BUMD diganggu oleh partai-partai peserta pemilu.
Didalam audit yang dilakukan oleh auditor dapat diketahui adanya suatu sistim yang keliru, sehingga sistim tersebut bukan saja dapat merupakan penyebab korupsi, namun juga dapat menfasilitas timbulnya korupsi. Dalam hasil audit auditor sebetulnya dapat menyampaikan agar sistim yang dapat menimbulkan korup tersebut dapat diubah, sehingga ditingkat kebijakan segera dapat dirubah.
Dalam akhir tulisan ini dapat saya sampaikan bahwa sebetulnya dalam audit investigasi peran auditor dalam penanganan tindak pidana korupsi dan dalam masalah kebijakan-kebijakan yang menympang, auditor dapat melakukan perbaikanp-perbaikan.

Penulis, 20 Agustus 2008

A.A. Edi Susilo

KORUPSI DAN GRATIFIKASI

2008-08-11T21:53:00.000+07:00

I. Pendahuluan

Permasalahan korupsi merupakan permasalahan serius dalam suatu bangsa dan merupakan kejahatan yang luar biasa serta dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 1998, masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi, tetapi hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berdampak semakin melemahkan citra Pemerintah dimata masyarakat, yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.

Cukup banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang dibuat sejak tahun 1957, sebenarnya memperlihatkan besarnya niat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi hingga saat ini, baik dari sisi hukum pidana material maupun hukum pidana formal (hukum acara pidana). Namun demikian, masih ditemui kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh pelaku korupsi untuk melepaskan diri dari jerat hukum.

Terlepas dari kuantitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, permasalahan utama pemberantasan korupsi juga berhubungan erat dengan sikap dan perilaku. Struktur dan sistem politik yang korup telah melahirkan apatisme dan sikap yang cenderung toleran terhadap perilaku korupsi. Akibatnya sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat telah melahirkan sikap dan perilaku yang permisif dan menganggap korupsi sebagai suatu hal yang wajar dan normal.

Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat tampil dalam bermacam-macam bentuk. Secara umum bentuk ini mengandung karakteristik sebagai berikut :

a. Adanya pelaku, baik sendiri ataupun bersama-sama, baik yang berupa pegawai negeri maupun non pegawai negeri.

b. Adanya penyimpangan/perbuatan melanggar hukum.

c. Adanya unsur merugikan negara (langsung maupun tak langsung), tangible maupun non tangible.

d. Adanya unsur atau bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri/keluarga/ kroni.

Keprihatinan pemerintah dewasa ini dan peliknya karakteristik korupsi sebagaimana diuraikan di atas sudah selayaknya disikapi secara bersama-sama oleh seluruh aparat pemerintah, tulisan ini mencoba memberi sumbangan pada pembahasan itu dengan mengangkat topik, sejauh mana pengawasan dapat berperan dalam pemberantasan korupsi.

II. Permasalahan

Penyebab korupsi dapat dikelompokkan ke dalam aspek institusi/ administrasi, aspek manusia, dan aspek sosial budaya. Ketiga aspek penyebab tersebut saling berinteraksi satu dengan lainnya sehingga menyebabkan terjadinya potensi dan kejadian korupsi.

Di dalam suatu organisasi, faktor pendorong korupsi antaralain termanifestasikan dalam bentuk tekanan, pembenaran, serta kesempatan untuk melakukan korupsi. Dari luar organisasi, dorongan dan pengaruh bagi tindak pidana korupsi akan dapat dijumpai dari sikap publik yang permisif terhadap cara dan akibat korupsi sehingga secara relatif dapat diartikan sebagai memfasilitasi pelaksanaan korupsi.

Dampak korupsi sangat berbahaya bagi individu, kelompok individu, organisasi, masyarakat, institusi, bahkan bangsa dan negara. Dampak tersebut dapat dirasakan seketika maupun secara perlahan-lahan, namun pasti. Secara

umum dampak itu dapat berupa kerugian negara, ekonomi berbiaya tinggi, inefisiensi dan mis alokasi sumber daya negara, atau kompetisi yang tidak sehat. Selanjutnya, semua dampak ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang tinggi tingkat risikonya sehingga tidak menarik bagi dunia investasi global.

Akan tetapi, yang tak kalah memprihatinkan adalah dampak korupsi bagi pembentukan sikap pandang masyarakat sehari-hari. Ditengarai, masyarakat dewasa ini cenderung tidak berkeberatan atau setidaknya abai tentang perilaku korupsi. Akibatnya, kondisi yang serba abai ini akan dapat menjelma menjadi serba mengijinkan (permisif). Lama-kelamaan kondisi sosial ini akan berpotensi memberi ruang pembenaran bahkan kesempatan bagi pelaksanaan korupsi. Karena, bukannya menjadi sumber nilai-nilai yang benar, baik dan pantas, kondisi sosial yang serba mengijinkan ini justru akan dapat menimbulkan kekaburan patokan nilai-nilai. Akibatnya korupsi pun menjadi hal yang biasa. Termasuk didalam kebiasaan melakukan pungutan tambahan atas proses pengurusan pembayaran pajak, perijinan, pengurusan pasport dan pengurusan KTP, maupun penerimaan baik berupa barang atau uang yang diterima oleh penyelenggara negara maupun pegawai negeri apabila ada kaitan langsung terhadap tugasnya. Maka penerimaan tersebut dapat dikategorikan penerimaan gratifikasi. Di dalam Undang-undang No.20 tahun 2001 pasal 12b pemberian gratifikasi tersebut dianggap perbuatan suap dan masuk kategori korupsi.

III. Konsep Pemberantasan Korupsi

Dikaitkan dengan permasalahan korupsi yang telah diuraikan terdahulu, maka upaya memberantas korupsi dilakukan dengan konsep yang mampu mencegah dan menanggulangi korupsi. Konsep tersebut hendaknya meyakinkan bahwa :

a. Organisasi pemerintahan mampu mencegah, menangkal serta dapat denganmudah untuk mendeteksi kejadian korupsi melalui serangkaian upaya kegiatan menurut pendekatan preventif.

b. Jika belum dapat atau tidak dapat mencegah, setiap organisasi pemerintahan dapat segera mendeteksi, mengungkapkan fakta kejadian, dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui serangkaian kegiatan menurut pendekatan investigatif/Represif.

c. Setiap organisasi pemerintahan perlu berupaya meningkatkan kepedulian individu di dalam dan di luar organisasi untuk dapat mendorong peran memerangi korupsi sesuai dengan kemampuan/peran yang dimiliki melalui upaya edukatif.

Pendekatan di atas itu kini kita kenal sebagai Pendekatan Tiga Pilar, yaitu Preventif, Investigatif, dan Edukatif.

Kembali pada topik pengawasan, selama ini pengawasan lebih diartikan sebagai pemeriksaan atau auditing yang per definisi merupakan kegiatan yang asosiatif dengan pengumpulan bukti-bukti atas kejadian yang telah terjadi (post factum). Simpulan yang diperoleh pun akan menjadi dasar bagi pemberian penilaian dan atau rekomendasi dengan manfaat maksimal berupa pelaksanaan tindak lanjut yang tentu dari sudut pandang pihak atau sistem yang menjadi objek tindak lanjut lebih bersifat represif.

Jika pihak yang menjadi objek tidak lanjut adalah koruptor, maka tindak lanjut represif itu secara umum akan dapat berupa pengenaan kewajiban penyetoran uang ke kas negara, pengenaan denda, atau bahkan kurungan. Jika yang menjadi objek tindak lanjut adalah sistem yang telah membukakan kesempatan pelaksanaan korupsi maka tindak lanjut itu akan dapat mengambil bentuk berupa pengubahan, penggantian, atau penghapusan sistem dimaksud. Pada keduanya, represi lebih terlihat sebagai suatu represi formal. Akan tetapi, jika dikembalikan betapa korupsi sangat terkait dengan kondisi sosial, represi dalam bentuk sanksi sosial masih kurang terlihat signifikansinya. Bisa jadi, hal ini kembali disebabkan masih lebih besarnya kesan bahwa masyarakat, sebagai sumber moralitas, cenderung permisif, kurang atau bahkan tidak peduli terhadap korupsi.

Dengan demikian, keberhasilan kegiatan memerangi korupsi secara represif, yaitu setelah korupsi terjadi, adalah bersifat paradoksal. Walaupun dari hasil pengawasan semakin banyak tindak pidana korupsi yang dideteksi dan ditindaklanjuti, keduanya sebenarnya bukan merupakan kondisi umum yang dikehendaki masyarakat. Pada dasarnya, betapa banyaknya pun dideteksi dan ditindaklanjuti secara represif, korupsi bukan kejadian yang dikehendaki masyarakat.

Selain itu data empiris menunjukkan bahwa :

a. Melakukan tindakan/upaya setelah korupsi terjadi berarti telah memberi peluang bagi dampak korupsi untuk timbul (misalnya kerugian keuangan negara, mis alokasi sumber daya, dll).

b. Waktu yang diperlukan untuk mendeteksi kejadian korupsi rata-rata adalah delapan belas bulan, sebelum temuan pendeteksian itu ditindaklanjuti dengan audit yang mendalam dan diproses dengan tindakan hukum. Lamanya waktu pendeteksian ini membawa konsekuensi berupa biaya pengungkapan kegiatan yang semakin besar.

c. Semakin kecil selang waktu antara kejadian korupsi dengan upaya pengungkapan kejadian korupsi, semakin besar kemungkinan keberhasilan pengungkapan kejadian korupsi.

d. Korupsi adalah kejahatan yang tersembunyi, sehingga semakin lama kejadian korupsi tidak terungkap semakin memberi peluang pelaku korupsi untuk menutup-nutupi tindakakannya dengan kecurangan yang lain.

Dengan demikian, kegiatan yang lebih memungkinkan pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien sehingga masuk akal adalah mencegah korupsi sebelum terjadi. Implementasi dari konsepsi memerangi korupsi yang sistematis dan konkrit seperti tersebut diatas memerlukan peran pengawasan yang dimaknai tidak sekedar pengawasan post factum.

Dengan demikian, agar terimplementasikan suatu peran pengawasan yang sistematis dan konkrit untuk menjembatani antara komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi dengan kegiatan organisasi sehari-hari dalam upaya mencapai tujuan organisasi, perlu dikembangkan suatu mekanisme pengawasan yang dapat memfasilitasi penguatan sistem ata kelola suatu organisasi. Karakteristik pengawasan seperti ini lazim dikenal dalam wacana pengawasan sebagai pengawasan internal.

Mengingat bahwa korupsi adalah suatu masalah yang bersifat tersembunyi (sengaja disembunyikan), maka mekanisme pengawasan tersebut ditandai dengan kemampuannya meyakinkan pemantapan kualitas dari atribut-atribut yang spesifik dari sistem tata kelola setiap organisasi pemerintah. Atribut-atribut tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan yang terintegrasi

b. Struktur pertanggung jawaban

c. Kajian risiko kejadian korupsi

d. Keperdulian pegawai

e. Keperdulian pelanggan dan masyarakat

f. Sistem pelaporan kejadian korupsi

g. Pengungkapan yang dilindungi

h. Pemberitahuan kepada pihak eksternal

i. Standar investigasi

j. Standar perilaku dan disiplin

Konkritnya, pengawasan dapat berperan dalam meyakinkan sejauh mana kesepuluh atribut di atas telah terwujud dan diterapkan. Manfaat paling awal dari pengawasan internal yang baik adalah bahwa ia dapat mengumpulkan informasi mengenai perkembangan perwujudan dari masing-masing atribut.

IV. Simpulan

Apabila pengawasan yang handal, termasuk pengawasan internal diimplementasikan secara konkrit dan sistematis, maka diharapkan upaya memerangi korupsi dapat berhasil dengan indikator umum berupa :

a. Semakin banyak organisasi pemerintahan yang mengimplementasikan mekanisme anti korupsi dengan atribut tersebut diatas.

b. Semakin meningkatnya jumlah dan cakupan informasi kejadian korupsi dari masyarakat.

c. Semakin banyak kejadian korupsi yang terungkap dan ditindaklanjuti dalam waktu relatif singkat.

d. Semakin banyak tindakan represif atas kasus korupsi yang didukung dengan keahlian pengawasan.

Lebih khusus lagi, pengawasan internal diharapkan dapat lebih berperan dalam memberantas korupsi dengan penekatan preventif, investigatif/repreif dan edukatif. Memang, dalam kondisi masyarakat yang membutuhkan terapi lanjut, efek demonstratif pengawasan represif mungkin akan efektif meningkatkan citra keberhasilan pemberantasan korupsi dalam jangka pendek. Akan tetapi, hal ini pun sebenarnya sangat bergantung pada kerjasama para penyidik dan pengadilan untuk menindaklanjuti perkara sehingga dapat menghasilkan keputusan hukum yang berkepastian dalam porsi yang lebih besar daripada keputusa hukum yang sumir atau bahkan batal karena pembuktian yang lemah atau dilemahkan.

Adanya mekanisme manajemen yang didukung oleh pengendalian intern yang didukung oleh kepastian akan sangat memungkinkan menciptakan sistem yang mengurangi kesempatan korupsi. Kemudian pada akhirnya niat sebagai faktor penimbul korupsi diyakini akan terhambat oleh sistem yang baik.

Akan tetapi, dalam jangka panjang, keberhasilan pemberantasan ini akan lebih bergantung pada keberhasilan mengurangi niat dan peluang pembenaran korupsi. Hal ini secara subtil membutuhkan rekayasa tatanan sosial yang lebih beretika. Untuk itu, paradoks keberhasilan represif harus diikuti dengan efektivitas pengawasan preventif dan edukatif.

Disini peran pengawas tidak akan maksimal tanpa diikuti oleh peran profesi lain seperti sosiolog, politisi, pendidik, ulama dan masyarakat sendiri. Bagaimanapun, kecenderungan masyarakat untuk abai dan permisif terhadap tindak korupsi membutuhkan pembangunan mental lebih daripada sekedar penindakan. Jadi serangkaian kegiatan edukatif dari pihak-pihak tersebut perlu untuk menumbuhkembangkan sikap yang peduli dan mengarah pada keberpihakan akan nilai-nilai kebenaran berdasarkan hukum dan etika. Hal ini diyakini akan mengurangi niat dan pembenaran korupsi. Niat dan pembenaran tindakan korupsi akan tumbuh bersama sikap abai dan serba mengijinkan akan sangat mempengaruhi secara negatif penciptaan insan yang berintegritas, baik pada manajemen di tingkatan pemimpin, pelaksana, maupun masyarakat luas dan juga tentunya auditor. Integritas inilah yang pada akhirnya, disamping kompetensi dan sumber daya, yang akan dapat memberi kualitas pencapaian kinerja yang efektif dengan keyakinan bahwa kinerja itu terbebas dari korupsi.

Bagi pengawas pada umumnya dan pengawas internal pada khususnya, integritas jelas merupakan salah satu faktor di samping kompetensi dan akseptasi pimpinan yang akan mendatangkan nilai audit. Tanpa integritas, pengawas yang berkompeten pun mungkin akan terjebak pada kecenderungan pemenuhan kepentingan sendiri. Apabila jebakan ini difasilitasi dengan kekuasaan yang kuat dan mentalitas mengawas demi untuk pengawas dan lembaga pengawas sendiri, maka bukannya menjadi agen pemberantas korupsi, bisa jadi pengawas sendiri akan menjadi kolutif antara pemerintah sebagai agen masyarakat yang diawasi dan pengawas sendiri.

Akan lengkaplah kemusykilan bagi pengawasan untuk memberantas korupsi jika masyarakat sendiri sebagai wadah sosial yang diwacanakan mendambakan kebersihan dan sumber moralitas ternyata lebih digerakkan oleh sikap dan mentalitas yang permisif, tidak perduli, dan bahkan aktif menyuburkan niat, kesempatan, dan pembenaran korupsi. Dalam keadaan begini, mempersoalkan korupsi mungkin harus diawali dengan pertanyaan, “Apakah kita, aparat pemerintah, pengawas atau bukan pengawas, dan masyarakat awam secara keseluruhan memang masyarakat yang masih konsisten dan konsekuen perduli akan korupsi?”

Semarang, 27 – 11 – 2007

AL ADIB EDI SUSILO

Bagaimana menyikapi korupsi

2008-08-11T21:12:00.000+07:00

Kita biasa memandang korupsi sebagai sebuah delik tindak pidana.
Pandangan ini mempengaruhi sikap kita dalam menyikapi korupsi. Memandang korupsi hanya sekedar sebagai sebuah delik tindak pidana membuat kita hanya menempatkan tindakan represif sebagai satu-satunya alat/sebagai alat terdepan dalam upaya memberantas korupsi, tanpa memikirkan pentingnya tindakan korupsi baik karena unsur kesengajaan maupun karena ketidaktahuan.
Internal auditor akan lebih berdayaguna jika memiliki pandangan yang komprehensif dalam memberantas korupsi, yatiu dengan menggabungkan unsur represif dan preventif, dengan membentuk sinergi dan kerjasama yang baik (terutama) dengan unit-unit lain di dalam lembaganya.
Mencegah lebih baik dan lebih murah ketimbang mengobati.

PENGAWASAN

2008-08-11T15:42:00.005+07:00

I. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,pelayanan umum dan daya saing daerah.

Untuk menjamin pelaksanaan jalannya Pemerintah Daerah berjalan dengan baik maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan.

Sebagaimana bagian utuh dari manajemen Pemerintah Daerah, pengawasan berfungsi untuk menjamin supaya realisasi atau kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kenyataan menunjukkan bahwa rencana dalam Lingkungan Pemerintah Daerah tidak hanya terdiri dari satu jenis atau ragam saja. Kita menemukan berbagai macam dokumen perencanaan yang dalam banyak hal harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah secara simultan.

Oleh karena rencana merupakan dasar bagi pengawasan, maka pemahaman atas karakteristik dan coverage ( cakupan) dari setiap rencana menjadi hal yang penting sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, khususnya yang dilakukan DPRD dan Badan Pengawas/Inspektorat Provinsi/Kab/Kota..

Dengan demikian rencana daerah berguna sebagai pedoman atau pengaruh bagi kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah di masa depan. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana daerah dapat mencakup banyak hal, telaah terhadap pelaksanaan rencana daerah dapat dipusatkan pada dua hal pokok, yakni mengenai isi rencana daerah dan konteks rencana daerah, maka konteks rencana berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rencana, baik yang bersifat internal maupun eksternal lokal maupun nasional dan global.

Dalam bahasa analisis disebut kebijakan publik, jika tidak ada yang beda antararealisasi dengan rencananya maka disimpulkan bahwa rencana daerah terlaksana dengan baik. Pada tataran yang konkrit kesimpulan ini ditarik berdasarkan ukuran-ukuran indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, dan ukuran tersebut built in ( melekat ) dalam rencana daerah.

_____________________________

1. Pasal 42 ayat (1) huruf C UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kepala Daerah, APBD kebijakan Pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah.

II. MEKANISME PENGAWASAN

Kegiatan-keegiatan DPRD dalam kerangka pengawasan daerah mengikuti berbagai mekanisme sesuai dengan jenis rencana daerah, macam kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah, periode pengawasan dan sumber informasi bagi pengawasan, selain selaras dengan peraturan tata tertib DPRD. Uraian singkat mengenai empat jenis mekanisme pengawasan DPRD disajikan sebagai berikut :

1. Jenis Rencana Daerah.

a. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD dilakukan pada akhir tahun anggaran.

b. Pengawasan DPRD terhadap RENSTRA Unit Kerja dijalankan hanya pada kegiatan atau program yang dananya berasal dari APBD setempat.

2. Macam kegiatan Pemerintah Daerah

a. Pengawasan DPRD ditujukan pada kegiatan-kegiatan dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi.

b. Pengawasan DPRD pada kegiatan-kegiatan yang dijalankan berdasarkan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

3. Periode Pengawasan

a. Pengawasan Periodik yang dijalankan DPRD pada setiap akhir tahun masa jabatan.

b. Pengawasan insidentil, yang dijalankan DPRD dalam kerangka fungsi monitoring.

4. Sumber Informasi Pengawasan

Pengawasan DPRD dijalankan berdasarkan masukan dari media masa, laporan pribadi, laporan masyarakat termasuk LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan serta laporan dari Lingkungan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan mau tidak mau harus memperhatikan peraturan yang berlaku, yang antara lain menyebutkan :

_____________________________

2. Pengukuran terhadap kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan tiga kategori indikator,yakni indikator proses, indikator program dan indikator produk.

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dipakai sebagai rujukan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) diaktualisasikan Dalan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD. Subtansi yang termuat dalam RENTRADA hanya program dan kegiatan yang (akan) dibiayai oleh APBD setempat saja. Program kegiatan dan tugas lain yang dilaksanakan Kepala Daerah dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pengawasan (akan) dipertanggungjawabkan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat.

2. Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) khusus memuat hanya program dan kegiatan yang (akan) dibiayai oleh APBD setempat.

3. RENSTRA Dinas yang diaktualisasikan dalam RKA-SKPD yang kemudian menjadi DPA-SKPD mencakup baik kegiatan Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung baik yang dibiayai dari APBN Dikonsentrasi ) maupun APBD setempat

III. Pengawasan Daerah

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah meliputi :

1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di Daerah

2. pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah .³

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyel;enggaan Pemerintah Daerah, ada 4 macam pengawasan yakni :

1. Penagawasan Reprensip

2. Pengawasan Fungsional

3. Pengawasan Legislatip dan

4. Pengawasan Masyarakat.

I. Pengawasan Represip

Penagawasan yang dilakukan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa peraturan daerah, keputusan kepala daerah, keputusan DPRD maupun keputusan pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Alur pengawasan

3. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional dilakukan oleh Badan / Inspektorat dilingkungan Departemen/Lembaga Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, pengujian, penyusunan dan penilaian ada 2 macam pengewasan fungsional yaitu :

2.1 Ekternal Audit

2.2 Internal Audit

2.1 Ekternal Audit

Sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi pengawasan ekternal Pemerintah yaitu melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah, yang meliputi unsur keuangan 4.

Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang , laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

Dalam melakukan pemeriksaan BPK, melakukan pemeriksaan atas 3 hal yaitu :

- Pemeriksaa keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan

- Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan kinerja negara/daerah yang terdiri dari pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

- Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, suatu bentuk pemeriksaan yang tidak termasuk 2 pemeriksaan diatas.

- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR, dan laporan hasil pemeriksaan atas keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD, laporan hasil pemeriksaan tersebut oleh BPK disampaikan paling lambat 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat / daerah. Disamping itu laporan tersebut juga disampaikan kepada Presiden untuk keuangan negara dan kepada Gubernu/Bupati/Walikota untuk keuangan daerah.

2.2. Internal Audit

Pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah adalah suatu identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai beberapa kecermatan kredibilitas dan kendala informasi mengenai penjumlahan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah dan aparat pengawasan fungsional pemerintah wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK. Sebagaimana diatur dalam pasal 222 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara berjenjang. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah pemerintah provinsi dikoordinasikan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Inspektorat Jendral Depdagri, untuk kabupaten/kota dikoordinasikan kepada Gubernur cq. Badan Pengawas Provinsi sedangkan untuk kecamatan dikoordinasikan kepada Bupati/Walikota cq. Badan Pengawas Kab/Kota setempat. Untuk alur pemeriksaan keuangan daerah meliputi :

_________________________________________________________

4. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut : Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angak 1 meliputi :

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan menggunakan uang dan melakukan pinjaman

b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan dan negara dan membayar tagihan pihak ketiga

c. Penerimaan Negara

d. Pengeluaran Negara

e. Penerimaan Daerah

f. Pengeluaran Daerah

g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,piutang barang serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Tetapi kenyataannya audit intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah ( APIP ), tidak berjalan secara efektif dalam rangka menciptakan Clean Goverment, hal ini disebabkan belum adanya undang-undang Sistem Pengawasan Nasional, dimana dasar hukum yang mengatur APIP ( Internal Audit ) didasarkan berbagai aturan sehingga menjadi tidak terpadu dalam pelaksanaan kegiatan auditnya, yaitu :

- BPKP : Keppres No.103 Tahun 2001

- Itjen : Keppres No.109 Tahun 2001

- Bawasda : PP No. 79 Tahun 2004

- SPI pada BUMN : UU No. 19 Tahun 2003

Sehingga banyak pengawas yang tumpang tindak, untuk mengatasi permasalah perusahaan tersebut pemerintah perlu mengefektipkan kembali fungsi BPKP sebagai koordinator pengwasan.

Pasal 6 UU No.17 Tahun 2003 Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara sebagaian dari kekuasaan pemerintah, ini berarti Presiden perlu adanya koordinator pengawas Internal ( BPKP) sekaligus juga melakukan pemeriksaan jika diperlukan karena sesuai UU dalam ketentuan yang berlaku Presiden tidak bisa menugaskan BPK, sehingga apabila peranan BPKP dapat berjalan maksimal diharapkan dapat menciptakan Clean Governent dilingkungan pemerintah termasuk pemerintah daerah.

Audit Internal dilingkungan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Bawas/Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Walikota diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja dilingkungan pemerintah daerah.

Mengacu pada PP No.8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan kinerja Instansi pemerintah pasal 33 ayat (3) Aparat pengawas Intern Pemerintah Daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka menyakinkan keandalaninformasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada pihak-pihak terkait, ini menunjukkan bahwa pemerintah sungguh-sungguh memberdayakan aparat audit intern Daerah Bawas/Inspektorat Provinsi/Kab/Kota untuk dilibatkan dalam upaya menciptakan Clean Governent.

3. Pengawasan Legisltif

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya.

Sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya dan DPRD dapat meminta pemeriksaan lanjutan kalau dianggap perlu.

Disamping itu meminta kepada pemerintah daerah ( Gubernur/Bupati/Walikota) untuk menindah lanjuti hasil pemeriksaan.

Pasal 21 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

4. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan yang dilakukan masyarakat asdalah merupakan pengawasan baik secara lesan maupun tulisan

MEKANISME PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN

2008-08-11T15:42:00.004+07:00

I. PENDAHULUAN

Untuk menjamin pelaksanaan jalannya Pemerintah Daerah berjalan dengan baik maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan.

_____________________________

II. MEKANISME PENGAWASAN

1. Jenis Rencana Daerah.

a. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD dilakukan pada akhir tahun anggaran.

b. Pengawasan DPRD terhadap RENSTRA Unit Kerja dijalankan hanya pada kegiatan atau program yang dananya berasal dari APBD setempat.

2. Macam kegiatan Pemerintah Daerah

a. Pengawasan DPRD ditujukan pada kegiatan-kegiatan dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi.

b. Pengawasan DPRD pada kegiatan-kegiatan yang dijalankan berdasarkan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

3. Periode Pengawasan

a. Pengawasan Periodik yang dijalankan DPRD pada setiap akhir tahun masa jabatan.

b. Pengawasan insidentil, yang dijalankan DPRD dalam kerangka fungsi monitoring.

4. Sumber Informasi Pengawasan

Pengawasan DPRD dijalankan berdasarkan masukan dari media masa, laporan pribadi, laporan masyarakat termasuk LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan serta laporan dari Lingkungan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan mau tidak mau harus memperhatikan peraturan yang berlaku, yang antara lain menyebutkan :

_____________________________

2. Pengukuran terhadap kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan tiga kategori indikator,yakni indikator proses, indikator program dan indikator produk.

2. Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) khusus memuat hanya program dan kegiatan yang (akan) dibiayai oleh APBD setempat.

III. Pengawasan Daerah

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah meliputi :

1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di Daerah

2. pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah .³

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyel;enggaan Pemerintah Daerah, ada 4 macam pengawasan yakni :

1. Penagawasan Reprensip

2. Pengawasan Fungsional

3. Pengawasan Legislatip dan

4. Pengawasan Masyarakat.

I. Pengawasan Represip

Alur pengawasan

3. Pengawasan Fungsional

2.1 Ekternal Audit

2.2 Internal Audit

2.1 Ekternal Audit

Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang , laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

Dalam melakukan pemeriksaan BPK, melakukan pemeriksaan atas 3 hal yaitu :

- Pemeriksaa keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan

- Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan kinerja negara/daerah yang terdiri dari pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

- Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, suatu bentuk pemeriksaan yang tidak termasuk 2 pemeriksaan diatas.

2.2. Internal Audit

_________________________________________________________

4. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut : Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angak 1 meliputi :

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan menggunakan uang dan melakukan pinjaman

b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan dan negara dan membayar tagihan pihak ketiga

c. Penerimaan Negara

d. Pengeluaran Negara

e. Penerimaan Daerah

f. Pengeluaran Daerah

- BPKP : Keppres No.103 Tahun 2001

- Itjen : Keppres No.109 Tahun 2001

- Bawasda : PP No. 79 Tahun 2005

- SPI pada BUMN : UU No. 19 Tahun 2003

Sehingga banyak pengawas yang tumpang tindak, untuk mengatasi permasalah perusahaan tersebut pemerintah perlu mengefektipkan kembali fungsi BPKP sebagai koordinator pengwasan.

Audit Internal dilingkungan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Bawas/Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Walikota diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja dilingkungan pemerintah daerah.

3. Pengawasan Legisltif

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya.

Disamping itu meminta kepada pemerintah daerah ( Gubernur/Bupati/Walikota) untuk menindah lanjuti hasil pemeriksaan.

Pasal 21 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pengawasan Masyarakat

Adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok (organisasi kemasyarakatan/LSM). Pengawasan masyarakat dilakukan secara lesan, yaitu dengan menyampaikan permasalahan yang ada kepada pemerintah dan DPR/DPRD juga dapat dilakukan secara tertulis yang disampaikan kepada instansi terkait. kecenderungan yang ada sekarang justru pengawasan masyarakat menjadi tumpuan dalam upaya pemberantasan korupsi ini dikarenakan aparat pengawasan yang ada baik itu lembaga pengawsan maupun aparat penegak hukum belum mampu melaksanakan fungsinya secara maksimal.

I. Penutup

Pengawasan yang dijalan DPRD merupakan fungsi yang sangat penting dalam manajemen pemerintah daerah. Efektivitas pemerintah tergantung pada kualitas rencana daerah, tersedianya indikator pengukur keberhasilan kegiatan kompetentesi pengawas dan lingkungan yang kondusip bagi terlaksananya pengawasan.