Gila Law

Pembagian Najis dan Penjelasan Singkat

2020-10-27T19:09:00.000-07:00

Pembagian Najis dan Penjelasan Singkat

Pada postingan kali ini penulis akan menyajikan secara singkat pembahasan mengenai pembagian Najis, begitu juga dengan penjelasan mengenai cara untuk menyucikannya.

A. Pengertian Najis

Secara bahasa Najis adalah kotoran, atau segala sesuatu yang dianggap kotor meskipun suci.
Sedangkan menurut Fiqih, Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya shalat.

B. Macam-Macam Najis

Najis Mughalladhah (Berat)
Najis Mukhaffafah (Ringan)
Najis Mutawassithah (Sedang)

C. Pengertian & Cara Menyucikannya

1. Najis Mughalladhah (Berat)

Najis Mughalladhah (Berat) adalah Najisnya anjing dan babi beserta anakan dari salah satu keduanya.

Najis ini dapat disucikan dengan cara menghilangkan terlebih dahulu wujud najisnya kemudian membasuh dengan air sebanyak tujuh kali, salah satunya dicampur dengan tanah.

Baca juga : Alasan dan Dalil Imam Syafi'i membolehkan Hak Khiyar Kepada Suami/istri Karena Kecacatan

2. Najis Mukhaffafah (Ringan)

Najis Mukhaffafah (Ringan) ialah air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI dan belum berumur 2 tahun. Dapat disucikan dengan memercikkan air ke tempat yang terkena najis.

Cara memercikkan air ini harus dengan percikan yang kuat dan air mengenai seluruh tempat yang terkena najis. Air yang dipercikkan harus lebih banyak dari air kencing yang mengenai tempat tersebut.

3. Najis Mutawassithah (Sedang)

Najis Mutawassithah (Sedang) adalah segala najis-najis lainnya yang tidak tergolong kepada dua najis sebelumnya.

Disucikan dengan cara menghilangkan terlebih dahulu wujud najisnya. Setelah tidak ada lagi warna, bau dan rasa barulah disiram dengan air suci dan menyucikan.

Alasan dan Dalil Imam Syafi’i membolehkan Hak Khiyar kepada Suami/Istri karena Kecacatan

2020-10-19T16:30:00.018-07:00

Hak Khiyar kepada Suami/Istri karena Kecacatan

Alasan dan dalil Imam Syafi’i membolehkan hak Khiyar kepada suami/istri karena kecacatan

Berkenaan dengan dalil adanya hak khiyar kepada suami karena terdapat kecatatan pada istri maka ada beberapa dalil yang dapat dijadikan sumbernya. Pada permasalahan ini penulis mengutip dalil berupa hadis mauquf yang diriwayatkan oleh amirul mukminin Umar ibn Khattab, dalil inilah yang kemudian digunakan oleh Imam Syafi’i sebagai dasar adanya hak khiyar kepada suami/istri dalam pernikahan sehingga adanya fasakh atau mempertahankan rumah tangga tersebut. dalam sebuah hadis:

Artinya : “Dari Umar r.a. berkata,”barangsiapa seorang laki-laki mengawini seorang perempuan lalu dari si perempuan terdapat tanda-tanda gila, atau ada kusta, atau balak, lalu disetubuhinya perempuan itu, hak baginya mengawini dengan sempurna. Yang demikian itu hak bagi suaminya dan utang bagi walinya”

Inilah dalil yang digunakan sebagai dasar adanya hak khiyar. Cacat yang membolehkan danya khiyar sebagaimana terdapat dalam hadis mauquf di atas. Kemudia alasan kedua yaitu di qiyaskan dengan khiyar aib yang terdapat pada jual beli. Adanya khiyar aib dalam jual beli karena kecacatan pada barang kemudian hukum asal dari ini dengan adanya persamaan illat dengan far’u sehingga melahirkan hukum far’u berupa boleh atau adanya hak khiyar dalam pernikahan.

Baca juga: Makalah Iddah Penjelasan Lengkap

Alasan Adanya Hak Khiyar untuk Istri karena Suami yang tidak bisa Menafkahi

Terdapat dalam al-quran ketentuan bahwa suami harus memnerikan nafkah kepada istri, begitunya dengan sunnah Rasulullah SAW menegaskan untuk kecukupan nafkah untuk istri. Maka tatkala adalah hak dari istri atas suami untuk mencukupkan nafkahnya dan dari hak suami untuk bersenang-senang dengan istri dan adalah bagi masing-masing atas masing-masing, apa yang bagi suami atas istri dan bagi istri atas suami. Maka mungkin apabila istri tidak memperoleh haknya terdapat hak khiyar yaitu memilih untuk melanjutkan atau tidak. Firman Allah SWT:

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya".(Al-Baqarah: 233)

Rasulullah SAW bersabda :

"Dan mereka (para isteri) memiliki hak yang menjadi kewajiban kamu, yaitu (kamu wajib memberi) rizki (makanan) dan pakaian kepada mereka dengan ma’ruf (baik)”.

[HR Muslim, no. 1218]

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Muslim bin Khalid, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khattab r.a. menulis surat kepada panglima-panglima angkatan perang, mengenai lelaki yang pergi jauh dari isterinya, supaya menyuruh mereka memberikan nafkah atau menceraikan. Kalau mereka itu menceraikan, supaya mereka mengirim nafkah selama mereka menahan isteri dalam kekuasaannya. Ini menyerupai dengan yang sudah saya terangkan dahulu. Dan kepada yang demikianlah ditempuh oleh kebanyakan sahabat-sahabat kami. Dan saya mengira Umar - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu tiada memperoleh di depannya, yang mereka itu mempunyai harta, yang akan beliau ambil daripadanya untuk nafkah isteri angkatan perang itu. Lalu beliau menulis surat kepada panglima-panglima angkatan perang supaya mereka mengambil dari harta mereka untuk nafkah itu. Dan menceraikan kalau mereka tiada mempunyai harta itu. Kalau mereka sudah mentalakkannya, lalu didapati bahwa mereka itu mempunyai harta, maka mereka mengambilnya dengan mengirimkan nafkah tersebut, selama mereka itu menahan isteri-isteri itu.

Masa Hadhanah dan Upah Hadhanah

2020-10-18T16:30:00.002-07:00

Masa Hadhanah dan Upah Hadhanah

1. Masa Hadhanah

Tidak terdapat ayat ayat al quran dan hadist yang menerangkan dengan tegas masa hadhanah hanya terdapat isyarat isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena ini para ulama berijtihad sendiri sendiri dalam menetapkan nya dengan berpedoman kepada isyarat isyarat itu. Seperti menurut madzhab hanafi hadhanah anak laki laki berakhir pada saat itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluan nya sehari hari , seperti makan, minum dan sebagai nya sedangkan masa hadhanah wanita berakhir apabila ia telah baligh atau telah dating masa haid pertama.

Pengikut madzhab hanafi yang terakhir ada yang menetapkan bahwa masa hadhanah itu berakhir umur 19 tahun bagi laki laki dan umur 11 tahun bagi wanita

Undang undang mesir tidak menetapkan batas akhir masa hadhanah dengan tegas twetapi melihat keadaan kehidapan bapak dan ibu dari anak itu. Jika kedua bapak dan ibu dari anak itu. Jika kedua bapak ibu nya masih terikat dalam tali perkawinan , maka di anggap tiadak ada persoalan hadhanah . jika terjadi perbedaan pendapat pendapat dalam melaksanakan hadhanah . jika terjadi perbedaan pendapat antara ibu dan bapak tentang hadhanah maka undang undang menyerahkan nya kepada kebijaksanaannya dan keputusan hakim dengan ketentuan bahwa masa hadhanah anak, minimal tujuh tahun dan maksimal Sembilan tahun.[1]Namun demikian diserahkan juga kepada kebijaksanaan hakim dengan pedoman bahwa kemaslahatan anak harus di utamakan.

Madzhab syafii berpendapat bahwa masa hadhanah itu berakhir setelah anak mumayiz , yakni berumur antara lima dan enam tahun dengan dasar hadist

yang artinya: “Rasulullah saw bersabda anak di tetapkan antara bapak dan ibunya sebagaimana anak anak yang belum mumayiz perempuan di tetapkan antara bapak dan ibu nya”.

2. Upah Hadhanah

Ibu tidak berhak menerima upah hadhanah, seperti upah menyusui, selama ia masih menjadi istri dari ayah anak anak kecil itu, atau selama masih dalam iddah. Karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai istriatau nafkah masa iddah. Allah swt berfrman dalam qur’an al-baqarah:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Adapun sesudah habis masa iddahnya maka ia berhak atas upah,itu seperti haknya kepada upah menyusui. Allah SWT berfirman dalam qur’an surat at-talak:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Perempuan selain ibu nya boleh menerima upah hadhanah sejak ia menangani hadhanahnya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah). Seorang ayah wajib membayar upah penyusun dan hadhanah, juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jik a sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya.

Ia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil, seperti: makan, minum, tempat tidur, obat obatan dan keperluan lain yang pokok yang sangat dibutuhkanya. Tetapi gaji ini hanya wajib di keluarkannya saat ibu pengasuh menangani asuhannya.

Baca juga: Penjelasan Lengkap Hadhanah dan Kedudukan Hukum Hadhanah

Dan gaji ini menjadi utang yang di tanggung oleh ayah serta baru bias menjadi utang yang di tanggung oleh ayah serta baru bias lepas dari tanggung ini kalau dilunasi atau dibebaskan.

Jika diantara kerabat anak kecil ada orang yang pandai mengasuhnya dan melakukannya dengan sukarela, sedangkan ibunya sendiri tidak mau kecuali kalau dibayar , maka jika ayahnya mampu, dia boleh dipaksa untuk menbayar upah kepada ibunya tersebut dan ia tidak boleh menyerahkan kepada kerabaatnya perempuan yang mau mengasuhnya dengan sukarela, bahkan sianak kecil harus tetap pada ibu nya. Tetapi kalau ayahnya tidak mampu, ia boleh menyerahkan anak kecil itu kepada kerabatnya yang perempuan untuk mengasuhnya. Hal ini berlaku apabila nafkah itu sendiri memiliki harta untuk membayar nafkahnya, maka anak kecil inilah yang membayar kepada pengasuh sukarelanya. Di samping untuk menjaga hartanya juga. Karena ada salah seorang kerabatnya yang menjaga dan mengsuhnya. Tetapi jika ayah nya tidak mampu, si anak kecil sendiri juga tidak memiliki harta, sedangkan ibunya tidak mau mengasuhnya kecuali di bayar, dan tidak seorang kerabat pun yang mau mengasuhnya, sedangkan upah (bayaranya) menjadi hutang yang wajib di bayar oleh ayah, dan bisa gugur kalau telah di bayar atau dibebaskan.

Tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz sedangkan kedua orang tua nya bercerai kompilasi hokum islam menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang beium mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu nya

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang

2020-10-17T16:30:00.002-07:00

Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang

A. Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam

Pemeliharaan anak (hadanah) diatur dalam Pasal 98, 104,105, dan 106 KHI, sebagai berikut:

Pasal 98

Batas usia anak yang mampu bediri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
Orang tua mewakili anak tersebut mengenaik segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seseorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 104

Semua biaya penyusunan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban member nafakah kepada ayahnya atau walinya.
Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat di lakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persejuan ayah dan ibu.

Pasal 105

Dalam hal terjadi perceraian:

Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang bekum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak di perbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan ayang tidak dapat dihindarkan lagi.
Orang tua bertanggungjawab atas kerugian yang di timbulkan karena kesalahan dan kelalaina dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Pasal-pasal tersebut diatas menegaskan bahwa kewajiban orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum, untuk bekal mereka di hari dewasa.

B. Hadhanah dalam Undang-Undang

Dalam pasal 41 UU Perkawinan dinyatakan bahwa:

Akibat Putusannya Perkawinan karena perceraian ialah:

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anaj-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliaharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatukewajiban bagi bekas istri.

Baca juga: Masa Hadhanah dan Upah Hadhanah

Selain itu pemeliharaan anak dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 45 s/d Pasal 47, sebagai berikut:

Pasal 45

Kedua orang tua wajib memelihara dan menduduk anak-anak mereka sebaik-baiknya.
Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tau putus.

Pasal 46

Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuaannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuanya.

Pasal 47

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan.

Penjelasan Lengkap Hadhanah dan Kedudukan Hukum Hadhanah

2020-10-16T16:30:00.005-07:00

Hak Penjagaan Anak

A. PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN HADHANAH

1. Pengertian Hadanah

Para ulama fiqh mendefinisikan hadanah, yaitu melakukan pemeliharan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya.

Dengan demikian, mengasuh artinya memelihara dan mendidik. Maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum mumayiz atau belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruuk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya.

2. Kedudukan Hukum Hadhanah

Hadanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksaan urusannya dan orang yang mendidiknya, ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadanah. Rasulullah SAW, bersabda , “engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya.

Anak yang masih kecil memiliki hak hadanah. Karena itu, ibunya di haruskan melakukannya jika membutuhkannya dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Hal ini dimaksudkn agar hak anakatas pemiliharaan dan pendidikannya tersia-siakan. Jika hadanahnya dapat ditangani orang lain, misalnya bibi perempuan dan ia rela melakukannya, sedanngkan ibunya tidak mau, maka hak ibu untuk mengasuh menjadi gugur dengan sebab bibi perempuan yang mengasuhnya pun mempunyai hak hadanah (mengasuh).

Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam penngakuan ibu bapaknya, karena dengan pengawasan dan perlakuan keduanya secara baik dan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya dimasa datang.

Apabila terjadi penceraian, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Jua karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melalukan tugas ini yang tidak di miliki oleh bapaknya.

Ibu juga lebih mempunyai waktu untuk mengasuh anaknya daripada bapak. Karena itu peran ibu sangat penting dalam mengatur kemaslahatan anak.

Dalam sebuah hadis Nabi SAW, dijelaskan :

Dari abdullah bin umar r.a bahwa seorang perempuan bertanya, “ ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku nyang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dania mau mengambilnya dariku.” Lalu rasulullah SAW. bersabd kepadanya, “engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah.”

(Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaiqi, Hakim dan dia mesahihkannya )

Kalau ibunya itu menikah dengan orang lain, sedangkan anak itu belum mumayyiz, maka bapaknya yang lebih berhak mendidik kalau ia meminta atau bersedia mendidiknya. Bila bapaknya tidak ada maka yang berhak mendidiknya adalah bibinya (saudara perempuan ibunya).

Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Dari abu Hurairah r.a berkata, ‘ pernah aku bersama-sama Nabi SAW. Lalu datang seorang perempuan dan berkata, “ya Rasulullah sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya ia telah memberi minum dari sumur abu inabah. Dan sungguh ia telah berjasa kepadaku.” Maka Rasulullah SAW bersabda, “ Berundinglah kamu atasperkara anak itu.” Maka suaminya berkata, “Siapakah yang berani menghalangi aku dengan anakku ini ?.”Nabi SAW bersabda (kepada anak itu) : “ini Bapakmu dan ini Ibumu. Maka ambilah tangan di antara kedunya yang engkau kehemdak.” Lalu diambilnya tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya.”(H.R.Ashabus Sunan)

Hadis ini menunjukkan bahwa anak kecil yang sudah mumayyiz dan mengerti dengan diri sendiri, ia boleh melilih siapakah yang akan mengasuhnya. Apakah ibunya, atau bapaknya.

Keterangan yang lain menyatakan pula yang artinya :

“dari Al-Barra’ bin Azib r.a bahwasanya Nabi SAW telah memutuskan dalam perkara anak perempuan oleh hamzah (dalam perkara mengasuh) untuk bibinya (adik perempuan ibunya), dan beliau bersabda . “Bibi itu yang mengambil ttempat ibunya.”( H.R.Bukhari)

Hadis menujukkan bahwa bibi itu lebih utama dari pada bapak, dan ibu, dalam perkara mengasuh serta mendidik anak yang masih kecil apabila keduanya tidak mampu.

B. Rukun dan Syarat Hadhanah

1. Rukun Hadhanah

Rukun hadhanah, yaitu:

a. Hadnin (orang tua yang mengasuh)

b. Mahdhun (anak yang diasuh)

2. Syarat Hadhanah

a. Syarat hadnin, yaitu:

Sudah dewasa. Orang yang tidak dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang yang dilakukan itu belum dinyatakan memenuhi syarat.
Berpikir sehat. Orang yang kurang akalnya seperti ideot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena tugas pengasuh itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh.
Adil dalam menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fisik yaitu yang konsisten dalam beragama.

b. Syarat mahdhun

Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun tidak dewasa, seperti orang idiot.

Baca juga: Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang

C. Daftar Isi Pengasuh dan Hal yang Membatalkannya

1. Daftar Isi Pengasuh

Jika para wanita dari kaum kerabatnya berkumpul,maka yang lebih berhak mengasuh anak itu adalah ibu lalu ibunya ibu (nenek dari pihak ibu), kemudian ibunya bapak (nenek dari pihak bapak) dan terus keatas kemudian ibunya nenek, lalu saudara perempuan sekandung, lalu perempuan saudara sebapak kemudian saudara perempuan seibu, setelah itu bibi dari pihak ibu, selanjutnya bibi dari pihak bapak. Demikian lah urutan yang seharuusnya. Demikian itu jika anak tersebut dibawah umur 7 tahun . jika ia sudah berumur 7 tahun dan sudah mengerti serta dapat berpikir, maka ia diberikan pilihan untuk menentukan apakah ikut bapak atau ibunya, baik anak itu laki-laki atau perempuan.siapa dari keduanya yang dipilihnya maka dialah yang berhak mengasuhnya. Demikian lah yang menjadi pendapat mayoritas sahabat nabi. Hal itu pula yang menjadi pendapat syafii, ahmad, dan ishaq.

Tsauri dan para penganut mazhab hanafi berpendapat bahwa ibu lebih berhak mengasuh anaknya sehingga ia dapat makan dan memakai baju sendiri, sedangkan bila anaknya perempuan adalah sehinggga ia menjalani haid pertama kali dan setelah itu, baru bapak yang lebih berhak

Sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli fiqih menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak daripada keluargga bapaknya, urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut :

Ibu anak tersebut
Nenek dari pihak ibu dan terus ke atas
Nenek dari pihak ayah
Saudara kandung dari anak tersebut
Saudara perempuan seibu
Saudar aperempuan seayah
Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
Anak perempuan daridari saudara perempuan seayah
Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya
Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi)
Saudara perampuan ibu yang seibu dengannya
Anak perempuan dari saudara perempuan ayah
Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
Bibi yang sekandung dengan ayah
Bibi yang seibu dengan ayah
Bibi yang seayah dengan ayah
Bibinya ibu dari pihak ibunya
Bibinya ayah dari pihak ibunya
Bibinya ibu dari pihak ibunya
Bibinya ayah dari pihak ayah

No.19 s/d 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan mahram diatas atau ada tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak itu beralih kepada kerabat laki-laki yang masih mahramnya atau memilih hubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris. Dan pngasuh anak itu beralih kepada.

       23.    Ayah kandung anak itu
24.    Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas.
25.    Saudara laki-laki sekandung.
26.    Saudara laki- laki seayah
27.    Anak lak-laki dari saudara laki-laki sekandung
28.    Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
29.    Paman yang sekandung dengan ayah.
30.    Paman yang seayah dengan ayah
31.    Pamannya ayah yang sekandung
32.    Pamannya ayah yang seayah dengan ayah

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram laki-laki tersebut atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada mahram-mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat yaitu :
33.    Ayah ibu (kakek)
       34.    Saudara laki-laki seibu
       35.    Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
       36.    Paman yang seibu dengan ayah
       37.    Paman yang sekandung dengan ibu
       38.    Paman yang seayah dengan ibu

Selanjutnya jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut mengasuh serta mendidiknya

Malik berkata “seorang ibu lebih berhak memelihara anak perempuan meskipun sudah haid selam aia belum menikah. Dan dia (ibu)juga lebih berhak mengasuh anak laki-laki selama ia belum pernah akil ballig, jika anak itu sudah mencapai umur tujuh tahun atau lebih,tetapi belum berakal atau tidak waras, maka ibu lebih berhak dari pada bapaknya. Jika anak yang sudah berakal dan memilih salah satu dari kedua orang tuanya, tetapi suatu ketika ia ingin kembli kepada yang lainnya, maka ia harus dikembalikan kepada yang lainnya tersebut. Diberikannya pilihan kepada anak untuk menentukan hak pengasuhannya, kepada bapak atau ibunya, jika kedua-duannya merdeka dan muslim serta dapat di percaya. Dan jika salah seoarng dari keduanya kafir, atau budak, atau fasik, maka pihak yang muslim dan merdka adalah yang lebih berhak mengasuhnya tetapi jika ibunya telah menikah, maka tidak perlu lgi diberikan pilihan dan anak diserahkan kepada bapaknya. Sebagaimana si anak diberikkan pilihan untuk memilih ibu dan bapaknya, maka ia diberi kebebasan juga untuk memilih antara ibu dan kakeknya atau ibu dan pamannya jika hak pengasuhan itu telah ditetapkan pada ibunya atau telah diberikan kepada anak itu hak memilih, lalu bapak anak itu bermaksud melakukan perjalanan, maka ia tidak bisa mengambil anak itu dari ibunya.

2. Hal yang Membatalkan Hadhanah

Pengasuhan dilarang bagi ibu yang tak memenuhi syarat seperti yang telah dijelaskan seperti gila, budak, kafir, fasik, tak dipercayai, dan menikah lagi dengan pria lain, kecuali menikah dengan pria yang berhak mengasuh anak tersebut, seperti paman anak itu atau seperti ayah menikahkan anaknya dengan istri yang dihasilkan dari suami lain, dan kemudian melahirkan anak, hasil dari pernikahan itu. Lalu ayah dan ibu si anak meninggal maka istri dari bapaknya itu berhak untuk mengasuh anak tersebut.

Orang yang tidak mempunyai hak waris (dzawil arham) tidak berhak untuk mengasuh anak, seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, anak laki-laki dari saudari,anak laki-laki dari saudara seibu,bapaknya ibu,paman dari ibu,dan pama dari ayah, karena pengasuhan itu merupakan hak perempuan yang memahami cara mengasuh dengan baik atau merupakan kewajiban orang yang mempunyai ikatan kekerabatan yang bisa dibuktikan dengan berhak menerima waris dari kalangan laki-laki dan ini tidak terdapat dalam kalangan sanak family (dzawil arham) orang yang garis keturunanya melalui dzawil arham tersebut,baik laki-laki maupun perempuan tidak mempunyai hak asuh karenaorang yang bergaris keturunan di atasnya saja tidak mempunyai hak waris apa lagi yang bergaris keurunan kebawahnya

Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia,(Prenadamedia: Jakarta, 2016), hlm.128-129

Syaikh hasan ayyub,FIKIH KELUARGA,pustaka al-kautsar...454-455

Pfof, d,wahbah zuhaili,AL-FIQHU ASY-SYAFI’I AL-MUYASSAR,(darul fikr,damaskus) hal.69-70

Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan ‘Uqubah Cambuk di Lembaga Permasyarakatan Provinsi Aceh

2020-10-13T18:37:00.002-07:00

Maqasid Syar'iah Hukuman Cambuk

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan undang-undang otonomi khusus memperoleh kewenangan penuh untuk menjalankan syraiat Islam.[1] Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh, selain memberikan kewenangan menjalankan syariat Islam juga memberikan landasan hukum bagi peradilan syariah di Provinsi Aceh. Undang undang ini juga memuat penegasan bahwa kewenangan menjalankan syariat Islam ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan khusus daerah dan masyarakat di wilayah provinsi ini.

Pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Aceh, yang di dalamnya termasuk kewenangan penuh menegakkan syariat Islam, merupakan harapan masyarakat Aceh sejak lama. Masyarakat Aceh telah sejak lama dikenal sebagai bumi “Serambi Mekah”,[2] sebuah penyebutan yang merefleksikan penghayatan dan pengamalan syariat Islam mewarnai setiap sendi kehidupan masyarakat.[3] Kewenangan penegakan syariat Islam yang berpayung hukum pada peraturan perundang-undangan pemerintah pusat ini, kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya sejumlah peraturan daerah untuk wilayah provinsi yang dikenal dengan qanun.

Lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Kedua Qanun ini menjadi sumber hukum materil dan formil dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dalam menjalankan atau penerapannya maka salah satu pengaturannya mengenalkan hukuman cambuk sebagai sanksi terhadap para pelaku pelanggaran Syariat Islam. Pelaksanaan hukuman cambuk pertama kali di lakukan di Indonesia, pada tanggal 24 Juni 2005 di halaman mesjid Agung Bireun Provinsi Aceh. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2008, jumlah pelaku yang melanggar Qanun dan dijatuhkan sanksi hukuman cambuk sebanyak 275 orang. Pada tahun 2005 sebanyak 101 orang, tahun 2006 61 orang, tahun 2007 sebanyak 58 orang dan tahun 2008 sebanyak 55 orang.[4]

Hukuman cambuk merupakan salah satu jenis hukuman yang telah ditentukan di dalam Al-Quran Surat An-Nur Ayat 2 untuk tindak pidana zina dan Surat An-Nur Ayat 4 untuk jarimah Qadzaf.

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.

Pada Ayat kedua di atas menjelaskan jumlah cambukan untuk pezina 100 kali. Mengenai pelaksanaan ‘uqubah cambuk di akhir ayat kedua diterangkan bahwa hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Hal ini dimaksudkan agar orang-orang yang melakukan yang melakukan perbuatan zina benar-benar merasa malu dan tercela, sehingga selanjutnya mereka benar-benar menjaga diri dan menjauh dari perbuatan dosa tersebut.

Adapun yang diperintahkan untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman itu, bukanlah kaum Mukminin seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja sebagaimana yang Difirmankan Allah dalam ayat di atas (Q.S. 24 an-Nur: 2) ... walyasyhad ‘adzabahuma tha-ifatum minal mu’minin (... dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman). Dalam penggalan firman Allah SWT ini terdapat kalimat tha-ifatun, yang artinya segolongan atau sekelompok, maksudnya ialah bukan seluruh kaum Mukminin, melainkan hanya beberapa orang saja dari kaum Mukminin.[5] Sedikitnya tiga atau empat dari orang-orang mukmin agar hukuman itu mrnjadi pelajaran bagi semua pihak yang melihat dan mendengarnya.[6]

Sedangkan ayat ketiga menerangkan mengenai hukuman untuk perbuatan Qadzaf sebanyak 80 kali. Selain menguatkan ketentuan sanksi untuk dua delik tersebut, hadis menambahkan satu jenis jarimah lain yang dihukum cambuk yaitu minum khamar yang diancam 40 kali cambuk.

Dari hadis di atas dapat kita telaah bahwa perbuatan sahabat terhadap pelaksanaan ‘uqubah cambuk. Khalifah Abu Bakar melaksanakan 40 kali cambuk untuk pelaku jarimah Khamar sedangkan Khalifah Umar bin Khattab menetapkan 80 kali cambukan bagi pelaku Khamar. Dalil-dalil dan praktik sahabat inilah yang kemudian diadopsi oleh ulama mazhab dalam kitab-kitab fikih sehingga hukuman cambuk dianggap sebagai salah satu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul untuk kasus-kasus tertentu.[7]

Rumusan hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan hasil ijtihad dan telah menjadi hukum positif nasional, sehingga dalam penegakannya memerlukan kekuasaan negara melalui aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Syar’iyah dan advocad serta lembaga lain terkait[8].

Dalam Qanun Hukum Acara Jinayat, sebagaimana disebut dalam Pasal 262 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “(1) ‘Uqubah cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. (2) Pelaksanaan ‘Uqubah cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun”.

Keberlansungan bentuk hukuman cambuk ini pada dasarnya hingga kini tetap memiliki sisi pro kontra, baik dalam masyarakat Aceh sendiri maupun dengan kritikan dari media-media luar Aceh. Sikap penolakan dengan berbagai dalih seperti melanggar HAM dan tidak manusiawi.

Kendati demikian, penerapan hukuman cambuk hingga kini masih tetap berlajut. Dalam perkembangan pelaksanaan hukuman cambuk memicu kritikan-kritikan mengenai pelaksanaan hukuman cambuk ini. Dalam hal ini lebih mengarah bahwa hukuman ini tidak layak untuk di persaksikan di tempat-tempat umum, melainkan harus di tempat tertutup.

Pada praktiknya, pelaksanaan di suatu tempat terbuka demi memperoleh efek jera bagi pelaku dengan diharapkan timbulnya rasa malu karena dilakukan di depan khalayak ramai. Seperti hukuman cambuk yang dilaksankan terhadap delapan pelanggar Qanun Jinayat, di halaman Masjid Jami’ Lueng Bata, Banda Aceh (20/4).

Dari pantauan Serambinews.com, warga yang menghadiri eksekusi hukuman cambuk di halaman Masjid Jami’ Lueng Bata, Banda Aceh menggunakan telepon seluler untuk merekam eksekusi cambuk terhadap delapan pelanggar syariat Islam.[9] Penulis melihat bahwa hal ini sangat berdampak bagi pelaku. Video yang telah direkam bisa dengan cepat tersebar di dalam masyarakat, terlebih lagi hal ini menjadi permasalahan bagi pelaku jika dikemudian hari ketika mungkin pelaku pelanggar syariat Islam ini telah tobat namun masih dibayang-bayangi dengan videonya di masa lalu yang bisa dengan mudahnya di akses kembali.

Pada perkembangan pelaksanaan ‘Uqubah cambuk dewasa ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 262 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai tempat terbuka dan dilihat oleh yang hadir kemudian mengalami perubahan yang di atur di dalam Pergub No.5 Tahun 2018 Pasal 30 ayat (1) hingga (3) yang berbunyi: “Uqubah cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. (2) Pelaksanaan ‘Uqubah cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun. (3) Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Permasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan.

Di keluarkannya Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ‘uqubah cambuk di lembaga permasyarakatan menjadi sebuah permasalahan yang menimbulkan pro kontra di dalam masyarakat. Kendati demikian, penulis dalam karya ilmiah ini tidak melihat mengenai pro kontra dalam masyarakat melainkan melihat kepada permasalahan yang lebih mengarah tentang pelaksanaan ‘uqubah cambuk di lembaga permasyarakatan dengan tinjauan Maqashid al-syari'ah.

Pada dasarnya pelaksanaan hukuman cambuk memiliki tujuan pemidanaan, secara umum, tujuan umum pemidanaan dalam Islam tercakup tujuan utama hukum Islam yaitu untuk menjaga lima hal pokok yaitu agama, jiwa, kehormatan, harta, dan keturunan.[10] Lebih umum lagi, tujuan hukum Islam adalah jalb al-mashalih wa daf’ al-mafasid (memelihara kemashlahatan dan menghindari kemafsadatan [kerusakan]).[11] Secara khusus, para ulama menyatakan bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum Islam adalah untuk pencegahan (deterence, ar-radd wa zajr) dan pembinaan (reformation, al-ishlah wa al-tahdzib).[12]

Namun demikian, walaupun tujuannya untuk melindungi manusia dari berbagai kesulitan, kerugian, derita, dan nestapa, tapi hukum pidana juga mengatur pemberian nestapa dan derita kepada manusia yang melanggar hukum.[13] Dekat dengan hal ini, dalam pidana Islam dikenal teori zawajir (pencegahan) dan jawabir (paksaan).[14] Daya paksa ini juga dibutuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari segala bentuk ancaman.[15] Bahkan boleh jadi untuk melindungi kepentingan masyarakat itu, hukuman mati harus dijatuhkan.21[16]

Secara khusus, tujuan pemidanaan dalam Syariat Islam adalah untuk memberi efek jera dan pembelajaran baik bagi pelaku maupun bagi orang lain yang berpotensi membuat kejahatan yang sama. Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa selain untuk memperbaiki pelaku, hal yang paling utama harus dilakukan dalam memerangi tindakan kejahatan adalah melindungi masyarakat dari kejahatan itu sendiri.[17]

Penulis dalam hal ini mengaitkannya dengan tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Permasalahan ini erat kaitannya dengan penetapan pemindahan tempat pelaksanaan hukuman cambuk yang tertuang dalam Pergub No.5 tahun 2018 tentang pelaksanaan ‘uqubah cambuk di lembaga permasyarakatan. Hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk mengkaji dan membahasnya lebih mendalam serta menjadi judul penelitian dalam bentuk skripsi yaitu “TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP PERATURAN GUBERNUR NO.5 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN ‘UQUBAH CAMBUK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN PROVINSI ACEH”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terkandung di dalam latar belakang masalah maka dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. 1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan ‘Uqubah Cambuk di Lembaga Permasyarakatan Provinsi Aceh dalam Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2018?

2. 2. Bagaimana Tinjauan Maqasid al-Syari’ah Terhadap Peraturan Gubernur no.5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan ‘Uqubah Cambuk di Lembaga Permasyarakatan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Layaknya sebuah penelitian yang memiliki tujuan tertentu, maka penelitian ini dilakukan untuk tujuan tertentu pula, yaitu :

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

a. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ‘uqubah cambuk di lembaga permasyarakatan.

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ‘uqubah cambuk.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi fakultas syari’ah dan hukum terlebih khusus bagi program studi hukum pidana Islam dan diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran yang positif bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukumagar tetap hidup dan berkembang.

b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas terutama mengenai pandangan terhadap penerapan pelaksanaan ‘uqubah cambuk di lembaga permasyarakatan.

1.4. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penulis memandang penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dalam memahami pembahasan skripsi ini nantinya, adapun penjelasan istilah yang terkandung dalam karya ilmiah ini antara lain:

1. Maqashid al-syari'ah

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Menurut Satria Efendi, maqashid al-syari'ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqashid al-syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqashid syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya..

2. ‘Uqubah (Hukuman)

Hukuman dalam bahasa Arab disebut ‘Uqubah Lafaz ‘uqubah menurut bahasa berasal dari kata: ‘aqaba yang sinonimnya khalafahu wa jā’a bi’aqabihi, artinya : mengiringnya dan datang di belakangnya.[18]

Kata ‘uqubah berasal dari kata kerja ‘aqaba-ya’qubu atau bentuk masdarnya ‘aqba, berarti balasan atau hukuman digunakan dalam kasus jinayat. Kata ‘uquba diartikan balasan karena melanggar perintah syarak yang telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan kepentingan masyarakat umum dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah.[19]

Di dalam Qanun No.6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat ‘uqubah adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.

Sedangkan Abdul Qadir Audah memberikan devinisi hukuman sebagai berikut :

Artinya: “hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syarak yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.”[20]

3. Cambuk

Melihat pada etimologi kata cambuk, dera maupun jild sebagaimana dikatakan, dera bermaksud cambuk dan mendera bermaksud pukulan dengan cambuk, memukul dengan cemeti, melecut. cambuk pula berarti alat untuk melecut/memukul yang berupa jalinan tali dari serabut atau serat kulit kayu, sesuatu yang dapat memberikan dorongan kearah lebih baik. Mencambuk berarti memukul dengan cemeti berkali-kali. Cambuk dalam bahasa Arab disebut jald berasal dari kata jalada yang berarti memukul dikulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit.

4. Lembaga Permasyarakatan

Dalam UU No.12 Tahun 2012 Pasal (1) tentang permasyarakatan yang dimaksud Lembaga Permasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, peneliti mencoba untuk membaca, meninjauh serta menelaah berbagai literatur seperti jurnal, buku dan juga tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang menyangkut dengan pembahasan yang penulis angkat dalam pengerjaan karya ilmiah ini. Sepanjang pengamatan penulis, bahwa belum pernah ada karya ilmiah yang menitik beratkan penelitiannya serta mengkaji mengenai “Tinjauan Maqasid al-Syari’ah Terhadap Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan ‘Uqubah Cambuk Di Lembaga Permasyarakatan”.

Kendati demikian, penulis memperoleh karya ilmiah terdahulu yang pembahasannya mendekati dengan judul penelitian yang penulis lakukan saat ini. Karya ilmiah tersebut adalah penelitian dari mahasiswa fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ditulis oleh Siti Afiyatul Rohmaniyah yang berjudul Analisis Pelaksanaan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Peminum Minuman Keras Di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo.[21] Dalam kajian skripsi ini membahas Hukuman cambuk yang diterapkan di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo menimbulkan kontroversi bagi sebagian kalangan masyarakat karena diterapkan di lingkungan pendidikan dan bukan pada ranah peradilan. Tujuannya agar santri menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Implementasi hukuman cambuk ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat umum, khususnya masyarakat Indonesia. Pelaksanaan hukuman cambuk di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo merupakan implementasi dari tata tertib peraturan yang berlaku bagi santrinya. Hukuman cambuk dipandang sebagai hukuman yang sebanding dengan dosa yang dilakukan untuk memperoleh ampunan dari Allah swt. Hukuman cambuk dijatuhkan bagi pelanggar tata tertib peraturan yaitu meminum minuman keras dan berzina bagi yang belum menikah. Penelitian ini berasal dari rumusan permasalahan yaitu: pertama, apa dasar hukum penerapan hukuman cambuk? Kedua, bagaimana pelaksanaan hukuman cambuk? ketiga, bagaimana relevansi tujuan penjatuhan pemidanaan dalam hukum pidana Islam?. Data penelitian ini penulis peroleh melalui field research (penelitian lapangan), Sumber data dalam penelitian ini adalah pengasuh pondok pesantren, ustadzah pondok, santri yang dihukum cambuk.

Kemudian jurnal dengan judul Implementasi Hukuman Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam,ditulis oleh Agus Suparyanto mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada penelitian ini juga saling terkait dengan penelitian sebelumnya namun menitik beratkan pada peraturan di pesantren. Diantara sekian banyak peraturan tersebut adalah hukuman cambuk. Hanya saja implementasi hukuman ini masih menjadi pro dan kotra di masyarakat umum, khususnya masyarakat di lingkungan pendidikan Islam. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam perspektif pendidikan Islam, hukuman cambuk ini dikategorikan ke dalam hukuman fisik yang berupa pukulan. Pendidikan Islam sendiri juga mengajarkan adanya pemberian hukuman dengan pukulan. Tentu saja dalam implementasinya harus benar-benar sesuai dengan koridor syar‟i serta sangat fleksibel dan kondisional.

Dari kedua rujukan diatas, penulis memperoleh titik temu yang saling berhubungan dan tentunya memiliki perbedaan penelitian dengan yang penulis lakukan saat ini. Perbedaan yang paling fundamental terletak bahwa kedua penelitian diatas berbeda pada objek penelitian. Pada penelitian pertama melihat dari field research mengenai pelaksaan hukuman cambuk di pesantren. Serta jurnal setelahnya melihat dari sudut pandang pendidikan Islam terhadap pemberian hukuman yang seharusnya implementasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syar’i. Sedangkan penulis meneliti kepada tinjauan Maqasid al-Syari’ah terhadap pelaksanaan ‘uqubah cambuk yang terdapat dalam Pergub No.5 Tahun 2018.

Selain itu, jurnal yang ditulis oleh Mihfa Rizkiya dengan judul Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Tapaktuan Menurut Perspektif Fiqih Jinayah. Pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan hukuman cambuk di Tapaktuan. Penelitian ini ingin meneliti mengapa ada perbedaan mendasar antara hukuman cambuk menurut fiqh jinayah dengan hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh, terutama hukum yang telah diterapkan oleh masyarakat dikecamatan Tapaktuan kabuparten Aceh Selatan, yang notabenenya berdasarkan syari’at Islam. Serta ingin meneliti kendala apa saja yang menghambat berjalannya proses eksekusi cambuk ini bagi pelaku tindak pidana. Dalam penelitian ini penulis memperoleh kesimpulan yang sangat mendasar yaitu terdapat perbedaan yang mendasar terhadap penerapan hukuman cambuk di Aceh dengan penerapan hukuman cambuk menurut jinayah yaitu dari segi bilangan cambukan.Perbedaan ini disebabkan karena penerapan syari’at Islam di Aceh ini belum sepenuhnya merujuk seperti apa yang diajarkan di agama dan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh ini dilakukan secara bertahap dan masih dalam taraf uji coba atau belum sempurna.

Mengenai penelitian diatas, penulis mendapati perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis jalankan. Perbedaannya yaitu terletak pada titik fokus dari penelitian tersebut. Dalam penelitian diatas menelaah mengenai pelaksanaan hukuman cambuk yang telah berlangsung dan dijalankan dalam masyarakat selama ini di Tapaktuan dengan menggunakan pendekatan Figh Jinayah. Sedangkan penulis meninjau terhadap pelaksanaan hukuman cambuk yang telah diundangkan dalam Pergub dengan perspektif analisis Maqasid al-Syari’ah.

Terdapat juga skripsi yang ditulis oleh Zulfa Hanum dengan judul Pengawasan Pelaksanaan ‘Uqũbah Cambuk Di Kota Banda Aceh (Analisis Pasal 262 Ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat tentang Pelaksanaan ‘Uqũbah Cambuk Tidak Boleh Dihadiri oleh Anak-Anak di Bawah Umur 18 Tahun). Pada karya ilmiah ini menguraikan mengenai bentuk pengawasan pelaksanaan ‘uqubah cambuk di Kota Banda Aceh dan faktor penghambat pengawasan pelaksanaan ‘uqubah cambuk. Penekanan dengan melihat dari fakta yang telah terjadi di lapangan serta ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 262 Ayat (2) tentang pelaksanaan ‘uqubah cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun.

Kemudian juga penelitian yang dilakukan oleh Rabiatul Adawiyyah Binti Mamat. Merupakan skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah dengan judul Studi Tentang Hukuman Cambuk di Malaysia (Suatu Tinjauan Hukum Pidana Islam). Dari uraian yang terdapat pada karya ilmiah ini penulis mengetahui bahwa pembahasan pokok yang di bahas dalam skripsi ini ialah mengenai perjalanan dan pelaksanaan hukuman cambuk pada penerapan hukum syariah di Malaysia serta pembahasan tersebut berlanjut mengenai sesuai atau tidak dengan ketentuan dalam Islam.

Mengenai dua skripsi terakhir yang penulis uraikan diatas sejuah pengamatan penulis memiliki perbedaan dengan tema yang penulis usung dalam karya ilmiah ini secara khusus. Dari semua skripsi yang memiliki keterkaitannya dengan tulisan penulis diatas, maka penulis tidak menemukan ada yang secara khusus membahas tentang tinjauan Maqashid al-syari'ah terhadap Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ‘uqubah cambuk di lembaga permasyarakatan.

1.6. Metode Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang diteliti untuk mencari jawabannya pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang atau statute approach, pendekatan kasus atau case approach, pendekatan historis atau historical approach, pendekatan komparatif atau comparative approach, dan pendekatan konseptual atau conceptual approach.[22]

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam karya ilmiah ini penulis mengambil pendekatan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.[23]

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran atau kajian secara sistematis, aktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang nyata serta menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan gejala yang sedang diteliti.[24]

2. Sumber Data

Pada Penelitian sumber datanya ialah data sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum misalnya buku-buku fikih, laporan ilmiah, arsip, berita-berita dan tulisan di mass media dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder dapat juga diperoleh dari media elektronik (internet), tulisan serta berita-berita yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penulis mencari dasar hukum ilmiyah yang berkaitan dengan judul pembahasan baik dari Al-Qur‟an maupun Al-Hadits. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian hukum normatif yakni melalui studi pustaka (Library Research). Tujuan dan kegunaan studi pustaka pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Studi pustaka berguna sebagai landasan teoritis dari permasalahan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktifitas “trial and error”.[25]

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah yang mana datanya tidak berbentuk angka tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, atau bentuk-bentuk non angka lainnya.[26] Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan, maka penulis mengambil langkah pendekatan dengan metode, yaitu:

a. Metode Deduktif: Yaitu cara membuat kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini penulis lakukan agar ketika berhadapan dengan ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah pelaksanaan hukuman cambuk supaya diterima secara deduktif sebagai kebenaran.

b. Metode Induktif: Yaitu cara membuat kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang bersifat yang bersifat umum sehingga ketika mendapat data empiris yang khusus untuk kemudian dianalisis dan dibuat kesimpulan yang bersifat umum.

1.7. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahsan lebih teratur dan memudahkan para pembaca, maka disinilah diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahsan skripsi yang terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB SATU: Merupakan pendahuluan yang menjelaskan dasar dari karya ilmiah ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB DUA: Pada bab ini akan mengurai mengenai dasar hukum dengan pandangan atau sudut pandang hukum Islam mengenai pelaksanaan ‘uqubah cambuk serta mengaitkannya dengan Pergub No.5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan uqubah cambuk di lembaga permasyarakatan

BAB TIGA: Bab ini akan membahas mengenai pelaksanaan ‘uqubah cambuk di lembaga permasyarakatan yang tertuang dalam Pergub No.5 Tahun 2018 dengan analisis berdasarkan teori Maqasid al-Syari’ah serta pandangan hukum Islam.

BAB EMPAT: Merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan dalam karya ilmiah ini dengan memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran dari penulis mengenai permasalahan yang dibahas.

[1] Anton Widyanto, Implementasi Fiqh In Concreto, Sebuah Reorientasi Metodologis Pelaksanaan Syariat Islam di NAD, Dinas Syariah Islam Provinsi, Banda Aceh, 2007, hlm.70.

[2] Choiruddin Sobari, Kearifan Masyarakat Lokal Aceh Sebagai Potret Pelaksanaan Syariat Islam, dalam Syamsul Rijal, Dinamika Sosial Keagamaan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam, Dinas Syariat Provinsi NAD, Banda Aceh, 2007, hlm. 88.

[3] Taslim H.M. Yasin, Pluralisme Agama di Wilayah Syari’at, dalam Syamsul Rijal, dkk.,

Dinamika Sosial Keagamaan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, Banda Aceh, 2007, hlm. 38.

[4] M. Din, Stimulasi Pembangunan Hukuman Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indoneisa, (Bandung: UNPAD Press, 2009), hlm. 144.

[5] K.H. Qamaruddin Shaleh, dkk, Ayat-Ayat Larangan & Perintah dalam Al-Quran, (Bandung: CV Diponegoro, 2004), hlm. 792.

[6] M. Quraish Shihab, Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Quran,(Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 583.

[7] Ali Abubakar, “Kontroversi Hukuman Cambuk”, Media Syari’ah, Vol. 14, No. 1, 2012, hal.72.

[8] Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. x.

[9] Adnan, Serambinews.com (Jumat 27 April 2018 08:04 WIB).

[10] Al-Syathiby, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, jilid II (Beirut: Dar al-fikr, 1341H), h. 4.

[11] Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 100.

[12] Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana …, h. 119. Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 255.

[13] Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi (Jakarta: Logos, 2003), h. 111.

[14] Juhaya S. Praja, Teori-teori Hukum: Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat (Bandung: Pascasarjana UIN Bandung, 2009), h. 111.

[15] Ibrahim Hosen, “Fungsi dan Karakteristik Hukum Islam dalam Kehidupan Umat Manusia”, dalam Amrullah Ahmad dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. DR. H. Busthanul Arifin, SH (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), h. 90.

[16] Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 256.

[17] Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri` al-Jina’i al-Islamy: Muqarinan bi al-Qanun al-Wadh`i, cet. 13 h. 611.

[18] Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 136.

[19] Dedy Sumardi, Hudud dan Ham dalam Pidana Islam (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 43.

[20] Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), (Pustaka Setia: Bandung, 2000), hlm. 59.

[21] Afiyatul Rohmaniyah, Analisis Pelaksanaan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Peminum Minuman Keras Di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo, (Jurnal diterbitkan), UIN Walisongo Semarang 2016.

[22] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 95.

[23] Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.36.

[24] Soejano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Prass, Jakarta, 2006, hlm 10.

[25] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 1997), h. 114-115.

[26] M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 133.

Reusam Gampong Terhadap Pelaku Khalwat Menurut Tinjauan Qanun No. 6 Tahun 2014

2020-10-12T19:47:00.012-07:00

Reusam Gampong Terhadap Pelaku Khalwat Menurut Tinjauan Qanun No. 6 Tahun 2014

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum yang berlaku diharapkan bisa memberikan efektivitas bagi masyarakat banyak. Hukum yang digunakan dalam suatu masyarakat sangat tergantung dengan sejarah, kebiasaan dan adat setempat. Hal-hal itu mengambil peran yang sangat besar dalam penentuan hukum dalam sebuah masyarakat. Kejahatan merupakan salah satu dari fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat, hal ini menyebabkan terganggunya rasa keamanaan dan ketrentaman di dalam sebuah masyarakat, berlatar dengan ini terdapatlah kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan kesenjangan tersebut. Reaksi yang ditimbulkan masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku di daerah tersebut.

Daerah Aceh sebagai wilayah otonomi khusus sudah mendapatkan hak untuk menjalankan syariat islam. Keistimewaan yang didapatkan dari pemerintah pusat ini harus dimanfaatkan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh.

Khalwat ialah salah satu fenomena sosial yang sangat meresahkan masyarakat, hal ini dianggap sebagai salah satu kejahatan (Jarimah khalwat). Dalam Qanun no.6 tahun 2014, khlawat mengandung makna ialah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina. Reaksi masyarakat pun sesuai dengan kebiasaan yang sering dilakukan di masyarakat setempat. Hal ini sangat miris, karena sebagai daerah yang sudah menjalankan syariat islam namun kebiasaan masyarakat dalam mengambil tindakan terhadap pelaku khalwat sangat jauh dari nilai-nilai syariat islam.

Dalam masyarakat adat Aceh terdapat hukum kebiasaan yang di tingkat gampong, atau lebih dikenal dengan istilah reusam gampong. Reaksi masyarakat yang terdapat di dalam reusam gampong terhadap pelaku khalwat sangat bertolak belakang dengan apa yang tercantum dalam Qanun. Pelaku khalwat yang tertangkap oleh masyarakat tidak diadili sesuai dengan amanat qanun jinayah. Pelaku yang tertangkap diberikan sanksi sesuai dengan reusam yang berlaku di gampong tersebut.

Perlakuan atau reaksi dari masyarakat terhadap pelaku khalwat di daerah mereka sangat tidak efektif. Pelaku yang tertangkap kebiasaannya setelah dikeroyok akan di bawa untuk diadili yang kemudian diberikan sanksi. Reaksi masyarakat terhadap pelaku khalwat yaitu dengan memberikan sanksi membayar satu atau dua ekor kambing. Kejadian ini yang membuat seakan perbuatan khalwat dibayar dengan harga dua ekor kambing dan kemudian selesai sudah prosesnya.

Penelitian ini berdasarkan kejadian di gampong Cot yang terletak di daerah kecamatan Darusslam kabupaten Aceh Besar. Efek yang diterima bagi para pelaku sangat tidak efektif. Kenapa dengan dilakukannya khalwat bisa muncul sanksi bayar kambing, lantas kemudia kambing tersebut malah dinikmati secara bersama oleh para pemuda gampong. Reusam ini sangat tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh para pelaku khalwat. Mengingat perbuatan khalwat adalah perbuatan yang menjadi jalan awal terjadinya perzinaan.

Ditinjau dengan Qanun no.6 tahun 2014, dalam pasal 23 ayat 1 tentang khalwat dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di lapangan. Hal inilah yang menjadi dasar atau latar belakang penulis untuk meneliti hal ini lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap reusam gampong yang berlaku saat ini, khususnya terhadap sanksi yang diberikan terhadap pelaku khalwat yang ditinjau dengan qanun yang berlaku saat ini. Permasalahan pada penelitian ini berpusat pada : “Reusam Gampong Terhadap Pelaku Khalwat Menurut Tinjauan Qanun no. 6 Tahun 2014. (Studi kasus di Gampong Cot, Kecamatan Darusslam, Kabupaten Aceh Besar)”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis menarik beberapa hal yang patut untuk dikaji lebih mendalam dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana praktek dan efektivitas dari reusam gampong terhadap pelaku khalwat di Gampong Cot, Kecamatan Darusslam, Kabupaten Aceh Besar?

2. Bagaimana sudut pandang terhadap reusam gampong bagi pelaku khalwat ditinjau dari Qanun no. 6 tahun 2014 ?

3. Bagaimana penyelesaian masalah terhadap reusam gampong bagi pelaku khalwat dengan adanya Qanun no. 6 Tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian sudah tentu memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan penulis lakukan penelitian ini pada dasarnya untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi di jurusan Hukum Pidana Islam (HPI), dan secara lebih spesifik penelitian ini menitik beratkan pada beberapa inti permasalahan, antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek dan efektivitas dari reusam gampong terhadap pelaku khalwat di Gampong Cot, Kecamatan Darusslam, Kabupaten Aceh Besar?

2. Untuk mengetahui sudut pandang terhadap reusam gampong bagi pelaku khalwat ditinjau dari Qanun no. 6 tahun 2014 ?

3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah terhadap reusam gampong bagi pelaku khalwat dengan adanya Qanun no. 6 Tahun 2014 ?

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis membaca berbagai literatur yang membahas tentang qanun yang berlaku di Aceh sebagai salah satu bentuk keistemawaan yang diberikan kepada daerah otonomi khusus. Sampai dengan disusun penelitian ini, penulis belum menjumpai tema penelitian yang sama dengan yang hendak disusun.

Namun ada beberapa kajian yang dapat dijadikan rujukan ataupun perbandingan dengan penelitian yang disusun ini, terutama perbandingan pembahasan skripsi sekaligus meletakkan kekhususan dalam penelitian ini. Dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dengan berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya.

Diantaranya adalah penelitian karya Azahri yang berjudul “Kajian Yuridis Penanganan Kasus Khalwat Anak di bawah Umur (Studi Kasus di Banda Aceh)” Pada karya ini membahas tentang ketentuan hukum bagi anak-anak pelaku khalwat menurut hukum Islam dan hukum positif serta prosedur penanganan kasus khalwat anak yang di atur dalam Qanun Nomor 14 tahun 2003. Sebagaimana yang di atur dalam Qanun bahwa hukuman bagi pelaku khalwat adalah ‘uqubat cambuk, namun dalam hal ini yang melakukan anak di bawah umur, maka perlu adanya penangan khusus berbeda dengan orang dewasa. Mereka tidak di cambuk akan tetapi diberikan pembinaan dan hal-hal lainnya yang wajar untuk anak di bawah umur.

Kemudian penelitian ilmiah karya Epon Ekanedi yang berjudul “Eksistensi Hukuman Cambuk di Indonesia (Studi atas Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syari’at)” dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa tentang bagaimana pelaksanaan hukum cambuk yang di berlakukan di Aceh. Adapun fokus penelitian ini ialah kajian terhadap perkembangan hukum dalam kehidupan bermasyarakat terkait pada Qanun nomor 11 tahun 2002 dan Qanun yang berkaitan dengan penerapan hukum cambuk di Aceh.

Undang-Undang Pemerintahan Aceh: Otonomi Khusus di Bidang Hukum, yang ditulis oleh Al Yasa Abu Bakar, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan kalijaga, 2007.Vol.41, No. 1.2007 ini juga merupakan salah satu referensi yang sedikit membantu memahami eksistensi penerapan syariah Islam di Aceh. Hal ini juga berguna untuk memberi gambaran tentang mekanisme atau bagaimana penerapan syariat Islam di Aceh, tugas dan kewenangan Mahkamah Syariah, serta pemberlakuan Syariat Islam di Aceh mengenai asas personal atau teritorial.

Kewenangan Keuchik di Gampong Tumpok Teungoh Kota Lhokseumawe, yang ditulis oleh Dwi Putri Masitah, Sumatera Utara : Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Vol.8, No.1 Januari 2016 ini ialah salah satu referensi yang membantu memahami kewenangan Gampong dalam masyarakat Aceh. Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syariat Islam. Dalam melaksanakan hal ini, Keuchik merupakan perwakilan dari masyarakat gampong yang diberi wewenang dan kepercayaan untuk menjalankan roda pemerintahan, menetapkan berbagai kebijakan gampong. Nah dalam hal ini juga menyangkut kewenangan keuchik dalam hal mengadili setiap kasus yang terjadi dalam wilayah kekuasannya, tidak terkecuali permasalahan yang sudah di atur di dalam Qanun Jinayah Syariat Islam. Keuchik diberikan beberapa tugas dan kewajiban yang harus dijalankan. Adapun tugas dan kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Qanun No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong diantaranya ialah: (a).Memimpin penyelenggaraan Pemerinta-han Gampong; (b).Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari’at Islam dalam masyarakat.

Kemudian dalam skripsi karya Siti Idaliyah yang berjudul “Tindak Pidana Khalwat Di Nanggroe Aceh Darusalam (Analisis Komparatif Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Dan Pasal 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).” Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di atas, perbuatan khalwat/mesum termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syari’at Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masayarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dianggap penting untuk membentuk Qanun tentang Larangan Khalwat/Mesum. Dengan munculnya Qanun Khalwat dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 juga berdasarkan prinsip rakyat Aceh yang lebih mengutamakan norma-norma keislaman. Perbandingan antara aturan Qanun khalwat dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/mesum dengan pengaturan Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila dalam KUHP terletak pada ruang lingkup perkara yang diatur dan jenis hukuman yang berlaku. Ditinjau dari sudut persamaan antara tindak pidana khalwat dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 dan KUHP Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila ini terletak pada segi tujuan pemidanaan. Sedangkan jika ditinjau dari perbedaannya terletak pada jenis hukuman bagi pelanggar tindak pidana serta penegakan hukum Qanun tersebut.

Dari uraian kajian pustaka tersebut di atas, bahwa dapat disimpulkan sejauh ini sudah terdapat beberapa penelitian yang memfokuskan pada qanun jinayah khalwat atau pun mesum dan jenis lainnya yang sudah tercantum dalam Qanun Jinayah yang ditinjau menurut hukum positif atau dari berbagai aspek lainnya. Adapun penelitian secara khusus tentang “Reusam Gampong Terhadap Pelaku Khalwat Menurut Tinjauan Qanun no. 6 Tahun 2014” sejauh pengamatan penulis sampai saat ini belum pernah dikaji sebelumnya.

E. Kerangka Teoritis

Pada bagian ini akan mengkaji bagaimana fenomena dalam masyarakat tentang permasalahan pemberlakuan qanun jinayah bagi pelaku khalwat yang telah diatur dalam Qanun no. 6 Tahun 2014 tentunya akan menilik lebih lanjut pada implikasi dengan melihat penerapan dalam gampong yang memberlakuka reusam tertentu bagi pelaku khalwat.

1. Praktek Pemberlakuan Reusam Gampong terhadap Pelaku Khalwat

Pada dewasa ini, telah diatur tentang pemberlakuan reusam gampong bagi para tindak pidana yang melakukan aksinya dalam lingkup wilayah gampong. Reusam sendiri mengandung makna Tatanan protokuler / seremonial adat istiadat dari ahli-ahli adat yang terus berjalan yang di buat di Gampong. Perumusan tatanan adat dimusyarahkan, ditulis dan menjadi keputusan bersama, seperti :

a. Pembinaan Syiar Agama/ Moral Agama

b. Kamtibmas/ Adat Isiadat / Polmas

c. Pembinaan Lingkugan Hijau dan Bersih

d. Pembinaan Bentuk-bentuk Adat

e. Aturan Adat / Bersanksi

Setelah lahirnya UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, masalah gampong dijelaskan dalam Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa untuk masalah qanun gampong diatur melalui qanun kabupaten/kota tentang gampong. Setelah melihat dasar hukum dan lingkup yang bisa diadili oleh para aparatur gampong dengan memberlakukan reusam dari gampong mereka sendiri, terdapat diantaranya tentang permasalahan pembinaan syiar agama atau moral agama. Hal ini sangat berhubungan erat dengan pemberlakuan syariat islam di Aceh yang pada dewasa ini sudah memiliki dasar hukum pemberlakuan hukum yang sangat jelas, diantaranya Qanun no. 6 Tahun 2014.

Melihat kepada fenomena dalam masyarakat gampong, hal ini sangat bertolak belakang dengan cita-cita dari pada pemerintah Aceh dalam usahanya menegakkan syariat islam di bumi serambi mekkah ini dengan menerapkan atau memberlakukannya syariat islam di Aceh. Dengan perkembangannya zaman, pengaruh yang dirasakan bukan hanya bagian positifnya saja, bahkan mungkin menurut pribadi penulis pesatnya perkembangan zaman lebih condong kepada hal yang merusak generasi muda atau dampak negatif yang ditimbulkan jauh lebih dominan.

Fenomena dalam masyarakat yang sangat meresahkan yaitu salah satunya ialah banyaknya pelaku meusuem atau khalwat dalam pergaulan muda mudi pada generasi muda pada dewasa ini. Dan yang menjadi fokus dari peneliti ialah bagaimana reaksi masyarakat terhadap si pelaku khalwat tersebut, mengingat sudah diberlakukannya qanun syarit islam di Aceh, sudah seharusnya diterapkan serta dijalankan sesuai dengan ketentuannya, namun fenomena dalam masyarakat bertolak belakang dari apa yang telah diatur. Reaksi masyarakat dalam hal ini penerapan reusam gampong dengan memberikan sanksi berupa pembayaran dalam bentuk hewan dan kemduian kasus dianggap telah selesai. Dalam hal ini kebiasaan gampong memberikan hukuman berupa membayar dengan memnyerahkan hewan seperti kambing kepada gampong dimana tindak pidana khalwat itu dilakukan, nah pribadi penulis merasakan hal ini sangat rancu, kenapa dengan dilakukannya khalwat bisa muncul sanksi bayar kambing, lantas kemudian kambing tersebut malah dinikmati secara bersama oleh para pemuda gampong. Reusam ini sangat tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh para pelaku khalwat. Mengingat perbuatan khalwat adalah perbuatan yang menjadi jalan awal terjadinya perzinaan.

2. Reusam gampong bagi Pelaku Khalwat dengan adanya Qanun no. 6 Tahun 2014

Dengan melihat penerapan reusam dalam gampong yang sedemikian rupa, seakan tindak yang dilakukan hanya akan selesai dengan begitu saja. Dampak yang akan dirasakan bagi pelaku malah menurut penulis sangat ringan, untuk hak ini bagaimana pemerintah berusaha dalam menerapkan syariat islam lebih menyeluruh dengan memberikan sosialisasi sampai kepada pelosok masyarakat.

Fenomena ini sudah menjadi hal biasa dalam masyarakat gampong, memang kalau reusam atau qanun gampong juga telah memiliki kekuatan hukum seperti yang penulis paparkan diatas untuk penerapannya, nah hal ini apakah penerpan seperti memberikan hukuman kepada para pelaku khalwat hanya dengan membayar dua ekor kambing sudah sesuia dangan reusam gampong yang sebenarnya.

Belum lagi kalau hal ini dikaitkan atau ditinjau lebih lanjut dari aspek syariat islam, dalam hal ini fokus penulis kepada Qanun no.6 tahun 2014. Bahkan dengan adanya qanun ini belum menjamin secara sepenuhnya kalau reaksi seperti yang telah diatur dalam qanun tersebut sudah efektif dengan mengahdirkan efek jera bagi pelaku dan efek relatif kepada masyarakat. Dalam hal ini harus dintajau lebih lanjut dengan meilhat parameternya dengan menggunakan straaf scoot (jenis sanksi pidana), straaf maat (bobot sanksi pidana) dan straaf modus (cara pelaksanaan pidana).

F. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentu harus mempunyai data yang akurat demi terciptanya sebuah karya ilmiah yang baik. Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan sangat menentukan jalannya penelitian yang kemudian akan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang layak untuk dipertanggungjawabkan, adapaun beberapa metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam karaya ilmiah ini, metode dan pendekatan penelitian ialah dua hal sangat penting, sehingga dengan adanya metode dan pedekatan maka sebuah penelitian dapat memperoleh sebuah data yang akurat dan menjadi sebuah karya dari hasil penelitian yang diharapkan. Penulis melakukan penelitian karya ilmiah ini dengan menggunakan pendekatan sosiologis, yakni pendekatan yang melihat dan mengkaji sudut yang terjadi di dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Sebuah hasil dari penelitian sangat tergantung dari metode penelitian yang dipakai, dan juga mempengaruhi hasil dari keseluruhan penelitian yang dilakukan, sehingga memperoleh data yang akurat dari objek penelitian tersebut. Data yang yang dihasilkan akan menentukan hasil dari penelitian yang dilakukan. Penulis membuat penelitian karya ilmiah ini yang bersifat deskriptif analisis, yakni deskriptif pada reusam Gampong Cot, Kecamatan Darusslam, Kabupaten Aceh Besar terhadap pelaku khalwat menurut tinjauan Qanun no. 6 tahun 2014 berdasarkan fakta dan fenomena yang terjadi.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian dibedakan menjadi dua :

a) Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya dan data yang diperoleh tersebut dapat memberikan informasi langsung dalam penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini dari hasil wawancara bersama keuchik dan tokoh-tokoh pemuda di Gampong Cot, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar.

b) Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda dan jenis data ini dapat dijadian sebagai pendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang dapat memberikan data tambahan guna memperkuat data pokok atau primer. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sumber data sekunder dari buku-buku referensi yang tentunya berhubungan dengan tema yang telah penulis angkat dalam karya ilmiah ini guna melengkapi hasil observasi yang telah ada.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a) Metode Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian Kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data sekunder yang merupakan penulis lakukan dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku dan referensi-referensi dari berbagai pustaka seperti pustaka Wilayah, pustaka UIN Ar-Raniry, pustaka Syari’ah, yang berkaitan erat dengan tema pembahasan yang penulis lakukan penelitian. Terlepas dari itu, penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti data-data yang berhubungan yang terdapat pada situs website.

b) Metode Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian Lapangan (field research) yaitu kegiatan dilingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat (sosial) meupun lembaga pemerintahan . Metode ini di peroleh dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan pada lembaga pemerintah yang memiliki wewenang di dalam Gampong Cot, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu interview (wawancara), dan dialog.

a) Interview (wawancara)

Metode interview adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data. Peneliti merupakan pewawancara dan sumber data adalah orang yang diwawancarai .

Untuk mendapatkan informasi peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam dan terbuka, sehingga informan dapat memberikan informasi data secara bebas yang kemudian dapat digali jauh terhadap yang ingin peneliti teliti.

b) Dialog

Metode dialog adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan secara lisan antara dua orang atau lebih . Pengumpulan data dengan teknik ini penulis lakukan dengan cara berdialog langsung dengan pemuda gampong yang mengambil tindakan reusam terhadap pelaku khalwat yang terjadi di Gampong Cot, Kecamatan Darusslama, Aceh Besar.

6. Intrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing peneliti menggunakan intrumen yang berbeda, nah untuk teknik wawancara dan dialog penulis menggunakan intrumen pulpen dan kertas untuk mencatat informasi yang disampaikan oleh informan, serta juga penulis menggunakan handphone untuk merekam hasil dari wawancara yang dilakukan.

Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional

2020-10-11T19:27:00.007-07:00

Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional

Pada umumnya aturan tentang perang itu termuat dalam aturan tingkah laku, moral dan agama. Hukum adalah untuk perlindungan bagi kelompok orang tertentu selama sengketa bersenjata dan dapat ditelusuri kembali melalui sejarah di hampir semua negara atau peradaban di dunia. Dalam peradaban bangsa Romawi dikenal konsep perang yang konsep keadil (just war). Kelompok orang orang yang mendapatkan perlindungan tersebut meliputi penduduk sipil, anakanak, perempuan, kombatan yang meletakkan senjata dan tawanan perang

Hukum Humaniter Internasional yaitu, ketentuan hukum yang berasal dari perjanjian internasional atau kebiasaan internasional yang mengatur tata cara dan metode berperang serta perlindungan terhadap korban perang, yang bertujuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul karena pertikaian bersenjata baik yang bersifat internasional maupun yang bersifat non internasional.

Prinsip-Prinsip Fundamental dalam Perang

a. Asas kepentingan militer

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.

b. Asas Perikemanusiaan

Menurut asas ini pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

c. Asas kesatriaan

Berdasarkan asas ini bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.

Adapun prinsip-prinsip utama (primary principles) dalam hukum humaniter internasional, yaitu terbagi atas 4(empat) prinsip utama yaitu:

kepentingnan militer (militer neccessity),
kepentingan kamanusiaan (humanity neccessity),
keseimbangan (proporsionality), dan
Kekesatriaan (chivalry).

Menurut Rina Rusman, Legal Adviser pada ICRC, Jakarta, dalam HHI ada prinsip-prinsip HHI yang fundamental

Prinsip Kemanusiaan
Necessity ( keterpaksaan)
Proporsional (Proportionality)
Distinction (pembedaan)
Prohibition of causing unnecessary suffering ( prinsip HHI tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya).
Pemisahan antara ius ad bellum dengan ius in bello
Ketentuan minimal HHI.

Peristiwa Pidana Pencurian dalam Hadis dan Asbabul Wurud

2020-10-10T19:12:00.016-07:00

Hadis Mengenai Pencurian

Hadits Tentang Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih

Dari Aisyah RA. “Sesungguhnya kaum Quraisy bersusah hati lantaran perbuatan seorang perempuan Makhzumiyyah yang melakukan pencurian. Seorang dari mereka berkata: siapakah gerangan yang akan berbicara dengan Rasul SAW tentang hal perempuan ini? Mereka menjawab: tidak ada yang berani berbicara kecuali Usamah Ibn Zaid, yang disayangi Rasulallah SAW. Kemudian Usamah pun berbicara dengan Rasulallah tentang hal itu. Maka Rasulallah berkata: Apakah engkau meminta syafaat mengenai sesuatu hukuman dari hukuman-hukuman Allah? Sesudah itu Nabi berdiri lalu berkhutbah, kemudian bersabda: Bahwasannya Allah telah membinasakan orang-orang yang sebelum kamu karena ketika ada orang-orang yang terpandang mencuri, mereka tidak menjalankan hukuman terhadapnya. Dan apabila kaum lemah (rakyat kecil) mencuri mereka menjatuhkan hukuman atasnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad, mencuri pastilah aku memotong tangannya.” ( HR. Bukhori )

Asbabul Wurud

Asbabul wurud hadits diatas adalah dahulu ada seorang perempuan dari golongan Bani Makhzum, yang bernama Fatimah binti Al Aswad, mencuri perhiasan emas. Kasus itu terjadi dalam peperangan penaklukkan Makkah. Orang Quraisy ingin perbuatan perempuan itu dimaafkan (diampuni).

Seorang diantara mereka, yaitu Mas’ud ibn Al Aswad mengemukakan pendapatnya, bahwa tidak ada seorangpun yang berani menemui Rasulallah SAW untuk mengampuni Fatimah itu, selain Usamah Ibn Zaid seorang sahabat yang disayangi Rasul. Mereka tahu, bahwa Rasulallahsangat tegas dan keras dalam melaksanakan hukum Allah SWT. Rasul dengan tegas menolak permohona itu, bahkan Nabi menjadikan Fatimah putrinya sebagai contoh.

Dalam hadits ini diterangkan larangan memberi syafaat atau pertolongan dalam urusan had atau hukum ketetapan Allah SWT. dengan sanagat jelas hadits tersebut tidak membenarkan memeberika syafaat (maaf) kepada seseorang yang melakukan tindak kejahatan, apabila kasusnya telah sampai di tangan hakim. Biarkanlah hakim yang memutuskan.

Di akhir hadis, Rasulullah (s.a.w) bersabda: “Demi Allah, andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, aku pasti potong tangannya.” Hadis ini membahas dua prinsip: Pertama, dilarang menolong seseorang supaya lolos daripada hukuman hudud setelah kesnya dilaporkan ke mahkamah, malah al-Bukhari membuat satu bab khusus untuk ini; Kedua, adakah enggan memulangkan pinjaman atau titipan itu mewajibkan seseorang itu dihukum potong tangan? Dan ini akan dibahas kemudian.

Istimbat Hukum

Suatu perkara apabila sudah dilaporkan kepada pemerintah/penguasa maka tetap dilaksanakan hukuman.
Dilarang meminta keringanan terhadap pelaksanaan hukuman.
Hukum Allah berlaku bagi siapapun tanpa melihat siapa pelakunya.

Matan terjemahannya:

Artinya: “Dari Aisyah RA berkata, Rasulullah Saw bersabda: tangan pencuri tidak dipotong kecuali karena pencurian yang nilainya mencapai seperempat dinar dan selebihnya. HR Muttafaq Alaih. Dalam riwayat Imam Ahmad: potonglah tangan karena pencurian yang mencapai seperempat dinar, dan jangan dipotong karena pencurian yang lebih rendah dari nilai tersebut".

Dari Abdullah bin Umar RA berkata: bahwa Nabi Saw memotong tangan karena kasus pencurian tameng yang nilainya tiga dirham. (HR Bukhari)

Asbabul wurud

Diriwayatkan bahwa dalam masa awal perkembangan Islam Nabi memotong tangan dari golongan laki-laki pertama kali, Khiyar bin ‘Adi’ bin Nofal bin Abdi Manaf, dan dari perempuan Murrah binti Sufyan.

Dalam atsar yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Nabi Saw pernah memotong tangan seorang pria yang mencuri tameng (hajfah), di dalam riwayat yang lain Nabi Saw juga berulang kali memotong tangan karena mencuri tameng, dalam hal ini Abu Bakar sebagai khalifah mengikuti tindakan Nabi Saw yang memotong tangan pencuri yang mencuri seharga tameng hajfah yaitu seperempat dinar. Pada masa Abu Bakar beliau memotong seorang pencuri karena perhiasan.

Penjelasan Lengkap Mengenai Konvensi Jenewa

2020-10-09T18:48:00.008-07:00

Konvensi Jenewa

Konvensi Jenewa II Tahun 1949, dimana Konvensi ini merupakan salah satu sumber hukum humaniter internasional utama dalam bentuk perjanjian internasional. Konvensi ini bertandatangan oleh wakil-wakil Kuasa Penuh dariPemerintah-pemerintah yang hadir pada Konferensi Diplomatik yang diadakan di Jenewa dari tanggal 21 April sampai dengan tanggal 12 Agustus 1949 dengan maksud meninjau kembali Konvensi Den Haag ke-X tanggal 18 Oktober 1906 mengenai Peperangan di Laut. Dalam ranah diplomasi, istilah konvensi mempunyai arti yang lain dari artinya yang biasa, yaitu pertemuan sejumlah orang. Dalam diplomasi, konvensi mempunyai arti perjanjian internasional atau traktat. Ketiga Konvensi Jenewa yang terdahulu direvisi dan diperluas pada tahun 1949, dan pada tahun itu juga ditambahkan Konvensi Jenewa yang keempat.

Konvensi Jenewa Pertama ( First Geneva Convention), mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakitdi Darat, 18642.
Konvensi Jenewa Kedua (Second Geneva Convention), mengenaiPerbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit,dan Karam di Laut, 19063.
Konvensi Jenewa Ketiga (Third Geneva Convention), mengenai PerlakuanTawanan Perang, 19294.
Konvensi Jenewa Keempat ( Fourth Geneva Convention), mengenai Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang, 1949.

Satu rangkaian konvensi yang terdiri dari empat konvensi ini secara keseluruhan disebut sebagai“Konvensi-konvensi Jenewa 1949” atau, secara lebihsederhana, “Konvensi Jenewa”

A. Pengaturan Konvensi Jenewa Kedua

Hukum Jenewa tentang Hukum Humaniter Internasoanal diatur dalam Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1864 yang mengalami perubahan pada tahun1906 dan 1929 dan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol I dan II 1977. Konvensi Jenewa II Tahun 1949 Tentang Perbaiakan Keadaan AnggotaAngkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korba Karam. Konvensi Jenewa IIini merupakan konvensi yang teridiri dari beberapa bab, yaitu:

Bab I. Ketentuan Umum
Bab II. Yang Luka, Sakit dan Korban Karam
Bab III. Kapal Kesehatan
Bab IV. Anggota Dinas Keagamaan, Kesehatan dan Rumah Sakit
Bab V. Pengangkutan Kesehatan
Bab VI. Lambang Pengenal
Bab VII. Pelaksanaan Konvensi
Bab VIII. Tindakan Terhadap Penyalahgunaan dan Pelanggaran Dan yang terakhir Ketentuan-Ketentuan Pentup.

Konvensi Jenewa tersebut telah diratifikasi sebagai hukum nasionalIndonesia dengan Undang-Undang No. 59 tahun 1958 tentang Ikut Serta NegaraRepublik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949,yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1958 No. 109 tanggal 31 Juli 1958.Ratifikasi tersbut dailakukan tanpa adanya reservasi atau pensyaratan terhadap isiKonvensi. Sebagaimana asas dalam sebuah perjanjian yaitu pacta sunt servanda,maka ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 menyebabkan Indonesia mempunyai kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan isi Konvensi serta membuat peraturan-peraturan yang harmonis dengan isi Konvensi.

Pada dasarnya pengaturan Konvensi Jenewa II adalah sama benar dasardan tujuannya seperti konvensi sebelumnya yaitu Konvensi Jenewa I, hanya saja perbedaannya terletak pada tempat pelaksanaannya saja dimana yang satu perawatan dan perlindungan korban pertempuran di laut, sedangkan yang lainnya berlaku untuk korban di darat. Pasal 12 ayat (1) pada pokoknya menetapkan bahwa anggota angkatan bersenjata dan peserta konflik bersenjata lainnya yangluka dan sakit dan sudah berhenti bertempur (hors de-combat ) tidak bolehdiserang dan harus dilindungi.

B. Keberlakuan dan subjek dalam Konvensi Jenewa II

Keberlakuan Konvensi Jenewa terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi :

Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan dalam waktu damai, maka Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yangmungkin timbul antara dua atau lebih Pihak-pihak Peserta Agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka. Konvensi ini juga akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah Pihak Peserta Agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata. Meskipun salah satu dari Negara yang bersengketa mungkin bukan peserta Konvensi ini, Negara-negara yang menjadi peserta Konvensi ini akan samatetap terikat olehnya didalam hubungan antara mereka. Mereka selanjutnyaterikat oleh Konvensi ini dalam hubungan dengan Negara tersebut, apabila Negara yang tersebut kemudian ini menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Dari pasal diatas dijelaskan bahwa hukum humaniter berlaku bagi siapa saja baik oleh pihak yang sedang berperang maupun pihak netral dan berlaku bagi peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yangmungkin timbul antara dua atau lebih Pihak-pihak Peserta Agung, sekalipunkeadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka.

Negara netral memiliki peran penting dalam konvensi ini, sebab negaranetral pun wajib untuk ikut serta dalam merawat dan melindungi korban anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit, dan karam di laut hal ini di jelaskan dalanKonvensi Jenewa II pasal 17 yang berbunyi:

Apabila tidak diperjanjikan lain antara Negara netral dan Negara-negara yang bersengketa, maka orang-orang yang luka, sakit atau karam yangtelah didaratkan di pelabuhan netral dengan persetujuan penguasa setempat, harus dijaga sedemikan rupa oleh Negara netral, jika hukuminternasional menghendaki demikian, sehingga orang-orang tersebut tidakdapat lagi turut serta dalam operasi perang. Biaya-biaya penempatan dalam rumah sakit dan interniran harus dipikuloleh negara yang ditaati oleh orang-orang yang luka, sakit atau korbankaram.

Subjek dalam Konvensi Jenewa II terdapat pada pasal 13 yang berbunyi:

Konvensi ini akan berlaku terhadap yang luka, sakit dan korban karamdilaut yang termasuk dalam kategori-kategori berikut ini :

(1)Anggota angkatan perang dari suatu Pihak yang bersengketa, begitu pulaanggota-anggota milisi atau prajurit cadangan sukarela, yang merupakanbagian dari angkatan perang itu;

(2)Anggota-anggota milisi serta anggota-anggota dari prajurit cadangan sukarela lainnya, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, yangtergolong pada suatu pihak dalam sengketa dan beroperasi di dalam ataudi luar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, asal saja milisiatau prajurit cadangan sukarela tersebut, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, memenuhi syarat-syarat berikut :

(a)dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;

(b)mempunyai tanda pengenal khusus yang tetap yang dapat dikenal dari jauh;

(c)membawa senjata secara terang-terangan;

(d)melakukan operasi-operasi mereka sesuai dengan hukum dankebiasaan perang;

(3) Anggota-anggota angkatan perang reguler yang tunduk pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh Negara Penahan;

(4)Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnyamenjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, pemasok barang perbekalan,anggota-anggota kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telahmenerima kewenangan dari angkatan perang yang mereka sertai;

(5) Anggota awak kapal pelayaran niaga termasuk nakhoda, pemandu laut,taruna, dan awak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak yang bersengketa yang tidak mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan menurutketentuan-ketentuan lain apapun dalam hukum internasional;

(6)Penduduk wilayah yang belum diduduki yang tatkala musuh mendekat,atas kemauan sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untukmelawan pasukan-pasukan yang menyerbu, tanpa mempunyai waktu untukmembentuk kesatuan-kesatuan bersenjata yang teratur, asal saja merekamembawa senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum dan kebiasaan perang.

Keenam kelompok subjek humaniter tersebut dapat digolongkan menjadi 3golongan, yaitu:

1. Golongan kombatan, yang terdiri dari:

a. Anggota angkatan perang dari puhak dalam sengketa dan anggotamilisi atau barisan sukarela yang merupakan bagian dari angkatan Perang itu;

b. Anggota milisi dan barisan sukarela (gerakan perlawanan) yangdiorganisir dari suatu pihak yang bersengketa baik yang beroperasididalam maupun diluar wilayahnya meskipun wilayah itu diduduki,asalkan memenuhi syarat:

Dipimpin oleh seorang yang bertanggungjawab atas bawahannya.
Memiliki tanda pengenal tetap yang dapat dikenal dari jauh.
Membawa senjata terang-terangan
Melakukan operasi-operasi mereka sesuai dengan hukum dankebiasaan perang.

c. Anggota angkatan perang reguler yang tunduk pada kekuasaan yangtidak diakui negara penahan.

2. Orang atau Penduduk Sipil , terdiri dari:

a.Bukan anggota angkatan perang tapi disahkan untuk menyertai aggotaangkatan perang

b.Anggota awak kapal niaga atau pesawat sipil yang tidak dilindungihukum internasional dan hukum lain;

3.Levee en Masse, yaitu penduduk wilayah yang belum diduduki tetapi pada saat datangnya musuh dengan serentak mereka mengangkat senjata dan menyerbu musuh dan tidak sempat mengorganisir diri secara teratur asalkan mereka membawa senjata secara terang-terangan dan mengormati hukum dan kebiasaan perang.

C. Konvensi Jenewa II dan Kaitannya dalam Hak Asasi Manusia (HAM)

Konvensi Jenewa II sangat menghormati apa yang disebut dengan HAMterutama bagi orang-orang yang luka, sakit atau korban karam, pasal 12 KonvensiJenewa II mengatakan :

Anggota angkatan perang dan orang-orang lain yang disebut dalam Pasalberikut yang berada di laut dan yang luka, sakit atau korban karam, harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan, dengan pengertianbahwa istilah "karam" berarti karam karena sebab apapun termasuk pendaratan terpaksa di laut oleh atau dari pesawat terbang.Orang-orang tersebut itu harus diperlakukan dengan perikemanusiaandan dirawat oleh pihak dalam sengketa dalam kekuasaan siapa merekamungkin berada, tanpa perbedaan merugikan yang didasarkan atas jeniskelamin, suku, kebangsaan, agama, pendapat politik, atau setiap kriterialainnya yang serupa. Tiap serangan atas jiwa mereka atau tindakankekerasan atas diri mereka harus dilarang dengan keras; merekaterutama tidak boleh dibunuh atau dimusnahkan, dijadikan obyek penganiayaan atau percobaan-percobaan biologis; mereka tidak bolehdengan sengaja ditinggalkan tanpa bantuan dan perawatan kesehatan,begitu pula tidak boleh ditimbulkan keadaan-keadaan yang mengakibatkan mereka mendapat penyakit menular atau infeksi. Hanya alasan-alasan kesehatan yang mendesak dapat membenarkan pengutamaan dalam urutan pengobatan yang diberikan.Wanita harus diperlakukan dengan segala kehormatan yang patutdiberikan mengingat jenis kelamin mereka.

Pada mulanya, tidak pernah ada perhatian mengenai hubungan hukum hakasasi manusia dan hukum humaniter. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jikaPernyataan Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) 1948 tidak menyinggung tentang penghormatan hak asasi manusia padawaktu sengketa bersenjata. Sebaliknya, dalam konvensikonvensi Jenewa 1949tidak menyinggung masalah hak asasi manusia, tetapi tidak berarti bahwakonvensi-konvensi Jenewa dan hak asasi manusia tidak memilki kaitan samasekali. Antara keduanya terdapat hubungan keterkaitan, walaupun tidak secaralangsung.Di satu sisi ada kecenderungan untuk memandang ketentuan-ketentuanKonvensi Jenewa 1949 tidak hanya mengatur mengenai kewajiban bagi negara-negara peserta, tetapi juga mengatur tentang hak orang perorangan sebagai pihakyang dilindungi. Keempat Konvensi Jenewa 1949 menegaskan bahwa penolakanhak-hak yang diberikan oleh konvensi-konvensi ini tidak dapat dibenarkan.Apalagi dengan adanya Pasal 3 tentang ketentuan yang bersamaan pada KeempatKonvensi Jenewa 1949 yang mewajibkan setiap negara peserta untukmenghormati peraturan-peraturan dasar kemanusiaan pada sengketa bersenjatayang tidak bersifat internasional. Dengan demikian, maka Pasal 3 ini mengaturhubungan antara pemerintah dengan warga negaranya, yang berarti mencakup bidang tradisional dari hak asasi manusia (HAM).

D. Pelanggaran dalam Konvensi Jenewa II

Pelanggaran dalam Konvensi Jenewa II dijelaskan dalam pasal 51 yaitu :

Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh Pasal terdahuluialah pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut apabiladilakukan terhadap orang atau harta bendayang dilindungi oleh Konvensi : pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan takberperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis,menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atasbadan atau kesehatan, serta pembinasaan yang meluas dan tindakan pemilikan atsa harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentinganmiliter dan dilakukan dengan melawan hukum dan dengan semena-mena.”

1.Pelanggaran berat

Tidak semua pelanggaran atas Konvensi-konvensi Jenewa diperlakukansetara. Kejahatan yang paling serius disebut dengan istilah pelanggaran berat( grave breaches) dan secara hukum ditetapkan sebagai kejahatan perang (warcrime). Pelanggaran berat atas Konvensi Jenewa Kedua dan Ketiga antara lainadalah tindakan-tindakan berikut ini jika dilakukan terhadap orang yangdilindungi oleh konvensi tersebut:

pembunuhan sengaja, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi,termasuk eksperimen biologi
dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar atau cedera seriusterhadap jasmani atau kesehatan
memaksa orang untuk berdinas di angkatan berrsenjata sebuah negarayang bermusuhan
dengan sengaja mencabut hak atas pengadilan yang adil (right to a fairtrial ) dari seseorang

Tindakan berikut ini juga dianggap sebagai pelanggaran berat atas Konvensi Jenewa Keempat :

penyanderaan
penghancuran dan pengambilalihan properti secara ekstensif yang tidakdapat dibenarkan berdasarkan prinsip kepentingan militer dandilaksanakan secara melawan hukum dan secara tanpa alasan.
deportasi, pemindahan, atau pengurungan yang melawan hukum

Menurut common articels dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, yangtermasuk kategori pelanggaran berat adalah:

pembunuhanyang disengaja,
penganiayaan dan perlakuan tidak manusiawi,
segala tindakan yangmenyebabkan dengan sengaja penderitaan yang besar atau luka berat.

Negara yang menjadi peserta Konvensi-konvensi Jenewa harusmemberlakukan dan menegakkan peraturan perundang-undangan yangmenghukum setiap kejahatan tersebut. Negara-negara juga berkewajiban mencariorang yang diduga telah melakukan kejahatan tersebut, atau yang diduga telahmemerintahkan dilakukannya kejahatan tersebut, serta mengadili orang tersebut,apapun kebangsaan orang tersebut dan di mana pun kejahatan tersebut dilakukan.Prinsip yurisdiksi universal ini juga berlaku bagi penegakan hukum atas pelanggaran berat. Untuk tujuan itulah maka Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda ( International Criminal Tribunal for Rwanda) dan MahkamahPidana Internasional untuk eks-Yugoslavia ( International Criminal Tribunal forthe former Yugoslavia) dibentuk olehPerserikatan Bangsa-Bangsauntukmelakukan penuntutan atas berbagai pelanggaran yang diduga telah terjadi.

E.Sanksi dalam Konvensi Jenewa II

Sanksi dalam Konvensi Jenewa II dijelaskan dalam pasal 50 yang berbunyi:

Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan peraturan yangdiperlukan untuk memberi sanksi pidana effektip terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat atas Konvensi ini sebagaimana ditentukan didalam Pasal berikut.Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yangdisangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadiliorang-orang demikian, dengan tak memandang kebangsaanya. Pihak Peserta Agung dapat juga, jika dikehendakinya, dan sesuai denganketentuan-ketentuan perundang-undangan sendiri, menyerahkan kepada Pihak Peserta Agung lain yang berkepentingan, orang-orang demikianuntuk diadili, asal saja Pihak Peserta Agung itu dapat menunjukkan suatu perkara prima facie.Tiap Pihak Peserta Agung harus mengambil tindakan-tindakan yang perluuntuk memberantas selain pelanggaran berat yang ditentukan dalam Pasal berikut, segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini

Pada Pasal 50 Konvensi Jenewa II mengatur bahwa setiap pihak dalamKonvensi Jenewa ini berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangkatelah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang tersebut, dengan tidakmemandang kebangsaannya. Pihak Peserta Agung dapat juga, jikadikehendakinya, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangansendiri, menyerahkan kepada pihak Peserta Agung lain yang berkepentinganterhadap orang-orang tersebut untuk diadili, asal saja pihak tersebut dapatmenunjukan suatu perkara secara prima facie.

F. Kompensasi dalam Konvensi Jenewa II

Masalah konvensasi adalah penting dapat dibuktikan dari kenyataan bahwa ketentuan tersebut diatur baik dalam Hague Regulation,termasuk salahsatu pasal “Common Aricels”dari Konvensi Jenewa. Perumusan masalah kompensasi dalam Konvensi Jenewa tidak digunakan istilah “Kompensasi” tetapi digolongkan dalam masalah Responsibilities of the Contracting Parties yang diaturdalam pasal 52 Konvensi Jenewa II yang berbunyi:

Tiada Pihak Peserta Agung diperkenankan membebaskan dirinya atau Pihak Agung lain manapun dari tanggung jawab apapun yang disebabkanolehnya sendiri atau oleh Pihak Peserta Agung lain berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang termaktub dalam Pasal yang terdahulu.Hal ini jelas bahwa pihak berperang harus bertanggung jawab atas pelanggaranyang dilakukan oleh anggota angkatan perangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arlina Permanasari dkk,

Pengantar Hukum Humaniter,

Jakarta : ICRC, 1999.F.Sugeng Istanto,

Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan RakyatSemesta dan Hukum,

Yogyakarta: Andi offset, 1992.Mochtar Kusumaatmadja,

Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaandan Penerapannya di Indonesia

, Bandung: Bina Cipta, 1980.Pranoto Iskandar,

Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual,

Cianjur: IMR Press.Ria Wierma Putri,

Hukum Humaniter Internasional,

Bandarlampung: UniversitasLampung, 2011.

Jurnal

Cordula Droege, “Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter”

, International Review of The Red Cross

, Volume 90 Nomor 871 September 2008, Hal.3.

Evi Deliana HZ, “Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Halterjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949”,

Jurnal Ilmu Hukum,

Vol. 2 no. 1 Februari 2011, Hal.258.

Haryomataram, “Implementation of the International Humanitarian Law”,

Majalah Hukum Trisakti,

Nomor 18 Tahun XX April 1995, hal. 3.

Haryomataram, “Kompensasi Perang Menurut Hukum Internasional”,

Jurnal Keadilan,

Volume 2 Nomor 3 Tahun 2002, Hal 40.

Haryomataram dalam Aryuni Yuliantiningsih, ”Agresi Israel terhadap P

alestina

Perspektif Hukum Humaniter Internasional, “Jurnal Dinamika Hukum”,

Volume 9 Nomor 2 Mei 2009, hal. 112.

Intan Innayatun Soeparna, “ Global War on Terror oleh Amerika Serikat dalam

Perspektif Hukum Inernasional, (tanpa tahun) Hal 12-13http://journal.unair.ac.id/filerPDF/ArticleIntan.pdf [22/03/2013

Maisir dalam Fiqih Kontemporer

2020-10-08T18:41:00.000-07:00

Fiqh Kontemporer : Maysir (Perjudian)

Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah

Dalam menyikapi permasalahan undian berhadiah, Yusuf Qardhawi membagi bentuk-bentuk hadiah menjadi tiga macam, yaitu: bentuk yang diperbolehkan syariat, bentuk yang diharamkan tanpa adanya perselisihan dan bentuk yang masih diperselisihkan.

1. Bentuk yang Diperbolehkan Syariat

Bentuk hadiah yang diperbolehkan dan diterima oleh syara’ adalah hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal shaleh. Misalnya, hadiah yang disediakan bagi pemenang dalam perlombaan menghafal Al-Qur’an atau hadiah yang disiapkan bagi yang berprestasi dalam studi. Bisa juga sumbangan dalam bidang keislaman, keilmuan, sastra atau sejenisnya yang disediakan oleh pemerintah, yayasan dan individu. Semua itu diperbolehkan asalkan berfungsi untuk memotivasi dalam persaingan yang diperbolehkan syara’ dalam kebaikan.

Dalam hadits riwayat Ahmad dari Ibnu Umar disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah melaksanakan perlombaan balap kuda. Kemudian Nabi memberikan hadiah kepada para pemenangnya. Nabi juga sering memberikan hadiah tertentu kepada para sahabat yang telah berhasil melakukan pelayanan untuk Islam seperti yang diriwayatkan Bukhari dari Urwah. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a. kepada salah seorang pemenang lomba.

Artinya : Dari Anas bin Malik r.a, ketika ia ditanya, ”Pernahkan kamu mengadakan lomba di masa Rasulullah dengan menyediakan hadiah/tanggungan?” Jawab Annas : ”Ya benar, Rasulullah SAW menyediakan kuda balapnya untuk hadiah, dan ketika ada salah seorang yang menang, maka beliau tersenyum merasa senang dan keheran-heranan.” (HR Ahmad).

Bentuk hadiah seperti ini adalah disediakan kepada orang-orang yang memenuhi syarat tertentu. Apabila ada orang yang telah memenuhi syarat sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh sebuah panitia khusus, maka ia berhak mendapatkan hadiah tersebut. Hadiah seperti ini diperbolehkan dan tidak ada perdebatan mengenai hukumnya.

2. Bentuk yang Diharamkan Tanpa Adanya Perselisihan

Bentuk yang tidak diragukan keharamannya adalah jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan berupa mobil, emas, atau lainnya. Bahkan, hal seperti ini termasuk larangan serius (bagi yang melakukannya dianggap telah melakukan dosa besar). Karena termasuk perbuatan judi yang dirangkaikan dengan khamar seperti disebut dalam QS Al-Baqarah ayat 219 dan QS Al-Maa’idah ayat 90.

Para ulama’ berkata, ”Perumpamaan orang yang memperoleh harta dari jalan haram, lalu menyedekahkannya ke jalan Allah bagaikan orang yang membersihkan najis dengan air kencing, maka hanya akan menambahnya lebih kotor.”

Dalam kitab ”Al-Halaal wal Haraam fil Islam” Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa orang-orang yang memperbolehkan untuk maksud ”tujuan kemanusiaan” tak ubahnya dengan orang-orang yang mengumpulkan dana untuk tujuan kemanusiaan dengan jalan mengadakan tarian haram dan seni haram. Untuk itu kepada mereka yang berbuat demikian menganggap bahwa seolah-olah masyarakat Islam telah kehilangan jiwa sosial perasaan kasih sayang, dan nilai-nilai kebijakan.

Sedangkan Allah itu Maha baik, sabagaimana hadis Nabi Saw.

“Sesungguhnya Allah itu baik, Ia (Allah) tidak mau menerima, kecuali yang baik.” (Riwayat Muslim dan Turmidzi)

3. Bentuk yang masih diperselisihkan

Bentuk undian yang masih diperselisihkan hukumnya adalah berupa kupon yang diberikan kepada seseorang sebagai ganti dari pembelian barang dari sebuah toko atau karena membeli bensin di sebuah pom bensin. Juga karena mengikuti pertandingan bola dengan membayar tiket masuk disertai dengan pemberian kupon.

Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dan Prinsip Hukum Humaniter dalam Islam

2020-10-07T19:51:00.001-07:00

Prinsip Hukum Humaniter dalam Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berbicara mengenai hukum humaniter dalam perspektif Islam maka kita juga tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai Rasulullah Muhammad SAW, sang pembawa kabar gembira, hakim yang adil, dan panglima perang yang bijaksana. Adanya etika perang ini adalah berkat hasil kebijaksanaan beliau yang memperkenalkan perspektif baru pada manusia dalam mengenal perang. Pada masa itu, masa yang disebut masa kebodohan (jahiliyah), dimana pergerakan dan pemiikiran masyarakat kehilangan kesucian, Rasullullah SAW kemudian datang mengajari mereka bagaimana cara memandang dunia tanpa perlu meneteskan darah, bagaimana cara berfikir tanpa merugikan orang lain, bagaimana cara bertindak tanpa mengurangi rasa hormat kita pada orang lain serta tentu saja bagaimana menjaga etika dalam peperangan sekalipun. Dalam sejarah peperangan di zaman Rasulullah, peperangan bukanlah misi utama dalam peradaban Islam, sehingga apa yang sering dibilang orang Barat bahwasanya Islam adalah agama pedang sama sekali tidak benar. Karena pada dasarnya perang hanyalah jalan keluar terakhir apabila jalur diplomasi tidak berhasil. Selain itu perang juga hanya terjadi apabila pihak musuh terlebih dahulu mengusik kaum muslimin dan itu didasarkan pada surah Al-Baqarah (2) ayat 190 yang artiya : “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi jangan melampui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampui batas.”

Bila diinterpretasikan secara lebih mendalam, kaum Muslimin berperang apabila pihak musuh memantik api peperangan terlebih dahulu dan walaupun musuh melakukan berbagai strategi perang yang licik (kaum munafik), Islam sama sekali tidak menghendaki perbuatan yang melampui batas, dalam artian Islam mengedepankan etika dalam berperang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa perang dalam perspektif Islam terikat oleh hukum-hukum Allah yang mutlak menjadi aturan bagi kemanusiaan. Sebisa mungkin Nabi mengurangi aksi-aksi kekerasan, menekan biaya dan kerugian seminim mungkin. Tujuannya adalah semata-mata untuk mempertahankan Islam, mengakhiri paganisme, menegakkan keadilan dan menangkal kezaliman yang berlangsung dalam kehidupan jahiliyah.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Penjelasan Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional Dan Prinsip Hukum Humaniter Dalam Islam.

2. Aturan dan Etika Jihad (Perang) Dalam Islam.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Penjelasan Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional Dan Prinsip Hukum Humaniter dalam Islam.

a. Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional.

Salah satu prinsip penting dalam hukum humaniter adalah prinsip pembedaan (distinction principle). Prinsip pembedaan ini adalah prinsip yang membedakan antara kelompok yang dapat ikut serta secara langsung dalam pertempuran (kombatan) disatu pihak, dan kelompok yang tidak ikut serta dan harus dilindungi dalam pertempuran (penduduk sipil). Di samping prinsip pembedaan, dalam hukum humaniter dikenal pula prinsip-prinsip lain, yaitu:

1. Prinsip kepentingan militer (military necessity)

Berdasarkan prinsip ini pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Dalam prakteknya, untuk menerapkan asas kepentingan militer dalam rangka penggunaan kekerasan terhadap pihak lawan, suatu serangan harus memperhatikan prinsip- prinsip berikut:

a) Prinsip proporsionalitas (proportionality principle), yaitu prinsip yang diterapkan untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer dengan mensyaratkan bahwa akibat dari sarana dan metoda berperang yang digunakan tidak boleh tidak proporsional (harus proporsional) dengan keuntungan militer yang diharapkan. Dalam kasus keterlibatan dan dukungan Amerika Serikat terhadap pemberontak Kontras di Nikaragua dengan putusan yang dibuat dalam kasus-kasus ICTY.

b) Prinsip pembatasan (limitation principle), yaitu prinsip yang membatasi penggunaan alat-alat dan cara-cara berperang yang dapat menimbulkan akibat yang luar biasa kepada pihak musuh.

2. Prinsip Perikemanusiaan (humanity)

Berdasarkan prinsip ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Oleh karena itu prinsip ini sering juga disebut dengan “ unnecessary suffering principle”.

3. Prinsip Kesatriaan (chivalry)

Prinsip ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, perbuatan curang dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.

4. Prinsip Pembedaan

Berdasarkan prinsip ini pada waktu terjadi perang/konflik bersenjata harus dilakukan pembedaan antara penduduk sipil (civilian) di satu pihak dengan combatant serta antara objek sipil di satu pihak dengan objek militer di lain pihak. Berdasarkan prinsip ini hanya kombatan dan objek militer yang boleh terlibat dalam perang dan dijadikan sasaran. Banyak ahli yang berpendapat bahwa prinsip pembedaan ini adalah yang paling penting dalam prinsip-prinsip hukum humaniter.

b. Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Islam.

Mengenai substansi dari hukum humaniter Islam, pernah Rasulullah berpesan kepada tentara Usamah ibnu Zaid ketika akan bertolak ke Syria.”Sebentar! Aku ingin berpesan kepada kalian sepuluh hal. Berperanglah dengan nama Allah dan dijalan Allah. Jangan berkhianat, melanggar janji dan memotong-motong tubuh mayat. Jangan membunuh anak kecil, perempuan dan orang yang lanjut usia. Jangan menebang pohon,serta merusak dan membakar pohon kurma. Jangan menembelih kibas atau unta kecuali untuk dimakan. Kalian akan melewati satu kaum yang menyepi di biara-biara, biarkan mereka. Perangilah orang yang memerangi kalian dan berdamailah dengan orang yang berdamai dengan kalian. Jangan melampui batas karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampui batas.” Sehingga mengenai pesan Rasulullah tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum humaniter Islam terdiri dari melindungi anak-anak dan wanita, menghargai manusia, dilarang berbuat kerusakan, menjunjung tinggi perjanjian dan menawarkan keamanan meski pada mereka yang berada diluar kepercayaan Islam.

1. Melindungi Anak-anak, Wanita dan Orang yang Lanjut Usia

Nabi melarang keras apabila tentara Muslim berkonfrontasi secara fisik dengan anak-anak, wanita, orang yang telah lanjut usia dan juga budak. Tatkala mengetahui bahwa ada wanita yang dibunuh dalam Perang Hunain dan tahu yang membunuh adalah Khalid ibnu al-Walid, Nabi langsung mengirim utusan : “Susul Khalid! Bukankah aku sudah mengatakan padanya, dilarang membunuh wanita, anak-anak, pesuruh atau budak.”

2. Menghargai Manusia

Nabi sangat menghargai hak-hakkemanusiaanbahkan kepada mayat sekalipun. Seperti dalam pesan nabi bahwa jangan pernah memotong-motong tubuh mayat. Sikap seperti ini sungguhh sangat bertolak belakang dengan kaum Jahiliyah yang ketika perang pernah seseorang dari Bani Quraisy mengoyak-ngoyak isi perut salah satu sahabat nbi yang tewas dalam perang dan setelah itu dipotonglah hidung dankemaluan sahabat Nabi tersebut. Prinsip mengenai menghargai manusia telah diterapkan sejak masa-masa awal peperangan terhadap korban-korban perang yang gugur baik dari pihak Muslim maupun musuh. Setelah memenangi perang Badar, Nabi tidak langsung begitu saja meninggalkan medan pertempurang sebelum menguburkan tujuh puluh orang musryik yang gugur. Jasad mereka dikuburkan, tak dibiarkan menjadi santapan binatang yang tergolek sia-sia di padang Sahara.

3. Melarang Berbuat Kerusakan

Nabi melarang umat Muslim untuk menjarah, mencemari kota, merusak, menebang dan membakar pohon dan lingkungan serta melukai orang-orang yang tidak bersenjata. Karena Islam merupakan agama keselamatan, sehingga perang bukanlah tujuan tapi tindakan yang hanya bisa diambil dalam keadaan yang sangat emergency. Tentunya kita perlu kembali bercermin pada surah Al-Baqarah (2) ayat 190, bahwa perang tidak boleh melampui batas dan telah cukuplah apabila tujuan perang sendiri tercapai yaitu mengalahkan kezaliman. Pernah dalam suatu ekspedisi, yaitupenaklukan Mekkah, Nabi menyuruh patung-patung berhala yang berdiri di seluruh wilayah Mekkah dihancurkan. Tentunya disini terdapat pengecualian karena pada hakekatnya tujuan perang dalm Islam salah satunya adalah melenyapkan paganisme.

4. Menjunjung Tinggi Perjanjian

Islam sangat mensakralkan janji, menghargai janji dengan cara yang luhur dan suci. Hal ini dapat dilihat di QS Al-Maidah : 1, Al-Nahl : 91, Al-Isra : 34 dan ayat-ayat lainnyayang berada dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam mengakui luhur dan sucinya nilai dari janji sehingga dalam peperangan dan diplomasi yang dibangun senantiasa dijaga integritas dari komitmen-komitmen yang lahir. Contohnya adalah ketika juru tulis Nabi mengangkat tanganya usai dia mensahkan perjanjian Hudaibiyah antara kaum Muslim dan Bani Quraisy, Abu Jandal lalu datang pada Rasul dengan melompat-lompat karena tangan dan kakinya tengah terikat. Dia memohon pada Rasul agar mengijinkannya mengikuti Rasul dan masuk agama Islam. Rasul kemudian menolak keikutsertaan Abu Jandal dan mengembalikannya pada kaum Quraisy. Rasulullah tahu bahwa nantinya Abu Jandal akan disiksa oleh kaum Quraisy tapi Rasulullah tidak boleh melanggarjanji yang ditulis dalam perjanjian Hudaibiyah karena Rasulullah sangant menjaga komitmen terhadap janji. Tapi biarpun Rasul mengembalikan Abu Jandal , Rasulullah berpesan bahwa Abu Jandal harus berserah diri pada Allah karena Allah pasti menepati janji orang-orang yang bersabar.

5. Menawarkan Keamanan

Nabi menerapkan sistem keamanan dalam perang, bahkan meskipun perang sedang berlangusng. Bukan hanya terhadap kaum Muslim saja bahkan Nabi menyuruh menawarkan keamanan bagi non-Muslim. Seperti yang diucapkan Nabi dalam pesannya pada Usamah ibnu Zaid ketika bertolak ke Syam (Suriah sekarang) untuk berperang. Nabi mengatakan apabila melewati kaum yang sedang menepi di biara-biara, biarkanlah mereka. Prinsip keamanan ini mencakup apa yang akhir-akhir ini disebut perlindungan terhadap warga Negara asing di Negara Islam dengan segala milik mereka,juga hubungan perdamaian dengan non-Muslim. Salah satu prinsip penting untuk mengukuhkan perdamaina yang hasilnya berupa Piagam Madinah yang menyatukan berbagai agama dalam satu kesepakatan bersama. Meskipun Yahudi dan kaum munafik kerapkali mencemooh umat Muslim secara terang-terangan tidak menggoyahkan keteguhan hati Nabi untuk berhenti menawarkan keamanan. Allah berfirman: Dan jika diantara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya.

Dari prinsip-prinsip di atas telah jelaslah bahwa Islam senantiasa mengedapankan moral dan etika dalam peperangan yang penuh dengan darah serta kerusakan sekalipun. Bahwa Rasulullah menekankan prinsip- prinsip hukum humaniter Islam dalam medan pertempuran. Sehingga tertepislah image Islam di mata dunia Barat yang memandang Agama Islam sebagai agama pedang, agama teroris, Sebab untuk berperang saja umat Muslim harus menggunakan prinsip- prinsip etika peperangan dan tidak menghendaki perang terlebih dahulu kecuali dalam keadaan terdesak seperti firman Allah yang artinya : “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.

B. Aturan dan Etika Jihad (Perang) Dalam Islam.

Secara umum, etika jihad (peperangan) dalam Islam terbagi kepada 3 mengikuti situasi yaitu etika sebelum peperangan, pada saat peperangan dan setelah peperangan. Islam telah menggariskan prinsip-prinsip umum dalam berjihad atau berperang yg mesti dipatuhi oleh mujahidin ketika berperang. Etika utama peperangan dalam Islam ialah mematuhi perintah Allah SWT serta mencari keridhaanNya. Islam membenarkan umat Islam berperang dengan tujuan untuk mempertahankan diri apabila diserang oleh musuh dan untuk menyebarkan dakwah Islam. Namun, peperangan merupakan jalan terakhir untuk menyebarkan Islam. Oleh itu, sebelum berperang orang kafir hendaklah diseru atau diajak kepada Islam, berdamai atau berperang. Ini dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar as Siddiq ketika menggempur wilayah Hirah. Islam juga hanya membenarkan umatnya memulakan peperangan sekiranya diserang oleh musuh terlebih dahulu. Ini berlaku ketika Perang Badar, mujahidin hanya menunggu serangan dari musuh yang menyerang barulah peperangan dimulai. Dalam ekspedisi ketentaraan juga, mujahidin tidak boleh memerangi musuh yang tidak memiliki kekuatan dan daya usaha seperti anak-anak, kaum wanita, orang cacat atau lumpuh, pemuka agama atau pendeta. Berdasarkan etika inilah maka mereka tidak dikenakan jizyah di zaman pemerintahan KhulafaulRasyidin karena mereka dianggap tidak mendatangkan ancaman kepada negara Islam. Etika seterusnya,mujahidin juga dilarang merusak harta benda, memotong kayu atau membakar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Ini menunjukkan betapa Islam mementingkan keamanan dan kesejahteraan kepada masyarakat seluruhnya. Ini terbukti ketika Nabi Muhammad SAW mengepung kota Taif, harta musuh Islam langsung tidak diusik. Mujahidin juga tidak boleh memerangi orang yang sudah menyerah, kafir dhimmi atau mereka yg sudah mengikat perjanjian damai serta mengaku taat setia kepada pemerintah Islam.

Baca juga : Ketentuan Hukuman Pencurian dalam Hukum Islam

Mujahidin juga dilarang melakukan segala perbuatan yang dapat mengaibkan musuh seperti : tidak boleh mencincang mayat atau musuh yg terbunuh seperti yg telah dilakukan oleh Hindun binti Utbah terhadap mayat Saidina Hamzah ketika Perang Uhud. Islam juga Menghendaki mujahidin wajib atau mematuhi perjanjian damai yg telah disepakati. Sebagai contoh, Perjanjian Hudaibiyah yg disepakati pada 6H telah dipatuhi oleh Nabi Muhammad SAW walaupun perjanjian itu seolah-olah memberi kelebihan kepada musuh. Akibat pelanggaran perjanjian inilah Nabi Muhammad SAW mengetuai mujahidin membuka Kota Makkah pada 8H. Etika selanjutnya dalam peperangan ialah mujahidin dikehendaki memberikan layanan yang baik terhadap tawanan perang, bukan menyiksa atau membunuh mereka.

Ini merupakan salah satu cara berdakwah yang dianjurkan oleh Nabi. Sebagai contoh, dalam Perang Badar, sahabat Nabi telah merencanakan agar musuh yg ditawan dibunuh saja, tetapi Rasulullah tidak menerima cadangan tersebut. Malah beliau menggunakan cara diplomasi. Tawanan perang harus menebus diri dengan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak-anak Madinah atau menebus diri dengan sejumlah uang tertentu. Aturan ini ternyata telah menarik banyak musuh atau tawanan perang memeluk Islam. Mujahidin juga diajar oleh Nabi Muhammad SAW supaya patuh kepada Amir (ketua) dan tidak boleh meninggalkan medan jihad melainkan dengan izin ketua. Islam juga membenarkan mujahidin melakukan taktik dalam peperangan karena perbuatan itu termasuk dalam strategi peperangan. Mjahidin juga diajar melakukan pembagian harta rampasan perang dilakukan secara adil mengikuit ketetapan Allah SWT dalam al-Quran. Harta-harta yg diperoleh dalam peperangan bukan menjadi milik Rasulullah SAW tetapi mesti dibagikan secara sama rata dalam kalangan mujahidin yang terlibat dalam peperangan tersebut.

Selain itu, beberapa teks Hadis dan Atsar yang memerinci warga sipil dan non-kombatan yang harus dilindungi dari segala bentuk ekses operasi militer, serangan membabi buta, pembalasan dendam dan tidak dijadikan objek serangan atau dijadikan sebagai perisai dari serangan militer, antara lain :

a) Para Wanita dan Anak-Anak

Abdullah bin Umar melaporkan, “Selama bebrapa peperangan Rasullullah saw., seorang wanita ditemukan terbunuh, maka Rasullullah saw. melarang pembunuhan wanita dan anak-anak.” (HR.al-Bukhari). Dalam Hadis lain dilaporkan bahwa, “Seorang wanita ditemukan terbunuh. Rasullullah tidak menyetujui pembunuhan wanita dan anak-anak.” (HR. al-Bukhari dan Muslim. Hadis dengan arti yang sama diriwayatkan juga oleh Imam Malik dan IbnuMajah)

b) Para Agamawan dan Rohaniawan

Yahya bin Sa’id melaporkan bahwa, “Abu Bakar ra. Menasihati Yazid bin Muawiyah, ‘Kamu akan menemukan sekelompok orang yang mengaku telah mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Biarkanlah mereka atas apa yang diakuinya (Biarawan Kristen) Aku menasihatimu sepuluh hal, Jangan membunuh para wanita atau anak-anak atau orang tua yang lemah. Jangan menebang pohon yang mengahsilkan buah, jangan membantai kambing atau unta kecuali untuk makanan. Jangan membakar rumah dam memporak-porandakannya. Jangan mencuri barang rampasan perang, dan jangan bersikap pengecut” (HR. Malik).

c) Tawanan Perang

Dalam memperlakukan tawanan perang yang tidak dalam posisinya lagi untuk melawan, islam memerintahkan Muslim untuk memperlakukan mereka secara baik sesuai firman Allah swt : “Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di Medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir.” Dalam praktiknya Rasullullah saw. mengimplementasikan perintah al-Quran terhadap tawanan perang dengan baik dan sering kali membebaskan mereka seperti dalam kasus Perang Hunain. Beberapa tawanan perang Badar ditebus, dan beberapa yang lain diminta untuk mengajari anak-anak Muslim sebagai komensasi kebebasan mereka. Bahkan saw. bersikap sangat lembut dan penuh keluhuran budi kepada pihak musuh yang telah ditakhlukan walaupun beliau dulu pernah disakiti dan beberapa sahabat beliau dianiaya dan dibunuh mereka. Pada peristiwa Fath Makkah, beliau berkata ke[pada orang-orang kafir Quraisy yang telah ditaklukkan, “ pergilah,kalian sudah bebas”(HR. al-Baihaqi).

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari prinsip-prinsip di atas telah jelaslah bahwa Islam senantiasa mengedapankan moral dan etika dalam peperangan yang penuh dengan darah serta kerusakan sekalipun. Bahwa Rasulullah menekankan prinsip- prinsip hukum humaniter Islam dalam medan pertempuran. Sehingga tertepislah image Islam di mata dunia Barat yang memandang Agama Islam sebagai agama pedang, agama teroris, Sebab untuk berperang saja umat Islam harus menggunakan prinsip- prinsip etika peperangan dan tidak menghendaki perang terlebih dahulu kecuali dalam keadaan terdesak.

DAFTAR PUSTAKA

Arlina Permanasari, Fadillah Agus, et.al Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999

Al-Qur’an, Kementrian Agama.

Humaniter,Sejarah STPM /Peperangan dan Strategi peperangan dalam Islam.

Masri E.Bidin, Perlindungan Warga Sipil dan Tawanan dalam Perspektif HHI dan Syari’ah islam kumpulan kursus makalah HHI ,Kerja sama Fak. Hukum UNDIP dan International Committee of the Red Cros (ICRC).

Macam-macam dan Sifat Pencurian dalam Hukum Islam

2020-10-07T19:00:00.029-07:00

Macam-macam dan Sifat Pencurian dalam Hukum Islam

A. Pengertian

Agama islam melindungi harta karena harta merupakan bahan pkokk untuk hidup. Islam melindungi hak individu manusia sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun. Islam telah mengharamkan mencuri, menga-ghasab, mencopet korupsi, riba, menipu, mengurangi timbang, menyuap,dan sebagai nya. islam menganggap semua perbuat atan yang mengambil hak orang lain dengan dalih kejahatn sebagai perbuatan yang batal. Memakan hak milik oaring lain berarti memakan barang haram.

Islam memberi hukuman berat terhadap perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan atas pencurianya. Dalam hukuman ini terdapat hikmah yang jelas, bahwa tangan yang berkhianat dan mencuri merupakan organ yang sakit. karena itulah, tangan tersebut harus di potong agar tidak menural kepada organ lain sehingga jiwanya bisa selamat. Pengorbanan salah satu organ demi keselamatan jiwa merupakan hal yang dapat diterima pleh agama dan rasio.

Hukuman potong tangan dapat dijadikan peringatan bagi orang yang dalam hatinya tersisat niat hendak mencuri harta orang lain. Dengan demikian, ia tidak berani menjulurkan tangannya untuk mengambil harta orang lain. Dengan demikian pula, harta manusia dapat dijaga dan dilindungi.

Firman Allah SWT. Menyebutkan:

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S. Al-Maidah: 38)

Mencuri adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi (tidik terang-terangan) terhapad harta yang seharusnya. Jadi, ciri utama pencurian adalah caranya terang-terangan, barangnya tersimpan rapi, dan ditempat yang dipandang aman oleh pemiliknya, serta barang yang sebaiknya dijaga oleh pencuri.

Dalam AL-qur’an disebutkan:

Kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu Dia dikejar oleh semburan api yang terang. (Q.S. Al-Hijr: 18)

Mendengarkan suara sembunyi-sembunyi dinamakan mencuri suara. Dalam kamus dijelaskan bahawa mencuri adalah dating dengan sembunyi-sembuyi untuk mengambil barang orang lain dari tempat penyimpanannya

Menurut Ibnu Arafah, “pencuri” menurut orang arab adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang orang lain untuk mengambil isinya.

Dengan demikian, mencuri mengandung 3 unsur, yaitu:

Mengambil milik orang lain
Mengambil secara sembunyi-sembunyi
Milik orang lain ada di tempat penimpanan

Jadi, apabila barang yang di ambil bukan milik orang lain, cara mengambilnya terang-terangan, atau barang yang diambil berada tidak pada tempat penyimpanan, pelakunya tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Shihab Al-Azhari, ia berkata, “pada suatu saat Marwan bin Hakam didatangi seorang yang telah mencopet barang dan meminta tangannya untuk dipotong. Akan tetapi, Marwan bin Hakam mengutuskan utusan kepada Zaid bin Tsabit untuk menanyakan hal ini . Zaid berkata,”Tidak ada hukuman potong tangan dalam kasus pencopetan.” Keterangan ini diriwayatkan Malik dalam kitab muwaththa.

Kejahatan pencurian tidak biasa disamakan dengan kasus pencopetan dan perampasan karena perampasan adalah mengambil harta secara terang-terangan. Hal ini memungkinkan kepada orang lain untuk menolong melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Adapun pencopetan adalah tindakan mengambil harta orang lain pada saat lengah. Jadi, cara mengatasi pencopetan dan mawas diri dari kejahatan agak mudah. Dengan demikian, pencuri tidak disamakan dengan perampasan dan pencopetan.

B. Mengingkari barang pinjaman

Mengingkari barang pinjaman merupakan hal yang meragukan, apakan termasuk mencuri atau tidak. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukumannya. Jumhur mengatakan bahwa orang yang mengkari pinjaman barang tidak di potong tangannya. Al-Quar’an dan hadist hanya mewajibkan hukuman ptong tangan atas pencuri, sedangkan orang yang mengingkari barang pinjaman bukan pencuri.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa mengingkari barang pinjaman termasuk pencuri. Dalam kitab Al-raudhah dijelaskan, pengingkaran barang pinjaman apabila tidak dikatagorikan pencuri secara bahasa, ia termasuk pencurian secara syara’, harus lebih didahulukan daripada bahasa.

Selanjutnya, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa hikmah dan memasukkan pengingkaran barang pinjaman kepada golongan pencuri sudah jelas. Pinjaman-meminjam adalah kebutuhan manusia. Bahkan, apabila dalam keadaan darurat dan memaksa, meminjamkan itu menjadi wajib, baik seacra gratis maupun menyewa. Peminjaman tidak bisa di saksikan setiap saat. Selain itu, pinjam-meminjam tidak dapat lagi di elakkan, baik secara adat maupun syara’. Dengan demikian, tidak ada perbedaan di antara mencuri dengan meminjam, tetapi mengingkarinya. Mengingkari barang pinjaman tidak bisa disamakan dengan mengingkari barang titipan. Hal ini karena masalah pengingkaran barang titipan terdapat unsur gegabah dari penitip dalam memercayai orang yang di titipi.

Dengan demikian, sifat-sifat yang dapat dianggap sebagai mencuri adalah adanya pencuri, barang yang di curi, dan tempat penyimpanan barang yang dicuri. Ketiga komponen itu memiliki sifat-sifat yang jelas sehingga perbuatan mencutri harus di had. Hikmah hukumanpotong tangan bagi pencuri agar jera melakukan kembali, dan bagi yang lain menjadi pelajaran yang menakutkan, sehingga tidak terdorong hawa nafsunya melakukan pencurian.

C. Macam-macam dan Sifat Pencurian

Pencurian itu ada dua macam, yaitu pencurian yang harus dikenakan sanksi dan pencuri yang harus dikenai had. Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang syarat-syarat penjatuhan hadnya tidak lengkap. Jadi karena syarat-syarat penjatuhan had-nya belum lengkap, pencurian tidak dikeani had, akan tetapi dikenai sanksi. Rasulullah SAW telah memberi putusan dengan melipatgandakan tanggungan atas orang yang mencuri barang, yang pencurinya tidak di hukum potong tangan. Putusan Rasulullah SAW. Itu telah dijatuhkan atas pencuri buah-buhan yang masih bergantung di pohon dan pencuri lkambing yang ada pada tempat pengembalaan.

Pada kasus pencurian buah-buhan yang masih tergantung di pohon, Rasulullah SAW telah membebaskan hukuman potong tangan atas pencuriannya. Pencuri yang hanya memakan buah tersebut tenpa membawa pulang. Sedangkan ia membutuhkan buah itu, ia tidak dikenai hukuman apapun. Akan tetapi bagi pencuri yang membawa buah-buahan, dikenai tangungan buah-buahan dua kali lipat dari yang dicuri, dan ia dikenai hukuman. Kemudian, orang yang mencuri buah-buahan dalam tempat nya, hukumannya potong tangan apabila buah-buahan yang di curi sampai pada satu nisab.

Pada kasus tempat pengembalaan, Rasulullah SAW. Memberi putusan dengan tanggungan harga kambing yang dicuri itu dua kali lipat atas diri pencuri. Selain itu, pencuri tersebut dipukul sebagai peringatan baginya dan orang lain. Rasulullah SAW. Juga memberi putusan terhadap kasusu pencurian kambing dari kandangnya dengan hukuman potong tangan apabila yang dicuru telah sampai satu nisab. Semua keterangan Rasulullah SAW. Di riwayatkan oleh Ahmad, Nasa’I, dan Hakim.

Pencuri yang hukumannya had ada dua macam, yaitu:

Pencuri shughra, yaitu pencuri yang hanya wajib dikenai hukuman potong tangan
Pencuri kubra, yaitu pencuri harta secara merampas dan menantang, disebut juga hirabah.

Sifat-sifat yang bisa dianggap pencuri yang harus di-had adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mencuri itu mukhalaf.

2. “Islam” bukan menjadi syarat bagi pencuri untuk dijatuhkan hukuman had. Untuk kafir dzimmi atau orang murtad mencuri, harus di potong tangan, sebagai mana orang islam potong tangan apabila mencuri barang milik kafir dzimmi.

3. Perbuatan mencuri atas kehendak sendiri.

4. Pencuri tidak ada hak syubhat terhadap barang yang di curinya. apabila mempeunyai syubhat terhadap barang yang di curinya, ia tidak bisa di potong tangan.

Apabila ada orang mencuri harta orang lain yang masih ada hubungan Rahim, seperti paman dan sebagainya, imam Abu Hanifah dan Tsauri mengatakan bahwa orang tersebut tidak dapat dikenai hukuman potong tangan. Jika ia di potong tangan nya, hal ini akan memutuskan hubungan rahim. Ia mempunyai hak untuk masuk ke rumah orang yang masih ada hubungan rahim itu. Hak itu merupakan izin dari pemilik rumah. Apabila demikian barang-barang dalam rumah itu menjadi idak terjaga dari pencuri di tempat penyimpanannya. Padahal, mencuri adalah terjaganya barang yang dicuri dari pencuri dan berada pada tempat penyimpanannya.

Sifat-sifat yang bisa di anggap sebagai barang curian yang dikenai hukuman potong tangan adalah sebagai berikut:

1. Barang curian tersebut berharga, bisa di pindah-milikkan kepada orang lain, dan halal dijual. Dengan demikian, pencuri arak dan babi tidak dikenai hukuman potong tangan, meskipun arak dan babi tersebut milik kafir dzimmi karena memiliki dan memanfaatkan arak adan babi, baik muslim maupun kafir dzimmi diharamkan allah. Begitu pula, tidak dipotong tangannya orang yang mencuri alat music, seperti suling, gitar, dan piano karena alat-alat itu tidak boleh digunakan menurut mayoritas ahli ilmu. alat-alat tersebut tidak ada harga karena tidak halal di jual. Adapun ulama yang memboleh kan alat-alat musik, telah sekapan tengan pendapat di atas, yaitu pencuriannya tidak dikenai hukuman potong tangan. Alasannya ada syubhat, sedangkan syubhat dapat menggugurkan had.

Pencuri budak kecil yang belum mumayyiz harus dihukum potong tangan karena budak adalah harta yang bisa digunakan. Adapun pencuri budak yang sudah mumayyiz tidak dihukum potong tangan. Walaupun budak tersebut dapat diperjualbelikan, ia punya potensi untuk menghindari pencurian terhadap dirinya.

2. Termasuk sifat-sifat yang bisa dianggap sebagai barang curianuntuk dikenai hukum potong tangan adadlah barang curian yang mencapai satu nisab. Jadi, satu nisab itu yang harus di buat standar minimal untuk menegakkan had dan barang tersebut harus masuk barang yang berharga yang dibutuhkan manusia.

Jumhur ulama berpendapat hukum potong tangan tidak bisa di tegakkan, kecuali dalam pencurian seperempat dinar emas, tiga dirham perak, atau barang yang sebanding dengan harga seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Jadi, yang di buat satu nisab adalah jumlah harga yang mencapai nilai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Aisyah meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW. Menjatuhkan had potong tangan atas pencurian atas pencuri seperempat dinar ke atas, dan tidak di potong tangan pencuri, kecualai mencuri seperempat dinar ke atas. (H.R.Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah)

Ada lagi hadis dengan sanad Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW. Menjatuhkan had potong tangan kepada pencuri perisai yang sangat beharga tiga dirham. Menurut Ahnaf, satu nisab dalam pencurian yang dihukum potong tangan adalah sepuluh dirham ke atas. Jadi pencuri barang yang seharga di bawah harga sepuluh dirham tidak dikenai hukuman potong tangan. Ini berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Thahawi, dan Nasa’I dari Ibnu Abbas dan Amru bin syu’aib, ia dari bapaknya dari kakeknya, bahwa harga perisai adalah sepuluh dirham.

Dari Imam Malik ldan Ahmad diperoleh sumber dan riwayat bahwa satu nisab dalam pencurian yang harus dihukum potong tangan adalah tiga dirham atau seperempat dinar, atau barang yang sebanding dengan harga tiga dirham atau seperempat dinar.

Untuk mentukan satu nisab dalam pencurian, barang curian harus dihargakan dengan harga yang berlaku ketika kasus pencurian terjadi. Demikian Imam Malik, pngikut imam syafi’i, pengikut Imam Hambali. Adapun menurut Imam Abu Hanifah, barang curian dihargakan ketika pencurinya di jatuhi hukuman potong tangan.

Semua ulama fiqh telah sepakat apa bila ada Jemaah mencuri sejumlah harta yang sebagian setiap Jemaah mencapai satu nisab, semua anggota Jemaah harus di jatuhi hukuman potong tangan. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat apabila jumlah harta yang dicuri Jemaah mencapai nisab, tetapi setelah di bagi-bagikan ternyata bagian setiap Jemaah tidak sampai satu nisab. Masalah ini, jumhur ulama fiqh berpendapat semua anggota Jemaah tetap dikenai hukuman potong tangan, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua anggota Jemaah bebas dari hukuman ptong tangan sehingga bagian mereka mencapai satu nisab.

Baca juga: "Ketentuan Hukuman Pencurian dalam Hukum Islam"

D. Sifat-sifat tempat penyimpanan barang yang dicuri

Tempat penyimpanan dan penjagaan barang yang dicuri adalah tempat penyimpanan yang semestinya untuk menjaga barang. Contoh nya rumah, took, kandang, dan sebagainya. Jumhur ulama fiqh mengatakan bahwa masalah tempat penyimpanan dan penjagaan barang yang dicuri turut pula menentukan had mencuri menjatuhkan atas pencurinya atau tidak. Akan tetapi, ada sekelompok ulama fiqh yang mengatakan bahwa masalah penjagaan dan penyimpanan barang yang dicuri tidak turut menentukan had mencuri dijatuhkan atas pencuriannya atu tidak. Jadi, adanya tempat penyimpanan atau penjagaan, had tetap dilaksanakan. Hal ini karena secara zhahir, masalah itu tidak disebut dalam ayat mengenai mencuri, yaitu ayat:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Maidah: 38)

Tempat penjagaan dan penyimpanan itu berbeda-beda menurut jenis barang nya. untuk mengetahuinya, kita harus mengembalikannya pada kebiasaan. Hal ini karenan terkadang ada sesuatu yang pantas menjadi tempat penjagaan dan penyimpanan pada suatu saat dan tidak pantas pada suatu saat lain. Rumah menjadi tempat penjagaan dan penyimpanan harta benda rumah. Tempat pengeringan buah-buahan menjadi tempat penjagaan dan penyimpanan buah-buahan.

Para ulama fiqh mensyaratkan bhwa bagi orang yang tidur, hartanya harus ada di sebelahnya atau kepalanya. Mereka mendasarkan pendapatannya pada hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Maja, Nasa’i, dan Hakim daru Sufwan bin Umayyah. Ia berkata, “ aku pernah tidur di masjid di atas khasmishahku. Kemudian khasmishah tersebut dicuri. Aku menagkap pencurinya dan melaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Menyuruh agar pencuri tersebut dihukum potong tangan. Aku segera berkata, “ya Rasulullah, aku menghargai khasmishah tersebut tigapuluh dirham. Dan harga sejumlah itu kuberikan kepadanya!” Rasulullah SAW. Berkata,” mengapa tidak dari tadi, sebelum kamu dating kepada ku?”

Masjid juga merupakan tempat penjagaan dan penyimpanan terhadap barang yang sudah biasa disimpan di masjid, seperti tikar, lampu, dan sebagainyan. Rasulullah pernah menjatuhkan hukuman potong tangan atas orang yang mencuri kancing pintu itu seharga 3 dirham. Hadis dikeluarkan olehAhmad, Abu Dawud, dan Nasa’i.

Pengikut Imam Syafi’I berbeda pendapat dengan pendapat dalam masalah lampu dan tikar di masjid. Pengikut Imam Syafi’fi mengatakan, pencuri lampu dan tikar di masjid tidak di jatuhi hukam potong tangan karena lampu dan tikar disediakan untuk kepentingan orang islam. Tentu pencurinya (apabila islam) juga mempunyai hak terhadap tikar dan lampu masjid itu, kecuali pencuri itu orang kafir dzammi, ia harus di jatuhi hukuman potong tangan. Hal ini karena kafir dzimmi tidak mempunyi ha katas lampu dan tikar dimasjid.

E. Tharrar (mencopet) dan Pencurian di Rumah

a). Tharrar

Para ulama berpendapat mengenai tharrar. Imam Malik, Auza’I, Abu Tsaur, Yakub, Hasan, dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa tharrar harus dihukum potong tanagn, baik baik memasukkan tangan nya ke kantong orang lain dan mencuri barang atau menyobek kantong orang lain dan mengambil batrangnya yang tumpah.

Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, dan Ishak mengatakan, apabila dirham-dirhamnya disimpan di luar kantong, kemudian dicuri oleh tharrar, tharrar tersebut tidak bisa di jatuhi hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila dirham-dirhamnya disimpan dalam kantong kemudian tharrar memasukkan tangan nya ke kantong itu untuk mencuri dirham, tharrar tersebut dijatuhi hukuman potong tangan.

b). Pencuri dirumah

Para ulama fiqh sependapat bahwa rumah bukan merupakan tempat penyimpanan dan penjagaan, kecuali pintu tertutup, sebagai mana para ulama bersepakat bahwa orang yang mencuri barang dari rumah pridadi milik seseorang tidak di jatuhi hukuman potong tangan kecuali ia telah keluar dari rumah itu. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam beberapa masalah yang dituturkan oleh perangarang kitab Al-Ifshah Al-Maani Al-shihah.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai orang yang masuk ke rumah orang lian dan mendekatkan barang curian kelubang galian, kemudian temannya yang ada diuar mengeluarkan dan memasukkan tengan lewat lubang galian itu untuk mengambil dan mengeluarkan barang curian dari rumah. Abu hanafiah mengatakan, mereka tida ada yag akan dikenai hukuman potong tangan. Adapun yang mendekatkan barang kelubang galian, para sahabat masih berbeda pendapat dikanai hukuman potong tangan atau tidak.

Imam syafi’i mengatakan, hukuman ptong tangan hanya dikenakan kepada orang yang mengeluarkan barang dari rumah. Imam Ahmad mengatakan, kedua-duanya dikenakan hukuman potong tangan.

F. Pelaksanaan Had Mencuri

Menurut malik, pengikut Imam syafi’I, dan Ahnaf, had mencuri tidak dilaksanakan, kecuali bila pihak yang dicuri menuntut. Had bisa dilaksanakan bila ada dua orang saksi adil yang menyatakan bahwa orang yang akan di-had benar-benar mencuri, atau orang yang akan di-had mengaku bahwa ia telah mencuri. Pengakuannya cukup sekali karena nabi Muhamad SAW. telah menjatuhkan hukuman potong tangan atas pencuri perisai dan selendang milik Sofyan. Adapun dalam penjatuhan hukuman ini tidak didapat sumber yang mangatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. menyuruh agar pencuri tersebut mengaku terlebih lebih dari satu kali.

Akan tetapi, Imam Ahmad, Ishak, dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa pengakuan mencuri yang dapat dikenai had harus dua kali. Jika ada seorang pencuri mengaku bahwa yang diambinya dari tempat penyimpanan itu miliknya, sedangkan ada bukti bahwa ia adalah pencuri barang yang mencapai satu nisab dari tempat penyimpanannya, Imam Malik mengatakan,”Ia wajib dihukum potong tangan, bagaimanapun pengakuannya.” Akan tetapi, Imam Syafi’i dan Abu Hanifah mengatakan ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Pencuri seperti ini oleh Imam Syafi’i dinamakan pencuri yang licik.

Jika sudah jelas bahwa perbuatan mencuri telah dilakukan oleh seseorang, had wajib ditegakkan. Pencuri harus dipotong pergelangan tangan kanannya. Karena ada firman Allah SWT. menyatakan:

Hukuman potong tangan tidak boleh diganti dengan hukuman lain yang lebih ringan, dan tidak boleh ditunda. Kemudian, apabila mencuri lagi, hukumannya adalah dipotong pergelangan kaki kirinya. Selanjutnya, apabila mencuri lagi, para ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah mengatakan harus dipenjara dan diberi sanksi. Imam Syafi’i mengatakan dikenai hukuman potong tangan kirinya. Kemudian, apabila masih mencuri lagi, hukumannya adalah kaki tangannya dipotong. Apabila masih mencuri lagi, hukumannya dipenjara dan diberi sanksi.

Tangan pencuri setelah dipotong harus diusahakan agar tidak banyak mengeluarkan darah. Jika banyak mengeluarkan darah, keselamatannya terancam dan bisa menyebabkan mati. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. pernah didatangi seorang pencuri kain selimut. Para sahabat berkata,”Ya Rasuliullah, laki-laki itu pencuri!” Rasulullah SAW menjawab,”Ah, kukira dia tidak mencuri!” Pencuri itu berkata, “Betul, ya Rasulullah, aku telah mencuri!” Perintah Rasululla kepada sahabat,”Bawa pergi laki-laki ini dan potong tangannya, usahakan agar darahnya tidak banyak keluar. Setelah itu, bawalah dia kemari!” Maka laki-laki yang mencuri itu pun dipotonh tangannya. Laki-laki itu dibawa kembali kepada Rasulullah SAW. Rasulullah berkata kepada laki-laki yang mencuri itu,”Bertobatlah kepada Allah!” Laki-laki itu menjawab,”Aku telah bertobat kepad Allah.” Rasulullah SAW. berkata,”Allah juga telah memberi ampunan kepadamu!” (H.R. Daruquthni, Hakim, Baihaqi dan dibenarkan oleh Ibnu Qattan)

Sebagai pelajaran bagi yang lain, seteleh pencuri dipotong tangannya, ia dikalungi dengan potongan tangannya. Sebagaimana ada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Muhairiz, ia berkata,“Aku bertanya kepada Fadhalah tentang pengalungan potongan tangan pencuri pada lehernya. Adakah ia termasuk sunnah nabi?” Fadhalah menjawab,”Pernah seorang pencuri dibawa kepada Rasulullah lalu berliau menjatuhkan hukuman potong tangan kepad pencuri tersebut. Setelah itu, nabi Muhammad SAW. menyuruh agar potongan tangan itu pun dikalungkan pada pencuri tersebut.” (H.R. Abu Dawus, Nasa’i, dan Tirmidzi)

Imam Syfai’i, Ahmad dan Ishak berpendapat bahwa jika barang yang dicuri masih ada pada pencuri, barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Karena Rasulullah SAW. telah bersabda,”Merupakan suatu kewajiban bagimu untuk mengembalikan harta yang kau curi dan yang masih ada padamu.”

Apabila barang curian itu rusak di tangan pencuri, pencurinya harus menanggung ganti barang tersebut. Pencuri itu pun dikenai hukuman potong tangan. Hal ini karena tanggungan ganti barang merupakan hak manusia, sedangkan hukuman potong tangan merupakan hak Allah. Oleh sebab itu, kedua-duanya harus dituntut atas pencuri.

Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila barang curian itu rusak di tangan pencuri, pencurinya tidak menanggung ganti barang tersebut. Hal ini karena tanggungan ganti barang dan hukuman potong tangan tidak bisa dibebankan semua kepada pencuri. Selain itu, Alllah hanya menuturkan hukuman potong tangan dalam ayat, tidak menuturkan tanggungan ganti barang yang dirusak pencurinya. Imam Malik dan sahabatnya mengatakan, apabila barang curian itu rusak, pencurinya wajib menanggung ganti barang tersebut apabila ia kaya. Akan tetapi, bagi orang miskin, tidak wajib menanggung ganti barang tersebut.

Ketentuan Hukuman Pencurian dalam Hukum Islam

2020-10-06T18:00:00.005-07:00

Ketentuan Hukuman Pencurian dalam Hukum Islam

A. Had Pencurian

Had pencurian adalah potong tangan, berdasarkan firman Allah Swt :

Imam Bukhari meriwayatkan dari ‘Aisyah ra, berkata, Rasulullah saw, bersabda: "Tangan dipotong karena mencuri ¼ dinar atau lebih". Dalam hadis lain Bahwa beliau saw bersabda;

“Kehancuran orang-orang sebelum kalian (diakibatkan) karena jika pembesar-pembesar mereka mencuri, mereka dibiarkan.Namun, jika orang yang lemah mencuri mereka memotongnya.”

Diriwayatkan dari ‘Aisyah ra:

‘Bahwa Nabi saw. telah memotong tangan seorang wanita. ‘Aisyah berkata, setelah itu perempuan tadi menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah saw. lalu perempuan itu bertaubat, dan taubat itu diterima.

Mencuri adalah mengambil harta dari pemiliknya atau wakilnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Pencurian wajib dikenal had potong tangan. Syaratnya, barang yang dicuri mencapai nishab, harta tersebut diambil dari tempat penyimpanan, dan harta tersebut bukan harta yang syubhat.Baik itu diambil pada saat malam ataupun siang. Termasuk apakah pencuri tersebut masuk seorang diri ataupun dengan yang lain. Di tempat pemukiman maupun tempat umum.Hal itu berlaku juga pada pada tempat tersembunyi, maupun tempat terbuka, membawa senjata atau tidak.Pendek kata, semua orang yang mengambil harta dari tempat penyimpangan (tersembunyi) dianggap sebagai pencuri.Meskipun demikian, seorang pencuri tidak akan dipotong tangannya kecuali syarat-syarat syar’iyyah yang tercantum dalam nash-nash syara’ yang telah terpenuhi.Tidak wajib, diberlakukan potong tangan, kecuali dengan tujuh syarat.

Pertama, perbuatannya termasuk ke dalam definisi pencurian. Yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang dengan cara sembunyi-sembunyi, atau rahasia (tertutup). Jika seseorang merampas, menjambret, merampok, atau mengkhianati, maka orang tersebut tidak disebut sebagai pencuri, dan tidak dikenai had potong tangan. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir, dari Nabi saw., beliau bersabda;

“Bagi penipu, perampok, dan penjambret tidak dipotong tangannya”.

Seseorang yang mengingkari (mengkhianati) barang titipan (wadi’ah), tidak dikenai potong tangan.Karena fakta orang yang mengingkari barang titipsn berbeda dengan fakta pencurian.Orang tersebut adalah pengkhianat bukan pencuri. Pengkhianat (terhadap harta) tidak di potong tangannya, berdasarkan sabda Nabi saw : “Bagi penipu dan perampas tidak dikenai potong tangan".

Sedangkan, perampokan adalah sejenis dengan penjambretan dan perampasan.Biasanya didahului dengan intimidasi sebelum melakukan perampasan. Lain halnya dengan pengkhianat, orang yang meminjam barang kemudian mengingkarinya, maka pengkhianat semacam ini dikenai sanksi potong tangan berdasaarkan nash yang menerngkan masalah itu. Lain lagi dengan pencopet, ia dikenai sanksi potong tangan, karena ia terkena definisi pencurian, yaitu mengambil harta secara sembunyi-sembunyi.

Kedua, harta yang dicuri mencapai nishab.Sebagian ‘ulama menetapkan potong tangan, baik harta yang dicuri sedikit maupun banyak.Mereka berdalil dengan keumuman ayat. Kata pencuri laki-laki (as-sariq) dan pencuri wanita (sariqah), adalah isim jenis tanda huruf “alif” aln “lam” dan termasuk lafadz yang bermakna umum, sehingga meliputi seluruh (jenis) pencuri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda:

Allah melaknat pencuri, (orang) yang mencuri tali, tangannya dipotong, (orang) yang mencuri telur tangannya dipotong.

Lafadz telur (al-baidlah) nilainya tidak setara dengan ¼ dinar. Pecahan kalimat di sini menunjukkan pengertian “sedikit”, bukan pada telurnya itu sendiri. Artinya harus dipotong tangannya meskipun ia mencuri sedikit. Akan tetapi terdapat nash-nash lain yang menunjukkan wajibnya memenuhi nishab. Dari ‘Aisyah ra, ia berkata:

Rasulullah saw. memotong tangan pencuri pada (pencurian) ¼ dinar atau lebih.

Dalam sebuah riwayat :

Tangan pencuri tidak dipotong kecuali mencuri ¼ dinar atau lebih.

Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah saw bersabda:

Potonglah tangan pencuri pada ¼ dinar, dan janganlah kalian memotong tangan pencuri karena mencuri) kurang dari itu.

Ini adalah riwayat-riwayat sharih yang menunjukkan dengan jelas adanya syarat nishab. Nash-nash ini telah mengkhususkan keutamaan ayat di atas, sama seperti pengkhususan zina pada ayat Quran dan rajam. Adapun hadis Abu Huraurah, apabila dikompromikan dengan hadits (yang mensyaratkan adanya) nishab, dapat disimpulkan bahwa maksud dari al-baydlah disini adalah topi (helm) perang.

Al-A’masy berkata mengenai hadits yang berkaitan dengan baydlah:

Para sahabat mengetahui bahwa baydlah (topi/helm) besi, dan tali, setara dengan satu dirham.

Diriwayatkan dari Amirul Mukminin ‘Ali ra:

Sesungguhnya Rasulullah memotong tangan pencuri yang mencuri baydlah (topi/helm) dari besi yang nilainya ¼ dinar.

Dan beliau tidak sekedar menunjukkan jumlahnya saja, bahkan menunjukkan jumlah tertentu.Beliau menjelaskan dengan menggunakan perumpamaan tali dan topi perang. Oleh karena itu nishab merupakan syarat had potong tangan. Jika tidak mencapai nishab maka tidak dipotong. Nishab potong tangan sebesar ¼ dinar emas atau lebih, setara dengan 1,0625 gram emas. Sebab, satu dinar emas syar’iy setara dengan 4,25 gram emas. Alasan bahwa ¼ dinar merupakan nishab pencurian adalah; sebagaimana diriwayatkan dari ‘Aisyah ra, beliau berkata: Rasulullah saw. memotong tangan pencuri pada ¼ dinar atau lebih.

Nishab pencurian tidak ditetapkan kecuali dengan emas, berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

Tangan pencuri tidak dipotong bila tidak senilai dengan satu buah tameng.‘Aisyah ditanya, berapa nilai tameng itu?‘Aisyah menjawab, “seperempat dinar.”

Oleh karena itu, nishab harus ditetapkan dengan emas. Penetapan nishab pencurian dengan emas diputuskan berdasarkan nash. Emas dijadikan standard untuk penetapan had-nya.Had bisa juga ditetapkan dengan perak. Hal ini pernah dilakukan pada masa Rasulullah saw., sebagaiman had bisa ditetapkan dengan uang kertas yang berlaku sekarang. Emas tetap digunakan sebagai standard untuk menetapkan nishab pencurian. Telah diriwayatkan dalam hadits-hadits yang mengkonversikan nilai ¼ dinar dengan 3 dirham pada masa Rasulullah saw. ementara 1 dirham setara dengan 2,975 gram perak, dan standard satu dinar emas setara degan kira-kira 12 dirham perak pada masa Rasulullah saw., meskipun sekarang ini nilai satu dirham emas naik menjadi setara dengan 20 dirham perak. Dengan demikian ¼ dinar emas setara dengan 20 dirham perak.Dengan demikian ¼ dinar emas sekarang setara dengan lebih dari 15 dirham perak. Telah diriwayatkan, “seperempat dinar setara dengan 3 dirham.” Disebutkan dalam riwayat Ahmad: Seperempat dinar setara dengan 3 dirham.

Ibnu Majah mengeluarkan sebuah riwayat, “diceritakan kepada ‘Utsman bin ‘Affan tentang seorang pencuri yang mencuri jeruk yang nilainya 3 dirham, apabila di hitung setara dengan 12 dinar. Pencuri lalu dipotong tangannya.” Semua itu menunjukkan bahwa 1 nishab sama dengan ¼ dinar. Kadar itu bisa dikonversikan ke dalam perak, atau uang kertas. Oleh karena itu harta yang dicuri ditetapka berdasarkan standard tersebut, yakni ¼ dinar.

Ketiga, harta yang dicuri berupa harta yang terjaga, yang diijinkan oleh syari’ (Allah) untuk dimiliki.Syrat harta yang dicuri harus berupa harta yang terjaga, maksudnya adalah harta yang diijinkan Syari’ untuk dimiliki. Apabila seseorang mencuri bukan berupa harta, tetapi sesuatu yang tidak dianggap sebagai harta, maka ia tidak dipotong tangannya. Bahkan, jika ia mencuri dengan sengaja pun, ia tidak dipotong tangannya. Sebab, barang (yang dicurinya) tidak dianggap sebagai harta. Begitu pula apabila seseorang mencuri harta yang tidak terjaga, atau harta yang tidak diijinkan syari’ Allah untuk memilikinya, maka ia tidak dipotong tangannya. Jadi pencurian khamar dan daging babi yang dimiliki seorang muslim, maka terhadap pencurinya tidak dipotong tangannya. Karena hal itu bukan termasuk harta-harta yang terjaga.Namun jika seseorang mencurinya dari non-Muslim, maka pencurinya dikenai potong tangan, sebab Syari’ mengijinkan untuk memiliki khamar dan babi (bagi non-muslim). Harta-harta tersebut bila dinisbahkan kepada non-Muslim adalah harta yang terjaga. Itu sebabnya pencuri yang mencuri wadah khamar, mushaf, buku-buku pengetahuan, apabila nilainya telah mencapai nishab, dipotong tangannya.

Keempat, ia mencuri dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanan. Jika seseorang mendapatkan pintu dalam keadaan terbuka, atau tempat penyimanannya terkuak, maka ia tidak dipotong tangannya. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari ‘Amru bin Syu’aib dari bapaknya, kakeknya berkata:

"Aku mendengar seseorang dari suku Mazinah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang kambing yang dicuri dari tempat gembalaannya. Rasulullah saw. bersabda, “Dalam hal itu, diganti dua kali harganya dan dipikul sebagai balasan (tanggungan) baginya; sedangkan yang dicuri dari kandangnya, maka pencuri itu dipotong tangannya jika nilainya setara dengan sebuah perisai.”

Al-Harisah adalah pagar untuk menjaga kambing, dan di situ terdapat penjagaan. ‘Amru bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya meriwayatkan bahwa ada seseorang laki-laki dari 9suku) Mazinah bertanya kepada Nabi saw. tentang pencurian kurma yang masih ada di pohon. Rasulullah saw. bersabda:

Apa yang diambil (sedangkan pencurinya) tidak bermaksud menyembunyikannya, (maka ia tidak dikenakan tindakan apapun), sedangkan pencuri yang membawanya, maka dia berkewajiban mengembalikannya dua kali lipat. Sedangkan yang diambil dari dalam gudang penyimpanan, maka dalam hal ini ia dikenai potong tangan jika yang dicurinya senilai dengan sebuah tameng.

Hadits-hadits ini semuanya menunjukkan bahwa penyimpanan sebagai salah satu syarat dijatuhkannya hokum potong tangan.Ternak apabila diambil dari tempat pengembalaan, maka pencurian semacam ini tidak dikenai potong tangan.Karena ternak itu tidak diambil dari tempat penyimpanannya (penjagaannya).Akan tetapi jika ternak itu diambil dari pohonnya, maka pencurian semacam ini tidak dikenai potong tangan.Lain lagi jika kurma tersebut diambil dari tempat penyimpanan (gudang), maka untuk kasus ini dikenakan hukum potong tangan. Demikianlah, semua harta yang dicuri dari selain tempat penyimpanan (gudang) tidak dijatuhi had potong tangan. Sebaliknya jika harta itu diambil dari tempat penyimpanan, dan nilainya sudah setara ¼ dinar emas, maka dalam hal ini dikenai had potong tangan.

Namun, syarat penyimpanan dikecualikan pada orang yang meminjam barang kemudian mengingkarinya. Jika seseorang mengingkari barang yang dipinjamnya maka ia dikenai had potong tangan. Sebab, perempuan dari suku Mahzumi yang hendak mengadukan kasusnya kepada usamah, agar Usamah memintakan pengampunan dari Rasulullah saw.,tetapi Rasulullah saw. berkata, “seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku potong tangannya.” Rasulullah akhirnya menjatuhi had potong tanga kepada wanita tersebut. Wanita tersebut meminjam barang kemudian mengingkari apa yang ia pinjam. Rasulullah saw.memotong tangan perempuan tersebut karena ia mengingkari barang yang dipinjamnya. Dengan demikian pengingkaran terhadap barang pinjaman merupakan pengecualian terhadap syarat al-hirz (penyimpanan), berdasarkan nash hadits. Dari Aisyah ra berkata;

Seseorang perempuan Mahzumiyah meminjam barang,kemudian mengingkarinya, Rasulullah saw. meemerintahkan untuk memotong tagannya. Kemudian keluarganya mengadukan kepada Usamah bin Zaid .selanjutnya Usamah bin Zaid menyampaikan pengaduan itu kepada Rasulullah saw. tetapi Rasulullah saw. bersama kepada Usamah, “Hai Usamah aku melihatmu tidak mampu membebaskan had dari hududnya Allah swt. Kemudian rasulullah saw. berkhutbah, “sesungguhnya kebinasaan umat-umat sebelum kalian adalah jika orang yang terhormat dari mereka mencuri, mereka membiarkannya, akan tetapi jika orang rendh dari mereka mencuri, mereka potong tangannya. Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya! Demikianlah akhirnya tangan perempuan Mahzumiah dipotong.

Kelima, harta yang dicuri bukan harta syubhat ditinjau dari sisi bahwa seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut; atau ia berhak mengambil barang tersebut. Itu sebabnya, pencuri tidak akan dikenakan potong tangan apabila ia mencuri harta bapaknya, atau harta anaknya, atau harta yang ia juga berserikat. Demikian juga pencuri tidak dikenai potong tangan, bila harta yang diambilnya beradal dari baitul mal.Ibnu Majah meriwayatkan dengan isnad-nya dari Ibnu ‘Abbas, ada seorang budak mencuri harta dari al-khumus yang disimpan di baitul mal. Peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullas saw., dan Rasulullah saw., tidak memotong tangannya. Kemudian beliau bersabda, “Harta Allah dicuri satu dengan yang lain.”Ibnu Mas’ud bertanya kepada Rasulullah saw. tentang orang yang mencuri harta baitul mal. Rasulullah saw. menjawab, “Biarkanlah ia, tidak seorangpun kecuali ia memiliki hakterhadap harta tersebut (harta baitul mal).” Dari Sya’biy dari Ali ra bahwa bbeliau pernah berkata, “Tidak ada potong tangan bagi orang yang mencuri harta dari baitul mal.”

Harta yang kedudukannya seperti harta baitul mal, merupakan harta milik umum.Oleh karena itu di dalam harta tersebut terdapat syubhat kepemilikan, karena setiap orang memiliki hak terhadap harta tersebut. Tanpa membedakan lagi, apakah harta itu adalah milik umum seperti minyak tanah, atau harta yang kemudian menjadi milik umum, karena ia merupakan bagian dari energy (yang sangat dibutuhkan) seperti listrik dan air. Jika harta tersebut dicuri, maka pencurinya tidak dikenai sanksi potong tangan, melainkan hanya dijatuhi ta’zir.Karena masih ada syubhat kepemilikan dalam harta tersebut.Setiap harta yang masih mengandung syubhat kepemilikan, apabila dicuri maka pencurinya tidak dikenai sanksi potong tangan.Sebab hudud tertolak dengan adanya syubhat.

Keenam, pencurinya telah baligh, berakal, dan terikat dengan hukum-hukum Islam, baik muslim maupun ahlu dzimmiy. Jika pencurinya masih kanan-kanak atau gila, maka tidak dikenai had potong tangan. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw:

Diangkat pena dari tiga orang, (yaitu) orang yang tidur sampai ia bangun, anak-anak hingga baligh, dan orang yang gila sampai ia sembuh.

“diangkat pena” dari mereka maksudnya adalah mereka bukanlah mukallaf secara syar’iy.

Ketujuh, ditetapkan berdasarkan pengakuan pencuri, attau dengan saksi yang adil.Pengakuan harus dinyatakan dengan pernyataan.Artinya, pencuri harus mengakui barang yang telah dicurinya. Karena adanya kemungkinan ia mencuri barang yang tidak dikenai had potong tangan. Imam Ahmad meriwayatkan Abi Umayyah al-Makhzumiy, berkata;

Bahwa Rasulullah saw. menerima laporan bahwa seseorang dituduh mencuri, akan tetapi barang yang dicuri tidk bisa ditemukan. Kemudian Rasulullah saw berkata kepada orang tersebut, “Ah, aku kira tidak mencuri! Namun laki-laki itu (yang dituduh mencuri) berkata, “Benar!”Ia menjawab hingga tiga kali. Rasulullah saw. bersabda, “Potong tangannya!.”

Disunnahkan bagi qadliy meminta pencuri untuk memberikan pengakuan di depannya, serta mempertegas pengakuannya.Pengakuan ckup diucapkan sekali saja, seperti halnya seluruh kasus pengakuan.Adapun pengulangan yang disebutkan dalam riwayat di atas hanya menunjukkan istbat (penetapan) saja, bukan sebagai syarat pengakuan.Mengenai persaksian, syaratnya harus disaksiskan dua orang laki-laki yang adil, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.Ini termasuk persaksian dalam uqubat (hukum pidana).Dua orang saksi tadi harus mendeskripsikan pencurinya jika pencuri itu tidak hadir.Persaksian keduanya tidak boleh saling bertentangan, sehingga menjadi kontradiksi di antara keduanya. Jika persaksiannya bertentangan, seperti salah seorang saksi menyatakan bahwa pencuri itu mencuri pada hari Kamis, sedang yang lain mengatakan pada hari Jum’at atau salah satu saksi menyatakan pencuri mencuri mobil, sedangkan yang lainnya menyatakan mencuri sepeda motor, maka pencuri itu tidak dikenai had potong tangan,Karen tidak sempurna batas kesaksiannya.

Ini adalah syarat had potong tangan bagi pencurian. Jika pencurian telah memenuhi syarat-syarat ini, maka pencurinya wajib dikenai had potong tangan. Pencuri itu tidak cukup hanya dipotong tangannya.Ia wajib mengembalikkan barang yang dicurinya kepada pemilikknya. Imam Abu Dawud mengeluarkan riwayat dari Hasan bin Samrah, bahwa ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

Barangsiapa menemukan barangnya terdapat pada seorang laki-laki maka ia yang paling berhak terhadap barang tersebut, dan orang yang menjualnyan harus mengembalikan barang jualannya itu.

Ini bersifat umum, berlaku bagi pencuri, peminjam, perampas, maupun penipu. Imam Ahmad telah mengeluarkan hadis Hasan dari Samrah berkata, rasulullah saw.bersabda:

Apabila suatu barang dicuri dari seorang laki-laki, atau hilang dari laki-laki tersebut, kemudian ia menemukannya di tangan seorang laki-laki, maka ia adalah orang yang paling berhak atas barangnya. Dan orang yang membelinya harus mengembalikan kepada penjualnya dengan harga yang senilai.

Ini adalah nash yang menjelaskan bahwa barang yang dicuri harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jika barang tersebut cacat, atau rusak kandungannya, maka ia wajib mengembalikan kepada pemiliknya dengan kadar yang senilai. Jika barangnya berkurang kandungannya padahal tidak digunakan, seperti baju yang dimakan ngengat, atau rusaknya onderdil mobil atau yang lain, maka ia wajib membayar ganti rugi. Demikian pula bila barang itu rusak atau berkurang kandungannya dengan adanya pemakaian, maka jika esensi barang itu bermanfaat, seperti kapal terbang atau unta, maka si pencuri harus mengembalikan pemanfaatan barang tersebut, selama barang itu ada di tangannya, baik dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung.

B. Pencuri yang Tidak Dikenai Potong Tangan

Sebelumnya telah dibahas syarat harta dan kondisi-kondisi yang tidak mewajibkan had potong tangan bagi pencurinya. Ini didasarkan pada keterangan hadits-hadits yang menunjukkan bahwa syarat harta dan kondisi tersebut tidak mewajibkan diberlakukannya had potong tangan. Karena, kondisi-kondisi di atas tidak torgolong pencurian yang wajib dikenai sanksi potong tangan. Diriwayatkan dari Rafi’ bin Khudaij ra yang berkata, rasulullah saw bersabda;

Tidak ada potong tangan dalam (pencurian) tsamr, dan katsar.

At-tsamr adalah sebutan bagi buah kurma yang masih menggantung di pohon. Sedangkan al-katsar adalah kurma muda yang dicuri agar ia masak (matang) di tempat lain. Al-katsar juga bermakna mayang kurma dan tandannya, atau tandan kurma yang lebat. Dari Hasan ra ia berkata, rasulullah saw bersabda: Tidak ada potong tangan dalam pencurian makanan yang disiapkan untuk disantap.

Tidak ada perbedaan, apakah makanan itu disiapkan untuk disantap pemilik rumah, atau disiapkan pemiliknya untuk dijual. Sebab nash hadits adi diterapkan untuk semua makanan yang disiapkan untuk disantap orang. Sedangkan makanan yang tetap berujud bebijian atau bulir yag masih bertangkai, seperti gandum dan ,ain-lain. Maka makanan semacam ini bukanlah makanan yang disiapkan untuk disantap.Oleh karena itu, jika makanan semacam ini tidak berada di penyimpanannya, seperti biji gandum di ading, baik sudah di panen atau belum dipanen, maka pencurian pada makanan semacam ini tidak dikenai potong tangan.Namun, jika makanan semacam ini berada di tempat penyimpanan, maka pencurinya dikenai potong tangan. Diriwayatkan, bahwa Nabi saw. Ditanya tentang pencurian kambing dari tempat gembalaannya, kemudian beliau bersabda, “Jika kambing itu dicuri dari tempat gembalaannya, maka harus diganti harganya sebagai hukuman (baginya).”

Dalam hadits Amru bin Syu’aib, ia berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana kurma yang diambil dari mayangnya? Rasulullah saw bersabda;

"Orang yang mengambil dengan mulutnya (untuk dimakan.pent), dan ia tidak bermaksud untuk menyembunyikannya, maka ia tidak diberikan sanksi apa-apa, sementara orang yang membawanya maka ia wajib mengganti harganya dua kali lipat sebagai hukuman baginya. Dan orang yang mengambil dari penyi panannya maka ia dikenai potong tangan jika yang dicurinya telah setara dengan harga sebuah perisai".

Semua ini menunjukkan bahwa pencurian yang terjadi di kebun-kebun, ladang-ladang, tempat-tempat pengembalaan ternak, dan lain-lain, tidak dikenai had potong tangan. Demikian pula tidak diberlakukan sanksi potong tangan pada masa panceklik, yaitu jika terjadi kemarau panjang (atau kelaparan). Diriwayatkan dari Makhul ra bahwa Nabi saw. bersabda;

Tidak ada potong tangan dalam (masa) kelaparan.

Sementara itu, tidak ada nash yang men-taqyid al-katsr dengan sesuatu, maka tidak ada potong tangan pada kasus ini secara mutlak. Baik itu diambil dari tempat penyimpanan atau yang lain. Demikian pula tidak ada potong tangan pada makanan yang sedang disiapkan untuk disantap.Inipun tanpa taqyid, baik diambil dari tempat penyimpanan atau bukan. Ini kemutlakan hadits:

Tidak ada potong tangan pada makanan yang disiapkan untuk disantap.

Pencuri kurma, jagung dll, tidak dikenai hokum potong tangan jika diambil bukan dari tempat penyimpanannya. Apabila diambil dari tempat penyimpanannya maka dikenai had potong tangan. Berdasarkan sabda Rasulullah saw: "Sedangkan yang diambil dari kandangnya, (dalam hal ini) dipotong tangannya".

C. Batas Tangan Yang Dipotong

Ayat mengenai potong tangan adalah Firman Allah Swt.:

Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya. (QS.Al-Maidah (5): 38)

Ayat ini dengan tegas menjelaskan kewajiban menjalankan (hokum) potong tangan.Sedangkan, penafsiran atas kata (aidiyahuma) harus dikembalikan kepada makna bahasa.Menurut bahasa jika disebut kata yad, adalah dari telapak tangan sampai ujung jari-jari, dan dari telapak tangan sampai akhir telapak tangan. Jadi yang dimaksud adalah hingga pergelangan tangan, dan tidak disebutkan dengan makna lain; kecuali ada qarinah. Allah swt. Berfirman pada ayat tentang wudlu’;

Dan tanganmu sampai siku.(QS. Al-Maidah (5): 6)

Allah Swt. Menjelaskan, “membasuh tangan hingga siku”. Seandainya Allah tidak menyebut kata “sampai siku”, tentu membasuk (tangan) hanya sampai dua pergelangan tangan saja. Dengan kata lain, makna membasuh tangan akan dipahami dengan makna bahasa saja. Dengan demikian pencuri akan dipotong sampai pergelangan tangannya. Diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq dan ‘Umar ra, keduanya berkata, “Jika seorang pencuri mencuri, maka potonglah pergelangan tangan kanannya.Para sahabat tidak ada yang menentang.

Ayat di atas menyatakan, (aidiyahuma), maka pengertiannya mutlak untuk tangan.Tidak ada ta’yin (spesifikasi) yang jelas.Jadi, ayat tersebut menunjukkan bolehnya memotong tangan kanan maupun yang kiri tidak ada perbedaan.Akan tetapi qira’at Ibnu Mas’ud menyatakan, “Potonglah tangan kanan (keduanya).”Juga ada ketetapan dari Abu Bakar dan ‘Umar ra, bahwa keduanya berkata, “Potonglah tangan kanannya.”Maka, (yang dimaksud) potong tangan adalah potong tangan kanan sampai pergelangan, yakni sampai penghabisan jari di akhir pergelangan.Yang disebut dengan tangan menurut bahasa dalam kondisi pengucapan dan tanpa adanya qarinah, adalah tulang yang terletak antara pergelangan dan telapan tangan.

Setelah tangan pencuri dipotong, dicelupkan ke dalam minyak panas. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata:

Sesungguhnya Rasulullah saw. menerima laporan seorang pencuri yang mencuri mantel. Para sahabat berkata, “Ya Rasulullah orang ini telah mancuri. Rasulullah saw. bersabda, “Ah aku kira engkau hanya menduganya saja.” Pencuri itu berkata, “Benar, ya Rasulullah.” Rasulullah saw bersabda, “Pergilah kalian, dan potonglah tangannya, kemudian celupkan ke dalam minyak panas.”

Al-Hasm adalah minyak yang mendidih.Jika tangannya selesai dipotong langsung dibenamkan ke dalam minyak panas, untuk menutup pembuluh darah agar darahnya tidak teruus mengucur yang bisa mengakibatkan pencuri itu meninggal.Namun, tidak harus minyak yang mendidih, hanya dengan dalih karena beliau memerintahkan seperti itu, masalahnya keharusan itu memiliki illat yakni agar tidak membunuh pencurinya.Itu sebabnya boleh menggunakan alat-alat kedokteran sebagai ganti minyak panas.

Boleh juga memotong tangan pencuri dengan cara yang paling mudah. Karena, yang dituju adalah menjatuhkan sanksi bukan membununya.Jika tangannya hendak dipotong, akan tetapi ia tidak memiliki tangan untuk dipotong, atau jika tangannya dipotong tetapi bisa menyebabkan aniaya atau kebinasaan, maka dalam kondisi ini hokum potong tangan tidak bisa dilaksanakan. Sebab, Allah swt.memerintahkan untuk memotong tangan, jika ia memiliki tangan, dan tidak boleh diganti dengan anggota tubuh yang lain. Alasannya, karena tidak ada nash yang menunjukkan had potong pada anggota tubuh selain tangan, kecuali nash yang menunjukkan hukuman potong pada tangan.

Hukuman potong tangan juga tidak dilaksanakan kepada seseorang wanita yang sedang hamil, atau selesai bersalin, agar tidak membahayakan anaknya.Hukuman potong tangan juga tidak dilaksanakan kepada seseorang yang sedang sakit.Ia ditunggu sembuh, supaya tidak membahayakan dirinya. Jika seseorang mencuri pertama baru kali, maka ia dikenai hukuman potong tangan. Jika tangan pencuri telah dipotong kemudian ia kembali mencuri lagi setelah tangannya dipotong, maka ia tidak dipotong lagi, melainkan di penjara. Alasan mengapa bukan anggota badan yang lain yang dipotong sebagai ganti tangan, karena ayat Al-Qur’an hnya mencantumkan nash bahwa yang dipotong adalah tangan, bukan anggota badan yang lain. Hanya had yang telah ditetapkan Allah Swt. yang harus dilaksanakan. Adapun mengapa ia dipenjara, karena pencuri yang mencuri untuk kedua kalinya tidak dijelaskan sanksinya. Perkara ini termasuk ke dalam Ta’zir.

Makalah Iddah Penjelasan Lengkap

2020-10-05T20:55:00.002-07:00

Penjelasan Lengkap Iddah

A. Defenisi Iddah

Maknanya secara bahasa adalah hitungan, diambil dari kalimat Iddah dengan mengkasrahkan huruf ‘ain dan jama’nya adalah ‘idad. Maknanya secara bahasa adalah hitungan, diambil dari kalimat aI-‘adad karena biasanya mencakup hitungan bulan. Maknanya secara istilah menurut pendapat mazhab Hanafi adalah masa yang ditentukan secara sacara syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa. Dengan ibarat lain, masa menunggu yang harus dilakukan oleh istri ketika ikatan pernikahan atau syubhatnya hilang.

Menurut pendapat jumhur iddah adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.

Definisi iddah dapat dipaparkan dengan definisi yang paling jelas, yaitu masa yang telah ditetapkan Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh si istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa iddahnya.

Iddah sudah dikenal dan dipraktikkan sejak masa jahiliyah, pada saat itu, mereka hampir tidak pernah meninggalkannya. Lalu ketika Islam datang, Islam mengakui dan menetapkan iddah ini, melihat banyaknya maslahat yang tersimpan dalam pensyariatan iddah. Para ulama sepakat mengenai kewajiban iddah. Hal itu berdasarkan firman Allah swt.,

"wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (al-Baqarah [2]: 228)

Hal itu juga berdasarkan sabda Rasulullah saw. kepada Fatimah binti Qais, “Beriddahlah kamu di rumah Ibnu Ummi Maktum".

B. Hikmah Disyariatkannya Iddah

Berikut ini beberapa hikmah disyariatkannya iddah.

Untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin, sehingga tidak terjadi percampuran (kekacauan) nasab antara satu dan yang lainnya.
Memberikan kesempatan kepada kedua suami-istri untuk membangun rumah tanga kembali (rujuk), bila menurut mereka hal itu lebih baik.
Mengisyaratkan keangungan sebuah pernikahan. Hal itu karna pernikahan adalah perkara yang tidak mungkin tersusun rapi melaikan melalui perundingan orang banyak, dan tidak bisa dilepaskan kecuali setelah menunggu waktu yang lama. Jika tidak begitu, maka pernikahan tidak ubahnya seperti mainan anak-anak, dapat dipasang dan dibongkar dalam sesaat.
Masalahat pernikahan belum sempurna jika kedua suami-istri ini belum menampakkan kekekalan akad mereka. Jika ada peristiwa yang mengharuskan putusnya akad mereka itu, maka untuk menjaga kekekalan akad itu, hendaknya mereka diberi tempo beberapa saat untuk memikirkan dampak negatif dari putusnya akad mereka ini.

C. Jenis-Jenis Iddah

1. Iddah Perempuan yang Haid

Masa ‘iddah perempuan yang dicerai yang mengalami haid yaitu tiga quru’ (tiga kali suci atau tiga kali haid). Berdasarkan firman Allah, yang artinya:

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. . . ” (Al-Baqarah [2]: 228)

Apabila seorang perempuan dicerai pada masa suci dari haid kemudian dia haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid, apabila dia telah suci, maka habislah masa iddahnya. Demikian itu terjadi jika yang dimaksud dari quru’ itu adalah masa suci, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Jika masuk pada haid yang ketiga, maka masa ‘iddah perempuan itu habis, dengan memperhatikan bahwa seandainya perempuan itu dicerai ketika haid, maka itu tidak dianggap satu haid yang wajib dia jalani masa ‘iddahnya. Semua ketentuan tersebut berlaku untuk wanita yang merdeka, adapun bagi budak wanita, masa ‘iddahnya itu dua quru’. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw.

"Talaknya budak wanita adalah dua talak, dan masa 'iddahnya adalah dua haid (HR. Daruquthni)

2. Masa ‘iddah wanita yang dicerai Yang tidak mengalami haid karena usianya telah lanjut (monopause), atau karena usia yang masih kecil adalah tiga bulan. Berdasarkan firman Allah, yang artinya:

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Ath-Thalaq [65]: 4)"

3. Iddah Perempuan yang Masih Haid tapi Tidak Melihat Darah Haid

Jika perempuan yang ditalak termasuk golongan perempuan yang masih haid, namun ia tidak melihat ada darah haid yang keluar seperti biasanya dan tidak mengetahui sebabnya, maka masa iddahnya adalah setahun. Hal itu karena sembilan bulan untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin karena pada umumnya waktu sembilan bulan adalah masa kehamilan. Karena itu, apabila di dalam masa itu perempuan tersebut ternyata tidak hamil, berarti secara lahir sudah diketahui bahwa di dalam rahimnya tidak ada janin. Kemudian perempuan tersebut harus menjalani masa iddah perempuan yang menopause, yaitu tiga bulan. Pendirian ini merupakan pendapat yang menjadi keputusan Umar r.a.

Syafi’i berkata, “Hal ini yang diputuskan Umar r.a. kepada Muhajirin dan Anshar. Tidak ada satu pun dari mereka yang membantah keputusan Umar r.a. ini.”

4. Iddab Perempuan yang Hamil

Iddah perempuan yang hamil adalah hingga melahirkan, terlepas apakah perempuan itu ditalak atau ditinggal mati suaminya. Hal itu berdasarkan Firman Allah swt.,

“. . .Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. . .. ” (ath-Thalaq [65]: 4)

Di dalam kitab Zadul-Ma’ad dijelaskan bahwa firman Allah, “...waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya.... juga bermaksud apabila seorang perempuan mengandung bayi kembar, maka iddahnya hingga melahirkan kedua-duanya.

5. Iddab Perempuan yang Ditinggal Mati Suaminya

Masa iddah bagi perempuan yang suaminya meninggal adalah 4 bulan 10 hari, dengan syarat perempuan itu tidak hamil. Hal itu berdasarkan firman Allah swt:

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (al-Baqarah 21: 234)"

Apabila seorang suami menalak istrinya dengan talak raj’i, kemudian ketika istrinya berada pada masa iddah sang suami meninggal, maka sang istri beriddah dengan iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya Hal itu karena ia ditinggal mati suaminya, sebab dalam masa iddah, sang istri masih tetap menjadi istri bagi suaminya yang mencerai.

6. Iddab Perempuan yang Istihadah

Perempuan yang istihadah beriddah dengan haid, kemudian jika ia memiliki kebiasaan tertentu, maka ia harus memperhatikan kebiasaan itu ketika haid dan suci. Apabila ia sudah haid tiga kali, maka iddahnya berakhir, namun apabila tergolong perempuan yang menopause, maka iddahnya akan berakhir setelah melewati masa tiga bulan.

7. Iddah Perempuan Yang Ditalak Ba'in Oleh Suaminya Yang Sakra Tulmaut

Talak al-Far adalah seorang suami yang sedang sekarat menalak istrinya dengan talak ba’in tanpa ada persetujuan dari isrrinya, kemudian suami itu meninggal ketika dalam masa iddah istrinya. Dalam keadaan seperti ini, talak tersebut dianggap bertujuan untuk memutuskan hak waris sang istri. Karena itu, Malik berpendapat bahwa sang istri tetap mendapatkan hak warisnya, walaupun suaminya mati setelah masa iddah habis dan sang istri Sudah menikah dengan suami yang lain. Tindakan ini berlawanan dari maksud jahat sang suami.

Abu Hanifah dan Muhammad berkata bahwa di dalam keadaan seperti itu iddahnya berubah, yaitu beriddah dengan waktu yang paling lama antara iddah talak atau iddah karena meninggalnya suami. Apabila iddah talak lebih lama, maka ia harus beriddah dengan iddah itu. Tetapi apabila iddah karena meninggalnya suami lebih lama, maka itulah iddahnya. Perinciannya adalah, apabila sang istri melewati tiga masa haid lebih, dari 4 bulan 10 hari, maka ia beriddah dengan masa haid itu (iddah talak), Namun apabila 4 bulan 10 hari lebih lama daripada masa tiga haidnya maka ia harus beriddah dengan iddah itu (4 bulan 10 hari). Tujuan hal itu adalah agar hak waris sang istri tidak terputus seperti yang diinginkan suaminya.

Akan tetapi, Abu Yusuf berpendapat bahwa dalam keadaan seperti itu, perempuan tersebut beriddah dengan iddah talak, walaupun masa iddah talak lebih sedikit dari pada masa 4 bulan 10 hari. Para ulama juga sepakat bahwa iddah akan berubah dari iddah haid menjadi hitungan bulan bagi perempuan yang hanya haid sekali atau dua kali, lalu setelah itu haidnya terputus. Dengan begitu, pada saat itu, perempuan tadi beriddah dengan tiga bulan karena tidak mungkin menyempurnakan iddah dengan iddah haid, sebab haidnya sudah terputus. Masa iddah bagi perempuan itu diganti dengan iddah hitungan bulan, jadi iddah hitungan bulan menjadi ganti haid.

D. Waktu Minimal Beriddah Dengan Quru’

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa iddah seorang perempuan yang merdeka sekurang-kurangnya selama 32 hari l jam. Sebelumnya, sang suami menalak istrinya dalam keadaan suci. Setelah talak terjadi, masa suci ini masih tersisa 1 jam (minimal). Waktu itulah yang dikatakan quru' pertama.

Kemudian bila ia mengalami haid sehari, lalu suci minimal 15 hari, ini dihitung quru' kedua Setelah itu ia haid selama I hari, lalu suci minimal 15 hari kembali, inilah quru' yang ketiga. Dan bila ia memulai masa haid yang ketiga kali, pada saat itu masa iddahnya berakhir. Abu Hanifah berpendapat bahwa iddah perempuan tadi paling sedikit adalah 60 hari (menurut pendapat ulama yang lain adalah adalah 39 hari) Masa iddah menurut Abu Hanifah dimulai dengan haid 10 hari ini adalah masa maksimal haid kemudian disambung dengan masa suci selama 15 hari Kemudian ia mengalami masa haid lagi selama 10 hari lain masa suci selama 15 hari. Kemudian pada haid yang ketiga selama 10 hari juga. Jadi, jumlah keseluruhan masa itu adalah 60 hari. Bila perempuan tadi melewati masa itu dan ia mengaku bahwa ia telah menyelesaikan masa iddahnya, pengakuannya dapat dipercaya bila disertai dengan sumpah, kemudian ia boleh dinikahi oleh laki-lald lain.

Adapun menurut pendapat ulama yang lain, mereka menghitung waktu haid minimal 3 hari dan menghitung dua masa suci di antara tiga haid tadi masing-masing 15 hari. Jadi jumlah keseluruhan adalah 39 hari. Di dalam ayat lain, Allah swt. berfirman, yang artinya:

“. . . maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddabnya (yang wajar). . .. ” (ath-Thalaq [65]: 1)

Maksud ayat di atas adalah penjatuhan talak pada saat seorang perempuan akan menghadapi masa iddah, bukan pada masa iddah. Apabila iddah bagi perempuan yang akan ditalak ada pada masa yang akan datang satelah talak terjadi, maka masa yang akan datang setelah talak adalah haid. Hal ini karna seorang perempuan yang dalam keadaan suci (ketika ditalak), tidak mungkin menghadapi masa suci lagi karena ia tengah berada dalam masa suci itu. Tetapi, perempuan itu akan menghadapi masa haid setelah masa suci yang tengah dialaminya ketika ditalak.

E. Batas Akhir Masa Iddah

Bagi perempuan yang hamil, masa iddahnya adalah hingga ia melahirkan, Sedangkan bagi perempuan yang beriddah dengan hitungan bulan, maka hitungan bulan itu dimulai sejak perceraian terjadi atau sejak kematian suaminya hingga sempurna 3 bulan atau 4 bulan 10 hari. Tetapi, apabila seorang perempuan beriddah dengan haid, maka iddahnya akan berakhir dengan tiga kali haid, hal itu diketahui melalui pengakuan perempuan itu sendiri.

F. Hukum Keluar Rumah Bagi Perempuan Yang Beriddah

Fuqaha berbeda pendapat tentang keluarnya perempuan dalam iddah karena sesuatu keperluan. Dalam hal ini ada beberapa pendapat :

a. Malik dan Ahmad berkata: Boleh keluar di waktu siang sedang diwaktu malam ia harus tetap tinggal dirumah. Dalil pendapat mereka adalah: riwayat Jabir Bin Abdillah

”Bibiku dithalaq (oleh suaminya), kemudian ia hendak memetik buah kurmanya lalu ada seseorang yang melarangnya keluar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW bersabda kepadanya: “Ya, petiklah buah kurmamu karena sesungguhnya engkau barangkali busa bersedekah atau berbuat suatu kebajikan”.

b. Syafi`i berkata: Perempuan yang dithalaq raj`i tidak boleh keluar rumah, baik siang maupun malam, sedang bila ia dithalaq bai`n boleh keluar di waktu siang. Dalil yang dikemukakan oleh Syafi`i adalah Pertama. Bagi perempuan yang dithalaq raj`i berdasarkan zhahir nash. Kedua, sedangkan perempuan yang dithalaq bai`n, maka berdalilkan hadist Fatimah Binti Qais sebagai berikut:“Ya, Rasulullah, aku telah dithalaq tiga oleh suamiku, sedang aku khawatir akan diolok-olok (oleh tetangga). lalu berkata:kemudian Nabi SAW menyuruh ia (pindah) lalu ia pun pindah.

c. Abu Hanifah berkata: tidak boleh keluar baik siang maupun malam, sedang bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya boleh keluar diwaktu siang. Dalil yang dipergunakan adalah keumuman firman Allah yang melarang keluar rumah mereka.

G. Nafkah Perempuan Yang Beriddah

Fuqaha sepakat bahwa perempuan yang ditalak dengan talak raj'i berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Tetapi, mereka bcrbeda pendapat tentang perempuan yang ditalak dengan talak tiga sekaligus (mabtutah). Abu Hanifah berkata, “Perempuan itu berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak dengan talak raj’i. Alasannya adalah karena ia wajib menjalani masa iddah di rumah keluarga. Jadi, ia terkurung demi hak suami kepadanya. Karena itu, sang suami wajib menafkahinya dan nafkah itu dianggap sebagai utang yang sah, terhitung sejak jatuhnya talak. Tanggung jawab suami itu tidak bergantung kepada kerelaan kedua belah pihak ataupun keputusan hakim. Utang mantan suami untuk memberi nafkah itu tidak dapat gugur melainkan bila ditunaikan oleh sang suami atau dibebaskan oleh sang istri.”

Ahmad berkata, “Perempuan itu tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Berdasarkan hadits yang menjelaskan persitiwa yang terjadi pada Fatimah binti Qajs. Suatu saat, suaminya menjatuhkan talak battah, lalu Rasulullah saw. bersabda kepadanya, “Kamu tidak berhak memperoleh nafkah darinya (suamimu).” Syafi’i dan Malik berkata bahwa perempuan itu berhak untuk mendapat tempat tinggal bagaimanapun keadaannya, namun ia tidak mendapatkan nafkah, kecuali apabila ia hamil. Hal itu karena Aisyah r.a. dan Ibnul Musayyab mengingkari hadits yang menjelaskan tentang peristiwa yang menimpa Fatimah binti Qais.

Malik berkata, “Saya mendengar Ibnu Syihab berkata, perempuan yang ditalak dengan talak tiga sekaligus (mabtutah) tidak boleh dikeluarkan dari rumah keluarga hingga ia mengakhiri iddahnya, ia juga tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali bila ia hamil karena bila ia hamil suami wajib menafkahinya hingga ia melahirkan kandungan. kemudian Ibnu Syihab berkata, Inilah pendapat yang kuat menurut kami.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa:

1. Iddah adalah istilah untuk masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya.

2. Hikmah disyari’atkannya Iddah yaitu: Untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin, sehingga tidak terjadi percampuran (kekacauan) nasab antara satu dan yang lainnya, memberikan kesempatan kepada kedua suami-istri untuk membangun rumah tanga kembali (rujuk), bila menurut mereka hal itu lebih baik, Mengisyaratkan keangungan sebuah pernikahan. Hal itu karna pernikahan adalah perkara yang tidak mungkin tersusun rapi melaikan melalui perundingan orang banyak, dan tidak bisa dilepaskan kecuali setelah menunggu waktu yang lama. Jika tidak begitu, maka pernikahan tidak ubahnya seperti mainan anak-anak, dapat dipasang dan dibongkar dalam sesaat, dan masalahat pernikahan belum sempurna jika kedua suami-istri ini belum menampakkan kekekalan akad mereka. Jika ada peristiwa yang mengharuskan putusnya akad mereka itu, maka untuk menjaga kekekalan akad itu, hendaknya mereka diberi tempo beberapa saat untuk memikirkan dampak negatif dari putusnya akad mereka ini.

3. Adapun kesimpulan jenis-jenis Iddah yaitu:

Iddah perempuan yang masih haid, yaitu hingga tiga kali haid.
Masa ‘iddah wanita yang dicerai Yang tidak mengalami haid karena usianya telah lanjut (monopause), atau karena usia yang masih kecil adalah tiga bulan.
Iddah perempuan yang masih haid tapi tidak melihat darah haid dan tidak mengetahui sebabnya, maka masa iddahnya adalah setahun.
Iddah perempuan yang sedang hamil, yaitu hingga melahirkan kandungannya.
Masa iddah bagi perempuan yang suaminya meninggal adalah 4 bulan 10 hari, dengan syarat perempuan itu tidak hamil.
Perempuan yang istihadah beriddah dengan haid, kemudian jika ia memiliki kebiasaan tertentu, maka ia harus memperhatikan kebiasaan itu ketika haid dan suci.
Iddah perempuan yang ditalak ba'in oleh suaminya yang sakra tulmaut yaitu perempuan tersebut beriddah dengan iddah talak

4. Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa iddah seorang perempuan yang merdeka sekurang-kurangnya selama 32 hari l jam. Sebelumnya, sang suami menalak istrinya dalam keadaan suci.

5. Bagi perempuan yang beriddah dengan hitungan bulan, maka hitungan bulan itu dimulai sejak perceraian terjadi atau sejak kematian suaminya hingga sempurna 3 bulan atau 4 bulan 10 hari. Tetapi, apabila seorang perempuan beriddah dengan haid, maka iddahnya akan berakhir dengan tiga kali haid, hal itu diketahui melalui pengakuan perempuan itu sendiri.

6. perempuan yang ditinggal mati suaminya boleh keluar pada siang hari dan sebagian waktu malam, namun ia tidak boleh bermalam, kecuali di rumah keluarga.

7. Fuqaha sepakat bahwa perempuan yang ditalak dengan talak raj'i berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Tetapi, mereka bcrbeda pendapat tentang perempuan yang ditalak dengan talak tiga sekaligus (mabtutah).

Macam-macam Keputusan/Ketetapan Administrasi Negara

2020-10-02T18:00:00.002-07:00

Macam-macam Keputusan/Ketetapan Administrasi Negara

MACAM-MACAM KEPUTUSAN/KETETAPAN ADMINISTRASI NEGARA

Keputusan/Ketetapan Positif

Yaitu suatu keputusan yang menimbulkan keadaan hukum baru bagi pihak yang dikenai keputusan. Akibat-akibat yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan/ketetapan positif dibagi 5 golongan, yaitu:

Keputusan/ketetapan yang melahirkan keadaan hukum baru bagi pihak yang dikenai keputusan. Contoh : Keputusan pemberian Izin Usaha Perdagangan
Keputusan/ketetapan yang mengakui keadaan hukum baru bagi obyek tertentu. Contoh : keputusan mengenai perubahan status Perguruan Tinggi di dalam akreditasi dari B ke A
Keputusan/ketetapan yang menyebabkan berdirinya atau bubarnya suatu badan hukum. Contoh keputusan Menteri Kehakiman dan HAM yang menyetujui AD dari sebuah PT sehingga menjadi badan hukum;
Keputusan/ketetapan yang memberikan hak-hak baru kepada pihak yang dikenai keputusan/ketetapan. Contoh : pemberian SK pengangkatan PNS;
Keputusan/ketetapan yang membebankan kewajiban baru kepada pihak yang dikenai keputusan/ketetapan. Contoh : Keputusan mengenai penetapan wajib pajak;

Keputusan/Ketetapan Negatif

Yaitu suatu keputusan/ketetapan yang tidak merubah keadaan hukum tertentu yang telah ada bagi pihak administrable. Keputusan negative dapat berupa pernyataan :

Tidak berkuasa/tidak berhak;
Tidak diterima;
Penolakan.

Keputusan Deklaratour

Yaitu suatu keputusan hanya menerjemahkan hukum, mengakui suatu hak yang sudah ada, menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat diberikan haknya karena sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Keputusan ini adalah hasil perbuatan AAN untuk melaksanakan ketentuan UU ke dalam peristiwa konkrit.

Keputusan Konstitutif

Yaitu suatu keputusan yang melahirkan keadaan hukum baru bagi pihak yang diberi keputusan, sering disebut dengan keputusan yang membuat hukum. Keputusan ini pada umumnya dikeluarkan dengan menggunakan kebijaksanaan yang dipunyai oleh AAN (Freis Ermessen) dan tidak terlalu terikat pada peraturan Perundangan-undangan.

Keputusan Kilat

Keputusan berlaku untuk masa yg pendek Keputusan Tetap Yaitu suatu keputusan yang masa berlakunya untuk waktu sampai diadakan perubahan/penarikan kembali.

Keputusan Intern

Yaitu suatu keputusan yang hanya berlaku untuk menyelenggarakan hubungan-hubungan ke dalam lingkungan AAN sendiri.

Keputusan Ekstern

Yaitu suatu keputusan yang dibuat untuk menyelenggarakan hubunganhubungan antara alat administrasi yang membuatnya dangan swasta/administrable atau anatara dua/lebih AAN.

Dispensasi

Yaitu suatu keputusan yang meniadakan berlakunya peraturan perundang-undangan untuk suatu persoalan istimewa. Tujuan dari penerbitan dispensasi adalah agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyimpang dari syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU.

Izin

Yaitu keputusan yang isinya memperbolehkan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih diperkenankan asal saja diadakan seperti yang ditentukan untuk masing-masing hal yang konkrit. Sebagai contoh : ada suatu peraturan yang menyatakan dilarang mendirikan bangunan tanpa ijin. Kemudian ada seseorang yang akan mendirikan lalu minta keputusan/ijin untuk mendirikan bangunan. Keputusan yang dikeluarkan aparat ini dinamakan ijin.

Lisensi

Adalah suatu keputusan yang isinya merupakan ijin untuk menjalankan

suatu perusahaan. Konsesi Yaitu suatu keputusan yang isinya merupakan ijin bagi pihak swasta untuk menyelenggarakan hal-hal yang penting bagi umum.

Penjelasan Lengkap Keputusan Alat Administrasi Negara

2020-10-01T18:30:00.001-07:00

Keputusan Alat Administrasi Negara

A. Pengertian

Menurut Prins, keputusan/ketetapan adalah perbuatan hukum bersegi satu dalam lapangan pemerintahan dalam arti sempit (bestuur) Dilakukan oleh alat pemerintahan dalam arti yang luas berdasarkan kekuasaan istimewa.

Utrecht menyatakan bahwa ketetapan adalah suatu perbuatan pemerintah dalam arti kata luas yang khusus bagi lapangan pemerintahan dalam arti kata sempit (dalam menyelenggarakan kepentingan umum).

Keputusan dapat dibuat oleh eksekutif, legislatif, yudikatif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 (UU Peratun) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sifat keputusan:

1. konkrit,

2. individual dan

3. final

Bentuk Keputusan biasanya adalah Surat keputusan (SK)

Rumusan UU peratun =>> eksekutif

Prins dan Utrecht =>> legislatif, yudilatif dan legislatif

Perbedaan keputusan/ketetapan dan peraturan, yaitu :

Keputusan/Ketetapan : dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang konkret yang telah diketahui lebih dulu oleh alat AN dan bersifat kasuistik.

Peraturan : dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang bersifat abstrak yang belum diketahui sebelumnya dan bersifat umum, dan yang mungkin akan terjadi.

B. Bentuk Produk Hukum Alat Adm Negara lain

Pseudo wetgeving

Peraturan-peraturan kebijakan yang sering juga dikenal dengan nama peraturan perundang undangan semu. Berbentuk: pedoman, surat edaran dll.

Perbedaan pseudo wetgeving dan peraturan, yaitu :

Pseudo wetgeiving tidak mengikat secara langsung namun mempunyai relevansi hukum, sedangkan peraturan mengikat secara hukum.
Pseudo wetgeiving tidak mempunyai sansi yang tegas hanya mempunyai sanksi moral, sedangkan peraturan umumnya mempunyai sanksi tegas.
Pseudo wetgeiving apabila ada keadaan-keadaan khusus yangmendesak umumnya bisa disimpangi; sedangkan peraturan umumnya tidak bisa disimpangi.

Het plan (rencana)

Rencana merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari Alat Administrasi Negara untuk mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib/teratur. Suatu rencana menunjukkan kebijaksanaan apa yang akan dijalankan oleh Alat Administrasi Negara pada suatu lapangan tertentu. Contoh: RAPBN, RTRW, dll.

Perencanaan sebagai tindakan administrasi negara harus memperhatikan hal-hal yang dikemukakan oleh Bimtoro Tjokroamidjojo, sebagai berikut :

Berorentasikan untuk mencapai tujuan. Tujuan itu dapat bersifat ekonomi, politik, sosial budaya, idiologis dan bahkan kombinasi dari berbagai hal tersebut;
Berorientasi pada pelaksanaannya;
Perspektif waktu. Untuk mencapai tujuan tertentu bisa saja dilakukan secara bertahap;
Perencanaan harus merupakan suatu kegiatan kontinyu dan terus menerus.

Syarat yang harus dipenuhi di dalam pembuatan keputusan AAN (Vander Pot), yaitu :

a) Dibuat oleh alat yang berwenang/berkuasa;

b) Dalam kehendak alat yang berkuasa tidak boleh ada kekurangan yuridis;

c) Bentuk keputusan dan tata cara pembuatannya harus sesuai dengan peraturan dasarnya;

d) Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan dari peraturan dasar pembuatany

Berwenang/berkuasa atau tidaknya Alat Administrasi Negara yang membuat keputusan ditentukan oleh kategori sebagai berikut :

Kompetensi/ratione materi: pokok yang menjadi obyek keputusan/ketetapan harus masuk kompetensi Alat Administrasi Negara yang membuatnya;
Batas lingkungan wilayah/ratione loci: tempat/wilayah berlakunya suatu keputusan;
Batas wilayah/ratione temporis: jangka waktu berlakunya suatu keputusan;
Quorum : jumlah anggota yang harus hadir agar keputusan yang dibuat sah.

Dalam kehendak alat yang berkuasa tidak boleh ada kekurangan yuridis; terjadi kerena :

a) Dwaling = salah kira

b) Dwang = paksaan

c) Bedrog = tipuan

Bentuk keputusan dan tata cara pembuatannya harus sesuai dengan peraturan dasarnya

1. Lisan

2. Tulisan

Ada peraturan dasar yang memuat secara tegas ketentuan tentang bentuk suatu keputusan. Akan tetapi ada kalanya peraturan dasar dari pembuatan keputusan tidak menyebutkan bentuk yang harus diberikan pada suatu keputusan yang akan dikeluarkan. Dalam hal ini penyelesaiannya: dengan cara melihat praktek administrasi negara yang terdahulu dan juga melihat pentingnya soal yang akan diselesaikan/diselenggarakan oleh keputusan TUN tersebut untuk menentukan bentuk mana yang harus dipakai.

Ada kalanya isi dan tujuan dari suatu keputusan tidak sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar dari dikeluarkannya keputusan. Kranenburg-Vegting menyatakan keputusan yang demikian ini dapat dibentuk karena :

Tidak ada alasan, yakni suatu peristiwa yang mendasari pembuatan keputusan seperti yang tertera dalam peraturan dasarnya tidak ada, atau dapat dikatakan tidak ada peristiwa yang mendasari dikeluarkannya keputusan/ketetapan;
Salah alasan, yakni alasan yang disebutkan sebetulnya untuk keputusan/ketetapan yang lain;
Alasan-alasan yang dikemukakan tidakdapat dipakai atau alasan yangdibuat kurang tepat;
Detournement de pouvoir, sering dikenal dengan istilah penyalahgunaan wewenang, yakni penggunaan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

Suatu perbuatan Alat TUN yang merugikan individu dapat dibatalkan berdasarkan dua (2) macam alasan,

1. bertentangan dengan hukum dan

2. bertentangan dengan kepentingan umum

Perbuatan Alat Administrasi Negara

2020-09-30T20:12:00.002-07:00

Alat Administrasi Negara

Pengertian Perbuatan Alat Administrasi negara

Van Poelje : Perbuatan hukum alat administrasi negara/alat tata usaha adalah tndakan-tindakan hukum (dalam hukum publik) yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam arti sempit.

Romeyn : tindak pangreh adalah tiap-tiap tindakan (perbuatan) dari suatu alat perlengkapan pemerintah (bestuursorgaan), juga diluar lapangan hukum tata pemerintahan yang bermaksud untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.

E. Utrecht : perbuatan pemerintah ialah tiap-tiap perbuatan yang dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menyelenggarakan kepentingan umum, termasuk perbuatan mengadakan peraturan maupun perbuatan mengadakan ketetapan atau perjanjian.

Substansi dari perbuatan alat administrasi negara adalah tiap-tiap tindakan yang dilakukan oleh alat tata usaha negara/alat pemerintah tidak hanya dalam fungsi eksekutif, akan tetapi juga dalam melaksanakan public service sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Welfare State. Perbuatan alat administrasi negara ini ada yang masuk dalam klasifikasi perbuatan hukum dan perbuatan nyata. Secara garis besar perbuatan Alat Administrasi negara terbagi menjadi dua:

1. Perbuatan Hukum (rechtshandelingen)

2. Perbuatan Yang bukan perbuatan Hukum (feiteliykehandelingen)

Terlihat dari skema bahwa alat administrasi negara bisa melakukan perbuatan nyata dan perbuatan hukum. Untuk Hukum Administrasi Negara, yang penting adalah perbuatan Alat Administrasi Negara yang merupakan perbuatan hukum (rechtshandelingen), yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan berdasarkan pada hukum yang berlaku baik yang didasarkan hukum privat maupun hukum publik. Perbuatan hukum yang diadasarkan pada hukum publik bisa bersegi satu bisa pula bersegi dua. Perbuatan hukum bersegi satu, yaitu apabila dalam perbuatan itu hanya ada satu kehendak yang kuat, bersegi dua apabila di dalam perbuatan itu ada dua kehendak yang sama-sama kuat.

Perbuatan hukum publik adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan hukum publik. Dan perbuatan hukum privat adalah perbuatan hukum yang didasrakan pada ketentuan hukum privat.

Hukum publik : pemerintah sebagai pemerintah

Hukum privat : pemerintah sebagai individu

Perbuatan hukum publik bersegi dua maksudnya adalah perbuatan dalam bidang hukum publik melibatkan pihak-pihak yang memiliki kehendak sama kuat. Contoh : peraturan bersama atau keputusan bersama.

Asas-asas dalam Hukum Administrasi Negara/Asas-asas Pemerintahan yang Baik

2020-09-28T18:00:00.001-07:00

Asas-asas Pemerintahan yang Baik

HAN dilaksanakan oleh pemerintah (AAN) dalam hal menyelenggarakan kepentingan umum untuk menyelenggarakan kepentingan umum ini AAN harus mengindahkan asas-asas yang berlaku di dalam HAN. Asas-asas ini sering dikenal dengan sebutan asas-asas umum pemerintah yang baik. Di Nederland pada tahun 1950 oleh Panitia De Monchy telah dibuat suatu laporan mengenai asas-asas umum pemerintah yang baik yang dinegara Belanda yang dikenal dengan istilah Algemene Beginselen van Behoorlifk Bestuur (ABBB). Ketentuan-ketentuan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dapat dijadikan dasar untuk minta banding terhadap keputusan-keputusan yang telahndiambil oleh badan-badan pemerintahan.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (ABBB) yang telah memperoleh tempat yang layak dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi di Neederland dan dikembangkanoleh teori ilmu hukum yang diakui oleh Prof.Kuntjoro Purbopranoto antara lain tiga belas (13) asas, yakni :

Asas kepastian hukum (principle of legal security);
Asas keseimbangan (principle of proportionality);
Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of equality);
Asas bertindak cermat (principle of carefulness);
Asas motifasi untuk setiap keputusan (principle of motivation);
Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (principle of non misure of competence);
Asas permainan yang layak (principle of fair play);
Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or prohibition of arbritariness);
Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation);
Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the consequences of annulled decicion);
Asas perlindungan atas pandangan hidup (principle of protecting the personal way of life);
Asas kebijaksanaan (sapientia);
Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public servis)

Asas-asas umum pemerintahan yg baik

1. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menghendaki agar di dalam mengeluarkan keputusan atau membuat suatu penetapan apabila telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil tidak berlaku surut dan tidak dicabut kembali, karena hal itu dapat mengakibatkan ketidakpercayaan warga masyarakat terhadap AAN. Sehingga suatu keputusan/ketetapan yang dikeluarkan oleh AAN (Keputusan TUN) harus mengandung kepastian dan dikeluarkan tidak untuk dicabut kembali, bahkan sekalipun keputusan itu mengandung kekurangan. KTUN harus dilakukan sebelum dinyatakan melawan hukum. Dalam suatu surat keputusan sering disertai clausula yang berbunyi “apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.”

Menururt SF Marbun clausula yang dimuat dalamsuatu keputusan tersebut adalah mubadzir dan berlebihan, peninjauan kembali baru dapat dilaksanakan apabila ada pihak yang menggugat dan pengadilan memutuskan untuk mencabut setelah dilakukan pengujian oleh hakim.

2. Asas Keseimbangan

Asas ini bertitik tolak dari ajaran keseimbangan antara hak dan kewajiban yang pada hakekatnya menghendaki terciptanya keadilan menuju kepada kehidupan yang damai.

Wiarda mengemukakan bahwa di dalam penerapan asas keseimbangan ini harus diperhatikan dua (2) syarat, yaitu : Adanya keseimbangan antara kepentingan yang dibina oleh aparatur pemerintah/negara dengan kepentingan yang dilanggar; Adanya keseimbangan antara sesuatu persoalan dengan penyelesaian persoalan-persoalan yang sama.

3. Asas Bertindak Cermat

Asas ini ketelitian dari aparatur pemerintah/negara di dalam melakukan suatu perbuatan, terutama di dalam melakukan perbuatan hukum karena perbuatan hukum ini selalu menimbulkan akibat hukum bak itu berupa hak maupun kewajiban bagi dirinya sendiri sebagai subyek hukum maupun pihak lain yakni pihak administrable. Oleh karenanya pemerintah senantiasa diharapkan bertindak dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian pada warga

masyarakat.

4. Asas Motivasi

Asas ini menghendaki bahwa dalam setiap keputusan/ketetapan yang dibuat dan dikeluarkan oleh alat administrasi negara haruslah mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar pertimbangan yang dimuat pada bagian konsideran dari sebuah keputusan yang dikeluarkan. Motivasi atau alasan yang dipakai sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya sebuah keputusan/ketetapan hendaknya benar dan jelas.

Oleh karena itu adanya asas motivasi ini diharapkan dapat membuat pihak yang dikenai keputusan(administrable) memperoleh pengertian yang cukup dan jelas atas keputusan yang dijatuhkan kepadanya. Dengan demikian apabila pihak administrable merasa tidak puas terhadap keputusan yang dijatuhkan kepadanya, ia dapat mengajukan banding atau membawa masalahnya ke peradilan administrasi negara guna mencari dan memperoleh keadilan.

5. Asas Larangan Untuk Mencampuradukkan Kewenangan atau Penyalahgunaan Wewenang

Asas ini memberikan petunjuk bahwa pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain. Dengan demikian apabila suatu instansi pemerintah atau pejabat pemerintah atau alat administrasi negara diberi kekuasaan untuk memberikan keputusan tentang suatu kasus (masalah konkrit), maka keputusan yang dibuat tidak boleh digunakan untuk maksud-maksud lain terkecuali untuk maksud dan tujuan yang berhubungan dengan diberikannya kekuasaan/wewenang tersebut. Detournement De Pouvoir ini dapat juga timbul karena asas kebebasan bertindak (freis ermessen) yang dipunyai oleh alat administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Asas Permainan Yang Layak

Asas memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk mencari kebenaran dan keadilan sebelum aparatur negara/pemerintah mengambil suatu keputusan atau menjatuhkan suatu ketetapan. Apabila asas ini diterapkan dalam kepegawaian misalnya dalam penjatuhan disiplin, maka seorang pegawai negeri sipil yang akan dijatuhi hukuman disiplin seharusnya sebelum hukuman disiplin dujatuhkan ia diberi kesempatan untuk membela diri terlebih dahulu.

Asas Menanggapi Pengharapan Yang Wajar

Asas ini mendorong alat administrasi negara dalam melakukan perbuatannya terutama perbuatan yang menimbulkan akibat hukum selalu memperhatikan harapan-harapan yang timbul dalam masyarakat atau pihak administrabel. Asas ini di Nederland telah diberlakukan dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan alat administrasi negara hendaknya menimbulkan harapan-harapan pada warga masyarakat. Apabila aparat pemerintah yang ada yang bertindak bertentangan dengan asas ini, maka keputusan yang dikeluarkan dapat dibatalkan.

Asas Meniadakan Akibat-akibat Suatu Keputusan Yang Batal

Asas ini menghendaki bahwa apabila ada suatu keputusan yang dibatalkan oleh lembaga banding ataupun oleh pengadilan, maka akibat dari suatu keputusan/ketetapan yang batal tadi harus ditiadakan. Oleh karenanya asas ini menghendaki alat administrasi negara/aparatur pemerintah agar di dalam melakukan perbuatan hukum yang dilakukannya apabila dibatalkan dalam instansi banding maupun dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang, ia harus menerima resiko untuk mengembalikan hak-hak dari pihak yang dirugikan oleh perbuatannya.

Asas Perlindungan Atas Pandangan Hidup

Asas ini menghendaki agar warga masyarakat mempunyai hak atas kehidupan pribadinya dan alat administrasi negara/aparatur negara/aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus menghormati dan melindungi hak-hak tersebut. Di Indonesia pelaksanaan hak atas pandangan hidup ini harus disesuaikan dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 beserta peraturan perundang-undangan lainnya.

Asas Kebijaksanaan

Maksud dari asas ini, yakni bahwa alat administrasi negara dalam segala tindakannya harus senantiasa berpandangan luas dan dapat memandang jauh ke depan serta dapat menghubungkan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya itu dengan gejala-gejala yang ada di dalam masyarakat. Alat administrasi negara juga harus dapat memperhitungkan segala akibat dari tindakannya itu dari hal-hal yang akan muncul di kemudian hari. Asas ini perlu, apalagi di negara-negara yang sedang membangun seperti Indonesia, karena dengan asas kebijaksanaan ini alat administrasi negara akan dapat berbuat secara cepat dan tepat dengan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik lainnya.

Asas Penyelenggara Kepentingan Umum

Penyelenggaraan kepentingan umum adalah merupakan tugas yang paling pentig dari alat administrasi negara/aparatur pemerintah. Kepentingan umum meliputi seluruh kepentingan nasional dalam arti kepentingan bangsa, negara dan masyarakat. Maksud dari asas ini yaitu bahwa segala tindakan alat

administrasi negara harus dilakukan berdasarkan kepentingan umum. Oleh karena itu didalam menjalankan tugas dan wewenangnya, alat administrasi negara harus mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Sedangkan di Indonesia, berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun khususnya pasal 53 ayat 2, dasar pengujian oleh pengadilan terhadap keputusan/ketetapan administrasi negara (KTUN) yang digugat adalah:

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

b. Dibuat dengan menggunakan de tournement de povoir; dan

c. Dibuat dengan sewenang-wenang.

Namun demikian, harus kita ingat bahwa di dalam UU yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dinyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang jelas, sehingga seorang hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Sumber Hukum Administrasi Negara Lengkap

2020-09-27T19:00:00.001-07:00

Sumber Hukum HAN Materiil dan Formil

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat diketemukannya hukum. Sumber hukum terbagi 2, yaitu terdiri dari sumber hukum materiil dan formil. Pada tulisan ini akan menjelaskan dengan lengkap dan ringkas mengenai kedua sumber hukum Administrasi Negara tersebut.

1. Sumber Hukum Materiil Hukum Administrasi Negara

Sumber Hukum Materiil HAN adalah meliputi faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi/materi dari aturan-aturan hukum

Faktor-faktor tersebut antara lain :

A. Sejarah/historis :

UU dan system hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat;
Dokumen-dokumen; surat-surat serta keterangan lain dari masa lampau.

B. Sosiologis/Antropologis

Menyoroti lembaga-lembaga sosial sehingga dapat diketahui apa yang dirasakan sebagai hukum oleh lembaga-lembaga itu. Berdasarkan pengetahuan dari lembaga-lembaga sosial itu dapat dibuat materi hukum yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain secara sosiologis, sumber hukum adalah faktor-faktor dalam masyarakat yang ikut menentukan materi hukum positif. Antara lain : pandangan ekonomis, agamis dan psikologis.

C. Filosofis

Ada 2 faktor penting yang dapat menjadi sumber hukum secara filosofis :

Karena hukum itu dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilanmaka hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan pula sebagai sumber hukum materiil;
Faktor-faktor yang mendorong orang tunduk pada hukum. Oleh karena hukum diciptakan untuk ditaati maka seluruh faktor yang dapat mendukung seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan aturan hukum positif, di antaranya adalah faktor kekuasaan penguasa dan kesadaran hukum masyarakat

2. Sumber Hukum Formil Hukum Administrasi Negara

Sumber hukum formil adalah sumber hukum materiil yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu, sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh umum. Ada beberapa sumber hukum formil Hukum Administrasi Negara :

a) Undang-undang (dalam arti luas)

b) Kebiasaan/praktek Alat Tata Usaha Negara

c) Yurisprudensi

d) Doktrin/pendapat para ahli

e) Traktat.

A). Undang-Undang

Undang-undang yang dimaksudkan sebagai sumber hukum formil HAN adalah Undang-undang dalam arti materiil atau UU dalam arti yang luas. Buys menyatakan bahwa yang dimaksud dengan UU dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang berdasarkan materinya mengikat langsung setiap penduduk pada suatu daerah. Dengan demikian yang dimaksud dengan UU dalam arti materiil adalah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang tinggi sampai tingkat yang rendah yang isinya mengikat setiap penduduk.

Yang termasuk di dalamnya antara lain :

1. UUD 1945;

2. Tap MPR;

3. UU; Peraturan Pemerintah pengganti UU (Perpu)

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah;

7. Dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.

Adapun yang dimaksudkan dengan UU dalam arti sempit atau UU dalam arti fomil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan UU disebabkan oleh cara terjadinya, jadi dilihat dari segi bentuk. Di Indonesia yang dimaksudkan dengan UU dalam arti formil adalah semua keputusan pemerintah yang ditetapkan oleh presiden dengan persetujuan wakil-wakil rakyat.

B). Kebiasaan/Praktek Administrasi Negara

Dalam mengeluarkan keputusan-keputusan/ketetapan-ketetapan inilah timbul praktek administrasi negara yang melahirkan Hukum Administrasi Negara kebiasaan atau HAN yang tidak tertulis. Dalam praktek administrasi negara dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Hal ini terutama terjadi pada suatu negara yang sedang berkembang dan membangun seperti Indonesia, karena sangat dibutuhkan suatu gerak cepat dan lincah dari alat Administrasi Negara untuk mensukseskan tujuan pembangunan. Kita sadari bahwa sering kali terjadi pembangunan lebih cepat dari pada lajunya peraturan perundang-undangan yang dibuat olah pemerintah, sehingga kadang-kadang untuk menyelesaikan masalah konkrit peraturan perundang-undangannya belum ada.

Ataupun kalau ada peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk mengatasi keadaan yang demikian ini maka kepada alat Administrasi Negara diberikan suatu kebebasan bertindak yang sering kita kenal dengan asas freies ermessen atau pouvoir discretionnaire, yaitu kebebasan untuk bertindak dengan tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Praktek administrasi ini kemudian disebut dengan kebiasaan.

C). Yurisprudensi

Dimaksudkan dengan yurisprudensi ini adalah suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yurisprudensi sebagai sumber hukum ini berkaitan dengan prinsip bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alas an belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara tersebut, sehingga seorang hakim harus melihat juga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan keputusan hakim yang terdahulu, apabila ia bertugas menyelesaikan permasalahan yang belum da peraturan perundang-undangannya.

D). Doktrin/Pendapat para ahli HAN

Alasan mengapa doktrin dapat dipakai sebagai sumber hukum formil HAN, adalah karena doktrin/pendapat para ahli tersebut dapat melahirkan teoriteori baru dalam lapangan HAN, yang kemudian dapat mendorong atau menimbulkan kaidah-kaidah HAN. Sebagai contoh ajaran functionare de fait,yaitu suatu ajaran yang menyatakan dianggap sah keputusan-keputusan yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh seorang alat Administrasi Negara yang sebetulnya secara yuridis formil kewenangannya untuk mengeluarkan atau menrbitkan keputusan-keputusan dianggap tidak sah. Doktrin atau pendapat para ahli HAN, baru dapat dipakai sebagai sumber hukum HAN apabila doktrintersebut sudah diakui oleh umum.

E). Traktat

Traktat sebagai sumber hukum formal dari sumber hukum administrasi negara ini berasal dari perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah untuk dilaksanakan di negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Namun demikian perjanjian internasional yang dapat dijadikan sumber hukum formal hanyalah perjanjian internasional yang penting, lazimnya berbentuk traktat atau traty.

Kalau tidak dibatasi demukian menurut Sudikno Mertokusumo pemerintah tidak mempunyai cukup keleluasaan bergerak untuk menjalankan hubungan internasional dengan sewajarnya. Apalagi untuk berlakunya traktat di suatu negara ini diharuskan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari wakil-wakil rakyat.

Subyek Hukum Administrasi Negara

2020-09-26T18:30:00.001-07:00

Subyek Hukum Administrasi Negara

Dapat dikatakan bahwa subyek hukum dalam lapangan HAN adalah :

Pegawai Negri
Jabatan-jabatan
Jawatan publik, dinas-dinas public, badan usaha milik negara/daerah;
Daerah swapraja dan daerah swatantra (daerah kabupaten/kota dan propinsi);
Negara

1. Pegawai Negri

Dimaksudkan dengan pegawai negri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. berhak menerima sesuatu yang yang diperkenankan tetapi di dalam penerimaan itu kepadanya dibebankan kewajiban menjalankan/memelihara hak yang diterimanya sesuai peraturan perundang-undangan.

Contoh hak dan kewajiban tersebut diantaranya :

Hak menerima gaji dan tunjangan lain yang sah, memperoleh cuti;
Hak untuk memangku suatu jabatan;
Kewajiban untuk membayar pajak;
Kewajiban untuk melaksanakan tugasnya sesuai aturan perundang-undangan yang bersumber dari lapangan hukum publik.

2. Jabatan

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam rangka susunan suatu satuan organisasi. Kalau kedudukan itu berada dalam lingkup pemerintahan, maka jabatan yang dimaksud adalah jabatan negeri. Jabatan negeri adalah jabatan yang mewakili pemerintah. Sedangkan dimaksudkan dengan badan negara misalnya karena keanggotaan seseorang di dalam lembaga negara di bidang eksekutif disebut departemen atau lembaga pemerintah non departemen pada tingkat tertinggi dan jabatan-jabatan pada tingkat di bawahnya.

Di bidang lainnya haruslah dilihat dalam fungsi politik dan yudikatif, seperti jabatan karena keanggotaan pada kelembagaan negara. Jabatan-jabatan demikian ini adalah jabatan negara yaitu jabatan yang mewakili negara. Jabatan dapat dipandang dari berbagai segi, misalnya jabatan structural, jabatan fungsional. Dalam jabatan ini juga memiliki hak dan kewajiban di dalamnya.

3. Jawatan, Dinas dan BUMN/BUMD

Jawatan adalah kesatuan organisasi aparatur pemerintah yang mencakup tugas pemerintahan yang bulat dan merupakan kesatuan anggaran negara tersendiri. Sebagai subyek hukum, maka hak yang dimiliki jawatan adalah memiliki dan menguasai kekayaan negara/daerah. Sebagai subyek hukum, maka hak yang dimiliki jawatan adalah memiliki dan menguasai kekayaan negara/daerah.

Dinas, dirumuskan sebagai sekelompok bagian organisasi yang secara khusus mengerjakan suatu tugas fungsional tertentu yang bersifat homogen.

Di bidang administrasi negara, organisasi demikian ini dinamakan dinas publik, yaitu organisasi yang bertugas menyelenggarakan kepentingan umum. Oleh karena itu ia berhak bertindak atas nama negara dan berkewajiban menyelenggarakan tugas-tugas kenegaraan secara fungsional.

Pada masa otonomi daerah saat ini ternyata dinas-dinas daerah sering berubah nama dan sering terjadi penggabungan antara dinas yang satu dengan dinas yang lain. Hal ini harapannya dilakukan untuk mencapai efisiensi dan juga mengingat keadaan keuangan negara dan daerah karena pada masa awal otonomi daerah ini, keadaan keuangan daerah terutama daerah yang dari segi sumber kekayaan alamnya miskin merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan bagi para pegawainya.

BUMN/BUMD adalah sama kedudukannya dengan jawatan dan dinas hanya saja BUMN/BUMD ini lebih diarahkan pada tugas-tugas fungsional yang bukan saja menyelenggarakan kepentingan umum, akan tetapi disertai dengan upaya perolehan keuntungan. Di dalam praktek ternyata ada juga yayasan-yayasan pemerintah, perusahaan-perusahaan negara, partisipasi negara dalam perusahaan-perusahaan swasta dan yayasan-yayasan partikelir dengan suatu macam pengendalian oleh pihak pemerintah yang cukup besar.

4. Daerah-daerah Swapraja dan Swatantra (Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi)

Daerah ini adalah suatu kesatuan wilayah dalam organisasi negara yang karena kelahirannya disebabkan mungkin didasarkan atas hak swapraja yang diakui ataukah karena hak otonom yang diperolehnya. Sebagai kesatuan wilayah di dalam perkembangannya ia berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam wilayah kekuasaan negara. Dengan haknya yang demikian itu ia berkewajiban menyelenggarakan kepentingan umum.

5. Negara

Negara adalah organisasi dari sekumpulan rakyat yang mendiami wilayah tertentu dan diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan kedaulatan yang diperolehnya dan dimilikinya. Di dalam kedudukannya sebagai subyek hukum maka negara berhak melindungi, mengurus dan mengatur dirinya sebagai organisasi sehingga pada gilirannya ia berkewajiban mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebagai subyek hukum maka sumber hak dan kewajibannya bersumber dari lapangan hukum public sehingga cakupannya luas dan menyeluruh dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umum.

Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara

2020-09-25T20:26:00.001-07:00

Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara

Hubungan HAN dengan HTN

Dua golongan pendapat mengenai hubungan HAN dengan HTN.

Golongan pertama, menyatakan ada perbedaan yuridis prinsipiil antara HAN dengan HTN.Para ahli yang berpendapat bahwa ada perbedaan yuridis prinsipiil antara HAN dan HTN adalah Oppenheim, Van Vollenhoven dan Logeman.

Golongan kedua menyatakan tidak ada perbedaan yuridis prinsipiil antara HAN dengan HTN. pendapat kedua yang menyatakan tidak ada perbedaan yuridis prinsipiil antara HAN dan HTN diikuti oleh Kranenburg, Prins, dan Prajudi Atmosudirdjo.

Oppenheim, menyatakan bahwa yang dipersoalkan HTN adalah negara dalam keadaan berhenti sedangkan HAN adalah peraturan-peraturan hukum mengenai negara dalam keadaan bergerak. HTN merupakan kumpulan peraturan-peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan memberikan kepadanya wewenang yang membagi-bagikan tugas pekerjaan dari pemerintah modern antara beberapa alat perlengkapan negara di tingkat tinggi dan tingkat rendah. HAN adalah sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan yang tinggi maupun yang rendah dalam menggunakan wewenangnya yang telah diberikan/ditetapkan dalam HTN.

Van Vollenhoven menyatakan bahwa yang termasuk di dalam HAN, adalah semua peraturan hukum nasional sesudah dikurang HTN materiil, hukum perdata materiil dan hukum pidana materiil. Hubungan antara HTN dengan HAN, yaitu bahwa badan-badan kenegaraan memperoleh wewenang dari HTN dan badan-badan kenegaraan itu menggunakan wewenangnya harus berdasarkan atau sesuai dengan HAN.

Logeman mengemukakan bahwa HTN merupakan suatu pelajaran tentang kompetensi, sedangkan HAN/HTP merupakan suatu pelajaran tentang perhubungan-perhubungan hukum istimewa. Menurutnya HTN mempelajari :

a. Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu negara;

b. Siapa yang mengadakan jabatan tersebut;

c. Dengan cara bagaimana jabatan-jabatan itu ditempati oleh pejabat;

d. Fungsi/lapangan kerja dari jabatan-jabatan itu;

e. Kekuasaan hukum dari jabatan-jabatan itu;

f. Hubungan antara masing-masing jabatan;

g. Dalam batas-batas manakah organ-organ kenegaraan dapat melakukan tugasnya.

Sedangkan yang dipelajari dalam HAN/HTP yaitu sifat, bentuk dan akibat hukum yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para pejabat dalam menjalankan tugasnya.

Kranenburg, Prins dan Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa antara HAN dengan HTN tidak ada perbedaan yuridis prinsipiil, perbedaan yang ada hanya pada titik berat/fokus pembahasan. HTN fokusnya adalah hukum rangka dasar dari negara sebagai keseluruhan, HAN fokusnya merupakan bagian khusus dari HTN.

Kranenburg menyatakan bahwa kalau di dalam praktek ada perbedaan, hanya karena untuk mencapai kemanfaatan dalam penyelidikan. Menurutnya yang digolongkan dalam HTN adalah peraturan-peraturan yang mengatur struktur umum dari suatu pemerintahan negara, misalnya UUD dan UU organic (UU yang mengatur daerah-daerah otonom), HAN berisi UU dan peraturanperaturan khusus misalnya : hukum kepegawaian.

Prins mengemukakan bahwa HTN mempelajari hal-hal yang fundamental yang merupakan dasar-dasar dari negara dan langsung menyangkut tiap-tiap warga negara, sedangkan HAN menitikberatkan pada hal-hal yang teknis saja, yang hanya penting bagi para spesialis. Disendirikannya HAN dari HTN tidak karena adanya perbedaan tugas antara HTN dan HAN, akan tetapi karena sudah sedemikian berkembangnya HAN, sehingga memerlukan perhatian tersendiri bukan sebagai tambahan/sampiran HTN saja.

Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa perbedaan HTN dan HAN hanya terletak pada titik berat dalam pembahasan. Di dalam mempelajari HTN fokus perhatian ada pada konstitusi negara sebagai keseluruhan, sedangkan di dalam HAN fokus atau titik berat perhatian kita secara khas kepada administrasi negara. Hubungan antara HAN dengan HTN mirip dengan hubungan antara Hukum Dagang dengan Hukum Perdata, di mana Hukum Dagang merupakan spesialisasi dari Hukum Perikatan di dalam Hukum Perdata. HAN merupakan spesialisasi belaka pada salah satu bagian dari HTN, sehingga asas-asas dan kaidah-kaidah dari HTN yang bersangkutan dengan administrasi negara berlaku pula bagi HAN.

Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Lapangan Hukum

2020-09-24T17:30:00.004-07:00

Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Lapangan Hukum

KEDUDUKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM LAPANGAN HUKUM

1. HAN Bagian dari Ilmu Hukum.

2. HAN merupakan ilmu hukum yang tidak statis, berkembang sesuai kebutuhan dalam masyarakat.

3. HAN Merupakan hukum publik.

Mula-mula HAN merupakan bagian dari HTN, kemudian mata kuliah HAN ditempelkan dalam HTN, karena timbulnya Welfare State, negara hukum modern yang mengutamakan kesejahteraan rakyat pada tahun (1946-1948) diadakan pemisahan antara HAN dengan HTN. HAN berkembang dengan pesat, kemudian HAN diakui merupakan bagian tersendiri dari hukum publik dan sebagian ada pada hukum privat.

Philipus M. Hadjon dkk mengemukakan bahwa hukum administrasi matriil terletak diantara hukum privat dan hukum pidana (publik). Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting (esensial) bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut tidak diserahkan pada pihak partikelir tetapi harus dilakukan oleh penguasa. Hukum privat berisi norma-norma yang penegakannya dapat diserahkan pada pihak partikelir. Diantara bidang hukum itu terletak hukum administrasi. Oleh karenanya HAN dapat dikatakan sebagai “hukum antara”.

Hukum administrasi negara merupakan gabungan dari hukum dan administrasi negara. Pada pengertiannya hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib dalam masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Hukum terdiri dari sanksi-sanksi berat maupun ringan dan juga hukum bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum dalam mengatur bersifat memaksa dikarenakan hal tersebut menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Hukum Administrasi Negara dalam pengertiannya adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat perlengkapan negara dan pemerintah jika menjalankan kekuasaannya.

Dalam sistem hukum nasional,hukum administrasi negara merupakan sub sistem hukum nasional karena pada dasarnya masih ada sub sistem lainnya,yaitu hukum tata negara,hukum lingkungan,hukum ekonomi,hukum keluarga dan sebagainya. Dikatakan hukum administrasi negara merupakan sub sistem dari sistem hukum nasional karena hukum administrasi negara hanya mengatur sebagian dari lapangan pekerjaan administrasi negara,sedangkan lapangan pekerjaan negar adminstrasi negara lainnya di atur oleh HTN atau hukum lainnya. HAN sebagai sub sistem hukum dari sistem hukum nasional harus berdasarkan kepada pancasila dan UUD 1945.

Jadi pada Kedudukan hukum administrasi negara dalam sistem hukum nasional yaitu dalam sistem hukum nasional, hukum administrasi negara merupakan sub sistem hukum nasional karena masih ada sub sistem lainnya, yaitu hukum tata negara,hukum lingkungan,hukum ekonomi,hukum keluarga dan sebagainya. Dikatakan hukum administrasi negara merupakan sub sistem dari sistem hukum nasional karena hukum administrasi negara hanya mengatur sebagian dari lapangan pekerjaan administrasi negara,sedangkan lapangan pekerjaan negar adminstrasi negara lainnya di atur oleh HTN atau hukum lainnya.

Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara (HAN)

2020-09-23T17:30:00.002-07:00

Hukum Administrasi Negara

Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara (HAN)

A. Pengertian Administrasi Negara dan Pemerintah

Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan ada tiga (3) arti dari pada Administrasi Negara, yaitu :

1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau sebagai institusi politik.

2. Sebagai “fungsi” atau sebagai aktivitas melayani atau sebagai kegiatan pemerintah operasional;

3. Sebagai proses teknis penyelenggaraan UU.

Victor Situmorang pengertian Administrasi Negara/Tata Usaha Negara dan Pemerintah dari dua (2) segi:

1. Administrasi negara/tata usaha negara adalah gabungan jabatan-jabatan, berupa aparat/alat administrasi yang dibawah pimpinan pemerintah melaksanakan sebagian pekerjaan pemerintah (tugas pemerintah) berupa fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislative

2. Administrasi negara adalah badan yang melaksanakan/menyelenggarakan tujuan negara

WF Prins membedakan pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit.

1. Pemerintah dalam arti luas : seluruh kekuasaan yang adadalam suatu negara (legislative, eksekutif, yudikatif, dan polisionil), jadi identic dengan negara.

2. Pemerintah dalam arti sempit : kekuasaan yang mempunyai tugas khusus, yakni melaksanakan tujuan dari peraturan perundangan (eksekutif).

Muchsan menyatakan bahwa aparat pemerintah (dalam arti sempit) adalah para pejabat yang melaksanakan kekuasaan eksekutif. Di negara Indonesia berdasarkanketentuan UUD1945 bentuk dari aparat pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dengan para Mentri sebagai pembantu Presiden beserta jabatan-jabatan bawahan lainnya.

Philipus M.Hadjon dkk mengemukakan bahwa pemerintahan dapat difahami melalui dua pengertian :

1. Di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintah” (kegiatan memerintah),

2. Di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintah” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintah).

B. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara (HAN)

Ruang lingkup dari Hukum Administrasi Negara adalah bertalian dengan tugas dan wewenang lembaga negara (administrasi negara) baik di tingkat pusat maupun daerah, perhubungan kekuasaan antar lembaga negara (administrasi negara), dan antara lembaga negara dengan warga masyarakat (warga negara) memberikan jaminan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan administrasi negar itu sendiri.

Prajudi Atmosudirdjo 6 ruang Lingkup:

1. Hukumtentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara;

2. Hukum tentang organisasi negara;

3. Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis;

4. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara;

5. Hukum administrasi pemerintah daerah dan Wilayah, yang dibagi menjadi:

a. Hukum Administrasi Kepegawaian;

b. Hukum Administrasi Keuangan;

c. Hukum Administrasi Materiil;

d. Hukum Administrasi Perusahaan Negara.

6. Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara

Kusumadi Pudjosewojo, membagi bidang-bidang pokok Hukum Administrasi Negara sebagai berikut :

1. Hukum Tata Pemerintahan;

2. Hukum Tata Keuangan termasuk Hukum Pajak;

3. Hukum Hubungan Luar Negri;

4. Hukum Pertahanan dan Keamanan Umum.

Walther Burekhardt menyebutkan bidang-bidang pokok bagian dari Hukum Administrasi Negara, yaitu:

1. Hukum Kepolisian, mengenai norma, tingkah laku individu

2. Hukum Perlembagaan, ditujukan utk penguasa untuk kepntingan rakyat

3. Hukum Keuangan, mengenai perbekalan negara

Pengertian dan Istilah Hukum Administrasi Negara Lengkap

2020-09-22T17:30:00.001-07:00

Hukum Administrasi Negara

Pengertian dan Istilah Hukum Administrasi Negara Lengkap

A. ISTILAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

✔Administratief recht yang dikenal di Negara Belanda

✔ Verwaltungs recht di Jerman

✔ Droit Administratif di Perancis

✔ Administratif Law di negara Inggris dan Amerika

✔ Hukum Administrasi Negara di Indonesia

Sebenarnya istilah hukum administrasi negara belum ada kesepakatan oleh para ahli.

✒E.Utrecht dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi” , mula-mula memakai istilah Hukum Administrasi Negara Indonesia.

✒WF Prins memakai istilah Hukum tata Usaha Negara Indonesia.

✒Wirjono Prodjodikoro memakai istilah Hukum Tata Usaha Pemerintah

✒Prajudi Atmasudirdjo memakai istilah Hukum Administrasi Negara

Dalam SK Mendikbud tanggal 30 Desember 1972 No.0198/U/1972 tentang Kurikulum Minimal menggunakan istilah Hukum Tata Pemerintahan. Rapat staf dosen Fakultas-fakultas Hukum Negri seluruh Indonesia yang diadakan pada bulan Maret 1973 di Cibulan memakai istilah Hukum Administrasi Negara dengan tidak menutup kemungkinan menggunakan istilah lain SK Kurikulum yang terakhir menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara.

B. PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Beberap pengertian HAN menurut para ahli

JHP Bellafroid menyatakan bahwa Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Tata Pemerintahan adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat perlengkapan pemerintahan dan badan-badan kenegaraan serta majelis-majelis pengadilan khusus yang diserahi pengadilan tata usaha negara hendaknya memenuhi tugasnya.

Oppenheim mengemukakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh HukumTata Negara. Hukum Administrai Negara menggambarkan negara dalam keadaan bergerak.

De La Bascecour Caan menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi (bereaksi). Dengan demikian peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga negara dengan pemerintahannya.

Hukum Administrasi Negara terbagi atas dua bagian, yakni : Pertama, Hukum Administrasi Negara menjadi sebab maka negara berfungsi atau bereaksi; Kedua, Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah.

Sir W.Ivor Jenning mengemukakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang berhubungan dengan administrasi negara. Hukum ini menentukan organisasi kekuasaan dan tugas-tugas dari pejabat-pejabat administrasi.

R. Kranenburg memberikan definisi Hukum Administrasi Negara adalah meliputi hukum yang mengatur susnan dan wewenang khusus dari alat perlengkapan badan-badan seperti kepegawaian (termasuk mengenai pensiun) peraturan wajib militer, pengaturan mengenai pendidikan/pengajaran, peraturan mengenai jaminan sosial, peraturan mengenai perumahan, peraturan perburuhan, peraturan jaminan orang miskin, dan sebagainya.

Prajudi Atmosudirdjo merumuskan HAN sebagai “…… hukum administrasi negara mengatur wewenang, tugas, fungsi dan tingkah laku para pejabat Administrasi Negara……”

Hukum Administrasi Negara pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua klasifikasi yakni Hukum Administrasi Negara heteronom dan Hukum Administrasi negara yang otonom.

Hukum Administrasi Negara heteronom bersumber pada UUD, TAP MPR dan UU, hukum ini mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi Administrasi Negara (alat tata usaha negara) dan tidak boleh dilawan, dilanggar serta tidak boleh diubah oleh Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara Otonom bersumber pada keputusan pemerintah yang bersifat sebagai UU dalam arti yang luas, yurisprudensi dan teori. Hukum ini merupakan hokum operasional yang diciptakan oleh pemerintah dan administrasi negara sendiri.

✒HAN yang luas terdiri atas lima (5) unsure, yaitu :

✔HTP : hukum eksekutif atau hokum tata pelaksanaan UU, yang menyangkut pengendalian penggunaan kekuasaan public (kekuasaan yang berasal dari kedaulatan rakyat)

✔HTUN : hukum mengenai surat menyurat, rahasia dinas dan jabatan, registrasi, kearsipan dan dokumentasi, legalisasi, pelaporan dan statistic, tata cara penyusunan dan penyimpanan berita acara, pencatatan sipil, pencatatan NTR, publikasi, penerangan dan penerbitan-penerbitan negara. Atau sering dikenal dengan Hukum Birokrasi.

✔Hukum Administrasi Negara dalam arti sempit : hukum tata pengurusan rumah tangga negara baik intern maupun ekstern

✔Hukum Administrasi Pembangunan : mengatur campur tangan pemerintah dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat untuk mengarahkan kepada perubahan yang telah direncanakan.

✔Hukum Administrasi Lingkungan : mengatur campur tangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan.

Sjachran Basah mengemukakan bahwa sebagai inti hakekat Hukum Administrasi Negara adalah : Pertama, memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan fungsinya; Kedua, melindungi keluarga terhadap sikap tindak (perbuatan) administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri.

KESIMPULAN

Hukum Administrasi negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya selaku alat administrasi negara dalam melayani warga negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan warga negara.