Mereka melakukan restorasi hutan terdegradasi di Resort Bodogol di kaki Gunung Gede-Pangrango.

Wartawan ANTARA dari Kaki Gunung Gede Pangrango melaporkan, kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup itu adalah melakukan penanaman ratusan pohon berbagai jenis guna memperbaiki kawasan hutan terdegradasi yang merupakan area perluasan TNGGP.

Semula, ratusan generasi muda yang ikut aksi penanaman pohon itu akan menuju lokasi penanaman melalui Lido, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, namun karena di kawasan itu ada kegiatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang sebagai calon presiden (Capres) sedang melakukan rekaman untuk iklan, rombongan kemudian harus melalui Kabupaten Sukabumi untuk mencapai lokasi.

Beberapa tokoh yang ikut dalam aksi itu adalah mantan Menteri Kehutanan (Menhut) era Presiden Abdurrahman Wahid, Marzuki Usman, Kepala Konsorsium Gedepahala sekaligus Regional Vice President CII Jatna Supriatna, dan Presiden Direktur Mazars Indonesia James Kallman.

Mazars Moores Rowland, dimana Mazars Indonesia termasuk di dalamnya adalah sebuah kantor yang bergerak di bidang akuntan publik dan konsultan.

Manajer Program CII Anton Ario menjelaskan bahwa dalam kontrak kerjasama antara berbagai pihak yang berkolaborasi, akan dilakukan restorasi hutan terdegradasi di resort Bodogol TNGGP seluas lebih kurang 1 hektar yang alokasinya adalah untuk 400 tanaman.

“Pada penanaman perdana bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup 2009, dari 400 pohon yang sudah menjadi komitmen Mazars Indonesia untuk disumbangkan, telah ditanaman 110 pohon berbagai jenis,” katanya.

Mengenai mengapa tergerak untuk program penanaman pohon, Presiden Direktur Mazars Indonesia James Kallman menyatakan bahwa sebagai perusahaan akuntan publik, pihaknya menginginkan semua kerta yang mereka gunakan dapat kembali ditanam berupa pohon sebagai pengganti.

“Kami ingin mengganti kertas yang kami pakai sehari-hari dalam kegiatan di kantor kami,” katanya dan menambahkan bahwa pihaknya bangga menjadi kantor akuntan publik yang peduli pada lingkungan, sehingga dalam aksi itu diterjunkan sekira 100 karyawan, yang umumnya generasi muda untuk ikut aksi penanaman pohon.

“Kami ikut di dalam program ini karena kami ingin meningkatkan kesadaran dari staf kami tentang penghijauan bumi yang harus dimulai dari tingkat individu,” katanya.

Sementara itu, mantan Menhut Marzuki Usman menyatakan bahwa kepedulian lingkungan pihak asing yang perwakilannya berada di Indonesia hendaknya dapat menggelinding sebagai sebuah gerakan yang membesar, dan diikuti oleh berbagai perusahaan mancanegara lainnya.

“Upaya Mazars Indonesia ini kita harapkan akan diikuti oleh perusahaan asing lain, dan juga oleh perusahaan di Indonesia sendiri,” katanya.(*)

[ sumber : www.antaranews.com ]

“Dari hasil penelitian kami, terdapat 150 jenis tanaman dari ribuan jenis yang layak menjadi tanaman untuk program konservasi alam atau lingkungan,” katanya di Jakarta, Rabu.

150 jenis tanaman itu memiliki nilai ekonomi karena dapat memenuhi kebutuhan papan di antaranya adalah tanaman salam, kecapi, kemiri, limau dan jambu mente.

Menurut Ismayadi, selama ini masih ada program konservasi atau penghijauan kota yang belum disesuaikan dengan jenis tanaman yang layak ditanam, baik dilihat dari fungsinya maupun dari sisi nilai ekonominya.

Sebagai gambaran, penghijauan di sepanjang jalan tol dari Jakarta menuju Bogor, memang sudah terlihat hijau, namun jenis tanaman yang ditanam di sekitar jalan itu adalah akasia mangium yang tidak memiliki kemampuan menyerap atau menangkap air pada saat hujan.

“Akibatnya, pada saat hujan, air mengalir begitu saja, sehingga tidak mampu menahan banjir. Sementara batangnya pun tidak dapat dijadikan papan, karena jenisnya mudah diserang serangga,” katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjutnya, pihaknya kini menyiapkan sekitar 10 ribu pohon sebagai tanaman pengganti tanaman akasia itu di sepanjang Tol Jagorawi. Sehingga beberapa tahun mendatang, tanaman pengganti itulah yang akan memainkan peranan, baik untuk membantu “paru-paru” kota maupun sebagai media penangkap air di bawah tanah.

Selain itu, pemerintah melalui Dephut juga membuat program “koridor” hijau atau konservasi mulai dari Kawasan Gunung Gede, Pangrano, Bogor hingga Jakarta, sehingga pengendara dan penumpang dapat menikmati kawasan hijau sepanjang lokasi tersebut.

[ sumber : www.antaranews.com ]

Dalam rangka meningkatan pelestarian kawasan Taman Nasonal Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Balai Besar TNGGP melalui Bidang PTN Wilayah I Cianjur telah berupaya melakukan program kegiatan yang satu sama lain saling mendukung dan saling berkaitan,  baik itu program yang bersifat internal terhadap kelestarian kawasan berupa kegiatan perlindungan, pengawetan dan pelestarian maupun pendayagunaan sumber daya manusia pengelola kawasan, serta program-program keluar terkait dengan pengelolaan daerah penyangga, pengembangan kemitraan serta peningkatan apresiasi dan pemahaman masyarakat sekitar kawasan terhadap kelestarian kawasan TNGGP.

Salah satu program kegiatan yang sudah lama berjalan dan akan terus dilakukan adalah kegiatan pengembangan kemitraan serta peningkatan apresiasi dan pemahaman masyarakat sekitar kawasan terhadap kelestarian kawasan TNGGP, kegiatan tersebut dilakukan bekerjasama dengan otoritas media radio yaitu stasiun radio lokal Pasundan 93.1 FM yang berada di daerah Pacet Kab. Cianjur dengan sasaran utama para pendengar/pemirsa di Kab.Cianjur terutama masyarakat yang berada di desa penyangga TNGGP yang kesehariannya masih memanfaatkan sarana radio dalam mengakses informasi-informasi terutama yang bersifat lokal. Namun ternyata stasiun ini memiliki daya pancar tidak hanya di Cianjur dan sekitarnya tetapi dapat menjangkau daerah Purwakarta, Bandung, Subang sampai dengan Indramayu yang tentunya merupakan nilai tambah penyebaran informasi tentang TNGGP kepada masyarakat.

Program ini mulai dirintis sejak  bulan agustus tahun 2003 dimana informasi yang disampaikan yaitu seputar TNGGP terkait informasi umum maupun informasi – informasi yang temporer dan up to date telah dilaksanakan oleh Seksi Konservasi Wilayah III Cianjur Balai TNGP pada waktu itu, Bidang PTN Wilayah I Cianjur Balai Besar TNGGP pada saat ini. Tim yang melaksanakan kegiatan tersebut dimotori oleh Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan maupun Polisi Kehutanan maupun. Dalam hal-hal informasi yang sangat prinsif adakalanya disampaikan oleh pejabat struktural di tingkat bidang wilayah. Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setiap bulan yaitu hari rabu jam 09.00 s/d 10.00 WIB.

Secara umum interaksi antara pemirsa/pendengar radio dengan nara sumber melalui pembawa acara sudah cukup baik, salah satu indikator keberhasilannya yaitu adanya interaksi beberapa pemirsa/pendengar yang menyampaikan pertanyaan atau pun saran melalui telepon maupun sort massage service (SMS) terhadap pembicara dari Balai Besar TNGGP Cq. Bidang PTN Wilayah I Cianjur.

[ teks & gambar © TNGGP | 062009 | zul & dhm PEH BPTN I ]

Siaran Pers
Nomor : S.245/PIK-1/2009

Departemen Kehutanan melakukan berbagai upaya untuk ikut serta mengendalikan perubahan iklim dan pemanasan global. Upaya yang melibatkan seluruh komponen bangsa ini pada prinsipnya adalah dengan memperbanyak pohon dan tanam-tanaman sehingga memperbanyak penyerapan unsur-unsur gas-gas berbahaya, serta melestarikan hutan yang ada. Upaya keras Departemen Kehutanan melakukan penanaman pohon secara besar-besaran dan mempertahankan keutuhan ekosistem hutan antara lain dengan :
•    Program HTI, sampai tahun 2009 telah tertanam pohon pada kawasan seluas 4,2 juta ha dari target 5 juta ha.
•    Program Gerhan sampai tahun 2009 telah tertanam pohon pada kawasan seluas 3,7 juta ha dari target 5 juta ha.
•    Program Perluasan dan Intensifikasi Hutan Rakyat sampai tahun 2009 telah tertanam 1,7 juta ha dari target 2 juta ha.
•    Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat sampai tahun 2015 dengan target 5,4 juta ha.
•    Hutan Desa sampai dengan tahun 2015 dengan target 2,1 juta ha,
•    Hutan Kemasyarakatan sampai dengan tahun 2015 dengan target 2,1 juta ha.

Selain program tersebut, Departemen Kehutanan juga telah berupaya menurunkan laju deforestasi dan degradasi hutan dan lahan dari 2,83 juta ha/tahun pada tahun 1999-2000 menjadi 1,08 juta ha/tahun pada tahun 2000-2006, menurunkan lahan yang terdegradasi atau kritis dari 59,3 juta ha sebelum tahun 2005 menjadi 30 juta ha setelah tahun 2005. Menurunkan tingkat pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal dari 9600 kasus pada akhir tahun 2004 menjadi 300 kasus pada akhir tahun 2008, serta mengendalikan tingkat kebakaran lahan dan hutan dengan menurunkan jumlah hotspot dari 121.622 titik pada tahun 2006, 27.247 titik tahun 2007 dan hingga 11 Nopember 2008 terpantau 17.020 titik. Dibandingan tahun 2006 di propinsi rawan kebakaran, pada tahun 2007 terjadi penurunan hotspot sebesar 78% dan pada tahun 2008 terjadi penurunan hotspot sebesar 86%.

Langkah selanjutnya, Departemen Kehutanan mengajak seluruh komponen bangsa melakukan kegiatan penanaman serentak secara nasional yang telah dimulai sejak tahun 2007 dengan target sebanyak 79 juta pohon, dan tahun 2008 dengan target sebanyak 100 juta pohon. Realisasinya, target-target tersebut ternyata terlampaui. Pohon yang berhasil ditanam melebihi target yang dicanangkan. Penanaman serentak secara nasional tahun 2007 terealisasi 86,9 juta pohon. Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon tahun 2007 sebanyak 10 juta batang, terealisasi 14,1 juta batang. Gerakan Penanaman Serentak 100 juta pohon tahun 2008 telah terealisasi sebanyak 109 juta batang (lebih dari 100%). Gerakan Perempuan Tanam dan Program Ketahanan Pangan (GPT-PKP) juga terealisasi lebih dari 100% yaitu sebesar 5.083.467 batang dari rencana 5.010.000 batang. Demikian juga kerjasama kemitraan dengan berbagai ormas keagamaan dalam penanaman pohon, telah menanam 700 juta batang pohon.

Ancaman dan permasalahan lingkungan yang dihadapi manusia saat ini adalah pemanasan global dan perubahan iklim. Indonesia memiliki peran yang penting dalam isu perubahan iklim global dengan menyediakan jasa lingkungan berupa penyerapan emisi karbon dari hutan yang ada.

Hutan Indonesia yang luasnya 120,3 juta ha diyakini mampu menyerap emisi secara signifikan. Namun demikian terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia juga dianggap sebagai sumber emisi karbon karena melepas CO2 ke atmosfer. Pada kondisi hutan yang baik, keberadaan hutan bermanfaat sebagai penyimpan dan penyerap emisi karbon atau Gas Rumah Kaca (GRK). Namun, pada kondisi hutan yang kurang baik, dianggap sebagai sumber emisi karbon karena melepas CO2 ke atmosfer. Menurut Stern Report, deforestasi menyumbang 18% dari emisi GRK total dunia, dan 75%-nya berasal dari negara berkembang.
Pemerintah menargetkan, pada tahun 2009 ini bangsa Indonesia mampu menanam sebanyak 230 juta batang pohon. Untuk dapat memenuhi target satu orang menanam satu pohon, bangsa Indonesia harus bekerja dan berusaha keras membangkitkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Dengan perhitungan orang per orang, maka secara individu, secara keluarga, kelompok, RT, RW, Desa, Kelurahan, Kecamatan, Wilayah, hingga Pemerintah Daerah harus diupayakan berpartisipasi melakukan penanaman pohon. Kita harus mulai dari diri sendiri, kita mulai dari lingkungan kita sendiri, kita mulai dari sekarang, ONE MAN ONE TREE!

Gerakan penanaman dan pemeliharaan pohon harus terus digelorakan dan dilakukan secara kontinyu pada setiap tahun masa tanam. Dalam waktu 5 sampai 10 tahun mendatang, bangsa Indonesia akan menikmati indahnya bumi Indonesia hijau berseri.

Jakarta, 14 Mei  2009
Kepala Pusat Informasi Kehutanan,
ttd.

Masyhud
NIP. 19561028 198303 1 002
[ Sumber : www.dephut.go.id ]

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia dan merupakan kekayaan alam milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak bangsa dan negara atas hasil hutan perlu dijaga dan dipertahankan agar hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara.

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) yang secara administratif terbagi dalam tiga kabupaten, Cianjur, Bogor dan Sukabumi merupakan salah satu kawasan konservasi yang mempunyai banyak potensi, baik potensi flora, fauna dan juga sebagai pensuplai air terbesar bagi masyarakat di sekitar Bogor, Cianjur, Sukabumi, Jakarta dan kota-kota lainnya. Terdapat 50 sungai dan 246 anak sungai  berhulu di kawasan ini. Melihat begitu pentingnya kawasan ini sebagai penyangga kehidupan menjadikannya perlu bahkan wajib untuk dipertahankan sehingga tetap dapat berfungsi dan bermanfaat secara lestari.

Pelaksanaan upaya pengamanan kawasan TNGGP pada dasarnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama, untuk itu masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di sekitar kawasan ini merupakan potensi yang strategis dalam mendukung upaya pengamanan kawasan. Sehubungan dengan paparan diatas, sebagai langkah nyata pelibatan masyarakat secara aktif dalam upaya pengamanan kawasan, pihak TNGGP melakukan kegiatan pembentukan Pengamanan (PAM) Swakarsa lingkup Bidang Pengelolaan Wilayah I Cianjur Balai Besar TNGGP.

Maksud pelaksanaan kegiatan ini untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya konservasi TNGGP yang merupakan langkah nyata dilapangan berbasis kemitraan dengan masyarakat disekitar kawasan TNGGP. Adapun tujuannya adalah agar masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan TNGGP dapat berperan secara aktif dalam upaya pengamanan kawasan TNGGP. Kegiatan ini dilaksanakan beberapa hari yang lalu di Wisma Pasir Sarongge Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kab. Cianjur yang berlangsung selama 1 (satu) hari.

Peserta berjumlah 40 orang yang terdiri berasal dari Seksi PTN Wilayah 1 Cibodas sebanyak 20 orang (Resort PTN Mandalawangi 10 orang dan Resort PTN Gunung Putri 10 orang), dan dari Seksi PTN Wilayah II Gedeh sebanyak 20 orang (Resort PTN Sarongge 10 orang dan Resort PTN Gedeh 10 orang).

Materi kegiatan yang disampaikan adalah :
1.     Kebijakan Pengelolaan TNGGP;
2.    Program-program kemitraan yang sudah, sedang dan akan dikembangkan oleh TNGGP, khususnya     program kemitraan yang mendukung terhadap upaya-upaya pengamanan kawasan TNGGP;
3.     Siskam Swakarsa;
4.     Mekanisme operasional TNGGP;
5.     Profil PAM Swakarsa;
6.   Pengenalan jenis gangguan serta dampak kegiatan PAM Swakarsa.

Kegiatan pembentukan PAM Swakarsa Lingkup Bidang Pengelolaan Wilayah I Cianjur yang dilaksanakan di Wisma Sarongge telah berhasil membentuk empat kelompok pam swakarsa yang masing masing diketuai oleh satu orang ketua regu. Untuk di Resort PTN Mandalawangi Sdr. Atih Suparman, Resort PTN Gunung Putri Sdr.Lili, Resort PTN Sarongge Sdr. Baehaki dan Resort PTN Tegallega Sdr. Usup.

Selama kegiatan peserta terlihat antusias, ini terlihat dari pada kesempatan pembekalan peserta setiap season. Para peserta banyak mengutarakan pertanyaan, saran dan masukan khususnya untuk mendukung kegiatan pengamanan kawasan TNGGP. Dalam kesempatan ini juga tercetus suatu pernyataan dari peserta bahwa mereka siap untuk turut serta mendukung dan melakukan pengamanan kawasan TNGGP.

[ teks & gambar © TNGGP | 052009 | aden, dadi & red ]

Kegiatan visit to school merupakan salah satu kegiatan pendidikan lingkungan yang ditujukan bagi pelajar, dilakukan dengan cara mendatangi sekolah sasaran dan menggunakan metode kolaborasi antara ceramah dan simulasi/eksperimen.

Melalui kegiatan ini diharapkan generasi muda khususnya para pelajar dapat lebih mencintai alam dan lingkungannya sedini mungkin. Disamping itu melalui kegiatan visit to school para pelajar mendapatkan tambahan berbagai pengetahuan dan keterampilan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup sehingga mereka dapat berperilaku selaras dengan alam lingkungannya.

Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah I Cianjur Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada bulan Mei 2009 telah melaksanakan kegiatan pendidikan lingkungan. Adapun kegiatan  pendidikan lingkungan yang telah dilaksanakan yaitu berupa kegiatan Visit  to School.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 Mei 2009 di SD Negeri Suryakencana Kec. Cugenang dan SD Negeri Maleber Kec. Pacet Kab. Cianjur. Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan dimaksud masing-masing sekolah meyertakan 30 orang dengan materi yang disampaikan berupa pengenalan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan materi pendidikan lingkungan  yang dikemas melalui  metode kolaborasi antara ceramah dengan simulasi. Materi-materi tersebut meliputi  terapi oksigen, simulasi pencemaran air, simulasi erosi tanah, simulasi kebakaran hutan dan pemanfataan sampah (daur ulang). Pelaksanaan kegiatan ini dimotori oleh fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Bidang PTN Wilayah I Cianjur. Secara umum kegiatan pendidikan lingkungan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan rencana dan mendapat respon yang sangat positif dari para siswa yang mengikuti kegiatan maupun pihak sekolah. Harapannya semoga dengan ditanamkannya kepedulian terhadap lingkungan dan konservasi alam sejak dini terhadap anak sekolah dimasa yang akan datang mereka akan menjadi pionir-pionir dalam rangka melestarikan hutan dan lingkungan khususnya kawasan hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango baik secara langsung maupun tidak langsung.

[ teks & gambar © TNGGP | 052009 | Dadi & Ika PEH BPTN I ]

Pada tanggal 7 Mei 2009 di Villa Inkarla, Cibodas, Balai Besar TN. Gunung Gede Pangrango melakukan suatu kegiatan penilaian (assessment) dalam rangka menilai sejauh mana pengelola kawasan telah secara efektif dikelola sejalan dengan visi, misi dan tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan pada saat kawasan ini ditunjuk.  Melaksanakan penilaian (assessment) terhadap efektivitas pengelolaan, merupakan amanah yang tercantum dalam Convention of Biological Diversity (CBD) on Protected Areas, yang mempunyai target bahwa tahun 2010 sekurang-kurangnya 30 % dari Kawasan Konservasi di suatu negara sudah dilakukan penilaian efektivitas pengelolaan.

Workshop ini dihadiri oleh kurang lebih 30 peserta yang terdiri dari instansi pemerintah dan LSM, diantaranya Kepala Sub Direktorat Kawasan Pelestarian dan Suaka Alam (Kasubdit KPA-SA), PT. Hatfield, dan seluruh pejabat struktural TNGGP. Workshop ini difasilitasi oleh WWF (World Wildlife Foundation) Indonesia.  Seluruh peserta bersama-sama menjawab pertanyaan untuk menentukan tingkat efektivitas pengelolaan TNGGP.

Instrumen/alat penilaian yang digunakan adalah METT (Management Effectiveness Tracking Tool).  METT telah diimplementasikan di lebih dari 900 (Sembilan ratus) site kawasan konservasi di luar negeri.  METT dipilih karena metoda ini dibuat untuk menilai kawasan konservasi pada level site/lokal/lapangan, sehingga memungkinkan staf/petugas dari suatu kawasan konservasi menjawab pertanyaan-pertanyaan pada METT. Hal ini disebabkan METT dibuat sedemikian rupa sehingga mudah untuk diaplikasikan dan dijawab oleh para pengelola kawasan, tanpa perlu melakukan tambahan penelitian khusus.

Format pertanyaan pada METT terdiri dari 2 bagian. Bagian 1 terdiri dari 2 data yaitu Lembar Data 1 berisi detil penilaian dan informasi dasar tentang kawasan seperti nama, luas, dan lokasi kawasan, dan pertanyaan melihat tingkat ancaman terhadap kawasan. Lembar data 2 merupakan daftar generik jenis-jenis ancaman yang dihadapi oleh kawasan.  Pada lembar ini, penilai diminta untuk mengidentifikasi ancaman dan tingkat dampainya terhadap kawasan konservasi.

Sedangkan bagian 2 terdiri dari 33 pertanyaan yang menggambarkan 6 elemen pengelolaan (konteks, perencanaan dan desain kawasan, input, process, output, dan outcome).  Pertanyaan pada bagian 2 ini kemudian diintegrasikan dengan tujuan pengelolaan, untuk melihat sejauhmana pertanyaan tersebut dapat menjawab 7 (tujuh) pengelolaan.  Pertanyaan pada bagian 2 menggunakan skor sederhana antara 0 (buruk) hingga 3 (sangat baik).  Bila ada pertanyaan yang tidak relevan dengan kawasan TNGGP, maka pertanyaan tersebut diabaikan.  Total skor adalah 99.

HASIL PENILAIAN

Untuk mendapatkan hasil, jawaban pertanyaan tentang ancaman dan indikator efektivitas direkapitulasi dan diolah oleh fasilitator dari WWF Indonesia.  Hasil penilaian adalah sebagai berikut:

A.    Ancaman terhadap Kawasan Konservasi

Dari 12 pertanyaan tentang Ancaman terhadap Kawasan Konservasi, diperoleh hasil sebagai berikut:
1.    Jenis ancaman yang utama / tinggi terhadap pengelolaan kawasan TNGGP adalah:
o    kegiatan rekreasi dan wisata;
o    vandalisme, kegiatan merusak kawasan lindung;
o    sampah dan sampah padat;
o    kehilangan species keystone (cth: predator puncak, penyerbuk, dll)
o    Tanaman invasif non-native/asing;
o    Gunung berapi.

2.    Jenis ancaman sedang adalah:
o     pengumpulan/pengambilan tumbuhan dan produk tumbuhan (non-kayu);
o    bendungan dan modifikasi hidrologis serta pemanfaatan/pengelolaan air;
o    “Efek penting” lain (Add effects) terhadap nilai-nilai kawasan.

3.    Jenis ancaman rendah antara lain:
o    Perburuan, pembunuhan, dan pengambilan satwa (termasuk konflik satwa dan manusia);
o    Pembalakan dan pemanenan kayu;
o    Kegiatan penelitian, pendidikan & Kegiatan terkait pekerjaan lain di kaw. Lindung;
o    Api dan penan api;
o    Pembuangan dari kegiatan pertanian dan kehutanan (pupuk dan pestisida berlebihan);
o    Erosi dan pengendapan tanah;
o    Kekeringan.

B.    Efektivitas Pengelolaan

Dari 33 pertanyaan untuk indikator pengelolaan efektif pada bagian 2, ada 1 pertanyaan yang dianggap tidak relevan, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan masyarakat asli/adat (Indigenous people), sehingga pertanyaan ini diabaikan.  Sehingga total skor bukan 99, tetapi 96.

Dari hasil penilaian, diperoleh bahwa total skor penilaian efektifitas pengelolaan kawasan TNGGP adalah 73,5 dari maksimum skor 96 atau 76 %.  Nilai ini menunjukkan bahwa TNGGP relatif dikelola dengan efektif (relative well-managed).

Diperoleh bahwa pengelolaan di TNGGP telah efektif dalam kategori Rencana Pengelolaan, Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan.  Hal ini ditunjukkan dengan tingginya skor dari 2 kelompok terhadap ketersediaan Proses perencanaan, ketersediaan rencana jangka panjang, menengah, dan rencana regular, termasuk adanya proses review yang periodik terhadap rencana pengelolaan. Tabel 4 menunjukkan hasil / grafik efektivitas pengelolaan.

Dari hasil diskusi, bahwa langkah tindak lanjut untuk mengatasi ancaman gempa bumi, maka perlu dikembangkan sistem peringatan dini di TNGGP (Early Warning System), pembuatan jalur evakuasi, penentuan daerah aman, pembuatan kanal/saluran untuk lava.  Koordinasi dengan Direktorat Vulkanologi harus dilakukan untuk antisipasi ancaman dimaksud.

Hasil dari METT juga dapat digunakan untuk membantu dalam meningkatkan kinerja pengelola dengan pendekatan adaptive management, serta mengalokasi sumber daya sesuai isu-isu yang terdapat pada hasil METT.

Dr. Samedi (Narasumber) mengatakan bahwa hasil dari METT ini dapat digunakan sebagai starting point atau base line data dan bukan acuan utama untuk melakukan review Rencana Pengelolaan TNGGP, karena Untuk melakukan review, pertimbangan lain seperti fluktuasi perkembangan TNGGP dapat digunakan.

Menurut Sdr. Dinda (WWF Indonesia) bahwa hasil METT TNGGP (yang sudah dianalisa) sebaiknya dilaporkan (submit) ke WWF sebagai bahan komparasi dengan Taman Nasional lain di dalam maupun di luar negeri.  Sdr. Dinda juga menyatakan bahwa TN. Gunung Gede Pangrango yang pertama kali melaksanakan penilaian dengan METT di Indonesia. Perlu bangga juga ya….!!!

Disarankan bahwa dalam melakukan penilaian dengan METT, setiap peserta harus memberikan jawaban sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, harus jujur memberikan penilaian.  Sedangkan bila terdapat persepsi yang berbeda, maka persepsi tersebut digunakan sebagai pertimbangan, dengan bukti dokumen (referensi) yang ada.

Revisi untuk RPTN dapat menggunakan hasil METT sebagai starting point, bukan sebagai acuan utama sehingga revisi dapat menggunakan pertimbangan lain (mis: sejarah fluktuasi perkembangan TNGGP). Hasil METT dapat dikemas dalam bentuk laporan untuk perencanaan lebih lanjut.  Laporan lengkap dan analisa mendalam terhadap hasil METT ini saat in masih dalam proses.

[ teks & gambar © TNGGP | 052009 | sondang & red ]

Pada  tanggal  27 – 28 April  2009  Peserta Diklat Pim II angkatan XXV tahun 2009 kelas B berkunjung ke Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Peserta berjumlah sekitar 110 orang yang berasal dari seluruh kementrian negara/lembaga departemen dan non departemen yang diselenggarakan oleh LAN (Lembaga Administrasi Negara). Dalam kunjungan selama 2  hari tersebut peserta menginap di Villa Inkarla Cibodas.

Beberapa acara yang dilaksanakan  selama berada di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede pangrango antara lain pengisian materi pelajaran, pemutaran film TNGGP dan kunjungan   ke kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango seperti Air terjun Ciwalen dan Taman wisata Mandalawangi. Selain itu peserta juga  melakukan kegiatan out bond dan menanam pohon di sekitar kantor Balai  Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagai bukti kepedulian terhadap konservasi.

Selama kunjungan ke TNGGP, semua kegiatan yang dijadwalkan berjalan lancar. Dalam hari yang sama, setelah kegiatan di TNGGP peserta juga melakukan kunjungan ke Istana Kepresidenan Cipanas dan Taman Safari Indonesia di Cisarua.

[ teks & gambar © TNGGP | 052009 | DS ]

Bogor, 8 Mei 2009–Partisipasi publik untuk pelestarian alam dan lingkungan perlu terus ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan menularkan kearifan tradisional dan cara-cara nyata dalam praktik pelestarian alam.

Salah satu upaya memberikan kontribusi tersebut adalah dengan memberikan pendidikan dan contoh praktis tentang kearifan melestarikan alam melalui pendekatan agama Islam. “Islam merupakan agama yang mempunyai ajaran dan tradisi yang khas dalam mengajarkan perawatan lingkungan.

Salah satu bentuknya adalah bentuk perawatan sungai dan fasilitas publik dengan cara penetapan zona larangan (harim zone) di bantaran kali atau sungai dan perawatan pelestarian dengan sistem hima (perlindungan alam asli),” kata Fachruddin Mangunjaya, MSi yang menulis buku Khazanah Alam: Menggali Tradisi Islam untuk Konservasi, bersama Dr Ahmad Sudirman Abbas.

Harim zone mewajibkan setengah dari lebar sungai kekiri dan kekanan, terbebas dari bangunan dan membiarkan vegetasi dan tumbuhan bebas sebagai penyangga sungai. Tradisi ini dihidupkan kembali sebagai sumbangan pada pemeliharaan lingkungan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Penerapan harim zone ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia dan diterapkan sebagai sebuah pilot project di Pondok Pesantren Modern Daarul’ Uluum, Bogor. “Ini adalah sebuah program percontohan dan merupakan arena latih para santri untuk mengenal dekat tentang perawatan alam dan lingkungan,” ujar Ustadz Drs H Ahmad Yani, Ssos, Pimpinan Pesantren Modern Daarul ‘Uluum Lido, Bogor.

Di PM Daarul ‘Uluum ini pada Kamis (7/5) diadakan pula pertemuan para ustadz dari beberapa pesantren sehari penuh mendiskusikan praktik konservasi Islami: sistim hima dan harim yang pernah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad saw. Nara sumber yang hadir antara lain Dr. Noviar Andayani dari Yayasan Owa Jawa, Iwan Wijayanto dari Conservation International Indonesia dan Dr Ahmad Sudirman Abbas dari Fakultas Syariah Universita Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Menurut Iwan Wijayanto, Conservation International Indonesia mendorong inisiatif masyarakat untuk berkontribusi dalam pelestarian alam dari mulai kalangan masyarakat awam, pelajar (santri) hingga para pengambil keputusan. Oleh karena itu inisiatif berkontribusi untuk menjaga keseimbangan alam apalagi sumber mata air sebagai bagian dari jasa ekosistem, sangat penting dipertahankan. “Kami memberikan dorongan penuh agar semua kalangan perduli dalam memelihara sumber air bersih dan perawatan sungai dan ekosistem terutama di Kawasan Gunung Gede Pangrangu, Halimun dan Salak,” tutur Iwan Wijayanto.

Inisitatif Agama dan Konservasi ini didukung oleh Rufford Small Grant bekerjasama dengan Yayasan Owa Jawa dan didukung oleh Conservation International Indonesia.***

[ sumber : www.conservation.or.id ]

Fakta menunjukkan bahwa keberadaan Taman Nasional Gunung Gede  Pangrango (TNGGP) tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang berada sekitarnya. Mereka adalah bagian atau unsur dari ekosistem TNGGP yang saling tergantung. Mereka akan menjaga keberadaan TNGGP apabila mereka bisa memahami tentang peranan TNGGP bagi kelangsungan kehidupannya. Mereka juga akan melestarikan TNGGP apabila mereka bisa mendapatkan manfaat, baik langsung maupun  tidak langsung dari sumber daya alam dan lingkungan TNGGP.  Tetapi sebaliknya mereka tidak akan peduli TNGGP apabila mereka tidak memahami tentang peranan TNGGP bagi kehidupan umat manusia termasuk mereka.  Bahkan mereka akan merusak apabila mereka tidak mendapat manfaat dari keberadaan TNGGP.

Secara umum kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa-desa penyangga TNGGP relatif masih terbelakang, dengan karakteristik masyarakatnya seperti 1) pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan usaha relatif rendah, 2) ketergantungan terhadap sumber daya alam dan hutan masih tinggi, dan 3) kesadaran mereka tentang konservasi dan lingkungan masih rendah sehingga berdampak masih adanya kegiatan-kegiatan ilegal (pencurian kayu, perambahan kawasan dan perburuan liar) yang dilakukan oleh masyarakat.

Pembentukan PAM Swakarsa

Mengingat bahwa gangguan kawasan TNGGP relatif masih tinggi, di sisi lain jumlah Polisi Kehutanan masih sangat terbatas, maka sebagai upaya mewujudkan perlindungan hutan TNGGP yang efektif, Balai Besar TNGGP Bidang PTN Wilayah II Sukabumi menyelenggarakan kegiatan Pembentukan PAM Swakarsa pada tanggal 5 Mei 2009 di Hotel/Resor Prima Selabintana. Tujuan utama kegiatan tersebut adalah (1) Mewujudkan kerjasama atau kemitraan dan peran aktif masyarakat dalam pengamanan kawasan hutan TNGGP, dan (2) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pihak desa, kecamatan dan LSM setempat dalam pengamanan kawasan hutan TNGGP yang efektif.

Kegiatan Pembentukan PAM Swakarsa diikuti oleh peserta sebanyak 40 orang berasal dari Desa Langensari Kecamatan Sukaraja, Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi, dan Desa Sukamaju dan  Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. Dalam rangka mewujudkan PAM Swakarsa TNGGP yang handal maka peserta dibekali pengetahuan, antara lain:

•    Sistem Pengamanan Swakarsa oleh Kompol Sumarta S, SH, MH (Kabag Binamitra Polresta Sukabumi)
•    Pengelolaan TNGGP, oleh Dr. Ir. Widada, MM(Kabid PTN Wilayah II Sukabumi)
•    Peran PAM Swakarsa TNGGP, oleh Sudjoko Mustadjab, S.Hut (Kasi PTN Wil-III),
•    Peraturan Perundangan terkait Linhut, oleh Ir. M Djunjun N, MM (Kasi PTN Wil-IV),
•    Dasar-Dasar Linhut, oleh Syarif Hidayat, S.Sos (Kanit Polhut Bidang PTN Wil-II))
•    Peran Sukalerawan dalam pengelolaan TNGGP oleh Eng Yanto SAF (LSM Panthera)

Esensi PAM (Pengamanan) Swakarsa  TNGGP adalah relawan yang memiliki kesadaran dan kepedulian tinggi terhadap keamanan, keutuhan, dan kelestarian hutan TNGGP.  Anggota PAM Swakarsa diharapkan, antara lain:

•    Mampu dan mau memberikan informasi terkait dengan adanya gangguan kawasan TNGGP yang berada di dekat tempat tinggalnya kepada petugas/polhut TNGGP.
•    Mampu dan mau menyampaikan pesan pesan-pesan konservasi kepada anggota masyarakat lainnya.
•   Mampu dan mau menjadi inovator dan motivator terhadap masyarakat lainnya dalam mendukung program konservasi TNGGP.
•   Mampu dan mau mendukung dan membantu petugas/polhut TNGGP dalam melaksanakan tugas pengamanan hutan.
•   Mampu dan mau memberikan saran-saran dan masukan dalam rangka pengembangan pelestarian TNGGP.

[ teks & gambar © TNGGP | 052009 | Widada & BPTN II ]