RUNTOTHESUN

RI Harus Punya Strategi Kebudayaan

2007-07-27T17:10:00.000+08:00

Jakarta, Kompas - Indonesia harus memiliki strategi kebudayaan dengan melihat kekuatan dan kelemahan sumber daya atau modal yang dimiliki bangsa ini. Dengan strategi kebudayaan ini, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan harus disertai dan didukung pembangunan karakter dan bangsa sehingga Indonesia mampu menjalani era globalisasi dan pascamodernisme yang saat ini berkembang di dunia.

Itu disampaikan cendekiawan Muslim, M Dawam Rahardjo, dalam orasi budaya yang diselenggarakan Institute for Global Justice di Jakarta, Kamis (26/7).

Menurut Dawam, dewasa ini Indonesia memang memiliki sejumlah kelemahan sumber daya di bidang finansial, teknologi fisik, intelektual, dan prasarana. Namun, Indonesia memiliki sejumlah kekuatan dan keunggulan yang dapat dijadikan dasar analisis keunggulan imperatif.

"Dengan strategi budaya, pembangunan Indonesia harus diprioritaskan pada apa yang kita miliki. Bangsa ini harus memprioritaskan sumber daya alam, budaya, manusia, sosial, dan spiritual," katanya.

Untuk itu, strategi kebudayaan yang perlu Indonesia miliki itu harus bisa menjawab tantangan dalam globalisasi ekonomi, globalisasi di bidang teknologi, transportasi, dan telekomunikasi, serta globalisasi budaya dan globalisasi nilai-nilai atau etika.

Strategi kebudayaan dalam menghadapi globalisasi ekonomi adalah menekankan pada pembangunan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Indonesia bisa mengembangkan ekonomi dari bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan kehutanan. "Memanfaatkan sumber daya alam bukan dengan cara mengeksploitasi seperti yang terjadi pada masa Orde Baru sampai sekarang ini," kata Dawam.

Dawam juga menyebutkan perlunya menyelamatkan Pulau Jawa dari kerusakan akibat industrialisasi dan urbanisasi. Pulau Jawa perlu dikhususkan menjadi daerah pertanian dan kehutanan mengingat pulau itu merupakan daerah tersubur di Indonesia. Sebagian industri harus dialihkan ke luar Jawa.

Berangkat dari strategi kebudayaan, pengembangan teknologi di Indonesia seyogianya disesuaikan dengan sumber daya alam dan keterampilan yang dimiliki. Misalnya, Indonesia mampu menguasai teknologi pupuk organik, bioenergi, mebel bermutu dunia, kerajinan, dan industri rumah tangga untuk pasar dunia. (ELN)

Udara Panas Telan Korban

2007-07-26T16:37:00.000+08:00

Banjir di Inggris Kian Meluas, Eropa Selatan Berjuang Perangi Kebakaran Hutan

Budapest, Selasa - Gelombang udara panas yang melanda Eropa selatan dan timur dalam beberapa minggu terakhir telah menewaskan ratusan orang. Udara panas itu pun menyebabkan kebakaran hebat di sekitar wilayah Balkan, yang menyebabkan aliran listrik di banyak negara Eropa juga terganggu.

Kondisi yang kontras justru terlihat di Inggris. Banjir yang melanda beberapa kawasan di negara itu, Rabu (25/7), semakin meluas. Penduduk di kota Oxford kemarin terpaksa diungsikan karena meluapnya Sungai Thames.

Wilayah banjir diperkirakan akan semakin meluas karena jebolnya sejumlah bantaran sungai di sejumlah tempat, dan perkiraan akan semakin meningkatnya volume air di Sungai Thames dan sungai-sungai lainnya.

Di Hongaria, kepala departemen medis Ferenc Falus, Selasa lalu, mengungkapkan, tak kurang dari 500 orang telah tewas akibat udara panas yang melanda negara itu dari 15 Juli hingga 22 Juli. Suhu udara di negara itu mencapai tingkat tertinggi selama seminggu, yaitu 41,9 derajat Celsius di kota Kiskunhalas, di bagian selatan Hongaria.

Di Romania, kematian akibat udara panas sudah 30 orang, dengan suhu udara mencapai tingkat tertinggi, yaitu 44 derajat Celsius. Sekitar 19.000 warga Romania lainnya telah dilarikan ke rumah sakit-rumah sakit.

Juni lalu, lebih dari 35 orang tewas di Romania, Turki, dan Yunani ketika suhu udara melonjak hingga 46 derajat Celsius.

Sementara Serbia berjuang untuk memadamkan kebakaran hutan di 50 lokasi, di tengah suhu yang mencapai 43 derajat Celsius. "Kami berharap sebuah pesawat pengebom air Rusia akan tiba pagi ini, tetapi mereka harus membantu Bulgaria lebih dulu yang situasinya sangat kritis," jelas Predrag Maric, Ketua Departemen Polisi Penyelamatan.

Warga di wilayah Balkan pun telah mengingatkan warganya agar tetap berada di dalam rumah untuk menghindari suhu yang sangat panas.

Kebakaran hutan terus meluas di Bulgaria, dengan suhu di sejumlah tempat di selatan negara itu mencapai 44 derajat Celsius.

Di Macedonia suhu tercatat lebih tinggi lagi, yaitu 45 derajat Celsius, menyebabkan seorang warga tewas dan ribuan lainnya diungsikan dari daerah pinggiran karena api telah menghanguskan sekitar 1.000 hektar kawasan hutan di selatan, di kota Bitola.

Di Yunani, seorang lelaki berusia 75 tahun tewas di Pulau Corfu, di tengah suhu yang mencapai 44 derajat Celsius. "Situasinya masih bisa dikontrol dan jumlah pasien sangat kecil. Akan tetapi, kami semua dalam kewaspadaan tinggi karena beberapa hari ke depan sangatlah menentukan," kata juru bicara kementerian kesehatan, Panagiotis Efstathiou.

Di Athena, warga Yunani dan para wisatawan berjalan dengan membawa payung atau surat kabar untuk menutupi kepala mereka dari panasnya sinar matahari.

Roma panas

Kebakaran hutan di Italia juga telah menewaskan empat orang, Selasa di kota Peschichi, di selatan wilayah Puglia. Empat bumi perkemahan hancur dan sekitar 4.000 warga diungsikan melalui laut dari pantai di Peschichi.

Pada malam hari suhu di kota Roma juga tercatat paling panas, yaitu mencapai 27,1 derajat Celsius, Senin (23/7).

Pasukan NATO di Kosovo bersama-sama warga setempat juga disibukkan untuk mengatasi kebakaran hutan dan terjadi di 18 lokasi di provinsi yang masih bagian dari Serbia itu. "Kami sudah perintahkan semua petugas pemadam kebakaran untuk bekerja. Tidak ada hari libur dan tidak ada liburan untuk siapa pun. Kami berada dalam kewaspadaan tinggi," ungkap Mahir Hasani dari Departemen Darurat Kosovo.

Di Inggris, BBC melaporkan, Badan Lingkungan memperingatkan, banjir hebat masih akan merendam beberapa tempat, yaitu tiga tempat di aliran Sungai Severn, di Gloucester, Tewkesbury, dan Worcester. Dua tempat lainnya di aliran Sungai Thames, yaitu sekitar Oxford, dan satu tempat lainnya di aliran Sungai Ock, yaitu dekat Abingdon, Oxfordshire.

Operasi bantuan terus dilaksanakan, khususnya pasokan air kepada 350.000 warga di Gloucestershire yang tidak lagi mendapatkan pasokan air bersih.

Menteri Lingkungan Hilary Benn mengingatkan bahwa krisis akibat banjir masih jauh dari selesai. (AFP/Reuters/OKI)

Blogger Bisa Dikenai UU Antiteroris

2007-07-26T16:19:00.000+08:00

KUALA LUMPUR - Pemilik blog (situs pribadi di internet) harap berhati-hati jika menulis komentar tentang Malaysia atau rajanya. Salah-salah, blogger (istilah untuk pemilik blog) bisa terjerat undang-undang antiterorisme negeri jiran itu.

Wakil Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menjelaskan, kebijakan tersebut ditujukan agar blogger tidak memasukkan komentar berlebihan, terutama menyangkut isu sensitif. "Beberapa pihak merasa mereka (blogger) sudah melewati batas dalam membuat komentar," kata Najib.

Pemerintah Malaysia, tampaknya, mulai risi dan cemas terhadap kritik yang berhamburan di dunia maya, internet. Untuk tujuan itulah, menurut Menteri Kehakiman ad interim Nazri Abdul Aziz, undang-undang tersebut dibuat. "Saya ingin mengingatkan bahwa sudah saatnya kami melawan mereka (blogger)," kata Nazri seperti yang dikutip Bernama.

Dia berdalih, undang-undang itu tidak dimaksudkan untuk menghapuskan kebebasan berbicara. Melainkan, UU tersebut hanya mengenyahkan kebebasan untuk curang, menghina, dan menyakiti orang lain. "Penulis komentar di internet harus yakin atas kebenaran informasi yang dia sebar di internet," ujarnya.

Undang-undang itu juga dilandasi pengalaman partai berkuasa di Malaysia, UMNO. Partai pimpinan PM Abdullah Ahmad Badawi itu melaporkan Raja Petra Kamarudin, redaktur website ternama di Malaysia, Malaysia Today. Dalihnya, tulisannya di situs tersebut dinilai menghina Islam dan mengancam keharmonisan di negara multietnis itu.

Raja Petra juga diketahui sering mengkritik Badawi dan pejabat pemerintahan lainnya. Dia menuding mereka terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Saya akan datang ke kantor polisi untuk menjawab semua tuduhan tersebut," katanya kepada BBC.

Dalam situsnya, Raja Petra membela diri dengan mengatakan bahwa banyak orang, terutama warga nonmuslim di negeri ini, yang tidak memiliki forum untuk menyebarkan pandangan-pandangan mereka.(bbc/ap/tia)

Aparat Keamanan Dievaluasi

2007-07-01T12:26:00.003+08:00

Polisi Menetapkan 31 Aktivis RMS sebagai Tersangka

Jakarta, Kompas - Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengevaluasi semua aparat keamanan yang bertugas saat terjadi penyusupan dan upaya pembentangan bendera Republik Maluku Selatan atau RMS dalam peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas XIV di Ambon, Jumat lalu.

Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem pengamanan kunjungan pejabat negara ke daerah. "Ini sangat mempermalukan Beliau (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) di hadapan khalayak dan tamu luar negeri. Seharusnya ini tak boleh terjadi," kata Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, Sabtu (30/6) di Jakarta.

Panglima TNI bersama Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto memberikan keterangan pers di Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta.

Kehadiran simpatisan RMS dalam peringatan Harganas di Lapangan Merdeka, Ambon, Maluku, dinilai akibat ketidakcermatan, kelalaian, serta tidak proaktif dan rendahnya inisiatif aparat keamanan yang bertugas. Mereka juga dinilai gagal mendeteksi lebih dini dan mencegah masuknya penyusup ke arena.

Dari Ambon dilaporkan, Polda Maluku menetapkan 31 aktivis RMS sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal tentang rencana jahat dan perbuatan makar.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda Maluku Komisaris Djoko Susilo menuturkan, Polri terus mengembangkan penyidikan kasus itu karena dimungkinkan ada dalang intelektual di balik penyusupan.

"Penyidikan dilakukan maraton agar kasus ini cepat terungkap. Kami akan mengungkap kasus ini hingga akarnya," ujarnya.

Koordinasi TNI-Polri

Panglima TNI menegaskan, evaluasi atas sistem pengamanan kunjungan pejabat negara ke daerah menyangkut pola koordinasi dan persiapan pengamanan antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Kecukupan jumlah kekuatan pengamanan yang dibutuhkan dalam setiap lapis pengamanan juga dikaji lebih lanjut.

Sutanto menambahkan, setiap ada kunjungan pejabat atau tamu negara ke daerah, ada prosedur pengamanan berdasarkan analisis intelijen tentang kerawanan yang ada dan langkah pengamanannya. Hal itu sudah dilaksanakan di daerah lain, termasuk di daerah yang kondisi keamanannya mirip Ambon.

Hasilnya pengamanan berjalan lancar dan tidak terjadi gangguan. Oleh karena itu, Polri menurunkan tim evaluasinya ke Ambon. Hasil evaluasi akan diumumkan secepatnya.

Menurut Djoko, laporan intelijen dari TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) sudah menyebutkan ada demonstrasi serta usaha lain selama kunjungan Presiden di Ambon. Namun, itu tidak menjadi masalah selama tak terjadi tindak anarki.

Evaluasi terhadap kinerja aparat keamanan di Maluku dilakukan sesuai fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan setiap petugas. Penilaian dilakukan mulai dari Panglima Komando Daerah Militer, Komandan Komando Resor Militer, Komandan Komando Distrik Militer hingga prajurit di lapangan.

Untuk Polri, evaluasi dilakukan mulai dari kepala polda, kepala polres, dan petugas di lapangan.

Djoko mengatakan, ia sebagai Panglima TNI dan Kepala Polri sebagai penanggung jawab utama sudah menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Presiden. Kini terpulang kepada Presiden untuk kesimpulannya.

Namun, Panglima TNI dan Kepala Polri menggunakan tanggung jawabnya untuk mengevaluasi petugas yang ada di bawah sesuai kewenangan yang dimiliki. Evaluasi dilakukan agar peristiwa serupa tak terjadi di tempat lain.

"Pasti ada (sanksi). Apakah dicopot, mutasi, atau pergantian, itu tergantung dari hasil evaluasi," tutur Panglima TNI.

Elite politik lokal

Mereka yang diperiksa Polda Maluku adalah 28 penari cakalele dan tiga pendukungnya. Sejumlah peralatan menari juga disita.

Sutanto menegaskan, Polri belum menemukan indikasi keterlibatan elite politik lokal yang membantu meloloskan penyusup ke tengah lapangan.

"Siapa pun yang terlibat konspirasi ini, termasuk memasukkan penari atau bertujuan untuk keberhasilan perbuatan seperti itu, akan ditindak," katanya.

Sutanto menegaskan, insiden yang terjadi tidak berkaitan dengan konflik yang pernah terjadi di Ambon beberapa tahun lalu. Penyusupan itu merupakan bagian dari gerakan separatis untuk menunjukkan eksistensinya.

Dari tersangka yang ditetapkan Polda Maluku, terdapat tokoh masyarakat berinisial FW. Ia diduga terlibat secara individu dalam perencanaan penyusupan aktivis RMS saat upacara Harganas yang dihadiri Presiden. Jumat malam, polisi sempat menjemput seorang warga Ambon. Namun, ia kemudian dilepaskan karena keterlibatannya tidak terbukti.

Djoko Susilo menambahkan, jumlah tersangka bisa bertambah, tergantung dari hasil pengembangan penyidikan. Informasi dari tersangka bisa mengarah kepada siapa saja yang terlibat dalam rencana aksi makar itu.

Menanggapi tuntutan pengusutan terhadap Panitia Harganas XIV, Djoko Susilo menegaskan, polisi masih fokus memeriksa 31 tersangka. Namun, bisa saja polisi memeriksa panitia Harganas.

Polda Maluku juga fokus memburu otak intelektual aksi itu. Posisi Johan Teterissa alias Yoyo yang disebut sejumlah tersangka sebagai pimpinan, kata Djoko Susilo, masih diragukan polisi. Diduga masih ada dalang intelektual di balik Yoyo.

Barang bukti yang disita polisi adalah 19 bendera benang raja berbagai ukuran, enam parang kayu, empat tombak kayu, beberapa lembar kain merah, dan sejumlah dokumen RMS.

Pada bagian atas dokumen berbahasa Belanda itu terdapat logo bergambar burung pombo. Di bawahnya tulisan Lawamena Haulala (maju terus pantang mundur) dan di atasnya ada gambar rantai. Tata letak tulisan dan rantai membentuk lingkaran mengelilingi gambar burung pombo.

Unsur dalam pemerintah

Dari Medan, Sumatera Utara, Sabtu, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menduga ada unsur dalam pemerintah yang "bermain" di insiden penyusupan aktivis RMS dalam acara yang dihadiri Presiden Yudhoyono itu.

Selain membuktikan eksistensi RMS, katanya, insiden tersebut juga menunjukkan koordinasi keamanan antara pusat dan daerah yang masih lemah.

DPR, lanjut Muhaimin, akan memanggil Menko Polhukam untuk meminta penjelasan seputar kecurigaan terlibatnya unsur pemerintah dalam insiden ini. "Ini hanya membuktikan bahwa kita sedang mengalami apa yang disebut sebagai stateless. Kondisi negara yang amat lemah. Sepertinya ada yang sengaja merusak citra Presiden Yudhoyono," katanya.

Selain Menko Polhukam, DPR juga harus memanggil Panglima TNI, Kepala Polri, dan Kepala BIN untuk menjelaskan mengapa aparat keamanan bisa kecolongan. Padahal, Presiden adalah obyek yang paling vital dalam kegiatan pengamanan.

Dari Yogyakarta, Sabtu, Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Maluku-Jogjakarta mengecam orang yang menamakan diri RMS. Mereka juga meminta pemerintah menyelesaikan masalah ini hingga tuntas lewat tindakan non-represif. Tindakan represif tak akan menyelesaikan persoalan, malah bisa menimbulkan persoalan baru. (jon/mzw/wer/bil/ang)

Insiden RMS Harus Dituntaskan Secara Hukum

2007-07-01T12:26:00.002+08:00

JAKARTA (Suara Karya): Insiden pembentangan bendera Republik Maluku Selatan (RMS), yang terjadi saat peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Lapangan Merdeka, Ambon, harus diselesaikan secara hukum.

Penegasan itu dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga, anggota Komisi I DPR Ali Mukhtar Ngabalin, Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo, dan Wakil Ketua DPD Irman Gusman secara terpisah di Jakarta kemarin.

"Itu pelanggaran, jadi harus diselesaikan secara hukum," kata Wapres kepada pers usai shalat Jumat di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (29/6).

Wapres mengemukakan, aparat keamanan sudah mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi sehingga Wapres tidak yakin aparat kecolongan atas insiden itu.

Menurut Wapres, insiden seperti itu tak hanya terjadi di Indonesia, tapi di Amerika Serikat pun pernah terjadi. Saat Presiden George Bush menerima kunjungan Presiden RRC Hu Jintao, ada seseorang yang nyelonong di Gedung Putih.

"Kadang ada saja yang nyelonong. Bukan hanya kita, ini juga pernah terjadi antara Presiden George Bush dan Presiden Hu Jintao di tengah Gedung Putih; ada yang berteriak," katanya.

Wapres Jusuf Kalla membantah anggapan bahwa aparat keamanan di lokasi tidak bekerja maksimal mengamankan jalannya acara. Sebab, meski orang telah bekerja maksimal, terkadang hasilnya tidak maksimal.

Wapres memastikan aparat keamanan akan mengambil tindakan hukum terhadap siapa saja yang terlibat dalam insiden itu. Wapres juga memastikan bahwa RMS sudah tidak eksis lagi di Ambon. "Bahwa ada satu atau dua orang yang punya emosi atau usil, itu pasti. Tapi tidak punya efek yang signifikan atau besar," ujarnya.

Sementara itu, sejumlah anggota DPR dan DPD menyesalkan terjadinya pengibaran bendera RMS di hadapan Presiden. Insiden akibat kelalaian aparat keamanan itu dinilai sangat memalukan. Meski demikian, penyelesaiannya diharapkan tidak represif.

Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga mengatakan, insiden itu harus diusut tuntas. Pelakunya harus ditanya apakah mereka menyadari apa yang mereka lakukan. "Siapa tahu mereka hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Karena itu, aparat jangan langsung bertindak represif," kata Theo di DPR, Jumat (29/6).

Bila para pelaku menyadari apa yang dilakukannya, Theo berharap mereka diberi penyadaran bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Sebab, masyarakat Maluku tidak menginginkan RMS.

Politisi dari Partai Golkar ini menilai peristiwa itu merupakan akibat kelalaian aparat keamanan setempat dalam pengamanan Presiden. Karena itu, mereka harus mempertanggungjawabkan kelalaiannya.

Anggota Komisi I DPR Ali Mukhtar Ngabalin mengatakan, Badan Intelijen Negara (BIN) tidak bisa disalahkan dalam insiden pembentangan bendera RMS di depan presiden pada saat peringatan Harganas di Ambon itu. Sebab, kata Ali, BIN telah menyampaikan informasi kepada Presiden bahwa akan ada aksi pembentangan bendera RMS dalam acara Harganas di Ambon.

"Justru Presiden yang harus meneruskan informasi BIN kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Komandan Paspampres, sehingga mereka bisa memerintahkan aparat di bawahnya untuk mengamankan lokasi Harganas yang akan dihadiri Presiden," kata Ali Mukhtar Ngabalin di Jakarta, Jumat (29/6).

Mengapa BIN tidak meneruskan informasi ini ke polisi agar ditindaklanjuti? Menurut Ali, kerja intelijen adalah menganalisis dan memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari sumber-sumber resmi maupun sumber nonformal.

"Jadi bukan kewenangan intelijen dalam mekanisme kerja meneruskan laporan ke polisi. Seharusnya Presiden yang meneruskan informasi BIN itu ke polisi," katanya.

Wakil Ketua DPD Irman Gusman mengatakan tindakan pengibaran bendera RMS di depan Presiden tidak bisa ditoleransi. Sebab, ini telah menjatuhkan wibawa Presiden selaku kepala negara. Meski demikian, Irman mengingatkan agar pemerintah tidak langsung bertindak represif, karena akan memperburuk keadaan.

"Jangan hanya lakukan pendekatan keamanan, tapi perlu dicari tahu apa substansi masalahnya. Pemerintah perlu lakukan pendekatan kesejahteraan," ujarnya.

Irman mengingatkan, Maluku di masa lalu adalah pusat perdagangan rempah-rempah internasional.

"Namun, kondisi kesejahteraan mereka saat ini terdiskriminasi. Penyelesaian yang menyentuh substansi persoalan akan menyelesaikan masalah. Jangan dihadapi dengan aksi yang represif. Mereka tidak bersenjata," katanya.

Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo mendesak Presiden memerintahkan pencopotan Pangdam, Kapolda dan Komandan Paspampres.

"Harus ada tindakan tegas terhadap mereka. Ini masalah prinsip. Jangan nanti tanggung jawab kesalahan dibebankan kepada anak buah. Ini kesalahan serius. Bukan sekadar kelalaian atau kecelakaan," tuturnya.

Menurut dia, wajar Presiden marah, karena sebagai kepala negara telah dilecehkan. "Ini membuktikan aparat keamanan dan intelijen di Ambon tidak bekerja, tidak cermat dan tidak selektif dalam menyeleksi acara yang akan ditampilkan," ujarnya.

Terkait dengan itu, jajaran Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease bersama Polda Maluku menetapkan lima orang sebagai tersangka dari 25 orang yang ditangkap terkait kasus tarian Cakalele dengan bendera RMS.

Dari tempat kejadian, polisi menyita 25 lembar bendera RMS. Selain itu, polisi juga menyita 60 lembar bendera RMS yang disembunyikan di rumah salah satu tersangka.

Menurut Wakapolda Maluku Kombes Pol Benno Kilapong, kelima tersangka di antaranya adalah DM (61) dan RB (24). Keduanya diidentifikasi sebagai pelaku utama. (M Kardeni/Rully/Kartoyo/Joko S)

Pangdam - Kapolda Tunggu Nasib

2007-07-01T12:26:00.001+08:00

Panglima: Aparat yang Bertanggung Jawab Insiden RMS Akan Diberi Sanksi
JAKARTA - Penyusupan kelompok Republik Maluku Selatan (RMS) dalam acara Presiden SBY akan membawa "korban". Sejumlah pejabat Polri dan TNI yang bertanggung jawab akan diberi sanksi sebagai konsekuensi bobolnya pengamanan RI-1.

Kepastian tersebut diungkapkan Panglima TNI Marsekal Djoko Soeyanto dan Kapolri Jenderal Pol Sutanto setelah mereka melakukan rapat maraton membahas peristiwa memalukan itu. Dua petinggi keamanan tersebut juga telah dipanggil presiden. Mereka siap menerima konsekuensi akibat kelalaian anak buahnya di lapangan.

"Kemarin, kami membahas masalah itu seharian. Dalam laporan pertama kepada presiden, kami menyampaikan itu menjadi tanggung jawab kami. Jadi, nasib kami (terkait dengan kejadian Ambon, Red) berpulang kepada presiden," ujar Djoko kepada wartawan di kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, kemarin.

Jumpa pers yang dihelat pukul 12.30 tersebut tidak dihadiri Kepala BIN Mayjen (pur) Syamsir Siregar sebagai penanggung jawab intelijen istana.

Djoko menegaskan, anggotanya yang bertanggung jawab atas penyusupan RMS, sehingga mengibarkan bendera di depan SBY itu, akan diberi sanksi. "Itu pasti. Hasil evaluasinya akan kami peroleh secepatnya. Nanti terlihat siapa yang paling bertanggung jawab, bergantung gradasinya," jelasnya.

Siapa yang bertanggung jawab? Menurut Djoko, tanggung jawab setiap kunjungan presiden mengalir mulai panglima TNI, Pangdam, Danrem, dan satuan-satuan di bawahnya. Kapan akan diputus? Dia menjawab in this week (dalam minggu ini).

Hal yang sama dilakukan Polri. "Tentu, yang bertanggung jawab akan dikenai sanksi sesuai jabatannya," tegas Sutanto.

Dia menyatakan, pihaknya sudah membentuk tim internal yang terbang ke Ambon untuk menyelidiki jajarannya yang terlibat. "Sekarang, ada dua kegiatan utama yang dilakukan Polri. Pertama, penyidikan terhadap 31 orang yang terlibat dalam pengibaran bendera. Lalu, evaluasi internal di seluruh daerah, terutama terkait dengan pengamanan kunjungan presiden dan tamu negara," ungkapnya.

Djoko menilai, pengibaran bendera Benang Raja pada Jumat lalu merupakan bukti bahwa gerakan RMS masih eksis. "Itu tentu tidak hanya menjadi domain panglima TNI dan Kapolri. Nyata-nyata ada tindakan yang mengobarkan separatisme dan tidak bisa ditoleransi," ujarnya.

Lantas, mengapa pihak keamanan kecolongan? Dia menyatakan, menurut informasi yang diterima dirinya setelah memanggil aparat di daerah itu, hal tersebut terjadi karena petugas lalai. "Itu karena ketidakcermatan, kelalaian, tidak proaktif, dan tidak ada inisiatif yang tinggi dari aparat-aparat di lapangan untuk lebih dini mencegah para penari penyusup tersebut menuju lapangan," ungkap Djoko. Dalam jumpa pers kemarin, dia tercatat menyebut kata "kelalaian" hingga tujuh kali.

Evaluasi juga dilakukan terhadap prosedur tetap pengamanan presiden. "Pertama, kami lihat berapa kekuatan ring satu, ring dua, dan ring tiga. Lalu, dalam jangka menengah, dicek ulang apakah pembicaraan dengan pemda setempat dan aparat TNI-Polri terkait dengan acara sudah matang," kata mantan KSAU tersebut.

Jadi, sebenarnya, siapa yang paling bersalah, TNI atau Polri? Ditanya seperti itu, kedua petinggi keamanan tersebut malah terlihat kompak menyalahkan kerja intelijen. "Sebelum pergerakan RI-1, seharusnya ada masukan terkait dengan kemungkinan terjadinya demonstrasi atau unjuk rasa. Namun, ternyata mereka (RMS, Red) bisa menyamar masuk. Itu berarti intelijen lemah, tidak proaktif dan lalai," tegasnya.

Sutanto mengiyakan. Menurut dia, deteksi dini gagal dilakukan. "Itu berarti ada underestimate (meremehkan). Mereka tidak memprediksi bahwa akan terjadi semacam itu," jelas alumnus Akpol ’73 tersebut.

Untuk menunjukkan kekompakan keduanya, pada akhir acara, Kapolri dan panglima berciuman pipi secara demonstratif di depan wartawan. "Yang lebih penting hikmahnya adalah ada musuh separatisme yang nyata-nyata mengancam kedaulatan Indonesia, bukan siapa yang salah," tegas Djoko lalu melangkah menuju mobilnya.

Namun, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagoem Tamboen yang dihubungi pada Jumat lalu pascainsiden Lapangan Merdeka mengungkapkan, intelijen TNI sudah memberikan laporan soal ancaman tersebut kepada otoritas pengamanan setempat.

"Sudah ada warning awal. Sebelum kunjungan presiden, ada tim yang ke sana dan bekerja dengan satuan-satuan pengamanan yang ada serta memberikan laporan awal. Tentu, yang terutama bertanggung jawab sekarang adalah polisi. Meski begitu, tidak berarti TNI lepas tangan," kata mantan Kadispen TNI-AU tersebut.

Sagoem menjelaskan, konsentrasi pengamanan yang dilakukan aparat TNI berada di ring satu yang dipegang Paspampres dan ring dua yang ditangani aparat Kodam XVI Pattimura setempat. Ring tiga berada di luar stadion dan pintu masuk lapangan. Ring dua berjarak sekitar 50 meter dari posisi presiden (tengah lapangan). Ring satu melekat pada presiden.

Penari perang itu lolos dari pintu masuk lapangan yang dijaga polisi. "Tapi, bisa saja penari tersebut dianggap bagian dari acara. Lagi pula, kalau bendera, sweeping-nya memang sulit. Mungkin saja dianggap sapu tangan," ungkapnya.

Tapi, bukankah ada senjata berupa tombak dan parang yang lolos? Menurut mantan staf ahli panglima TNI tersebut, tombak dan parang itu menjadi aksesori dalam rangkaian cakalele. "Kalau itu sudah bagian dari adat setempat, kita mau apa?" ujarnya.

Meski begitu, Sagoem meminta agar semua pihak tidak saling menyalahkan terkait dengan insiden tersebut. "Ada hikmah besar bagi kita semua. Itu berarti RMS masih eksis dan harus dilakukan operasi penindakan," tegasnya.

Kontak Manuputty

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Sisno Adiwinoto menyampaikan, secara teknis, penyidik sedang berupaya mengejar Simon Saiya, tokoh yang dekat dengan Alex Manuputty (ketua FKM yang kabur ke AS, Red). "Buktinya berupa surat berbahasa Inggris tertanggal 25 Juni. Isinya, agar ada aktivitas untuk menunjukkan bahwa mereka masih eksis," ungkapnya.

Kop surat itu bertulisan Transnasional Government of the Republic of the South Molucas. "Itu menjadi dasar penyusupan tersebut. Yang pasti, ada kontak dengan Alex Manuputty. Yang lain masih kami kembangkan," katanya.

Sisno juga tidak membantah ketika ditanya soal kemungkinan adanya pejabat Pemda Maluku yang terlibat insiden itu. "Seperti jawaban Kapolri, kalau ada konspirasi, tentu kami tindak," tegasnya. (rdl/fal)

Presiden Perintahkan Investigasi `Tarian Liar` Simpatisan RMS

2007-07-01T12:26:00.000+08:00

Ambon (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan aparat keamanan di Ambon, Maluku, untuk segera melakukan penyelidikan terhadap "tarian liar" yang diduga dilakukan simpatan Republik Maluku Selatan (RMS) di sela-sela acara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Lapangan Merdeka, pusat Kota Ambon, Jumat sekitar pukul 10.30 WIT.

"Saya minta dilakukan investigasi," kata Presiden, seusai berlangsungnya acara tarian liar tersebut.

Pada pukul 10.30 WIT tsb, setelah Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, menyampaikan laporannya, tiba-tiba di Lapangan Merdeka muncul sekitar 30 orang yang menggunakan pakaian adat Maluku melakukan tarian Cakalele. Padahal, kegiatan ini sama sekali tidak direncanakan panitia.

Tarian itut mengagetkan Presiden serta aparat keamanan, baik TNI maupun Polri. Kepala negara kemudian mengatakan, "Kalau tujuannya tidak baik, maka harus ada sanksi moral serta sanksi sosial."

"Kalau tujuan penari-penari itu lebih dari itu (di luar kewajaran), maka harus ada tindakan yang tegas," ungkap Presiden.

Yudhoyono kemudian mengungkapkan beberapa hari yang lalu telah mendapatkan informasi tentang adanya kemungkinan kegiatan liar, di luar rencana Panitia Harganas.

Usai kejadian tidak terduga itu, Pangdam XVI Patimura Mayjen TNI Sudarmaidy Suandi serta Kapolda Maluku Brigjen Gatot Setiawan serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar langsung turun tangan untuk memeriksa para 'penari liar'.

Mereka membawa bendera RMS, namun untung saja bendera itu tidak berhasil dibawa ke Lapangan Merdeka, baru sampai di pinggir lapangan Merdeka sudah ditahan aparat keamanan.

Sampai berita ini diturunkan sedikitnya 15 orang sudah diperiksa aparat keamanan TNI maupun Polri. (*)

"Tarian Liar" RMS Sudah Direncanakan

2007-07-01T11:52:00.002+08:00

Ambon (ANTARA News) - Salah satu oknum pelaku aksi "tarian liar", Abraham Saiya, mengakui telah merencanakan aksi mengganggu peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV yang dihadiri Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono di lapangan Merdeka Ambon, Jumat pagi.

Ketika dikonfirmasi wartawan pada sela-sela pemeriksaaan di Polres P.Ambon dan P.P.Lease, Sabtu, Abraham menjelaskan, aksi itu diawali dengan pertemuan yang dikoordinasikan Yoyo Teterissa di Desa Aboru, Pulau Haruku (Maluku Tengah), sebulan lalu.

Mereka kemudian memantapkan kegiatan yang sempat mengagetkan Kepala Negara dan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri dengan "tarian liar" disaksikan ribuan orang itu pada Desa Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, pekan lalu.

Pertemuan juga dilaksanakan di Batugantung, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Kamis malam (28/6), selanjutnya mereka berkumpul di Jalan Tulukabessy, Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Jumat pagi, sekitar pukul 05:30 WIT sebelum menggelar tarian cakalele (perang-red) di lapangan Merdeka Ambon, pukul 10:30 WIT.

Abraham mengemukakan, aksi ini atas kemauan sendiri yang sudah nekat dan tidak khawatir bila ditindak aparat keamanan. "Kami tidak dibayar untuk melakukan aksi tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Plt Kabid Humas Polda Maluku, Kompol Djoko Susilo belum bersedia membeberkan terlalu banyak penyidikan intensif bagi 31 orang yang telah diamankan.

Dia hanya menjelaskan, 20 orang di Mapolda Maluku dan 11 lainnya di Polres P.Ambon dan P.P.Lease bersama barang bukti antara lain 13 bendera RMS ukuran kecil, enam bendera RMS ukuran besar, sejumlah dokumen RMS, satu buah tifa, enam parang kayu, empat tombak kayu serta sejumlah ikat kepala dan lengan.

"Dari 31 orang, 28 di antaranya adalah oknum pelaku 'tarian liar' itu diamankan juga kartu perlindungan HAM dari Palang Merah Internasional. Jadi belum ada tersangka karena masih mengintensifkan penyidikan," katanya dan memprediksikan besok (Minggu-red) kemungkinan sudah ada tersangka ditetapkan.

Ia pun menepis aparat keamanan kecolongan dalam mengamankan aksi "tarian liar". "Kok kegiatannya berbarengan dengan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu usai menyampaikan sambutan tentang kegiatan Harganas ke-XIV,"tuturnya.

Kapolda, Brigjen Pol.Guntur Gatot Setyawan dan personil Paspampres melihat ada yang tidak beres ketika aksi "tarian liar", baik celana yang dikenakan maupun atribut lainnya, langsung bergegas membubarkan dan menggiring mereka keluar lokasi peringatan Harganas guna diamankan aparat keamanan.

"Jadi aparat keamanan tidak kecolongan karena tariannya diperagakan diprakirakan merupakan rangkaian dari sambutan Gubernur Ralahalu. Setelah terlihat kejanggalan barulah disadari adanya kegiatan mengganggu kehadiran Kepala Negara dengan simbol-simbol gerakan separatis RMS," demikian Kompol Susilo.(*)

Pendukung RMS Menyusup di Hadapan Presiden

2007-07-01T11:52:00.001+08:00

Insiden Peringatan Hari Keluarga Nasional di Ambon
Saya minta lakukan investigasi. Kenapa acara yang sudah tertata baik, harus disusupi aksi seperti ini. Kalau memang ada perbedaan atau kepentingan politik, seharusnya diselesaikan dan justru dapat dipadukan untuk kemajuan masyarakat Maluku ke depan. (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)

[AMBON] Acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV di Lapangan Merdeka, Ambon, Jumat (29/1) pagi, diwarnai insiden oleh sekelompok warga pendukung Republik Maluku Selatan (RMS).

Sekitar 20 lelaki tiba-tiba menyelonong memasuki areal Lapangan Merdeka dari sisi kanan podium kehormatan, sambil menampilkan tarian Cakalele, ketika Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, membacakan sambutannya di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain menari, mereka juga kedapatan membawa bendera RMS yang disembunyikan di dalam alat musik tifa.

Aksi tersebut, sempat mem- buat panik panitia penyelenggara dan aparat keamanan, karena suguhan tarian Cakalele tidak ada dalam susunan acara peringatan Harganas XIV.

Melihat kondisi yang meresahkan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Widodo AS, turun dari podium kehormatan dan berkoordinasi dengan aparat keamanan.

Suguhan tari itu berlangsung hingga 10 menit, sebelum akhirnya aparat keamanan dari kepolisian, TNI, dan panitia, menghalau para penari Cakalele keluar Lapangan Merdeka.

Menanggapi insiden tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta aparat keamanan menginvestigasinya. "Saya minta lakukan investigasi. Kenapa acara yang sudah tertata baik, harus disusupi aksi seperti ini. Kalau memang ada perbedaan atau kepentingan politik, seharusnya diselesaikan dan justru dapat dipadukan untuk kemajuan masyarakat Maluku ke depan," tegas Presiden, sebelum memulai sambutannya pada puncak acara peringatan Harganas IV.

Menurut informasi yang diperoleh SP, dua orang yang melakukan aksi tersebut telah diamankan aparat kepolisian, karena kedapatan membawa bendera RMS. Bendera itu disembunyikan di dalam alat musik tifa, yang biasa digunakan untuk mengiringi tarian Cakalele.

Sejumlah pejabat terkait, seperti Kepala Kantor Taman Budaya Maluku, Semmy Toisuta, juga dipanggil untuk dimintai keterangan menyangkut suguhan tarian kebudayaan khas Maluku itu.

Sementara itu, Wali Kota Ambon, MJ Papilaja mengimbau warga Kota Ambon tidak ter- pengaruh insiden tarian oleh pendukung RMS di hadapan Pre siden. "Kita tidak perlu ikut-ikutan ribut. Aparat keamanan akan mengungkap insiden kecil yang terjadi di Lapangan Merdeka Ambon," kata Papilaja.

Tamparan buat Pemerintah

Menanggapi insiden penyusupan penari RMS di hadapan Presiden, anggota Komisi I DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Permadi menilai, semestinya Presiden menyikapi kejadian itu sebagai tamparan yang luar biasa terhadap kepemimpinannya. "Itu ejekan yang luar biasa hebat," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Shidki Wahab, menyesalkan insiden di Ambon tersebut. "Sikap kita jelas. NKRI adalah harga mati. Kita menyesalkan sikap-sikap anti-NKRI," katanya.

Secara terpisah, pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indra J Piliang berpendapat, insiden tersebut bisa diartikan sebagai bentuk komunikasi politik, untuk mengingatkan pemerintah bahwa kelompok RMS tidak bisa dianggap enteng.

"Pascakonflik dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), tantangan berikutnya adalah OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua dan RMS di Maluku. Kegiatan-kegiatan simbolis, seperti penaikan bendera OPM dan RMS akan terus dilakukan. Apa yang terjadi di Ambon, memperlihatkan bahwa gerakan-gerakan seperti itu masih ada, tidak bisa dianggap enteng, dan tidak bisa dianggap lebih kecil dari GAM. Apa yang mereka lakukan itu juga menunjukkan bahwa RMS sudah bisa menyusup dalam birokrasi di Maluku," ujar Indra mengingatkan.

Secara teknis, Indra menilai insiden tersebut akibat kelengahan Pemerintah Provinsi Maluku. Bahkan bisa dicurigai, kelompok RMS sudah menyusup ke dalam tubuh birokrat setempat.

Selain itu, lolosnya kelompok itu menampilkan diri di hadapan Presiden, menunjukkan intelijen di Maluku, baik dari Polda, Kodam, maupun yang ikut dalam rombongan Presiden Yudhoyono sangat lemah. Untuk itu, Presiden juga harus membenahi aparat keamanannya, terutama intelijen. [VL/JA/B-14/A-21]

Raja Abdullah Kecam AS

2007-03-29T21:07:00.000+08:00

Wapres: Keikutsertaan Negara Muslim Asia Permudah Penyelesaian

Riyadh, Rabu - Pendudukan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak terus dikecam berbagai pihak. Pemerintah Arab Saudi yang dikenal sebagai sekutu AS pun turut mengecam. Kecaman itu disampaikan Raja Abdullah ketika membuka Konferensi Tingkat Tinggi Arab di Riyadh, Rabu (28/3).

"Di negeri Irak, pertumpahan darah antarsaudara terjadi dalam bayang-bayang pendudukan asing yang tidak sah dan sektarianisme juga bisa memicu perang saudara," kata Raja Abdullah dalam pidatonya.

Raja Abdullah menambahkan, bangsa Arab tak akan mengizinkan kekuatan asing menentukan masa depan Timur Tengah.

Pernyataan keras terhadap AS jarang disampaikan pejabat Arab Saudi. Menteri Luar Negeri Pangeran Saud al-Faisal memang sering mengkritik kebijakan AS di Irak. Namun, ia tidak pernah menyatakan pendudukan AS sebagai tindakan tidak sah.

Pidato Raja Abdullah sekaligus membuka KTT Arab yang akan berlangsung dua hari. Selain membicarakan masalah Irak, para pemimpin Arab juga sepakat untuk menghidupkan kembali inisiatif Arab yang dibuat pada tahun 2002.

Dalam inisiatif itu disebutkan, seluruh negara Arab akan berdamai dan mengakui Israel jika Israel menarik diri dari tanah yang direbutnya pada perang Arab-Israel tahun 1967. Israel juga harus mengizinkan pengungsi Palestina kembali ke tanah yang diduduki Israel sekarang. Selain itu, inisiatif ini mengatur pembentukan negara Palestina dengan Jerusalem timur sebagai ibu kota.

Saat membuka KTT Liga Arab di King Abdul Azis Conference International Centre, Raja Abdullah meminta agar konflik di Palestina segera diakhiri. "Meskipun baru-baru ini sudah ada pertemuan di Mekkah untuk mengakhiri konflik internal di Palestina, secara keseluruhan di Palestina belum ada perdamaian. Darah masih tumpah di Palestina. Karena itu, konflik harus diakhiri," ujar Raja Abdullah.

Keikutsertaan Asia

Sementara itu, wartawan Kompas Suhartono melaporkan dari Riyadh, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, dengan diikutsertakannya negara berpenduduk Muslim besar di Asia, seperti Indonesia, Malaysia, Turki, dan Pakistan, sebagai peninjau dalam KTT Ke-19 Liga Arab di Riyadh, jalan terwujudnya perdamaian di kawasan negara Timur Tengah, khususnya di Palestina, akan lebih mudah. Apalagi jika Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa diikutsertakan memberikan dukungan bagi terwujudnya perdamaian di kawasan itu.

Pernyataan Wapres itu menjawab pertanyaan pers seusai melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi sebelum mengikuti pembukaan KTT Liga Arab, Rabu.

Dalam pertemuan itu Wapres didampingi anggota delegasi lain, seperti Utusan Khusus Presiden untuk Kawasan Negara Timur Tengah Alwi Shihab, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, dan Sekretaris Wakil Presiden Gembong Prijono.

Menurut Wapres, dalam pertemuannya dengan Badawi, mereka sepakat untuk siap bersama-sama membantu secara konkret dan mewujudkan segera perdamaian permanen di kawasan Timur Tengah, khususnya perdamaian di Palestina dan Israel.

"Kalau di kawasan tersebut terus terjadi konflik berkepanjangan, hal itu akan memberikan dampak yang tidak sedikit terhadap umat Muslim di luar kawasan Timur Tengah. Padahal, 80 persen umat Muslim justru tinggal di luar di kawasan Timur Tengah atau di kawasan Asia," kata Wapres.

Wapres pada hari pertama KTT belum mendapat giliran menyampaikan pandangan Indonesia meskipun tiga negara peninjau lain sudah mendapat giliran. Wapres baru dijadwalkan akan berpidato pada hari kedua KTT, Kamis.

Di tempat yang sama, Azyumardi Azra menyatakan, langkah konkret yang akan disampaikan Wapres Jusuf Kalla, selain penyelesaian secara internal dengan mewujudkan perdamaian di tubuh kelompok-kelompok yang bertikai di Palestina sendiri, seharusnya juga ada dukungan meluas yang diberikan secara tulus dan ikhlas dari negara-negara Arab dan negara Muslim di luar Arab kepada Palestina yang terus-menerus dilanda konflik. (AP/AFP/REUTERS/BSW)

Koruptor Tinggalkan Singapura

2007-03-29T20:58:00.000+08:00

Kuat Desakan Perjanjian Ekstradisi Segera Diteken

SINGAPURA - Pejabat Singapura gerah juga negaranya disebut sebagai sarang persembunyian konglomerat hitam dari Indonesia. Karena itu, mereka mendorong agar perjanjian ekstradisi segera disepakati kedua negara, sehingga citra Singapura sebagai salah satu pusat keuangan dunia berstandar tinggi tidak ternoda.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Singapura Lim Hng Kiang menolak dengan tegas bahwa Singapura menyediakan tempat suaka bagi konglomerat yang membawa uang miliaran dolar AS hasil korupsi di Indonesia. "Saya jamin tidak ada uang haram di Singapura," tegas Hng Kiang mengawali jawabannya dengan nada tinggi.

Selanjutnya menteri yang pernah berkarir sembilan tahun di angkatan bersenjata Singapura itu mengatakan, santernya berita bahwa Singapura akan menyepakati perjanjian ekstradisi dengan Indonesia kemarin dipastikan membuat para konglomerat hitam lari.

"Saat Anda tulis bahwa perjanjian ekstradisi akan disepakati, mereka telah lari semua. Nah, silakan sekarang Indonesia mencari mereka di negara lain," kata Hng Kiang saat ditemui di kantornya yang megah dan berarsitektur kuno gaya Eropa kemarin.

Belum adanya perjanjian ekstradisi antara RI dan Singapura menimbulkan kecurigaan masyarakat Indonesia terhadap niat baik negara kota itu dalam memberantas korupsi dan kejahatan. Sebab, sejauh ini banyak penjahat, terutama yang berurusan dengan ekonomi, masih bisa bersembunyi di Singapura.

Menurut catatan koran ini, sejumlah buron kasus korupsi yang membawa uang ratusan juta dolar AS itu, antara lain, Sudjiono Timan (terpidana 15 tahun dalam kasus korupsi dana BPUI), Maria Pauline Lumowa (pembobol BNI), Nader Taher (terpidana kasus kredit macet Bank Mandiri), serta Bambang Soetrisno (kasus BLBI Bank Surya).

Selain itu, beberapa bankir masih menjadi buron, seperti Irawan Salim (tersangka kasus Bank Global), Agus Anwar (tersangka BLBI Bank Pelita), Atang Latief (kasus BLBI Bank Bira), Lydia Mochtar (kasus BLBI Bank Tamara), dan Sjamsul Nursalim (korupsi BLBI Bank Dagang Nasional Indonesia).

Hng Kiang menegaskan, Singapura sangat mematuhi regulasi internasional dengan standar paling tinggi dalam pengelolaan keuangan. "Reputasi kami sekarang selevel dengan Bank of England (Bank Sentral Inggris) dan pusat keuangan dunia di Zurich. Jadi, berita tentang uang haram di negara kami sangat krusial bagi reputasi kami," tegas Wakil Chairman Monetary Authority of Singapore (MAS) atau Bank Sentral Singapura itu.

Sektor finansial di Singapura, sebut Hng Kiang, melibatkan perputaran uang SGD 750 miliar tahun lalu dan tumbuh rata-rata 20 persen tiap tahun. Sumbangan sektor keuangan terhadap gross domestic product (GDP) Singapura mencapai 11 persen. "Katakanlah uang haram dari Indonesia bisa mencapai SGD 1 miliar masuk ke Singapura, jumlah itu tetap tak sebanding dengan yang kami peroleh dari reputasi baik kami sebagai pusat keuangan dunia yang aman dan tepercaya," katanya keras.

Karena itu, Hng Kiang mengaku sudah bertemu Menteri Luar Negeri George Yeoh untuk menanyakan perkembangan perjanjian ekstradisi. "Meski saya tidak terlibat dalam urusan itu, kolega saya menjelaskan bahwa perjanjian ekstradisi dibahas paralel dengan perjanjian tentang pertahanan. Jika tidak ada halangan, prosesnya akan cepat selesai," ujarnya.

Meski berharap segera diimplementasikan, Hng Kiang menegaskan bahwa prosedur ekstradisi tetap harus mengikuti sistem hukum di Singapura. "Mahkamah pengadilan yang akan menentukan apakah permohonan ekstradisi itu bisa diterima atau tidak," terangnya.

Hng Kiang juga membantah anggapan bahwa pelabuhan Singapura sebagai tempat transit penyelundup produk ilegal ke Indonesia. "Itu pernyataan yang tidak masuk akal. Tidak ada keuntungan apa pun merusak ekonomi Indonesia," jelasnya.

Pelabuhan Singapura, jelas alumnus Cambridge University itu, menerapkan sistem bebas pajak, kecuali atas enam komoditas, termasuk alkohol dan rokok.

"Nah, jika ada kapal dari Tiongkok membawa tekstil atau mainan lewat pelabuhan Singapura adalah sah, meski produk yang dibawa itu nanti dimasukkan secara ilegal ke Indonesia. Kami tidak ada urusan dengan itu," tegasnya.

Selain mengklarifikasi tentang berita miring tentang Singapura di Indonesia, menteri perindustrian dan perdagangan Singapura memberikan pandangan-pandangannya tentang perekonomian Indonesia. "Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia semakin penting bagi Singapura, khususnya di sektor perdagangan," katanya.

Hubungan dagang Indonesia dan Singapura terus meningkat meskipun kedua negara menghadapi berbagai masalah bilateral. Total nilai ekspor dan impor kedua negara terus bertambah. Begitu juga aliran dana dari investor Singapura ke Indonesia dan sebaliknya.

Dalam pertemuan wartawan Indonesia dengan Economic Development Board (EDB) dan International Enterprise Singapore (IE), terungkap bahwa Indonesia tetap mitra dagang terpenting Singapura, bersama Malaysia, Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Indonesia juga menjadi lahan investasi yang subur bagi investor Singapura yang bergerak di bidang telekomunikasi dan manufaktur.

Kedua institusi yang bernaung di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan itu menjadi ujung tombak perekonomian Singapura. EDB, seperti BKPM di Indonesia, bertugas "menjual" Singapura ke luar untuk menarik masuk investor asing. Sedangkan IE, seperti Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), bertugas mendorong dan membantu semua perusahaan yang berbasis di Singapura untuk berbisnis di luar.

Menurut Thong Pao Yi, executive director EDB, investor Indonesia menjadikan Singapura sebagai batu lompatan untuk menjangkau pasar global. "Ada sekitar 1.400 investor Indonesia yang berusaha di Singapura dan jumlahnya terus meningkat," ujarnya.

Beberapa di antara investor tersebut bahkan sudah menjadi perusahaan multinasional (MNC), seperti Lippo Group, APP, dan Samudra Indonesia Tbk.

Di bidang perdagangan, total nilai ekspor dan impor kedua negara pada 2006 naik 16,1 persen, dari Singapura Dollar (SD) 54,217 juta pada 2005 menjadi SD 62,93 juta. Defisit neraca perdagangan yang selama ini dialami Indonesia dengan Singapura juga terus menyusut.

Peter Lee, assistant director Southeast Asia IE, menyatakan bahwa nilai ekspor Indonesia ke Singapura pada 2006 naik 34,6 persen menjadi SD 23,425 juta. Pada saat yang sama, nilai impor Indonesia dari Singapura hanya naik 7,3 persen menjadi SD 39,504 juta. "Dalam empat tahun terakhir, kami mencatat ada pertumbuhan nilai perdagangan rata-rata sampai 10,75 persen," ujar Lee.

Lebih lanjut, Lee menyebutkan bahwa investor Singapura memberikan perhatian besar terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi di segala bidang. "Itu perkembangan yang menarik dan kami menaruh harapan besar agar program tersebut sukses," katanya.

Berbagai pungutan tak resmi, khususnya di Bea Cukai, diakui Lee, masih menjadi sumber biaya tak terduga yang ditakuti pengusaha Singapura selain biaya buruh (labour cost) dan lamanya proses birokrasi.

Tanggapan Menlu RI

Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda mengklarifikasi adanya third party note (nota pihak ketiga) yang dikirim Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo. Dalam waktu dekat, Hassan mengaku segera mengirim jawaban atas nota yang berisi permintaan klarifikasi tentang alasan TNI-AL menangkap kapal-kapal tongkang Singapura itu kepada Yeo.

"Memang, ada penangkapan beberapa kapal pengangkut granit Singapura oleh TNI-AL," ujar Menlu Nur Hassan ketika ditemui di kantornya kemarin.

Dia pun mengaku telah menerima third party note dari pemerintah Singapura sejak Minggu lalu (25 Maret). Tapi, menurut dia, secara lisan dia telah memberikan penjelasan pendahuluan kepada George Yeo di sela-sela pertemuan ASEAN-Uni Eropa yang berlangsung di Jerman (15 Maret).

"Saat itu saya katakan, memang klaim bahwa kapal yang ditangkap TNI-AL itu mengangkut granit. Namun, yang kita permasalahkan adalah muatan yang ada di bawah granit itu," ujarnya.

Selain itu, tambah dia, hanya sedikit di antara beberapa kapal yang ditangkap itu mengangkut granit chips (keping granit). "Mereka mengambil pasir darat yang telah kita larang dan menyembunyikan di bawah granit yang mereka ambil," tuturnya.

Menanggapi nota klarifikasi Singapura itu, Menlu mengatakan masih mengumpulkan informasi dan data di lapangan. "Secepatnya kita memberikan laporan lengkap kepada pemerintah Singapura tentang penangkapan kapal-kapal pengangkut granit mereka," janjinya. (nue)

Sanksi DK PBB bagi Iran

2007-03-29T20:57:00.000+08:00

Smith Alhadar

Upaya diplomasi Iran menghindar dari sanksi Dewan Keamanan PBB terkait dengan program nuklirnya gagal. Pada 25 Maret 2007, seluruh 15 anggota DK PBB menyetujui sanksi baru bagi Iran karena menolak penghentian aktivitas pengayaan uranium sesuai dengan Resolusi Nomor 1737 DK PBB, yang dikeluarkan pada 23 Desember tahun lalu.

Resolusi tahun lalu itu memerintahkan seluruh bangsa menghentikan pemasokan bahan dan teknologi yang dapat berkontribusi pada program nuklir Iran. Bila dalam 60 hari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), yang berwenang mengawasi program nuklir Iran, menyatakan Iran masih terus menjalankan program yang dilarang itu, DK PBB akan bersidang untuk menjatuhkan sanksi baru. Inilah yang terjadi.

Setelah berdiskusi alot selama tiga minggu, lima anggota tetap DK PBB—AS, Rusia, Perancis, Inggris, dan China—menjatuhkan sanksi tambahan berupa pelarangan terhadap Iran mengekspor senjata, membekukan aset 28 individu dan organisasi Iran, termasuk Bank Sepah, yang dianggap terkait dengan program nuklir Iran, memotong kredit ekspor berjumlah miliaran dollar AS bagi perusahaan-perusahaan yang berdagang dengan Iran.

Resolusi DK PBB 1747 ini merupakan resolusi yang sudah diperlunak untuk mendapat dukungan Rusia dan China, dua anggota DK PBB pemegang hak veto dan merupakan sahabat Iran. Sebelumnya, AS, Inggris, Perancis, dan Jerman menginginkan sanksi yang lebih keras.

Gagal total

Upaya Afrika Selatan (Ketua Gerakan Nonblok), Qatar (wakil negara Arab), dan Indonesia mengamandemen resolusi ini gagal total. Ketiga negara menghendaki resolusi berkontribusi pada perlucutan senjata nuklir secara global dan menjadikan Timur Tengah sebagai kawasan bebas senjata nuklir.

Proposal itu ditolak kelima negara anggota tetap DK PBB karena akan berdampak pada perlucutan senjata nuklir yang mereka miliki. AS juga menolak usul menjadikan Timur Tengah sebagai kawasan bebas senjata nuklir karena akan mengharuskan Israel menghancurkan seluruh 200-300 hulu ledak nuklirnya.

Resolusi 1747 yang memerintahkan Iran menghentikan ekspor senjata bertujuan melemahkan peran Iran di Timur Tengah, sekaligus mengisolasinya. Selama ini Iran dituduh memasok senjata ke tiga wilayah konflik yang mengancam kepentingan AS dan Israel. AS menuduh Iran memasok senjata ke kelompok militan Irak untuk memerangi tentara pendudukan AS, sekaligus menanamkan pengaruhnya di bidang politik dan militer di sana.

Situasi ini bisa menjadi bargaining power bagi Iran dalam menyelesaikan masalah Irak. Asumsi inilah yang membuat Kelompok Studi Irak pimpinan mantan Menlu AS James Baker II mendesak Presiden AS George Walker Bush melibatkan Iran dalam menyelesaikan masalah Irak. Rekomendasi itu akhirnya dipenuhi Bush dengan mengikutsertakan Iran dalam konferensi mengenai Irak di Baghdad beberapa waktu lalu di mana AS duduk satu meja dengan Iran.

Pasokan senjata Iran ke Hezbollah di Lebanon membuat Israel kewalahan menghadapi kelompok militan pimpinan Hasan Nasrullah ini. Israel juga gagal membungkam Hamas dan Jihad Islam dukungan Iran yang terus melakukan perlawanan bersenjata.

Dalam pandangan AS dan Israel, bila Irak, Lebanon, dan Palestina telah bebas dari pengaruh Iran, kedamaian bisa diciptakan menurut keinginan mereka. Ini pemikiran keliru karena permasalahan Timur Tengah jauh lebih rumit ketimbang hanya karena adanya pengaruh Iran atas kelompok garis keras di sana. Pendudukan atas Irak oleh AS dan pendudukan Israel atas Lebanon dan Palestina-lah yang merupakan sumber masalah.

Kontroversial

Jelas seluruh sanksi itu bertujuan melemahkan dan mengisolasi Iran sehingga mau tunduk pada tuntutan AS dan sekutu Eropa-nya untuk menghentikan kegiatan pengayaan uranium. Iran menolak resolusi itu dan bertekad meneruskan aktivitas nuklirnya. Resolusi itu dianggap ilegal dan tidak adil.

Jalan terbaik menyelesaikan isu nuklir Iran adalah jalan diplomasi. Mudah-mudahan jalan keluar ditemukan sehingga masalah nuklir Iran ini bisa diselesaikan secara damai dan adil, bukan berujung pada perang yang menghancurkan.

Smith Alhadar Penasihat pada The Indonesian Society for Middle East Studies

Demo dan Gugatan Masal untuk Presiden

2007-03-29T20:54:00.000+08:00

JAKARTA - Sikap pemerintah yang mendukung resolusi PBB untuk memberikan sanksi kepada program nuklir Iran benar-benar membuat public marah. Setelah anggota DPR memotori interpelasi di Senayan, protes itu merembet di jalur hukum. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan digugat class action oleh Tim Pengacara Muslim (TPM).

Untuk sementara TPM mengaku sudah mengantongi mandat sejumlah ulama yang kecewa dengan keputusan pemerintah itu. Misalnya dari Ustad Abu Bakar Ba’asyir (MMI), Habib Riziek Shihab (FPI), KH Al Khatath (HTI), KH Mashadi, dan KH Mudzakir.

Mereka masih menunggu kesediaan ulama-ulama besar lain untuk menuntut presiden seperti KH Hasyim Muzadi (PBNU) dan KH Din Syamsudin (Muhammadiyah). "Pak Hasyim dan Pak Din akan kami tanya apakah bersedia bergabung," kata koordinator TPM Mahendradatta dalam jumpa pers di kantornya kemarin.

Pada prinsipnya, Mahendra melanjutkan, semua ulama di Indonesia dianggap menggugat kecuali mereka menyatakan keluar dari gugatan tersebut. "Mekanisme dalam gugatan class action memungkinkan hal itu. Kami tunggu hingga pekan depan sebelum mendaftarkan gugatan ke PN Jakarta Pusat," tambahnya.

Lalu, apa isi gugatan mereka? Koordinator Operasi TPM Achmad Michdan menjawab, "Supaya hakim menyatakan presiden melanggar hukum. Dalam hal ini, UUD 1945 yang menyatakan bahwa dasar politik kita adalah bebas aktif."

Selain itu, supaya presiden diwajibkan untuk membayar gugatan materi senilai Rp 1 karena pemerintah dinilai tidak konsisten dengan sikap semula yang mendukung Iran. "Tak ada alasan bagi majelis hakim untuk menolak gugatan kami," sambungnya.

Mahendra menyatakan bahwa gugatan hukum yang hendak mereka lakukan itu pararel (beriringan) dengan upaya interpelasi yang dilakukan anggota DPR. "Jika dinyatakan menang, ini bisa mengunci niat interpelasi teman-teman di DPR. Itu karena niat interpelasi seringkali hangat diawal-awal lalu menghilang," bebernya.

Saat ditanya apakah optimis akan menang, anggota TPM Wirawan Adnan mengatakan setidaknya dalam catatan sejarah Indonesia ada sejarah perlawanan dari rakyat yang tidak menyetujui kebijakan presidennya. "Optimisme kita, presiden kita sebagai sub ordinat presiden Amerika ada yang pernah melawan (kebijakannya). Setidak-tidaknya ini adalah kemenangan kita," tambahnya.

Sementara itu, belasan aktivis dari Forum Umat Islam (FUI) dan Front Antiintervensi Amerika (FAIA) mendatangi gedung DPR untuk mendukung upaya pengajuan hak interpelasi kepada pemerintah.

Mereka datang sekitar pukul 13.00. Rombongan dipimpin sejumlah tokoh masyarakat, antara lain, Ridwan Saidi, Munarman, Fadli Zon, dan mantan anggota DPR Mashadi. Salah seorang dari rombongan tampak mengenakan baju rapi dan mengenakan topeng wajah Presiden Amerika George W. Bush. Pria tersebut menarik seekor kambing yang sudah diikat dengan tali dan di perutnya sudah ditulisi "SBY".

Gambaran tersebut memperlihatkan kekecewaan para aktivis terhadap sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terkesan tunduk dengan hegemoni Amerika. "Bukan hanya anggota DPR yang marah. Sebenarnya di luar gedung ini masyarakat sudah sangat marah dengan kebijakan luar negeri pemerintah kita," ujar Munarman, mantan ketua Badan Pekerja YLBI yang tergabung dalam FUI.

Rombongan kemudian ditemui pimpinan DPR Soetardjo Soerjoguritno dan Zaenal Ma’arif. Dalam kesempatan itu. Mbah Tardjo -sapaan Soetardjo Soerjoguritno- sepakat dengan para aktivis dan meminta mereka untuk terus berjuang dalam koridor konstitusi.

Pihaknya mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar lagi hari ini untuk menyuarakan kekecewaan umat Islam atas kebijakan luar negeri pemerintah. Selain memprotes dukungan pemerintah atas resolusi DK PBB nomor 1747, demonstrasi hari ini akan menolak pengesahan UU Penanaman Modal Asing. (naz/cak)

Ternyata, Kita Juga Standar Ganda

2007-03-29T20:51:00.000+08:00

Oleh Djoko Susilo

RI dan Resolusi DK PBB
Sikap RI yang mendukung Resolusi DK PBB No 1747 tentang persoalan nuklir Iran menuai protes keras dari berbagai kalangan di Indonesia. Di DPR lebih dari seratus orang telah menandatangani interpelasi mempertanyakan keputusan tersebut. Mereka memprotes keputusan itu yang dianggap sebagai tidak solidaritas dengan dunia Islam dan lebih memihak dunia Barat. Indonesia dianggap telah melenceng dari politik bebas aktif.

Keputusan pemerintah RI yang memancing protes dari banyak pihak itu, rupanya, kurang disosialisasikan dengan baik. Itu yang menyebabkan terjadinya pendapat kurang pas dengan fakta dan realitas. Keberhasilan para diplomat RI di New York tidak mendapatkan apresiasi yang memadai. Sesungguhnya apa yang melatarbelakangi kemarahan sebagian kalangan terhadap sikap RI tersebut?

Dalam sebulan ini, RI dua kali mengambil sikap penting dalam voting di DK PBB. Pertama, Januari lalu yang menyatakan abstain terhadap resolusi tentang pelanggaran HAM di Burma.

Kedua, resolusi DK PBB tentang isu nuklir Iran. Jika resolusi pertama tentang Burma bisa dikatakan hanya adem ayem, atau bisa dikatakan tidak ada reaksi sama sekali, untuk resolusi Iran, banyak yang protes keras. Ada apa sebenarnya?

Sangat mengherankan kita menggunakan standar ganda. Jika soal Iran banyak yang protes dan Indonesia dianggap melanggar kebijaksanaan luar negeri, mengapa dalam isu yang lebih mendasar, pelanggaran HAM dan penindasan politik di Burma, hampir tidak ada protes sama sekali?

Apakah rezim Burma tidak layak dihukum dengan tindakan brutalnya terhadap rakyat sendiri, termasuk 5 juta Muslim Rohingya di Arakan? Apakah nasib jutaan warga muslim maupun non-Muslim yang sengsara di Burma tidak layak mendapatkan simpati kita?

Kebetulan, tanggal 21 sampai 26 Maret lalu saya selaku ketua AIPMC (ASEAN Inter Paliamentary on Myanmar Caucus) Indonesia mengunjungi kota Mae Sot di perbatasan Thai dan Burma.

Saya menyaksikan ratusan ribu pengungsi yang hidup sengsara di kamp pengungsian. Jutaan lain menjadi migran di Thailand. Mereka yang hidup dengan jatah beras 1 kg sebulan dan tidak bisa melakukan kegiatan apa pun adalah pengungsi Muslim, Buddha, Kristen, maupun yang beragama lain. Ada yang sudah berada di kamp pengungsi sejak 20 tahun lalu.

Keberutalan rezim Burma sudah tercatat dengan baik. Serdadunya membunuh secara membabi buta, bahkan mereka memerkosa dan bertindak brutal lain terhadap rakyat sendiri. Bukan itu saja, rezim militer Burma merekrut anak-anak untuk dijadikan serdadu. Bayangkan, anak umur sembilan atau sepuluh tahun dilatih untuk menjadi pembunuh.

Saya berjumpa sendiri serdadu anak-anak yang melarikan diri dan mereka menyatakan melihat dengan mata kepala sendiri perkosaan yang dilakukan tentara Burma terhadap bangsa sendiri.

Anehnya, ketika Indonesia, menyatakan bersikap abstain dalam siding DK PBB, para tokoh agama, dan pemuka politik kita satu pun tidak ada yang keberatan. Bahkan, di DPR hanya anggota kaukus AIPMC saja yang menyuarakan penolakan.

***

Jadi, kalau selama ini kita menuduh Amerika mempunyai standar ganda, apakah bangsa kita juga tidak demikian. Melihat kebiadaban di rumah tetangga sendiri tidak ada empati dan rasa prihatin, dengan apa yang terjadi di nun jauh di Iran, mereka meributkan.

Padahal, jika mau dikaji lebih jauh, resolusi yang didukung RI cukup berimbang dan adil. Bahkan, negara-negara Arab ikut mendukung, termasuk Qatar yang menjadi anggota DK PBB. Mengapa mereka senang? Sebab, atas tekanan RI, dalam resolusi tadi berhasil dimasukkan klausul yang menyerukan dibentuknya wilayah Timur Tengah yang bebas senjata pemusnah masal berikut alat pengirimnya.

Konon, Amerika sempat meminta klausul tersebut dihapuskan dan memang sempat hilang sehari sebelum disahkan. Hanya, berkat kerja keras para diplomat RI di PBB, klausul itu masuk lagi. Jelas itu merupakan kemenangan diplomatik yang sangat gemilang.

Memang, seharusnya kita tidak berhenti hanya dengan menerima Resolusi DK PBB no 1747, tetapi lebih jauh menindaklanjuti dengan mengajukan resolusi Timur Tengah yang Bebas Senjata Pemusnah Masal. Dengan adanya resolusi ini, akan bisa dilucuti senjata nuklir yang dimiliki Israel atau negara-negara lain di Timur Tengah. Itu merupakan kredit poin yang sangat penting bagi postur Indonesia di fora internasional.

Seharusnya kita memberikan apresiasi kepada para diplomat RI yang telah bekerja keras dan berhasil memasukkan klausul yang sangat penting tersebut. Keputusan Indonesia pun sesungguhnya sudah diambil dengan pertimbangan matang. Masalah pokok di sini ialah di mana meletakkan kepentingan nasional dalam mengambil keputuisan penting itu. Apakah kita sejalan dengan mendukung Iran dalam isu nuklir? Ataukah memang dengan mendukung resolusi itu merupakan upaya terbaik?

Prinsip dasar dalam soal nuklir bagi RI ialah mendukung pengembangan nuklir untuk tujuan damai, tetapi menolak pengembangan nuklir untuk tujuan militer. Indonesia akan mendukung penuh posisi Iran yang ingin menguasai teknologi nuklir untuk tujuan damai. Namun, nyatanya, Iran tidak transparan terhadap IAEA, yakni Badan Pengawas Atom Internasional yang memonitor perkembangan nuklir.

Iran adalah salah satu negara yang meneken perjanjian NPT (Non Proliferation Tretaty) atau negara yang berjanji tidak akan menyebarkan senjata nuklir.

Fakta bahwa Iran tidak nurut dengan inspeksi yang dilakukan IAEA memaksa RI tidak punya alternatif lain kecuali mendukung Resolusi 1747. Selain itu, sesungguhnya wakil wakil Iran di PBB lebih senang berunding dengan Amerika dan Barat daripada mengikutkan wakil wakil Indonesia. Dengan kata lain, mereka umumnya tidak memberikan apresiasi terhadap dukungan RI. Mereka lebih bangga berunding dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat, dibanding bertemu dengan wakil-wakil Indonesia.

Banyak yang tidak tahu bahwa para perunding nuklir Iran umumnya arogan dan tidak mau banyak menyapa wakil-wakil Negara Islam termasuk Indonesia. Tentu kondisi psikologis para diplomat ini sangat tidak menguntungkan.

Jadi ketika dubes Iran di Jakarta sibuk melobi tokoh Islam dan politik atas nama solidaritas umat, wakil-wakil perunding Iran yang dipimpin Dr Ali Lariyani menganggap sepi peranan Indonesia, baik di New York maupun Jenewa.

Atas dasar itu, kita pantas bertanya, siapa sesungguhnya yang tidak bersimpati dan mempunyai solidaritas atas dunia Islam?

Karena itu, saya menyarankan semua pihak sebelum melancarkan protes sebaiknya menatap dengan teliti soal Resolusi DK PBB no 1747. Dalam politik luar negeri, kepentingan nasional harus menjadi pertimbangan yang lebih diprioritaskan dibandingkan dengan membela kepentingan nasional negara lain.

Djoko Susilo, anggota Komisi I DPR RI

Iran Akan Hentikan Dollar AS

2007-03-29T20:49:00.000+08:00

Intelijen Rusia: AS Siapkan Operasi Militer ke Iran

kuala lumpur, rabu - Iran berencana menghentikan penggunaan dollar AS untuk pembayaran atas ekspor minyaknya. Pembayaran akan dimintakan dalam bentuk mata uang lain.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Sentral Iran Ebrahim Sheibany dalam wawancara dengan Zawya Dow Jones, Selasa (27/3) malam. Dia ditemui di sela-sela pertemuan para pejabat keuangan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kuala Lumpur, Malaysia.

"Itu adalah rencana ke depan, kami sedang menyiapkannya. Lebih dari 50 persen pendapatan minyak Iran sekarang ini dibayar dalam bentuk mata uang lain. Kami mengurangi dollar dan meminta para pelanggan membayar dalam mata uang lain," paparnya.

Sheibany mengungkapkan, hampir semua pelanggan Iran di Eropa dan beberapa negara Asia sudah bersedia membayar dalam mata uang bukan dollar AS. "Kalaupun kami mendapatkan dollar, kami langsung memindahkannya ke mata uang lain. Jepang pun tidak keberatan membayar kami dengan yen, misalnya," ujar Gubernur Bank Sentral Iran itu.

Dia menyebutkan, Iran telah memperoleh penghasilan lebih dari 45 miliar dollar AS (lebih dari 34 miliar euro) dari penjualan minyaknya sepanjang tahun fiskal lalu yang berakhir 20 Maret 2007.

Meski Gubernur Bank Sentral Iran menyatakan sanksi baru Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1747 tidak akan berdampak terhadap perekonomian Iran, Malaysia yang saat ini menjadi Ketua OKI meminta Iran tidak mengabaikan sanksi-sanksi baru dari Dewan Keamanan PBB.

Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, dalam laporan New Straits Times, kemarin, berharap Iran mempertimbangkan implikasi-implikasi dari sanksi yang dikenakan itu. "Ini adalah keputusan seluruh anggota PBB dan diharapkan Iran akan mematuhinya," ujarnya.

Kurangi ketegangan

Meski mendukung Resolusi 1747, Rusia mendesak AS menghindari peningkatan ketegangan di sekitar Iran atas program nuklir negara itu karena bisa mengarah kepada "benturan peradaban".

Kementerian Luar Negeri Rusia, Selasa, sebagaimana dilaporkan RIA Novosti, meminta masyarakat internasional tak mengambil risiko dengan meningkatkan ketegangan di sekitar Iran dan menunggu AS melakukan upaya-upaya yang didasari itikad baik untuk menormalisasi hubungannya dengan Iran.

Ditambahkan, krisis Iran bisa menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan dalam hubungan antara "peradaban", dan AS harus membuktikan bahwa mereka tidak sedang menyiapkan sebuah "benturan peradaban" dengan membangun "Benteng Amerika", yang terpisah dari bagian dunia lainnya.

RIA Novosti juga menyebutkan, intelijen militer Rusia melaporkan adanya kesibukan yang dilakukan pasukan militer AS di dekat perbatasan Iran.

"Data intelijen militer Rusia terbaru menunjukkan meningkatnya persiapan militer AS untuk melakukan operasi udara dan darat terhadap Iran," kata pejabat tinggi militer Rusia itu sambil menambahkan, Pentagon kemungkinan besar belum membuat keputusan akhir mengenai kapan serangan akan dilakukan.

Dia mengatakan, Pentagon tengah mencari cara untuk melakukan serangan terhadap Iran, yang bisa membuat Iran bertekuk lutut dengan kerugian minimal di pihak AS.

Kehadiran Angkatan Laut AS di Teluk Persia juga untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir mencapai tingkat sebelum dilakukannya invasi ke Irak, Maret 2003.

Sebelumnya pada pekan lalu Jenderal Leonid Ivashov, Wakil Presiden Academy of Geopolitical Sciences, juga mengatakan bahwa Pentagon berencana melakukan serangan udara masif terhadap infrastruktur-infrastruktur militer Iran dalam waktu dekat ini.

AS juga tengah menggelar latihan angkatan laut besar-besaran di Teluk Persia. Namun, stasiun televisi Pemerintah Iran mengatakan, Iran tidak mengkhawatirkan latihan AS itu, tetapi mengamatinya dari dekat.

Sementara Menteri Informasi Iran Gholam-Hossein Mohseni Ejei, sebagaimana dilaporkan kantor berita resmi Iran, IRNA, menyebutkan bahwa resolusi baru yang disahkan Dewan Keamanan PBB itu ditujukan sebagai perang urat saraf terhadap Iran.

Namun, ia menegaskan, resolusi itu tak akan berdampak banyak terhadap Iran karena keteguhan dan persatuan seluruh rakyat Iran. (AP/AFP/Reuters/OKI)

Amien Rais: Pemerintah Jangan Berkilah soal Iran

2007-03-29T20:44:00.000+08:00

Laporan Wartawan Kompas Sutta Dharmasaputra

JAKARTA, KOMPAS - Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais meminta pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla jangan berkilah dengan berbagai alasan setelah turut menyetujui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberi sanksi pada Iran karena melakukan pengayaan uranium.

Pernyataan itu disampaikan Amien kepada pers ketika menghadiri peluncuran buku "Freeport: Bagaimana Pertambangan Emas dan Tembaga Raksasa ’menjajah’ Indonesia" di Ruang GBHN, DPR, Rabu (28/3).

"Pemerintah tidak usah berkilah dengan argumentasi segala macam karena pada kenyataannya pemerintah sudah mendukung, menentang pengayaan uranium Iran itu, titik," ucap Amien yang juga rival Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2004 lalu.

Amien menilai, politik luar negeri Indonesia belum sesunguhnya bebas aktif tapi di bawah bayang-bayang Amerika Serikat dan dia sangat menyayangkannya.

"Kita tidak pandai mengambil pelajaran dari masa lalu. Dulu, Indonesia juga paling akhir mendukung PLO (Organisasi Pembebasan Palestina). Padahal, Manila, Kuala Lumpur sudah menerima. Akibatnya menjadi sangat jauh, negara Arab tidak mau memberi dukungan Indonesia ketika kita mencoba menghilangkan agenda Timtim dari sidang Tahunan PBB karena saat itu negara Arab seluruhnya abstain," paparnya.

Dengan menyetujui Resolusi 1747, pemerintah juga mencederai posisi Indonesia sebagai salah satu negara dunia ketiga dan negara muslim, sekaligus mengonfirmasi bahwa dalam banyak hal pemerintah berada di gerbong Amerika.

Namun, ketika ditanya soal interpelasi yang diusulkan 101 anggota DPR, Amien pesimis anggota DPR bersungguh-sungguh memperjuangkannya. "Tanpa menghormati teman-teman di DPR biasanya angat-angat tahi ayam. Satu dua minggu membumbung setelah itu dingin kemudian hilang," katanya.

Ditanya soal konsistensi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)sendiri, mantan Ketua Umum PAN ini pun merasakan hal sama. "Semua fraksi sama saja," tandasnya.

NU Protes Keras Pemerintah

2007-03-27T17:57:00.000+08:00

Laporan Wartawan Kompas M Zaid Wahyudi

JAKARTA, KOMPAS--Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memprotes keras sikap Pemerintah Indonesia yang mendukung pemberlakuan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran karena tetap mengembangkan teknologi nuklirnya. Sejumlah ulama Timur Tengah juga menyatakan kekecewaannya atas sikap tersebut.

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Senin (26/3) mengatakan, negara-negara Islam dan Gerakan Non-Blok sebenarnya sangat mengharapkan peran Indonesia dalam menentang ketidakdilan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia diharapkan menjadi kiblat negara-negara Islam.

Sikap terbaik yang seharusnya ditunjukkan Indonesia adalah menolak pemberian sanksi Dewan Keamanan PBB ke Iran atau setidaknya abstain. Sikap tersebut merupakan bentuk dukungan moral, simpati dan tanggung jawab etika Indonesia kepada Iran karena Pemerintah Indonesia telah menyatakan dukungannya kepada Iran.

Sejumlah ulama Timur Tengah telah menyatakan kekagetan dan kekecewaannya atas sikap Indonesia kepada Hasyim. Meskipun sikap mereka tidak mengatasnamakan negara, mereka merupakan ulama-ulama berpengaruh di negaranya yang memiliki pengaruh massa luas.

”Sikap pemerintah seharusnya sejalan dengan aspirasi rakyatnya. Kalau tidak, akan menyisakan konflik antara rakyat dan pemerintah Indonesia sendiri,” kata Hasyim.

Usulan Perubahan RI Diterima

2007-03-27T17:53:00.001+08:00

Kalangan Dalam Negeri Protes Keras terhadap Sikap Pemerintah soal Nuklir Iran

jakarta, kompas - Keputusan Indonesia untuk mendukung draf resolusi sehingga menjadi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 adalah untuk semakin mendorong solusi damai atas masalah nuklir Iran. Seruan-seruan dalam resolusi itu konsisten dengan posisi Indonesia selama ini dalam masalah Iran.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda saat memberikan penjelasan langsung kepada wartawan didampingi Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan Dino Patti Djalal dan Jubir Departemen Luar Negeri Kristiarto Legowo, Senin (26/3) di Deplu, Jakarta.

Menlu menjelaskan, resolusi itu harus dilihat keutuhannya sebagai kelanjutan dari Resolusi DK No 1737 yang tidak dilaksanakan Iran, yaitu resolusi yang meminta Iran menghentikan aktivitas pengayaan uraniumnya.

"Kita juga mencoba menampung aspirasi Iran agar proses perundingan dilakukan dengan itikad baik. Dan seperti diharapkan negara-negara Arab, masalah nuklir Iran harus dilihat dalam keutuhan konteks kawasan, yaitu keperluan menciptakan kawasan bebas nuklir di Timur Tengah," ujarnya.

Oleh karena empat usulan perubahan draf resolusi RI lalu diterima dan dimuat dalam Resolusi 1747, RI memutuskan mendukung resolusi itu.

Empat usulan perubahan itu adalah rujukan tentang Timur Tengah sebagai kawasan yang bebas senjata pemusnah massal, termasuk nuklir. Penegasan kembali bahwa ketentuan- ketentuan dalam perjanjian larangan penyebarluasan senjata nuklir (Traktat Nonproliferasi Nuklir/NPT) juga mengikat semua. Ada jaminan pengembangan nuklir untuk tujuan damai, termasuk hak Iran. Perundingan penyelesaian masalah nuklir Iran hendaknya dilakukan dengan itikad baik.

"Jangan dilihat karena resolusi itu ditujukan kepada Iran, sepertinya Indonesia mengubah posisi. Yang harus dicermati adalah bagaimana resolusi ini memberikan keutamaan pada solusi damai dan sanksi yang bersifat persuasif agar Iran bersungguh- sungguh menempuh solusi damai. Jangan melihat Indonesia kemudian dikontraskan dengan Iran. Qatar yang negara Arab pun mengambil posisi seperti kita. Jangan lupa, pilihan kebijakan kita adalah penyelesaian isu nuklir Iran secara damai, bukan solusi militer. Kita sudah mengatakan kepada Iran, Indonesia akan menentang siapa pun yang membelokkan pengembangan energi nuklir dari tujuan damai ke tujuan militer," papar Menlu.

Dengan kawasan Timur Tengah yang bebas nuklir, lanjut Menlu, RI tak berbicara mengenai negara tertentu. Namun, jika sampai menit terakhir ada keberatan dari negara anggota tidak tetap DK (Amerika Serikat) mengenai klausul ini, dapat diartikan pihak tertentu menafsirkan sebagai Israel.

"Memang pada kenyataannya walaupun tak pernah diakui, Israel sudah mempunyai senjata nuklir. Karena itu, masuknya ketentuan ini sangat disambut baik negara-negara Arab," katanya.

Reaksi domestik

Di dalam negeri, keputusan RI mendukung resolusi yang memuat sanksi tambahan kepada Iran itu memperoleh reaksi keras dari berbagai pihak.

Kalangan DPR menilai Pemerintah RI mengkhianati persahabatan dengan Iran dengan turut menyetujui Resolusi 1747 itu. Sejumlah anggota DPR dari Komisi I pun akan menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan kebijakan tersebut.

"Sikap pemerintah ini berpotensi untuk pemakzulan presiden dan wakil presiden. Tetapi, sebelum itu kita akan mengajukan hak interpelasi," ucap anggota Komisi I dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Effendy Choirie.

Ketua DPR Agung Laksono turut menyesalkan sikap pemerintah itu, sedangkan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, mengatakan, sebagai anggota DK PBB yang merepresentasikan negara Islam terbesar dunia, RI seharusnya mendukung sikap Iran atas program nuklir untuk kepentingan sipil.

"Solidaritas Indonesia terhadap dunia Islam diragukan. Pemerintah telah mengabaikan aspirasi umat Islam Indonesia yang menentang tuduhan Barat terhadap Iran. Pemerintah RI seolah-olah berada dalam pengaruh dan tekanan AS," kata Yuddy.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga protes keras. "Peranan Indonesia sebenarnya sangat diharapkan. Negara-negara Islam dan anggota Gerakan Nonblok banyak yang ingin menjadikan Indonesia sebagai rujukan dalam menentang ketidakadilan. Tetapi, dengan dukungan atas pemberlakuan sanksi ke Iran, Indonesia kehilangan kesempatan itu," kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi.

Partai Persatuan Pembangunan dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pun menyesalkan sikap pemerintah. "Sikap mendukung Resolusi PBB untuk memberi sanksi atas Iran terkesan mengikuti skenario negara adikuasa yang hanya menguntungkan Israel," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Menurut Din, kalau mau konsisten, sebaiknya RI juga mendesak pemberian sanksi yang sama atas semua negara yang mengembangkan program nuklir, termasuk Israel dan Amerika Serikat. (sut/mzw/mam/oki)

Iran Takkan Lupakan Pendukung Resolusi

2007-03-27T17:48:00.000+08:00

Teheran, Senin - Presiden Mahmoud Ahmadinejad mengatakan, Iran tak akan melupakan negara-negara yang mendukung maupun menentang resolusi Dewan Keamanan PBB.

"Iran akan ’menyesuaikan’ hubungan internasionalnya," kata Ahmadinejad, menanggapi disetujuinya Resolusi 1747, berupa perluasan sanksi terhadap Iran. Resolusi itu disetujui dengan suara bulat oleh 15 anggota DK PBB, termasuk Indonesia.

Ahmadinejad menegaskan bahwa Iran tak akan menghentikan pengayaan uraniumnya "sedetik pun" meskipun PBB telah menjatuhkan sanksi.

"Iran tak akan menghentikan proses pembangunan nuklirnya yang damai dan legal, untuk sedetik pun, hanya karena munculnya resolusi yang tak legal itu," kata Ahmadinejad dalam situs internet resmi Iran, www.president.ir.

Ahmadinejad menambahkan, "Mereka (DK PBB) bisa mengeluarkan ratusan dokumen seperti itu (resolusi), tetapi biarkan mereka yakin, tak akan ada yang berubah di Iran, dan kami akan terus berjalan tanpa interupsi."

Bersamaan dengan itu, pasukan elite Iran, Garda Revolusi, memperingatkan tentang kemungkinan serangan militer Amerika Serikat ke Iran. "Jika Amerika memulai perang dengan Iran, AS tidak akan menjadi pihak yang mengakhirinya," kata Komandan Angkatan Laut Garda Revolusi Iran Morteza Saffari.

"Rakyat Iran bahkan tak akan membiarkan satu tentara AS pun memasuki negara kami," katanya di kota Shoush.

Garda Revolusi Iran merupakan pasukan elite yang memiliki struktur komando berbeda dengan militer biasa. Pasukan inilah yang menangkap 15 tentara Inggris pekan lalu karena dianggap telah memasuki wilayah perairan Iran, Shatt al-Arab. Namun, pihak Inggris berkeras, ke-15 tentara mereka masih berada di perairan Irak.

Perdana Menteri Inggris Tony Blair menyebut penangkapan tersebut "tidak sah", namun Menteri Luar Negeri Iran Manouchehr Mottaki dalam jumpa pers di New York menegaskan, ke-15 tentara Inggris itu memasuki perairan Iran secara ilegal.

Berunding lagi

Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Javier Solana, Senin, mengatakan, pihaknya akan segera memulai perundingan dengan juru runding Iran, Ari Larijani. Pernyataan Solana itu muncul sehari setelah Iran memutuskan pembatasan kerja sama dengan Badan Atom Internasional (IAEA).

"Kami telah melakukan kontak hari Minggu, kami sedang mencari waktu yang tepat. Kami akan mencoba lagi hari ini, semakin cepat semakin baik," kata Solana.

Uni Eropa menerapkan pendekatan dua arah dengan Iran. Di satu sisi UE setuju menerapkan sanksi yang lebih luas bila Iran tetap berkeras memperkaya uranium, tetapi di sisi lain UE menawarkan insentif ekonomi dan politik bila Iran patuh kepada resolusi DK PBB.

Iran hari Minggu memutuskan membatasi kerja sama dengan IAEA sampai isu nuklir Iran dikembalikan dari DK PBB ke IAEA.

Empat tahun lalu, Iran sepakat untuk menginformasikan kepada IAEA bila negara itu berniat membangun instalasi nuklir yang baru. Kini, Iran tak akan menginformasikan hal serupa, sedikitnya sampai enam bulan, sebelum instalasi nuklir bersangkutan bekerja. (AFP/REUTERS/MYR)

Indonesia Ikut Setuju

2007-03-27T17:47:00.000+08:00

Iran Tetap Mengabaikan Sanksi DK PBB

new york, minggu - Kelima belas anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sabtu (24/3), menyetujui secara bulat Resolusi 1747 yang berisi sanksi baru bagi Iran. Kendati Indonesia, Afrika Selatan, dan Qatar menyatakan keberatan dengan isi resolusi itu, ketiga negara akhirnya memutuskan untuk setuju.

Surat kabar The New York Times, Minggu (25/3), melaporkan, perwakilan ketiga negara itu menyatakan keprihatinan mendalam atas draf final resolusi sanksi. Namun, pada akhirnya tiga negara anggota tidak tetap DK PBB itu memberikan suara "ya".

Suara ketiga negara itu dianggap penting dalam pembicaraan mengenai draf resolusi, mengingat Afrika Selatan merupakan pemimpin Gerakan Nonblok, sedangkan Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar, dan Qatar adalah negara tetangga Iran di kawasan Teluk.

Tidak ada perubahan berarti dalam resolusi sanksi tersebut. Ada sedikit kelonggaran, tetapi pada dasarnya tidak ada perubahan pada sanksi utama yang disetujui pekan lalu oleh Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, Perancis, dan Jerman.

Suara bulat DK PBB atas Resolusi 1747 itu dianggap mencerminkan kesatuan opini dunia dalam menentang ambisi nuklir Iran. "Kami jelas sangat senang dengan kekuatan resolusi ini. Ini merupakan kemarahan dunia internasional yang signifikan kepada Iran," kata Wakil Menteri Luar Negeri AS Nicholas Burns.

Resolusi 1747 memblokir seluruh ekspor senjata Iran dan membekukan aset 28 pejabat dan institusi tambahan yang terkait program nuklir Iran. Resolusi juga melarang bantuan dan pinjaman keuangan kepada Teheran serta memberikan tenggat 60 hari bagi Iran untuk memenuhi permintaan DK PBB atau akan menghadapi sanksi lebih jauh.

Negara-negara, seperti Israel dan Jepang, menyambut baik disetujuinya Resolusi 1747. Namun, Kepala Bidang Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Javier Solana akan mengupayakan pembicaraan baru dengan juru runding nuklir Iran, Ali Larijani.

"Saya diminta oleh negara-negara yang berhubungan dekat dengan Iran untuk mengadakan kontak dengan Ali Larijani guna melihat apakah kami bisa mencari jalan ke arah perundingan," ujar Solana. "Pintu negosiasi terbuka dan saya berharap kita bisa bersama-sama menemukan jalan ke sana," katanya.

Iran bersikukuh

Begitu resolusi sanksi baru disetujui, Iran langsung menolak dan menyatakan sanksi itu tidak akan menghentikan program pengayaan uranium. Menlu Iran Manouchehr Mottaki, yang hadir dalam pemungutan suara, menyebut sanksi tersebut tidak sah, tidak perlu, dan tidak dapat dibenarkan.

"Dunia harus tahu bahwa sanksi politik dan ekonomi sekeras apa pun atau ancaman lainnya terlalu lemah untuk memaksa Iran berhenti dari keinginan legal dan sah (untuk mengembangkan teknologi nuklir)," kata Mottaki. "Penghentian nuklir bukanlah opsi atau solusi," ujarnya.

Mottaki menambahkan, Iran tidak memiliki niat berkonfrontasi atau menginginkan sesuatu di luar haknya. "Saya bisa meyakinkan Anda bahwa tekanan dan intimidasi tidak akan mengubah kebijakan Iran," ujarnya.

Mottaki menggantikan Presiden Mahmoud Ahmadinejad, yang sebelumnya meminta hadir dalam pemungutan suara di DK PBB tentang sanksi nuklir, tetapi membatalkan rencana, Jumat lalu, karena tidak memperoleh visa. Teheran menuding Washington menunda visa Ahmadinejad, tetapi langsung dibantah AS.

Sehari sebelum pemungutan suara di DK PBB, ketegangan meningkat setelah Iran, Jumat, menangkap 15 pelaut dan marinir Inggris di Terusan Shatt al-Arab, di perairan perbatasan Iran dan Irak. Kelima belas pelaut dan marinir Inggris itu sedang mengadakan operasi antipenyelundupan rutin di perairan Irak.

Pelajari sanksi

Selain menyetujui Resolusi 1747, menlu dari lima anggota tetap DK PBB ditambah Jerman juga mengeluarkan pernyataan yang mengusulkan pembicaraan lebih jauh dengan Iran untuk menemukan cara yang saling menguntungkan dan bisa diterima guna mendorong perundingan. Keenam menlu juga menegaskan komitmen untuk berunding sesuai dengan permintaan masyarakat internasional.

Setelah pemungutan suara, utusan Rusia, Vitaly Churkin, mengatakan, Iran perlu mempelajari pernyataan para menlu tersebut. "Kami berharap Iran akan mempelajari pernyataan itu dengan saksama karena sifatnya positif dan mengundang Iran untuk terlibat dalam pembicaraan guna menemukan formula yang saling menguntungkan dan bisa diterima," kata Churkin. (ap/afp/reuters/fro)

DK PBB Sepakati Sanksi Iran

2007-03-27T17:42:00.000+08:00

NEW YORK - Melalui perundingan yang panjang dan alot, Dewan Keamanan (DK) PBB akhirnya menjatuhkan sanksi baru untuk Iran. Dalam pemungutan suara Sabtu (kemarin WIB), 15 negara anggota DK PBB secara bulat menyepakati penerapan Resolusi 1747 sebagai penegasan atas sanksi yang dijatuhkan pada Desember lalu. Iran pun langsung mengajukan keberatan.

"Dukungan penuh terhadap penerapan resolusi tersebut menunjukkan besarnya kekhawatiran masyarakat internasional atas program nuklir Iran," kata Duta Besar (Dubes) Inggris untuk PBB Emyr Jones Parry.

Seperti resolusi-resolusi sebelumnya, Resolusi 1747 kali ini juga disusun untuk memaksa Negeri Para Mullah tersebut mengakhiri program sensitif itu. Terhitung sejak resolusi tersebut diberlakukan, Iran memiliki waktu 60 hari untuk menghindari sanksi itu.

Dalam resolusi yang diprakarsai Inggris, Prancis, dan Jerman itu disebutkan, Iran tidak lagi diperbolehkan mengekspor senjata, jika tidak mau menghentikan program nuklirnya sesegera mungkin. Bantuan finansial dan pinjaman untuk Iran juga akan dibatasi. Selain itu, aset milik 28 pejabat pemerintah Iran yang disimpan di luar negeri akan dibekukan, demikian pula dengan aset milik lembaga-lembaga yang terlibat dalam program nuklir dan rudal balistik Iran.

Namun, lima negara anggota tetap DK PBB plus Jerman juga menyerukan dialog nuklir dengan Iran. "Kami akan mengupayakan perundingan lebih lanjut dengan Republik Islam Iran untuk menjajaki kemungkinan mengawali kembali perundingan nuklir," ungkap mereka dalam pernyataan tertulis kemarin.

Mereka berharap bisa menemukan solusi yang lebih baik dan mampu mewakili keinginan dunia internasional melalui perundingan tersebut.

Menlu Iran Manouchehr Mottaki yang hadir mewakili Presiden Mahmoud Ahmadinejad dalam forum tersebut langsung mengajukan keberatan. Menurut dia, sanksi DK PBB tersebut tidak sesuai hukum yang berlaku. "Meski keputusan itu didukung seluruh negara anggota DK PBB, kami yakin ada kekuatan dominan yang berperan di sana," tegasnya. Bahkan, dia tidak bersedia menanggapi ajakan berunding yang ditawarkan enam negara kuat itu.

Dalam kesempatan tersebut, Mottaki menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah menerima keputusan tersebut. "Saya pastikan, tekanan dan intimidasi semacam itu tidak akan mengubah kebijakan Iran. Penundaan (program nuklir) sama sekali bukan pilihan atau bahkan jalan keluar," ujarnya.

Menurut dia, sanksi ekonomi dan politik yang dirancang DK PBB tidak akan menghalangi kemajuan program nuklir Iran.(ap/afp/rtr/hep)

Keilmuan Akademis v Ilmu Hidup

2007-03-22T20:53:00.000+08:00

Oleh Agus Nur Cahyo

Munculnya usul capres dan cawapres 2009 yang mensyaratkan minimal bergelar strata satu (S-1), menurut saya, disebabkan adanya krisis kepemimpinan. Wacana tersebut lahir karena ada akumulasi krisis yang telah lama melanda bangsa ini. Dari krisis kepercayaan, nilai dan budaya, sampai krisis akhlak. Krisis politik dan kepemimpinan merupakan produk krisis-krisis tersebut.

Badai krisis kepemimpinan dan melorotnya kepercayaan rakyat kepada sosok pemimpin menjadikan format ideal seorang pemimpin menjadi kabur. Presiden yang merupakan sosok pemimpin yang memegang peran sentral dalam negara menjadi sasaran utama "perdebatan" politik. Dengan demikian, memunculkan seorang pemimpin (presiden) yang ideal haruslah dengan menentukan gelar akademisnya, yaitu minimal S-1.

Wacana tersebut merupakan keputusan yang perlu dipertanggungjawabkan secara empiris. Siapa yang dapat menjamin kepemimpinan calon presiden yang bergelar minimal S-1 lebih berkualitas daripada yang sebelum-sebelumnya.

Secara politik, penyebutan kriteria calon presiden itu mengundang polemik antara pemimpin yang berpengalaman akademis lebih tinggi dan yang di bawahnya. Akhirnya, format ideal seorang pemimpin yang berkualitas pun bisa jadi hanya dimiliki mereka yang bergelar akademis tinggi.

Yang menjadi persoalan utama adalah apakah gelar S-1 menjadi patokan utama untuk menentukan dan menemukan kualitas seorang pemimpin bangsa. Memang, dalam wilayah akademis, tingkat pendidikan formal seseorang sangat mungkin menentukan kualitas atau kapabilitas di lingkungan akademisnya.

Namun, presiden bukanlah wilayah akademis yang lebih mengutamakan kacakapan intelektual melalui pengembangan keilmuannya, melainkan wilayah praktis yang lebih membutuhkan kerja konkret daripada teoretis.

Presiden ialah seorang yang telah memiliki kecakapan memimpin dan kemampuan menjalankan amanat penuh dari yang dipimpin. Kriteria "kecakapan memimpin" mesti seseorang yang benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Artinya, seorang pemimpin benar-benar memperhatikan, merasakan, dan berusaha maksimal mewujudkan keinginan bersama seluruh rakyatnya. Yakni, terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya.

Praktis, seorang pemimpin bangsa di samping memiliki kecakapan intelektual, terdapat aspek yang jauh lebih penting lagi. Yakni, mimiliki kecakapan ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan ialah ilmu yang diperoleh seseorang yang secara hikmah memelajari dan menghayati berbagai fitrah kehidupan. Kemudian, dia dapat menjalankan fungsi hidup sebagaimana kehidupan menjalani kodratnya dari Tuhan untuk manusia.

Ilmu kehidupan memiliki banyak sekali hikmah dan aplikasi. Kecakapan khusus ini menuntut seseorang untuk lebih menghargai dan menghormati kehidupan sebagai karunia Tuhan untuk didayagunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, manusia menjalankan fungsinya sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Seberapa besar dia dapat menjadi rahmat bagi manusia yang lain melalui fungsinya tersebut.

Seorang presiden yang dapat menguasai ilmu kehidupan akan memaksimalkan fungsinya sebagaimana seorang pemimpin. Dia mengayomi, melindungi, dan menjadi pelayan rakyatnya. Bahkan, ketika melenceng, dia tak segan-segan minta dikritik. Sebab, seorang pemimpin yang baik pada dasarnya bukan hanya memimpin rakyat, melainkan juga dibimbing dan dipimpin oleh rakyatnya.

Secara aplikatif, seorang pemimpin yang memiliki ilmu kehidupan akan memosisikan fungsinya sebagai penegak keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi rakyatnya. Memprioritaskan kepentingan rakyatnya daripada diri dan keluarganya, berlaku jujur, tidak korupsi, serta menjadi teladan bagi rakyatnya.

Sejarah membuktikan, banyak pemimpin besar dunia yang berangkat dari orang biasa secara pendidikan, tetapi sukses dalam menjalankan roda kepemimpinannya.

Salah satunya ialah Muhammad SAW, yang oleh Michael Hart ditempatkan pada posisi pertama dalam "Seratus Tokoh Paling Berpengaruh Dalam Sejarah" karena kesuksesan menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Muhammad SAW ialah pemimpin yang menguasai dan mengamalkan ilmu kehidupan sebagai seorang pemimpin kepada rakyatnya.

Wacana tentang kriteria ideal seorang presiden haruslah minimal bergelar S-1 perlu ditelisik secara empiris dan pembuktian kebenaran historis. Siapa pun boleh menjadi presiden bangsa ini, asalkan memiliki kemampuan intelektual dan memiliki ilmu kehidupan secara matang.

Seorang guru SD pun bisa menjadi presiden, asalkan memiliki sikap kepemimpinan yang tinggi, jujur, piawai berorganisasi, mendengar suara rakyatnya, tidak korupsi, serta kriteria lain menurut kacamata ilmu kehidupan.

Agus Nur Cahyo, mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, juga pemimpin redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Rhetor

Gubernur Lemhannas: Capres Harus S1 Mengada-ada

2007-03-22T20:51:00.000+08:00

[JAKARTA] Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Muladi menilai, wacana calon presiden (capres) harus sarjana bertujuan ingin menjegal Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. Persyaratan itu juga dinilainya mengada-ada.

"Saya tidak setuju capres harus memiliki latar belakang pendidikan S1, karena menjadi pemimpin bukan gelar yang dibutuhkan, tapi leadership. Banyak pemimpin bangsa yang tidak sarjana, tapi kemampuan leadership-nya memadai," kata Muladi, usai acara bakti sosial DPP Partai Golkar, di Jakarta, Senin (19/3).

Muladi memberi contoh mantan presiden Soeharto, yang meski berlatarbelakang pendidikan SMA, tapi bisa memimpin selama 32 tahun. Dikatakannya, orang yang bergelar sarjana belum tentu bisa melakukan apa yang dilakukan Soeharto. "Gelar sarjana tidak otomatis membuat orang jadi pemimpin," ujarnya.

"Jangan tergiur gelar sarjana, karena banyak sarjana palsu yang ijazahnya beli di ruko-ruko dengan Rp 500.000. Kalau syarat capres harus sarjana, nanti banyak sarjana model begini yang jadi capres," tandasnya. Dia menambahkan, hendaknya membuat persyaratan tidak tendensius didasarkan untuk menjegal salah seorang calon.

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, persyaratan capres jangan sampai bertentangan dengan UUD 1945. "UUD 1945 sudah mengatur syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden dalam pasal enam dan secara prinsip tidak mengatur persyaratan keharusan seorang presiden harus minimal berijazah S1," katanya di Prambanan, Klaten, Senin.

Ia juga mengingatkan agar RUU tersebut tidak bertujuan untuk menjegal salah satu kandidat. Jika ini terjadi, berarti tidak menghadirkan pendidikan berpolitik yang baik bagi rakyat. "Jangan sampai perpolitikan kita saling menjegal, balas dendam, karena itu tidak mendidik dan meningkatkan kualitas berdemokrasi rakyat," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum dan HAM, Firman Jaya Daeli kepada wartawa, di Bengkulu, Minggu (18/3), mengatakan, persyaratan itu bertentangan dengan demo- krasi dan menutup hak warga negara untuk mengaspirasikan pilihannya pada pesta rakyat tahun 2009 mendatang.

Firman mengatakan, RUU Pilpres merupakan rekayasa politik yang masuk kategori kurang bijak. Di satu sisi, menutup pintu dan menjegal langkah lawan politik untuk maju dalam pilpres. Di sisi lain, merupakan refleksi ketakutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap saingan politiknya.

Sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945, lanjutnya, pelaksanaan Pilpres tidak berkaitan dengan jenjang pendidikan. Sebaliknya memberi mandat kepada rakyat, selaku pihak yang berkuasa untuk memilih calon presiden dan wapres. Rakyat yang berhak menyuarakan siapa yang patut jadi pemimpin. Sehingga tidak perlu diatur oleh pasal-pasal.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Maruarar Sirait mempertanyakan apa korelasi antara lulusan sarjana dengan kepemimpinan bangsa. Karena menurut dia, untuk menjadi pemimpin bangsa seseorang harus memiliki integritas, legitimasi, karakter dan moral yang baik. "Karena itu, RUU baru ini jangan dipolitisir. Mari kita bermain dengan fair untuk Pemilu 2009," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dicantumkan 20 persyaratan menjadi presiden dan wakil presiden, yang salah satunya berisi pendidikan minimal SMA.

Sementara itu dalam draf RUU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD disyaratkan bahwa para calon anggota DPR dan DPD harus berpendidikan minimal sarjana (S-1). Sedangkan, untuk DPRD minimal Sekolah Menengah Atas (SMA).

Syarat yang sama juga diatur dalam draf RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Di sana diatur bahwa calon presiden minimal berpendidikan sarjana (S-1). [Ant/143/B-14]

Capres Harus Sarjana Dianggap Taktik Jegal Mega

2007-03-22T20:50:00.000+08:00

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR RI Ramson Siagian menganggap pemerintah bermain kayu terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 dengan menawarkan wacana berupa persyaratan seorang calon presiden (Capres) dan cawapres harus berpendidikan minimal sarjana.

Ramson Siagian di Gedung Palemen di Senayan Jakarta, Kamis menilai, usulan Capres dan Cawapres harus sarjana sangat mengada-ada.

"Itu taktik main kayu untuk menjegal Mega. Kalau calon rektor, dekan atau peneliti, memang perlu orang yang bertitel akademi tinggi. Tetapi untuk seorang presiden tidak harus seperti itu. Yang diperlukan seorang presiden adalah `strong leadership`," katanya.

Ramson berharap Mendagri M Ma`ruf berkaca pada Bill Gates, seorang yang tidak punya ijazah S1 tetapi jenius di bidang komputer dan bisnis administrasi serta pemilik Microsoft Corporation dengan pendapatan 45 miliar dolar AS atau setara Rp420 triliun.

Bill Gates, katanya, mempunyai 71.000 karyawan yang tersebar di 103 negara dan menjadi orang terkaya nomor satu di dunia.

Bill, kuliah di Harvard University tahun 1973 dan tahun 1975 keluar tanpa menyelesaikan studinya. Belum tentu doktor teknologi informasi dan doktor business administration dan doktor ekonomi bisa seperti Bill Gates.

"Kalau Mendagri mau cari muka, jangan main kayu seperti itu," kata anggota Komisi XI (bidang keuangan dan perbankan).

Indonesia banyak doktor tetapi gelar itu diperoleh karena rajin belajar, bukan rajin berpikir menerapkan teori ke dalam praktik untuk memperbaiki keadaan. Ilmuwan Indonesia belum mampu menerapkan ilmunya dan belum mampu menemukan teori baru untuk mengubah keadaan.

Banyak doktor ekonomi dan doktor pertanian tetapi belum mau mendorong terciptakan kebijakan yang pro petani. Bahkan Indonesia terancam krisis pangan karena politik perberasan justru merugikan petani.

"Belum ada tanda-tanda kita bisa berswasembada pangan, malah harga beras jadi mahal. Petani makin sulit, harga pupuk tinggi dan distribusi berantakan, kemiskinan dan pengangguran makin banyak," katanya.

"Ke depan, yang diperlukan adalah seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan dan mampu me-manage instrumen politik dan ekonomi negara serta didukung rakyat," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah ini.(*)

Megawati Harus Sekolah Lagi

2007-03-22T20:41:00.000+08:00

Amien dan Eep Anggap Rasional Capres S-1

JAKARTA - Tidak semua kalangan menolak salah satu isi draf RUU Pemilu yang mensyaratkan capres minimal harus S-1. Mantan Ketua MPR Amien Rais dan dosen FISIP UI, Eef Saefulloh Fatah, justru menganggap persyaratan itu sangat rasional.

Amien menilai, standar sarjana untuk capres-cawapres relevan dan rasional. Tinggi rendahnya kualitas pendidikan seorang pemimpin akan berimplikasi pada aspek kewibawaan pemimpin itu. "Jadi, syarat S-1 ini masuk akal," katanya di Batam Sabtu lalu seperti dikutip Batam Pos (Grup Jawa Pos).

Mantan ketua umum DPP PAN itu menambahkan, standar kesarjanaan tersebut setidaknya bisa membuat seorang pemimpin berpola pikir rasional dan mampu mengambil kebijakan yang sistematis. "Dalam dunia akademis, kita diajarkan untuk menganalisis, mencari sintesis, dan menemukan konklusi dari sebuah fenomena," katanya.

Eep menambahkan, kita sebaiknya membandingkan dengan standar pendidikan pemimpin nasional di sejumlah negara lain. "Lagi pula SDM kita yang sudah S-1 kan banyak. Jadi, persyaratan yang digagas dalam draf RUU itu tidak muluk. Wajar-wajar sajalah," ujarnya kepada Jawa Pos tadi malam.

Tetapi, Eef mengakui bahwa persyaratan minimal S-1 bagi capres memang akan melanggar realitas politik Indonesia saat ini. Megawati, misalnya, sebagai salah satu capres 2009 yang digadang-gadang PDIP ternyata tidak lulus S-1. Bagi Eep, hal itu bukan persoalan. "Megawati kan bisa sekolah lagi," katanya di Jakarta kemarin.

Kalau DPR dan pemerintah yang saat ini membahas RUU Pemilu berniat melayani kepentingan elite-elite politik tertentu, persyaratan S-1 tersebut mungkin akan turun menjadi SMA. "Tapi, kehendak orang banyak belum tentu juga sama seperti itu," tegasnya.

DPR dan pemerintah, termasuk kalangan parpol, sebaiknya melakukan studi banding dengan negara lain. Studi itu penting untuk mengetahui persyaratan umum seorang kandidat presiden di negara lain. "Soalnya, sebagai seorang warga negara, saya melihat seorang presiden itu selayaknya memang minimal lulus S-1," katanya.

Dia menyatakan, sebuah sistem harus dibangun untuk melayani berbagai pertimbangan. Bukan karena kepentingan satu orang, perlu disiapkan sistem tertentu. Eef menilai sikap reaksioner yang diperlihatkan SBY, Kalla, dan kalangan elite politik partai tidak pada tempatnya.

"Semua pihak, apalagi SBY dan Kalla, kelihatannya tidak mau dicap antidemokrasi karena dianggap menjegal salah seorang capres," ujarnya. Akhirnya, kata Eep, perdebatan mengenai perlu tidaknya S-1 itu cenderung menciptakan paradoks di tengah komitmen bangsa untuk meningkatkan kualitas SDM.

"Dari sisi toleransi politik, mungkin baik. Tapi, kebutuhan peningkatan kualitas demokrasi dari waktu ke waktu menjadi tidak begitu positif," tandasnya.

Di tempat terpisah, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali tetap menilai bahwa persyaratan itu tidak relevan. Statemen tersebut disampaikan dalam istighotsah nasional dan doa bersama untuk keselamatan bangsa sekaligus taaruf DPP PPP 2007-2012 di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jl Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemarin.

Suryadharma yang juga menjabat sebagai menteri koperasi dan UKM itu menuturkan, standar pendidikan tidak sepenuhnya menjamin kualitas kepemimpinan. "Kepemimpinan tidak ditentukan oleh pendidikan," ujarnya di hadapan ribuan jamaah istighotsah.

Sebab, lanjut dia, level pendidikan kesarjanaan tidak dapat dijadikan parameter yang tepat untuk mengukur tingkat intelektualitas, moralitas, dan integritas personal seorang calon pemimpin. "Kesarjanaan bukan satu-satunya ukuran," ujar Suryadharma sambil menyebut bahwa saat ini banyak tokoh bangsa memiliki kapasitas intelektual mumpuni yang diperoleh dari jalan pendidikan nonformal. "Banyak yang tidak sarjana, tapi kemampuannya melebihi doktor," ujarnya.

Orang pertama di Partai Kakbah itu mencontohkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan mantan Menteri Luar Negeri RI Adam Malik sebagai figur yang bisa dijadikan rujukan. Kedua tokoh tersebut tidak memiliki sertifikasi kesarjanaan yang diperoleh dari sistem pendidikan formal. Namun, pola kepemimpinan mereka tidak perlu dipertanyakan.

Bahkan, lanjut Suryadharma, dalam tradisi pendidikan pesantren, banyak dikenal sejumlah kiai yang kapasitas intelektualnya melesat jauh meninggalkan cara berpikir profesor. "Kemampuan para kiai untuk berkomunikasi dengan massa dan menyerap aspirasi publik tidak dimiliki semua orang," jelasnya.

Bahkan, aspek keilmuan para kiai itu terbukti mampu menembus khazanah keilmuan Barat yang ditopang penguasaan terhadap berbagai bahasa.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Syarief Hasan berharap agar semua pihak menghargai niat baik pemerintah untuk meningkatkan kualitas calon presiden. Karena itu, Syarief menolak bahwa usul tersebut sengaja dibuat untuk menjegal lawan politik SBY, Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, draf RUU tersebut tidak disusun untuk mengatur kasus per kasus. "Gagasan itu semata-mata untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi pemimpin di masa mendatang," ujarnya.

Untuk calon-calon yang belum mengecap pendidikan sarjana, Syarief menyarankan agar segera sekolah lagi. Jika DPR melalui voting sepakat menerima usul tersebut, PDI Perjuangan harus menerima.

"Jalan satu-satunya calon PDIP, seperti Megawati, harus sekolah. Kan, itu bisa dilakukan," lanjutnya. (pri/aku/cak)