Catatan Sawali Tuhusetya

Refleksi Akhir Tahun Pelajaran

Jika tak ada aral melintang, 13 Juli nanti merupakan hari pertama masuk sekolah. Selalu saja ada romantisme baru yang bersemayam dalam gendang nurani kita setiap kali memasuki tahun pelajaran baru. Harapan baru, semangat baru, seragam baru, dan atribut-atribut yang serba baru lainnya tak jarang mewarnai langkah-langkah yang penuh optimisme menyambut sebuah perubahan. Meski demikian, tak ada salahnya kita melakukan flash-back sekadar untuk melakukan refleksi agar langkah-langkah yang penuh optimisme dalam menyambut perubahan itu makin terarah dan visioner.

“Historia magistra vitae”, sejarah adalah guru kehidupan, begitulah kata para bijak bestari. Sebuah perubahan tak akan pernah bisa melupakan sejarah masa silam. Ia bisa menjadi cermin untuk melakukan evaluasi hingga berhasil ditemukan langkah-langkah cerdas guna menyusun langkah-langkah strategis dan mencerahkan.

Ya, ya, ya, kalau kita mau jujur, pendidikan di negeri ini belum seutuhnya menjadi “panglima” dalam membangun sebuah peradaban yang terhormat dan bermartabat. Pendidikan selalu digembar-gemborkan sebagai investasi sumber daya masa depan; ia juga dielu-elukan sebagai “kawah candradimuka” untuk menggembleng anak-anak bangsa masa depan yang cerdas, terampil, dan bermoral. Namun, realitas yang terjadi, justru sebaliknya. Tak sedikit suprastruktur pendidikan yang “salah urus” hingga membuat dinamika dunia pendidikan kita mengalami stagnasi.

Menurut pemahaman awam saya, setidaknya ada empat kebijakan publik yang justru membuat dunia pendidikan kita makin tidak visioner, yakni UU Badan Hukum Pendidikan (BHP), sertifikasi guru, program Buku Sekolah Elektronik (BSE), dan Ujian Nasional (UN).

Pertama, UU BHP. Seperti yang pernah saya tulis di sini bahwa UU BHP dinilai akan makin mempersempit gerak anak-anak dari kalangan tak mampu untuk mengenyam bangku pendidikan karena seluruh peserta didik harus menanggung biaya sebesar satu per tiga dari seluruh biaya operasional dalam pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Ketika dunia pendidikan sudah dicemari oleh kepentingan-kepentingan komersil, maka yang terjadi kemudian adalah proses pengebirian talenta dan potensi peserta didik. Bagaimana mungkin tidak terkebiri kalau anak-anak dari kalangan keluarga tak mampu yang sebenarnya memiliki otak cemerlang, akhirnya harus tersingkir dari bangku pendidikan yang diincarnya? Dampak paling berbahaya yang ditimbulkan oleh praktik komersialisasi pendidikan adalah tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi, dan manipulasi (KKN). Ibarat dalam dunia bisnis, setiap rupiah yang dikeluarkan harus menghasilkan keuntungan sehingga kelak ketika menjadi pejabat atau pengambil kebijakan, mereka dikhawatirkan akan menggunakan cara-cara licik dan korup untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama menuntut ilmu.

Kedua, sertifikasi guru. Tujuan program ini sesungguhnya cukup ideal, yakni untuk melahirkan guru profesional yang memiliki kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian. Guru yang dinyatakan lulus uji sertifikasi akan mendapatkan sertifikat pendidik dan akan menerima tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Dengan tingkat kesejahteraan yang memadai, etos kerja guru diharapkan dapat meningjat sehingga akan berdampak positif terhadap kualitas pendidikan. Namun, program ini mulai bermasalah ketika proses uji sertifikasi guru yang dilaksanakan dalam bentuk portofolio diduga terjadi penyimpangan. Banyak dokumen yang diduga palsu, sehingga tidak mencerminkan kompetensi yang sesungguhnya.

Ketiga, program BSE. Program yang dimaksudkan untuk menyediakan buku murah bagi rakyat ini ternyata justru terkesan elitis dan tidak berpihak pada rakyat yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan dan masih “rabun” internet. Bagaimana mungkin sekolah yang berada di lereng-lereng gunung dan lembah bisa menggunakan BSE kalau jaringan infrastruktur internetnya masih payah? Yang lebih ironis, Pusat Perbukuan (Pusbuk) sendiri agaknya tidak siap untuk membeli hak cipta penulis buku yang dinyatakan lolos. Hal itu terbukti dari banyaknya keluhan dari penulis buku teks yang bukunya dinyatakan lolos uji, tetapi tak jadi dibeli. Selain itu, BSE juga telah menghancurkan penerbit buku teks yang selama ini telah ikut berkiprah dalam menyediakan berbagai macam buku pelajaran untuk kepentingan dunia pendidikan. Hanya penerbit tertentu yang sanggup mencetak BSE. Itu pun dipilih BSE yang diperkirakan bisa memberikan profit dengan menerbitkan buku-buku teks yang belum teruji benar kualitasnya. Dengan buku-buku teks seadanya yang diduga telah mereduksi dan mempersempit ranah pemikiran siswa didik, bagaimana mungkin generasi masa depan negeri ini bisa tumbuh menjadi generasi yang cerdas secara intelektual, emosional, sosial, dan spiritual?

Keempat, kebijakan UN. Ini persoalan klasik yang sudah lama menimbulkan pro-kontra. Namun, agaknya pemerintah bersikukuh bahwa UN akan mampu mendongkrak mutu pendidikan. Kalau melihat praktik kecurangan yang terus terjadi dari tahun ke tahun tanpa tindakan yang jelas dan tegas, agaknya terlalu berlebihan kalau UN didesain untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kenyataan menunjukkan, ketentuan UN sebagai penentu kelulusan, disadari atau tidak, telah membuat banyak pihak (orang tua, sekolah, atau pejabat daerah) kebakaran jenggot. Imbasnya, mereka menempuh berbagai cara untuk meluluskan siswanya. Hal itu diperparah dengan pengumuman peringkat hasil UN oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), mulai tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Pemeringkatan semacam ini sesungguhnya tak lebih dari sebuah penerapan teori labeling dan pencitraan membabi buta. Siapa pun mereka, tak mau berada di peringkat terbawah, sehingga perlu menempuh cara-cara licik dan culas sekalipun, demi mempertahankan gengsi, martabat, citra, dan marwah pihak yang bersangkutan. Jika kondisi semacam ini tak mengalami perubahan, agaknya dunia pendidikan akan terus berada dalam lingkaran pembusukan yang sangat tidak menguntungkan bagi bangsa.

Oleh karena itu, perlu ada upaya serius untuk mengkaji ulang keempat kebijakan publik ini agar dunia pendidikan kita ke depan bisa menghasilkan generasi masa depan yang cerdas, terampil, dan bermoral seperti yang diharapkan.

Pertama, jika UU BHP tidak mungkin lagi ditolak, perlu ada revisi terhadap klausul-klausul yang mengarah pada upaya pendiskriminasian siswa didik dalam mengakses pendidikan. Berikan kesempatan dan buka pintu selebar-lebarnya buat anak-anak miskin bertalenta hebat untuk mengembangkan potensi dirinya hingga mereka kelak bisa ikut berkiprah dalam membangun bangsa, sehingga tak terus-terusan mewarisi kemiskinan orang tuanya.

Kedua, jika pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, berikan penghargaan kepada guru secara menyeluruh sesuai dengan masa kerja dan prestasinya dengan terus berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan guru secara simultan. Program ini akan terasa lebih mengena ketimbang melalui uji sertifikasi yang diduga sarat dengan kecurangan dan manipulasi. Selain itu, sertifikasi guru juga telah menimbulkan “kecemburuan sosial” antarsesama guru dalam satu unit kerja sehingga bisa menjadi “bluder” bagi institusi pendidikan dalam menjalankan program-programnya. Guru yang memiliki masa kerja lebih lama akan cenderung bersikap apatis dan masa bodoh karena dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menerima sertifikat pendidik.

Ketiga, pemerintah diharapkan tetap memiliki komitmen untuk menyediakan buku murah bagi rakyat. Bukan dalam bentuk BSE, melainkan menerbitkan dan mendistribusikan buku-buku yang sudah dinyatakan lolos uji dalam versi cetakan kepada seluruh sekolah di wilayah Indonesia. Kalau masih dalam bentuk BSE dan membebaskan kepada siapa saja untuk memperdagangkannya, maka yang terjadi adalah maraknya buku-buku berkualitas rendah yang bisa memberikan keuntungan finansial kepada penerbit tertentu.

Keempat, jangan jadikan UN sebagai penentu kelulusan, tetapi sebagai alat pemetaan mutu pendidikan secara nasional. Serahkan bobot kelulusan kepada satuan pendidikan masing-masing, sehingga akan terlihat sekolah mana yang sudah sesuai dengan standar nasional dan yang belum. Sekolah yang belum mampu memenuhi standar nasional perlu dipantau dan diberikan kemudahan dalam mendapatkan subsidi dan fasilitas, sehingga bisa mengurangi kesenjangan dengan sekolah lain yang dianggap lebih maju. Sungguh ironis kalau sarana, prasarana, dan fasilitas sekolah berbeda-beda, tetapi dituntut harus memenuhi standar kelulusan yang sama. Inilah yang menyebabkan kecurangan demi kecurangan terus terjadi.

Kalau memang pendidikan di negeri ini hendak didesain sebagai medium untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mau atau tidak, perlu ada perubahan siginifikan dengan terus-menerus melakukan kaji-ulang terhadap kebijakan publik yang dianggap kurang berpihak terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya, lakukan terobosan visioner yang mampu memberikan sentuhan substansial yang bermakna dan bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan. ***

Tulisan Terkait:

Wednesday, 17 June 2009 — Geger Ujian Nasional di Negeri Kelelawar (108)
Monday, 1 June 2009 — Prahara Kembali Mengintai Dunia Pendidikan (134)
Saturday, 2 May 2009 — Pekik Setengah Merdeka buat Pendidikan (117)
Wednesday, 17 December 2008 — Terompet Ujian Nasional Itu Telah Ditiup (146)
Monday, 17 November 2008 — Sebuah Kado Menjelang Hari Guru (175)
Wednesday, 8 October 2008 — Dunia Pendidikan, Realitas Sosial, dan Ujian Nasional (73)
Saturday, 30 August 2008 — Ujian Nasional (UN) Jalan Terus? (56)
Sunday, 22 June 2008 — Refleksi Pasca-Ujian Nasional (23)
Saturday, 3 May 2008 — Selamat Jalan, Slamet Pambudi! (22)
Friday, 2 May 2008 — Benarkah Dunia Pendidikan Kita Sedang “Sakit”? (38)

Share and Enjoy:

Mengubah Mind-Set Guru tentang Dunia Kepenulisan

Selain menggelar Seminar Nasional Penulisan Buku dan Karya Ilmiah pada hari Kamis, 25 Juni 2009 di LPMP Jawa Tengah dengan menampilkan Ahmad Tohari dan Dr. Mulyadi sebagai narasumber, Agupena Jawa Tengah juga menggelar Lomba Penulisan Artikel bagi Guru se-Jawa Tengah dengan tema “Membudayakan Aktivitas Menulis di Kalangan Guru”. Sungguh menggembirakan animo dan semangat rekan-rekan sejawat dalam mengikuti lomba. Tak kurang dari 107 naskah lomba yang siap dikompetisikan. Tentu saja, ini menggembirakan, bukan semata-mata lantaran event ini baru digelar untuk pertama kalinya oleh Agupena Jawa Tengah di tingkat provinsi, melainkan juga karena hadiahnya yang terlalu kecil dan bisa dibilang tak sebanding dengan jerih-payah peserta dalam mempersiapkan naskah lombanya. Ini artinya, rekan-rekan sejawat sejatinya memiliki potensi dan kekuatan besar untuk mengakrabi dunia kepenulisan, tanpa memedulikan imbalan dan insentif yang mesti didapat.

Meski demikian, saya yang kebetulan didaulat menjadi salah satu dari tiga juri lomba, memiliki beberapa catatan menarik tentang naskah lomba yang dikompetisikan itu. Pertama, pengiriman naskah dalam bentuk soft-copy lewat email. Seiring dengan kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi, pengiriman naskah via email diharapkan bisa lebih cepat dan praktis, sehingga tak menyulitkan calon peserta dalam mengirimkan naskahnya. Namun, harapan itu ternyata meleset. Banyak naskah yang justru mengalami kerusakan ketika di-print-out, sehingga tak bisa terbaca dengan baik. Panitia juga harus kerja lembur untuk melakukan print-out sekitar 100 lebih naskah yang masuk. Yang lebih repot, format tulisan dan ukuran font jadi tidak memenuhi syarat teknis lomba yang minimal terdiri atas 5 halaman kertas ukuran A4 dengan font Times New Roman 10 pt berjarak 1,5 spasi. Meski demikian, persyaratan teknis ini sudah bisa dikompromikan dengan sesama juri lomba. Untuk masa yang akan datang, akan lebih bagus jika naskah peserta dikirimkan dalam bentuk hard-copy (naskah print-out) beserta file soft-copy-nya dalam CD.

Kedua, banyak naskah yang bagus, tetapi tidak memenuhi syarat lomba. Dari sekian naskah yang masuk, banyak naskah yang dilombakan bukan dalam bentuk artikel, melainkan makalah. Selain itu, juga ada beberapa naskah yang menyimpang dari tema “Membudayakan Menulis di Kalangan Guru”. Atas kesepakatan dewan juri, naskah seperti ini tidak bisa dinilai, meskipun dari sisi substansi isi, bahasa, dan kreativitas tergolong lumayan bagus.

Dalam menilai sebuah naskah, dewan juri menggunakan tiga kriteria penilaian, yakni substansi isi, bahasa, dan kreativitas. Unsur-unsur naskah yang termasuk ke dalam substansi isi, di antaranya kesesuaian antara isi dan tema lomba, orisinalitas karya, atau penggunaan rujukan. Yang termasuk dalam kriteria bahasa, di antaranya ejaan dan tanda baca, diksi (pilihan kata), koherensi antarparagraf dan antarkalimat, dan kaidah-kaidah penulisan yang lain (termasuk penulisan daftar pustaka). Sedangkan, yang termasuk dalam kriteria kreativitas, di antaranya pemikiran-pemikiran inovatif dan kreatif yang bisa memberikan solusi, argumentasi, dan persuasi menarik berkaitan dengan upaya membudayakan aktivitas menulis di kalangan guru. Itulah sebabnya, dewan juri –yang terdiri atas tiga orang: satu orang dari Suara Merdeka dan dua juri dari Agupena– terlibat perdebatan sengit hingga larut malam untuk menentukan naskah terbaik. Dewan juri telah berusaha untuk bersikap fair, adil, dan se-objektif mungkin, sehingga naskah lomba yang terpilih benar-benar memenuhi kriteria penilaian, baik dari sisi substansi isi, bahasa, maupun kreativitas.

Yang agak disayangkan, dalam soal kreativitas, banyak peserta lomba yang terjebak pada mind-set sertifikasi, angka kredit pengembangan profesi, penelitian tindakan kelas, atau karya tulis ilmiah. Padahal, sesuai dengan tema lomba, naskah lomba diharapkan mampu memberikan terobosan inovatif dan kreatif yang tak hanya mengakrabkan guru pada tulisan untuk mengejar angka kredit pengembangan profesi guru guna memuluskan jenjang karier, melainkan juga menjadikan aktivitas menulis sebagai sebuah “kebutuhan”; sebagai media untuk melakukan “katharsis” dan mendedahkan pemikiran-pemikiran kreatif dan inovatif yang berkaitan dengan dunia kepenulisan.

Pemikiran semacam itu memang tidak salah. Namun, aktivitas menulis bisa jadi belenggu apabila selalu dikaitkan dengan upaya memuluskan jenjang karier dan kenaikan pangkat. Kalau toh ada imbalan berupa angka kredit, sesungguhnya lebih merupakan imbas sampingan yang didapat di balik jerih-payahnya itu. Menulis sejatinya lebih banyak berkaitan dengan aktivitas rohaniah yang tak henti-hentinya melakukan penjelajahan dan transfigurasi total terhadap ranah imajinasi dan intuisi. Ia akan terus berproses sebelum pada akhirnya menemukan muara input dalam bentuk produk kreativitas berupa tulisan. Menulis juga akan membangun mind-set sang penulis untuk membudayakan pola berpikir secara multidimensional, sekaligus menghindari pola beprikir linear. Dengan cara demikian, guru tak lagi terjebak menjadi guru kurikulum yang wilayah kerjanya hanya dibatasi empat dinding ruang kelas, melainkan menjadi guru inspiratif yang akan terus mengilhami siswa didiknya menjadi generasi masa depan yang kreatif, beradab, berbudaya, dan bermartabat.

Meskipun demikian, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan sejawat yang telah berkenan untuk ikut-serta memeriahkan lomba itu sehingga –paling tidak– mulai tergugah untuk mengakrabi dunia kepenulisan yang selama ini dinilai belum berlangsung optimal. Nah, salam kreatif! ***

Tulisan Terkait:

Sunday, 21 June 2009 — Agupena Jawa Tengah: Tak Ingin Jadi Asosiasi Guru Eksklusif (68)
Monday, 16 February 2009 — Blog Agregator Agupena Jawa Tengah (166)
Friday, 6 February 2009 — AGUPENA Jawa Tengah dan Ranah Pemikiran Guru Kreatif (123)
Tuesday, 1 January 2008 — Inovasi Pembelajaran (17)

Share and Enjoy:

Sisi Lain Sosok Ahmad Tohari

Nama Ahmad Tohari sebagai seorang sastrawan sudah lama dikenal. Kreativitas dan produktivitasnya dalam berkarya sungguh layak dikagumi. Puluhan novel, ratusan cerpen, dan berbagai tulisan genre nonfiksi sudah lahir dari tangannya. Sosok Ahmad Tohari sesungguhnya tak hanya menarik dibicarakan berdasarkan karya-karyanya, tetapi juga kesantunan dan kesederhanaan gaya hidupnya. Ia dikenal sangat alergi terhadap simbol-simbol feodalisme dan kapitalisme yang konon sudah demikian kuat membelit sendi-sendi kehidupan bangsa. Sungguh beruntung saya bersama beberapa pengurus Agupena Jawa Tengah yang lain bisa sedikit ngobrol dengan novelis trilogi Ronggeng Dukuh Paruk, Jentera Bianglala, dan Lintang Kemukus Dini Hari di sela-sela acara menjelang seminar nasional yang digelar di LPMP Semarang pada hari Kamis, 25 Juni 2009, itu.

“Saya sangat marah ketika pembangunan hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sebagian kemarahan saya tercermin dalam novel Blantik itu,” katanya. Lebih lanjut, sastrawan yang sering disapa dengan “Ramane Srintil” itu mempertanyakan tentang keadiluhungan budaya Jawa yang gencar digembar-gemborkan itu.

“Adiluhung yang mana? Bisakah itu disebut adilihung kalau dibangun berdasarkan nilai-nilai feodalisme yang justru mematikan hak rakyat kecil dalam memperjuangkan eksistensi hidupnya!” ungkapnya dengan nada getir. Dalam masyarakat Jawa, katanya, dikenal strata berlapis tujuh yang menunjukkan status sosial seseorang. Hal itu terlihat dari undha-usuking bahasa, mulai dari sapaan “Sampeyan Dalem” sampai “Kowe”.

“Sekadar untuk menyampaikan pendapat saja kepada “Sampeyan Dalem”, orang Jawa yang menduduki strata “kowe” harus melewati tujuh lapis. Kapan rakyat kecil bisa memiliki kedudukan yang egaliter?” tanyanya sambil mengernyitkan dahi.

Ya, ya, ya, begitulah sisi lain yang tampak jelas tercermin di balik sosoknya yang bersahaja. Kang Tohari bisa demikian marah dan geram ketika menyaksikan wong cilik diperlakukan secara tidak adil. Dia tak hanya sekadar beretorika, tetapi benar-benar menyatu dan meleburkan hidupnya di tengah-tengah kehidupan wong cilik. Tak heran kalau dia tetap merasa betah dan nyaman hidup di desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, yang jauh dari ingar-bingar dan dinamika masyarakat urban.

Dalam menggelar perhelatan pernikahan putri bungsunya, dokter Din Alfina binti Ahmad Tohari dan Wiwid Ardhianto SE pun, sejak Jumat hingga Minggu (21/6), Kang Tohari sengaja mengambil tema “Kembali ke Kampung” yang menggambarkan “pemberontakan kultural” terhadap menguatnya akar feodalisme dan kapitalisme itu.

Sebagaimana dilaporkan Suara Merdeka, Kang Tohari sengaja membuat setting perhelatan pernikahan dalam nuansa kampung orang gaplek. Tamu yang hadir silih berganti mengaku gumun memasuki halaman belakang rumah yang menjadi panggung utama dalam pagelaran mantenan itu. Pelataran belakang rumah yang sekaligus menjadi halaman musala Al Hidayah itu disulap menjadi suatu perkampungan, seperti tergambar dalam novel masterpiece Tohari itu. ”Kiye tah mantene wong gaplek (Ini dia perkawinan orang gaplek),” seru Edhi Romadhon, penggerak Komunitas Gethek.

Tohari lantas menunjukkan sekumpulan ketela pohon yang sudah dikupas dan disebar di atap rumah welit (atap ilalang) yang menjadi tempat pengantin jejer. Singkong yang dibiarkan terkena hujan dan panas selama berbulan-bulan itulah yang disebut gaplek. Di masa paceklik, singkong yang sudah ditumbuhi jamur itu jadi makanan pokok warga. Cermin kemiskinan itu selaras dengan gubuk bambu yang dinaunginya.

Seperti seniman lain saat punya gawe, suami Samsiah yang kerap disapa kiai ini rupanya juga sedang bermain simbol. Selain gaplek, tamu-tamu juga tercengang ketika mantenan ini menampilkan apa-apa yang serba ndesa.

”Suasana ini menjadi akar budaya saya, termasuk orang-orang yang kini sudah keluar dari kemiskinan. Sambil mantenan, sah-sah saja dong saya mengajak mereka untuk mengingat orang yang masih kelaparan, di tengah kebahagiaan kita,” kata Tohari.

Hmmm … Begitulah sisi lain sosok Ahmad Tohari yang tidak hanya gencar menyuarakan nasib wong cilik yang terpinggir dan dipinggirkan ke dalam teks sastra, tetapi juga menyelaraskan dan menyatukan “darah kehidupan”-nya di tengah-tengah kehidupan wong cilik yang kesrakat dan bersahaja. Meminjam istilah Bakdi Sumanto, Ahmad Tohari bisa dibilang sebagai seorang resi yang “tapa ngrame”, bertapa di tengah keramaian kehidupan rakyat kecil yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan modern dan kosmopolit yang sejatinya dengan mudah bisa dia nikmati dalam kemegahan yang sarat dengan sentuhan gebyar duniawi dan godaan nilai-nilai hedonisme. ***

Tulisan Terkait:

Friday, 15 May 2009 — Ambika dan Ambalika Menuai Badai (79)
Friday, 8 May 2009 — Final Lomba Cipta Teks Sastra dan Bangkitnya Perempuan Pengarang (71)
Tuesday, 24 February 2009 — Haris Firdaus di Balik Misteri Nusantara (100)
Saturday, 24 January 2009 — Merindukan Multiwajah Indonesia yang Ramah (156)
Monday, 25 August 2008 — Saya Sedang Mencari Tuhan (59)
Monday, 26 May 2008 — Sastra Koran di Tengah Imaji Kekerasan (39)
Wednesday, 21 May 2008 — Arogansi Tumenggung Wilmuna (38)
Monday, 19 May 2008 — Reformasi Kultural: Sebuah Indonesia yang Tertinggal (39)
Sunday, 18 May 2008 — Dari Kumcer, Kopdar, hingga Seminar: Sebuah Perjalanan Budaya (57)
Monday, 12 May 2008 — Tragedi Mei 1998 dan Runtuhnya Basis Kemanusiawian Kita (74)

Share and Enjoy:

Apologi Berlebihan Tim Sukses Capres

Satu lagi tontonan publik menjelang Pilpres 2009 yang tak kalah seru adalah debat antartim sukses Capres-Cawapres. Setelah dikritik banyak kalangan lantaran sepi dialog dan tanya-jawab yang cerdas dan kritis dari para capres, giliran tim suksesnya yang melakukan aksi orasi sampai berbusa-busa. Mereka cenderung melakukan apologi berlebihan terhadap Capres dukungannya. Hantam sana-hantam sini, berkelit menghindar, lantas mengeluarkan jurus pamungkas yang bisa mematikan lawan merupakan siasat yang ditempuh tim sukses dalam upaya menggaet simpati publik. Entah, berapa hari dan berapa malam mereka belajar dan mengumpulkan berbagai bahan yang dianggap mampu membuat citra lawan jatuh. Strategi yang mereka tempuh tak hanya sekadar bagaimana mesti bersikap defensif dalam menerima serangan lawan, melainkan juga bagaimana melumpuhkan rival-rivalnya hingga benar-benar tak berkutik.

Yang menarik, para tim sukses itu memiliki basis akademik yang cukup lumayan. Selama ini, mereka dikenal sebagai intelektual muda yang kritis dan cerdas. Analisis politiknya sering ditunggu dan dinantikan publik. Namun, godaan kekuasaan agaknya telah meninabobokan mereka hingga benar-benar kehilangan derajat profetik yang seharusnya mereka perjuangkan. Meminjam istilah Julian Benda, mereka telah melakukan ”Pengkhianatan Intelektual” sebagaimana yang dilakukan oleh para intelektual Eropa yang ”tiarap” di depan tangan-besi-tiranik Hitler. Kaum intelektual yang seharusnya bisa menjaga jarak dengan kekuasaan telah tereduksi oleh persoalan-persoalan pragmatis dan politis sehingga kebenaran-kebenaran yang mereka agungkan telah terkontaminasi kepentingan-kepentingan sempit dan sesaat.

Salahkah apa yang mereka lakukan? Hmmm … dalam kacamata politik, konon benar-salah itu hanya beda-beda tipis. Substansinya bukan semata-mata benar-salah secara stereotipe, melainkan bagaimana mereka mampu berargumen hingga yang salah bisa tampak benar dan yang salah bisa jadi benar. Dalam kondisi demikian, para tim sukses, pasti juga sudah banyak belajar tentang psikologi massa, sehingga mereka bisa tetap tampil percaya diri di tengah-tengah publik, meski dalam keadaan terdesak sekalipun. Jangan sampai mereka “kehilangan muka” yang bisa membuat capres kehilangan simpati. Lihat saja wajah-wajah mereka yang tampak tegang dan nervous, tapi tetap berusaha tersenyum untuk memberikan kesan sebagai sosok yang tengah teraniaya. Situasi seperti ini justru bisa mendatangkan “blessing in disguise”. Semakin banyak diserang justru akan semakin diuntungkan.

Budaya “iba” yang selama ini telah mengakar dalam strata masyarakat kita, agaknya telah melahirkan sikap simpati kepada sosok yang dianggap terzalimi dan teraniaya. Karena telah belajar psikologi massa, siasat semacam ini bisa jadi masih akan terus ditempuh oleh tim sukses untuk membangun opini dan citra baru sebagai sosok yang terkalahkan itu. “Wani ngalah luhur wekasane” (berani mengalah akan berakhir dengan kemenangan), begitulah idiom yang sudah lama diwariskan oleh orang-orang tua Jawa pada zaman dulu. Nah! ***

Random Posts

Monday, 5 January 2009 — Pesona dari Puncak Gunung Kelir (168)
Sunday, 15 July 2007 — Tak Harus Bilang “Brengsek” (3)
Sunday, 15 July 2007 — Korpri dan Mutu Pelayanan Publik (5)
Saturday, 21 June 2008 — E-Learning dan Etika Pemanfaatan Media (23)
Tuesday, 1 January 2008 — Warni Ingin Pulang (1)
Friday, 24 October 2008 — Terkena Kutukan Mbah Google (180)
Sunday, 15 July 2007 — Efisiensi Bahasa Bisa Berbuntut Kebingungan (2)
Sunday, 1 June 2008 — Setelah Berpindah Server (39)
Saturday, 5 January 2008 — Pindah Rumah pada Awal Tahun (48)
Monday, 11 August 2008 — Membangun “Jalan Tol Peradaban” Berbasis Kerakyatan (52)

Share and Enjoy:

Agupena Jawa Tengah: Tak Ingin Jadi Asosiasi Guru Eksklusif

Jika tak ada aral melintang, Kamis, 25 Juni 2009, Asosiasi Guru Penulis Indonesia (Agupena) Provinsi Jawa Tengah akan menggelar agenda Seminar Nasional bertajuk “Membudayakan Aktivitas Menulis di Kalangan Guru”. Novelis Ahmad Tohari dan Dr. Mulyadi, Ketua Asosiasi Widyaiswara Indonesia dan Tim Penilai Karya Ilmiah, telah berkenan untuk hadir sebagai narasumber. Dua sosok yang sudah sangat akrab dengan dunia kepenulisan ini diharapkan bisa menyebarkan “virus” menulis di kalangan guru, baik dalam genre fiksi maupun nonfiksi.

Bersamaan dengan itu juga digelar Lomba Menulis Artikel untuk Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK se-Jawa Tengah. Alhamdulillah, berdasarkan checking terakhir dari panitia, peserta seminar dan lomba sudah memenuhi target yang diharapkan. Ada sekitar 300-an peserta seminar yang telah terdaftar dan 100-an naskah lomba yang siap dikompetisikan.

“Alhamdulillah, kita pantas bersyukur, sebab ini merupakan agenda yang pertama kali kita gelar,” kata Pak Zainal Abidin, Ketua Panitia.

“Kita juga akan melakukan pelantikan pengurus Agupena Kabupaten/Kota yang telah terbentuk. Ini sebuah momen yang tepat bagi Agupena untuk membangun semangat berbagi itu,” sambung Ketua Umum Agupena Jawa Tengah, Pak Deni Kurniawan As’ari.

Sebagai bagian dari keluarga besar Agupena, saya ikut merasa senang dan bangga menyaksikan antusiasme rekan-rekan sejawat dalam mengembangkan sayap organisasi. Di bawah komando Pak Deni Kurniawan As’ari, Agupena Jawa Tengah diharapkan bisa ikut berkiprah dalam mengakrabkan guru pada dunia kepenulisan yang selama ini dinilai belum terbangun secara optimal. Melalui motto “Membangun Semangat Berbagi”, Agupena Jawa Tengah tak ingin terjebak menjadi asosiasi guru eksklusif yang sekadar “ingin tampil beda”.

Sepanjang pengamatan awam saya, Agupena juga tak didesain untuk menjadi institusi yang memosisikan diri sebagai organisasi oposisi sebagai bentuk perlawanan terhadap organisasi keguruan yang dianggap telah gagal memperjuangkan aspirasi guru. Kelahiran Agupena bukan dilandasi semangat resistensi terhadap carut-marut dunia keguruan, melainkan lebih dilandasi oleh semangat untuk melakukan perubahan melalui aksi-aksi konkret yang bersentuhan langsung dengan dunia kepenulisan. Senjata Agupena adalah pena sebagai alat bedah untuk menyalurkan pemikiran-pemikiran kreatif yang diharapkan mampu membangun nilai-nilai kesejawatan antarguru, sehingga sosok pendidik di negeri ini memiliki posisi tawar yang lebih terhormat dan bermartabat, tidak lagi terpinggirkan akibat ketidakberdayaan guru dalam menghadapi berbagai persoalan rumit yang menelikungnya. Melalui sebuah komunitas, suara guru yang tersalurkan melalui tulisan akan lebih bergaung sehingga harapan untuk melakukan sebuah perubahan itu dapat terwujud.

Agupena juga tak tertarik untuk memasuki wilayah ideologis yang seringkali dapat memicu sentimen primordial dan kesukuan. Ia lintasbudaya, lintasagama, dan tidak berafiliasi ke dalam partai politik apa pun. Kalau toh ada sebutan wilayah teritorial, semacam nama provinsi atau kabupaten/kota, semata-mata itu sekadar penanda untuk memudahkan manajemen organisasi yang memang didesain secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. “Roh” Agupena bisa tumbuh dan hidup kapan dan di mana saja, tanpa belenggu ranah ruang dan waktu. Agupena bisa ada di mana-mana dengan beragam karakter pengurus dan anggotanya, tetapi visi dan misinya tetap mengacu pada nilai-nilai universalitas untuk membangun jejaring sosial yang mampu memberdayakan guru dalam mengembangkan talenta kepenulisannya.

Selain berupaya mengembangkan sikap kolegial dan kolektivitas, Agupena juga berupaya menghindari budaya antikritik yang selama ini dianggap masih menjadi penyakit akut yang mengakar dalam berbagai komunitas. Kritik justru dipahami sebagai nutrisi rohaniah yang akan meningkatkan gizi batin keorganisasian sehingga bisa terhindar dari sikap eksklusif dan keangkuhan. Dengan kata lain, Agupena merupakan salah satu organisasi guru yang berupaya menjaga dan memelihara kemerdekaan anggota-anggotanya dalam berpendapat dan berekspresi –meminjam istilah dalam pragmatik– berdasarkan prinsip kerjasama dan kesantunan.

Seminar nasional, lomba menulis artikel, dan pelantikan pengurus kabupaten/kota, baru sebatas langkah awal Agupena Jawa Tengah dalam membangun semangat berbagi dan menumbuhkembangkan nilai-nilai kesejawatan antarguru dalam bidang kepenulisan. Agupena Jawa Tengah juga terus membuka ruang bagi rekan-rekan sejawat untuk membentuk kepengurusan di daerah masing-masing guna memperkuat jejaring sosial yang akan memberikan manfaat besar bagi dunia pendidikan dalam membangun peradaban yang bermartabat dan berbudaya. Yang tak kalah penting untuk diingat, Agupena bukanlah tujuan, melainkan sebagai wadah untuk menampung insan pendidik yang memiliki keinginan besar untuk melakukan sebuah perubahan melalui aksi pemikiran-pemikiran kritis, kreatif, dan inovatif dalam bentuk tulisan.

Alangkah majunya dunia pendidikan di negeri ini kalau wilayah kinerja dan profesionalisme guru tak hanya dibatasi oleh empat dinding ruang kelas, tetapi juga dibarengi dengan kemampuan unjuk kinerja melalui aktivitas menulis yang mencerahkan, yang bisa menginspirasi sekaligus menggerakkan banyak orang untuk melakukan sebuah perubahan besar. Nah, bagaimana? ***

Tulisan Terkait:

Monday, 29 June 2009 — Mengubah Mind-Set Guru tentang Dunia Kepenulisan (108)
Monday, 16 February 2009 — Blog Agregator Agupena Jawa Tengah (166)
Friday, 6 February 2009 — AGUPENA Jawa Tengah dan Ranah Pemikiran Guru Kreatif (123)
Tuesday, 1 January 2008 — Inovasi Pembelajaran (17)

Share and Enjoy:

Saya Sudah Tak Muda Lagi?

Sejujurnya, selama ini saya tak pernah mengenal tradisi ulang tahun. Generasi yang lahir tahun ’60-an di sebuah pelosok dusun, hampir tak pernah mengenal atribut kemewahan dan hal-hal yang berbau hedonis. Dulu, orang-orang di kampung saya, termasuk orang tua saya, biasa menggelar bancakan dengan uba rampe seadanya dengan mengundang tetangga kanan-kiri. Di bawah iringan doa Pak Kyai, mereka mengikrarkan harapan keselamatan pada saat menyambut hari weton. Saya tak tahu pasti, apakah tradisi bancakan hari weton semacam ini masih terus bertahan atau sudah musnah digerus zaman.

Meski demikian, saya sangat terharu ketika teman-teman di FB membanjiri status dinding FB saya dengan ucapan selamat ulang tahun dengan segenap ketulusan doa-doanya. Semoga ucapan ulang tahun dan ketulusan doa-doa itu memancarkan aura positif yang sanggup mengalirkan serat-serat kesuksesan, keselamatan, dan kesejahteraan buat sahabat-sahabat virtual saya yang selama ini telah berkenan menjalin silaturahmi.

Entah, tiba-tiba saja, saya teringat almarhum Bapak dan Emak di kampung. Mereka berdua yang telah berjasa besar dalam membesarkan dan mengantarkan saya untuk mengenal peradaban dunia fana dengan segala fenomenanya. Sembah sujud dan sungkem saya untuk Emak, mohon maaf jika selama ini belum juga bisa sowan ke kampung halaman. Insyaallah, liburan nanti, saya, istri, dan anak-anak akan menyempatkan waktu khusus untuk soswan kepada Emak dan sanak-kerabat di kampung.

Rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya hingga akhirnya saya masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup hingga usia yang ke-45 tahun. Hanya kepada-Mu kami bermohon, semoga kami sekeluarga selalu bisa berzikir dan mensyukuri semua nikmat dan karunia-Mu.

Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku, para bloger dan fesbuker, yang telah berkenan untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun sejak dua hari yang lalu, semoga Allah SWT berkenan mengalirkan pahala dan imbalan yang serba tak terduga kepada segenap saudaraku di seluruh penjuru mata angin, amiin. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Deni dan Mas Andy MSE yang telah berkenan merepotkan diri untuk membuat postingan khusus, Farhan yang telah membuat banner khusus, dan Mas Dion yang telah bermurah hati memberikan bingkisan spesial buat saya.

Hmm … ternyata saya sudah tak muda lagi, hehe …. Semoga tertundanya pengumuman kelulusan siswa SMP/MTs tahun ini yang seharusnya diumumkan serentak hari ini bukan karena pengaruh hari ulang tahun saya, keke … ***

Random Posts

Wednesday, 26 March 2008 — Mampukah Sekolah Menjadi “Benteng” Utama Apresiasi Sastra? (49)
Monday, 1 December 2008 — Memanfaatkan Layanan Webhost untuk Blog MGMP Bahasa Indonesia SMP (127)
Thursday, 23 August 2007 — Catatan Tercecer dari Semiloka Nasional: Peran TIK dalam Revitalisasi Pembelajaran (6)
Monday, 6 October 2008 — Mencermati Pembusukan Penggunaan Bahasa Indonesia (143)
Tuesday, 6 November 2007 — Teks Fiksi dan Kehadiran Dokumentator (1)
Sunday, 15 July 2007 — Menemukan Kristal Hakikat Danarto (4)
Monday, 11 August 2008 — Membangun “Jalan Tol Peradaban” Berbasis Kerakyatan (52)
Saturday, 21 June 2008 — E-Learning dan Etika Pemanfaatan Media (23)
Monday, 8 September 2008 — Mengapa Blog Tak Bisa Diakses via Firefox (60)
Tuesday, 16 October 2007 — Download Inovasi pembelajaran (27)

Share and Enjoy:

Geger Ujian Nasional di Negeri Kelelawar

Kisah ini merupakan bagian ke-9 dari serial “Negeri Kelelawar”. Yang belum sempat membaca, silakan nikmati dulu kisah Menagih Janji Politisi di Negeri Kelelawar (1), Ontran-ontran di Negeri Kelelawar (2), Situasi Chaos di Negeri Kelelawar Makin Parah (3), Angin Reformasi Berhembus Juga di Negeri Kelelawar (4), Menyiasati Kecamuk Separatisme di Negeri Kelelawar (5), Kekuasaan Negeri Kelelawar dalam Kepungan Ambisi Petualang Politik (6), Isu Dekrit Presiden di Negeri Kelelawar (7), dan Premanisme Merajalela di Negeri Kelelawar (8) ***

Setelah dihajar preman dari berbagai lapis dan lini, rakyat negeri Kelelawar belum juga terbebas dari ancaman rasa takut. Bukan hanya preman-preman liar yang harus mereka hadapi, melainkan juga preman-preman berdasi yang nongkrong di berbagai birokrasi. Dalam menjalankan aksinya, para preman jelas sudah sangat mahir memasang strategi. Konon, keahlian mereka setingkat lebih tinggi ketimbang aparat keamanan, sehingga jejaknya sulit terendus. Mereka dikenal piawai memasang jerat dan perangkap, sehingga selalu lolos dari incaran hukum.

Dunia pendidikan di negeri kelelawar pun tak luput dari tingkah usil preman-preman liar. Ada yang menduga, para bromocorah yang menyusup ke dalam dunia pendidikan itu sengaja digerakkan oleh sebuah kekuatan besar yang ingin menghancurkan masa depan anak-anak negeri kelelawar. Anak-anak yang sedang gencar memburu ilmu di bangku pendidikan, sengaja dicuci otaknya dan dimandulkan kreativitasnya agar kelak menjadi generasi penurut dan kehilangan sikap kritis terhadap penguasa. Melalui grand-design semacam itu, para penguasa akan bisa leluasa mengatur dan mengelola negeri kelelawar sesuai dengan kepentingan dirinya dan kroni-kroninya.

Kata sahibul hikayat, penguasa negeri kelelawar hanya pintar membuat undang-undang. Visi para pendiri negeri yang jelas-jelas tercantum dalam “kitab suci” negara pun telah berubah menjadi jargon dan retorika belaka. Tujuan hidup berbangsa dan bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap tumpah darah negeri kelelawar hanya menjadi hafalan penguasa ketika sedang berpidato. Mereka memang dikenal pintar berorasi, tapi nihil implementasi. Tidak menyatunya kata dan tindakan sudah menjadi budaya yang mengakar dan berlapis-lapis. Mereka yang pintar berpidato dan lincah bersilat lidahlah yang bakal mampu menyihir dan menghipnotis rakyat negeri kelelawar untuk sendika dhawuh terhadap apa yang dikatakan.

“Negeri kita sedang mengalami degradasi dalam soal martabat dan kehormatan. Kita gampang dipermainkan negeri seberang karena penguasa negeri ini gagal mengelola negara,” teriak pengamat sosial. “Batasan-batasan teritorial dibiarkan terpuruk, padahal sudah lama dijadikan sebagai ajang permainan negeri lain. Yang lebih menyedihkan, kelelawar yang mengadu nasib di negeri seberang diperlakukan seperti budak belian yang benar-benar telah kehilangan harga diri dan kehormatan. Ironisnya, penguasa terus-terusan bersikap diam, tanpa ada upaya serius untuk menyelematkan mereka dari ladang pembantaian,” lanjutnya berapi-api.

“Pendidikan yang seharusnya menjadi panglima, telah berubah menjadi tungku kekuasaan, tempat membunuh anak-anak kelelawar bertalenta hebat. Betapa tidak! Ujian nasional yang seharusnya menjadi parameter untuk mengukur kompetensi murid yang sesungguhnya, tak lebih hanya sebuah label dan citraan yang menakutkan,” teriak pengamat pendidikan.

“Contohnya, Pak?” pancing wartawan.

“Sampeyan semua pasti masih ingat kecurangan ujian dari tahun ke tahun yang terus terjadi. Mengapa kejadian memalukan itu terus terjadi?” jawab sang pengamat balik bertanya. Para wartawan saling berpandangan.

“Ini sebuah potret kekonyolan bagi bangsa kelelawar. Semua tahu kalau negeri kelelawar itu majemuk. Setiap daerah berbeda kondisi dan latar belakang kemampuannya. Sarana, prasarana, dan fasilitas sekolah juga beda-beda. Tapi konyolnya, kemampuan anak-anak sekolah dituntut seragam. Ini yang membikin ujian nasional tak lebih hanya sebuah formalitas belaka. Karena dituntut punya kemampuan dengan standar nasional yang sama, akhirnya setiap penguasa daerah berupaya meningkatkan jumlah kelulusan dengan menghalalkan segala cara agar citra dan marwah daerah mereka tetap bagus di mata penguasa pusat,” lanjut sang pengamat berbusa-busa.

Syahdan, terbuktilah pernyataan sang pengamat pendidikan itu. Negeri kelelawar spontan gempar ketika terbetik kabar kalau ada sekitar 33 sekolah setingkat SMA dan 16 sekolah setingkat SMP di negeri kelelawar yang kelulusan siswanya 0%. Yang lebih menghebohkan, mereka diharuskan untuk mengikuti ujian ulang yang jelas-jelas bertentangan dengan Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian yang telah ditetapkan.

“Apa salah kami sehingga harus mengikuti ujian ulang? Saya belajar keras dengan harapan dapat lulus dengan prestasi yang bagus? Tapi, kenapa kami diisukan diberi bocoran kunci jawaban? Ini benar-benar tidak adil!” teriak beberapa ekor kelelawar dengan nada getir dan pilu. Mereka hanya bisa terbang ke sana kemari dengan deraan nasib tak menentu. Tangis yang mengucur dari pelupuk mata tampak membasahi daun-daun pisang yang kering dan meranggas. Mereka tak tahu lagi, kepada siapa harus mengadu?

Itu hanya sekelumit kisah pilu yang dirasakan beberapa ekor kelelawar yang mengalami nasib tragis akibat sistem ujian nasional yang dinilai salah urus.

“Standar nasional kelulusan memang diperlukan di negeri kelelawar ini. Namun, seharusnya jangan jadi penentu kelulusan. Berikan kemerdekaan dan otonomi penuh kepada sekolah masing-masing untuk menentukan standar kelulusannya. Yang kelulusannya masih berada di bawah standar nasional, justru harus diperhatikan dan dipermudah aksesnya dalam mendapatkan subsidi untuk melengkapi sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan,” tulis pengamat pendidikan di sebuah koran nasional. “Selama ini kan tidak! Justru sekolah-sekolah yang nilai ujian nasionalnya tinggi yang mendapatkan kemudahan-kemudahan dan dimanjakan oleh pemerintah. Akibatnya, sekolah yang maju makin maju, sedangkan sekolah yang bermutu rendah makin terpuruk!” lanjutnya dalam sebuah artikel.

Silang-sengkarutnya ujian nasional di negeri kelelawar seharusnya mendapatkan perhatian serius dari para elite negeri, lebih-lebih bagi mereka yang sedang berjuang untuk menduduki singgasana kekuasaan. Mereka bisa menunjukkan komitmennya untuk melakukan perubahan sistem ujian nasional. Namun, sungguh tragis, pendidikan yang dinilai menjadi “kawah candradimuka” peradaban sekaligus sebagai agen kebudayaan justru didesain untuk menjadi alat guna melanggengkan kekuasaan.

Karena tak tahu ke mana harus mengadu, para kelelawar yang merasa menjadi korban sistem ujian nasional mengalami stress berat. Mereka kencing dan berak di mana-mana. Bahkan, ketika melintas di atas bubungan atap istana negeri kelelawar yang megah, mereka berhenti, lantas beramai-ramai kencing dan berak tanpa dikomando. Seketika, terciumlah bau pesing dan busuk yang memenuhi sudut-sudut istana berlapis emas 24 karat itu. Kejadian itu membuat penguasa negeri kelelawar merasa dihina dan dipermalukan. Dengan cepat, aparat keamanan diperintahkan untuk mengusir para kelelawar yang datang bagaikan banjir bandang itu.

“Tangkap mereka dan beri pelajaran! Jika bandel, habisi saja!” teriak sang komandan geram.

Seperti digerakkan oleh tangan-tangan gaib, aparat keamanan bersenjata lengkap serentak menembaki kerumunan kelelawar yang tengah mengepung atap istana itu. Terdengar bunyi ledakan senapan bertubi-tubi. Puluhan, bahkan ratusan kelelawar pun berjatuhan meregang nyawa. Namun, persitiwa penembakan itu bukannya membuat nyali para kelelawar surut. Jumlah mereka justru makin berlipat-lipat. Para kelelewar dari berbagai penjuru negeri terus berdatangan secara bergelombang. Aksi mereka pun tak hanya sekadar kencing dan berak, tetapi juga menggerogoti atap istana. Gigi-gigi mereka yang tajam meluluhlantakkan atap dan bubungan istana.

Aparat keamanan dengan jumlah yang terbatas tak sanggup lagi menghadapi kerumunan massa kelelawar yang terus menggerogoti istana. Tak ayal lagi, atap istana yang megah itu pun roboh. Dalam sekejap, jutaan kelelawar menerobos ke lorong-lorong istana, lantas menggerogoti benda-benda apa saja yang mereka temukan. Mungkin, amarah mereka baru reda kalau istana negeri kelelawar itu benar-benar telah rata dengan tanah. ***

————
Gambar diambil dari sini.akibat

Tulisan Terkait:

Friday, 3 July 2009 — Refleksi Akhir Tahun Pelajaran (25)
Sunday, 7 June 2009 — Ketika Blok Indraprasta Terlepas (94)
Friday, 5 June 2009 — Manohara, Ambalat, dan Sentimen Nasionalisme (168)
Monday, 1 June 2009 — Prahara Kembali Mengintai Dunia Pendidikan (134)
Friday, 22 May 2009 — Ulah Satpol PP dan Potret Buram Angkatan Gagap (122)
Tuesday, 19 May 2009 — Kita Hidup di Tengah Peradaban Horor? (100)
Saturday, 2 May 2009 — Pekik Setengah Merdeka buat Pendidikan (117)
Saturday, 18 April 2009 — Premanisme Merajalela di Negeri Kelelawar (8) (90)
Sunday, 22 March 2009 — Pendidikan Kemanusiaan, Apa Kabar? (99)
Monday, 2 March 2009 — Isu Dekrit Presiden di Negeri Kelelawar (7) (65)

Share and Enjoy:

Sensasi Jakarta ala Sekolah Pinggiran

Selama tiga hari (Kamis-Sabtu, 11-13 Juni 2009) saya bersama beberapa rekan guru SMP 2 Pegandon, Kendal, mendampingi 200-an siswa kelas VIII melakukan karya wisata ke Jakarta. Tujuannya? Selain sebagai bekal penyusunan karya tulis, kami juga ingin memperkenalkan anak-anak pada sebuah kota yang mulai berubah menjadi kota megapolitan sebagai ibuka negara itu.

Jakarta dengan segenap sensasinya, selama ini memang baru sebatas dinikmati anak-anak melalui kotak ajaib bernama televisi. Maklum, sebagai sekolah pinggiran, kami memang masih sangat awam dengan daya pikat Jakarta yang berkali-kali menjadi pusat perhatian dunia dalam berbagai event itu. Tak heran jika selama dalam perjalanan yang dimulai pukul 17.00 WIB itu, anak-anak terbawa dalam sebuah sensasi yang membuat mereka tak bisa tidur. Sepertinya, mereka sengaja ingin menghitung detik demi detik perjalanan di berbagai tempat dan kota yang mereka singgahi, sehingga sepulang dari kota, mereka bisa bercerita kepada orang tua dan sahabat-sahabat di kampung halamannya.

Kekaguman mereka akan “dunia luar” dimulai ketika tiba di kompleks Masjid Dian Al Mahri pada hari Jumat pukul 04.00 WIB. Dari berbagai sumber diperoleh keterangan bahwa masjid berkubah emas yang terletak di Jalan Meruyung, Kelurahan Limo, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat itu mulai di bangun pada tahun 1999 dan diresmikan pada bulan April 2006. Masjid ini merupakan milik pribadi Hajjah Dian Djurian Maimun Al-Rasyid, seorang pengusaha dari Serang, Banten, dan pemilik Islamic Center Yayasan Dian al-Mahri. Konon, bangunan masjid ini seluas 8.000 meter persegi yang berdiri di atas lahan seluas 70 hektare.

Secara umum, arsitektur masjid mengikuti tipologi arsitektur masjid di Timur Tengah dengan ciri kubah, minaret (menara), halaman dalam (plaza), dan penggunaan detail atau hiasan dekoratif dengan elemen geometris dan obelisk, untuk memperkuat ciri keislaman para arsitekturnya. Ciri lainnya adalah gerbang masuk berupa portal dan hiasan geometris serta obelisk sebagai ornamen. Halaman dalam berukuran 45 x 57 meter dan mampu menampung 8.000 jemaah. Enam menara (minaret) berbentuk segi enam, yang melambangkan rukun iman, menjulang setinggi 40 meter. Keenam menara itu dibalut batu granit abu-abu yang diimpor dari Italia dengan ornamen melingkar. Pada puncaknya terdapat kubah berlapis mozaik emas 24 karat. Sedangkan, kubahnya mengacu pada bentuk kubah yang banyak digunakan masjid-masjid di Persia dan India. Lima kubah melambangkan rukun Islam, seluruhnya dibalut mozaik berlapis emas 24 karat yang materialnya diimpor dari Italia.

Pada bagian interiornya, ada pilar-pilar kokoh yang menjulang tinggi guna menciptakan skala ruang yang agung. Ruang masjid didominasi warna monokrom dengan unsur utama warna krem. Materialnya terbuat dari bahan marmer yang diimpor dari Turki dan Italia. Di tengah ruang, tergantung lampu yang terbuat dari kuningan berlapis emas seberat 2,7 ton, yang pengerjaannya digarap ahli dari Italia. Di sekitar masjid dibuat taman dengan penataan yang apik dan detail. Selain taman, juga dibangun rumah tinggal sang pendiri masjid dan gedung serbaguna yang menjadi tempat istirahat para pengunjung .Sedangkan untuk parkir, disiapkan lahan seluas 7.000 meter persegi yang mampu menampung kendaraan 300 bus atau 1.400 kendaraan kecil.

Kami bersama anak-anak sempat melakukan shalat Subuh berjamaah. Masjib Dian al-Mahri memang terkesan “memanjakan” kekuatan spiritual dan aktivitas rohaniah para jamaahnya. Ada kerinduan yang selalu menyusup ke dalam lorong sanubari ketika nilai rohaniah itu menyentuh ke dalam pusat kepekaan spiritual kita. Usai makan pagi, perjalanan dengan menggunakan empat armada bus itu dilanjutkan ke Jakarta pukul 07.00 WIB. Saya heran, semalaman sepertinya anak-anak tidak tidur, tetapi mereka tak pernah merasa capek dan mengantuk. Sepanjang perjalanan, selalu saja ada yang dikomentari secara khas anak-anak kampung ketika melihat objek yang baru pertama kali mereka lihat.

Monas, objek yang pertama kali kami tuju, sekitar pukul 11.00 WIB sewaktu kami tiba, dalam keadaan lengang. Tak seperti digambarkan di TV yang selalu padat dan bergemuruh dengan berbagai ritual acara-acara kenegaraan. Sayangnya, kami hanya sempat menikmati ruang museum diorama yang menggambarkan sejarah kebesaran nusantara dan menyaksikan naskah proklamasi yang dibacakan oleh Presiden I RI, Soekarno. Kami tak sempat naik ke puncak Monas dan beribadah shalat Jumat karena perjalanan yang menggunakan jasa biro ini harus secepatnya dilanjutkan ke Ancol. Tiba di Ancol, sekitar pukul 13.00 WIB, kami segera makan siang, lantas menuju ke Dunia Fantasi (Dufan).

Sebelum saya tiba di Dufan, ternyata mantan murid saya, Farhan, yang kebetulan sedang berada di Jakarta dan sudah saya kontak sebelumnya, sudah masuk lebih dahulu. Begitu saya bertemu dengannya, dia telah membaur dengan anak-anak yang diberi kelonggaran untuk menikmati berbagai jenis permainan hingga pukul 15.30. Karena anak-anak bersama rombongannya masing-masing menyebar ke berbagai jenis permainan, saya, Farhan, dan beberapa teman sempat menikmati tiga jenis permainan, yakni halilintar, kincir, dan tornado. Dua di antaranya, yakni halilintar dan tornado, konon termasuk jenis permainan yang mampu menyajikan sensasi tersendiri. Mendebarkan dan membuat jantung berdetak lebih keras. Halilintar, misalnya, dengan 6 gerbong, kereta ini akan berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi, lalu menikung dengan cepat dan puncaknya akan berputar dengan posisi menghadap ke tanah.

“Berani ndak, naik di barisan depan?” tantang seorang teman.

“Aha, siapa takut? Asalkan sampeyan juga siap senam jantung bersama saya, hehe ..!” jawab saya sekenanya.

Maka, setelah antre dan tiba giliran, kami jadi duduk di gerbang paling depan. Senam jantung pun dimulai. Semula pelan, tapi mendadak semakin kencang mengikuti gerbong kereta yang meluncur dengan cepat melalui jalur kereta yang didesain sedemikian rupa hingga tubuh kita menghadap ke bawah dalam posisi terbalik. Hmm … benar-benar mendebarkan; ngebut, naik turun, menikung tajam, berputar, seakan-akan mau terjun menjadi satu.

Tornado lebih dahysat dalam memicu adrenalin kecemasan. Wahana yang konon beroperasi sejak 10 juni 2007, dan diresmikan oleh Gubernur Jakarta Sutiyoso itu, dianggap sebagai wahana yang paling seram dan menegangkan, sehingga sempat muncul isu telah memakan korban jiwa. Saat berada di ketinggian tertentu, tubuh kita akan diputar selama berkali-kali dengan kecepatan tinggi seperti gasing, kemudian berhenti di ketinggian tertentu dengan wajah menghadap ke bawah. Lantas diputar lagi berkali-kali. Saya sempat merem-melek, bahkan sempat membayangkan seandainya sabuk yang saya kenakan tiba-tiba terlepas. Gila, seru, menegangkan! Inilah puncak kengerian kedua setalah Halilintar di Dunia Fantasi. Rasakan derasnya pacuan adrenalin dalam tubuh saat tubuh kita diputar, dibanting, dan meluncur turun dengan cepat. Hmm … bener-benar sensasi Jakarta yang mendebarkan bagi guru ndesa seperti saya, hehe ….

Puas menikmati Dufan, kami segera shalat ‘Asar dan Zuhur secara jama’, lantas bergegas meluncur ke kawasan “Police Academy”, tempat para stuntman asal Italy beraksi. Dalam durasi 45 menit, atraksi yang dimulai pukul 16.15 WIB itu cukup menghibur. Arena pertunjukan yang berkapasitas 4.000 penonton nyaris penuh. Sejumlah property pendukung aksi, seperti bangunan tiruan Bank, Akademi Polisi, dan Kantor security dibangun tepat di hadapan podium terbuka. Sayang, selama aksi pertunjukan tersebut berlangsung kami diminta untuk tidak merekamnya dengan kamera.

Setelah acara pembukaan melalui aksi-aksi seksi polisi perempuan yang tengah berparade, pertunjukan dimulai dengan aksi kejar-kejaran antara mobil polisi dan penjahat. Seru dan menegangkan, ditambah lagi aksi sepeda motor yang “beterbangan” melintasi podium. Aplaus pemonton makin membahana ketika menyaksikan aksi mobil penjahat dan polisi yang secara bergantian melaju secara miring dengan menggunakan dua roda sebelah kiri. Benar-benar pertunjukan yang menghibur. Anak-anak yang selama ini hanya menyaksikan aksi-aksi mendebarkan itu lewat adegan film, benar-benar bisa mereka saksikan secara nyata di depan mata.

Usai sudah kami menikmati sensasi Jakarta. Setelah mampir belanja di Cempaka Mas, perjalanan pulang pun dilanjutkan. Saya lihat anak-anak sudah merasa lelah. Suasana tampak sunyi, hanya ada beberapa siswa yang duduk di bagian belakang yang masih sempat ngobrol. Suasana makin sunyi dan hanya terdengar deru bus yang lembut setelah makan malam dan beli oleh-oleh khas Jawa Barat (nama tempatnya saya lupa, hehe …). Alhamdulillah, perjalanan dengan 4 armada bus itu pun selamat hingga tiba kembali di sekolah hari Sabtu, pukul 09.00 WIB. Sayangnya, ada beberapa siswa yang tak sempat menikmati sensasi Jakarta secara utuh karena mabuk perjalanan. ***

Tulisan Terkait:

Tuesday, 24 February 2009 — Haris Firdaus di Balik Misteri Nusantara (100)
Thursday, 27 November 2008 — Memburu Sensasi lewat Blog (136)

Share and Enjoy:

Haruskah UU ITE Menjadi “Bom Waktu” buat Bloger?

Ketika kasus email Bu Prita mencuat ke permukaan, wacana tentang kehadiran UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah disahkan 21 April 2008 yang lalu kembali hangat diperbincangkan. Yang paling banyak disorot adalah pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ancaman pidananya pun tidak main-main. Dalam pasal 45 (ayat 1) dinyatakan bahwa Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan tentang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik itulah yang dikhawatirkan akan menjadi preseden terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi lewat dunia maya. Banyak kalangan menilai, ketentuan dalam klausul tersebut merupakan pasal karet yang bisa digunakan untuk menjerat para penggiat dunia virtual dalam berekspresi. Bloger yang selama ini dikenal kritis dalam mengawal berbagai kebijakan publik di negeri ini tentu saja merasa kurang nyaman dengan ketentuan dalam pasal tersebut. Postingan-postingan di blognya bisa saja tersandung masalah hukum jika ternyata muatan isinya mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dengan kata lain, kehadiran UU ITE bisa menjadi “bom waktu” yang suatu saat bisa meledak dan menimbulkan banyak korban.

Informasi terakhir, sebagaimana dimuat di okezone.com, pemerintah, dalam hal ini Depkominfo, masih tetap menganggap kalau pasal pencemaraan nama baik di UU ITE bukan mengekang kebebasan mengeluarkan pendapat ataupun berekspresi. “Kebebasan berpendapat itu tidak melakukan penghinaan ataupun pencemaran nama baik. Tapi berdasarkan fakta dan data,” tegas Edmon Makarim Plt, Staf Ahli Hukum Menkominfo, di sarasehan antara Depkominfo dan Blogger mengenai UU ITE, di Hotel RedTop, Jakarta, Rabu (10/6/2009) malam. Ditambahkan oleh Edmon, adanya UU ITE ini harus dilihat dari berbagai sisi, sebab para blogger diingatkan untuk melihat melalui kacamata korban yang tercemarkan namanya.

Sementara itu, perwakilan blogger, Enda Nasution mengungkapkan kalau saat ini yang hanya bisa dilakukan oleh penulis maya itu hanya menunggu waktu. “Kita lihat dalam waktu dekat, apakah semakin banyak orang yang terkena undang undang ini. Jika iya, berarti ada yang salah dengan para penegak hukum yang menggunakan UU ini,” sambung Enda.

Persoalannya sekarang, bagaimana sikap para bloger dalam bereksistensi diri dan beraktivitas di dunia maya setelah proses judical review terhadap pasal 27 ayat 3 UU ITE itu pun sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi?

Menyikapi kehadiran UU ITE, ada beberapa saran dari Ari Juliana Gema, salah satu tim advokasi blogger, saat acara diskusi blogger menyikapi UU ITE di Jakarta, Senin (25/5/2009), yang lalu.

Pertama, menulis dengan tidak sekadar mencari perhatian. Terkadang para blogger sengaja menulis sesuatu secara berlebihan agar pembacanya naik, tanpa memikirkan efek yang dihasilkannya nanti. Hal ini sangat tidak disarankan oleh tim advokasi agar para blogger dapat terhindar dari pasal karet yang sekarang diperdebatkan.

Kedua, fokus pada masalah. Artinya, tulisan yang ingin mengkritisi sesuatu sebaiknya tepat pada satu masalah, tidak menyebar atau melenceng dengan embel-embel tertentu.

Ketiga, semua tulisan harus didukung dengan data dan fakta. Meski blog merupakan tulisan pribadi, alangkah baiknya jika disertai dengan data dan fakta, sehingga jika sewaktu-waktu tersandung masalah, maka ada bukti-bukti yang bisa menunjang pembelaan.

Keempat, jangan sungkan-sungkan meminta maaf. Pasalnya, setiap ada Freedom Speech maka akan ada Fredom Respond juga.

Kelima, memberikan solusi. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting, karena blogger harus bisa memberikan jalan keluar dari masalah yang sedang dikritisinya.

“Semua itu menjadi saran agar blogger bisa aman dari jeratan pasal ini. Kita harus mengantisipasi karena langkah pidana untuk internet baru terjadi di Indonesia. Bahkan, di Belanda atau Singapura pun tidak ada,” tandas Ari.

Hmmm … saran yang menarik. Sebagai orang yang sangat awam di bidang hukum, saya sendiri cenderung berpendapat bahwa blog seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai media virtual yang kritis dan mencerahkan sehingga bisa ikut berkiprah dalam membangun peradaban yang lebih beradab, berbudaya, dan bermartabat. Pengalaman juga sudah membuktikan bahwa kehadiran blog yang “haus sensasi”, ingin tampil beda lewat postingan yang mengumbar dendam, kebencian, dan sentimen SARA, apalagi yang bertaburkan unsur fitnah dan tuduhan membabi buta, tak akan berumur panjang. Mereka akan “diadili” beramai-ramai oleh para bloger yang lebih mengutamakan kecerdasan akal-budi dan bersemangat untuk membangun jejaring silaturahmi dalam bingkai persaudaraan dan kekeluargaan.

Kalau kehadiran UU ITE memang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekerasan virtual dan sikap bar-bar yang bisa menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan, agaknya tak ada alasan untuk menolaknya. Namun, kalau UU ini memiliki kecenderungan represif dengan tendensi untuk memasung kebebasan para bloger dalam beropini dan berekspresi sehingga bloger yang punya niat baik untuk ikut mencerdaskan publik lewat postingan-postingannya yang kritis dan mencerahkan lantas dijebloskan ke penjara dengan memanfaatkan pasal yang memang masih rentan salah tafsir semacam itu, sungguh amat disayangkan.

Agaknya, kita masih perlu terus mengikuti dan mengawal perkembangannya agar kehadiran UU ITE benar-benar dilandasi semangat untuk membangun peradaban yang lebih terhormat dan bermartabat di tengah abad gelombang informasi dan virtual ini. ***

—————-

Keterangan: UU ITE bisa dibaca di sini.

Tulisan Terkait:

Wednesday, 28 January 2009 — Pasca-Ziarah Bloger Timur Tengah: Sebuah Apresiasi dan Refleksi (129)
Wednesday, 29 October 2008 — Pesta Bloger: untuk Apa dan Siapa? (178)
Friday, 24 October 2008 — Terkena Kutukan Mbah Google (180)
Thursday, 25 September 2008 — Mengantisipasi Ulah Hacker “Hitam” (111)
Monday, 22 September 2008 — Nofollow Free: Plugin yang Ramah kepada Pengunjung (126)
Saturday, 20 September 2008 — Tag Award: antara Silaturahmi dan Apresiasi (98)
Wednesday, 10 September 2008 — Menguji Validitas Blog Berdasarkan Standar Web (76)
Friday, 25 July 2008 — Dihajar Komentar SPAM (50)
Saturday, 5 July 2008 — Bahasa Blog: Antara Gaya dan Kepentingan Ekspresi (55)
Sunday, 1 June 2008 — Setelah Berpindah Server (39)

Share and Enjoy:

Email Bu Prita dalam Perspektif Pragmatik

Jujur saja, ketika email Bu Prita Mulyasari diperkarakan ke pengadilan, saya belum membacanya secara utuh. Saya baru sebatas mengalirkan sikap empati kepada Ibu yang sedang tersandung masalah hukum itu. Namun, setelah peristiwa itu hampir sepekan menjadi wacana publik, tiba-tiba saja saya tertarik untuk mencoba memahami maksud tuturan yang terkandung di balik email yang menghebohkan itu. Saya bukan ahli bahasa. Hanya kebetulan saja, saya suka iseng memperhatikan berbagai gejala kebahasaan yang seringkali muncul di tengah-tengah masyarakat pemakai bahasa.

Kalau kita perhatikan, secara umum, email Bu Prita mengandung tiga bagian. Bagian pertama memuat harapan agar kejadian yang menimpanya tidak menimpa manusia lainnya, terutama anak-anak, lansia, dan bayi, sekaligus juga mengingatkan agar berhati-hati dalam berobat di rumah sakit.

Bagian kedua mengungkap tentang apa yang dialami Bu Prita ketika dia dirawat inap di RS Omni Internasional sejak 7 Agustus 2008. Pihak rumah sakit pun segera menangani Bu Prita, mulai pemeriksaan darah, pemasangan infus, hingga pemberian suntikan. Namun, kondisi tubuh Bu Prita tak kunjung membaik, hingga akhirnya dia merasa perlu meminta penjelasan kepada pihak RS.

Bagian ketiga mengungkap tentang kekecewaan Bu Prita terhadap RS Omni yang dinilai tidak memberikan pelayanan secara baik kepada konsumen.

Dalam perspektif pragmatik, Bu Prita bisa diposisikan sebagai penutur (pihak yang berbicara), sedangkan pihak RS Omni Internasional sebagai mitra tutur (pihak yang diajak bicara). Dilihat dari muatan isinya, email Bu Prita mengandung lima jenis tuturan, yakni tuturan representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan isbati.

Tuturan representatif (asertif) merupakan tuturan yang mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa yang diujarkannya. Termasuk ke dalam jenis ini adalah tuturan menyatakan, melaporkan, menunjukkan, menyebutkan.

Coba kita simak penggalan email berikut ini!

Saya diminta ke UGD dan mulai diperiksa suhu badan saya dan hasilnya 39 derajat. Setelah itu dilakukan pemeriksaan darah dan hasilnya adalah thrombosit saya 27.000 dengan kondisi normalnya adalah 200.000. Saya diinformasikan dan ditangani oleh dr Indah (umum) dan dinyatakan saya wajib rawat inap. dr I melakukan pemeriksaan lab ulang dengan sample darah saya yang sama dan hasilnya dinyatakan masih sama yaitu thrombosit 27.000.

dr I menanyakan dokter specialist mana yang akan saya gunakan. Tapi, saya meminta referensi darinya karena saya sama sekali buta dengan RS ini. Lalu referensi dr I adalah dr H. dr H memeriksa kondisi saya dan saya menanyakan saya sakit apa dan dijelaskan bahwa ini sudah positif demam berdarah.

Mulai malam itu saya diinfus dan diberi suntikan tanpa penjelasan atau izin pasien atau keluarga pasien suntikan tersebut untuk apa. Keesokan pagi, dr H visit saya dan menginformasikan bahwa ada revisi hasil lab semalam. Bukan 27.000 tapi 181.000 (hasil lab bisa dilakukan revisi?). Saya kaget tapi dr H terus memberikan instruksi ke suster perawat supaya diberikan berbagai macam suntikan yang saya tidak tahu dan tanpa izin pasien atau keluarga pasien.

Saya tanya kembali jadi saya sakit apa sebenarnya dan tetap masih sama dengan jawaban semalam bahwa saya kena demam berdarah. Saya sangat khawatir karena di rumah saya memiliki 2 anak yang masih batita. Jadi saya lebih memilih berpikir positif tentang RS dan dokter ini supaya saya cepat sembuh dan saya percaya saya ditangani oleh dokter profesional standard International.

Tuturan tersebut mengandung kebenaran yang bersifat mengikat. Artinya, apa yang dilaporkan oleh Bu Prita, mengandung nilai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penutur, karena dia memang benar mengalami kejadian seperti itu.

Tuturan direktif (impositif) merupakan tuturan yang dimaksudkan penuturnya agar si pendengar melakukan tindakan yang disebutkan dalam tuturan itu. Kegiatan menyuruh, memohon, menuntut, atau menyarankan, termasuk ke dalam jenis tindak tutur direktif ini.

Mulai Jumat tersebut saya diberikan berbagai macam suntikan yang setiap suntik tidak ada keterangan apa pun dari suster perawat, dan setiap saya meminta keterangan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Lebih terkesan suster hanya menjalankan perintah dokter dan pasien harus menerimanya. Satu boks lemari pasien penuh dengan infus dan suntikan disertai banyak ampul.

Tangan kiri saya mulai membengkak. Saya minta dihentikan infus dan suntikan dan minta ketemu dengan dr H. Namun, dokter tidak datang sampai saya dipindahkan ke ruangan. Lama kelamaan suhu badan saya makin naik kembali ke 39 derajat dan datang dokter pengganti yang saya juga tidak tahu dokter apa. Setelah dicek dokter tersebut hanya mengatakan akan menunggu dr H saja.

Esoknya dr H datang sore hari dengan hanya menjelaskan ke suster untuk memberikan obat berupa suntikan lagi. Saya tanyakan ke dokter tersebut saya sakit apa sebenarnya dan dijelaskan saya kena virus udara. Saya tanyakan berarti bukan kena demam berdarah. Tapi, dr H tetap menjelaskan bahwa demam berdarah tetap virus udara. Saya dipasangkan kembali infus sebelah kanan dan kembali diberikan suntikan yang sakit sekali.

Malamnya saya diberikan suntikan 2 ampul sekaligus dan saya terserang sesak napas selama 15 menit dan diberikan oxygen. Dokter jaga datang namun hanya berkata menunggu dr H saja.

Jadi malam itu saya masih dalam kondisi infus. Padahal tangan kanan saya pun mengalami pembengkakan seperti tangan kiri saya. Saya minta dengan paksa untuk diberhentikan infusnya dan menolak dilakukan suntikan dan obat-obatan.

Esoknya saya dan keluarga menuntut dr H untuk ketemu dengan kami. Namun, janji selalu diulur-ulur dan baru datang malam hari. Suami dan kakak-kakak saya menuntut penjelasan dr H mengenai sakit saya, suntikan, hasil lab awal yang 27.000 menjadi revisi 181.000 dan serangan sesak napas yang dalam riwayat hidup saya belum pernah terjadi. Kondisi saya makin parah dengan membengkaknya leher kiri dan mata kiri.

dr H tidak memberikan penjelasan dengan memuaskan. Dokter tersebut malah mulai memberikan instruksi ke suster untuk diberikan obat-obatan kembali dan menyuruh tidak digunakan infus kembali. Kami berdebat mengenai kondisi saya dan meminta dr H bertanggung jawab mengenai ini dari hasil lab yang pertama yang seharusnya saya bisa rawat jalan saja. dr H menyalahkan bagian lab dan tidak bisa memberikan keterangan yang memuaskan.

Keesokannya kondisi saya makin parah dengan leher kanan saya juga mulai membengkak dan panas kembali menjadi 39 derajat. Namun, saya tetap tidak mau dirawat di RS ini lagi dan mau pindah ke RS lain. Tapi, saya membutuhkan data medis yang lengkap dan lagi-lagi saya dipermainkan dengan diberikan data medis yang fiktif.

Dalam catatan medis diberikan keterangan bahwa bab (buang air besar) saya lancar padahal itu kesulitan saya semenjak dirawat di RS ini tapi tidak ada follow up-nya sama sekali. Lalu hasil lab yang diberikan adalah hasil thrombosit saya yang 181.000 bukan 27.000.

Tuturan tersebut mengacu pada maksud ujaran agar mitra tutur (RS Omni Internasional) melakukan tindakan seperti yang disebutkan dalam tuturan, yaitu menuntut agar mitra tutur melakukan tindakan seperti permintaan penutur.

Tuturan ekspresif atau evaluatif adalah tuturan yang dimaksudkan penuturnya agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi ikwal hal yang disebutkan dalam tuturan itu. Tindak memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, atau mengeluh, termasuk ke dalam jenis ini.

Saya ngotot untuk diberikan data medis hasil lab 27.000 namun sangat dikagetkan bahwa hasil lab 27.000 tersebut tidak dicetak dan yang tercetak adalah 181.000. Kepala lab saat itu adalah dr M dan setelah saya komplain dan marah-marah dokter tersebut mengatakan bahwa catatan hasil lab 27.000 tersebut ada di Manajemen Omni. Maka saya desak untuk bertemu langsung dengan Manajemen yang memegang hasil lab tersebut.

Saya mengajukan komplain tertulis ke Manajemen Omni dan diterima oleh Og (Customer Service Coordinator) dan saya minta tanda terima. Dalam tanda terima tersebut hanya ditulis saran bukan komplain. Saya benar-benar dipermainkan oleh Manajemen Omni dengan staff Og yang tidak ada service-nya sama sekali ke customer melainkan seperti mencemooh tindakan saya meminta tanda terima pengajuan komplain tertulis.

Tuturan tersebut dimaksudkan oleh penuturnya agar ujarannya itu diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturan, yaitu menilai bahwa mitra tutur telah mempermainkannya. Dia merasa tidak mendapatkan service yang baik, tetapi justru dicemooh karena tindkannya yang meminta tanda terima pengajuan komplain tertulis.

Tuturan komisif mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya.

Kenapa saya dan suami saya ngotot dengan surat tersebut? Karena saya ingin tahu bahwa sebenarnya hasil lab 27.000 itu benar ada atau fiktif saja supaya RS Omni mendapatkan pasien rawat inap.

Dan setelah beberapa kali kami ditipu dengan janji maka sebenarnya adalah hasil lab saya 27.000 adalah fiktif dan yang sebenarnya saya tidak perlu rawat inap dan tidak perlu ada suntikan dan sesak napas dan kesehatan saya tidak makin parah karena bisa langsung tertangani dengan baik.

Saya dirugikan secara kesehatan. Mungkin dikarenakan biaya RS ini dengan asuransi makanya RS ini seenaknya mengambil limit asuransi saya semaksimal mungkin. Tapi, RS ini tidak memperdulikan efek dari keserakahan ini.

Tuturan tersebut mengacu pada maksud ujaran yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya, yaitu ngotot untuk meminta surat hasil lab. Tuturan tersebut mengandung implikasi bahwa tindakan yang dilakukan oleh mitra tutur yang tidak transparan dalam memberikan surat hasil lab tidak dapat dibenarkan.

Tuturan isbati adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru. Memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, memberikan maaf termasuk tindak tutur ini. Berikut ini kutipannya.

Setelah itu saya ke RS lain dan masuk ke perawatan dalam kondisi saya dimasukkan dalam ruangan isolasi karena virus saya ini menular. Menurut analisa ini adalah sakitnya anak-anak yaitu sakit gondongan namun sudah parah karena sudah membengkak. Kalau kena orang dewasa laki-laki bisa terjadi impoten dan perempuan ke pankreas dan kista.

Saya lemas mendengarnya dan benar-benar marah dengan RS Omni yang telah membohongi saya dengan analisa sakit demam berdarah dan sudah diberikan suntikan macam-macam dengan dosis tinggi sehingga mengalami sesak napas. Saya tanyakan mengenai suntikan tersebut ke RS yang baru ini dan memang saya tidak kuat dengan suntikan dosis tinggi sehingga terjadi sesak napas.

Suami saya datang kembali ke RS Omni menagih surat hasil lab 27.000 tersebut namun malah dihadapkan ke perundingan yang tidak jelas dan meminta diberikan waktu besok pagi datang langsung ke rumah saya. Keesokan paginya saya tunggu kabar orang rumah sampai jam 12 siang belum ada orang yang datang dari Omni memberikan surat tersebut.

Tuturan tersebut mengacu pada maksud ujaran untuk menciptakan hal yang baru, yaitu memutuskan bahwa penutur berpindah ke rumah sakit lain. Keputusan tersebut juga bisa dipahami sebagai respon terhadap kekecewaan yang dialami penutur (Bu Prita) setelah gagal mendapatkan perawatan yang baik pada mitra tutur (RS Omni).

Persoalannya sekarang, salahkah tindakan yang dilakukan oleh Bu Prita? Pragmatik tidak mengkaji persoalan benar atau salah tentang tindak tutur yang dilakukan oleh penutur, tetapi sebatas mengkaji maksud tuturan yang terkandung di dalamnya. Meski demikian, sebagai pengguna bahasa, Bu Prita, sebagaimana penutur yang lain, memiliki hak untuk mengekspresikan perasaan yang ada dalam dirinya.

Sungguh patut disayangkan kalau persoalan semacam ini harus berlanjut dalam kubangan konflik, bahkan harus berurusan dengan pengadilan. Toh seandainya mitra tutur merasa kurang cocok dengan apa yang disampaikan penutur, kedua belah pihak bisa menerapkan prinsip kerja sama yang antara lain mengatur agar apa yang dilakukan oleh penutur dan mitra tutur terdengar koheren.

Prinsip kerja sama bisa dibedakan ke dalam empat bidal, yaitu bidal kuantitas, bidal kualitas, bidal relevansi, dan bidal cara. Bidal kuantitas menyangkut jumlah kontribusi terhadap koherensi percakapan. Bidal ini mengarahkan kontribusi yang cukup memadai dari seorang penutur dan mitra tutur di dalam suatu percakapan. Bidal kuantitas dijabarkan lagi ke dalam subbidal “Buatlah sumbangan atau kontribusi Anda seinformatif-informatifnya sesuai dengan yang diperlukan (untuk maksud percakapan).”

Bidal kualitas berisi nasihat untuk memberikan kontribusi yang benar dengan bukti-bukti tertentu. Bidal ini dijabarkan lagi ke dalam subbidal “Jangan mengatakan apa yang Anda yakini salah!” dan “Jangan mengatakan sesuatu yang Anda tidak mempunyai buktinya!” Kedua subbidal ini mengharuskan peserta percakapan mengatakan hal yang benar. Oleh sebab itu, penutur dan mitra tutur hendaknya mendasarkan tuturannya pada bukti-bukti yang memadai.

Bidal relevansi menyarankan penutur dan mitra tutur untuk mengatakan apa-apa yang relevan. Mengikuti nasihat itu sama dengan mengikuti prinsip kerja sama yang akan menghasilkan tuturan yang bersifat kooperatif. Sebaliknya, tidak mengikuti atau melanggar nasihat itu sama dengan tidak menjalankan prinsip kerja sama yang akan menghasilkan tuturan yang tidak kooperatif. Bidal cara menyarankan penutur dan mitra tutur untuk mengatakan sesuatu dengan jelas. Bidal ini mengharuskan kedua belah pihak berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, tidak berlebih-lebihan, dan runtut.

Yang tidak kalah penting adalah perlunya menerapkan prinsip kesantunan berbahasa, yang meliputi tiga kaidah, yakni pertama, kaidah formalitas, artinya selama terjadi interaksi antara penutur dan mitra tutur hendaknya diciptakan unsur yang menyiratkan ketidakterpaksaan dan menghindarkan rasa angkuh. Kedua, kaidah ketaktegasan artinya antara penutur dan mitra tutur hendaknya menciptakan suasana yang benar-benar kooperatif dan berlangsung secara demokratis sehingga penutur dan mitra tutur dapat menentukan pilihannya sendiri. Kaidah ketiga adalah persamaan/kesekawanan, artinya antara penutur dan mitra tutur dapat menciptakan bahwa keduanya memiliki persamaan sehingga mampu menimbulkan rasa senang pada keduanya.

Kesantunan berbahasa berkenaan dengan hal-hal yang bersifat sosial, estetis, dan moral di dalam bertindak tutur. Di dalam peristiwa tutur, penutur dan mitra tutur tidak cukup hanya mematuhi prinsip kerja sama, tetapi juga memerlukan prinsip kesantunan untuk mengatasi kesulitan yang timbul akibat penerapan prinsip kerja sama. Pelanggaran prinsip kerja sama adalah bukti bahwa di dalam berkomunikasi kebutuhan penutur dan mitra tutur tidaklah untuk menyampaikan informasi saja, tetapi lebih dari itu. Selain untuk menyampaikan amanat, kebutuhan penutur dan mitra tutur adalah menjaga dan memelihara hubungan sosial sehingga bisa meminimalkan konflik yang kemungkinan bakal terjadi.

Tulisan ini murni kajian dari perspektif kebahasaan (pragmatik) yang tidak memiliki implikasi apa pun terhadap proses hukum, baik Bu Prita maupun pihak RS Omni, yang kini sedang berlangsung. ***

———————–

Keterangan:

Email Bu Prita selengkapnya, silakan baca di sini!

Tulisan Terkait:

Friday, 6 June 2008 — Pasang Surut Menyusuri Kompleks Blogosphere (41)
Sunday, 13 January 2008 — Kembali Ke Sekolah (39)

Share and Enjoy: