Nilai tukar rupiah dibuka di level Rp18.016 per dolar AS pada perdagangan Kamis, 4/6/2026 pagi. Mata uang Garuda melemah 49 poin atau 0,27 persen.

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, mengatakan bahwa pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas dan menghambat prospek perdamaian.

Menurut Destry, kondisi ini membuat harga minyak dunia tetap tinggi sehingga meningkatkan risiko inflasi global dan mendorong arus modal keluar dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Pelemahan nilai tukar masih dipengaruhi oleh tensi geopolitik Timur Tengah yang kembali tereskalasi dan menghambat prospek damai, sehingga mendorong harga minyak tetap tinggi dan meningkatkan risiko inflasi global serta arus dana keluar dari negara emerging,” ujar Destry dalam keterangan resmi, Kamis, 4/6/2026.

Ia mengatakan, selain faktor eksternal ada kebutuhan valas domestik yang masih cukup besar, terutama terkait repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri (ULN).

Agar dapat meredam gejolak di pasar keuangan, BI memastikan akan meningkatkan intensitas intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah sesuai fundamental ekonomi domestik.

“Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya,” tuturnya.

Intervensi dilakukan, katanya, dilakukan secara berkesinambungan melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Di sisi lain, BI juga memperkuat daya tarik aset keuangan domestik melalui penguatan struktur suku bunga instrumen moneter yang lebih pro-pasar agar dapat menjaga aliran modal asing tetap masuk ke Indonesia.

Bank sentral terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT) untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Sebagai informasi, saat ini kerja sama LCT sudah dijalankan dengan Cina, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.

Destry mengatakan pemanfaatan LCT terus meningkat. Hingga April 2026, nilai transaksi LCT sudah mencapai sekitar US$22,7 miliar, mendekati total transaksi sepanjang tahun lalu yang sebesar US$25,7 miliar.

Walaupun rupiah tertekan, BI menilai pergerakan mata uang Garuda masih sejalan dengan tren pelemahan yang terjadi di kawasan.

“Secara umum, pelemahan rupiah masih sejalan dengan regional. Secara year to date melemah 7,44 persen,” tuturnya.

Bank sentral juga memastikan ketahanan eksternal Indonesia tetap terjaga. Cadangan devisa Indonesia tercatat berada di level US$146,2 miliar pada akhir April 2026.

Destry pun menegaskan BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pelaku pasar dan korporasi untuk menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. *

Majelis hakim menyatakan bahwa Noel telah terbukti meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi pada kasus tersebut.

“Menghukum Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis, 4/6/2026.

Selain itu, dirinya juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp200 juta. Jika denda tersebut tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.

Noel juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.435.000.000 subsider satu tahun pidana penjara. Adapun dirinya telah mengembalikan uang sebesar Rp3 miliar kepada KPK.

Dalam pertimbangan memberatkan, majelis hakim menilai bahwa Noel tidak mendukung jalannya program pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sedangkan hal meringankan, Noel belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga. Hakim juga menyebutkan bahwa Noel berprestasi selama menjabat sebagai Wamenaker.

Adapun putusan ini jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Noel selama lima tahun pidana penjara dan denda Rp250 juta. Dirinya juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp1,4 miliar.

Jaksa menyatakan, perbuatan itu dilakukan Noel bersama para Terdakwa lain, yakni Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, Supriadi, Miki Mahfud, dan Termurila. Sidang digelar dalam berkas terpisah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 19/1.

Dalam dakwaannya, jaksa mengatakan, para Terdakwa memaksa para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 memberikan uang total Rp6.522.360.000 (Rp 6,5 miliar). Kasus ini terjadi sejak 2021 atau sebelum Noel menjabat Wamenaker.*

Menurut Said, persoalan yang terjadi di BGN menjadi bukti bahwa aspek tata kelola harus menjadi perhatian utama dalam menjalankan program-program pemerintah.

“Apa yang terjadi di Badan Gizi Nasional, kita tahu bersama, itulah yang saya maksud. Perbaiki tata kelola,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4/6/2026.

Ia mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya berulang kali mengingatkan mengenai kelemahan BGN yang terletak pada aspek tata kelola. Menurutnya, keberhasilan program yang dijalankan BGN sangat bergantung pada sistem pengelolaan yang baik dan akuntabel.

“Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya. Dan itu yang saya sampaikan bolak-balik,” ujarnya.

Said juga mengingatkan agar BGN dengan kepemimpinan baru ini tetap fokus pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Ia menilai, perhatian lembaga tersebut tidak boleh terpecah pada hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan utama program.

“Fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad. Itu tidak ada hubungan sama sekali,” pungkasnya.*

Said mengungkapkan, pelemahan rupiah saat ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan fundamental ekonomi semata. Hingga saat ini, nilai tukar rupiah sudah berada pada posisi undervalue.

“Pelemahan rupiah hari ini menyentuh batas level psikologis dan kemudian pasar keuangan kita, khususnya di bursa, sekarang indeks harga saham gabungan minus sekitar 3,04 persen,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4/6/2026.

Ia menyebut, nilai tukar rupiah idealnya tidak melewati level Rp17.600 per dolar AS. Karena itu, pemerintah diminta segera memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna meredam tekanan terhadap mata uang nasional.

“Nah, persoalannya ini bukan sekadar fundamental ekonomi saja, karena dari sisi nilai rupiah sudah undervalue. Rupiah itu seharusnya paling tinggi maksimal tidak boleh melebihi batas di Rp17.600,” ujarnya.

Said berharap sinergi antara otoritas fiskal dan moneter dapat dioptimalkan melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Menurutnya, forum tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional.

“Maka saya sungguh berharap sejak awal ada sinergi bauran fiskal dan moneter dalam forum KSSK. Manfaatkan itu sebaik-baiknya sambil mulai membenahi tata kelola kita di kebijakan fiskal,” katanya.

Selain itu, Said juga meminta pemerintah membangun optimisme di kalangan pelaku usaha dan investor dengan melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap pelemahan rupiah yang berkelanjutan.

Sebab, terdapat dua faktor utama yang menjadi perhatian investor. Pertama adalah kepastian hukum yang mampu memberikan rasa aman bagi dunia usaha. Kedua adalah tata kelola kebijakan yang transparan, akuntabel, dan konsisten.

“Yang pertama yang menjadi sorotan daripada investor, bagaimana sesungguhnya pemerintah mampu membuat ekosistem kepastian hukum. Yang kedua, tata kelola kebijakan, setiap kebijakan dikelola sedemikian mungkin, transparan, akuntabel,” ucapnya.

Said menegaskan, seluruh kebijakan pemerintah harus tetap berorientasi quick win yang telah dicanangkan Presiden.

“Jangan keluar dari quick win, karena itu satu-satunya andalan yang sahih di dalam APBN kita,” pungkasnya.*

Menurut Cucun, langkah cepat dan terkoordinasi antara Kemenkeu dan Bank Indonesia diperlukan untuk meredam gejolak nilai tukar serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Kita sudah memahami dari tahun ke tahun bagaimana intervensi Bank Indonesia melalui operasi moneter ketika terjadi fluktuasi rupiah. Nah, saat ini langkah tersebut belum terlihat,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4/6/2026.

Ia menilai, pemerintah memiliki instrumen yang cukup untuk mengantisipasi tekanan terhadap rupiah, termasuk melalui implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Kita mempertanyakan hal ini dan saya yakin Presiden akan segera memanggil pihak terkait. Apalagi UU P2SK sudah memberikan ruang untuk berbagai skema dan kreasi kebijakan guna menahan laju pelemahan nilai tukar,” ujarnya.

Cucun menegaskan, yang terpenting saat ini adalah adanya inisiatif cepat dari otoritas ekonomi untuk merespons fluktuasi nilai tukar rupiah.

“Siapa pun yang memulai, apakah Menteri Keuangan atau Bank Indonesia, yang penting segera melakukan konsolidasi fiskal dan moneter dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah ini,” katanya.

Terkait upaya mengembalikan rupiah ke level yang lebih stabil, Cucun menilai, Bank Indonesia dapat melakukan intervensi pasar apabila cadangan devisa masih berada dalam kondisi yang kuat.

“Kalau sudah dilakukan konsolidasi, biasanya BI melakukan intervensi. Segera lakukan. Misalnya jika cadangan devisa masih kuat, Bank Indonesia bisa melakukan intervensi untuk menahan tekanan terhadap rupiah,” ucapnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi NasDem Saan Mustofa, menekankan pentingnya penanganan serius oleh seluruh otoritas terkait. Ia mengingatkan bahwa pemerintah dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027 telah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

“Untuk bisa mewujudkan target nilai tukar rupiah pada tahun 2027 berada di kisaran tersebut, maka kondisi yang terjadi hari ini harus ditangani secara serius oleh seluruh otoritas yang memang bertanggung jawab terhadap penanganan itu,” pungkasnya.*

Saan menegaskan, seluruh pembantu Presiden harus memegang teguh komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini berulang kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.

“Presiden selalu menegaskan dalam setiap kesempatan, komitmennya selalu berulang-ulang untuk memberantas korupsi, bahkan pidatonya kan luar biasa tuh,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3/6/2026.

Saan juga mengingatkan seluruh jajaran kementerian, lembaga, dan badan pemerintah agar selalu berpegang pada komitmen Presiden dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia menilai, integritas aparatur negara menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“DPR mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian maupun juga badan dan sebagainya, untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang menjadi komitmen dan kemauan Presiden,” ujarnya.

Lebih lanjut, DPR menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus hukum yang menjerat pejabat negara dalam waktu yang berdekatan. Menurut Saan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena melibatkan pejabat di tingkat kementerian maupun badan pemerintah.

“DPR prihatin dan menyayangkan terkait dengan berbagai kejadian yang akhir-akhir ini, dalam waktu yang bersamaan, di badan maupun kementerian,” pungkasnya.*

USTR akan mengenakan bea masuk 10 persen terkait dengan investigasi pada sektor ketenagakerjaan. Tarif itu akan diberlakukan pada barang impor dari Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Indonesia, Meksiko, Pakistan, Argentina, Bangladesh, Kamboja, El Salvador, Guatemala, Malaysia, Taiwan, dan Inggris.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Haryo Limanseto, mengatakan bahwa pemerintah akan mencermati pengumuman USTR.

“Pemerintah Indonesia mencermati pengumuman USTR terkait hasil investigasi sementara berdasarkan Section 301 Trade Act of 1974 mengenai kebijakan dan praktek sejumlah negara dikaitkan dengan upaya pencegahan impor barang yang diproduksi menggunakan praktik kerja paksa (forced labor),” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 4/6/2026.

Ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tetap berkomitmen atas penghormatan hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja, dan penerapan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang sejalan dengan standar internasional.

“Merespons pengumuman USTR yang dikeluarkan pada 2 Juni 2026, selanjutnya Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang disiapkan oleh USTR termasuk sesi lanjutan untuk written comment dan public hearing,” katanya.

Terkait dengan proses pembahasan yang masih berjalan, Pemerintah Indonesia akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan Pemerintah Amerika Serikat.

“Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga akan terus memperkuat implementasi pengaturan impor barang dan memastikan barang yang diimpor tidak dihasilkan dari kegiatan usaha dengan penggunaan praktik kerja paksa,” pungkasnya. * 

Hal itu disampaikan Ray sebelum Saiful memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Kamis, 4/6/2026.

Menurut Ray, sejak awal laporan terhadap Saiful sempat dikaitkan dengan dugaan makar. Namun, setelah menuai perdebatan, tuduhan tersebut bergeser menjadi dugaan penghasutan.

“Perpindahan pasal ini menunjukkan ada tujuan yang sebetulnya tidak dimaksudkan untuk penegakan hukum, tetapi penghukuman. Jadi bukan penegakan hukum, tapi penghukuman,” kata Ray di Fleudelis Cafe & Resto, Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 4/6.

Ia menilai, tuduhan makar tidak relevan jika dikaitkan dengan pernyataan yang disampaikan Saiful dalam forum “Sebelum Pengamat Ditertibkan”. Menurutnya, unsur-unsur makar sebagaimana dikenal dalam praktik hukum dan sejarah Indonesia sama sekali tidak ditemukan dalam kasus tersebut.

Ray menegaskan bahwa Saiful hanya menyampaikan pandangan politik dalam sebuah forum diskusi dan tidak memiliki perangkat organisasi ataupun kekuatan politik yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan makar.

“Profesor Saiful hanya pidato. Beliau tidak punya massa, tidak punya partai, tidak punya organisasi yang solid. Jadi tidak logis kalau Profesor Saiful dianggap dapat melakukan makar,” ujarnya.

Terkait dugaan penghasutan, Ray juga mempertanyakan dasar penggunaan Pasal 246 KUHP terhadap Saiful. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan Saiful lebih merupakan pertanyaan dan analisis politik daripada ajakan untuk melakukan tindakan tertentu.

Ia mencontohkan, pernyataan Saiful yang mempertanyakan kemungkinan masyarakat sipil melakukan penggalangan kekuatan politik di tengah dominasi koalisi pemerintah di parlemen.

“Profesor Saiful sedang mengajukan pertanyaan kepada publik, bukan mengajak. Kata yang digunakan adalah ‘mungkinkah’, bukan seruan atau ajakan,” tuturnya.

Ray juga meminta Ketua Komisi III DPR Habiburokhman untuk memberikan pandangan terkait kasus yang menimpa Saiful. Menurutnya, DPR perlu menunjukkan komitmennya dalam melindungi kebebasan berpendapat sebagaimana semangat yang diklaim menjadi dasar pembentukan KUHP baru.

Ray mengingatkan bahwa Saiful merupakan akademisi yang memiliki reputasi internasional. Karena itu menurut dia, apabila kasus tersebut berujung pada pemidanaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kalangan akademisi di Indonesia, tetapi juga dapat memengaruhi citra demokrasi Indonesia di mata dunia.

“Profesor Saiful adalah salah satu profesor yang menjadi kebanggaan Indonesia karena diakui secara internasional. Kalau sampai dilakukan pemidanaan, bukan hanya kita yang akan memprotes, tetapi dunia juga akan melihatnya,” pungkasnya.

Diketahui, Saiful Mujani dipanggil penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan penghasutan yang berawal dari pernyataannya dalam forum “Sebelum Pengamat Ditertibkan” yang digelar di Utan Kayu, Jakarta Timur, pada Maret 2026.*

Wakil Presiden dan Analisis Senior Moody’s Ratings, Rachel Chua, menjelaskan bahwa peringkat yang diberikan untuk Danantara Investment Management tersebut sejalan dengan peringkat utang pemerintah Indonesia yaitu Baa2 negatif.

“Peringkat Baa2 dengan outlook negatif untuk Danantara Investment Management sejalan dengan peringkat sovereign Indonesia, didukung hubungan kredit yang kuat, termasuk struktur kepemilikan dalam kerangka Danantara, serta harapan kami akan dukungan luar biasa dari pemerintah yang diberikan secara tepat waktu,” ujar Chua dalam laporan yang dikutip Kamis, 4/6/2026.

Moody’s mengklasifikasikan Danantara Investment Management sebagai Entitas yang Terkait Pemerintah (GRI) dan menggunakan pendekatan top-down dalam proses pemeringkatan. Oleh karena demikian, peringkat ini terutama didorong oleh keterkaitan dengan pemerintah dibandingkan kekuatan kredit mandiri.

Mood’s tak memberikan Baseline Credit Assessment (BCA) karena perusahaan masih berada pada tahap awal pengembangan, mempunyai rekam jejak yang terbatas, hingga belum mempunyai operasi mandiri yang signifikan.

Diketahui, Danantara Investment Management dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 sebagai bagian dari struktur kelembagaan Danantara  yang berfokus sebagai entitas pengelola investasi yang menjalankan strategi penempatan modal dan eksekusi investasi.

Moody’s menilai kerangka hukum yang ada semakin memperkuat hubungan itu karena Danantara Investment Management dimiliki sepenuhnya oleh BPI Danantara dan setiap perubahan kepemilikan harus dilakukan melalui perubahan Undang-Undang (UU).

Moody’s selain faktor kepemilikan, mereka juga menyoroti tingginya tingkat pengawasan pemerintah terhadap operasional dan pengambilan keputusan investasi perusahaan.

Integrasi tata kelola dinilai tercermin dari keterkaitan antara jajaran manajemen dan dewan di Danantara dengan Danantara Investment Management.

“Keterkaitan manajemen senior dan representasi dewan antara BPI Danantara dan DIM mendukung keselarasan strategi serta pelaksanaan investasi,” tulis Moody’s. * 

Prabowo pun ke mitra SPPG melayangkan perkataan kasar seperti brengsek.

Ia mengajak kepada para mitra SPPG yang curang untuk kembali ke jalan yang benar sebelum berhadap-hadapan dengan aparat penegak hukum dan menyebut bila mitra itu mau bertobat, maka mereka akan selamat.

Pernyataan ini disampaikan di hadapan ribuan peserta yang terdiri atas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), pengelola dapur MBG, dan para mitra program dalam acara ‘Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition’ yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Rabu, 3/6/2026.

“Kalaupun saudara mitra yang brengsek tapi tidak mau ngaku, saya beri kesempatan, kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah ke jalan yang benar. Kalau saudara yang cepat-cepat lapor, ngaku, insyaallah selamat,” tegas Prabowo.

Pada awalnya Prabowo menegaskan keberhasilan program MBG saat ini bergantung terhadap pada pihak yang terlibat seperti pengelola dapur MBG, dan para mitra program.

Dalam proses pelaksanaannya, lanjutnya, pemerintah sudah membekali mereka dengan nilai-nilai pengabdian kepada bangsa dan negara untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Harapannya program tersebut berjalan lancar tanpa adanya kecurangan, terutama kasus korupsi.

Tetapi, bila dalam pelaksanaan program MBG ini ada pihak yang mencoba mengakali dengan perbuatan menguntungkan diri sendiri, Prabowo dengan tegas tidak akan tinggal diam.

Prabowo berjanji akan mengakomodir segala kebutuhan dari aparat penegak hukum untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Pengawasan bakal ditingkatkan pada program prioritasnya.

“Kepala BPKP, apa yang kau butuh kalau kau perlu tambahan personel? Berapa saja kau butuh, saya penuhi! Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu lapor, saya penuhi. Jaksa Agung! Berapa saja yang kau perlu, saya penuhi! Kalau perlu yang sekian triliun kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung ya. BPKP, KPK semua penegak hukum harus kita perkuat,” jelasnya.

“Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri,” tandasnya. *