e-Government Kalimantan Timur

Aplikasi e-Government di Kembangkan Telkom-Arsip Nasional

2013-01-10T13:24:00.000+08:00

BALIKPAPAN, tribunkaltim.co.id - Bertepatan dengan Peringatan Hari Kearsipan Nasional, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) perihal penyelenggaraan e-Government dan Open Government Indonesia.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Telkom, Arief Yahya dan Kepala ANRI M. Asichin, SH, M.Hum.

Bersamaan dengan itu, Direktur Enterprises and Wholesale Telkom, Muhammad Awaluddin dan Deputy Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI, Dra. Dini Saraswati, MAP menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan E-Government dan Open Government Indonesia.

Kerjasama antara Telkom-ANRI ini meliputi pengembangan bersama aplikasi-aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN), Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) dan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD).

“Keempat aplikasi tersebut akan digunakan dalam pengelolaan arsip institusi negara, yakni Kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Daerah Provinsi dan perguruan tinggi negeri (PTN) dengan memanfaatkan layanan TelkomCloud,” ujar Arief Yahya.

Arief Yahya menambahkan, Telkom dan ANRI sepakat mengembangkan dan menyempurnakan SIKD dan SIKS dan penyelenggaraan SIKN dan JIKN dengan mendayagunakan sumberdaya manusia (SDM) dan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pemanfaatan infrastruktur Cloud Computing Telkom serta pelatihan, pendistribusian, operasional dan pemeliharaan aplikasi SIKD, SIKS, SIKN dan JIKN.

Sementara itu, sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani, Telkom dan ANRI akan bekerjasama memanfaatkan sumberdaya manusia dan fasilitas TIK Telkom dalam mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi SIKD dan SIKS,

serta menyelenggarakan SIKN dan JIKN yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan, berupa penyediaan fasilitas pengembangan dan bantuan SDM dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIKD, SIKS, SIKN dan JIKN; penyediaan fasilitas pengembangan, bantuan SDM dan seluruh informasi mengenai standar pengembangan yang dibutuhkan ANRI untuk dapat menggabungkan aplikasi SIKD, SIKS, SIKN dan JIKN ke dalam paket layanan Government Cloud (GCloud) Telkom.

Pemanfaatan infrastruktur Cloud Computing Telkom dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN akan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan pemeliharaan dan pengembangan terhadap paket aplikasi SIKD, SIKS, SIKN dan JIKN; penyediaan dukungan yang dibutuhkan untuk penanganan gangguan yang terjadi pada aplikasi SIKD, SIKS, SIKN dan JIKN; penyediaan fasilitas komputasi dan storage tahap awal untuk setiap simpul jaringan bagi penyelenggara SIKN-JIKN dan keikutsertaan dalam komunitas pengembang layanan Cloud Computing/Aplikasi Telkom.

Adapun kerjasama pendistribusian, pelatihan, pembinaan simpul jaringan, serta operasional dan pemeliharaan aplikasi SIKD, SIKS, SIKN dan JIKN akan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan pendistribusian aplikasi SIKD, SIKS, SIKN dan JIKN sebagai bagian tidak berbayar dari paket GCloud Telkom yang ditawarkan ke semua instansi pusat dan daerah atau simpul JIKN;

Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan pelatihan paket layanan GCloud Telkom; Penyediaan seluruh materi sosialisasi dan pelatihan aplikasi SIKD, SIKS, SIKN, dan JIKN yang diperlukan dalam tahapan implementasi; Penyediaan instruktur untuk penyelenggaraan kegiatan Training of Trainer (ToT) aplikasi SIKD, SIKS, SIKN dan JIKN bagi pihak Telkom yang ditunjuk dan pengaksesan source code aplikasi SIKD, SIKS, SIKN dan JIKN yang ada dalam GCloud Telkom hanya dapat dilakukan oleh ANRI dan Telkom dalam rangka menjamin keamanan data.

Penulis : Maipah

Sumber : Tribun Kaltim

Kaltim Deklarasikan Zona Integritas Bebas Pembajakan

2013-01-07T20:54:00.003+08:00

SAMARINDA – vivaborneo.com, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) RI, Azwar Abu Bakar memberikan apresiasi besar terhadap pendeklarasian pencanganan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI Menuju WBK) di Kaltim. Menurutnya, pendeklarasian pencanganan ZI menuju WBK di Kaltim yang melibatkan semua pihak belum pernah dilakukan pada pendeklarasian sebelumnya.

NB: Maaf, artikel tidak nyambung! harusnya ada deklarasi semacam ini.

Artikel Sebenearnya: Kaltim Deklarasikan Zona Integritas Bebas Korupsi

Pendeklarasian pencanangan pembangunan ZI Menuju WBK di Kaltim dilaksanakan di Pendopo Lamin Etam Gubernuran Kaltim, Samarinda (22/10). Pendeklarasian ditandai dengan pembacanaan deklarasi pencangan oleh Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak yang dilanjutkan dengan penandatanganan piagam oleh Gubernur, Wagub, Ketua DPRD Kaltim,Pangdam VI/Mlw, Danrem 091/ASN, Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kalpolda, dan Sekprov Kaltim dengan disaksikan dan disahkan Menpan & RB Azwar Abu Bakar dan Irjen Mendagri Maliki Heru Santosa. Selanjutnya Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Kaltim, Instani Vertikal dan Kepala SKPD pelayana teknis bidang pendidikan dan kesehatan.

Menurut Menpan, pendeklarasian ini merupakan kepemimpinan Gubernur yang luar biasa. Di Indonesia, ini merupakan pendeklarasian ke tujuh. Tapi diantara yang lain belum ada melibatkan semua pihak, mulai dari eksekutif (Gubernur dan Bupati/Walikota), Legislatif (DPRD), yudikatif (Kejati dan Pengadilan Tinggi) serta instansi vertikal dan instansi lingkup Kaltim.

Pihaknya juga mengimbau Provinsi lainnya yang belum maupun sudah melaksanakan pendeklarasian untuk melakukan hal yang sama dengan Kaltim. Pihaknya menilai pencanangan Zi menuju WBK hanya dapat terwujud jika ada dukungan dan komitmen semua pihak.

Pakta integritas yang dilakukan adalah komitmen dari pempin. Dalam hal ini ZI dapat dikatakan sebagai tekad pemimpin yang didukung bawahan.

Meski begitu, kata dia, bukan berarti setelah deklarasi lantas semangat yang sudah bagus tersebut hilang. Melainkan pihaknya mengaku menunggu pelaksanaan dari pendeklarasian tersebut. Sebab, pendeklarasian ini merupakan awal dari perjuangan. Bukan hanya sekdar membubuhkan tanda tangan lalu selesai. Berkaitan itu, Setelah pendeklarasian Kaltim dituntut mampu mewujuduan dengan menyelesaikan 20 langkah menuju WBK yang salah satu diantaranya pencanangan ZI Menuju WBK sendiri. Setelah itu baru dievaluasi kemapuan menyelsaiakn 20 langkah tersbut.

“Kita akan lihat enam bulan kedepan dari 20 indikator mana yang dikerjakan dan belum untuk diukur. Jadi bukan hanya canang-canang saja. Pencanganan ini hanya sebagai tolak ukur. Mengingat di dalamnya akan ada rencana, pencanangan dan evaluasi. Sehingga kalau tidak dicanangkan tidak bisa dievaluasi,” katanya.

Menyikapi pertanyaan Gubernur Faroek terkait siapa yang mengatur pihak swasta agar tidak menjadi cambuk bagi pemerintah sebagai yang memungkinkan memberi gratifikasi atau hadiah kepada pejabat, pihaknya mengaku sejauh ini baru ada upaya pengawasan dari lembaga pemeriksa. “Tapi kedepan, kita akan ciptakan pengusaha clean melalui pencanganan serupa,” ucapnya.

Sementara Gubernur Faroek menyatakan, pendeklarasian yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dilakukan lantaran pihaknya menilai dalam upaya pemberantasan korupsi harus ada kebersamaan. “

Tidak bisa hanya berharap Pemda. Semua harus terlibat. Harapannya juga bisa didukungan masyarakat,” katanya.

Berkaiatan itu, pihaknya meminta Kadin dan Hipmi Kaltim yang notabene organisasi pengusaha yang beroperasi di Kaltim untuk turut melakukan penandatanganan pakta integritas. Intinya agar pihak perusahaan berusaha secara sehat. Salah satunya dengan menghindari tindakan pemberian gratifikasi kepada pejabat agar memuluskan usahanya.

Demikian halnya beberapa Kepala Daerah yang berhalangan hadir dan hanya diwakilkan pejabat setempat, diminta untuk tetap melakukan penandatanganan pencanangan Zi menuju WBK tersebut.

“Kita sebagai pemerintah harus memulaianya. Masa iya pencanangannya hanya diparaf. Menteri dan Ombudsman saja tandatangan, ”tegasnya.

Sementara yang mewakili Ombudsman RI mengatakan, pendeklarasian tersebut diharap menjadi langkah baik bagi Kaltim dalam mewujdukan WBK. Kaltim diharap menjadi kontributor dalam hal pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

“Jadi tidak hanya menjadi penyumbang PDRB terbesar. Tapi juga dalam hal best practice atau praktek bersih yang berkaiatan dengan tata kelola pemerintahane, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Kaltim diharap jadi leading atau yang terdepan di tiga ini,” harapnya seraya menyebut bahwa dengan begitu turut berpengaruh pada efisenis anggaran, tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. (vb/arf)

Success Story FOSS di kota Batik

2013-01-07T20:13:00.002+08:00

Pekalongan, Info Publik - Setelah sukses melakukan migrasi dari software berbayar seperti Microsoft ke Free Open Source Software (FOSS) di seluruh lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dr HM Basyir Ahmad selaku Walikota Pekalongan rupanya ingin melangkah lebih jauh lagi. Yakni melakukan migrasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah berbasis FOSS.

Hal itu ditegaskanya dihadapan perwakilan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Tekhnologi (BPPT) dan UNS di ruang Kresna, saat memberikan pengarahan pada kesiapan migrasi SIM Keuangan Daerah berbasis FOSS, Jumat (21/12/2012). Hadir pada kesempatan tersebut Sekda Dwi Arie Putranto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Sri Budi Santoso dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Sri Ruminingsih.

Pada kesempatan tersebut Basyir mengakui upaya untuk menuju kearah itu tidaklah mudah bahkan sulit. Tapi bukan berarti tak bisa dicapai. “Karenanya kami meminta pihak Perguruan Tinggi dan para ahli dibidangnya untuk melakukan pendampingan” katanya.

Basyir menilai keberhasilan Pemkot Pekalongan untuk melakukan migrasi ke FOSS dalam mengelola SIM Keuangan Daerah guna keberhasilan visi dan misinya sebagai walikota. “Sebagai walikota saya selalu menekankan manajemen barokah yakni taat pada aturan hukum Negara dan agama, namun jika tetap menggunakan software bajakan itu sama saja kita mencuri, namun jika harus membayar itu pertahun mencapai 12 Milyar rupiah,” ujarnya.

Karenanya ia menekankan kepada seluruh jajaran Pemkot Pekalongan untuk mau belajar dan siap menghadapinya. “yang merasa tidak sanggup silahkan mengundurkan diri dari sistem yang akan kita tata ini,” tandasnya. (diskominfo/007)

Penjurian Kompetisi Lomba Web dan Animasi

2013-01-07T14:46:00.003+08:00

SAMARINDA – Diskominfo Kaltim menggelar lomba pembuatan website, blog dan klip animasi melalui internet kepada masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa, berkaitan HUT Provinsi Kaltim ke-56 tahun 2013. Lomba yang dipusatkan di Warung Informasi Etam Kaltim (WIEK) ini dibuka oleh Kepala Diskominfo Kaltim yang diwakili Kabid Aplikasi dan Telematika, Alwi Gasim di Samarinda, Senin (7/1).

Alwi Gasim sendiri mengajak semua peserta untuk memanfaatkan lomba ini sebaik-baiknya. Jangan memandang besar kecilnya hadiah uang pembinaan, tapi bagaimana peserta memberikan masukan, saran, dan kritikan terhadap pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Pemprov Kaltim.

“Saya berharap, semua peserta jangan memandang besar dan kecilnya hadiah yang disediakan, tapi bagaimana peserta bisa berkreasi untuk memberikan masukan, saran dan kritikan tehadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemprov Kaltim,” ucap Alwi Gasim yang ditemani anggota Panpel Lomba, Irwansyah dan Irma Istiqamah.

Menurut Alwi, Diskominfo sendiri sebagai lembaga teknis yang membidangi urusan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terus berupaya memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Karena itu, ia juga mengajak semua peserta, terutama para mahasiswa di Kaltim, untuk memanfaatkan sarana dan fasilitas yang dimiliki seperti misalnya M-CAP (mobil communication acces point) atau M-PLIK (mobil pusat layanan internet kecamatan) guna mewujudkan masyarakat Kaltim yang informis.

Lomba pembuatan website, desain blog, dan klip animasi ini sendiri terselenggara atas kerjasama dengan dengan Dewan Pembina TIK yang sekaligus bertindak sebagai dewan juri. Lomba pembuatan website ini dilaksanakan pada pagi sampai selepas tengah hari, yang diteruskan lomba desain blog, dan lomba klip animasi.

Pada sesi pertama, tercatat ada 7 (tujuh) peserta yang mempresentasikan pembuatan website di hadapan dewan juri. Peserta lomba website ini tak hanya dari Samarinda, melainkan juga dari Kutai Kartanegara, dan daerah-daerah lainnya. Mereka mempresentasikan karya websitenya dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di WIEK Diskominfo Kaltim seperti penggunaan layar lebar melalui infocus, termasuk dua layar monitor ukuran 50 inchi.

SKPD Kaltim Dukung Kesuksesan E-Gov Kaltim

2013-01-07T02:08:00.003+08:00

SAMARINDA -- Optimalisasi pengelolaan website setiap SKPD di lingkup Pemprov Kaltim dinilai Kepala Diskominfo Kaltim, Abdullah Sani, menjadi sangat penting untuk mendukung kesuksesan kinerja pemerintahan yang berbasis internet atau elektronik Government (e-Gov). Sebab, tujuan e-Gov adalah mewujudkan tatakelola pemerintahan baik dan bersih dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

"Berangkat dari sini, Diskominfo selaku instansi teknis yang membidangi Kominfo bertanggung jawab untuk mendukung dan mengoptimalkan pengelolaan website di semua SKPD," ujar Abdullah Sani melalui Kabid Aptel Diskominfo, Alwi Gasim, sebelum membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Dasar-dasar Pemanfaatan Aptel (aplikasi dan telematika) bagi pejabat pengelola website SKPD lingkup Kaltim di Samarinda, Rabu (12/9).

Bimtek yang digelar Seksi Media dan Informasi Bidang Aptel ini merupakan pelaksanaan hari kedua. Sehari sebelumnya, Bimtek yang sama diikuti sekitar 20 peserta, dan kali ini juga diikuti 20 peserta dari SKPD berbeda. Tapi, materi Bimtek yang diberikan oleh penyaji materi sama dengan kelompok peserta sebelumnya.

Menurut dia, Bimtek ini untuk memberi pemahaman dasar-dasar dan informasi tentang pemanfaatan aptel dalam pengelolaan website. Karena itu, implementasi informasi Bimtek nanti diharapkan bermanfaat dalam pengelola website di semua SKPD Kaltim secara optimal.

Artinya, berbagai informasi SKPD bersangkutan harus segera dipublikasikan melalui websitenya secara cepat dan tepat untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Terlebih jika mengacu UU No 14/2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik), maka setiap badan publik wajib menyediakan akses informasi yang bersipat terbuka pada setiap saat dan serta merta, maupun secara berkala melalui website resmi masing-masing.

Jika tidak, menurut dia, SKPD bersangkutan bisa digugat melalui Komisi Informasi Pusat/Provinsi (KIP) selaku instrumen yang mengawal pelaksanaan UU KIP. "Karena itu, pubilkasi melalui website atau media online ini merupakan cara tepat untuk mengantisipasi kondisi seperti itu," katanya.

Selain itu, menurut Alwi, optimalisasi pengelolaan website SKPD ini diharapkan bisa mendukung cita-cita Pemprov Kaltim untuk merebut kembali prestasi peringkat IV nasional pengembangan e-Gov yang dirah 2003 silam. Sebab, sejak 2007 prestasi Kaltim merosot sampai peringkat XIII karena berbagai hal. Antara lain karena sebagian programnya melewati btas waktu pemakaian dan seringnya pemadaman listrik kala itu.

"Ke depan peran pajabat fungsional ini yang lebih dibutuhkan. Bimtek ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan sesuai bidangnya. Sangat mendukung peningkatan kinerja pejabat bersangkutan, dan sebagai bekal menjadi pelatih pengelolaan website, minimal di SKPD-nya masing-masing," ujarnya.

Open Government Partnership

2013-01-07T01:37:00.001+08:00

Menjuarai Kompetisi Open Government

2013-01-07T01:29:00.003+08:00

e-Gov Kaltim optimis menjuarai Kompetisi Open Government

Apa itu Open Government?

2013-01-07T01:22:00.002+08:00

Menjadi Open Government Terbaik

2013-01-07T01:11:00.003+08:00

Pemanfaan FOSS di TELKOM

2013-01-06T22:41:00.001+08:00

Efisiensi Anggran, e-Gov Kaltim BeFOSSe

2013-01-05T19:04:00.000+08:00

Bayangkan di pemerintahan Kalimantan Timur yang memiliki ratusan bahkan ribuan perangkat komputer yang masing-masing bekerja dalam sistem operasi windows. Ini artinya pemprov Kaltim harus membeli progam windows untuk setiap komputernya yang jumlahnya bisa puluhan unit. Dan sialnya harga sebuah software tidaklah murah (bila tidak ingin dikatakan mahal) dan dibebankan kepada anggaran pemerintah Kaltim. Bila biaya ini dihitung untuk keseluruhan instansi pemerintah Kabupaten/kota di seluruh Kaltim maka bisa dibayangkan betapa besar jumlah biaya yang mesti dibayar oleh pemda untuk menyediakan software yang digunakan untuk setiap komputernya.

Penyediaan suatu software dengan harga yang besar untuk komputer di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit seperti sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat tidak bijaksana dan tidak menunjukkan adanya sense of crisis. Padahal biaya tadi bisa digunakan untuk keperluan lain yang lebih strategis dan menempati prioritas yang lebih tinggi, misalnya untuk pendidikan dan kesehatan. Demikian juga di instansi-instansi lainnya semisal sebuah universitas yang memiliki lab komputer, lab internet dan fasilitas lain yang menggunakan komputer sebagai pendukungnya (seperti perpustakaan, pelayanan administrasi, keuangan dan sebagainya) yang semua komputernya bekerja dalam suatu platform software komersial tertentu yang membutuhkan biaya untuk lisensi menginstallnya. Bukankah ini merupakan suatu yang sangat tidak efisien apabila untuk setiap komputer tersebut harus membeli software komersial.

Praktek yang tidak efisien juga dapat terjadi di suatu perusahaan yang banyak menggunakan komputer dalam membantu menjalankan bisnisnya. Apabila perusahaan harus menyediakan software bagi puluhan atau bahkan ratusan komputernya dengan jalan membeli software komersial. Tentu saja hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagi suatu perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar perlu pertimbangan yang tepat tentang bagaimana mendapatkan software murah sekaligus baik performanya.

Di sisi lain apabila penyediaan software tidak dengan prosedur yang resmi atau dengan cara membeli mengingat harganya yang mahal maka kita akan terjebak kepada praktek yang tidak sah misalnya dengan jalan "Pak Tani peMBAJAKan Sawah" alias mengkopi atau menginstal software tersebut tanpa ijin. Ini juga bukan solusi dan bahkan justru akan sangat merugikan.

Jalan yang bisa ditempuh untuk mengatasi dilema tersebut adalah dengan memanfaatkan free and open source software (FOSS) dan sebagai platform bagi komputer. Open source software maupun free software (misalnya Linux) sangat mudah didapatkan yaitu dengan mendownloadnya melalui internet dan tidak perlu membayar untuk mendapatkan ijin atas hak ciptanya. Bisa kita bayangkan berapa rupiah biaya yang bisa kita hemat apabila kita menggunakan free software ini. Tentu saja tetap akan membutuhkan biaya yaitu untuk memberikan pelatihan penggunaan software tersebut, tetapi tetap saja biaya ini jauh lebih murah bila dibandingkan dengan biaya membeli software komersial yang juga masih membutuhkan pelatihan.

Jadi, dengan memanfaatkan pola open source dan free software di Kalimantan Timur baik pemerintah maupun swasta dapat melakukan penghematan biaya sekaligus menghindari praktek ilegal berupa pemakaian secara tidak sah (baca: pembajakan) atas suatu software komersial tertentu. Penghematan ini juga merupakan tindakan yang sangat bijaksana mengingat kondisi bangsa Indonesia yang masih berada dalam krisis ekonomi. Kaltim

Kaltim Bangkit 2013 - Bangkitkan Pemberdayaan FOSS di Kalimantan Timur

e-Government Kaltim strategi anti-korupsi

2013-01-04T15:54:00.002+08:00

KORUPSI JENIS PENYUAPAN MENJADI TOP SCORE. Dalam dua tahun terakhir (2010-2011), penanganan perkara korupsi jenis penyuapan menempati urutan teratas dimana di tahun 2010 berjumlah 16 kasus dan di tahun 2011 berjumlah 25 kasus, mengalahkan korupsi jenis pengadaan barang/jasa. Korupsi jenis pengadaan barang/jasa, justru mengalami penurunan, padahal di tahun-tahun sebelumnya (2005-2009) selalu mendominasi.

Di tahun 2012 (hingga Agustus 2012), korupsi jenis penyuapan menempati posisi terbanyak sebesar 32 perkara, disusul pengadaan barang/jasa sebanyak 10 perkara.

Data dan informasi terkait dengan penanganan perkara korupsi bisa dilihat dalam kanal Penindakan.

Pertanyaannya kemudian adalah apa yang bisa dilakukan?

Banyak. Tetapi apapun itu, tidak akan merupakan obat mujarab untuk menghilangkan korupsi secara seketika dari bumi Etam. Salah satu hal penting dalam mengurangi korupsi adalah peningkatan transparansi. Untuk itu, penerapan sistem/teknologi informasi untuk mendukung “proses bisnis” di lembaga pemerintah dengan dukungan pemimpin bervisi jelas dalam bentuk insitiatif e-government, memberikan harapan baru sebagai salah satu strategi anti-korupsi.

e-Government bukan sekedar meng"install" sistem informasi dan menjalankannya. e-Government bukan masalah teknologi informasi semata. Perubahan pola pikir pemangku amanat di pemerintahan harus dikedepankan. Selama masih ada yang berpikir “kalau bisa dipersulit mengapa harus dibuat mudah”, sampai kiamat ~~21-12-2012~~ pun inisiatif e-government tidak akan berdampak banyak.

Dampak e-government sangat beragam, mulai dari peningkatan kualitas layanan publik, perbaikan partisipasi masyarakat dalam pengambilam kebijakan, sampai dengan peningkatan transparansi. Yang terakhir ini nampaknya masih merupakan barang mewah di Kaltim. Tahun 2008, Kota Yogyakarta, menjadi kota “terbersih dari korupsi” versi Transparency International Indonesia berdasar survei di 50 kota di Indonesia. Peringkat serupa untuk tahun setelahnya nampaknya belum dirilis.
Meskipun terdapat peningkatan inistiatif e-government yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, Alhamdulillah Kaltim menempati posisi ke-5 di urutan provinsi indonesia, namun negara Indonesia, masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Peringkat terakhir tahun 2010 yang dirilis oleh UNPAN, salah satu lembaga di bawah PBB, menempatkan Indonesia pada posisi 109 dari 192 negara yang disurvei.

Analisis yang dilakukan penulis terhadap data CPI dan peringkat e-government mulai tahun 2007 menunjukkan pengaruh tingkat adopsi e-government terhadap penuruan korupsi dan sebaliknya.

Pertama, adopsi e-government terbukti mempunyai dampak pada penurunan tingkat korupsi.

Kedua, penurunan tingkat korupsi juga akan meningkatkan tingkat adopsi e-government. Tentu saja perlu dicatat dengan tebal di sini, bahwa akan sangat naif dan menyederhanakan masalah jika e-government dianggap sebagai satu-satunya solusi potensial.

Mengapa adopsi e-government dapat menurunkan tingkat korupsi? Kata kuncinya ada penyederhaan “proses bisnis” di pemerintahan dan peningkatan transparansi. Proses bisnis yang lebih ramping dan tertata dengan baik akan menjadikan peluang untuk korupsi berkurang. Bayangkan jika semua dana yan ditarik dari masyarakat oleh pemerintah terlaporkan dengan jelas dengan bantuan sistem informasi yang terencana baik. Potensi mendapatkan pungutan liar, yang mungkin masih dibayangkan oleh beberapa pengemban amanah di pemerintahan, tentu akan terbatasi.

Penulis termasuk yang mengharapkan, mulai saat ini dan yang akan datang , laporan realisasi, bukan hanya rencana, anggaran pemerintah dapat diakses melalui Internet. Harapan sepele ini sebetulnya adalah salah satu akar dari rendahnya keinginan untuk lebih transparan. Jika transparansi dapat ditingkatkan, tentu pemegang amanah di pemerintah akan berpikir, minimal dua kali, untuk terlibat dalam perkara korupsi.

Sebaliknya, penurunan tingkat korupsi juga akan meningkatkan adopsi e-government. Penurunan tingkat korupsi tidak akan terjadi tanpa perubahan pola pikir dan prilaku. Pola pikir yang merelakan sebagian kekuasaannya dialihkan dan pensiun dari mentalitas penjaga gerbang (gate keeper) yang rawan terhadap praktik korupsi akan mendorong inisiatif lanjutan e-government. Jika mentalitas penjaga gerbang kekuasaan yang menjadikan banyak orang tergantung kepadanya tidak berkurang, akan sangat sulit bagi seorang pemimpin, yang akan mendorong inisiatif e-government.

Ini bukan perkara mudah di Indonesia khususnya di Kaltim, dengan dimensi budaya jarak kekuasaan (power distance) yang tinggi. Menurut Geert Hofstede yang telah melakukan studi budaya terhadap pegawai IBM di 72 negara, masyarakat dengan budaya jarak kekuasaan yang tinggi akan menolerir jika sekelompok anggota masyarakat (dalam konteks ini pemegang amanah di pemerintahan) mendominasi dan mempunyai kekuasaan yang luar biasa atas kelompok yang lain.

Inisiatif e-government pada tataran tertentu akan mengurangi kekuasaan pemimpin dan mendelegasikannya kepada sistem atau orang yang lebih rendah dalam hirarki kekuasaan.
Mana yang harus lebih dulu dilakukan, pengurangan korupsi atau peningkatan adopsi e-government?

Ini pertanyaan telur dan ayam. Nampaknya untuk saat ini, opor ayam dapat dicampuri telur dalam satu panci yang sama, dan karenanya, bagaimana kalau dilakukan bersama-sama, diikuti dengan inisiatif yang lain, seperti edukasi dan penegakan hukum yang lebih adil.

Sukseskan Kaltim go Open Source

2013-01-04T09:35:00.001+08:00

Persiapan e-gov Kaltim AWARD

2013-01-03T17:51:00.002+08:00

Open source di Pemerintahan U.S.A

2013-01-03T17:41:00.002+08:00

Proses Adopsi E-Government untuk Kaltim

2013-01-03T17:30:00.003+08:00

Dalam Video ini saya menampilkan Rino Nugroho, yang sedang menempuh pendidikan Doktoral di The University of Queensland, Australia. Penerapan Pemerintahan yang berbasis teknologi sudah saatnya diterapkan di Kaltim. Selain bisa menghemat banyak biaya juga bisa membantu efektifitas kerja Pemerintah dalam melayani rakyat. Akan tetapi banyak nya pegawai Pemerintahan yang belum paham akan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi yang menyebabkan tidak efektif nya penggunaan perangkat teknologi dalam menjalankan tugas.

Kaltim menuju e-Government terbaik Indonesia

2013-01-03T16:14:00.000+08:00

EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 KALTIM BANGKIT

2013-01-03T14:39:00.002+08:00

EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV KALTIM

EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013
OLEH BAPPEDA PROV KALTIM

Evaluasi Heuristik Aplikasi Open Source Groupware Sebagai Solusi Praktis e-Government

2012-12-30T09:21:00.003+08:00

Tulisan ini bertujuan memaparkan evaluasi heuristik terhadap empat aplikasi open source Groupware berdasarkan sepuluh prinsip heuristik Nielsen. Groupware sebagai Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) sangat dibutuhkan untuk mendukung e-Government mengingat tuntutan era globalisasi menuju transformasi knowledge-based organization. Hasil perbandingan akan digunakan sebagai acuan dalam tahap lanjutan yaitu pembuatan paket aplikasi Groupware siap instal yang terintegrasi pada server berbasis linux. Hasil dari penelitian ini adalah kesimpulan mengenai aplikasi Groupware yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna berdasarkanperbandingan usability heuristic Nielsen. (Bersambung)

e-government atau Pemerintahan elektronik

2012-12-22T09:30:00.000+08:00

Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) sertaGovernment-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_elektronik

Pemkot Pekalongan Hemat APBD hingga 48% dengan E-Government

2012-12-06T14:20:00.000+08:00

Wali Kota Pekalongan: Mohammad Basyir Ahmad

PEKALONGAN--MICOM: Berawal dari upaya mengefisiensikan anggaran APBD, Wali Kota Pekalongan Mohammad Basyir Ahmad mengambil langkah cepat dengan mengembangkan layanan e-government.

"APBD Kota Pekalongan kecil. Hampir 63% nya habis untuk membayar gaji PNS. Sementara banyak persoalan di Pekalongan, mulai dari kemiskinan, lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya," terang Basyir di sela-sela diskusi Indonesia CIO (Chief Informatuon Officer) Forum 2012 yang diselenggarakan CIO BPPT di Jakarta, Selasa (4/12).

Pada 2008 mulailah ia meminta Dinas Kominfo membuat infrastruktur jaringan e-government.

"Tadinya 97% software yang dipakai diperoleh secara ilegal (bajakan). Kami bertekad untuk memakai legal, murah dan gampang dipakai. Maka saya sudah meminta agar memakai open source. Kalau pakai software yang berbayar bisa mengeluarkan uang Rp10 miliar. Saya cari gratisan saja," jelasnya.

Kemudian Pemkot Pekalongan memutuskan memakai open source UBuntu dan Linux untuk dipakai dalam setiap kegiatan perkantoran. Pada 2009, semua SKPD wajib memakai program open source ini. Uniknya untuk membuat jaringan online ini dibantu sejumlah SMK dan perguruan tinggi di situ Stimik Pekalongan.

Hanya dalam waktu 15 hari jaringan tersebut sudah selesai. Pada 2010 seluruh SKPD hingga ke kecamatan dan sekolah negeri telah terjalin secara daring. "Saya perlu membuat jaringan seperti ini karena selama ini saya sering kesulitan untuk mendapatkan data akurat tentang kondisi riil di Kota Pekalongan."

Dengan model daring inilah, seluruh informasi bisa masuk dari tingkat kecamatan sampai ke SKPD.

"Dari situ kami bisa menghitung berapa penghematannya. Selama memakai open source hanya untuk program excel, words, dan konferensi atau pemaparan bisa menghemat Rp12 miliar per tahun," kata wali kota yang sebelumnya berprofesi sebagai dokter umum itu.

APBD Kota Pekalongan yang semula dialokasikan untuk gaji PNS sebesar 63%, sejak memakai e-government ini menjadi 52%. Apalagi selama lima tahun ini Pemkot Pekalongan mengadakan moratorium PNS karena seluruh pekerjaan administrasi bisa ditangani lebih cepat, efisien dan tepat waktu dengan sistem e-government.

"Saat membangun infrastruktur e-government untuk 2400 titik di seluruh layanan jasa pemerintah Kota Pekalongan membutuhkan anggaran Rp250 juta. Itu hanya untuk membayar SDM karena programnya gratis," terang wali kota yang sudah 7 tahun memimpin Kota Pekalongan.

Efek positif lainnya, sekarang ini APBD Kota Pekalongan 2012 yang besarnya Rp638 miliar bisa dipakai lebih banyak untuk pembangunan.

"Sumbangsih yang paling nyata setelah adanya penghematan ini adalah menurunnya angka kemiskinan di Kota Pekalongan dari 14% menjadi 8,5%."

Korelasi antara penurunan jumlah angka orang miskin dan e-government, karena APBD untuk alokasi pembangunan semakin banyak, sementara alokasi gaji pegawai bisa ditekan.

Apabila secara nasional 70% APBN masih untuk membayar gaji pegawai, maka Pemkot Pekalongan sudah mengawali dengan menghemat anggaran. "Targetnya gaji pegawai bisa ditekan sampai 48% sehingga anggaran pembangunan akan terus bertambah."

Penghematan anggaran ini diambil dari mulai diberlakukannya sistem online untuk keuangan daerah. Selama ini pengelolaan keuangan daerah menggunakan software dari label berbayar. "Setelah saya dengar di Banyuwangi bisa memakai open source setelah dibantu BPPT, saya pun meminta BPPT membantu. Jadi di Indonesia, cuma ada dua kota yang memakai sistem open source untuk pengelolaan keuangan, Pekalongan dan Banyuwangi."

Dengan sistem ini Basyir yakin penghematan anggaran semakin tinggi. Target 48% untuk alokasi gaji bisa tercapai. Menurutnya itu belum seluruhnya. Dia mencontohkan untuk software pengelolaan foto bisa memakai open source dan diperkirakan bisa menghemat hingga Rp35 miliar.

Selain jumlah orang miskin menurun, jatah raskin pun juga turun. "Tapi keberhasilan ini malah anggaran yang kami terima dari pusat ikut menurun. Semestinya kalau berprestasi diberi reward, ini malah dihukum. Anggaran diturunkan," ujarnya sambil tertawa.

Basyir pun sudah menjadikan Peraturan Walikota soal e-government ini menjadi Perda No 6/2011 dengan tujuan apabila ganti pemerintah, kebijakan pelayanan e-government ini tidak diubah.

Basyir pun bertekad ingin menjadikan Kota Pekalongan sebagai kota jasa. "Setelah dikenal sebagai kota batik, kini Kota Pekalongan juga dikenal sebagai kota jasa terbaik di Indonesia," ujarnya bangga.

Apalagi setiap data tentang daerahnya bisa diperoleh dengan cepat sehingga masyarakat maupun para investor puas. (OL-10)

Cloud Computing Solusi eGovernment ?

2012-05-25T08:32:00.000+08:00

Infrastruktur menjadi salah satu kendala terbesar dalam pengembangan E-government di negara berkembang termasuk di Indonesia. Saat ini berkembang teknologi yang dikenal orang dengan istilah "Cloud computing", teknologi ini dipercaya dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas penggunaan software dan hardware, berikut ulasannya yang saya kutip dari beberapa sumber.

Bagaimana Teknologi ini bekerja

Ini adalah sebuah model layanan berbasis Internet untuk menampung sumber daya sebuah perusahaan.

Artinya sebuah perusahaan tak perlu lagi memiliki atau mendirikan infrastruktur lantaran sudah ada perusahaan lain yang menyediakan "penampung" di cloud alias Internet. Secara ekonomis, cloud computing adalah layanan yang membuat perusahaan berhemat.

Pasalnya, sebuah perusahaan tak perlu lagi mengalokasikan anggaran untuk pembelian dan perawatan infrastruktur dan software. Perusahaan pun tak perlu memiliki pengetahuan serta merekrut tenaga pakar dan tenaga pengontrol infrastruktur di “cloud” yang mendukung mereka.

Beberapa perusahaan yang menyediakan layanan semacam ini adalah Google, Microsoft, Zoho, Amazon, dan SalesForce. Pada pertengahan tahun lalu, lembaga riset Gartner memprediksi bahwa cloud computing akan diadopsi secara lebih luas dan peningkatan yang dramatis.

Ini memang masuk akal, apalagi di tengah hantaman krisis ekonomi yang membelenggu dunia. Cloud computing akan memungkinkan sebuah perusahaan dengan kebutuhan jaringan maupun konsumsi data yang besar bisa berhemat.

Cloud Computing dan efesiensi biaya

Pembatasan biaya adalah pemicu kunci dibalik adopsi cloud computing, menurut 50 persen eksekutif TI senior di Asia Pasifik, seperti yang diungkap survey terbaru dari firma peneliti IDC.

Firma tersebut juga memprediksi bahwa belanja TI di seluruh dunia diharapkan berkembang hampir tiga kali lipat, atau mencapai USD 42 milyar pada 2012. Survey tersebut melibatkan 696 eksekutif TI dan petugas informasi kepala dari Asia Pasifik di luar Jepang pada pandangan mereka, pengertian, penggunaan terbaru dan penggunaan terencana dari cloud computing.

Sebelas persen menyatakan mereka telah menggunakan aplikasi berbasis cloud. 41 persen menyatakan bahwa mereka mengevaluasi solusi cloud untuk penggunaan di bisnis mereka, atau sudah menggunakan solusi cloud.

Para responden juga dimintai opini keadaan terkini tentang cloud computing. 17 persen menyatakan meskipun cloud computing sangat menjanjikan, tidak banyak layanan yang tersedia dan membuatnya maju. Delapan belas persen merasa bahwa cloud computinghanyalah nama baru dari konsep lama. Sementara 25 persen merasa bahwa konsep tersebut menarik namun harus menghadapi penolakan dari perusahaan mereka.

Chris Morris, Director for IDC’s Asia Pacific Services Research and Lead Analyst for Cloud Computing Research in Asia Pacific menyatakan bahwa masa depan cloud computing terlihat cerah.

"Saat ini, penggunaan layanan cloud berkembang dari domain pengadopsi awal ke mayoritas awal, menjadikannya penting bagi vendor TI untuk mengembangkan penawaran cloud kuat, dan memainkan peran penting dalam mengarahkan produk dan layanan cloud mereka dengan organisasi mereka, penawaran tradisional mereka, ekosistem rekan, dan persyaratan pasar serta pelanggan. Vendor TI yang gagal menghadapi peran terdepan akan tertinggal dengan pembagian kue yang sangat menjanjikan"

Para pengguna juga menyatakan bahwa mereka mengharapkan harga yang kompetitif, Service Level Agreements (SLAs) dan solusi menyeluruh.

Beberapa vendor TI cukup bisa memosisikan diri untuk melakukan hal ini namun beberapa lainnya terfokus pada solusi tunggal yang perlu membangun ekosistem rekanan kuat dalam membawa solusi luas ke pelanggan mereka.

Cloud Computing dan pengembangan infrastruktur E-government

Pemanfaatan teknologi ini perlu diekplorasi lebih lanjut dan ditentukan strateginya sebelum diadopsi kedalam pengembangan E-government. Potensi yang terlihat adalah efesiensi akibat reshource sharing yang dilalukan sehingga cost untuk pemakaian software dan hardware diduga dapat ditekan. well, tentunya penelitian lebih lanjut akan memberikan jawaban yang lebih sahih, mari diteliti…..

Sumber : surya online, tempointeraktif.com, wikipedia

Kaltim Bukukan Rekor Muri installasi Blank On Linux

2012-04-02T09:32:00.000+08:00

Jauhar Efendi menerima piagam Muri

kaltimprov.go.id - Pemprov Kaltim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim berhasil membukukan rekor installasi massal Program Blank On Linux melalui Museum Rekor Indonesia (Muri) yang diikuti oleh 486 orang peserta dari berbagai kota di Kaltim.

Hal ini dikatakan Kepala Diskominfo Kaltim HM Jauhar Effendi, didampingi para instruktur dari Komunitas Pengguna Linux (KPL) Jakarta dan Bogor yang hadir sejak pagi hari di Ruang Serbaguna Stadion Madya Sempaja untuk memantau jalannya installasi massal pada Jumat pagi (30/3).

"Kita patut memberi apresiasi kepada para peserta dan seluruh komunitas Linux di Kaltim karena ini merupakan satu kebanggaan bagi Kaltim dimana para pelajar dan mahasiswa mampu menunjukkan prestasinya," ujarnya bangga.

Lanjut Jauhar, ketika mahasiswa lain sibuk melakukan demo anti kenaikan BBM yang sebagian rusuh dan anarkis, ternyata sebagian pelajar dan mahasiswa di Kaltim mampu membukukan rekor Muri untuk installasi program Blank On Linux ini. Ditegaskannya, pemecahan rekor Muri ini dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung kinerja pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Sebab, di era kepemimpinan Awang Faroek-Farid Wadjdy, kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sangat mendapat perhatian.

Pemerintah, ujarnya wajib memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau disebut e-Goverment.

"Untuk melaksanakan pemerintahan berbasis elektronik ini diperlukan aplikasi pendukung yang tepat selain ketersediaan infrastruktur. Nah, aplikasi program Linux inilah salah satu yang akan membantu pelaksanaan e-Gov karena bisa dikembangkan sendiri oleh penggunanya," ujarnya.

Diskominfo bersama komunitas Linux di Kaltim sedang giat mengkampanyekan penggunaan perangkat lunak Linux, yakni gerakan untuk meningkatkan penggunaan dan pengembangan perangkat lunak sumber terbuka atau open source di Indonesia. Hal ini juga untuk mendukung program IGOS (Indonesia Go Open Source) yang dideklarasikan 30 Juni 2004 oleh lima kementerian, yakni Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Departemen Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Departemen Pendidikan Nasional.

Sementara Deputi Manajer Museum Rekor Indonesia (Muri), Ariyani Siregar mengatakan bahwa Kaltim merupakan provinsi yang giat membukukan dan memecahkan rekor nasional untuk beberapa kegiatan. Disebutkannya prestasi Kaltim diantaranya Rekor Ski Air menempuh jarak terjauh, Blog Online terbanyak, Sikat Gigi terbanyak, Menggiring Bola terbanyak, Akad Kredit terbanyak, Memancing dengan peserta terbanyak dan program installasi Linux terbanyak.

Ariyani menjelaskan pemecahan rekor install program Linux kali ini merupakan kegiatan kedua setelah pernah dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta.

"Walau pernah dilakukan oleh DKI dengan 288 perserta namun kegiatan tersebut tidak dicatatkan pada rekor Muri, sehingga belum dapat dikatakan sebagai suatu prestasi. Jadi di Kaltim ini merupakan yang pertama dibukukan dalam pencatatan rekor Muri" jelasnya. (yul/hmnsprov)

Diskominfo dan Komunitas Linux Telah Pecahkan Rekor MURI

2012-04-01T09:19:00.000+08:00

H Jauhar Efendi

kaltimprov.go.id - Dinas Komunikasi dan Informatika (Dikominfo) Kaltim bersama Komunitas Linux Kota Samarinda dan Balikpapan telah menggelar Pemecahan Rekor MURI untuk instal aplikasi program Linux yang dilakukan sedikitnya 400 orang yang akan digelar untuk meramaikan Kaltim Fair 2012 mendatang .

Kegiatan yang rencananya diselenggarakan serentak berlangsung di Gedung Serbaguna Stadion Madya Sempaja pada Jumat siang (30/3) dan akan diikuti ratusan pelajar, mahasiswa dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.

"Rekor Nasional untuk aplikasi Linux secara bersama ini pernah dilakukan di Jakarta diikuti lebih dari 300 orang. Diharapkan di Kaltim akan diikuti lebih dari 400 orang yang secara bersama menginstal aplikasi Linux di komputer pribadi dan instansi," jelas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, H Jauhar Efendi, Senin (19/3).

Dijelaskan, pemasyarakatan sistem operasi Linux ini sejalan dengan program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kominfo yaitu Program Indonesia Go Open Source (IGOS). Program Linux adalah sistem operasi dan aplikasi komputer yang berbasis "open source." Artinya, dalam program Linux setiap program dapat diaplikasikan dengan gratis tidak berbayar seperti program-program lain, misalnya Windows dengan berbagai varian aplikasinya yang harus dibayar oleh setiap pengguna.

"Operasi Linux memang belum familiar di masyarakat, untuk itu sesuai dengan Program Pemerintah melalui IGOS tadi, kita akan mengenalkannya lebih luas dengan Pemecahan Rekor MURI ini," ujarnya.

Keuntungan lainnya adalah program Linuk lebih aman dari serangan virus walaupun pengguna sering memasukkan flashdisc yang berasal dari computer lain. Linux juga andal dalam pengoperasian serta dapat diaplikasikan pada segala jenis komputer.

Didampingi Kepala Bidang Teknologi Informasi, Akhmad Mulyadi, dijelaskan sebelum pemecahan Rekor MURI ini, pada pagi harinya diadakan seminar tentang keuntungan dan keunggulan program Linux dibandingkan sistem operasi lainnya.

Diharapkan, komunitas dan masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam aplikasi Linux ini dapat menghubungi panitia untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.

Diharapkan sehari sebelum pelaksanaan, seluruh peserta pemecahan Rekor MURI, mendapatkan pengarahan dari panitia tentang cara dan mekanisme pemecahan rekor yang pertama kali di laksanakan di Kaltim.

"Inti dari kegiatan ini adalah bagaimana mensosialisasikan program Linux pada masyarakat dengan segala manfaat dan kelebihan yang dimiliki," harapnya.(yul/hmsprov).

Implementasi e-Government Berau, Bukan Melulu tentang Infrastruktur

2012-03-21T14:51:00.000+08:00

Selasa (20/3) lalu, tim Kabupaten Berau melakukan kunjungan ke Comlabs USDI ITB, Jawa Barat. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian perjalanan tim Kabupaten Berau dalam rangka orientasi teknis e-government. Sebelumnya, tim Kabupaten Berau telah mengunjungi Kementrian Kominfo.

“Salah satu dari anggota tim Kabupaten Berau pernah mengikuti training GIS di Comlabs,” tukas Galih Nugraha Nurkahfi, kepala Divisi Networking Comlabs yang turut menyambut para tamu dari Berau. Diyakini Galih, hal inilah yang membuat Comlabs menjadi salah satu tujuan kunjungan tim Kabupaten Berau.

Pertemuan dengan tim Kabupaten Berau. Pihak Comlabs diwakili Okky F. Irawan, Sobari dan Galih Nugraha Nurkahfi. Turut hadir Hadwi Soendjojo, pakar e-Government. Rombongan dari Kabupaten Berau dipimpin oleh Drs. H. Jonie Marhansyah

Kabupaten yang kaya akan batu bara dan keindahan pariwisata laut ini telah mengimplementasikan teknologi informasi (TI) dalam pemerintahannya. Sejak 2011, Berau telah membentuk lembaga khusus yang menangani TI yaitu Bagian Teknologi Informasi di bawah naungan Sekretaris Daerah. Dalam pertemuan yang berlangsung, tim Kabupaten Berau yang dipimpin Sekretaris Daerah, Drs. H. Jonie Marhansyah, memaparkan apa saja yang sudah dilakukan di Berau.

“Infrastruktur (di Berau) sudah cukup lengkap. Server sudah punya. Sudah ada website pemkab dan beberapa sistem informasi daerah, bahkan sudah memiliki sambungan FO (fiber optic -red) dari pusat ke kecamatan,” terang Galih.

Namun demikian, dirasa Galih Pemkab Berau masih berkutat dalam tataran infrastruktur saja. Padahal, ada komponen lain yang tak kalah penting dalam implementasi sebuah sistem e-government yakni people dan process.

Hadwi Soendjojo, pakar e-government yang juga dosen ITB, turut hadir dalam pertemuan Comlabs dan tim Kabupaten Berau. Hadwi mengusulkan implementasi e-government di Berau tidak hanya ditinjau oleh pakar TI saja, namun sosiolog dan psikolog juga. Kesiapan para calon pengguna sistem penting untuk diketahui. Sinergi antara kesiapan SDM (sumber daya manusia) dengan teknologi yang akan dibangun menjadi hal yang sangat krusial. Hal yang sangat dihindari adalah jangan sampai penerapan e-government terjadi seperti sebuah paksaan, dipasang tapi tidak dipakai.

Kedepannya, Comlabs USDI ITB akan mendampingi Kabupaten Berau dalam mengimplementasikan e-government. “Dalam rombongan dari Berau tadi ada juga wakil dari pihak pengusaha batu bara. Mereka ingin ada sinergi antara swasta dan pemerintah. Sekarang Comlabs melengkapi dari pihak akademis,” tandas Galih.