Gubuk Kecil

CATATAN: MINGGU 25 MEI 2008

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Sun, 25 May 2008 17:06:00 PDT

Akhirnya terealisasi juga rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM tanggal 23 Mei 2008, tepat pukul 00.00. Sekalipun aksi menolak kebijakan tersebut mulai diperlihatkan di daerah, akan tetapi masih relatif aman dan terkendali. Suara keras dari beberapa partai politik maupun politikus nasional tertutup oleh hiruk pikuk masyarakat mempersiapkan diri menjelang kenaikan harga BBM. Ada beberapa catatan dari peristiwa sejak pemerintah hendak menyampaikan dan sekaligus mengumumkan rencana untuk menaikkan harga BBM. Catatan tentang pemerintah dan masyarakat.

Benarkah Masyarakat Tidak Peduli?
Pemerintah memiliki keyakinan yang cukup tinggi ketika mengumumkan kenaikan harga BBM untuk periode Mei 2008. Para tokoh yang berlawanan pandangan dengan kebijakan pemerintah tidak bisa banyak memberikan suatu pandangan kongret yang menggambarkan sikap tidak setuju masyarakat terhadap kebijakan kenaikan harga BBM. Suara miring/sumbang banyak terdengar di lapisan masyarakat, akan tetapi tidak satupun tokoh politik maupun partai yang dapat menawarkan kepercayaan politik kepada masyarakat. Aksi demo seperti yang banyak terlihat tidak bisa merepresentasikan bentuk kekecewaan atau sikap menolak masyarakat terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

Secara teknis, harga BBM yang meningkat akan memberikan cukup banyak dampak sosial maupun ekonomi. Masyarakat tentunya akan mengakui apabila kenaikan harga BBM sebesar 30% akan dirasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melihat besarnya kenaikan harga BBM sebesar 30%, seberapakah besarnya reaksi masyarakat? Dengan melihat pengalaman ketika pemerintah menaikkan harga BBM hingga 110% pada tahun 2005 lalu, nampaknya tidak akan banyak mempengaruhi perilaku konsumsi sehari-hari masyarakat Indonesia. Inilah yang menjadi salah satu keyakinan dari pemerintah menjalankan rencananya untuk menaikkan harga BBM. Belum lagi ditambahkah dengan tekanan ekonomi dan sosial yang menyebabkan masyarakat akan cenderung untuk tidak banyak bereaksi dengan kebijakan pemerintah tersebut, termasuk salah satunya dalam memberikan simpati kepada aksi-aksi yang menolak kenaikan harga BBM.

Ketidakpedulian sebagian besar sikap masyarakat Indonesia terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM 23 Mei 2008 lalu tidak bisa disalahkan begitu saja. Ketidakpedulian ini juga merupakan bentuk kegagalan partai politik dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketidakpercayaan sebagian besar masyarakat terhadap reputasi partai politik adalah salah satu faktor yang menjelaskan ketidakpercayaan publik kepada upaya-upaya untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Setelah pemerintah berhasil merealisasikan rencananya untuk menaikkan harga BBM pada tanggal 23 Mei 2008, ketidakpercayaan terhadap tokoh-tokoh maupun partai politik menjadi semakin nyata. Suatu pekerjaan besar yang sudah semestinya harus diselesaikan oleh partai politik di masa yang akan datang.

Kualitas Kepemimpinan dan Pengelolaan Anggaran
Sekalipun pemerintah berhasil merealisasikan rencananya untuk menaikkan harga BBM pada tanggal 23 Mei 2008 lalu, pemerintah masih belum mampu untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Seperti pada masa pemerintahan sebelumnya, pemerintah sekarang ini masih memanfaatkan suatu metode atau konsep yang sama sekali tidak mendorong masyarakat atau rakyatnya untuk maju. Ini bukan soal rencana program BLT atau kompensasi BBM, akan tetapi bagaimana mempersatukan pemikiran untuk bersama-sama menghadapi masalah yang menjadi tanggungjawab seluruh elemen nasional. Apalagi jika moment ini bertepatan dengan tema kebangkitan nasional.

Kontroversi kebijakan untuk menaikkan harga BBM bukanlah sesuatu yang tidak memiliki arti apapun. Meluasnya media dan meningkatnya partisipasi warga negara secara perlahan akan menjadi pendorong untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat di masa depan. Pemerintah memang berhasil dalam memaksakan suatu filosofi untuk mempertahankan anggaran dengan menaikkan harga BBM, akan tetapi di sini pemerintah sudah membuktikan jika pemerintah saat ini tidak banyak memiliki solusi atau pilihan untuk menyelesaikan masalahnya yang menjadi kewajibannya sendiri. Kualitas perencanaan dan manajemen anggaran tidak berupaya untuk menciptakan inovasi pemikiran baru kecuali hanya mampu menyoroti pilihan untuk mengurangi subsidi BBM. Hal ini tidak semata menggambarkan kualitas dalam menangani anggaran pemerintah sendiri, akan tetapi juga gambaran dari kualitas kepemimpinan.

Saat ini, pemerintah sedang menghadapi ujian dan tantangan baru yang sedang disoroti oleh lawan-lawan politiknya, yaitu kebijakan kompensasi kenaikan harga BBM. Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bukanlah suatu cara yang inovatif untuk mendorong masyarakat lebih mampu bertahan dalam menghadapi situasi krisis. Rumitnya pelaksanaan pada pendataan masyarakat bisa jadi akan menjadi batu sandungan ketika pemerintah nantinya akan melaksanakan program kompensasi BBM lainnya. Kontrol masyarakat sekali lagi akan memberikan gambaran penilaian dari kualitas kepemimpinan dalam menghadapi krisis. Kontrol masyarakat ini pula yang nantinya akan menyoroti pelaksanaan janji pemerintah dalam memberikan kompensasi kerugian sebagai akibat pemerintah tidak bisa menciptakan pilihan lain kecuali dengan menaikkan harga BBM. Seperti yang pernah dikemukakan oleh pemerintah sendiri, apabila indikator eskternal adalah permasalahan yang menyebabkan pemerintah tidak banyak memiliki pilihan. Jika saja indikator-indikator eskternal mulai lagi tidak terkendali, apakah nantinya pemerintah juga tidak memiliki pilihan lain kecuali menaikkan lagi harga BBM?

Yogyakarta, Minggu 25 Mei 2008, 11.00

PERLUKAH REVOLUSI?

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Sun, 18 May 2008 08:25:00 PDT

Sejak pemerintah SBY merencanakan untuk menaikkan harga BBM untuk yang kedua kalinya, reaksi keras dari seluruh lapisan masyarakat mulai terlihat. Reaksi penolakan yang cukup meluas mulai dari Jakarta hingga daerah. Paradigma aksi/demo pun banyak dihubung-hubungkan dengan peristiwa reformasi 10 tahun yang lalu. Isu revolusi pun mulai merebak yang nyaris hampir tidak berbeda dengan kondisi menjelang tahun 1998. Apalagi hampir semua aksi mulai menggunakan simbol kebangkitan nasional untuk menghidupkan kekuatan aksi tersebut. Terlalu dini apabila berpikiran untuk membuat hipotesis mengenai pengambilalihan kekuasaan atau revolusi. Ada baiknya apabila langkah untuk mewaspadai perlu dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari kecemasan yang tidak perlu. Sekalipun demikian, kita masi perlu pula untuk merenungkan apakah revolusi adalah suatu solusi?

Situasi Yang Nyaris Tidak Banyak Berbeda: Suatu Hipotesis
Perlu diakui jika situasi ataupun kondisi saat ini sangat berbeda dengan situasi dan kondisi negara pada masa menjelang tahun 1998. Sekarang ini, militer tidak lagi terlihat atau mendominasi dalam menjaga kemanan dan ketertiban nasional. Sedikit pun bahkan institusi militer sudah mulai jarang mengambil peran dalam pemerintahan sipil kecuali untuk masalah yang memang sudah menjadi bagian pekerjaannya. Sekalipun demikian, komentar sejumlah tokoh militer yang mengkritisi mengenai aspek kepemimpinan, kebangsaan, dan nasionalisme menjadikan situasinya unik.

Semua berawal ketika pihak BIN dan BAKIN mengemukakan mengenai tuduhan aksi yang ditunggangi oleh sejumlah tokoh pejabat mantan menteri dan tokoh-tokoh politik lainnya. Sikap yang hampir tidak berbeda dengan masa menjelang tahun 1998 atau yang biasa dilakukan di era orde baru. Pernyataan lembaga intelejen ini dimaksudkan tidak hanya untuk memberikan gertakan, akan tetapi bisa menjadi sinyalemen aksi pemerintah berikutnya. Tentunya, informasi intelejen dari BIN dan BAKIN memiliki kapasitas penanggulangan ancaman yang lebih tinggi ketimbang informasi soal gangguan ketertiban dan keamanan. Beberapa hari terakhir ini, ada ajakan untuk seluruh masyarakat agar turut serta menggalang aksi turun ke jalan pada tanggal 20 baik lewat milis maupun informasi masyarakat setempat. Jika aksi ini melibatkan cukup besar massa, maka besar kemungkinan aksi tersebut bisa disusupi oleh aksi lain dengan tujuan yang sama. Pihak lain yang akan menyusupi aksi ini mencoba untuk mengambil keuntungan dengan memanfaatkan momentum yang menjadi tuntutan atau keinginan dari aksi massa.

Kita akan langsung saja mengartikan pihak yang mengambil keuntungan ini melakukan aksi untuk merebut/menggulingkan suatu kekuasaan. Beberapa waktu yang lalu wacana mengenai pentingnya pergantian kekuasaan sudah mulai dilontarkan oleh beberapa kalangan pengamat dan institusi kemasyarakatan. Misalnya wacana mengenai lemahnya kepemimpinan yang mengancam disentegrasi bangsa (Kompas, Kamis 18 Mei 2008, halaman 2, kolom 5). Belum lama berselang, Panglima TNI Djoko Santoso memberikan keterangan pers yang mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia sangat rawan (lihat di sini). Pernyataan yang cukup politis menyinggung situasi kebangsaaan saat ini yang dianggapnya telah keluar dari rel nasionalisme. Tentunya pernyataan ini ditujukan kepada kepemimpinan sipil yang dianggap tidak mampu menjaga aset-aset nasional dan kebangsaan. Pernyataan Panglima TNI tanpa didampingi atau dikuatkan oleh pimpinannya (Presiden RI) akan menimbulkan prasangka digunakannya kekuatan militer.

Rakyat Yang Memilih
Selama sejarah kemerdekaan sejak tahun 1945, Indonesia baru sekali mengalami masa yang cukup kondusif untuk pembangunan nasional, yaitu ketika masa berkuasanya Soeharto. Selama periode yang dulu disebut dengan periode orde lama, sedikit pun kita tidak banyak memiliki kesempatan untuk menjadikan negara dan bangsa ini menjadi lebih baik. Konsentrasi pemerintah pada waktu itu tersita untuk menangani pemberontakan yang meluas di seluruh pelosok negeri. Tidak hanya perhatian, akan tetapi juga uang negara banyak dihabiskan untuk menangani pemberontakan. Belum lagi ancaman dari luar yang mendorong kita waktu itu harus membangun angkatan bersenjata yang tangguh. Belum sempat pula kita mau memperbaiki tatanan ekonomi, adalagi kemudian penggulingan kekuasaan yang menyebabkan perekonomian nasional mengalami stagnasi antara periode 1967 hingga 1969.

Pada masa orde baru, situasi keamanan dan ketertiban bisa dibilang cukup kondusif untuk mendukung keberlangsungan pembangunan nasional. Sekalipun demikian, penegakan demokrasi semasa itu masih bersifat semu. Arogansi kebijakan menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak leluasa untuk mengembangkan kapasitas ekonomi dan kesejahteraannya. Sekalipun pada masa orde baru telah tercipta situasi keamanan yang kondusif, akan tetapi tidak cukup banyak kesempatan sebagian besar masyarakat untuk mengembangkan pemikiran terutama dalam rangkan meningkatkan kesejahteraan umum. Semasa orde baru pun, ketahanan perekonomian nasional bisa terbilang rapuh dan rawan. Kita bisa melihat betapa terpuruknya perekonomian nasional yang puncaknya terjadi pada tahun 1998. Keguncangan ekonomi nasional pada tahun 1998 menyebabkan proses pembangunan menjadi terhenti untuk beberapa masa. Pemerintah yang menggantikan ketika itu harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban dengan sejumlah negara asing sehingga kita belum banya memiliki kesempatan untuk merestrukturisasi.

Memasuki masa reformasi, sudah semestinya kita memiliki peluang yang cukup luas untuk mengembangkan pemikiran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum. Kita bisa melihat sejumlah kelonggaran-kelonggaran sudah mulai tercipta seperti kebebasan untuk berpikir dan berpendapat. Sekalipun demikian, proses yang terlalu cepat ini membutuhkan penyesuaian-penyesuaian yang memakan biaya sosial cukup tinggi. Proses pendewasaan demokrasi, politik, dan pembangunan belumlah usai di masa reformasi ini sekalipun hasilnya masih jauh dari apa yang diharapkan semula. Jika saja harus dilakukan suatu revolusi, maka revolusi pun tidak menjamin untuk menjadikan negara ini lebih baik. Kita sudah dua kali mengalami masa seperti ini, dan seperti yang kita lihat, apa yang dimaksudkan untuk menjadikan lebih baik itu masih jauh dari apa yang sebenarnya diharapkan. Venezuela bukanlah Indonesia. Kita tidak bisa mengambil revolusi di Venezuela menjadi contoh atau dasar untuk mengambil tindakan seperti di Indonesia. Karakter permasalahan politik dan internasional di Venezuela sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia.

Yogyakarta, Minggu 18 Mei 2008, 21.00

BLT ADALAH SIMBOL AROGANSI KEBIJAKAN

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Sat, 17 May 2008 18:14:00 PDT

Seperti yang telah diduga oleh banyak pihak, pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BTL) terganjal oleh banyak kendala di lapangan. Belum lagi pelaksanaannya rampung, kontroversi seputar mekanisme dan metode pelaksanaanya menemui cukup banyak kendala teknis. Satu hal, pemerintah selama ini tidak pernah mau mengakui secara terbuka apabila program BLT akan menemui banyak kendala teknis di lapangan. Apa yang sebenarnya diharapkan atau sasaran yang hendak dicapai dari program BTL? Apa pula yang sesungguhnya memotivasi pemerintah untuk membagi-bagikan uang tunai kepada masyarakat miskin?

Sasaran Definitif
Sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2006 lalu, tujuan utama menurut versi pemerintah dari pelaksanaan BTL adalah untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat sebagai akibat meningkatnya harga kebutuhan pokok. Pelaksanaan yang dibatasi waktunya dimaksudkan mendorong kesempatan bagi kelompok yang disebut miskin untuk meningkatkan atau memperbaiki pendapatannya. Jika pada tahun 2006 lalu, program BLT dilaksanakan selama waktu 1 tahun, maka pada tahun 2008 ini hanya dilaksanakan selama 7 bulan. Sasaran dari program BLT ini tentunya adalah mereka (masyarakat) yang dikelompokkan dalam kategori miskin. Jika dilihat dari jangka waktu pelaksanaannya, maka program BLT ini adalah kebijakan yang sifatnya jangka pendek. Program BTL dikelompokkan pula sebagai jenis kebijakan yang sifatnya darurat atau insidensial. Kebijakan darurat ini misalnya sering dilaksanakan apabila terjadi peristiwa bencana alam.

Pada prinsipnya, definisi kebijakan dari program BLT versi pemerintah bisa dikatakan telah keluar dari konteks tujuan ataupun sasaran. Pertama, program BLT hanya memiliki manfaat (jika memang bermanfaat) dalam jangka pendek. Kedua, kebijakan ini sama sekali tidak bisa menjelaskan tujuan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah hanya berpikir jika beban ekonomi kelompok masyarakat miskin berasal dari meningkatnya harga kebutuhan pokok. Sementara itu, efek inflasi dari adanya peristiwa naiknya harga BBM tidak hanya berdampak pada harga kebutuhan pokok, akan tetapi juga pada biaya-biaya hidup lainnya seperti kesehatan, sekolah, dan perumahan. Pemerintah hanya menetapkan biaya rata-rata per bulan sebesar Rp 100.000 tanpa memperhitungkan seberapa banyak jumlah anggota keluarga atau beban ekonomi per kepala keluarga. Dilihat dari jangka waktu pelaksanaannya, program BLT sudah tentu tidak menjamin akan menstimulasi kenaikan kesejahteraan. Berbeda dengan program jaring pengaman sosial (JPS) yang sifatnya berkelanjutan. Dari pelaksanaan BLT tahun 2006 lalu disebutkan bahwa efektivitasnya hanya mencapai 54.9%, sedangkan sisanya lebih banyak salah sasaran (lihat di sini).

Konsep Program BLT Versi Pemerintah
Seperti yang pernah saya tuliskan sebelumnya (lihat di sini), program BLT seperti pada tahun 2006 dan 2008 dilakukan tanpa melewati kajian mendalam mengenai efektivitas dalam mengenai sasaran, perilaku masyarakat (penerima BLT), dan reaksi/respon masyarakat. Program BLT dilaksanakan berdasarkan pengetian bahwa kesulitan ataupun beban ekonomi masyarakat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan keluarga. Jika demikian, sudah semestinya solusinya adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Ini pun pelaksanaannya harus berkelanjutan dan sangat terencana. Tujuan program BTL dalam mengurangi beban ekonomi keluarga bisa dikatakan sangat tidak rasional. Alasan pertama, beban ekonomi akan semakin bertambah mengikuti pertambahan kenaikan harga-harga umum atau inflasi. Kedua, tanpa disertai adanya perbaikan pada sumber-sumber pendapatan, maka beban ekonomi masyarakat akan semakin berat. Jika diperhatikan, program BTL hanya bersifat sementara atau tidak berkelanjutan.

Mengenai sasaran, di sini kita akan mengkritis cara berpikir pemerintah berdasarkan definisi mereka yang disebut sebagai kelompok rumah tangga miskin (RTS). Pemerintah, atau mereka di kabinet yang menangani bidang ekonomi dan sosial sangat paham apabila data statistik Indonesia memiliki kelemahan dalam pendefinisian terutama untuk kelompok statistik sosial dan kesejahteraan. Konsep sasaran yang dimaksudkan pemerintah bersandar pada data statistik sosial dan kesejahteraan. Untuk mengakurasikan hasil pengukuran, pemerintah hanya melakukan pendataan ulang secara terbatas. Hal ini dikarenakan untuk menyesuaikan target pelaksanaan pembagian BLT yang sangat mendesak waktunya. Seharusnya, jika yang diinginkan adalah efektivitas dalam penyalurannya, maka sudah seharusnya tidak hanya melakukan pendataan ulang, akan tetapi juga memperbaiki terlebih dahulu definisi data hingga metode pengambilan data. Pada pelaksanaan BLT tahun 2008 ini, pemerintah masih melakukan tindakan seperti halnya yang terjadi pada tahun 2006 lalu. Pihak BPS sendiri di sini baru akan melakukan klarifikasi data BLT pada bulan September 2008. Dari sini kita sudah bisa melihat jika aspek efektivitas tidak begitu penting dalam pelaksanaan program BLT.

Mengapa Harus BLT?
Seperti yang telah disampaikan oleh pemerintah, program BLT adalah bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM. Pernyataan yang perlu dicermati di sini adalah kompensasi atau bentuk ganti rugi. Artinya, pemerintah sangat mengetahui jika kebijakannya ini akan memberikan efek atau dampak negatif (kerugian) kepada mereka yang tergolong rumah tangga miskin. Kita bisa mengkonotasikan jika tindakan untuk menaikkan harga BBM menurut pemerintah akan merugikan rakyat. Dalam hal ini, rakyat yang termasuk ke dalam kelompok keluarga miskin adalah korban dari keputusan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang dianggap dapat mengkompensasikan kerugian, yaitu program BLT.

Dari konsep secara definitif dan konsep pelaksanaannya, terlihat jika sifat penggantian kerugian ini tidak tercapai seperti apa yang semestinya diharapkan. Pemerintah sangat mengetahui apabila efektivitas dalam mengenai sasaran dari kebijakan ini memang meragukan. Tidak hanya itu, pemerintah juga sangat mengetahui apabila tujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga miskin adalah opsi/pilihan yang ada pada masyarakat miskin itu sendiri. Pemerintah tidak memperhatikan apakah nantinya kompensasi yang diberikan tadi akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok atau digunakan untuk keperluan lainnya. Motivasi dari kebijakan program BLT tidak lebih dari motif politik, yaitu untuk meredam gejolak sosial sebagai reaksi kebijakan menaikkan harga BBM.

Sejak masa reformasi 10 tahun yang lalu, nampaknya masih sulit bagi pemerintah yang dipilih membuat suatu kebijakan yang berkualitas. Ini tidak hanya terjadi di bidang ekonomi dan sosial, akan tetapi juga terjadi di seluruh bidang lainnya seperti penegakan hukum. Kebijakan yang berkualitas semestinya tidak semata hanya mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi juga mampu mendorong elemen-elemen di suatu negara menjadi solusinya. Suatu kebijakan dalam bidang atau sasaran apapun semestinya pula mencangkup atau meliputi satu tujuan nasional. Jika saja suatu kebijakan tidak memperhatikan dampak negatif atau akibat-akibatnya di masa depan, maka bisa jadi kebijakan itu adalah simbol arogansi kekuasaan.

Yogyakarta, Minggu 18 Mei 2008, 06.15

TERIMA KASIH TIM UBER INDONESIA

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Sat, 17 May 2008 18:12:00 PDT

Sekali lagi, malam tadi tanggal 17 Mei 2008, Indonesia merelakan Piala Uber lambang supremasi dunia bulu tangkis (wanita) ke tangan China (RRC). Mereka semua tim Uber Indonesia 2008 telah mampu menunjukkan kelasnya hingga melaju ke babak final. Bukanlah suatu capaian yang mudah mengingat tidak sedikit lawan-lawan mereka yang sekarang ini pun mengalami kemajuan. Sekalipun akhirnya harus kalah 3-0, tapi perlu diakui pula jika tidak mudah bagi tim Uber RRC melewatinya. Satu hal yang harus kita banggakan dan diperoleh dari turnamen ini adalah bibit-bibit nasional yang sudah mulai nampak berkembang. Rasa terima kasih perlu dan salut tentunya layak kita berikan kepada mereka semua tim Piala Thomas dan Uber atas dedikasinya untuk negeri dan rakyat Indonesia. Semoga saja pengalaman turnamen di tahun ini dapat menjadi bekal yang sangat berharga bagi capaian prestasi olah raga lainnya di masa yang akan datang.

Yogyakarta, Sabtu 17 Mei 2008, 23.05

CATATAN: SABTU 17 MEI 2008

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Fri, 16 May 2008 18:53:00 PDT

Nuansa politik nampak terlihat begitu nyata ketika pemerintah menaikkan harga BBM 2008 setelah harga minyak dunia melonjak tidak terkendali. Keputusan SBY tidak mendapatkan dukungan dari banyak kawan maupun lawan politiknya. Moment yang sangat tepat menjelang Pemilu 2009. SBY masih merupakan tokoh kuat yang akan meramaikan bursa pencalonan presiden di tahun 2009 nanti. Lawan-lawan politiknya nampak menyepakati jika keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM merupakan moment yang tepat untuk menjatuhkan reputasi politik SBY. Di lain pihak, kepemimpinan SBY tidak menunjukkan sikap sebagaimana layaknya seorang pemimpin. Tidak mengherankan apabila kemudian memunculkan wacana kepemimpinan dari banyak kalangan/tokoh politik.

Sejak menjabat sebagai Presiden RI ke-6, inilah pertama kali aksi massa (demo) terbesar yang dihadapi oleh SBY. Aksi massa yang menolak keputusan/sikap pemerintah untuk menaikkan harga BBM 2008. Reaksi yang wajar mengingat rakyat sudah cukup trauma dengan keputusan pemerintah ketika menaikkan harga BBM hingga 110% di tahun 2005 lalu. Sekalipun ada beberapa kalangan yang mendukung alasan pemerintah, namun tidak satupun di antaranya yang mendukung pemerintah. Reaksi keras datang dari lawan-lawan politiknya atau mereka yang bakal menjadi pesaing SBY di tahun 2009. Tidak hanya itu, partai yang mendukungnya sendiri, Partai Demokrat hingga saat ini pun belum memberikan pernyataan secara resmi yang mendukung keputusan pemerintah.

Tanpa mengesampingkan keberatan dan kesulitan rakyat, maraknya reaksi ataupun sikap menolak dari masyarakat dan sejumlah tokoh masyarakat lebih bernuansa politik. Saya tidak begitu yakin dengan motivasi membela kepentingan rakyat yang dikemukakan oleh banyak kalangan politik ataupun partai politik. Ketika SBY menaikkan harga BBM hingga 110% pada akhir tahun 2005, tidak begitu banyak suara sumbang/miring terutama sikap menolak kecuali kritik dan pandangan sepihak. Lain halnya dengan moment ketika SBY berencana hingga setelah keputusan pada tanggal 15 Mei 2008 lalu, reaksi negatif tokoh maupun partai politik cukup ramai. Mereka bahkan dengan secara terbuka mendorong dan menggerakkan aksi massa di Jakarta yang tidak lain dimanfaatkan secara politik untuk mengurangi citra politik SBY. Apapun tu, pada akhirnya rakyat lah yang mejadi korban.

Sebagai pemimpin nasional yang secara resmi dipilih oleh rakyat, SBY seolah terlihat tidak mampu menunjukkan kepemimpinannya. Tidak hanya reaksi keras, akan tetapi juga tidak mampu menyatakan perbedaaan pandangan. Terlihat pula di sini SBY merasa memiliki krisis yang sekarang ini sedang dihadapi oleh seluruh rakyat Indonesia. Keinginan untuk mempersatukan nampaknya tidak kunjung dilakukan, bahkan semakin membuka lebar jarak dengan lawan-lawan politik maupun rakyatnya sendiri. Ada satu hal yang mungkin perlu kita cermati jika pola-pola orde baru mulai terlihat dari kepemimpinan SBY. Sinyalemen yang dikemukakan badan intelejen milik pemerintah merupakan bukti jika pola orde baru terlihat nyata dalam kepemimpinan SBY-Kalla. Semoga saja dari kejadian ini membuat rakyat menjadi semakin membuka mata dan sadar akan pentingnya kepedulian tidak hanya soal perekonomian ataupun sosial, akan tetapi juga politik nasional.

TERIMA KASIH TIM PIALA THOMAS INDONESIA!

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Fri, 16 May 2008 15:18:00 PDT

Akhirnya malam tadi, tanggal 16 Mei 2008, kita bangsa Indonesia harus merelekan lambang supremasi dunia bulu tangkis (putra) dan sekaligus legenda Indonesia, Piala Thomas. Seperti yang dikatakan oleh Taufik, malam tadi kita memang kurang beruntung ketika menghadapi tim Korsel. Secara sportif bahkan Taufik mangakui jika lawan yang dihadapinya terakhir ini sudah mengalami cukup banyak kemajuan. Sekalipun kalah hanya dalam 3 babak, Anda semua, Sony Dwi Kuncoro (tunggal pertama), Markis Kido/Hendra Setiawan (ganda pertama), dan Taufik Hidaya (tunggal kedua) telah melakukan yang terbaik untuk negeri ini. Kami bangsa Indonesia bisa merasakan kerja keras yang sudah Anda semua (tim Indonesia) lakukan. Sony DK dan Markis/Hendra bermain tiga set untuk menahan kemenangan lawan. Taufik sendiri yang masih cedera mampu memaksakan diri walaupun akhirnya harus menyerah dua set langsung. Kami juga turut merasakan kesedihan kalian, akan tetapi akan lebih baik kita merelakan saja malam yang penuh kenangan ini. Piala Thomas belumlah menjadi nasib kita malam ini. Namun kemenangan yang sesungguhnya adalah capaian dan semangat yang sudah kalian (tim Indonesia) tunjukkan kepada rakyat Indonesia yang sedang cemas akan krisis ekonomi. Anda semua telah mampu menghapuskan wajah kesedihan mereka. Selama republik ini masih berdiri, dan selama nusantara masih membentang dari Sabang samapi Merauke, kita akan mendapatkannya suatu saat nanti. Sekali lagi, TERIMA KASIH UNTUK TIM PIALA THOMAS INDONESIA 2008 ATAS SEGALA KERINGAT DAN SEMANGAT YANG MEMBANGGAKAN NEGERI. SEMOGA KEBERUNTUNGAN AKAN BERPIHAK PADA TIM UBER INDONESIA. AMIN.

Kritik Untuk Bangsa Indonesia
Saya melihat bagaimana karakter bangsa ini ketika menghadapi suatu perjuangan dan jerih upaya untuk meraih suatu capaian/impian. Seringkali ketika tim menang, tim mendapatkan pujian yang luar biasa. Lain halnya ketika tim mendapatkan kekalahan, bangsa ini seperti tidak bisa berkata apapun atau diam. Sangat berbeda apabila mendengar sorakan dan teriakan-teriakan suporter di Istora Senayan tadi malam. Taufik Hidayat melalui pernyataan pers mengungkapkan permintaan maaf kepada bangsa Indonesia. Padahal, sama sekali mereka tidak membuat kesalahan apapun. Sebaliknya, tim sudah telihat nyata bekerja keras menghadapi tekanan lawan dan mental dari penonton. Bukan suatu tugas/pekerjaan yang mudah jika sudah melawan mental sendiri. Sudah saatnya bangsa ini bisa belajar untuk menghargai apapun capaian/hasilnya. Sudah semestinya pula bangsa Indonesia belajar untuk memberikan aplaus/pujian kepada mereka (tim Indonesia) apapun hasilnya, kalah atau menang.
Piala Thomas/Uber bukanlah segalanya untuk meraih prestasi tinggi. Piala Thomas/Uber hanyalah simbol yang tidak banyak berarti apapun. Prestasi yang sesungguhnya adalah belajar untuk tetap bersemangat dan pantang menyerah untuk meraih sesuatu. Jika bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang maju, dan jika bangsa Indonesia ingin suatu saat bisa menjadi bangsa yang besar, maka bangsa Indonesia harus belajar untuk bisa menghargai dan menghormati karya dari bangsanya sendiri.

Yogyakarta, Sabtu 17 Mei 2007, 05.00

UNTUK APA BAPAK PRESIDEN HADIR MENONTON PIALA THOMAS?

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Fri, 16 May 2008 13:39:00 PDT

Belum lama saya tuliskan tentang topik peka terhadap krisis, terbukti lagi suatu tindakan tidak perlu dilakukan pemimpin kita. Malam tadi, Bpk Presiden SBY menyempatkan diri untuk ikut menonton perhelatan Piala Thomas yang sudah mencapai babak semifinal. Jika kedatangannya dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada tim Piala Thomas Indonesia, maka bisa jadi kedatangan beliau lah yang menyebabkan tumbangnya tim Indonesia. Piala Thomas mungkin bisa jadi malam itu adalah lambang supremasi dunia bulu tangkis. Namun demikian, Piala Thomas tidak akan menjadi berarti apabila jauh dari Istora Senayan, rakyat sedang mencemaskan ketidakpastian ekonomi paska kenaikan harga BBM. Apakah tidak lebih baik apabila Bpk. Presiden menemui dengan mendengarkan langsung apa yang diinginkan oleh rakyat.

Dukungan atau Mencari Perhatian?
Ada ribuan rakyat Indonesia yang sudah menyemangati dan hadir langsung di Istora Senayan Jakarta malam itu tanggal 16 Mei 2008. Tidak hanya itu, hadir pula pada malam babak semifinal Piala Thomas Menteri Olah Raya Adhyaksa Dault, Ketua PB PBSI Soetiyoso, dan mantan pejabat negara Bpk. Agum Gumelar. Hadir pula dukungan dari kalangan artis ibukota dan sejumlah tokoh-tokoh nasional. Secara psikologis, ini saja sudah bisa menjadi beban mental tim/pemain Piala Thomas. Ditambah kehadiran Presiden SBY, tekanan luar biasa menghinggapi pikiran pemain yang malam tadi terlihat bermain cukup tegang.

Pengakuan dan pendapat disampaikan sendiri oleh lawan Sony DK, Park Sung Hwang (lihat di sini). Pihak lawan dapat membaca dengan cermat apabila Sony terlihat bermain cukup tegang sehingga sering membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Pengematan lawan ini kemudian dimanfaatkan oleh ganda pertama dan tunggal kedua Korsel yang sekaligus mengalahkan lawannya. Pengakuan tekanan moral juga diakui sendiri oleh Taufik Hidayat yang tadi malam dikalahkan dua set langsung oleh Lee Hyun Ji yang selanjutnya menjadi dirinya bermain cukup tegang (lihat di sini). Apalagi yang bisa membuat pemain Indonesia bermain tegang jika bukan karena kedatangan Presiden SBY.

Secara politis, maksud kedatangan Presiden SBY tidak sekedar untuk memberikan dukungan moral, akan tetapi juga untuk mencari perhatian publik. Selama beberapa minggu terakhir ini, penilaian masyarakat terhadap kabinet yang dipimpinnya semakin menurun terutama setelah beliau memutuskan kebijakan yang kontroversial. Event Piala Thomas adalah media politis yang cukup potensial untuk memperbaiki citra karena hampir seluruh perhatian rakyat Indonesia sekarang ini tertuju ke perhelatan Piala Thomas di Jakarta.

Tindakan Yang Tidak Perlu
Jika memang dimaksudkan ingin mengangkat citra dirinya sendiri (individu), akan lebih baik jika Presiden SBY menemui rakyat dan mendengarkan langsung keluhan ataupun tuntutan rakyatnya sendiri. Event Piala Thomas hanyalah suatu tontonan hiburan yang tidak ada kompetensinya dengan kebijakan publik. Tim penasehat kepresiden semestinya bisa mengarahkan beliau untuk mengambil langkah dan tindakan yang didasarkan atas pertimbangan dampak dan akibatnya. Jika saja tim Piala Thomas menang, tidak ada keuntungan politis yang akan didapat dari Presiden SBY di situasi seperti sekarang ini. Sebaliknya, jika tim Piala Thomas kalah, maka kehadiran beliau justru menjadi bumerang bagi reputasinya sendiri. Selain itu, faktor tekanan pemain juga mesti diperhitungkan mengingat kita sudah cukup lama melepas lambang supremasi dunia bulu tangkis sejak tahun 2002 lalu.

Ketika Bpk. Presiden hadir, diberitakan jumlah personel keamanan yang disiapkan mencapai 1.000 orang. Bukan jumlah yang sedikit dan tentunya memakan biaya yang cukup besar. Ini belum lagi termasuk perangkat pendukung seperti perjalanan dan pengawalan. Keseluruhannya dipastikan akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Tentu saja biaya tadi akan dibebankan kepada APBN. Padahal, belum lama berselang beliau pernah mengutarakan untuk segera melakukan penghematan di instansi-instansi pemerintah. Jika saja kepentingan ataupun manfaat secara politik tidak begitu penting, maka pemerintah sama sudah tidak konsisten dengan keinginananya untuk berhemat paska kebijakan menaikkan harga BBM.

Perlu kiranya kita di sini mengkritisi tim kepresidenan yang bertanggungjawab secara politik kepada beliau. Mereka ini tidak hanya mengatur jadwal pertemuan, perjalanan, ataupun agenda kepresidenan/nasional, akan tetapi juga memberikan masukan kepada presiden. Mereka memang dipekerjakan salah satunya untuk menjaga reputasi dan citra presiden di mata rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya. Ada baiknya jika orang-orang yang bertugas menjadi tim kepresidenan ini adalah orang-orang yang memahami politik dan sekaligus mampu menganalisis situasi dan kesulitan yang sedang dihadapi oleh presidennya. Pada konteks sekarang ini, sudah semestinya tim kepresidenan lebih menyarankan beliau untuk lebih banyak mendekati rakyat. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketenangan dan sekaligus menumbuhkan rasa kebersamaan dan kedekatan dengan rakyatnya sendiri.

Yogyakarta, Sabtu 17 Mei 2008, 04.00

MASYARAKAT YANG PEKA TERHADAP KRISIS

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Fri, 16 May 2008 07:44:00 PDT

Semua negara di dunia ini pernah mengalami pasang surut baik perekonomian maupun politik. Tidak terkecuali Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa dan Rusia. Pasang surut, ketika negara dan bangsa itu berada di puncak tertinggi kejayaan, atau ketika negara dan bangsa itu berada pada titik nadir. Semua negara manapun, di benua manapun pernah mengalami apa yang sekarang ini kita alami. Mereka yang unggul dalam kepenguasaan teknologi, keuangan, informasi, dan pertahanan adalah mereka yang senantiasa belajar dari situasi pasang dan surut yang pernah dialaminya. Mampu atau tidak mereka belajar dari dirinya sendiri, itulah yang sekarang membedakan mereka dengan bangsa-bangsa lainnya.

Pengalaman di Masa Lalu
Ketika seluruh negara di Asia terkena dampak dari krisis finansial pada pertengahan tahun 1997, yang selanjutnya berlanjut di tahun 1998, saya sempat berpikir jika inilah krisis yang bakal menjadi krisis yang berkepanjangan. Melihat nilai tukar terpuruk hingga level Rp 14.000 per USD, saya juga sempat mengira jika negeri ini tidak akan bisa bangkit lagi dalam kurun waktu yang cepat. Inflasi tinggi sebagai efek dari lemahnya nilai tukar Rupiah akan menyebabkan daya beli masyarakat Indonesia terpangkas untuk waktu yang cukup lama. Logikanya, jika ketika nilai tukar masih berada pada level Rp 4.000 per USD, kita hanya bisa mampu membeli dua buah barang, maka bagaimana jadinya jika nilai tukar Rupiah hanya bertahan pada Rp 10.000 per USD? Tentunya, sebagian besar pendapatan akan lebih banyak teralokasi untuk menutup kebutuhan pokok. Logikanya, sudah semestinya pula permintaan akan barang-barang pendukung atau kebutuhan tersier akan menurun cukup drastis. Jika saja negara kuat seperti Amerika Serikat membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk bangkit dari krisis (Great Depression tahun1936), maka bisa diperkirakan berapa lama yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia.

Apa yang terjadi kemudian, ternyata jauh dari apa yang semula diperkirakan. Guncangan ekonomi (economy shock) pada tahun 1998 hanya berlangsung sesaat. Setelah tahun 1999, perekonomian Indonesia mulai menggeliat, jauh lebih cepat ketimbang masa awal sebelum krisis tahun 1997. Permintaan barang-barang tersier secara perlahan mulai meningkat, kendaraan bermotor (roda dua ataupun sedan), telepon selular, jasa operator telepon selular, dan barang-barang elektronik/komputer. Pada tahun 2000, pameran produk-produk tersier mulai sering diselenggarakan dan cukup padat dikunjungi. Masyarakat membeli apa saja yang bisa dibeli dengan pendapatannya, sekalipun harus dengan mengangsur pembayarannya. Pada tahun 2002, Indonesia bahkan diklaim negara konsumsi telepon selular yang paling tinggi intensitasnya. Dibandingkan dengan RRC, Indonesia adalah negara yang paling tinggi intensitas penggantian telepon selular. Di produk elektronik lainnya dan komputer, Indonesia juga diklaim negara yang paling tinggi intensitas permintaan baik televisi maupun komputer di Asia. Tidak kalah pula penjualan di bidang otomotif. Pada tahun 2004, beberapa daerah mulai banyak mengeluhkan meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak bisa lagi diantisipasi dengan ketersediaan jalan raya. Secara sepintas, tidak terlihat bangsa ini baru saja terpukul dari krisis yang cukup parah.

Masih ada lagi kemudian pada tahun 2006, harga BBM dinaikkan mencapai 110%. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan RI, harga BBM dinaikkan hingga di atas separuh lebih. Idealnya, jika harga BBM meningkat, maka permintaan akan kendaraan bermotor akan turun. Apabila peningkatan itu melampaui batas kritis kemampuan konsumen, akan terjadi pergeseran perilaku dalam mengkonsumsi BBM. Sekalipun demikian, dampak kenaikan harga BBM pada tahun 2006 tidak terlalu banyak mempengaruhi perilaku masyarakat. Di sejumlah media menyebutkan penjualan kendaraan bermotor meningkat cukup tajam baik untuk kelompok kendaraan roda dua maupun sedan/non-sedan. Statistik perjalanan wisata ataupun penggunaan alat transportasi pun meningkat yang ditandai dengan tumbuhnya sejumlah maskapai penerbangan domestik. Tidak hanya itu, catatan statistik konsumsi listrik juga mengalami kecenderungan meningkat sejak tahun 2006 hingga menjelang tahun 2008. Suatu kondisi yang cukup kontras terjadi di kebanyakan negara-negara maju.

Pada akhir tahun 2007, nampak terlihat gambaran yang sedemikian meyakinkan dari perilaku ekonomi masyarakat tidak memberikan solusi ketika harga minyak dunia terus melambung tinggi. Abstraktif, pemerintah mengakui gambaran itu meyakinkan dalam konteks perekonomian nasional dengan mengatakan APBN 2008 dalam bahaya. Kekacauan mulai terlihat dan meluas hingga ke daerah. Konsumsi yang berlebihan tidak dapat diserap manfaatnya sedikitpun untuk membentengi dampak perubahan internasional. Kemudahan/kelonggaran yang selama ini banyak diberikan tidak disikapi secara bijaksana. Perlu diakui pula jika perputaran perekonomian yang sedemikian cepat ini tidak dapat diserap manfaatnya oleh pemerintah yang berfungsi sebagai regulator dan dinamisator. Namun demikian, kontrol diri dari masyarakat adalah faktor yang paling menentukan hasil akhir ataupun harga yang harus dibayarkan.

Belajar Dari Negara-Negara Maju
Tidak sedikit negara-negara Asia yang maju perekonomiannya belajar banyak dari pengalaman negara-negara maju baik di Eropa maupun Amerika Serikat. Kita lihat misalnya seperti Jepang, Korea, Taiwan, dan Singapura. Hampir sebagian besar barang-barang yang masuk dan dijual di Indonesia adalah buatan/dibuat di negara-negara tersebut. Dua negara lainnya juga mulai mencontohkan perilaku maju seperti Thailand dan Malaysia. Jika disebut mereka adalah masyarakat yang tangguh, itu karena mereka dan pemerintahnya tahu bagaimana menyikapi dinamika perubahan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Ciri khas yang melekat pada mereka adalah masyarakat yang gemar untuk menabung. Mereka adalah masyarakat yang tahu bagaimana harus menahan diri dan kapan mesti membelanjakan pendapatannya. Turis-turis yang datang ke negara kita mengumpulkan uang cukup lama. Mereka hanyalah kelompok masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah. Sekalipun status ekonomi negaranya masih cukup aman, mereka tetap menjaga kemungkinan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Mereka bukanlah masyarakat yang gemar untuk liburan dan bepergian. Kebiasaan menabung dan menahan konsumsi berlebihan inilah yang menjadi kunci keberhasilan mereka untuk bertahan menghadapi dinamika perubahan internasional. Di sisi lain, perlu diakui pula sistem sosial yang tercipta tidak terlepas pula dari peran kebijakan pemerintah yang memberikan arahan yang baik. Tidak seperti kita yang justru memperbanyak liburan dalam masa satu tahun kerja, bahkan terkadang lebih banyak lagi hari-hari aktif yang diliburkan secara tidak resmi.

Ketika menghadapi masa krisis, mereka umumnya langsung melakukan perombakan rencana keuangan mulai dari pengaturan kebutuhan hidup hingga rencana perjalanan. Inilah yang kemudian dalam ilmu ekonomi dikenal dengan tindakan penyesuaian (adjustment act). Jika krisis yang dihadapi cukup tinggi tensinya seperti inflasi dan kenaikan biaya untuk energi, langkah penyesuaian ini berlangsung cukup lama. Peningkatan pola konsumsi selalu bertahap dan tidak dengan segera. Mereka tidak terpancing oleh gaya hidup yang banyak dipertontonkan di media. Lain halnya dengan kebanyakan masyarakat kita. Langkah penyesuaian dilakukan dengan cara merencanakan utang baru seperti pembelian melalui cara kredit dalam jumlah besar. Di negara-negara maju, untuk mendapatkan kredit konsumsi tidak semudah seperti yang kebanyakan terjadi di Indonesia. Kebanyakan kredit memberikan jangka waktu tidak terlalu lama dan umumnya hanya yang tidak beresiko diberikan kredit. Kita masih ingat ketika krisis pada tahun 1998 lalu, kunjungan wisata dari turis Eropa mengalami penurunan cukup drastis di mana keadaan ini berlangsung cukup lama hingga tahun 2001. Penurunan ini dikarenakan adanya efek penyesuaian yang dilakukan oleh masyarakat di Eropa.

Kepekaan terhadap krisis adalah kunci untuk mewujudkan bangsa ini menjadi bangsa yang tidak hanya akan dihargai/dihormati, akan tetapi juga disegani oleh bangsa-bangsa lainnya. Indikator ekonomi tidaklah terlalu penting selama proses masih berlangsung. Aspek struktural dalam kemasyarakatan yang sebenarnya perlu mendapatkan perhatian. Masa krisis seperti sudah sering kita hadapi sejak kemerdekaan adalah pengalaman yang cukup berharga. Terakhir kali pada tahun 1998, kita bangsa Indonesia secara nyata ditunjukkan apa arti dari krisis yang akan dihadapi oleh masyarakat. Nampaknya, sekedar hanya mengharapkan perubahan kekuasaan tidaklah cukup banyak akan membantu. Pilihan ada pada masyarakat, tidak penting seberapa banyak orang Indonesia yang menyadari dan mau melakukannya.

Yogyakarta, Jumat 16 Mei 2008, 20.30

RAKYAT HARUS BELAJAR MEMILIH

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Thu, 15 May 2008 23:36:00 PDT

Semakin hari nampak semakin kencang pembicaraan dan pikiran soal pergantian kekuasaan. Teriakan-teriakan massa mulai mengarah pada keinginan untuk mewujudkan pergantian kepemimpinan dengan segera. Moment politik di tahun 1998 seperti menjadi solusi untuk menjawab ketidakadilan dan kemiskinan. Mereka yang meneruskan ide/gagasan pergantian kekuasaan dengan segera adalah mereka yang sebelumnya berteriak kencang tentang demokrasi. Mereka ini tidaklah berarti apapun dibandingkan jumlah rakyat Indonesia yang sama sekali tidak memperdulikannya. Ada tiga pilihan bagi bangsa Indonesia, menjadi maju dan mengejar ketertinggalan atau memilih untuk tetap tertinggal.

Mulai Menyadari Sebagai Bangsa Yang Tertinggal
Tidak satupun dari sekian banyak rakyat Indonesia yang tidak menginginkan dirinya dipandang sebagai bangsa yang maju. Bangsa yang maju akan memiliki segala hal yang dibutuhkan, kemakmuran, kesejahteraan, dan kehormatan. Ratusan tahun silam, untuk bisa mendapatkan pengakuan sebagai bangsa yang maju, Kerajaan Majapahit harus bersusah payah menaklukkan Nusantara, seperti yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya.

Kemakmuran, kesejahteraan, dan kehormatan, tidak satupun nampaknya kita memilikinya secara utuh. Kita harus membayar mahal biaya telepon karena kita sudah tidak lagi memiliki satelit. Kita pun harus membayar mahal untuk minyak yang kita miliki sendiri karena minyak kita dikelola oleh orang asing. Kita pun mesti membayar mahal barang-barang yang kita beli karena sebagian besarnya kita tidak bisa untuk mengolahnya sendiri. Sumber daya energi kita cukup melimpah, tapi kita tidak bisa menikmatinya seperti halnya yang kebanyakan terjadi di negara-negara tetangga dekat kita sendiri (Asia Tenggara). Kita punya Pertamina, tapi mereka punya Petronas yang sudah begitu mendunia. Kita punya sumber daya manusia melimpah dan berkualitas, tapi tidak satupun yang bisa menyelesaikan hanya masalah banjir di ibukota. Kita punya angkatan bersenjata, tapi mereka tidak bisa melindungi rakyat yang dilecehkan di negeri seberang.

Budaya malu memang perlu, tapi tidak akan berguna jika sedikit pun masyarakat tidak berpikir menjadikan negeri ini maju. Kesulitan ekonomi ataupun motif ekonomi seringkali menjadi alasan/pendorong dari kebanyakan masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu. Kebanyakan dari mereka melakukannya dengan penuh kebanggaan, tapi sesungguhnya di luar kita menjadi bahan tertawaan. Kita tidak pernah bisa menyadari karena kita pun tidak pernah mau untuk bercermin dari diri sendiri. Dua puluh tahun yang lalu, mereka banyak belajar dari kita, tapi sekarang kita lah yang akhirnya membayarkan jasa mereka. Tiga puluh tahun yang lalu, mereka belajar banyak dari kita, tapi sekarang kita lah yang membeli karya mereka. Ketika kesempatan untuk mulai merubah segalanya tiba, kita hanya bisa bertengkar dan kemudian tidak peduli seolah kesempatan itu tidak pernah ada.

Membayar Pilihan Sendiri
Kunci keberhasilan pergerakan sosial ada sepenuhnya di tangan/pilihan masyarakatnya. Revolusi di Rusia, Iran, Amerika Latin, dan sebagian negara-negara Asia memanfaatkan kekuatan rakyat untuk menentukan pilihan di masa depan. Hasil yang diterima adalah apa yang selama ini mereka bayarkan. Tidak terkecuali hanya pada beberapa/kelompok warga negara, akan tetapi semua rakyat yang menanggung/membayarkan hasilnya. Jika bangsa ini ingin menjadikan demokrasi sebagai pilihan yang tepat di negara ini, maka bangsa Indonesia harus membayarkan harga dari demokrasi. Ide/gagasan, tindakan, perhatian, dan sikap adalah bentuk bagaimana kita membeli demokrasi. Kerugian, keuntungan, nasib, realita, dan prestasi adalah harga yang kita bayarkan.

Demokrasi bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah untuk dicerna. Negara-negara yang telah maju demokrasinya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa menjadikan demokrasi sebagai asas untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi tidak bisa dibentuk dengan cara instan. Pengalaman di tahun 1965 dan terakhir tahun 1998 adalah bukti jika demokrasi harus kita bayarkan dengan harga yang sangat mahal. Hasil yang kita bayarkan sayangnya tidaklah seperti apa yang kebanyakan kita harapkan. Semua ini dikarenakan kita kurang bijaksana dalam menggunakannya. Tidak terlalu penting seberapa banyak rakyat Indonesia yang berinisiatif untuk mau merubahkan karena pada akhirnya, seluruh rakyat Indonesia lah yang akan menanggung harga yang dibayarkan.

Yogyakarta, Jumat 16 Mei 2008, 10.28

MEMPOSISIKAN LEMBAGA INTELEJEN NEGARA DI SITUASI KRISIS

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Thu, 15 May 2008 06:29:00 PDT

Sikap menolak masyarakat terhadap keputusan untuk menaikkan harga BBM mulai semakin meluas dan memanas di sejumlah daerah. Di tengah memanasnya situasi ini, Badan Intelejen Negara (BIN) mengatakan jika aksi demo menolak BBM telah ditunggangi. Pernyataan BIN kemudian juga diperkuat oleh pihak Badan Koordinasi Intelejen Negara (BAKIN). Kedua institusi ini seperti kebiasaan mereka, tidak pernah sedikit pun menyebutkan siapa yang dimaksud menunggangi aksi demo massa. Pola yang sama seperti yang pernah dilakukan semasa kepemimpinan Soeharto (Orde Baru). Anehnya, pada aksi massa 2006 lalu, kedua institusi ini sama sekali tidak bereaksi/berkomentar apapun secara terbuka. Tidak hanya itu, pihak BAKIN pun menuding adanya intelejen asing di tubuh kabinet sekarang ini. Jika memang ada, mengapa baru dikemukakan ketika situasi nasional sedang memanas seperti sekarang ini? Apakah ada upaya untuk memanfaatkan momentum penolakan masyarakat terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM?

Menunggangi/Ditunggangi Adalah Pola Orde Baru
Bukan untuk pertama kalinya badan intelejen seperti BIN ataupun BAKIN mengatakan adanya unsur ditunggangi dari setiap aksi massa (demo massa). Jauh sebelumnya ketika masih dalam kekuasaan Orde Baru, institusi intelejen selalu menuduhkan setiap demo/aksi massa yang ditunggangi pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari situasi krisis. Pola yang tidak banyak berubah, atau bisa dikatakan tidak berubah. Lembaga institusi ini sama sekali tidak pernah menyebutkan siapa yang dimaksud dengan pihak-pihak tertentu. Sekalipun terkadang menyebutkan nama, akan tetapi tidak pernah mengarah pada satu nama yang jelas. Seperti sekarang ini, pihak BAKIN hanya menyebutkan mantan pejabat dan menteri yang menunggangi aksi demo menolak kenaikan harga BBM. Pihak BAKIN sama sekali tidak menyebutkan nama yang dimaksudkan, mengarah pada satu pihak yang jelas pun tidak ada. Pihak BAKIN dianggap telah mengeluarkan suatu pernyataan yang justru sebenarnya membuat situasi semakin meresahkan. Lagipula, pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak intelejen negara bukanlah suatu pernyataan resmi seperti halnya yang dikemukakan oleh BIN maupun BAKIN sekarang ini.

Seringkali, pernyataan dari kedua institusi intelejen negara ini berkaitan dengan moment besar di dalam negeri. Misalnya ketika demo massa sepanjang tahun 1995 hingga 1998 yang dulu dinyatakan oleh BIA maupun BAKIN. Pernyataan institusi intelejen yang tidak resmi tadi memberikan efek psikologis berupa pengaruh secara politik untuk mendiskreditkan aksi rakyat yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Efek psikologi selain mendiskreditkan aksi rakyat tersebut adalah untuk memberikan efek ketakutan/traumatis. Hal ini dikarenakan setiap pernyataan dari institusi intelejen milik negara selalu diikuti dengan aksi kekerasan yang semakin meluas.

Memposisikan Lembaga Intelejen Milik Negara
Jika bekerja pada jalurnya, sudah semestinya baik BIN atau BAKIN tidak memberikan pernyataan secara terbuka kepada pihak manapun. Seperti kita ketahui, dalam dunia intelejen, apa yang dimaksudkan dengan bukti ataupun fakta adalah sesuatu yang sifatnya cukup abstrak. Organisasi intelejen mengolah informasi yang abstrak tadi menjadi suatu informasi yang bisa dijelaskan dan sekaligus dapat menjadi pertimbangan sikap pemerintah. Apabila institusi ini menemukan suatu informasi penting, maka informasi itu pun hanya bisa diserahkan kepada pemerintah, bukan kepada masyarakat secara umum terutama kalangan pers. Dalam menyampaikannya ke masyarakat pun, pemerintah tidak menjelaskan secara harafiah temuan intelejen, akan tetapi dijelaskan dengan menggunakan sikap. Perlu pula digarisbawahi di sini, institusi intelejen seperti BIN maupun BAKIN berada di bawah tanggungjawab pemerintah. Keduanya adalah alat-alat negara dan oleh karenanya keduanya harus bekerja di bawah koordinasi pemerintah.

Kita perlu mempertanyakan keberadaan BAKIN yang tidak pernah bersuara atau memberikan informasi soal mafia beras di tanah air, pihak yang mendalangi aksi pembalakan liar, dan penyelundupan minyak. Aksi-aksi seperti inilah yang jauh lebih membahayakan keselamatan negara. Seperti halnya terorisme, aksi-aksi pengrusakan hutan (illegal loging) termasuk yang cukup terorganisir. Pihak BIN maupun BAKIN pun lalai dalam menjaga kewaspadaan nasional ketika sejumlah warga negara Indonesia direkrut menjadi tentara di Malaysia yang disebutkan sebagai angkatan cadangan tentara darat Malaysia atau dikenal dengan Askar Wataniah. Kedua lembaga intelejen milik pemerintah ini juga lalai mewaspadai rencana Malaysia mengusai wilayah Ambalat. Setelah memasuki masa reformasi, baru sekali ini ketika SBY menjadi Presiden RI, pihak BIN maupun BAKIN melakukan pola serupa yang pernah terjadi di masa orde baru dalam menanggapi aksi/demo massa.

Dari kejadian ini, semakin terlihat jelas apabila Pemerintahan SBY-Kalla semakin tidak ramah terhadap rakyatnya sendiri. Sedikit pun tidak ada teguran dari SBY yang ditujukan oleh kedua lembaga intelejen milik pemerintah. Sebagai Presiden, SBY memegang keseluruhan koordinasi kepemimpinan nasional termasuk juga aset intelejen. Jika saja beliau membiarkan pernyataan intelejen beredar tidak terkendali, itu berarti sama saja beliau menolak ajaran untuk berbicara dengan rakyatnya sendiri. Situasi sebenarnya bisa dikendalikan dengan mudah apabila beliau menghadapi sendiri rakyat dan bangsanya. Semoga saja rakyat Indonesia masih bisa berpikir jernih dan bersikap arif dalam menyikapi kenaikan harga BBM. Hanya dengan seperti itulah perisitiwa kelam di masa lalu tidak akan terulang lagi.

Yogyakarta, Kamis 15 Mei 2008, 19.00

PROGRAM PENGGANTI SUBSIDI BBM 2008 AMBISIUS

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Wed, 14 May 2008 20:23:00 PDT

Polemik mengenai angka subsidi BBM, defisit anggaran APBN-P 2008, harga minyak dunia, produksi minyak dalam negeri, dan keuntungan perdagangan minyak Indonesia tetap tidak membuahkan hasil merubah keputusan pemerintah. Tadi malam, sekitar pukul 23.00, pemerintah mengumumkan keputusan untuk menaikkan BBM pada bulan Juni 2008. Perhatian kini mulai tertuju pada rencana pemerintah untuk melaksanakan program pengganti subsidi BBM yang dulunya dikenal Bantuan Tunai Langsung (BTL). Oleh karena baru tadi malam keputusan dikeluarkan, persiapan untuk melaksanakan program pengganti subsidi BBM pun kurang dari sebulan, atau kira-kira sejak awal berpolemik tentang subsidi BBM sekitar akhir bulan April 2008. Dengan sangat meyakinkan pemerintah optimis program pengganti subsidi BBM akan mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran sepanjang tahun 2008. Di sini kita akan mencoba untuk mengkritis aspek perencanaan pemerintah yang demikian optimis menjalankan program ini.

Download Data Kemiskinan Juli 2007 dari BPS
Statistik Kemiskinan Bulan Juli 2007

Persiapan Minim, Hasil Maksimal
Setiap kebijakan disusun atas dasar pengamatan dan perencanaan yang bersumber dari data atau informasi, sumber daya, dan kondisi masyarakat (sasaran kebijakan). Segala aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan seperti kemiskinan, penganguran, kesehatan, pendidikan, dan keamanan adalah sasaran utama dari setiap program ataupun kebijakan pemerintah. Bisa dikatakan sebagai suatu rencana yang besar karena mampu memberikan pengaruh pada posisi politik pemerintah. Keakuratan data terkini (up to date) sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan kebijakan/program dalam mengenai sasaran. Tidak hanya data yang akurat, akan tetapi juga diperlukan variabel-variabel dinamis seperti kecenderungan sosial dan perubahan perilaku masyarakat. Kesiapan sumber daya menitikberatkan pada kesiapan struktural untuk menjalankan koordinasi yang dimulai dari tingkat pusat hingga daerah. Keseluruhan persiapan didasarkan pula dari suatu kajian yang mendalam berupa studi kasus, riset/survei, dan penelitian-penelitian.

Pada kebijakan terdahulu, yaitu kebijakan pengganti subsidi BBM pada tahun 2005, ada kontroversi soal statistik jumlah orang miskin yang mendapatkan BTL. Pada waktu itu, program BTL hampir di ujung jalan pelaksanaannya, akan tetapi data mengenai jumlah orang miskin masih simpang siur. Belum juga usai pendataan ulang, koreksi, dan klarifikasi, pemerintah sudah terlebih dulu membagikan BLT. Minimnya studi dan kajian lapangan mengenai cara pelaksanaan menyebabkan terjadi kericuhan di hampir seluruh tempat yang menjadi pembagian BLT. Kontroversi statistik yang menjadi permasalahan adalah kategori mereka yang disebut miskin dan layak untuk mendapatkan BLT. Untuk memperbaikinya diperlukan pendataan ulang dan sekaligus mendefinisikan ulang berdasarkan riset/survei dan studi kasus. Sangat mustahil apabila keseluruhannya bisa dilaksanakan dalam hitungan minggu. Pemerintah tetap bersikeras untuk tetap melaksanakan pembagian BLT pada tahun 2005. Tidak mengherankan pula apabila dari hasil kasus pembagian BLT tahun 2005, masih terjadi pembagian yang salah sasaran.

Pada kebijakan pengganti subsidi BBM yang akan dilaksanakan di tahun 2008 ini, pemerintah kabarnya akan menggunakan pendataan lama atau data sebelumnya di tahun 2005 lalu. Pihak pemerintah beranggapan jika angka kemiskinan pada tahun 2007 mengalami penurunan. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan penduduk Indonesia pada tahun 2007 mengalami peningkatan dari sebesar 15,97% pada tahun 2006 menjadi 17,75% pada tahun 2006. Data terakhir pada tahun 2007 belum dipublikasikan secara resmi oleh BPS. Data yang selama ini dipublikasikan adalah data tingkat kemiskinan pada bulan Juli 2007. Berdasarkan data tersebut, tingkat kemiskinan memang terlihat mengalami penurunan dibandingkan bulan Desember 2006, yaitu sebesar 15,97%. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan penduduk Indonesia pada bulan Juli 2007 masing lebih besar atau meningkat dibandingkan bulan Maret 2007. Sekali lagi, pemerintah nampaknya tidak memperhitungkan adanya faktor dinamika kependudukan selama periode dari tahun 2006 hingga triwulan pertama di tahun 2008.

Rencana Ambisius
Bersamaan dengan pengumuman keputusan untuk menaikkan harga BBM, pihak pemerintah juga mengumumkan rencana pelaksanaan program pengganti subsidi BBM yang dikelompokkan ke dalam 3 kluster (baca klaster). Ketiga kluster itu meliputi:
1. Bantuan dan Perlindungan Sosial (Rp 1.1 triliun)
2. Pemberdayaan Masyarakat (Rp 13.2 triliun)
3. Penguatan Usaha Mikro (Rp 14.1 triliun)
Total anggaran : Rp 28.4 triliun
(lihat beritanya di sini)
Pada prinsipnya, ketiga kluster yang dimaksudkan oleh pemerintah ini sudah termasuk ke dalam garis besar program pembangunan nasional, kecuali untuk program pembagian uang tunai (BTL). Di sini, program pengganti subsidi BBM terlihat lebih rumit lagi dan cukup abstrak untuk sebagian sub kluster dibandingkan pelaksanaanya pada tahun 2006 lalu. Nilai nominalnya memang mengalami peningkatan dari sebesar Rp 4 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 28.4 triliun pada pelaksanaan 2008. Kita tidak akan membahas soal nominal, akan tetapi kita fokuskan pada aspek perencanaannya.

Dengan menggunakan data program BTL pada tahun 2006 lalu, yaitu sasaran pada 19.1 juta kepala keluarga, pihak pemerintah merencanakan pelaksanaanya sudah dirampungkan sebelum tanggal 23 Mei 2008. Artinya, hanya ada sekitar 9 hari masa pelaksanan pada bulan Mei 2008 untuk pembagian uang tunai sebesar Rp 100 ribu per kepala keluarga. Cetak biru dan draft pelaksanaan pun belum di susun yang berarti banyak sub kluster yang pelaksanaannya akan dioptimalkan pada bulan Juni 2008. Pemerintah nampaknya menggunakan cetak biru dan draft yang selama ini telah menjadi garis besar program pembangunan nasional. Sekalipun demikian, pemerintah semestinya juga sudah memperkirakan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program untuk masing-masing sub kluster. Misalnya mengenai visi pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang hingga kini masih belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Visi pemberdayaan ini sudah semestinya diikuti dengan langkah kemudahan untuk mendapatkan pinjaman usaha, kemudahan administrasi, pemangkasan jalur birokrasi, dan bantuan untuk mengakses pasar. Program 3 kluster yang disebutkan tadi malam oleh Menkokesra tidak menyebutkan adanya perbaikan visi pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Perkiraan Hasil Akhir
Melihat persiapan yang bisa dikatakan seadanya, nampaknya sulit bagi kita semua untuk mengharapkan seperti apa yang diharapkan dari dilaksanakannya program pengganti subsidi BBM. Pihak pemerintah berharap dengan memperluas cakupan pelaksanaannya, angka kemiskinan akan dapat dikurangi. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan tidak bisa semata diukur dengan perubahan kuantitatif semata, akan tetapi pada sisi perubahan secara kualitatif. Nampaknya, pemerintah lebih mempertimbangkan kepentingan menyelamatkan APBN ketimbang target yang diharapkan dari pelaksanaan program pengganti subsidi BBM pada tahun 2008 ini.

Seperti pada program pengganti subsidi BBM terdahulu tahun 2006, target yang diharapkan akan tercapai hanya bersifat sementara. Kluster pemberdayaan seperti yang telah disebutkan oleh Menkokesra hanya bersifat sementara hingga akhir tahun 2007. Padahal, program pemberdayaan adalah program kesejahteraan yang sifatnya berkelanjutan. Konflik untuk mendapatkan jatah kesejahteraan kemungkinan tidak akan bisa dielakkan. Masing-masing daerah tentu akan saling berebut untuk mendapatkan jatah dari program pengganti subsidi BBM terutama untuk kluster pemberdayaan masyarakat dan kluster penguatan usaha mikro. Tanpa adanya struktur pengawasan yang permanen, manipulasi data oleh daerah besar kemungkinan akan dilakukan untuk mendapatkan peluang manipulasi pendapatan. Minimnya pengkoordinasian dari pusat hingga daerah yang tidak terintegrasi akan menyebabkan pula penyalurannya akan salah sasaran di semua sub kluster. Sekali lagi, perubahan ke arah yang lebih baik tidak bisa hanya diukur dari aspek kuantitatif, akan tetapi yang terutama dari aspek kualitatif.

Yogyakarta, 15 Mei 2008, 10.00

SEBERAPAKAH BEBAN SUBSIDI BBM?

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Tue, 13 May 2008 17:27:00 PDT

Alasan yang mendorong pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah subsidi yang selama ini dikeluarkan dalam APBN untuk BBM dianggap sangat memberatkan. Pemerintah menyebutkan angka subsidi BBM bisa membengkak hingga Rp 300 triliun dari jumlah semula yang diperkirakan sekitar Rp 135 triliun. Apakah alasan pemerintah (SBY-Kalla) dapat diterima secara nalar atau masuk akal? Benarkah besar subsidi BBM yang membebani anggaran (APBN) menjadi keputusan untuk mengobarkan sedemkian banyak kepentingan masyarakat? Kita akan menggunakan data yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri (Departemen Keuangan) untuk meninjau kebenaran anggapan pemerintah mengenai pilihan untuk menaikkan harga BBM. Mungkin selama ini kita tidak pernah menyadari, akan tetapi ada baiknya jika ingin menjadi bangsa yang arif, kita juga harus memahami persoalan yang sesungguhnya.

Download ringkasan pengeluaran APBN dan APBN-P 2008 (klik di sini) – format Ms Excel
Download Data Pokok APBN-P 2007 dan 2008 (klik di sini) – format PDF

Mengapa APBN 2008 Harus Disesuaikan?
Sebelum memulai tahun anggaran yang baru, pemerintah akan melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Hasil penyusunan ini akan dijadikan sebagai Rencana APBN atau R-APBN. Setelah mendapatkan masukan dan persetujuan dari DPR, selanjutnya R-APBN tadi disahkan menjadi APBN. Isi dari APBN ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang meliputi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran selama satu tahun masa anggaran, yaitu dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Sesuai dengan ketentuan, pengajuan R-APBN kepada DPR dan persetujuannya dilakukan selambat-lambatnya dilakukan 2 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran, yaitu sekitar paling lambat tanggal 1 November.

Penyesuaian anggaran dapat terjadi karena beberapa faktor seperti perubahan atas realisasi APBN pada tahun angggaran yang berjalan, perubahan atas asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam penyusunan APBN, dan perubahan pada rencana kerja pemerintah di tahun anggaran berikutnya. Pada APBN-P 2008, penyesuaian dilakukan karena adanya perubahan pada faktor-faktor eksternal seperti ketidakpastian pemulihan krisis ekonomi di Amerika Serikat dan melonjaknya harga minyak dunia (ICP). Seperti kita ketahui, kasus properti (perumahan) di Amerika Serikat menyebabkan perekonomian negara ini mengalami gangguan yang dampaknya menyebabkan nilai tukar mata uang negara tersebut mengalami penurunan. Faktor eksternal yang paling penting di sini adalah masalah kenaikan harga minyak dunia (ICP). Menjelang akhir tahun 2007 lalu, harga minyak dunia yang selama ini menjadi patokan pemerintah meningkat hingga di atas 90 USD/barel. Sementara itu, dalam APBN 2008 yang disahkan hanya menetapkan sekitar 60 USD/barel. Di sini, pemerintah harus melakukan koreksi terhadap asumsi harga minyak dunia yang dipakinya. Pada APBN-P 2008, asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan adalah sebesar 90 USD/barel.

Pengeluaran APBN Untuk Subsidi BBM
Pengeluaran untuk subsidi adalah jenis pengeluaran APBN yang digolongkan ke dalam kelompok Pos Belanja Pemerintah Pusat. Dulunya pos pengeluaran ini dikenal juga sebagai Pos Pengeluaran Rutin Pemerintah. Di dalam Pos Belanja Pemerintah Pusat, posisi subsidi BBM dimasukkan ke dalam kelompok Pos Belanja Non Kementrian/Kelembagaan (K/L). Pada Pos Belanja Non K/L, pos pengeluaran subsidi dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pos Subsidi Energi dan Pos Subsidi Non Energi. Dari sini, Pos Pengeluaran Subsidi BBM dimasukkan ke dalam Pos Subsidi Energi. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat mendownload struktur pos pengeluaran APBN dan APBN-P 2008 di sini (format excel).

Dari tabel ringkasan Pos Belanja Negara untuk APBN dan APBN-P 2008 terlihat besarnya Pos Subsidi BBM untuk APBN 2008 mencapai Rp 45.807,4 milyar atau sekitar Rp 45,8 triliun. Penyesuaian yang dilakukan pada APBN-P 2008 menaikkan jumlah nominal subsidi BBM menjadi Rp 126.816,2 milyar atau sekitar Rp 126,8 triliun. Dari kedua angka nominal ini, ada kenaikan alokasi subsidi BBM sebesar 176,9% atau meningkat lebih dari satu setengah kali. Peningkatan alokasi subsidi BBM tersebut disebabkan karena meningkatnya harga minyak dunia di mana menjelang akhir tahun nilainya di atas 90 USD/barel, bahkan sempat mencapai di atas 108 USD/barel.

Download ringkasan pengeluaran APBN dan APBN-P 2008 (klik di sini) – format Ms Excel
Download Data Pokok APBN-P 2007 dan 2008 (klik di sini) – format PDF

Kita bisa menilai besarnya pengeluaran untuk Pos Subsidi BBM berdasarkan persentasenya terhadap total penerimaan APBN atau Pos Pendapatan Negara dan Hibah dan Pos Total Belanja Negara. Pada APBN 2008, persentase Pos Subsidi BBM terhadap total Pos Belanja Negara sebesar 5,36%, sedangkan persentasenya terhadap Pos Pendapatan Negara dan Hibah sebesar 5,86%. Melonjaknya harga minyak dunia (ICP) menyebabkan asumsi harga minyak dunia yang digunakan oleh pemerintah pun mengalami peningkatan, dari sebesar 60 USD/barel menjadi 90 USD/barel. Pada anggaran penyesuaian atau APBN-P 2008, besarnya persentase Pos Subsidi BBM terhadap Pos Belanja Negara meningkat menjadi 12,82%, sedangkan persetasenya terhadap total Pos Pendapatan Negara dan Hibah meningkat menjadi 14,17%. Sekalipun demikian, semula pemerintah (tim ekonomi dan keuangan) SBY-Kalla telah menjaminkan tidak akan ada pilihan untuk menaikkan harga BBM pada tahun 2008 karena telah menaikkan asumsi harga minyak dunia. Cadangan anggaran bahkan telah disiapkan hingga mencapai Rp 130 triliun apabila terjadi lonjakan harga minyak dunia yang cukup tinggi.

Kesalahan Perhitungan Tim Ekonomi dan Keuangan SBY
Menjelang akhir tahun 2007, sekitar bulan November 2007, kalangan perminyakan internasional telah menyampaikan peringatan jika harga minyak dunia pada tahun 2008 diperkirakan akan mengalami peningkatan cukup tinggi, yaitu di atas 100 USD/barel. Hal ini dikarenakan situasi di Timur Tengah yang memanas akibat konflik global di wilayah tersebut. Sebagian besar negara-negara Arab yang tergabung dalam OPEC menolak untuk menambah kuota produksi minyak untuk tahun 2008. Sikap negara-negara Arab ini menyebabkan produksi minyak dunia mengalami penurunan. Spekulasi di perdagangan minyak mentah internasional menyebabkan harga minyak dunia pada tahun 2008 diperkirakan akan berada pada level di atas 100 USD.

Informasi ini nampaknya kurang mampu diserap oleh tim perumus APBN yang dikepalai oleh Menteri Keuangan RI. Tim ekonomi dan keuangan di tubuh kabinet SBY-Kalla memberikan asumsi yang terlalu meyakinkan dengan menetapkan asumsi harga minyak dunia pada level 90 USD/barel untuk APBN-P 2008. Cadangan yang disiapkan atas dasar asumsi yang terlalu meyakinkan itu hanya sebesar Rp 130 triliun. Tidak hanya asumsi harga minyak dunia yang terlalu meyakinkan, akan tetapi juga asumsi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap USD. Pada tabel yang saya sisipkan di sini, terlihat tim perumus APBN sama sekali tidak mengubah asumsi nilai tukar yang hanya tetap pada level Rp 9.100/USD. Dalam kondisi ketidakpastian perekonomian pada tahun 2008 sebagai akibat ketidakpastian harga minyak dunia, sudah semestinya tim perumus APBN menetapkannya pada level antara Rp 9.200/USD hingga Rp 9.250/USD. Akibat adanya kesalahan perhitungan ini menyebabkan anggaran yang harus disediakan untuk menutupi subsidi BBM membengkak hingga diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.

Faktor Kepemimpinan Yang Paling Menentukan
Jika memang dirasakan harus mengambil pil pahit dengan menetapkan asumsi-asumsi APBN terburuk, sudah semestinya hal itu dilakukan ketika tim perumus APBN melakukan koreksi pada APBN-P 2008. Kemungkinan terburuk ini semestinya pula sudah disampaikan oleh tim perumus APBN kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tidak hanya tim perumus APBN yang telah membuat keteledoran, akan tetapi juga tim penasehat ekonomi dan keuangan presiden sendiri. Mereka memiliki metode perhitungan yang sangat akurat untuk memprediksi kemungkinan terburuk pada tahun 2008. Jika saja kemudian SBY mengatakan pilihan (opsi) untuk menaikkan harga BBM adalah harga mati, itu berarti tim ekonomi dan keuangan ataupun penasehat ekonominya sama sekali tidak bekerja dengan sebagaimana mestinya.

Sudah semestinya pula Presiden SBY mengetahui jika beliau sudah terikat janji politik kepada rakyat sendiri untuk tidak menaikkan harga BBM setelah kenaikan terakhir pada tahun 2005 lalu. Jika saja saran atau rumusan yang diberikan oleh tim ekonomi dan keuangan kabinet, termasuk pula penasehat-penasehat ekonominya hanya akan membawa konflik, sudah seharusnya presiden bisa menolaknya. Presiden bisa memaksakan bawahannya untuk mencari cara untuk menutup kelebihan pengeluaran subsidi BBM. Pihak pemerintah (SBY-Kalla) selama ini hanya menggunakan alasan faktor eksternal yang membuat anggaran pemerintah semakin berat, tanpa sedikit pun menyinggung kesalahan dan ketelodoran tim perumus APBN, tim ekonomi dan keuangan kabinet, dan penasehat-penasehat ekonomi dan keuangan.

Presiden bisa memaksakan dari penerimaan penjualan migas yang kabarnya mendapatkan keuntungan. Hanya dengan cara memanfaatkan keuntungan dari penjualan migas (ekspor/impor), maka masyarakat dapat diberikan pengertian dan pemahaman jika suatu saat nanti subsidi BBM harus dikurangi. Persoalan yang selama ini diributkan oleh kelompok akademisi dan cendekiawan adalah adanya ketidakadilan dan inkonsistensi dalam pengambilan keputusan soal pilihan untuk menaikkan harga BBM. Sudah seharusnya pula di sini pihak presiden sendirilah yang mempertanggungjawabkan dan menjelaskannya pula kepada masyarakat, bukan hanya dengan cukup diwakilkan oleh wakil presiden.

Yogyakarta, Selasa 14 Mei 2008, 03.00

MENGENANG PERISTIWA MEI 1998

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Mon, 12 May 2008 17:59:00 PDT

Sepuluh tahun yang lalu, tepatnya di bulan Mei 1998, terjadi peristiwa atau lebih tepat jika disebut dengan tragedi kemanusiaan. Mungkin masih belum menghilang dari ingatan kita tentang suasana yang cukup mencekam dan mengerikan. Puncak dari seluruh aksi yang sama sekali meniadakan hak asasi manusia. Moderenisasi nasional yang digalang sejak awal dekade 1980an menjadi tidak berarti sama sekali. Nampak bangsa kita terlihat seolah bangsa yang maju, akan tetapi belum bisa menjadi bangsa yang beradab. Setelah satu dekade kemudian, masih saja tersisa cukup banyak pertanyaan memilukan yang belum terjawab. Kita tetap saja tidak bisa menutup kenyataan tentang siapa sesungguhnya Bangsa Indonesia. Pemerintah mungkin bisa melupakan atau meminta rakyat untuk melupakannya, akan tetapi tetap saja tidak bisa mengubah kenyataan diri kita yang sesungguhnya.

Kenangan Menakutkan
Peristiwa 11-13 Mei 1998 berlangsung di hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk juga di Yogyakarta. Saya ketika itu masih mahasiswa tahun kedua di Yogyakarta. Saya bersama warga masyarakat juga turut merasakan betapa mencekamnya suasana yang kami lihat di jalan. Menyaksikan lewat layar televisi, membuat kami tidak banyak bisa berkomentar kecuali hanya bisa berpasrah kepada Yang Maha Kuasa. Tidak lama setelah peristiwa di Jakarta, menyusul kemudian di Yogyakarta yang ketika itu aksi pengurasakan banyak berlangsung di sepanjang Jalan Solo. Kampus di mana saya kuliah pun tidak luput menjadi sasaran amuk massa yang ketika itu adalah warga Indonesia keturunan. Hampir sebagian besar ruas jalan utama ditutup dan diberikan penjagaan ketat oleh aparat yang telah mengenakan peralatan lengkap.

Kenangan menakutkan dan sekaligus merupakan lembaran hitam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejarah hitam yang menakutkan karena hingga saat ini masih menyisakan cukup banyak pertanyaan dan misteri yang belum terjawab. Boleh jadi kualitas masyrakat sekarang ini sudah lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan Soekarno, akan tetapi tidak satupun mereka kaum intelektual, spiritual/agamis, politikus, ataupun akademisi yang mampu menjelaskan. Jaman boleh dibilang lebih baik dan moderen, akan tetapi tidak satupun yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 10 tahun yang lalu. Semakin mencekam ketika tidak satupun penguasa di negeri ini yang mampu untuk memberikan penyelesaian pertanyaan-pertanyaan 10 tahun yang lalu.

Sejarah Kelam Yang Tidak Tertulis
Peristiwa 10 tahun yang lalu bukanlah pertama kali pernah terjadi di negeri ini. Beberapa waktu sebelumnya, pernah pula terjadi peristiwa serupa seperti Talangsari dan kasus Priok yang higga kini juga masih menyisakan cukup banyak pertanyaan. Ada dua cara penyelesaiannya, mengungkapkan kembali kasus lalu diselesaikan secara hukum atau dilupakan begitu saja seiring dengan berjalannya waktu. Pada umumnya yang sering terjadi di negeri manapun, mereka memilih cara kedua, melupakan seiring dengan berjalannya waktu dan seiring pula dengan bergantinya generasi. Cara yang cukup efektif, tanpa harus terlalu banyak mengeluarkan biaya dan menyita waktu/perhatian. Sekalipun demikian, hanya dengan melupakannya, maka bangsa ini akan terjebak ke dalam pusaran waktu yang tidak pernah bergerak maju hingga akhirnya terjadi pergantian generasi yang lebih baru.

Jika saja suatu saat cucu Anda mempelajari sejarah nasional dan kemudian membaca teks yang menyebutkan peristiwa Mei 1998, maka mereka hanya mengetahui jika peristiwa itulah yang kemudian menyebabkan Soeharto lengser dari kekuasaannya. Kemudian mereka akan bertanya, ada apa dengan tanggal 11-13 Mei 1998? Buku sejarah nasional tidak menuliskannya kecuali hanya mengatakan terjadi aksi massa. Apabila sejarah nasional menuliskan adanya aksi yang disertai tindakan kekerasan, lalu mereka akan bertanya, siapa pelakunya? Apakah buku sejarah nasional akan menuliskannya? Jika menuliskannya, apa yang nanti dituliskan di buku sejarah? Tanpa mengetahui fakta yang sesungguhnya terjadi dalam sejarah bangsanya sendiri, niscaya mereka tidak akan pernah bisa belajar untuk menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang berjiwa basar, dan bangsa yang besar.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarah. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi bangsa yang besar jika saja mereka sama sekali tidak mengetahui kebenaran di balik sejarah bangsanya sendiri. Kebenaran sejarah tidak bisa hanya didasarkan pada sumber-sumber yang tidak jelas dan kontroversi, akan tetapi harus merupakan suatu bentuk pengakuan secara hukum. Kita bisa melihat kenyataanya seperti sekarang ini, tidak banyak generasi sekarang yang mengetahui pasti fakta yang sesungguhnya di balik peristiwa G 30 S/PKI. Apakah setelah 39 tahun (sejak 1969), kita sudah bisa dikatakan sebagai bangsa yang besar atau bangsa yang berjiwa besar? Hanya rakyat Indonesia sendiri yang bisa menjawab.

Yogyakarta, Selasa 13 Mei 2008, 06.30

SIKAP PEMERINTAH LAH YANG BUAT BANGSA INI JADI PEMARAH DAN MALAS

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Mon, 12 May 2008 03:55:00 PDT

Situasi yang semakin sulit terkadang menjebak orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu. Pada sambutan yang disampaikan di Kampus Unair, Surabaya tadi ini (12 Mei 2008), Presiden SBY sempat menyinggung bangsanya sendiri dengan istilah pemarah dan malas (lihat beritanya di sini). Beliau mengharapkan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang tangguh seperti halnya negara-negara sudah maju (meninggalkan kita). Sebagai seorang presiden sudah semestinya beliau tahu bagaimana menempatkan dirinya sebagai pemimpin nasional. Kata-kata seperti itu tidak perlu dilontarkan hanya untuk sekedar menanggapi sulitnya situasi yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini. Beliau sebagai presiden semestinya menyadari jika inilah yang disebut demokrasi. Soal ‘malas’, semestinya beliau juga bisa bercermin dari dirinya sendiri. Pemerintahlah yang sesungguhnya menjadikan bangsa ini pemarah dan malas. Apakah memang demikian? Ataukah kata-kata itu terlontar begitu saja?

Menanggapi Soal Bangsa Pemarah
Sebelumnya perlu diklarifikasi dulu jika pernyataan ini didasarkan pada fakta reaksi masyarakat atau hanya didasarkan pada peristiwa tertentu. Jika seseorang menilai pihak lain dengan ungkapan ‘Pemarah’, maka penilaian tersebut mencerminkan sikap. Dalam pidato sambutannya di Unair har ini (12 Mei 2008), Presiden SBY tidak memperjelas yan dimaksudkan ‘Pemarah’. Apakah hanya ditujukan kepada kelompok tertentu atau menilai reaksi masyarakat akhir-akhir ini terhadap kebijakan pemerintah. Perlu diperjelas pula semestinya jika kata ‘Pemarah’ yang beliau maksudkan ini terkait dengan peristiwa kekerasan atau hanya menilai reaksi keras dari masyarakat terhadap dirinya.

Apabila kata-kata tadi merupakan penilaian beliau, maka bisa diambil suatu anggapan jika beliau selama ini tidak senang dengan sikap/reaksi masyarakat terhadap kebijakannya. Mulai dari peristiwa demo warga korban Lapindo Brantas di Istana yang kemudian ditolak oleh beliau, hingga demo masyarakat di istana hari ini menolak kenaikan harga BBM. Jika maksud dari kata ‘Pemarah’ yang disampaikan oleh beliau memang benar ditujukan untuk rakyatnya sendiri, maka bisa diambil anggapan jika beliau secara nyata menunjukkan sikap tidak dekat dengan rakyatnya sendiri. Sudah semestinya beliau menyadari jika reaksi dalam bentuk apapun soal kebijakan, terutama yang kurang disukai oleh rakyat adalah sesuatu yang sangat lumrah terjadi di negara yang menganut asas demokrasi. Secara tidak langsung beliau menanggapi secara keras reaksi masyarakat yang umumnya menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM.

Menanggapi Soal Bangsa Malas
Kata yang semestinya tidak pantas diucapkan oleh seorang pemimpin negara. Sekali lagi, kata ‘Pemalas’ yang dimaksudkan oleh Presiden SBY perlu mendapatkan klarifikasi lebih lanjut. Apa yang mendasari penyampaian ‘Bangsa Malas’? Apakah didasarkan pada bukti atau laporan survei? Apakah ada suatu laporan resmi yang membuktikan adanya perilaku bangsa yang malas dari lembaga independen yang terakreditasi? Ataukah pengucapan kata ‘Bangsa Malas’ hanyalah dari pribadi presiden sendiri? Apapun fakta yang digunakan, penyampaian kata ‘Bangsa Malas’ sudah tentu adalah suatu bentuk penghinaan terhadap rakyatnya sendiri. Sengaja atau tidak sengaja, sebagai kepala negara, beliau telah menyakiti perasaan bansanya sendiri. Apalagi jika pernyataan itu disampaikan sehubungan peringatan hari pendidikan nasional. Walaupun sebelumnya beliau sempat mengatakan supaya bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang tangguh, akan tetapi dengan menutup dengan kata ‘bangsa malas’, maka sudah tidak berarti lagi penyemangat yang disampaikan sebelumnya.

Dari pernyataan ini, dapat kita buat suatu anggapan jika Presiden SBY kurang mengenal karakter rakyat yang dipimpinnya selama ini. Faktanya, hampir sebagian besar bangsa yang tinggal tidak jauh dari garis Khatulistiwa adalah bangsa yang memiliki kecenderungan malas. Fakta ini bukan tanpa sebab atau terjadi begitu saja sebagai takdir alam. Pada umumnya, bangsa yang tinggal tidak berjauhan dari garis Khatulistiwa adalah bangsa-bangsa yang terjajah oleh aksi imperalisme Eropa. Penjajahan menyebabkan hilangnya kesempatan atau peluang untuk meningkatkan kesejahteraan. Setelah merdeka, pada umumnya pula bangsa-bangsa ini masih cenderung berperilaku malas. Penyebabnya tidak lain karena pemerintah yang berkuasa masih banyak menutup peluang bagi sebagian besar rakyatnya untuk maju dan sejahtera. Kesenjangan pendidikan dan sosial yang masih lebar menyebabkan tuntutan pembangunan di negara-negara yang tidak jauh dari garis Khatulistiwa semakin tidak dapat dipenuhi sebagian besar penduduknya. Seperti yang kita lihat di Indonesia sekarang ini. Pemerintah terlihat memberikan banyak kesempatan kepada pengusaha kroni dengan fasilitas BLBI, akan tetapi mematikan usaha kecil yang sangat membutuhkan bantuan permodalan. Apakah pengertian ini yang dimaksudkan oleh SBY?
Kita tidak bisa menutup mata jika pemerintah kita masih korup. Korupsi adalah salah satu cermin dari bentuk budaya bangsa yang malas. Demikian halnya dengan kondisi monopoli yang begitu langgeng di negeri ini dan hampir terdapat di segala aspek perdagangan nasional. Monopoli adalah salah satu bentuk budaya malas yang lebih banyak mengandalkan kekuasaan terhadap pasar untuk menguasai konsumen.

Bukti Pemerintah SBY-Kalla Tidak Dekat Dengan Rakyat
Belum lagi kemarin Sabtu tanggal 10 Mei 2008, Wapres Jusuf Kalla mengemukakan pendapat negatif menanggapi demo penolakan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, kini Presiden SBY sendiri yang membuat kesalahan yang sama. Apa yang diungkapkan oleh keduanya tentunya memiliki latar belakang yang sama, yaitu sikap pemerintah menanggapi reaksi masyarakat menolak kenaikan harga BBM. Dari pernyataan pemerintah ini sudah dapat dijadikan suatu bukti jika pemerintah terlihat kurang dekat dengan rakyatnya sendiri. Jika diperhatikan, sikap Presiden SBY yang mengatakan bangsanya sendiri dengan kata-kata ‘Bangsa Pemarah dan Malas’ adalah suatu sikap yang keras dan kurang bersahabat. Jika memang demikian, sulit rasanya mengharapkan kepedulian pemerintah terhadap kesulitan rakyatnya sendiri.

Apapun itu, ketika SBY menyampaikan keputusan untuk menaikkan harga BBM, inilah ujian terakhir beliau. Di sini terlihat beliau tidak hanya kurang mampu untuk menyampaikan sikap yang tegas, akan tetapi juga kurang mampu untuk melindungi rakyatnya sendiri. Sudah semestinya pemerintah langsung mengambil tindakan untuk mengamankan harga-harga kebutuhan pokok yang sekarang ini terkena imbas dari spekulasi kenaikan harga BBM. Tindakan yang secara nyata dimaksudkan untuk memberikan tindakan tegas/hukum kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang ingin mengambil keuntungan dari situasi kenaikan harga BBM. Beliau tentu sudah mengetahui apabila hari ini ada demo besar di depan istana atau di Jakarta yang menolak kenaikan harga BBM. Jika ingin dipandang sebagai pemimpin yang disegani oleh rakyatnya, sudah semestinya SBY tetap tinggal di Jakarta hingga demo usai. Akan lebih baik lagi apabila pemerintah sendiri yang menghadapi rakyatnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yogyakarta, Senin 12 Mei 2008, 16.30

TELEPON SELULAR: KEBUTUHAN ATAU GAYA HIDUP?

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Sun, 11 May 2008 23:45:00 PDT

Sejak pertama kali menggunakan, berapa kali kah Anda berganti telepon selular (HP)? Hasil survei menunjukkan mereka yang umumnya sudah menggunakan telepon selular lebih dari 3 tahun adalah mereka yang umumnya pula sudah berganti telepon selular lebih dari 1 kali. Seringkali dalam kurun waktu satu tahun, sebagian besar masyarakat akan cenderung berganti telepon selular, tentunya sebagian besar berganti dengan model/merek yang jauh lebih moderen. Anehnya, masyarakat banyak yang tidak menyadari jika fitur yang disediakan oleh operator selular kebanyakan tidak mengalami perubahan bahkan sejak pertama kali teknologi selular diperkenalkan di tanah air. Bukan hanya perangkat telepon selular yang kebanyakan sering berganti, akan tetapi juga operator selularnya. Sekarang ini bahkan sering dijumpai masyarakat memiliki lebih dari 1 telepon selular. Dari sekian besarnya potensi pasar telekomunikasi di Indonesia, banyak yang tidak menyadari atau memang tidak terpikirkan jika Indonesia masih menjadi net importir teknologi selular. Banyak pula masyarakat yang tidak menyadari betapa besarnya beban cadangan devisa yang harus dibayarkan untuk mengimpor. Inilah gaya hidup masyarakat yang tanpa disadari berpotensi menghancurkan keberlangsungan republik. Sesuatu hal kecil yang perlu kita renungkan.

Salah Tafsir Tentang Teknologi
Ada salah pengertian dalam mengartikan teknologi di masyarakat kita. Pada umumnya masyarakat akan berpandangan jika teknologi diartikan sebagai suatu perangkat fisik yang melekat pada diri seseorang. Perangkat fisik yang dimaksudkan ini juga masih disalahtafsirkan sebagai perangkat yang dimiliki dan dikenakan, bukan sebagai perangkat yang dipergunakan. Kesalahtafsiran dalam mengartikan teknologi membuat masyarakat berpandangan jika teknologi adalah suatu properti yang kemudian disambungkan dengan perilaku.

Dalam dunia sains, teknologi adalah suatu perangkat pemikiran yang dipergunakan atau dimanfaatkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Hampir sebagian besar permasalahan kehidupan sekarang ini membutuhkan keterlibatan teknologi untuk menyelesaikan atau ditemukan solusinya. Teknologi tidak lagi bisa dihindarkan atau diabaikan begitu saja karena kegunaan dan manfaatnya. Ada dua cara untuk menyelesaikan masalah hidup manusia, tanpa alat dan dengan menggunakan alat. Keduanya masih dipergunakan hingga sekarang ini. Keduanya juga memiliki kesamaan, yaitu suatu cara berpikir. Bedanya, apabila tanpa alat adalah berpikir tanpa menggunakan bantuan alat, sedangkan dengan alat adalah berpikir dengan memanfaatkan alat bantu pemikiran. Pada prinsipnya, keduanya memiliki tujuan (goals) yang sama, yaitu menyelesaikan masalah.

Telepon adalah alat bantu komunikasi antar individu yang menghubungkan individu-individu dalam berkomunikasi pada tempat/lokasi yang berlainan. Ketika Alexander Graham Bell menciptakan telepon, Bell sudah memberikan solusi untuk menjawab permasalahan komunikasi yang pada waktu itu masih terbatas pada media telegraph dan surat. Permasalahannya kemudian terus berkembang karena media telepon tidak mampu untuk mengimbangi mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Setelah disempurnakannya teknologi radio, barulah terpikirkan membuat telepon mobile untuk menjawab permasalahan tadi. Telepon mobile dimaksudkan untuk memudahkan komunikasi antar individu yang sifatnya mobile atau fleksibel. Sifatnya portabel atau dapat dibawa kemanapun tanpa terbatas oleh media kabel. Permasalahannya sebenarnya tidak terbatas pada urusan mobilitas, akan tetapi juga pada aspek efisiensi. Penggunaan jaringan telepon kabel selain membutuhkan biaya perawatan yang cukup tinggi, juga memiliki keterbatasan dalam pengembangan jaringan. Hingga akhirnya setelah dipasarkannya teknologi telepon selular tidak hanya menjawab kebutuhan akan mobilitas, akan tetapi juga telah menjawab kebutuhan akan fleksibilitas dan efisiensi.

Di Indonesia, kehadiran telepon selular pertama kali sudah ada sejak tahun 1997 di mana operator selularnya masih menggunakan teknologi AMPS. Pada waktu itu, pemerintah beranggapan jika telepon selular dikategorikan sebagai barang mewah sehingga dikenakan pajak yang tinggi. Tidak mengherankan apabila harga telepon selular pada masa itu sangat mahal dan hanya dimiliki oleh kalangan tertentu. Kebijakan pemerintah soal teknologi bisa dibilang sangat kolot dan alot. Ditambah lagi dengan ketidaktahuan masyarakat tentang fungsi dari teknologi telepon selular itu sendiri. Proteksi terhadap kesalahtafsiran teknologi menyebabkan tidak satupun investor internasional di bidang telepon selular yang mau menanamkan investasinya di Indonesia.

Gaya Hidup Yang Merugikan Diri Sendiri
Dari sudut pandang ekonomi, meningkatnya transaksi telepon selular akan memberikan dampak yang positif karena akan menaikkan pula nilai produk domestik bruto (PDB) dan sekaligus menaikkan pula angka pertumbuhan ekonomi. Manfaat lainnya, penerimaan pajak dari pemerintah juga akan mengalami peningkatan dan pendapatan masyarakat juga meningkat sebagai efek berantai dari transaksi telepon selular. Di lingkup Asia, Indonesia masih dikenal sebagai masyarakat konsumen telepon selular. Mereka mengetahui sekali jika konsumsi yang dimaksudkan adalah konsumsi produknya, bukan manfaat atau kegunaannya. Tidak mengherankan apabila beberapa tahun yang lalu terdengar isu apabila sebagian besar telepon selular yang masuk ke Indonesia adalah barang-barang rekondisi baik yang berasal dari pasar gelap maupun dari produsen resminya sendiri. Anenhya, masyarakat kita semakin bangga menggunakannya.

Sekalipun menaikkan nominal PDB, akan tetapi harga yang harus dibayarkan jauh lebih mahal. Kita semua tahu jika telepon selular yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat adalah produk impor. Tentunya untuk mendatangkan atau mengimpor produk tersebut akan dibutuhkan cadangan devisa. Ini berarti, dari hasil konsumsi telepon selular ini, negara sama sekali tidak mendapatkan keuntungan devisa, akan tetapi sebaliknya justru menguras cadangan devisa. Bisa dibayangkan jika dalam 1 tahun ada sekitar 3 juta orang Indonesia yang berganti telepon selular di mana harga per unit telepon selular rata-rata sekitar Rp 500 ribu. Tidak hanya menguras cadangan devisa, akan tetapi juga menekan nilai mata uang Rupiah. Tidak mengherankan apabila nilai Rupiah terhadap mata uang asing masih terpuruk di atas angka Rp 8.000 per satuan mata uang US Dollar. Semakin tinggi intensitas penggantian atau konsumsi telepon selular, maka semakin besar pula para pengguna telepon selular ini telah merugikan neraca pembayaran. Padahal, ada cukup banyak alokasi yang mesti disedikan oleh cadangan devisa untuk mendatangkan bahan-bahan baku yang masih diimpor terutama bahan baku yang dibutuhkan oleh industri kecil. Sayangnya, hanya sedikit masyarakat Indonesia yang memahami bahaya dari gaya hidup mereka sendiri. Sebagian besar mereka justru tidak peduli.

Penafsiran yang keliru terhadap teknologi menyebabkan masyarakat (konsumen) telepon selular di Indonesia sering dijadikan sebagai obyek pembodohan pasar. Pembodohan juga dilakukan oleh tontotan-tontonan sinematografi yang sebagian besar lebih banyak menjual gaya hidup moderen. Seperti kita lihat sekarang ini, banyak sekali masyarakat yang tidak mengerti manfaat yang sesungguhnya dari teknologi 3G. Mereka hanya tahu telah memilikinya, akan tetapi tidak banyak yang memanfaatkannya. Tidak mengherankan apabila kualitas layanan 3G di Indonesia tergolong masih buruk. Hal ini dikarenakan operator selular sangat memahami jika hanya sedikit masyarakat Indonesia yang membutuhkannya. Mereka selama ini hanyalah menjual atribut dan gaya hidup, bukan manfaatnya.

Dengan mengesampingkan terlebih dahulu tentang isu kepekaan sosial, masyarakat perlu belajar memahami dan memperbaiki kesalahan penafsiran soal teknologi. Kita adalah negara dengan konsumen produk jenis telecommunicator terbesar di dunia, akan tetapi kita juga belum bisa menangani banjir. Kita mungkin sudah memiliki perangkat 3G, akan tetapi kita masih belum bisa menegakkan persatuan. Di negara Asia lainnya, perangkat 4G dan CDMA v2.0 sudah setengah jalan pemanfaatannya. Mereka akan meninggalkan kita jauh di belakang. Kita belum mampu mengejar mereka karena kita masih menikmati aksesori dan gaya hidup, bukan manfaatan atau kegunaannya. Jika dilihat dari sudut pandang nasional, fungsi dan manfaat telekomunikasi sendiri sebagai alat pemersatu masih dipertanyakan. Hanya masyarakat Indonesia sendiri lah yang bisa menjawabnya. Bangsa yang maju adalah bangsa yang senantiasa mau belajar dari kesalahan-kesalahannya sendiri.

Yogyakarta, Senin 12 Mei 2008, 11.00

FENOMENA ARTIS MASUK POLITIK

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Sun, 11 May 2008 07:52:00 PDT

Sejak musim pemilu 2004 lalu, trend partai politik di Indonesia mulai banyak diwarnai dengan kehadiran artis-artis yang secara langsung terlibat ke dalam kegiatan politik. Jika sebelumnya mereka lebih banyak dipilih atau dipromosikan ke lembaga legislatif, kini kehadiran artis sudah masuk ke dalam level pemerintahan. Sejauh ini mereka masih ditempatkan sebagai wakil seperti yang terjadi pada Pilkada Jawa Barat. Kini sudah mulai ramai pula para kandidat pilkada di beberapa daerah menggunakan artis untuk mendampinginya pada kampanye dan pilkada. Pandangan masyarakat umum tentu bisa memahami jika kehadiran artis dalam panggung politik sejauh ini hanyalah dimanfaatkan popularitasnya. Sejauh manakah kontribusi mereka dalam percaturan politik di tanah air? Sejauh mana pula partai politik memanfaatkannya?

Strategi Pemasaran Partai
Memasuki masa reformasi, peta politik di tanah air mulai banyak mengalami perubahan. Sudah tidak ada lagi dominasi tiga partai seperti sebelumnya. Undang-Undang No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik memberikan kebebasan kepada siapapun warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku (lihat Bab II, Pasal 2, UU No 31/2002, klik di sini). Tidak ada batasan atas jumlah partai politik yang dapat akan didaftarkan menjadi peserta pemilu. Undang-Undang No 31 tahun 2002 tentang Partai Politik membuka peluang di antara partai politik untuk bersaing mendapatkan dukungan dari pemilih-pemilihnya.

Peluang untuk mendapatkan dukungan yang besar dari pemilih sangat ditentukan oleh popularitas dari partai politik. Ada cukup banyak aspek yang mendasari terbentuknya popularitas partai politik. Mulai nama besar pendiri, kontribusinya secara langsung kepada pemilih-pemilihnya, peran secara politik terhadap masyarakat baik pemilih maupun bukan pemilihnya, hingga orang-orang yang menggerakkannya. Kunci untuk memenangkan popularitas ini terletak dari kemampuan partai politik dalam memahami cara berpikir calon-calon pemilihnya, bukan didasarkan pada kemampuan untuk memahami apa yang diinginkan oleh calon pemilihnya.

Sejak Pemilu 2004 lalu, nampaknya cara berpikir masyarakat Indonesia masih lebih banyak yang melihat atau menilai politik berdasarkan atribut fisik. Ketika Pilpres 2004 lalu, tidak banyak yang mengenal siapa sesungguhnya SBY yang akhirnya terpilih menjadi Presiden RI Ke-6. Masyarakat hanya mengetahui beliau ini mengundurkan diri karena merasa dikucilkan dalam kabinet Megawati ketika itu. Partai Demokrat ketika itu menjual simpati dan rasa iba sebagai komoditas politik, dan berhasil. Hampir tidak berbeda dengan kebanyakan tayangan sinetron yang lebih banyak menjual simpati dan rasa iba, bukan kualitasnya. Tim sukses SBY bersama Partai Demokrat ketika itu berhasil memahami cara berpikir masyarakat atau calon-calon pemilihnya.

Melihat cara berpikir masyarakat yang lebih mendasarkan penilaiannya pada aspek fisik, maka terbuka peluang untuk mendongkrak popularitas partai dengan cara menggandeng tokoh-tokoh yang populer. Sejauh ini, tokoh masyarakat yang dianggap populer selain presiden adalah mereka yang berada di kalangan artis. Mereka ini lebih banyak terlihat di acara televisi seperti sinetron dan infotainment yang umumnya paling digemari oleh sebagian besar masyarakat. Pihak atau kalangan artis sendiri juga cukup banyak mendapatkan manfaat dari popularitasnya sendiri apabilan nantinya serius di bidang politik. Salah satu buktinya adalah Angelina Sondakh (mantan Miss Indonesia), Adji Masaid (mantan artis sinetron), Nurul Arifin (mantan artis sinetron/film), Marissa Haque (mantan artis film), Rieke Dyah Pitaloka (artis sinetron), Qomaruddin (pelawak/film), Rano Karno (mantan artis sinetron/film), dan Dede Yusuf (mantan artis sinetron/film) (lihat informasinya di sini). Terakhir ini Dede Yusuf berhasil membuktikan popularitas dirinya dalam mendukung perolehan suara pada Pilkada Jawa Barat 2008.

Kontribusi Artis Kepada Masyarakat
Selama menikmati nama besarnya sebagai artis, sebelum masuk ke dunia politik, nama-nama artis di atas tidak pernah secara langsung terlibat dalam aksi sosial yang selama ini banyak diprakarsai oleh partai politik maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Aksi-aksi sosial yang selama ini mereka lakukan tidak lain hanyalah untuk mendongkrak rating mereka sendiri sebagai artis di mata masyarakat. Ini adalah sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh banyak kalangan artis dunia. Jika berbicara soal politik, mereka yang berasal dari kalangan artis termasuk kelompok yang paling rendah perhatiannya terhadap masalah politik. Ini juga banyak terjadi di luar negeri seperti artis-artis Holywood. Seperti kita ketahui, dunia entertainment memiliki jarak yang cukup lebar dengan dunia politik. Salah satu penyebabnya selain faktor kemapanan adalah perbedaan gaya hidup dan cara berpikir.

Kita bisa melihat nama-nama artis di atas tidak ada satupun yang terlibat dalam aksi massa pada era jatuhnya rezim Orde Baru. Jika pun ada yang terlibat, akan tetapi tidak satupun terlibat secara langsung membaur dan bergandeng tangan bersama untuk menggerakkan aksi. Selama karir di dunia politik pun, mereka juga tidak terlilhat menonjol. Kita lihat saja selama sidang paripurna, rapat anggota dewan, maupun sidang umum. Mereka seolah tenggelam bersama rekan-rekannya yang lain. Adapula beberapa di antaranya yang sedikit bersuara keras, akan tetapi kerasnya suara mereka itu tidaklah sekeras jeritan rakyat. Oleh karena jiwa dan pemikirannya sudah terbentuk di kalangan artis, banyak di antara mereka yang memiliki etos politik yang rendah sehingga jarang sekali yang mau ambil resiko untuk mengembangkan diri.

Lain halnya apabila kita melihat kontribusi mantan artis di negara maju seperti Amerika Serikat. Ronald Reagen (alm) juga adalah mantan artis koboi yang cukup populer di masanya. Beliau tidak banyak memanfaatkan popularitasnya untuk pencalonannya hingga menjadi Presiden AS. Masyarakat AS lebih banyak melihat kualitas beliau dari sudut pandang politik dan kontribusinya selama ini kepada masyarakat. Akhirnya popularitas beliau pun tenggelam tidak berarti kecuali kemampuan politiknya hingga berhasil memaksa Uni Sovyet dan sekaligus membubarkan negara itu menjadi federasi seperti sekarang ini. Demikian halnya yang dilakukan oleh Clint Eastwood dan Arnold Schwarzenegger. Popularitas kedua orang ini ketika melaksanakan kampanye pilkada di negara bagian sudah tidak dipedulikan lagi oleh masyarakat. Terbukti mereka bisa bekerja seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Arnold misalnya bekerja keras untuk mengatasi beban anggaran daerah dengan mengajak masyarakat secara langsung membayar pajak. Persaingan politik di tubuh partai Republik dengan kandidat-kandidat lainnya yang dilalui Arnold adalah sangat panjang dan melelahkan. Beliau ini sudah mempersiapkannya lebih dari 5 tahun sebelumnya, bahkan ketika beliau mempersunting salah satu keluarga besar dari Kennedy.

Menghargai Keinginan Untuk Maju
Siapun warga negara berhak untuk terjun di politik. Sistem demokrasi menghargai siapapun yang berminat dan berkeinginan pula memberikan warna dalam panggung politik. Perubahan bisa dimulai dari mana saja dan kapan saja. Siapapun warga negara adalah mereka yang bertanggungjawab membentuk arah politik nasional menjadi lebih baik atau sesuai dengan apa yang selama ini diharapkan dalam pembangunan nasional. Artis juga adalah anggota masyarakat yang punya hak untuk membela negaranya sendiri. Jika saja selama ini partai politik memberikan peluang bagi artis untuk masuk ke dunia politik, anggaplah itu sebagai suatu kesempatan untuk mereka berkarya memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini.

Masyarakat hendaknya pula juga sudah mulai belajar untuk memperbaiki dan sekaligus merubah cara berpikir. Masyarakat harus banyak pula belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya dengan memperbaiki cara penilaian terhadap pilihan atau sesuatu yang diyakini. Cita-cita nasional yang diinginkan oleh banyak orang tidak bisa hanya diwujudkan oleh satu orang ataupun sekelompok orang tertentu, akan tetapi membutuhkan partisipasi penuh dari segenap warga negara. Menumbuhkan rasa peduli terhadap politik adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi apabila masyarakat menginginkan suatu perubahan menuju ke arah yang lebih baik/diinginkan. Masyarakat sendirilah elemen politik yang paling menentukan.

Yogyakarta, Minggu 11 Mei 2008, 21.55

SELAMAT BERJUANG TIM INDONESIA

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Sun, 11 May 2008 02:59:00 PDT

Perhelatan olah raga internasional baru saja digelar hari ini, di Jakarta. Piala Thomas dan Piala Uber, lambang supremasi negara atas perstasi di cabang olah raga bulu tangkis. Indonesia pernah hingga beberapa kali maraihnya, 13 kali untuk Thomas Cup dan 5 kali untuk Uber Cup. Thomas Cup terakhir kali kita mendapatkannya pada tahun 2002, sedangkan untuk Uber Cup terakhir kita memenangkannya tahun 1998. Jika berbicara soal harapan, hampir seluruh harapan rakyat Indonesia untuk bisa membawa pulang kembali kedua lambang supremasi bulu tangkis dunia. Sekalipun demikian, bukan soal menang atau kalah yang sesungguhnya diharapkan, tapi semangat dan perjuangan yang mereka tunjukkan kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Jika ingin menjadi bangsa yang besar, kita harus menyadari jika supremasi tidak selamanya akan kita miliki. Kita harus percaya dan yakin jika para tim Thomas Cup maupun Uber Cup akan menunjukkan segenap kemampuannya untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Bukan kemenangan atau trophy, akan tetapi semangat yang tanpa mengenal menyerah. Soal dukungan, tentu mereka semua sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat Indonesia yang kebetulan menjadi tuan rumah. Sekecil apapun dukungan sekalipun hanya doa, apakah mereka mengetahui atau tidak, mereka sangat membutuhkan.

Pelaksanaan
Pada Thomas Cup, Indonesia masuk ke dalam Grup D bersama Jerman dan Thailand. Untuk Uber Cup, Indonesia masuk ke Grup Z bersama Jepang dan Belanda. Sekilas memang bukan berada di grup dengan lawan-lawan yang tangguh, akan tetapi tetap saja kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun kemampuan lawan. Apapun bisa terjadi, kita pun mesti telah bersiap menghadapinya. Berikut ini adalah grup dalam perhelatan akbar tersebut:

PIALA THOMAS
Grup A : RRC, Kanada, Nigeria
Grup B : Malaysia, Korea, Inggris
Grup C : Denmark, Jepang, Selandia Baru
Grup D : Indonesia, Jerman, Thailand

PIALA UBER
Grup W : RRC, Jerman, Amerika Serikat
Grup X : Korea, Hong Kong, Afrika Selatan
Grup Y : Malaysia, Denmark, Selandia Baru
Grup Z : Jepang, Indonesia, Belanda

JADWAL
Penyisihan : 11-12 Mei 2008
Play off : 13 Mei 2008
Perempat Final : 14 Mei 2008
Semi Final : 15-16 Mei 2008
Final : 17-18 Mei 2008

(Jadwal selengkapnya dapat di lihat di sini)

PROVOKASI HARGA BBM: MENGENDALIKAN DIRI MENGHADAPI KENAIKAN HARGA BBM 2008

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Sat, 10 May 2008 20:06:00 PDT

Pemerintah akhirnya merealisasikan juga rencana untuk menaikkan harga BBM yang sedianya akan dilakukan di bulan Juni 2008 atau bulan depan. Seperti yang diinformasikan melalui situs resmi pemerintah, kenaikan diperkiran sekitar 30%. Sejak dua hari lalu, terlihat beberapa situasi yang nampak tidak terkendali menjelang kenaikan harga BBM di beberapa daerah. Sebagian besar masyarakat sudah berbondong-bondong memenuhi tangki kendaraannya di SPBU. Spekulasi juga sudah merembet pada naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok. Peristiwa yang bukan sesuatu yang langka karena sebelumnya pada tahun 2005 lalu juga telah terjadi hal yang serupa. Masyarakat mengalami kondisi kepanikan menjelang kenaikan harga BBM sebesar 30% di bulan Juni 2008. Apakah kepanikan masyarakat adalah sesuatu yang murni kepanikan pada umumnya? Apakah kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga BBM berlebihan? Mengapa pemerintah seperti tidak berdaya melihat situasi yang tidak terkendali setiap kali mengumumkan kenaikan harga BBM?

Kepanikan Yang Tidak Perlu
Kasus yang paling tepat untuk menjelaskan kepanikan masyarakat adalah kasus kenaikan harga BBM pada tahun 2005 lalu. Pada waktu itu, besarnya kenaikan harga BBM adalah paling tinggi sejak tahun 1969 atau sejak rezim orde baru, yaitu antara 80%-110%. Reaksi masyarakat pada waktu itu hampir tidak berbeda dengan sekarang ini. Jauh sebelum batas waktu harga yang dinaikkan, masyarakat sudah terlebih dahulu meningkatkan frekuensi pengisian tangki bahan bakar. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kekosongan pasokan di SPBU. Belum lagi ketika itu ditambah dengan maraknya penimbunan BBM baik premium maupun solar yang semakin menigkatkan spekulasi harga di pasar. Kondisi ini kemudian segera mempengaruhi spekulasi harga untuk barang-barang kebutuhan pokok yang meningkat jauh di atas peningkatan rata-rata per tahun.

Apa yang terjadi kemudian?

Spekulasi harga dikarenakan adanya tindakan ceroboh masyarakat yang disertai sikap panik. Kepanikan tadi merupakan komponen yang sangat potensial mendorong tingginya spekulasi harga di pasar. Pada saat terjadi kepanikan seperti sekarang ini, maka intensitas permintaan produk semakin meningkat. Dalam hukum ekonomi, apabila terjadi peningkatan yang luar biasa dari sisi permintaan, maka produsen akan menggunakan sikap untuk melakukan tindakan spekulasi, yaitu dengan menyimpan (menimbun) produk. Di sini, produsen akan menaikkan harga untuk mengimbangi tingginya permintaan produk tadi. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga frekuensi stok atau persediaan karena kondisi yang luar biasa tadi masih belum diimbangi dengan frekuensi ketersidaan produk yang bisa disimpan. Euforia massa inilah yang kemudian dimaskudkan menyebabkan harga menjadi semakin tidak terkendali.

Jika saja masyarakat bisa menahan diri untuk tidak terpengaruh aksi pasar, maka resiko terjadi spekulasi harga cenderung rendah. Hal ini dikarenakan pihak produsen tidak akan mendapatkan keuntungan dengan berspekulasi terhadap harga. Sebaliknya, spekulasi harga akan merugikan produsen itu sendiri karena permintaan akan menurun. Masyrakat sebaiknya tetap melaksanakan aktivitasnya (konsumsi) seperti yang pada umumnya dilakukan sehari-hari. Jika saja ada rencana kenaikan BBM, semestinya masyarakat tidak perlu melakukan spekulasi dengan selalu mengisi tangki kendaraannya dalam keadaan penuh. Tindakan ini hanya akan semakin mendorong spekulasi harga menjadi semakin tidak terkendali. Hal ini dikarenakan kepanikan tadi akan dimanfaatkan oleh produsen untuk meningkatkan marjin keuntungannya. Di negara-negara yang sudah maju cara berpikirnya, apabila terjadi kenaikan harga seperti BBM, mereka akan cenderung untuk mencari alternatif untuk bisa menghemat BBM di kemudian hari. Mereka tidak akan melakukan tindakan spekulasi seperti yang sekarang ini dilakukan oleh masyarakat di Indonesia karena mereka sangat paham tindakan itu hanya akan merugikan diri sendiri.

Mengendalikan Provokator Harga
Dalam ilmu ekonomi, tindakan provokasi harga senantisa selalu ada. Pihak yang berperan sebagai provokasi harga bisa berasal dari pihak produsen maupun konsumen sendiri. Jika provokasi harga dilakukan oleh pihak produsen, tindakan tersebut dimotivasi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu yang relatif singkat. Jika dari pihak konsumen yang melakukan, maka tindakan tersebut dimotivasi karena adanya ketidakpercayaan terhadap kepastian harga di masa yang akan datang. Jika tindakan provokasi harga dilakukan pada harga barang-barang kebutuhan pokok, maka tindakan tadi akan menyebabkan aktivitas perekonomian berlangsung tidak efisien dan cenderung akan mendorong terjadinya kerawanan ekonomi seperti merosotnya pendapatan.
Tindakan untuk memprovokasi harga bisa dilakukan secara individu maupun secara institusional. Pada kebanyakan kasus, provokasi harga hanya efektif apabila tidak dilakukan secara individu, akan tetapi dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama. Siapapun baik secara individu maupun institusi dapat melakukan tindakan provokasi harga baik pada sisi konsumen (permintaan) maupun sisi produsen (penawaran).

Dalam kondisi seperti sekarang ini, yaitu kondisi menjelang akan dinaikkannya harga BBM, pemerintah sebagai institusi nasional tertinggi sudah semestinya melakukan tindakan untuk mengendalikan adanya provokasi harga. Kita semua tahu jika Amerika Serikat adalah negara yang bebas, akan tetapi undang-undang di negara tersebut cukup tegas memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang berpotensi melakukan provokasi harga terutama harga barang-barang kebutuhan pokok. Hanya dengan menjanjikan penyaluran subsidi dalam bentuk Bantuan Tunai Langsung (BTL) tidak akan banyak membantu karena provokasi harga dilakukan jauh sebelum BTL sempat dibagikan. Pengendalian situasi dapat dilakukan dengan memberikan himbauan moral kepada masyarakat untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan yang cenderung memprovokasikan harga. Himbauan moral pun harus disertai pula dengan tindakan tegas di lapangan. Operasi pasar yang selama ini dilakukan pemerintah bukan merupakan tindakan yang tepat, akan tetapi justru lebih efektif apabila disertai dengan langkah secara hukum. Jika saja negara ini tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang dapat mengendalikan keadaan seperti sekarang ini, sama saja itu berarti negara lalai dalam menjalankan kewajiban untuk melindungi warga negaranya sendiri.

Yogyakarta, Minggu 11 Mei 2008, 08.00

MEREKA BERDEMO BUKAN UNTUK MEMBANTU ORANG KAYA

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Sat, 10 May 2008 18:46:00 PDT

Reaksi masyarakat/rakyat atas kebijakan ataupun sikap pemerintah adalah reaksi yang lumrah. Reaksi secara spontan tidak bisa diartikan sebagai sesuatu benar atau salah, tepat atau tidak tepat. Faktanya memang demikian, kenaikan harga BBM akan berimbas menjadikan beban ekonomi masyarakat menjadi semakin berat. Sayang sekali pemerintah masih belum menunjukkan sikap kebersamaan dalam menanggapi reaksi masyarakat. Pihak pemerintah malah menanggapi dengan mengomentari jika mereka berdemo menolak kenaikan harga BBM, berarti mereka hanya mendukung orang kaya. Siapapun yang mengetahui sikap pemerintah akan beranggapan jika pemerintah tidak mau tahu dengan apa yang sesungguhnya dirasakan oleh rakyat.

Hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2008, ketika meresmikan Recapital Building (Jakarta), Wapres Jusuf Kalla dalam pidato sambutannya mengemukakan pendapat yang mengatakan jika ada yang berdemo perihal rencana kenaikan harga BBM, itu sama saja membantu orang kaya (lihat beritanya di sini). Pernyataan beliau disampaikan perihal kediamannya di Makassar yang di demo atau menjadi sasaran demo masyarakat setempat. Apakah pernyataan beliau tadi terkait dengan kekesalan karena kediamannya di Makassar di demo? Jika memang demikian, itu berarti Bapak Wapres tidak menghargai sikap masyarakat dan sekaligus tidak menghormati konstitusi yang telah dipercayakan rakyat kepada beliau. Sikap yang semestinya tidak pantas ditunjukkan atau diperlihatkan dari seorang pemimpin. Sekalipun hanya beratribut wakil presiden, beliau sudah mewakili institusi kabinet yang dipimpin oleh Presiden. Apalagi pernyataan itu disampaikan di tempat terbuka yang banyak dihadiri oleh orang-orang golongan ekonomi atas. Sikap seperti ini hanya akan memperlebar kesenjangan sosial.

Apabila masyarakat bereaksi menolak atau keberatan atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM, itu dikarenakan rakyat membutuhkan perhatian istimewa dari pemerintah. Ungkapan kekecewaan yang secara kebetulan dapat disalurkan karena mereka merasa masih ada kebuntuan dalam menyampaikan aspirasinya kepada dewan legislatif (DPR). Semua pihak juga sudah mengetahui jika mereka bisa berdemo atau berunjuk rasa karena memang ada yang bisa memberikan kesempatan. Sebagai pihak yang telah disumpah untuk melayani publik, sudah semestinya beliau memahami kekecewaan dan rasa kesal yang masyarakat perlihatkan. Tentunya dengan mengeluarkan pernyataan tadi tidak akan menjadikan keadaan menjadi semakin baik. Masyarakat tentunya juga akan semakin tidak percaya dengan rencana pemerintah mengenai alokasi subsidi untuk disalurkan ke dalam bentuk Bantuan Tunai Langsung (BTL).

Sikap pemerintah dalam menanggapi demo yang menolak kenaikan harga BBM dianggap kurang pantas ditunjukkan kepada rakyatnya. Sudah semestinya dalam menghadapi situasi sulit dan tidak pasti seperti sekarang ini, pemerintah membuka pintu yang lebar bagi semua reaksi, bukan sebaliknya menolak reaksi. Presiden SBY sendiri hingga sekarang ini belum memberikan tanggapan seputar keberatan/penolakan masyarakat. Apabila sikap penolakan tidak ditanggapi secara bijaksana, maka bukan tidak mungkin akan mendorong situasi menjadi tidak terkendali. Misalnya pekulasi harga akan semakin meningkat dan semakin tingginya kerawanan sosial.

Yogyakarta, Sabtu, 10 Mei 2008, 23.00

INFO DARI PENULIS

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Sat, 10 May 2008 00:07:00 PDT

Terhitung mulai minggu depan, kolom Gubuk Kecil akan mengalami beberapa perubahan konten baik penghapusan beberapa konten maupun penambahan. Sebelumnya penambahan telah dilakukan pada tag CATATAN PENULIS yang berisikan uraian dari rangkuman peristiwa dalam beberapa perisitiwa terakhir maupun dalam periode terakhir. Untuk minggu depan, kolom Gubuk Kecil akan mendapatkan tambahan konten baru berupa INFO JOGJAKARTA. Penambahan konten baru ini dimaksudkan untuk memberikan ciri khas kolom/penulis yang saat ini berada di Yogyakarta. Sebelumnya penulis hendak menyatukan tag baru ini dengan tag baru lainnya, yaitu INFO REGIONAL, akan tetapi karena keterbatasan sumber daya, maka untuk sementara masih memfokuskan pada regional Yogyakarta. Secara keseluruhan, perubahan dimaksudkan sebagai refleksi dinamika penulisan artikel dalam rangka untuk mencapai kesempurnaan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Pihak penulis mengucapkan terima kasih kepada para pengunjung/pembaca yang meluangkan waktu untuk menyimak isi tulisan di kolom Gubuk Kecil. Tidak lupa pula penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung keberlangsungan penulisan di kolom kecil ini.

MEWASPADAI VIRUS ENTERO 71

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Fri, 09 May 2008 17:45:00 PDT

Belum lagi lama berselang setelah wabah flu burung (avian influenza), kini hadir kembali virus lama yang dikenal dengan Flu Singapura atau Entero Virus. Sekalipun di Indonesia tanda-tanda kehadiran virus Entero (Entero 71) sudah nampak terlihat, pemerintah nampaknya belum memberikan sinyalemen untuk siaga. Sementara itu, RRC sudah memasuki pada tahap siapa penuh karena Entero 71 bisa menjadi wabah yang mematikan apabila penyebarannya terlambat untuk diantisipasi. Sebaiknya pula di sini pemerintah tidak lagi untuk mengulangi kesalahan yang sama sewaktu terlambat mengantisipasi ancaman flu burung di Indonesia.

Apa itu Entero 71
Penyakit yang banyak dikenal juga dengan Flu Singapura ini dikenal sebagai kelompok virus Entero. Jenis penyakit ini dikenal pula sebagai penyakit tangan, kaki, dan mulut atau hand, foot, and mouth desease (HFMD). Ada dua varian yang dikenal, yaitu Coxsacki A16 dan Entero 71. Yang terakhir ini tergolong cukup ganas dan lebih sulit pula cara penanganannya. Penyakit ini ditemukan pada usus manusia. Pada umumnya, virus ini menyerang anak-anak dan biasanya penularannya tidak membutuhkan perantara. Jika virus ini sudah berkembang biak, maka sasaran yang menjadi serangan virus Entero 71 adalah tangan , kaki, dan mulut. Virus Entero 71 pertama kali kasusnya ditemukan di Singapura pada tahun 2000 yang pada waktu itu masih dikenal dengan penyakit tangan, kaki, dan mulut (HFMD).

Penyakit HFMD atau Entero 71 memiliki masa inkubasi sekitar 4 hingga 6 hari. Gejala awal adalah panas/demam tinggi yang disertai keluarnya bercak-bercak merah di bagian mulut, lidah, tangan, dan kaki. Biasanya, bercak-bercak tersebut baru mulai terlihat sekitar 2 hari setelah masa inkubasi. Inilah yang disebutkan sebagai gejala-gejala awal atau tanda-tanda yang diduga sebagai serangan virus Entero 71 atau HFMD. Jika tidak segera dilakukan perawatan atau antisipasi, maka bercak-bercak yang berisi air tersebut akan membesar atau menjadi gelembung berukuran sekitar 4 mm hingga 8 mm. Gelembung tersebut akan pecah dengan sendirinya apabila dibiarkan terus. Pecahannya itulah yang nantinya akan menularkan ke manusia lain terutama apabila terkontak langsung dengan cairan tersebut. Sebagai informasi, apabila cairan ini terbuang melalui saluran air, maka virus Entero 71 masih mampu untuk bertahan hidup hingga 5 hingga 6 bulan. Penyebarannya selama ini diketahui pula melalui feses dan percikap air ludah.

(Info mengenai Entero/HFMD dapat dilihat di sini)

Pengendalian penyakit HFMD tidak serumit seperti halnya pada virus flu burung (Avian Influenza). Menurut info medis dari litbang Depkes RI, penderita penyakit HFMD dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu 1 minggu. Ini dapat terjadi apabila penanganannya belum terlambat. Pada umumnya, penderita hanya akan diberikan anjuran untuk menkonsumsi makanan yang bernutrisi tinggi yang fungsinya memperbaiki antibodi di dalam tubuh untuk mengantisipasi Entero 71. Selain diberikan makanan bernutrisi tinggi, penderita akan ditempatkan pada lingkungan yang hiegenis atau tempat yang bersih selain dianjurkan pula untuk beristirahat yang cukup. Namun, apabila penanganannya terlambat, maka virus Entero 71 akan menyerang ke bagian otak, jantung, dan paru-paru yang masuk melalui pembuluh darah. Depkes RI belum mengkategorikan HFMD sebagai penyakit menular berbahaya. Sementara itu, pemerintah RRC sudah memberikan sinyal untuk siaga penuh guna mengantisipasi meluasnya penyebaran HFMD atau Entero 71 (lihat berita di sini).

Belajar dari Kasus di RRC dan Flu Burung
Sekalipun beriklim tropis, kasus flu burung di Indonesia termasuk yang paling tinggi intensitasnya di dunia. Angka ini tidak dilihat berdasarkan dari banyak penderita, akan tetapi kecepatan penularan dan kasus per kasus di sejumlah daerah. Seperti kita ketahui, wilayah yang menjadi endemi virus Entero 71 pada umumnya adalah wilayah dengan suhu lebih rendah dibandingkan suhu iklim tropis seperti di sebagian besar wilayah di RRC. Di Indonesia sendiri, kasus flu burung lebih banyak dijumpai di Propinsi Jawa Barat dan daerah-daerah lain yang didominasi iklim sub tropik. Kemunculan HFMD pertama kali dilaporkan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung yang lagi-lagi di area/region Jawa Barat.

Kewaspadaan adalah langkah yang paling bijaksana dan tepat untuk mengantisipasi penyebaran wabah apapun. Kita cukup beruntung karena tidak menjadi sumber utama wabah Entero 71. Artinya, kita masih dapat melakukan persiapan untuk mengantisipasi kemungkinan HFMD menjadi wabah. Dalam hal ini, pemerintah semestinya langsung mengambil langkah serius dengan menyisyaratkan kewaspadaan atas HFMD atau Entero 71 kepada masyarakat. Menanggapi tentang adanya laporan HFMD ini, Menkes Siti Fadila beranggapan jika pihaknya belum menemukan kasus tersebut secara positif sekalipun tanda-tandanya mengarah kepada virus Entero (lihat berita di sini). Sikap yang sebelumnya sama dilakukan ketika beliau menangani flu burung pada awal masa jabatannya sebagai Menkes RI. Waktu itu, pihak Depkes RI beranggapan jika penyakti yang menyerang ayam di beberapa daerah bukan virus flu burung, akan tetapi penyakit Tetelo. Padahal, sebelumnya pihak WHO telah memperingatkan akan bahaya penularan virus flu burung di Asia yang sebelumnya menjangkit di RRC. Apakah hal serupa juga akan terjadi pada Entero 71 di Indonesia?

Meluasnya wabah yang terjadi di RRC dikarenakan hampir sebagian besar masyarakatnya adalah kelompok yang berpenghasilan menengah ke bawah seperti halnya yang banyak pula terjadi di Indonesia. Kesadaran kelompok ini terhadap bahaya penyakit ataupun kesehatan umumnya masih rendah. Hal ini terbukti mereka melakukan penolakan dan bahkan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah untuk membumihanguskan unggas milik masyarakat. Lain halnya dengan yang terjadi di Vietnam di mana pemerintah di negara ini melakukan kebijakan ekstrim dengan mewajibkan secara hukum kepada seluruh penduduk untuk membumihanguskan unggas-unggas milik mereka tanpa terkecuali. Jika saja selama ini HFMD yang ditemukan di Bandung dijumpai oleh mereka yang berpendapatan menengah ke atas, apa yang akan terjadi apabila penyakit yang disebabkan virus Entero 71 ini mulai menyerang masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah atau miskin? Bukan sesuatu yang tidak mungkin apabila dalam waktu yang tidak begitu lama akan berubah menjadi wabah nasional. Kewaspadaan yang paling efektif sementara ini bisa dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan himbauan secara nasional tentang bahaya dan penanggulangan gejala-gejala HFMD. Sebaiknya pula pemerintah tidak memanaskan polemik mengenai senjata biologi dan kekuasaan Tuhan. Berikanlah masyarakat kesempatan untuk bertindak lebih cerdas dan bermartabat.

Yogyakarta, 10 Mei 2008, 06.00

SIKAP SBY TERHADAP GATES TERLALU BERLEBIHAN

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Fri, 09 May 2008 01:40:00 PDT

Banyak di antara mereka yang berkecimpung di dunia komputer pasti mengenal nama Bill Gates, mantan CEO Microsoft dan sekaligus perintis dan pendiri (founder). Sempat beberapa kali menyandang predikat orang terkaya di dunia, bahkan bisa dibilang lebih dari separuh APBN Indonesia. Apapun itu, Bill Gates adalah warga negara Amerika Serikat, warga negara biasa, bukan anggota parlemen, menteri, apalagi presiden. Namun, jika dilihat dari cara menyambut dan bersikap, nampak terlihat sikap Presiden SBY dan terutama sebagian menteri kabinet terlalu berlebihan terhadap Mr Gates. Di negerinya sendiri pun Mr Gates belum tentu dihormati selayaknya seperti yang kita lakukan. Mr Gates juga bukanlah sosok yang diakui pahlawan di negerinya sendiri. Terlepas dari siapa Mr Gates, negara ini punya protokoler yang semestinya bisa dihargai dan dikedepankan. Protokoler inilah yang menjaga harga diri dan martabat Rakyat Indonesia.

Apa Yang Diinginkan Mr Gates dari Indonesia
Produk Microsoft yang paling utama saat ini adalah jasa penyedia aplikasi perkantoran yang berbasis teknologi informasi (IT). Software Microsoft bisa digolongkan sebagai produk komplementer dari produk lainnya, yaitu komputer. Negara Indonesia bukanlah negara yang dikenal sebagai produsen komputer dan peripheralnya seperti Singapura, Taiwan, RRC, Korea, dan terakhir Malaysia (untuk kawasan Asia). Anda bisa melihat sendiri di CPU Anda sekarang ini. Hingga saat ini baru Taiwan, Korea, dan Jepang yang bisa dikatakan telah menjadi perakit komputer ternama. Indonesia hanyalah dikenal sebagai user, tapi bukan sepenuhnya menjadi konsumen. Jika dilihat dari jumlah penduduk, bisa dikatakan prospek Microsoft sendiri di Indonesia cukup cerah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Apakah ini yang diinginkan oleh Mr Gates? Jika memang demikian, maka sudah sewajarnya jika dia mengunjungi secara langsung ke Indonesia sebagai warga negara AS, bukan sebagai perwakilan Pemerintah AS.

Kedatangan Mr Gates ke Indonesia bisa dibilang murni untuk kepentingan bisnis, bukan untuk kunjungan kenegaraan mewakili pemerintahnya. Anda bisa melihat sendiri rekaman berita di media cetak maupun elektronik, tidak satupun misi dari pemerintah AS yang dibawa oleh Mr Gates. Tentunya dengan kesepakatan yang pernah dibuat antara Pemerintah Indonesia dan pihak Microsoft, Mr Gates punya harapan (bisnis) yang cukup besar dari user di Indonesia. Belum lagi ditambah ketatnya persaingan software opensources yang saat ini mulai banyak menekan posisi bisnis Microsoft baik di AS maupun di luar AS. Coba Anda perhatikan tidak sedikit perkantoran di Indonesia tidak menggunakan aplikasi Microsoft Office, akan tetapi menggunakan aplikasi open source seperti Open Office yang statusnya gratisan. Krisis ekonomi di Amerika Serikat sendiri juga sempat menekan kinerja bisnis Microsoft, sekali lagi tidak hanya di AS sendiri tapi juga di luar AS. Dengan kunjungannya ke Indonesia, diharapkan akan mampu menarik simpati dan perhatian pengguna (user) untuk menggunakan produk-produk Microsoft.

Adanya campur tangan protokoler secara langsung dari Pemerintah Indonesia tentu akan semakin memperkuat promosi produk Microsoft sendiri. Ingat, nama Mr Gates tetap tidak bisa dilepaskan konotasinya dengan image produk Microsoft. Mr Gates tidak akan banyak mengeluarkan biaya untuk misi bisnisnya di Indonesia. Dengan ikut campurnya protokoler nasinoal, tentunya akan semakin mempermudah saluran komunikasi bisnisnya kepada calon customer. Tidak tertutup kemungkinan jika Mr Gate menyarankan agar seluruh instansi pemerintahan di Indonesia sepenuhnya menggunakan produk Microsoft. Tidak tertutup kemungkinan pula Mr Gates akan meminta agar Microsoft lebih dimenangkan dari kompetitor lainnya terutama yang berbasis open sources. Dilihat dari cara menyambut dan bahkan kata-kata pujian yang dilontarkan Presiden SBY (lihat di sini http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/05/tgl/09/time/134133/idnews/936783/idkanal/398), tidak tertutup kemungkinan permintaan Mr Gates akan didukung oleh pemerintah.

Bangsa Yang Ramah Tetap Menghargai Protokoler
Bangsa Indonesia boleh jadi adalah bangsa yang ramah, akan tetapi tidak berarti mengabaikan begitu saja aspek protokoler kenegaraan. Protokoler dirancang sedemikian rupa untuk melindungi martabat bangsa dan negara dari segala bentuk hubungan internasional. Apa yang diharapkan oleh pemerintah dari Mr Gates (Microsoft)? Kedatangan Mr Gates adalah murni untuk kepentingan bisnis, sesuatu yang tidak dapat disangkal oleh Mr Gates sendiri. Mr Gates sendiri telah meminta institusi internasional mengenai hak cipta untuk memaksa Indonesia menandatangani perjanjian hak cipta. Inipun sarat dengan muatan politik (bisnis). Pendekatan kenegaraan adalah cara yang paling efektif untuk mempromosikan produk. Pemerintah tidak akan mendapatkan apapun manfaat dari hasil kunjungan Mr Gates di Indonesia.

Sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh seorang presiden dalam menyambut warga negara biasa dari negara lain yang sama sekali tidak membawa misi kenegaraan. Kita memang tidak tahu malu. Belum lama berselang, kita baru saja menolak atau mengenyahkan fasilitas NAMRU-2 yang notabenenya adalah property AS atas kecurigaan penyalahgunaan menjadi fungsi intelejen. Apakah produk Microsoft akan bebas dari unsur-unsur intelejen? Presiden bisa menanyakan hal ini kepada para cyber people di Indonesia. Tidak tertutup kemungkinan Mr Gates membawa paket software khusus untuk pemerintah Indonesia yang berisikan script yang berfungsi menyalin informasi. Kita memang tidak perlu berpikir sejauh itu, tapi pemerintah sendiri sudah berpikir terlalu jauh soal NAMRU-2 tanpa bisa menunjukkan bukti yang rasional.

Apa yang dilakukan Presiden SBY kali ini diulang lagi setelah sebelumnya beliau melakukannya terhadap mantan pesepakbola dari Perancis, Zidane sewaktu berkunjung ke Indonesia. Lihatlah, mereka sama-sama mengenakan batik kenegaraan yang berarti dianggap sebagai tamu negara. Seperti halnya Mr Gates, Zidane hanyalah warga negara biasa dari Perancis yang kebetulan datang ke Indonesia untuk misi sosial (bisnis) dari Danone. Tidak banyak yang bisa diharapkan dari Zidane hingga akhirnya diperlakukan sedemikian istimewa. Bahkan Presiden SBY sendiri lupa untuk menyemangati timnas PSSI ketika berlaga di Piala Asia waktu itu. Kali ini dilakukan lagi oleh Presiden SBY ketika menyambut kedatangan Mr Gates. Beliau semestinya lebih berkonsentrasi untuk menenangkan rakyatnya yang mulai gelisah menghadapi kenaikan harga BBM. Jika saja pemimpinnya sudah seperti, bagaimana pula dengan rakyatnya? Apalagi yang bisa diharapkan oleh rakyat Indonesia?

Yogyakarta, 9 Mei 2008, 13.30

CATATAN: JUMAT 9 MEI 2008

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Thu, 08 May 2008 16:33:00 PDT

Awal tahun 2008 ditandai dengan cukup banyak perisitiwa penting yang tidak kalah menariknya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dari serangkaian peristiwa di awal tahun, sosok kepemimpinan nasional nampak menjadi tokoh utama. Dalam beberapa tulisan saya terakhir kerap menyinggung soal kepemimpinan nasional. Setelah sekian lama menahan diri, akhirnya tidak tertahankan lagi untuk merealisasikan tulisan yang lebih banyak menyoroti kepemimpinan nasional. Di tengah situasi internasional yang tidak menentuk dan dampaknya terhadap Indonesia, bangsa ini menuntut peran dari kepemimpinan nasional. Mulai dari kasus-kasus yang mereka (pemerintah) menganggap bukan persoalan besar hingga akhirnya persoalan dilematis. Pada tulisan saya terakhir, saya menanyakan suatu pertanyaan umum, ‘Apakah Bangsa Indonesia mampu untuk menerima kenyataan apabila subsidi BBM dihapuskan?’. Pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh presidennya sendiri, bukan hanya dengan kata-kata manis, akan tetapi dengan sikap.

Pada akhirnya apabila sosok kepemimpinan nasional tidak banyak bisa diharapkan, maka semua persoalan dan cara menyikapinya kembali kepada masyarakat/rakyat Indonesia sendiri. Ada dua bentuk reaksi atau sikap masyarakat, yaitu menarik perhatian untuk mendapatkan perhatian atau mengalihkan sekaligus memindahkan dampak/imbasnya. Semaju apapun suatu bangsa, akhirnya akan hancur/musnah apabila tidak memiliki pemimpin yang hadal untuk memimpin mereka. Melihat krisis di tahun 2005 lalu, nampaknya sulit untuk optimis apabila masyarakat Indonesia sendiri akan mampu untuk memimpin dirinya sendiri. Mereka akan lebih memilih untuk melakukan sesuatu demi kepentingan dirinya sendiri. Ditambah lagi, belajar dari peristiwa politik pada tahun 2004 lalu, sangat jelas jika sebagian besar masyarakat Indonesia belum mampu membuat suatu pilihan yang rasional. Harus diakui jika semua itu adalah bagian dari proses. Namun, proses itu pun akhirnya harus menemukan tujuan, apakah menjadi lebih baik, semakin terpuruk, atau hanya bertahan dan kemudian terpuruk lagi.

Apapun alasan dan situasinya, demokrasi dan konstitusi harus tetap ditegakkan. Kerawanan politik yang semakin tinggi bukan tidak mungkin nantinya akan mendorong ide-ide untuk dilakukan penggulingan kekuasaan secara tidak sah. Bisa dilakukan dengan cara kudeta militer, kudeta konstitusional, ataupun dengan menggerakkan revolusi. Pengalaman dari negara-negara berkembang di Amerika Latin, Asia, dan Afrika, situasi sosial dan ekonomi yang sulit adalah alasan yang paling banyak digunakan untuk mendorong pemikiran penggantian kekuasaan secara tidak sah. Jika rakyat Indonesia mau menjadikan dirinya dan terutama negeri ini menjadi semakin baik, maka rakyat Indonesia harus mampu dan mau menahan diri dari segala hasutan, provokasi, ataupun ajakan langsung untuk revolusi oleh pihak-pihak yang hanya ingin mengambil keuntungan politik. Sekalipun Presiden SBY banyak melakukan kesalahan, akan tetapi beliau pun layak untuk diberikan kesempatan menyelesaikan masa kekuasaannya yang berakhir di tahun 2009 nanti. Peristiwa memalukan yang dilakukan oleh Megawati Cs. dengan menyingkirkan Gus Dur dari kursi kepresidenan jangan sampai terulang lagi.

Yogyakarta, 9 Mei 2008, 06.00

APA ITU SUBSIDI?

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Thu, 08 May 2008 02:27:00 PDT

Jika ditanya, sebagian besar pakar ekonomi akan menyarankan agar subsidi BBM sebaiknya dihapuskan. Apakah nantinya ada beberapa pakar pula yang berlawanan pendapat, akan tetapi jika kembali kepada pengertian yang sesungguhnya tentang subsidi, mereka pun akan memberi saran yang serupa nantinya. Untuk kasus subsidi BBM di Indonesia, penerapannya bisa dikatakan salah kaprah dan tidak tepat maksud dan tujuannya. Sedikit informasi yang semoga bermanfaat bagi pembaca agar tidak salah mempersepsikan subsidi BBM dan sekaligus untuk menghindari adanya pembodohan oleh pihak-pihak tertentu.

Definisi dan Pengertian
Subsidi adalah bentuk kebijakan pemerintah yang menggunakan/mengeluarkan anggaran (APBN) dalam sejumlah tertentu pada suatu tahun anggaran tertentu untuk kepentingan rakyat. Definisi secara umum, subisidi adalah suatu bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pengeluaran/pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada institusi rumah tangga ataupun swasta yang ditujukan untuk menggerakkan konsumsi (Samuelson dan Nordhaus, 2001: 777). Apabila rumah tangga mengkonsumsi sejumlah barang dan jasa, maka institusi swasta akan mengkonsumsi faktor-faktor produksi. Berlawanan dengan pajak, apabila pajak merupakan bentuk penerimaan anggaran, maka subsidi adalah bentuk pengeluaran APBN.
Hampir tidak berbeda dengan pengertian transfer, baik subsidi maupun transfer adalah bentuk pengeluaran anggaran pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu meringankan beban ekonomi rakyat. Transfer lebih dimaksudkan untuk membantuk individu atau golongan sosial tertentu yang dianggap perlu mendapatkan bantuan. Contohnya seperti jaminan sosial untuk kesehatan, pendidikan, dan tunjangan untuk pengangguran (lihat di sini).

Baik subsidi maupun transfer diambil dari anggaran penerimaan pajak setelah dikurangi anggaran pengeluaran rutin. Selisih antara penerimaan rutin (pajak) dan pengeluaran rutin inilah yang nantinya digunakan untuk keperluan pembangunan termasuk subsidi dan transfer. Apabila besarnya pengeluaran rutin sudah tidak dapat dikendalikan lagi, maka dampaknya akan mengurangi alokasi dana untuk keperluan pembangunan termasuk subisidi dan transfer.

Secara teknis, subsidi memiliki sifat yang sangat terbatas. Di negara-negara yang telah maju perekonomiannya, kebijakan subsidi dilakukan sangat hati-hati dan terbatas pelaksanaannya. Hal ini terutama sering dilakukan pula di negara-negara yang menganut sistem perekonomian terbuka (open economy). Dampak negatif subsidi yang diwaspadai adalah adanya distorsi perekonomian yang selanjutnya hanya akan menghasilkan kondisi ekonomi berbiaya tinggi. Dalam perekonomian tertutup pun, subsidi juga mesti hati-hati pelaksanaannya karena akan menghasilkan kondisi serupa. Misalnya harga barang normal adalah Rp 9.000 per unitnya. Subsidi dari pemerintah menyebabkan harga barang tersebut menjadi Rp Rp 6.000 per unit. Artinya, pemerintah mensubsidi sebesar Rp 3.000 per unit atau sebesar 33,33%. Besarnya alokasi untuk subsidi ini akan terus mengalami peningkatan karena harga barang akan terus semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena pola permintaan sudah tidak normal mengikuti harga yang sesungguhnya. Pada akhirnya, apabila harga sudah menjadi tidak terkendali, maka subsidi hanya akan menghasilkan inefisiensi anggaran. Kondisi ini terjadi sekalipun penerapan subsidi dilakukan secara terbatas.

Dari pengertian di atas, maka bantuan dari pemerintah untuk konsumsi rumah tangga maupun swasta berupa subsidi seharusnya berlaku secara terbatas. Aspek terbatas di sini meliputi jangka waktu pelaksanaan maupun sasarannya. Di negara-negara yang maju perekonomiannya, subsidi bisa dikatakan kebijakan yang sangat jarang dilakukan atau bahkan seringkali dihindarkan. Mereka lebih memilih untuk mengalokasikannya melalui kebijakan transfer pemerintah, yaitu dengan memberikan jaminan sosial kepada golongan ekonomi lemah. Untuk mendorong konsumsi baik dari sektor rumah tangga maupun swasta, mereka akan lebih memilih untuk memberikan insentif berupa kredit lunak usaha dan kemudahan dan penjaminan dalam berinvestasi. Alasannya, mereka sangat menyadari betapa mahal harga yang nantinya harus dibayarkan melalui kebijakan subsidi ketimbang manfaat yang diterima sekalipun pelaksanaannya dianggap telah memenuhi sasaran dan ketentuan.

Pelaksanaan Subsidi di Indonesia
Nampaknya, negara Indonesia memiliki definisi dan pengertian sendiri tentang kebijakan subsidi yang berbeda dengan definisi dasarnya (basic definition). Kebijakan subsidi di Indonesia mulai populer sejak (Alm) H.M. Soeharto menjabat Presiden RI kedua, yaitu sejak dilaksanakannya program PELITA pada tahun 1969. Pada awalnya, kebijakan subsidi ini dimaksudkan untuk mempercepat proses revitalisasi perekonomian yang sempat ambruk setelah tergulingnya pemerintahan Soekarno pada tahun 1968. Kebijakan subsidi menjadi semakin populer lagi ketika memasuki dekade 1980an. Dengan alasan yang sama, yaitu sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Tujuan lainnya yang diinginkan pemerintah waktu itu adalah untuk memproteksi produk-produk di dalam negeri. Memang demikian, dengan berhamburan subsidi, biaya ekonomi waktu itu masih sangat rendah sehingga biaya-biaya operasional pun tergolong murah. Distorsi harga tidak dirasakan sebagai suatu bahaya akan tetapi sebaliknya justru dinikmati. Anehnya, subsidi hingga saat ini seperti telah menjadi progam abadi. Jika banyak negara-negara maju yang menghindari subsidi, maka Indonesia ketika itu (dan hingga sekarang) masih berhayut mesra dengan subsidi.

Ada cukup banyak subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam APBN, subsidi dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu subsidi energi dan subsidi non-energi. Subsidi energi ditujukan sasarannya kepada rumah tangga maupun swasta baik dalam bentuk konsumsi bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik. Dalam APBN-P 2008, alokasi untuk subsidi BBM bahkan disediakan hingga Rp 90 triliun. Anehnya, subsidi BBM ini dinikmati pula oleh pihak penyedia layanan listrik (PLN). Jika saja pemerintah sudah mensubsidi BBM dan listriknya pula, maka bisa dibayangkan bagaimana distorsi ekonomi dan seberapa besar pemborosan biaya yang dikeluarkan. Sejak era pemerintahan Soeharto, kebijakan subsidi energi sudah dijadikan sebagai menu wajib dalam setiap penyusunan APBN. Adalagi kemudian subsidi non-energi yang jenisnya cukup banyak mulai dari subsidi perumahan, pangan, minyak goreng, tepung, pupuk, dan bahan baku produksi lainnya. Sebagian besar subsidi non-energi masih dipertahankan hingga saat ini, akan tetapi beberapa yang lainnya sudah dihapuskan. Salah satunya yang sudah dihapus adalah subsidi pupuk yang sudah dihilangkan sejak pemerintahan Megawati. Subsidi non-energi ini lagi-lagi juga buah karya pemerintahan Soeharto.

Tanpa memperhatikan besarnya nilai total subsidi yang dialokasikan, Indonesia termasuk negara yang paling loyal membelanjakan pengeluarannya untuk subsidi. Seperti yang sudah dituliskan di atas, subsidi apapun bentuknya hanya akan menjadi pemborosan biaya yang sangat besar. Tidak sepadan manfaat yang diterima. Subsidi akhirnya justru menjerumuskan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang paling konsumtif. Dampak positif dari pola konsumtif ini juga rendah karena sebagian besar manfaatnya hanya diterima oleh kalangan menengah ke atas. Secara politik, imbasnya cukup berat karena penghapusan subsidi hanya akan menghasilkan sejumlah kerawanan sosial dan politik baru.

Apakah Masyarakat Indonesia Membutuhkan Subsidi?
Persoalan untuk menghapuskan subsidi sebenarnya bukan terkendala pada teknis pelaksanaan ataupun dampak sosial ekonomi, akan tetapi pada sikap pemerintahnya sendiri. Penolakan penghapusan subsidi seperti yang sering didengar/dilihat di media oleh banyak kalangan masyarakat dikarenakan sebagian besar dari mereka ini sudah terbiasa untuk menikmati sesuatu tanpa menyadari dampak negatifnya. Sikap penolakan ini juga dikarenakan mereka merasakan ketidakadilan dari sikap dan kebijakan pemerintah selama ini. Misal saja surat keringanan utang pengusaha dalam program BLBI, sementara itu masih banyak rakyat kecil yang kesulitan kredit usaha, undang-undang perburuhan nasional yang dinilai oleh kalangan akademisi kurang berpihak pada buruh, ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan aksi kekerasan sosial di mana yang menjadi korbannya sebagian besar adalah rakyat kecil atau kaum minoritas, dan sikap loyal pejabat yang cenderung kurang peka terhadap krisis.

Bagaimana mungkin rakyat bisa menerima begitu saja sikap pemerintah dalam menghapuskan subsidi apabila pemerintah sendiri belum mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya sendiri. Penghapusan subsidi apapun bentuk dan mekanisme pelaksanaannya harus diikuti dengan sikap pemerintah yang bisa memahami kesulitan rakyat selama ini. Pemerintah sendiri menganggap kelaparan dan kematian akibat kekurangan gizi adalah hal biasa (pernyataan Wapres Jusuf Kalla). Pemerintah juga menganggap jika korban pengungsi banjir di Jakarta beberapa waktu yang lalu adalah sesuatu yang lumrah terjadi (pernyataan Menteri Aburizal Bakrie). Pemerintah juga sempat menghardik kritik dari seorang guru pada hari guru tahun 2007 lalu. Pemerintah menolak kedatangan para pengungsi korban lumpur panas Lapindo di Istana Negara, akan tetapi membuka pintu baku konglomerat merah dan artis-artis ibukota. Pemerintah dengan perangkatnya menyaksikan Sinema Nasional “Ayat-Ayat Cinta”, sementara itu jutaan rakyat Indonesia kebingungan kehilangan mata pencaharian. Jadi, persoalannya bukan pada mekanisme penghapusan subsidi, akan tetapi pada sikap pemerintah sendiri. Selama pemerintah belum mampu mengubah sikapnya sendiri, rakyat pun akan menjadi semakin sulit untuk menerima. Tidak tertutup kemungkinan penolakan rakyat akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk dijadikan sebagai senjata politik.

Bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya yang sudah maju perekonomiannya. Penghapusan subsidi yang sudah berkepanjangan memang akan berdampak pada tekanan ekonomi yang semakin besar. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, bukan tidak mungkin suatu saat nanti Bangsa Indonesia akan mampu melewati masa-masa kritis tersebut. Ada dua kemungkinan jika saja subsidi nantinya akan dihapuskan sama sekali. Pertama, Bangsa Indonesia akan menjadi semakin lebih maju karena kreativitas dan inovasi nasonal. Atau kedua, Bangsa Indonesia justru menjadi bangsa yang terbelakang karena selalu menggantungkan hidupnya kepada pihak lain. Mana yang akan dipilih atau mana yang akan terjadi, tinggal sekarang bagaimana pemerintah dengan segenap perangkat termasuk legislatif mampu mengarahkan dan kemauan rakyat Indonesia sendiri untuk keluar dari krisis nasional yang berkepanjangan.

Yogyakarta, Rabu 7 Mei 2008, 10.00

Referensi:
Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, 2001, Economics, Seventeenth Edition,
International Edition, McGraw-Hill, New York.
Wikipedia International : http://en.wikipedia.org/wiki/Subsidy (May 7th, 2008)
Wikipedia International : http://en.wikipedia.org/wiki/Transfer_payment (May 7th, 2008)

HARGA BBM 2008 NAIK, KESALAHAN YANG SELALU TERULANG

noreply@blogger.com (Me & My Self) — Wed, 07 May 2008 17:24:00 PDT

Ternyata setelah BBM dinaikkan rata-rata di atas 100% pada tahun 2005 lalu, tidak menjamin akan menyelesaikan persoalan besar tentang subsidi BBM. Presiden SBY yang semula hanya berniat menaikkan untuk sekali itu saja, nampaknya harus menyerah dengan anjuran orang-orang di sekitarnya. Pemerintah mengakui adanya dilema, dan merasa butuh waktu untuk memutuskan kepastiannya. Di lain pihak, jika pemerintah sendiri sudah seperti kebingungan, apalagi dengan rakyatnya? Kita semua tahu bahwa kenaikan harga BBM bukanlah hal yang baru sejak Reformasi tahun 1998. Namun, dengan banyaknya pendapat ahli dan pertimbangan politik, mengapa kebijakan untuk menaikkan harga BBM merupakan pengulangan kesalahan?

Alasan Teknis: Menutupi Kelalaian Pemerintah
Sejak era rezim Reformasi, satu-satunya alasan yang seringkali dikemukakan oleh pemerintah apabila hendak menaikkan harga BBM adalah untuk mengurangi tekanan pengeluaran APBN yang semakin meningkat setiap tahun anggaran. Ketika menaikkan harga BBM pada tahun 2005 lalu, Presiden SBY dengan didukung oleh staf ahli merasa yakin kebijakan tersebut hanya cukup dilakukan sekali saja dalam masa pemerintahannya. Secara teknis, sumber pendanaan APBN yang digunakan untuk subsidi BBM sudah tidak mencukupi atau melampuai kuota subsidi BBM yang telah direncanakan pada APBN-P 2008, yaitu sebesar Rp 90 triliun. Jika tidak dinaikkan untuk periode Juni 2008, maka subsidi yang harus dibayarkan mencapai Rp Rp 135 triliun.

Melesetnya perkiraan dari tim ekonom SBY ini dikarenakan kesalahan dalam memprediksi harga minyak dunia yang pada periode April 2008 lalu sudah mencapai di atas 120 USD/barrel. Padahal, asumsi harga minyak dunia yang semula ditetapkan adalah sekitar 80-90 USD/barrel. Asumsi ini ditetapkan sebelum dilaksanakannya APBN-P 2008, yaitu sekitar akhir tahun 2007 lalu. Sekalipun pada awal tahun 2008 lalu harga minyak dunia sempat mengalami penurunan, akan tetapi faktor politik internasional menyebabkan harga minyak akhirnya harus melambung hingga di atas 120 USD/barrel. Pengamat minyak internasional sebelumnya telah memberikan peringatan jika besar kemungkinan harga minyak dunia pada tahun 2008 ini akan mencapai di atas 100 USD/barrel. Inilah yang kemudian menjadi sinyalemen kelesuan ekonomi di beberapa negara maju termasuk Amerika Serikat.
Secara teknis, tim ekonomi SBY telah melakukan kesalahan dalam pengakurasian pendataan internasional. Sudah semestinya dengan perangkat nasional yang dimilikinya, mereka (tim ekonomi SBY) tidak mengambil spekulasi dengan harapan yang tinggi dengan situasi internasional pada tahun 2008. Memang benar, kesalahan seperti ini bisa terjadi pada siapapun. Namun demikian, kesalahan dalam memperkirakan tidak sejauh seperti antara 80-90 USD/barrel, sementara itu harga minyak dunia yang diperkirakan oleh kalangan minyak internasional mencapai di atas 100 USD/barrel.

Pemerintahan Megawati memulai wacana baru mengenai alasan pengurangan subsidi BBM, yaitu dengan dalih bahwa subsidi tersebut dianggap telah salah sasaran. Memang demikian adanya. Sekitar 60% dari subisid BBM yang disalurkan justri dinikmati oleh golongan menengah ke atas. Dengan mengurangi subsidi BBM, maka dana subisidi tersebut nantinya akan dialihkan untuk mensubsidi langsung rakyat miskin. Pada pemerintahan SBY bahkan kebijakan ini jauh lebih dipopulerkan lagi dengan semboyan ‘Subsidi Untuk Rakyat’. Andaikan besarnya subisid langsung ini sudah ditetapkan melalalui ketetapan pemerintah mengenai persentasenya terhadap APBN atau besar pengalokasian, maka dalih untuk mensubsidi rakyat bisa menjadi solusi.
Permasalahannya sebenarnya bukan pada pengalihannya, akan tetapi pada permasalahan membengkaknya anggaran APBN setiap tahunnya. Misal saja besarnya pengeluaran APBN yang selama ini banyak digunakan untuk membayar cicilan utang luar negeri. Anehnya, bukan hanya cicilan utang luar negeri pemerintah saja, akan tetapi juga cicilan utang luar negeri dari swata melalui program BLBI. Pada waktu pemerintah menaikkan harga BBM hingga rata-rata mencapai 80-90% pada tahun 2005 lalu, beban APBN tetap saja tidak berkurang.

Sasaran Perilaku Masyarkat
Pada tulisan saya terdahulu (lihat di sini), menaikkan harga BBM semestinya diikuti dengan kebijakan untuk mengatur pola konsumsi bahan bakar minyak dari masyarakat. Seperti kita lihat sebelumnya, konversi minyak tanah ke gas belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Bulan April 2008 lalu, beberapa tabung gas ukuran kecil mulai langka di pasaran dikarenakan melonjaknya pemakai tabung kecil yang dianggap lebih murah. Upaya untuk memasyarakatkan briket batu bara juga tidak berhasil karena masih banyak rakyat kecil yang menggunakan minyak tanah baik untuk keperluan rumah tangga maupun usaha. Tidak hanya itu, di bidang otomotif, penjualan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan yang mengagumkan selama 2007 hingga 2008. Sayangnya, sebagian kendaraan ini adalah kendaraan yang sangat konsumtif. Sekalipun beberapa merek mengklaim hemat BBM, akan tetapi jumlah yang terjual juga semakin meningkat sehingga akan menaikkan pula jumlah konsumsi bahan bakarnya.

Menurut hukum ekonomi, apabila harga produk komplementer meningkat, maka permintaan produk akan mengalami penurunan. Jika harga BBM meningkat, sudah semestinya jumlah permintaan dan penggunaan BBM mengalami penurunan. Nampaknya, hukum ini tidak berlaku bagi masyarakat Indonesia. Gaya hidup yang boros dan konsumtif semakin mendorong pemakaian bahan bakar menjadi semakin tinggi. Belum lagi ditambah dengan aspek pertambahan jumlah penduduk yang berarti juga pertambahan jumlah konsumen BBM. Pola perilaku masyarakat seperti inilah yang semestinya menjadi satu paket ke dalam program untuk mengurangi subsidi BBM. Sudah semestinya masyarakat menyadari jika sejak tahun 2003 lalu, Indonesia telah resmi menjadi net importir minyak dunia.

Mempersatukan Krisis
Kita semua tahu, jika situasi perekonomian di tahun 2008 cukup sulit karena tekanan dari faktor-faktor internasional. Di negara-negara sedang berkembang, tidak mengherankan apabila situasi sulit seperti ini akan banyak menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial, termasuk juga kerawanan situasi politik. Langkah terbaik yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menciptakan ketenangan baik di level sosial maupun politik. Dalam situasi seperti ini, pemerintah semestinya bisa menyatukan diri bersama rakyat untuk bersama-sama menghadapi situasi yang dikatakan ‘sulit’. Ini tidak hanya berlaku bagi mereka di pemerintahan, akan tetapi juga seluruh elemen masyarakat, baik DPR, pengusaha, maupun rakyat biasa tanpa terkecuali. Bukan dengan menciptakan korban-korban baru seperti kelaparan, PHK, atau bertambahnya pengangguran.

Pemerintah SBY sudah semestinya pula mengakui jika sikap untuk mempertahankan satu kali kenaikan harga BBM selama pemerintahannya telah gagal. Jangan menggunakan dalih faktor eksternal (luar negeri/internasional) yang dianggap sebagai faktor yang berada di luar kemampuan pemerintah, akan tetapi terlebih dahulu mengakui adanya kesalahan dan kekeliruan yang selama ini dilakukannya. Dengan sikap seperti ini, setidaknya rakyat bisa memahami jika memang tidak mudah untuk memimpin negara yang sangat sarat dengan permasalahan. Perubahan ke arah yang lebih baik membutuhkan waktu yang tidak bisa diselesaikan hanya dalam masa satu pemerintahan.

Kebijakan yang mengarah ke dalam juga perlu sekiranya mulai diberlakukan, yaitu dengan menanamkan kesadaran masyarakat akan krisis. Solusi bukan semata berasal atau diciptakan oleh pemerintah, akan tetapi lebih besar berasal dari masyarakat sendiri. Di sini, masyarakat harus didorong bertindak kreatif dan inovatif untuk menciptakan solusi dalam menghadapi situasi krisis. Tidak sedikit negara-negara maju yang sekarang ini menjadi besar setelah pemerintahnya menanamkan sadar krisis kepada masyarakatnya. Pemerintah membuka peluang kepada masyarakat untuk mencari suatu solusi yang positif dan bermafaat. Tidak sedikit negara-negara maju yang sekarang ini besar setelah pada masa krisis terdahulu pemerintahnya menanamkan kesadaran untuk krisis. Setidaknya, pemerintah di sini tidak membiarkan rakyat untuk larut ke dalam situasi krisis, akan tetapi mengarahkan pada suatu pemikiran-pemikiran baru yang bermanfaat.

Yogyakarta, Selasa 6 Mei 2008, 05.30