MENJADI sakit itu tidak enak. Apalagi saat berobat ke dokter ternyata malah dimarahi dan harus membayar mahal.

Pengalaman yang amat melekat pada benak Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), : Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc., Ph.D. kecil itu nyatanya menjadi pemantik sebuah cita-cita sederhana nan luhur; keinginan menjadi dokter dan membantu banyak orang. Belakangan, ia mewujudkan visi itu dengan ikut menginisiasi sistem jaminan kesehatan masyarakat dan ikut membidani lahirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Perjalanan ke dokter seorang diri puluhan tahun itu membuat saya berpikir, dokter ternyata seperti ini. Lalu tercetus keinginan untuk menjadi dokter. Jika jadi dokter, saya bisa bantu banyak orang mengakses kesehatan,tidak usah bayar, tapi enggak usah dimarahi juga. Jika saya menjadi dokter yang seperti itu, tentu akan sangat berbeda,” kenang Ghufron.

Nyatanya, perjalanan mewujudkan visi tersebut jauh dari kata sederhana. Ghufron kecil harus menghadapi berbagai tantangan hingga akhirnya diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Lahir di Blitar pada 17 Mei 1962, Ghufron merupakan anak kedua dari lima bersaudara. Sang ayah, Imam Mukti, adalah seorang petani yang juga penjahit dari Kabupaten Ngawi. Sedangkan ibundanya, Siti Qanaah, dari Klaten, mengabdikan diri sebagai ibu rumah tangga yang berjualan pakaian di pasar sambil mendidik anak-anaknya.

Sebagai anak laki-laki tertua, pria yang menikmati memetik gitar itu punya tanggung jawab lebih, mengingat tiga adiknya masih kecil. Setiap pagi, ia harus membereskan berbagai pekerjaan rumah seperti mencuci piring dan menimba air dari sumur untuk memenuhi bak mandi, hingga membawa barang dagangan ke pasar. Tak heran, Ghufron sering kali terlambat ke sekolah.

Ia turut membantu sang ayah menjadi petani di sawah. Mengayuh sepeda dengan beban berat barang dagangan hasil jahitan orangtua ke daerah pegunungan tetangga yang jaraknya 15 km juga hal biasa untuk Ghufron.

“Namanya juga anak-anak, terkadang saya malu kalau dilihat teman saat bawa dagangan. Jadi saya menunggu mereka lewat terlebih dulu. Tapi saya semangat menjalaninya, yang penting membantu orangtua,” tuturnya.

Seperti kebanyakan teman sepermainannya, Ghufron menjalani masa pendidikan dasar hingga menengah atas di Blitar. Menjelang lulus dari SMAN 1 Blitar, penyuka soto itu pun menetapkan tiga kota sebagai tempat tujuan studi; Bandung, Malang dan Yogyakarta.

“Saya pilih Bandung karena ingin mengikuti jejak Bung Karno, sesama orang Blitar, kuliah di ITB, lalu jadi orang yang berkiprah demi bangsa. Kalau Yogyakarta, saya ingat waktu itu Roy Marten main film ‘Cintaku di Kampus Biru’. Selain itu, cukup banyak keluarga di Yogyakarta. Ibu juga aslinya dari Klaten,” papar Ghufron.

Menyadari sulitnya kondisi finansial keluarga, ia pun putar otak agar bisa mengongkosi pendidikan tinggi di salah satu kota tersebut. Ghufron berpikir, ia harus mengantongi keahlian yang bisa dipakai untuk mencari biaya kuliah.

“Saya kursus apa yang bisa cepat, uangnya cukup, tapi kerjanya tidak begitu sulit,” ujarnya.

Pilihan Ghufron jatuh pada membuat perhiasan, khususnya anting-anting, dari berbagai batu permata dan berlian. Sepulang sekolah semasa SMA, Ghufron nyantrik atau ngenger (magang tanpa dibayar) di salah satu tukang perhiasan sejauh 15 km dari rumah. Tujuannya satu; belajar supaya memiliki keahlian dan bisa menghasilkan uang sendiri untuk nanti biaya kuliah. Tak hanya membuat, Ghufron juga belajar memasarkan perhiasan itu.  Bahkan sang ayah pun akhirnya belajar darinya untuk membuat perhiasan.

Setelah menjalani ujian masuk perguruan tinggi di Malang, FK UGM-lah yang menjadi almamater pertama Ghufron pada 1982. Ia menumpang di rumah salah seorang paman di Yogyakarta. Untuk menambah uang saku, Ghufron berjualan perhiasan. Biasanya, ia kulakan ke toko perhiasan di Klaten. Berhubung sudah kenal dengan pemiliknya, Ghufron dipercaya mengambil barang terlebih dulu.

“Sebenarnya saya ingin buat perhiasan sendiri, tapi tidak punya cukup waktu. Jadi saya hanya ambil berbagai macam perhiasan untuk dijual. Saat belajar ke tempat teman, saya tawari ke orangtua mereka. Mungkin karena kasihan atau memang tertarik pada dagangan perhiasan itu sendiri, banyak juga yang beli. Uangnya saya tabung dan untuk keperluan kuliah,” tuturnya.

Kreativitas Ghufron tidak berhenti di situ. Selain berjualan perhiasan, ia juga ikut membuat berbagai HSC atau diktat kuliah untuk teman-teman dengan mengganti biaya produksi. Saat kuliah, kursi di barisan depan kelas menjadi tempat favorit Ghufron. Di sana, ia tekun mencatat semua materi yang disampaikan dosen. Sampai di rumah, materi kuliah tadi ia ketik rapi, lalu diperbanyak dengan cetak stensil dan sesama mahasiswa kedokteran mengganti biaya produksi. Siapa sangka, proses produksi diktat kuliah ini membuatnya bisa belajar lebih dulu dari teman-teman sekelas.

“Saya juga bisa berdiskusi dengan dosen tentang berbagai hal yang tidak saya mengerti. Maklum, buku kuliah amat mahal, jadi harus rajin bertanya. Dampaknya, saya jadi kenal dengan para dosen,”  imbuh Ghufron.

Ghufron menyandang gelar Sarjana Kedokteran dari FK UGM pada 1986. Setelah dua tahun masa Ko-Ass, ia pun resmi menjadi dokter pada 1988. Alih-alih menjalani program profesi spesialis, pria yang kerap menjadi dosen tamu di berbagai negara itu memilih melanjutkan studi S-2 di Mahidol University, Bangkok, Thailand, pada 1991. Studi S-3 ia tamatkan di University of Newcastle, Australia, pada 2000. Langkah akademis ini ia ambil untuk mewujudkan visi masa kecilnya, yaitu membantu masyarakat luas, melalui profesi dokter. Menginisiasi program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) menjadi jalan Ghufron. Ia yakin, sistem ini memungkinkan banyak orang miskin mampu menjangkau fasilitas kesehatan.

“Saya kasihan pada orang miskin karena saya sendiri mengalaminya. Selain itu, saya tidak sabaran untuk menjalani program spesialis. Dan saya juga berpikir, saya hanya akan membantu satu demi satu orang jika menjadi dokter spesialis. Tapi dengan memilih menekuni bidang jaminan kesehatan, saya bisa membuat sistem yang membantu jutaan orang secara serentak,” paparnya.

Pada 2002, Ghufron meraih gelar profesor di usia 40 tahun. Sebuah usia yang amat muda sebagai profesor di bidang kedokteran. Dengan berbagai capaian luar biasa yang telah diraih, di usianya yang ke-48 atau tepatnya 2008, Ghufron ditunjuk sebagai dekan FK UGM. Prestasinya di bidang kesehatan semakin gemilang ketika ia dipanggil ke Jakarta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada 2011 kala itu, Ghufron yang masih menjadi Dekan dipercaya menjadi Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Dari posisi inilah Ghufron berperan sebagai penentu kebijakan dalam implementasi sistem jaminan kesehatan hingga ikut mengembangkan BPJS.

“Awal pembentukan BPJS di tahun 2012-2013 itu tantangannya berat. Waktu itu, masih banyak orang tidak paham apa itu konsep jaminan. Jadi kalau rapat, kita sibuk menjelaskan atau berdebat kalau sudah jelas atau sepakat. Kemudian meeting dengan tim yang berasal dari berbagai kementerian. Jika yang datang ganti orang, harus menjelaskan atau debat dari awal lagi, makan waktu. Selain itu, kami juga harus membangun persepsi yang masih belum sama di antara para pemangku kepentingan, termasuk dengan DPR, bagaimana organisasinya, manajemen, pembiayaan, paket manfaat dan aspek lainnya. Tentu itu tidak mudah,”  urai pemilik gelar Pakar Kedokteran Keluarga (PKK) dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu.

Tidak sampai di situ, di tahun yang sama Ghufron juga harus menjadi Plt. Menkes menggantikan Endang Rahayu. Ketua Pokja Persiapan Implementasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan itu bercerita, dalam kurang lebih setahun Pokja, mereka harus bisa menghasilkan 10 peraturan pemerintah, 8 peraturan presiden, dan peraturan Menteri. Usahanya pun tak sia-sia, meski harus mengemban tanggung jawab yang cukup besar, Ghufron kala itu akhirnya mampu memperjuangkan sebanyak 86,4 juta orang miskin untuk diberi jaminan kesehatan oleh pemerintah.

Selesai menjalankan tugasnya di Kementerian Kesehatan, per 2015 Ghufron melanjutkan kariernya dengan menjabat sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekditi). Posisi yang masih dijabat hingga saat ini mengharuskan Ghufron untuk melakukan terobosan guna meningkatkan mutu sumber daya manusia, khususnya di ranah ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi. Perjuangannya dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin pun bergeser menjadi mengupayakan kapasitas serta kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di Tanah Air.

“Pada Pendidikan tinggi, khususnya dalam hal sumber daya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, salah satunya adalah membangunkan para dosen supaya produktif menulis jurnal,” sebutnya.

Ghufron juga memikirkan kebutuhan sumber daya manusia unggul untuk memperkuat daya saing bangsa. Di bidang kesehatan misalnya, PJs Rektor Universitas Trisakti sejak 2016 itu membangun Komite Bersama dengan Kementerian Kesehatan dalam rangka mengembangkan Academic Health System (AHS), yakni sebuah sinergi antara Fakultas Kedokteran dengan rumah sakit terkait Pendidikan, penelitian, serta pelayanan kesehatan. Di samping itu, ia juga fokus pada pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) di berbagai universitas.

Sepak terjang Ghufron dari mulai menghadapi permasalahan bidang kesehatan hingga pendidikan itu kemudian membuahkan pengakuan secara internasional. Ia pernah mendapatkan ucapan terima kasih dan penghargaan dari WHO atas kiprahnya selama dua tahun ikut merumuskan strategi global  SDM kesehatan dunia tahun 2030. Bahkan, November ini, pria yang sudah menerbitkan lebih dari 40 jurnal medis itu menerima gelar doktor kehormatan dalam bidang kesehatan dari Coventry University di Inggris. Kendati demikian, Ghufron menilai penghargaan tersebut menjadi motivasi dan inspirasi untuk melakukan kontribusi yang lebih besar bagi negara di masa depan.

“Masih banyak cita-cita yang ingin saya wujudkan. Setelah pendidikan dan kesehatan, kontribusi berikutnya, saya ingin melalui bidang ekonomi. Sebab menurut saya, negara harus hadir di ketiga lini utama itu. Sehingga jika sehat masyarakatnya, terdidik bangsanya, dan sejahtera kehidupannya, maka tugas negara pun selesai,” simpul Ghufron. (rifa)

ORANG miskin dilarang sakit. Istilah itu mungkin sering diungkapkan masyarakat menengah ke bawah ketika merasakan mahalnya biaya pengobatan di rumah sakit. Adanya asuransi kesehatan nyatanya tidak signifikan membantu. Selain masalah ekonomi, kesadaran masyarakat Indonesia akan jaminan kesehatan masih rendah lantaran menganggap segala hal, termasuk sakit dapat dihadapi dengan cara gotong royong.

Lahirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengubah semuanya. Kini, lebih dari 92 juta masyarakat miskin di Indonesia telah mendapat jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun siapa sangka, cikal bakal konsep pembiayaan BPJS yang berlaku di tingkat nasional itu justru sudah jauh hari diterapkan oleh Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc., Ph.D. di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ghufron yang kala itu menjabat sebagai Ketua Pokja Persiapan Implementasi BPJS Kesehatan merupakan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) di era Kabinet Indonesia Bersatu II. Menurutnya, keinginan untuk membuat sistem jaminan kesehatan muncul pasca-lulus menjadi seorang dokter. Alhasil, ia memilih untuk menjadi pakar dalam bidang pembiayaan dan manajemen asuransi kesehatan ketimbang mengambil dokter spesialis. Ghufron yakin, sistem jaminan kesehatan yang baik memungkinkan banyak orang miskin mampu menjangkau fasilitas kesehatan yang berkualitas.

“Saya berpikir, hanya akan membantu satu demi satu orang jika menjadi dokter spesialis. Tapi dengan memilih menekuni bidang jaminan kesehatan, saya bisa membuat sistem yang membantu jutaan orang secara serentak,” paparnya.

Jauh sebelum kelahiran BPJS dan jaminan kesehatan lainnya, Ghufron merancang sistem tersebut untuk mahasiswa di almamaternya melalui pembentukan Gadjah Mada Medical Center (GMC). Di GMC, mahasiswa UGM bisa berobat tanpa pusing memikirkan biaya yang harus mereka keluarkan.

Klinik ini tidak hanya menyediakan jasa dokter, tetapi juga fasilitas preventif seperti sasana olahraga yang bebas digunakan mahasiswa untuk menjaga kebugaran mereka.  Basisnya asuransi dan pembiayaan dilakukan secara urunan oleh mahasiswa baru. Kala itu, setiap kepala dikutip biaya Rp4.250,-.

“Uangnya untuk gaji dokter dan operasional. Waktu itu, dalam setahun pendapatan GMC mencapai miliaran rupiah, belum pernah defisit. Akhirnya di mana-mana banyak kampus meniru konsep ini termasuk Universitas Indonesia (UI), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Jember, Universitas Gorontalo, dan kampus lainnya,” Ghufron menjelaskan.

GMC juga menjadi embrio lahirnya S-2 pertama di Indonesia dalam bidang studi asuransi dan jaminan kesehatan. Tidak hanya itu, banyak lembaga bantuan asing seperti Nuffic dari Belanda mengucurkan bantuan untuk klinik ini. Pada awal tahun 2000, Ghufron didapuk sebagai Ketua Minat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (KP-MAK) UGM.

“Cita-cita saya waktu itu, mengembangkan GMC sedemikian rupa sehingga menjadi center of excellence dan menjadi pusat rujukan belajar pengelolaan kesehatan berbasis asuransi,” imbuh ayah tiga anak tersebut.

Keseriusan Ghufron dalam mengembangkan sistem jaminan kesehatan turut diakui oleh Kepala Pusat KP-MAK Fakultas Kedokteran UGM, Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt, M.Kes, MBA. Diah mengungkapkan, upaya tersebut dilakukan dengan benar-benar memikirkan aspek dari hulu sampai ke hilir. Terlebih pria kelahiran Blitar, 17 Mei 1962 itu bercita-cita membawa konsep jaminan kesehatan tersebut ke level yang lebih tinggi. Tak heran, Ghufron sering berdiskusi dengan para pemangku kebijakan, termasuk Menteri Kesehatan.

“Beliau sudah memikirkan bahwa kuliah tidak hanya butuh teori, tetapi juga butuh tempat di mana para mahasiswa mengetahui dunia nyata yang akan dihadapi. Untuk itu, dibentuklah Pusat Kajian KP-MAK yang tujuannya melakukan berbagai kajian dan penelitian untuk memberikan bukti kepada pemangku kepentingan terkait jaminan kesehatan, training untuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta advokasi untuk perbaikan system kesehatan. Sementara GMC merupakan wahana untuk melihat praktik nyata pelayanan kesehatan,” sebutnya.

Diah menjelaskan, ketika Pusat KP-MAK dibentuk, yakni pada 2000, tidak banyak orang yang sudah sadar apalagi tertarik untuk melakukan kajian terkait jaminan kesehatan. Oleh sebab itu, lanjut Diah, tantangan terbesar saat itu adalah bagaimana membangun jejaring agar dapat menggandeng para peneliti.

“Alhamdulillah dengan networking yang dimiliki Prof Ghufron Pusat KP-MAK perlahan memiliki mitra. Bahkan sekarang kami mampu menanungi berbagai peneliti, baik dari dalam maupun luar negeri,” tutur penyuka fotografi ini.

Desain pembelajaran yang komplit, mulai dari tersedianya program studi, pusat kajian, hingga GMC kemudian membuat Ghufron diminta mengembangkan konsep jaminan kesehatan di tingkat Provinsi Yogyakarta, bahkan sejumlah daerah lainnya melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkseda). Lagi-lagi, terobosan ini berhasil diterapkan termasuk di daerah lain di luar Yogyakarta. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta, drg Pembayun Setyaning Astuti, M.Kes mengatakan, keterlibatan Ghufron dalam hal ini adalah sebagai akademisi yang mendesain sebuah sistem pembiayaan jaminan kesehatan di DIY.

“Saya sebenarnya mengenal Prof Ghufron sejak di S-2 KP-MAK UGM, sekira tahun 2000. Sejak itu saya menilai bahwa beliau memang sudah peduli dengan jaminan kesehatan bagi masyarakat menengah ke bawah sehingga mereka dapat mendapat fasilitas kesehatan tanpa harus memikirkan biaya. Ketika saya masuk birokrasi, kolaborasi dengan pendidikan tinggi, seperti UGM pun terjalin dengan baik. Prof Ghufron juga menjadi mediator dengan pemerintah pusat dengan berbagai pengalamannya membangun GMC,” papar Pembayun.

Mengembangkan Jamkesda di Provinsi Yogyakarta, imbuh Pembayun, tidaklah mudah. Apalagi, tantangan terbesar justru dari masyarakat yang sulit mengerti akan pentingnya asuransi kesehatan.

“Bahkan tidak sedikit yang menganggap didoakan sakit ketika diajak ikut program Jamkesda. Jadi menurut saya mengembangkan sistem ini perlu keterlibatan banyak sektor, termasuk pendidikan. Waktu itu, sangat jarang orang yang menaruh perhatian pada jaminan kesehatan, dan Prof Ghufron salah satu yang concern akan hal tersebut,” tukasnya.

Dengan berjalannya waktu hingga saat ini adanya JKN, Jamkesda di Yogyakarta tetap eksis sebagai pendamping, khususnya membantu pembiayaan masyarakat yang belum terdaftar, serta memenuhi kebutuhan para disabilitas.

“Roadmap JKN tetap jalan, tapi Jamkesda harus tetap hidup, itu pesan Prof Ghufron. Sebab ada beberapa peserta yang tidak secara otomatis mendapat JKN, contohnya saja anak yang baru lahir. Kalau anak ini dalam menunggu validasi menjadi peserta JKN sakit, siapa yang membantu. Itulah fungsi Jamkesda. Selain itu di DIY juga menjadi pendamping para desabilitas dalam memenuhi kebutuhan yang cocok,” jelasnya.

Berhasil mengembangkan jamkesda di berbagai provinsi dan kabupaten/kota, Ghufron juga menjadi konsultan Asuransi Kesehatan untuk masyarakat Miskin (Askeskin); program Kementerian Kesehatan kala itu, yang hanya menjangkau orang miskin. Ghufron, yang masih menjabat sebagai Dekan FK UGM, pun dipanggil ke Jakarta untuk dilantik sebagai Wamenkes. Ia dipercaya oleh Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono untuk membawa masyarakat Indonesia ke arah kehidupan yang lebih sehat.

Sistem Jamkesmas kemudian berkembang sedemikian rupa hingga menjadi BPJS Kesehatan setelah bergabung dengan PT Askes dan Program Kesehatan Jamsostek. Individu yang dijamin pun mencapai lebih dari 90 juta orang. Ghufron menjelaskan, perjalanan mencapai angka itu tidak mudah. Awalnya, hanya 76,4 juta orang miskin yang diberi jaminan kesehatan oleh pemerintah. Angka itu bahkan lebih kecil lagi, yaitu 36 juta, jika mengikuti data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Dalam berbagai rapat dengan DPR, mereka sering bertanya, ini angka dari mana? Faktanya, dulu pada awal pendataan banyak daerah memberikan angka lebih sedikit jika ditanya jumlah warga miskin, salah satu alasannya mungkin karena malu. Tetapi setelah diberi tahu bahwa warga miskin akan mendapat bantuan jaminan atau bantuan sosial angka itu membengkak,” papar pemilik gelar Ahli Asuransi Kesehatan itu.

Setelah 76,4 juta tadi, imbuh Ghufron, pihaknya menghitung bahwa seharusnya masyarakat miskin yang mendapat jaminan kesehatan mencapai 96,4 juta orang. Namun anggaran belum memungkinkan. Dengan melihat kemampuan, direncanakan angka 96,4 juta tadi dicapai dalam dua tahun. Maka setelah dibahas dengan DPR, akhirnya DPR menyetujui 86,4 juta dan direncanakan 10 juta lainnya akan dijamin pada tahun depannya.

“Ternyata tidak bisa juga. Jadi ya 86,4 juta itu yang dijamin. Alhamdulillah sekarang sudah 92 juta lebih masyarakat miskin yang dijamin JKN/KIS,” jelas Ghufron.

Kini, setelah berjalan sekira 4 tahun, Ghufron melihat tantangan berbeda dalam pengelolaan BPJS kesehatan. Defisit keuangan cukup banyak disebutnya menjadi tantangan utama. Pemerintah, ujar Ghufron, tidak bisa terus menerus menomboki defisit. Beban pemerintah banyak mengingat mayoritas peserta BPJS adalah penerima bantuan iuran, di sisi lain fasilitas kesehatan harus dibayar dengan tarif keekonomian.

“Tantangan lainnya adalah memastikan orang kaya ikut kontribusi. Banyak orang kaya kini merasakan manfaat BPJS saat mereka harus berobat, bahkan menjalani operasi besar. Padahal bayar sendiri juga mereka mampu. Sementara orang kaya yang sehat masih belum ikut berkontribusi menjadi peserta BPJS. Jadi rasa gotong royongnya belum berjalan optimal,” tukas Ghufron, seraya menjelaskan bahwa semangat BPJS Kesehatan sejatinya adalah si kaya membantu si miskin.

Sependapat dengan Ghufron,  Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS, Dr.dr.H. Bayu Wahyudi. SpOG. MPHM. MHKes.MM memaparkan, tantangan penyelenggaraan BPJS terdiri atas tantangan internal dan eksternal. Pada konteks internal, yakni mengubah mindset petugas BPJS yang merupakan metamorfosis dari PT Askes yang  selama ini profit oriented untuk berubah menjadi pelayan masyarakat. Sementara pada konteks eksternal terletak pada kalangan masyarakat dan penyelenggara pelayanan kesehatan atau petugas pelayanan kesehatan yang harus berubah secara cepat, misalnya mengubah mindset yang selama ini menerima jasa hasil pelayanan secara langsung  melalui dokter,  menjadi prospective payment berdasarkan penggolongan diagnosis penyakitnya.

“Kami juga berkomitmen mewujudkan fasilitas kesehatan yang equal dalam kualitas dan terdistribusi pada seluruh wilayah NKRI. Di mana wilayah NKRI ini terdiri dari 17.000 pulau dengan kemampuan finansial dan demografis , keadaan wilayah, dan fiskal yang variatif,” ungkapnya.

Bayu juga menilai, selama berkolaborasi dengan Ghufron dalam membangun jaminan kesehatan, Ghufron dikenal memiliki jejaring yang luas.

“Dikarenakan beliau mempunyai  pengetahuan di bidang asuransi serta networking dengan dunia internasional, khususnya dalam Joint Learning Networking (JLN) yang saling mengisi, maka kami mendapatkan referensi dari pengalaman-pengalaman khususnya dari negara yang lebih dulu menerapkan sistem asuransi sosial. Secara individu, beliau merupakan sosok yang mempunyai pemikiran maju ke depan, bersahaja, tidak birokratis, sederhana, serta komunikatif,” imbuh Bayu.

Meski saat ini ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti di Kementerian Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), kiprah Ghufron di bidang kesehatan tetap diperhitungkan. Bahkan, Ketua Indonesian Health Economics Association periode 2009-2012 itu masih sering diminta menjadi narasumber di acara-acara kesehatan. Namanya pun tidak asing di kalangan internasional. Bagaimana tidak, ia menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi pemimpin sidang dalam  World Health Assembly (WHA), sebuah forum tertinggi WHO di Jenewa, Swiss pada 2012. Sejak 2013 Ghufron juga menjadi  Anggota Dewan Pengurus Board of Global Health Workforce Alliance (GHWA) – WHO.

Tidak hanya itu, sederet penghargaan telah diterima Ghufron. Salah satunya, ucapan terima kasih dan penghargaan WHO atas kiprahnya selama dua tahun ikut merumuskan strategi global  SDM kesehatan dunia tahun 2030. Strategi pengembangan SDM kesehatan yang ikut merumuskannya mewakili banyak negara berkembang itu akhirnya diadopsi oleh forum tertinggi WHO sebagai kebijakan WHO, World Health Assembly. Di sisi lain, sang putra penjahit tersebut ikut mewakili Indonesia memperjuangkan agar jaminan kesehatan (UHC) menjadi salah satu resolusi PBB untuk diterapkan di seluruh dunia. Ghufron juga mewakili Indonesia sebagai pendiri JLN, sebuah forum untuk saling belajar jaminan kesehatan di dunia yang diikuti puluhan praktisi, pembuat kebijakan, direktur dan pelaksana operasional jaminan kesehatan. Pada November 2017 ini, Ghufron kembali mendapat apresiasi dari Coventry University di Inggris berupa gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dalam bidang kesehatan.

“Saya enggak pernah mimpi bisa meraih berbagai penghargaan itu. Tentu saya bersyukur atas apresiasi yang diberikan. Yang jelas, pencapaian ini harus bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda bahwa dengan kondisi serba terbatas seperti saya, kita bisa meraih penghargaan dan pengakuan. Juga inspirasi untuk bisa berbuat lebih banyak dari saya, berkontribusi bagi bangsa dan negara,” pungkasnya. (ira/rifa)

COVENTRY – Nama Indonesia kembali harum di kancah internasional. Melalui jalur akademik, Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc., Ph.D mendapat gelar prestisius berupa Doktor Honoris Causa bidang kesehatan dari Coventry University di Inggris. Pria kelahiran Blitar, 17 Mei 1962 ini bahkan menjadi orang Indonesia pertama yang memperoleh gelar kehormatan dari Coventry University.

Menjabat sebagai Dirjen di Kemristekdikti, nama Ali Ghufron Mukti memang tidak asing di dunia kesehatan. Sebagai Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM), Ghufron pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) di masa Kabinet Indonesia Bersatu II, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada saat itulah, Ghufron berkontribusi ikut menginisiasi sistem jaminan kesehatan masyarakat dan ikut membidani lahirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pencapaian ini pun sangat disyukuri oleh pria yang gemar bermain gitar itu. Meski ini bukan prestasi pertamanya di level internasional, bagi Ghufron pemberian gelar Doktor Honoris Causa merupakan sebuah pengakuan atas kepakarannya. Momentum ini juga semakin memacu Ghufron untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara. Apalagi, kini ayah tiga anak itu mengemban amanah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dipercaya untuk mendapat Doktor Kehormatan, apalagi ini dari institusi pendidikan tinggi di Inggris. Ini juga merupakan apresiasi bagi bangsa Indonesia,” tutur Ghufron, Selasa (21/11).

Atas pengakuan tingkat internasional tersebut, pria yang saat ini juga menjabat sebagai Rektor Universitas Trisakti itu berharap, pencapaiannya dapat menjadi inspirasi dan teladan, khususnya bagi generasi muda.

“Saya yakin anak muda bisa berperan banyak dalam pembangunan. Dahulu saya bercita-cita menjadi seorang dokter agar bisa menolong orang lain, apalagi saat itu biaya pengobatan mahal. Setelah saya berhasil menjadi dokter, saya ingin membangun sistem jaminan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, saya memutuskan melanjutkan studi S-2 dan S-3. Jadi, kuncinya adalah ketajaman visi dan panggilan hati,” tegasnya.

Tak hanya itu, setelah sukses di bidang kesehatan dan pendidikan, ke depan Ghufron ingin merambah bidang ekonomi. Menurut dia, jika tiga sektor itu berjalan dengan baik, maka tugas negara pun selesai. “Karena saya menilai kesehatan, pendidikan, dan ekonomi itu sama-sama penting dalam pembangunan sebuah negara. Jadi sehat warganya, terdidik bangsanya, dan sejahtera kehidupannya,” terang Ghufron.

Pengukuhan Ghufron sebagai peraih gelar Doktor Kehormatan bidang kesehatan dari Coventry University sendiri tak terlepas dari peran sang promotor, Prof. Guy Daly. Ia mengungkapkan, rekam jejak dan sepak terjang Ghufron dalam meningkatan mutu kesehatan di Indonesia membuatnya layak untuk meraih gelar Honoris Causa. Salah satu hal yang membuat Prof Daly kagum adalah komitmen dan konsistensi Ghufron dalam hal membangun sistem jaminan kesehatan yang mudah diakses dan berkelanjutan.

“Prof Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa banyak tantangan yang dialami oleh negara berkembang, khususnya dalam kesehatan. Di sisi lain, jumlah penderita penyakit, seperti jantung, diabetes, kanker, obesitas kian meningkat. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya penanganan risiko melalui BPJS, termasuk menyediakan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas,” papar Prof Daly.

Prof. Guy Daly menambahkan, pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Ghufron tidak hanya sebagai apresiasi dan pengakuan, tetapi juga menjadi pintu gerbang untuk melakukan kerja sama lebih lanjut. Saat ini, keduanya tengah berdiskusi untuk megembangkan cara meningkatkan kapasitas tenaga perawat.

“Selamat dan sukses untuk Prof Ali Ghuron Mukti. Semoga semakin banyak capaian yang akan diraih, dan momen ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bekerja sama membangun sistem kesehatan di Indonesia, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, serta melakukan kolaborasi riset terkait kesehatan atau medis,” uncap pria yang baru mengenal Ghufron pada Maret 2017 tersebut.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Dr Rizal Sukma menilai, penobatan Ghufron sebagai penerima Doktor Honoris Causa merupakan salah satu bentuk diplomasi dalam konteks akademik yang akan mempererat kerja sama antara Indonesia dengan Inggris, khususnya dalam hal pendidikan. Artinya, imbuh dia, penghargaan tersebut bukan sekadar penghargaan akademik tinggi, tetapi juga pengakuan terhadap hasil kerja keras Ghufron ketika ikut serta mengembangkan BPJS Kesehatan.

“Saya kira ini kebanggaan bagi Indonesia, khususnya kami di KBRI. Artinya, Coventry University melihat prestasi yang selama ini dihasilkan oleh seorang Ali Ghufron Mukti,” sebut Rizal.

Apresiasi yang diraih Ghufron di Coventry University, Inggris turut membuat orang terdekat, seperti rekan dan kolega ikut berbangga. Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS, Dr.dr.H. Bayu Wahyudi. SpOG. MPHM. MHKes.MM mengungkapkan, capaian yang diraih Ghufron menjadi spirit tersendiri bagi BPJS untuk melakukan pelayanan yang optimal. Di samping itu, juga semakin memperluas networking dengan institusi internasional yang dalam hal ini adalah Coventry University.

“Kami turut bergembira dan bangga atas prestasi tersebut yang merupakan pengakuan kemampuan dan kompetensi beliau di bidang social insurance secara internasional, khususnya dari Coventry University. Semoga beliau dapat menjadi team work dalam mengembangkan social insurance di Indonesia, sekaligus membagi pengalaman dan pengetahuannya. Sehingga dalam mengimplementasikan program JKN dan KIS di Indonesia lebih baik, serta menjadi komunikator dan koordinator untuk bekerja sama dengan dunia luar,” tukas Bayu. (ira)

Berikut nama peserta yang lolos seleksi untuk Program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris (PKBI) bagi dosen tetap di lingkungan Kemristekdikti tahun 2017 gelombang 2.

Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tautan berikut ini:

3344-Panggilan program PKBI gel 2

Surat Pernyataan Komitmen

Penelusuran-bppt-Nov-2017

Penyusunan Spesifikasi Permohonan Paten (Ir. Azhar) (2)

HKI (General)

PERSYARATAN FORMALITAS RISTEKDIKTI

Jakarta – Sebanyak 84 profesor kelas dunia melakukan kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di Indonesia melalui program Visiting World Class Professor (WCP) 2017. Program yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada perguruan tinggi agar berinteraksi dengan institusi dan profesor berkelas dunia, meningkatkan kinerja dan produktivitas riset akademisi perguruan tinggi, serta meningkatkan peringkat perguruan tinggi untuk masuk 500 besar dunia. Dalam rangka membagikan pelajaran penting (lesson learned) dari program Visiting World Class Professor 2017 serta sosialisasi WCP 2018, maka diselenggarakan seminar dengan menghadirkan tiga profesor berikut tiga perguruan tinggi penerima program.

Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti, Ali Ghufron Mukti menjelaskan, penyelenggaraan program Visiting World Class Professor terbagi menjadi dua skema, yakni A dan B. Perbedaannya, yakni pada persyaratan perguruan tinggi pengusul dan profesor yang diundang. Ghufron mengatakan, persyaratan skema A lebih berat, sedangkan skema B lebih sederhana, begitu pula dengan target output yang didapat juga lebih tinggi pada skema A.

“Sebagai contoh skema A diperuntukkan bagi perguruan tinggi dengan akreditasi A, sedangkan skema B dapat diikuti oleh minimal perguruan tinggi berakreditasi B. Begitu juga profesor yang diundang pada skema A harus ada minimal satu yang memiliki h-index Scopus minimal 25. Untuk skema B, profesor yang diundang cukup memiliki h-index minimal 5, dan diutamakan berpengalaman memimpin laboratorium riset atau editor jurnal internasional bereputasi,” ujar Ghufron pada Pembukaan Seminar World Class Professor Tahun 2017 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis (16/11).

Terkait output, Ghufron mengungkapkan, skema A pada akhir program ditargetkan mampu menghasilkan sekurang-kurangnya enam manuskrip joint publication di jurnal internasional bereputasi Q1/Q2-SJR Scimago dalam status under review. Sementara untuk skema B, minimal menghabiskan HaKI atau joint publication di jurnal internasional bereputasi, seperti Scopus, Reuters, dan Thomson dengan impact factor minimal 0,2. Adapun pada akhir kegiatan sudah dalam status under review atau HaKI sudah didaftarkan.

“Perlu diketahui bahwa program Visiting World Class Professor ini berbeda dengan Diaspora. Selain lebih banyak melibatkan profesor yang berasal dari luar negeri juga ada proposal yang diajukan. Sehingga perguruan tinggi di Indonesia sudah tahu berkolaborasi dengan siapa, termasuk dengan track record profesornya,” sebut Ghufron.

Pada kesempatan tersebut, hadir pula Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir. Menurut Nasir, Visiting World Class Professor menjadi momentum untuk mendongkrak mutu pendidikan tinggi, termasuk jumlah publikasi Indonesia. Pasalnya, selama 20 tahun terakhir jumlah publikasi ilmiah Indonesia selalu di bawah Thailand, dan baru kali kini dapat menyalip sehingga dapat menduduki posisi ketiga di Asia Tenggara. Target berikutnya, ucap Nasir, adalah menyalip jumlah publikasi Malaysia dan Thailand.

“Kemenristekdikti terus melakukan terobosan. Selain menerbitkan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017, juga melakukan Program World Class Professor ini. Targetnya tidak main-main, oleh sebab itu saya berharap para peserta program World Class Prossor dapat merumuskan suatu rancangan untuk perbaikan penyelenggaraan pendidikan tinggi, riset, dan inovasi di Indonesia,” tutur Nasir.

Saat ini, setidaknya sudah ada tiga universitas Tanah Air yang masuk dalam 500 besar dunia, yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Ke depan, Nasir berharap terdapat lima perguruan tinggi yang masuk dalam jajaran 500 terbaik dunia. Untuk mewujudkannya, Nasir menargetkan tidak hanya publikasi ilmiah saja yang ditingkatkan, tetapi juga jumlah Doktor muda yang unggul dalam pengembangan riset.

“Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti sudah membuka program percepatan Magister dan Doktor, bahkan sudah meluluskan Doktor termuda berusia 24 tahun bernama Grandprix yang lulus S-1 dari UI, lalu melanjutkan program Magister dan Doktor di ITB. Berikutnya, saya berharap ada terobosan lain di mana percepatan studi ini dilakukan sejak S-1 sampai S-3,” imbuhnya.

Pengelolaan perguruan tinggi yang baik, kualitas sumber daya manusia dan iptek dikti, serta riset dan inovasi akan berdampak signifikan pada daya saing bangsa. Nasir menuturkan, saat ini Global Competitiveness Index Indonesia masih di posisi ke-36 dari 137 negara. Hal ini perlu ditingkatkan mengingat Indonesia memiliki potensi yang besar. Di antaranya dengan cara mengejar empat faktor utama, meliputi pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar, inovasi, serta tingkat kesiapan teknologi (Technology Readiness Level).

Program World Class Professor Tahun 2017 sendiri menarik minat yang besar dari para profesor dunia juga perguruan tinggi. Buktinya, negara-negara asal profesor pada program ini datang dari berbagai penjuru dunia, seperti Korea Selatan, China, Inggris, Prancis, Australia, Jepang, Amerika, Denmark, Jerman, Selandia Baru, Arab Saudi, Kanada, Italia, Belanda, Taiwan, Rusia, Thailand, dan Malaysia. Bahkan, program World Class Professor berhasil menghimpun 162 proposal. Namun, setelah diseleksi hanya ada 39 proposal yang lolos untuk berkolaborasi dengan 84 profesor dunia.

Hadir sebagai peserta Seminar World Class Professor adalah para jajaran pejabat di lingkungan Kemenristekdikti, Komisi VII dan Komisi X DPR RI, para pimpinan perguruan tinggi, dan para koordinator Kopertis Wilayah di Indonesia. Adapun tiga profesor yang akan memaparkan penelitiannya, yakni Profesor Jean Louis Batoz dari Prancis yang melaksanalan program di UI, Profesor Paul Taylor dari Australia yang melaksanalan program di UGM, serta Profesor K. Honda dari Jepang yang melaksanalan program di IPB. (ira)