Penyanderaan terjadi sebuah rumah mobil di Deerfield Beach, Florida, Kamis (9/2/2012), sekitar pukul 18.20 waktu setempat. Dia sempat menembak dan melukai seorang pria sebelum merangsek masuk ke dalam rumah mobil tersebut.

Polisi langsung mengepung rumah mobil tersebut. Namun tidak bisa langsung menolong korban penembakan karena diancam oleh si pria bersenjata.

Ketika polisi berhasil mendekati pria tersebut, naas dia telah tewas karena kehabisan darah. Demikian seperti dilansir oleh AFP, Jumat (10/2/2012).

Si pria yang bersenjatakan shotgun ini bersembunyi cukup lama di dalam rumah mobil. Dia sempat melepaskan seorang wanita yang dia sandera dalam keadaan selamat.

Setelah melakukan negosiasi, polisi akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah mobil tersebut pada Jumat (10/2) dini hari, sekitar pukul 01.30 waktu setempat. Polisi menemukan 2 jasad yang satu diantaranya adalah si pria bersenjata.

Seorang wanita dan seorang bocah laki-laki yang berumur 7 tahun ditembak oleh si pria namun berhasil selamat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik penyanderaan ini masih dalam penyelidikan polisi setempat. (detiknews.com, 10/2/2012)

Dalam seminar Food Security Summit 2012 di Jakarta, awal pekan ini, kekhawatiran bakal munculnya krisis pangan kembali mengemuka. Sebabnya jelas, yakni ketersediaan lahan dan produksi pangan tidak mampu mengimbangi pesatnya pertambahan penduduk.

Badan Pangan dan Pertanian Dunia menyatakan penduduk dunia kini sudah 7 miliar. Diperkirakan pada 2045 populasi dunia akan menggembung menjadi 9 miliar orang. Indonesia menghadapi kondisi serupa.

Implikasinya, produksi pangan harus semakin banyak, tetapi lahan pertanian justru kian menyempit. Tingginya konversi lahan pangan ke nonpangan membuat produksi pangan cenderung stagnan.

Produksi beras nasional yang menjadi makanan pokok masyarakat, tahun lalu hanya sekitar 38,96 juta ton. Angka itu turun hampir 2 juta ton jika dibandingkan dengan produksi beras pada 2010 yang mencapai sekitar 40,88 juta ton.

Di tengah produksi beras yang merosot, jumlah penduduk naik signifikan. Jika pada 2010 jumlah penduduk sekitar 231 juta jiwa, tahun lalu naik menjadi 241 juta orang.

Kondisi itu diperparah oleh pola konsumsi beras masyarakat yang berlebihan hingga 120 kilogram per kapita per tahun. Angka itu dua kali lebih besar ketimbang negara-negara tetangga. Bahkan, pada 2011 untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, pemerintah harus mengimpor 2,75 juta ton beras.

Kita sebenarnya sudah mengarah ke situasi darurat pangan untuk jangka yang tidak terlalu lama. Celakanya, para pemangku kepentingan belum melihat problem pangan sebagai masalah serius, apalagi darurat.

Pemerintah bukan saja lemah mengintegrasikan ketersediaan lahan, tapi juga terkesan membiarkan infrastruktur pertanian tidak terurus. Lebih dari 52% irigasi
rusak parah.

Karena itu, para pemangku kepentingan harus sigap menempuh tiga langkah sekaligus, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang untuk melakukan penyelamatan. Krisis pangan bisa benar-benar menjadi kenyataan jika persoalan yang sangat serius itu masih dipandang biasa-biasa saja.

Bahkan, dalam skala tertentu, krisis pangan bisa bergeser menjadi krisis politik akut yang kian sulit ditangani. Kita tentu sangat tidak menginginkan itu terjadi.(republika.co.id, 10/2/2012)

Richard Peppiat, mantan jurnalis di Daily Star mengatakan, bahwa editor di beberapa tabloid dipaksa wartawan mereka untuk membuat cerita yang menunjukkan bahwa Muslim dan imigran yang tinggal di Inggris telah mengancam masyarakat. Dia menekankan bahwa cerita yang dibuat menjadi lebih umum berdasarkan pemboman London pada 7 Juni 2005 kemarin dan serangan AS pada 11 September 2011 lalu.

“Sejak peristiwa (7/7) dan (9/11), Muslim telah dicap di tabloid sebagai ‘Baddy Kartun’. Atas kejadian itu, seseorang perlu disalahkan. Dan sayangnya, itu adalah umat Islam yang dipilih untuk digambarkan sebagai ‘penjahat’,”kata Peppiat, Selasa (7/2).

Peppiat menyatakan bahwa artikel yang berisi penghinaan Muslim tersebut, diterbitkan oleh koran yang berpengaruh di Inggris. Sehingga, hal itu berperan langsung pada kehidupan rakyat dan menyebabkan kekerasan di jalanan. Dia juga mengatakan, karena pemberitaan ini, para imigran juga terkena efek negatif pada masyarakat. (republika.co.id, 8/2/2012)

Statistik resmi menunjukkan hanya sekitar 38 persen rakyat Saudi yang memiliki rumah. Sumber perbankan menjelaskan jumlah tersebut merupakan yang terendah dibandingkan dengan negara maju lainnya dimana terdapat 65 hingga 75 persen warganya memiliki rumah.

“Kebanyakan bank cenderung memperluas pembiayaan perumahan untuk unit perumahan di Kerajaan,” kata Wakil Presiden Pertama dan Ekonom Senior Bank Komersial Nasional Saad Al-Sheikh, seperti dikutip dari laman arabnews, Jumat (10/2).

Dia mengatakan bank di Saudi memiliki likuiditas yang cukup untuk memberikan pinjaman perumahan lebih.

“Membangun rumah pribadi tidak akan menyebabkan penurunan harga sewa,” kata Al-Sheikh.

Penurunan harga sewa rumah terjadi ketika proyek pembangunan perumahan negara selesai.

Dia meyakini proyek Kementerian Perumahan yang membangun 500 ribu unit rumah dengan biaya 250 miliar riyal akan meningkatkan permintaan dan secara otomatis menurunkan harga sewa. Menurutnya, hasilnya akan terlihat setelah 2014.

Ketua Layanan Perbankan Korporasi Bank Al Jazira Khaled Al-Othman mengatakan permintaan rumah meningkat setiap tahun. Ia mengatakan, biasanya permintaan akan rumah dilakukan oleh pasangan muda yang baru menikah.

“Wajar bagi bank untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan pembiayaan real estate,” katanya.

Al-Othman mengatakan, dinilai dari angka pada tahun sebelumnya, permintaan untuk unit perumahan sangat menjanjikan. Dia mengatakan saham banknya dalam pembiayaan perumahan tahun lalu sekitar 25 persen. (republika.co.id, 10/2/2012)

Aksi-aksi Islamophobia di AS yang direkam media dan CAIR

Kekhawatiran adanya ancaman dari komunitas Muslim AS terlalu dibesar-besarkan. Demikian hasil kesimpulan studi yang dipublikasikan Fakultas Seni dan Ilmu Pengetahuan, Universitas North Carolina.

Kepala Riset, Universitas North Carolina, Profesor Charles Kurzman mengatakan, Muslim AS hanya menjadi ancaman kecil di tahun lalu. Sebab, tidak satu pun dari 14.000 pembunuhan di AS dilakukan Muslim. “Tantangan sebenarnya bagi AS adalah pandangan tentang potensi ancaman dan kekerasan,” kata dia seperti dikutip dari onislam.net, Jum’at (10/2).

Hasil riset setebal delapan halaman ini juga menunjukan 462 Muslim AS ditangkap bukan karena tindak kekerasan melainkan dukungan terhadap tindak terorisme sejak tragedi 9/11, dengan rincian 343 ditangkap selama lima tahun pertama setelah tragedi 9/11 dan 119 pelanggar sejak tragedi

Kurzman juga menemukan jumlah Muslim AS yang dituduh mendukung terorisme, dengan uang atau informasi, menurun di tahun 2011. “Hanya delapan orang. Jumlah itu yang terendah sejak tragedi 9/11,” kata dia.

Temuan lain, lanjut Kurzman, jumlah Muslim AS yang terlibat dalam kekerasan terhadap Amerika Serikat tetap sedikit.”Persepsi publik yang terbentuk tidak sesuai dengan catatan serangan kasus per kasus,” ujarnya.

Direktur Pusat Kebijakan Publik, David Schanzer mengatakan salah besar adanya prediksi peningkatan ancaman dari komunitas Muslim hanya karena persepsi. “Saya melihat hasil survei ini menghadirkan harapan kebenaran adanya ancaman tidak terjadi,” katanya.

Seperti diketahui, kampanye anti-Muslim terus terjadi di AS. Dimulai dari rencana pembangunan masjid di bekas reruntuhan menara kembar, aksi pembakaran, dan diskriminasi terhadap komunitas Muslim. (republika.co.id, 10/2/2012)

Ketua ‘Hotline’ Pendidikan Surabaya Isa Ansori mengatakan, akibat dari anggapan tersebut banyak siswa SMP maupun SMA menjadi korban eksploitasi seksual yang dilakukan temannya sendiri ataupun orang lain.

“Ada 82 anak korban pelecehan seksual maupun ‘trafficking’ (perdagangan anak) yang kami tangani. Kebanyakan dari mereka mengaku salah pergaulan,” kata Isa saat bersama-sama 13 korban ‘trafficking’ mendatangi gedung DPRD Surabaya, Jumat (10/2).

Menurut dia, di antara mereka ada yang sebelumnya bekerja di sebuah warung, terselamatkan ketika akan dijual ke Kalimantan. Anak ini, lanjut dia, menjadi korban ‘trafficking’ dan diselamatkan Polres Pelabuhan Tanjung Perak saat akan dijual ke Kalimantan.

Isa mengatakan, anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual adalah anak-anak yang rata-rata mengalami disharmonisasi dalam keluarga maupun di sekolah.

“Ketika di rumah terjadi masalah. Sejatinya anak berharap mendapatkan tempat yang aman dan nyaman seperti halnya di sekolah, tapi sekolah belum bisa memberikan rasa itu,” ujarnya.

Selama ini, lanjut dia, banyak sekolah yang disibukkan dengan urusan-urusan yang bersifat administratif dan lupa akan kewajibannya lainya yakni membangun hubungan yang bersahabat dengan anak.

“Sebagian sekolah juga telah menjadi monster bagi anak-anak yang akhirnya mereka harus meninggalkan sekolah karena ketidakmampuan sekolah memahami anak,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya menekankan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan dunia pendidikan untuk menyelamatkan anak-anak agar tidak tereksploitasi dengan memberi penguatan kepada anak melalui sekolah. (republika.co.id, 10/2/2012)

Komentar:
(1) ironisnya jumlah penduduk miskin di beberapa daerah terus bertambah (Media Indonesia, 31/01/12) dan UMR masih di bawah Rp 1,5 juta;
(2) Terbukti sistem ekonomi kapitalis hanya meningkatkan kekayaan para kapitalis
(3) Saatnya mencampakan sistem ekonomi kapitalis dan menegakkan sistem ekonomi islam dalam bingkai syariah dan khilafah.[] LM HTI

Komentar:
Tidak heran karena hukum buatan manusia tunduk pada kepentingan dan kekuasaan. Tidak ada taqwa dalam menjalankannya dan menjatuhkan vonis. Itulah ciri khas hukum produk demokrasi-sekuler. Jadi mustahil berantas korupsi dengan demokrasi sebab demokrasi itui sendiri sebab pangkalnya. Hanya dengan syariah dan Khilafah, korupsi bisa diberantas tuntas. (LS-HTI)

Data Rekapitulasi Usulan Relokasi Anggaran DPR 2011 mencatat, anggaran untuk Komisi VIII DPR paling tinggi, sebesar Rp 29,658 miliar. Uang rakyat sebanyak itu digunakan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR (empat RUU) sebanyak Rp 28,693 miliar. Sisanya, sebanyak Rp 964,815 juta digunakan untuk pembahasan sebuah RUU Ratifikasi.

Komisi X DPR menghabiskan anggaran paling sedikit, yaitu Rp 7,173 miliar untuk pembahasan sebuah RUU usulan DPR. Untuk Komisi III DPR menghabiskan anggaran terbesar kedua setelah komisi VIII DPR, yaitu Rp 26,130 miliar. Uang sebanyak itu digunakan untuk perancangan tiga UU usulan DPR yang nilainya mencapai Rp 21,520 miliar. Sisanya Rp 4,609 miliar digunakan untuk merancang sebuah UU usulan pemerintah.

Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) di DPR menghabiskan uang sebanyak Rp 21,520 miliar untuk merancang tiga UU usulan DPR. Komisi II DPR menghabiskan uang terbanyak keempat senilai Rp 16,393 miliar. Selanjutnya adalah komisi VI DPR sebanyak lebih dari Rp 15 miliar. Disusul kemudian Komisi I DPR sebanyak Rp 11 miliar lebih untuk membentuk sebuah RUU usulan DPR dan membahas dua RUU usulan DPR. (republika.co.id, 10/2/2012)

Oleh karena itu, setelah pendudukan Amerika sampai saat ini telah ditemukan lebih dari 426 kuburan massal, termasuk banyak dari jasad warga Irak yang tidak bersalah, di samping masih banyak kuburan yang hingga sekarang belum terungkap. Sementara kuburan massal terakhir, yang dipublikasikan surat kabar dan berbagai media adalah kuburan massal yang ditemukan di provinsi Diyala, dekat perbatasan Iran, tempat berlangsungnya aktivitas pembersihan etnis kaum Sunni dari tahun 2003 sampai sekarang. Dalam hal ini, Iran memiliki andil besar atas semua kejahatan dan genosida terhadap anak-anak Sunni Irak di provinsi tersebut. Bahkan, di provinsi ini saja telah ditemukan 36 kuburan massal, dengan lebih dari 600 mayat. Dan di kemudian hari pasti akan terungkap lebih banyak lagi kuburan massal.

Direktur organisasi HAM di Irak, Thalib Khazraji mengatakan bahwa “Dinas Keamanan sejak 2008 hingga saat ini telah menemukan 36 kuburan massal yang tersebar di berbagai provinsi. ” Ia menjelaskan bahwa beberapa dari kuburan itu telah dibongkar melalui surat keputusan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan Irak.

Khazraji menambahkan bahwa 32 kuburan para korban aksi “terorisme” yang dibunuh oleh kelompok bersenjata selama periode kacaunya keamanan yang terjadi antara 2006-2008, tercatat bahwa “kuburan-kuburan itu berisi 360 mayat, beberapa di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, di mana lokasinya terkonsentrasi di wilayah Selatan dan Timur Baquba”.

Khazraji menegaskan telah ditemukan tiga kuburan massal lainnya, di wilayah selatan Buhriz (8 km selatan Baquba), yang berisi banyak mayat dari warga provinsi itu. Mereka dibunuh karena diduga bergabung dengan al-Qaeda. Namun, Khazraji mengklaim bahwa sebenarnya mereka itu dibunuh hanya karena mereka itu Sunni. Khazraji mencatat bahwa “Kuburan-kuburan itu berisi lebih dari 263 mayat.”

Khazraji menambahkan bahwa “Dinas Keamanan juga menemukan di daerah Sadah (8 km utara timur Baquba) sebuah kuburan yang berisi tiga mayat anak-anak yang dibunuh oleh pasukan pendudukan AS. Ia menjelaskan bahwa “kuburan itu dibongkar oleh komite yang berwenang setelah mendapat persetujuan pengadilan”.

Bahkan Khazraji memperkirakan “adanya sejumlah kuburan massal lainnya yang lokasinya masih belum diketahui pada saat ini.” Ia menjelaskan bahwa “aksi-aksi kekerasan telah memberi kontribusi besar atas hilangnya ribuan warga sipil”.

Kementerian HAM Irak mengumumkan pada tahun lalu telah ditemukan 400 kuburan massal setelah rezim sebelumnya jatuh pada tahun 2003. Namun ia mengatakan bahwa pihaknya tidak mampu membongkar lebih dari 10 kuburan dalam setahun, karena membutuhkan upaya besar dalam mengeluarkan mayat dan mengidentifikasinya.

Khazraji yakin bahwa alasan pernyataan Kementerian HAM Irak tentang ketidakmampuan untuk membongkar kuburan lebih banyak adalah usaha agar tidak memicu kebencian lebih besar dari warga Irak yang telah kehilangan orang-orang yang mereka cintai dan anak-anak mereka setelah invasi AS, dan bukan karena ketidakmampuan Kementerian untuk membongkar kuburan-kuburan itu.

Perlu diketahui bahwa kuburan massal terbesar telah ditemukan setelah invasi AS, yang merupakan kuburan massal terbesar dalam sejarah kontemporer Irak, di mana kuburan itu berisi 4.020 mayat, yang kebanyakan adalah perempuan, pemuda, pria, manula dan anak-anak dari warga Qada’ al-Mahmudiyah dan sekitarnya.

Menurut saksi mata dari penduduk setempat bahwa mereka adalah korban-korban penculikan dan pembantaian milisi sektarian yang berafiliasi dengan rezim Iran, seperti Badar, salah satu dari sayap Partai Dakwah, dan milisi tentara al-Mahdi pada tahun 2005 dan 2006.

Sumber yang dekat dengan penyelidikan di kuburan massal itu menjelaskan bahwa Komandan Brigade 45 dari Divisi VI menolak untuk membongkar kuburan massal di Jami’ al-Amin untuk ditambahkan ke kuburan yang ditemukan beberapa saat sebelumnya. Dan kuburan itu berisi 114 mayat para pemuda kota al-Mahmudiyah.

Diketahui bahwa insiden-insiden sektarian yang terjadi di Irak pada periode 2006 - 2008 merupakan aksi pembersihan massa bagi masyarakat Sunni Irak, terutama di daerah sekitar ibukota Baghdad, dalam sebuah rencana yang disengaja untuk membasmi komponen politik, sebagai langkah awal untuk mengubah demografi yang akan terjadi Irak. Sementara kekuatan Syiah di antara warga Irak yang bekerjasama dengan pasukan Iran mengontrol setiap potensi rakyat Irak, dan melakukan pengusiran kaum Sunni dari Irak.

Masalah kuburan massal di Irak dalam situasi Irak saat ini terbuka dan sulit disembunyikan, karena aksi genosida masih berlanjut, terutama suasana politik diktator baru yang memerintah Irak dengan politik tangan besi (islamtoday.net, 8/2/2012).