FBINEWS

Kantor WIKA Digeledah, Usut Dugaan Korupsi Proyek Modernisasi Pabrik Gula Asembagus Rp645 Miliar

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 10 Jun 2026 09:13:33 +0000

Jakarta – Fbinews

Penyidik Kortastipidkor Polri melakukan penggeledahan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengembangan dan modernisasi Pabrik Gula Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, milik PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) periode 2016–2022. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari upaya mengumpulkan bukti tambahan guna memperkuat proses pembuktian dalam perkara tersebut.

Ketua Tim Penyidik Dittindak Kortastipidkor Polri, Kombes Pol. Gunawan, menjelaskan bahwa penggeledahan merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang tengah berjalan terhadap dugaan korupsi pada proyek strategis tersebut.

“Kegiatan kami hari ini adalah melaksanakan penggeledahan terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kortastipidkor Polri terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengembangan dan modernisasi Pabrik Gula Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, pada PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) periode 2016–2022,” ujar Kombes Pol. Gunawan.

Dalam perkara tersebut, penyidik mengungkapkan bahwa negara diduga mengalami kerugian yang cukup besar. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, nilai kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp645 miliar.

Kombes Pol. Gunawan menjelaskan, proyek tersebut dilaksanakan oleh Kerja Sama Operasi (KSO) yang melibatkan PT Wijaya Karya (WIKA), PT Barata Indonesia, dan PT Multinas Sejahtera Indonesia. Selain melakukan penggeledahan di kantor WIKA, penyidik juga secara bersamaan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jawa Timur yang berkaitan dengan PT Barata Indonesia dan PT Multinas Sejahtera Indonesia.

“Pelaksana proyek ini adalah Kerja Sama Operasi (KSO) PT Wijaya Karya (WIKA), PT Barata Indonesia, dan PT Multinas Sejahtera Indonesia. Pada hari ini kami juga melaksanakan kegiatan penggeledahan yang sama di wilayah Jawa Timur terkait PT Barata Indonesia dan PT Multinas Sejahtera Indonesia,” katanya.

Menurutnya, penggeledahan dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti tambahan yang nantinya akan dianalisis dan didalami sebagai bagian dari proses penyidikan.

“Kegiatan kali ini merupakan upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Bukti-bukti tersebut nantinya akan kami analisis dan dalami guna memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan yang sedang kami laksanakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyidik juga tengah mempersiapkan langkah untuk menetapkan pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan. Di sisi lain, penyidik berupaya mempercepat penyelesaian perkara agar memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

“Kami juga akan menetapkan pihak-pihak yang nantinya dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan alat bukti yang kuat. Tidak kalah penting, kami ingin mempercepat proses penyidikan ini agar tidak berlarut-larut sehingga dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan,” tutur Kombes Pol. Gunawan.

Penyidik memastikan seluruh proses penyidikan maupun penggeledahan dilakukan secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami memastikan kepada rekan-rekan bahwa proses penyidikan dan kegiatan penggeledahan yang dilaksanakan hari ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Di akhir keterangannya, Kombes Pol. Gunawan meminta dukungan masyarakat agar proses penyidikan berjalan lancar. Ia juga menyampaikan bahwa Kortastipidkor Polri tidak membuka sesi tanya jawab dalam kesempatan tersebut, namun mengonfirmasi bahwa penggeledahan di kantor WIKA dilakukan di lantai 3 dan lantai 12.

“Penggeledahan dilakukan di kantor WIKA, tepatnya di lantai 3 dan lantai 12. Di lantai tersebut terdapat sejumlah ruangan yang kami akses karena kami duga terdapat bukti-bukti yang relevan dengan proses penyidikan yang sedang kami laksanakan,” pungkasnya.

Kapolri di Rakorwas Kompolnas: Mitra Strategis untuk Pembenahan Polri

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 10 Jun 2026 09:11:06 +0000

Jakarta - Fbinews

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut bahwa Kompolnas merupakan mitra strategis Polri yang terus berkomitmen untuk melakukan pembenahan demi mewujudkan harapan dari masyarakat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Sigit saat menjadi Keynote Speech dalam acara Rakorwas Kompolnas di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu (10/6/2026).

"Tentunya harapan kita peran Kompolnas sebagai mitra strategis untuk terus bisa menjaga agar institusi Polri bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi temuan dari tim komisi reformasi," kata Sigit.

Sigit menyatakan, Kompolnas memiliki tugas untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, juga untuk menampung dan menyalurkan aspirasi maupun keluhan dari masyarakat khususnya terkait institusi Korps Bhayangkara.

Sigit pun menastikan, segala bentuk masukan, keluhan maupun kritik bakal ditampung untuk dijadikan evaluasi perbaikan Polri.

"Tentunya ini menjadi hal-hal yang kemudian bisa diteruskan ke Polri sebagai bahan perbaikan terhadap institusi Polri. Apalagi kita baru saja menyelesaikan undang-undang Polri. Dan saat ini kita juga terus melakukan perbaikan perpol sambil menunggu undang-undang Polri diundangkan," ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit berharap, Rakorwas ini juga dijadikan forum untuk semakin menguatkan sinergisitas dan kerja sama antara Kompolnas dan Polri ke depannya. Dengan begitu, kata Sigit, Korps Bhayangkara bakal menjadi institusi yang dicintai oleh rakyat.

"Namun saya kira kerja sama yang selama ini sudah berjalan dengan baik antara Kompolnas dan Polri, khususnya dalam hal mengawasi, kemudian mengatensi apa yang menjadi perhatian publik, dan kemudian melakukan pembenahan-pembenahan. Sehingga institusi ini ke depan bisa betul-betul terus menjadi institusi yang adaptif, institusi yang modern, institusi yang kemudian bisa terus beradaptasi terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat," tutup Sigit.

Operasi Patuh Ditunda, Korlantas Sesuaikan dengan Agenda Nataru

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 10 Jun 2026 09:08:51 +0000

Jakarta - Fbinews

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho, menyampaikan bahwa pelaksanaan Operasi Patuh 2026 untuk sementara waktu ditunda. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan Korlantas Polri terhadap agenda operasi lalu lintas sepanjang tahun.

Sebelumnya, Operasi Patuh dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni 2026. Namun, jadwal tersebut belum akan direalisasikan dalam waktu dekat karena masih menyesuaikan dengan tahapan operasi kepolisian yang telah disusun secara nasional.

Kakorlantas menjelaskan bahwa Korlantas Polri memiliki lima agenda besar operasi lalu lintas. Operasi Keselamatan menjadi tahapan awal sebelum Operasi Ketupat. Setelah itu terdapat Operasi Patuh dan Operasi Zebra yang berfungsi sebagai operasi cipta kondisi menjelang pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Operasi Patuh memang sudah kami sosialisasikan. Ada lima agenda besar operasi di kepolisian khususnya di Korlantas. Yang pertama adalah Operasi Keselamatan, itu mendahului Operasi Ketupat. Setelah Operasi Ketupat ada Operasi Patuh dengan Zebra, itu adalah operasi cipta kondisi pada saat Operasi Natal dan Tahun Baru. Jadi jaraknya masih jauh, sehingga Operasi Patuh hasil analisa dan evaluasi mungkin nanti setelah mendekati kegiatan Nataru,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.

Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Operasi Patuh saat ini masih terlalu jauh dari agenda pengamanan Natal dan Tahun Baru. Karena itu, penundaan dilakukan agar waktu pelaksanaan operasi lebih selaras dengan tujuan utama kegiatan cipta kondisi tersebut.

“Jadi itu evaluasi dan tentunya kami berharap dengan sosialisasi kemarin, Operasi Patuh sementara kita tunda karena memang agenda besar operasi cipta kondisi Operasi Nataru itu masih jauh. Sehingga ini kita tunda,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kakorlantas mengatakan bahwa penentuan jadwal baru Operasi Patuh maupun Operasi Zebra masih menunggu evaluasi lanjutan. Korlantas Polri juga akan meminta arahan pimpinan serta berkoordinasi dengan Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri untuk menentukan waktu pelaksanaan yang paling tepat.

“Tentunya nanti kami akan evaluasi dan minta petunjuk pimpinan, dalam hal ini Astamaops. Nanti tepatnya kapan, apakah setelah HUT Bhayangkara atau mungkin satu bulan setelah HUT Bhayangkara, yang mana operasi tersebut adalah cipta kondisi mendekati Operasi Natal dan Tahun Baru. Baik itu Patuh dan Operasi Zebra,” kata Irjen Pol. Agus Suryonugroho.

Penundaan tersebut tidak mengubah tujuan utama Operasi Patuh dan Operasi Zebra sebagai upaya membangun kesiapan masyarakat dalam menghadapi periode pengamanan Natal dan Tahun Baru. Korlantas Polri akan terus melakukan evaluasi sebelum menetapkan jadwal pelaksanaan kedua operasi tersebut.

Layanan Dokumen Korban Kebakaran Dipermudah

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 10 Jun 2026 09:06:57 +0000

Jakarta - Fbinews

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho, memastikan korban kebakaran di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, akan mendapatkan kemudahan dalam pengurusan dokumen administrasi yang hilang maupun rusak akibat musibah tersebut.

Komitmen itu disampaikan saat Kakorlantas meninjau kegiatan bakti sosial yang digelar Polri bagi warga terdampak kebakaran di RW 04, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Senin (8/6/2026). Selain menyalurkan bantuan, jajaran Polri juga menerima berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kebutuhan pascakebakaran.

"Tentunya di samping hari ini kita melakukan bakti sosial, kami juga mendengar keluhan daripada teman-teman, warga yang terdampak, ada penyampaian dari warga (korban kebakaran Kemayoran tentang pelayanan administrasi)," ujar Irjen Pol. Agus Suryonugroho saat berbincang dengan warga korban kebakaran.

Ia menjelaskan, Polri telah menyiapkan posko pelayanan khusus untuk membantu masyarakat mengurus kembali berbagai dokumen yang terdampak kebakaran. Posko tersebut akan menjadi pusat pelayanan sekaligus pendataan kebutuhan warga agar proses pemulihan administrasi dapat berjalan lebih cepat.

"Sudah ada poskonya, semoga nanti bisa kami bantu dengan secepatnya untuk dilakukan pelayanan dengan baik. Baik itu nanti surat-surat SIM, STNK, BPKB, termasuk juga surat-surat lainnya. Sudah ada posko yang dibuat, nanti akan kita tinjau juga," tambahnya.

Menurut Kakorlantas, kemudahan tidak hanya diberikan dalam proses pelayanan, tetapi juga pada persyaratan administrasi. Langkah tersebut dilakukan agar warga tidak mengalami hambatan saat mengurus kembali dokumen yang hilang akibat kebakaran.

"Kami sudah diskusi, jadi pelayanan tentang surat-surat yang terbakar, nanti akan kami permudah. Syaratnya juga nanti akan kami permudah, sehingga posko itu nanti tentunya sudah mengidentifikasi," jelasnya.

Lebih lanjut, Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengatakan kebutuhan setiap warga berbeda sesuai jenis dokumen yang terdampak. Oleh karena itu, petugas akan melakukan identifikasi secara rinci sebelum berkoordinasi dengan jajaran kepolisian setempat untuk mempercepat penyelesaian layanan.

"Tentunya beda-beda ya, ada yang kebakaran SIM-nya, mungkin STNK-nya, nanti akan diidentifikasi dan langsung nanti dikoordinasikan dengan pihak Polda. Saya minta untuk Pak Kapolda, Pak Dirlantas, termasuk juga Polres agar segera membantu kegiatan ini," tegas Irjen Pol. Agus Suryonugroho.

Pembekuan Sirene“Tot Tot Wuk Wuk” Diperpanjang

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 10 Jun 2026 07:03:39 +0000

Jakarta – Fbinews

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho, menegaskan, kebijakan moratorium (pembekuan) penggunaan rotator sirene dan pengawalan atau “tot tot wuk wuk” masih tetap diberlakukan. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai masukan yang disampaikan masyarakat terkait penggunaan pengawalan kendaraan di jalan raya.

Menurut Agus Suryonugroho, Korlantas Polri terus mendengarkan aspirasi publik dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan dan pengaturan lalu lintas. Karena itu, moratorium penggunaan sirene dan pengawalan kendaraan masih diperpanjang.

“’Tot tot wuk wuk’ juga kami mendengar dari masyarakat. Saya perpanjang untuk moratorium untuk kebijakan itu. Jadi masih kami larang, khususnya dalam kota, termasuk juga dalam pengawalan, masih kami bekukan dan kami larang,” ujar Kakorlantas Polri.

Meski demikian, kata Irjen Pol. Agus Suryonugroho, Korlantas tetap menempatkan personel lalu lintas di sejumlah ruas jalan tol untuk menjalankan fungsi patroli keselamatan. Kehadiran petugas di jalan tol dilakukan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang menunjukkan tingginya angka kecelakaan, terutama yang melibatkan kendaraan berkecepatan tinggi dan kendaraan berat.

Agus menjelaskan, patroli tersebut bertujuan memberikan imbauan kepada pengguna jalan agar mematuhi aturan keselamatan, termasuk mengarahkan kendaraan berat untuk menggunakan lajur yang sesuai dan mengingatkan pengemudi yang kelelahan agar beristirahat di rest area.

“Khusus di jalan tol, karena hasil analisa dan evaluasi peristiwa kecelakaan di jalan tol itu cukup tinggi, kecepatan tinggi juga banyak, kendaraan berat juga banyak, tabrak belakang juga banyak, pada jam-jam tertentu perlu kehadiran Polantas untuk bisa menghimbau agar supaya kendaraan berat mungkin jalan di lajur kiri, agar supaya kendaraan yang capek istirahatnya di rest area bukan di bahu jalan,” jelas Agus Suryonugroho.

Keberadaan petugas di jalan tol bukan untuk melakukan pengawalan kendaraan tertentu. Kegiatan tersebut merupakan patroli dalam rangka menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas di ruas tol yang memiliki tingkat risiko kecelakaan cukup tinggi.

“Khusus di jalan tol memang untuk patroli penugasan, bukan pengawalan. Pengawalan pun juga masih kita bekukan. Jadi secara umum masih kita bekukan untuk ‘Tot tot wuk wuk’, apalagi untuk pengawalan. Tetapi di jalan tol, karena hasil analisa dan evaluasi dan tentunya arahan dari pimpinan, kita mementingkan keselamatan di jalan tol,” tandasnya.

Temui Massa GMNI, Wakapolda Sumbar Pastikan Usut Tuntas Aktor Intelektual Tambang Ilegal

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 10 Jun 2026 07:00:46 +0000

Sumbar — Fbinews

Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) menegaskan komitmennya untuk memberantas aktivitas tambang ilegal yang

merusak lingkungan di ranah minang. Polda Sumbar memastikan proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan hingga ke tingkat pemodal.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin, saat menemui dan berdialog terbuka dengan massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumbar di depan Mapolda Sumbar, Senin (8/6/2026).

Dalam dialog yang berlangsung hingga pukul 18.00 WIB tersebut, Brigjen Pol Solihin menyatakan bahwa kepolisian sangat memahami keresahan masyarakat dan mahasiswa terkait dampak masif pertambangan tanpa izin (PETI). Kendati demikian, Wakapolda mengakui adanya tantangan tersendiri di lapangan dalam melakukan penertiban.

“Penindakan terus dilakukan. Namun, wilayah yang diawasi cukup luas dan para pelaku ini sering kali berpindah-pindah lokasi,” ujar Brigjen Pol Solihin di hadapan massa aksi.

Merespons tuntutan mahasiswa yang mendesak polisi mengungkap aktor intelektual di balik gurita tambang ilegal, jenderal bintang satu ini menegaskan bahwa penyelidikan tidak akan berhenti pada pekerja di lapangan. Polisi tengah menelusuri aliran keterlibatan pemodal maupun pengendali aktivitas ilegal tersebut.

Meski begitu, ia menggarisbawahi bahwa seluruh proses hukum wajib bersandar pada pemenuhan alat bukti yang sah dan objektif, bukan sekadar asumsi.

“Siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun, setiap dugaan keterlibatan pihak tertentu harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang objektif agar berjalan sesuai ketentuan,” tegas Wakapolda.

Sebelumnya, DPD GMNI Sumbar menggelar aksi damai untuk menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal. Ketua DPD GMNI Sumbar, Fikri, mendesak aparat penegak hukum untuk membuka tabir siapa saja sosok “cukong” yang selama ini menjadi penyokong dana di balik layar.

“Kami meminta keterbukaan mengenai siapa cukong dan investor yang terlibat. Publik berhak mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Sumatera Barat,” kata Fikri.

Selain aspek hukum, massa GMNI juga mengingatkan dampak sosial ekonomi yang akan muncul pasca-penutupan tambang. Mereka meminta pemerintah daerah segera menyiapkan solusi alternatif lapangan kerja bagi masyarakat bawah yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor tersebut.

Merespons hal itu, Polda Sumbar sepakat bahwa penyelesaian masalah PETI tidak bisa dibebankan kepada kepolisian semata melalui jalur hukum (represif). Dibutuhkan sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, instansi teknis, hingga tokoh masyarakat untuk merumuskan solusi jangka panjang.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menyampaikan apresiasi atas jalannya aksi mahasiswa yang berlangsung dengan sangat tertib, aman, dan kondusif. Ia memastikan Polda Sumbar sangat terbuka terhadap kritik dan fungsi kontrol publik.

Namun, terkait transparansi perkara, Kabid Humas menyebut ada batasan informasi yang belum bisa dikonsumsi publik demi kelancaran taktik penyelidikan.

“Prinsipnya, Polda Sumbar terbuka terhadap aspirasi. Penanganan perkara tetap berjalan, tetapi setiap langkah hukum harus didasarkan pada fakta, alat bukti, dan mekanisme penyidikan agar tidak mengganggu proses pengungkapan kasus,” pungkas Kabid Humas

Pria di Buleleng Oplos LPG 3 Kg Jadi 12 Kg, Raup Hampir Rp1 Juta per Hari

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 10 Jun 2026 06:59:07 +0000

Buleleng — Fbinews

Polres Buleleng berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kilogram yang dioplos menjadi tabung 12 kilogram di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali. Dalam kasus ini, seorang pria berinisial KP alias S diduga memperoleh keuntungan hingga Rp960 ribu per hari dari aktivitas ilegal tersebut.

Kasat Reskrim AKP Alberto Diovant menjelaskan, modus operandi pelaku dilakukan dengan memindahkan isi gas dari tabung LPG 3 kilogram ke tabung 12 kilogram menggunakan alat bantu berupa pipa besi. Aktivitas tersebut dilakukan di area belakang rumah pelaku yang berada di dekat kamar mandi.

“Modus operandi yang digunakan, pelaku membeli gas LPG 3 kilogram dari warung-warung, kemudian dipindahkan atau dioplos ke tabung 12 kilogram,” ujar Alberto dalam konferensi pers, Senin (8/6/2026).

Ia menambahkan, proses pemindahan dilakukan dengan menempatkan tabung 12 kilogram di posisi bawah, sementara tabung 3 kilogram diletakkan di atas, sehingga isi gas dapat mengalir melalui pipa besi hingga tabung terisi penuh.

Berdasarkan hasil penyelidikan, praktik tersebut diduga telah berlangsung sejak Januari atau Februari 2026. Namun, pelaku menjalankan aksinya secara tidak menentu untuk menghindari pantauan aparat penegak hukum.

“Pelaku beroperasi secara tidak terus-menerus. Saat situasi dirasa aman, dia melakukan kegiatan tersebut, dan ketika merasa ada pengawasan, aktivitas dihentikan,” jelasnya.

Dari hasil penghitungan, pelaku memperoleh keuntungan sekitar Rp80 ribu untuk setiap tabung LPG 12 kilogram. Dalam satu hari, pelaku diketahui mampu memproduksi hingga 12 tabung, sehingga total keuntungan diperkirakan mencapai Rp960 ribu per hari.

Dalam pengungkapan kasus ini, Polres Buleleng turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 90 tabung LPG yang terdiri atas 78 tabung LPG 3 kilogram dan 12 tabung LPG 12 kilogram, pipa besi yang digunakan untuk proses pengoplosan, serta sejumlah segel karet tabung.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terkait penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar bersubsidi. Pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda maksimal Rp60 miliar.

Polri Perkuat Rekrutmen Penyandang Disabilitas, Siapkan Perluasan Ruang Jabatan Secara Bertahap

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 10 Jun 2026 06:56:31 +0000

Jakarta – Fbinews

Polri menegaskan komitmennya dalam mewujudkan institusi yang semakin inklusif melalui penguatan rekrutmen penyandang disabilitas sebagai anggota Polri. Komitmen tersebut disampaikan melalui kegiatan Forum Diskusi Publik tentang Rekrutmen Penyandang Disabilitas sebagai Anggota Polri yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026).

Brigjen Pol. Erthel Stephan selaku Karodalpers SSDM Polri menjelaskan bahwa Polri telah melakukan berbagai penyesuaian sejak dimulainya kebijakan rekrutmen penyandang disabilitas pada tahun 2016, mulai dari aspek regulasi hingga penyesuaian kebutuhan organisasi dan kompetensi sumber daya manusia yang direkrut.

“Sejak tahun 2016 hingga saat ini banyak hal yang harus disesuaikan, termasuk aturan hukum dan penyesuaian antara ruang jabatan dengan kompetensi dari rekrutan kelompok disabilitas untuk bisa menjadi bagian dari anggota Polri,” ujar Erthel.

Menurutnya, proses inklusi tidak hanya menuntut kesiapan penyandang disabilitas untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja Polri, tetapi juga kesiapan seluruh personel Polri untuk bekerja bersama rekan-rekan penyandang disabilitas.

Ia menegaskan bahwa Polri memiliki komitmen untuk terus memperluas ruang jabatan bagi penyandang disabilitas secara bertahap dengan dukungan berbagai pihak.

“Untuk membuka ruang jabatan yang lebih besar ke depan, Polri mantap dan insyaallah akan bertahap memenuhi hal tersebut. Namun, ini tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri. Kami membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa agar potensi teman-teman disabilitas dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam organisasi Polri,” katanya.

Saat ini, Polri masih memfokuskan rekrutmen pada kelompok disabilitas fisik dan pancaindra, yakni motorik dan sensorik. Sementara untuk kelompok disabilitas mental dan intelektual, Polri akan melakukan kajian serta klasifikasi lebih lanjut guna menentukan pola rekrutmen dan penempatan yang tepat.

“Untuk kelompok disabilitas mental dan intelektual akan dilakukan secara bertahap. Kami akan melakukan kualifikasi terlebih dahulu terhadap kategori yang ada, termasuk dalam penempatannya. Saat ini mereka lebih banyak ditempatkan pada jabatan fungsional, namun ke depan terbuka peluang untuk menduduki jabatan struktural sesuai dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas manajerial yang dimiliki,” jelasnya.

Komisioner Komnas Disabilitas Eka Prastama Widiyanta memberikan apresiasi atas langkah Polri dalam membuka akses yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Ia menilai kebijakan tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mendorong peningkatan akses terhadap pekerjaan.

“Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Polri ini. Sebagai institusi besar yang hadir hingga ke daerah, Polri memiliki peran strategis dalam memberikan ruang partisipasi bagi tenaga disabilitas untuk menjadi bagian dari institusi,” ujarnya.

Eka berharap kebijakan rekrutmen penyandang disabilitas di lingkungan Polri dapat menjadi model bagi berbagai institusi pemerintah maupun daerah dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif dan ramah disabilitas.

“Rekrutmen ini dapat menjadi contoh bagaimana sebuah institusi membangun sistem yang ramah terhadap penyandang disabilitas sekaligus membantu memperluas akses pekerjaan bagi mereka,” tambahnya.

Apresiasi serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan Dwi Ayu Kartika Sari. Menurutnya, langkah Polri merupakan bagian penting dari upaya mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam reformasi sektor keamanan serta mewujudkan organisasi yang lebih inklusif.

“Kesadaran untuk memastikan teman-teman penyandang disabilitas dapat berkontribusi dalam reformasi sektor keamanan, termasuk di kepolisian, merupakan langkah yang sangat baik dan dapat menjadi contoh bagi lembaga negara lainnya,” kata Dwi Ayu.

Ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan aspek interseksionalitas antara perempuan dan penyandang disabilitas, khususnya dalam penanganan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan.

“Interseksionalitas antara disabilitas dan perempuan perlu menjadi perhatian karena penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di lapangan membutuhkan perspektif yang sensitif terhadap aspek disabilitas,” ujarnya.

Melalui forum diskusi ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kebijakan rekrutmen yang inklusif, membuka kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas, serta membangun organisasi yang mampu mengakomodasi keberagaman kompetensi.

Pengecekan Rutin Menu SPPG Bhayangkari Indramayu, Pastikan MBG Layak Konsumsi

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 10 Jun 2026 06:52:52 +0000

Indramayu – Fbinews

Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Indramayu Polda Jabar melakukan pemeriksaan rutin terhadap kualitas makanan dan kondisi sanitasi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Kemala Bhayangkari Polres Indramayu, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan standar mutu, keamanan pangan, serta kualitas gizi makanan yang disajikan tetap terjaga dan memenuhi ketentuan kesehatan.

Pemeriksaan dipimpin langsung oleh Kasidokkes Polres Indramayu, IPTU dr. Abdurrahman Samarqandy Rasta. Dalam kegiatan tersebut, Sidokkes melakukan pengawasan terhadap proses penyimpanan bahan makanan, kebersihan area dapur, hingga pengecekan menu yang akan disajikan.

Selain itu, petugas juga melakukan uji organoleptik terhadap makanan siap saji. Metode ini digunakan untuk menilai kualitas makanan berdasarkan tampilan, aroma, rasa, dan kondisi fisik guna memastikan makanan layak untuk dikonsumsi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh menu yang disiapkan dinyatakan memenuhi standar kesehatan dan layak konsumsi. Menu yang diperiksa meliputi nasi putih, telur balado, tempe goreng, tumis kacang panjang, serta buah anggur.

Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang melalui Kasidokkes Polres Indramayu IPTU dr. Abdurrahman Samarqandy Rasta mengatakan, pemeriksaan rutin merupakan langkah preventif yang terus dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan pemenuhan gizi.

"Kami memastikan seluruh proses, mulai dari penyimpanan bahan makanan, pengolahan, hingga penyajian menu, berjalan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan yang telah ditetapkan," ujarnya.

Selain memeriksa kualitas makanan, tim Sidokkes juga melakukan pengecekan terhadap kebersihan peralatan masak, sanitasi dapur, serta kondisi ruang penyimpanan bahan makanan guna memastikan seluruh fasilitas berada dalam kondisi higienis.

Dengan hasil pemeriksaan yang menunjukkan seluruh menu dalam kategori layak konsumsi, diharapkan pelayanan pemenuhan gizi yang diberikan SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari Polres Indramayu dapat terus berjalan optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tetap mengutamakan aspek kesehatan dan keamanan pangan.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Indramayu, AKP Tarno, kembali mengingatkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kamtibmas.

“Jika ada potensi gangguan kamtibmas, masyarakat bisa segera melapor melalui layanan Lapor Pak Kapolres – SIAP MAS INDRAMAYU via WhatsApp 081999700110 atau call center 110,” tegas AKP Tarno.

Notaris Buka Suara Terkait Dugaan Pungli Oknum Lurah Moya

noreply@blogger.com (Fuad Abdullah) — Tue, 09 Jun 2026 08:41:03 +0000

‎

‎TERNATE–Fbinews.net

Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dan gratifikasi dalam pengurusan dokumen aset properti di Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, kian benderang. Ali, notaris yang mendampingi pengurusan berkas tersebut, akhirnya buka suara dan membeberkan kronologi penyerahan uang puluhan juta rupiah.

‎

‎Kepada awak media, Ali membenarkan adanya hambatan administratif yang sengaja diciptakan sebelum uang pelicin tersebut diserahkan. Dokumen jual beli rumah milik orang tua kandung Ibu Ama sempat tertahan sangat lama tanpa alasan yang jelas.

‎

"Prosesnya sempat mandek karena tanda tangan dari lurah moya tidak kunjung diberikan. Belakangan baru diketahui ada permintaan dana sebesar Rp50 juta agar berkas bisa segera diselesaikan," jelas Ali.

‎

‎Menurut Ali, karena kliennya terdesak kebutuhan agar dokumen segera selesai, pihak keluarga terpaksa menyanggupi sebagian dari permintaan lurah tersebut. Uang sebesar Rp25 juta akhirnya dicairkan dari pihak pembeli.

‎

Ali juga membeberkan, siasat oknum lurah itu memilih tidak melakukan transaksi di kantor pemerintahan dan menggunakan lokasi lain untuk bertransaksi.

‎Dikatakan Ali, uang tunai tidak diserahkan di Kantor Kelurahan Moya, melainkan dibawa ke sebuah rumah pribadi di kawasan Moya atas arahan langsung Lurah.

‎

‎Ali bersama Ibu Ama mengambil uang tersebut dari pembeli, memasukkan ke dalam tas, dan membawa ke lokasi yang disepakati sebagai bukti komitmen.

‎

‎Setelah uang tunai Rp25 juta tersebut berpindah tangan pada hari Jumat, barulah lurah bersedia menandatangani dan menerbitkan dokumen yang dibutuhkan tanpa hambatan lagi.

‎

‎Pengakuan dari pihak notaris ini memperkuat dugaan adanya praktik penyalahgunaan wewenang di tingkat kelurahan yang merugikan masyarakat dan mencederai tata kelola pemerintahan yang bersih.

‎

Sementara itu, Ama mengaku dirinya bersama Ali membawa uang Rp25 juta untuk diserahkan kepada lurah. Namun setelah melihat uang tersebut, lurah disebut mengarahkan agar uang diberikan kepada Ibrahim Malik. Karena Ibrahim Malik menolak menerima uang itu, selanjutnya uang diarahkan kepada mantan Camat Ternate Tengah, Abduharis U. Malik.

“Setelah uang diterima, kami disuruh kembali menemui lurah untuk menyampaikan bahwa uang tersebut sudah diterima. Setelah pesan itu disampaikan, lurah langsung menandatangani surat tersebut,” ungkap Ama.

Menurut Ama, uang yang diserahkan kepada mantan camat berjumlah Rp25 juta. Namun, yang bersangkutan disebut hanya mengambil Rp15 juta. Setelah muncul pemberitaan terkait kasus tersebut, mantan camat itu kemudian mengembalikan Rp10 juta, sementara Rp5 juta lainnya disebut masih berada dalam penguasaannya.

Sementara itu, Lurah Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Ismun Buamona, saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon WhatsApp pada Selasa (9/6/2026), menyatakan bahwa persoalan tersebut telah ditangani oleh pihak kepolisian.

“Persoalan ini sudah sampai di ranah kepolisian. Untuk itu, hal-hal tersebut sepenuhnya di serahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan. Nanti ketika dipanggil, akan ia jelaskan hal itu,” kata Ismun.

Polres Tolikara Limpahkan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Sabu ke Kejari Jayawijaya

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 09 Jun 2026 06:43:52 +0000

Jayawijaya – Fbinews

Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Tolikara melaksanakan proses Tahap II dengan menyerahkan tersangka beserta barang bukti perkara tindak pidana narkotika jenis sabu kepada Kejaksaan Negeri Jayawijaya di Wamena, Senin (8/6/2026). Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Polres Tolikara dalam menuntaskan penanganan kasus narkotika sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Penyerahan dilakukan terhadap tersangka berinisial AD (58), yang sebelumnya diamankan dalam kasus penyalahgunaan narkotika berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/1/IV/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES TOLIKARA/POLDA PAPUA tertanggal 10 April 2026.

Perkara ini bermula dari pengungkapan kasus narkotika yang terjadi pada 10 April 2026 sekitar pukul 10.30 WIT di Jalan Danggulurik, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. Setelah melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi, pengujian barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Papua, serta pelengkapan administrasi perkara, berkas dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Dalam pelaksanaan Tahap II, dua personel Sat Resnarkoba Polres Tolikara, yakni Brigpol Chandra Binoto dan Brigpol Muhammad A.S. Solotang, bertugas mengawal tersangka dari Tolikara menuju Kabupaten Jayawijaya.

Perjalanan dimulai pada pukul 04.30 WIT dan rombongan tiba di Wamena sekitar pukul 08.00 WIT. Sebelum proses pelimpahan dilakukan, tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan di Klinik Polres Jayawijaya dan dinyatakan dalam kondisi sehat. Selanjutnya, pada pukul 11.00 WIT, tersangka bersama petugas menuju Kantor Kejaksaan Negeri Jayawijaya untuk melaksanakan proses penyerahan.

Tahap II resmi berlangsung pada pukul 13.10 WIT dan berjalan aman serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setelah seluruh proses administrasi selesai, tersangka AD kemudian dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jayawijaya pada pukul 16.50 WIT untuk menunggu tahapan persidangan berikutnya.

Tersangka dijerat dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta aturan hukum terkait lainnya.

Selama proses penanganan perkara, Sat Resnarkoba Polres Tolikara telah melaksanakan berbagai tahapan, mulai dari administrasi penyidikan, gelar perkara, penetapan tersangka, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penimbangan barang bukti di Pegadaian Wamena, pengujian laboratorium di Labfor Polda Papua, perpanjangan masa penahanan, Tahap I, hingga pelaksanaan Tahap II.

Kasat Resnarkoba Polres Tolikara IPDA M. Suryanto, S.H menyampaikan bahwa pelaksanaan Tahap II ini merupakan bentuk komitmen Polres Tolikara dalam menuntaskan setiap perkara narkotika secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jayawijaya merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dilaksanakan secara tuntas dan akuntabel. Kami berkomitmen untuk terus memberantas peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Tolikara karena narkotika merupakan ancaman serius bagi generasi muda dan keamanan masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan Tahap II hari ini berjalan aman, lancar, dan kondusif,” ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memberikan informasi terkait penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba demi masa depan generasi yang lebih baik,” tambahnya.

Dengan rampungnya proses Tahap II, penanganan perkara selanjutnya akan menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Jayawijaya hingga memasuki tahapan persidangan di pengadilan.

Perkuat Sinergi Pemberantasan Narkoba, Kapolda NTB Sambangi BNNP NTB

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 09 Jun 2026 06:22:23 +0000

Mataram – Fbinews

Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi ancaman peredaran narkoba melalui pertemuan silaturahmi yang berlangsung di Kantor BNNP NTB, Senin (8/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan oleh Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., yang diterima langsung oleh Kepala BNNP NTB Brigjen Pol. Marjuki, S.I.K., M.Si. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempererat kolaborasi antarinstansi dalam menekan peredaran gelap narkotika di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda NTB menegaskan bahwa permasalahan narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara seluruh pihak terkait.

“Pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi, sinergi, serta komitmen bersama agar ruang gerak para pelaku semakin sempit dan masyarakat semakin terlindungi,” ujar Irjen Pol. Kalingga.

Pertemuan tersebut juga membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta pengembangan strategi dalam menghadapi jaringan peredaran narkotika yang terus berkembang dan semakin kompleks.

Kapolda NTB berharap hubungan kerja sama yang telah terjalin antara Polda NTB dan BNNP NTB dapat terus diperkuat guna mendukung efektivitas program pencegahan maupun penegakan hukum di bidang narkotika.

“Kami siap memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan BNNP NTB. Tujuan kita sama, yakni menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba serta menciptakan lingkungan yang aman dan sehat,” katanya.

Sementara itu, Kepala BNNP NTB Brigjen Pol. Marjuki menyampaikan komitmennya untuk terus menjalin sinergi dengan Polda NTB dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah tersebut.

“BNNP NTB berkomitmen terus bersinergi dengan Polda NTB dan jajaran dalam pemberantasan peredaran narkoba. Dengan kebersamaan dan kerja sama yang kuat, kami optimistis upaya penanggulangan narkoba dapat berjalan lebih efektif,” tegasnya.

Silaturahmi ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat tekad bersama untuk melindungi masyarakat dari ancaman narkotika. Melalui kolaborasi yang semakin solid, diharapkan upaya pencegahan, penindakan, dan edukasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal demi mewujudkan NTB yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Operasi Antik Intan 2026, Polres Tabalong Berhasil Ungkap 14 Kasus Peredaran Narkotika

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 09 Jun 2026 06:15:12 +0000

Tabalong – Fbinews

Polres Tabalong mencatat keberhasilan dalam pelaksanaan Operasi Kewilayahan Antik Intan 2026 dengan mengungkap 14 kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta obat-obatan terlarang selama masa operasi berlangsung.

Operasi yang digelar selama 14 hari, mulai 12 Mei hingga 25 Mei 2026, dilaksanakan sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Tabalong.

Kapolres Tabalong AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla., melalui PS. Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H. menjelaskan Dari hasil pelaksanaan operasi, berhasil diungkap sebanyak 14 Laporan Polisi dengan jumlah 14 tersangka, terdiri dari 13 laki-laki dan 1 perempuan.

Selain mengamankan para tersangka, petugas juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 9,1 gram dan 740 butir obat daftar G yang diduga diperjualbelikan serta diedarkan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam operasi tersebut, seluruh target operasi yang telah ditetapkan berhasil diungkap. Dari empat Target Operasi (TO) yang menjadi sasaran utama, seluruhnya berhasil ditindak oleh petugas. Tidak hanya itu, jajaran Polres Tabalong juga mengungkap 10 kasus Non Target Operasi, sehingga capaian operasi dapat terlaksana secara maksimal.

Keberhasilan pengungkapan kasus-kasus tersebut merupakan hasil kerja keras personel di lapangan yang didukung partisipasi masyarakat melalui pemberian informasi terkait aktivitas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Melalui Operasi Antik Intan 2026, diharapkan upaya pemberantasan narkoba dapat memberikan efek jera kepada para pelaku, sekaligus menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain itu, operasi ini juga diharapkan mampu mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Tabalong.

Polres Tanjungbalai Hadiri Audit Kinerja Itwasum Polri untuk Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Kepolisian

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 09 Jun 2026 06:12:54 +0000

Tanjungbalai – Fbinews

Polres Tanjungbalai mengikuti kegiatan Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Itwasum Polri di Aula Hotel Niagara, Parapat, Senin (8/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.

Audit yang menitikberatkan pada aspek pelaksanaan dan pengendalian tersebut diikuti oleh sejumlah Polres jajaran Polda Sumatera Utara, di antaranya Polres Tanjungbalai, Polres Asahan, Polres Batubara, Polres Labuhanbatu, dan Polres Labuhanbatu Selatan.

Kehadiran jajaran Polres Tanjungbalai dalam kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman Feri.

Tim audit dari Mabes Polri yang diketuai AKBP Hernowo Yulianto melakukan pemeriksaan terhadap empat bidang utama, yakni bidang operasional, sumber daya manusia (SDM), logistik, serta anggaran dan keuangan.

Selama pelaksanaan kegiatan, proses audit juga mendapat pendampingan dari tim Polda Sumatera Utara guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai mekanisme dan standar yang telah ditetapkan.

Plt Kasiwas Polres Tanjungbalai IPDA Sutan Radius Purba mengatakan audit kinerja merupakan instrumen penting dalam mengukur efektivitas program kerja sekaligus memastikan pelayanan kepolisian berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Menurutnya, evaluasi yang dilakukan secara berkala menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

“Audit ini menjadi sarana evaluasi agar setiap program kerja yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Melalui pelaksanaan audit kinerja tersebut, Polres Tanjungbalai berharap dapat terus meningkatkan profesionalisme personel, memperkuat tata kelola organisasi, serta menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

TNI-Polri Kawal Penyaluran Bantuan Pangan di Gegesik, Pastikan Tepat Sasaran dan Berjalan Tertib

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 09 Jun 2026 06:10:28 +0000

Gegesik – Fbinews

Sinergitas TNI dan Polri kembali terlihat dalam kegiatan monitoring dan pengamanan pendistribusian Bantuan Pangan (Bapang) di sejumlah balai desa di wilayah Kecamatan Gegesik, Senin (08/06/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan program bantuan sosial pemerintah berjalan lancar, aman, dan tepat sasaran.

Monitoring di desa-desa wilayah Kecamatan Gegesik dilaksanakan oleh para Bhabinkamtibmas Polsek Gegesik serta dipantau langsung oleh Kapolsek Gegesik bersama Kanit Intelkam.

Dalam pelaksanaannya, aparat gabungan fokus pada beberapa aspek penting, mulai dari menjaga keamanan dan ketertiban selama proses distribusi, memastikan bantuan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak, hingga mencegah terjadinya praktik pungutan liar maupun pemotongan bantuan.

Kehadiran aparat di lokasi penyaluran bantuan merupakan bentuk komitmen bersama dalam mengawal program pemerintah agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.

Kapolsek Gegesik AKP EBO BOHARI, SH menegaskan bahwa pengamanan dan pengawasan distribusi bantuan merupakan bagian dari upaya memastikan hak masyarakat terpenuhi secara utuh.

”Kami, bersama Unsur terkait hadir untuk mengawal dana bantuan ini agar utuh sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Jika ada kendala atau indikasi penyimpangan, warga diimbau untuk tidak ragu melaporkannya,” ujar Kapolsek Gegesik.

Senada dengan hal tersebut, salah satu Bhabinkamtibmas Polsek Gegesik menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga situasi tetap kondusif selama kegiatan berlangsung.

”Kerja sama antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas adalah garda terdepan dalam setiap kegiatan sosial di masyarakat. Kami pastikan proses pembagian ini berjalan lancar, aman, dan tertib sesuai protokol kesehatan yang berlaku,” tegas Bhabinkamtibmas.

Berkat koordinasi yang baik antara TNI, Polri, dan petugas Kantor Pos, proses pendistribusian Bantuan Pangan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Kehadiran aparat di lapangan juga memberikan rasa nyaman bagi ratusan warga yang menerima manfaat dari program bantuan tersebut.

Melalui kegiatan pengamanan dan monitoring ini, diharapkan seluruh bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Bhayangkara Otomotif Nambaso 2026 Salurkan 75 Paket Sembako untuk Warga Desa Paneki

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 09 Jun 2026 06:04:29 +0000

Sigi – Fbinews

Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80, rangkaian kegiatan Bhayangkara Otomotif Nambaso 2026 diisi dengan aksi bakti sosial dan bantuan sosial (bansos) yang dilaksanakan di Camping Ground Paneki, Desa Paneki, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Senin (8/6/2026) pukul 17.00 WITA.

Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian Polri kepada masyarakat melalui penyaluran bantuan bagi warga yang membutuhkan. Sebanyak 75 paket sembako diserahkan kepada masyarakat Desa Paneki guna membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan warga.

Suasana penuh kebersamaan dan keakraban mewarnai kegiatan tersebut. Warga yang hadir menyambut positif penyaluran bantuan yang menjadi bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Bakti sosial ini dipimpin langsung oleh Kabid TIK Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol. Heni Agus Sunandar, S.I.K., M.H. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi momentum peringatan institusi Polri, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kepedulian sosial dan memperkuat sinergi dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan kemanusiaan.

Pelaksanaan bantuan sosial juga mendapat dukungan dari komunitas Bhayangkara Tadulako Offroader dan Bhayangkara Tadulako Vespa yang turut ambil bagian dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan Bhayangkara Otomotif Nambaso 2026, diharapkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat. Selain itu, kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat sehingga kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya, khususnya menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Satgas Pangan Polri Telusuri Dugaan Kartel Harga TBS Sawit di Tengah Kenaikan Harga CPO Dunia

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 08 Jun 2026 09:10:13 +0000

Jakarta – Fbinews

Satgas Pangan mulai melakukan penyelidikan dugaan praktik kartel dan persekongkolan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit menyusul adanya ketidaksesuaian antara penurunan harga di tingkat petani dengan tren kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia serta penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.

Kepala Satgas Pangan Brigjen Pol. Ade Simanjuntak menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menelusuri indikasi praktik yang diduga memengaruhi pembentukan harga TBS di lapangan. Penelusuran dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Kami menduga adanya indikasi kartel atau persekongkolan yang menyebabkan harga TBS turun di saat harga CPO dunia tidak turun, bahkan cenderung naik. Karena itu, kami akan melakukan penyelidikan bersama KPPU,” ujar Ade dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan dan Upaya Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri Kementerian Pertanian, pelaku usaha, asosiasi petani sawit, serta jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari 25 wilayah kepolisian daerah di Indonesia.

Ade menegaskan Satgas Pangan mendukung langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi petani dari praktik yang merugikan. Ia menilai kondisi saat ini menunjukkan adanya anomali harga yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

“Satgas Pangan Polri mendukung penuh upaya pemerintah untuk mencegah segala bentuk praktik yang merugikan petani maupun negara,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah berkomitmen melindungi sekitar 15 juta petani sawit. Ia menyebut penurunan harga TBS yang terjadi tidak sejalan dengan kondisi pasar global yang justru menunjukkan tren positif.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, sekitar 270 hingga 300 perusahaan sawit diduga belum menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai perkembangan pasar. Data tersebut akan ditindaklanjuti aparat penegak hukum untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Sinergi antara pemerintah, Satgas Pangan, KPPU, pemerintah daerah, serta pelaku usaha diharapkan dapat menciptakan tata niaga sawit yang lebih transparan, sehat, dan berkeadilan sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat secara berkelanjutan.

13 Tersangka Tambang Emas Ilegal Way Kanan Dilimpahkan ke Pengadilan, Kerugian Negara Ditaksir Rp1,5 Triliun

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 08 Jun 2026 09:03:59 +0000

Way Kanan – Fbinews

Proses hukum kasus dugaan tambang emas ilegal di lahan milik PTPN di Kabupaten Way Kanan terus berlanjut. Setelah melalui proses penyidikan selama beberapa bulan, sebanyak 13 tersangka resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Kelas IIA untuk menjalani tahap persidangan.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol. Yuni Iswandari menjelaskan, pelimpahan tersangka beserta barang bukti dilakukan oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung sebagai bagian dari tahap II penanganan perkara.

“Sebanyak 13 tersangka beserta barang bukti telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Kelas IIA. Saat ini perkara memasuki tahap penuntutan dan siap untuk disidangkan,” ujar Yuni, Minggu (7/6/2026).

Ia menambahkan, perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari tiga laporan polisi yang diterbitkan pada 9 dan 10 Maret 2026. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, ditemukan adanya aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan lahan milik PTPN di Way Kanan.

Selain dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin, penyidik juga masih mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan hasil kegiatan tersebut, termasuk penelusuran aliran dana yang diduga berasal dari aktivitas ilegal.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara, aktivitas tambang ilegal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga mencapai Rp1,5 triliun. Nilai tersebut menjadikan kasus ini sebagai salah satu perkara pertambangan ilegal dengan dampak kerugian signifikan di wilayah Lampung.

Polda Lampung menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara hingga tuntas, termasuk mengusut pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal maupun dugaan pencucian uang.

“Langkah pelimpahan ini merupakan bentuk keseriusan dalam penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan,” pungkasnya.

Bawa 21 Paket Besar Ganja dari Sumut, Dua Pemuda Ditangkap di Pasaman

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 08 Jun 2026 09:01:29 +0000

Pasaman – Fbinews

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pasaman berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika golongan I jenis ganja siap edar dalam jumlah besar. Dua orang pemuda yang bertindak sebagai kurir antarlintas provinsi diringkus petugas saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, depan SD N 05 Pauh, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sabtu (6/6/2026) sekira pukul 22.00 WIB.

Kedua tersangka yang diamankan adalah FTH (17), seorang pelajar SMA asal Kota Bukittinggi, dan MATS (23), seorang petani asal Kabupaten Padang Pariaman. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita puluhan paket besar ganja kering yang disembunyikan di dalam tas ransel, karung plastik, hingga bagasi motor.

Kapolres Pasaman, AKBP Muhammad Agus, melalui Kasat Resnarkoba Polres Pasaman membenarkan adanya penangkapan kakap tersebut.

Penangkapan ini berawal dari kejelian petugas Sat Reskrim yang tengah melakukan patroli rutin di kawasan Sungai Pandahan.

“Saat patroli, anggota melihat gerak-gerik mencurigakan dari dua pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX biru bernomor polisi BA 2347 LP dari arah Panti menuju Lubuk Sikaping. Salah satu pelaku tampak menyandang tas ransel berukuran sangat besar. Berbekal kecurigaan itu, petugas langsung membuntuti mereka,” ujar Kasat Resnarkoba Polres Pasaman saat dikonfirmasi, Minggu (7/6/2026).

Aksi kejar-kejaran sempat terjadi secara senyap. Setibanya di depan SD N 05 Pauh, petugas berinisiatif memepet dan menghentikan paksa kendaraan pelaku. Sadar telah dikepung oleh petugas gabungan yang datang memperkuat personel di lapangan, kedua pelaku akhirnya tidak berkutik dan langsung ditiarapakan di lokasi kejadian.

“Saat diinterogasi awal di tempat, mereka langsung mengakui bahwa barang yang dibawa di dalam tas adalah ganja. Kami kemudian memanggil perangkat nagari setempat sebagai saksi untuk mendampingi proses penggeledahan,” tambahnya.

Dari hasil penggeledahan menyeluruh yang disaksikan oleh saksi dari pihak perangkat nagari, polisi menemukan barang bukti yang cukup fantastis, antara lain:

• 12 paket besar ganja dibalut lakban coklat di dalam tas ransel hitam.

• 6 paket besar ganja di dalam karung plastik hijau yang diletakkan di bagian depan motor (antara stang dan jok).

• 2 paket besar ganja rapi dan 1 paket besar ganja dalam kondisi sudah terbuka di dalam bagasi jok motor.

• 1 paket kecil ganja siap pakai di saku celana tersangka FTH.

Secara total, polisi menyita 21 paket besar dan 1 paket kecil diduga narkotika jenis ganja. Selain itu, petugas juga mengamankan 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX, STNK atas nama orang lain, dua unit ponsel genggam, serta uang tunai Rp100.000.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku mengaku bahwa barang haram tersebut sengaja dijemput dan dibawa dari daerah Panyabungan, Provinsi Sumatera Utara.

“Rencananya, puluhan paket ganja ini akan mereka pasok dan edarkan ke wilayah Kota Padang. Saat ini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti sudah diamankan di mapolres untuk proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut guna mengungkap jaringan di atasnya,” tegas Kasat Resnarkoba.

Atas perbuatannya, kedua pelaku kini harus mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Tegas Komitmen Berantas TPPO di NTT, Sejumlah Pelaku Telah Divonis dan DPO Masih Diburu

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 08 Jun 2026 08:59:45 +0000

Kupang – Fbinews

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) terus menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Sejumlah pelaku telah berhasil diproses hingga memperoleh putusan pengadilan, sementara pihak yang masih buron terus diburu oleh penyidik.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTT, Kombes Pol. Nova Irone Surentu, menjelaskan bahwa penyidik saat ini masih melakukan pencarian terhadap tersangka berinisial LT yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam salah satu perkara TPPO yang ditangani Ditres PPA-PPO Polda NTT.

“Penyidik masih terus melakukan upaya pencarian terhadap tersangka LT yang berstatus DPO serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum terkait langkah penanganan perkara selanjutnya,” ujar Nova Irone Surentu.

Ia menegaskan bahwa dalam perkara tersebut tidak ditemukan keterlibatan perusahaan penempatan pekerja migran. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, korban berinisial MK diketahui berangkat ke Malaysia secara perorangan, tidak melalui perusahaan penempatan pekerja migran, dan menggunakan paspor dengan tujuan wisata.

Menurutnya, proses hukum terhadap para pelaku telah berjalan hingga tahap persidangan dan putusan pengadilan. Terdakwa PB divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kupang, TFM dijatuhi hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kupang, sedangkan AT divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Soe.

“Para pelaku diproses berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” jelasnya.

Selain perkara yang ditangani Ditres PPA-PPO Polda NTT, Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu juga menyampaikan perkembangan perkara TPPO yang ditangani Polres Ngada.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan perdagangan orang yang terjadi pada Mei 2022 dengan tersangka MSG alias Since dan korban berinisial YD. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum dan pada 15 Juli 2024 telah dilakukan penyerahan tersangka serta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Ngada.

“Tersangka MSG dipersangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” katanya.

Meski demikian, penyidik masih terus melakukan pendalaman terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain. Saat ini penyidik dan penyidik pembantu masih melakukan pencarian terhadap seorang pria berinisial A guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut serta untuk menentukan perannya dalam perkara tersebut.

Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu menegaskan bahwa Polda NTT tidak akan berhenti pada pengungkapan pelaku yang telah diproses, tetapi akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat.

“Polda NTT dan jajaran berkomitmen menangani setiap perkara TPPO secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami akan terus berupaya mengungkap seluruh pihak yang terlibat guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada para korban,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai modus perekrutan tenaga kerja ke luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada aparat kepolisian apabila menemukan indikasi praktik perdagangan orang di lingkungan sekitarnya.

Melalui penegakan hukum yang berkelanjutan, Polda NTT berharap dapat memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur dari ancaman kejahatan perdagangan orang yang merusak masa depan korban dan keluarganya.

Mengaku Punya Akses Orang Dalam, Pria di Sampang Tipu Korban dengan Iming-iming Kelulusan Jadi Polisi dan PNS

noreply@blogger.com (Fuad Abdullah) — Mon, 08 Jun 2026 06:17:00 +0000

Sampang – FBINEWS

Seorang pria berinisial AS, warga Kelurahan Kalimook, Kecamatan Kalianget, diamankan jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Sampang atas dugaan tindak pidana penipuan dengan modus menjanjikan kelulusan menjadi anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kasi Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo menjelaskan, korban dalam kasus tersebut adalah MM, warga Kabupaten Sampang, yang mengalami kerugian hingga sekitar Rp600 juta. Pelaku diduga meyakinkan korban dengan mengaku memiliki akses khusus melalui seorang anggota DPR RI yang dapat membantu meloloskan peserta seleksi.

“Modus pelaku yaitu menjanjikan dapat meluluskan anggota keluarga korban menjadi anggota Polri,” ujar Eko, Minggu (7/6/2026).

Berdasarkan keterangan, pelaku mematok biaya sebesar Rp70 juta untuk setiap orang yang dijanjikan lolos seleksi. Korban kemudian mendaftarkan dua keponakan istrinya dan seorang adik ipar dengan menyerahkan uang secara bertahap sebesar Rp210 juta.

Tidak hanya itu, pelaku juga menawarkan jalur masuk PNS dengan biaya Rp160 juta, yang kemudian membuat korban kembali menyerahkan uang untuk mendaftarkan istrinya. Secara keseluruhan, total uang yang telah diserahkan korban kepada pelaku mencapai sekitar Rp600 juta, namun janji kelulusan tidak pernah terealisasi.

Merasa dirugikan, korban kemudian meminta pengembalian uang, namun tidak mendapatkan itikad baik dari pelaku hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Setelah dilakukan penyelidikan, tim Resmob Satreskrim Polres Sampang berhasil mengamankan AS di kediamannya di Kelurahan Kalimook, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, pada Jumat (29/5/2026) sekitar pukul 20.00 WIB.

Dalam penangkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 31 lembar bukti transfer, satu eksemplar rekening koran periode 1 Juni 2021 hingga 30 Juni 2023, serta dua lembar surat pernyataan pembayaran.

Saat ini tersangka telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, AS dijerat Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

Pemkot Mojokerto Gelar Pengajian Akbar Memperingati HUT Ke 108 Kota Mojokerto

noreply@blogger.com (Fuad Abdullah) — Mon, 08 Jun 2026 05:06:47 +0000

Kota Mojokerto - FBINEWS

Salah satu rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-108 Kota Mojokerto adalah digelar pengajian akbar di Taman Bahari Majapahit (TBM) jalan Pulorejo-Blooto Kota Mojokerto, Minggu (7/6/2026).

Bulan Juni merupakan bulannya Kota Mojokerto. Ada dua event besar yang ada di Kota Mojokerto. Yang pertama adalah peringatan hari jadi Kota Mojokerto yang puncaknya jatuh pada tanggal 20 Juni. Sedangkan event nasionalnya adalah bulan Bung Karno.

"Kebetulan di Kota Mojokerto ini ada sejarah panjang terkait masa kecil Soekarno," ungkap Ika Puspitasari (Ning Ita) Walikota Mojokerto dalam sambutannya.

Sekitar delapan setengah tahun Soekarno kecil tinggal, sekolah, bermain serta berkegiatan lainnya di Kota Mojokerto. Dan saat ini Kota Mojokerto juga punya Galeri Soekarno Kecil yang bisa menjadi referensi bagi siapa saja untuk mengetahui terkait sejarah masa kecil Soekarno.

Rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-108 Kota Mojokerto sudah diawali dengan kegiatan lomba burung berkicau dengan tema Gema Kicau Nusantara. Kegiatan lomba dilaksanakan di Pasar Ketidur pada akhir bulan Mei 2026.

Kegiatan peringatan HUT ke-108 Kota Mojokerto yang digelar luar biasa banyak. Bahkan sampai nanti pada Minggu pertama bulan Juli.

"Semoga seluruh rangkaian kegiatan itu bisa menjadikan kota ini semakin maju, semakin sejahtera, warganya dijauhkan dari segala bala musibah dan bencana," harap Ning Ita.

Peringatan hari jadi Kota Mojokerto kali ini mengusung tema "Untuk Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Menuju Pembangunan Inklusif Yang Berkelanjutan".

Walikota juga menyampaikan bahwa dalam program pendidikan, Kota Mojokerto menyediakan 400 beasiswa bagi mahasiswa anak-anak/putra-putri daerah Kota Mojokerto yang kuliah di berbagai perguruan tinggi se-Indonesia.

Sedangkan melalui bidang kesehatan dinyatakan lebih dari 95 persen warga Kota Mojokerto sudah tercover jaminan kesehatan nasional atau BPJS. Dan melalui bidang kesehatan pula angka stuntingnya Kota Mojokerto kurang dari satu persen. Jauh di bawah target nasional yang mempersyaratkan di bawah 12 persen.

"Artinya kita siapkan SDM-SDM unggulan. Generasi masa depan yang akan menggantikan kita harus sehat sejak bayi," jelas Walikota Mojokerto.

Lebih lanjut Ning Ita menyampaikan bahwa itu adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memperkuat daya saing sumber daya manusia Kota Mojokerto untuk pembangunan yang inklusif ke depannya. Digambarkan sekaya apapun alam kita tapi kalau manusianya tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan juga menggunakan dengan bijaksana maka kekayaan alam itu tidak akan membawa dampak bagi daerah atau negara.

Hasil dari semua upaya tersebut Kota Mojokerto mendapat predikat Kota ter-inovasi se-Indonesia dan bisa bertahan selama 5 tahun berturut-turut.

Dalam Pengajian Akbar kali ini Pemkot Mojokerto mendatangkan pendakwah muda asal Blitar Muhammad Iqdam Kholid yang biasa dipanggil Gus Iqdam. Pendiri dan pengasuh Majelis Ta'lim Sabilu Taubah, malam itu menyampaikan bahwa dibalik segala kesuksesan dari suatu usaha, ada peran dari para pendahulu kita.

Dan untuk bisa melanjutkan perjuangan dari para pendahulu maka harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah hingga Allah menurunkan barokahNya.

Gus Iqdam menyampaikan ada 3 hal yang menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu memiliki rasa takut kepada Allah, punya pengharapan kepada Allah dan memiliki kecintaan kepada Allah.

Demikian pula disampaikan agar segala kenikmatan yang Allah sudah berikan tidak hilang haruslah menghindari kemaksiatan, sombong dan iri hati.

Tampak hadir juga dalam kegiatan tersebut antara lain Rahman Sidarta Arisandi (Wawalikota Mojokerto), Arie Hernowo (Waket II DPRD Kota Mojokerto) dan Abi Swanjoyo (Dandim 0815/Mojokerto).

Juga perwakilan dari Korem 082/CPYJ,

Polres Mojokerto Kota, Kejari Kota Mojokerto dan Pengadilan Negeri Mojokerto

(Agus Buyut)

Kapolda Sulteng Tekankan Integritas dan Profesionalisme Personel Saat Pimpin Apel Pagi

noreply@blogger.com (Fuad Abdullah) — Mon, 08 Jun 2026 04:20:00 +0000

Palu – FBINEWS

Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol. Nasri, memimpin apel pagi personel Polda Sulteng di Lapangan Apel Polda Sulteng, Jalan Soekarno Hatta, Senin (8/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti para Pejabat Utama (PJU) dan seluruh personel sebagai sarana penyampaian arahan serta penguatan disiplin dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Dalam kesempatan itu, Kapolda menegaskan bahwa setiap anggota Polri merupakan aset institusi yang harus dijaga dan terus dikembangkan. Oleh karena itu, seluruh personel diminta menjaga kondisi kesehatan dan kesiapan diri agar dapat menjalankan tugas secara optimal dalam melayani masyarakat.

Kapolda juga mengingatkan pentingnya membangun budaya saling mengingatkan antaranggota guna mencegah terjadinya pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi Polri. Menurutnya, peningkatan kemampuan dan keterampilan individu menjadi faktor penting dalam mewujudkan personel yang profesional dan mampu berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Selain itu, Brigjen Pol. Nasri menekankan agar seluruh personel menghindari segala bentuk pelanggaran, sekecil apa pun, serta menjaga nama baik institusi Polri dalam setiap pelaksanaan tugas.

Dengan menjunjung tinggi nilai integritas, kedisiplinan, dan profesionalisme, Kapolda berharap seluruh anggota dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.

"Dengan menjunjung tinggi integritas, disiplin, dan profesionalisme, ia berharap seluruh anggota dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri," tuturnya.

Polres Tubaba Kawal Fun Walk Happy Bareng TVRI Lampung, Kegiatan Berlangsung Tertib dan Kondusif

noreply@blogger.com (Fuad Abdullah) — Mon, 08 Jun 2026 04:06:00 +0000

Tulang Bawang Barat – FBINEWS

Polres Tulang Bawang Barat (Tubaba) Polda Lampung melaksanakan pengamanan kegiatan Fun Walk Happy Bareng di Tubaba bersama TVRI Lampung yang digelar di kawasan Islamic Center, Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Minggu (7/6/2026).

Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar sehingga para peserta dapat mengikuti acara dengan nyaman.

Kapolres Tubaba AKBP Sendi Antoni, S.I.K., M.I.K., melalui Kasiwas AKP Mualimin, S.Pd.I., didampingi Kapolsek Tulang Bawang Tengah Kompol M. Taufik, S.H., M.H., memimpin langsung apel kesiapan personel sebelum pelaksanaan kegiatan.

AKP Mualimin mengatakan bahwa pengamanan yang dilakukan merupakan langkah strategis untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.

Personel Polres Tubaba dan Polsek Tulang Bawang Tengah diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas, mengelola area parkir, serta menjaga keamanan peserta sejak titik start hingga seluruh rangkaian acara selesai.

Kegiatan Fun Walk Happy Bareng di Tubaba bersama TVRI Lampung tersebut diikuti ratusan peserta yang terdiri dari pelajar, orang tua, dan masyarakat umum. Selain jalan sehat, acara juga diramaikan dengan berbagai hiburan, pembagian doorprize, serta bazar yang menarik perhatian masyarakat.

Kasiwas Polres Tubaba menjelaskan bahwa kehadiran personel kepolisian bertujuan memberikan rasa aman sekaligus memastikan situasi tetap kondusif selama kegiatan berlangsung.

"Polres Tubaba siap mendukung setiap kegiatan positif di masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan dan sosial seperti ini, demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif," ungkap AKP Mualimin.

Ia menegaskan bahwa Polri tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami hadir bukan hanya menjaga, tapi juga melayani, Kami ingin masyarakat merasakan keamanan sekaligus kehangatan, Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, lancar, dan kondusif hingga seluruh rangkaian acara selesai." pungkasnya.

Berkat pengamanan yang dilakukan secara maksimal, kegiatan Fun Walk Happy Bareng bersama TVRI Lampung berlangsung dengan aman, tertib, dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat Tulang Bawang Barat.

Pembinaan Generasi Muda Diperkuat Lewat E-Sport Kapolri Cup 2026

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 07 Jun 2026 06:34:30 +0000

Jakarta – Fbinews

Polri memperkuat pendekatannya kepada generasi muda melalui ruang digital. Salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan E-Sport Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka dalam rangkaian Munas IESPA 2026 Symphony of Victory di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Pembukaan E-Sport Kapolri Cup 2026 dilakukan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Jhonny Eddizon Isir bersama Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adex Yudiswan, serta disaksikan para pemangku kepentingan e-sport nasional dan komunitas digital.

Ketua Pelaksana E-Sport Kapolri Cup 2026 Brigjen Pol. Adex Yudiswan mengatakan, kompetisi ini menjadi bagian dari upaya Polri untuk mendorong lahirnya generasi muda yang berprestasi, kreatif, dan bertanggung jawab di era digital.

“Melalui E-Sport Kapolri Cup 2026, kami ingin menghadirkan wadah yang positif bagi anak-anak muda untuk mengembangkan bakat dan kemampuan mereka. E-sport saat ini telah menjadi bagian dari perkembangan teknologi dan kreativitas generasi muda yang perlu didukung secara konstruktif,” ujar Brigjen Pol. Adex Yudiswan kepada wartawan.

Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga membawa berbagai pesan edukatif terkait bahaya penyalahgunaan narkoba, pencegahan perundungan siber, serta pentingnya menjaga keamanan data pribadi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Menurut Brigjen Pol. Adex, Polri ingin memastikan bahwa ruang digital tidak hanya menjadi tempat berekspresi, tetapi juga ruang yang aman, sehat, dan produktif bagi generasi muda.

“Kami berharap kompetisi ini dapat menjadi sarana membangun karakter, sportivitas, dan kesadaran digital yang baik. Pada saat yang sama, kami ingin menjaring talenta-talenta terbaik yang nantinya mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah e-sport nasional maupun internasional,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Polri juga memperkenalkan logo serta tema resmi E-Sport Kapolri Cup 2026, yakni ‘Dream to Become’, yang menggambarkan semangat generasi muda untuk berani bermimpi dan mewujudkan passion menjadi prestasi.

Kompetisi ini akan berlangsung secara berjenjang mulai dari tingkat Polres, Polda, hingga tingkat pusat di Mabes Polri pada Juli 2026. Adapun kategori yang dipertandingkan meliputi Mobile Legends: Bang Bang, lomba defile dan cosplay, serta kompetisi Key Opinion Leader (KOL) dan influencer.

Dengan hadirnya E-Sport Kapolri Cup 2026, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir di ruang digital, mendukung perkembangan industri e-sport nasional, serta memperkuat peran generasi muda sebagai bagian penting dalam pembangunan ekosistem digital Indonesia yang sehat dan berdaya saing.