ROARTESANATO

Perkawinan pada Masa Kolonial Hindia-Belanda

noreply@blogger.com (tsalman) — Fri, 13 Dec 2019 13:47:00 +0700

Perkawinan dalam masyarakat Indonesia pada akhir abad 19 sebagaimana tercatat dalam sejarah banyak menerapkan konsep “kawin gantung”. Kawin gantung bermakna perkawinan yang sah tetapi suami istri belum tinggal serumah atau perkawinan yang akan diresmikan secara penuh ketika kedua atau salah satu pasangan telah dewasa. Perkawinan dilakukan khususnya dengan calon mempelai wanita yang masih berusia dini, tetapi dengan menangguhkan hubungan badan hingga sang istri menunjukkan tanda telah dewasa yang diasumsikan dengan menstruasi.

Perkawinan dibawah umur dan kawin gantung banyak merebak di kalangan masyarakat Indonesia karena telah menjadi sebuah dogma bagi orang tua yang memiliki anak perempuan, dengan berbagai faktor dan motif. Blackburn dalam artikelnya, mengutip dari laporan tahun 1914 oleh Bupati Serang, Raden Achmed Djajadiningrat, menyebutkan beberapa fenomena pernikahan dibawah umur pada masa itu, antara lain:

Perkawinan dengan anak perempuan berusia berusia 7-10 tahun datang dari inisiatif orang tua anak perempuan tersebut, dengan motif menikahkan anak perempuan mereka secepatnya.
Bagi orang tua anak perempuan yang berprofesi sebagai petani atau pedagang, mereka mengharapkan adanya menantu laki-laki yang dapat membantu mereka dalam pekerjaannya, sementara bagi kalangan berlatar belakang agamis, mereka mengharapkan menantu laki-laki dari golongan santri untuk membimbing anak perempuan mereka.
Paradigma perkawinan usia dini untuk menjaga anak perempuan dari hawa nafsu, mencegah anak tersebut memilih pasangan dari hati bukan dari kepala (akal sehat), masyarakat di Serang pada khususnya menganggap bahaya perempuan gadis dewasa dan janda karena pikiran mereka telah dirasuki setan (hawa nafsu).

Fenomena penolakan terhadap perkawinan usia dini mulai mendapat tempat ketika beberapa gerakan nasionalis mulai menyuarakan ide-ide Kartini pada tahun 1911. Gerakan Nasionalis seperti Young Java dan Sarekat Islam mengambil sikap untuk menentang poligami, perkawinan anak, serta praktek seks bebas kaum Eropa yang menyeret perempuan Indonesia dalam praktek pergundikan dan pelacuran. Young Java bahkan mewajibkan anggotanya untuk menerapkan perkawinan secara monogami, dan melarang anggotanya untuk menikah sebelum umur 25 tahun bagi pria, dan sebelum umur 18 tahun bagi wanita. Tahun 1928, seorang nasionalis sekularis pimpinan Indonesische Studieclub di Surabaya, Dr. Soetomo, menerbitkan sebuah buku yang berjudul “Perkawinan dan Perkawinan Anak- Anak”. Buku ini merupakan satu-satunya buku karya orang Indonesia yang memuat tentang masalah pernikahan anak. Tahun 1930 sebuah gerakan perempuan “Isteri Sedar”, dalam setiap jurnalnya mengecam perkawinan paksa dan perkawinan anak-anak. Mereka berpendapat bahwa perempuan harus memiliki kebebasan untuk mengendalikan hidup mereka sendiri, serta perkawinan anak dapat membahayakan kesehatan istri dan keturunannya.

Pemerintahan kolonial Hindia-Belanda kemudian menerapkan Pasal 288 revisi KUHP tahun 1915 untuk melindungi istri-anak dari berhubungan badan sebelum ia mengalami menstruasi pertamanya. Pasal tersebut berbunyi:

“(1) Barang siapa yang bersenggama dengan seorang perempuan (dimaksud istri) dalam perkawinan, yang diketahui atau yang dapat diduga belum dapat diajak berhubungan suami-istri (huwbaar), akan dihukum penjara paling lama 4 tahun; (2) Apabila (persetubuhan) itu mengakibatkan luka dapat divonis penjara paling lama 8 tahun; (3) Apabila menyebabkan kematian hukuman penjara paling lama 12 tahun”

Pada tahun 1925, pemerintah kolonial atas nama Gubernur Jenderal D. Fock mengirimkan surat edaran terkait dengan pelarangan perkawinan anak. Surat edaran tersebut juga mewajibkan jajaran residen untuk mengirim laporan ke pusat setiap enam bulan tentang jumlah perkawinan anak yang dilangsungkan di setiap residen. Pada perkembangannya, surat edaran ini tidak dapat diterapkan karena kesulitan penerapannya pada masyarakat luas. Para Penghulu tidak dapat melakukan verifikasi umur calon mempelai karena keterbatasan data yang dimiliki dan tidak ada patokan pasti untuk menilai “kedewasaan”. Terlebih tekanan dari pemilik hajat yang telah menyiapkan upacara perkawinan menjadikan para penghulu berada dalam posisi dilematis. Di sisi lain, pelarangan perkawinan dini dianggap sebagai “penghinaan” dan pembatasan hak seorang ayah untuk menikahkan putrinya.

Pada tahun 1930, pemerintah kolonial Hindia-Belanda melaksanakan sensus penduduk dan mengklasifikasi penduduk dalam tiga kelompok umur: bayi, non-dewasa, dan dewasa (infancy, non-adult, adult). Pemerintah pada saat itu mendapat kesulitan pada batas dimana dikatakan non-dewasa dan dewasa, karena maraknya pernikahan dini yang terjadi. Menurut term pemerintah saat itu, sangat mustahil untuk melabeli anak yang telah menikah dengan status “anak”, karena pernikahan dianggap sebagai suatu masa peralihan status menjadi dewasa. Hasil sensus tahun 1930 menunjukan “perkawinan non-dewasa” banyak terjadi di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah, diikuti daerah di Jawa Timur.

Menghadapi maraknya “pekawinan non-dewasa” sebagaimana tercatat dalam sensus penduduk di atas, pemerintah kolonial Hindia-Belanda mengajukan Rancangan Undang-Undang Perkawinan untuk seluruh warga Hindia Belanda. Termasuk dalam rancangan undang-undang ini adalah menetapkan batas umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan. Meskipun mendapat dukungan dari beberapa organisasi perempuan, rancangan undang-undang ini mendapat penolakan besar dari beberapa organisasi muslim dan partai nasionalis karena dipandang sebagai campur tangan pemerintah terhadap urusan pribadi. Rancangan undang-undang ini kemudian ditarik kembali hanya beberapa bulan setelah memicu pergolakan masyarakat. Blackburn menyatakan peristiwan ini sebagai “the end of its efforts at social reform in the area of Indonesian marriage practice”.

Referensi
Bemmelen, Sita Thamar van, & Mies Grijns. Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa, artikel dalam Mimbar Hukum, vol. 30 nomor 3 2018
Blackburn , Susan, & Bessell Sharon. Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia, artikel dalam Jurnal Indonesia, vol. 63, Cornell University Southeast Asia Program, 1997.
Locher-Scholten, Elsbeth. Women and the Colonial State. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2000
Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië, Kitab Oendang-Oendang Hoekoeman bagi Hindia-Belanda, Balai Pustaka, 1921

Kedudukan PP No. 10 Tahun 1983 dalam Perkara Perceraian

noreply@blogger.com (tsalman) — Sun, 1 Sep 2019 21:00:00 +0700

Hukum Islam secara tegas mengatur tentang hak-hak seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, diantaranya adalah pemberian nafkah iddah selama 3 bulan sejak terjadinya perceraian serta mut’ah sebagai bekal hidup istri setelah diceraikan. Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan memberikan hak kepada Pengadilan untuk menetukan kewajiban seorang suami kepada mantan istri dan anaknya pasca perceraian. Secara khusus, Pasal 149 KHI memberikan kewajiban kepada suami setelah adanya talak berupa mut’ah, nafkah iddah, mahar bila masih terhutang, serta biaya hadhanah untuk anak yang belum berusia 12 tahun.

Sebelum Hukum Islam berlaku secara normatif yuridis di Indonesia atau sebelum diberlakukannya UU No. 1989 tentang Peradilan Agama, Pemerintah Indonesia telah berusaha mencoba melindungi hak-hak istri yang diceraikan meski hanya terbatas di lingkungan Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 1983, Pemerintah Indonesia memberlakukan PP no. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Khusus untuk perceraian, PP ini mengatur bahwa seorang PNS harus mendapat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian dan adanya hak istri serta anaknya atas gajinya sebagai PNS. Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bila terjadi perceraian, gaji yang bersangkutan akan dibagi tiga bagian sama rata untuk yang bersangkutan, istri dan anaknya, dan bila tidak mempunyai anak maka akan dibagi dua bagian bersama dengan istrinya. Pembagian ini berlaku sejak terjadi perceraian hingga mantan istrinya menikah lagi.

Bila meninjau secara sosiologis, PP no. 10 tahun 1983 menjadi wadah yang kuat untuk mengawasi dan menjamin hak seorang istri yang diceraikan oleh suaminya yang berstatus sebagai PNS. Namun, pembagian gaji yang diberlakukan hingga mantan istri menikah lagi menjadi sebuah problematika tersendiri bila ditinjau secara yuridis, khususnya dari perspektif Hukum Islam. Hukum Islam mengatur pemberian nafkah iddah hanya ditentukan selama 3 bulan dan mut’ah hanya hingga mantan istri dapat hidup mandiri atau hanya sekitar 1 tahun setelah perceraian selama ia belum menikah. Pasal 8 PP ini telah jauh melampaui batas yang telah ditentukan dalam Hukum Islam, sehingga tidak dapat diterapkan secara tekstual.

Sebagai solusi alternatif penerapan PP no. 10 tahun 1983, tercermin dalam Kesimpulan Komisi II (Hukum Perdata Agama) Hasil Rapat Kerja Nasional antara Mahkamah Agung RI dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Tertentu dari Semua Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia tahun 2003 di Bandung tanggal 14 s.d 19 September 2003, Bagian III B tentang Penerapan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 pada angka 4 yang menyatakan bahwa “Penerapan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 yang menyangkut pembagian gaji kepada isteri yang diceraikan diterapkan dengan pemberian mut’ah sesuai kepatutan, kelayakan dan kemampuan suami serta dibayar sekaligus”. Dalam artian, hak-hak istri yang diatur dalam PP ini secara kontekstual tetap terjaga, tetapi tidak dengan membagi gaji mantan suami dan dibayarkan per-tanggal gajian, melainkan melalui pembebanan mut’ah kepada mantan suami dan dibayar sekaligus.

PP no. 10 tahun 1983 pada saat ini secara umum tetap diterapkan hanya sebagai syarat administratif dan tidak bersifat absolut. SEMA nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 menyatakan bahwa Pemohon diberikan waktu selama 6 bulan untuk memperoleh izin dari atasannya. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 106 K/AG/1997 tanggal 22 September 1997 PP menyatakan no. 10 tahun 1983 merupakan aturan administrasi kepegawaian dan bukan merupakan kewenangan badan peradilan, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan. Secara tegas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 11 K/AG/2001 Tanggal 10 Juli 2003 menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pemberian ½ gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

Pada dasarnya, mantan istri masih mempunyai hak meskipun telah diceraikan suaminya. Namun, hak ini tidak boleh melampaui kemampuan mantan suami atau bahkan menciderai hak-hak mantan suami. PP no. 10 tahun 1983 pada dasarnya bertujuan baik, tetapi memerlukan perubahan yang signifikan sesuai dengan perkembangan hukum dan sesuai dengan hukum islam bagi yang beragama Islam pada khususnya.

Akta Kesepakatan Cerai dalam UU Perkawinan

noreply@blogger.com (tsalman) — Sun, 14 Jul 2019 00:21:00 +0700

Kesepakatan cerai adalah kesepakatan yang dibuat oleh suami dan isteri terkait dengan hal-hal perceraian dan akibat hukumnya, baik terhadap pembagian harta bersama dan pengasuhan anak.

Pada dasarnya, Hukum Perdata menganut prinsip kebebasan dalam membuat kontrak kesepakatan. Artinya, setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuk, isi, dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Hukum Perdata dalam hal perjanjian, mengandung asas Pacta Sunt Servanda, yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum. Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal 1340 KUH Perdata juga menyatakan “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.

Hukum di Indonesia mengandung asas Lex specialis derogat legi generali, dimana hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Khusus untuk masalah perkawinan, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 66 UU Perkawinan dengan jelas menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang Undang Perkawinan ini, maka segala ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata (B.W), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran dan peraturan-peraturan lain dinyatakan tidak berlaku.

Masalah perceraian diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan serta Pasal 115 KHI, dimana perceraian hanya dapat dilakukan di di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Secara rinci, Pasal 129 dan 132 KHI menjelaskan bahwa suami yang hendak menjatuhkan talak cerai kepada istrinya, atau istri yang hendak menggugat cerai suaminya, harus mengajukan permohonan/gugatan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama. Merujuk pada pasal ini, maka perceraian dinyatakan sah hanya apabila dilakukan di depan Majelis Hakim dan atas dasar putusan Pengadilan, bukan karena adanya kesepakatan suami dan istri di luar pengadilan.

Secara formil, sebuah perjanjian harus menganut asas kepatutan, dimana para pihak diharuskan untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan pada kesusilaan atau moral. Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Proses perceraian juga diwajibkan melalui proses pemeriksaan di persidangan, tidak serta-merta terjadi karena kesepakatan suami dan istri, seperti tertuang dalam Pasal 208 KUH Perdata. Perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan Pasal 134 KHI mewajibkan untuk memperjelas sebab-sebab perselisihan tersebut setelah mendengar keterangan dari pihak keluarga. Yurispurdensi MA nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 dalam abstrak hukum turut menegaskan bahwa perceraian tidak hanya didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen)".

Berdasarkan beberapa peraturan di atas, maka kesepakatan perceraian dan akibatnya, meskipun berbentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, dapat dinyatakan tidak sah secara formil. Hal ini karena kesepakatan tersebut tidak memenuhi asas kepatutan, tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada, dan bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Secara materil, karena perceraian yang sah hanya terjadi di depan persidangan, maka perceraian yang terjadi karena akta kesepakatan dinyatakan tidak sah, dan perceraian tersebut dianggap tidak pernah terjadi secara hukum. Selama perceraian tidak berdasarkan putusan pengadilan, meskipun telah membuat kesepatan, keduanya masih terikat perkawinan yang sah dan masih menjadi suami istri dengan segala hak dan kewajibannya. Akibat ke-tidak sah-nya perceraian tersebut, maka akibat perceraian yang termaktub dalam kesepakatan turut tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum.

Syiqaq & Landasan Hukumnya

noreply@blogger.com (tsalman) — Fri, 15 Mar 2019 20:08:00 +0700

Syiqaq secara bahasa berasa bermakna perselisihan. Menurut Rasyid Ridha, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan, Syiqaq adalah perselisihan antara suami dan istri, yang bisa terjadi karena istri nusyuz atau karena suami melakukan kekerasan terhadap istri.

Fakrurrazi dalam tafsirnya menakwilkan syiqaq sebagai situasi dimana masing-masing pihak baik suami maupun istri saling berselisih dan saling memusuhi. Perselisihan terjadi secara dua arah dari kedua belah pihak, bukan hanya dari pihak suami atau hanya dari pihak istri. Pendapat Fakhrurrazi ini seperti pendapat At-Ṭabari dalam tafsirnya, dimana perselisihan terjadi diantara keduanya, bukan dari salah satu pihak.

Sayid Sabiq mengkategorikan perkara syiqaq sebagai sub-bagian dari pembahasan tentang keadaan nusyuz suami terhadap istri, dimana istri dapat meminta cerai dari suaminya. Menurut Wahbah Zuhaili, Syiqaq adalah perselisihan parah antara suami istri, karena keduanya tidak lagi saling menghormati satu sama lain. Ia menghubungkan perkara syiqaq dengan keadaan darurat (ḍarar) dari suami yang membahayakan istri, baik secara fisik maupun psikis.

Penjelasan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 secara eksplisit menyebutkan, syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Abdul Manaf memaknai Syiqaq sebagai perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun, selaras dengan Pasal 19 huruf f PP No, 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI. Pendapat di atas senada dengan pendapat Abdullah Berahim yang memaknai Syiqaq sebagai perselisihan antara suami dan istri yang tidak ditemukan solusinya, dan tidak adanya titik terang yang dapat merukunkan kembali dalam rumah tangga harmonis dan bahagia.

Merujuk pada makna secara terminologi, syiqaq mempunyai tiga indikator makna yang saling berkaitan: (1) perselisihan parah dan sulit untuk didamaikan kembali, yang (2) terjadi secara timbal balik diantara suami dan istri, serta (3) telah menimbulkan keadaan darurat yang membahayakan, khususnya bagi istri.

Pada tahun 1974, lahir UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 38 UU ini memuat alasan putusnya perkawinan, yaitu kematian, perceraian, atau atas putusan Pengadilan. Alasan perceraian secara spesifik kemudian dicantumkan pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 19 menyatakan ada enam alasan penyebab perceraian, salah satunya (poin f) adalah “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

19 tahun kemudian, kata syiqaq ditemukan dalam Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, arti syiqaq dalam penjelasan Pasal 76 serupa dengan penyebab perceraian pada Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975. Pasal ini kemudian tidak berubah meskipun UU tentang Peradilan Agama telah mengalami perubahan sebanyak dua kali pada tahun 2006 dan 2011.

Pada tahun 1991, terbit Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Khusus alasan perceraian pada Pasal 116, KHI menambahkan dua poin dari enam alasan perceraian yang dimuat dalam PP No. 9 tahun 1975. Pembahasan mengenai perkara syiqaq tidak ditemukan dalam KHI.

Tahun 2006 Mahkamah Agung memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/32/SK/IV/2006, yang kemudian direvisi pada tahun 2010 dan 2013. Buku II dengan jelas menyatakan perkara syiqaq adalah perkara berbeda dari perkara gugatan cerai dengan alasan perselisihan antara suami istri.

Secara eksplisit, syiqaq hanya terdapat pada Pasal 76 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Secara implisit, bila meninjau dari arti syiqaq pada Penjelasan Pasal 76 UU No. 7 tahun 1989, maka syiqaq sejatinya telah terdapat pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI.

Pasal 79 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 mewajibkan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dalam proses pemeriksaan syiqaq, seperti halnya Pasal 134 KHI yang mewajibkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dalam proses pemeriksaan gugatan cerai karena perselisihan dan pertengkaran pada Pasal 116 huruf f KHI. Kaitan ini melahirkan hipotesa bahwa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI adalah syiqaq.

Pedoman Buku II yang lahir kemudian seolah menegaskan bahwa syiqaq adalah jenis perkara tersendiri, sekaligus membantah hipotesa bahwa syiqaq hanya merupakan salah satu penyebab perceraian. Secara teoretis, perkara syiqaq terlepas dari perkara gugatan cerai dan segala alasannya, serta sederajat dengan jenis perkara cerai talak, cerai gugat, talak khuluk, li’an, dan lain sebagainya.

Referensi

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, revisi 2013. Mahkamah Agung RI, 2014

Berahim, Abdullah. Syiqaq dalam Teori Fiqih, Oke, tapi Bagaimana Praktiknya Di Pengadilan Agama?, Situs Badilag Mahkamah Agung.

Fakhruddīn, Muhammad Ar-Rāzī. Tafsir Al-Fakhrirrāzī, Juz 10. Beirut: Dār El-Fikri, 1981.

Manaf, Abdul. Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2016.

Sābiq, As-Sayyid. Fiqh As-Sunnah, jilid II. Beirut: Dār El-Fikri, 1983.

Aṭ-Ṭabarī, Tafsīr Aṭ-Ṭabarī. Qāhirah: Maktabah Ibn Taimiyah.

Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, juz VII. Damaskus: Dār el-Fikri, 1985.

Sekilas tentang Pemikiran Politik Islam Klasik

noreply@blogger.com (tsalman) — Thu, 30 Nov 2017 10:00:00 +0700

Literatur Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution membagi masa pemikiran politik Islam ke dalam tiga bagian, masa klasik (622-1250), pertengahan (1250-1800), dan modern (1800 hingga sekarang). Bila meminjam klasifikasi waktu di atas, tokoh pemikir politik pada masa klasik di antaranya adalah Farabi, Mawardi, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah.

Meskipun sering dikatakan sebagai tokoh politik, para tokoh tersebut ternyata berangkat dari berbagai latar belakang dengan disiplin ilmu yang berbeda. Farabi dikenal sebagai seorang filsuf, berlatar madzhab Syi’ah. Mawardi merupakan seorang ahli fiqh bermadzhab Syafi’i, sekaligus seorang hakim. Ibnu Taimiyah juga seorang hakim, guru, pemimpin pergerakan, dengan bekal fiqh bermadzhab Hambali. Ibnu Khaldun bila ditarik pada masa kini mungkin dapat dikatakan sebagai seorang “akademisi”. Berbeda dengan pendahulunya yang terkenal karena posisi strategis, ajaran, fatwa, dan gerakan, Ibnu Khaldun lebih dikenal karena karya tulisnya yang fenomenal, termasuk otobiografi-nya yang ditulis sendiri.

Pemikiran sosio-politik adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang mempertemukan mereka. Farabi menuangkan pemikiran politiknya ke dalam karya tulis berjudul Al-Madinah Al-Fadhilah, Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Ibnu Taimiyah dengan karyanya As-Siyasah As-Syar’iyah, serta Ibnu Khaldun dalam pembukaan (Muqaddimah) buku sejarahnya.

Salah satu pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah-nya adalah siklus/tahapan generasi suatu negara. Secara garis besar Ibnu Khaldun membagi suatu negara kedalam tiga tahapan:

Generasi awal sebagai generasi pembangun, berangkar dari suatu ikatan “primitif” yang terjalin karena adanya dorongan untuk bertahan hidup dan berkembang.
Generasi kedua merupakan generasi penjaga sekaligus pengembang cita-cita generasi awal, pada tahapan ini biasanya suatu negara mencapai masa keemasan.
Generasi kehancuran, tahap ini terjadi akibat hilangnya ikatan “primitif”, digantikan oleh egoisme diri dan keserakahan.

Kutipan ini menjadi menarik bila diterapkan untuk membahas pemikiran politik para pendahulu Ibnu Khaldun; Farabi, Mawardi, dan Ibnu Taimiyah.

Farabi sebagai tokoh di awal masa pemerintahan Islam pasca Khulafa Ar-Rasyidin cenderung berkutat pada pemikiran filosofis sebuah negara ideal, berangkat dari pemikiran filosofi Yunani tentang “negara kota", yang dikolaborasikan dengan “Negara Madinah”-nya Nabi Muhammad. Meminjam istilah Ibnu Khaldun, “Ikatan primitif mayarakat” digambarkan Farabi seperti organ tubuh manusia, dimana kesemuanya berjalan dinamis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Melewati beberapa dekade setelah Farabi, pemikiran politik Islam berkembang dan tidak lagi hanya berkutat di sisi ideologis-filosofis. Karya Mawardi menunjukkan adanya usaha berpolitik pada tataran praktik, buah dari pemikiran fiqh Mawardi dan keadaan sosial politik di lingkungan sekitarnya. Sekedar catatan tambahan, Mawardi hidup pada masa kejayaan Dinasti ‘Abbasiyah, sekaligus masa awal proses kehancuran dinasti tersebut. (lihat: Bangsa Mongol dan Kehancuran Baghdad)

Ibnu Taimiyah bisa dikatakan sebagai tokoh yang merasakan tahap ketiga teori Ibnu Khaldun; kehancuran. Kehidupan Ibnu Taimiyah dilatarbelakangi oleh suasana chaos setelah runtuhnya Dinasti Abbasiyah. Hal ini tampak dari sub-judul karyanya: “fi islahir ra’i war ra’iyah (untuk memperbaiki pemimpin dan rakyatnya), bukan hanya rakyat saja yang menjadi fokus Ibnu Taimiyah, tetapi sekaligus pemimpinnya. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini lahir dari pengamatannya terhadap para penguasa di akhir masa Dinasti Abbasiyah yang menurutnya hanya dikuasai oleh golongan tertentu.

Simpulan dari pembahasan singkat di atas adalah konsep politik Farabi, Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun berangkat dari keadaan sosial di masing-masing zaman dimana mereka hidup. Farabi hidup di zaman di masa giat penerjemahan karya-karya asing khususnya Yunani ke dalam Bahasa Arab, hingga ia di juluki sebagai "Guru Kedua setelah Aristoteles". Mawardi seorang hakim agung di masa kejayaan 'Abbasiyah, konsep politiknya pun tidak jauh berbeda dengan sistem politik 'Abbasiyah pada masanya. Ibnu Taimiyah mengkritisi sebagian konsep politik Mawardi, berdasarkan pengamatan Ibnu Taimiyah terhadap kegagalan pemerintahan 'Abbasiyah. Ibnu Khaldun yang hidup setelahnya kemudian berusaha untuk menyimpulkan kondisi sosio-politik Islam melalui buku sejarahnya.

Karya Tulis, bukan Karya Ilmiah
Originalitas dan Independensi menjadi masalah besar bila menilik kedalam pemikiran Farabi, Mawardi, Ibnu Taimiyah, bahkan Ibnu Khaldun. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemikiran politik Farabi sangat dipengaruhi oleh pemikiran politik filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles. “Kebahagiaan” sebagai tujuan hidup bernegara Plato dan Aristoles, oleh Farabi dilengkapi dengan “Kebahagiaan di dunia dan di akhirat”. Konsep “Negara Kota” dari Yunani dikembangkan Farabi sehingga melahirkan konsep “Al-Madinah Al-Fadilah (Negara/kota utama)”.

Menelaah kata pengantar Mawardi dalam bukunya “Al-Ahkam As-Sulthaniyah”, secara jelas tertulis karya tersebut disusun atas permintaan salah satu penguasa Dinasti Abbasiyah. Permintaan serupa turut terjadi pada karya Ibnu Taimiyah, buku As-Siyasah As-Syar’iyah ditulis atas permintaan gubernur di wilayah Arab saat itu, Qais Al-Mansuri. “Permintaan Penguasa” menjadi pintu masuk untuk mempertanyakan objektivitas Mawardi dan Ibnu Taimiyah dalam menyusun karyanya. Muhammad Iqbal menyebut ini sebagai usaha “legitimasi status quo”.

Disiplin ilmu menjadi masalah tersendiri bagi karya Ibnu Khaldun. Meski bertajuk “Tarekh Ibn Khaldun (Sejarah Ibn Khaldun)”, tetapi bagian pertama (Muqaddimah) dari delapan jilid buku ini memuat beberapa disiplin ilmu yang berbeda. Ibnu Khaldun menuangkan seluruh pemikirannya dalam bagian ini, baik agama, sosial, ekonomi, politik, dan termasuk sejarah.

Mempedebatkan “keilmiahan” karya para tokoh ini pada hakikatnya ibarat mencari eksistensi smartphone di zaman Einstein. Istilah “ilmiah” dan klasifikasi disiplin ilmu lahir beberapa abad setelah era “klasik”ini, maka tidak mengherankan penyandang status “Bapak Sosiologi” jatuh ke tangan August Comte, bukan pada Ibnu Khaldun, hanya karena Comte lebih fokus dari segi disiplin ilmu. Pola keilmuan era klasik cenderung berangkat dari satu titik tertentu, kemudian berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan corak keilmuan barat yang hanya fokus pada disiplin tertentu, entah bertujuan untuk menciptakan ahli yang benar-benar ahli di bidangnya, atau menggambarkan ketidakmampuan mereka menguasai berbagai bidang ilmu layaknya para tokoh Islam zaman klasik.

Sejarah Awal Masuknya Islam di Indonesia

noreply@blogger.com (tsalman) — Wed, 7 Jun 2017 15:52:00 +0700

Cakra Donya, peninggalan kerajaan Samudera Pasai (viva.co.id)

Sejarah penyebaran Islam di Indonesia berbeda dengan penyebaran Islam di tanah Arab pada masa awal Rasulullah dan Kekhalifahan. Sebagian penguasa disekitar Makkah-Madinah masuk Islam pasca menerima surat dari Rasulullah, atau pasca mengalami kekalahan dengan pasukan khalifah, yang kemudian diikuti oleh mayoritas pengikutnya. Di Indonesia sendiri agama Islam menyebar dari golongan masyarakat biasa, dikenalkan oleh para pedagang Arab-China-India Muslim. Setelah agama Islam menjadi agama mayoritas penduduk disebuah tempat, entah karena kesadaran diri atau kerena adanya motif politik, para penguasa lokal kemudian ikut memeluk ajaran agama Islam. Dari sinilah kemudian komunitas Islam terbentuk, hingga menjadi sebuah kekuatan politik.

Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama, tercatat dalam sejarah Indonesia pada tahun 1275. Mayoritas sejarawan meyakini bahwa berdirinya Kerajaan Samudra Pasai hanya sebagai tonggak perkembangan kekuatan politik Islam di Indonesia, tetapi bukan awal mula masuknya Islam di Indonesia. Meskipun para sejarawan belum menemukan titik temu mengenai kapan dan bagaimana tepatnya Islam masuk ke wilayah Indonesia.

Teori Gujarat merupakan teori paling mainstream yang tersebar hampir di seluruh pelajaran sejarah di sekolah-sekolah Indonesia. Teori ini dibawa oleh sarjanawan Belanda, C. Snouck Hurgronje. Dijelaskan bahwa Islam masuk melalui suatu tempat di India yang bernama Gujarat. Ajaran Islam kemudian dibawa oleh para pedagang India dan diterima oleh Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13, dari sinilah kemudian Islam terus menyebar ke seluruh pelosok Indonesia.

Teori Hurgronje ini sangat bertentangan dengan teori Hamka tentang proses berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Catatan Hamka menjelaskan bahwa Samudra Pasai Islam terbentuk dari proses panjang. Samudra Pasai tidak serta-merta didirikan oleh seorang raja Islam dan kemudian diikuti oleh pengikutnya, tetapi terbentuk karena Islam telah tersebar dan menjadi agama mayoritas di pantai utara Sumatera, hingga menjadi agama turun-temurun. Terbentuknya Kerajaan Samudra Pasai turut didukung oleh runtuhnya kerajaan Budha, Sriwijaya, yang pada masa jayanya menguasai hampir seluruh pulau Sumatera.

Perbedaan Madzhab juga turut dipermasalahkan oleh Hamka. Menurut catatan Ibnu Batutah, Islam di Kerajaan Samudra Pasai menganut Madzhab Syafi'i, berbeda dengan muslim Gujarat yang menganut Madzhab Syi'ah. Fakta ini dijadikan landasan dasar oleh Hamka untuk menolak teori Hurgronje.

Hamka menilai masuknya Islam di Indonesia telah dimulai sejak abad ke-7 M, dibawa oleh para pedagang Makkah. Hamka mengungkap fakta bahwa utusan Arab telah berkunjung ke pulau Jawa pada tahun 675 M, dan pada tahun 684 M telah berdiri koloni orang Arab di Sumatera bagian barat. Penyebaran Islam ini terjadi karena dominasi orang Arab dalam bidang perdagangan dan kelautan di lautan Hindia, Melayu dan Tiongkok pada abad ke-7,8 dan 9 M, jauh sebelum kaum Portugis pada abad ke-15.

Teori Maritim turut dikembangkan oleh N.A. Baloch, seorang sejarawan Pakistan. Ajaran Islam dikenalkan oleh para pedagang Arab di sekitar jalur niaga, antara lain India, Indonesia hingga Tiongkok dalam rentang abad ke- 7-12 M. Penyebaran Islam di Indonesia menurut Baloch dimulai dari Acah pada abad ke-9 M, dan pada abad ke-13 terus tersebar luas hingga ke daerah pedalaman.

Suryanegara dalam literaturnya mengutip beberapa tulisan tentang masuknya Islam di Indonesia. Nukhbat ad-Dahr, sebuah karya Ar-Rabwah menyatakan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sejak masa Khalifah Utsman bin Affan, 644-656. M. J.C. van Leur dalam literaturnya Indonesian Trade and Society, serta T.W. Arnold dalam The Preaching of Islam, berdasarkan sumber berita dari Dinasti Tang - China, menyatakan bahwa pada tahun 674 di pantai barat Sumatera telah terdapat hunian Arab-Islam. Dari dalam negeri sendiri, dalam literatur Buchari mencatat telah ditemukan Nisan seorang Ulama, Syaikh Mukaiddin di Baros, yang bertuliskan 48 Hijriah, atau sekitar tahun 670 M.

Referensi

Hamka, Buya. Sejarah Umat Islam; Pra-Kenabian hingga Islam di Nusantara. Jakarta: Gema Insani, 2016

Suryanegara, Ahmad Mansur. Api Sejarah, jilid I. Cet. II. Bandung: Surya Dinasti, 2015

Faktor Kemenangan Muawiyah atas Ali bin Abi Thalib

noreply@blogger.com (tsalman) — Wed, 31 May 2017 12:20:00 +0700

Al-Battar; The Prophet's Sword

Literatur Islam banyak menuliskan bahwa jatuhnya Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib disebabkan peristiwa tahkim/arbitrase pasca perang Shiffin. Peristiwa tahkim ini banyak diredaksikan telah diatur sedemikian rupa oleh Amru bin Ash untuk memenangkan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Ikut campur Kaum Khawarij sebagai pihak oposisi terhadap kematian Khalifah Ali bin Abi Thalib turut menjadi salah satu faktor pendukung kemenangan sosok Muawiyah.

Disamping dua peristiwa di atas, sifat masing-masing tokoh (Ali & Muawiyah) turut berperan penting dalam kemenangan Mua'wiyah atas Ali bin Abi Thalib. Salah satu contohnya dalam urusan keuangan, dimana sosok Ali sangat berhati-hati baik dalam memungut pajak dan sangat hemat dalam mengeluarkan uang. Sosok Muawiyah sangat berbeda dengan Ali, ia sangat royal dan tidak segan memberikan uang untuk mengumpulkan teman dan pengikut.

Perbedaan watak juga sangat berbeda diantara keduanya. Muawiyah mampu meraih simpati dengan tutur katanya, sifat lemah lembut, serta sangat pandai untuk menahan emosi, sementara Ali dikenal sebagai sosok idealis yang selalu merasa lebih berhak, lebih pintar, dan jauh lebih mulia daripada Muawiyah. Apabila Muawiyah mampu merangkul dan menggunakan "sekutu" disekitarnya, Ali lebih banyak merasa paling tahu dalam segala hal sehingga menyebabkan kurangnya komunikasi dan musyawarah dengan orang disekitarnya.

Pemerintahan "idealis" Ali bin Abi Thalib ini pada faktanya mengalami kekalahan telak dengan pemerintahan "politis" Muawiyah. Ali banyak ditinggalkan pengikutnya karena merasa kurang dihargai oleh Ali, sementara disisi lain Muawiyah lebih bisa menghormati dan menghargai orang lain baik secara spiritual dan material walaupun bermuatan politis.

*) disadur dari: "Sejarah Umat Islam - Pra-Kenabian hingga Islam di Nusantara" karya Prof. Dr. Hamka, terbitan Gema Insani tahun 2016, halaman 186-188 pada sub-Bab: "Rahasia Kemenangan Muawiyah"

Sistem Pemerintahan Negara Israel

noreply@blogger.com (tsalman) — Thu, 8 Sep 2016 13:54:00 +0700

Sama seperti negara "muda" pada umumnya, Israel terbentuk melalui proses perjuangan kemerdekaan yang panjang. Hal yang membedakan Israel dengan negara lainnya adalah keadaan penduduknya, dimana mayoritas penduduk negara Israel adalah imigran kaum Yahudi yang memilih untuk menetap di sekitar pemukiman kaum Arab di wilayah Palestina. Proses peralihan kekuasaan di wilayah Palestina dapat ditemukan di bagian lain pada blog ini.

Lihat timeline peralihan kekuasaan Palestina

Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 14 Mei tahun 1948, tanpa memiliki batas-batas wilayah negara yang jelas. Ibukota Negara Israel berada di kota Jerussalem, sementara mata uangnya disebut dengan Shekel. Pada sensus tahun 2008, penduduk Israel tercatat sebanyak 7.337.000 jiwa, dimana 19,8% diantaranya berkebangsaan Arab.

Israel tidak mempunyai konstitusi tetap (UUD) sebagai landasan negara. Hal ini dikarenakan beberapa hal berikut:

Penolakan dari para rabi (pemuka agama) dan partai berbasis agama karena konstitusi dianggap akan melahirkan pertentangan antara UUD dan agama.
Konstitusi turut dianggap bertentangan dengan kebutuhan negara serta tuntutan politik Israel yang terus mengalamai perkembangan.
Keadaan hukum dasar yang berbentuk tetap seperti konstitusi dipandang bisa menghambat jalannya kegiatan negara Israel.

Karena tidak mempunyai landasan konstitusi tetap, maka Negara Israel hanya menganut undang-undang yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Dasar undang-undang Israel merupakan kombinasi antara undang-undang umum Inggris, Turki Utsmaniyah, dan UU terbitan Knesset.

Struktur pemerintahan Negara Israel menempatkan kepala negara/presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Lembaga trias politica (Yudikatif, Eksekutif, dan Legislatif) berada di bawah kepala negara. Kepala negara diangkat melalui voting tertutup anggota Knesset (Parlemen), dengan masa jabatan selama 7 tahun. Daftar presiden Israel antara lain:

1958-1952 Chaim Weizmann
1952-1963 Yitzhak Ben-Zvi
1963-1973 Zalman Shazar
1973-1978 Ephraim Katzir
1978-1983 Yitzhak Navon
1983-1993 Chaim Herzog
1993-2000 Ezer Weizman
2000-2007 Moshe Katsav
2007-2014 Shimon Peres
2014 Reuven Rivlin

Pemerintahan Israel dijalankan oleh seorang perdana menteri beserta lembaga kementriannya. Perdana Menteri sebagai kepala lembaga eksekutif bertanggung jawab langsung kepada Knesset, sehingga mewajibkannya untuk meraih kepercayaan dan dukungan penuh dari para anggota Knesset.

Lembaga Legislatif Israel hanya diisi oleh parlemen yang disebut "Knesset", dipimpin oleh Ketua Knesset. Knesset berwenang penuh terhadap undang-undang, termasuk kepada jabatan presiden atau pengawas negara. Jumlah anggoya Knesset sebanyak 120 orang yang dipilih melalui pemilihan umum empat tahunan. Calon anggota Knesset diajukan melalui partai politik dengan perolehan suara minimal 1,5%.

Negara Israel menganut sistem multi-partai, dengan ideologi partai yang berbeda. Beberapa partai pada Negara Israel beserta ideologinya secara umum antara lain:

Labor Party (Partai Buruh), penganut gagasan sosialime, didirikan oleh David Ben Gurion, Perdana Menteri Israel pertama. Partai ini terbentuk dengan prakasa kelompok Haganah dan Palmakh, hingga kini Partai Buruh termasuk salah satu partai besar di Negara Israel.
Maretz-Yachad Party, penganut gagasan sosialis demokratis, terbentuk dari penggabungan organisasi Syacher dan partai Maretz. Meski turut mengusung sosialisme, partai ini berselisih dengan Labor Party.
The Likud Party, berdiri pada tahun 1973, termasuk salah satu partai terbesar Israel pengusung gagasan sekuler-kapitalis.
Partai Kadima, didirikan oleh Ariel Sharon, salah satu mantan perdana menteri Israel, pada tahun 2005. Partai Kadima menyatakan diri sebagai perwakilan partai golongan tengah-kanan.
Shas Shisha Sedarim (Partai Shas), partai sayap kanan ekstrem berbasis agama Yahudi, didirikan pada tahun 1984. Partai Shas bila diartikan secara mentah berarti "Penjaga Taurat dari Timur".
Miflaga Datit Leumit/ National Religious Party (Partai Mafdal), salah satu partai nasionalis agamis. Partai ini berdiri sejak tahun 1956, dengan semangat nasionalis Yahudi dengan konsep "Negara Israel Raya".
United Torah Judaism, partai berbasis agama. Terbentuk atas peleburan tiga partai berbasis agama: Agudat Israel, Degel HaTorah, dan Moria. Partai ini menjadikan ajaran Taurat sebagai satu-satunya landasan dan sumber rujukan utama dalam politik, pemerintahan, serta hukum, serta menolak konsep pemerintahan negara sipil.
Ta'al The Arab Movement fo Renewal/United Arab List, partai yang didirikan pada tahun 1988 ini pada awalnya bernama "Arab Democratic Party". Pada tahun 1996 partai ini kemudian beraliansi dengan gerakan Islam dan merubah namanya menjadi seperti sekarang.

Pada lembaga yudikatif, sistem peradilan Israel terdiri dari dua lembaga:

Mahkamah agama; semacam peradilan agama yang mengurus perkara perdata hukum keluarga.
Mahkamah sipil; pengadilan independen, para hakim ditunjuk langsung oleh presiden berdasarkan rekomendasi dari komite yang terbentuk dari delapan anggota dari berbagai latar belakang.

As-Suwaidan, Thariq
Ensiklopedi Yahudi (Al-Yahuud, al-Mausu'ah al-Mushawwarah)
Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2015.

*) Secara umum, negara Israel merupakan sebuah negara yang "tidak biasa" (bila tidak bisa disebut dengan "istimewa"). Ketidak-biasaan Israel terletak pada keadaan penduduknya yang berusaha mencari "pengakuan" serta berdiri secara independen meskipun berstatus kaum imigran, dan mendapat perlawanan dari para penduduk "pribumi". Ketidak-biasaan lainnya adalah "fleksibilitas" konstitusi yang diusung, "ketiadaan identitas konstitusi" tidak menjadikan Israel serta-merta menjadi negara tanpa identitas, justru Israel lebih fleksibel terhadap perkembangan zaman, tetapi tanpa kehilangan identitas asli sebagai bangsa Israel. Di samping beberapa "ketidak-biasaan" di atas, Israel menjadi negara "biasa" yang "normal" dalam menjunjung kebebasan ideologi penduduknya. Sistem multi-partai cukup menunjukkan keragaman gagasan ideologi penduduk Israel, baik sekular, kapital, sosial, agama, ekstrim, maupun demokrasi.

Fraksi Politik Madinah Pasca Nabi Muhammad

noreply@blogger.com (tsalman) — Thu, 7 Jul 2016 19:09:00 +0700

Berdasarkan tinjauan historis dari sudut politik, ummah sepeninggal Muhammad dapat dibagi ke dalam beberapa fraksi politik. Tayeb El-Hibri menarasikan peristiwa ini sebagai perebutan kekuasaan di antara dua fraksi dengan pendukung yang berbeda: perebutan antara , muhajirin dan anṣār, anṣār dan suku Quraisy pada umumnya, atau antara pihak Ali bin Abi Ṭālib dan pihak Makkah kontra-Hasyimiyah. Effendi membagi dalam dua fraksi besar, muhajirin dan anṣār, yang terbagi lagi kedalam beberapa fraksi kecil. Fraksi muhajirin terdiri dari golongan Bani Hasyim dan non-Hasyimiyah, sementara fraksi anṣār terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj. Hitti dalam literatur sejarahnya mengklasifikasikan ke dalam empat fraksi: Fraksi muhajirin sebagai pendukung utama Nabi Muhammad, fraksi anṣār dinarasikan sebagai pelindung Nabi Muhamad, fraksi legitimis pendukung Ali bin Abi Ṭālib, dan fraksi aristokrat Quraisy keturunan golongan ‘Umayyah.

Mayoritas klasifikasi di atas menyebutkan persaingan penerus Nabi Muhammad terjadi antara faksi muhajirin dan anṣār. Fraksi muhajirīn merupakan kaum imigran suku Quraisy Makkah di Madinah, dalam literatur Islam dikenal dengan peristiwa hijrah. Suku Quraisy di Madinah terpecah ke dalam dua pandangan politik: Abu Bakar diusung oleh Abu Ubaidah dan ‘Umar bin Khaṭāb, direfleksikan sebagai wakil suku Quraisy secara umum, dan Ali bin Abi Ṭālib diusung oleh pihak Hasyimiyah, kerabat terdekat Nabi Muhammad. Fraksi anṣār adalah penduduk pribumi Madinah, didominasi oleh suku Aus dan suku Khazraj. Literatur sejarah Islam mencatat suku Aus dan suku Khazraj pada awalnya mengusung Sa’ad bin ‘Ubadah.

Merujuk pada calon suksesi Nabi Muhammad, fraksi politik ummah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga fraksi. Fraksi imigran Quraisy pendukung Abu Bakar, fraksi (suku Quraisy) Hasyimiyah pendukung Ali bin Abi Ṭālib, dan fraksi pribumi Madinah pengusung Sa’ad bin ‘Ubadah.

Fraksi Imigran Quraisy
Konsep dasar fraksi imigran Quraisy dapat direfleksikan dari pertemuan Abu Bakar, ‘Umar bin Khaṭāb dan Abu Ubaidah bersama suku Aus dan Khazraj di kediaman Bani Sa’idah. Isi redaksi beberapa dialog Abu Bakar dalam peristiwa ini sebagaimana tercantum pada literatur sejarah Islam antara lain:

Sejarah Al-Waqidi: Abu Bakar menyebut suku Quraisy sebagai pusat Arab. Sejarah Suyūṭi dan Aż-Żahabi mencatat isi redaksi serupa, Aż-Żahabi merujuk pada sumber Malik dari Ibn ‘Abbās dan Hisyām bin ‘Urwah.
Sejarah Al-Ya’qubi: dialog Abu Bakar mengindikasikan hak suku Quraisy sebagai pengikut awal Nabi Muhammad sebelum melakukan migrasi ke Madinah.
Sejarah Aṭ-Ṭabāri: Abu Bakar menarasikan kedekatan suku Quraisy dengan Nabi Muhammad. Redaksi yang sama dapat ditemukan pada sejarah Ibn Aṡīr.

Indikasi pandangan Abu Bakar tentang hak suku Quraisy dalam literatur sejarah di atas disebabkan: (1) Nabi Muhammad merupakan keturunan suku Quraisy, (2) kedekatan dan senioritas suku Quraisy dengan ajaran Nabi Muhammad, serta (3) suku Quraisy adalah pusat wilayah Arab.

Latar belakang penunjukkan Abu Bakar sebagai suksesi Nabi Muhammad turut direfleksikan dari beberapa redaksi berbeda. Mayoritas literatur sejarah Islam (khususnya mengacu pada seluruh sumber rujukan sejarah Aż-Żahabi) mencatat pemilihan Abu Bakar dilatarbelakangi oleh kedekatannya dengan Nabi Muhammad. Faktor kedekatan ini dimanfaatkan Abu ‘Ubaidah dan ‘Umar bin Khaṭāb menaikkan elektabilitas Abu Bakar di hadapan suku Aus dan suku Khazraj. Hal yang kemudian dinarasikan sebagai alasan utama pendorong penduduk Madinah memilih Abu Bakar sebagai suksesi Nabi Muhammad. Dialog antara Abu Ubaidah dan ‘Ali bin Abi Ṭālib dalam sejarah Ibn Qutaybah mencatat hal berbeda. Redaksi ini menarasikan pandangan Abu Ubaidah tentang senioritas sosok Abu Bakar, sehingga Ia lebih berhak menggantikan Nabi Muhammad bila dibandingkan dengan ‘Ali bin Abi Ṭālib.

Kedekatan suku Quraisy dan Nabi Muhammad menjadi alasan utama fraksi imigran Quraisy mengklaim hak kepemimpinan pasca Nabi Muhammad. Suku Quraisy dipandang sebagai suku awal pengikut ajaran Nabi Muhammad. Secara umum, suku Quraisy dianggap sebagai suku utama dari suku-suku ‘Arab lainnya. Sosok Abu Bakar diusung menjadi suksesi Nabi Muhammad turut disebabkan karena senioritasnya dan kedekatannya bersama Nabi Muhammad.

Fraksi Hasyimiyah
Fraksi Hasyimiyah merupakan garis keturunan terdekat Nabi Muhammad SAW. Bila mengacu pada tradisi pra-Islam, maka fraksi Hasyimiyah merupakan kandidat terkuat suksesi kepemimpinan Nabi Muhammad. Fraksi ini mengusung Ali bin Abi Ṭālib, salah satu menantu sekaligus keponakan Nabi Muhammad.

Fraksi Hasyimiyah tidak terlibat dalam pertemuan antara perwakilan suku Quraisy, suku ‘Aus dan suku Khazraj di kediaman Bani Sa’idah. Sosok Ali bin Abi Ṭālib dalam literatur Ya’qubi dan Ibn Aṡīr tercatat sempat disuarakan sebagai suksesi Nabi Muhammad, pada pertemuan tersebut, tetapi tidak ditemukan catatan lebih lanjut. Sejarah Al-Waqidi dan sejarah Aż-Żahabi dirujuk pada redaksi Mālik dari Ibn ‘Abbās menarasikan ‘Ali dan Zubair turut mengadakan pertemuan serupa di kediaman Faṭimah. Literatur sejarah tidak banyak membahas mengenai keterlibatan fraksi Hasyimiyah. Pembahasan tentang fraksi ini cenderung berkisar pada masalah waktu pembaiatan ‘Ali bin Abi Ṭālib atas Khalifah Abu Bakar.

Ideologi fraksi Hasyimiyah terindikasi dari pertemuan antara ‘Ali bin Abi Ṭālib bersama Abu Bakar, ‘Umar dan Abu Ubaidah. Merujuk pada sejarah Al-Waqidi dan Ibn Qutaybah, ‘Ali mengklaim hak atas kepemimpinan pasca Nabi Muhammad atas dasar kekerabatan dengan Nabi Muhammad (ahl al-bait). ‘Ali memandang jika hak suku Quraisy atas dasar kedekatan bersama Nabi Muhammad, maka keluarga nabi lebih berhak menjadi penerus kepemimpinan Nabi Muhammad. Sejarah Ya’qūb turut mencatat klaim hak Ali atas suku Quraisy oleh Abu Sufyān, Ia memandang garis keturunan Abd Manaf lebih layak menjadi pemimpin dibandingkan sosok Abu Bakar.

Fraksi Pribumi Madinah
Madinah dihuni oleh dua suku Arab; suku Aus dan suku Khazraj, serta suku-suku Yahudi seperti Bani Nadhir dan Bani Quraidzah. Faksi ini dalam literatur Islam merupakan pembuka peristiwa perebutan posisi kepemimpinan pasca Nabi Muhammad. Pertemuan kedua suku di kediaman Bani Sa’idah menyepakati Sa’ad bin ‘Ubadah dari suku Khazraj sebagai suksesi Nabi Muhammad.

Pandangan politik fraksi pribumi Madinah dapat direfleksikan dari beberapa redaksi dalam catatan sejarah. Orasi awal Sa’ad pada sejarah Ṭabari melalui redaksi Hisyām bin Muhammad secara implisit menarasikan keadaan suku Quraisy dan Nabi Muhammad pada masa pra-hijrah ke Madinah. Klaim atas hak kepemimpinan oleh Sa’ad dilandaskan pada kemampuan suku-suku pribumi Madinah dalam melindungi dan mengembangkan ajaran Nabi Muhammad. Mayoritas sumber rujukan turut meredaksikan suku Aus dan Khazraj menawarkan pembagian kekuasaan antara suku Quraisy dan suku pribumi Madinah. Ibn Sa’ad merujuk pada ‘Ārin bin Faḍil mencatat tawaran ini disampaikan oleh Hubāb bin Mużir. Sejarah Ṭabāri dan Ibnu Aṡīr mencatat pembagian kekuasaan ini ditawarkan bila suku Quraisy tidak menerima khalifah dari suku pribumi Madinah.

Konsep dasar fraksi pribumi Madinah tidak seperti fraksi imigran Quraisy dan fraksi Hasyimiyah yang mengklaim hak kepemimpinan berdasarkan hubungan kerabat dan kedekatan dengan Nabi Muhammad. Fraksi pribumi Madinah lebih cenderung menekankan pada kelebihan suku Aus dan suku Khazraj dalam mengembangkan kekuatan dan kekuasaan Nabi Muhammad. Fraksi ini turut menawarkan solusi pembagian kekuasaan antara suku Quraisy dan suku pribumi Madinah. Berbeda dengan fraksi imigran Quraisy yang hanya menawarkan posisi wazir kepada suku pribumi Madinah.

Daftar Pustaka

As-Suyūṭi, Jalāludīn ‘Abdurrahmān. Tārikh al-Khulafā’. Beirut: Dār ibn Hazm, 2003
Lewis, Bernard. The Arabs in History. New York: Oxford University Press, 1993
Effendi, Ahmad Fuad. Sejarah Peradaban Arab dan Islam. Malang: Misykat, 2012
Al-Hibri, Tayeb. Parable and Politics in Early Islamic History New York: Columbia University Press, 2010
Hitti, Philip K. History of The Arabs. terj. R. Cecep Lukman Yasin dkk. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005
Ibn Aṡīr, ‘Izza ad-dīn Abu Hasan ‘Ali bin Muhammad al-Jazari. Asad al-Gāyah fi Ma’rifat aṣ-Ṣahābah. Beirut: Dār ibn Hāzim, 2012
Ibn Qutaybah, Abu Muhammad ‘Abdullah bin Muslim. al-Imāmah wa as-Siyāsah. Mesir: an-Nīl, 1904
Ibn Sa’ad, Muhammad. Kitab aṭ-Ṭabaqāt al-Kabīr. Kairo: Maktabah al-Khānjī, 2001
Aṭ-Ṭabarī, Abu Ja’far Muhammad bin Jarīr. Tārīkh at-Tabarī. Riyadh: Bait al-Afkār ad-Dauliah
Al-Waqidi, Muhammad bin ‘Umar bin Wāqidi. Kitāb ar-Riddah. Beirut: Dār al-‘Arab al-Imlā’i, 1990
Al-Ya’qūbī, Ahmad bin Abu Ya’qub bin Ja’far bin Wahab ibn Wāḍih. Tārīkh al-Ya’qūbī. Beirut: Alaalami, 2010
Aż-Ẓahabī, Syamsudīn Abu ‘Abdullah Muhmmad bin Ahmad bin ‘Uṡmān. Tārīkh al-Islām wa Wafiāt al-Masyāhīr wa al-A’lām. Beirut: Dār al-A’lām al-Islāmī, 2003

Tutorial: Membuat Hotspot Pribadi

noreply@blogger.com (tsalman) — Tue, 28 Jun 2016 20:41:00 +0700

Tujuan utama dari tutorial "usang" ini adalah menjadikan laptop pribadi sebagai router WiFi. Hal ini untuk memudahkan memancarkan koneksi internet yang tersambung ke laptop melalui modem maupun kabel LAN, sehingga bisa di akses melalui WiFi smartphone ataupun perangkat lainnya.

Cara ini tergolong aman, mudah dan praktis karena tidak menggunakan aplikasi apapun. Hanya bermodal laptop dan sedikit copy paste command yang tertulis dalam tutorial ini.

Langkah-langkah untuk membuat hotspot pribadi:

Cek bila driver WiFi di laptop support untuk memancarkan sinyal WiFi

Buka Command Prompt via admin

*tekan tombol windows, ketik "cmd", klik kanan app Command Prompt, run as administrator

Jalankan (tulis) perintah pada cmd:

netsh wlan show drivers

Perhatikan bila ada tulisan "Hosted network supported : Yes" maka laptop anda siap untuk menjadi router hotspot.

*Bila masih dalam posisi "No", segera update driver WiFi laptop

Membangun Hotspot

Jalankan (tulis) perintah pada cmd:

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="nama hotspot" key=password

Nama Hotspot dan password silahkan di ganti dengan keinginan - nama hotspot tetap memakai tanda kutip ("...") -

Sharing Koneksi Internet

Buka Network & Sharing Center pada Control Panel, masuk pada "change adapter settings"

Cari & temukan adapter sumber koneksi internet aktif yang terhubung di laptop seperti Modem atau LAN
Klik kanan, pilih properties, masuk pada tab "Sharing" & centang "Allow other network user to...."
Masih di tab yang sama, pada bagian "Home Networking connection" pilih "Microsoft Virtual Wifi Miniport Adapter" ATAU ""Wireless Network Connection 2" ATAU bisa saja 3,4 dan 5
Bila tidak ditemukan coba restart laptop terlebih dahulu
"OK"

Memulai Hotspot

Kembali ke CMD via admin, jalankan (tulis) perintah pada cmd:

netsh wlan start hostednetwork

Cek dan test melalui smartphone/laptop lainnya bila hotspot telah terpancar

Bila hotspot sukses terpancar tetapi dgn status "no internet connection" periksa lagi settingan sharing pada "Network & Sharing Center"

Menonaktifkan Hotspot

Jalankan (tulis) perintah pada cmd:

netsh wlan stop hostednetwork

Untuk mengaktifkan kembali "Hotspot Pribadi" ini untuk kedua kali dan seterusnya cukup dari dimulai dari bagian "memulai hotspot"

Cara ini sukses dipraktekan pada windows 7, 8 dan 10.

Sekian, semoga bermanfaat.

*Credit to KASKUS

Quotes: Machiavelli on The Prince

noreply@blogger.com (tsalman) — Sun, 26 Jun 2016 18:50:00 +0700

Some of Machiavelli's Quote on The Prince

Born on May 3, 1469, in Florence, Italy, Niccolò Machiavelli was a diplomat for 14 years in Italy's Florentine Republic during the Medici family's exile. When the Medici family returned to power in 1512, Machiavelli was dismissed and briefly jailed. He then wrote The Prince, a handbook for politicians on the use of ruthless, self-serving cunning, inspiring the term "Machiavellian" and establishing Machiavelli as the "father of modern political theory." He also wrote several poems and plays. He died on June 21, 1527, in Florence, Italy.

Biography
The Prince HTML
Download pdf

Timeline: Peralihan Kekuasaan Palestina

noreply@blogger.com (tsalman) — Fri, 24 Jun 2016 04:18:00 +0700

Palestina, sebuah wilayah tempat bersatunya tiga kepercayaan mayoritas di dunia. Kota Yerussalem pada khususnya, tempat titik temu umat Islam, Nasrani dan Yahudi seharusnya bisa menjadi simbol perdamaian. Sayangnya wilayah ini tidak bisa menghindarkan diri dari konflik internal pasca perang dunia II. Konflik dan perang terus terjadi tanpa titik terang, baik latar belakang maupun tujuan akhir pihak terkait.

Garis besar "kependudukan" dan "perebutan kekuasaan" wilayah Palestina di bawah dipaparkan secara timeline dengan singkat, fokus kepada penguasa politik tanpa melibatkan unsur ideologi dan agama.

- 638-

Kekhalifahan Islam

Pasukan Islam mulai memasuki daerah Syiria pada tahun 638 M di bawah kekhalifahan Umar bin Khatab. Wilayah Palestina secara teritorial pada masa Kekhalifahan Islam masuk dalam wilayah administratif Syiria. Kota Yerussalem khususnya menjadi saksi sejarah Perang Salib, termasuk di dalamnya perjuangan Shalahudin al-Ayubi dari dinasti 'Ayubiyah. Tahun 1517 wilayah Palestina termasuk dalam kekuasaan dinasti Turki Usmaniyah.

- 1897 -

Zionisme

Sejak tahun 1870-an kaum Yahudi mulai bermigrasi ke Palestina, di kenal dengan istilah "First Aliyah". Pada masa ini sebagian kecil kaum Yahudi telah bermigrasi di daerah Argentina dengan inisiator Baron de Hirsch dan "Jewish Colonization Association".

Paham Zionisme kemudian lahir di mulai dengan berdirinya World Zionist Organization (WZO) pada Kongres Zionist pertama di Basel tahun 1897. Kongres ini menyepakati wilayah Palestina sebagai tempat naungan dan tujuan kaum Yahudi untuk berdiri secara independen.

Source

- 1920 -
Mandatori Inggris

Pasca kekalahan Turki Usmaniyah pada Perang Dunia I, pembagian wilayah kekuasaan pasca perang antara Inggris, Prancis dan Turki dibuat melalui Perjanjian Damai (Treaty) "Serves" pada 10 Agustus 1920.

Wilayah Palestina dipisah menjadi dua bagian; sebelah timur menjadi Transjordania, sementara bagian barat (Palestina) berada di bawah bagian administratif Inggris. Dengan perjanjian ini wilayah Palestina resmi jatuh di bawah pemerintahan Inggris, meskipun diiringi dengan berbagai konflik khususnya di antara kaum Yahudi (Zionist) dan Arab.

Source I Source II Source III

- 1947 -

Pembagian Wilayah Palestina

Resolusi PBB nomor 181 tertanggal 29 November 1947 merekomendasikan kepada Inggris sebagai mandatori Palestina untuk membagi wilayah Palestina ke dalam tiga bagian: Yerussalem sebagai kota suci di bawah naungan langsung PBB, Israel sebagai negara kaum Yahudi, serta Palestina sebagai negara kaum Arab

Menindak-lanjuti resolusi PBB, 14 Mei 1948 Israel mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka. Deklarasi ini mendapat perlawanan dari negara-negara Arab di sekitar Palestina,
di tandainya dengan deklarasi perang oleh Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, Jordania dan Arab Saudi terhadap Israel. Perang Arab-Israel berakhir dengan genjatan senjata, dimana Israel berhasil mempertahankan sebagian besar wilayah Palestina.

Source I Source II Source III

- 1988 -
Deklarasi Negara Palestina

15 November, Palestine Liberation Organiztion (PLO) melalui Yaser Arafat mendeklarasikan kemerdekaan negara Palestina. PLO sebelumnya, pada tahun 22 November 1974 melalui resolusi PBB 3237 (XXIX) telah diundang dengan status "observer/pengamat" dalam struktur non-anggota PBB.

Source I Source II Source III

- 2015 -
Pengakuan terhadap Negara Palestina

Melalui Resolusi PBB tertanggal 10 September 2015, 119 negara dunia termasuk Vatican, Prancis, Italia, dan Spanyol mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. 8 negara menolak resolusi ini, sementara 45 negara menyatakan abstain. Diantara 8 negara yang menolak "kehadiran" negara palestina adalah Ceko, Amerika Serikat, dan Israel.

Source

Prana Luar
Dokumen Resolusi PBB
Zionisme Imigrasi dan Negara Yahudi
Keruntuhan Ottoman dan Mandat Palestina
Palestina Usai Perang Arab-Israel 1948
Konflik Israel-Palestina

Hegemoni Wahabi dalam Kerajaan Arab Saudi

noreply@blogger.com (tsalman) — Mon, 14 Dec 2015 05:14:00 +0700

Arab mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Arab merupakan tanah tempat turunnya wahyu pertama, pusat dari penyebaran Islam ke seluruh pelosok. Bahasa Arab merupakan bahasa Al-Qur’an dan bahasa dalam beribadah bagi umat muslim. Di Arab pulalah berdiri kokoh Ka’bah yang menjadi tujuan dan cita-cita seluruh kaum muslimin. Pembahasan mengenai Islam di Jazirah Arab merupakan pembahasan yang sangat panjang, karena dari sanalah Islam lahir dan berkembang hingga saat ini, khususnya ketika proklamasi kemerdekaan kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932.

Kerajaan Arab Saudi di proklamirkan oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman pada tanggal 23 September 1932. Banyak terjadi peristiwa kontroversial yang berkaitan dengan Negara ini sejak masa pembentukannya hingga sekarang, diantaranya hubungan kerja sama Arab Saudi-Inggris pada masa penjajahan untuk menghancurkan kerajaan Turki Utsmani dan Mesir, peraturan-peraturan negara yang banyak dikritik oleh kaum feminis, berkembangnya paham Wahabi yang oleh sebagian orang dianggap sesat, dan lain sebagainya.

Dinasti Sa’ud dan Kerajaan Arab Saudi
Al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Sa’udiyah merupakan sebuah negara yang berbentuk kerajaan dengan bentuk pemerintahan monarki mutlak Islam. Negara ini diplokamirkan oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman as-Sa'ud pada tanggal 23 September 1932, dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd (Nejed), Ha-a, Asir, dan Hijaz. Hukum yang berlaku di Arab Saudi adalah Syari’at Islam yang didasarkan pada paham Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Arab Saudi merupakan negara terbesar di Asia timur tengah dengan luas 2.240.000 km², dan terbentang di antara 15°LU - 32°LU dan antara 34°BT - 57°BT. Negara ini mempunyai 13 provinsi yang disebut dengan manatiq, 13 provinsi tersebut adalah: Bahah, Hududusy Syamaliyah, Jauf, Madinah, Qasim, Riyadh, Syarqiyah, Arab Saudi (Provinsi Timur), 'Asir, Ha'il, Jizan, Makkah, Najran, danTabuk.

Kerajaan Arab Saudi modern seperti yang kita kenal seperti pada saat ini merupakan sebuah kerajaan bani Sa’udiyah yang dirintis oleh Abdul Aziz As-Sa’ud atau yang lebih dikenal dengan Ibn Saud setelah Ia menaklukan Riyadh. Ibnu Sa’ud merupakan seorang pemimpin kharismatik, pemberani, terhormat, bahkan dikenal dengan kekejamannya pada saat-saat tertentu. Pada masa-masa menjelang perang dunia pertama, Ibnu Sa’ud lebih memilih bekerja sama dengan Inggris. Sehingga pada than 1915 ia mengadakan perjanjian dengan pemerintahan Inggris yang dengannya diakuinya eksistensi dan kemerdekaan negara Saudi. Hal ini dilakukan Inggris karena mereka menilai masa depan Ibnu Sa’ud akan jauh lebih baik dari pada penguasa Hijaz, Husain bin Ali.

Berkat perjanjian di atas, setelah perang dunia Inggris mengakui kemerdekaan Arab Saudi. Setelah menghadapi pemberontakan-pemberontakan yang terjadi untuk meruntuhkan rezim Ibnu Sa’ud, Ia memplokamirkan berdirinya Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 23 September 1932. Untuk menjaga stabilitas di wilayah kekuasaannya, Ibnu Sa’ud kemudian melarang segala bentuk gerakan politik yang sebelumnya diperbolehkan.

Paham Wahabi dan Pendirinya
Gerakan ajaran ini dinamakan berdasarkan pendirinya Muhammad Bin 'Abd-al-Wahab Bin Sulayman yang lahir di ‘Uyainah, Najd tahun 1703 dari keluarga penganut madzhab Hanbali. Muhammad ibn Abdul Wahab merupakan pengagum sosok Ibnu Taimiyah, Ia banyak mendapatkan banyak pelajaran mengenai hukum dan Hadist dari beberapa syaikh, di antaranya 'Abdullah bin Ibrahim bin Sina, Hassan Al-Tamimi, Hasan AI-Islambuli, Zayn-al-Din Al-Mughrabi, Sulaiman Al-Kurdi, 'Abd-al-Karim Al-Kurdi, dan Sheikh 'Ali Al-Daghistani.

Perjalanan hidup Muhammad ibn Abdul Wahab banyak mengalami penolakan terhadap pemikiran-pemikiran yang diyakininya. Pada masa kecilnya di ‘Uyainah, Ia mengutarakan ide-ide yang tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat, sehingga Ia berpindah ke Makkah, Madinah, Najd, dan tinggal di Basra selama beberapa saat. Di Basra, Ia kembali diusir dan pada akhirnya Muhammad ibn Abdul Wahab menetap bersama ayahnya di kota Huraymillah, Nejd. Ia mendapatkan kritikan serta kecaman keras dari Ayahnya dan masyarakat sekitar akibat pemikirannya yang dianggap konservatif pada saat itu. Ketika ayahnya meninggal, Ia mengalami ancaman pembunuhan sehingga Ia kembali lagi berpindah tempat ke ‘Uyainah. Amir `Uyaynah, Usman ibn Mu`ammar, pada mulanya memberi ruang gerak bagi al Muhammad ibn Abd al-Wahhab dan ajaran barunya. Akan tetapi, ajaran Muhammad ibn Abd al-Wahhab banyak menimbulkan keributan dan perlawanan dari ulama-ulama setempat, hingga pada akhirnya Amir ‘Uyaynah memerintahkan Muhammad ibn Abd al-Wahhab dan keluarganya untuk meninggalkan kota tersebut. Muhammad ibn Abdul Wahab kemudian berpindah ke Dir’iyah dan bertemu dengan penguasa setempat, Muhammad bin Sa’ud.

Hubungan Awal Dinasti Sa’ud dan Paham Wahabi
Pada awalnya, keluarga Sa’ud hanya sebuah keluarga yang menguasai daerah kecil sebagaimana keluarga-keluarga lainnya di jazirah Arab. Sejarah Keluarga Sa’ud berawal pada tahun 1727, ketika Muhammad bin Sa’ud menjadi hakim di Dir’iyah dan memutuskan untuk bersekutu dengan Muhammad ibn Abdul Wahab pada tahun 1744. Sejak saat itu, keluarga Sa’ud menjadi pendukung utama gerakan wahabi dan ikut menyebarkan ajaran yang dibawanya. Gerakan Wahabi ini pada mulanya telah tersebar di daerah ‘Uyainah, tetapi kemudian tidak mendapat dukungan dari pemerintah setempat.

Persekutuan Sa’udiyah – Wahabiyah ini menjadi suatu kekuatan baru di dunia Arab, baik dari segi politik maupun dari segi spritual. Ajaran Wahabi berkembang dan menjadi ideologi pemersatu kesukuan yang bersifat keagamaan di wilayah kekuasaan Ibn Sa’ud. Dengan semangat memurnikan kembali ajaran Islam, mereka berusaha untuk melawan suku-suku disekitarnya sekaligus menyebarkan ajaran Wahabi. Di lain sisi, daerah kekuasaan Ibn Sa’ud semakin meluas.

Salah satu faktor berkembangnya paham Wahabi di Jazirah Arab ini karena ketertinggalan mereka dalam masalah Agama. Hal ini disadari oleh para ulama-ulama yang belajar di Damaskus kemudian kembali ke Nejd, mereka menilai para masyarakat muslim di Jazirah Arab sangat tertinggal diantaranya dengan banyaknya jumlah kaum muslimin yang buta huruf dan berkehidupan mengembara seperti pada masa Jahiliyah. Oleh karena itu, Muhammad Ibnu Abdul Wahab kemudian berusaha untuk mengajarkan ilmu pengetahuan baru dan membawa beberapa perubahan-perubahan yang masih sangat awam bagi masyarakat Arab.

Hal ini mendapat dukungan penuh dari Muhammad bin Sa’ud dan bersama mereka berusaha membangun peradaban dan dinasti baru di Jazirah Arab. Mereka kemudian mulai berusaha mengembalikan nilai-nilai suci Islam dengan menghancurkan berhala-berhala yang mulai berkembang, menghancurkan bangunan-bangunan yang disucikan diatas kuburan, dan salah satu perubahan yang dapat dirasakan sampai sekarang adalah menyatukan pelaksanaan shalat di Hijaz. Telah menjadi tradisi, shalat jama’ah dilakukan empat kali dalam setiap shalat berdasarkan empat madzhab yang berkembang saat itu, hal ini kemudian dihapuskan oleh Sa’ud.

Di samping itu, ternyata perluasan wilayah oleh dinasti Sa’ud juga memperoleh dukungan dari ajaran Wahabi tentang Jihad. Muhammad Ibnu Abdul Wahab menilai jihad perlu dilakukan untuk tiga hal; pertama ketika bertemu dengan pasukan kafir, kedua ketika pasukan kafir mendekati wilayah kaum muslimin, dan ketiga ketika jihad dirasa oleh Imam ataupun pemimpin perlu dilakukan. Hal ini tentu sangat mendukung dinasti Sa’ud untuk memperluas wilayah kekuasaannya, disamping itu pula membantu Wahab untuk memperluas paham dan ajaran yang dibawanya.

Setelah kemunduran yang dialami oleh dinasti Sa’ud yang pertama, penyebaran ajaran Wahabi seakan ikut terhenti. Hal ini didasari karena wilayah jazirah Arab kembali dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah, dan dengan bantuan Irak mereka berusaha untuk membendung gerakan Wahabi. Kerja sama ini pun tidak lepas dari kepentingan politik Turki dan Irak untuk melawan ekspansi Rusia.

Pada masa awal pembentukan Kerajaan Arab Saudi Modern, Ibnu Sa’ud pun berusaha merangkul para ulama dan pengikut Wahabi. Telah dijelaskan diatas bahwa Ibnu Sa’ud membangun sebuah organisasi Al-Ikhwan dan memberi suntikan bantuan untuk membiayai kehidupan mereka. Kebijakan ini berhasil menarik simpati dan dukungan kaum Wahabi pada Ibnu sa’ud. Ia kemudian mulai memerangi gerakan anti-Wahabi dan menggantikan ulama-ulama lokal dengan para syekh Wahabi. Sebaliknya Wahabi mengeluarkan fatwa-fatwa yang menguntungkan Ibnu Sa’ud, diantarnya fatwa mati terhadap Ibnu Umar karena menentang pemerintah dan ingin meruntuhkan pemimpin yang sah.

Paham Wahabi yang diajarkan oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab kemudian berkembang menjadi salah satu faktor pendorong kemajuan Dinasti Sa’ud. Sebaliknya, dinasti Sa’ud merupakan bagian dari pelopor penyebaran ajaran Wahabi di jazirah Arab. Dua kekuatan ini dapat saling melengkapi satu sama lain sehingga membentuk suatu kekuatan besar di Asia Timur Tengah.

Perkembangan Paham Wahabi di Negara Arab Saudi
Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi pada mulanya hanya terdiri dari keluarga Kerajaan, pemimpin suku-suku Arab, penasihat non-arab, keturunan tokoh terhormat, serta pemuka paham Wahabi. Pada tahun 1950-an, pemerintah Arab Saudi mengembangkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk mengatur bidang-bidang tertentu, seperti ekonomi, peertanian, pendidikan, minyak bumi, dan keuangan. Hal ini kemudian mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di Arab Saudi, paham sekularisme berangsur-angsur menyebar dikalangan pemerintah dan masyarakat, serta membuat perbedaan antara budaya Wahabi dan teknokrat.

Arab Saudi menjadi lebih berkembang dengan bentuk administrasi modern, paham-paham nasionalis-sekuralis menjadi dominan dalam pemerintahan. Pemerintah membuka hubungan luar negeri dalam pengelolaan minyak, sehingga terjadinya migrasi pekerja dari negara lain. Migrasi ini berdampak pada berdirinya wilayah-wilayah pemukiman terpisah antara pekerja asal Amerika, Italia, dan Arab. Dikotomi tempat tinggal antara warga pendatang dan warga asli menciptakan perbedaan suku, agama, dan ras yang sangat kontras, disamping itu para buruh Arab Saudi merasa didiskriminasi dengan rendahnya upah yang diberikan. Perbedaan ini kemudian memicu demonstrasi buruh Arab secara besar-besaran terhadap pemerintahan, yang pada puncaknya terjadi pada tahun 1953.

Berdasarkan peristiwa ini, pemerintah Arab Saudi mengecam ideologi asing seperti nasionalis dan sekuralis yang masuk ke wilayahnya. Arab Saudi kemudian mengambil langkah-langkah untuk membentengi pengaruh asing terhadap budaya kerajaan, serta membentengi kepentingan politik terhadap agama. Langkah tersebut antara lain dengan membatasi mahasiswa yang ingin ke luar negeri, pengusiran penduduk Asing, dan mendirikan lembaga pembuat keputusan. Pada tahun 1957 Riyadh melarang perempuan untuk mengendarai kendaraan.

Modernisasi pemerintahan Arab Saudi juga berpengaruh kepada lembaga keagamaan. Lembaga Keagamaan Formal didirikan dengan asumsi dapat mengurangi kekuasaan para ulama Wahabi. Tetapi lembaga ini justru semakin menguatkan pengaruh Wahabi di Arab Saudi, dengan terpilihnya Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdul Latif. Wahabi kemudian menjadi golongan estate dan menjadi agama penguasa. Beberapa prestasinya antara lain membuat undang-undang tertulis berdasarkan madzhab Hambali, dan dengan dukungan pemerintah, Ia mendirikan sekolah khusus perempuan pada tahun 1960 dan Universitas Madinah untuk mengimbagi paham sekularisme di Universitas Riyadh pada tahun 1961.

Arah Pendidikan di Arab Saudi dapat dibagi dalam dua periode; periode sebelum 11 September 2001 dan periode setelahnya. Periode sebelum 11 September 2001 lebih fokus kepada kebijakan, pengeluaran, angka melek huruf, jumlah sekolah, guru, dan siswa. Sementara setelah peristiwa 11 Sepetmber 2001, pendidikan di Arab Saudi cenderung kepada penanaman paradigma bahwa tragedi WTC merupakan hasil pendidikan di Arab, pendalaman teks mengenai kebencian terhadap non-muslim, serta pengambilan sumber dari jaringan Al-Qaeda.

Materi pendidikan di Arab Saudi sangat beragam apabila dibandingkan dengan negara non-Arab Saudi. Materi pelajaran Bahasa Arab, Pengetahuan Umum, Matematika, dan Hukum menggunakan buku pelajaran standar sebagaimana yang dapat ditemui di negara-negara Muslim lainnya. Tetapi untuk bidang-bidang tertentu seperti Theologi menggunakan kitab karangan Muhammad ibn Abdul Wahab, tafsir al-Qur’an menggunakan kitab karangan Ibn Kathir, al-Baghawi, al-Baydawi dan al-Tabari, bidang yurisprudensi menggunakan kitab karangan Ibn Qudama dan al-Hujawi, dan dalam bidang polemik menggunakan kitab Abdullatif ibn Abd al-Rahman dan Abdullah ibn Aba Butayn.

Setelah kematian Muhammad ibn Ibrahim pada tahun 1969, pemerintah membentuk Departemen Kehakiman. Langkah ini merupakan bentuk formal untuk urusan yang selama ini jatuh di bawah otoritas kepemimpinan Wahhabi. Departemen Kehakiman yang semula diberi kewenangan luas atas kehidupan beragama dipilah menjadi beberapa bagian. Dewan Ulama Senior dan Direktorat Penelitian Agama, Fatwa, Propaganda dan Bimbingan diberi kewenangan untuk mengeluarkan fatwa, Kementerian Haji dan Wakaf Agama mengambil alih pengawasan pengurus masjid seperti Imam dan Khatib, dan pendidikan anak perempuan diserahkan ke lembaga lain.pembagian kekuasaan ini ternyata tidak menghilangkan atau bahkan mengurangi pengaruh Wahhabisme dalam kehidupan publik di Arab Saudi.

Penutup
Beberapa hal yang menjadi catatan penulis adalah:

Keluarga Sa’ud dan Wahabi merupakan suatu dwi-tunggal yang saling melengkapi satu sama lain yang pada akhirnya bersatu dan tumbuh menjadi suatu kekuatan besar. Hal ini terlihat dari latar belakang keluarga Sa’ud yang hanya menguasai wilayah-wilayah kecil di Jazirah Arab, begitu pula dengan kehidupan Muhammad ibn Abdul Wahab yang selalu ditolak oleh masyarakat setempat.
Arab Saudi menurut penulis, pada hakikatnya bukan sebuah negara agama. Kerajaan Arab Saudi merupakan Negara Sekuler, dimana keluarga kerajaan hanya menjadi bagian dari pemerintahan, sementara urusan agama secara tidak langsung diserahkan kepada ulama-ulama Wahabi.
Pemerintahan Arab Saudi tidak dapat memisahkan pengaruh paham Wahabi dari wilayahnya. Selain latar belakang sejarah diantara keduanya, paham Wahabi telah tersebar ke seluruh aspek kehidupan masyarakat Arab Saudi, baik politis, kultural, dan intelektual.
Salah satu faktor kemenangan bani Sa’ud dan konsistensinya paham Wahabi adalah hegemoni total yang diterapkan di kerajaan tersebut, disamping itu mereka tetap berusaha mempertahankan hegemoni tersebut dengan membentengi masyarakat dari pengaruh kehidupan dan pemikiran asing.

Daftar Pustaka
Al- 'Amiri, Sa'id Mahmud Najm. The Emergence of AI-Wahhabiyyah Movement and its Historical Roots, Iraq: DIA, 2009.
Ar-Rasyid, Madawi. A History of Saudi Arabia. London: Cambridge University Press.
Commins, David. The Wahabi Mission in Saudi Arabia. London: I.B. Tauris, 2006.
Wynbrant, James. A Brief History of Saudi Arabia. New York: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2004.
Yatim, Badri. Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.

Sekilas Sejarah: Kerajaan Arab Saudi

noreply@blogger.com (tsalman) — Fri, 23 Oct 2015 19:17:00 +0700

Bentuk Negara dan Pemerintahan
Al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Sa’udiyah merupakan sebuah negara yang berbentuk kerajaan dengan bentuk pemerintahan monarki mutlak Islam. Negara ini diplokamirkan oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman as-Sa'ud pada tanggal 23 September 1932, dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd (Nejed), Ha-a, Asir, dan Hijaz. Hukum yang berlaku di Arab Saudi adalah Syari’at Islam yang didasarkan pada paham Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Arab Saudi merupakan negara terbesar di Asia timur tengah dengan luas 2.240.000 km², dan terbentang di antara 15°LU - 32°LU dan antara 34°BT - 57°BT. Negara ini mempunyai 13 provinsi yang disebut dengan manatiq, 13 provinsi tersebut adalah: Bahah, Hududusy Syamaliyah, Jauf, Madinah, Qasim, Riyadh, Syarqiyah, Arab Saudi(Provinsi Timur), 'Asir, Ha'il, Jizan, Makkah, Najran, danTabuk.

Sejarah Dinasti Sa’udiyah
Terbentuknya kerajaan Arab Saudi tidak terlepas dari kemunduran yang dialami oleh Daulah Utsmaniyah di Turki, bangkitnya paham Wahabiyah di daerah Makkah, Madinah dan Basrah, serta campur tangan penjajah dari Eropa seperti Inggris dan Prancis. Seperti kerajaan-kerajaan lain sebelumnya, kerajaan Arab Saudi pun mengalami pasang-surut antara masa-masa kejayaan dan kehancuran. Pada umumnya, sejarah kerajaan Arab Saudi dibagi menjadi tiga periode: dinasti pertama pada tahun 1744-1818, dinasti kedua antara tahun 1824-1892, dan dinasti ketiga yang dimulai pada tahun 1932 sampai sekarang.

Pada awalnya, keluarga ini hanya sebuah keluarga yang menguasai daerah kecil sebagaimana keluarga-keluarga lainnya di jazirah Arab. Sejarah Keluarga Sa’ud berawal pada tahun 1727, ketika Muhammad bin Sa’ud menjadi hakim di Dir’iyah dan memutuskan untuk bersekutu dengan Muhammad ibn Abdul Wahab pada tahun 1744. Sejak saat itu, keluarga Sa’ud menjadi pendukung utama gerakan wahabi dan ikut menyebarkan ajaran yang dibawanya. Gerakan Wahabi ini pada mulanya telah tersebar di daerah ‘Uyainah, tetapi kemudian tidak mendapat dukungan dari pemerintah setempat.

Persekutuan Sa’udiyah – Wahabiyah ini menjadi suatu kekuatan baru di dunia Arab, baik dari segi politik maupun dari segi spritual. Ajaran Wahabi berkembang dan menjadi ideologi pemersatu kesukuan yang bersifat keagamaan di wilayah kekuasaan Ibn Sa’ud. Dengan semangat memurnikan kembali ajaran Islam, mereka berusaha untuk melawan suku-suku disekitarnya sekaligus menyebarkan ajaran Wahabi. Di lain sisi, daerah kekuasaan Ibn Sa’ud semakin meluas.

Pada masa kepemimpinan Abdul Aziz bin Muhammad ibn Saud (1765–1803), dinasti Sa’ud berhasil merebut Riyadh yang merupakan ibukota Nejd pada tahun 1773, kemudian meluas daerah pedalaman Arabia. Beberapa tahin kemudian Dinasti Sa’ud berhasil menguasai Oman, Yaman, Pedalaman Suriah, teluk Arab, hingga Karbala pada tahun 1801, di tahun berikutnya mereka berhasil menguasai Thaif.[4] Pendudukan ini kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Saud Ibn Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Saud (1803–1814), pasukannya berhasil memasuki Makkah (1803) dan Madinah (1804) dan memaksa penguasa Hijaz pada saat itu tunduk pada pemerintahan Sa’udiyah.

Perkembangan Daulah Bani Sa’udiyah yg begitu pesat ini, menjadikanya sebagai sebuah ancaman tersendiri bagi kekuatan Daulah Bani Utsmaniyah di Turki. Oleh karena itu, pada tahun 1811 pemerintah Utsmaniyah mengirim Muhammad Ali Pasya untuk merebut kembali daerah Hijaz. Usaha Muhammad Ali ini diteruskan oleh anaknya Ibrahim Pasya hingga akhirnya dapat menguasai kota Dir’iyah tahun 1818. Setelah menguasai kota, pemimpin dinasti Sa’ud pada saat itu, Abdullah bin Saudditangkap dan dieksekusi di Ibukota Utsmaniyah. Peristiwa ini menandai runtuhnya kekuatan keluarga Sa’ud periode pertama.

Dinasti Sa’ud yang kedua dimulai sejak Turki ibn ‘Abdillah berkuasa di Riyadh pada tahun 1824. Ia berusaha mengembalikan kejayaan Sa’udiyah, dan berhasil menguasai ‘Arid, Kharj, Hotah, Mahmal, Sudayr dan Aflaj. Pada masa ini Turki ibn Abdillah tidak saja harus berhadapan dengan pasukan Utsmaniyah dan pasukan Mesir, tetapi Ia juga harus meredam pemberontakan yang dilakukan oleh Mishari yang merupakan sepupunya sendiri. Perang saudara seperti ini terus berlanjut hingga generasi ketiga, sepeninggal Sa’ud yang wafat pada tahun 1875. Dua saudaranya, Abdurrahman dan Abdullah saling berebut untuk menjadi orang nomor satu di dinasti Sa’udiyah. Oleh karena perang saudara yang berlarut-larut ini, akhirnya pada tahun 1891, dinasti Sa’udiyah berakhir ditandai dengan terusirnya Abdurrahman ke Kuwait oleh bekas bupatinya sendiri, Muhammad ibn Rashid.

Pada tahun 1902, Abdul Aziz yang merupakan anak dari Abdurrahman berhasil membunuh pemimpin Bani Rashid dan menduduki Riyadh. Peristiwa ini merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Arab Saudi seperti yang kita ketahui sekarang ini.

Lahirnya Kerajaan Arab Saudi (Al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Sa’udiyah)
Kerajaan ArabSaudi modern seperti yang kita kenal seperti pada saat ini merupakan sebuah kerajaan bani Sa’udiyah yang dirintis oleh Abdul Aziz As-Sa’ud atau yang lebih dikenal dengan Ibn Saud setelah Ia menaklukan Riyadh. Ibnu Sa’ud merupakan seorang pemimpin kharismatik, pemberani, terhormat, bahkan dikenal dengan kekejamannya pada saat-saat tertentu.[8]Pada awal-awal masa pemerintahannya di Riyadh, Ia menghadapi serangan dari bani Rashid yang dibantu oleh pasukan Ottoman Turki. Tetapi dengan bantuan Inggris dan Kuwait, pada tahun 1904 Ibnu Sa’ud berhasil memenangkan pertempuran tersebut dan memaksa Ottoman untuk menarik pasukan mereka.

Ibnu Sa’ud juga berhasil merengkuh dukungan dari suku Badui dengan mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan Al-Ikhwan. Melalui organisasi ini Ia mengajak para masyarakat Badui yang memeluk paham Wahabi untuk tinggal menetap dan memberikan mereka bantuan berupa tanah, sandang-pangan, dan lain sebagainya. Ibnu Sa’ud mulai menghilangkan hukum-hukum adat yang berlaku dan menggantinya dengan hukum Islam, Ia mulai berusaha menata kehidupan kaum Badui yang semula suka berpindah-pindah tempat. Oleh karena itu, Ibnu Sa’ud kemudian mendapat dukungan penuh dari kelompok Al-Ikhwan ini, serta dapat memukul mundur pasukan Ottoman dari Hufuf pada tahun 1913.

Pada masa-masa menjelang perang dunia pertama, Ibnu Sa’ud lebih memilih bekerja sama dengan Inggris. Sehingga pada than 1915 ia mengadakan perjanjian dengan pemerintahan Inggris yang dengannya diakuinya eksistensi dan kemerdekaan negara Saudi. Hal ini dilakukan Inggris karena mereka menilai masa depan Ibnu Sa’ud akan jauh lebih baik dari pada penguasa Hijaz, Husain bin Ali.

Setelah berakhirnya perang dunia pertama, Ibnu Sa’ud kembali memperluas wilayah kekuasaannya dan mempersatukan jazirah Arabia dibawah kerajaannya. Pada tahun 1920 Ia memulai ekspansi ke Ha’il dan berhasil menghapus kekuasaan dinasti Rasyidiyah. Setahun kemudian Ia memplokamirkan diri sebagai penguasa Nejd. Tahun 1922 Ibnu Sa’ud meluncurkan serangan ke Hijaz, Ia berhasil membuat penguasa Hijaz ketakutan dan memasuki kota Makkah tanpa perlawanan pada tahun 1924.

Pada tahun 1927 Inggris kemudian mengadakan perjanjian dengan Ibnu Sa’ud dan mengakui kemerdekaan dari wilayah kekuasaan Sa’udiyah pada saat itu. Tetapi ini justru menyebabkan perpecahan antara Ikhwan dan pemerintahan Ibnu Sa’ud. Hal ini didasari oleh dibangunnya pos penjagaan oleh Irak didekat perbatasan Saudi. Kelompok Ikhwan yang tidak setuju dengan hal tersebut menyerang pos tersebut, serangan ini menyebabkan terjadinya konflik dengan Inggris. Di lain pihak, Ibnu Sa’ud menginginkan penyelesaian masalah tersebut secara diplomatis, yang mana sangat bertentangan dengan keinginan kaum Al-Ikhwan. Hal ini mengakibatkan pemberontakan kelompok Al-Ikhwan terhadap pemerintahan Ibnu Sa’ud. Pada Januari 1930, Ibnu Sa’ud berhasil meredam pemberontakan ini dan mengubah pola pengajaran diwilayah kekuasaan kerajaan Sa’udiyah.

Setelah pemberontakan Al-Ikhwan, pemberontakan-pemberontakan kembali terjadi untuk meruntuhkan rezim Ibnu Sa’ud. Untuk menjaga stabilitas di wilayah kekuasaannya, Ibnu Sa’ud kemudian menumpas semua kelompok pemberontak dan melarang segala bentuk gerakan politik yang sebelumnya diperbolehkan. Pada tahun 1932 Ia berhasil memplokamirkan penggabungan Hijaz dan Najd, hingga puncaknya Ibnu Sa’ud memplokamirkan berdirinya Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 23 September 1932.

Wilayah Arab Saudi Modern

Perkembangan Islam pada Masa Dinasti Sa’ud
Pada hakikatnya, Islam telah tersebar di jazirah Arab sejak diangkatnya Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul. Jazirah Arab meupakan tempat Islam mulai tumbuh dan berkembang sejak beliau Hijrah dari Makkah ke Madinah, serta diteruskan oleh para Khulafa’ur Rasyidin. Pusat pemerintahan Islam terbesar kemudian berpindah ke Damaskus pada masa Daulah Bani Umayyah, ke Baghdad pada masa Daulah Abbasiyah, bahkan beralih ke Turki pada masa Daulah Utsmaniyah. Jazirah Arab kemudian kembali bergeliat pada masa-masa kehancuran Utsmaniyah hingga menjadi sebuah kerajaan besar dibawah pimpinan Ibnu Sa’ud.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kejayaan Dinasti Sa’ud sangan dibantu dengan gerakan paham Wahabiyah yang dibawa oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Bahkan dapat dikatakan Kerajaan Sa’udiyah tidak dapat berkembang pesat apabila tidak diiringi dengan misi untuk menyebarkan paham ini. Seperti yang telah dijelaskan diatas, paham ini menjadi ideologi pemersatu bangsa Arab dan mendorong semangat untuk memperluas wilayah cakupun penganutnya sekaligus wilayah kekuasaan Dinasti Sa’udi.

Salah satu faktor berkembangnya paham Wahabi di Jazirah Arab ini karena ketertinggalan mereka dalam masalah Agama. Hal ini disadari oleh para ulama-ulama yang belajar di Damaskus kemudian kembali ke Nejd, mereka menilai para masyarakat muslim di Jazirah Arab sangat tertinggal diantaranya dengan banyaknya jumlah kaum muslimin yang buta huruf dan berkehidupan mengembara seperti pada masa Jahiliyah. Oleh karena itu, Muhammad Ibnu Abdul Wahab kemudian berusaha untuk mengajarkan ilmu pengetahuan baru dan membawa beberapa perubahan-perubahan yang masih sangat awam bagi masyarakat Arab.

Hal ini mendapat dukungan penuh dari Muhammad bin Sa’ud dan bersama mereka berusaha membangun peradaban dan dinasti baru di Jazirah Arab. Mereka kemudian mulai berusaha mengembalikan nilai-nilai suci Islam dengan menghancurkan berhala-berhala yang mulai berkembang, menghancurkan bangunan-bangunan yang disucikan diatas kuburan, dan salah satu perubahan yang dapat dirasakan sampai sekarang adalah menyatukan pelaksanaan shalat di Hijaz. Telah menjadi tradisi, shalat jama’ah dilakukan empat kali dalam setiap shalat berdasarkan empat madzhab yang berkembang saat itu, hal ini kemudian dihapuskan oleh Sa’ud.

Di samping itu, ternyata perluasan wilayah oleh dinasti Sa’ud juga memperoleh dukungan dari ajaran Wahabi tentang Jihad. Muhammad Ibnu Abdul Wahab menilai jihad perlu dilakukan untuk tiga hal; pertama ketika bertemu dengan pasukan kafir, kedua ketika pasukan kafir mendekati wilayah kaum muslimin, dan ketiga ketika jihad dirasa oleh Imam ataupun pemimpin perlu dilakukan.[16]Hal ini tentu sangat mendukung dinasti Sa’ud untuk memperluas wilayah kekuasaannya, disamping itu pula membantu Wahab untuk memperluas paham dan ajaran yang dibawanya.

Setelah kemunduran yang dialami oleh dinasti Sa’ud yang pertama, penyebaran ajaran Wahabi seakan ikut terhenti. Hal ini didasari karena wilayah jazirah Arab kembali dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah, dan dengan bantuan Irak mereka berusaha untuk membendung gerakan Wahabi. Kerja sama ini pun tidak lepas dari kepentingan politik Turki dan Irak untuk melawan ekspansi Rusia.

Pada masa awal pembentukan Kerajaan Arab Saudi Modern, Ibnu Sa’ud pun berusaha merangkul para ulama dan pengikut Wahabi. Telah dijelaskan diatas bahwa Ibnu Sa’ud membangun sebuah organisasi Al-Ikhwan dan memberi suntikan bantuan untuk membiayai kehidupan mereka. Kebijakan ini berhasil menarik simpati dan dukungan kaum Wahabi pada Ibnu sa’ud. Ia kemudian mulai memerangi gerakan anti-Wahabi dan menggantikan ulama-ulama lokal dengan para syekh Wahabi. Sebaliknya Wahabi mengeluarkan fatwa-fatwa yang menguntungkan Ibnu Sa’ud, diantarnya fatwa mati terhadap Ibnu Umar karena menentang pemerintah dan ingin meruntuhkan pemimpin yang sah.

Dapat kita simpulkan bahwa paham Wahabi yang diajarkan oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab merupakan salah satu faktor pendorong kemajuan Dinasti Sa’ud. Sebaliknya, dinasti Sa’ud merupakan salah satu pelopor penyebaran ajaran Wahabi di jazirah Arab. Dua kekuatan ini bersatu dan saling melengkapi satu sama lain sehingga membentuk suatu kekuatan besar di Asia Timur Tengah.

Keadaan Sosial Bangsa Arab pada Masa Berdirinya Dinasti Sa’ud
Dalam sejarah Islam dan dalam stuktur esensialnya, orang-orang Arab menempati posisi khusus. Nabi Muhammad saw adalah orang Arab, dakwah pertamanya kepada orang Arab, Islam pun maju dan berkembang berkat bangsa Arab. Bahasa Arab menjadi merupakan bahasa ibadah, teologi, dan hukum. Di mata Islam tidak mengenal perbedaan antara bangsa Arab dan bangsa lainnya, tetapi pada kenyataannya rasa perbedaan etnis tetap bertahan baik dalam budaya, sastra, maupun perebutan kekuasaan. Bangsa Arab dikenal mempunyai kebanggaan dan fanatisme yang tinggi terhadap darah keturunan mereka.

Pada perkembangan selanjutnya, pusat umat Islam berpindah dari jazirah Arab. Pada masa dinasti Umayah, Muawiyah bin Abi Sofyan memindahkan pusat dinastinya ke Damaskus Syiria. Pada masa dinasti ‘Abbasiyah, Abdullah As-Saffah memindahkan pusat peradaban Islam ke kota Baghdad, Iran, Dinasti besar Islam selanjutnya, dinasti Utsmaniyah berada di daerah Turki. Perpindahan kekuasaan dan pusat kebudayaan ini semakin menjauh dari jazirah Arab yang merupakan pusat dakwah Islam pertama oleh Rasulullah saw.

Kekuasaan memang terus berpindah kepada kelompok-kelompok ‘Ashabiyah, baik itu Persia maupun Turki. Namun hal ini tidak serta-merta menghapus kekuatan bangsa Arab, bahasa Arab tetap mempertahankan posisi khususnya sebagai bahasa kebudayaan dan bahasa agama. Dengan demikian melalui sarana-sarana tersebut orang-orang Arab masih memainkan suatu peran dalam kehidupan publik komunitas Islam.

Ketika dinasti Utsmaniyah mulai mengalami kemunduran, terjadi pergeseran keseimbangan kekuasaan di dalam umat antara bangsa Turki dan bangsa Arab. Orang-orang Arab dianggap dapat menyelematkan Islam dari keruntuhan. Hal ini didasari oleh posisi sentral semenanjung Arab di kalangan umat muslim, disamping itu karena posisi bahasa Arab dalam pemikiran Islam, bangsa Arab pada waktu itu juga dianggap relatif bebas dari korupsi modern dan orang-orang Badui bersih dari keruntuhan moral dan kepasifan despotisme.

Pada akhir abad ke-19, perasaan nasionalisme dikalangan umat muslim mulai berbentuk sekuler. Majalah Bustani Al-Jinan membuat seruan khusus terhadap perasaan lokal seraya menyerukan kesatuan di dalam wathan Utsmaniyah, tetapi hal ini diiringi dengan seruan kesatuan nasionalisme (bilad) Suriah. Keadaan pada masa ini harapan mengenai kesatuan Utsmaniy sangat tinggi, tetapi kobaran perasaan nasionalis masih terfokus pada unit teritorial yang lebih kecil, terbagi-bagi baik secara geografis maupun keturunan.

Pengelompokan-pengelompokan akibat perasaan nasionalis (Bilad/Bustan) ini terus berkembang hingga menimbulkan pemberontakan kepada dinasti Utsmaniyah. Sejumlah besar umat muslim menginginkan suatu negara Arab merdeka dibawah seorang raja Arab, tetapi sebagian umat muslim yang merupakan pengikut partai Desentralisasi menginginkan untuk mendirikan negara Suriah merdeka. Gerakan-gerakan ini memperoleh dukungan dari negara-negara eropa, baik Inggris maupun Prancis.

Memasuki abad ke-20, raja Faishal berusaha keras untuk mempertahankan dukungan Inggris dengan bersikap akomodatif terhadap Prancis dan orang-orang Yahudi. Pada tahun 1920 Ia mendeklarasikan diri sebagai raja Suriah dan sebagai wakil dari orang-orang Muslim, Kristen, maupun Yahudi. Keputusan-keputusan ini tidak disetujui oleh Inggris dan Prancis.hal ini memicu ketegangan diantara kedua belah pihak yang berakibat didudukinya Suriah oleh Prancis. Pendudukan ini berdampak pada masa depan negara-negara di kawasan jazirah Arab. Suriah dan Irak ditempatkan dibawah mandat Inggris dan Prancis, sementara Hijaz menerima kemerdekaannya. Hal inilah yang semakin menguatkan keberadaan dinasti Sa’ud di kawasan jazirah Arab.

Pengaruh Arab Saudi di Indonesia
Arab Saudi merupakan tempat di mana lahir dan berkembangnya Islam. Penyebaran Islam di seluruh dunia dimulai dari tanah Arab, khususnya di Indonesia. Banyak teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai kedatangan Islam ke Indonesia, tetapi Teori tentang kedatangan Islam ke Nusantara langsung dari Arabia ini selaras dengan cerita yang ditulis dalam historiografi lokal tentang Islamisasi di wilayah ini.

Historiografi lokal tersebut menyebutkan secara jelas peranan Mekkah dan Jeddah—dua kota dalam wilayah Kerajaan Arab Saudi saat ini—sebagai asal daerah tinggal para penyebar agama Islam ke Nusantara. Menurut Hikayat Raja-raja Pasai(ditulis setelah 1350), seseorang bernama Syekh Ismail datang dengan kapal dari Mekkah melalui Malabar menuju Pasai. Sesampainya di Pasai, syekh Ismail berhasil membuat penguasa setempat, Merah Silu, masuk Islam. Merah Silu kemudian mengambil gelar Malik al-Shalih; ia wafat tahun 698/1297. Sedangkan Sejarah Melayu (ditulis setelah 1500) mencatat bahwa seabad kemudian, sekitar tahun 817/1414, penguasa Malaka juga berhasil diislamkan oleh Sayyid Abdul Aziz, seorang Arab dari Jeddah. Setelah masuk Islam, penguasa yang bernama asli Parameswara itu mengambil gelar Sultan Muhammad Syah. Historiografi lain, Hikayat Merong Mahawangsa (ditulis setelah 1630), juga mencatat bahwa seorang Syekh Abdullah al-Yamani datang dari Mekkah ke Nusantara dan berhasil mengislamkan penguasa Kedah (Phra Ong Mahawangsa), para menterinya, dan penduduk setempat. Setelah masuk Islam dia mengambil gelar Sultan Muzhaffar Syah.

Di samping sebagai pelopor penyebaran Islam di Indonesia, Arab Saudi juga memegang peranan penting pada gerakan shalafiyahdi Indonesia. Tokoh utama Wahabi, Muhammad Ibn Abdul Wahab dianggap sebagai pelopor kebangkitan kembali gerakan shalafiyah. Gerakan yang bermula dari kota Dir’iyah ini menjadi sebuah ideologi pemersatu Jazirah Arab, kemudian disebarkan ke negara-negara sekitanya sampai pada Punjab dan India, hingga mencapai kepulauan Nusantara. Hamka mencatat bahwa gerakan shalafiyahpertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1790 di wilayah Mataram. Kemudian adanya gerakan Paderi di Minangkabau pada tahun 1803, dan selanjutnya organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan, Muhammadiyah pada tahun 1912.

Arab Saudi juga berperan dalam bidang pendidikan Islam di Indonesia, tercatat sejumlah ulama Indonesia yang mengenyam pendidikan di Arab Saudi mendirikan lembaga pendidikan Islam di Indonesia, antara lain: Sumatra Thawalib yang didirikan oleh Haji Abdul Karim Amrullah tahun 1918, Pondok Pesantren Tebuireng yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy’ari menjelang abad 20, Lembaga Pendidikan Muhammadiyah oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan, dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka
Ar-Rasyid, Madawi. A History of Saudi Arabia. London: Cambridge University Press.
Commins, David. The Wahabi Mission in Saudi Arabia. London: I.B. Tauris, 2006.
Hourani, Albert. Pemikiran Liberal di Dunia Arab. terj. Suparno dkk. Bandung: Penerbit Mizan, 2004
Moolen, Van der. Al-Malik Ibn Sa’ud wal Jazirah al-‘Arabiyah an-Nahidhah. Riyadh: Daarah al-Malik ‘Abdul Aziz, 1999.
Wynbrant, James. A Brief History of Saudi Arabia. New York: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2004.
Yatim, Badri. Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
Zarkasyi, Abdullah Syukri. Peranan Arab Saudi dalam Dakwah dan Pendidikan di Indonesia, dalam 100 tahun berdirinya Kerajaan Arab Saudi

Bangsa Mongol dan Kehancuran Baghdad

noreply@blogger.com (tsalman) — Tue, 20 Oct 2015 01:35:00 +0700

Islam maju dan berkembang pesat sejak Muhammad saw hijrah dari Makkah ke Madinah. Rasulullah berhasil menanamkan tauhid dan keimanan kepada kaum muslimin di Makkah, dan kemudian menerapkan hukum-hukum Islam untuk mengatur kehidupan kaum muslimin di Makkah. Setelah Beliau wafat, para sahabat melanjutkan perjuangan beliau menegakkan syari’at Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh pelosok bumi. Islam kemudian berkembang pesat pada masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayah, hingga dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah terjadi sebuah peristiwa besar yang mengakibatkan hancurnya budaya Islam yang telah dibangun berabad-abad sebelumnya. Kehancuran ini ditandai dengan penyerangan bangsa Mongol ke Baghdad yang merupakan pusat umat muslim pada saat itu.

Bangsa Mongol
Bangsa Mongol mulai dikenal pada masa kepemimpinan Genghis Khan pada abad ke-13. Genghis Khan berhasil menyatukan bangsa Mongol yang semula terpecah-belah, dan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga utara Tiongkok, Xia barat, Asia Tengah, dan kerajaan Khawarezmia di Asia Timur Tengah. Disamping perluasan wilayah, Genghis Khan pun berhasil membuat Ulang Yassa, semacam undang-undang yang dibuat untuk mengatur masyarakat Mongol pada saat itu.

Sepeninggal Genghis Khan, wilayah Mongol dibagi kepada keempat anaknya, Jochi, Changtai, Ogodei, dan Tolui. Ogedei dilantik menjadi seorang Khan Agung setelah kematian ayahnya. Pada masa pemerintahannya, Mongol berhasil mempertahankan wilayah Mongol bahkan memperluasnya hingga daerah Rusia, Polandia, dan Hungaria. Ia pun berhasil menghancurkan pasukan gabungan Hungaria, Polandia, dan Jerman pada peperangan di Leignitz. Anak pertama Genghis Khan, Jochi, meninggal sebelum kematian Genghis Khan sendiri, oleh karena itu warisan wilayahnya dibagi kepada anak Jochi, Batu Khan dan Orda Khan. Setelah kematian Ogedei, Batu Khan berhasil merebut tanah Arab dari tangan penguasa Eropa, dan memperluas daerah kekuasaannya hingga Mesir. Anak kedua Genghis Khan, Changtai, kemudian mendirikan Dinasti Changtai yang menguasai Asia Tengah dan Iran Utara. Tolui yang merupakan anak termuda Genghis Khan menguasai wilayah Mongol yang relatif kecil.Anaknya, Kublai Khan kemudian mendirikan Dinasti Yuan.

Pada perkembangan selanjutnya terjadi perang saudara di antara keturunan Jengis Khan dan menyebabkan Bangsa Mongol menjadi terpecah-belah.Konflik perang saudara ini terjadi selama sepuluh tahun (1257-1267), antara Dinasti Golden Horde yang telah masuk Islam dan Kubilai Khan dan Dinasti Ilkhan. Pertentangan ini dipicu karena masuk Islamnya penguasa Dinasti Golden Horde, Berke. Beberapa kebijakan para penguasa Dinasti Golden Horde antara lain membangun hubungan baik dengan Dinasti Mamluk dan Dinasti ‘Abbasiyah dan mengganti undang-undang Yassa dengan Syari’at Islam.

Hubungan antara bangsa Mongol dan kerajaan Islam terjadi sejak masa pemerintahan Genghis Khan. Pada saat itu kekuasaan Mongol meluas hingga perbatasan kerajaan Iran, Genghis Khan kagum akan kemajuan budaya serta kekuatan militer bangsa Turan. Oleh karena itu Genghis mengirimkan utusan pada pemimpin Kerajaan Khwarazm, sultan Alauddin Muhammad untuk menjalin kerja sama antar kedua belah pihak. Hubungan kedua penguasa ini berjalan dengan baik hingga terjadi peristiwa Utrar pada tahun 1218, ketika itu utusan Mongol yang membawa hadiah dibunuh oleh Khawarazm Shah.[6]Tahun 1219 Genghis Khan dan pasukannya menyerang Kerajaaan Khwarazm, menguasai kota-kota besar seperti Bukhara dan Samarka, membunuh semua penduduknya, serta mengusir raja Khawarzm ke daerah tepi laut Kaspia.

Pada masa kepemimpinan Monggu Khan, Ia menyerahkan perluasan wilayah Mongol kepada dua saudaranya, Qubilai dan Hulagu. Qubilai ditugaskan untuk menaklukan Dinasti Sung di kawasan timur, dan Hulagu untuk perluasan di wilayah barat. Inilah awal di mana bangsa Mongol mulai bersentuhan langsung dengan dinasti Abbasiyah.

Keadaan Dinasti Abbasiyah Menjelang Kehancuran Baghdad
Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang kedua setelah dinasti Ummayah. Dinasti ini berdiri setelah pasukan Abu Abbas As-Saffah membunuh khalifah Marwan II pada tahun 750M/132H. Dinasti Abbasiyah berpusat di Baghdad dan berkembang pesat menjadi pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya.

Dinasti Abbasiyah mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan Harun ar_Rasyid (786-809) dan anaknya al-Ma’mun (813-833). Harun ar-Rasyid merupakan seorang khalifah yang sangat peduli terhadap rakyatnya, Ia mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, serta farmasi. Kesejahteraan, sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusasteraan berada pada zaman keemasannya. Periode emas ini terus berlanjut pada masa khalifah al-Ma’mun yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Ia menggalakkan penerjemahan buku-buku asing, mendirikan sekolah, serta mendirikan pusat ilmu pengetahuan Baitul Hikmah.

Masa-masa kejayaan dan kesuksesan khalifah Harun ar-Rasyid dan al-Ma’mun ternyata merupakan perode awal kehancuran dinasti dinasti Abbasiyah. Masa kritis ini bermula sepeninggal Harun ar-Rasyid yang mewariskan mahkota kekhalifahan kepada anak tertuanya al-Amin, dan mengangkat al-Ma’mun sebagai gubernur di Khurasan. Al-Ma’mun kemudian berusaha merebut kekhalifahan al-Amin sehingga tejadi perang saudara, al-Amin didukung oleh pasukan Abbasiyah di Baghdad, sementara al-Ma’mun didukung oleh orang-orang Khurasan. Pada akhirnya al-Amin terbunuh dan al-Ma’mun berhasil menjadi Khalifah Abbasiyah pada tahun 813.

Diantara kebijakan Khalifah al-Ma’mun yang kemudian diteruskan oleh Khalifah al-Mu’tashim adalah merubah pasukannya menjadi dua; pasukan yang pertama disebut dengan shakiriya, merupakan pasukan independen yang dipimpin langsung oleh penguasa lokal dari Transoxania, Armenia, dan Afrika Utara. Pasukan yang kedua merupakan tentara bayaran yang diangkat dari para budak Turki, pasukan ini disebut dengan ghilman. Pada masa al-Mu’tashim pusat pemerintahan dipindahkan ke Samarra dan dikelilingi oleh pasukan Turki, sehingga ia menjadi seorang khalifah absolut.[9]Pada awalnya, kebijakan ini dilakukan al-Ma’mun untuk memperoleh dukungan dari militer setelah terjadi perpecahan pada saat perang saudara, tetapi pada perkembangan selanjutnya hal ini justru mengakibatkan perpecahan Dinasti Abbasiyah. Penguasa-penguasa lokal yang mempunyai pasukan independent mulai berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan khalifah, begitu pula dengan orang-orang Turki. Hal ini mengakibatkan khalifah selanjutnya kehilangan kekuasaan atas kekuatan militernya, dan lepasnya dinasti-dinasti yang jauh dari pusat pemerintahan.

Pada masa ini pula korupsi mulai berkembang pesat diantara para pejabat pemerintah. Posisi-posisi penting di pemerintahan dikuasai oleh golongan-golongan tertentu. Pada masa Khalifah al-Mutawakkil, seorang wazir memegang seluruh bidang dalam pemerintahan. Ia dan kelompoknya memegang kekuasaan penuh tersebut dengan berbagai intrik dan menyuap khalifah. ketika mereka menguasai pemerintahan, wazir dan kelompoknya memanfaatkan kekuasaannya, meraup keuntungan, dan mengamankan posisi mereka dengan berbagai cara ilegal seperti pembukuan palsu dan suap-menyuap. Oleh karena itu keuangan dan ekonomi dinasti Abbasiyah terus melemah, yang akhirnya berdampak pada tingginya pajak yang dibebankan kepada rakyat.

Serangan Bangsa Mongol dan Kehancuran Baghdad
Pada masa Genghis Khan, bangsa Mongol telah menguasai wilayah Iran yang merupakan bekas dari kekuasaan Kerajaan Khawarazm. Oleh Khan Agung selanjutnya, Hulagu diperintahkan untuk memperluas kekuasaan bangsa Mongol ke wilayah barat. Oleh karena itu Hulagu terus mendekat ke pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah pada saat itu.

Menjelang serangan Hulagu ke Baghdad, wilayah Iran penuh dengan teror dari Assasin yang dipimpin oleh Hasan ibn Sabbah dari golongan Syi’ah Isma’iliyah di pegunungan Alamut. Pada hakikatnya, serangan Assasin ini tidak hanya menyerang wilayah bangsa Mongol, tetapi juga menyerang wilayah kekuasaan Islam di Iran. Hulagu mengirimkan surat kepada Khalifah al-Mu’tashim untuk bekerja sama dalam memberantas assasin. Surat tersebut jatuh ketangan wazir Ibn al-Qami yang beraliran Syi’ah, dan tidak menginginkan penyerangan terhadap assasin dari sekte Isma’iliyah. Oleh karena itu atas nama khalifah, Ia membalas surat tersebut dengan tujuan manghasut Hulagu untuk menyerang Baghdad.

Hulagu kemudian mengerahkan pasukannya ke Iraq untuk menghancurkan Baghdad Abbasiyah pada tahun 652. Ia dan pasukannya berhasil menguasai wilayah Ashbihan dan Hamdzan, serta menguasai benteng Isma’iliyah. Pada tahun 655 Ia menerima surat desakan dari wazir Ibn Al-Qami untuk segera menyerang Baghdad. Tahun 656 Hulagu berhasil mencapai Baghdad dan mengepungnya, penyerangan pasukan Mongol ini digunakan oleh Ibn Al-Qami untuk menipu khalifah, Ia berkata bahwa telah terjadi perjanjian damai dengan pasukan Mongol. Maka dari itu keluarlah khalifah beserta seluruh pembesar kerajaan dan para ahli fiqih, tetapi pada kenyataannya mereka semua dibunuh secara tragis. Hulagu kemudian menghancurkan kota Baghdad, peradabannya, serta membunuh seluruh penduduknya.

Beberapa faktor jatuhnya Baghdad ke tangan Bangsa Mongol antara lain sebagai berikut:

Kebijakan khalifah untuk membentuk tentara bayaran yang berasal dari para budak Turki. Hal ini mengakibatkan ketergantungan khalifah terhadap mereka, sehingga pada perkembangannya para tentara inilah yang memegang kendali terhadap khalifah dan pemerintahan dinasti Abbasiyah.
Kemerdekaan dinasti-dinasti kecil. Hal ini dilatar belakangi oleh kebijakan khalifah untuk membentuk pasukan independen dibawah gubernur, sehingga kekuatan ini berkembang dan kemudian mempunyai kedudukan yang sangat kuat. Disamping itu pula ada beberapa pimpinan lokal yang melakukan pemberontakan kepada khalifah dan berhasil memperoleh kemerdekaan penuh.
Faktor ekonomi Dinasti Abbasiyah yang terus melemah. Hal ini dipicu dengan meningkatnya tingkat korupsi dikalangan pemerintah dan meningkatnya pajak yang dibebankan kepada rakyat, sehingga terjadi perebutan wilayah demi kepentingan golongan tertentu. Keuangan dinasti Abbasiyah semakin melemah dengan merdekanya beberapa dinasti yang menjadi wilayah kekuasaannya sehingga tidak lagi membayar upeti kepada pemerintah pusat.
Perpecahan antara kaum muslim. Masa ini merupakan puncak dari fitnah yang tejadi di Baghdad, baik antara golongan Syi’ah dan Ahlus Sunnah, maupun antara madzhab Hambali dan madzhab yang lainnya. Disamping itu pula kaum muslimin terpecah dalam berbagai kelompok keagamaan seperti Khawarij, Mu’tazilah, Syi’ah, dan lain sebagainya.
Perang saudara antara al-Amin dan al-Ma’mun. Peperangan ini disamping karena perebutan tahta kekhalifahan merupakan peperangan antar suku Arab dan Persia. Al-Amin merupakan keturunan Harun ar-Rasyid yang berdarah Arab murni, sementara al-Ma’mun merupakan seorang Persia. Peristiwa ini mengakibatkan tumbuhnya permusuhan antara suku Arab dan suku Persia. Hal ini diperparah dengan kebijakan Al-Ma’mun yang mengangkat tentara bayaran dari budak-budak Turki, sehingga munculah petentangan antara tiga suku; Arab, Persia, dan Turki.
Penghianatan wazir Ibn al-Qami, ia berhasil menghasut Hulagu untuk menghancurkan Baghdad dan dengan akal bulusnya ia berhasil menipu khalifah untuk menyerahkan diri kepada Hulagu.
Peperangan antara kaum Muslim dan nasrani. Peperangan ini lebih dikenal dengan perang salib, perang ini memberikan kerugian yang sangat besar kepada kaum muslim. Kerugian-kerugian ini menyebabkan kekuatan politik umat muslim pada saat itu menjadi lemah.
Serangan bangsa Mongol pada saat yang tepat. Tahun 656 merupakan waktu yang sangat tepat untuk menyerang pusat pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Hal ini disebabkan faktor internal pemerintahan Abbasiyah yang kacau, Hulagu juga didukung oleh musuh Islam lainnya.

Bangsa Mongol dan Islam Pasca Kehancuran Baghdad
Jauh sebelum penghancuran Baghdad oleh Hulagu, penguasa Dinasti Golden Horde, Berke sempat menolak sikap bangsa Mongol yang mengirimkan tentara Ilkhan ke Irak dan memberikan masukan agar Hulagu segera menarik pasukannya. Penolakan Berke ini tidak lain karena Ia merupakan seorang muslim dan membangun aliansi dengan Dinasti Mamluk dan Dinasti ‘Abbasiyah. Saran ini tidak dihiraukan oleh Hulagu, Ia bersama pasukan meneruskan perjalanannya dan menghancurkan Baghdad.

Setelah menghancurkan Baghdad, Hulagu Khan beserta pasukannya meneruskan penaklukannya ke Kairo untuk menghancurkan Dinasti Mamluk di Mesir. Di tengah perjalanannya, Ia mendapat kabar bahwa Khan Agung Monggu Khan wafat, sehingga Hulagu kembali ke Karakuram dan menunjuk Ketboga sebagai panglima perang.

Di bawah komando Ketboga, pasukan Mongol menuju Mesir hingga akhirnya bertemu pasukan Dinasti Mamluk dan sekutunya di ‘Ain al-Jalut. Peperangan ini dimenangkan oleh Dinasti Mamluk dan memaksa pasukan Mongol membatalkan misinya untuk menaklukan Mesir. Kekalahan ini disebabkan karena pasukan Mongol tidak mempunyai sosok panglima perang seperti Hulagu dan adanya bala bantuan dari pasukan Golden Horde untuk membantu pasukan Dinasti Mamluk.

Pada periode selanjutnya setelah Hulagu Khan wafat, putra sulungnya Abaga meneruskan penaklukan Bangsa Mongol di wilayah Barat.[15]Untuk membendung kekuatan Dinasti golden Horde ia bekerja sama dengan pasukan Yunani dan beberapa negara Eropa Timur, tetapi aliansi ini tidak dapat menahan kekuatan pasukan Mamluk dan Golden Horde sehingga Ia mengalami kekalahan toal pada tahun 1277. Pada tahun 1281, Abaga berusaha menyerang Syiria, tetapi pasukannya mengalami kekalahan dan menyebabkan Ia frustasi dan depresi serta putus asa.

Dampak dari kekalahan pasukan Mongol dan kekuatan aliansi Dinasti Mamluk dan Dinasti Golden Horde ini membuat sebagian besar Bangsa Mongol masuk ke dalam agama Islam. Salah satunya adalah penerus Abaga, Pangeran Tagudar yang menjadi muslim dan mengganti namanya menjadi Ahmad. Ia menjadi syuhada pertama di kalangan bangsa Mongol yang mati demi Islam.

Kehancuran kota Baghdad dan jatuhnya Dinasti ‘Abbasiyah pada hakikat bukan merupakan kehancuran Islam. Melihat dari penjelasan di atas, kehancuran Baghdad hanya merupakan tanda dimulainya babak baru dari sejarah Islam. Hal ini dapat dilihat dari kuatnya kekuatan Islam yang dibangun oleh aliansi Dinasti Mamluk dan Dinasti Golden Horde, serta berdirinya Dinasti-Dinati Mongol Islam setelahnya.

Referensi
Hodgson, Marshal G. S. The Ventre of Islam; Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia. Terj. Mulyadhi Kartanegara. Jakarta: Paramadina, 2002
Karim, M. Abdul. Islam di Asia Tengah. Yogyakarta: Bagaskara, 2006
____________ Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam. Yogyakarta: Bagaskara, cet. IV, 2012
Khaldun, Ibnu. Tarekh Ibnu Khaldun. juz. III. Beirut: Daar el-Kutub, 1992
Lapidus, Ira M. A History of Islamic Societes. Cambridge: Cambridge University Press, 1995

Sistem Pemerintahan di Indonesia

noreply@blogger.com (tsalman) — Sun, 4 Oct 2015 16:19:00 +0700

Istilah konstitusi berasal dari bahasa prancis (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu Negara atau menyusun dan manyatakan suatau Negara. Sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa belandanya. Gronwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang dan ground berarti tanah/dasar.

Semua konstitusi yang pernah ada dan sedang berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945, konstitusi Republik Indonesia serikat, dan uud sementara 1950, dapat di golongkan kedalam konstitusi social ketiga konstitusi iuni didahului oleh sebuah pembukaan didalam pembukkan itu dimuat rumusan-rumusan filosofis tentang maksud, tujuan dan dasar keberadaan Negara republic Indonesia menurut tradisi hokum anglo saxon, yang dimaksud dengan law hanyalah pasal-pasal dfalam suatu peraturan perundanagn tertulis, sedangkan preambule tidak mengandung norma, bahkan tidak membawa implikasi jurudis terhadap penafsiran pasal-pasal yang banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum eropa kontiental pembukaan mempunyai kedudukan yang sangat penting bahkan, didalam UUD 1945 dikatkan bahwa pembukaan konstitusi itu memuat pokok-pokok pikiran atau patokan-patokan dasar Negara yang nselanjutnya dirumuskan di dalam pasal-pasal konstitusi.

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensial? Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu dibahas mengenai sistem pemerintahan.

Pengertian Sistem Pemerintahan
Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. kata-kata itu berarti:

Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatau
Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara.
Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah

Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatife, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berati kekuasaan membentuk undang-undang; Dan Kekuasaan Yudikatif yang berati kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.

Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.

Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksakan kekuasaan eksekutif dan melaksakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri maka dapat disebut dewan menteri/kabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial, dan kabinet ministrial.

Kabinet presidensial adalah suatu kabinet dimana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai perdana menteri sehingga para menteri tidak bertanggung jawab kepada perlemen/DPR melainkan kepada presiden. Contoh negara yang menggunakan sistem kabinet presidensial adalah Amerika Serikat dan Indonesia

Kabinet ministrial adalah suatu kabinet yang dalam menjalankan kebijaksaan pemerintan, baik seorang menteri secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama seluruh anggota kebinet bertanggung jawab kepada parlemen/DPR. Contoh negara yang menggunakan sistem kabinet ini adalah negara-negara di Eropa Barat.

Apabila dilihat dari cara pembentukannya, kabinet ministrial dapat dibagi menjadi dua, yaitu kabinet parlementer dan kabinet ekstraparlementer. Kabinet parlementer adalah suatu kabinet yang dibentuk dengan memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara yang ada di dalam parlemen. Jika dilihat dari komposisi (susunan keanggotaannya), kabinet parlementer dibagi menjadi tiga, yaitu kabinet koalisi, kabinet nasional, dan kabinet partai. Kabinet Ekstraparlementer adalah kebinet yang pembentukannya tidak memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara serta keadaan dalam parlemen/DPR.

Sistem Pemerintahan Parlementer Dan Presidensial
Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem presidensial (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Sementara Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan presiden hanya sebagai simbol negara saja.

Pada umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan diatas. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Bhakan, Inggris disebut sebagai Mother of Parliaments (induk parlemen), sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara dengan sistem pemerintahan presidensial.

Kedua negara tersebut disebut sebagai tipe ideal karena menerapkan ciri-ciri yang dijalankannya. Inggris adalah negara pertama yang menjalankan model pemerintahan parlementer. Amerika Serikat juga sebagai pelopor dalam sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut sampai sekarang tetap konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip dari sistem pemerintahannya. Dari dua negara tersebut, kemudian sistem pemerintahan diadopsi oleh negara-negara lain dibelahan dunia.

Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer.

Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut:

Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemiihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.
Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebgai symbol kedaulatan dan keutuhan negara.
Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk pembentukan parlemen baru.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.
Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer :

Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut.

Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.
Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial :

Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.
Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial :

Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

Sistem Pemerintahan Indonesia
Memasuki masa Reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi.

Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi: (1) adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, dan (2) jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini.

Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.

Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
Bentuk pemerintahan adalah republik, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.
Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial.

Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut:

Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
Presiden dalam pengambilan keputusan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)

Perubahan-perubahan yang dilakukan ini diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, bertujuan untuk mengurangi kekuasaan presiden sehingga tidak menciptakan pemerintahan yang otoriter dan tetap dapat diawasi.

Dengan demikian dapat dilihat sistem pemerintahan Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, antara lain sebagai berikut:

Sistem pemerintahan presidensial

Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan yang ditunjuk langsung oleh rakyat
Menteri sebagai pembantu presiden ditunjuk langsung oleh presiden dan diambil dari partai koalisi pendukung pemerintahan.
Dalam proses pengambilan kebijakan, pemerintah harus bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sistem pemerintahan parlementer

Indonesia menganut sistem parlemen bikameral dengan dibaginya lembaga perwakilan dalam bentuk perwakilan politik (DPR) dan perwakilan teritorial (DPD)
DPR mempunyai hak untuk mengajukan usul ke MPR untuk memberhentikan presiden, dengan demikian dapat dikatakan DPR mempunyai kekuasaan untuk mengawasi dan menjatuhkan pemerintahan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa variasi sistem pemerintahan Indonesia ini bertujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam sistem pemerintahan sebelumnya. Pada kenyataannya ternyata sistem pemerintahan ini masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat berbagai kekurangan yang harus segera diperbaiki. Menurut analisa penulis, beberapa kekurangan tersebut antara lain:

Dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah sangat bergantung pada kesepakatan bersama dengan anggota DPR, hal ini mengakibatkan pengambilan keputusan pemerintah membutuhkan proses yang panjang, sehingga pemerintah cenderung tidak tegas dalam bersikap. Lebih jauh lagi program yang telah direncanakan oleh pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan terhenti.
Pada sistem pemerintahan sebelumnya dan sistem pemerintahan di negara lain, presiden mempunyai hak veto untuk membatalkan undang-undang. Pada masa DPR mempunyai kekuasaan yang sangat luas dalam membuat RUU, menolak RUU dari badan lain, serta mengesahkan undang-undang tanpa ada intervensi dari presiden selaku kepala pemerintahan.
DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat kepada MPR untuk menurunkan presiden selaku kepala pemerintahan, hal ini sebagaimana kekuasaan parlemen untuk menurunkan perdana menteri. Tetapi dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen dapat dibubarkan oleh kepala negara sehingga kinerja parlemen tetap terjaga dan tetap terpantau. Sementara dalam sistem pemerintahan Indonesia, tidak ada lembaga khusus yang dibentuk untuk mengawasi kinerja DPR, hal-hal yang berkaitan dengan keanggotaan DPR hanya diatur dalam UU.

Apabila diteliti secara jauh lagi sebenarnya masih terdapat berbagai permasalahan yang timbul akibat inovasi-inovasi yang dilakukan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Selain masalah diatas masih ada kerancuan diberbagai hal, antara otonomi daerah yang belum merata dan cenderung menjadi seperti negara federal, kedudukan dan fungsi DPD yang belum dapat berjalan dengan baik sebagai utusan daerah, dan masih banyak lagi.

Penutup
Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi empat institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri.

Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi dua, yaitu presidensial dan ministerial (parlemen). Pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada diluar pengawasan legislatif maka sistem pemerintahannya adalah presidensial.

Seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia yang dulunya menganut sistem presidensial mulai berani membuka diri untuk berubah. Amandemen UUD yang dilakukan mulai berani membatasi kekuasaan presiden dan membuka diri terhadap suara rakyat secara keseluruhan. Tetapi di lain sisi, amandemen ini masih mempunyai berbagai kekurangan bahkan menimbulkan masalah baru bagi bangsa Indonesia pada umumnya.

Referensi
Huda,Ni’maul. Ilmu Negara. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2011.
Lijphart, Aren. Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1995.
MD, Moh. Mahfud. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Cet. II. 2011.
________________ Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Cet. II. 2010
UU no. 27 Tahun 2009
UUD 1945

Pemikiran Politik Abu ‘Ala Al-Maududi

noreply@blogger.com (tsalman) — Fri, 11 Sep 2015 01:20:00 +0700

Islam berkembang dan terus menyebar sesudah hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Islam menjadis sebuah peradaban baru yang hingga pada puncak zaman keemasannya menguasai seluruh wilayah Asia Timur Tengah, Afrika Barat, bahkan meluas hingga ke Spanyol. Di samping perluasan wilayah, peradaban Islam ini pula telah melahirkan banyak tokoh dalam berbagai bidang, khususnya bidang politik dan pemerintahan. Sejak kejatuhan dinasti Utsmaniyah di Turki tahun 1924, bentuk pemerintahan dan politk Islam tidak begitu terlihat diterapkan secara utuh oleh negara-negara yang berpenduduk Muslim. Hal ini tidak menyebabkan pemikiran-pemikiran mengenai politik dan pemerintahan Islam ikut terhenti, tetapi sebaliknya lahir benyak tokoh-tokoh dengan berbagai teori dan konsep di bidang ini

Pada saat ini, ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa beberapa bentuk negara yang berkembang pada dewasa ini merupakan perwujudan dari Islam. Ada yang berkata bahwa Islam adalah sebuah demokrasi dan tidak terdapat perbedaan didalamnya, ada pula yang berpendapat bahwa unsur-unsur kediktatoran berasal dari ajaran Islam untuk taat terhadap pemimpin, bahkan lebih jauh lagi sebagian orang berpendapat bahwa komunisme merupakan versi lain dari Islam yang telah direvisi dan cocok bagi kaum Muslim di daerah komunis. Menurut al-Maududi pemikiran-pemikiran di atas tidak memahami jalan kehidupan Islam secara jelas. Orang-orang tersebut tidak melakukan kajian sistematik atas tatanan kehidupan politik Islam, sehingga mereka dianggap seperti seorang buta yang berusaha menggambarkan gajah hanya dengan memegang beberapa bagian tubuhnya. Dalam situasi dan kondisi seperti inilah al-Maududi kemudian membuat sebuah kajian sistematik mengenai teori politk Islam, tatanan sosial Islam, dan kebudayaan Islam. Abu ‘Ala al-Maududi melalui majalahnya dan jama’ahnya banyak melahirkan pemikiran-pemikiran bagi umat muslim, khususnya di bidang politik dan pemerintahan Islam. tulisan ini mencoba untuk membahas dan menggambarkan pemikiran politik al-Maududi secara umum.

Biografi Abu ‘Ala Al-Maududi
Abu ‘Ala al-Maududi lahir di Aurangabad, India Selatan pada tanggal 25 September 1903. Pada masa itu pemikiran-pemikiran barat sangat mempengaruhi kehidupan di India, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, maupun dalam bidang kebudayaan. Pengaruh barat tidak hanya berkisar pada pemikiran dan pengetahuan, tetapi juga diiringi dengan penjajahan dan perkembangan agama Nasrani yang dibawa oleh para misionaris. Perkembangan pemikiran barat ini berbanding terbalik dengan perkembangan pemikiran muslimin yang terus menurun hingga jatuhnya khilafah Utsmaniyah di Turki pada tahun 1923.

Keluarga al-Maududi merupakan lingkungan keluarga agamis, kelahirannya berhubungan dekat dengan Ahmad Khan, pendiri جامعة عليكرهdi India. Oleh karena itu, al-Maududi meneruskan pendidikannya di perguruan tersebut dan mempelajari bahasa Inggris serta kebudayaan-kebudayaan Barat, Pendidikan yang dipilihnya ini mendapat penolakan keras dari keluarganya. Sebelum menyelesaikan pendidikannya, al-Maududi kemudian pindah ke جامعة آله أباد atas saran Ibnu Syaikh Kabiir.

Abu ‘Ala al-Maududi memulai karir politiknya pada tahun 1919 ketika Ia terjun bekerja pada partai Kongres di Jubalpur, kemudian Ia menjadi seorang editor surat kabar “Muslim” pada tahun 1924. Tahun 1926, berkat dukungan dan dorongan dari Jami’at Ulama Hindi al-Maududi berhasil menerima sertifikat pendidikan agama dan menjadi seorang ulama. Ia memulai dakwahnya pada tahun 1933 dengan menerbitkan majalah Turjuman Al-Qur’an, dan pada puncaknya al-Maududi mendirikan partai Jama’ah Islamiyah pada tahun 1941. Ia kemudian wafat pada tanggal 22 September 1979.

Beberapa buku karangan al-Maududi antara lain Tafhiimul Qur’an, Mabaadi’ul Islam, Nahnu wa Hadharah al-Gharbiyah, al-Jihad fil Islam, al-Musthalahaat al-‘Arba’ah fil Qur’an, Tajdiidud Diin wa Ihyaa’ihi, Makaanatus Sunnah fi at-Tasyri’, al-Hijab, Ad-Daulah al-Islamiyah, al-Khilafah wal Mulk, dan lain sebagainya.

Bentuk dan Karasteristik Negara Islam
Bentuk negara Islam menurut al-Maududi dapat disebut dengan Kingdom of God. Teokrasi Islam menurutnya berbeda dengan teokrasi yang pernah diterapkan oleh negara-negara di Eropa dimana negara dikuasai oleh sekelompok pendeta yang mendominasi negara dan menegakkan hukum-hukumnya sendiri atas nama Tuhan, dan memaksakan hukum tersebut kepada rakyat untuk kepentingan kelompok tertentu. Teokrasi dalam Islam tidak dikuasai oleh kelompok-kelopok tertentu, tetapi dikuasai oleh seluruh masyarakat Islam. Sistem ini menyatukan antara sistem teokrasi dan demokrasi. Sistem pemerintahan demokrasi ilahi ini karena kaum muslimin mempunyai kedaulatan rakyat tetapi terbatas di bawah pengawasan Tuhan. Undang-undang dalam negara Islam secara pokok telah ditentukan oleh Allah, sementara hal-hal yang bersifat spesifik dan tidak tecantum dalam syari’ah diselesaikan berdasarkan musyawarah dan mufakat secara konsensus di kalangan umat muslim.

Karasteristik lain negara Islam menurut al-Maududi adalah negara yang ideologis. Negara Islam berdiri berdasarkan ideologi Islam dan bertujuan untuk menegakkan ideologi tersebut. Oleh karena itu, para penyelenggara negara wajib diduduki oleh orang-orang yang menjunjung tinggi ideologi Islam dan hukum-hukum ilahi, serta sepenuhnya menghayati dan memahami setiap rinciannya. Berdasarkan ideologi ini, maka islam tidak mengakui perbedaan geografi, suku, bahasa, ras, bahkan agama. Setiap penduduk diberi kebebasan hidup dan dilindungi tanpa membedakan antara kaum mayoritas maupun minoritas. Hal ini berbeda dengan ideologis yang diterapkan di negara komunis yang memaksakan kehendak kepada penganut keyakinan-keyakinan yang berbeda dengan keyakinan negara, bahkan membasmi kaum minoritas yang bertentangan dengan kaum mayoritas.

Hukum Allah dan Rasulnya merupakan kekuasaan legislatif dan kedaulatan tertinggi dalam negara Islam, selanjutnya mengenai penerapannya secara terperinci diserahkan kepada masyarakat muslim yang dianggap layak dan terpercaya. Ada empat sumber konstitusi negara Islam yang diangkat oleh al-Maududi[6]: pertama adalah Al-Qur’an sebagai sumber pertama dan yang paling utama. Kedua Sunnah Rasul yang menunjukkan bagaimana caranya Rasulullah menjabarkan ideologi Islam berdasarkan al-Qur’an ke dalam bentuk praktisnya. Sumber konstitusi yang ketiga adalah konvensi para Khulafa’ur Rasyidin yang menggambarkan bagaiman para khalifah mengelola negara Islam setelah wafatnya Rasulullah, dan terakhir adalah ketentuan para fuqaha ternama.

Beberapa ciri khas negara Islam lainnya dalam pandangan al-Maududi adalah sebagai berikut:

Negara didirikan atas dasar kesadaran suatu bangsa yang merdekan dan tunduk kepada Tuhan penguasa alam. Pemimpin tertinggi bukan merupakan penguasa tertinggi dan bekerja menurt hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.
Kekuasaan dan kedaulatan hukum tertinggi sepenuhnya milik Allah. Untuk menegakkan dan penerapannya diserahkan kepada al-hall wal-aqd secara kolektif sebagai perwakilan Allah.
Sistem yang dianut oleh negara Islam hampir sama dengan pokok-pokok demokrasi dimana terbentuknya pemerintah, pelaksanaannya, serta pergantian kekuasaan harus sesuai dengan pendapat rakyat. Tetapi dalam sistem ini kewenangan rakyat terbatas dan diatur oleh peraturan Allah dan RasulNya yang merupakan undang-undang tertinggi.
Penyelenggara negara diserahkan kepada orang-orang yang terpercaya oleh rakyat, sehingga masyarakat dapat menerima gagasan-gagasannya, prinsip-prinsipnya, dan teori-teori asasinya.
Negara berdasarkan ideologi dan tidak berdasarkan ikatan-ikatan geografis, keturunan, suku,, agama, ras, bahasa, maupun ikatan kekerabatan lainnya.
Negara Islam dijiwai oleh ketaqwaan dan akhlaq, sehingga setiap urusan dalam negeri dapat ditegakkan atas dasar amanat, keadilan, ketulusan, dan persamaan.
Sasaran dan tujuan negara yang utama adalah menyeru kepada kebaikan, keadilan sosial, mencegah kemungkaran dan memberantas kejahatan.
Nilai-nilai asasi negara ini adalah persamaan hak, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, kesesuaian antara kepentingan individu dan masyarakat, serta persamaan kedudukan dalam undang-undang.
Keseimbangan antara hak negara dan hak individu, sehingga tidak menjadikan negara sebagai penguasa mutlak dan sebaliknya tidak menjadikan individu dapat bertindak apa saja sesuai kehendak dan kepentingannya sendiri.

Pembagian Kekuasaan
Dalam menjalankan negara, al-Maududi membagi kekuasaan penyelenggara negara kedalam tiga wilayah kekuasaan; legislatif, eksekutif, dan yudikatif (trias politica).

Kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk membentuk undang-undang. Undang-undang tertinggi dalam negara Islam adalah al-Qur’an dan Sunnah, sehingga Allah merupakan pemegang legislasi yang mutlak. Undang-undang Allah ini memuat pokok-pokok ajaran yang mencangkup seluruh kehidupan masyarakat secara umum, oleh karena itu dalam penerapannya secara khusus dan spesifik diperlukan sebuah lembaga pemberi fatwa berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah

Lembaga ini oleh al-Maududi disebut dengan ahlul hal wal aqd, yang berfungsi: (a) Menegakkan syari’at Islam dalam bentuk peraturan-peraturan dan undang-undang dengan istilah-istilah dan definisi-definisi yang relevan, (b) Menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah yang mempunyai kemungkinan interpretasi lebih dari satu. Lembaga legislatif mempunyai hak memutuskan penafsiran mana yang harus dipakai dan ditetapkan sebagai undang-undng negara, serta (c) Mencari kekuatan hukum dari keempat sumber hukum seperti yang telah dijelaskan diatas. Lembaga legislatif dalam memutuskan sebuah peraturan harus mempunyai landasan hukum secara berturut-turut dan al-Qur’an, Sunnah, konvensi Khulafa’ur Rasyidin, kemudian fatwa fuqaha. Apabila tidak terdapat pada keempat sumber hukum ini, maka lembaga legislatif berhak untuk berijtihad dan merumuskan hukum sesuai dengan syari’at Islam.

Kekuasaan eksekutif sebagai penyelenggara undang-undang. Menurut al-Maududi lembaga ini dalam al-Qur’an disebut dengan ulul-amri dan umara yang harus ditaati oleh segenap penduduk di negara tersebut. Lembaga eksekutif mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan dan menerapkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif pada kehidupan bermasyarakat.

Lembaga legislatif membuat undang-undang, lembaga eksekutif menyelenggarakan undang-undang tersebut, sementara untuk menjaga agar undang-undang tersebut terlaksana adalah lembaga yudikatif. Lembaga ini diisi oleh para qada yang betugas sebagai hakim dengan mendasarkan keputusan mereka kepada undang-undang yang berlaku. Lembaga ini bertugas untuk menegakkan syari’at Islam pada kehidupan masyarakat, dan mempunyai kewenangan untuk memberikan hukuman bagi para pelanggarnya.

Kepala Negara dan Pejabat Pemerintah lainnya
Dalam negara Islam, pemilihan kepala negara sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat umum. Untuk menjadi seorang kepala negara, tak seorang pun berhak untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara kekerasan dan paksaan. Kekuasaan pun tidak hanya diserahkan kepada sebuah kelompok sehingga dapat dimonopoli untuk kepentingan mereka, oleh karena itu pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip dan kehendak umat muslim.

Adapun tata cara pemilihan khalifah tidak ditentukan langsung oleh al-Maududi. Ia tidak membatasi dengan satu konsep tetap, melainkan membebaskan kepada kaum muslimin untuk menunjuk kepala negara dengan berbagai cara yang sesuai dengan keadaan dan situasi negara pada saat itu. Adapun dalam memilih ulil-Amri, perlu memperhatikan beberapa hal berikut untuk melaksanakan tatanan negara:

Para ulil-amri yang dipilih haruslah orang yang benar-benar terpercaya, bertanggung jawab serta mampu melaksanakan amanat yang diembankan kepadanya.
Mereka tidak terdiri dari orang-orang zalim, fajir, lalai akan Allah, dan melanggar batasan-batasannya. Para ulil-amri yang ditunjuk haruslah seorang mukmin yang bertaqwa dan beramal shaleh.
Mempunyai ilmu pengetahuan luas, berakal sehat, cerdas, arif, mempunyai kemampuan intelektual dan fisik untuk memikul tanggung jawabnya.
Ulil-amri haruslah orang yang benar-benar menjaga amanat, sehingga dapat diberikan tanggung jawab dengan aman dan tanpa keraguan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pejabat pemerintahan adalah beragama Islam, laki-laki, dewasa (baligh) berakal sehat, serta merupakan seorang warga negara dari negara Islam. Keempat syarat ini hanya merupakan syarat umum yang harus dimiliki oleh setiap pejabat pemerintah. Syarat ini tidak menutup adanya syarat lain yang diajukan oleh lembaga legislatif, komisi pemilihan, maupun oleh rakyat.

Penutup
Abu ‘Ala al-Maududi merupakan seorang tokoh dalam bidang politik Islam yang besar. Ia tidak hanya berusaha menuangkan pikiran dan idenya untuk membentuk suatu pemerintahan dan negara Islam yang murni dalam bentuk tulisan, tetapi Ia juga turun langsung dalam masalah politik melalui partai yang didirikannya.

Al-Maududi ingin meneruskan bentuk negara yang telah terbentuk pada masa Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu Ia membuat rentetan sumber konstitusi yang dimulai dari Al-Qur’an, Sunnah, ijtihad para Khulafa’ur Rasyidin, dan kemudian fatwa para fuqaha ternama. Al-Maududi kemudian menggabungkan bentuk negara zaman klasik ini dengan bentuk negara modern yang relevan dengan syari’at Islam.

Pikiran politiknya pada intinya untuk mencapai kesejahteraan penduduk secara umum. Dalam konsepnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, daerah geografi, dan disatukan oleh sebuah ideologi Islam sehingga hak mayoritas dan hak minoritas dapat terjamin. Ia pun menyeimbangkan antara hak negara dan hak individu, sehingga negara tidak berkuasa mutlak atas penduduknya dan individu mempunyai kewajiban untuk membantu negara.

Referensi
Al-Maududi, Abu ‘Ala. Al-Khilafah wal Mulk. Kuwait: Daar el-Qalam, 1978
_________________, Hukum dan Konstitutsi Sistem Politik Islam, terj. Asep Hikmat. Bandung: Mizan, 1995
At-Turabi, Alifuddin. Abu ‘Ala al-Mududi; Ashrihi, Hayatihi, Dakwatihi, Mu’allifatihi. Kuwait: Daar el-Qalam, 1987

Menonaktifkan Backround Data Internet Windows 8 & 10

noreply@blogger.com (tsalman) — Sat, 22 Nov 2014 20:19:00 +0700

Windows 8 dan Windows 10 sangat responsif dan aktif dalam "melayani" kebutuhan usernya. Berbagai informasi tentang user dikumpulkan dan dikirimkan secara "diam-diam", sehingga Operating Sistem ini tampak selalu sigap dan cepat dalam memuaskan keinginan pengguna di dunia maya.

Windows 8 dan 10 telah dilengkapi berbagai fitur yang secara instant dan otomatis mencari berbagai informasi seperti berita (News), olahraga (Sport), cuaca (Weather) dan lain sebagainya. Khusus Windows 10 disediakan fitur Cortana sebagai asisten pribadi, bahkan kemungkinan ditujukan sebagai "pasangan hidup" user selama menggunakan OS ini.

Sayangnya fitur-fitur tersebut untuk saat ini belum support untuk bahasa Indonesia, sehingga terkesan mubazir. Di lain sisi, mayoritas user di Indonesia lebih membutuhkan bimbingan dari pasangan "nyata" untuk OS ini, lebih dari sekedar Cortana yang cenderung "sok tahu". Mayoritas user Indonesia juga bukan merupakan pengguna "premium" yang rela menghabiskan kuota data internetnya untuk hal-hal pelengkap seperti ini.

Informasi tentang cara menonaktifkan data internet yang berjalan "senyap" di backround OS Win 8 dan 10 banyak tersebar di internet. Di antaranya dengan menonaktifkan user privacy, auto update, dll. Trik dan tutorial kali ini bukan untuk me re-share hal-hal tersebut, tetapi langsung "menembak langsung" ke sistem pusat Windows yang bertugas menjalakan fitur-fitur "useless" di atas.

Trik ini dilakukan dengan 2 langkah sederhana:

Menonaktifkan BITS (Backround Intelligent Transfer Service)

Buka aplikasi desktop "services" - tombol Win, ketik service

Cari dan temukan "Backround Intelligent Transfer Service"

Klik kanan - properties

Lakukan settingan berikut:
Service status - Stop
Startup type: Disabled
Pilih tab "Recovery": first, second, Subsequent failure - Take no action
Apply dan OK

Menonaktifkan Windows Update

Pada aplikasi "services" temukan "Windows Update"

Terapkan settingan yang sama pada properties-nya

Abaikan bila terdapat error langkah "Service status - Stop"

Lanjutkan pada langkah selanjutnya

Restart PC

Demikian trik dan tips untuk mengantisipasi adanya pencurian data internet secara "legal & senyap" oleh system Windows.

Format Flash Drive via CMD untuk Install Windows

noreply@blogger.com (tsalman) — Fri, 23 Jul 2010 23:44:00 +0700

Insert flash drive (flash disk) in the USB port of your computer
Open command prompt (cmd) as administrator
Enter the following commands on command promp:

diskpart
list disk
select disk z

z is the number corresponding for your USB disk. Replace it with the corresponding letter from your own system. BEWARE and CHECK that you choose your flash drive disk

clean
create partition primary
active
format fs=fat32 quick
assign
exit

Open windows explorer
Copy the whole file of windows (from windows CD) to flash drive (flash disk)
Restart PC, dont forget to enable boot from USB

*credit to bootableusb.net

Pengertian Pondok Pesantren

noreply@blogger.com (tsalman) — Fri, 28 May 2010 23:35:00 +0700

Masjid Jami' PM Darussalam Gontor

Kata pondok berasal dari funduq (bahasa Arab) yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana, karena pondok memang sebagai tempat penampungan sederhana dari para pelajar/santri yang jauh dari tempat asalnya (Zamahsyari Dhofir, 1982: 18). Menurut Manfred dalam Ziemek (1986) kata pesantren berasal dari kata santri yang diimbuhi awalan pe- dan akhiran -an yang berarti menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para santri. Terkadang juga dianggap sebagai gabungan kata sant (manusia baik) dengan suku kata tra (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik. Sedangkan menurut Geertz pengertian pesantren diturunkan dari bahasa India Shastri yang berarti ilmuwan Hindu yang pandai menulis, maksudnya pesantren adalah tempat bagi orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Dia menganggap bahwa pesantren dimodifikasi dari para Hindu (Wahjoetomo, 1997: 70).

Dalam istilah lain dikatakan pesantren berasal dari kata pe-santri-an, dimana kata "santri" berarti murid dalam Bahasa Jawa. Istilah pondok berasal dari Bahasa Arab funduuq (فندوق) yang berarti penginapan. Khusus di Aceh, pesantren disebut juga dengan nama dayah. Biasanya pesantren dipimpin oleh seorang Kyai. Untuk mengatur kehidupan pondok pesantren, kyai menunjuk seorang santri senior untuk mengatur adik-adik kelasnya, mereka biasanya disebut lurah pondok. Tujuan para santri dipisahkan dari orang tua dan keluarga mereka adalah agar mereka belajar hidup mandiri dan sekaligus dapat meningkatkan hubungan dengan kyai dan juga Tuhan.

Pendapat lainnya, pesantren berasal dari kata santri yang dapat diartikan tempat santri. Kata santri berasal dari kata Cantrik (bahasa Sansakerta, atau mungkin Jawa) yang berarti orang yang selalu mengikuti guru, yang kemudian dikembangkan oleh Perguruan Taman Siswa dalam sistem asrama yang disebut Pawiyatan. Istilah santri juga dalam ada dalam bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji, sedang C. C Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah shastri, yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Terkadang juga dianggap sebagai gabungan kata saint (manusia baik) dengan suku kata tra (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik.

Dalam kamus besar bahas Indonesia, pesantren diartikan sebagai asrama, tempat santri, atau tempat murid-murid belajar mengaji. Sedangkan secara istilah pesantren adalah lembaga pendidikan Islam, dimana para santri biasanya tinggal di pondok (asrama) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum, bertujuan untuk menguasai ilmu agama Islam secara detail, serta mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun Pondok pesantren secara definitif tidak dapat diberikan batasan yang tegas, melainkan terkandung fleksibilitas pengertian yang memenuhi ciri-ciri yang memberikan pengertian pondok pesantren.

Jenis-jenis Pondok pesantren yang berkembang dalam masyarakat antara lain adalah :

Pondok pesantren salaf (tradisional), Pesantren salaf menurut Zamakhsyari Dhofier, adalah lembaga pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik (salaf) sebagai inti pendidikan. Sedangkan sistem madrasah ditetapkan hanya untuk memudahkan sistem sorogan, yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum. Sistem pengajaran pesantren salaf memang lebih sering menerapkan model sorogan dan wetonan. Istilah weton berasal dari bahasa Jawa yang berarti waktu. Disebut demikian karena pengajian model ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang biasanya dilaksanakan setelah mengerjakan shalat fardhu.
Pesantren khalaf adalah lembaga pesantren yang memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah yang dikembangkan, atau pesantren yang menyelenggarakan tipe sekolah-sekolah umum seperti; MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA/SMK dan bahkan PT dalam lingkungannya (Depag, 2003: 87). Dengan demikian pesantren modern merupakan pendidikan pesantren yang diperbaharui atau dimodernkan pada segi-segi tertentu untuk disesuaikan dengan sistem sekolah.

Sedangkan menurut Mas’ud dkk, ada beberapa tipologi atau model pondok pesantren yaitu :

Pesantren yang mempertahankan kemurnian identitas aslinya sebagai tempat menalami ilmu-ilmu agama (tafaqquh fi-I-din) bagi para santrinya. Semua materi yang diajarkan dipesantren ini sepenuhnya bersifat keagamaan yang bersumber dari kitab-kitab berbahasa arab (kitab kuning) yang ditulis oleh para ulama’ abad pertengahan. Pesantren model ini masih banyak kita jumpai hingga sekarang, seperti pesantren Lirboyo di Kediri Jawa Timur, beberapa pesantren di daeah Sarang Kabupaten Rembang, Jawa tengah dan lain-lain.
Pesantren yang memasukkan materi-materi umum dalam pengajarannya, namun dengan kurikulum yang disusun sendiri menurut kebutuhan dan tidak mengikuti kurikulum yang ditetapkan pemerintah secara nasional sehingga ijazah yang dikeluarkan tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah sebagai ijazah formal.
Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan umum di dalamnya, baik berbentuk madrasah (sekolah umum berciri khas Islam di dalam naungan DEPAG) maupun sekolah (sekolah umum di bawah DEPDIKNAS) dalam berbagai jenjangnya, bahkan ada yang sampai Perguruan Tinggi yang tidak hanya meliputi fakultas-fakultas keagamaan meliankan juga fakultas-fakultas umum. Pesantren Tebu Ireng di Jombang Jawa Timur adalah contohnya.
Pesantren yang merupakan asrama pelajar Islam dimana para santrinya belajar disekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi diluarnya. Pendidikan agama dipesantren model ini diberikan diluar jam-jam sekolah sehingga bisa diikuti oleh semua santrinya. Diperkirakan pesantren model inilah yang terbanyak jumlahnya.