Green Indonesia Foundation

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Masih Tunggu Petunjuk Teknis Kemenko Maritim

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Sun, 08 Jan 2017 11:33:00 +0000

Foto Illustrasi [OkeZone-GIF]

JAKARTA - Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau "intermediate treatment facilities" (ITF) untuk memproses sampah menjadi energi di DKI Jakarta masih menunggu petunjuk pelaksanaan teknis dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim.

Meskipun Percepatan Pembangunan Tenaga Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2016, Pemprov DKI tidak ingin mengambil risiko memulai pembangunan ITF karena masih menunggu arahan jelas dari Kemenko maritim.

BERITA REKOMENDASI

"Kita sedang menunggu aturan teknis dari Kemenko maritim karena di dalam perpres kan pembangunannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penunjukan langsung oleh gubernur atau penugasan kepada BUMD," ujar Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji saat ditemui di Balai Kota DKI, Rabu.

DKI juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 50 Tahun 2016 tentang penunjukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai BUMD untuk percepatan pembangunan ITF di Ibu Kota.

Namun, kata Isnawa, banyak juga pihak yang tertarik dengan sistem penunjukan langsung oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

"Pak Gubernur oke dengan syarat modal, tanah, dan teknologi disediakan sendiri oleh investor, jadi tidak menggunakan APBD DKI. Sejauh ini ratusan investor sudah mempresentasikan rencana proyeknya ke kami," ucapnya.

Setelah petunjuk teknis dari Kemenkomaritim keluar, diperkirakan Juni mendatang, para investor yang berminat bisa mulai melakukan studi kelayakan (FS) di empat lokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan "master plan" pengelolaan limbah Jakarta 2012- 2023 yakni di Sunter, Cakung Cilincing, Marunda, dan Duri Kosambi.

"Setelah studi kelayakan beres baru investor membahas bersama kami tentang besaran 'tipping fee' atau biaya yang harus pemerintah bayar untuk pengelolaan sampah," tutur Isnawa.

Pembangunan ITF di Jakarta diperkirakan baru bisa dimulai pada 2018 dengan kisaran biaya infrastruktur di setiap lokasi sebesar Rp1,5 triliun dan luasan lahan 3-4 hektare.

Rencananya, pemrosesan sampah menjadi energi listrik akan menggunakan insinerator yakni teknologi yang memproduksi energi panas.

Setiap ITF di Jakarta diperkirakan memiliki kapasitas pengolahan sampah sebesar 1.000-1.500 ton per hari sehingga kehadiran ITF diharapkan mampu mengurangi ketergantungan DKI terhadap TPST Bantargebang, Bekasi, yang saat ini menampung sekitar 7.000 ton sampah warga Ibu Kota per harinya.

(rai) Rabu, 25 Mei 2016 - 19:05 wib

Sumber: OkeZone

DownLoad :

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 50 Tahun 2016 tentang penunjukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai BUMD untuk percepatan pembangunan ITF di Ibu Kota.

Klik di SINI

Print this page

Blangko Angket Sampah untuk Sekolah

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Sat, 07 Jan 2017 10:23:00 +0000

Foto Illustrasi Kelola Sampah 3R [dok-GIF]

Perubahan paradigma kelola sampah, perlu sejak diniditerapkan ke anak didik di sekolah dan di rumah. Perlu pemahaman kepada mereka bagaimana manfaat menjaga kebersihan lingkungan, karena menjaga kebersihan lingkungan sangatlah berguna untuk kita semua karena dapat menciptakan kehidupan yang aman, bersih, sejuk dan sehat.

Berikut Blangko Angket Sampah di Sekolah

Kebersihan Dan Kesehatan Lingkungan Sekolah

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah menurut anda,lingkungan sekolah anda adalah lingkungan sekolah yang bersih ?
2	Apakah ada kegiatan penghijauan lingkungan di sekolah anda ?
3	Apakah ada Tempat Sampah Terpilah (Sampah Organik/Anorganik/B3 di sekolah anda ?
4	Apakah masih ada warga sekolah yang membuang sampah sembarangan ?
5	Apakah ada pemisahan antara sampah organik dan anorganik di sekolah anda ?
6	Apakah kebersihan lingkungan sekolah anda mempengaruhi konsentrasi belajar anda ?
7	Apakah ada kebijakan sekolah terkait terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat ?
8	Apakah ada upaya pengelolaan fasilitas sanitasi untuk menunjang kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah anda ?
9	Apakah ada sanksi yang di berikan jika ada warga sekolah yang membuang sampah sembarangan ?
10	Apakah anda pernah makan di kelas dan membuang bungkusnya di bangku ?
11	Apakah di sekolah anda ada kegiatan pengolahan sampah menjadi pupuk ?
12	Apakah di sekolah anda ada kegiatan kerajinan dari sampah plastik menjadi handycraft ?
13	Apakah toilet di sekolah anda terjaga kebersihannya ?
14	Apakah ada petugas khusus yang bertugas untuk mengolah sampah di sekolah anda ?
15	Apakah anda menyadari pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah anda ?
16	Apakah ada petugas khusus yang membersihkan ruang kelas setiap hari ?
17	Apakah di sekolah anda ada fasilitas khusus untuk menunjang kebersihan dan kesehatan lingkungan ?
18	Apakah ada pelajaran muatan lokal tentang pengelolaan sampah dan lingkungan di sekolah anda ?
19	Apakah anda tertarik belajar materi dan praktek tentang pengolahan sampah di sekolah anda ?

Catatan: Silakan ditambah sesuai kondisi yang diinginkan dalam survey tsb.

Cina Beri Sanksi Tegas Kepada Pejabat Yang Tak Peduli Lingkungan

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Sat, 07 Jan 2017 07:05:00 +0000

Polusi Dari Pabrik Di Yutian, 100 km Beijing Timur (Gambar: Istimewa)

Demi menjaga kelestarian lingkungan, Cina menjatuhkan sanksi kepada hampir 700 pejabatnya. Hal ini merupakan cara khusus dalam usaha perlindungan lingkungan hidup di seluruh wilayahnya, dikarenakan pejabat tersebut kurang benar dalam memberi perlindungan pada lingkungan hidup.

Pemerintah Pusat Cina mengirimkan tujuh kelompok untuk memeriksa beberapa tempat, termasuk Beijing, Shanghai dan Provinsi Guangdong di selatan, pada November. Menyusul pemeriksaan putaran pertama dalam usaha perlindungan lingkungan hidup di seluruh wilayah negeri itu.

Penyelidikan putaran pertama menggiring 3.000 pejabat untuk mendapat teguran dan denda sebesar 198 Juta Yuan atas kekerasan terhadap lingkungan hidup.

“Pemeriksa belum lama ini melakukan penilaian terhadap 1.893 perkara dan menerapkan denda 66 Juta Yuan (atau setara dengan Rp 95,6 Miliar) dari 1.479 perkara”, seperti dilansir kantor berita Xinhua, dikutip dari Antara.

Namun, tidak ada laporan terinci mengenai penerapan denda tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup Cina pada awal tahun ini mendapat wewenang menyelidiki daerah dan perusahaan tanpa memberi peringatan lebih dulu dan mempunyai hak memanggil semua pejabat daerah atau petinggi perusahaan untuk memperhitungkan tindakan mereka. (Andi Wahyunira)

Sumber: Medialingkungan.com

Print this page

Retribusi Sampah Kawasan Komersil Rp 2,2 Miliar

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Wed, 04 Jan 2017 20:29:00 +0000

Foto Illustrasi

Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Jakarta Selatan, Syarifudin, mengatakan, dalam sehari sepanjang tahun 2016 pihaknya rata-rata mengangkut sekitar 1.200 ton yang diangkut dengan menggunakan 252 truk.

Sampah tersebut termasuk sampah yang berasal dari produksi sampah kawasan komersial, seperti perkantoran, restoran, hotel, dan lain-lain yang belum mampu mengelola sampah secara mandiri.

Terkait dengan hal tersebut, sepanjang Januari hingga November 2016, Pemerintah Kota Jakarta Selatan menerima Rp 2,2 miliar dari retribusi sampah sektor komersial.

"Sudin Kebersihan pada tahun 2016 telah ikut menyumbang kurang lebih Rp 2,2 miliar melalui retribusi sampah yang dikenakan kepada para wajib retribusi selain rumah tinggal," ujar Syarifudin dalam paparan kinerja 2016 di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Selasa (20/12).

Syarifudin melanjutkan, tahun ini pihaknya juga berhasil mengurangi subsidi pelayanan kebersihan lingkungan menyusul lahirnya 34 pengelola sampah kawasan mandiri, sesuai Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Pengelolaan Sampah Kawasan Secara Mandiri.

Dia mengungkapkan, tahun ini pihaknya juga mendapatkan 31 unit armada pengelolaan sampah, sehingga jumlah kendaraan menjadi 283 unit.

Sampah liar

Sementara itu, kata Syarifudin, terkait masih banyaknya laporan tumpukan sampah liar di beberapa wilayah di Jakarta Selatan, seperti di wilayah Pasar Minggu, dia mengatakan bahwa waktu pengambilan sampah sudah diatur sedemikian rupa.

"Kita sudah punya sistem pengangkutan yang jelas dalam jam buang dan jam angkut. Memang terlihat seperti tumpukan sampah, tapi pada jam tertentu kita angkut, kita sudah punya TPS, ada yang jam 12 malem menumpuk tapi jam 3 selesai," bilangnya.

Selain itu, kata Syarifudin, luas dipo sampah di Pasar Minggu memang tak sebanding dengan produksi sampah. Karena itu, pihaknya akan mencari lahan baru untuk TPS.

"Paling tidak sebaran sampah bisa dibagi ke dipo lainnya. Kita sudah punya garbage compactor (alat pemadat sampah) terbaru 20 unit, nanti pada jalur tertentu kita juga akan sapu sampah dengan road sweeper," kata dia.

Sumber: WartaKota Selasa, 20 Desember 2016
Print this page

Bahaya Membakar Sampah

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Mon, 02 Jan 2017 16:05:00 +0000

Bakar Sampah Dengan Incenerator [dok_Asrul]

Sampah memang unik. Mengapa? Karena dengan sampah kita bersahabat dan dengan sampah pula kita bisa berseteru. Demikian pula dengan kebiasaan membakar sampah yang masih menjadi kebiasaan banyak orang. Selain cepat, cara ini juga dianggap hemat untuk mengurangi sampah atau benda yang ingin dihilangkan. Padahal cara tersebut memiliki sejumlah bahaya bagi manusia maupun lingkungan.

Tentunya, masyarakat sudah sering melihat adanya asap yang membumbung hasil dari pembakaran sampah. Entah itu di lingkungan rumah warga atau di pekarangan sendiri, maupun di Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS) atau Tempat Pembuangan sampah Ahir (TPA). Sampah yang dibakar dapat berupa apa pun, mulai dari plastik, sampah rumah tangga, atau kayu. Mudah dan cepat. Selain itu, orang-orang juga berpikir bekas pembakaran dapat dijadikan pupuk alami.

Namun, pembakaran sampah bukanlah hal yang sepele. Meski banyak orang memilih langkah ini, cara tersebut nyatanya sama sekali bukan hal yang benar. Tak hanya menghasilkan kabut asap yang bisa mengurangi jarak pandang dan kenyamanan, membakar sampah juga memiliki dampak yang sangat buruk untuk lingkungan dan kesehatan.

Gas Karbon Monoksida Hasil Bakar Sampah

Salah satu dampak buruknya ialah gas karbon monoksida (CO) yang dihasilkan dari proses tersebut. Kenapa gas ini berbahaya? Karena, karbon monoksida bisa membunuh orang secara massal. gas akan berikatan sangat kuat dengan hemoglobin darah yang seharusnya mengangkut dan mengedarkan okigen ke seluruh tubuh. Akibatnya, jalannya hemoglobin akan terganggu lalu tubuh akan kekurangan oksigen dan mengakibatkan kematian.

Berbagai sampah plastik yang dibakar pun dapat membebaskan senyawa kimia dioksin dan klorin. Semua penyawa beracun tersebut memiliki potensi yang cukup tinggi untuk menyebabkan kanker. Dioksin sendiri bersifat terus menerus dan terakumulasi secara biologis. Selain itu, fosgen, gas beracun yang pernah digunakan sebagai senjata pembunuh pada masa Perang Dunia 1, juga bisa dihasilkan.

Bakar Sampah di TPA [dok_Asrul]

Sementara untuk sampah yang mengandung klorin, 75 jenis zat beracun lain dapat tercipta. Begitu juga dengan HCL yang korosif, hidrokarbon, dan benzopirena, bahkan pembakaran sampah memiliki benzopirena 350 kali lebih besar dari asap rokok. Bahan sintetis yang mengandung nitrogen, seperti nilon atau busa poliuretan, dapat menghasilkan senyawa berbahaya lain. Bila dibakar dengan suhu di atas 600 derajat Celcius, bahan ini dapat mengeluarkan gas beracun HCN. Sebaliknya, jika kurang dari suhu tersebut, senyawa yang mucul ialah isosianat.

Asap dari kayu yang dibakar pun dapat berbahaya karena adanya formaldehida. Barang melamin juga bisa menghasilkan senyawa ini seandainya dibakar dengan suplai oksigen yang banyak dan jika kurang, gas HCN-lah yang akan lahir. Masih banyak racun lain yang mungkin ditimbulkan oleh pembakaaran sampah, bahkan partikel debu kecil yang disebut dengan particulate matter (PM) hingga mencapai level 10 mikron (PM10) salah satu di antaranya. Dengan tingkat yang seperti itu, alat pernapasan manusia tidak sanggup menyaring partikel itu sehingga bisa masuk ke dalam paru-paru dan menimbulkan gangguan pernapasan.

Semua racun ini akan disebar ke atmosphere lalu dihirup secara terus menerus oleh semua mahkluk hidup. Tak hanya itu, racun tersebut juga akan mengendap dalam tanah dan akhirnya bisa memasuki rantai makanan. Dampaknya mungkin tak langsung terlihat, tetapi berbagai zat beracun itu bisa saja sudah mulai memengaruhi tubuh yang akhirnya menimbulkan suatu penyakit. Jadi, haruskah kita mengatasi sampah dengan cara yang justru membahayakan kelangsungan hidup diri sendiri dan generasi masa depan?

Berikut ini fakta berbahaya dari aktivitas membakar sampah:

Pada umumnya, terutama sampah dari rumah dibakar secara serampangan. Kegiatan ini akan menghasilkan karbomonoksida (CO) yang bila terhirup manusia dapat mengganggu fungsi kerja hemoglobin (sel darah merah) yang semestinya mengangkut dan mengedarkan oksigen (O2) ke seluruh tubuh. Kekurangan O2 ini bisa menimbulkan kematian. Sebagai gambaran kasar, satu ton sampah yang dibakar akan berpotensi menghasilkan gas CO sebanyak 30 kg.
Asap dari pembakaran sampah plastik akan menghasilkan senyawa kimia dioksin atau zat yang bisa digunakan sebagai herbisida (racun tumbuhan). Selain itu, proses tersebut juga dapat menghasilkan fosgen atau gas beracun berbahaya yang pernah digunakan sebagai senjata pembunuh pada masa Perang Dunia pertama.
Hasil pembakaran sampah yang mengandung klorin dapat menghasilkan 75 jenis zat beracun lain.
Asap dari pembakaran sampah mengandung benzopirena (gas beracun penyerang jantung) sebanyak 350 kali. Zat ini ditengarai sebagai biang keladi penyebab kanker dan hidrokarbon berbahaya (seperti asam cuka) penyebab iritasi.
Membakar kayu juga dapat menghasilkan senyawa yang mengakibatkan kanker. Sedangkan melamin dapat menghasilkan formaldehida (formalin) bila dibakar dengan suplai oksigen yang banyak atau HCN (asam sianida) bila kurang oksigen.
Pembakaran sampah di area terbuka dapat menghasilkan partikel debu halus atau Particulate Matter (PM) yang mencapai level PM 10 (10 mikron). Dengan tingkatan tersebut, zat ini tidak dapat disaring oleh alat pernapasan manusia, sehingga bisa masuk ke paru-paru dan mengakibatkan gangguan pernapasan.
Pembakaran sampah dapat menyebabkan kabut asap yang tebal dan mengurangi jarak pandang dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal. Yang lebih parah, bisa memicu terjadinya kebakaran dengan skala lebih besar. Kita tentu masih ingat terjadinya kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan kapal laut menabrak tebing dan menghentikan aktivitas penerbangan komersial di beberapa bandara.

Oleh karena itu, marilah kita mengelola limbah rumah tangga secara bijak, agar tidak membahayakan manusia dan selalu menjaga kenyamanan lingkungan.

Menggugat "TITAH" Presiden Jokowi

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Mon, 18 Jul 2016 12:45:00 +0000

Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah

Jakarta [18 Juli 2016]; Koalisi Nasional ‪#‎TolakBakarSampah‬ hari ini [Senin,18|7|2016] resmi mendaftarkan ke Mahkamah Agung [MA] permohonan Uji Materiil Perpres 18-2016 Tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 7 kota/provinsi: Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Surakarta dan Makassar. Diharapkan Mahkamah Agung benar-benar menelaah regulasi persampahan yang ada, sebelum memutuskan gugatan ini demi menyelamatkan generasi bangsa Indonesia.

Pemohon Uji Materi yang diwakili beberapa Kantor Pengacara dari Bandung dan Jakarta tersebut bergabung dalam sebuah koalisi yang diberi nama "Koalisi Tolak Bakar Sampah" yang terdiri dari unsur perorangan dan lembaga (NGO). Presiden harus mencabut kebijakan PLTSa tesebut karena Kontra Regulasi Sampah UU.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan ini pula jelas akan mematikan Kelompok Pengelola Sampah atau Bank Sampah atau Industri Daur Ulang yang sudah ada, disamping merusak kesehatan dan juga berbiaya tinggi (berbasis konglomerasi) dan membuka peluang baru ‪#‎KKN‬.

Perpres 18/2016 tsb sangat jelas bertentangan dengan regulasi sampah khususnya Pasal 13 UU.18/2008 dimana pengelola kawasan wajib mengelola sampahnya (sampah harus dikelola di sumber timbulan sampah).

Langkah "kelola sampah" cerdas dan stratejik adalah #KelolaDiSumberTimbulan (desentralisasi) ini paradigma baru sesuai regulasi. Amanat Perpres 18/2016 sangat jelas kembali ke paradigma lama (sentralisasi), amanat perpres jelas pola sentralisasi karena membutuhkan minimal 1000 Ton/hari. #Publik harus fahami pula disitu. Jadi #TolakBakarSampah tersebut bukan hanya memandang satu sisi #BakarSampah akan merusak kesehatan atau membunuh secara pelan (masalah kesehatan jelas yang paling utama), namun #KoalisiTolakBakarSampah ini juga memandang sisi lain, termasuk akan mematikan usaha-usaha kelola sampah termasuk Kelompok Pengelola Sampah (KPS), Bank Sampah (BS) yang ada saat ini, pasti akan mati. PLTSa pula berbiaya tinggi dan menguntungkan pengusaha besar (konglomerasi). Banyaklah dampak negatif dari Perpres 18/2016 ini, jadi jelas Mahkamah Agung harus memutuskan atau merekomendasi untuk pencabutan.

Perlu pula diketahui bahwa untuk antisipasi volume sampah sangat jelas dalam Permen PU. No.3/PRT/M/2013 mengamanatkan pembangunan Control Landfill (Kota Sedang Kecil) dan Sanitary Landfill (Kota Besar dan Metropolitan), Kenapa bukan dikembangkan Pola Landfill yg jelas #RamahLingkungan. Lihat Korea Selatan di TPA Sundakwon menerapkan Sanitary Landfill 8 Tingkat (sesuai pantauan langsung di TPA Sundakwon Korea Selatan, April 2016 oleh penulis yang juga sekaligus pemohon uji materiil ini ke MA, kenapa tidak adopsi Korsel dan kenapa harus adopsi Singapore misalnya yang jelas2 sampah Indonesia berbeda karakteristiknya dgn sampah Luar Negeri (termasuk Singapora). Sampah Indonesia umumnya (70-80% organik) jenis organik basah tinggi, jadi sangat tidak cocok dengan teknologi incenerasi (biaya operasional pasti besar).

Pengembangan EBT dengan Biodigester

Kalau alasan pemerintah untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berbasis sampah. Bukan pula pola Incinerator atau Termal (bakar sampah) sesuai rencananya tersebut. Tapi #Solusinya adalah Pola Gasifikasi Biodigester tanpa pembakaran (sampah masuk biodigester keluar Gas, lalu Gas menggerakkan Generator (output listrik). Teknologi ini sdh ada di Indonesia dan diproduksi dengan Teknologi Tepat Guna oleh anak bangsa sendiri. Malah pemerintah melalui BPPT sendiri memproduksi alat ini (Tanpa impor). Intinya PLTSa by Perpres 18 Tahun 2016 tersebut berbiaya tinggi disamping juga memerlukan biaya ekspedisi angkutan sampah yg tidak sedikit (jelas tidak orientasi ekonomi) peluang korupsi lagi disini. Cegah korupsi dengan mencabut Perpres 18 Tahun 2016.

Solusi sampah sebenarnya bukan di Hilir (TPA, Sungai, juga PLTSa) Tapi solusi ada di Hulu (sumber timbulan). Kenapa di luar negeri pemerintah berhasil kelola sampah karena "penekanan" pengelolaan di Hulu (warga ahirnya disiplin). Sebenarnya sampah bila dikelola di Hulu, hampir tidak ada tersisa paling tinggi 5% terbuang ke Landfil TPA atau Landfill B3, itupun mungkin dari Sampah B3 saja. Sementara banyak sampah B3 yg dulunya dibakar sekarang tidak perlu lagi. Misalnya sampah bekas #perban #softex dsb di Rumah Sakit dan sejenisnya... ini bila di dekomposisi dgn mikroba selama 5-7 hari bersama sampah organik, bisa dijadikan media tanaman hias dsb. Jadi di Rumah Sakit sungguh tidak butuh lagi incenerator seperti yg ada saat ini (itupun mangkrak, karena umumnya sampah Rumah Sakit sudah laku "laris manis" terjual dan/atau terbeli oleh Industri berbahan baku sampah plastik> DUP).
------->
‪#‎Noted‬: Perlu publik ketahui Basic amanat UU.18/2008 dan PP.81/2012 adalah Pengelolaan Sampah Berbasis Komunal Orientasi Ekonomi. Maka jelas dgn adanya PLTSa ini yg membutuhkan sampah min 1000 Ton/hari akan bertentangan dgn UU tsb. karena pengelolaan sampah kembali secara konvensional (sentralisasi). Seharusnya (sejak UU.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah) diberlakukan, maka pengelolaan sampah harus bertumpu kepada masyarakat (sebagai pengelola) berbasis komunal dengan orientasi ekonomi (artinya sampah harus dilihat sebagai sumber ekonomi baru).

Catatan: Kalau Presiden Jokowi tetap akan memberlakukan Perpres 18/2016, sebaiknya revisi atau cabut semua regulasi sampah yang ada baik itu UU, PP dan/atau permen2 yg ada. Karena semua regulasi sampah yg ada kontraproduktif dgn Perpres tsb. Postingan ini sekaligus menanggapi Tulisan di Web InSWA dengan judul "Polemik Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)" agar supaya masyarakat bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang keliru. Mari kita memberi pencerahan yang positif dan obyektif kepada masyarakat. Pesan akhir untuk Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa ingat #RevolusiMental

Best regards,

Owner Posko Hijau Google Blogs
Print this page

Pemerintahan Ahok Belum Berhasil Kelola Sampah dengan Baik

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Mon, 16 May 2016 19:42:00 +0000

Ilustrasi Sampah TPA [dok_GIF]

Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu menilai, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama akrab disapa Ahok, gagal mengelola persampahan di Ibukota, karena Dinas Kebersihan DKI Jakarta masih membuang sampah ke TPST Bantar Gebang, Bekasi, rata-rata 7.000 ton per hari.

"Padahal sesuai perjanjian dengan pengelola TPST Bantar Gebang, tahun ini sampah yang dibuang ke sana maksimal 2.000 ton per harinya," kata Victor, Selasa (17/5).

Selain itu, janji Ahok untuk segera membangun empat lokasi pengelolaan sampah terpadu di dalam kota atau Intermediate

Selasa, 17 Mei 2016 , 09:44:00 WIB

Treatment Facility (ITF) juga masih sebatas wacana. Bahkan ITF Sunter yang dijanjikan pelertakan batu pertama pada Maret lalu, sampai sekarang belum ada tanda-tanda dimulai.

Di lokasi tersebut, kata Victor, hanya digunakan untuk memadatkan sampah dari Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Sampah yang telah padat itu kemudian diangkut lagi truk Dinas Kebersihan DKI menuju Bantar Gebang.

Pada 2013, ITF Sunter sudah masuk dalam proses lelang dalam bentuk lelang investasi. Dari hasil lelang investasi tersebut telah dikeluarkan calon pemenang lelang yaitu PT Wiragna Gulfindo Sarana dan PT Phoenix Pembangunan Indonesia. Sampai pergantian gubernur dari Fauzi Bowo ke Joko Widodo hingga Ahok, penentuan pemenang lelang investasi ITF Sunter belum diputuskan sama sekali.

Selain di Sunter, Pemprov DKI juga akan membangun tiga ITF lainnya, masing-masing berlokasi di Cakung Cilincing, Marunda, dan Duri Kosambi.

Agar pembangunannya tidak mangkrak lagi, Pemprov DKI kemudian menunjuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) membangun dua ITF yaitu ITF Marunda dan ITF Cakung Cilincing. Dinas Kebersihan DKI Jakarta akan membangun dua ITF lainnya, ITF Sunter dan ITF Duri Kosambi. [xta]

Sumber: RMOLjakarta

Laporan: Widodo Bogiarto

Print this page

Ingub Pengelolaan Sampah Kawasan Disosialisasikan

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Tue, 15 Mar 2016 19:56:00 +0000

Wakil Walikota Jakarta Selatan, Irmansyah

Jakarta (16 Maret 2016) Wakil Walikota Jakarta Selatan, Irmansyah berharap ke depan sampah tidak lagi menjadi masalah bagi masyarakat maupun pemerintah, melainkan bagaimana sampah dapat bernilai ekonomis.

"Sampah dimanfaatkan dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah"

"Kita harus dapat mencontoh negara-negara yang lebih maju dari kita, di mana sampah dimanfaatkan dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Irmansyah saat sosialisasi Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Pengelolaan Sampah Kawasan Secara Mandiri, di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Rabu (16/3).

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan, Syarifudin menambahkan, sosialisasi ini merupakan tindaklanjut dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Provinsi DKI Jakarta sebagai pengganti dari Perda nomor 11 tahun 1988.

"Diharapkan kepada seluruh camat dan lurah serta SKPD terkait dapat memahami sehingga Perda dan Ingub No 8 Tahun 2016 dapat berjalan secara sinergi dalam mewujudkan Jakarta Baru Jakarta Bersih,"‬ tandasnya.

Download Ingub No.Tahun 2016
Sumber: BeritaJakarta
Print this page

Bos PT Godang Tua Jaya Dipenjara, Siapa Bakal Susul?

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Tue, 10 Nov 2015 19:35:00 +0000

Komisi A DPRD Kota Bekasi melakukan kunjungan ke TPST Bantar Gebang/Adi Talor

Kita patut mengapresiasi Mahkamah Agung: berani membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan Linggom F Lumbon Toruan bebas dari dakwaan kasus penimbunan bahan bakar minyak.

Linggom dihukum satu tahun penjara dengan denda Rp 2 miliar. Meskipun, sejak diputuskan pada 23 Maret 2015, eks Wakil Direktur PT Godang Tua Jaya yang kini menjadi anggota DPRD Kota Bekasi itu masih bebas berkeliaran.

Penetapan Linggom sebagai terpidana merupakan tiang pancang pertama untuk membongkar dugaan skandal korupsi di tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang.

Tidak menutup kemungkinan, ke depan, aparat penegak hukum menetapkan sejumlah tersangka kasus lain namun tetap berada dalam lingkaran yang sama: sampah. Ada beberapa area rawan korupsi yang sebenarnya berpotensi tersentuh oleh penegak hukum.

Area rawan korupsi pertama, adalah bisnis sampah dinasti Rekson Sitorus. Penelusuran kami, Rekson tidak hanya mengendalikan PT Godang Tua Jaya yang kini mengelola TPST Bantar Gebang. Ia juga mengendalikan PT Ernijuta Agung.

Perusahaan yang didirikan bersamaan dengan PT Godang Tua Jaya pada 1993 itu sahamnya dikuasai oleh keluarga inti Rekson: istri, anak dan menantu. Perusahaan ini menyewakan alat berat dan dump truks. Juga melayani jasa angkut sampah, perataan lahan dan pengurukan.

Tentu sah-sah saja mendirikan dinasti bisnis. Yang menjadi persoalan adalah jika mereka menjalin kerja sama lancung. Kedua perusahaan tersebut tercatat rutin mendapatkan ‘jatah’ proyek persampahan di Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

PT Godang Tua Jaya, dalam riwayat lelang elektronik, mendapatkan proyek swastanisasi sampah di Tanjung Priok selama dua tahun dengan nilai sekitar Rp 21 miliar. Sayangnya, lelang elektronik baru berlaku pada 2011 sehingga riwayat sebelumnya tidak bisa diketahui oleh publik.

PT Ernijuta Agung, selama empat tahun, sejak 2012 hingga 2015, mendapatkan total proyek sekitar Rp 34,7 miliar. Itu belum termasuk proyek-proyek penunjukan langsung.

Yang menggelitik, PT Ernijuta Agung hanya memenangkan lelang elektronik pada Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Di dinas lain, atau juga kota dan lembaga lain, tidak ada nama PT Ernijuta Agung. Ini agak aneh.

Boleh jadi dugaan Gubernur Ahok benar: Dinas Kebersihan bermasalah. Petunjuknya, kata Ahok, dua kepala dinas sebelum yang sekarang takut untuk memberikan surat peringatan atau SP 1 kepada PT Godang Tua Jaya. Ada kemungkinan PT Godang Tua Jaya dan Dinas Kebersihan main mata.

Area rawan korupsi kedua, adalah profesioalitas kerja PT Godang Tua Jaya. Linggom adalah potret suram tentang buruknya kinerja perusahaan. Untuk mengakali keuntungan, perusahaan nekat melakukan tindakan melanggar hukum.

Area kedua inilah yang akhirnya membuat Pemrov DKI Jakarta ingin mengakhiri hubungan. Apalagi, PT Godang Tua terbukti tidak menjalankan kewajibannya membangun teknologi persampahan yang telah disepakati. Padahal, uang ratusan miliar mengalir tiap tahun ke PT Godang Tua Jaya.

PT Godang Tua Jaya juga diduga memainkan tonase sampah agar pembayaran uang tipping fee atau jasa pengelolaan, yang dihitung berdasarkan ton sampah masuk, ikut melambung. Audit Badan Pemeriksa Keuangan terbaru secara jelas menyebut,

‘Pelaksanaan penimbangan tidak dilakukan berdasarkan pendataan dan pengolahan database berat kosong truk yang terbaru secara periodik, sehingga tonase sampah yang menjadi dasar pembayaran tipping fee tidak dapat diyakini kewajarannya dan terdapat perbedaan berat kosong truk yang berindikasi merugikan daerah Rp 1.237.682.127.’

Soal tonase, bisa saja, PT Godang Tua Jaya juga melaporkan kepada Pemkot Bekasi lebih sedikit sehingga hak Pemkot Bekasi mendapatkan 20 persen dari total tipping fee ikut berkurang. Atau keduanya melakukan persekongkolan.

Data yang diperoleh klikbekasi, jumlah tonase yang disebutkan PT Godang Tua Jaya dan Pemkot Bekasi cenderung sama. Namun, besaran total tipping fee yang dikeluarkan Pemrov DKI Jakarta berbeda, jika melihat data dari Pemkot Bekasi.

Pada tahun 2014, misalnya, Pemrov DKI Jakarta menggelontorkan Rp 279.817.387.038 untuk tipping fee. Namun, faktanya, Pemkot Bekasi hanya menerima 49.554.606.995. Jumlah ini setelah dihitung tidak mencapai 20 persen, sekalipun sudah dipotong pajak penghasilan.

(Baca: Kejanggalan Tipping Fee TPST Bantar Gebang dari DKI Jakarta)

Kuatnya dugaan korupsi dengan modus ‘utak-atik angka’ ini diperkuat temuan BPK yang menyebut, ‘Adanya potensi pajak penghasilan Pasal 23 atas transaksi antara J.O dan PT Godang Tua Jaya yang tidak dipungut dan disetor minimal senilai Rp 15.506.516.292.’

Dugaan korupsi tipping fee ini, jika ditelusuri, bisa menyentuh sampai tingkat paling bawah: pembagian kompensasi untuk warga di sekitar TPST Bantar Gebang. Modusnya adalah dengan sunat-menyunat anggaran.

Melalui mekanisme community development atau pemberdayaan masyarakat, setiap kepala keluarga mendapatkan uang kompensasi Rp 300 ribu per tiga bulan. Di tingkat RT, uang kompensasi disunat Rp 10 ribu untuk kegiatan gono-gini.

Setiap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yang menyalurkan anggaran, juga menyunat Rp 100 ribu dengan dalih untuk perbaikan infrastruktur, pembangunan masjid dan pembelian perlengkapan ini-itu. Totalnya, warga hanya mendapatkan Rp 190 ribu.

Dari hasil pemotongan Rp 100 ribu tadi, LPM mampu mengumpulkan Rp 1-1,5 miliar per tahun. Kenyataannya, apa yang mereka kerjakan juga tidak bisa sepenuhnya dipercaya, misalkan dalam bentuk laporan keterangan pertanggung jawaban.

Seperti LPM, Pemkot Bekasi pun tidak pernah merinci detail peruntukan uang dari PT Godang Tua Jaya di dalam APBD. LKPJ Wali Kota Bekasi hanya menyebut, sekitar 40 persen uang disalurkan kepada masyarakat. Sisanya? Tidak jelas.

Area rawan korupsi ketiga, adalah menyangkut pola relasi. Rekson Sitorus, bukan rahasia umum lagi, telah menjadi ‘Robin Hood’ bagi sebagian orang di Kota Bekasi. Politisi, tokoh masyarakat, ormas, karang taruna, aparat pemerintah, disebut-sebut rutin mendapatkan setoran.

Maka tak heran jika banyak pihak yang ‘teriak’ ketika PT Godang Tua Jaya dalam ancaman DKI Jakarta. Ahok diserang dari berbagai penjuru, dari mulai konfrontasi anggota DPRD Kota Bekasi, hingga aksi stop truk oleh ormas dan warga.

Pola relasi yang semacam itu tentu penuh risiko, apalagi jika menyangkut uang negara dalam jumlah besar. Padahal di sisi lain, PT Godang Tua Jaya punya seabrek tanggung jawab yang nyata-nyata belum dilaksanakan.

Jadi, kembali ke pembicaraan semula, siapakah yang akan menyusul Linggom? Semua tergantung dari keseriusan aparat penegak hukum memberantas korupsi. Masyarakat tentu berharap besar mereka bisa bekerja secara profesional.

Sumber: KlikBekasi

Rabu, 11 November 2015

Print this page

70 Bangunan Daftar Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Sat, 13 Aug 2011 05:31:00 +0000

Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 70 bangunan sudah mendaftar untuk disertifikasi sebagai Bangunan Ramah Lingkungan, kata Ketua Green Building Council of Indonesia (GBCI) Naning Adiwoso.

"Sudah 70 bangunan yang mendaftar dan 30 di antaranya sedang dalam proses sertifikasi," kata Naning usai peluncuran Sistem Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan di Jakarta, Jumat.

Sistem Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan tersebut diluncurkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta.

GBCI ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai Lembaga Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan yang pertama di Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk diregistrasi kompetensinya.

Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan merupakan salah satu upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan penghematan energi karena menggunakan sumberdaya energi alternatif yang terbarukan dan penggunaan produk-produk ramah lingkungan.

Menurut Naning, sertifikasi bangunan ramah lingkungan mempunyai keuntungan jangka panjang yaitu pengurangan biaya.

Beberapa bangunan yang sedang dalam proses sertifikasi adalah gedung Kementerian Pekerjaan Umum mampu menghemat energi hingga 38 persen dan Kedutaan Besar Austria mampu menghemat energi hingga 42 persen dan Grand Indonesia menghemat energi sampai 30 persen.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Imam S Ernawi mengatakan, energi yang penggunaannya paling tinggi adalah untuk pengatur suhu udara di gedung yang mencapai 57 persen lalu disusul industri dan transportasi.

Menurutnya, dalam UU Nomor 28/2002 tentang Bangunan Gedung sudah diatur mengenai bangunan ramah lingkungan. Kementerian PU juga sudah berupaya konkrit melalui peraturan perundang-undangan, sosialisasi maupun bantuan teknis.

"Dengan sertifikasi bangunan ramah lingkungan dapat mengambil bagian dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, mengemat energi, hemat air dan memberi dampak positif bagi kesehatan penghuninya," kata Imam.
(D016)

Editor: Desy Saputra

PLTMH, Solusi Listrik Masyarakat Pedalaman

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Fri, 05 Aug 2011 04:24:00 +0000

Akhir-akhir ini, hampir setengah wilayah negeri ini mengalami krisis listrik. Dimana-mana terjadi pemadaman bergilir. Bahkan pemerintahpun menghimbau untuk berhemat menggunakan listrik. Karena dengan pemborosan menggunakan listrik, kita sama saja menghambur-hamburkan uang Negara.

1312491659499852262 Bendungan Ds. Sungai Barang Kec. Kayan Hulu Kab. Malinau Kaltim

Jika kita berpetualang ke pedalaman bumi Kalimantan, kita akan menjumpai air terjun kecil-kecil yang cukup banyak. Kalau tinggi dan berarus deras jelas tidak, tingginya hanya beberapa meter saja. Namun bila dibuat objek wisata, nampaknya itu hal biasa dan masih kalah jauh bila di banding air terjun Niagara.
Kali ini saya tidak membahas tentang objek wisata, namun memanfaatkan air terjun untuk kita ubah sedemikian hingga demi memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup orang banyak. Air terjun tersebut kita jadikan sumber energi listrik atau yang sering kita dengar dengan sebutan PLTMH ( Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro ) . Micro Hydro sendiri adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjun dan jumlah debit air. Memang prosesnya tidak mudah, dan biaya tidak sedikit. Dengan kebijakan dari PEMDA setempat untuk mengeluarkan dana APBD. Akhirnya semua bisa berjalan seperti yang kita harapkan bersama.
Khusus wilayah Kalimantan Timur Kabupaten Malinau , dimana penduduk yang mendiami perkampungan jauh dari keramaian kota, seperti Kecamatan Sungai Boh, Kec. Bahau Hulu, Kec. Mentarang Hulu hingga sampai perbatasan Malaysia yaitu Kec. Kayan Hulu, Kayan Hilir, dan juga Kec. Kayan Selatan. Desa-desanya hampir 75 % sudah memiliki listrik lokal sendiri, yaitu dengan memanfaatkan PLTMH tadi.

Potret mesin turbin Ds. Long Berang Kec. Mentarang Hulu Kab. Malinau Kaltim

Mesin turbin yang sering kita gunakan adalah Heksa Hydro . Produk ini asli merk dagang dalam negeri, karya anak bangsa sendiri. Semua yang kita gunakan produksi dari Bandung. Karena kita tahu, di pelosok-pelosok kota Bandung sendiri yang banyak belum teraliri listrik dari PLN atau lokasi memang sulit di jangkau. Banyak juga hal serupa pemanfaatan mata air di jadikan sumber energi listrik dan prosesnya sama persis dengan yang saya kerjakan.
PLTMH jauh lebih efesien bila di bandingkan dengan PLTD ( Pembangkit Listrik Tenaga Diesel ), PLTU ( Pembangkit Listrik Tenaga Uap ), ataupun PLTN ( Pembangkit Listrik tenaga Nuklir ). Karena PLTMH hanya membutuhkan mata air saja, tentunya dengan perhitungan yang matang agar pekerjaan tidak meleset dari yang semula direncanakan.
Mesin rata-rata yang kita gunakan berkapasitas 32.000 KVA. Tegangan di hitung cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik satu perkampungan. Dimana penduduk perkampungan tersebut kurang lebih berjumlah antara 45 - 100 kepala keluarga.

Sketsa Bendungan, Bak Penenang, Dan Mesin Turbin

Proses

Kita buatkan bendungan yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan pasokan air kedalam mesin turbin.

Pembuatan bak penenang. Bak penenang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air sementara sebelum di distribusikan ke mesin turbin. Selain itu juga untuk menhindari sampah agar tidak masuk kedalam mesin turbin.

Memasang pipa PVC atau pipa besi yang berfungsi sebagai perantara air dari bendungan hingga masuk kedalam mesin turbin. Untuk pemasangan pipa, mengenai panjangnya tergantung dari perhitungan debit air dan elevasi atau ketinggian bendungan dengan posisi mesin turbin. Untuk memperoleh elevasi yang cukup, maka kita mencari air terjun seperti yang saya uraikan di atas.

Pemasangan jaringan listrik, baik SUTM ( Saluran Udara Tegangan Menegah ), SUTR ( Saluran Udara tegangan Rendah ), Gardu Trafo dan SR (sambungan rumah ) + instalasinya.

Setelah semua siap, kita tinggal proses pengoperasiannya.

Potret Bak Penenang Ds. Data Dian Kec. kayan Hilir Kab. Malinau Kaltim

Proses pekerjaannya memang sedikit melelahkan. Selain distribusi alat yang hanya bisa di jangkau oleh pesawat. Harga material dalam lokasi perkerjaan tersebut berada juga sangat mahal.

Semen, @ sak ( 40 kg ). Rp. 2.100.000,-

Pasir, @ m³ Rp. 2.000.000,-

Besi, @ batang Ø 8-Ø12, Rp. 200.000 s/d Rp. 330.000,-

Namun semua bisa terobati jika pekerjaan sukses, dan listrik bisa menyala terang. Mesin turbin kita operasikan, panel-panel listrik di setiap rumah kita nyalakan. Begitu gembiranya saudara-saudara kita yang berada di lokasi terbut. Dimana selama hidupnya belum pernah merasakan terangnya listrik. Kini mereka bisa tersenyum gembira ria menyambut perubahan zaman dengan kecagihannya.

Dengan begini masyarakat pedalaman bisa mendapatkan listrik seperti apa yang mereka harapkan selama ini. Tanpa ada pemadaman bergilir, bayar listrik murah ( hanya untuk biaya operasional dan gaji petugas jaga ), tinggal merawat dan menggunakannya. Untuk petugas jaga, biasanya setelah kita melapor kepada camat bahwa pekerjaan selesei. Maka camat membiayai biaya khursus dan menunjuk salah satu putra desa untuk menimba ilmu di luar daerah ( dalam hal ini kelistrikan ). Terutama ke jawa, yaitu ke Bandung, Malang, atau ke Surabaya. Setelah mereka di nyatakan lulus, anak tersebut bisa kembali menjadi penjaga listrik atau bahasa kerennya pegawai PLN ala kampung sendiri.

“ Cerita ini saya angkat dari pengalaman mengerjakan proyek di Desa Data Dian, Kec. Kayan Hilir Ds. Sungai Barang Kec. Kayan Hulu Ds. Long Berang Kec. Mentarang Hulu Kab. Malinau Kalimantan Timur “

Ref :Sobat Kompasianer

Best regards,

Owner Posko Hijau Google Blogs
Print this page

Fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, Efektifkah?

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Thu, 28 Jul 2011 07:51:00 +0000

Jakarta (voa-islam) – Inilah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terbaru tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Meski sudah ada hukum positif yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fatwa MUI dianggap perlu untuk melengkapinya.

Semoga saja fatwa MUI yang diluncurkan Rabu (27/7) pagi di Hotel Sultan, Jakarta, ini tak cuma pemanis yang tidak efektif untuk menjerat oknum nakal dari pihak Pemerintah, Legislatif, Pemerintah Daerah, Pengusaha, tokoh dan masyarakat, terkait kerusakan lingkungan hidup.

Ketika ditanya wartawan dalam jumpa pers jelang siang, apakah dengan fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, dikarenakan hukum positif yang ada tidak berjalan? Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta membantahnya. Ia mengatakan, bukan berarti hukum positif yang ada tidak jalan. Buktinya, ada pertambangan nakal yang didenda sebesar Rp 20-36 milyar.

“Kami ingin menggunakan segala cara untuk meminimalkan dampak kerusakan yang ditimbulkan. Ada tujuh perusahaan yang kini sudah diperingati pihak Kementerian Lingkungan Hidup. Jika dua kali diberi peringatan tidak diindahi, perusahaan nakal itu akan digugat ke pengadilan. Namun, harus diakui, tidak mudah untuk menyeret pertambangan bandel ke pengadilan,” ujar Hatta.

Dalam upaya mengendalikan masalah lingkungan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan berbagai macam program, kegiatan bahkan memperbaharui Undang-undang No. 23 Tahun 1997 menjadi UU No.32 Tahun 2008 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan MUI.

MoU Kementerian Lingkungan Hidup dan MUI dilakukan pada 15 Desember 2010, di dalamnya disepakati tentang perlunya disusun fatwa mengenai Lingkungan Hidup. Kemudian pada 5 Juni 2011 disepakati Fatwa Pertambangan Ramah Lingkungan. Kehadiran fatwa ini diharapkan tidak mengabaikan pendekatan represif melalui penegakan hukum.

Tujuan Fatwa

Dikatakan Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin, fatwa ini disusun untuk merespons semakin memprihatinkannya kondisi lingkungan hidup di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya kepedulian berbagai pihak terhadap upaya pelestarian lingkunga hidup.

“Islam punya pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, karena manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang, tapi juga untuk amar ma’ruf,” ujar Kiai.

Ketentuan hukum dalam fatwa MUI tersebut, pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.

Pelaksanaan pertambangan harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan; harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders); pelaksanaannya harus ramah lingkungan (green mining); tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (monitoring) berkelanjutan; melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi; peman faatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan perwujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD.

Pelaksanaan pertambangan wajib menghindari kerusakan (daf’u al-mafsadah), antara lain: menimbulkan kerusakan ekosistemdarat dan laut; menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air); menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya; menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global; mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar; mengancam kesehatan masyarakat.

Adapun fatwa MUI ini bertujuan: (1) Memperkuat penegakan hukum positif terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan di sector pertambangan. (2) Memberi penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup. (3) Sebagai salah satu upaya untuk menerapkan sanksi moral dan etika bagi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di sektor pertambangan.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengatakan, fatwa ini dijadikan pijakan bagi para pihak, pemerintah, legislative, pengusaha pertambangan, tokoh agama dan masyarakat luas dalam mengelola pertambangan sehingga akan berkelanjutan dan demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan bersama. Desastian

Best regards,

Owner Posko Hijau Google Blogs
Print this page

Fatwa MUI Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Diluncurkan

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Thu, 28 Jul 2011 07:44:00 +0000

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluncurkan fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan di Ball Room Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (27/7/2011).

TRBUNNEWS.COM/ BUDI PRASETYO

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

Fatwa ini dimaksudkan untuk memperkuat penegakan hukum positif terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan hidup di sektor pertambangan. Selain itu, fatwa ini pun memberi penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normatif atau keagamaan terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Fatwa MUI ini sebagai satu upaya untuk menerapkan sanksi moral dan etika bagi pemangku kepentingan terrmasuk masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya di sektor pertambangan.

Sebelumnya pada 15 Desember 2010 Kementrian Lingkungan Hidup bersama MUI menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) Nomor 14/MENLH/12 /2010 dan Kep-621/MUI/XII/2010. Kemudian pada 5 Juni 2010 disepakati Fatwa Pertambangan Ramah Lingkungan. Kehadiran fatwa ini dimaknai dengan cara cerdas dan tidak mengabaikan pendekatan represif melalui penegakan hukum.

"Peringatan tentang kerusakan lingkungan terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an, temuan para ahli, dan fairs terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini telah menyadarkan kita semua bahwa persoalan lingkungan harus dilihat dr berbagai aspek kehidupan manusia. Pendekatan-pendekatan konvensional ternyata belum bisa mengembalikan kesadaran bahwa manusia sebagai bagian dari alam semesta yang harus melindungi alam. Karenanya dibutuhkan cara luar biasa dengan pendekatan persuasi," papar menteri lingkungann hidup, Gusti Muhammad Hatta.

Menurutnya kekayaan alam merupakan sebuah modal pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun kegiatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata tanpa memerhatikan lingkungan hidup akan mengakibatkan kerusakan dan bencana. Terjadinya kerusakan ekologis antara lain disebabkan berubahnya fungsi lahan yang tidak sesuai lagi dengan peruntukannya, penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan dan lahan, terutama kegiatan pertambangan yang tidak ramah lingkungan.

"Fatwa ini dapat dijadikan pijakan bagi para pihak, pemerintah, legislatif, pengusaha pertambangan, tokoh agama, dan masyarakat luas dalam mengelola pertambangan sehingga akan berkelanjutan dan demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan bersama," ungkapnya.

Penulis: Adi Suhendi | Editor: Yudie Thirzano

Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com

Best regards,

Owner Posko Hijau Google Blogs
Print this page

Regulasi Menuju Green Banking dan Green Industry

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Sat, 16 Jul 2011 07:15:00 +0000

Perbankan dan Industry perlu beradaptasi secara “mutlak” interdependensial dengan lingkungan sebagai cara untuk memenangkan persaingan pasar sekaligus turut melestarikan lingkungan yang semakin parah ini. Mengapa demikian? Karena perbankan dan industry tentulah tidak bisa hidup tanpa lingkungan yang memadai. Ini tercermin dari aspek iklim usaha yang baik maupun lingkungan hidup yang lestari.

Akibat pembabatan hutan (illegal logging) serta kesemrawutan tata (landskap) kota membuat perubahan iklim begitu fenomenal. Fenomena ini seharusnya tidak membuat kita tinggal diam. Menjadi green industry serta green bank bukan sekedar menjalankan aktivitas “Go Green”.

Menurut Bank Dunia, Green Bank adalah suatu institusi keuangan yang memberikan prioritas pada sustainability dalam praktek bisnisnya. Begitu pula Green Industry menurut saya. Pada pemahaman ini, khususnya green banking setidaknya bersendikan empat unsur kehidupan yakni nature, well-being, economy dan society. Bank atau industry yang “hijau” akan memadukan keempat unsur tadi ke dalam prinsip bisnis yang peduli pada ekosistem dan kualitas hidup manusia. Sehingga pada akhirnya yang muncul adalah output berupa efisiensi biaya operasional perusahaan, keungulan kompetitif, corporate identity dan brand image yang kuat serta pencapaian target bisnis yang seimbang. Ini merupakan sebuah strategi bisnis jangka panjang yang selain bertujuan profit juga mencetak benefit kepada pemberdayaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan di masyarakat.

Seminar Strategi Menuju Green Banking di Jakarta, Ekonom Indef Aviliani berpendapat bahwa upaya perwujudan green banking di Indonesia harus didahului sosialisasi. "Green banking masih banyak yang harus dibenahi. Jangan bicara banking-nya, tapi green industrinya dulu," ujar Aviliani dalam seminar tersebut.

Saya setuju dengan pendapat Aviliani tersebut. Namun bagi saya (sebagai titipan kepada Bank Indonesia dan DPR), dalam aplikasi dari program ini ke depan pada pembahasan atau pembuatan regulasi tentang hal ini, setidaknya memasukkan unsure yang sangat penting bagi kami sebagai pengelola “sampah” lingkungan adalah al;

Setiap perbankan termasuk Industry yang dipercayakan atau menerima dana ini untuk mengelola, harus terlebih dahulu menerapkan sendiri prinsip “pro green” ini di lingkungannya, apakah dalam aplikasi Dana CSR mereka selama ini (setidaknya 1 tahun terakhir) sudah terlaksana apa belum. Diragukan dana ini nantinya akan jatuh pada peruntukan yang lain, atau hanya konglomerasi atau keluarga pejabat sendiri yang menikmatinya.
Kementerian Negara Lingkungan Hidup, harus mengeluarkan atau memberi sertifikasi terhadap perbankan atau industry atau usaha-usaha (semua sector usaha) yang mengarah atau melaksanakan prinsip “pro green” untuk mengelola sebagaimana point satu diatas. Karena diragukan bukan programnya yang tidak bagus tapi pengusahanya yang tidak sustainable alias memanfaatkan dana ini (membonceng) untuk program lainnya. Serta bentuk tim pemantau independent yang melibatkan unsure masyarakat didalamnya serta LSM yang bergerak dalam bidang pengelolaan lingkungan atau lembaga yang pro green dengan manajemen berjenjang sampai ke daerah (kab/kota).
Regulasi Berbasis Comunal; Selama ini banyak program hijau yang telah dijalankan, tapi mati suri. Kenapa? Karena pemahaman tentang hal green ini masih berada di kulit saja, termasuk pemahaman oleh (oknum) pemerintah sendiri. Pemahaman hanya semata menanam pohon, padahal jauh dari itu. Hal ini yang paling penting adalah semua kegiatan harus berbasis communal (communal basic) dalam setiap program mkironya. Dalam mengupayakan hal ini (regulasi) nantinya, semua stakeholder harus terlibat penuh, termasuk masyarakat itu sendiri.

Beri peluang atau kesempatan usaha kepada kelompok masyarakat terdepan untuk berpartisipasi aktif didalamnya (pengelolaan berkelompok), tapi kelompok produktif yang dibuat sendiri oleh masyarakat, bukan kelompok buatan pemerintah; Terkhusus dalam industry pengelolaan sampah harus berbasis communal, karena masyarakat sebagai produsen sampah terbesar. Dimana sampah ini menjadi masalah besar pula di Indonesia yang harus mendapat penanganan yang serius.

Dalam (regulasi) pelaksanaan Green Industry dan Green Banking ini, harus ditekankan perlunya “harus” semua pemerintah daerah (kab/kota) di Indonesia menyesuaikan “revisi” perdanya dalam antisipasi hal ini, agar terjadi kesamaan visi untuk Indonesia Hijau. Ada sanksi kepada pemda bila tidak melaksanakan kebijakan ini. Kebijakan ini perlu radikal, karena memang mendesak untuk dilakukan. Karena bila tidak ada penyesuaian akan perda maka hanya orang dekat birokrasi atau perbankan saja yang menikmati program ini, masyarakat akan jadi penonton, akhirnya akan gagal lagi.

Adaptasi bisnis perbankan dapat dilakukan pada sisi lending, funding dan services. Untuk sektor pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan maka perbankan dapat memulai pada pengembangan industry atau pengelolaan sampah kota berbasis communal serta pengembangan energi terbaharukan yang sangat potensi dilakukan di Indonesia, agar Indonesia bisa keluar dari karut-marut subsidi BBM atau apalah bahasa lainnya. Masyarakat sudah bosan mendengar dan menonton perdebatan yang tidak berujung, tapi masyarakat cuma butuh aplikasi riil yang berpihak pada mereka.

Mari kita laksanakan program Gren Banking dan Green Industry ini dengan cerdas dan bijaksana, hilangkan atau setidaknya minimalisir korupsi didalamnya. Hati-hatilah terhadap lingkungan atau sampah. Lingkungan dan sampah tidak pernah berdosa, malah sebaliknya amal terus didapatnya, karena setiap saat bertasbih (dzikir) mengingat Allah Swt.

Postingan ini juga saya posting di:

Kompasiana

Gerakan Indonesia Hijau

Shvoong.com>Green Banking

Best regards,

Owner Posko Hijau Google Blogs
Print this page

80% Global Warming disebabkan Hewan Ternak

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Wed, 13 Jul 2011 18:37:00 +0000

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, pada November 2006 PBB telah merilis laporan mengejutkan yang berhasil membuka mata dunia bahwa ternyata 18% dari emisi gas rumah kaca datang dari aktifitas pemeliharaan ayam, sapi, babi, dan hewan-hewan ternak lainnya. Di sisi lain, mobil, sepeda motor, truk-truk besar, pesawat terbang, dan semua sarana transportasi lainnya yang bisa Anda sebutkan hanya menyumbang 13% emisi gas rumah kaca.
Bayangkanlah kenyataan ini: Ternyata penghasil utama emisi gas berbahaya yang mengancam kehidupan planet kita saat ini bukanlah mobil, sepeda motor, ataupun truk dan bus dengan polusinya yang menjengkelkan Anda. Tetapi emisi berbahaya itu datang dari sesuatu yang nampak sederhana, tidak berdaya, dan nampak lezat di meja makan Anda. Yaitu daging!

Mungkin bagi Anda hal ini sangat berlebihan. Tetapi ketahuilah bahwa laporan ini bukan dirilis oleh sekelompok ilmuwan paranoid yang tidak kompeten, ataupun peneliti dari tingkat universitas lokal. Laporan ini dirilis langsung oleh PBB melalui FAO (Food and Agriculture Organization—Organisasi Pangan dan Pertanian). Tentu agak sulit membayangkan bagaimana mungkin seekor anak ayam yang terlahir dari telurnya yang begitu rapuh, yang terlihat begitu kecil dibandingkan luasnya planet ini, bisa memberikan pengaruh yang begitu besar pada perubahan iklim. Jawabannya adalah pada jumlah mereka mereka yang luar biasa banyak. Amerika Serikat saja menjagal tidak kurang dari 10 miliar hewan darat setiap tahunnya (tidak termasuk ikan dan hewan laut lainnya). Bayangkan berapa banyak jumlahnya bila digabungkan dengan seluruh dunia.

1. Pemeliharaan hewan ternak memerlukan energi listrik untuk lampu-lampu dan peralatan pendukung peternakan, mulai dari penghangat ruangan, mesin pemotong, dll. Salah satu inefisiensi listrik terbesar adalah dari mesin-mesin pendingin untuk penyimpanan daging. Baik yang ada di peternakan maupun yang ada di titik-titik perhentian (distributor, pengecer, rumah makan, pasar, dll) sebelum daging tersebut tiba di rumah/piring makan Anda. Anda tentu tahu bahwa mesin-mesin pendingin adalah peralatan elektronik yang sangat boros listrik/energi.

2. Transportasi yang digunakan, baik untuk mengangkut ternak, makanan ternak, sampai dengan elemen pendukung peternakan lainnya (obat-obatan dll) menghasilkan emisi karbon yang signifikan.

3. Peternakan menyedot begitu banyak sumber daya pendukung lainnya, mulai dari pakan ternak hingga obat-obatan dan hormon untuk mempercepat pertumbuhan. Mungkin sepintas terlihat seperti pendukung pertumbuhan ekonomi. Tapi dapatkah Anda membayangkan berapa banyak lagi emisi yang dihasilkan tiap industri pendukung tersebut? Perekonomian yang maju tidak ada lagi artinya kalau planet kita hancur! Masih banyak sektor-sektor industri ramah lingkungan yang bisa dikembangkan di dunia ini. Jadi mengapa harus mengembangkan sektor yang membahayakan kehidupan kita semua?

4. Peternakan membutuhkan lahan yang tidak sedikit. Demi pembukaan lahan peternakan, begitu banyak hutan hujan yang dikorbankan. Hal ini masih diperparah lagi dengan banyaknya hutan yang juga dirusak untuk menanam pakan ternak tersebut (gandum, rumput, dll). Padahal akan jauh lebih efisien bila tanaman tersebut diberikan langsung kepada manusia. Peternakan sapi saja telah menyedot makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kalori 8,7 miliar orang! Lebih dari jumlah populasi manusia di dunia. KELAPARAN DUNIA TIDAK AKAN TERJADI JIKA SEMUA ORANG BERVEGETARIAN. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa seorang vegetarian menyelamatkan hingga setengah hektar pepohonan setiap tahunnya! Hutan hujan tropis mengalami penggundulan besar-besaran untuk menyediakan lahan peternakan. Lima puluh lima kaki persegi hutan tropis dihancurkan hanya untuk menghasilkan satu ons burger! Perusakan hutan sama dengan memperparah efek pemanasan global karena CO2 yang tersimpan dalam tanaman akan terlepaskan ke atmosfer bersamaan dengan matinya tanaman tersebut.

5. Hewan-hewan ternak seperti sapi adalah polutan metana yang signifikan. Sapi secara alamiah akan melepaskan metana dari dalam perutnya selama proses mencerna makanan (kita mengenalinya sebagai bersendawa—glegekan kata orang jawa). Metana adalah gas dengan emisi rumah kaca yang 23 kali lebih buruk dari CO2. Dan miliaran hewan-hewan ternak di seluruh dunia setiap harinya melakukan proses ini yang pada akhirnya menjadi polutan gas rumah kaca yang signifikan. Tidak kurang dari 100 milliar ton metana dihasilkan sektor peternakan setiap tahunnya!

6. Limbah berupa kotoran ternak mengandung senyawa NO (Nitrogen Oksida) yang notabene 300 kali lebih berbahaya dibandingkan CO2. Pertanyaannya adalah: Memangnya seberapa banyak kotoran ternak yang ada? Di Amerika Serikat saja, hewan ternak menghasilkan tidak kurang dari 39,5 ton kotoran per detik! Bayangkan berapa banyak jumlah tersebut di seluruh dunia! Jumlah yang luar biasa besar itu membuat sebagian besar kotoran tidak dapat di proses lebih lanjut menjadi pupuk atau hal-hal berguna lainnya, akhirnya yang dilakukan oleh pelaku industri peternakan modern adalah membuangnya ke sungai atau ke tempat-tempat lain yang akhirnya meracuni tanah dan sumber-sumber air. Kontribusi gas NO dari sektor peternakan sangatlah signifikan!

Sumber: Kaskus

ID: dimasanggiharto

http://gogreenindonesia.blogspot.com/

Best regards,

Owner Posko Hijau Google Blogs
Print this page

9 Tanaman Terampuh untuk Mencegah Global Warming

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Wed, 13 Jul 2011 18:35:00 +0000

Bungur & Mahoni

Dikenal mampu menyerap polutan seperti timbal. Maka kedua pohon ini sebaiknya ditanam untuk penghijauan di kota-kota besar, dekat jalan protokol yang padat lalu lintasnya. Bukan rahasia lagi kalau kendaraan bermotor menjadi penyumbang timbal terbesar di udara Sebaliknya, pohon seperti akasia sebaiknya jangan dijadikan pohon jalur hijau. Mengapa? karena akasia menjadi salah satu pencetus asma. Begitu juga pohon palem yang indah bentuknya, tak begitu besar manfaatnya.

Lumut

Lumut yang menempel di batang pohon mampu mendeteksi tingkat polusi udara suatu daerah. Semakin banyak lumut menempel di sebuah pohon berarti semakin baik kualitas udara di tempat itu.

Tanaman Sirih Belanda

Tanaman perdu yang bisa tumbuh dimana saja, termasuk di dalam pot di halaman rumah ini mampu menyerap formaldehida dan benzena. Hasilnya rumah pun lebih segar dan lega untuk bernafas.

Kembang Sepatu

Mampu menyerap nitrogen sehingga membuat paru-paru kita jadi lega. Namun jangan sekali-sekali menanam bunga kembang sepatu di dekat ruang Radiografi. Tanaman ini berfungsi meneruskan radiasi sehingga berbahaya bagi orang di sekitar tempat radiografi tersebut.

Sansevieria

Kalau kembang sepatu berfungsi melanjutkan radiasi, tidak demikian dengan tanaman sansevieria ini. Sansevieria mampu menyerap 107 jenis racun, termasuk polusi udara, asap rokok (nikotin), hingga radisi nuklir, sehingga cocok dijadikan penyegar. Oya, kaktus juga bisa menghambat radiasi.

Pohon Trembesi

Mampu menyerap karbondioksida dalam jumlah yang besar, sehingga sangat disarankan untuk ditanam sebagai pohon penghijauan. Namun trembesi membutuhkan lahan yang cukup luas.

sumber: Kaskus, dengan pengeditan

http://gogreenindonesia.blogspot.com/
Best regards,

Owner Posko Hijau Google Blogs
Print this page

Bencana Akibat Ulah Manusia dan Iklim

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Wed, 13 Jul 2011 18:08:00 +0000

Frekuensi bencana terkait iklim dan cuaca di Indonesia terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Perubahan iklim kerap menjadi kambing hitamnya. Namun, kekeliruan pengelolaan lingkungan sebenarnya berperan besar terhadap peningkatan frekuensi bencana.

Kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2011 menyebutkan, tren bencana di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Jika tahun 2002 hanya tercatat 190 kejadian bencana, pada 2010 terdapat 930 kejadian. Bahkan, tahun 2009 terjadi 1.954 kejadian.

Dari total kejadian bencana itu, hampir 79 persen merupakan bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang terkait cuaca dan iklim. Bencana ini antara lain banjir, kekeringan, tanah longsor, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang pasang.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, tahun 2002 frekuensi bencana hidrometeorologi di Indonesia yang tercatat 134 kejadian. Tahun 2010 mencapai 736 kejadian. Pada tahun 2009 melonjak sampai 1.234 kejadian.

Tak hanya peningkatan frekuensi, dampak dan luasan bencana hidrometeorologi juga meningkat. Jumlah korban bencana hidrometeorologi di Indonesia yang tewas selama delapan tahun terakhir mencapai 4.936 orang, sebanyak 17,7 juta orang menderita dan mengungsi, ratusan ribu rumah rusak, dan lebih dari 2,5 juta rumah terendam banjir. Jumlah korban ini memang relatif kecil dibandingkan dengan korban tewas akibat bencana geologi, seperti gempa bumi dan tsunami, yang berkisar 200.000 jiwa dalam kurun waktu sama.

Dalam laporan Global Humanitarian Forum (The Anatomy of Silent Crisis, 2009) disebutkan, bencana hidrometeorologi akan menjadi ancaman terbesar manusia pada tahun-tahun mendatang. Laporan ini secara lugas menuding perubahan iklim sebagai penyebabnya.

Benarkah peningkatan bencana hidrometeorologi hanya disebabkan oleh iklim yang berubah?

Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menunjukkan, iklim global telah berubah. Pengaruh perubahan iklim menyebabkan pola curah hujan berubah. Tidak hanya tebal hujan yang berubah, intensitas, durasi, dan sebaran curah hujan juga berubah. Perubahan iklim global juga sangat memengaruhi perubahan pola aliran, seperti penurunan kecenderungan curah hujan tahunan.

Secara global, curah hujan tahunan terus meningkat di daerah lintang tengah dan tinggi di belahan bumi utara, yakni 0,5-1 persen per dekade, kecuali di Asia Timur. Di daerah subtropik, rata-rata curah hujan berkurang sekitar 0,3 persen per dekade, sedangkan di daerah tropis meningkat 0,2-0,3 persen per dekade selama abad ke-20. Sebagian besar terjadi di belahan bumi bagian utara. Adapun perubahan curah hujan di belahan bumi bagian selatan belum diketahui secara komprehensif.

Sutopo mengatakan, beberapa penelitian skala kecil telah banyak dilakukan di daerah-daerah tropis di belahan bumi bagian selatan, seperti di Indonesia. Perubahan iklim global telah membawa perubahan pola musim lokal.

Secara rata-rata jumlah hujan pada musim hujan (Oktober hingga Maret untuk wilayah Jawa) adalah 80 persen dari jumlah hujan tahunan. Perubahan pola musim terjadi dengan pertambahan lama musim kering dan peningkatan rasio jumlah hujan pada musim hujan terhadap musim kering yang meningkat di atas 80 persen. Hal ini semakin diperparah dengan terjadi penurunan akumulasi total hujan tahunan secara persisten hampir di seluruh wilayah Indonesia dalam lima dekade terakhir sehingga potensi air tercurah berkurang.

Selain itu, suhu bumi meningkat 0,7 celsius dalam 100 tahun. ”Secara teori, peningkatan suhu ini meningkatkan penguapan. Kadar air di udara meningkat. Stabilitas udara terganggu sehingga lebih tidak stabil. Akibatnya, gejala-gejala cuaca lebih dinamis. Kondisi ekstrem pun bisa lebih sering terjadi,” kata Hidayat Pawitan, pakar perubahan iklim dari Institut Pertanian Bogor.

Alam dan manusia

Menurut Hidayat, kesalahan pengelolaan lingkungan juga berpengaruh besar terhadap meningkatnya intensitas bencana di Indonesia. Karena itu, dia mengingatkan, agar perubahan iklim tidak menjadi kambing hitam atas segenap bencana yang terjadi.

Perubahan iklim terjadi sangat lama dan dampaknya juga masih diperdebatkan. Namun, kesalahan pengelolaan manusia bisa berlangsung dengan cepat.

Sutopo mengatakan, meningkatnya bencana hidrometeorologi di Indonesia karena kombinasi antara perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Bahkan, penelitian dia di Jawa menemukan, faktor degradasi lingkungan lebih dominan menjadi penyebab banjir dibandingkan perubahan iklim.

Menurut Sutopo, laju kerusakan hutan di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan kemampuan pemerintah dalam merehabilitasi lahan. Misalnya, selama 2003-2006, laju kerusakan hutan 1,17 juta hektar per tahun, sedangkan kemampuan pemerintah dalam merehabilitasi hutan dan lahan setiap tahun hanya sekitar 450.000 hektar. Artinya, terjadi defisit lebih dari 550.000 hektar per tahun. Terlebih lagi keberhasilan penanaman pohon dalam rehabilitasi hutan dan lahan tidak mencapai 100 persen sehingga degradasinya akan lebih besar.

Dengan laju kerusakan lingkungan yang terus meningkat, Sutopo memperkirakan, bencana hidrometeorologi di Indonesia akan terus meningkat.

Berdampak luas

Sutopo mengingatkan, bencana hidrometeorologi tak hanya menyebabkan korban tewas, tetapi juga mengancam hidup manusia dalam bentuk kegagalan panen.

Penelitian ahli meteorologi dari IPB, Rizaldi Boer, menyebutkan, perubahan iklim ekstrem menyebabkan hilangnya produksi padi di Indonesia pada periode 1981-1990 sekitar 100.000 ton per tahun per kabupaten. Pada kurun 1991-2000 gagal panen meningkat menjadi 300.000 ton. Diramalkan pada tahun 2050 terjadi defisit gabah kering sebesar 60 juta ton di Indonesia.

"Jika bencana ini tak diantisipasi secara menyeluruh, bukan hanya bencana alam yang terjadi, tetapi juga bencana sosial. Harus ada perubahan fundamental dalam pengelolaan lingkungan," kata Sutopo.

04 Mei 2011

Source:http://sains.kompas.com/read/2011/05/04/18224541/Bencana.Akibat.Ulah.Manusia.dan.Iklim

Sumber: WargaHijau

Best regards,

Owner Posko Hijau Google Blogs
Print this page

Memahami Rantai Perdagangan Kayu Jati

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Wed, 13 Jul 2011 18:07:00 +0000

“Mengapa kita diperlakukan seperti pencuri ketika mengirim kayu, padahal semua persyaratan dan legalitas penebangan sudah dipenuhi?”. Pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang pedagang kayu jati di kota Wonosari, Gunung Kidul ini menyulut berbagai pertanyaan kritis lainnya yang menuntut jawaban lebih mendalam. Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan mengungkap rantai perdagangan jati dari petani hingga ke pedagang kayu yang saling berlomba mencari keuntungan diantara biaya-biaya yang tak terduga.

Jati (Tectona grandis) merupakan salah satu spesies pohon komersial yang memiliki nilai jual tinggi karena telah dikenal sebagai bahan baku plywood, lantai, furnitur dan kerajinan. Di pulau Jawa, sebagian besar pohon jati diproduksi oleh Perhutani. Sekitar 512 ribu m3 kayu jati dihasilkan oleh Perhutani pada tahun 2007 dan sebanyak 200 ribu m3 kayu jati kualitas menengah telah dijual oleh perusahaan ini.

Selain Perhutani, ribuan petani juga menanam jati meskipun total produksinya tidak terdokumentasi dengan baik. Sensus perdagangan nasional tahun 2003 menunjukkan bahwa 80 juta pohon jati berada di lahan rakyat dan 25% diantaranya siap tebang.
Kabupaten Gunung Kidul memiliki potensi yang sangat besar dalam industri kayu jati. Sebanyak 1.130.290 batang atau sekitar 50,8 m3 kayu jati dari Gunung Kidul diangkut dalam bentuk kayu bulat ke wilayah lain, sebagian besar ke Jepara untuk industri furnitur dan ke Rembang untuk bahan baku kapal.

Data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan DI Yogyakarta tahun 2007, menunjukkan luas hutan jati rakyat DIY sekitar 58.486,6 hektar dan separuhnya (29.230 hektar) berada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Luasan tersebut ditanami sekitar 19.211.715 batang pohon jati yang merupakan 70,4% dari seluruh pohon jati di DIY.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan kayu jati di Indonesia yang cukup besar, petani jati menghadapi berbagai kendala dalam mengelola tanaman jatinya agar menguntungkan. Kendala-kendala tersebut antara lain: (1) teknik silvikultur yang kurang memadai sehingga menghasilkan kualitas kayu yang rendah; (2) kurangnya modal sehingga petani mengalami kesulitan jika harus menunggu rotasi pertumbuhan pohon; (3) ketidakpahaman akan informasi pasar yang menyebabkan harga jual rendah Petani sering menjadi korban biaya transaksi yang seharusnya ditanggung oleh pedagang; (4) kebijakan pemerintah yang belum berpihak pada petani. Misalnya saja, prosedur perijinan penebangan dan pengiriman yang dirancang untuk perusahaan kayu berskala besar diaplikasikan pada petani kecil, sehingga menimbulkan biaya tak terduga.

Memahami alur jual beli kayu jati di tingkat petani

Petani umumnya menjual kayu jati dalam bentuk pohon yang masih berdiri di lahan mereka. Informasi tentang jati yang akan dijual diperoleh para pedagang kayu dari perantara yang disebut sebagai makelar kayu. Setelah terdapat kesepakatan harga dan pedagang kayu membayar kepada makelar kayu, penebangan dilakukan oleh pedagang kayu jati.

Sistem seperti ini memunculkan risiko yang cukup besar bagi petani dan pedagang. Petani kehilangan kesempatan mendapatkan harga jual yang lebih tinggi karena pembeli tidak melihat langsung ukuran pohon yang akan dijual, sedangkan pedagang berspekulasi dengan marjin keuntungannya karena pembayaran harus dilunasi sebelum pohon ditebang. Sementara itu pedagang masih harus menanggung biaya pengurusan dokumen yang tidak selalu sama di tiap desa serta biaya transaksi tak terduga lainnya.

Dalam kajian alur pemasaran kayu jati, beberapa peran penting pedagang diidentifikasi sebagai berikut:

Sebagai fasilitator pencarian, bersama dengan makelar pedagang mencari pohon jati, untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan pasar. Pedagang akan melakukan survey ke lokasi pohon yang siap ditebang untuk menaksir harga pohon dan bernegosiasi dengan petani. Di samping itu, pedagang juga menghubungi para calon pembeli untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan kayu mereka dan harga penawaran pembeliannya. Dalam hal ini pedagang benar-benar menjadi perantara produsen dan konsumen kayu jati dengan tujuan memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli ini;
sebagai penyortir yaitu memilih kayu yang sesuai dengan keinginan konsumen. Pedagang mengumpulkan kayu sesuai dengan tingkat kualitas yang sama untuk dijual ke konsumennya;
sebagai pendata contact person dalam saluran pemasaran. Petani tidak perlu menghubungi satu persatu pembeli kayu jati glondongan, tetapi cukup menghubungi makelar dan pedagang kayu, selanjutnya pedaganglah yang akan melakukan pencarian pembeli. Begitu juga sebaliknya, jika konsumen membutuhkan kayu maka pedagang akan dihubungi untuk mencarikan kayu yang sesuai dengan keinginannya.

Bilamana dilihat dari sisi nilai, ketiga peran tersebut merupakan kegiatan yang meningkatkan nilai produk (value-added activities) yang menyertai proses transformasi bentuk pohon ke kayu glondongan. Ketiga peran pedagang di atas melibatkan berbagai komponen biaya dengan bermacam-macam interaksi, yaitu komponen penguasaan fisik, kepemilikan, promosi, negosiasi, pembiayaan, penanggungan risiko, dan pembayaran yang semuanya memiliki beban biaya masing-masing. Di pihak pedagang, pada setiap alur pemasaran ada biaya yang dikeluarkan yang bersifat sunk cost atau tidak dapat dipulihkan lagi karena harga pohon ditawar, disepakati dan dilunasi sebelum pohon ditebang. Harga jual ke konsumen disesuaikan dengan penawaran pembeli karena konsumen pasti tidak akan mau menaikkan harga beli dan pedagang juga tidak bisa banyak menurunkan harga jual. Dalam hal ini muncullah biaya yang menjadi beban pedagang kayu.

Beberapa kebijakan yang berimplikasi pada biaya tak terduga

Permasalahan lain adalah perbedaan biaya transaksi, misalnya ijin tebang berbeda antar satu desa dengan desa lainnya, ada desa yang mengikuti aturan dari dinas ada pula yang menggunakan aturan sendiri. Hal ini mengakibatkan pembebanan biaya tinggi pada pedagang. Biaya-biaya yang rentan ini masih ditambah biaya tak terduga lain yang meresahkan para pedagang, misalnya jika harus mengirim kayu ke luar propinsi.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk mengangkut hasil hutan yang berasal dari hutan hak masih dipegang teguh oleh kebanyakan pedagang kayu. Sebenarnya peraturan tersebut telah diubah melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut-II/2007 untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak (lahan milik) masyarakat. Perubahan tersebut mulai berlaku 24 Agustus 2007 terutama Pasal 1g yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat.

Perubahan PERMENHUT tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kayu dari lahan rakyat cukup berkembang dan banyak diminati oleh industri kayu serta memiliki potensi pasar yang besar. Namun yang terjadi di lapangan, banyak kendaraan angkutan kayu diberhentikan oleh aparat berwenang yang menganggap pengangkutan tersebut menyalahi aturan pengangkutan. Mereka berpegang pada peraturan yang melindungi kelestarian kawasan hutan tehadap perilaku manusia yang berkaitan dengan pembalakan liar (illegal logging) yang diatur pada pasal 50 UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU. Terutama, pasal 78 ayat 1-15 yang mengatur tentang ketentuan pidana terhadap segala pelanggaran dari ketentuan pasal 50 tersebut.

Kebijakan kehutanan dalam Permenhut No. 55 tahun 2006, yang memberikan kewenangan kepada perusahaan kayu untuk mengeluarkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), ternyata juga memiliki celah untuk berkembangnya modus baru pembalakan liar yang melibatkan masyarakat. Ada kelemahan dalam kebijakan tersebut, yaitu kesulitan pengawasan apabila ada kayu liar yang dibawa masyarakat untuk disisipkan di penampungan kayu dan disahkan agar menjadi legal. Pihak berwenang mensinyalir bahwa sudah banyak cukong kayu menggunakan modus baru dengan mendanai masyarakat untuk membabat hutan. Untuk mencegah terjadinya hal ini, pihak berwenang menggunakan peraturan tentang pembalakan liar agar dapat menghentikan dan menginterogasi pengangkutan kayu ke luar propinsi. Jika pengangkut bisa menunjukkan keabsahan dokumen serta peraturan yang lebih detil maka pihak berwenang akan sepenuhnya membebaskan jalannya pengangkutan atau membebaskan dengan syarat. Syarat inilah yang menambah deretan biaya tak terduga yang dibebankan kepada pedagang.

Beberapa pembelajaran

Pembelajaran dari tumpang tindih peraturan dan permasalahan pemasaran kayu jati di Gunung Kidul mengarahkan kepada beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

Pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pengembangan masyarakat perlu memberikan perhatian terhadap upaya penguatan kapasitas petani jati dan pedagang perantara kayu jati dalam strategi pemasaran kayu mereka. Perhatian khusus perlu difokuskan pada penerapan sistem kelas mutu dan pengukuran kayu bulat pada tingkat kebun/desa. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan sistem penilaian pohon yang diusulkan oleh kegiatan ICRAF di Kabupaten Gunung Kidul untuk mengurangi risiko kerugian petani maupun pedagang dalam proses jual beli kayu jati.
Pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pengembangan masyarakat perlu memfasilitasi petani dengan menyediakan sistem informasi pasar kayu jati yang lebih baik, seperti antara lain melalui siaran radio untuk memantau perkembangan harga serta kualitas kayu jati yang dibutuhkan industri kayu.
Pemerintah daerah perlu memfasilitasi kelompok-kelompok tani dengan menghubungkan mereka ke jaringan industri kayu, seperti melalui pengembangan kontrak jangka panjang antara kelompok petani jati dengan perusahaan mebel bersertifikat.
Pemerintah pusat dan daerah perlu menyederhanakan aturan-aturan dalam perdagangan kayu (SKSKB dan SKSHH) yang berpeluang meningkatkan biaya transaksi dalam perdagangan kayu. Disarankan agar aturan tata usaha kayu jati dimasukkan dalam skema Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu.

Diharapkan terdapat titik temu antara pembuat kebijakan dan pihak-pihak terkait dengan pemasaran kayu jati agar bisa menghasilkan solusi yang saling menguntungkan untuk menghidupkan mesin pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengelola pohon jati.

23 Januari 2011

Source: http://kiprahagroforestri.blogspot.com/2011/01/memahami-rantai-perdagangan-kayu-jati.html

Penulis: Aulia Perdana

Sumber: WargaHijau
Best regards,

Owner Posko Hijau Google Blogs
Print this page

Green School, Apa itu?

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Wed, 13 Jul 2011 18:02:00 +0000

Green School, mengajak masyarakat cinta lingkungan; Gubernur Bali Made Mangku Pastika meninjau lokasi sekolah berwawasan lingkungan atau green school di Banjar Saren, Desa Sibang Kaja, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Minggu (4/10).

Siaran pers Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali menyebutkan, gubernur melakukan kunjungan tersebut untuk melihat langsung penerapan konsep ramah lingkungan di sekolah yang diresmikan oleh Pastika pada Mei 2009.

Sekolah itu didirikan John Hardy, pengusaha perak asal Kanada, yang juga pendiri Yayasan Kulkul. Hardy bersama stafnya menyambut gubernur dan memberikan beberapa penjelasan.

John Hardy menjelaskan, ide dasar pembangunan sekolah di atas areal seluas delapan hektare itu untuk menerapkan ajaran Trihita Karana atau tiga keseimbangan yang diyakini masyarakat Hindu di Bali. Tiga keseimbangan itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan, dengan makhluk lain dan dengan alam.

"Oleh karena itu, tidak ada bahan buatan pabrik atau zat kimia yang dipergunakan di sekolah ini. Merokok pun tidak diperkenankan," katanya.

Bahan-bahan bangunan untuk sekolah itu dipilih hampir seluruhnya dari bambu. Meja, kursi, rak dan lemari tempat menyimpan buku yang digunakan sehari-hari oleh anak didik semuanya terbuat dari bambu. Untuk atap bangunan dibuat dari ilalang.

Jalan setapak yang menghubungkan bangunan satu dengan lainnya juga dibiarkan tidak diaspal. Batu kali dan cadas dibiarkan apa adanya.

Demikian juga ruang kelas, didesain sedemikian rupa sehingga anak didik menikmati pelajaran seperti belajar di alam terbuka. Tidak ada sekat atau dinding beton seperti kebanyakan sekolah saat ini, sehingga udara segar bebas mengalir.

Halaman sekolah sangat luas, juga dimanfaatkan untuk bercocok tanam secara organik. Tidak ada traktor dan mereka tidak menggunakan pupuk kimia, apalagi pestisida. Pengolahan lahan di sekitar sekolah itu dikerjakan dengan bajak tangan, sama seperti petani Bali tempo dulu.

Tanaman yang dibudidayakan juga dipilih jenis asli atau lokal seperti singkong, ketela rambat, pisang, talas, kelapa, padi, dan sebagainya. Hasil bercocok tanam itu dipanen untuk dinikmati bersama oleh murid, guru dan pengelola sekolah.

"Sisanya dijual di kantin sekolah sebagai makanan ringan organik. Teh dan kopi yang dijual di kantin juga tidak menggunakan gula putih, melainkan gula merah dari nira kelapa," kata Hardy.

John Hadry menuturkan, sekolah yang dibuka 1 September 2008 itu saat ini memiliki 130 siswa dari kapasitas 700 orang. Jenjang pendidikan mulai taman bermain, TK, SD hingga SLTP. Kurikulum pendidikan dirancang berstandar internasional dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Tenaga pengajar berasal dari luar dan dalam negeri dengan guru utama ekspatriat. Waktu belajar pukul 08.30 - 15.00 dan hari Sabtu libur.

"Dari 130 siswa saat ini, 18 orang di antaranya siswa lokal. Siswa lokal ini dipilih dari anak-anak yang memiliki keterampilan khusus seperti menari, melukis atau lainnya. Mereka dibiayai dengan beasiswa yang sponsornya dicarikan pihak yayasan," katanya.

Pihaknya berharap, gubernur membantu menyosialisasikan sekolah ini sehingga putra Bali yang memiliki kemampuan tidak perlu lagi bersekolah ke luar negeri.

Gubernur Made Mangku Pastika mengaku sangat terkesan dengan sekolah tersebut. Menurutnya, inilah sekolah pertama dan satu-satunya yang menerapkan konsep Trihita Karana secara utuh.

Karenanya, ia menyatakan keinginannya untuk mengkaji lebih jauh mengenai sekolah itu dengan mengirim staf terkait. Apabila memungkinkan, Pemprov Bali akan mengembangkan model sekolah serupa di beberapa daerah kering, sehingga bisa sekaligus dihijaukan melalui konsep pendidikan.

"Menurut saya ini ide yang luar biasa sehingga perlu didorong. Idenya cocok dengan filosofi Trihita Karana dan cita-cita mengembangkan Bali sebagai Pulau Organik. Karena itu, kami akan coba menerapkan dengan terlebih dahulu mempelajarinya," kata Gubernur Pastika.

Sumber: WargaHijau
Best regards,

Owner Posko Hijau Google Blogs
Print this page

Indonesia Incar Dana Penanganan Iklim

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Wed, 13 Jul 2011 17:57:00 +0000

Indonesia berupaya mendapatkan dana yang dapat digunakan untuk menangani dampak perubahan iklim yang saat ini tengah diincar oleh dunia. Saat ini, setidaknya negara-negara kelompok 20 ekonomi terbesar di dunia (G20) telah menghimpun dana sekitar 30 miliar dollar AS untuk menangani dampak perubahan iklim dunia.

Menurut Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo, isu perubahan iklim mendapatkan tempat utama dalam pertemuan tingkat menteri keuangan G20 di Washington, Amerika Serikat, pada 16-17 April 2011. Dampak perubahan iklim juga dibahas dalam pertemuan tahunan Bank Dunia yang disisipkan dalam pertemuan tingkat menteri keuangan G20 tersebut.

"Kami membahas masalah Dialog Bali (pertemuan yang menggali upaya memitigasi perubahan iklim yang ekstrim). Di situ semua negara berpartisipasi untuk bagaimana mengatasi perubahan iklim. Kami juga mencari cara, bagaimana supaya pada tahun 2020 ada penghimpunan dana hingga 100 miliar dollar AS untuk mengatasi dan menjawab isu-isu perubahan iklim," ungkap Agus, Kamis (21/4/2011) di Jakarta.

Sebelumnya, Indonesia mendapat pinjaman sebesar 200 juta dollar AS dari Agence Francaise de Development (AFD) dalam rangka Climate Change Program Loan yang akan digunakan untuk mendukung Rencana Kerja Nasional mengataskan perubahan iklim.

Penandatanganan perjanjian pinjaman itu dilakukan pada 25 November 2008 di Jakarta antara Presiden Direktur AFD Jean-Michel Severino dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto, disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Duta Besar Prancis Yean-YVes Roux.

Pinjaman ini harus mendukung rencana kerja Indonesia dalam mengataskan perubahan iklim dan membantu implementasi target dan tindakan yang sudah disepakati dalam bentuk matriks kebijakan selama tiga tahun.

Untuk program ini, AFD menjadi partner Japan International Cooperation Agency (JICA) yang sudah memberi pinjaman sebesar 300 juta dollar AS kepada pemerintah Indonesia. Selain itu, AFD akan mendanai dalam bentuk hibah bantuan teknis bertarget untuk Departemen Perindustrian terkait efisiensi energi di industri semen dan baja, dan untuk Departemen Kehutanan mengenai studi kelayakan, pasar green carbon berskala kecil dan metodologi perencanaan tata ruang.

21 April 2011

Source:http://sains.kompas.com/read/2011/04/21/16493939/Indonesia.Incar.Dana.Penanganan.Iklim

sumber: WargaHijau
Best regards,

Owner Posko Hijau Google Blogs
Print this page

Tanaman Hias: Pilih Asli atau Palsu?

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Wed, 13 Jul 2011 17:52:00 +0000

Ingin memboyong tanaman hidup atau artifisial? Silahkan saja. Jika Anda lebih sreg dengan tanaman hidup, perhatikan beberapa hal:

Pilih tanaman yang tidak banyak membutuhkan cahaya, seperti suplir, kuping gajah.

Bersihkan dulu potnya. Jika kurang menarik, masukkan pot dalam pot lain yang lebih bagus.
Selain tanaman pot, segarkan ruang dengan rangkaian bunga potong. Cara ini adalah langkah paling sederhana untuk mencipta suasana segar dalam rumah.
Untuk bunga penyegar meja, pilih media oase (gabus) sebagai pengganti tanah. Tanaman berbatang basa dan keras cocok untuk media ini, misalnya Siri Belanda, Sri Rejeki, Kayu Besi, Syngonium sp.

Toko-toko bunga kini banyak menjual aneka tanaman hias dengan tekstur mirip tanaman aslinya. Misalnya, aglonema, begonia, anggrek, suplir, tulip, melati, pisang-pisangan, dan kuping gajah. Jika Anda tertarik membeli tanaman ‘palsu’ ini, perhatikan :

Sesuaikan warna tanaman dengan tema ruang. Jangan ragu memilih warna terang.
Pilih bahan plastik agar mudah dibersihkan. Tanaman hasil handycraft berbahan kertas, sabut kelapa, atau bahan alami lainnya memang tampak menarik, tapi tidak semua handycraft itu mudah dibersihkan. Tanyakan teknis perawatannya sebelum membeli.
Untuk membersihkan tanaman berbahan plastik, rendam dalam air hangat yang telah dicampur dengan cairan pencuci tangan. Setelah 1 jam, angkat dan angin-anginkan.
Untuk kepraktisan, Anda juga bisa memilih jenis tanaman dalam vas. Pilih jenis tanaman yang bisa diubah rakaiannya agar Anda tidak bosan.(esi)

Source:http://properti.kompas.com/read/xml/2008/05/16/13183838/tanaman.hias.pilih.asli.atau.pals

Sumber WargaHijau
Best regards,

Owner Posko Hijau Google Blogs
Print this page

Beranda Kategori Blog Fotografi Fotokita Pembaca Arsip Forum Ternyata Ikan Pakai Alat untuk Dapatkan Makanan

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Wed, 13 Jul 2011 17:50:00 +0000

Penyelam profesional Scott Gardner mengabadikan foto yang menjadi bukti pertama bahwa ikan menggunakan alat untuk membantunya memangsa. Temuan ini menarik karena hewan laut jarang didapati menggunakan alat untuk membantu hidup mereka.

Saat menyelam di Great Barrier Reef, Australia, pada 12 November 2006, Gardner mengaku mendengar suara benda retak di dekatnya. Suara tersebut berasal dari seekor ikan yang membentur-benturkan kerang di mulutnya ke batu. Ikan yang kemudian diketahui dari spesies Choerodon schoenleinii itu sedang berusaha membuka kerang untuk mengambil isinya.

"Perilaku itu dapat dianggap sebagai tanda-tanda kecerdasan," tulis tim peneliti, yang terdiri dari A. M. Jones, Culum Brown, dan Gardner, dalam laporan yang terbit 24 Juni 2011 di Journal of the International Society for Reef Studies.

Dalam satu dekade terakhir, semakin banyak hewan diketahui menggunakan alat untuk membantu hidup mereka. Gajah menggunakan dahan pohon untuk mengusir lalat atau menggaruk tubuh mereka. Di sebuah laboratorium, burung gagak membuat kail dari kawat untuk mengambil serangga. Primata membuat tongkat tajam dari ranting untuk mengambil kacang atau menusuk sarang semut.

Pada ikan, hal ini jarang ditemukan. Sampai Gardner mengeluarkan foto ini, belum ada foto atau video lain yang pernah membuktikan ikan menggunakan alat untuk membantu kehidupannya. (Sumber: SpringerLink, Wired)

Sumber : http://nationalgeographic.co.id/lihat/berita/1517/ternyata-ikan-pakai-alat-untuk-dapatkan-makanan
Best regards,

Owner Posko Hijau Google Blogs
Print this page

Indonesia Miliki Panduan Penyebaran Informasi Bencana

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Wed, 13 Jul 2011 17:47:00 +0000

Panduan peliputan dan penyebaran informasi peringatan dini tsunami bagi media telah diluncurkan Selasa (12/7). Adanya panduan ini diharapkan dapat meminimalkan kesimpangsiuran informasi dan rumor mengenai bencana.

Panduan tersebut dikembangkan LIPI dan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), bekerja sama dengan Filipina, Thailand, dan Timor Leste. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari ketiga negara tersebut, LIPI-UNESCO mengembangkan tiga materi penyadaran dan kesiapsiagaan bencana.

"Salah satu materinya, yaitu Panduan Informasi Peringatan Dini Tsunami Bagi Lembaga Penyiaran di Indonesia, dikembangkan LIPI melalui kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo)," kata Irina Rafliana, Koordinator Pendidikan Publik & Kesiapsiagaan Masyarakat LIPI.

Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Suharjono, mereka telah melakukan serangkaian workshop dan focus group discussion dalam proses penyusunan panduan ini. "Hal itu perlu untuk meningkatkan efektivitas peran media dalam menyebarluaskan peringatan dini tsunami," katanya.

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, informasi mengenai peringatan dini tsunami sangat penting untuk diketahui dan disebarluaskan kepada masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pesisir. “Tujuannya, masyarakat yang tinggal di wilayah itu bisa meningkatkan kesiapsiagaan mengantisipasi bencana alam tersebut,” tandas Sutopo.

http://nationalgeographic.co.id
Best regards,

Owner Posko Hijau Google Blogs
Print this page

BI dan Kementerian Lingkungan Hidup sepakati "Green Banking"

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Wed, 13 Jul 2011 17:42:00 +0000

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Bank Indonesia (BI) sepakat berkoordinasi untuk menerapkan "Green Banking", yakni peningkatan peran sektor perbankan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada Jumat (17/12).

Kesepakatan ini dilatarbelakangi meningkatnya kesadaran dunia untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan berbagai industri, termasuk industri perbankan. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta kesepakatan ini sejalan dengan keputusan strategis pertemuan perubahan iklim di Cancun, Meksiko, pekan lalu, tentang pembentukan Green Climate Fund. "Dalam konteks ini, lembaga keuangan perbankan menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan," kata Gusti Muhammad Hatta.

Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan ini adalah bentuk kontribusi aktif perbankan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurutnya, selama ini BI telah menerapkan bahwa untuk setiap investasi di Indonesia perlu penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), untuk mengetahui pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungan.

Namun, setelah penyesuaian AMDAL dengan investasi yang diperbolehkan, BI belum bisa mengawasi pelaksanaannya. "Persoalan lingkungan terus-menerus memengaruhi risiko terhadap perusahaan, risiko terhadap kredit. Kalau perusahaan tidak menjalankan hal-hal untuk menjaga lingkungan, kredit juga terancam. Persoalan lingkungan mempengaruhi tingkat kesehatan perusahaan, kredit, dan juga bank-nya" ujar Darmin. Lanjut Darmin, "Jangan sampai berhenti pada pokoknya sudah memenuhi AMDAL dan ada total investasi, bank tidak ada urusan lagi. Yang demikian ini artinya perbankan kuran berperan dan kurang bertanggungjawab."

Menurut Gusti Muhammad Hatta, ada empat program besar yang akan dijalankan dalam kerja sama ini. Pertama, persiapan perangkat hukum yang diharapkan menghasilkan peraturan BI tentang Green Banking dan pedoman pelaksanaan Green Banking. Kedua, penyediaan informasi yang meliputi pedoman dan informasi kepatuhan nasabah terhadap perlindungan lingkungan, pertemuan teknis antara BI dengan KLH, dan direktori konsultan lingkungan hidup. Ketiga, penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi yang meliputi pelatihan manajemen risiko, dokumen materi pelatihan tersebut, dan pelatihan sosialisasi berkala. Keempat, penelitian bersama yang diharapkan dapat membuat finalisasi naskah akademis green banking dan hasil seminar.

sumber: http://nationalgeographic.co.id/lihat/berita/283/bi-dan-kementerian-lingkungan-hidup-sepakati-green-banking

Best regards,

Owner Posko Hijau Google Blogs
Print this page

Green Building Makin Diminati

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Wed, 13 Jul 2011 17:28:00 +0000

Penggunaan green building atau gedung dengan konsep ramah lingkungan ternyata semakin diminati. Hasil survei global yang dilakukan konsultan properti Jones Lang LaSalle dan CoreNet pada 2008 lalu menunjukkan, ketertarikan tenant di Asia Pasifik menggunakan green building kian besar seiring dengan meningkatnya kesadaran akan masalah lingkungan dan isu sustainability.

Salah satu contoh gedung hijau

Menurut Senior Research Manager Jones Lang LaSalle Anton Sitorus, secara umum interest perusahaan-perusahaan di Asia Pasifik untuk menggunakan green building sebagai tempat berkerja bertambah tinggi dari tahun ke tahun.

"Pada 2007, responden yang mengatakan bahwa sustainability sebagai isu critical dalam bisnis mereka itu hanya 47 persen. Lalu di akhir 2008 pada waktu survei ini dilaksanakan angkanya meningkat tajam menjadi 76 persen. Saat ditanya faktor apa yang menjadi pertimbangan utama perusahaan mencari lokasi untuk kantor mereka, 75 persen menjawab adalah terkait biaya energi, sementara 82 adalah green buliding. Di sini terlihat bahwa kecenderungan di kalangan corporate occupiers terhadap isu-isu sustainability makin meningkat," ujar Anton di Jakarta, Selasa (21/4).

Green building sendiri, kata Anton, adalah bangunan yang dirancang serta dikelola dengan dampak yang minim terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi. Sementara di sisi lain dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan penghuninya. "Jadi bukan sekedar penghematan energi, namun dampaknya makin luas lagi," tambahnya.

Penggunaan green building, lanjut Anton memang akan mendatangkan banyak keuntungan baik baik bagi si pemilik gedung maupun penyewanya. Misalnya dari segi daya saing, gedung yang menerapkan konsep green building jelas lebih kompetitif dan lebih mudah disewakan. "Gedung ini juga banyak diincar perusahaan-perusahan internasional atau multinasional," terang Anton.

Selain lebih hemat dari segi biaya dan murah dalam pengelolaan, perusahaan yang menggunakan green building juga akan memiliki citra yang lebih baik di mata masyarakat dan lingkungan bisnis.

"Apalagi di era krisis global seperti sekarang, banyak perusahaan berada dalam tekanan untuk menekan biaya secara cepat. Banyak yang mulai sadar bahwa perencanaan energi yang tepat bisa menjadi salah satu upaya menekan biaya operasional mereka," tandasnya.

Di Indonesia sendiri, utamanya Jakarta, ada sejumlah gedung perkantoran yang telah menerapkan konsep green building meskipun belum terintegrasi secara teknologi.

"Sejauh ini, gedung-gedung di Jakarta baru sebatas antisipasi terhadap perencanaan bangunan tapi belum benar-benar terintegrasi dengan teknologi bangunan itu sendiri. Jadi yang dibangun oleh sejumlah developer itu hanya gedung dengan desain ramah lingkungan, bukan gedung yang benar-benar ramah lingkungan," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com -

Source:http://properti.kompas.com/read/xml/2009/04/21/23291229/green.building.makin.diminati

Best regards,

Owner Posko Hijau Google Blogs
Print this page