A R J U N A _ 0 0 7

KELOMPOK BELAJAR USAHA (KBU)

noreply@blogger.com (Arjuna) — Wed, 02 Mar 2011 12:43:00 +0000

ANGGARAN DASAR

KELOMPOK BELAJAR USAHA (KBU) “ARJUNA”

DESA SAWANGAN KECAMATAN PANINGGARAN

KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

a Kelompok Belajar Usaha (KBU) ini bernama “Kelompok Belajar Usaha (Arjuna)” yang kemudian disingkat KBU “ARJUNA”.

b Untuk pertama kali berkantor di Jl. Gotong Royong RT.04/02 Dukuh Tengah Desa Sawangan, Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.. Jika dipandang perlu Pengurus dapat membuka cabang-cabang dan atau perwakilan-perwakilannya ditempat lain:

Untuk selanjutnya Kelompok Belajar Usaha tersebut disebut : Kelompok Belajar Usaha (KBU) “ARJUNA”.

Pasal 2

AZAS

Kelompok Belajar Usaha (KBU) “ARJUNA” berazaskan Pancasila dan Undang-undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima (UUD 1945).

Pasal 3

LAMANYA BERDIRI

Kelompok Belajar Usaha (KBU) “ARJUNA” berdiri tanggal 11 bulan November 2010 untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan.

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) “ARJUNA” ini ialah :

a Mewujudkan kemandirian generasi muda yang kreatif, kritis dan berdayaguna dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil potensi alam, khususnya pertanian dan kerajinan pengolahan hasil alam.

b Mendorong kepedulian pemuda lokal terhadap pelestarian sumberdaya dan pemanfaatan potensinya sebagai sumber kekayaan keaneragaman hayati lokal.

c Melakukan usaha pengembangan inovasi produksi dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang berbasis kelestarian.

d Mengembangkan dan melakukan usaha bersama dalam pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi pemuda.

Pasal 5

USAHA-USAHA

Untuk mencapai maksud dan tujuan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) “ARJUNA” melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

a Pendidikan Pemuda dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kecakapan hidup melalui pendidikan non formal.

b Pemberdayaan ekonomi pemuda.

c Pengelolaan sumber daya alam secara partisipatif.

d Pelayanan minat baca dengan Taman Baca Masyarakat (TBM) / Perpustakaan Desa

e Melakukan upaya-upaya kerjasama (jejaring) dengan Stakeholder dan lembaga-lembaga lain dalam rangka mewujudkan pemberdayaan pemuda.

Pasal 6

KEKAYAAN

Kelompok Belajar Usaha (KBU) “ARJUNA” ini terdiri dari :

a Dana / modal awal dari para pendiri yang telah dipisahkan oleh para pendiri sebesar Rp. 500.000,00 ( Lima ratus ribu rupiah).

b Selanjutnya jumlah kekayaan tersebut akan berubah dan bertambah karena :

- Swadana organisasi

- Hasil Usaha

- Donatur masyarakat yang tidak mengikat

- Dari pemerintah

- Hibah dari lembaga donor

Kekayaan Kelompok Belajar Usaha (KBU) “ARJUNA” hanya boleh digunakan untuk keperluan Kelompok Belajar Usaha (KBU) “ARJUNA” dan keperluan lain yang ada hubungannya dengan maksud dan tujuan tersebut.

Pasal 7

STRUKTUR ORGANISASI

Kelompok Belajar Usaha (KBU) “ARJUNA” diurus dan dipimpin oleh seorang Koordinator, Sekretaris, Bendahara dan divisi-divisi. Divisi-divisi meliputi : Div. Pelatihan, pendidikan dan pengembangan SDM; Div. Pengembangan dan Kerajinan; Div. Perpustakaan; Div.Pemberdayaan Pemuda dan Div. Jaringan Pemuda, Masyarakat dan Organisasi.

Pasal 8

KEANGGOTAN

a Yang dapat diterima menjadi anggota adalah laki-laki atau perempuan sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki domisili jelas dan memiliki kepedulian yang tinggi dengan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Pemuda dan Masyarakat.

b Dalam hal-hal khusus, Pengurus dapat menetapkan keanggotaan khusus Kelompok Belajar Usaha (KBU) “ARJUNA”.

c Keanggotaan pengurus diangkat oleh musyawarah bersama untuk jangka waktu 2 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jangka waktu yang sama.

d Pemberhentian atau penggantian Pengurus, anggota atau staf diadakan karena sebab-sebab berikut :

- Atas permintaan sendiri

- Meninggal dunia

- Hilang akal/ingatan

- Ditaruh dibawah pengampuan

Pasal 9

KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS

1. Koordinator dan Pengurus beserta stafnya berkewajiban menjalankan semaksimal mungkin dengan penuh tanggung jawab guna tercapainya maksud dan tujuan.

2. Pembagian pekerjaan, penyelenggaraan surat menyurat dan segala urusan yang berkenaan dengan keuangan akan diatur dalam Anggaran Rumah tangga.

3. Pengurus (yang dalam hal ini diwakili oleh Koordinator, Sekretaris, Bendahara atau divisi yang ditunjuk oleh Koordinator) mewakili Kelompok Belajar Usaha (KBU) “ARJUNA” dalam dan di luar pengadilan dan berhak untuk melakukan segala perbuatan pengurusan sehubungan dengan kegiatan/usaha maupun mengenai perbuatan pemilikan yang keseluruhannya demi tercapainya maksud dan tujuan; Khusus untuk melakukan perbuatan hukum untuk meminjam uang, menggadaikan, menjual dan meminjam aset Kelompok Belajar Usaha (KBU) “ARJUNA” harus disetujui Pengurus.

4. Setiap 2 (dua) tahun sekali Pengurus harus membuat pertanggungjawaban yang terkait atas kegiatan dan laporan keuangan pada Musyawarah bersama (Musber) yang khusus untuk keperluan tersebut.

Pasal 10

RAPAT PENGURUS

1. Musyawarah bersama (Musber) anggota merupakan forum tertinggi organisasi yang dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali untuk pertanggungjawaban pengurus, menetapkan Kelompok Belajar Usaha (KBU) “ARJUNA”.

2. Musyawarah bersama sah bila dihadiri paling sedikit dua pertiga (2/3) anggota dan pengambilan keputusan disetujui oleh suara terbanyak.

3. Rapat pengurus paling sedikit diadakan 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 11

TAHUN BUKU

1. Tahun buku dimulai awal januari sampai dengan akhir Desember setiap tahun, untuk kali pertama pada akhir Desember 2010 (dua ribu sepuluh).

2. Pengurus diwajibkan selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan sesudah akhir tahun membuat laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan keuangan sehubungan dengan pengumpulan, pengelolaan, penyaluran dan pemanfaatan hasilnya untuk dipertanggungjawabkan kepada donatur yang terkait dengan kegiatan.

Pasal 12

PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN

1. Putusan untuk mengubah atau menambah segala ketentuan yang ada dalam anggaran dasar ini hanya sah jika diputuskan Musyawarah Bersama anggota (Musber) yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus dan usul tersebut disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

2. Pembubaran hanya dapat dilakukan jika sama sekali tidak ada pengurus ataupun penggantinya yang sanggup mengurus dan mengelola sesuai dengan maksud dan tujuan.

Pasal 13

PENETAPAN UMUM

Segala hal yang tidak atau belum sepenuhnya diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dan diputuskan oleh Pengurus melalui rapat Pengurus.

STRUKTUR KEPENGURUSAN KSM JAMPITOBAT

Dewan Pendiri:

Nasikhu H.D.

Yusup

Casgiyatun

Pengurus Kelompok Belajar Usaha (KBU) “ARJUNA”

koordinator:

Nasikhu H.D.

Sekretaris

Muhammad Saifi

Bendahara

Hermanto

Divisi-Divisi

Koord. Divisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan SDM

Karsono

Koord. Divisi Pengembangan dan Kerajinan

Juriyanto

Koord. Divisi Perpustakaan

Ahmad Baqir

Koord. Divisi Pemberdayaan Perempuan

Niswatin

Koord. Divisi Jaringan Masyarakat, Pemuda dan Organisasi

Zainudin

KELOMPOK BELAJAR USAHA (KBU) “ARJUNA”

HUBUNGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

noreply@blogger.com (Arjuna) — Wed, 02 Mar 2011 12:40:00 +0000

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Indonesia telah membuktikan pergeseran dan perubahan format acara, scope dan otoritas hukum Islam. Menguatnya dua bentuk hukum, hukum adat dan hukum Islam, pada masa formatif menjadi model awal hubungan hukum di Indonesia. Hal ini kemudian bergeser menjadi penguatan dua kutub kepentingan yang berfokus pada subyek yang berbeda, yakni negara dan masyarakat. Kalau pada masa awal terjadi persaingan, disamping proses akulturatif, antara hukum adat dan hukum Islam, maka pada masa-masa berikutnya sampai pada masa Orde Baru persaingan kekuatan itu berubah menjadi persaingan antara kepentingan masyarakat untuk tetap tunduk pada otoritas teks fikih klasik yang mentradisi melawan kehendak pemerintah untuk melakukan unifikasi hukum. Persaingan ini menjadi parameter ekspresi baru yang cukup sensitif antara state dan society. Kecenderungan persaingan seperti yang terakhir ini menjadi sangat jamak di banyak negara Muslim.

Pergeseran semacam tersebut di atas, dalam konteks Indonesia, secara jelas digambarkan oleh munculnya teori-teori, yang salah satunya adalah teori receptie, salah satu teori yang mengindikasikan perdebatan otoritas penerapan hukum Islam. Teori receptie ini diprakarsai oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje. Teori receptie ini menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Dengan demikian menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya hukum Islam harus diresepsi (diterima) terlebih dahulu oleh hukum Adat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat paper dengan mengambil judul ”Studi Kritik Terhadap Teori Receptie Dalam Hubungan Perbelakuan Hukum Islam Bagi Orang Islam di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah perhatian Islam terhadap masyarakat?

Apakah yang melatarbelakangi munculnya teori receptie?

Bagaimanakah hubungan hukum adat dengan hukum Islam?

Bagaimanakah hubungan teori receptie terhadap perbelakuan hukum Islam bagi orang Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan paper ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui perhatian Islam terhadap masyarakat.

Untuk mengetahui latar belakang munculnya teori receptie.

Untuk mengetahui hubungan hukum adat dengan hukum Islam.

Untuk mengetahui hubungan teori receptie terhadap perbelakuan hukum Islam bagi orang Islam di Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Paper ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi rekan-rekan mahasiswa, khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perhatian Islam terhadap masyarakat, latar belakang munculnya teori receptie, hubungan hukum adat dengan hukum Islam, dan hubungan teori receptie terhadap perbelakuan hukum Islam bagi orang Islam di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Perhatian Islam Terhadap Masyarakat

Nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Dari prinsip-prinsip yang dianut dapat dilihat bahwa hukum Islam dalam prosesnya sangat memperhatikan adat (‘urf) setempat.

Adat atau ‘urf merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan. Oleh karena itu, dalam pembinaan hukum Islam terlihat dengan jelas bahwa syari’at Islam sangat memperhatikan adat (‘urf) masyarakat setempat, misalnya mengenai larangan minuman keras (khamr).

Peluang adat (‘urf) untuk bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum secara implisit diisyaratkan oleh beberapa ayat hukum dalam al-Qur’an, antara lain, “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’rif” (al-Baqarah : 233); “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberi oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf” (al-Baqarah : 241). Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan mengenai macam, jenis atau bentuk, dan batasan banyak sedikitnya nafkah yang harus diberikan oleh orangtua kepada anaknya dan oleh suami kepada istrinya yang dicerai. Hal ini karena Islam memahami bahwa tingkat kehidupan, kemampuan, dan adat (‘urf) masyarakat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Syari’at Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan hukumnya sesuai adat (‘urf) setempat. Oleh karena itu, ketentuan hukum mengenai kewajiban memberi nafkah bagi suami atau orangtua yang ada dalam berbagai kitab fiqh (dari berbagai macam madzhab) berbeda-beda karena antara lain disebabkan perbedaan tradisi di mana ulama tersebut berada.

Berkaitan dengan itu, dalam qa’idah fiqhiyah disebutkan:

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”

Qaidah yang lain:

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash.”

Dengan kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tradisi (adat) yang sudah berjalan. Sifat al-Qur’an dan al-Sunnah yang hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keuniversalan hukum Islam (sebagaimana contoh ayat di atas) dapat dijabarkan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal dengan masing-masing daerah. Lebih jauh, dengan kaidah tersebut, dalam bidang perdagangan (perekonomian), qa’idah fiqhiyah memberikan keluasaan untuk menciptakan berbagai macam bentuk transaksi atau kerja sama, yaitu dengan kaidah:

“Sesuatu yang sudah terkenal (menjadi tradisi) di kalangan pedagang, seperti syarat yang berlaku diantara mereka.”

Kaidah-kaidah tersebut memberikan peluang pada kita untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan ketentuan hukumnya. Bahkan meneliti dan memperhatikan adat (‘urf) untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum merupakan suatu keharusan. Akan tetapi, tidak semua adat (‘urf) manusia dapat dijadikan dasar hukum. Yang dapat dijadikan dasar hukum adalah adat (‘urf) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan-tujuan hukum Islam itu sendiri. Itulah sebabnya para ulama mengklasifikasikan adat (‘urf) ini menjadi dua macam, yaitu (1) al-‘urf al-shahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada dalam, nash (al-Qur’an dan al-Sunnah), (2) al-‘urf al-fasid, yaitu kebiasaan yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan nash atau ajaran-ajaran syari’ah secara umum.

Adat (‘urf) yang dapat dijadikan hukum adalah al’urf al-shahih. Oleh karena itu, selama kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan syari’at Islam, maka dapat dijadikan dasar pertimbangan penetapan hukum. Dengan demikian, sifat akomodatif hukum Islam terhadap tradisi masyarakat dapat terealisir tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

Memperhatikan keadaan suatu masyarakat merupakan hal yang mendasar dalam syari’at Islam. Oleh karena itu, syari’at Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya selalu disertai penjelasan tentang ‘illat (‘illah), yaitu alasan yang melatarbelakangi suatu ketetapan hukum, sekalipun tidak semua ketentuan hukum dijelaskan ‘illat-nya. Hal ini dimaksudkan agar dalam setiap ketetapan hukum berpijak dari alasan-alasan yang logis.

Berkaitan dengan masalah ‘illat ini, Syekh Abdul Fatah mengatakan bahwa semua tindakan kontroversial khalifah Umar bin Khatab, misalnya tidak memberikan zakat kepada mu’alaf dan tidak menerapkan hukum tangan bagi pencuri (yang sepintas melanggar ketentuan nash) karena Umar memandang bahwa hukum agama itu mengandung alasan-alasan tertantu (‘illah, rasio logis) yang harus diperhatikan. Suatu ketentuan hukum dapat dipahami secara utuh dan sempurna adalah terkait dengan kemampuan menggali dan menganalisis ‘illat.

Berkaitan dengan masalah ‘illat sebagai motivasi hukum ini, Islam memberikan prinsip sebagai

berikut:

“Ketetapan suatu hukum itu didasarkan atas ada atau tidak adanya “illat.”

“Pada dasarnya suatu ketetapan hukum dapat dihapus (berubah) dengan hilangnya ‘illat”.

“Apabila suatu hukum ditetapkan berdasarkan ‘illat, maka hukum tersebut dapat diganti (diubah) dengan hilangnya ‘illat tersebut.”

Kaidah-kaidah tersebut memberikan prinsip dasar bahwa dalam menerapkan atau menetapkan kebijakan hukum tidak boleh hanya berpegang kepada makna lahiriah atau bunyi lafadz dari suatu teks nash. Akan tetapi, harus dengan sungguh-sungguh menggunakan pemikiran dan penalaran intelektual, yaitu dengan menggali dan mencermati ‘illat yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum sehingga benar-benar rasional dan relevan. Oleh karena itu, suatu ketentuan hukum yang berbeda dan perubahan-perubahan hukum yang terjadi dari waktu ke waktu, tidak selalu dianggap sebagai tindakan yang menyimpang dari syari’at. Akan tetapi, sebaliknya hal itu harus dipandang sebagai dinamika dan nilai kontekstualitas hukum Islam itu sendiri.

Penetapan hukum yang didasarkan atas analisis ‘illat sebagaimana dilakukan oleh khalifah Umar bin Khatab, yang terformulasikan dalam 3 (tiga) kaidah di atas merupakan tahapan yang penting dalam pengembangan analisis sosiologi hukum. Perbedaan di seputar aspek normatif hukum Islam dan aspek sosiologis manusia (masyarakat) akan selalu dijumpai dalam realitas keseharian. Di saat terjadi tarik menarik antara pendekatan normatif dan sosiologis, khalifah Umar menjatuhkan pilihannya pada faktor sosiologis dengan pertimbangan rasionalistik kemaslahatan untuk memaknakan (hukum) Islam dalam realita kehidupan tanpa meninggalkan semangat yang dipesankan dalam teks-teks al-Qur’an dan al-Sunnah. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk dipahami bahwa suatu sistem kepercayaan (agama) dalam suatu komunitas sosial jangan sampai ajaran-ajarannya, termasuk dalam bidang hukum, terjadi kehampaan nilai. Pergumulan dan perbenturan dengan nilai-nilai sosial selalu terjadi dan dapat mempengaruhi intensitas pengamalan keagamaan. Dalam keadaan yang demikian, tentunya Islam harus arif terhadap kondisi suatu masyarakat agar kehadirannya dapat bermakna dan diterima.

Mempertimbangkan faktor sosiologis sangat penting bila melihat hukum Islam dengan segala dinamikanya, antara lain bukanlah semata-mata sebagai lembaga hukum yang menekankan aspek spiritual, tetapi juga merupakan sistem sosial yang utuh bagi masyarakat yang didatanginya. Oleh karena itu, hukum Islam harus tetap eksis dalam masyarakat sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi dalam waktu dan ruang tertentu. Dari sudut pandang inilah nilai prinsip ‘illat (penalaran ta’lili) sangat penting untuk dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu.

Ketidakterlepasan perhatian hukum Islam terhadap kondisi sosial masyarakat, sebenarnya telah tampak sejak awal proses pembentukan hukum Islam itu sendiri. Adanya asbab al-nuzul dari suatu ayat hukum dan asbab al-wurud dari suatu Hadis hukum merupakan contoh kongkrit bahwa ketetapan hukum dalam Islam merupakan refleksi sosial masyarakat yang mengelilinginya. Dalam perkembangan hukum Islam selanjutnya, para imam mujtahid atau para imam madzhab dalam menetapkan suatu hukum selalu memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Perbedaan ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh imam Syafi’i yang memunculkan qaul qadim (pada waktu berada di Bagdad, Irak) dan qaul jadid (pada waktu ia berada di Kairo, Mesir) adalah contoh konkret bahwa ketentuan hukum yang dihasilkan melalui ijtihad, faktor kondisi lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi terhadap keputusan-keputusan hukum.

Berdasarkan fakta perkembangan hukum Islam itu, Ahmad Mustafa al-Maraghi menyatakan bahwa suatu kebijakan hukum dapat saja berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Apabila suatu ketentuan hukum dirasakan sudah tidak maslahat dikarenakan terjadi perubahan kondisi sosial, maka dapat diganti dengan ketetapan baru yang lebih sesuai dengan kemaslahatan dan kondisi sosial yang ada. Hal yang sama juga dikatakan oleh Muhammad Rasyid Ridla, bahwa suatu ketetapan hukum dapat berubah-ubah karena perubahan tempat, waktu, kondisi, dan situasi sosial masyarakat. Jika suatu ketentuan hukum itu tidak dibutuhkan lagi, dapat digantikan dengan ketentuan hukum baru yang sesuai dengan waktu dan situasi terakhir. Perubahan kondisi sosial adalah suatu perubahan di sekitar institusi kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Masyarakat muslim adalah sekelompok masyarakat yang hidup dalam sistem dengan memegang al-Qur’an sebagai sumber ajarannya yang diyakini benar dan kekal. Oleh karena kekekalannya itulah, al-Qur’an justru harus dipahami sesuai perkembangan dan perubahan manusia di berbagai bidang; sosial, budaya, sains, dan teknologi.

Dengan berpegang pada prinsip yang demikian, hukum Islam tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga operatif sehingga hukum Islam benar-benar dirasakan sebagai rahmat, bukan sebagai ancaman. Dengan demikian, kaidah di atas sangat berperan dalam mewujudkan konsep perubahan sosial yang selalu terkait dengan perubahan hukum. Perbedaan pendapat tentang wali mujbir di kalangan ulama Hanafiyah dan ulama Syafi’iyah adalah contoh bahwa suatu ketetapan hukum (yang dihasilkan melalui ijtihad) tidak lepas dari kondisi sosial masyarakat. Lingkungan masyarakat Hanafiah wanita-wanitanya sudah terbiasa ikut serta dalam pergaulan kemasyarakatan dalam berbagai bidang sehingga ia dianggap mengetahui terhadap laki-laki yang cocok bagi dirinya. Sebaliknya, lingkungan masyarakat Syafi’iyah kaum wanitanya tidak terbiasa keluar rumah sehingga dalam menentukan calon suami, orangtua (wali) lebih mengetahui laki-laki yang baik dan maslahat bagi anaknya.

Keleluasaan yang diberikan Islam untuk mengembangkan dan menerapkan berbagai kebijakan hukum dengan segala teknisnya sesuai dengan konteks yang ada juga terdapat dalam prinsip: “Segala sesuatu (selain ibadah) pada dasarnya adalah boleh, kecuali akan dalil yang melarangnya.”

Dari prinsip tersebut dapat dipahami bahwa umat Islam dalam aktivitas kultural (selain masalah ibadah) seperti politik, kenegaraan, perekonomian, diberi kebebasan yang luas untuk melakukan kreativitas dan inovasi untuk mencari yang paling relevan dengan kondisi yang ada.

Berkaitan dengan prinsip ini, patut diperhatikan ungkapan Ahmad Zaki Yamani, “Banyak orang keliru memahami syari’ah, yaitu tidak dapat membedakan antara yang murni agama dan yang merupakan prinsip-prinsip transaksi keduniaan. Meskipun keduanya diambil dari sumber yang sama (al-Qur’an dan al-Sunnah), tetapi prinsip-prinsip yang kedua didasarkan kepada kepentingan dan manfaat umum dan karenanya dapat berubah-ubah (sesuai dengan konteksnya) menuju yang terbaik dan ideal.”

B. Latar Belakang Munculnya Teori Receptie

Kecurigaan sementara pejabat pemerintah Hindia Belanda mulai dikemukakan melalui kritik terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Mereka memperkenalkan het Indische adat rech atau hukum adat Indonesia. Kritik ini dimulai Cornelis van Vollenhoven (1874-1933). Kemudian dilajutkan oleh Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936) penasehat pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri. Teori Receptie mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.

Sebelum Hurgronje ditunjuk sebagai penasehat, tahun 1859 telah dimulai politik campur tangan terhadap urusan keagamaan. Gubernur jenderal dibenarkan mencampuri masalah agama bahkan harus mengawasi setiap gerak-gerik para ulama, bila dipandang perlu demi kepentingan ketertiban keamanan. Sebagai kolonialis, pemerintah Belanda memerlukan Inlandsch Politiek, yakni kebijaksanaan mengenai pribumi untuk memahami dan menguasai pribumi. Demikian Snouck Hurgronje menegaskan. Maka, dialah yang oleh Harry J. Benda, disebut sebagai arsitek keberhasilan politik Islam yang paling legendaris. Politik ini didasari oleh suatu anggapan, bahwa musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik.

Kemunculan teori receptie sebenarnya berawal dari keinginan Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi dari daerah jajahan tidak memegang kuat ajaran Islam, karena orang-orang yang kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam tidak akan mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat.

Snouck Hurgronje khawatir adanya pengaruh Pan Islamisme yang dipelopori Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh dan lain-lain. Kekhawatiran Snouck Hurgronje, telah membuatnya menyusun dan menyampaikan beberapa nasihat kepada pemerintah Hindia Belanda, dan dikenal dengan Islam policy, yang berisi tiga pokok pikiran:

Dalam kegiatan agama dalam arti sebenarnya (bidang ’ubudiah), pemerintah Hindia Belanda memberikan kebebasan secara jujur dan secara penuh tanpa syarat bagi orang Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya.

Dalam lapangan kemasyarakatan (bidang muamalah), pemerintah Hindia Belanda hendaknya menghormati adat-istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku dengan membuka jalan yang dapat menuntun taraf hidup rakyat jajahan kepada suatu kemajuan yang tenang ke arah mendekati pemerintah Hindia Belanda. Yakni dengan memberikan bantuan kepada mereka yang menempuh jalan ini.

Dalam bidang ketatanegaraan (bidang siasah), mencegah tujuan yang dapat membawa atau menghubungkan gerakan pan Islamisme yang mempunyai tujuan untuk mencari kekuatan-kekuatan lain dalam hubungan menghadapi pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat bangsa Timur.

C. Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Hubungannya akrab dalam masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan dibeberapa daerah, misalkan ungkapan orang Aceh, ”hukum ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut” (hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat dicerai pisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda). Hubungan demikian terdapat juga di Minangkabau yang tercermin dalam pepatah, ”adat dan syara’ sanda menyanda syara’ mengato adat memakai.” Makna pepatah ini adalah hubungan (hukum) adat dengan hukum Islam (syara’) erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara’ itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara’ itu dalam masyarakat. Hubungan adat dan Islam erat juga di Jawa. Ini mungkin disebabkan karena prinsip rukun dan sinkritisme yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa, terutama didaerah pedesaan.

Berbeda dengan bunyi pepatah tersebut di atas, dalam buku-buku hukum yang tertulis oleh para penulis Barat/Belanda dan mereka yang sepaham dengan penulis-penulis Belanda itu, hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Indonesia, terutama di Minangkabau, selalu digambarkan sebagai dua unsur yang bertentangan. Ini dapat dipahami, karena teori konflik yang mereka pergunakan untuk mendekati masalah hubungan kedua sistem hukum itu dengan sadar mereka pergunakan untuk memecah belah dan mengadu domba rakyat Indonesia guna mengukuhkan kekuasaan Belanda di tanah air kita. Karena itu pula sikap penguasa jajahan terhadap kedua sistem hukum itu dapat diumpamakan seperti sikap orang yang membelah bambu, mengangkat belahan yang satu (adat) dan menekan belahan yang lain (Islam). Sikap ini jelas tergambar dalam salah satu kalimat Van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat yang terkenal, ketika ia berpolemik dengan pemerintahnya mengenai politik hukum yang akan dilaksanakan di Hindia Belanda. Menurut Van Vollenhoven. Hukum adat harus dipertahankan sebagai hukum bagi golongan bumi putera, tidak boleh didesak oleh hukum Barat. Sebab, kalau hukum adat didesak (oleh hukum Barat), hukum Islam yang akan berlaku. Ini tidak boleh terjadi di Hindia Belanda.

Karena itu ada yang mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai konflik antara hukum Islam dengan hukum adat pada hakikatnya adalah isu buatan politikus hukum kolonial saja. Salah seorang diantaranya adalah B. Ter Haar yang menjadi master architect pembatasan wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Menurut Ter Haar, antara hukum adat dengan hukum Islam tidak mungkin bersatu, apalagi bekerja sama, karena titik tolaknya berbeda. Hukum adat bertitik tolak dari kenyataan hukum dalam masyarakat, sedang hukum Islam bertitik tolak dari kitab-kitab hukum (hasil penalaran manusia) saja. Karena perbedaan titik-tolak itu, timbulah pertentangan yang kadang-kadang dapat diperlunak tetapi seringkali tidak.

Dalam mengambarkan hubungan adat dengan Islam di Aceh, Minangkabau dan Sulawesi Selatan di atas, umpamanya, para penulis barat/Belanda selalu mengambarkan kelanjutannya dalam pertentangan antara kalangan adat dan kalangan agama (Islam). Kedua-duanya seakan-akan merupakan dua kelompok yang terpisah yang tidak mungkin bertemu atau dipertemukan. Padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian, karena dikalangan adat terdapat orang-orang alim dan kalangan ulama dijumpai orang yang tahu tentang adat. Gambaran ”Pertentangan” antara kalangan adat dengan kalangan agama mereka kontruksikan dalam”pertentangan” antara hukum perdata adat dengan hukum perdata Islam dalam perkawinan dan kewarisan. Mereka gambarkan seakan-akan ”Pertentangan” itu tidak mungkin diselesaikan.

Menurut penglihatan penulis-penulis barat/Belanda, perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan hokum Islam hanyalah kontrak antara pribadi-pribadi yang melangsungkan pernikahan itu saja, sedang perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat adalah ikatan yang menghubungkan dua keluarga, yang tampak dari upacara waktu melangsungkan perkawinan itu. Karena penglihatan yang demikian, mereka lebih menghargai dan menghidup-hidupkan perkawinan menurut hukum adat saja dari pada perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum Islam. Mereka tidak mau melihat kedalam tradisi Islam dimana keluarga (terutama orang tua) ikut bertanggung jawab mengenai hubungan kedua mempelai tidak hanya waktu mencari jodoh, tetapi juga waktu melangsungkan perkawinan. Bahkan keluarga akan turut berperan pula untuk menyelesaikan perselisihan kalau kemudian hari terjadi kekusutan dalam kehidupan rumah tangga orang yang menikah itu. Mereka tidak tahu, karena tidak mempelajarinya, bahwa pernikahan menurut Islam adalah sarana Pembinaan rasa cinta dan kasih sayang dalam dan antar keluarga.

Menurut penulis-penulis Barat/Belanda, masalah kewarisan adalah contoh yang paling klasik yang menampakkan pertentangan antara hukumIslam dengan hukum adat di Minangkabau. Seperti yang telah dikemukakan diatas, secara teoritis, menurut mereka, konflik ini tidak mungkin diselesaikan. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan tidaklah demikian halnya. Kesepakatan antar ninik mamak dan alim ulama di Bukit Marapalam dalam perang Paderi di abad ke-19 dahulu telah melahirkan rumusan yang mantap mengenai hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Rumusan itu antara lain berbunyi (di Indonesiakan) ”adat bersendi syara’’, syara’’ bersendi kitabullah (Quran).” Rumusan itu diperkuat oleh Rapat (oarang) empat jenis (ninik, mamak, imam khatib, cerdik-pandai, manti-dubalang) Alam Minangkabau yang diadakan di Bukittinggi tahun 1952 dan dipertegas lagi oleh kesimpulan seminar hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang Bulan Juli 1968. Dalam rapat dan seminar itu ditegaskan bahwa pembagian warisan orang Minangkabau, untuk (1) harta pusaka tinggi yang diperbolehkan turun-menurun dari nenek moyang menurut garis keibuan dilakukan menurut adat, dan (2) harta pencaharian, yang disebut pusaka rendah, diwariskan menurut syara’’ (hukum Islam). Dengan kata lain, sejak tahun 1952 kalau terjadi perselisihan mengenai harta pusaka tinggi maka penyelesaiannya berpedoman pada garis kesepakatan hukum adat, sedang terhadap harta pencaharian berlaku hukum faraa’id (hukum kewarisan Islam). Oleh seminar hukum adat Minang kabau tahun 1968 itu juga diserukan kepada seluruh hakim di Sumatera Barat dan Riau agar memperhatikan kesepakatan tersebut.

Demikianlah, hubungan hukum adat dengan hukum Islam yang dianggap oleh penulis-penulis barat/Belanda sebagai pertentangan yang tidak dapat terselesaikan, telah diselesaikan oleh orang Minangkabau sendiri dengan kesepakatan di Bukit tinggi dan seminar di Padang seperti yang telah dikemukakan di atas. Hal yang sama terjadi pula di Aceh dengan pembentukan propinsi (1959) mempunyai status istemewa, sesuai dengan keinginan orang Aceh sendiri, untuk mengembangkan agama, termasuk hukumnya, adat-istiadat dan pendidikan.

Sementara itu, perlu dicatat bahwa setelah Indonesia merdeka, khusus di alam Minangkabau telah berkembang pula suatu ajaran yang mengatakan bahwa hukum Islam adalah penyempurnaan hukum adat. Karena itu, kalau terjadi perselisihan antara keduanya, yang dijadikan ukuran adalah yang sempurna yakni hukum Islam. Dengan kata lain, adat atau hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam masyarakat kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

D. Hubungan Teori Receptie Terhadap Perbelakuan Hukum Islam Bagi Orang Islam di Indonesia

Profesor C Snouck Hurgrounje, seorang ilmuan Belanda dan penasihat pemerintah Hindia Belanda dalam soal-soal Islam dan anak negeri, telah melakukan pendistorsian pemahaman yang fatal dengan mengemukakan pandangan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masih-masing.

Hukum Islam hanya akan berlaku apabila diterima oleh hukum adat setempat. Hukum adat berada pada posisi superior dan menjadi penentu berlaku tidaknya hukum Islam dalam masyarakat. Snouck Hurgronje menyebut pandangannya itu sebagai teori receptie.

Teori receptie sebenarnya berpijak pada asumsi dan pemikiran bahwa kalau orang-orang pribumi mempunyai kebudayaan yang sama atau dekat dengan kebudayaan Eropa, maka penjajahan akan berjalan dengan baik dan tidak akan timbul guncangan-guncangan terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

Oleh karena itu, pemerintah Belanda harus mendekati golongan-golongan yang akan menghidupkan hukum adat, dan memberikan dorongan-dorongan kepada mereka untuk mendekatkan golongan hukum adat kepada pemerintah Hindia Belanda.

Profesor Hazairin, dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional, menyebut bahwa teori receptie Snouck Hurgronje adalah teori iblis, karena mengandung maksud untuk menghapus berlakunya hukum Islam bagi orang-orang Islam Indonesia. Teori ini menurutnya bertentangan dengan iman umat Islam.

Dalam logika Hazairin, iblislah yang selalu berusaha untuk menjauhkan setiap orang muslim untuk menaati ajaran agamanya, termasuk memberlakukan hukum agama, yaitu hukum Islam. Oleh karena itu, teori receptie sangat identik dan sejalan dengan tugas-tugas yang diemban iblis sebagai musuh manusia.

Dapat disimpulkan bahwa teori receptie pada hakikatnya merupakan sebuah taktik dan strategi kolonial dalam memisahkan kaum muslim Indonesia dengan ajarannya dalam rangka upaya menghambat kemajuan dan perkembangan pemikiran untuk kepentingan penaklukan. Dengan kata lain, teori ini merupakan upaya untuk menggusur eksistensi hukum Islam didalam kehidupan masyarakat khusunya masyarakat Islam Indonesia.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan pada bab pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa hukum Islam dalam prosesnya sangat memperhatikan adat setempat. Namun, baru dapat diterima jika adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan dari ajaran Islam.

Teori receptie dipelopori oleh Snouck Hurgronje. Teori ini muncul dikarenakan oleh keinginan Snouck Hurgonje agar orang-orang pribumi dari daerah jajahan tidak memegang kuat ajaran Islam, karena orang-orang yang kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam tidak akan mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat.

Teori receptie pada dasarnya merupakan siasat Snouck Hurgronje agar masyarakat Islam Indonesia jauh dari ajaran agamanya. Banyaknya orang Islam di Indonesia yang terpengaruh oleh teori receptie ini membuat hukum Islam sulit diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. TT. Tafsir al-Maraghi, Juz I. Beirut: Dar al-Fikr.

Daud Ali Mohammad. 1999. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Fatah, Syekh Abdul. 1990. Tarikh al-Tasyri al-Islam. Kairo: Dar al-Ittihad al’Arabi.

Hamka. 1976. Sejarah Umat Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Mansyur. 1991. Sejarah Minangkabau. Jakarta: Bhara.

Ridla, Muhammad Rasyid. TT. Tafsir al-Manar, Juz I. Bairut: Dar al-Fikr.

Suepomo. 1977. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.

Yamanni, Ahmad Zaki. 1388 H. Islamic Law and Contemporary Issues. Jeddah: The Saudi Publishing House.

KEGIATAN

noreply@blogger.com (Arjuna) — Wed, 02 Mar 2011 12:06:00 +0000

MATERI PELATIHAN KADER

noreply@blogger.com (Arjuna) — Wed, 02 Mar 2011 12:00:00 +0000

MATERI PELATIHAN KADER

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA (IPNU)

IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA (IPPNU)

A. Latar Belakang Berdirinya IPNU dan IPPNU

Faktor yang melatar belakangi berdirinya IPNU-IPPNU

1. Faktor Aqidah

Karena mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam Ala Ahlusunnah Wal Jama’ah

2. Faktor Pendidikan

Karena pendidikan merupakan media yang efektif untuk melakukan pengkaderan, sehingga kader-kader muda terdidik dan terarah untuk menciptakan kaderyang professional. Pelajar memiliki usia, pemahaman dan latar pendidikan yang relatif sama, sehingga akan mudah memberikan sebuah informasi atau pelajaran

B. Tujuan IPNU-IPPNU lahir ( 5 M )

1. Mempersatukan antar pelajar umum dan agama

2. Mengumpulkan anak-anak NU

3. Mengembangkan pengetahuan dan umum

4. Mempersiapkan pemimpin NU dan bangsa di masa datang

5. Mengembangkan syari’at Islam menurut faham ASWAJA

C. Organisasi Yang Lahir Sebelum IPNU

1. Tsamrotul Mustafidin, lahir di Surabaya pada tanggal 11 Oktober 1936

2. Persatuan Murid Nahdlotul Oelama (PAMNO), lahir pada tahun 1936

3. Ikatan Siswa Mubalighin Nahdlotul Oelama (IKSIMNO), lahir pada tahun 1952 di Semarang

4. Persatuan Pelajar Nahdlotul Oelama (PERPENO), lahir di Kediri

5. Ikatan Pelajar Nahdlotul Oelama (IPINO)

6. Ikatan Pelajar Nahdlotul Oelama (IPNO), di Surakarta

D. Sejarah Singkat Lahirnya IPNU-IPPNU

Pada dasarnya Ikatan Pelajar Nahdlotul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlotul Ulama didirikan sebagai organisasi kesiswaan dan kesantrian. Pada awalnya berdiri pada tahun 1954 dan tahun 1955, ia di masukkan dalam rangka menyatukan gerakan langkah dan dinamisasi kaum terpelajar di kalangan nahdliyin.

Menurut sejarawan dalam memahami peristiwa sejarah (Historical Moment) ada tiga aspek yang harus diperhatikan, yaitu masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Ketika Kongres LP Ma’arif di Semarang tanggal 20 Jumadil Akhir 1337 atau tanggal 24 Februari 1954 M. Tholhah Mansyur mengusulkan dibentuknya ikatan bagi pelajar NU, yang mana anggotanya adalah putra NU dan usulan tersebut diterima oleh forum, detik itu pula resmi IPNU dilahirkan di kota Semarang.

Seorang Mahasiswa UGM, Umroh Mahfudhoh mengadakan musyawarah di pondok pesantren Muallimat Solo untuk mengusahakan adanya pembentukan wadah bagi putrid-putri NU.

Pada saat diadakan Konggres IPNU I di Malang Jawa Timur pada tanggal 28 February – 5 Maret 1955 yang di pimpin oleh Presiden RI (Ir. Soekarno), diusulkan dibentuknya wadah putrid-putri Nahdlotul Ulama, ternyata usulan tersebut diterima oleh forum, maka pada tanggal 8 Rajab 1374 atau 2 Maret 1955 IPPNU resmi didirikan dengan kepanjangan Ikatan Putri-Putri Nahdlotul Ulama.

Dalam perjalanan IPNU-IPPNU mengalami tiga fase perubahan , yang pertama IPNU lahir dari basis pelajar dan santri, kedua IPNU-IPPNU berbasis umum, Ketiga IPNU-IPPNU kembali pada habitatnya. Ketika fase kedua IPNU-IPPNU satu persoalan yang cukup besar dimana IPNU-IPPNU hampir kehilangan jati dirinya sebagai kader. Dengan adanya tekanan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru denga strategi penerapan UU nomor 8 tahun 1985, yaitu tentang idiologi ormas yang menjadikan pancasila sebagai satu-satunya asas, serta dipolitisasi (penghapusan) dengan mewadahi semua OKP dalam KNPI.

Selain itu, dengan surat keputusan bersama (SKB) tiga mentri, yang salah satu poinya berisi pelarangan organisasi kesiswaan selain OSIS dan Pramuka.

Dengan demikian akhirnya IPNU-IPPNU berbenah diri dan mengubah orientasi dan garis perjuangan IPNU-IPPNU pasca diberlakukanya Undang-Undangtersebut.

Objectivitas diatas akhirnya teraktualisasi dan terformulasi dalam keputusan Konggres IPNU-IPPNU ke X tahun1988 di Jombang Jawa Timur. Huruf “P”, semula pelajar berubah menjadi “putra’ (IPNU), Putri-putri (IPPNU). Hal ini menjadikan segmentasi IPNU-IPPNU lebih luas.

Format baru pasca Konggres X di Jombang, IPNU-IPPNu mengalami masa konsolidasi ulang dalam bingkai pergulatan organisasi dan orientasi social, disadari maupun tidak perluasan orientasi ternyata berdampak kurang baik terhadap kinerja dan aktifitas IPNU-IPPNU secara institusional maupun secara operasional. Secara institusional diartikan bahwa IPNUdapat dipandang sebagai organisasi kepemudaan di lingkungan NU. Secara operasional dilapangan menyebabkan tarik menarik dalam perebutan segmen anggota, bidang garapan, wacana. Karena dipandang tidak efektif. Konggres IPNU 2000 di Makasar Sulawesi Selatan mengeluarkan deklarasi Makasar lewat Rekomendasi Komisi A (organisasi) mencetuskan keputusan

· Mengembalikan IPNU pada visi kepelajaran, sebagaimana tujuan awal

· Menumbuh kembangkan IPNU pada basis perjuangan yaitu sekolah dan pondok pesantren.

· Mengembalikan CORP BRIGADE PEMBANGUNAN (CBP) sebagai kelompok kedisiplinan, kepanduan dan kepecinta alaman sebagaimana di sekolah-sekolah.(isi deklarasi Makasar, 24 Maret 2000)

Fase ketiga merupakan implementasi dari isi deklarasi Makasar tahun 2000, tepatnya pada Konggres XIV di Sokolilo Surabaya pada tanggal 18-21 Juni 2003 IPNU-IPPNU kembali kehabitatnya ?

Mengembalikan IPNU-IPPNU ke basis awal pelajar dan santri sebagai komunitas ilmu pengetahuan, merupakan salah satu bentuk usaha dalam rangka pembenahan diri untuk menata organisasi. Hal ini karena dengan menggarap kalangan pelajar, diharapkan akan lebih cepat dan efektif dalam memberikan pemahaman terhadap konsep dan ajaran NU, sehingga akan melahirkan kader-kader professional sesuai bidangnya masing-masing.

E. Dengan Segmentasi Pelajar ini, pengkaderan akan cukup efektif, karena beberapa hal

1. Pelajar rata-rata belum mempunyai beban keluarga karena semua masih ditopang oleh orang tua. Dengan kondisi demikian akan lebih konsentrasi dan serius berkaitan dengan tugas-tugas sekolah dan organisasi.

2. Pelajar memiliki ikatan administrasi dengan institusi

F. Tokoh-tokoh pendiri IPNU

Ø Tholhah Mansyur ( Mahasiswa UGM )

Ø Ismail (Mahasiswa IAIN Kalijogo)

Ø Mahbub Djunaidi (Mahasiswa UI)

Ø M. Sofyan Kholil

Ø A. Gani Farida

Ø M. Uda

Ø M. Sahal Makmun (Mahasiswa UI)

Ø Abdurrohman Wahid (Jawa Timur)

Ø Ilyas Ru’at (Jawa Barat)

G. Sifat IPNU

Ø Keterpelajaran

Ø Kekeluargaan

Ø Kekaderan

Ø Kemasyarakatan

Ø Keagamaan

H. Fungsi IPNU

Ø Wadah berhimpun, untuk melanjutkan semangat jiwa dan nilai-nilai nahdliyah

Ø Wadah komunikasi untuk menggalang ukhuwah islamiyah

Ø Wadah aktualitas dalam pelaksanaan dan pengembangan syari’at islam

Ø Wadah kaderisasi untuk mempersiapkan kader-kader bangsa.

I. 5 Lima Pedoman (prinsip dasar) yang harus diperhatikan dalam pengembangan IPNU

(Al- Mabadi Al-Khomsah)

1. Asshiqu

Jujur/ keberanian, kesungguhan dan keterbukaan

2. Al amanah

Dapat dipercaya, setia dan tepat janji

3. Al adalah

Adil

4. Ta’awun

Tolong menolong, setia kawan, gotong royong

5. Istiqomah

Tetap, berkesinambungan dan berkelanjutan.

J. Arti Lambang IPNU-IPPNU

Arti Lambang IPNU

- Warna Hijau artinya kebenaran dan kesuburan

- Warna putih mengandung makna kesucian dan kebersihan

- Warna kuning mengandung makna Hikmah yang tinggi / kejayaan

- Lingkaran mengandung makna Perjuangan terus menerus

- Sembilan bintang mengandung makna Keluarga Nahdlotul Ulama yang diartikan satu bintang besar paling atas Nabi Muhammad SAW, empat bintang sebelah kanan menunjukkan empat sahabat dan empat bintang di sebelah kiri menunjukkan empat madzhab

- Dua kitab mengandung makna Al Qur’an dan hadist

- Dua bulu menyilang mengandung makna Aktif menuntut ilmu agama dan pengetahuan umum

- Tiga titik diantara tulisan IPNUmengandung makna Iman Islam dan Ikhsan

- Tanda garis disebelah tulisan IPNU kanan dan kiri, mengandung arti rukun iman

K. Visi IPNU

Terwujudnya pelajar yang bertqwa kepada Allah SWT, berakhlaqul karimah, menguasai ilmu pengetahuan dan tehnologi, memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap tatanan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis atas dasar ajaran Islam Ahlu Sunnah Waljama’ah

L. Misi IPNU

Pembinaan dan pemberdayaan terhadap para pelajar dan santri, serta mempengaruhi pihak-pihak terkait dengan pembinaan dan pemberdayaan para pelajar dan santri putra.

Mencari Identitas IPNU

Sebagai Organisasi Pelajar

acana dan perdebatan seputar Ikatan Pelajar Nahdlotul Ulama (IPNU) back to basic mencapai titik klimaks. Pada saat yang sama, muncul kegelisahan baru, oleh karena Konggres XIV IPNU di Surabaya pada 18-21 Juni 2003 yang berhasil mengembalikan IPNU sebagai organisasi pelajar, tidak dibarengi konseptualisasi mendasar. Ibaratnya kepemimpinan yang baru di beri mandat yang kosong. Makna pelajar belum diintrodusir ke dalam system integrative visi, orientasi dan citra diri, kecuali semangat dan kemauan menuntaskan problem posisi IPNU dalam konteks NU sebagai organisasi kader. Tentu, bukan berarti hal itu merupakan tonggak sejarah premature, melainkan ruang dan waktuyang memaksa IPNU untuk segara berbenah diri, setelah sekian lama berjalan mengarungi pencarian identitas, tepatnya sejak tahun 1988.

Bila ditarik dari makna sejarah, IPNU sebetulnya sedang ingin mengembalikan prototype intelektualisme-relegius sebagai jati dirinya, yang diharapkan mampu membentuk subkultur tersendiri dan memiliki bobot kualitatif dalam tradisi berpikir. Bagi NU, keberadaannya sering dianggap sebagai rule axpection (harapan peran), terutama dalam suplai kader militan. Lebih jauh lagi, secara sosio-kultural, IPNU kemudian menemptkan diri sebagai kelompokkelas menengah baru, yang berposisi pada salah satu dari tiga kategori (dari spirit nilai-nilai aswaja). Pertama pengembang nilai-nilai. Tradisi yang dibangun adalah, mengembangkan nilai-nilai, yang kemudian memformulasi pemikiran pada persoalanyang melingkupinya, baik dalam tataran ide maupun realita. Kedua penerapan nilai-nilai, berupa aktifitas kerja nyata, sebagai bagian dari posisinya sebagai kadr dan refleksi kedalaman daya analisis. Ketiga pendukung nilai-nilai, dengan cara mempertahankan nilai ajaran, jangan sampai punah. Kelas menengah disini lebih dipahami sebagai kelompok pelajar yang notabene mempunyai tingkat pendidikan dan kapasitas intelektual tinggi. Sebab secara demografis, mayoritas anggota IPNU mulai dari cabang sampai dari pusat rata-rata berstatus mahasiswa, bahkan sarjana. Tentu saja pilihan kategori, sangat tergantung pada tingkat pendidikan anggota.

Makna pelajar secara substansi-fungsionalmemiliki karakteristik sebagai intelektual muda. Inilah yang oleh eisenstan (1986) disebut the man of ideas yang lebih responsive terhadap permasalahan social, minimal dia memiliki kesadaran dirinya dimana ada ketersediaan ruang untuk mengekspresikan potensi yang dimiliki, tanpa ada sekat-sekat. Prasyarat yang dimiliki menghendaki keberanian untuk membongkar tradisi lama yang kurang baik, dan memformulasikan diskursus tenteng kekinian. Hal ini pada masa lalu, sama sekali tidak disentuh, oleh karena ada determinasi cultural yang kurang kondusif, terutama belum adanya identitas yang jelas. Rajutan segmentasinya pun masih gampang dan sering ambigu, terutama ketika diletakkan secara fungsional dengan GP. Ansor dan PMII. Namun demikian, menyandang predikat pelajar, mengandung konsekuensi-konsekuensi memudarnya trend-populis organisasi masa, yang dalam konteks politik kurang strategis.

Sebagai kelompok kelas menengah, di masyarakat kita terdapat dua jenis kaum intelektual. Yang pertama adalah golongan intelektual yang berorientasi pada policy (technocratic and policy oriented); dan kelompok kedua adalah intelektual yang berorientasi pada nilai (value intellectual oriented) kelompok pertama menempatkan kekuasaan sebagai bagian strategi perjuangan dalam melakukan enginnering terhadap kesedaran idiologis dan mengatur dalam budaya dan tradisi tertentu. Sementara golongan kedua biasanya berada diluar struktur. Sebagai man of analysis dan man of ideas, gerakanya biasanya menentang arus dengan melakukan counter-cultural, melawan budaya yang sudah mapan. Posisi yang terakhir ini, dalam rentang sejarah selalu dinamis dan strategis, walaupun agak puritan. Gerakan-gerakanya tidak pernah lapuk ditelan badai. Sekalipun dalam setting dan casting social-politik berbeda. Bagaimanakah dengan IPNU ?

Kalau direview, IPNU lahir karena cetusan segala aspirasi para pelajar dan satri dan hakikatnya merupakan pencerminan sikapuntuk senantiasa menjalin kebersamaan dalam mendukung dan menopang cita-cita besar dari tujuan Nahdlotul Ulama, yaitu terbentuknya manusia Indonesia yang berakhlak karimah, beriman dan menguasai ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan berkemanusiaan, kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara.

Di situlaqn sebenarnya secara obsesif, IPNU telah meletakkan dirinya sebagai watch dog (penjaga) cita-cita NU, sekalipun tidak bisa dinafikan sarat muatan politis (ketika itu NU menjadi partai politik). Cita-cita besar NU itu membutuhkan perangkat taktis yang bisa diterjemahkan melalui cara-cara persuasive dan adaptif dalam kelompok masyarakat tertentu, seperti pada generasi mudanya (baca: pelajar). Tentu saja pilihan yang harus diambil bagi IPNU adalah penguasaan sebagai alat untuk mengembangkan kecerdasan anggota dan kader. Mau tidak mau, trend dan modelnya lebih pada pendasaran dan penguatan basis fikir dan kemampuan intelektul. Langkah-langkah ini sebenarnya telah dimulai KH. Hasyim Asya’ari dan KH. Wahab Hasbulloh muda dengan kelompok diskusi yang diberi nama Tashwirul Afkar sebagai forum pencerahan. Isu-isu strategis persoalan kebangsaan, tak pernah luput dari bidikan mereka, bahkan konsep tentang kemerdekaan RI, pernah digagas pada tahun 1914, jauh sebelum Indonesia merdeka.

Selain itu, tanggung jawab IPNU selanjutnya adalah pewaris dan pengembang nilai faham Ahlussunah wal jama’ah. Dan ini bisa dijadikan sebagai modal dan factor perekat untuk menyatukan semangat “ideologis”. Persoalan marketable atau tidak, sebenarnya terletak pada bagaimana memaknai Aswaja itu dalam konteks kekinian. Inilah yang oleh Prof. Said Aqil Sirodj sebagai manhajul fikr, yang memiliki relativitas nilai. Artinya kemudian, IPNU selayaknya tampil sebagai pewaris, pelaksanasekaligus pengembang nilai-nilai itu. Bagi sebagian warga nahdliyin, Aswaja sering dikonsepsikan sebagai system tata nilai yang baku secara normative, ia tidak bisa berkembang. Pada saat yang sama relatifitas Aswaja, memiliki potensi melemahkan militansi kader, terutama pada penataan kelembagaan dan kader. Hal ini tampak paradoksal. Terlepas dari itu, spirit Aswaja secara makro sangat menjanjikan, jika dilihat dari hokum mengenai perubahan social, yang oleh aliran Hegelianisme menganggap bahwa seseorang atau masyarakat digerakkan oleh nilai-nilai, sebab dengan nilai-nilai itulah seseorang biasa bergerak maju kearah yang lebih sempurna secara terus-menerus. Tinggal bagaimana nilai-nilai Aswaja itu disosialisasikan dan dikonsepsikan sebagi “Aswaja transformatif” sebagi respon terhadap gejala modernisasi social yang kemudian berakibat pada marjinalisasi social dan politik yang dialami masyarakat tertindas. Bagaimana kemudian Aswaja menjawab persoalan-persoalan itu, baik secara konsepstual nilai faham maupun rencana aksi-aksi social, seperti soal-sola pengurusan tanah, pengangguran, kemiskinan, demokratisasi dan keadilan social.

Kaderisasi

Pada penggalian potensi kader, elite IPNU harus melakukan proses adoptif, dengan menjaring semua potensi yang ada, sebagai starting point menjawab problem kepelajaran dan kemasyarakatan. Dulu, ada sindiran bahwa NU merupakan lumbung ilmu tetapi tidak bisa memasarkan. Sementara ‘orang lain’ tidak punya lumbung, tetapi punya menejemen pemasaran yang baik. Hal ini meniscayakan adanya diversifikasi ilmu untuk kepentingan penguatan basis di akar rumput. Dalam sebuah sistematisasi diskursus NU, selalu menyeruak kegelisahan bahkan ketidakberdayaan bersama oleh karena kurang optimalnya manajemen fungsi-fungsi kelembagaan dan penataan-penataan kader. Maka, perlu dipertajam arah dan mainstrem gerakan, baik secara monolitik maupun sinergis. Meski demikian kendalanya berada ditubuh warga nahdliyin sendiri yang mamilikii perbedaan tafsir analisis persoalan dan perbedaan visi gerakan serta konstruksi perubahan. Dulu, NU selalu bergarak pada penguatan basis civil society, sekarang bergeser ke wilayah kekuasaan, sejak KH. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI. Jargon yang dipakai: Dengan semangat khittoh, NU tidak kemana-mana tetapi ada dimana-mana. Memang opportunity structure tidak selamanya jelek, namun peran dan kontribusi NU menjadi simplistic. Itulah pentingnya penebaran pluralitas kader disemua unit dan sector-sektor publik.

Membaca anatomi NU secara kultural memang teramat rumit variabelnya, terutama bila dilihat dari latar belakang basis pendidikan, kedekatan denga kyai, kaderisasi yang diperoleh, kecenderungan factor politik dan pengalaman sejarah yang dialami. Perbedaan inilah yang kemudian menghasilkan ragamnya kecenderungan, baik visi perjuangannya maupun konstruksi strategi. Fenomena itulah bisa dijadikan titik kelemahan dan kelebihan. Kelemahanya terletak pada sulitnya melakukan konsolidasi organisasi secara massif, sesuai profesi dan wilayah kerja masing-masing. Hal itu tidak akan terjadi, bila kolektivitas kerja terbangun dan perbedaan dijadikan sebagai rahmah.

Sedang kelebihanya ada pada khazanah NU yang berdimensi lintas sektoral dengan pendekatan sinergis. Kalau demikian, barangkali NU pantas bicara soal mengatasi pengangguran, pemenuhan kesehatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan petani dan lain sebagainya.

Dalam kerangka itu, IPNU harus bisa melakukan pencerahan system kaderisasi dan kosolidasi organisasi. Minimal dalam mencadra idealisasi kader NU. Idealisme harus mulai ditancapkan dilubuk hati. Landasan koseptual yang menjadi titik awal sebuah idealisme adalah sebuah organisasi pelajar adalah bahwa IPNU dituntut berfikir kritis, kreatif dan inovatif. Selanjutnya diharapkan bisa mencermati sebagai perspektif dan kecenderungan dari isu-isu yang muncul kepermukaan, baik yang berskala local maupun nasional. Kecermatan dalam mengambil sikap dan kritisme merupakan keniscayaan dari kader NU yang sekaligus kader bangsa. Bagaimanapun juga IPNU sebagai salah satu sub-sistem dari system dan totalitas masyarakat bangsa Indonesia senantiasa harus bersikap korektif dan proaktif dalam melihat posisi dirinya secara kritis ditengah-tengah masyarakt yang senantiasa mengalami perubahan. Dengan demikian kehadiran IPNU dapat menjadi factor positif dan dominan dalam setiap proses perubahan dan perkembangan masyarakt.. Visi yang harus dikedepankan adalah membangun learning society (masyarakat belajar) di kalanga pelajar, satri dan remaja NU yang senantiasa respon terhadap lingkungan dan memiliki komitment terhadap intelektualisme dan profesionalisme. Dalam perspektif demikian, IPNU merupakan wahana tumbuhnya kesadaran tanggung jawab moral akan dua hal yaitu, pengembang nilai-niali (spirit Aswaja) dan agen perubahan, Baik kultur, tradisi maupun struktur yang mendudukkan NU sebagai kepentingan bersama. Hal ini menuntut tiga syarat. Pertama, orientasi diarahkan nalar pengembangan intelektual yang obyektif dan rasional. Kedua, pendalaman wawasan keislaman dan NU. Ketiga, respon terhadap persoalan lingkungan, terutama pada focus kepentingan pelajar. Salah satu agenda besar IPNU adalah upaya melakukan pemberdayaan dan advokasi pelajar, sampai kemudian tumbuh percaya diri, kritis, inovatif terhadap persoalan dirinya maupun masyarakat. Tanpa menafikkan adanya kenyataan bahwa ada sebagian peljar kitan nakal, pelajar sampai hari ini masih menjadi komoditas isu, dan dipersepsikan sebagi kelompok yang suka tawuran, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan lain sebagainya, tanpa diliaht sebab-sebab potologi social secara komprehenship. Kenakaln remaja, masih menjadi tema ternd yang selalu mendapat perhatian publik, tanpa melihat sisi lain sebab-sebab pelajar ikut dari aksi penyakit masyarakat itu.

Secara internal, IPNU harus segera merespon dinamika keberagaman pelajar dan kecenderungan munculnya kelompok-kelompok dan rohis-rohis yang mulai menjamur disekolah-sekolah. Bagaimana IPNU secara kompetable mampu menggarap fenomena tersebut, dengan tawaran bingkai islam ala ahlussunah wal jama’ah. Ajaran Aswaja yang dikenal moderat, insklusif, konsisten, akan menjadi titik keunggulan, tentu sangat tergantung bagaimana metode dan pendekatan yang dipakai.

ORGANISASI SEBAGAI SUATU SISTEM

Handout Makesta

Pengertian organisasi
Jenis organisasi
Fungsi organisasi
Management pengelolaan organisasi

A. PENDAHULUAN

Organisasi merupakan wadah dan struktur serta proses kegiatan sekelompok orang yang bekerjasama atas dasar hubungan rasional dan formal menurut tatanan herarchi untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Kematangan pembentukan sikap mental manusia tertata dalam satu pengkaderan dan pembinaan yang di organisasi sehingga mampu menelurkan kader-kader yang kapabel.

Pandangan bahwa organisasi suatu system sesungguhnya bukanlah suatu hal yang baru. Kita semua sudah memahami bahwa dalam setiap organisasi selalu terdapat macam unsure yang satu dengan yang lain mempunyai kaitan yang sangat erat atau malahan mempunyai ketergantungan. Perubahan yang terjadi dalam satu unsure akan mempengaruhi dan sering menyebabkan perubahan pada unsure atau bagian yang lain.

Sebagai bentuk suatu system yang mempunyai unsure saling keterkaitan, organisasi merupakan suatu system yang terbuka. Orgnisasi memasukkan sumber energi dan lingkungan sekitarnya berupa modal, material, informasi, sumber tenaga manusiawi ( input ). Organisasi ibarat media atau tempat untuk mendidik serta manapak jati diri dalam rangka perubahan sikap secara universal. Hal itu bisa terwujud ketika berbagai unsure saling mendukung.

B. PENGERTIAN ORGANISASI

1. Menurut BPA UGM

Organisasi adalah suatu system kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama

2. Menurut Drs. Komarudin

Organisasi adalah pembagian kerja ke dalam kedudukan –kedudukan organisasi dalam suatu struktur kerjasama dan pengadaptasian dari struktur itu kepada orang-orang di dalam kelompok.

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa :

2. Organisasi bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk mencapai tujuan atau alat untuk melaksanakan tugas pokok]

3. Organisasi adalah wadah dan proses kerjasama sejumlah manusia yang terkait dalam hubungan formal

4. Organisasi selalu terdapat dirangkai herarchi, artinya bahwa dalam suatu organisasi terdapat apa yang dinamakan atasan bawahan.

C. TUJUAN ORGANISASI

Tanpa adanya tujuan yang jelas organisasi dapat diumpamakan dengan sebuah kapal yang tidak mempunyai pelabuhan akhir dan yang akan ditujunya. Tujuan bagi suatu organisasi analog dengan pelabuhan akhir bagi sebuah kapal. Tujuan organisasi harus ditanamkan pada setiap orang di dalam organisasi. Tujuan organisasi adalah

3. koordinasi

4. integrasi ( pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat )

5. simplifikasi ( Penyederhanaan )

6. Mekanisasi( cara kerja )

D. JENIS ORGANISASI

Menurut Henry G. Hodges organisasi ditinjau dari wujudnya maka organisasi ada lima Bentuk :

1. Bentuk pyramid

Dalam bagan bentuk ini organisasi yang bersangkutan digambar menurut tingkat-tingkat pengawasan dari atas sampai bawah. Sifatnya sederhana mudah dibuat

2. Bentuk horizontal

Dilukiskan mendatar, saluran perintah dan tangggung jawab dilukiskan ke kiri ke kanan. Lazim digunakan dalam organisasi bentuk fungsional

3. Bentuk vertical

Yaitu dalam saluran perintah dan tanggungjawab dari atas ke bawah.

4. Bentuk Lingkaran

Bentuk lingkaran hanya untuk melukiskan struktur organisasi pada tingkat atas sekitar pucuk pimpinan, karena justru pada tingkat ataslah lebih sensitive.

5. Bentuk Lukisan

Bentuk yang dapat dibaca / dilihat dengan jelas oleh siapapun juga dan setiap lukisan akan berbicara sendiri tanpa kementar

E. MANAGEMENT PENGELOLA ORGANISASI

Pengembangan manajemen merupakan suatu usaha perubahan berencana untuk meningkatkan efektifitas oraganisasi secara menyeluruh , dengan memperhatikan berbagai tuntutan lingkungannya, tetapi tidaklah identik dengan pengembangan organisasi. Management merupakan suatu alat pengembangan organisasi tetapi tetap tidak sama dengan pengembangan organisasi. Fungsi management adalah :

1. Planning ( perencanaan )

Planning merupakan hal yang esensial harus dilakukan oleh seorang manager untuk menetukan apa yang harus dilakukan oleh semua petugas, kapan, siapa, dimana, kenapa dan bagaimana melaksanakannya.

2. Oganizing ( Pengoranisasian )

Pengelompokan kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana dalam unit-unti kegiatan dan menentukan hubungan antara eksekutif dan para pekerja dan atau petugas

3. Actuating ( Menggerakkan untuk bekerja )

Seorang manager menggerakkan kelompok secara efektif dan efisien ke arah pencapaian tujuan. Dengan cara membrikan intruksi, komunikasi, motivasi, perundingan-perundingan.

4. Controlling ( Pengendalian )

Melihat serta memperhatikan bahwa hasil pelaksanaan itu sesuai dengan rencana, ini berhubungan dengan pembuatan standar, dasar pertimbangan orang-orang dalam membuat standard ini membandingkan antara hasil yang nyata dengan tindakan korektif yang diperlukan bila di dalam mencapai tujuan itu tidak sesuai dengan rencana.

DASAR-DASAR KEPEMIMPINAN

Pokok bahasan

Pengertian kepemimpinan
Macam-macam kepemimpinan
Teori munculnya pemimpin di masyarakat

A. PENGERTIAN PEMIMPIN

Menurut Prof. Dr. H. Arifin Abdurrahman

Pemimpin adalah orang yang menggerakkan orang lain yang ada disekelilingnya untuk mengikuti langkah untuk mencapai tujuan.

Menurut Dr. Mr. S. Prayudi Atmosudirjo

Pemimpin adalah orang-orang yang mempengaruhi orang-orang lain agar orang-orang itu mau menjalankan apa yang dikehendakinya.

Sifat kepemimpinan dapat muncul karena beberapa hal, diantaranya :

a. Keturunan

“ Bahwa orang yang dilahirkan menjadi pemimpin ini telah mempunyai bakat yang terdapat pada pribadinya, mentalnya, baik fisiknya. Dalam keadaan ini ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin dan kelak keturunannya akan timbul pula sebagai pemimpin”

b. Kejiwaan

“ Bahwa bakat kepemimpinan seseorang ini dapat dibentuk sesuai dengan jiwa seseorang. Sehingga apabila ini diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup “

c. Lingkungan

“ Bahwa pemimpin adalah hasil dari pada lingkungan “

B. TIPOLOGI PEMIMPIN

1. Kepemimpinan Otoriter

Kepemimpinan yang berdasarkan kekuatan mutlak, sehingga keputusan ada ditangan pemimpin yang menganggap dirinya lebih mengetahui dalam segala hal. ( gambar segitiga )

2. Kepemimpinan bebes atau liberal

Kepemimpinan dimana anggota kelompok diberi kebebasan dalam menentukan tujuan kelompok. Pemimpin bersifat pasif, tidak inisiatif dan sebagai penonton. ( gambar huruf Z )

3. Kepemimpian demokratis

Kepemimpinan dinama pemimpin di dalam melakukan tugasnya melibatkan secara kolektif anggotanya, sehingga keputusan merupaka keputusan bersama (gambar lingkaran )

4. Kepemimpinan Karismatik

Kepemimpinan yang berdasarkan tradisi dan sejarah merupakan dasar hokum istimewa sang pemimpin, yaitu secara turun-temurun. ( Gambar bujur sangkar )

C. FUNGSI PEMIMPIN

1. Fungsi analisa

Seorang pemimpin harus mampu mengolah kebutuhan, masalah, tujuan program dan keadaa yang dipimpin.

2. Fungsi pengarah

Seorang pemimpin dapat membagi tugas, tanggungjawab dan membimbing serta mengarahkan

3. Fungsi pembentukan susunan

Seorang pemimpin dapat menyusun ketertiban, keamanan dan keterbukaan

4. Fungsi pemeliharaan

Seorang pemimpin dapat memelihara suasana, semangat kerja, peningkatan serta pengembangan usaha

D. MUNCULNYA PEMIMPIN DI MASYARAKAT

Melalui pendekatan perilaku bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh gaya bersikap atau bertindak pemimpin yang bersangkutan. Gaya bersikap bertindak akan nampak dari cara melakukan sesuatu pekerjaan antara lain akan nampak dari cara memberikan perintah, cara memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara membuat keputusan, cara mencorong semangat bawahannya, cara memberikan bimbingan, cara menegakkan disiplin, cara mengawasi pekerjaan bawahan, cara meminta laporan dari bawahan, cara memimpin rapat, cara menegur kesalahan bawahan dan lain-lain.

Apbila dalam melakukan kegiatan tersebut pemimpin menempuh dengan cara tegas, keras, sepihak, yang penting tugas selesai dengan baik, yang bersalah langsung dihukum, maka gaya kepemimpinan seperti itu cenderung dinamakan gaya pemimpin yang otoriter. Sebaliknya apabila dalam melakukan kegiatan tersebut pemimpin menempuh dengan cara halus, simpatik, interaksi timbal balik, melakukan ajakan, menghargai pendapat orang lalin, memperhatikan perasaan, membinan hubungan serasi, maka gaya kepemimpinan ini cenderung dinamakan gaya pemimpin yang demokratis.

Dua macam pandangan tersebut menimbulkan adanya gaya kepemimpinan yang berbeda. Pandangan klasik lebih mengutamakan otoriter sedangkan modern lebih mengutamakan gaya demokratis.

E. NILAI KEPEMIMPINAN

Nilai kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin

a. Berpandangan jauh kedepan ( forcasting )

Dalama penyusunan program kerja organisasi diperlukan ketajaman pandangan jauh ke masa yang akan datang tentang kemungkinan, sehingga tidak hanya puas keberhasilan yang lalu, dan mampu menganalisa keadaan.

b. Bertindak dan bersikap bijaksana

Karena yang dihadapi dalam sebuah organisasi manusia dengan segala dinamikanya, maka dengan ini orang akan menerimanya dengan sukarela

c. Berpengetahuan luas

Sebab berbagai masalah dan problem organisasi sangat kompleks, sehingga wawasan keilmuan pengetahuan sangat diharapkan

d. Bersikap adil

e. Berpendirian teguh

Sehingga tidak mudah diombang-ambing situasi dan kondisi apapun yang dihadapi

f. Berhati ikhlas

Tulus dalam mengabdi demi keberhasilan organisasi, tanpa pamrih, semata-mata[]

PROBLEM SOLVING

A. PENDAHULUAN

Dari sejak lahir hinggga meninggal dunia, manusia pasti memerlukan bantuan atau kerjasama dengan orang lain. Karena manusia secara langsung atau tidak langsung manusia memerlukan hasil karya atau jasa-jasa orang banyak dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya mulai dari hal-hal yang kecil sampai dengan yang besar.

Dari kondisi seperti inilah manusia akan berarti hidupnya dan dapat disebut sebagai masyarakat setelah manusia-manusia berkumpul dan menjadi suatau dalam suatu wilayah, dengan demikian manusia harus dan mutlak berkerjasama dengan manusia lain, dan sebagai manusia makhluk yang mempunyai perasaan dan emosi memerlukan tanggapan emosional dari orang lain yang sangat penting artinya dalam kelangsungan dan kesejahteraan hidup manusia.

Tanggapan emosional itu hanya daoat diperoleh dalam hubungan dengan manusia lain dalam suatu masyarakat yang memungkinkan akan timbulnya suatu masalah atau problem dari yang enteng-enteng saja sampai dengan problem yang membuat kepala nyuttt … nyut… rasanya mau pecah…

B. PENGERTIAN

Masalah atau problem pada dasarnya adalah tantangan-tantangan yang timbul dalam proses dalam diri kita dalam mencapai suatu tujuan, secara ilmiah boleh saya katakana bahwa masalah berarti adanya jarak antara rencana dan pelaksanaan, antara harapan dan kenyataan.

Sebagai seorang pemimpin kita pasti akan dihadapkan dengan hal-hal seperti itu, maka kita perlu dan harus mengerti, bagaimana cara mengatasi masalah ?

C. PEMECAHAN MASALAH

Paling penting untuk dimengerti, sebagai seorang pemimpin harus paham benar sehingga tidak akan timbul perbedaan pendapat yang menimbulkan jurang pemisah. Kalau hal ini terjadi, wahh gawat benar.. maka orang jawa bilang “ ono rembug ayo podo dirembug, ojoo digawe bengkerengan”

Agar diri kita berfikir secara dinamis, maka dalam menghadapi suatu problem kita harus dapat bertanya pada diri kita sendiri, antara lain :

a. Apa masalah itu muncul ?

b. Kapan masalah itu muncul ?

c. Dimana masalah itu muncul ?

d. Siapa yang menyebabkann ? dan siapa pula yang kena akibatnya ?

e. Engapa masalah itu dapat terjadi ?

f. Bagaimana masalah itu dapat timbul ?

D. PENDEKATAN PROBLEMA

Jika suatu hari kita mempunyai masalah, dalam bentuk benak kita pasti akan timbul pemikiran, bagaimana cara mencari jalan keluar dan jawabannya pasti akan bermacam-macam.

a. Achh pasrah saja, inikan namanya nasib

b. Pergi ke dukun, untuk apa susah-susah

c. Dipikir secara rasional dong, kalalu perlu minta bantuan teman

d. Dengan metode ilmiah

E. DENGAN AKAL SEHAT

a. Keputusan diambil dalam waktu relatif singkat

b. Keputusan diambil dalam waktu yang relatif singkat

c. Keputusan harus relevan

F. METODE ILMIAH

a. Inventaris data

b. Klasifikasi data

c. Analisa data

d. Interpretasi hasil analisa, alternatif pemecahan

e. Kesimpulan, keputusan alternatif

G. CATATAN PENTING

a. Setiap pengambilan keputusan pasti ada resikonya

b. Usahaka dengan resiko yang palling kecil dalam mengambil keputusan

c. Dengan adanya resiko yang besar, dimungkinkan dapat menjadi masalah baru.[]

TEKNIK DISKUSI

A. PENDAHULUAN

Dalam berorganisasi perlu adanya kesatuan langkah agar apa yang diprogramkan organisasi tersebut dapat tercapai. Perbedaan langkah sering disebabkan oleh adanya perpedaan pendapat, perbedaan pendapat adalah wajar. Namun tidaklah mustahil adanya penyatuan pendapat yang berbeda-beda tersebut. Kesatuan pendapat atau pemikiran akan mudah dicapai melalui proses penyatuan pendapat yang disebut denan diskusi ataupun dalam islam disebut musyawarah.

B. PENGERTIAN DISKUSI

Dilihat dari segi asal kata, diskusi berasal dari bahasa latin “ DISCUTION” yang artinya bertukar pikiran. Jadi yang dimaksud diskusi adalah suatu proses pertukaran pikiran secara teratur dengan tujuan untuk keberhasilan suatu kebenaran.

Pengertian diskusi di atas mengandung dua hal penting :

1. Adanya pertukaran pikiran secara teratur. Artinya suatu pertukuran pikiran yang mengarah pada yang sehat.

2. Diskusi akan menghasilkan kesamaan pendapat tentang suatu masalah yang dipecahkan.

C. TUJUAN DISKUSI

Menurut Howell dan Smith tujuan diskusi dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah.

D. TIPE DISKUSI

1. Panel

Diskusi panel merupakan sekelompok kecil peserta diskusi yang melakukan pembicaraan secara informal tentang sesuatu topik tertentu yang sebelumnya telah diselidiki dengan teliti oleh para peserta diskusi

2. Simposium

Simposium adalah serangkaian presentasi yang disampaikan secara relatif singkat tetapi formal dan yang berkaitan dengan suatu tema pokok atau topik, sesudah presentasi formal, para anggota symposium diperkenankan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para hadirin atau mengadakan suatu panel diskusi di antara mereka sendiri.

3. Polemik

Polemik adalah bertukar pikiran lewat tulisan

4. Sarasehan

Sarasehan adalah Bentuk bertukar pikiran model orang awan dengan lesehan ( duduk di atas tikar ) dengan sekedar snack dan membicarakan permasalahan sehari-hari.

5. Seminar

Yaitu diskusi yang dilakukan oleh cendikiawan untuk mendapatkan kata sepakat mengenai suatu masalah

6. Konferensi

Diskusi yang dilakukan wakil-wakil berbagai organisasi berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah tertentu.

7. Dialog

Dialog adalah diskusi antara dua orang diminta untuk mendiskusikan suatu topik di depan hadirin.

E. PERENCAAN DISKUSI

Diskusi dapat diselenggarkaan dengan memperoleh hasil yang maksimal maka pelaksaannya perlu direncanakan dengan matang. Beberapa perencaan yang harus dilakukan ketika berdiskusi

1. Pemilihan tema

Tema atau permasalahan pokok yang akan dibahas hendaknya dipilih yang actual, berdimensi sosial dan problematic.

2. Penetapan peserta

Jumlah dan jenis peserta perlu dipikirkan masak-masak agar efektifitas dan efisiensi diskusi dapat tercapai. Peserta hendaknya orang yang berpikiran sehat, berjiwa sosial dan berpengetahuan luas

3. Persiapan tata ruang

Tata ruang yang ideal yaitu berbentuk lingkaran atau tapal kuda. Tata ruang seperti kelas dapat mengganggu jalannya diskusi

F. PIHAK YANG BERDISKUSI

Dalam berdiskusi melibatkan pihak-pihak sebagai berikut :

1. Pimpinan Sidang ( Moderator )

Tugas pokok moderator :

- Menjelaskan masalah yang akan didiskusikann

- Mengatur jalannya diskusi

- Sebagai lalu lintas antar orang-orang yang berdiskusi

- Penengah kalau terjadi konflik

- Merumuskan hasil diskusi

2. Sekretaris sidang ( notulis )

Pembantu moderator dalam menjalankan tugasnya dan merekan dan atau menulis setiap pembicaraan.

3. Peserta

Yang mengikuti diskusi dan menyampaikan pandangan –pandangannya tentang permasalahan yang didiskusikan

4. Peninjau

Undangan yang hadiri dalam diskusi tanpa hak bicara kecuali bila diijinkan.

G. PROSES DISKUSI

Proses diskusi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Tahap pembukaan

Dibuka oleh pimpinan sidang yang dilanjutkan dengan uraian singkat mengenai maksud dan tujuan diskusi, agar permasalahan menjadi jelas

2. Tahap penafsiran

Pada tahap ini digunakan untuk menafsirkan terhadap pokok-pokok masalah oleh masing-masing peserta. Misalnya ada peserta yang kurang jelas mengenai pokok-pokok bahasan. Pada tahapan ini dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

3. Tahap Defensiasi

Pada tahap ini semua peserta diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya tentang pemecahan masalah.

4. Tahap Konfliks dan kompromi

Tahap konfilks dan kompromi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara :

a. Pendekatan ( Approach ) baik secara resmi atau kekeluargaan ( lobbying )

b. Apabila konfliks perbedaan pendapat dan kompromi tidak dapat ditempuh, maka voting adalah jalan yang terakhir untuk mengambil keputusan

5. Tahap kebulatan

Diskusi yang berhasil harus adanya kesepakatan bersama dalam setiap perdebatan sebagai akhir proses diskusi. []

ADMINISTRASI

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan ini telah menjadi kodrat bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan. Manusia tidak pernah berhenti dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan. Satu kebutuhan terpenuhi akan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan lainnya.

Ada dua macam bentuk kebutuhan yaitu kebutuhan tunggal dan kebutuhan jamak. Konsep kebutuhan tunggal manusia hanya memiliki satu kebutuhan. Sedangkan kebutuhan jamak yang lebih dari satu kebutuhan selain materi orang masih butuh bermacam-macam kebutuhan seperti kepandaian, pergaulan, penghormatan, diakui ciptaannya, sehingga dapat dikatakan bahwa konsep kebutuhan jamak mengarah pada kebutuhan orang banyak.

Antara berbagai kebutuhan satu tadi pada umumnya saling bertautan satu sama lain. Misalnya kebutuhan makan pagi berkaitan dengan kebutuhan memperoleh kekuatan mengikuti pendidikan, kebutuhan mengikuti pendidikan berhubungan dengan kebutuhan memperoleh kepandaian, kebutuhan memperoleh kepandaian berhubungan dengan kebutuhan memperoleh pekerjaan, kebutuhan memperoleh pekerjaan berhubungan dengan kebutuhan untuk mengembangkan karier, kebutuhan mengembangkan karier untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan, dan kebutuhan akan kesejahteraan tentunya berkaitan dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan akan kebahagiaan hidup. Hal tersebut dapat terpenuhi dengan jalan penataan dan bekerjasama. Maka perlu dengan mengenal lebih dekat apa yang dimaksud dengan management administrasi.

B. PENGERTIAN ADMINISTRASI

Administrasi merupakan cakupan dari istilah menata berasal dari bahasa Sansekerta “ Tatha “ atau bahasa Jawa “ tata/nata” yang mengandung arti memimpin, mengurus, mengelola, mengatur, menertibkan, membuat kebijakan, merencanakan, memutuskan, mengarahkan, mamadukan, mengawasi, menyempurnakan dan lain-lain.

Administrasi adalah penataan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama unjtuk mencapai tujuan tertentu.

C. HUBUNGAN KEGIATAN ADMINISTRASI DAN KEGIATAN OPERSI

Kegiatan administrasi dengan kegiatan operasi dapat dibedakan, tetapi antara keduanya tidak dapat dipisahkan, satu sama lain saling berkaitan. Tidak akan pernah terjadi kegiatan administrasi diselenggarakan tanpa adanya kegiatan operasi, demikian juga sebaliknya tidak akan pernah terjadi kegiatan operasi dilakukan tanpa disertai dengan administrasi.

Contoh : Suatu lembaga pendidikan disusun stuktur organisasi sekolah, diangkat kepala sekolah, guru dan karyawan, disusun kurikulum, dibangun ruang kelas lengkap dengan perabotnya, disusun jadwal pengajar, disusun anggarannya, alat peraga, dirinci tugas para pegawai dll.

Dalam praktek kerja tanpak bahwa kegiatan administrasi akan berlangsung lebih awal daripada kegiatan operasi, kegiatan administrasi akan berlangsung bersama-sama kegiatan operasi, dan kegiatan administrasi akan berlangsung lebih akhir daripada kegiatan operasi.

Administrasi

Skema berikut :

C. RUANG LINGKUP ADMINISTRASI

1. Ruang lingkup administrasi negara

2. Ruang lingkup administrasi perusahaan

3. Ruang lingkup administrasi sosial

D. HUBUNGAN ORGANISASI, ADMINISTRAI& MANAGEMENT

Bila kita berbcara mengenai “organiasasi” dan “ management” maka kita tidak lepas diri satu topik lain yang sangat erat kaitannya yaitu yang disenbut dengan ”administrasi”. Ketiganya hanya dapat dibedakan secara akademis tapi secar praktis sukar dipisahkan karena saling mengisi dan saling melengkapi dan saling mencakup.

Hal itu diungkapkan oleh Dwight Waldo sebagai berikut :

“ Organisasi kita ibaratkan sebagai anatomi daripada administrasi sedangkan management sebagai physiologinya. Organisasi menunjukkan struktur daripada administrasi sedangkan menagement menunjukkan fungsinya. Keduanya saling bergantung tak dapat dipisahkan satu daripada yang lain sebagaimana halnya anatomi dan physiologi daripada setiap organisme hidup, adalah saling bergantungan dan tak dapat dipisahkan satu dari yang lain dalam satu ikatan yang jalin menjalin.”[]

MENYUSUN PROPOSAL

A. Pengertian Proposal

Proposal adalah rencana usulan yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja

B. Tahapan-tahapan dalam membuat proposal kegiatan

1. Pendahuluan

Dalam menyusun proposal harus diawali dengan pendahuluan yang berisi secara singkat latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan

2. Dasar pelaksanaan

Sebutkan dasar kegiatan dengan jelas kegiatan tersebut. Dasar-dasar kegiatan dapat berupa PD dan PRT IPNU, SK, Intruksi, hasil rapat, hasil evaluasi dan atau penelitian

3. Nama kegiatan

Cantumkan nama kegiatan yang akan diselengggarkan dengan singkat dan jelas serta mudah dimengerti.

3. Tema

Tema merupakan bagian terpenting dalam proposal kegiatan, menentukan tema harus sesuai dengan target dan tujuan yang diharapkan yang dirangkum dalam bahasa yang baik.

5. Tujuan

Tujuan kegiatan dapat disusun berdasarkan latar belakang dan pertanyaan 5 W 1 H

6. Waktu pelaksanaan

Waktu kegiatan meliputi :

- Hari. tanggal

- Waktu

- Tempat

7. Peserta

Sebutkan asal peserta, jumlah peserta, criteria peserta, syarat peserta.

8. Macam atau bentuk kegiatan

Uraikan bentuk kegiatan yang akan diselenggarakan dengan sistematis

9. Penyelenggara kegiatan

Unsure panitia terdiri dari penanggung jawab, SC ( steering committee ) dan OC ( organizing committe ), seksi-seksi panitian sesuai dengan kebutuhan.

10. Anggaran kegiatan

Sesuai dengan seksi kegiatan

11. Penutup

disertai dengan permintaan kepada yang berwewenang untuk memberikan persetujuan dan dukungan sepenuhnya.

C. Ketentuan membuat proposal

1. menggunakan kertas A4

2. ukuran

3. dijilid atau dimasukkan dalam amplop

4. disertai surat permohonan ( disertai kontak komuniksai )

DAFTAR PUSTAKA

Pimpinan Pusat IPNU, PD dan PRT IPNU 2010, Jakarta, 2010.

Pimpinan Wilayah IPNU, Demi IPNU, lembaga pers dan jurnalistik PW. IPNU Jateng, Semarang, 2010.

Sutarto, Drs. Dasar-dsar Kepemimpinan Administrasi, Gadjah Mada University Perss, ketakan ke-3, Yogyalarta, 1991.

I. Indrawijaya Adam, Drs., MPA. Perubahan & Pengembangan Organisasi, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983.

H. Rosyidi Ero, Drs. Organisasi dan Magagement, Alumni, Bandung, 1982.

Waldo Dwight, The Study of Public Administrasi, terejmahan Drs. Slamet W. admosoedarmo, pengantar Public Administrasi, Tjemerlang, 1071

Kumpulan makalah LPK ( latihan Pendidikan Kepramukaan)

ANGGARAN DASAR KELOMPOK BELAJAR USAHA (KBU) “ARJUNA”

noreply@blogger.com (Arjuna) — Wed, 02 Mar 2011 10:37:00 +0000

ANGGARAN DASAR

KELOMPOK BELAJAR USAHA (KBU) “ARJUNA”

DESA SAWANGAN KECAMATAN PANINGGARAN

KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

a Kelompok Belajar Usaha (KBU) ini bernama “Kelompok Belajar Usaha (Arjuna)” yang kemudian disingkat KBU “ARJUNA”.

Untuk selanjutnya Kelompok Belajar Usaha tersebut disebut : Kelompok Belajar Usaha (KBU) “ARJUNA”.

Pasal 2

AZAS

Kelompok Belajar Usaha (KBU) “ARJUNA” berazaskan Pancasila dan Undang-undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima (UUD 1945).

Pasal 3

LAMANYA BERDIRI

Kelompok Belajar Usaha (KBU) “ARJUNA” berdiri tanggal 11 bulan November 2010 untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan.

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) “ARJUNA” ini ialah :

b Mendorong kepedulian pemuda lokal terhadap pelestarian sumberdaya dan pemanfaatan potensinya sebagai sumber kekayaan keaneragaman hayati lokal.

c Melakukan usaha pengembangan inovasi produksi dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang berbasis kelestarian.

d Mengembangkan dan melakukan usaha bersama dalam pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi pemuda.

Pasal 5

USAHA-USAHA

Untuk mencapai maksud dan tujuan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) “ARJUNA” melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

a Pendidikan Pemuda dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kecakapan hidup melalui pendidikan non formal.

b Pemberdayaan ekonomi pemuda.

c Pengelolaan sumber daya alam secara partisipatif.

d Pelayanan minat baca dengan Taman Baca Masyarakat (TBM) / Perpustakaan Desa

e Melakukan upaya-upaya kerjasama (jejaring) dengan Stakeholder dan lembaga-lembaga lain dalam rangka mewujudkan pemberdayaan pemuda.

Pasal 6

KEKAYAAN

Kelompok Belajar Usaha (KBU) “ARJUNA” ini terdiri dari :

a Dana / modal awal dari para pendiri yang telah dipisahkan oleh para pendiri sebesar Rp. 500.000,00 ( Lima ratus ribu rupiah).

b Selanjutnya jumlah kekayaan tersebut akan berubah dan bertambah karena :

- Swadana organisasi

- Hasil Usaha

- Donatur masyarakat yang tidak mengikat

- Dari pemerintah

- Hibah dari lembaga donor

Pasal 7

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

KEANGGOTAN

b Dalam hal-hal khusus, Pengurus dapat menetapkan keanggotaan khusus Kelompok Belajar Usaha (KBU) “ARJUNA”.

c Keanggotaan pengurus diangkat oleh musyawarah bersama untuk jangka waktu 2 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jangka waktu yang sama.

d Pemberhentian atau penggantian Pengurus, anggota atau staf diadakan karena sebab-sebab berikut :

- Atas permintaan sendiri

- Meninggal dunia

- Hilang akal/ingatan

- Ditaruh dibawah pengampuan

Pasal 9

KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS

1. Koordinator dan Pengurus beserta stafnya berkewajiban menjalankan semaksimal mungkin dengan penuh tanggung jawab guna tercapainya maksud dan tujuan.

2. Pembagian pekerjaan, penyelenggaraan surat menyurat dan segala urusan yang berkenaan dengan keuangan akan diatur dalam Anggaran Rumah tangga.

4. Setiap 2 (dua) tahun sekali Pengurus harus membuat pertanggungjawaban yang terkait atas kegiatan dan laporan keuangan pada Musyawarah bersama (Musber) yang khusus untuk keperluan tersebut.

Pasal 10

RAPAT PENGURUS

2. Musyawarah bersama sah bila dihadiri paling sedikit dua pertiga (2/3) anggota dan pengambilan keputusan disetujui oleh suara terbanyak.

3. Rapat pengurus paling sedikit diadakan 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 11

TAHUN BUKU

1. Tahun buku dimulai awal januari sampai dengan akhir Desember setiap tahun, untuk kali pertama pada akhir Desember 2010 (dua ribu sepuluh).

Pasal 12

PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN

2. Pembubaran hanya dapat dilakukan jika sama sekali tidak ada pengurus ataupun penggantinya yang sanggup mengurus dan mengelola sesuai dengan maksud dan tujuan.

Pasal 13

PENETAPAN UMUM

Segala hal yang tidak atau belum sepenuhnya diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dan diputuskan oleh Pengurus melalui rapat Pengurus.

STRUKTUR KEPENGURUSAN KSM JAMPITOBAT

Dewan Pendiri:

Nasikhu H.D.

Yusup

Casgiyatun

Pengurus Kelompok Belajar Usaha (KBU) “ARJUNA”

koordinator:

Nasikhu H.D.

Sekretaris

Muhammad Saifi

Bendahara

Hermanto

Divisi-Divisi

Koord. Divisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan SDM

Karsono

Koord. Divisi Pengembangan dan Kerajinan

Juriyanto

Koord. Divisi Perpustakaan

Ahmad Baqir

Koord. Divisi Pemberdayaan Perempuan

Niswatin

Koord. Divisi Jaringan Masyarakat, Pemuda dan Organisasi

Zainudin

KELOMPOK BELAJAR USAHA (KBU) “ARJUNA”

noreply@blogger.com (Arjuna) — Wed, 02 Mar 2011 10:35:00 +0000

KELOMPOK BELAJAR USAHA (KBU)

“ A R J U N A ”

SEJARAH:

Pada tahap awal terbentuknya Kelompok Belajar Usaha (KBU) “ARJUNA” atas dasar sebuah pemikiran tentang kepedulian terhadap kemandirian pamuda dan semakin minimnya jumlah pemuda yang bekerja dan mempunyai rasa kepedulian terhadap desa das potensi alamnya, Les privat Bidang Komputer, bidang Usaha Pemuda Produktif, Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket B setara SLTP), tidak adanya isentif untuk pengelola Perpustakaan “Generasi Cerdas” Desa Sawangan, serta didasarkan pada potensi atau kekuatan yang ada di masyarakat desa Sawangan Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan Jawa Tengah. Setelah mendapat kunjungan kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Perovinsi Jawa Tengah pada bulan November 2010, serta Informasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Pemuda dari Indra Bagus Nugroho Ketua dan pendiri Lembaga Bhakti Indonesia (LBI) dan PKBM “Pangeran Puger” Kab. Grobogan Jawa Tengah, kemudian ditindak lanjuti dengan musyawarah pengurus Ikatan Relajar Nahdlatul Ulama (IPNU)-Ikatan relajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Ranting Desa Sawangan, pengurus Perpustakaan “Generasi Cerdas”,TP.PKK Desa Sawangan, dan Pemerintahan desa Sawangan yang menyatakan bahwa perlunya mengembangkan usaha pemuda untuk melangsungkan hidup dalam kemandirian guna mengembangkanminat Bakau, menjalankan organisasi dan berfikir maju serta berdaya guna, kemampuan kecakapan hidup yang memadai, maka terbentuklah Kelompok Relajar Usaha (KBU) yang kemudian di namakan dengan Kelompok Relajar Usaha KBU “ARJUNA” yang pada awalnya bergerak dalam bidang pertanian dan kerajinan yaitu usaha pengembangan pembibitan kopi ciklat dan jambu merah.Adapun sekretariat di Jl. Gotong Royong Rt. 04/02 Dk Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah.

VISI & MISI:

Visi:

Terwujudnya pemuda yang mandiri, berilmu, kritis dan berdaya guna dalam pengembangan kebutuhan dari, oleh dan untuk masyarakat yang berbasis kemandirian dan semangat gotong royong.

Misi:

a. Melaksanakan perencanaan pendidikan luar sekolah dengan melibatkan stakeholder pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

b. Melaksanakan perencanaan pelatihan dan ketrampilan fungsional terhadap pemuda dan masyarakat secara menyeluruh .

c. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan pengelolaan pengembangan Kelompok Relajar Usaha dalam perencanaan pendidikan serta pengembangan pelatihan ketrampilan berbasis masyarakat.

TUJUAN:

Tujuan Menghasilkan perencanaan dan pengembangan pendidikan, pengolahan potensi alam dan memiliki kemampuan berwirausaha serta ketrampilan yang berkesinambungan.

Sasaran :

a. Terselenggaranya perencanaan dan pengembangan pendidikan usaha, ketrampilan yang melibatkan pemuda desa dan stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan.

b. Terselenggaranya perencanaan dan pengembangan pendidikan, ketrampilan yang mencakup segala aspek kebutuhan pemuda secara umum.

c. Terwujudnya profesionalisme dan kemampuan dalam perencanaan serta pengembangan pendidikan ketrampilan pemuda dalam masyarakat secara umum.

DAFTAR NAMA POTENSI

Jenis Potensi	Keterangan
Pendidikan	lokasi yang berada di pedesaan dan perkebunan memberi kemudahan bagi warga belajar untuk berbagi pengetahuan dan mempraktikkan serat mempromosikan langsung hasil belajar usahanya.
Pengurus dan anggota IPNU-IPPNU dan Perpustakaan yang Proaktif	banyak kegiatan yang bisa dikerjakan secara bersama dengan Kelompok Relajar Usaha “ARJUNA”
Kewirausahaan	Kelompok Tani yang dekat dengan berbagai fasilitas sehingga mudah dan dapat membantu Kelompok Belajar Usaha “ARJUNA” dalam melaksanakan kegiatannya.
TP. PKK dan Pemerintah Desa Sawangan	Dukungan penuh dari Pemerintah Desa Sawangan yang selalu memantau dan memberikan fasilitas yang mendukung kegiatan Kelompok Relajar Usaha “ARJUNA”

DAFTAR NAMA SARANA

Nama Sarana	Jml Sarana	Satuan	Status
Papan Tulis	2	buah	Hak Milik
Kursi Belajar	30	buah	Pinjaman
Meja Pengelola	2	buah	Pinjaman
Toilet	2	unit	Pinjaman
Kursi Pengelola	2	buah	Hak Milik
Lemari / Rak Buku	3	buah	Hak Milik
Komputer	1	unit	Pinjaman
Kalender	2	buah	Hak Milik
Modul Paket B	150	buah	Hak Milik
Ruang Sekretariat	1	rumah	Pinjaman
Ruang Belajar	4	lokal	Pinjaman
Ruang Praktek	1	lokal	Pinjaman
Tempat Usaha / Produksi	3	lokal	Pinjaman
Papan Data Dinding	2	buah	Hak Milik
Printer	1	unit	Pinjaman
Kantor	1	lokal	Pinjaman
Televisi	1	unit	Hak Milik
Gudang	1	lokal	Pinjaman
Jam Dinding	2	buah	Hak Milik
Almari	4	buah	Pinjaman
Kamera	1	unit	Hak Milik
Perlengakapan Pertanian	1	Set	Hak Milik

DAFTAR PROGRAM YANG SEDANG BERJALAN

Nama Program	Kelompok	Peserta	Sumber Biaya
Pembibitan kopi coklat	1	10	Swadaya
Pembibitan Jambu merah	1	10	Swadaya
Pendidikan Kewirausahaan	1	20	Proyek+swadaya
Manajemen Organisasi	1	20	Proyek+swadaya
Pendidikan Ekonomi	1	20	Proyek+swadaya
Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) “ARJUNA”	1	20	Proyek+swadaya

DAFTAR RENCANA PROGRAM

Nama Program	Kelompok	Peserta	Sumber Biaya	Tahun
Pelatihan Pemasaran	1	10	Swadaya	2011
Pelatihan Tehnik Pengobatan tanaman	1	20	Swadaya	J2011
Usaha Kesehatan Warga Belajar	5	20	Swadaya	2011
Pembuatan stand penjualan	2	10	Swadaya	2011
Budidaya Ikan	1	20	Swadaya	2011
Ternak Kambing	1	10	Swadaya	2011
Les membuat Blog/Website dan surat menyurat	2	50	Swadaya	2011
Praktik Kepeloporan pemuda	5	100	Swadaya	2011
Pameran produk hasil KBU	10	100	Swadaya	2011
Kerajinan pengolahan limbah sampah organic dan non organik	2	20	Swadaya	2011

DAFTAR PROGRAM LALU

Nama Program	Kelompok	Peserta	Sumber Biaya	Tahun
Pengolahan lahan pembibitan	1	10	Swadaya	2010
Kelompok Usaha Pemuda Produktif	1	10	Swadaya	2010
Pelatihan Kepemimpinan	2	10	Swadaya	2010
Kerajinan tangan dari pelepah pisang dan kelapa	1	3	Swadaya	2010

DAFTAR TINDAK LANJUT PROGRAM

Nama Program	Jenis Usaha	Jumlah		Sumber Biaya	Jaringan Pasar
Nama Program	Jenis Usaha	Kelompok	Peserta	Sumber Biaya	Jaringan Pasar
Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)	Kerajinan tangan	1	10	Swadaya	Pekalongan, Banjarnegara
Pertanian	Pembibitan Kopi coklat dan jambu biji	2	10	Swadaya	Pekalongan, Banjarnegara, petani local, pengusaha persemaian,Usaha Mandiri
Ekonomi	home industri	1	10	Swadaya	lokal
K B U	sablon dan service komputer	2	10	Swadaya	eks kabupaten banyumas
Pembinaan KBU	Pembangunan Fasiltias Sarana Prasarana	0	0	APBD + APBN
Kesenian	Pelatihan Melukis dan membuat kerajinan tangan dari kelapa	2	20	Swadaya	Pasar Seni Pekalongan, Lokal

DAFTAR MITRA KERJA

Nama Lembaga / Instansi	Bentuk Kerjasama / Kemitraan	Tahun
UPT Pendidikan Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan	Pembinaan KBU	2011
Kelompok Tani “Teratai Mandiri” Desa Sawangan	Pembinaan Pembibitan dan tempat praktik pertanian	2010
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)-Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)	Pengelolaan Pelatihan	2010
Pemerintah Desa Sawangan	bantuan dana dan pinjaman tempat kegiatan	2010
TP. PKK Desa Sawangan	Praktek Kerja Membuat Kerajinan dan makanan	2010
Perpustakaan “Generasi Cerdas” Desa Sawangan	Kegiatan peminjaman buku, gemar membaca dan Diskusi	2010
Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan	Pembinaan dan Seminar	2011

DAFTAR TUTOR

Nama Program	Berdasar Tk Pendidikan						Berdasar Tk Pekerjaan				Jml
Nama Program	SLTP	SLTA	Dipl	S1	S2	Lainnya	TNI	Guru	Kryw	Lainnya	Jml
Pertanian	0	3	1	1	0	0	0	2	0	3	5
Kursus	0	2	1	0	0	0	0	1	0	2	3
Kerajinan	0	2	0	1	0	1	0	1	0	3	4
Ekonomi	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2

Mengenai Pendiri dan Penulis

Saya mempunyai nama pananggilan CIKU, saya dilahirkan di salah satu desa pegunungan yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, desa Sawangan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah.saya anak ke-1 dari satu bersaudara (anak tunggal).Riwayat pendidikan saya adalah di RA Assyafi`iyah Desa Sawangan, SDN Sawangan, SLTPN 1 Paninggaran dan SMKN 1 Kedungwuni Pekalongan, saya hanya bisa bersekolah sampai SMK yang dibiayai oleh ortu saya.setelah saya bekerja di Koran Surya Pagi (KSP) tahun 2007 sampai 2009, dan berlatih menjadi pemburu berita dengan senior saya (Muhammad Ashon) responden RCTI, dan saya aktif di beberapa organisasi (Pramuka, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), KNPI, Perpustakaan, PNPM-MD, Kelompok Tani Pemuda, PPMI) saya melanjutkan ke STAIN Pekalongan jurusan pendidikan.saya pernah mengikuti program Kementrian Pemuda dan Olahraga dalam Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda Antar Provinsi (JPI BPAP)Tahun 2010 dengan tujuan Provinsi Sulawesi Tenggara dan ditempatkan di Kepulauan Wakatobi bersama dengan saudara-saudara saya dari Provinsi NTB, Sulawesi Tenggara dan Papua Barat. Dari situ saya mendapatkan pengalaman dan jejaring sesame pemuda yang sangat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan diri saya.

“ Pemuda Bersatu, Bangsa Kuat dan Maju”

saya bergerak dibidang pendidikan non-formal, oleh karena itu bagi blogger yang consern dibidang non-formal saya sangat mengharapkan untuk bergabung dan menyumbangkan pikirannya di blog saya ini. Amiiiiin…

Terima Kasih !

LAPORAN KEGIATAN PBA DESA SAWANGAN KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN JAWA TENGAH

noreply@blogger.com (Arjuna) — Wed, 02 Mar 2011 09:57:00 +0000

LAPORAN PELAKSANAAN

PENUNTASAN BUTA AKSARA (PBA)

DI DESA SAWANGAN

KECAMATAN PANINGGARAN

KABUPATEN PEKALONGAN

TAHUN 2010

Oleh :

TIM ” Generasi Cerdas ”

LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT

KELOMPOK BELAJAR DAN PERPUSTAKAAN

” GENERASI CERDAS ”

DESA SAWANGAN KEC. PANINGGARAN KAB. PEKALONGAN

TAHUN 2010

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Pelaksanaan Penuntasan Buta Aksara (PBA) LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT KELOMPOK BELAJAR DAN PERPUSTAKAAN ” GENERASI CERDAS ” Desa Sawangan, Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan tahun 2010 di Desa Sawangan Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan telah disahkan pada :

Hari :

Tanggal :

Kepala Desa

YUSUP

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga Laporan Penelitian Penuntasan Buta Aksara (PBA) LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT KELOMPOK BELAJAR DAN PERPUSTAKAAN ” GENERASI CERDAS ” di Desa Sawangan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dapat terselesaikan dengan lancar.

Sehubungan dengan telah terlaksananya Program Kerja maka dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dra. Hj. Siti Qomariyah, MA Selaku Bupati Pekalongan.

2. H.Mulyono,S. Pd selaku Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Paninggaran.

3. Yusup Selaku Kepala Desa Sawangan..

4. Segenap pengurus Sanggar Belajar dan Perpustakaan ”Generasi Cerdas ” Desa Sawangan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

5. Segenap Perangkat Desa Sawangan yang telah memberikan informasi.

6. Seluruh Warga Masyarakat Desa Sawangan Kecamatan Paninggaran yang kami hormati dan kami banggakan.

7. Semua pihak yang tidak tersebutkan dan telah membantu terlaksananya Program ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Disadari bahwa penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari semua pihak.

Semoga Laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca, utamanya para praktisi pendidikan keaksaraan dan akademisi.

Pekalongan, 11 November 2010

TIM ” Generasi Cerdas ”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................1

HALAMAN PENGESAHAN ..............................................................2

KATA PENGANTAR ......................................................................... 3

DAFTAR ISI ....................................................................................... 5

DAFTAR LAMPIRAN.........................................................................6

BAB I : PENDAHULUAN................................................................7

A. Latar Belakang ................................................................. 7

B. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan ............... 8

C. Kegiatan PBA .................................................................. 9

D. Tempat Pelaksanaan PBA .................................................13

E. Waktu Pelaksanaan PBA .................................................. 13

F. Rencana Kegiatan Penyelengaraan Pendidikan Keaksaraan ........ 13

BAB II : PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEAKSARAAN........................................................................... 15

A. Pendataan Calon Warga Belajar ................................................ 15

B. Pembentukan Kelompok Belajar ................................................ 15

C. Proses Pelaksanaan Pembelajaran .............................................. 15

D. Tempat Dan Waktu Pembelajaaran ............................................ 17

E. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pembelajaran .................................... 18

F. Tingkat Pencapaian Hasil Pembelajaran ....................................... 19

G. Faktor Pendukung Dan Penghambat ........................................... 19

H. Upaya Mengatasi Masalah .......................................................... 21

BAB III : PENUTUP.......................................................................................22

A. Simpulan .................................................................................... 22

B. Rekomendasi .............................................................................. 23

C. Kata Penutup .............................................................................. 24

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Daftar calon warga belajar. (lampiran 1)

2. Daftar warga belajar yang mengikuti pembelajaran. (lampiran 2)

3. Daftar warga belajar lulus evaluasi. (lampiran 3)

4. Rekapitulasi jumlah warga belajar lulus evaluasi. (lampiran 4)

5. Lembaga Pengabdian Masyarakat Kelompok Belajar dan Perpustakaan ” GENERASI CERDAS ” Desa Sawangan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. (lampiran 5).

6. Rekapitulasi data keikutsertaan dan kelulusan warga belajar berdasarkan status keaksaraan.

7. Rekapitulasi data keikutsertaan dan kelulusan warga belajar berdasarkan jenis kelamin.

8. Rekapitulasi data keikutsertaan dan kelulusan warga belajar berdasarkan umur.

9. Rekapitulasi hasil evaluasi.

10. Daftar warga belajar berdasarkan kelompok belajar.

11. Foto kopi Kegiatan.

12. Rencana awal dan kesepakatan belajar.

13. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

14. Bahan Ajar.

15. Tanda terima ATK kelompok belajar.

16. Daftar hadir warga belajar.

17. Daftar hadir tutor.

18. Daftar hadir keterampilan belajar.

19. Daftar hadir warga belajaryang mengikuti ujian.

20. Foto-foto kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini, pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia belum sepenuhnya merata dan juga belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat khususnya yang berada di desa. Pembangunan merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa serta membutuhkan kerja keras dan pengabdian seluruh masyarakat. Apabila pembangunan tidak berjalan lancar, maka hal ini akan berdampak pada penurunan tingkat urbanisasi masyarakat desa ke kota untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Hal ini tentunya akan dapat menghambat kelancaran pembangunan, utamanya pembangunan masyarakat di desa. Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat desa.

Lembaga Pengabdian Masyarakat Kelompok Belajar dan Perpustakaan ” GENERASI CERDAS ” Desa Sawangan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. sebagai pusat pemeliharaan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan untuk mendidik pemuda agar berjiwa penuh pengabdian serta kegairahan untuk meneliti dan memiliki sikap tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Kelompok Belajar dan Perpustakaan bagi usaha pembangunan nasional dan daerah ini perlu ditingkatkan peranannya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa mendatang.

Oleh karena itu pemuda dituntut untuk lebih berorientasi dan menyerasikan perannya terhadap kebutuhan pembangunan, sehingga dapat menghasilkan pemuda yang dapat menghayati dan mengatasi problema pembangunan dan kemasyarakatan serta berfungsi sebagai penerus pembangunan. Hal ini sangat penting, karena pada akhirnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi itu harus diabadikan untuk kemaslahatan bersama dan pembangunan manusia seutuhnya.

Salah satu bagian penting problem pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian serius dan partisipasi dari Kelompok Belajar dan Perpustakaan adalah percepatan penuntasan penduduk buta aksara di Desa setempat

Dengan keterbatasan Sumber Daya manusia (SDM) yang dimiliki, maka diperlukan kerja keras dengan perencanaan yang matang untuk mewujudkan Desa Sawangan bebas buta aksara dalam waktu cepat. Kenyataan inilah yang mendorong pentingnya dilakukan kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan dalam penanganan program percepatan penuntasan buta aksara di Kabupaten Pekalongan karena ketersediaan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya cukup memadai.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kegiatan Penuntasan Buta Aksara yang merupakan kerjasama Lembaga Pengabdian Masyarakat Kelompok Belajar dan Perpustakaan ” GENERASI CERDAS ” Desa Sawangan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan diharapkan mampu menjadi strategi andalan serta dapat dijadikan sebagai modal alternatif yang efektif dan efisien bagi pemerintah dalam upaya mempercepat penuntasan buta aksara di Kabupaten Pekalongan, sehingga obsesi Kabupaten Pekalongan bebas buta aksara di tahun 2010 benar-benar dapat terwujud.

B. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan

(I) Tujuan Umum

a Melaksanakan Pembangunan bidang Pengabdian Masyarakat.

b Sebagai proses pendewasaan pemuda dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku secara realistis dan akademis yang dilandasi dengan semangat dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat.

c Sebagai proses pembelajaran kepada pemuda dalam mengimplementasikan perannya kepada masyarakat secara langsung.

d Sebagai proses pendidikan bagi pemuda agar berjiwa penuh pengabdian dalam mengawal pembangunan serta memiliki tanggungjawab yang tinggi terhadap masa depan bangsa dan negara.

e Membentuk pemuda yang berilmu, cakap, berbudi pekerti luhur, serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi atas kesejahteraan masyarakat maupun masa depan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

f Membentuk pemuda penerus pembangunan yang mampu menghayati berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mampu mengembangkan pemikiran maupun penalaran untuk belajar memecahkan permasalahan yang kompleks secara pragmatis dan interdisipliner.

g Mendekatkan Lembaga Pengabdian Masyarakat Kelompok Belajar dan Perpustakaan ” GENERASI CERDAS ” Desa Sawangan dengan masyarakat untuk menyesuaikan tuntutan pembangunan dan dinamika masyarakat.

(II) Tujuan Khusus

a Melaksanakan program percepatan penuntasan buta aksara di Desa Sawangan.

b Membantu pemerintah dalam upaya mewujudkan Kabupaten Pekalongan dan Jawa Tengah bebas buta aksara tahun 2010.

C. Kegiatan PBA

1. Deskripsi Situasi dan Lokasi Desa Sawangan

Desa Sawangan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Paninggaran, yang dipimpin/dikepalai oleh seorang Kepala Desa yaitu Bapak Yusup.

a. Batas – batas wilayah Desa Sawangan

§ Sebelah Utara : Desa Bedagung

§ Sebelah Selatan : Desa Lumeneng dan desa Tanggeran.

§ Sebelah Barat : Desa Paninggaran

§ Sebelah Timur : Desa Botosari

b. Luas daerah Desa Sawangan

Sawangan adalah sebuah desa dengan luas ± 1104,27 Ha, dan jumlah penduduk 2865 orang. Wilayahnya berada dilereng gunung. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Mayoritas penduduknya beragama islam.

c. Orbitrasi

Orbitrasi merupakan jarak dari pusat pemerintahan, meliputi :

§ jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 2 Km

§ jarak ke ibu kota kabupaten terdekat : 26Km

d. Pembagian Wilayah

Desa Sawangan merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan yang mempunyai 5 wilayah, yang masing – masing di bawah pimpinan kepala dukuh.

Tabel 1. Persebaran RT di desa Paninggaran

No	Dukuh Warga	Kadus	Jumlah RT
1.	Dk. Sidamaju	Yahya	2 RT
2.	Dk. Kauman	Ahmad Nafis	4 RT
3.	Dk. Tengah	Lukman Hakim	4 RT
4.	Dk. Kembang	Ahmad Saifuddin	4 RT
5.	Dk. Sikele	Tarmadi	1 RT

Sumber : Data Potensi Desa Sawangan, Per November 2010

Kegiatan PBA dilaksanakan selama 45 hari, mulai tanggal 20 September 2010 sampai dengan 11 November 2010 di Desa Sawangan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

PETA DESA SAWANGAN

Rencana Kegiatan PBA

Adapun rencana kegiatan PBA antara lain meliputi kegiatan:

1. Identifikasi Keaksaraan

Warga Belajar yang dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran adalah yang termasuk dalam kelompok ”DO”, ”Buta Aksara Murni”, “PBA 1” dan “PBA2”.

2. Membuat Kesepakatan Belajar

Pembuatan kesepakatan tentang waktu dan tempat pembelajaran dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dengan calon warga belajar. Penentuan kesepakatan belajar disesuaikan dengan calon warga belajar agar kegiatan pembelajaran tidak mengganggu kegiatan rutin warga belajar.

Kesepakatan tentang bahan ajar juga didiskusikan dengan calon belajar. Bahan ajar disesuaikan kebutuhan dan minat warga belajar agar dalam pembelajaran, warga belajar mempunyai inisiatif dan tidak cepat bosan.

3. Menyusun Rencana Pembelajaran

Rencana pembelajaran disusun oleh tutor dan didiskusikan bersama dengan warga belajar. Rencana pembelajaran memuat aktifitas membaca, menulis, berhitung,dankomunakasi sesuai dengan topik pembelajaran yang telah dipilih dan disepakati warga belajar.

4. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan sesuai kesepakatan warga dan setelah melalui tiga kegiatan sebelumnya yang telah diuraikan di atas.

5. Kegiatan-kegiatan lain di samping kegiatan PBA

Sosialisasi dengan warga-warga lain selain calon warga belajar dilakukan dengan ikut dalam kegiatan sehari-hari di Desa Sawangan. Diantaranya, mengajar PAUD setempat, memberi pelajaran tambahan bagi anak-anak sekolah, panitia peringatan Gelar Seni Budaya, kegiatan keagamaan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kemasyarakatan selama tidak mengganggu kegiatan PBA.

D. Tempat Pelaksanaan PBA

Tempat pelaksanaan kegiatan PBA (Penuntasan Buta Aksara) akan disesuaikan dengan kesepakatan warga belajar, yang kemudian akan di bentuk kelompok belajar. Tempat pembelajaran itu hendaknya dekat dengan pemukiman warga, dan memiliki sarana dan prasarana serta kondisi yang mendukung proses pembelajaran tersebut.

E. Waktu Pelaksanaan PBA

Kegiatan PBA dilaksanakan selama 45 hari, mulai tanggal 20 September 2010 sampai dengan 11 November 2010 di Desa Sawangan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

Waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan waktu yang disepakati warga belajar dengan beberapa pertimbangan, yakni waktu tersebut adalah waktu yang sangat kondusif untuk melakukan proses pembelajaran serta diharapkankan pada waktu itu semua warga dapat menghadiri kegiatan belajar.

Pelaksanaan pembelajaran PBA dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan. Kegiatan pembelajaran tersebut dilaksanakan dua sampai empat kali dalam satu minggu. Adapun pelaksanaan ujian PBA dilaksanakan pada tanggal 5-7 November 2010.

F. Rencana Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan

Sosialisasi dengan warga setempat diperlukan dalam langkah awal penyelenggaraan pendidikan keaksaraan. Dengan penjelasan yang jelas tentang kegiatan Penuntasan Buta Aksara dan memberikan pengertian pentingnya pendidikan bagi warga, diharapkan kegiatan ini didukung penuh oleh warga setempat, baik oleh calon warga belajar atau warga lain. Karena kegiatan ini ditujukan untuk orang dewasa (14-45 tahun) yang belum bisa membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang merupakan lanjutan dari PBA tahap 2, sambutan positif dari warga menjadi hal yang paling penting. Warga yang mau bekerja sama diharapkan mampu menyukseskan kegiatan ini. Dan untuk mengajak warga agar bisa bekerja sama, keikutsertaan pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan, misalnya kegiatan keagamaan atau kegiatan sehari-hari warga setempat menjadi langkah yang bisa dilakukan.

Kegiatan pembelajaran keaksaraan yang akan diadakan disesusaikan dengan metodologi keaksaraan fungsional, yaitu pembelajaran yang menitikberatkan pada minat dan kebutuhan warga belajar dengan memperhatikan konsep belajar untuk orang dewasa (andragogi) sebagai berikut :

a. Pembelajaran berorientasi pada masalah yang dihadapi warga belajar (problem oriented).

b. Pembelajaran berorientasi pada pengalaman sendiri warga belajar (experiences oriented).

c. Warga belajar bebas untuk belajar sesuai dengan pengalamannya, dan pengalaman bermakna (meaningfull) bagi warga belajar.

d. Tujuan pembelajaran ditentukan dan disetujui warga belajar melalui kontrak belajar (learning Contract).

e. Warga Belajar memperoleh umpan balik tentang pencapaian tujuan pembelajaran.

f. Motivasi instrinsik menghasilkan pembelajaran lebih mudah diserap dan lebih permanen.

g. Bahan ajar lebih mudah dipelajari oleh WB apabila sesuai dengan kebiasaannya.

h. Partisipasi aktif setiap WB dalam proses pembelajaran memperbaiki ingatan mereka.

BAB II

PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN

A. Pendataan Calon Warga Belajar

Pendataan calon warga belajar dilakukan sehari setelah penerjunan. Pendataan yang berlangsung selama 7 hari dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya koordinasi dengan Kepala Desa yang diteruskan ke tiap-tiap RT, dukuh, koordinasi dengan tim penggerak PKK, koordinasi dengan tim PLS di UPDT Kecamatan Paninggaran, dan juga dengan cara pendekatan personal (door to door) ke rumah masing-masing calon warga belajar, serta dilakukan sosialisasi pada setiap RW. Data yang pertama didapat berjumlah 98 warga buta aksara. Namun setelah dilakukan pendataan ulang dimasyarakat, didapat data warga belajar valid sebanyak 118 orang. (data terlampir)

B. Pembentukan Kelompok Belajar

Data valid calon warga belajar yang didapat dengan metode yang telah disebutkan dan telah di-cross-check diklasifikasikan sesuai dengan alamat calon warga belajar. Klasifikasi warga sesuai dengan alamat tempat tinggal tersebut memudahkan dalam pembentukan kelompok belajar. Kesepakatan pembentukan kelompok belajar dilakukan dan didiskusikan bersama oleh tutor dan calon warga belajar.

Setelah mengadakan kesepakatan bersama dengan Warga Belajar, maka dibentuk 6 kelompok belajar, yaitu kelompok Sidamaju, Kauman, Tengah, Kembang (Atas), Kembang (Bawah) dan Sikele. Masing-masing kelompok terdiri atas kurang lebih 6 sampai 18 orang. Kelompok Sidamaju bertempat di rumah ibu Umi Zidah, kelompok Kauman bertempat di rumah mbak Sri Umiyati, kelompok Tengah bertempat di PAUD Berkembang, kelompok Kembang (Atas) bertempat dirumah ibu Kholifah, kelompok Kembang (Bawah) bertempat dirumah bapak Talbi dan kelompok Sikele bertempat dirumah ibu Saodah.

C. Proses Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan kegiatan Pembelajaran dalam kelompok belajar keaksaraan fungsional terdiri atas lima kegiatan yaitu kegiatan komunukasi, menulis, membaca, berhitung, dan keterampilan fungsional. Langkah tersebut bukanlah langkah yang baku atau kaku yang harus selalu berurutan, melainkan dapat dilakukan secara acak.

Banyak variasi tentang metode yang dapat digunakan tutor dalam membelanjarkan WB. Ketepatan penggunaan beberapa metode dan teknik pembelajaran sangat tergantung dengan kemampuan dasar yang sudah dimiliki WB, serta minat dan kebutuhan WB. Oleh karena itu keanekaragaman metode bisa digunakan sesuai dengan situasi, kondisi, minat, dan kebutuhan WB.

Metodologi pembelajaran keaksaraan yang digunakan antara lain:

1. Menggunakan bahasa daerah setempat (lokal) sebagai bahasa pengantar agar warga belajar lebih cepat memahami materi pembelajaran.

2. Menggunakan materi pembelajaran berupa peristiwa atau permasalahan yang berasal dari warga belajar.

3. Memberi kesempatan kepada setiap warga belajar untuk menulis dan membaca sendiri sesuai dengan kemampuan dasar masing-masing.

4. Membantu warga belajar agar percaya diri dan merasa senang bahwa mereka bisa menulis dan membaca.

5. Mengajarkan keterampilan menulis dan membaca sesuai dengan tingkat kemampuan warga belajar.

6. Menggunakan sarana dan media pembelajaran seperti buku bacaan, booklet, leaflet, dll sesuai dengan tingkat kemampuan warga belajar.

7. Memberi semangat kepada setiap warga belajar untuk saling membantu warga belajar lainnya yang belum bisa menulis dan membaca.

8. Melakukan kegiatan pembelajaran menulis dan membaca berulang-ulang dengan tema yang berbeda-beda agar warga belajar tidak cepat bosan.

Selama proses pembelajaran terjadi banyak perubahan kemampuan warga belajar. Beberapa ada yang mangalami perkembangan pesat dan ada juga yang masih terhambat. Kendala-kendala yang paling sering terjadi adalah kendala penglihatan yang sudah tidak normal karena faktor usia dan ingatan. Langkah-langkah yang diambil untuk menyeimbangkan perkembangan kemampuan belajar adalah sebagai berikut :

1. Memberikan motivasi secara personal kepada para warga belajar yang masih mengalami kesulitan dalam menerima bahan ajar dikarenakan dua faktor di atas.

2. Meminjami alat bantu penglihatan seadanya jika memungkinkan.

3. Bahan Ajar tematik yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran diperbanyak dan dibagikan dengan maksud agar bisa dipelajari sendiri oleh warga belajar di rumah masing-masing.

4. Warga belajar yang sudah mengalami perkembangan pesat dan dilihat sudah mampu membaca, menulis dan berhitung diberi kesempatan mengajari warga belajar yang belum bisa. Jadi, suasana yang tercipta bukanlah suasana belajar-mengajar antara tutor dan warga belajar, melainkan suasana diskusi dan belajar bersama antara tutor dan warga belajar. Hal tersebut juga untuk menghindari rasa minder karena bebrapa warga belajar lebih nyaman bertanya pada sesama warga belajar daripada bertanya kepada tutor.

5. Memberikan pembelajaran private kepada warga belajar yang dirasa masih kurang mampu. belajar.

D. Tempat Dan Waktu Pembelajaaran

Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran PBA disesuaikan dengan kesepakatan warga belajar.

Jadwal kegiatan pembelajaran masing-masing kelompok belajar adalah sebagai berikut.

No	NAMA	TEMPAT	WAKTU
1	Dk. Sidamaju	Rumah Ibu Umi Zidah	Selasa dan Kamis pukul 19.30-21.00
2	Dk. Kauman	Rumah Mbak Sri Umiyati	Senin dan Kamis, pukul 19.30-21.00
3	Dk. Tengah	PAUD Berkembang	Senin,Rabu,Sabtu, pukul 13.00-15.00
4	Dk. Kembang (Atas)	Rumah Ibu Kholifah	Senin dan Selasa pukul 13.00-15.00
5	Dk. Kembang (Bawah)	Rumah Bapak Talbi	Minggu dan Rabu pukul 19.30-21.00
6	Dk. Sikele	Rumah Ibu Saodah	Minggu pukul 19.30 dan Rabu pukul 20.00

E. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pembelajaran

1.Tahapan Penilaian Dalam Pendidikan Keaksaraan.

a. Penilaian sebelum proses pembelajaran :

Kemampuan awal setiap WB pada saat masuk kelompok belajar tidaklah sama. Setiap WB mempunyai kemampuan awal yang berbeda-beda, dari yang belum mengenal aksara sama sekali sampai dengan yang sudah mengetahui keaksaraan dalam standar tertentu. Kemampuan awal setiap WB, baik pada ketrampilan CALISTUNG dasarnya maupun minat dan kebutuhan fungsionalnya dapat dinilai sejak pertama kali pembelajaran dimulai.

b. Penilaian selama proses pembelajaran

Selama proses pembelajaran, dapat dilihat perkembangan tiap warga belajar. Peningkatan kemampuan belajar sudah dapat terlihat setelah pembelajaran berlangsung selama 2 minggu.

Peningkatan yang terjadi pada kemampuan warga belajar dapat digolongkan sebagai berikut:

1) Warga belajar yang semula buta aksara murni, setelah 2 minggu pembelajaran sudah bisa menuliskan ke-26 alphabet dengan lancar. Hal ini didapat setelah diberi kopian bahan ajar tematik yang berupa tabel huruf dan angka.

2) Dalam proses pembelajaran, warga belajar juga diajari bagaimana cara menggunakan jari tangan untuk menghitung perkalian diatas 6 dan kurang dari 10.

3) Warga belajar dengan status keaksaraan DO 2, DO 3, PBA 1 dan PBA 2 mampu membaca dan menulis lebih baik dan lebih cepat.

c. Penilaian akhir pembelajaran

Setelah pembelajaran keaksaraan yang berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, kemampuan keaksaraan tiap WB mengalami kemajuan yang bervariasi. Dan untuk menciptakan standard kemampuan WB, ujian diadakan serentak. Ujian dilaksanakan pada tanggal 5-7 November 2010 dan diberikan tenggang waktu untuk dilakukannya remidi bagi WB yang belum memenuhi standar lulus evaluasi sampai tanggal 9 November 2010.

F. Tingkat Pencapaian Hasil Pembelajaran

Tingkat pencapaian hasil pembelajaran (nilai akhir) diperoleh dari penilaian secara tidak langsung setiap pertemuan pembelajaran serta hasil ujian akhir. Bagi WB yang lulus dengan kriteria bersyarat (menguasai calistung) akan memperoleh PBA III sebagai bukti pencapaian belajar tingkat dasar.

Dari 78 warga belajar yang mengikuti kegiatan pembelajaran, dapat dilihat peningkatan kemampuan yang terjadi. Dari yang semula murni buta aksara, setelah pembelajaran berlangsung sudah bisa menuliskan nama, umur, tempat tinggal dan juga satu kalimat lengkap yang terdiri atas minimal 7 kata. Warga belajar juga mampu membaca kembali apa yang sudah ditulis dengan baik.

G. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

a) Kondisi masyarakat yang mayoritas beragama Islam taat. Sehingga tercipta suasana aman, nyaman, dan kondusif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PBA.

b) Kerjasama yang baik yang terjalin antara warga, perangkat desa, termasuk dalam hal ini Kepala Desa dan Ketua RT/RW dan Tim PBA itu sendiri.

c) Sudah tersedianya data calon warga belajar yang dimiliki untuk Sawangan. Pendataan calon warga belajar yang dilakukan Tim berdasar data tersebut. Dengan kuota 1 pemuda diharapkan mampu mengentaskan 10 orang buta aksara. Jumlah warga belajar yang harus dientaskan adalah 78 orang. Pemenuhan kuota warga belajar itu dibantu oleh Kader PKK setempat. Pencapaian kuota sisa dilakukan dengan berbagai cara yang sudah dijelaskan di atas.

d) Wilayah desa Sawangan sangat luas. Dengan pembagian pemusatan penduduk yang hanya ada di 6 lokasi, memudahkan tim PBA dalam pendataan dan pengumpulan calon warga belajar. Dan juga dalam pembagian kerja dan waktu kegiatan pembelajaran.

e) Warga yang mau berkumpuldisatutempat untuk mengikuti PBA.

f) Status keaksaraan warga belajar mayoritas DO 3 dan PBA 2. Hal tersebut memudahkan dalam proses kegiatan pembelajaran karena mereka sudah mempunyai dasar keaksaraan. Warga belajar tersebut dibantu untuk mengingat penggunaan aksara dan cara berhitung yang sudah lama tidak mereka gunakan.

2. Faktor Penghambat

Hambatan pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara antara lain adalah:

a. Lokasi desa dengan jalan naik turun mempersulit perjalanan menuju tempat pembelajaran.

b. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membaca, menulis dan berhitung yang diselenggarakan melalui PBA.

c. Dalam pendataan calon warga belajar yang dilakukan door to door, sebagian besar warga menutupi status keaksaraan masing-masing. Walaupun nama mereka tercantum dalam daftar nama yang diberikan ketua RT/RW, calon warga mengaku tidak buta aksara dan menolak mengikuti kegiatan pembelajaran. Calon warga belajar yang sudah terdata, beberapa menolak mengikuti kegiatan pembelajaran dikarenakan malu.

d. Warga belajar yang rata-rata berumur kurang lebih 30 tahun jarang mengikuti kegiatan pembelajaran dikarenakan mempunyai balita.

e. Mata pencaharian warga belajar yang mayoritas petani menyulitkan dalam pembagian waktu pembelajaran.

f. Setiap pembelajaran akan dimulai Warga Belajar belum ada di tempat pembelajaran, sehingga tutor atau pengajar harus mengumumkan terlebih dahulu kepada warga belajar untuk segara datang ke tempat pembelajaran.

g. Terbatasnya alat transportasi yang tersedia menyulitkan kegiatan pembelajaran dilaksanakan.

H. Upaya Mengatasi Masalah

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas antara lain:

Melakukan pendekatan dengan warga melalui kunjungan kerumah-rumah untuk bersilaturahmi serta memberikan pengarahan dan pengertian akan pentingnya pendidikan.
Mengadakan kegiatan-kegiatan di luar PBA yang mampu mempererat hubungan dengan WB seperti Posyandu, Mengajar di PAUD, pengajian, kegiatan 17an, pemberian ketrampilankepada warga belajar agar menarik perhatian ibu-ibu sehingga tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.
Bantuan kepala desa, ketua RT/RW sangat diperlukan untuk memberikan pengarahan kepada calon warga belajar untuk mengikuti kegiatan ini karena mengingat pentingnya pendidikan bagi warga.
Meminta bantuan warga sekitar dalam memperlancar jalannya kegiatan ini, semisal meminjam motor warga sekitar posko untuk tambahan alat transportasi, meminjam peralatan untuk praktik keterampilan warga belajar.
Memberikan pengertian pada Warga Belajar bahwa waktu pembelajaran hanya sebentar jadi di harapkan warga belajar datang lebih awal.
Ingatan warga belajar yang sudah lemah diupayakan dengan mengulangi bahan ajar pertemuan sebelumnya pada awal kegiatan pembelajaran. dan setelah itu baru melanjutkan ke bahan ajar selanjutnya.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

1. Sebagian besar penduduk Desa Sawangan bermata pencaharian sebagai petani. Tata Desa Sawangan teratur, sehingga memudahkan dalam proses pendataan. Selain itu, pelaksanaan PBA ini sangat tepat waktu, karena pada bulan Oktober_november merupakan masa menunggu panen sehingga kegiatan belajar mengajar tidak terganggu dengan masa panen.

Jumlah warga belajar yang mengikuti pembelajaran dan mengikuti ujian PBA III berjumlah 78 orang. Proses pelaksanaan pembelajaran PBA dilaksanakan di 6 tempat. Adapun perincian pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut:

No	NAMA	TEMPAT	WAKTU
1	Dk. Sidamaju	Rumah Ibu Umi Zidah	Selasa dan Kamis pukul 19.30-21.00
2	Dk. Kauman	Rumah Mbak Sri Umiyati	Senin dan Kamis, pukul 19.30-21.00
3	Dk. Tengah	PAUD Berkembang	Senin,Rabu,Sabtu, pukul 13.00-15.00
4	Dk. Kembang (Atas)	Rumah Ibu Kholifah	Senin dan Selasa pukul 13.00-15.00
5	Dk. Kembang (Bawah)	Rumah Bapak Talbi	Minggu dan Rabu pukul 19.30-21.00
6	Dk. Sikele	Rumah Ibu Saodah	Minggu pukul 19.30 dan Rabu pukul 20.00

B. Rekomendasi

1. Bagi Desa Sawangan:

a. Masyarakat Desa Sawangan hendaknya lebih menyadari akan pentingnya pendidikan bagi kelangsungan masa depan putra-putri mereka.

b. Masyarakat Desa Sawangan agar lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi segala hal.

c. Masyarakat desa lebih meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, termasuk program yang berhubungan dengan pendidikan dan keterampilan.

d. Lebih ditingkatkannya kerjasama antara masyarakat, dukuh dan pemerintah desa dalam hal pembangunan dan kemajuan Desa Sawangan.

2. Bagi Pemuda Desa Sawangan :

a. Semoga program PBA yang telah dilaksanakan dapat ditindak lanjuti demi tercapainya tujuan pengentasan buta aksara.

b. Adanya koordinasi antar pemuda dan instansi terkait yang mengurusi penuntasan buta aksara sehingga tidak terjadi tumpang tindih program yang akhirnya mengakibatkan tumpang tindih anggaran pemberantasan buta aksara.

c. Kerjasama antara pemuda dan pemerintah desa lebih ditingkatkan.

C. Kata Penutup

Laporan ini pada dasarnya berisi tentang pelaksanaan program penuntasan buta aksara sekaligus pedoman penyusunan bahan penelitian. Hal ini dimaksudkan sebagai panduan atau teknis bagi setiap anggota Tim PBA yang akan menjadi tutor dalam program Penuntasan Buta Aksara.

Oleh karena petunjuk teknis yang tercantum dalam laporan ini masih cukup global, maka setiap pemuda yang akan menjadi tutor dituntut untuk mampu mengembangkan dan memperkaya dengan kreatifitasnya sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat dan warga belajar, serta kebutuhan masing-masing kelompok belajar.

Akhirnya, semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya pemuda yang akan melaksanakan program Tematik Penuntasan Buta Aksara sehingga dapat mengantarkan tercapainya tujuan utama PBA yakni untuk menuntaskan masyarakat buta aksara Desa Sawangan Khususnya dan di Kabupaten Pekalongan serata Jawa Tengah pada umumnya.

RENCANA PEMBELAJARAN

Tema : Makanan Sehat

Bahan Ajar : Artikel tentang empat sehat lima sempurna

Sasaran : WB Keaksaraan Dasar

No.	Kegiatan	Materi Pembelajaran
1.	Apersepsi Dimulai dengan diskusi atau ngiobrol santai	· Pengalaman dan kebiasaan WB mengkonsumsi makanan sehat sehari-hari.
2.	Membaca	· Membaca artikel tentang empat sehat lima sempurna. Misalnya: makanan apa saja yang harus di komsumsi, jumlahnya berapa, jenis-jenis makanan.
3.	Menulis	· Menulis kalimat menggunakan kata kunci “kesehatan”. · Menulis jenis-jenis makanan yang termasuk empat sehat lima sempurna. · Menulis materi yang disampaikan.
4.	Berhitung	· Jenis-jenis makanan sehat yang dibutuhkan. Meliputi jumlah, berapa kandungan kalorinya, komposisi bahan, konvesi satuan hitung (persen , gram, cc, ml)
5.	Komunikasi	· Diskusi pengalaman dan kebiasaan mengkonsumsi makanan yang termasuk ke dalam empat sehat lima sempurna dengan menggunakan bahasa Indonesia, pembahasan materi, diskusi dan tanmya jawab menggunakan bahasa Indonesia.
6.	Penegasan	· Penegasan uraian kegiatan pembelajaran. · Mengulang kembali kemampuan baca, tulis, hitung, dan komunikasi berbahasa Indonesia.
7.	Kesepakatan Belajar	· Tema : Lingkungan · Waktu : · Tempat :

Pekalongan, 9 Oktober 2010

Tutor ,

NASIKHU H.D.

RENCANA PEMBELAJARAN

Tema : Lingkungan

Bahan Ajar : Gambar Tempat pembuangan Akhir

( TPA) dan Artikel Seputar TPA

Sasaran : WB Keaksaraan Dasar

No.	Kegiatan	Materi Pembelajaran
1.	Apersepsi Dimulai dengan diskusi atau ngiobrol santai	· Pengalaman dan kebiasaan WB membuang sampah sehari-hari.
2.	Membaca	· Artikel tentang masalah sampah atau tempat pembuangan sampah Misalnya: apa itu TPA, devinisi dari sampah itu sendiri, macam-macam sampah.
3.	Menulis	· Melihat gambar kemudian mendefinisikannya dalam bentuk tulisan sehingga membentuk suatu paragraf atau kalimat. · Menulis semua materi yang disampaikan oleh tutor.
4.	Berhitung	· Jumlah sampah sehari-hari yang dibuang, macamnya, kandungan dari sampah, banyaknya TPA disekitar lingkungan WB.
5.	Komunikasi	· Diskusi pengalaman dan kebiasaan membuang sampah dan pembuatan TPA menggunakan bahasa Indonesia. · Diskusi dan tanya jawab menggunakan bahasa Indonesia.
6.	Penegasan	· Penegasan uraian kegiatan pembelajaran. · Mengulang kembali kemampuan baca, tulis, hitung dan komunikasi berbahasa Indonesia.
7.	Kesepakatan Belajar	· Tema : Kelestarian dan Kebersihan Lingkungan · Waktu : · Tempat :

Pekalongan, 9 Oktober 2010

Tutor ,

ETIKA K.U.

RENCANA PEMBELAJARAN

Tema : Kelestarian dan Kebersihan Lingkungan

Bahan Ajar : Poster dan Artikel Mengenai Lingkungan

Sasaran : WB Keaksaraan Dasar

No.	Kegiatan	Materi Pembelajaran
1.	Apersepsi Dimulai dengan diskusi atau ngiobrol santai	· Pengalaman dan kebiasaan WB dalam menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal masing-masing warga belajar.
2.	Membaca	· Membaca tulisan pada poster “Kelestarian Lingkungan Kita”. · Membaca artikel tentang lingkungan. · Membaca hasil cerita dari masing-masing warga belajar mengenai gambar pada poster yang dibawa oleh tutor sebagai bahan ajar.
3.	Menulis	· Menulis kalimat dengan menggunakan kata kunci “Lingkungan”. · Menulis pengalaman mengenai kelestarian dan kebersihan lingkungan disekitar tempat tinggal masing-masing WB. · Menulis tanggapan dari bahan ajar berupa poster mengenai lingkungan yang dibawa oleh tutor.
4.	Berhitung	· Menghitung huruf yang ada pada poster dan artikel mengenai lingkungan. · Mampu menghitung luas tanah disekitar tempat tinggal. · Menghitung jumlah tetangga di sekitar rumah, binatang piaraan, dll.
5.	Komunikasi	· Berdiskusi, tanya jawab dan bercerita bersama Tentang Kelestarian dan Kebersihan Lingkungan di sekitar tempat tinggal masing-masing WB, menggunakan bahasa Indonesia.
6.	Penegasan	· Menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan dengan tema “Kelestarian dan Kebersihan Lingkungan”, seberapa jauh WB menguasai materi.
7.	Kesepakatan Belajar	· Tema : Ekonomi Pengeluaran · Waktu : · Tempat :

Pekalongan, 9 Oktober 2010

Tutor ,

KARSONO

RENCANA PEMBELAJARAN

Tema : Ekonomi Pengeluaran

Bahan Ajar : Gambar dan Artikel Tentang Transaksi Jual Beli

Sasaran : WB Keaksaraan Dasar

No.	Kegiatan	Materi Pembelajaran
1.	Apersepsi Dimulai dengan diskusi atau ngiobrol santai	· Diskusi tentang barang-barang apa saja yang dibeli dalam satu bulan dan jumlah uang saku anak.
2.	Membaca	· Membaca karangan tentang suatu peristiwa atau transaksi jual beli.
3.	Menulis	· Menuliskan kegiatan yang dilakukan dalam sehari yang berhubungan dengan pengeluaran dalam bentuk paragraf.
4.	Berhitung	· Menghitung jumlah uang telah dikeluarkan dalam sehari yang meliputi, uang saku anak, makanan , dll.
5.	Komunikasi	· Menceritakan tentang kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi dalam satu bulan dan cara membuat skala prioritas.
6.	Penegasan	· Dalam memenuhi kebutuhan harus dibuat skala prioritas artinya yang lebih penting dan mendesak dipenuhi terlebih dahulu.
7.	Kesepakatan Belajar	· Tema : Ekonomi Pendaatan · Waktu : · Tempat :

Pekalongan, 9 Oktober 2010

Tutor ,

MACHFUDHOH

RENCANA PEMBELAJARAN

Tema : Ekonomi Pendapatan

Bahan Ajar : Karangan Tentang mata pencaharian

Sasaran : WB Keaksaraan Dasar

No.	Kegiatan	Materi Pembelajaran
1.	Apersepsi Dimulai dengan diskusi atau ngiobrol santai	· Sharing tentang mata pencaharian masing-masing WB.
2.	Membaca	· Membaca karangan tentang mata pencaharian yang biasa dilakukan warga Indonesia.
3.	Menulis	· Menuliskan macam-macam pekerjaan dalam bentuk suku kata. · Menuliskan kegiatan yang telah dilakukan dalam sehari sebagai upaya untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk kalimat.
4.	Berhitung	· Menghitung pendapatan yang diperoleh dalam sehari.
5.	Komunikasi	· Diskusi tentang pekerjaan tambahan atau sampingan di desa Sawangan.
6.	Penegasan	· Diskusi dan tanya jawab menggunakan bahasa Indosnesia. · Menyimpulkan pembelajaran
7.	Kesepakatan Belajar	· Tema : Kehidupan Keluarga · Waktu : · Tempat :

Pekalongan, 9 Oktober 2010

Tutor ,

FATKHUL MUJIB

RENCANA PEMBELAJARAN

Tema : Kehidupan Keluarga

Bahan Ajar : Contoh Surat Pribadi dan Slip Penghasilan

Sasaran : WB Keaksaraan Dasar

No.	Kegiatan	Materi Pembelajaran
1.	Apersepsi Dimulai dengan diskusi atau ngiobrol santai	· Menceritakan sekilas tentang kehidupan masing-masing WB.
2.	Membaca	· Membaca contoh surat pribadi yang diberikan oleh tutor, meliputi: tanggal surat, salam pembuka, isi, salam penutup, pengirim, dan alamat surat. · Membaca contoh slip gaji yang diberikan oleh tutor meliputi nama perusahaan atau tempat bekerja dan rincian dana penmghasilan.
3.	Menulis	· Menulis surat pribadi kepada anggota keluarga atau saudara WB sesuai dengan ketentuan menulis surat pribadi. · Menulis skip penghasilan atau gaji dan sumber-sumber penghasilan.
4.	Berhitung	· Menghitung jumlah keluarga, jumlah penghasilan setiap hari atau setiap minggu, dikurangi jumlah pengeluaran dalam satu keluarga tiap harinya. · Menghitung sisa uang yang bisa ditabung dan jumlah tabungan selama satu tahun.
5.	Komunikasi	· Berdiskusi, tanya jawab, dan bercerita bersama tentang kehidupan keluarga WB sehari-hari dengan menggunakan bahasa Indonesia.
6.	Penegasan	· Menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan dengan tema kehidupan keluarga.
7.	Kesepakatan Belajar	· Tema : Kenegaraan · Waktu : · Tempat :

Pekalongan, 9 Oktober 2010

Tutor ,

M. SAIFI

RENCANA PEMBELAJARAN

Tema : Kenegaraan

Bahan Ajar : Teks Pancasila

Sasaran : WB Keaksaraan Dasar

No.	Kegiatan	Materi Pembelajaran
1.	Apersepsi Dimulai dengan diskusi atau ngiobrol santai	· Menceritakan sekilas tentang HUT RI (masing-masing WB).
2.	Membaca	· Membaca teks pancasila. · Membacakan cerita dari masing-masing WB mengenai HUT RI di sekitar tempat tinggal WB.
3.	Menulis	· Menulis teks pancasila. · Menulis atau menceritakan tentang peringatan HUT RI disekitar tempat tinggal WB.
4.	Berhitung	· Menghitung peserta yang ikut lomba memeriahkan HUT RI peserta dihitung di masing-masing lomba. · Menghitung berapa jumlah lomba yang diadakan.
5.	Komunikasi	· Berdiskusi, tanya jawab dan bercerita bersama tentang peringatan HUT RI dengan menggunakan bahasa Indonesia.
6.	Penegasan	· Menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan dengan tema kenegaraan “HUT RI”.
7.	Kesepakatan Belajar	· Tema : Resep Masakan (Rolade) · Waktu : · Tempat :

Pekalongan, 9 Oktober 2010

Tutor ,

A. BAQIR

RENCANA PEMBELAJARAN

Tema : Resep Masakan

Bahan Ajar : Resep Membuat Rolade

Sasaran : WB Keaksaraan Dasar

No.	Kegiatan	Materi Pembelajaran
1.	Apersepsi Dimulai dengan diskusi atau ngiobrol santai	· Menceritakan tentang makanan khas Desa Sawangan.
2.	Membaca	· Membaca resep masakan (rolade) yang diberikan oleh tutor. Meliputi bahan-bahan yang diperlukan, peralatan yang digunakan, dan cara membuat.
3.	Menulis	· Menulis resep rolade yang meliputi bahan yang diperlukan, peralatan yang digunakan, dan cara membuat rolade.
4.	Berhitung	· Menghitung komposisi atau jumlah bahan yang akan digunakan (kg, liter, cc). Misal: jika menggunakan 40 buah tahu berapa (kg) daun ketela dan daging yang digunakan, serta berapa liter minyak dan berapa butir telur yang digunakan.
5.	Komunikasi	· Berdiskusi tentang praktik pembuatan rolade. · Saling bertukar resep masakan lain secara lisan menggunakan bahasa Indonesia.
6.	Penegasan	· Menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Apakah WB sudah siap dan mengerti cara pembuatan rolade.
7.	Kesepakatan Belajar	· Tema : Resep Minuman (Sup Buah) · Waktu : · Tempat :

Pekalongan, 9 Oktober 2010

Tutor ,

UMI ARIFAH

RENCANA PEMBELAJARAN

Tema : Resep Masakan

Bahan Ajar : Resep Minuman Sup Buah

Sasaran : WB Keaksaraan Dasar

No.	Kegiatan	Materi Pembelajaran
1.	Apersepsi Dimulai dengan diskusi atau ngiobrol santai	· Menceritakan tentang minuman yang sering di buat oleh warga belajar. · Menceritakan makanan khas Desa Sawangan
2.	Membaca	· Membaca resep minuman sup buah yang diberikan tutor, bahan-bahan yang diperlukan, peralatan yang harus disediakan, dan cara pembuatan sup buah.
3.	Menulis	· Menulis resep minuman sup buah yang meliputi bahan yang diperlukan, peralatan yang digunakan, dan cara membuat rolade.
4.	Berhitung	· Menghitung komposisi atau jumlah bahan yang akan digunakan (kg, liter, cc). · Misal: jumlah buah yang digunakan, liter air yang digunakan, takaran sirup dan susu sesuai jumlah air yang digunakan.
5.	Komunikasi	· Berdiskusi tentang praktik pembuatan sup buah. · Saling bertukar resep minuman lain secara lisan menggunakan bahasa Indonesia.
6.	Penegasan	· Menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Apakah WB sudah siap dan mengerti cara pembuatan sup buah.
7.	Kesepakatan Belajar	· Tema : Kehidupan Keluarga · Waktu : · Tempat :

Pekalongan, 9 Oktober 2010

Tutor ,

NIKHAYATUN N.R.

RENCANA PEMBELAJARAN

Tema : Kesehatan

Bahan Ajar : Wacana Muntaber

Sasaran : WB Keaksaraan Dasar

No.	Kegiatan	Materi Pembelajaran
1.	Apersepsi Dimulai dengan diskusi atau ngiobrol santai	· Pengalaman waraga belajar pernah mengalami muntaber dan kebiasaan warga belajar membersihkan jamban serta kebiasaan mencuci tangan.
2.	Membaca	· Wacana muntaber, pengertian muntaber, penyebab muntaber, ciri-ciri muntaber, cara pencegahan muntaber, dan cara mengobati muntaber.
3.	Menulis	· Menulis pengalaman pribadi saat mengalami muntaber. · Menulis obat yang digunakan untuk mencegah muntaber.
4.	Berhitung	· Berapa kali membersihkan jamban dalam seminggu, satu bulan, berapa kali mencuci tangan dalam sehari, dan takaran untuk membuat oralit.
5.	Komunikasi	· Tanya jawab, kata-kata dalam wacana yang tidak dimengerti. · Diskusi pengalaman pribadi ketika mengalami muntaber. · Diskusi cara penanganan pertama pada penderita muntaber. · Diskusi cara membuat oralit.
6.	Penegasan	· Menarik kesimpulan dari wacana muntaber. · Tanya jawab tentang muntaber. · Mengungkapakan kembali wacana muntaber secara lisan dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menggunakan bahasa Indonesia.
7.	Kesepakatan Belajar	· Tema : Tanggal Ujian · Waktu : · Tempat :

Pekalongan, 9 Oktober 2010

Tutor ,

UMI ARIFAH

noreply@blogger.com (Arjuna) — Tue, 15 Feb 2011 14:28:00 +0000

DOKUMENTASI PERPUSTAKAAN "GENERASI CERDAS"

noreply@blogger.com (Arjuna) — Tue, 15 Feb 2011 14:25:00 +0000

PERPUSTAKAAN "GENERASI CERDAS"

noreply@blogger.com (Arjuna) — Tue, 15 Feb 2011 14:08:00 +0000

LAPORAN PERPUSTAKAAN

"GENERASI CERDAS"

DESA SAWANGAN KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN

JAWA TENGAH TAHUN 2008

LATAR BELAKANG

emangat membaca akan menentukan tingkat kecerdasan sebuah lingkungan sosial. Di dalam kegiatan membaca terdapat proses pembelajaran diri pembaca terhadap pesan yang termuat dalam buku. Membaca juga menjadi langkah pasti untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan, serta hiburan yang sehat, mudah, dan murah.

Kenyataan yang terjadi didalam lingkungan masyarakat Desa Sawangan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, bahwa belum tumbuhnya semangat baca baik dari anak-anak sampai orang dewasa bisa dirasakan. Hal ini dipengaruhi oleh kuatnya cengkraman (hegemoni kapitalisme) media elektronik seperti televisi, internet, play station dan lain-lain. Selain itu disebabkan pula oleh kurang tersedianya pelayanan perpustakaan umum yang belum secara mudah dan dekat berada langsung di tengah-tengah masyarakat atau Desa-desa. Aspek lingkungan dan keluarga juga belum dapat mendorong dan menyediakan buku dan bacaan yang disebabkan oleh harganya yang cukupmahal, sehingga hobi membaca yang diminati tidak dapat tersalurkan.

Dampaknya adalah akses pendidikan luar sekolah melalui sarana perpustakaan yang seharusnya diterima warga khususnya anak sekolah (pelajar) menjadi terhenti, sehingga peningkatan kualitas diri dan kualitas produk yang dihasilkannya menjadi rendah.

Dengan keadaan yang demikian, maka keberadaan Taman Baca Masyarakat diharapkan dapat memberikan sarana dan media bagi terciptanya budaya membaca kalangan anak-anak usia pelajar dan masyarakat di Desa Sawangan. Maka kepedulian untuk menciptakan generasi masyarakat yang lebih baik melalui IPNU – IPPNU ranting Desa Sawangan dan PKK Desa Sawangan bekerjasama dengan pemerintah Desa Sawangan terbentuklah Perpustakaan warga “ GENERASI CERDAS “ di Desa Sawangan.

Namun harus diakui bahwa proses menuju cita-cita tersebut masih memerlukan jalan yang panjang, banyak kendala yang harus dihadapi, terutama sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini masih sampai saat ini masih minim, oleh karena itu bantuan pengembangan dari pihak luar khususnya pemerintah masih sangat dibutuhkan.

Mudah-mudahan dengan adanya pendirian dan pengembangan Taman Baca Masyarakat ini nantinya dapat menjadi sebuah media untuk mendukung terciptanya budaya membaca. Yang mudah-mudahan dari budaya membaca ini dapat melahirkan generasi yang berkualitas, yaitu individu-individu yang cerdas, kritis, dan kreatif.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

B elum adanya kesadaran masyarakat tentang perlunya taman baca
Terbatasnya pendanaan untuk mendirikan bangunan ruang taman baca masyarakat
Kurangnya identifikasi dan pemetaan potensi lingkungan dan wilayah
Belum adanya relawan dan pengelola taman baca warga
Jumlah buku masih minin dan belum mempunyai sarana prasarana taman baca warga

TUJUAN UMUM

Terselenggaranya kegiatan Perpustakaan warga dan tercapainya budaya membaca Masyarakat Desa Sawangan diharapkan dapat menumbuh-lestarikan semangat baca dan semangat belajar masyarakat, yang dilaksanakan dengan sepenuh hati dan berkelanjutan sehingga tercipta masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif.

TUJUAN KHUSUS

Memberikan media pendidikan luar sekolah yang nyaman dan murah dalam lingkungan warga/masyarakat Desa Sawangan bagi anak-anak maupun orang dewasa.
Menyediakan buku dan sumber referensi lainnya untuk lebih memperluas pengetahuan, wawasan, dan informasi yang dibutuhkan warga dalam mengembangkan kreativitasnya dan mencari solusi masalah yang dihadapi.
Membuat ruang publik yang nyaman dan netral, yang bisa diakui oleh semua komunitas di desa, untuk duduk bersama, saling bersilaturahmi dan berbagi pengalaman.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Terciptanya sebuah ruang publik yang nyaman sebagai media berkreasi dan berinovasi yang mampu menjadi tempat untuk duduk bersama dalam menjalin kebersamaan sosial antar warga.
Berkembangnya Perpustakaan Masyarakat, sebagai media pembelajaran organisasi komunitas dan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang baru dari kegiatan yang dilakukan dan buku yang dibaca.
Masyarakat secara luas dapat memanfaatkan keberadaan taman baca masyarakat untuk meningkatkan kualitas dirinya.
Pihak-pihak terkait memahami dapat menghargai upaya dalam pengembangan Perpustakaan Masyarakat di Desa Sawangan ini, melalui dukungan dan dorongan positif.

SASARAN

Sasaran pengelolaan Perpustakaan Masyarakat adalah semua warga masyarakat Desa Sawangan pada khususnya, dan masyarakat umum lainnya.

SUSUNAN PANITIA PENDIRIAN PERPUSTAKAAN WARGA

“ GENERASI CERDAS “ DESA SAWANGAN

Pelindung : Kepala Desa Sawangan

Penasehat : Perangkat Desa Sawangan

Ketua : Nasikhu H.D.

Wakil Ketua : Casgiatun

Sekretaris : Nur Khayati

Bendahara : Nurohmah

Seksi Humas : Karsono

Seksi Pendirian & Pengembangan : Kunairoh

Seksi Pengumpulan Buku : Nurmawati

Seksi Dokumentasi : Agus Agil Susilo

AGENDA KEGIATAN PENGELOLAAN

Perencanaan Pendirian Perpustakaan Masyarakat
Pembuatan Saung Perpustakaan Masyarakat Pengumpulan Buku
Pelatihan Perpustakaan Masyarakat
Launching Perpustakaan masyarakat
Diskusi Rutin Media Komunitas Warga
Pertemuan Berkala dan Evaluasi

KEGIATAN PENGELOLAAN

PERSIAPAN

Persiapan penyajian buku, meliputi ; pendataan buku, pemberian label kode buku, sampul buku, stempel, penempatan buku berdasar klasifikasi, dan lain-lain.
Persiapan pelayanan anggota, meliputi ; pembuatan kartu anggota, registrasi anggota, pembuatan buku sirkulasi, dll.

PELAKSANAAN

Kegiatan pengelolaan Perpustakaan Warga dilaksanakan setiap hari dalam satu minggu. Dibuka mulai jam 08.00 WIB sampai jam 21.00 WIB. Perpustakaan Masyarakat ditutup (tidak melayani kegiatan) apabila ada sesuatu hal.

EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan satu bulan sekali pada minggu awal tiap bulan. Tujuannya untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan Perpustakaan masyarakat, juga untuk mencari jalan keluar atau alternatif pemecahan masalah terhadap berbagai kendala yang dihadapi.

PELAPORAN

Pelaporan kegiatan dilakukan tiap jangka waktu tertentu kepada pihak-pihak terkait, yaitu ; donator buku, Dinas Pendidikan, kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan dan masyarakat.

PROGRAM KEGIATAN

PELATIHAN PENGELOLA

Untuk memberikan pengertian/pemahaman kepada pengelola tentang kegiatan pengelolaan perpustakaan, dilaksanakan pada tanggal … . .

PEMBEKALAN ANGGOTA

Untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada anggota tentang maksud, arah, dan kaidah-kaidah yang ada didalam Taman Baca masyarakat.

PUBLIKASI

Melakukan kegiatan publikasi ke pihak luar seperti masyarakat, donatur dan pihak yang mau turut berpartisipasi dan membantu.

KERJA SAMA

Kerjasama yang sedang dan akan dilakukan adalah :

Bekerjasama dalam proses praperencanaan pendirian Taman Baca masyarakat dengan Dinas Pendidikan, Perpustakaan Daerah Kabupayen Pekalongan, Komuniti Forestri Pekalongan, PAC IPNU-IPPNU Kecamatan Paninggaran, PC. IPNU-IPPNU Kabupaten Pekalongan, Donatur pribadi dari masyarakat, Pemerintah Kecamatan Paninggaran.

RENCANA PENGEMBANGAN

Rencana Pengembangan Perpustakaan masyarakat kedepan, disamping sebagai perpustakaan diharapkan juga dapat menjadi media pusat informasi bagi warga Desa Sawangan, baik informasi dari dalam maupun dari luar. Sebagai ruang publik yang bersifat interaksi antar warga, dan tempat diskusi.

Pada unit usaha yang dikelola Perpustakaan masyarakat maka diharapkan dapat menjadi media promosi hasil produksi daerah.

FASILITAS YANG DIBUTUHKAN

Penambahan Buku

Buku-buku yang dimiliki Perpustakaan Masyarakat saat ini masih sedikit baru 100 buah dari hasi pengumpulan awal. Untuk meningkatkan kualitas taman baca dan agar lebih tepat sasaran, maka dibutuhkan penambahan buku yang dimiliki perpustakan.

Buku-buku yang masih perlu ditambah adalah :

Buku-buku agama
Buku-buku pengetahuan umum
Buku-buku pertanian, peternakan, dan perkebunan.
Buku-buku pelajaran SD, SMP, dan SMA
Buku-buku fiksi anak
Majalah, komik, dan lain-lain.

Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Perpustakaan Masyarakat saat ini masih terbatas, Karena masih menginduk di Balai Desa Sawangan sehingga masih sering mengalami kesulitan. Sarana dan prasarana yang masih dibutuhkan antara lain:

Ruang Taman Baca Masyarakat
Perlengkapan Taman Baca Masyarakat

KEBUTUHAN FASILITAS

Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan, antara lain :

rak buku : 3 set
karpet : 2 buah
kartu anggota : 500 buah
buku sirkulasi : 2 buah
buku tamu : 1 buah
mesin computer : 1 set
ruang kegiatan : 3,5 x 7 m

Perlengkapan Buku Yang Perlu Diperlukan, antara lain :

buku-buku keagamaan : 50 judul

buku-buku pengetahuan umum : 100 judul
buku-buku peternakan : 20 judul
buku-buku pertanian : 20 judul
buku-buku ketrampilan : 20 judul

buku-buku pelajaran PAUD-SMU : 200 eksemplar
buku-buku fiksi anak : 100 judul
novel : 50 judul
komik : 50 judul
majalah remaja dan anak : 100 eksemplar
koran dan majalah : berlangganan

PENUTUP

Demikian proposal kami buat sebagai acuan untuk pedoman pelaksanaan pengembangan perpustakaan Perpustakaan Masyarakat nantinya, dan sebagai bahan pertimbangan untuk memperoleh bantuan pengembangan. Atas perhatian, dukungan, dan terkabulnya proposal ini kami sampaikan terima kasih.

Pekalongan, 11 November 2008

PERPUSTAKAA

“ GENERASI CERDAS “

DESA SAWANGAN

NASIKHU H.D.

KETUA

arjuna

noreply@blogger.com (Arjuna) — Sun, 13 Feb 2011 23:45:00 +0000

http://www.ziddu.com/download/13794437/arrrrrrrrrrrrrrr.jpeg.html

LEMBAGA BAKTI INDONESIA: KIAT MENINGKATKAN TRAFFIC BLOG

noreply@blogger.com (Arjuna) — Fri, 11 Feb 2011 15:44:00 +0000

LEMBAGA BAKTI INDONESIA: KIAT MENINGKATKAN TRAFFIC BLOG

Peran dan Promosi Perpustakaan "GENERASI CERDAS"

noreply@blogger.com (Arjuna) — Sat, 08 Jan 2011 19:18:00 +0000

Perpustakaan “Generasi Cerdas” Desa Sawangan Kec. Paninggaran

Perpustakaan “Generasi Cerdas” desa Sawangan adalah Perpustakaan yang bertujuan untuk ikut serta membentuk generasi yang cerdas dengan gemar membaca yang dikelola oleh Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama-Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama ( IPNU-IPPNU) Ranting Desa Sawangan yang bekerrjasama dengan Pemerintah desa serta TP. PKK desa Sawangan Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan.

Perpustakaan ini didirikan pada tanggal 11 November tahun 2007 yang bertempat di Balai desa Sawangan, dengan buku seadanya, pengurus terus berusaha mencari dan mengumpulkan buku dari para teman dan donator lokal, kemudian dalam perkembangannya dalam menjalin kerjasama dengan Perpustakaan Daerah Kab. Pekalongan pada Bulan Desember tahun 2010 mendapatkan bantuan 1001 buku dari Badan Arsip dan Perpustakaan daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tidak hanya promosi gemar membaca namun Perpustakaan “Generasi Cerdas” desa Sawangan juga mengadakan pelatihan kerajinan tangan dan pengilahan limbah barang bekas untuk diubah menjadi karya seni yang bermanfaat dengan tujuan selain membaca pengurus dan pengunjung juga mengarahkan mereka untuk kreatif dan mandiri dalam menghadapi era sekarang ini sebagai bekal di masa depan.

Perpustakaan “Generasi Cerdas” desa Sawangan, cukup efektif menjadi rumah dan sarana yang baik untuk berkomunikasi antar pelajar dan masyarakat pada umumnya. Sebagai sarana belajar diluar sekolah bagi anak-anak dan pelajar serta warga masyarakat. Penanaman minat baca tak hanya dengan mengandalkan kunjungan ke perpustakaan desa, tetapi juga dengan mendatangi kantong-kantong perkumpulan warga. Pepustakaan desa pun mulai mengembangkan diri lewat promosi dan kerjasama dengan Tim Penggerak PKK Desa, TK, PAUD, SD. MI dan IPNU-IPPNU di Desa Sawangan.

Di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, perpustakaan desa telah berkembang di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Kajen, Kecamatan Bojong, dan Kecamatan Paninggaran. Perpustakaan Desa Sawangan, Kecamatan Paninggaran, misalnya, yang telah berdiri sejak tahun 2007 dan tetap diminati oleh masyarakat hingga kini.

Pengelola Perpustakaan “Generasi Cerdas” desa Sawangan, Nasikhu, mengungkapkan angka kunjungan masyarakat ke perpustakaan relatif stabil. Tiap hari, minimal ada lima orang pengunjung perpustakaan desa yang terletak tepat di daerah pusat pendidikan di Desa Sawangan tersebut. “Pengunjung tidak dipungut biaya peminjaman maupun biaya denda jika terlambat mengembalikan,” ujarnya,

Menurut Bapak Yusup, Kepala Desa Sawangan Kec. Paninggaran, , pemerintah desa mengelola perpustakaan tersebut sepenuhnya untuk mendongkrak minat belajar masyarakat. Pemerintah Desa Sawangan gencar mengadakan promosi dan sosialisasi gemar membaca kepada masyarakat agar tercipta generasi yang gemar membaca dan mampu menciptakan budaya membaca sehingga bisa menciptakan sebuah generasi yang cerdas.

Upaya mendongkrak minat belajar masyarakat antara lain tercermin dari jenis koleksi buku perpustakaan. Koleksi 1.500 buku di Perpustakaan “Generasi Cerdas” desa Sawangan terutama terdiri dari buku sastra, kewirausahaa, pertanian, peternakan, novel, agama, dan pengetahuan umum. Perpustakaan tersebut buka dari pukul 09.00 hingga 17.00 dari Jum`at sampai dengan Sabtu dan pukul 13.00 sampai dengan 16.00 pada hari Senin sampai kamis.

Perpustakaan “Generasi Cerdas” desa Sawangan juga menggalakkan promosi melalui Facebook “ generasicerdas@rocketmail.com” dan Blog di http://generasicerdas.blogspot.com serta melalui kader desa, PKK mapun kelompok kegiatan masyarakat. Lokasi perpustakaan desa dipilih di tempat paling strategis yaitu tepat di pusat pendidikan yang bersebelahan dengan sekolah-sekolah. Seperti SDN Sawangan, PAUD dan TK Jetayu Desa Sawangan. “Strategi ini efektif mendongkrak minat baca masyarakat,” tambah Bapak Yusup.

Saat ini, Perpustakaan “Generasi Cerdas” desa Sawangan mulai mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain guna mendapatkan relasi dan hubungan yang baik dari lembaga lain sehingga bias lebih mudah dalam mempromosikan Perpustakaan..

Untuk itu kami selalu mengharapkan kerjasama dari pihak terkait serta donator guna memajukan dan mengembangkan perpustakaan ini.

Penulis

FOTO KEGIATAN PERPUSTAKAAN

Sosialisasi gemar membaca dan Bintek Perpustakaan “Generasi Cerdas” desa Sawangan Kec. Paninggaran

Pelatihan kerajinan tangan mengolah barang-barang bekas dan limbah barang bekas di Perpustakaan “Generasi Cerdas” Desa Sawangan

Pengurus perpustakaan di depan ruang Perpustakaan “Generasi Cerdas” Desa Sawangan

Pelatihan administrasi dan pengelolaan Perpustakaan “Generasi Cerdas” Desa Sawangan

Bintek Perpustakaan di Perpustakaan daerah Jawa Tengah tahun 2010

Administrasi dan menginventaris buku Perpustakaan “Generasi Cerdas” Desa Sawangan

Praktek pengelolaan mengenai sirkulasi dan peminjaman buku di Perpustakaan “Generasi Cerdas” Desa Sawangan

Layanan peminjaman buku di Perpustakaan “Generasi Cerdas” Desa Sawangan

Inventaris buku oleh pengurus Perpustakaan “Generasi Cerdas” Desa Sawangan

Asiknya membaca dan mencatat buku di Perpustakaan “Generasi Cerdas” Desa Sawangan

Memandu adik-adik dalam membaca buku di Perpustakaan “Generasi Cerdas” Desa Sawangan

Ibu Casgiyatun, Ketua TP. PKK Desa Sawangan Kec. Paninggaran juga asik membaca buku masakan di Perpustakaan “Generasi Cerdas” Desa Sawangan

Anak-anak TK dan SD diberikan pengarahan oleh pengurus Perpustakaan “Generasi Cerdas” Desa Sawangan

Indahnya kebersamaan dalam belajar di Perpustakaan “Generasi Cerdas” Desa Sawangan

Ciku, Kepala Perpustakaan Perpustakaan “Generasi Cerdas” Desa Sawangan Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan sedang mengecek buku yang keluar masuk oleh peminjam.

Masyarakat umum sedang mengisi daftar pengunjung di Perpustakaan “Generasi Cerdas” Desa Sawangan Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan

Wajah damai sang pengunjung ketika membaca buku di Perpustakaan “Generasi Cerdas” Desa Sawangan Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan

Menata kembali buku yang telah dibaca oleh pengunjung Perpustakaan “Generasi Cerdas” Desa Sawangan Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan

Buku tertata sebelum perpustakaan tutup

Membersihkan tempat baca sebelum perpustakaan tutup.