Renaisance

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 24 Mar 2015 08:21:00 +0000

Pidato Bung Karno

Ketahanan Nasional dan Otonomi Daerah

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 20 Nov 2013 16:16:00 +0000

1. Pendahuluan

Didalam buku putih Pertanahan Indonesia yang diterbitkan Departemen Pertahanan Republik Indonesia tahun 2008 dinyatakan bahwa hakikat kepentingan nasional Indonesia adalah tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kepentingan nasional tersebut diwujudkan dengan memperhatikan tiga kaidah pokok, yakni tata kehidupan, upaya pencapaian tujuan, serta sarana yang digunakan. Tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia mencerminkan kesatuan tata nilai yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berketuhanan Yang Maha Esa yang menjunjung tinggi kebinekaan yang ditunjukkan dalam interaksi sosial yang harmonis.

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk mencapai tujuan nasional yang pelaksanaannya secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara. Sebaliknya, sarana yang digunakan dalam mewujudkan tujuan nasional adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati yang harus dan tetap dipertahankan oleh Indonesia dengan tetap menghargai kebhinekaan dan keragaman dalam kerangka ekonomi-politik yang sama. Artinya walaupun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, budaya dan bahasa akan tetapi tetap satu didalam kepentingan ekonomi dan politik yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal ini lah yang kemudian tercermin dalam pemberlakuan otonomi daerah. Pemberlakuan Undang-undang (UU No. 22 tahun 1999 tentang Daerah (lebih popular disebut UU Otonomi Daerah/Otda) pada tahun 2001, yang telah diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004, merupakan tonggak baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dengan diberlakukannya UU tersebut menandakan dimulainya era otonomi daerah yang memberikan wewenang seluas-luasnya kepada pemerintah Daerah beserta seluruh komponen masyarakat setempat untuk mengatur dan menguras kepentingan masyarakat di daerahnya dengan cara sendiri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahap awal UU Pemda itu diberlakukan, telah mengundang suara pro dan kontra. Suara pro umumnya datang dari daerah yang kaya, dengan sumber daya yang sudah tidak sabar ingin rancangan UU tersebut segera diberlakukan. Sebaliknya, bagi daerah-daerah miskin, mereka pesimis menghadapi era otonomi daerah tersebut. Masalahnya, otonomi daerah menuntut kesiapan daerah di segala bidang termasuk peraturan perundang-undangan dan sumber keuangan daerah. Oleh karena itu, bagi daerah-daerah miskin pada umumnya belum siap ketika RUU Otda itu diberlakukan. Namun pemerintah tetap berpegang pada kornitmennya, bahwa sesuai rencana, tahun 2001 otonomi daerah tetap diberlakukan sekalipun disadari bahwa dalam beberapa hal baik yang menyangkut peraturan perundang-undangan, prasarana maupun sarana dan sumber daya lainnya belum siap.

Pemberlakuan Otonomi daerah dalam kondisi kesiapan yang minimal, bersamaan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang sedang mengalami krisis ekonomi, di tengah-tengah suasana euphoria kebebasan (dari rezim orba), menyebabkan dinamika penyelenggaraan otonomi daerah tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat

2. Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan Sumber Daya Alam di era Otda banyak menimbulkan dampak negatif keinginan Pemda untuk menghimpun pendapatan asli daerah (PAD), telah menguras sumber daya alam potensial yang ada, tanpa mempertimbangkan dampak negatif/kerusakan lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Era Otda tidak disikapi baik oleh aparat Pemda, DPRD maupun warga masyarakat dengan kematangan berfikir, bersikap dan bertindak. Masing-masing elemen masyarakat lebih menonjolkan hak dari pada kewajiban dalam mengatur dan mengurus sesuatu yang menjadi kepentingan umum. Dengan kata lain, masing-masing lebih mengedepankan egonya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pemahaman terhadap Otda yang keliru, baik oleh aparat maupun oleh warga masyarakat menyebabkan pelaksanaan Otda menyimpang dari tujuan mewujudkan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Keterbatasan sumberdaya dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan dana (pembangunan dan rutin operasional pemerintahan) yang besar, memaksa Pemda menempuh pilihan yang membebani rakyat, misalnya memperluas dan atau meningkatkan objek pajak dan retribusi, menguras sumberdaya alam yang tersedia, dll.

Kesempatan seluas-luasnya yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran, juga sering disalah artikan, seolah-olah merasa diberi kesempatan untuk mengekspolitasi sumber daya alam dengan cara masing-masing semaunya sendiri. Di pihak lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang seharusnya berperan mengontrol dan meluruskan segala kekeliruan implementasi Otda tidak menggunakan peran dan fungsi yang semestinya, bahkan seringkali mereka ikut terhanyut dan berlomba mengambil untung dari perilaku aparat dan masyarakat yang salah .

Semua itu terjadi karena Otda lebih banyak menampilkan nuansa kepentingan pembangunan fisik dan ekonomi. Akibatnya terjadi percepatan kerusakan hutan dan lingkungan yang berdampak pada percepatan sumber daya air hampir di seluruh wilayah tanah air, bahkan untuk Pulau Jawa dan Bali sejak tahun 1995 telah mengalami defisit air karena kebutuhan air jauh di atas ketersediaan air (Sumber: Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan, 2001).Eksploitasi hutan dan lahan yang tak terkendali juga telah menyebabkan hancurnya habitat dan ekosistem satwa liar yang berdampak terhadap punahnya sebagian varietas vegetasi dan satwa langka serta mikro organisme yang sangat bermanfaat untuk menjaga kelestarian alam.

Sementara pembangunan sumber daya manusia / SDM (moral, spiritual intelektual dan keterampilan) yang seharusnya diprioritaskan, (karena SDM berkualitas ini merupakan prasyarat), sangat kurang mendapat perhatian sebagaimana dikemukakan oleh Riwu Kaho (1988:60), bahwa penerapan otonomi daerah yang efektif memiliki beberapa syarat, sekaligus sebagai faktor yang sangat berpengaruh, yaitu:

a. Manusia selaku pelaksana harus berkualitas
b. Keuangan sebagai biaya harus cukup dan baik
c. Prasarana, sarana dan peralatan harus cukup dan baik
d. Organisasi dan manajemen harus baik

Dari semua faktor tersebut di atas, “faktor manusia yang baik” adalah faktor yang paling penting karena berfungsi sebagai subjek dimana faktor yang lain bergantung pada faktor manusia ini. SDM yang tidak/belum berkualitas inilah yang menyebabkan penyelenggaraan Otonomi daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya, penuh dengan intrik, konflik dan carut-marut serta diwarnai oleh menonjolnya kepentingan pribadi dan kelompok.

Departemen Pertahanan (Kemenhan), selaku lembaga yang bertugas mengelola potensi pertahanan menjadi kekuatan pertahanan berkepentingan dengan adanya dampak negatif dari pendayagunaan sumber daya alam untuk kepentingan pertahanan negara di seluruh daerah otonom. Perlu disadari, bahwa kekuatan pertahanan negara kita ini tidak terpusat, melainkan tersebar di seluruh daerah, karena sesuai Doktrin Pertahanan Rakyat Semesta (Hanrata) kekuatan pertahanan bertumpu pada simpul-simpul kekuatan yang telah diorganisir dan tersebar di daerah.

Kemenhan patut merasa terpanggil perhatiannya melihat semakin menurunnya kondisi lingkungan sumber daya alam di daerah, mengingat masalah-masalah yang menyangkut bidang pertahanan tidak diotonomikan kepada daerah. Dalam hal ini Kemenhan memiliki sejumlah peran dan kewenangan atas pembinaan dan pendayagunaan sumber daya alam di daerah. Untuk menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi, baik di bidang kebijakan maupun pengelolaan SDA oleh Pemda dan masyarakat di daerah di era Otonomi Daerah ini.

Kemenhan telah melakukan pengkajian Efektivitas Aparatur Kemenhan dalam Era Otonomi Daerah. Maksud dari pengkajian ini adalah mencari “formula” yang tepat dalam aspek kelembagaan, SDM, tatalaksana, pelayanan publik Kemenhan dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang mendasar, baik di bidang birokrasi maupun kemasyarakatan di daerah setelah memasuki era Otonomi Daerah. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana menjembatani tuntutan masyarakat yang berbeda-beda di setiap daerah (sesuai dengan karakter daerah masing-masing) dengan tantangan dan ancaman sejalan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang sulit diprediksi serta tuntutan kebutuhan strategi menghadapi ancaman. Masalah tersebut memerlukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut dan mendalam.

3. Sumber Daya Alam sebagai Sumber Daya Nasional dan Peranan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Untuk kepentingan pertahanan negara, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), memiliki kewenangan menetapkan kebijakan umum, menetapkan kriteria atau persyaratan dan alokasi kebutuhan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dengan semua pihak terkait (departemen, intansi, dan Pemda), mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pendayagunaannya. Dengan sejumlah kewenangan tersebut di atas, Kemenhan memiliki tugas dan fungsi yang tidak mudah, apalagi Kemenhan tidak memiliki kantor wilayah (Kanwil) sebagai ujung tombak di daerah. Peran Kodam yang selama ini sebagai pengemban tugas dan fungsi (PTF) Kemenhan, menjadi kurang efektif karena dipandang sudah tidak sesuai dengan tuntutan era reformasi, dimana TNI memfokuskan diri pada tugas pokok pertahanan sebagaimana tertuang dalam konsep reformasi internal TNI dan meninggalkan tugas-tugas pemerintahan. Disamping itu tugas pokok Kodam selaku Kotama pembinaan kekuatan kewilayahan di daerah cukup menyita waktu, sehingga tidak memungkinkan dapat mengemban dua tugas pokok dan fungsi (Kemenhan dan TNl) sekaligus dengan tuntas.

Kondisi inilah yang menginspirasi pemkiran/gagasan tentang perlunya pembentukan Kanwil Kemenhan di Daerah. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, tambang mineral dll, baik aparat maupun warga masyarakat masing-masing berusaha mengeksploitasi secara serampangan, tanpa mengindahkan dampak negatif yang merugikan generasi masa depan dan kelestarian lingkungan, bahkan kepentingan penduduk daerah tetangga sekalipun. Sebagai contoh; daerah yang sebelumnya sudah dihijaukan (reboisasi) melalui program penghijauan sekarang di era otonomi banyak dijarah penduduk setempat dan lahannya digunakan sebagai areal pertanian. Tidak peduli lahan tersebut berada di daerah lereng gunung yang tidak layak sebagai lahan cocok tanam. Tidak peduli kalau aktivitas penjarahan lahan seperti itu menyebabkan erosi dan banjir yang menimbulkan bencana yang merugikan daerah tetangga. Otonomi daerah telah menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar daerah bertetangga dan perebutan SDA bernilai tinggi yang ada di perbatasan wilayah daerah otonom, terutama hal ini terjadi pada daerah perbatasan yang tidak jelas garis batasnya. Pada kenyataanya kecuali yang menggunakan batas aliran sungai sebagian besar batas antar daerah tidak jelas karena belum diukur dan dikukuhkan dalam peraturan perundang-undangan.Kerusakan SDA dan lingkungan paling parah juga terjadi di daerah miskin sumber daya SDA dimana lahan dan sumber daya yang ada di atasnya merupakan pilihan utama mata pencaharian penduduk.

Sementara itu, kebodohan penduduk menyebabkan mereka umumnya menggantungkan sumber mata pencahariannya pada sektor pertanian dan hasil hutan. Kondisi seperti ini dialami oleh sebagian besar daerah kabupaten di Jawa dan Madura, sehingga dari hari ke hari luas hutan di Jawa dan Madura semakin menyempit. Diperkirakan luasnya kurang dari 15 % dari seluruh luas tanah. Padahal sebenarnya luas hutan dan areal di Jawa paling sedikit 30 % dari seluruh luas tanah. Sebagian besar penduduk yang berpengetahuan rendah, menyikapi pemberlakuan otonomi daerah yang bersamaan dengan krisis ekonomi dalam hal eksplolitasi SDA dengan cara-cara yang tidak/kurang bertanggungjawab, pertama; tidak taat hukum/peraturan, beberapa contoh dalam hal ini; penjarahan hutan (termasuk hutan reboisasi), penjarahan areal pertambangan yang sudah dikonsesikan kepada perusahaan (BUMN, BUMD & Swasta) dan mengolah tanah dengan serampangan (tidak sesuai dengan kaidah/metoda pertanian). Dampak negatif dari penjarahan hutan dan cara bertani yang salah dan ilegal telah menyebabkan kerugian ganda, yakni kehilangan lapisan tanah subur karena erosi, banjir setiap hujan besar, sumber air semakin menyusut dan kepunahan dari sebagian flora serta fauna langka. Kedua; rendahnya tingkat kepedulian dan rasa tanggung jawab, baik kepedulian/tanggung jawab sosial maupun lingkungan alam; bahkan terhadap masa depan diri dan anak cucunya. Ketiga; malas bekerja, gejala ini tampak dari banyaknya tenaga muda potensial yang putus sekolah atau tamat sekolah malas bekerja, mereka banyak yang meninggalkan kampung/desa tempat tinggalnya berbondong-bondong pergi ke kota. Di kota mereka lebih banyak menjadi “beban” karena sebagian hanya bekerja secara sambilan di sektor informal (seperti pedagang kaki lima, pengamen, buruh bangunan, pengemis, dll).

Gejala perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi), baik yang permanen maupun yang musiman, merupakan penyebab utama terjadinya kesemrawutan wajah kota, kriminalitas dan kepadatan penduduk kota yang sulit diperhitungkan serta dikendalikan. Sementara itu, aktivitas pertanian dan nelayan di desa-desa telah mengalami stagnasi,bahkan penurunan yang signifikan karena kekurangan tenaga kerja muda. Dua gejala yang kontradiktif (pertumbuhan kota yang sangat cepat, tak teratur di satu pihak dan pedesaan yang stagnan serta banyaknya kerusakan lingkungan di pihak lain), tampaknya di era otonomi daerah ini tidak dipandang sebagai suatu masalah yang patut mendapat perhatian dan upaya solusi yang sungguh-sungguh. Bilamana hal ini dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan masalah besar dan kompleks sehingga makin sulit diatasi. Di samping itu perusakan atau pelanggaran terhadap lingkungan yang dibiarkan berkepanjangan dapat menyebabkan para pelakunya menjadi bebal (tidak merasa apa yang diperbuatnya sebagai suatu kejahatan). Padahal penjahat lingkungan itu merupakan “teroris laten” karena akibat perbuatannya dapat menyengsarakan banyak orang di masa yang akan datang yang tidak dapat diperkirakan berapa lama.

4. Otonomi Daerah sebagai Bagian Integral Pembangunan Nasional

Ketahanan Nasional menurut Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap-tiap aspek dari kehidupan bangsa dan negara. Pada hakekatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara (Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep ketahanan nasional merupakan suatu composite value yang mengintegrasikan nilai ketidakrentaan terhadap gejolak, yang bersumber dari dalam maupun dari luar, kemampuan untuk survive, tumbuh dan berkembang, berkelanjutan, keswadayaan didalam berbagai dimensi kehidupan bangsa yang mencakup dimensi ideologi, politik, sosial budaya dan hankam (Indria Samego, 2010).

Implementasi konsepsi ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional operasional, tercermiin dalam pembuatan dan pelaksanaan aturan perundang-undangan yang dijabarkan kedalam peraturan daerah (perda dalam rangka pencapian tujuan nasional, yang intinya terciptanya rasa aman dan harapan hidup sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia), melalui satu perencanaan berdasarkan urutan prioritas, program, dan rencana aksi.

Setiap UU tersebut mengatur Otonomi Daerah, namun cenderung berbeda beda sesuai dengan kondisi social politik yang melatar belakangi diterbitkannya UU dimaksud. Secara empirik telah terjadi sembilan kali perubahan perUUan yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun hingga saat ini belum ada keterpaduan dalam penafsirannya. Beberapa saat setelah proklamasi kemerdekaan NKRI, diterbitkan UU no 1 tahun 1945. Secara silih berganti Undang undang ini diganti dengan UU no 22 tahun 1948, UU no 1 tahun 1957, Penetapan Presiden no 6. tahun 1959, UU no 18 tahun 1965, UU no 5 tahun 1974, UU no 22 tahun 1999, dan UU no 32 tahun 2004 sebagai revisi UU no 22 1999, serta UU no 33 tahun 2004.

Pada hakekaktnya filosofi dasar UU no 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, adalah diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Ternyata pelaksanaan UU no. 22 ini, belum sepenuhnya terselenggara secara efektif, efesien, ekonomis dan akuntabel, atau belum mampu diwujudkan, bahkan semakin banyak terdistorsi oleh kepentingan sesaat.

Dengan diterbitkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan penjelasannya sebagai pengganti UU N0.22 Tahun 1999, serta UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan penjelasannya, diharapkan akan dapat mengeliminir semua permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan, dan berbagai upaya dalam memfilter separatis.

5. Kesimpulan

1. Konsep Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan UU no. 22 tahun 1999 pada implementasinya lebih bertumpu pada sisi otonomi daerah yang luas dan nyata saja dengan persepsi yang beragam. Persepsi yang kurang tepat, dalam pelaksanaannya menimbulkan ekses yang melampaui koridor otonomi dalam kerangka negara kesatuan. Karena otonomi luas, muncul anggapan bahwa daerah dengan leluasa dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dapat melakukan pengaturan sekehendaknya, tanpa adanya kepedulian terhadap ketentuan yang lebih tinggi. Sedangkan aspek otonomi daerah yang bertanggungjawab, cenderung kurang mendapat perhatian serius dari daerah.

2. Otonomi yang bertanggungjawab masih terkesampingkan dalam pelaksanaannya yang seharusnya diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan (services) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang terlihat justru semakin menurunnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat. Menurunnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ditandai antara lain dengan menurunnya pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan, dan penyediaan fasilitas umum, serta kurang optimalnya pemeliharaan fasilitas umum yang telah ada.

3. Dalam aplikasinya konsep otonomi daerah berdasarkan UU no. 22 tahun 1999 itu ada yang sudah tepat, ada yang belum tepat, dan ada yang tidak tepat. Itu semua sebagai konsekuensi logis dari pemahaman terhadap konsep dasar itu belum bulat karena memang ada pengaturan yang mengundang multi tafsir, sosialisasinya pun belum meluas dan mendalam. Disamping itu juga karena instrumen untuk melaksanakan itu semua masih ada yang belum tersedia. Instrumen itu berbentuk undang undang, peraturan pemerintah, keppres, kepmen, perda, dan keputusan kepala daerah. Pedoman, standar yang jumlahnya pasti banyak, sama dengan banyaknya urusan yang ditangani oleh daerah. Disamping itu ada faktor lain yang mempengaruhinya seperti isu globalisasi, trnasparasi, demokratisasi, HAM, lingkungan hidup, dan lain lain.

4. Prinsip otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab yang seharusnya dilaksanakan oleh masyarakat, sejauh ini dalam implementasinya didominasi oleh pemda dan DPRD yang seringkali melupakan aspek filosofi dari penyelenggaraan otonomi daerah. Sehingga yang terjadi hanya ada pergeseran tempat sentralisasi, yang semula berada di instansi pusat, bergeser ke instansi daerah.

5. Dengan diberlakukannya UU no. 22 tahun 1999 mulai tanggal 1 Januari 2001, terlebih dengan adanya Ketetapan MPR no. IV/MPR/2000, secara empirik terjadi friksi dan ketegangan antar tingkatan pemerintahan berkaitan dengan kewenangan tersebut. Ada empat jenis friksi yaitu ;

· Friksi antara unsur pemerintah pusat dengan penyelenggara pemerintah daerah

· Friksi antara pemerintah propinsi dengan kabupaten/ kota

· Friksi antara pemerintah kabupaten/kota sendiri

· Friksi dalam penerapan wewenang daerah di kawasan tertentu.

6. Permasalahan permasalahan tersebut diatas antara lain disebabkan karena belum tersedianya peraturan pelaksanaan dari ketentuan UU no. 22 tahun 1999. Dengan dianutnya otonomi luas sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 dan pasal 9, cenderung ditafsirkan oleh Pemerintahan Daerah secara litterlijk dan menganggap bahwa semua kewenangan diluar ketentuan pasal tersebut menjadi kewenangan daerah. Uraian pasal 7 ayat (2) yang tertuang dalam PP no. 25 tahun 2000 kurang diperhatikan.

7. Sedangkan pada sisi lain, Departemen Sektoral dipusat juga berpegang pada UU sektoral masing masing. Sebagai contoh Departemen Kehutanan berpegang pada UU no. 41 tahun 1999 yang mengatur mengenai kewenangan kehutanan. Permasalahan timbul karena subtansi kewenangan pada UU no. 22 tahun 1999 dengan UU no. 41 tahun 1999 berbeda pengaturannya. Begitu pula Badan Pertanahan Nasional selalu menganggap UU no.5 1960 tidak terpengaruh dengan Undang undang lainnya. Akibatnya terjadilah friksi antara pusat dari antara Departemen dan antara instansi pusat dengan daerah. Friksi pada dasarnya berpangkal dari siapa yang mempunyai kewenangan secara hukum atas hal yang disengketakan tersebut.

8. Apabila keberadaan Pemda adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat, konsekwensinya adalah bahwa urusan yang ditangani daerah seyogyanya berbeda pula dari satu daerah dengan daerah lainnya sesuai dengan perbedaan karakter geografis dan mata pencaharian utama penduduknya. Inilah yang sebenarnya diakomodasikan dalam konsep otonomi nyata, namun dalam pelaksanaannya kurang diperhatikan. Adalah sangat tidak logis kalau disebuah daerah kota sekarang ini masih dijumpai adanya urusan urusan pertanian, perikanan, peternakan dan urusan urusan yang berkaitan dengan kegiatan primer padahal daerah tidak memiliki potensi itu. Untuk itu analisis kebutuhan ( need assesment) merupakan suatu keharusan sebelum urusan tersebut diserahkan kesuatu daerah otonom.

Daftar Pustaka

1. Implementasi Konsepsi Ketahanan Nasional dan Perkembangannya, Marsma TNI (Purn) H. A. Gani Jusuf, S.IP, http://www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1630-implementasi-konsepsi-ketahanan-nasional-dan-perkembangannya.html

2. http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/dampak-negatif-otonomi-daerah-dan-peran-dephan-dalam-pendayagunaan-sumber-daya-nasional-untu

3. http://dephan.go.id/kemhan/files/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e3.pdf

TKI,,,Oh...........TKI......Kapan Negaramu Serius.....

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 19 Nov 2013 05:52:00 +0000

A. Pendahuluan

Luar biasa hebatnya pemberitaan media massa atas kasus penyiksaan TKI diluar negeri akhir-akhir ini. Media telah menempatkan penyiksaan TKI luar negeri sebagai berita istimewa melebihi kasus mafia hukum dan Korupsi. Berbagai elemen masyarakatpun angkat bicara dengan porsinya masing-masing untuk mendudukan permasalahan TKI ada dimana.

Melihat opini yang berkembang, Sejumlah pandangan terkesan tidak berimbang dan cenderung memberi vonis bahwa TKI adalah korban kekerasan yang tidak pernah berhenti karena rule of law pemerintah terlalu lemah. Tidak salah memang, jika aspek hukum menjadi persoalan yang dijadikan acuan utama. Tapi bila kita melihat penempatan TKI secara lebih luas, maka akan ada sejumlah persoalan lain terkait lemahnya rule of law tadi.

Sesungguhnya, pemberitaan gencar media massa baik cetak maupun elektronik yang kita lihat adalah pandangan atas kelalaian Negara dalam tata kelola perlindungan hukum bagi TKI. Pandangan yang muncul banyak mempersoalkan perlindungan TKI oleh Negara dari siksaan semata tanpa melihat aspek kesuksesan bagi sebagian besar TKI dan aspek keuntungan Negara yang lebih luas dari sector ekonomi dan psikososialnya. Termasuk kondisi ril Negara ditengah kebutuhan dan kemiskinan sebagian rakyat yang belum bisa diatasi Negara.

Secara hukum, persoalan TKI akan berada didalam wilayah ‘ Dua Negara ‘ , Dimana setiap negara ditetapkan bertanggung jawab atas terjadinya tindakan kesalahan. Pertanyaan, apakah penyiksaan TKI sudah mendapat perlindungan dari Negara ?. Sepanjang kejadian siksaan terhadap TKI, bisa dibilang Negara telah lalai dalam tanggung-jawabnya. Hampir dipastikan baik Negara asal maupun sejumlah Negara penempatan tidak berfungsi efektif memberi pelayanan dan perlindungan TKI.

Dalam situasi Negara mengalami situasi politik yang panas, dan tata kelola hukum pemerintah yg lemah, maka penyiksaan TKI harus diakui menjadi issu strategis dilibatkan yang kemudian dipolitisir untuk melengkapi buruknya pengelolaan hukum Negara oleh pemerintahan yang ada. Politisasi kasus TKI-pun semakin lancar dan membias karena dukungan media massa lebih menyukai pemberitaan bermasalah dari pada kesuksesan TKI yang jauh lebih besar.

Berangkat dari sejarah penempatan TKI keluar negeri yang awalnya dirintis pihak swasta kemudian Negara terlibat melalui UU dan sejumlah peraturan untuk memberi adanya jaminan perlindungan serta peningkatan kualitas, maka penempatan TKI luar negeri dengan sendirinya telah menjadi program nasional yang sama dengan program transmigrasi maupun pengentasan kemiskinan. Namun dalam implementasinya, TKI hanya menjadi subyek untuk mewajibkan mengikuti aturan-aturan Negara tanpa mendapat pelayanan dan perlindungan maksimal.

Munculnya pilihan menjadi TKI bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negeri orang semakin hari terus meningkat tidak juga bisa kita salahkan. Fakta- fakta yang memberi gambaran obyektif dan langsung dari kemiskinan nyata banyak yang sukses menjadi TKI didepan mata, Lantas dengan keterbatasan berpikir, hanya menjadi TKI lah bagi sebagian rakyat bisa melepaskan diri dari kungkungan ekonomi dinegeri sendiri. Sebuah fakta memang yang harus dilakukan oleh sebagian besar rakyat miskin yang tidak memiliki kemampuan untuk berkompetitif dengan ketidak-tersediaan lapangan kerja dalam negeri.

Keterlibatan Negara terhadap penempatan dan perlindungan TKI memang memberi keuntungan, disatu hal terbukti membawa dampak social yg baik dan memberi keuntungan dalam sector ekonomi melalui devisa. Namun melihat kemiskinan nyata yg signifikan serta kasus yang dialami TKI di luar negeri yang kehilangan perlindungan , maka Negara terpojokan dalam posisi dilematis. Disatu sisi Negara berhadapan kemiskinan dan disisi lain belum mampu memberi perlindungan optimal bagi TKI.

Pemerintah serta PPTKIS sebagai wakil Negara dalam pelaksana penempatan TKI senantiasa dihujat sebagai biang kerok lemahnya perlindungan dan peningkatan kualitas TKI, karena dituding pemalsuan document dan sebagainya. Tetapi semua pihak tidak mau melihat bahwa pemalsuan document juga banyak dilakukan oleh TKI dan keluarganya . Tindakan ini terpaksa dilakukan karena hukum Negara seperti pembatasan usia minimal 21 tahun oleh UU 39 Tahun 2004, dianggap telah membatasi hak mereka untuk bekerja dan mendapat kehidupan layak.

Bicara perlindungan dan peningkatan kualitas TKI dalam Negeri , harus dilihat dari sejumlah ketentuan yang dibuat pemerintah. Ketentuan TKI diwajibkan menjalani tahapan proses peningkatan kualitas dan perlindungan dalam negeri seperti pemeriksaan Kesehatan, BLK-LN, Paspor, Asuransi Pra pemberangkatan dan Asuransi pemberangkatan telah di ikuti dan sepenuhnya dibiayai dari dana Negara penempatan, bukan dana APBN. Artinya Negara penempatan cukup koperatif terkait upaya peningkatan kualitas dan perlindungan TKI.

Aspek lainya adalah multiple-efek, dimana TKI memberi masukan signifikan bagi penerbangan kita, pedagang kaki –lima disemua pos pelayaan TKI, dan miliaran rupiah masuk di tiap daerah dari kiriman TKI tiap hari . Termasuk dana pembinaan dan perlindungan sebesar 15 Dollar per TKI kepada pemerintah sejak 25 tahun lalu yang hingga kini tidak jelas kemana arah pengelolaannya. Cukup jelas begitu besar dampak positif dari program penempatan dan perlindungan TKI. Namun, persoalan penting disini adalah keterlibatan Negara yang belum optimal dalam peningkatan kualitas kerja dan kualitas mentalitas TKI. Dua aspek ini cenderung menjadi sumber masalah munculnya sejumlah kasus, apalagi pihak penggunan jasa ( majikan ) merasa telah mengeluarkan banyak anggaran.

Persoalan menjadi lain ketika muncul kasus siksaan terhadap TKI diluar negeri oleh sedikit orang seperti Arab Saudi misalnya, masyarakat begitu cepat bereaksi dan menghujat suatu Negara tanpa melihat berbagai aspek lain. Persoalan terjadi penyiksaan sebenarnya bisa dikatakan konsekwensi resiko yang relative muncul dimana saja. Tetapi atas desekan kebutuhan dan pendapatan yang lebih baik, animo menjadi TKI mengalahkan resiko. TKI telah mengambil jalan sendiri dan tidak melihat ada kepedulian dari dalam Negeri yang menjamin perubahan nasib mereka.

Jika kita melihat dengan rasional yang obyektif, maka pantas kita bertanya, bukankah Negara-Negara penempatan seperti Negara - Negara Arab dan Negara Asia pasifik lainnya telah banyak membantu perbaikan nasib sebagian rakyat kita. Bukankah Negara –Negara tersebut mau menerima masyarakat kita karena melihat factor keagamaan dan kemiskinan. Mungkinkah TKI kita yang hanya memiliki kemampuan sebatas pembantu rumah tangga diterima di Negara Eropa, kalau jika bukan Negara-Negara Arab.

Untuk Negara saat ini, persoalan perlindungan dan kualitas TKI menjadi PR penting untuk diselesaikan. Solusi perlindungan harus ditempuh dengan langkah diplomatic yang optimal dengan Negara penempatan yang lebih mengacu pada nilai-nikai kemanusiaan dengan merujuk hukum migrant internasional. Dan pihak-pihak lain supaya lebih arif mendudukan persoalan sehingga tidak sekedar bisa memberi hujatan jika TKI menghadapi masalah karena persoalan TKI adalah persoalan Negara yang juga menjadi persoalan kita semua.

Padahal TKI yang dikirim ke luar negeri, khususnya TKW, sangatlah rawan terhadap penyiksaan, perlakuan kasar, dan tidak manusiawi sampai kepada pemerkosaan, pembunuhan, atau penghilangan (disappearance). Sikap reaktif dan impromptu itu sungguh tidak bijaksana mengingat harkat dan martabat bangsa Indonesia dipertaruhkan di negara yang menampung mereka di perantauan karena alasan mencari dan memperoleh pekerjaan guna menyambung hidup mereka, yang di dalam negeri tidak dapat mereka peroleh dengan berbagai alasan ekonomi, sosiologis, dan antropologis.

Selayaknya TKW/TKI yang sudah sejak lama dianggap sebagai pahlawan devisa diperhatikan nasibnya oleh pemerintah dan elite negeri ini. Ketidakmampuan menyediakan lapangan kerja bagi sebagian penduduk Indonesia adalah tanggung jawab pemerintah dan elite karena berbagai hal itu disebabkan kekeliruan manajemen, ketimpangan distribusi kekayaan, dan kesenjangan sosial.

Tanpa pembekalan akan keterampilan (skill), bahasa setempat, dan penyuluhan tentang hal-hal yang disebutkan tadi, akan rawan terjadi ketidakpuasan sang majikan yang menggaji mereka, yang bukan tidak mungkin akan berujung pada tindakan-tindakan pelecehan seksual dan kekerasan kepada TKW/TKI.

Perlakuan yang tidak manusiawi ini merupakan pelanggaran atas Pasal 5 Universal Declaration of Human Rights yang berbunyi: “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”. Perlakuan tidak manusiawi terhadap TKI/TKW juga melanggar Pasal 7 International Covenant on Civil and Political Rights, yang berbunyi: “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation”. Di sinilah pemerintah kita harus berperan sebagai penyuluh dan pembimbing proaktif para TKW/ TKI.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, peran pemerintah sangat vital untuk memberikan penyuluhan dan bekal sebelum para TKW/TKI dikirim ke negara-negara tujuan seperti di Timur Tengah (Saudi Arabia, Jordania, Uni Emirat Arab, dan lain-lain), Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Pemerintah harus proaktif memberi perlindungan hukum seperti mengadakan perjanjian bilateral dengan negara penampung TKW/ TKI. Kemudian menyusun draf kontrak kerja yang dapat melindungi para TKW/TKI, penyuluhan tentang bahasa, kebudayaan, kebiasaan, ekspektasi, hubungan kerja, hak cuti, prosedur pengaduan kalau ada perlakuan melanggar hukum dan kemanusiaan, serta hal-hal lain. Adapun peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap TKW/ TKI telah diatur dalam UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 6 UU No 39/2004 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Kemudian dalam Pasal 7, “dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut pemerintah berkewajiban sebagai berikut:

· Menjamin terpenuhinya menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKW/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri.

· Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;

· Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;

· Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan

· Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.”

Lebih lanjut dalam Pasal 77 hingga Pasal 84 UU No 39/2004 bahkan telah diatur lebih lanjut mengenai kewajiban-kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap TKW/TKI selama penempatannya di luar negeri, melalui perwakilannya di luar negeri dan perwakilan dari perusahaan swasta yang melaksanakan penempatan TKW/TKI di luar negeri.

Pemerintah harus melindungi hak asasi manusia para TKW/TKI, khususnya hak hidup, hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak atas perlakuan sama di hadapan hukum dan dianggap sebagai subyek hukum dan bukan objek hukum. Tanpa jaminan tersebut, sebaiknya pengiriman TKW/TKI ke negara-negara tertentu yang tidak dapat menjamin ada perlindungan hukum atas hak asasi manusia serta perlakuan yang wajar dan manusiawi bagi TKW/TKI dihentikan untuk sementara waktu, sampai keadaan kondusif dan pemerintah negara tujuan menjamin perlindungan hukum atas hak asasi manusia serta perlakuan yang wajar dan manusiawi terhadap para TKW/TKI kita.

IKADIN pernah mengirimkan Tim Kemanusiaan yang terdiri atas Sudjono, Frans Hendra Winarta, John Pieter Nazar, dan Arno Gautama Harjono, ke Malaysia pada 1991 untuk membela Salidin Bin Mohammad, TKI di Malaysia yang dituduh membunuh seorang warga negara Malaysia dalam suatu perkelahian antarkelompok di Ipoh, Kuala Lumpur, 1989. Pembelaan terhadap Salidin Bin Mohammad dilakukan dengan bekerja sama dengan peguam bela Malaysia atas biaya Tim Kemanusiaan IKADIN dan majikan Salidin.

Akhirnya, Mahkamah Tinggi Malaysia pada sidang tanggal 1 September 1992 memutus bebas Salidin Bin Mohammad karena mempunyai alibi. Pengiriman TKW/TKI ke luar negeri memang suatu dilema. Di satu pihak, mereka dapat memperoleh penghidupan dan pekerjaan yang layak dengan bekerja di luar negeri, bahkan dapat membantu menafkahi keluarga mereka di Indonesia.

Tetapi di lain pihak, mereka terancam dengan penyiksaan, pembunuhan, perlakuan tidak manusiawi, pemerkosaan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Tetapi, ini bukan tidak ada solusinya selama pemerintah mempunyai political will untuk menanggulangi nasib para TKW/TKI di mancanegara. Karena itu, pemerintah diharapkan dapat segera bertindak untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering dialami TKW/TKI di mancanegara selama ini, kasus-kasus penganiayaan TKW/TKI tidak terulang kembali di masa mendatang.

Meskipun berbagai kasus penyiksaan TKI yang dialami oleh para tenaga kerja wanita di luar negeri kerap berujung pada paket mayat yang diterima oleh pihak keluarga si pekerja, kenyataannya setiap tahun jumlah tenaga kerja yang dikirim keluar negeri rata-rata mencapai 50.000 hingga 60.000 per tahun. Bahkan menurut pengakuan menteri Tenaga Kerja Sendiri bahwa pengiriman TKI ke arab Saudi mencapai 300 orang perhari. Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, disusul provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Masalah domestic

Pemerintah menyerahkan hampir semua proses kepada pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) dan baru muncul aktif menjelang tahap akhir penempatan. Persoalan kemiskinan membuat ribuan angkatan kerja tanpa keahlian, bahkan sebagian besar tidak berpendidikan formal sama sekali, mendaftar menjadi TKI. Keterbatasan informasi dan peran aktif pemerintah, terutama di daerah, membuat sponsor menjadi dewa penolong mereka. Sponsor, yang seolah-olah kepanjangan tangan PPTKIS, berkeliaran mencari siapa saja yang berminat bekerja ke luar negeri dengan janji gaji yang menggiurkan.

Sponsor mengantar calon TKI ke penampungan-penampungan PPTKIS dan meninggalkan mereka di sana begitu menerima uang jasa dari pengusaha. Sampai di sini, PPTKIS wajib membekali calon TKI dengan pelatihan kompetensi minimal 200 jam dan bagi mereka yang sudah pernah bekerja di luar negeri selama 100 jam. Kursus selama sekitar 21 hari tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi calon TKI terhadap bahasa, kondisi sosial, dan hukum di negara tujuan.

Tetapi, dalam kasus Sumiati, kita mengetahui proses ini tidak berjalan. Sumiati tidak bisa berbahasa Arab dan Inggris. Faktor komunikasi yang membuatnya tidak mampu memahami permintaan atau instruksi majikan. Oleh karena itu, Sumiati telah menjadi korban keserakahan pengusaha penempatan dan birokrat yang tidak mampu menjalankan tugas.

Bagaimana mungkin Sumiati bisa tetap berangkat ke Madinah dengan prosedur resmi sementara dia tidak memenuhi syarat pokok dalam kompetensi kerja? Dalam hal ini, tentu kita tidak bisa menyalahkan Sumiati. Dia hanya ingin bekerja agar bisa keluar dari kemiskinan. Sumiati bisa saja merasa tertarik atas keberhasilan teman dan kerabatnya yang sukses mendulang rezeki di luar negeri menjadi TKI.

Belum sebulan Muhaimin Iskandar menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dia meluncurkan program sertifikasi kompetensi 15.000 calon TKI tujuan Timur Tengah bekerja sama dengan asosiasi pengusaha penempatan TKI. Muhaimin juga merazia sejumlah tempat penampungan calon TKI yang tidak layak dan menegaskan akan mencabut izin PPTKIS konsumen sertifikat kompetensi kerja TKI asli tetapi palsu. Disebut asli tetapi palsu (aspal) karena PPTKIS mendapatkan sertifikat resmi itu tanpa menyertakan calon TKI dalam program pelatihan kerja. Sertifikat aspal ini diperdagangkan dengan harga Rp 70.000 per lembar.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Yunus M Yamani dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Rusjdi Basalamah pernah mempersoalkan hal ini. Namun, pemerintah tidak kunjung menangani sehingga praktik ilegal itu semakin meluas. Pengusaha yang serius menjalankan aturan pemerintah menyertakan calon TKI dalam program pelatihan kerja berbiaya Rp 1,1 juta per orang pun tergoda. Mereka telah kehilangan daya saing saat pemerintah tak kunjung menindak perdagangan sertifikat aspal senilai Rp 70.000 per lembar tanpa proses pelatihan. Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, PPTKIS dan balai latihan kerja penerbit sertifikat kompetensi kerja aspal bisa dipidana karena menggunakan dokumen resmi secara tidak sah. Namun, Kemennakertrans dan BNP2TKI juga patut diseret ke pengadilan karena turut meloloskan pemegang sertifikat aspal ke luar negeri. Kelemahan pemerintah membenahi persoalan domestik turut melemahkan rasa percaya diri diplomasi bilateral.

Saat ini, Indonesia menghentikan sementara (moratorium) penempatan TKI sektor informal ke Malaysia sejak 26 Juni 2009, Kuwait (1 September 2009), dan Jordania (30 Juli 2010). Moratorium ini berawal dari keengganan pemerintah ketiga negara memenuhi permintaan Indonesia. Kemampuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pembantunya dalam hal negosiasi, lobi, dan diplomasi sangat menentukan keberhasilan moratorium. Kalau tidak, ya seperti sekarang. Kebijakan buruh migran Indonesia akan terus berfluktuasi mengikuti kemauan negara tujuan dan penyiksaan TKI oleh majikan tak lebih angka statistik semata. Semua demi aliran devisa.

C. Faktor-faktor Penyebab Penganiayaan

Terjadinya banyak kasus penganiayaan dan penyiksaan TKI yang berada di luar negeri disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut tak jarang bermula dari ketidakprofesionalan pihak-pihak yang menangani kebijakan penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan berbagai penganiayaan dialami oleh para tenaga kerja terutama kaum wanita;

1) Kemampuan berbahasa yang tak memadai

Salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat bidang Kesra dan Tenaga Kerja bernama TGH Hazmi Hamzar menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan dan penyiksaan TKI di negara Saudi Arabia adalah persoalan bahasa. Para tenaga kerja banyak yang diberangkatkan dalam kondisi kepahaman bahasa yang minim. Hal ini jelas akan menjadi faktor penghambat komunikasi antara seorang pekerja dengan majikan. Oleh sebab itu hal penting yang harus dipenuhi seorang tenaga kerja yang akan diberangkatkan adalah persoalan bahasa, bahasa harus dikuasai sebab merupakan kunci utama dalam komunikasi.

2) Kemampuan mengenal budaya negara yang akan dituju

Kemampuan membaca dan memahami budaya suatu daerah merupakan modal penting untuk seseorang dapat hidup di daerah bersangkutan. Kesalahan dalam memahami sebuah budaya bukan hanya akan menghambat komunikasi, namun lebih parah lagi dapat mengancam keselamatan dirinya. Penyiksaan TKI di luar negeri salah satunya disebabkan oleh ketidaktahuan para tenaga kerja terhadap budaya dan adat istiadat suatu daerah. Pemahaman penting yang perlu ditanamkan pada para pekerja yang akan diberangkatkan selain bahasa adalah pemahaman budaya. Dua hal ini akan menjadi hal berimbang yang akan membantu keberadaan seseorang di sebuah negara asing.

3) Kemampuan intelektualitas

Daya intelektual dan wawasan yang dimiliki oleh seseorang akan menjadi faktor bagaimana orang lain akan bersikap terhadap kita. Tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang kerap mendapat penyiksaan dan penganiayaan fisik, mayoritas berasal dari tenaga kerja non terdidik. Biasanya, berasal dari kalangan pekerja rumah tangga yang kebanyakan kaum wanita. Perspektif negara-negara maju memandang Indonesia adalah sebuah negara besar yang masih miskin dan dilanda persoalan dalam negeri yang tak kunjung putus.

D. Kesimpulan

Secara hukum, persoalan TKI akan berada didalam wilayah ‘Dua Negara”. Dimana setiap negara ditetapkan bertanggung jawab atas terjadinya tindakan kesalahan. Sepanjang kejadian siksaan terhadap TKI, bisa dibilang Negara telah lalai dalam tanggung-jawabnya. Hampir dipastikan baik Negara asal maupun sejumlah Negara penempatan tidak berfungsi efektif memberi pelayanan dan perlindungan TKI. Jika perlindungan itu tidak ada, akan diusahakan perdamaian antara tenaga kerja dengan pengguna jasa, Kedutaan RI/Konsulat Jenderal RI di Arab Saudi cukup membantu dengan menyediakan tecaga pengacara secara tetap.

E. Solusi atau Saran

Setelah melihat dan mengkaji permasalahan di atas, serta berbagai referensi dari berbagai sumber, ada bebarapa hal yang menurut penulis bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan klasik di atas, diantaranya

1) Penciptaan Lapangan Kerja Baru

Pengiriman TKI besar-besaran adalah dampak dari kurang tersedianya lapangan kerja di negara kita, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatifpengangguran. Salah satu diantaranya adalah membuka usaha sendiri. Selain memberdayakan diri, membuka usaha berarti juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Pemerintah menggalakkan program kewirausahaan bagi para pemuda, mahasiswa dan remaja. Maksud program ini jelas bahwa seorang mahasiswa yang telah lulus tidak semata-mata mencari pekerjaan untuk dirinya sendiri. Tapi yang terpenting adalah menciptakan lapangan kerja baru.

2) Mencegah (bukan mengobati) Kekerasan pada TKI

Penyebab kekerasan pada TKI bisa karena beberapa hal, misalnya tidak adanya undang-undang yang benar-benar memberi jaminan perlindungan terhadap TKI, kurangnya keterampilan TKI sehingga mendapat marah sang majikan, dan masih banyak penyebab lain.

Memang harus diakui, pencegahan kekerasan pada TKI ini memang sangat sulit karena menyangkut watak orang lain (majikan), apalagi pemerintah Indonesia tidak bisa menuntut pelaku kekerasan begitu saja karena tidak terjadi dalam wilayah Indonesia. Namun, ada satu cara lagi untuk mencegah kekerasan pada TKI, yaitu menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Pemerintah harus sadar, kenapa banyak sekali masyarakat yang tetap ingin menjadi TKI walau sudah banyak kasus kekerasan yang disebarkan oleh media.

Penyebabnya tentu karena faktor ekonomi yang rendah, yang kemudian mendorong masyarakat untuk mencari rezeki di luar negeri yang gajinya mungkin bisa lebih banyak daripada di Indonesia. Untuk itu pemerintah sebaiknya serius untuk mengentaskan kemiskinan di negara ini, agar masyarakat bisa hidup tentram dan tidak terpaksa ke luar negeri hanya untuk mencari uang.

Daftar Pustaka

· http://www.republika.co.id/

· http://beritaterkini.us/news/

· Disiarkan oleh TVone. Selasa, 16 November 2010 20:50 WIB

· http://www.viva.co.id/

· http://www.formatnews.com/

· Ismail Sunny (Ketika Menjabat Duta Besar RI untuk Arab Saudi (1994)

· The Basic Law of Government

· Royal Decree (Undang-undang Perburuhan Kerajaan Arab Saudi)

· Ismail Sunny, Republika, 10 September 1996)

· http://saherangga.blogspot.com/

· Universal Declaration of Human Rights

· International Covenant on Civil and Political Rights

· Dr Frans H Winarta, Ketua Umum Peradin, Anggota Governing Board Komisi Hukum Nasional

Manajemen Strategis sebagai Disiplin Akademik?

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 15 Nov 2013 06:17:00 +0000

Journal of Business Strategies, Volume 29, Number 1/spring 2012

Marcus Z. Cox

University of North Texas • Denton, TX

Josh Daspit

University of North Texas • Denton, TX

Erin McLaughlin

Nova Southeastern University • Fort Lauderdale-Davie, Florida

Raymond J. Jones III

University of North Texas • Denton, TX

Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah Manajemen Strategis (MP) adalah disiplin akademis, sebagai kritikus kami berpendapat tidak. Kami menawarkan definisi manajemen strategis dan menilai apakah manajemen strategis adalah disiplin akademis dengan memanfaatkan kerangka yang ditetapkan oleh Biglan (1973). Kerangka kerja ini dibuat ketat (detail) agar memiliki paradigma pemersatu serta aplikasi praktis dari teori-teori yang ada. Hasil analisis menyimpulkan bahwa manajemen strategis memenuhi (1973) persyaratan Biglan dan harus dianggap sebagai disiplin akademis. Sebagai penutup, kami mempertimbangkan arah masa depan penelitian manajemen strategis dan metode penelitian baru.

Pengantar

Bidang manajemen strategis relatif muda dibandingkan dengan disiplin ilmu lainnya (misalnya ekonomi, kimia, hukum, dll) dan telah mengalami banyak kritikan dari para sarjana yang mempertanyakan legitimasi dan relevansinya. Manajemen strategis dikritik karena gagal untuk memiliki konsistensi, definisi formal, teori sendiri yang unik, dan menjadi sub - bidang disiplin lain (Mockler, 1995; McGrath, 2007; Rumelt, Schendel & Teece, 1991). Selain itu, manajemen strategis dikritik karena terlalu fokus pada teori dan kurang praktis bagi manajer, atau terlalu fokus pada aplikasi praktis dan bukan pada teori, bahkan dibangun di atas sebuah ide tanpa struktur yang memadai (Barney, 2002, Mahoney & McGahan, 2007; McGrath, 2007). Oleh karena itu, sebagian ahli tidak menganggap manajemen strategis belum layak menjadi disiplin akademik.

Para ahli lainnya memiliki perspektif yang berbeda. Mereka menilai, manajemen strategis menuntut adanya disiplin yang kompleks dan halus, dinamis, dan mempunyai dasar teoritis yang kuat dengan adanya penelitian empiris substansial (Bettis, 1991; Coyne & Subramaniam, 1996; Hoskisson, Hitt, Wan & Yiu, 1999). Adanya polemik tersebut menyebabkan manajemen strategis sebagai disiplin akademis masih dipertanyakan.

Beberapa kritik tersebut masih perlu dipertanyakan kebenarannya, klaim tidak dapat menjadi dasar mendiskualifikasi manajemen strategis sebagai suatu disiplin ilmu. Klaim hanya menggambarkan bahwa sesuatu dapat bergerak ke arah yang salah atau mempunyai kelemahan yang perlu ditangani. Tujuan kami bukan menafikan setiap kritik terhadap MP melainkan untuk mengidentifikasi persoalan dengan menggunakan kerangka kerja untuk menentukan apakah MP layak menjadi disiplin ilmu atau tidak, dan prediksi ke depan terhadap MP.

Pertanyaan apakah manajemen strategis adalah disiplin akademis perlu dijawab dengan menggunakan metode ilmiah yang sama ketika kita melakukan setiap penelitian. Selain itu, kita juga perlu memastikan sa apakah penelitian terbaru telah menjadikan manajemen strategis menyimpang jauh dari akarnya atau tidak.

Selain itu, manfaat dan implikasi manajemen strategis yang diklasifikasikan sebagai suatu disiplin juga patut dipertimbangkan. Menurut Hambrick, jika manajemen strategis bukan disiplin akademis, maka " studi tentang peran dan tanggung jawab manajer umum tidak akan relevan sebagai sebuah kajian akademis" (2004, hal. 91).Jika manajemen strategis tidak dapat diklasifikasikan sebagai disiplin akademis, maka kontribusi teoritis dan praktis untuk manajemen secara keseluruhan dapat dianggap tidak penting yang akan mendorong sarjana manajemen strategis untuk mengalihkan fokusnya pada yang lain, fokus yang lebih stabil (Barney, 2002).

Inti dari pertanyaan ini adalah legitimasi. Menurut teori kelembagaan, organisasi sering mengembangkan sistem simbol, artefak , dan rutinitas bukan untuk efisiensi operasional melainkan demi dianggap sah (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 200). Mendapatkan legitimasi penting bagi disiplin akademis karena akan berdampak pada promosi dan keputusan, gaji, peluang karir dan lainnya. Untuk alasan ini, penting bahwa para sarjana kritis mencermati kondisi lapangan dalam menentukan (apakah kita bisa dan harus mempertimbangkan) manajemen strategis sebagai sebuah disiplin.

Dengan demikian, kami berniat untuk mencermati fakta lapangan, menggunakan prosedur penyelidikan ilmiah untuk menentukan apakah manajemen strategis dapat dianggap sebagai disiplin akademis. Selain itu, kami juga membahas pentingnya manajemen strategis harus diklasifikasikan sebagai disiplin akademis untuk akademisi dan praktisi. Untuk itu, perkembangan terakhir di lapangan sangat penting, penting untuk memahami arah masa depan bidang ini. Kami menyimpulkan analisis kami berdasarkan beberapa aliran penelitian yang muncul dalam manajemen strategis dan metode baru dalam analisis. Praktisi dan akademisi sama-sama harus peduli terhadap kondisi manajemen strategis dan memahami kritik yang telah dilontarkan terhadapnya.

Pengertian Manajemen Strategis

Sebelum kita membahas isu sentral apakah manajemen strategis adalah disiplin akademis atau bukan, kita harus terlebih dahulu menentukan apa itu manajemen strategis. Tidak ada pengertian yang satu, yang diterima secara luas sebagai sebuah definisi manajemen strategis. Nag, Hambrick dan Chen (2007) menyatakan bahwa manajemen strategis sulit untuk didefinisikan karena merupakan bidang yang relatif baru berakar pada disiplin lain (misalnya ekonomi, pemasaran, sosiologi, keuangan, dll). Mereka mengatakan bahwa, "MP datang sebagai kejutan kecil sehingga definisi yang disampaikan dalam manajemen strategis bervariasi. Dan dapat dikatakan bahwa meminta sarjana manajemen strategis untuk menentukan definisi yang tepat akan menimbulkan berbagai tanggapan" (hal. 935).

Wright, Kroll dan Parnell mendefinisikan manajemen strategis sebagai "proses berkelanjutan penentuan misi dan tujuan organisasi dalam konteks lingkungan eksternal dan internal, kekuatan dan kelemahan, merumuskan strategi yang tepat, menerapkan strategi-strategi dan menerapkan kontrol strategis untuk memastikan strategi organisasi berhasil dalam mencapai tujuannya" (1996, hal.18). Selain itu, Porter mendefinisikan strategi sebagai "penciptaan proposisi yang unik dan berharga yang melibatkan serangkaian aktivitas yang berbeda... [yang membedakan suatu perusahaan] dari saingan" (1996, hal. 67). Dia berpendapat bahwa jika hanya ada satu posisi ideal dalam industri, maka semua perusahaan akan berlomba untuk mencapai posisi yang diinginkan. Dengan demikian, kebutuhan untuk strategi tidak akan ada karena keberhasilan akan bergantung pada efektivitas operasional.

Selanjutnya kita akan menggunakan pengertian tersebut dan pengertian lainnya yang disajikan dalam literatur untuk mensintesis definisi manajemen strategis. Dimensi utama yang diidentifikasi dalam kajian tersebut, termasuk: menganalisa lingkungan internal dan eksternal, merumuskan strategi, mengembangkan keunggulan kompetitif dan mencapai tujuan organisasi (Bowman, Singh & Thomas, 2002; Bracker, 1980; Jemison, 1981; Porter, 1996; Rumelt, et al, 1994;. Schendel & Hofer, 1979; Teece, 1990, Wright, et al, 1996). Dalam konteks naskah ini, manajemen strategis didefinisikan sebagai proses dimana manajer perusahaan menganalisis lingkungan internal dan eksternal untuk tujuan merumuskan strategi dan mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dalam industri yang memungkinkan untuk keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Menggunakan definisi yang diberikan manajemen strategis itu, kita selanjutnya menilai apakah manajemen strategis adalah disiplin akademis .

Penilaian terhadap Manajemen Strategis

Sebuah panduan kerangka kerja sangat penting untuk menilai status disiplin akademis. Biglan (1973) telah melakukan perbandingan awal terhadap disiplin akademis yang telah digunakan untuk menilai status beberapa bidang. Biglan (1973) mensyaratkan dua dimensi utama yang akan digunakan oleh para sarjana ketika menilai disiplin akademis: adanya paradigma dan aplikasi praktis teori. Dimensi ketiga (berkaitan dengan sistem hidup) juga diusulkan namun tidak relevan dengan penilaian dalam ilmu sosial . Dimensi utama (1973) kerangka Biglan sejalan dengan komponen yang biasa ditemukan dalam literatur yang juga menegaskan pentingnya perkembangan paradigmatik dan aplikasi praktis dari pengetahuan dalam disiplin ilmu (Bird, Welsch, Astrachan & Pistrui, 2002; Whetten, 1989).

Dimensi utama (1973) Model Biglan telah digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memeriksa dan menentukan berbagai bidang studi sebagai disiplin akademis termasuk teknologi pendidikan, ilmu komputer, perlombaan studi dan manajemen, pendidikan farmasi dan jurnalisme (Clark, 2006; Czerniewicz, 2008; de Burgh, 2003; Getz, 2002; Holmes & Desselle, 2004). Dengan demikian, kami berusaha untuk memperluas penerapan kerangka Biglan (1973) dan menilai kondisi manajemen strategis saat ini. Untuk menganalisis fakta lapangan, dimensi primer didefinisikan dan kemudian diterapkan pada konteks manajemen strategis untuk evaluasi lebih lanjut.

Paradigma

Paradigma sangat penting untuk komunitas ilmiah mengingat bahwa akumulasi pengetahuan hanya dapat terjadi ketika anggota masyarakat mematuhi paradigma yang ada. Tanpa kesepakatan pada paradigma, para ilmuwan tidak akan mampu untuk membangun karya orang lain (Pfeffer,1993). Menurut Kuhn (1996), paradigma adalah seperangkat keyakinan bersama komunitas ilmiah yang mengatur penelitian ilmiah. Sebuah paradigma menjelaskan apa yang harus diamati, apa jenis pertanyaan yang harus diajukan, bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut harus terstruktur dan bagaimana hasil penyelidikan yang harus ditafsirkan (Kuhn, 1996). Menurut Eckberg dan Hills (1979), empat kondisi harus ada untuk mengkonfirmasi keberadaan paradigma: (1) paradigma tidak luas, (2) paradigma akan ditemukan dalam sub - disiplin beberapa penelitian, (3) paradigma harus memiliki komunitas kohesif peneliti yang terpercaya, dan (4) paradigma harus digunakan untuk menghasilkan dan memecahkan masalah sehingga pengembangan tradisi penelitian terlihat jelas.

Paradigma dalam Manajemen Strategis

Menurut Peng, Sun, Pinkham dan Chen (2009), dua paradigma utama yang ada dalam manajemen strategis: pandangan dasar industri bahwa mereka adalah sebuah Organisasi Ekonomi dan pandangan bahwa mereka ada sebuah perusahaan. Teori Organisasi Industri (I/O) berfokus pada struktur industri sebagai elemen kunci untuk kompetisi dan strategi persaingan yang merujuk pada ahli ekonomi dan bisnis. Para sarjana dari teori I/O setuju bahwa struktur industri adalah kunci penentu profitabilitas (Harrigan, 1980; Oster, 1982; Porter, 1981). Konsep berbasis perusahaan adalah teori yang berdasarkan atas keunggulan kompetitif tidak didasarkan pada struktur industri tetapi berdasarkan sumber daya yang unik dari masing-masing perusahaan. Sumber daya spesifik perusahaan mampu menghasilkan uang mengingat adanya kondisi yang unik (yaitu sumber daya yang berharga, langka, susah ditiru dan tidak disubstitusikan) yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang (Barney, 1991; Eisenhardt & Martin , 2000; Rumelt , 1984).

Penting untuk dicatat bahwa Kuhn percaya bahwa paradigma tidak bisa eksis pada tingkat disiplin melainkan hanya pada tingkat sub -disiplin. Misalnya, tidak ada satu paradigma fisika, seperti studi panas atau mekanik. Adapun manajemen strategis, paradigma yang ada dalam subbidang seperti pandangan berbasis sumber daya dan I/O pandangan berbasis perusahaan, menunjukkan adanya paradigma yang berbeda dalam manajemen strategis (Martins, 1972 ).

Selain itu, paradigma adalah "tubuh bagi keyakinan bersama komunitas kohesif " (Eckberg & Hills, 1979, hal. 932). Adanya paradigma mengasumsikan komunitas praktisi terintegrasi dalam satu keyakinan yang sama sehingga memunculkan pertanyaan megenai metode yang digunakan, interpretasi data dan sebagainya (Eckberg & Hills, 1979). Pandangan berbasis industri dan berbasis perusahaan dalam manajemen strategis merupakan perspektif yang didukung oleh komunitas sarjana.

Adalah jelas bahwa paradigma utama yang diidentifikasi tidak disiplin dan ditemukan di sub- disiplin didukung oleh cukup banyak penelitian. Perspektif Industri dan Perusahaan juga didukung oleh komunitas sarjana yang memanfaatkan paradigma itu membimbing dan pemecahan masalah. Mengingat kondisi tersebut, manajemen strategis memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam paradigma. Kriteria berikutnya untuk menilai disiplin adalah menyangkut aplikasi praktis teori-teorinya.

Aplikasi Praktis

Menurut kerangka Biglan (1973), dimensi kedua untuk penilaian disiplin akademis adalah sejauh mana ada aplikasi praktis di lapangan. Aplikasi praktis berkaitan dengan pelaksanaan teori ke praktek dan ditemukan di berbagai bidang. Misalnya, dalam studi biologi dan energi, teori tentang metode baru memproduksi hidrogen untuk digunakan dalam sel bahan bakar berbasis hidrogen walaupun belum sempurna (Levin, Pitt & Love, 2004). Perkembangan serupa berlaku dalam ilmu-ilmu sosial dimana peneliti berusaha untuk menerapkan teori ke praktek. Kami berusaha untuk memeriksa apakah aplikasi praktis dari teori ada dalam manajemen strategis.

Aplikasi praktis dalam Manajemen Strategis

Manajemen strategis dianggap sebagai "terapan, bidang profesional, yang tujuannya bukan hanya untuk menggambarkan fenomena organisasi tetapi juga untuk memprediksi dan mengubah mereka" (Gopinath & Hoffman, 1995, hal. 576). Bukti bahwa manajemen strategis memiliki aplikasi praktis berasal dari Jarzabkowski & Giulietti (2007) yang penelitiannya mendukung argumen bahwa manajemen strategis adalah ilmu terapan dan alat-alat manajemen strategis yang digunakan dalam bisnis. Selain itu, Benbasat dan Zmud (2003) menyajikan serangkaian tolok ukur untuk menilai sejauhmana aplikasi praktis ada dalam disiplin akademis: (1) pelembagaan disiplin sebagai bagian integral dari konteks organisasi dan ekonomi saat ini, (2) pengakuan pentingnya fakta lapangan oleh badan akreditasi akademik, (3) adanya departemen akademik dan program-program di universitas yang umum dan pribadi, dan (4) masyarakat profesionalnya mampu menunjukkan pengaruh di bidang organisasi.

Manajemen strategis dilembagakan sebagai bagian penting dari bisnis dan konteks ekonomi saat ini. Karya mani Porter, Strategi Kompetitif (1980), memberikan kontribusi terhadap landasan pertumbuhan manajemen strategis dan telah menjadi salah satu kontributor yang paling berpengaruh (Barney, 2002). Strategi generik Porter " tetap paling sering untuk didukung dan diidentifikasi dalam buku teks manajemen strategis dan dalam literatur " (Allen, Helms, Takeda & White, 2007, hal. 73). Manajemen strategis telah mempengaruhi berbagai bidang seperti kesehatan, masyarakat global, sektor perhotelan dan manajemen sumber daya manusia (Crook et al, 2006; . Foster - Pedley & Lerer, 1999; Reichel, 1983).

AACSB (Asosiasi untuk Advance Collegiate Schools of Business) mengakui manajemen strategis layak sebagai bidang studi sebagaimana tercermin dari jumlah program MBA dalam manajemen strategis yang diakui oleh badan akreditasi. Selain itu, ada banyak program pascasarjana dalam manajemen strategis yang ditawarkan di seluruh dunia oleh universitas-universitas swasta dan pemerintah. Hari ini, kehadiran program berorientasi manajemen strategis adalah lumrah dalam program bisnis di berbagai tingkatan.

Selain itu, asosiasi profesional bidang manajemen strategis juga banyak. Salah satu organisasi profesi tersebut adalah Manajemen Strategis Masyarakat (SMS) yang terdiri dari lebih dari 2.600 praktisi akademis dan bisnis lebih dari enam puluh negara. Masyarakat profesional berfokus pada kemajuan manajemen strategis melalui pengembangan dan penyebaran pengetahuan yang berkaitan dengan disiplin. SMS menerbitkan tiga jurnal termasuk Jurnal Strategis Manajemen, Jurnal Kewirausahaan Strategis dan Jurnal Strategi Global. Jurnal Strategis Manajemen secara teratur diperingkat sebagai salah satu dari 20 jurnal bisnis Bloomberg Business Week dan Financial Times. Business Week juga disebut sebagai Jurnal Manajemen Strategis " salah satu indikator kunci sekolah bisnis" (Hitt, Boyd & Li, 2004, hal. 2). Lebih dari 50 persen dari anggota SMS berasal dari luar Amerika Utara yang menggambarkan pertumbuhan dan popularitas global .

Publikasi lain yang penting adalah Jurnal Strategi Bisnis yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1984 dan secara konsisten bertujuan untuk mempublikasikan artikel berkualitas yang menarik bagi praktisi dan akademisi (Mehta & Bumpass, 2008). Jurnal Strategi Bisnis menduduki peringkat (posisi 12) dari 50 jurnal akademik manajemen atau strategi umum oleh para peneliti (Yuyuenyong- Watana & Carraher, 2008).

Sebagai tambahan, meningkatnya tren pertumbuhan manajemen strategis dapat dilihat dalam keanggotaan Akademi Manajemen di mana ada sekitar 17.800 anggota di bidang Kebijakan Bisnis dan Divisi Strategi dengan 25% dari mereka anggota yang tinggal di luar Amerika Serikat. Dua puluh empat divisi profesional dan kelompok kepentingan dalam Akademi Manajemen, Kebijakan Bisnis dan Divisi Strategi merupakan jumlah yang terbesar dan meningkat 5% per tahun. Kehadiran organisasi profesional yang kuat dan jurnal yang sukses menunjukkan bahwa manajemen strategis berhasil bekerja untuk menerapkan teori di lapangan.

Beberapa peneliti menyatakan bahwa akademisi telah salah dalam hal penerapan teori ke praktek ( Baldridge, Floyd & Markoczy, 2004; Duncan, 1974; Gopinath & Hoffman, 1995; Hambrick, 2007). Kritik utama bahwa komunitas akademik dan teori-teori yang digunakan tidak relevan dengan praktek, teori tidak dapat membentuk praktek dan akademisi terlalu khawatir mengembangkan teori sementara kehilangan relevansinya dengan praktis (Jarzabkowski & Whittington, 2008). Baldridge et al. (2004) lebih jauh mempertanyakan apakah mungkin "kualitas akademik dan relevansi praktis eksklusif " (2004, hal. 1063).

Meskipun kekurangan, peneliti dan praktisi memiliki hubungan simbiosis. Para peneliti mempelajari praktik bisnis untuk merumuskan pengembangan teori baru. Setelah teori disarikan dari penelitian, disebarluaskan melalui artikel di jurnal, buku teks, program MBA dan konsultan (Jarzabkowski & Whittington, 2008). Teori disebarluaskan kemudian berdampak pada manajer bisnis yang menerapkan praktek-praktek sehingga siklus berlanjut. Selanjutnya, fakultas manajemen strategis telah melahirkan sejumlah besar sarjana dan profesional yang bekerja sehingga mempengaruhi pemikiran strategis dan praktek manajemen (Mahoney & McGahan, 2007).

Secara keseluruhan, manajemen strategis memiliki aplikasi praktis di lapangan berdasarkan pada penilaian kriteria yang disajikan oleh kerangka Biglan (1973) untuk klasifikasi disiplin akademis. Meskipun ada kritik tentang akademisi yang "teori jimat", teori bentuk praktek bisnis manajemen strategis dalam berbagai bidang organisasi (Hambrick , 2007) . Oleh karena itu, bidang manajemen strategis berhasil lulus sebagai aplikasi praktis dari teori.

Penilaian Manajemen Strategis sebagai Disiplin Hasil

Kami menilai keadaan manajemen strategis sebagai disiplin akademis saat ini. Penilaian terhadap keadaan manajemen strategis dilakukan melalui analisis paradigma dan sejauhmana pengetahuan manajemen strategis praktis diterapkan. Keberadaan dua paradigma memberikan dukungan kuat bahwa manajemen strategis didukung oleh jaringan umum menerima dan meyakini yang mengatur penyelidikan ilmiah seperti yang didefinisikan oleh Kuhn (1996). Selanjutnya, sub - paradigma tidak hanya ada di lapangan, tetapi memberikan kontribusi terhadap kekayaan pengetahuan dan penyelidikan.

Evaluasi penerapan praktis dari pengetahuan manajemen strategis juga dilakukan. Manajemen strategis terdiri dari organisasi-organisasi profesional yang bertujuan mempromosikan kemajuan pengetahuan terkait. Selain itu, Jarzabkowski dan Giulietti (2007) menemukan bahwa kesenjangan akademik – praktisi semakin menyempit oleh pendidikan praktisi yang terkena ilmu manajemen strategis melalui pelatihan. Selain itu, dengan adanya program manajemen strategis dan pengakuan oleh lembaga akreditasi, semakin menguatkan bahwa manajemen strategis terlibat dalam aplikasi praktis.

Berdasarkan penilaian dari paradigma dan aplikasi praktis, dapat disimpulkan bahwa bidang manajemen strategis diklasifikasikan sebagai disiplin akademis ketika dievaluasi menggunakan dimensi paradigma dan aplikasi praktis dari kerangka Biglan (1973). Penilaian manajemen strategis sebagai disiplin akademis sama sekali tidak dimaksudkan untuk memberi sinyal kepada peneliti bahwa penyelidikan manajemen strategis lengkap. Pada bagian berikutnya implikasi dari temuan ini akan dibahas.

Implikasi

manajemen strategis sebagai bidang studi akademis, penting untuk mengatasi kekhawatiran tentang perkembangan masa depan disiplin ini dan bagaimana masalah ini mempengaruhi akademisi dan praktisi. Penelitian menunjukkan bahwa kekhawatiran tentang perkembangan masa depan dibedakan ke dalam tiga kategori: keragaman aliran penelitian, kecukupan metode penelitian dan tingkat aplikasi praktis. Kami meninjau ketiga bidang dan menyarankan implikasinya untuk pengembangan masa depan dari disiplin ini.

Keragaman Aliran Penelitian

Hambrick menegaskan bahwa "bidang ini ditarik dengan cepat oleh kekuatan sentrifugal" (2004, hal. 91). Dengan agenda yang berbeda dari penelitian kami, kami mengambil risiko diserap oleh disiplin ilmu yang berdekatan seperti mikroekonomi, pemasaran, sosiologi dan psikologi. Hambrick (2004) lebih lanjut menyatakan bahwa banyak sarjana manajemen strategis sedang mencari teori besar berikutnya, namun yang paling dibutuhkan adalah perbaikan dan peningkatan teori yang ada. Menurut Kuhn (1996), setelah periode revolusioner ketika paradigma baru diciptakan, kita memasuki periode normal dimana hanya "menambal" apa yang ada (paradigma ini lebih diperjelas dalam kondisi yang lebih ketat). Dengan demikian, Hambrick (2004) panggilan dari anggota komunitas ilmiah untuk "sapu bersih" teori yang ada dari manajemen strategis bukan mengejar teori-teori baru yang tidak ada habisnya.

Pengembangan Metode Penelitian

Hambrick (2004) merekomendasikan, pengujian teori manajemen strategis yang ada sangat penting. Termasuk kebutuhan artikel yang lebih empiris dimana prediksi menggunakan model yang ada, diagram dan tokoh-tokoh secara eksplisit menggambarkan hubungan kausal antar variabel dan menunjukkan pengaruh penting yang mengatur hubungan dan/atau proses yang sebelumnya diusulkan oleh teori yang ada (Colquuitt & Zapata - Phelan, 2007). Semakin banyak peneliti manajemen strategis dapat mendukung teori dengan pengamatan empiris, semakin baik kemampuan diskonfirmasi (yang merupakan kriteria utama untuk menilai teori) sehingga memperkuat teori yang ada (Van Maanen, Sorenson & Mitchell, 2007).

Bukan untuk mengatakan bahwa perluasan teori dan pengembangan perspektif teoritis yang ada tidak penting. Sebagaimana Hoskisson, et al. (1999) mencatat, peneliti dan praktisi manajemen strategis secara konstan ditantang oleh perubahan baru. Ketika memeriksa pandangan yang lebih dinamis, baik karena perubahan teknologi yang cepat, kondisi ekonomi yang tidak stabil atau alasan lainnya, masalah strategis terus memerlukan perspektif teoritis beragam dan metodologi empiris inovatif (D' Aveni, Dagnino & Smith, 2010). Meskipun demikian, Hafsi dan Thomas (2005) mengingatkan bahwa manajemen strategis harus mengembangkan kerangka kerja konseptual untuk membawa penelitian dan praktek bersama-sama, disiplin menjalankan risiko akibat terpisah dan diserap oleh disiplin lainnya.

Selain itu, kekhawatiran tentang arah dan pengembangan disiplin manajemen strategis di masa depan tidak terbatas pada pengembangan teori baru. Ketchen, Boyd dan Bergh (2008) berpendapat bahwa perkembangan teoritis dalam bidang apapun adalah sebaik metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan mereka. Untuk praktis dan kemajuan, alat penelitian juga harus maju. Dalam studi jurnal manajemen strategis selama tiga periode (1980-1982;1990-1992, 2000-2002), Ketchen et al. (2008) menemukan peningkatan dramatis dalam volume artikel yang berkaitan dengan manajemen strategis dan metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari disiplin tersebut. Venkatraman (2008) menambahkan bahwa para peneliti harus terus mengembangkan metodologi baru sekaligus meningkatkan presisi bagaimana konstruksi konsep dan hubungan antara mereka dinilai.

Teori manajemen strategis dan konseptualisasi juga terus tumbuh dan menyebar ke bidang lain. Baru-baru ini publikasi manajemen strategis telah muncul dalam bidang-bidang seperti kewirausahaan dan pemasaran. Manajemen Strategis Masyarakat (SMS) mulai menerbitkan Journal Kewirausahaan Strategis triwulanan pada tahun 2007. Penekanan dari jurnal ini adalah untuk mengenali sifat strategis kewirausahaan ketika itu bermanfaat bagi masyarakat secara signifikan dan berkelanjutan. Journal of Strategic Marketing juga muncul dengan tujuh isu setahun, sebagai outlet untuk penerbitan artikel yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran yang mencapai tujuan dan strategi organisasi.

Ketchen et al. (2008) juga mencatat dua kelemahan utama dalam metode penelitian manajemen strategis saat ini yang tidak benar menganalisis beberapa isu kunci. Pertama, dibatasi menggunakan instrumen survei untuk "mengetahui motif eksekutif, preferensi dan keputusan... [dan bahwa survei ini] sangat terbatas dalam kemampuan menangkap fenomena ini" (Ketchen et al., 2008, p. 652) . Selanjutnya, para penulis mencatat bahwa isu-isu dalam manajemen strategis menjangkau beberapa tingkat analisis (misalnya industri, kelompok strategis, perusahaan, manajer, dll), alat-alat penelitian saat ini tidak mampu mengukur dan mengevaluasi hubungan yang kompleks itu.

Literatur terbaru menyerukan untuk menggunakan alat-alat penelitian seperti analisis komparatif kualitatif yang lebih besar dalam manajemen strategis dan penerapan teknologi baru atau penggunaan metode baru (Greckhamer, Misangyi, Elms & Lacey, 2008; Venkatraman, 2008). Salah satu alat yang mungkin adalah diksi, sebuah program analisis konten yang mungkin membantu penelitian manajemen strategis dengan memeriksa dampak narasi manajemen terhadap kinerja keuangan dan organisasi perusahaan (Short & Palmer, 2008). Potensi sumber daya lain adalah aplikasi yang lebih besar dari analisis wacana kritis dalam manajemen strategis (Phillips, Sewell & Jaynes, 2008). Metodologi ini sangat berguna untuk memeriksa bagaimana organisasi diciptakan dan dipelihara melalui wacana. Ranah masa depan penelitian menggunakan metodologi ini akan mencakup perumusan strategi dan pelaksanaan strategi.

Penelitian manajemen strategis akan mendapat manfaat dari investigasi menggunakan beberapa tingkat analisis (Hitt, Beamish, Jackson & Mathieu, 2007), di mana ada konsistensi antara tingkat teori, tingkat pengukuran (tingkat entitas dari data yang berasal) dan tingkat analisis (unit yang ditugaskan data untuk pengujian hipotesis dan analisis statistik) (Rousseau, 1985). Fokus tambahan mengenai penyebab dan apa artinya untuk penelitian manajemen strategis juga diperlukan (Durand & Vaara, 2009). Penyebab dapat lebih mudah diatasi dalam manajemen strategis melalui metode kontra yang menyelidiki arah dan stabilitas hubungan antara kejadian dan konsekuensinya atau melalui kombinasi laboratorium dan penelitian lapangan (Durand & Vaara, 2009; Schwenk, 1982). Singkatnya, kurangnya alat penelitian yang memadai menunjukkan bahwa masih banyak pertanyaan penting yang belum terjawab.

Pengembangan Aplikasi Praktis

Banyak yang telah ditulis tentang topik apakah literatur manajemen strategis adalah praktis untuk manajer bisnis dan apakah penelitian terus berpacu dengan pasar yang dinamis saat ini (Baldridge et al, 2004;.Duncan, 1974; Gopinath & Hoffman, 1995; Grundy, 2004; Hambrick, 2007; Jarzabkowski & Wilson, 2006). Menurut penilaian kami, manajemen strategis terlibat dalam aplikasi praktis namun masih ada sekat antara akademisi dan praktisi. Meskipun perbedaan ini, peneliti dan praktisi memiliki hubungan yang saling menguntungkan dimana masing-masing pihak membantu yang lain dalam mengembangkan teori-teori baru, pelatihan manajemen dan menerapkan praktek-praktek baru. Adanya komunikasi dua arah antara peneliti dan praktisi yang saling menguntungkan dan mengarah ke pengembangan teori baru. Untuk lebih memperkuat hubungan antara peneliti dan praktisi, kami merekomendasikan bahwa peneliti: Pertama melibatkan komunitas bisnis untuk lebih memahami kebutuhan mereka saat bekerja untuk mengembangkan aliran penelitian yang saling menguntungkan. Teori-teori manajemen strategis membangun dan memajukan "masalah" untuk mengatasi masalah dan fenomena praktek. Kedua, peneliti didorong untuk terlibat pada domain masalah masa depan. Dengan mengantisipasi konseptual dan domain praktis yang relevan dalam manajemen strategis, peneliti akan menjadi kurang reaktif. Selain itu, peneliti harus menyadari berkomunikasi dalam penelitian harus dapat dipahami oleh praktisi (Baldridge et al., 2004). Mengikuti pendekatan proaktif akan memungkinkan akademisi untuk berkomunikasi seacara pragmatis yang berguna bagi praktisi (Corely & Gioia, 2011).

Manfaat menjembatani akademik - praktisi terlihat dalam apa Van de Ven dan Johnson (2006) yang diberi label "diberlakukan beasiswa" yang merupakan bentuk kolaborasi penyelidikan dan komunikasi dua arah di mana akademisi dan praktisi dapat menemukan dasar bersama dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan dan pelaksanaan penelitian dilakukan dalam pengaturan dunia nyata. Memanfaatkan perspektif dan kompetensi dari kedua praktisi dan akademisi memungkinkan untuk "produksi bersama" pengetahuan tentang masalah yang relevan dan fenomenal. Pengetahuan ini tidak hanya menjadi relevan bagi praktisi akan tetapi juga akademisi. Rekomendasi ini mengikuti Schendel, Ansoff dan rekomendasi Channon-yang muncul dalam edisi pertama Journal Manajemen Strategis-bahwa disiplin manajemen strategis yang kuat, harus tidak pernah melupakan mengejar penelitian yang "baik bagi akademisi maupun praktisi akan... menarik " (1980, hal. 4).

Kesimpulan

Secara keseluruhan, analisis ini bermaksud untuk memberikan laporan tentang status bidang manajemen strategis. Secara khusus, status lapangan tersebut sebagai disiplin akademis bertentangan dengan pendapat kebanyakan sarjana. Untuk mengevaluasi perkembangan lapangan, kami menggunakan kerangka kerja yang diusulkan oleh Biglan (1973) mengidentifikasi dua dimensi yang digunakan untuk mengklasifikasikan bidang studi sebagai disiplin akademis. Dimensi: mempunyai paradigma penelitian dan memiliki aplikasi praktis. Berdasarkan analisis lapangan, disimpulkan bahwa manajemen strategis memenuhi kriteria Biglan (1973) dan merupakan disiplin akademis.

Klasifikasi manajemen strategis sebagai disiplin akademis tidak berarti bahwa tugas sarjana manajemen strategis berkurang. Selain itu, temuan menggembirakan yang harus memotivasi peneliti untuk terus menyempurnakan paradigma dan mengembangkan aplikasi praktis untuk menjamin pengayaan lebih lanjut. Disiplin ini harus siap untuk terus memproduksi kemajuan teoritis dan praktis yang akan mendorong pengembangan manajemen strategis dan memiliki implikasi yang luas untuk disiplin lainnya.

Biografis Penulis

Marcus Z. Cox adalah kandidat doktor dalam manajemen strategis di University of North Texas. Ia menerima gelar MBA dari Stephen F. Austin State University dan CAM dari Babson College. Minat penelitiannya saat ini strategi, kelestarian lingkungan, inovasi strategis dan etika.

Josh Daspit adalah kandidat doktor dalam manajemen strategis di University of North Texas. Ia menerima gelar MBA dari University of St Thomas dan BS dari Lamar University. Minat penelitiannya meliputi daya serap, kemampuan perusahaan dan manajemen sumber daya manusia strategis.

Erin B. McLaughlin adalah Asisten Profesor di H. Wayne Huizenga Sekolah Bisnis dan Kewirausahaan di Nova Southeastern University. Minat penelitiannya adalah di bidang strategi, manajemen usaha kecil, kewirausahaan kognisi dan kecerdasan emosional.

Raymond Jones saat Ph.D. kandidat di Departemen of Management di University of North Texas .

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Derrick D'Souza untuk bimbingan dan dukungan dan Brooklyn Cole, Victor McKee dan Ashwini Yosua atas kontribusi mereka terhadap draf awal.

KETAHANAN PANGAN

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 15 Nov 2013 05:57:00 +0000

Pendahuluan

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Dalam UU tersebut disebutkan Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka.

Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun 1996 menegaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, upaya penyediaan pangan dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi pangan yang berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, mengembangkan teknologi produksi pangan, mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Di PP tersebut juga disebutkan dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan ke seluruh wilayah dilakukan distribusi pangan melalui upaya pengembangan sistem distribusi pangan secara efisien, dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan serta menjamin keamanan distribusi pangan.

Disamping itu, untuk meningkatkan ketahanan pangan dilakukan diversifikasi pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal melalui peningkatan teknologi pengolahan dan produk pangan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi anekaragam pangan dengan gizi seimbang.

PP Ketahanan Pangan juga menggarisbawahi untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan dan pelatihan di bidang pangan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan dan penyuluhan di bidang pangan. Di samping itu, kerjasama internasional juga dilakukan dalam bidang produksi, perdagangan dan distribusi pangan, cadangan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan serta riset dan teknologi pangan.

II. Kondisi Ketahanan Pangan

Impor

Sejak krisis ekonomi hingga sekarang, kemampuan Indonesia untuk memenuhi sendiri kebutuhan pangan bagi penduduk terus menurun. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi lebih dari 210 juta jiwa, dalam periode 1997-2003, Indonesia harus mengimpor bahan pangan diantaranya beras rata-rata 2 juta ton, kedelai 900 ribu ton, gula pasir 1,6 juta ton, jagung 1 juta ton, akhir-akhir ini garam sebesar 1,2 juta ton dan menghabiskan devisa negara 900 juta dolar AS pada tahun 2003 (Tabel 1).

Tabel 1. Volume dan Nilai Impor beberapa bahan pangan tahun 2003

Komoditas	Volume Impor rata-rata-rata 1997-2002 (ton)	Volume Impor thn 2003 ( ton)	Nilai Impor rata-rata 1997-2002 (juta dolar AS)	Nilai Impor tahun 2003 (juta dolar AS)
Beras	2 024 384	1 428 433	586	414
Kedelai	903 615	921 000	229	275.5
Gula	1 557 259	618 678	418	85.31
Garam	1 300 000	1 700 000	49	55

Badan Pusat Statistik, 2003

Produksi

Produksi beras mengalami penurunan dalam 1997-2002, kemudian meningkat kembali. (Tabel 2). Produksi beras pada tahun 2003 sebesar 31.2 juta ton. Produksi kedelai menurun sangat tajam dengan rata-rata penurunan sekitar 25%, akibat menurunnya luas areal pertanaman kedelai. Produksi kedelai pada tahun 2003 berjumlah 671 ribu ton. Produksi gula cenderung stagnan pada level 1,7 juta ribu ton. Produksi garam cenderung menurun hanya mencapai 300 000 ton pada tahun 2003. Menurut ramalan ke -3 BPS, produksi beras dan kedelai tahun 2004 meningkat sedikit dari tahun 2003.

Tabel 2. Produksi beberapa bahan pangan tahun 2003

Komoditi	Produksi (000 ton)		Pertumbuhan (%)
Komoditi	Rata-rata 1999-2002	2003	1999-2002	2003 terhadap 2002
Beras	30.294	31.200	-1.15	2.92
Kedelai	712	672	-25.15	-0.09
Gula	1.692	1.681	3.73	-1.16
Garam	700	350	-25	-10

Konsumsi

Di sisi lain kebutuhan pangan cenderung meningkat 2,5-4% sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Kebutuhan beras, kedelai, gula dan garam pada tahun 2003 masing-masing berjumlah 33,4 juta ton, 1,95 juta ton, 3 juta ton, dan 2,05 juta ton.

Tabel 3. Kebutuhan beberapa bahan pangan tahun 2003

Komoditi	Kebutuhan (000 ton)		Pertumbuhan
Komoditi	2002	2003	ton	%
Beras	32.158	33.372	1.214	3.78
Kedelai	1.901	1.951	50	2,6
Gula	2.883	3.000	117	4
Garam	2.000	2.050	50	2,5

Melihat data produksi dan kebutuhan pangan pada tahun 2003 terlihat bahwa terjadi defisit untuk keempat jenis komoditas pangan tersebut, beras sejumlah 1, 6 juta ton, kedelai 1,3 juta ton, gula 1,32 juta ton dan garam sejumlah 1,7 juta ton. Defisit pangan ini diatasi dengan cara mengimpor . Kecuali untuk beras, persentase impor pangan lainnya terhadap produksi sangat mengkhawatirkan berkisar 30-70%.

Dengan jumlah penduduk yang besar sekitar 216 juta jiwa pada tahun 2003 dan laju pertumbuhan 1.35% per tahun, maka kebutuhan pangan akan semakin besar di masa mendatang. Pada tahun 2005 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 220.6 juta jiwa, dan tahun 2010 sebesar 236 juta. Apabila kemampuan produksi bahan pangan nasional tidak dapat mengikuti peningkatan kebutuhannya, maka Indonesia akan semakin tergantung pada impor yang berdampak membahayakan ketahanan nasional.

III. Tantangan dan Hambatan

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan menyangkut beberapa aspek 1) Ketersediaan Pangan, 2) Distribusi Pangan 3) Konsumsi pangan, 4) Pemberdayaan masyarakat dan 5) Manajemen.

1. Ketersediaan Pangan

Dalam aspek ketersediaan pangan, masalah pokok adalah semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi dan daya saing pangan nasional. Hal ini disebabkan oleh faktor faktor teknis dan sosial - ekonomi;

a. Teknis

· Berkurangnya areal lahan pertanian karena derasnya alih lahan pertanian ke non pertanian seperti industri dan perumahan (laju 1%/tahun).

· Produktifitas pertanian yang relatif rendah dan tidak meningkat.

· Teknologi produksi yang belum efektif dan efisien.

· Infrastruktur pertanian (irigasi) yang tidak bertambah selama krisis dan kemampuannya semakin menurun.

· Masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada penanganan pasca panen (10-15%).

· Kegagalan produksi karena faktor iklim seperti El-Nino yang berdampak pada musim kering yang panjang di wilayah Indonesia dan banjir .

b. Sosial- ekonomi

o Penyediaan sarana produksi yang belum sepenuhnya terjamin oleh pemerintah.

o Sulitnya mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam produksi pangan karena besarnya jumlah petani (21 juta rumah tangga petani) dengan lahan produksi yang semakin sempit dan terfragmentasi (laju 0,5%/tahun).

o Tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali beras.

o Tata niaga produk pangan yang belum pro petani termasuk kebijakan tarif impor yang melindungi kepentingan petani.

o Terbatasnya devisa untuk impor pangan sebagai alternatif terakhir bagi penyediaan pangan.

2. Distribusi Pangan

a. Teknis

· Belum memadainya infrastruktur, prasarana distribusi darat dan antar pulau yang dapat menjangkau seluruh wilayah konsumen.

· Belum merata dan memadainya infrastruktur pengumpulan, penyimpanan dan distribusi pangan , kecuali beras.

· Sistem distribusi pangan yang belum efisien.

· Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim menuntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi pangan agar pangan tersedia sepanjang waktu diseluruh wilayah konsumen.

b. Sosial-ekonomi

· Belum berperannya kelembagaan pemasaran hasil pangan secara baik dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan.

· Masalah keamanan jalur distribusi dan pungutan resmi pemerintah pusat dan daerah serta berbagai pungutan lainnya sepanjang jalur distribusi dan pemasaran telah menghasilkan biaya distribusi yang mahal dan meningkatkan harga produk pangan.

3. Konsumsi Pangan

a. Teknis

· Belum berkembangnya teknologi dan industri pangan berbasis sumber daya pangan lokal

· Belum berkembangnya produk pangan alternatif berbasis sumber daya pangan lokal.

b. Sosial-ekonomi

Tingginya konsumsi beras per kapita per tahun ( tertinggi di dunia > 100 kg, Thailand 60 kg, Jepang 50 kg) .
Kendala budaya dan kebiasaan makan pada sebagian daerah dan etnis sehingga tidak mendukung terciptanya pola konsumsi pangan dan gizi seimbang serta pemerataan konsumsi pangan yang bergizi bagi anggota rumah tangga.
Rendahnya kesadaran masyarakat, konsumen maupun produsen atas perlunya pangan yang sehat dan aman.
Ketidakmampuan bagi penduduk miskin untuk mencukupi pangan dalam jumlah yang memadai sehingga aspek gizi dan keamanan pangan belum menjadi perhatian utama.

4. Pemberdayaan Masyarakat

o Keterbatasan prasarana dan belum adanya mekanisme kerja yang efektif di masyarakat dalam merespon adanya kerawanan pangan, terutama dalam penyaluran pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.

o Keterbatasan keterampilan dan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya usaha seperti permodalan, teknologi, informasi pasar dan sarana pemasaran meyebabkan mereka kesulitan untuk memasuki lapangan kerja dan menumbuhkan usaha.

o Kurang efektifnya program pemberdayaan masyarkat yang selama ini bersifat top-down karena tidak memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan.

o Belum berkembangnya sistem pemantauan kewaspadaan pangan dan gizi secara dini dan akurat dalam mendeteksi kerawanan panagan dan gizi pada tingkat masyarakat.

5. Manajemen

Keberhasilan pembangunan ketahanan dan kemandirian pangan dipengaruhi oleh efektifitas penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen pembangunan yang meliputi aspek perencanan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta koordinasi berbagai kebijakan dan program. Masalah yang dihadapi dalam aspek manajemen adalah:

o Terbatasnya ketersediaan data yang akurat, konsisten , dipercaya dan mudah diakses yang diperlukan untuk perencanaan pengembangan kemandirian dan ketahanan pangan

o Belum adanya jaminan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen kecil di bidang pangan.

o Lemahnya koordinasi dan masih adanya iklim egosentris dalam lingkup instansi dan antar instansi, subsektor, sektor, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pusat dan daerah dan antar daerah.

VI. Strategi Menghadapi Tantangan

Strategi yang dikembangkan dalam upaya pembangunan kemandirian pangan adalah sebagai berikut :

Peningkatan kapasitas produksi pangan nasional secara berkelanjutan (minimum setara dengan laju pertumbuhan penduduk) melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi.
Revitalisasi industri hulu produksi pangan (benih, pupuk, pestisida dan alat dan mesin pertanian) .
Revitalisasi Industri Pasca Panen dan Pengolahan Pangan.
Revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan pangan yang ada ; koperasi, UKM dan lumbung desa.
Pengembangan kebijakan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian pangan yang melindungi pelaku bisnis pangan dari hulu hingga hilir meliput penerapan technical barrier for Trade (TBT) pada produk pangan, insentif, alokasi kredit , dan harmonisasi tarif bea masuk, pajak resmi dan tak resmi.

Ketahanan pangan diwujudkan oleh hasil kerja sistem ekonomi pangan yang terdiri dari subsistem ketersediaan meliput produksi , pasca panen dan pengolahan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi yang saling berinteraksi secara berkesinambungan. Ketiga subsistem tersebut merupakan satu kesatuan yang didukung oleh adanya berbagai input sumberdaya alam, kelembagaan, budaya, dan teknologi. Proses ini akan hanya akan berjalan dengan efisien oleh adanya partisipasi masyarakat dan fasilitasi pemerintah. Partisipasi masyarakat ( petani, nelayan dll) dimulai dari proses produksi, pengolahan , distribusi dan pemasaran serta jasa pelayanan di bidang pangan. Fasilitasi pemerintah diimplementasikan dalam bentuk kebijakan ekonomi makro dan mikro di bidang perdagangan, pelayanan dan pengaturan serta intervensi untuk mendorong terciptanya kemandirian pangan. Output dari pengembangan kemandirian pangan adalah terpenuhinya pangan, SDM berkualitas, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional.

VII. Alternatif Solusi

Dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan hukum, serta tujuan dan strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan , maka kebijakan dan program yang akan ditempuh dikelompokkan dalam 1) Program jangka pendek (sampai dengan 5 tahun) 2) Program jangka menengah (5-10 tahun ) dan 3) Program jangka panjang (> 10 tahun)

1. Ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian (140.000 Ha/tahun)

Ekstensifikasi lahan pertanian ditujukan untuk memperluas lahan produksi pertanian, sehingga produksi pangan secara nasional yang sekarang dapat ditingkatkan. Ekstensifikasi dilakukan terutama untuk kedelai, gula dan garam karena rasio impor terhadap produksi besar (30-70%). Lahan yang diperluas diperuntukkan bagi petani miskin dan tunakisma (< 0.1 Ha), tetapi memiliki keahlian/pengalaman bertani. Lahan kering yang potensial seluas 31 juta Ha dapat dimanfaatkan menjadi lahan usahatani. Sekarang ini baru 4 juta Ha lahan kering yang telah dibuka untuk area tanaman pangan dan perkebunan yang telah dibagikan kepada lebih dari 1 juta keluarga petani. Perluasan dilakukan di propinsi yang luas dan kaya seperti Kalimantan, Jambi, Irian Jaya dan Sumatra Selatan.

Biaya yang diperlukan bagi ekstensifikasi lahan pertanian untuk kedelai dengan asumsi luas lahan pertanian yang dibuka adalah 140000 Ha/tahun dan biaya pembukaan lahan kering adalah 4 000 000/Ha dan biaya budidaya Rp 3,5 juta tahun maka kebutuhan biaya ekstensifikasi adalah 1,05 trilyun rupiah per tahun. Target kepemilikan lahan petani adalah 2 Ha (karena akan efisien) sehingga jumlah petani yang memiliki lahan 2 Ha akan bertambah 70000 petani/tahun. Biaya budidaya direvolving untuk tahun berikutnya sehingga tidak perlu mengalokasikan dana untuk yang sudah dibuka. Kenaikan produksi yang diharapkan adalah untuk kedelai 280 000 ton dengan masa tanam 2 kali. Untuk gula dan garam, ekstensifikasi dilakukan dengan memanfaatkan kembali lahan produksi gula dan garam yang telah beralihfungsi.

2. Intensifikasi

Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktifitas pertanian. Intensifikasi ditujukan pada lahan-lahan pertanian subur dan produktif yang sudah merupakan daerah lumbung pangan seperti Kerawang, Subang dan daerah pantura lainya di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan propinsi lainnya. Penekanan program ini pada peningkatan pertanaman (dari 1 menjadi 2, dari 2 kali menjadi 3 kali ) dan ketepatan masa tanam didukung oleh adanya peralatan pertanian, kebutuhan air (jaringan irigasi baru), pupuk dan benih serta pengendalian hama penyakit terpadu.

Peningkatan produktifitas padi 10% per 5 tahun dapat mempercepat terwujudnya swasembada beras (konsumsi 100 kg/kapita/hari). Untuk kedelai swasembada sulit dicapai tanpa diimbangi dengan peningkatan luas areal kedelai secara signifikan. Produktifitas kedelai perlu ditingkatkan sebesar 50-100% diimbangi dengan penambahan luas areal 2-3 kali lipat dari yang ada sekarang. Produktifitas gula dan garam perlu ditingkatkan sebesar 50-100%, diimbangi dengan perluasan areal tebu dan garam.

3. Diversifikasi

Kegiatan diversifikasi ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan pokok alternatif selain beras, penurunan konsumsi beras dan peningkatan konsumsi pangan pokok alternatif yang berimbang dan bergizi serta berbasis pada pangan lokal. Diversifikasi dilakukan dengan mempercepat implementasi teknologi pasca panen dan pengolahan pangan lokal yang telah diteliti ke dalam industri. Dukungan sektor alat dan mesin dan kredit menjadi penting pada saat transformasi dari skala laboratorium menjadi skala industri agar proses produksi berjalan efisien.

4. Revitalisasi Industri Pasca Panen dan Pengolahan Pangan

Revitalisasi/restrukturisasi industri pasca panen dan pengolahan pangan diarahkan pada 1) penekanan kehilangan hasil dan penurunan mutu karena teknologi penanganan pasca panen yang kurang baik, 2) pencegahan bahan baku dari kerusakan dan 3) pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan produk pangan.

Kegiatan yang dilakukan adalah implementasi alat mesin dan teknologi pasca panen yang efektif dan efisien ; perontokan dan pengeringan pada tingkat petani, pengumpul, KUD dan usaha jasa pelayanan alsin pasca panen di sentra produksi (beras, kedelai). Produktifitas industri gula ditingkatkan dengan modernisasi alat dan mesin pengolahan gula.

Industri pangan non beras di sentra produksi didorong pengembangannya untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan bahan baku menjadi produk pangan. Dengan demikian, industrialisasi dan agroindustri pangan akan berkembang dan tumbuh di pedesaan. Program ini akan berdampak luas kepada penyediaan lapangan kerja dan penurunan laju urbanisasi. Jenis industri pengolahan pangan yang dikembangkan disesuaikan dengan potensi bahan baku dan adanya pasar.

5. Revitalisasi dan Restrukturisasi Kelembagaan Pangan

Keberadaan, peran dan fungsi lembaga pangan seperti kelompok tani, UKM, Koperasi perlu direvitalisasi dan restrukturisasi untuk mendukung pembangunan kemandirian pangan. Kemitraan antara lembaga perlu didorong untuk tumbuhnya usaha dalam bidang pangan. Koordinator kegiatan ini adalah Meneg Koperasi dan UKM dan Deptan dibantu oleh Depperindag. Alokasi dana untuk kegiatan ini berupa koordinasi antar departemen dan instansi untuk melahirkan kebijakan baru untuk kelembagaan pangan. Kebutuhan dana dibebankan pada anggaran masing-masing departemen.

6. Kebijakan Makro

Kebijakan dalam bidang pangan perlu ditelaah dan dikaji kembali khususnya yang mendorong tercapainya ketahanan pangan dalam waktu 1-5 tahun. Beberapa hal yang perlu dikaji seperti pajak produk pangan, retribusi, tarif bea masuk, iklim investasi, dan penggunaan produksi dalam negeri serta kredit usaha.

PUSTAKA

Achmad Suryana, 2001. Kebijakan Nasional Pemantapan Ketahanan Pangan. Makalah pada Seminar Nasional Teknologi Pangan, Semarang , 9-10 Oktober 2001
Anonim, 1996. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Kantor Menteri Negara Pangan RI.
Anonim , 2000. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
Siswono Yudo Husodo. 2001.Kemandirian di Bidang Pangan, Kebutuhan Negara Kita. Makalah Kunci pada Seminar Nasional Teknologi Pangan, Semarang , 9-10 Oktober 2001

Kebijakan Impor Bawang Putih Cermin Kegagalan Swasembada Pangan

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 15 Nov 2013 05:47:00 +0000

A. Permasalahan

Setelah publik dipusingkan dengan harga daging, sekarang ditambah dengan lonjakan harga bawang yang tidak terkendali, para pedagang mengeluhkan kenaikan harga ini, terutama bawang putih yang naik sangat fantastis sehingga menyebabkan omzet pedagang menurun secara signifikan. Sebagaimana yang dikeluhkan Agus pedagang bawang sebuah pasar di Jakarta Selatan karena menyebabkan konsumen membatasi pembelian bawang: “Naiknya terlalu tinggi, menjadi Rp 45.000 (per kilogram) sampai Rp 50.000 (per kilogram),” bahkan beberapa daerah naik sampai sekitar Rp 80.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang merah yang semula Rp 8.000 per kilogram menjadi sekitar Rp 25.000 atau bahkan Rp 40.000 setiap kilogram.

Anomali intervensi kebijakan yang tidak jelas visinya tampak dari kebijakan pembatasan bawang putih yang diambil pemerintah. Sebagaimana diketahui, mahalnya harga bawang saat ini merupakan konsekuensi dari dibatasinya impor sebagai realisasi penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Permentan tersebut menyatakan bahwa jumlah kuota impor tujuh komoditas hortikultura dibatasi masuk ke Indonesia sampai 30 Juni 2013, dan bawang adalah salah satunya.

Kebutuhan bawang di Indonesia sekitar 1,3 juta ton per tahun sementara kemampuan produksi dalam negeri sekitar 30 persen dari total kebutuhan tersebut, sehingga 70 persen sisanya harus diimpor dari Thailand, Filipina, Vietnam dan Malaysia. Akan tetapi sejak Januari hingga Juni 2013, Pemerintah mulai melakukan Pembatasan impor berbagai komoditas yang diawali dengan pembatasan 13 komoditas hortikultura di antaranya kentang, kubis, wortel dan cabai, pembatasan impor juga akan diberlakukan terhadap berbagai komoditas lain secara bergantian.

Kebijakan tersebut diprotes berbagai kalangan terutama negara-negara eksportir. Namun pemerintah tetap memberlakukan kebijakan tersebut dengan alasan melindungi petani dan produk dalam negeri serta tidak terus bergantung pada impor. Bagaimana mungkin bisa, produksi bawang domestik yang hanya mampu memenuhi kebutuhan 5 persen nasional mensubstitusi 95 persen kebutuhan nasional dari sumber impor.

Ada dua hal yang dapat dilihat dari krisis bawang yang terjadi, yang pertama Kesalahan kebijakan dan berbelitnya aturan main yang dibuat pemerintah dalam memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Dan kedua, pemerintah bermaksud membatasi kuota impor agar menjadi insentif pendukung swasembada, kebijakan yang pro rakyat. Namun harus dipahami masyarakat bahwa bawang adalah tanaman subtropis yang bisa tumbuh bagus di dataran tinggi seperti daerah Berastagi Sumut atau di kaki gunung Merapi. Tidak semua tempat cocok untuk menanam bawang. Swasembada yang dilakukan tanpa menyiapkan diri tentu akan berakibat fatal pada banyak aspek kehidupan masyarakat.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pembatasan impor yang diterapkan pemerintah terhadap produk bawang?

2. Bagaimana dampak dari kebijakan pembatasan impor tersebut bagai petani bawang?

3. Bagaimana dampak dari kebijakan pembatasan impor tersebut bagi masyarakat sebagai konsumen?

C. Tinjauan Pustaka

Ilmu ekonomi dan ilmu politik terpisah dan saling lepas, tidak dalam satu kesatuan ilmu humaniora. Ilmu ekonomi prinsipnya cocok untuk analisis kelembagaan pasar. Ilmu sosial politik tumpul jika bersinggungan dengan instansi pasar sehingga perlu dipertanyakan. Ekonomi politik selalu mengacu pada kepada interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik yakni bagaimana pengaruh aspek politik terhadap kebijakan ekonomi suatu negara.

Ilmu ekonomi politik menurut P Todaro: membahas hubungan politik dan ekonomi dengan tekanan pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akibat dari adanya ekonomi politik tersebut terlihat pada beberapa pernyataan berikut:

1. Proses politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan. Ekonomi tentang fenomena kekayaan dan politik kekuasaan saling mempengaruhi, politik menentukan kerangka kegiatan ekonomi dan menyalurkannya kearah tertentu demi memenuhi kepentingan kelompok dominan.

2. Untuk memahami peran penting Negara. Perspektif ekonomi politik menggambarkan dua obyek penting yang interaksinya sangat menentukan arena politik, yaitu pasar dan Negara. Mekanisme pasar dan struktur kekuasaan saling tergantung. Negara menetapkan konteks bagi beroperasinya pasar. Dengan daya paksa, negara mengatur pasar. Sebaliknya hukum pasar tidak bisa diabaikan. Ringkasnya, dalam proses kebijakan mekanisme pasar dan struktur kekuasaan saling terkait. Kebijakan publik adalah hasil dari interaksi antara “pasar” dan “negara”.

3. Akibat kelangkaan sumberdaya, tidak ada kebijakan politik yang bisa memuaskan semua pihak secara optimal. Pasti ada pihak yang lebih diuntungkan dan yang lebih dirugikan oleh suatu kebijakan pemerintah.

Ilmu ekonomi dan ilmu politik memberikan perhatian pada pembentukan kebijakan, yaitu apakah kebijakan tersebut menimbulkan surplus/deficit. Salah satu masalah ekonomi yaitu sumber daya terbatas dan keinginan yang tidak terbatas.

Lima konsep penting dalam ekonomi yaitu: 1) insentif ekonomi (kecenderung orang akan mengikuti sesuatu hal yang memberikan keuntungan ekonomi), 2) Opportunity cost (memilih nilai dari alternative terbaik), 3) Efisiensi ekonomi ( sumberdaya dialokasikan untuk berproduksi pada titik optimal), 4) Marginalisme (aktivitas ekonomi terus dilakukan apabila ada tambahan manfaat), dan 5) hasil makin berkurang.

a. Ekonomi Politik Baru

Ekonomi Politik Baru (EPB) atau New Political Economy yang kemudian popular dengan sebutan “Rational Choice” (RC) dan “Public Choice (PC). Pendekatan EPB berbeda dengan pendekatan klasik yang hanya menjangkau fenomena dan kelembagaan ekonomi pasar. Dalam pendekatan EPB berusaha untuk memahami realitas politik dalam bentuk-bentuk sikap sosial dalam kerangka analisis yang dianalogikan pada aktor individual yang rasional. Pendekatan EPB bersifat liberal-individual, dalam hal ini kepentingan individu jauh lebih penting dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya.

Pendekatan ini dapat diaplikasikan untuk berbagai fenomena ekonomi maupun politik: pemilihan umum, watak konsumen, tabiat petani pamakai air, sikap pemerintah dalam proses pengambilan keputusan bagi kebijakan public.

1. Pelaku Rasional (Popkin)

Petani sebagai pelaku rasional yang memiliki dampak langsung bagi perekonomian suatu negara, rasional dalam artian bahwa pengorbanan yang dikeluarkan lebih kecil dan memperoleh lebih banyak keuntungan. Contoh-contoh protes massa petani terhadap penetrasi kapitalisme, menurut Popkin, secara kolektif tidak ditujukan untuk meletakkan basis kelembagaan prakapitalisme, tetapi lebih merupakan tameng untuk menetralisasi dampak kapitalisme dan justru menghancurkan feodalisme yang telah lama bercokol di pedesaan negara-negara Asia Tenggara.

2. Pasar dan Negara (Bates)

Bates mengemukakan bahwa krisis pangan di Afrika Tropis terjadi karena kesalahan kebijakan, pemerintah menetapkan harga pangan yang relatif rendah, tidak menguntugkan petani. Sebagai respon, petani menggunakan pasar untuk menentang kebijakan pemerintah dan protes tersembunyi. Petani menanam tanaman tidak menguntungkan dan berduyun-duyun meninggalkan desa untuk menyerbu kota-kota.

3. Kelangkaan dan Pilihan

Rotchild dan Curry melihat hubungan kepentingan public, kepentingan dan tujuan organisasi kolektif. Masyarakat adalah pengambil sikap rasional. Sebagai contoh, kasus di Afrika Tengah tentang usaha pemanfaatan sumber-ssumber ekonomi, yang terbatas untuk dipakai dalam pengentasan kemiskinan secara efektif, jika masyarakat tidak mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah biasanya langsung diklaim tidak bisa mengikutinya, padahal ada yang salah dari kebijakan tersebut.

b. Teori Organisasi dan Tindakan Kolektif

Menurut Mancur Olson, jika ada pembonceng gratis (free rider problem) maka organisasi tidak efisien dan biaya transaksi tinggi. Pembonceng gratis disini maksudnya adalah orang-orang yang menikmati dana pemerintah tanpa ada persyaratan yang jelas. Adapun berkembangnya pembonceng gratis karena berlangsung dalam kelompok besar dimana setiap individu tidak bisa mengontrol individu lainnya sehingga menyebabkan kelompok makin tidak efektif.

Komoditas publik adalah komoditas yang tidak bisa dikonsumsi secara individu tanpa berpengaruh apa pun terhadap individu-individu lain di dalam kelompok. Komuditas publik secara relatif akan semakin kecil ketika kelompok semakin besar. Manfaat komuditas publik akan lebih sedikit diterima oleh anggota-anggota di dalamnya.

c. Barang Publik dan Barang Privat

Barang pribadi/publik (private goods) adalah barang-barang yang ekskludabel dan rival. Barang yang produksi dan penggunaannya dapat dipisahkan dari penggunaan oleh orang lain. Barang public ini merupakan barang dan jasa yang sangat bermanfaat tetapi tidak disukai produsen karena tidak menguntungkan. Barang seperti ini adalah barang yang mengandung eksternalitas positif terlalu besar, yaitu barang yang pada dasarnya akan menguntungkan banyak orang tetapi terlalu mahal apabila diproduksi oleh suatu perusahaan. Sebagian besar barang yang ada di pasar adalah barang pribadi. Saat kita menganalisis penawaran dan permintaan kita mengasumsikan bahwa semua barang bersifat ekskludabel dan rival. Idealnya, negara menyediakan barang publik dalam jumlah yang memadai.

Barang publik (public goods) adalah barang-barang yang tidak ekskludabel dan juga tidak rival. Artinya siapa saja tidak bisa mencegah untuk memanfaatkan barang ini, dan konsumsi seseorang atas barang ini tidak mengurangi peluang orang lain melakukan hal yang sama. Barang privat merupakan barang yang tidak bisa dikecualikan penggunaannya dari orang lain. Setiap orang dapat menikmatinya tanpa harus mengurangi kenikmatan orang lain, setiap orang memiliki akses yang sama ke barang tersebut. Contoh dari barang publik adalah jalan raya. Di mana setiap orang dapat menikmatinya tanpa harus berkompetisi dengan orang lain.

d. Rent Seeking & Public Choice

Transformasi konsep ekonomi klasik ke dalam ekonomi politik. Ada tiga konsep pendapatan, yaitu:

1. Profits (keuntungan)

- Mempunyai resiko yang tinggi
- Sumber pendapatan utama
- Susah memprediksi apakah memperoleh untung atau tidak

2. Wages (upah)

- Kadang-kadang tidak mempunyai resiko karena upah itu pasti
- Biaya dari pelayanan
- Semakin produktif semakin proporsional
- Nilai individu
- Modal manusia
- Dibutuhkan talenta untuk mendapatkan upah
- Lebih mudah diperoleh dibanding profits

3. Rents (sewa)

- Uangnya untuk aset capital
- Lebih mudah diperoleh dibanding profits dan wages
- Tidak dibutuhkan kerja keras dan talenta

Motivasi jalan pintas tergampang dalam bisnis normal dengan income melalui rente (sewa) tidak bermakna negative sepanjang aset yang disewakan merupakan hak miliknya yang sah. Masalah muncul ketika motif ini pindah ke domain public, motivasi rent seeking dilakukan dengan kekuatan kekuasaan untuk kelompok kepentingan kecil, dan kekuasaan bukan aset milik sekelompok kecil tersebut tetapi milik public atau rakyat banyak, serta kekuasaan dipakai oleh segelintir orang. Rent seekers adalah pengusaha atau segelintir orang yang menggunakan kekuasaan (aset publik) untuk dirinya secara inidividu.

D. Analisis

Pertanyaan awal yang harus dijawab ialah apakah lonjakan harga dan hilangnya pasokan saat ini terjadi akibat kesenjangan permintaan dan penawaran? Dari sisi permintaan, sangat mungkin ada pertumbuhan permintaan bawang putih yang cukup besar secara persisten. Sebagaimana diketahui, sejak beberapa tahun terakhir, industri pengolahan pangan tumbuh relatif tinggi. Pada 2012, misalnya, data investasi portofolio sangat tinggi untuk sektor barang-barang konsumsi termasuk industri makanan dan restoran.

Data investasi langsung juga menunjukkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang paling tinggi terjadi pada industri makanan dengan porsi 12%, hampir sama dengan investasi industri mineral dan logam.

Data produk domestik bruto (PDB) juga mengindikasikan pertumbuhan sektor manufaktur yang relatif tinggi, yakni 5,9% pada tahun lalu, terutama didorong pertumbuhan subsektor industri perdagangan, hotel dan restoran serta yang kedua ialah pertumbuhan subsektor industri makanan. Pertumbuhan industri pengolahan makanan, salah satunya, memang didorong pertumbuhan pengolahan crude palm oil (CPO). Namun, industri pengolahan makanan lainnya juga tumbuh cukup tinggi yang didorong kemunculan kelas menengah baru Indonesia yang sangat pesat.

Menurut Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, jumlah penduduk Indonesia yang masuk kategori kelas menengah meningkat dari 45 juta jiwa pada 1998 menjadi 134 juta jiwa pada 2010. Namun, itu masih didominasi `kelas menengah bawah', yakni penduduk dengan pengeluaran sebesar US$2-US$4 per kapita per hari (sedikit di atas kategori miskin yang sebesar < US$2 per kapita per hari).

Kemunculan kelas menengah baru yang masuk kategori kelas me nengah bawah akan ditandai dengan pertumbuhan tinggi pada produk-produk konsumsi terutama konsumsi makanan. Artinya, dari sisi permintaan, sangat mungkin terjadi pertumbuhan yang amat tinggi untuk komoditas bahan makanan seperti bawang putih. Meski demikian, peningkatan permintaan yang terjadi berkat pertumbuhan investasi dan konsumsi produk makanan tidak akan mendorong kenaikan harga bawang putih yang sangat tinggi dan secara tiba-tiba.

Sebagaimana diberitakan, harga bawang putih yang semula hanya berkisar Rp15 ribu per kilogram (kg) tiba-tiba melesat menjadi Rp50 ribu per kg bahkan mendekati Rp100 ribu per kg di beberapa kota. Lonjakan harga juga tidak akan sedrastis saat ini meskipun terjadi masalah di sisi pasokan seperti keterlambatan dikeluarkannya izin impor bawang putih.

Pembatasan kuota impor bawang putih dalam perspektif kebijakan publik layak dipertanyakan, untuk siapa kebijakan ini ditujukan? Pasti bukan untuk kepentingan masyarakat (konsumen) pada umumnya. Sebagaimana diketahui, kebijakan ini telah berkontribusi merugikan masyarakat. Khususnya masyarakat yang berpenghasilan tetap, terlebih di kalangan masyarakat kecil, karena kenaikan harga pada Februari 2013 sewaktu harga bawang putih sebesar Rp 26 ribu per kilogram saja telah memberi kontribusi 0,12 persen dari 0,75 persen angka inflasi bulan tersebut. Tentu kontribusinya terhadap inflasi akan menjadi lebih besar lagi ketika harga mencapai angka Rp 100 ribu pada Maret ini.

Mengatakan kebijakan ini untuk menolong petani juga rasanya tidak bisa dibenarkan, mengapa? Kemampuan suplai domestik dalam memenuhi kebutuhan bawang putih domestik hanya 5 persen, sedangkan 95 persennya kita mengimpor. Angka itu menunjukkan bahwa petani yang terlibat di dalamnya sangat tidak berarti. Dan, umumnya petani yang menanam bawang putih bukan sebagai produk utamanya. Terlalu naif kalau alasan yang diajukan dari pembatasan impor bawang putih adalah ingin berpihak kepada petani.

Dalam keadaan jumlah petani bawang putih yang kecil tersebut, kalau memang pemerintah ingin menolong mereka, yang harus dilakukan bukan proteksi dalam bentuk intervensi harga output. Yang lebih tepat adalah intervensi untuk menekan biaya produksi petani melalui subsidi biaya produksi, seperti bantuan benih unggul serta membantu best practice budi daya dan teknologi pascapanen, sehingga produktivitas petani bawang putih lokal bisa meningkat, sedangkan harga pasar relatif stabil.

sangat disayangkan jika alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan impor bawang putih adalah agar masyarakat konsumen bisa mendiversifikasi kebutuhan bawang putihnya dari semula bawang putih impor ke produksi dalam negeri.

Bawang putih merupakan komoditas subtropis yang tidak cocok dengan iklim tropis Indonesia. Untuk memproduksi dan mengembangkan secara besar-besaran, diperlukan introduksi teknologi budi daya dan pascapanen yang tinggi. Padahal, di sisi lain, bawang putih bukan produk yang mendapat perhatian pemerintah, baik dalam anggaran pengembangan, bantuan teknologi budi daya, maupun pascapanen. Dengan demikian, sangat aneh kalau kemudian berharap bawang putih lokal bisa menggeser bawang putih impor.

Kecurigaan yang muncul adalah motif berburu rente di balik lahirnya kebijakan ini. Kebijakan ini hanya menguntungkan segelintir pelaku ekonomi yaitu importir. Karut-marut kebijakan pembatasan impor telah menyebabkan harga bawang putih di pasar naik hingga Rp 100 ribu per kilogram sementara mereka membeli bawang putih dengan harga setara Rp 13 ribu per kilogram dari Cina, sebagai negara pemasok terbesar bawang impor (90-95 persen).

Saat ini, untuk menekan harga bawang putih secara signifikan, para importir diminta pemerintah menjual dengan harga Rp 30 ribu per kilogram ke pedagang besar. Sebagai komparasi tahun lalu, kita mengimpor 410.100 ton bawang putih dari Cina. Dengan angka impor yang sedemikian, kebijakan pembatasan impor ini telah melahirkan rente ekonomi ke tangan importir Rp 17 ribu per kilogram atau sekitar Rp 6,9 triliun.

Rente ekonomi yang sangat besar tercipta karena masuknya kekuatan destruktif ke pasar. Penyebab hadirnya kekuatan destruktif dalam pasar adalah ketika pelaku pasar kongkalikong dengan kekuatan di luar pasar, khususnya pengambil kebijakan penting negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Kekuasaan pasar yang sedemikian rupa bisa terbentuk lantaran adanya win-win solution antara pelaku ekonomi dan salah satu atau lebih dari elite negara, bisa perencana dan pelaksana pembangunan (eksekutif), pembuat undang-undang (legislatif), atau penegak hukum (jaksa, polisi, atau hakim).

Pelaku pasar tertentu diuntungkan serta mendapat privilege dan kekuasaan pasar karena mendapat dukungan dan perlindungan dari elite-elite negara. Keuntungan dari penguasaan pasar dibagikan kepada semua pihak yang terlibat. Fenomena ini kita kenal dengan terminologi economic rent seeking (perburuan rente ekonomi).

Ketika suatu kebijakan publik tidak menguntungkan mayoritas rakyat (konsumen atau produsen), hampir bisa dipastikan kebijakan itu dihadirkan untuk perburuan rente yang hanya menggendutkan pundi-pundi harta para pemburu rente.

E. Kesimpulan

1. sangat mungkin ada masalah yang cukup serius dari sisi tata niaga dan sisi akurasi data bawang putih sehingga terjadi lonjakan harga. Kekhawatiran masyarakat bahwa terjadi permainan harga di pasar karena permainan pasokan memang sangat beralasan. Bila kebutuhan bawang putih dalam negeri saat ini sebesar 95% benar dikuasai produk impor, yang dikuasai beberapa pemain, posisi tawar pengusaha menjadi sangat kuat. Kebijakan yang diambil pemerintah sangat mungkin tidak akan efektif bahkan dimentahkan karena kemampuan importir sangat besar untuk menolak pemberlakuan kebijakan baru yang akan mengurangi keuntungan mereka.

2. Apalagi bila koordinasi antarkementerian sangat lemah sehingga para penguasa pasar dapat dengan mudah membelokkan kebijakan. Kondisi akan semakin buruk bila dibarengi dengan permainan birokrasi yang tidak transparan karena kepentingan finansial dan ekonomi pribadi dan kelompok. Kebijakan larangan impor hortikultura dari Kementerian Pertanian untuk mengurangi ketergantungan impor hortikultura agar memberi pasar bagi produk dalam negeri, misalnya, tidak mengherankan menjadi back fire bagi pemerintah karena tidak ada rencana kebijakan yang jelas, terintegrasi, dan saling dukung antara Kementerian Pertanian dan kementerian lain seperti Kemendag, Kemenkeu, serta lembaga Bulog dan BPPT.

F. Rekomendasi

1. Pemerintah harus mencari solusi atas kenaikan dan instabilitas beberapa komoditas pangan penting secara komprehensif dan berkelanjutan. Langkah jangka pendek dan jangka panjang dibuat dan keduanya harus berkaitan. Pemerintah juga harus segera memiliki database yang update dan terintegrasi tentang data produksi dan konsumsi bawang putih sehingga tidak ada perselisihan data antarkementerian. Bahkan tidak hanya data saat ini, tetapi juga tren permintaan dan pasokan dalam negeri beberapa tahun ke depan.

2. Untuk solusi jangka pendek, apabila data menunjukkan saat ini produksi bawang putih tidak mencukupi kebutuhan nasional, kebijakan impor menjadi solusi yang tidak dapat terhindarkan. Namun, keputusan impor harus jelas tidak hanya dari sisi volume, tetapi juga waktu. Pada saat memutuskan membuka keran impor, itu harus sudah diikuti dengan rencana kebijakan peningkatan produksi dalam negeri yang komprehensif. Peningkatan produk pertanian harus menjadi salah satu solusi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan investasi, tetapi juga solusi untuk memberikan lapangan pekerjaan dengan penghidupan yang layak. Tentu dengan dukungan kebijakan dan program, tidak hanya subsidi.

3. Penyelesaian masalah bawang putih dengan kebijakan komprehensif dan terintegrasi tidak hanya akan menyelesaikan masalah stabilitas harga jangka pendek, tetapi juga masalah-masalah struktural lainnya seperti penciptaan lapangan kerja, struktur industri pengolahan makanan yang kukuh, juga masalah stabilitas sosial politik

G. Daftar Pustaka

1. http://www.tempo.co.id

2. http://www.mediaindonesia.co.id

3. http://budisansblog.blogspot.com

4. http://riskafirdaus.blogspot.com

5. http://bisniskeuangan.kompas.com

6. http://konsultanseojakarta.com/ekonomi-politik-perkembangan-konsep-pemikiran-modern.php

7. http://forumbelajar.wordpress.com/sedane-jurnal-kajian-perburuhan/sedane-8/resensi-buku-dinamika-kekuasaanekonomi-politik-indonesia-pasca-soeharto/

8. Deliarnov, Ekonomi Politik: Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif, 2006, Erlangga, Jakarta

9. Darsosno, p., EKONOMI POLITIK GLOBALISASI: Kajian ekonomi politik, filsafat dan antropologi, 2006, Diadit, Jakarta

10. Arifin, Bustanul dan Rachbini, Didik J. (2001). Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik. Jakarta: PT.Grasindo

11. Arifin, Bustanul (2005). Ekonomi Kelembagaan Pangan. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia

12. Baswir, Revrisond (2003). Di bawah Ancaman IMF. Jakarta: Koalisi Anti Utang (KAU) dan Pustaka Pelajar.

13. Chaniago, Andrinof A. (2001). Gagalnya Pembanguan: Kajian Ekonomi Politik Terhadap Akar Krisis Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia

PERBANDINGAN POLITIK EKONOMI ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 29 Jun 2013 18:13:00 +0000

No	Variabel	Orde Lama	Orde Baru	Reformasi
1	Masa Pemerintahan	17 Agustus 1945-1966	1967-21 Mei 1998	21 Mei 1999-sekarang
2	Sistem Pemerintahan	Presidensial, Parlementer, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin	Parlementer	Presidensial
3	Relasi eksekutif, legislatif, yudikatif	Tidak berjalan dengan baik (masa transisi)	Eksekutif sebagai satu-satunya lembaga yang paling berpengaruh	Hubungan yang seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif
4	Sistem ekonomi	Pancasila-Sosialisme Indonesia (dimana negara bertanggungjawab penuh untuk mengontrol pembangunan dengan memastikan distribusi keadilan dan pemerataan, akan tetapi tidak berjalan baik disebabkan oleh beragam faktor/masa transisi)	Pancasila-Pembangunisme, dimana peran swasta (pemodal) diberikan sangat luas dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, negara melindungi pemodal dengan harapan pemodal akan mendistribusikan kesejahteraan kepada masyarakat, akan tetapi realitasnya tidak terjadi, akibatnya negara harus menanggung beban hutang yang membengkak yang seharusnya menjadi tanggungjawab swasta)	Pancasila-negara kesejahteraan, dimana negara berperan untuk menciptakan regulasi-regulasi yang dapat menjamin pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemodal besar dan asing dengan tetap memberikan proteksi terhadap pemodal kecil (UMKM) dan pemodal dalam negeri
5	Sistem Kepartaian	Multi partai	Dua partai dan satu Golongan Karya	Multi partai-proposional
6	Peran swasta nasional	Tidak terlihat (situasi politik dan ekonomi kacau)	sangat dominan (diskriminatif/KKN)	Dominan (monopoli)
7	Peran swasta asing	Tidak terlihat (situasi politik dan ekonomi kacau)	Sangat dominan	Dominan dan terkontrol
8	Patisipasi masyarakat	Kurang menonjol	Tidak ada	Sangat aktif/dominan
9	Slogan politik	NASAKOM	Pembangunisme	Negara Hukum
10	Konsep Pembangunan	Belum Ada	PELITA/GBHN	RPJP/RPJM/RPJPendek
11	Kehidupan Sosial-Keagamaan	Menghargai perbedaan	Kontrol negara melalui kekuatan militer	Toleransi-diskriminatif terhadap kelompok marginal
12	Hubungan pusat-daerah	Tidak harmonis, timbulnya pemberontakan	Sentralistik (determinasi kekuatan militer)	Desentralisasi dengan regulasi
13

RUU TENTANG TENAGA KESAHATAN

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 15 Mar 2013 04:08:00 +0000

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR....TAHUN...

TENTANG

TENAGA KESAHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. Bahwa tenaga kesehatan memegang peranan penting untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terararah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;

c. Bahwa penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, Registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan Upaya Kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;

d. Bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, untuk memeratakan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat penerima upaya pelayanan kesehatan, perlu pengaturan mengenai Tenaga Kesehatan terkait dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TENAGA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

3. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

4. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya.

5. Sertifikasi Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya di seluruh Indonesia setelah lulus uji Kompetensi.

6. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya.

7. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi

8. Surat Izin Praktek yang selanjutnya disingkat SIP, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik mandiri.

9. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan keprofesiannya di suatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

10. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.

11. Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman yang harus diikuti oleh Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.

12. Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsesus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Profesi.

13. Organisasi Profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.

14. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tenaga Kesehatan.

15. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

16. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Undang-Undang ini berasaskan:

a. Perkemanusiaan;

b. Manfaat;

c. Pemerataan;

d. Etika dan profesionalitas;

e. Penghormatan terhadap hak dan kewajiban;

f. Keadilan;

g. Pengabdian; dan

h. Norma agama.

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

a. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan Tenaga Kesehatan;

b. Mendayagunakan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan;

d. Mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan; dan

e. Memberikan kepastian hukum.

Pasal 4

Undang-Undang ini mengatur mengenai Tenaga Kesehatan kecuali hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap:

a. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan;

b. Peningkatan mutu Tenaga Kesehatan;

c. Perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan; dan

d. Perlindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah berwenang untuk:

a. Menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan skala nasional selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;

b. Merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan;

c. Melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan;

d. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;

e. Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan sertifikasi Kompetensi dan pelaksanaan Registrasi Tenaga Kesehatan;

f. Pelaksanaan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri di bidang Tenaga Kesehatan; dan

g. Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan Tenaga Kesehatan yang akan melakukan pekerjaan atau praktik di luar negeri dan Tenaga Kesehatan warga negara asing yang akan melakukan pekerjaan atau praktik di Indonesia.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah provinsi berwenang:

a. Penetapan kebijakan Tenaga Kesehatan skala provinsi selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;

b. Pelaksanaan kebijakan Tenaga Kesehatan skala provinsi;

c. Perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan;

d. Pengadaan Tenaga Kesehatan;

e. Pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan;

f. Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaan praktik Tenaga Kesehatan;

g. Pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan; dan

h. Pemberian rekomendasi pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara asing.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang:

a. Penetapan kebijakan Tenaga Kesehatan skala kabupaten/kota selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi;

b. Pelaksanaan kebijakan Tenaga Kesehatan skala kabupaten/kota;

c. Perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan;

d. Pengadaan Tenaga Kesehatan;

e. Pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan;

f. Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan perizinan Tenaga Kesehatan;

g. Pelakasanaan kerjasama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan; dan

h. Pemberian rekomendasi pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara asing.

BAB III

KUALIFIKASI DAN PENGELOMPOKAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 9

Tenaga di bidang kesehatan teridiri dari:

a. Tenaga Kesehatan

b. Asisten Tenaga Kesehatan

Pasal 10

(1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memiliki kualifikasi minimum Diploma III, kecuali tenaga medis.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi minimum Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11

(1) Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan.

(2) Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat bekerja dibawah supervisi Tenaga Kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi minimum asisten tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12

(1) Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:

a. Tenaga medis;

b. Tenaga keperawatan dan kebidanan;

c. Tenaga kefarmasian;

d. Tenaga kesehatan masyarakat;

e. Tenaga kesehatan lingkungan;

f. Tenaga gizi;

g. Tenaga keterapian fisik;

h. Tenaga keteknisian medis; dan

i. Tenaga kesehatan lainnya.

(2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari dokter, dokter gigi, dikter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

(3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari perawat, perawat gigi, perawat anestesi dan bidan.

(4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

(5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.

(6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.

(7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari nutrisionis dan dietisien.

(8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterapian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupuntur.

(9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analisis kesehatan, refraksionis optisien, ortotik prostetik, perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler, fisikawasn medis, dan teknisi transfusi darah.

(10) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

Dalam memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta kebutuhan pelayanan kesehatan, Menteri dapat menetapkan jenis Tenaga Kesehatan lain dalam setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB IV

PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 14

(1) Menteri menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan Tenaga Kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan secara nasional.

(2) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan upaya kesehatan.

(3) Ketersediaan dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemetaan Tenaga Kesehatan

Pasal 15

Menteri dalam menyusun perencanaan Tenaga Kesehatan harus memperhatikan faktor:

a. Jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan dan distribusi Tenaga Kesehatan;

b. Penyelenggaraan upaya kesehatan;

c. Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

d. Kemampuan pembiayaan;

e. Kondisi geografis dan sosial budaya; dan

f. Pengadaan Tenaga Kesehatan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 17

(1) Pengadaan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan.

(2) Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan.

(3) Pendidikan Tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang bermutu sesuai Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi.

(4) Pendidikan Tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan memperhatikan:

a. Keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan dinamika kesempatan kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

b. Keseimbangan antara kemampuan produksi Tenaga Kesehatan dan sumber daya yang tersedia; dan

c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pendidikan Tinggi bidang kesehatan diselenggarakan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

(3) Pembinaan teknis pendidikan tinggi bidang kesehatan dilakukan oleh Menteri

(4) Pembinaan akademik pendidikan tinggi bidang kesehatan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan

(5) Dalam penyusunan kurikulum pendidikan Tenaga Kesehatan, penyelenggara pendidikan tinggi bidang kesehatan harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkoordinasi dengan Menteri.

(6) Penyelenggaraan pendiidkan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Pendidikan tinggi bidang kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan Tenaga Kesehatan yang mengacu kepada Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi.

(2) Standar pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri

(3) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan organisasi profesi bidang kesehatan, asosiasi pendidikan bidang kesehatan, adan/atau asosiasi fasilitas pelayahan kesehatan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pendayagunaan

Pasal 21

(1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pendayagunaan Tenaga Kesehatan di dalam negeri dan luar negeri.

(3) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan.

Pasal 22

(1) dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penempatan Tenaga Kesehatan setelah melalui proses seleksi.

(2) Penempatan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. Pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap; atau

c. Penugasan khusus.

(3) Selain penempatan Tenaga Kesehatan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menempatkan Tenaga Kesehatan melalui pengangkatan sebagai anggota TNI/POLRI.

(4) Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta penempatan melalui pengangkatan sebagai anggota TNI/POLRI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penempatan Tenaga Kesehatan melalui penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan penempatan dokter pasca internsip, residen senior dan pasca pendidikan spesialis dengan ikatan dinas.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dengan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

(1) Penempatan Tenaga Kesehatan dilakukan dengan tetap memperhatikan pemanfaatan dan pengembangan Tenaga Kesehatan

(2) Penempatan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi

Pasal 24

(1) Pemerintah dalam memeratakan penyebaran Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat mewajibkan Tenaga Kesehatan lulusan dari satuan pendidikan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengikuti seleksi penempatan.

(2) Selain Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seleksi penempatan dapat diikuti oleh Tenaga Kesehatan lulusan institusi pendidikan swasta.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

(1) Tenaga Kesehatan yang telah ditempatkan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan Kompetensi dan kewenangannya.

(2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Kepala daerah yang membawahi Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lokasi, serta keamanan dan keselamatan kerja Tenaga Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir Tenaga Kesehatan.

(2) Pengembangan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta kesinambungan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya serta karirnya.

(3) Dalam rangka pengembangan Tenaga Kesehatan, Kepala Daerah dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan yang sama kepada Tenaga Kesehatan dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.

Pasal 27

(1) Pelatihan Tenaga Kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan standar dan diselenggarakan ileh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara pelatihan Tenaga Kesehatan, program dan tenaha pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

(1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan Tenaga Kesehatan di Indonesia dan peluang kerja bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

(2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN PERIZINAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

(1) Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan, Menteri bertugas melakukan pengendalian mutu Tenaga Kesehatan.

(2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyelenggarakan fungsi:

a. Uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi;

b. Penyelenggaraan Registrasi Tenaga Kesehatan;

c. Pembinaan terhadap Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya; dan

d. Penegakan disiplin Tenaga Kesehatan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dengan Peraturan Menteri

Bagian Kedua

Sertifikasi

Pasal 32

(1) Setiap Tenaga Kesehatan harus memiliki Kompetensi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi.

(2) Untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Tenaga Kesehatan harus mengikuti uji kompetensi dalam proses sertifikasi.

(3) Tenaga Kesehatan yang telah lulus uji kompetensi dalam proses sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Sertifikat Kompetensi yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Registrasi

Pasal 33

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki STR.

(2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan;

b. Memiliki Sertifikat Kompetensi;

c. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;

d. Mempunyai surat pernyataan telah menucapkan sumpah/janji profesi; dan

e. Membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

(4) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat di Registrasi ulang setelah memenuhi persyaratan.

(5) Persyaratan untuk Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. STR lama;

b. Memiliki Sertifikat Kompetensi;

c. Memiliki surat keterangan fisik dan mental; dan

d. Membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 35

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya di bidang pelayanan kesehatan perseorangan wajib memiliki izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP atau SIK.

(3) SIP atau SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota tempat Tenaga Kesehatan menjalankan pekerjaan keprofesiannya

(4) Untuk mendapatkan SIP atau SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tenaga Kesehatan harus memiliki:

a. STR yang masih berlaku; dan

b. Tempat praktik dan/atau tempat kerja.

(5) SIP atau SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berlaku untuk 1 (satu) tempat.

(6) SIP atau SIK masih berlaku sepanjang:

a. STR masih berlaku; dan

b. Tempat praktik atau tempat kerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP atau SIK

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai SIP atau SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

(1) Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik perseorangan wajib memiliki SIP dan memasang papan nama praktik.

(2) Tenaga Kesehatan yang tidak memasang papan nama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima

Pembinaan Praktik dan/atau Pekerjaan Keprofesian

Pasal 37

(1) Dalam rangka terselenggaranya praktik dan/atau pekerjaan keprofesian Tenaga Kesehatan yang bermutu, dan dalam rangka perlindungan kepada masyarakat perlu dilakukan pembinaan terhadap Tenaga Kesehatan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri bersama-sama dengan organisasi profesi.

Bagian Keenam

Penegakan Disiplin Tenaga Kesehatan

Pasal 38

(1) Untuk menyelenggarakan fungsi penegakan disiplin Tenaga Kesehatan dalam penyelenggaraan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya, Menteri menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin Tenaga Kesehatan

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat memberikan sanksi disiplin berupa:

a. Memberikan peringatan tertulis;

b. Rekomendasi pencabutan STR atau surat izin praktik; dan/atau

c. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kesehatan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

ORGANISASI PROFESI

Pasal 39

(1) Tenaga Kesehatan harus membentuk organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi Tenaga Kesehatan.

(2) Setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) organisasi profesi.

(3) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TENAGA KESEHATAN LULUSAN LUAR NEGERI DAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING

Pasal 40

(1) Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan Luar Negeri yang akan melakukan Upaya Kesehatan di Indonesia harus memenuhi persyaratan sertifikasi, registrasi, dan perizinan

(2) Sertifikasi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi penilaian terhadap:

a. Keabsahan ijazah; dan

b. Kemampuan untuk menjalakan pekerjaan keprofesiannya yang dinyatakan dengan Sertifikat Kompetensi setelah dilakukan uji kompetensi.

(3) Pelaksanaan Sertifikasi kompetensi, Registrasi, dan perizinan Tenaga Kesehatan lulusan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 41

(1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat mendayagunakan Tenaga Kesehatan warga negara asing sesuai dengan persyaratan.

(2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. Alih teknologi dan ilmu pengetahuan; dan

b. Ketersediaan Tenaga Kesehatan setempat

(3) Tenaga Kesehatan warga negara asing yang akan menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya harus mengikuti evaluasi, sertifikasi dan uji kompetensi.

(4) Selaian memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tenaga Kesehatan warga negara asing wajib memiliki STR dan SIP atau SIK

(5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tenaga Kesehatan warga negara asing harus memenuhi persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 42

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya berhak:

a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;

b. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi dan Standar Prosedur Operasional;

c. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;

d. Menerima imbalan jasa;

e. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;

f. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya; dan

g. Atas hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 43

(1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya wajib:

a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;

b. Memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;

c. Menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;

d. Membuat dan menyimpang catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan; dan

e. Merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan.

Pasal 44

(1) Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Penerima Pelayanan Kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.

(2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak Penerima Pelayanan Kesehatan dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.

BAB IX

PENYELENGGARAAN KEPROFESIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Tenaga Kesehatan bertanggung jawab untuk:

a. Mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki;

b. Memelihara dan meningkatkan Kompetensi;

c. Bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi;

d. Mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok; dan

e. Melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan.

Pasal 46

Dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya, Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada Penerima Pelayanan Kesehatan, harus melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan Penerima Pelayanan Kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil.

Pasal 47

(1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya harus sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada Kompetensi yang dimilikinya.

(2) Jenis Tenaga Kesehatan tertentu yang memiliki lebih dari satu jenjang pendidikan memiliki kewenangan profesi sesuai denga lingkup dan tingkat Kompetensi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 48

(1) Dalam keadaan tertentu Tenaga Kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai menjalankan keprofesian di luar kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Pasal 49

Setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan pelayanan kesehatan perseorangan dengan menggunakan metode atau tata cara pengobatan nonkonvensional dan belum ditetapkan sebagai metode pengobatan komplementer-alternatif oleh Menteri.

Bagian Kedua

Delegasi Tindakan

Pasal 50

(1) Dalam melakukan pelayanan kesehatan, Tenaga Kesehatan dapat menerima pendelegasian tindakan medis dari tenaga medis.

(2) Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian dapat menerima pendelegasian pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker.

(3) Pendelegasian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

a. Tindakan yang didelegasikan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima delegasi;

b. Pelaksanaan tindakan yang didelegasikan tetap dibawah pengawasan pemberi delegasi;

c. Pemberi delegasi tetap bertanggung jawab atas tindakan yang didelegasikan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan delegasi yang diberikan; dan

d. Tindakan yang didelegasikan tidak termasuk pengambilan keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri

Bagian Ketiga

Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi dan Standar Prosedur Operasional

Pasal 51

(1) Setiap Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya berkewajiban untuk mematuhi Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.

(2) Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi sebagiaman dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenis Tenaga Kesehatan ditetapkan oleh organisasi profesi bidang kesehatan dan disahkan oleh Menteri.

(3) Standar Pelayanan Profesi yang berlaku universal ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(4) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 52

(1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya dapat melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

(2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi dan teknologi informasi kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan

(3) Penelitian dan pengembangan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat

Persetujuan Tindakan Tenaga Kesehatan

Pasal 53

(1) Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat penjelasan secara cukup dan patut.

(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:

a. Tata cara tindakan pelayanan;

b. Tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan;

c. Alternatif tindakan lain;

d. Risiko dan komplikasi yang mungkiin terjadi; dan

e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan aik secara tertulis maupun lisan.

(5) Setiap tindakan Tenaga Kesehatan yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

(6) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 54

(1) Pelayanan kesehatan masyarakat harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan tidak melanggar hak asasi manusia

(2) Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan program Pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan

(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus diinformasikan kepada masyarakat Penerima Pelayanan Kesehatan tersebut.

Bagian Kelima

Rekam Medis

Pasal 55

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan

(2) Rekam Medis Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah Penerima Pelayanan Kesehatan selesai menerima pelayanan kesehatan

(3) Setiap rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan atau paraf Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan atau tindakan

(4) Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga Kesehatan dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(5) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administartif dan/atau disiplin.

Pasal 56

(1) Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 merupakan milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

(2) Dalam hal dibutuhkan Penerima Pelayanan Kesehatan dapat meminta resume rekam medis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bagian Keenam

Rahasia Kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan

Pasal 57

(1) Setiap Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan

(2) Rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum untuk kepentingan pada saat sidang pengadilan, permintaan Penerima Pelayanan Kesehatan sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Pelindungan Bagi Tenaga Kesehatan dan Penerima Pelayanan Kesehatan

Pasal 58

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengizinkan Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki STR dan izin untuk menjalankan praktik atau pekerjaan keprofesiannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 59

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya berhak mendapatkan pelindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 60

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam meningkatkan dan menjaga mutu pemberian pelayanan kesehatan dapat membentuk komite atau panitia atau tim untuk kelompok Tenaga Kesehatan di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 61

Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 62

(1) Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi

(2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 63

Penyelesaian perselisihan antara Tenaga Kesehatan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan dengan melibatkan organisasi profesi bidang kesehatan

Pasal 65

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diarahkan untuk:

a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan Tenaga Kesehatan;

b. Melindungi Penerima Pelayanan Kesehatan dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan Tenaga Kesehatan;

c. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Tenaga Kesehatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri dengan melibatkan menteri terkait

Pasal 66

Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk identitas lain seolah-olah yang bersangkutan merupakan Tenaga Kesehatan yang kompeten dan berwenang dan memberikan pelayanan kesehatan

Pasal 67

(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dapat mengenakan sanksi administratif terhadap setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1). Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (3), Pasal 41 ayat (4), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 57 ayat (1).

(2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dapat mengenakan sanksi administratif terhadap setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 55 ayat (4), dan Pasal 58

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Teguran lisan;

b. Teguran tertulis; dan/atau

c. Denda dan/atau pencabutan izin.

(4) Sanksi administratif terhadap Tenaga Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik dan/atau keprpfesiannya tanpa memiliki STR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

(2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 69

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya tanpa memiliki izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

(2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP atau SIK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 70

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja:

a. Menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya tidak mematuhi Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi dan Standar Prosedur Operasional, sehingga menyebabkan cedera atau kematian pada Penerima Pelayanan Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a; atau

b. Memberikan pelayanan kesehatan dengan menggunakan metode atau tata cara pengobatan nonkonvensional yang belum ditetapkan sebagai metode pengobatan komplementer-alternatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 71

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap Tenaga Kesehatan yang:

a. Dengan sengaja tidak merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai untuk menangani permasalahan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e;

b. Dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama kepada Penerima Pelayanan Kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)

c. Melakukan tindakan pelayanan kesehatan perseorangan tanpa memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1); atau

d. Dengan sengaja membuka rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan tanpa alasan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 72

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk identitas lain seolah-olah yang bersangkutan merupakan Tenaga Kesehatan yang kompeten dan berwenang dan memberikan pelayanan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 73

(1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dengan sengaja mempekerjakan Tenaga Kesehatan tanpa STR dan izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

(1) Bukti registrasi dan perizinan Tenaga Kesehatan yang telah dimiliki oleh Tenaga Kesehatan, pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya

(2) Tenaga Kesehatan yang belum memiliki bukti Registrasi dan perizinan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan

Pasal 75

(1) Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan menengah, Diploma I dan Diploma II yang telah memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun sebelum ditetapkannya Undang-Undang ini, dapat diberikan kewenangan untuk menjalankan pekerjaan atau praktik sebagai Tenaga Kesehatan

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan mendapatkan STR Tenaga Kesehatan

Pasal 76

Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan menengah, Diploma I dan Diploma II yang telah memiliki pengalaman kerja kurang dari 15 (lima belas) tahun sebelum ditetapkannya Undang-Undang ini, dapat diberikan kewenangan untuk menjalankan pekerjaan sebagai asisten Tenaga Kesehatan

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tenaga Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 78

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada taggal...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal.......

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR....TAHUN..... TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Update Oktober 2012

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 22 Nov 2012 14:01:00 +0000

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR....TAHUN.....

TENTANG

PERLINDUNGAN PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. Bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;

b. bahwa negara menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;

c. bahwa terdapat banyak kelemahan dalam manajemen dan pengawasan pelaksanaan penempatan pekerja indonesia mulai dari prapenempatan, penempatan, dan pascapenempatan;

d. bahwa pekerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggara hak asasi manusia;

e. bahwa penempatan pekerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional;

f. bahwa penempatan pekerja Indonesia di luar negeri bukan merupakan solusi tidak adanya lapangan kerja dalam negeri dan bekerja sebagai pekerja Indonesia di luar negeri sebagai upaya pencarian nafkah yang bersifat sementara;

g. bahwa negara wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi pekerja yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa;

h. bahwa penempatan pekerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi pekerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri;

i. bahwa konvensi PBB tahun 1990 yang mengatur tentang perlindungan hak-hak para pekerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri dan anggota keluarganya telah diratifikasi;

j. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan undang-undang;

k. bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan hukum calon pekerja Indonesia di luar negeri dan/atau pekerja Indonesia di luar negeri dan keluarganya;

l. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28G, Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA

INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

2. Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

3. Keluarga adalah setiap orang atau individu yang memiliki ikatan kekerabatan karena darah atau kelahiran, pengangkatan atau pengakuan, maupun karena putusan pengadilan, menjadi bagian dari keluarga pekerja Indonesia.

4. Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya dalam keseluruhan kegiatan prapenempatan, penempatan, dan pascapenempatan dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.

5. Prapenempatan adalah proses persiapan penempatan dimulai dari perekrutan dan seleksi, pendaftaran dan pendataan, pendidikan dan pelatihan, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, penyelesaian dokumen, Persiapan Akhir Pemberangkatan, dan persiapan pemberangkatan.

6. Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah proses penempatan yang dimulai dari pemberangkatan, verifikasi akhir terhadap kontrak kerja, tempat kerja dan pengguna sampai diterima oleh Pengguna.

7. Pascapenempatan adalah proses pemulangan dari negara penerima sampai tiba di rumah daerah asal Indonesia.

8. Badan Nasional Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat BNPPILN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi utama sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah tentang perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

9. Pelaksana Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPPILN adalah badan usaha berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

10. Mitra usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara penerima yang bertanggungjawab menempatkan Pekerja Indonesia di Luar Negeri pada Pengguna.

11. Pengguna jasa Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau perorangan di negara penerima yang memperkerjakan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

12. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPPILN dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri di negara penerima.

13. Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah perjanjian tertulis antara PPPILN dengan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri di negara penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Perjanjian Kerja adalah Perjanjian tertulis antara Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengguna dengan Pekerja Indonesia di Luar Negeri berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

16. Persiapan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan yang bertujuan untuk memverifikasi kesiapan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang akan berangkat kerja ke luar negeri.

17. Kartu Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat dengan KPILN adalah kartu identitas bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

18. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara penerima yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.

19. Surat Izin Pelaksana Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SIPPPILN adalah izn tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum yang akan menjadi PPPILN.

20. Surat Izin Penempatan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin tertulis yang diberikan oleh kepala BNPPILN kepada PPPILN untuk menempatkan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

21. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

22. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

23. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

25. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada Organisasi Internasional.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri berasaskan:

a. Keterpaduan;

b. Persamaan hak;

c. Pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;

d. Demokrasi;

e. Keadilan sosial;

f. Kesetaraan dan keadilan gender;

g. Anti diskriminasi;

h. Anti perdagangan manusia;

i. Transparansi;

j. Akuntabilitas; dan

k. Berkelanjutan.

Pasal 3

Perlindungan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri bertujuan untuk:

a. Memberikan dan menjamin perlindungan sejak prapenempatan, masa penempatan, dan pascapenempatan

b. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak-hak asasi manusia sebagai warga negara dan tenaga kerja; dan

c. Meningkatkan kesejahteraan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan keluarganya.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan keluarganya mencakup:

a. Perlindungan dalam sistem penempatan yang meliputi pranempatan, masa penempatan, dan pascapenempatan;

b. Jaminan sosial Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan sistem asuransi Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

c. Kepastian struktur pembiayaan; dan

d. Perlindungan hukum, sosial, ekonomi, keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama.

BAB III

PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Bidang pekerjaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri antara lain meliputi:

a. Sektor domestik;

b. Sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

c. Sektor kelautan dan perikanan;

d. Sektor konstruksi;

e. Sektor pertambangan;

f. Sektor jasa dan entertain;

g. Sektor keuangan dan perbankan;

h. Sektor perhubungan dan transportasi;

i. Sektor pariwisata;

j. Sektor pendidikan;

k. Sekotr kesehatan;

l. Sektor industri;

m. Sektor informasi dan teknologi; dan

n. Sektor olahraga dan kesenian.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pekerja Indonesia di Luar Negeri

Pasal 6

Setiap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri berhak:

a. Mendapatkan pekerjaan yang layak di luar negeri dan memilih jenis pekerjaan;

b. Memperoleh peningkatan kapasitas diri baik melalui pendidikan formal dan nonformal;

c. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri, lokasi tempat kerja, calon pengguna, prosedur penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, kondisi kerja serta budaya, jaminan sosial dan program asuransi di dalam dan luar negeri, serta peraturan perundang-undangan tentang tenaga kerja di negara penerima;

d. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi, serta perlakuan yang sama selama prapenempatan, masa penempatan, dan pascapenempatan;

e. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan, serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;

f. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara penerima;

g. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara penerima;

h. Memperoleh jaminan perlindungan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara penerima;

i. Memperoleh perlindungan keselamatan dan keamanan selama pranempatan, masa penempatan, dan pascapenempatan;

j. Mengetahui hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;

k. Memperoleh naskah Perjanjian Kerja yang asli, serta dapat menyimpan dokumen pribadi;

l. Berkomunikasi dengan keluarga; dan

m. Bersosialisasi, berserikat dan/atau berorganisasi dengan komunitas Pekerja Indonesia di Luar Negeri di negara penerima

Pasal 7

Setiap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri wajib:

a. Memberikan data dan informasi yang benar dalam pengisian setiap dokumen;

b. Mengetahui dan memahami seluruh isi Perjanjian Kerja dan menandatangani;

c. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara penerima;

d. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan

e. Membayar biaya penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Hak Keluarga

Pekerja Indonesia di Luar Negeri

Pasal 8

Setiap keluarga Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri berhak:

a. Memiliki akses untuk mengetahui kebijakan publik terkait Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

b. Memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah dan kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

c. Memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

d. Memperoleh pendidikan dan pelatihan;

e. Menerima hak-hak yang diperoleh Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang meninggal dunia selama bekerja; dan

f. Memperoleh seluruh harta benda milik Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang meninggal dunia.

BAB IV

PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Perlindungan dalam Sistem Penempatan

Paragraf 1

Prapenempatan

Pasal 9

Informasi dan permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dapat berasal dari:

a. Perwakilan Republik Indonesia di negara penerima;

b. Mitra Usaha atau perwakilan PPPILN di negara penerima; atau

c. Calon Pengguna, baik pengguna perseorangan maupun badan usaha asing di negara penerima.

Pasal 10

(1) Terhadap adanya informasi dan permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perwakilan Republik Indonesia di negara penerima wajib melakukan verifikasi terhadap:

a. Mitra Usaha atau perwakilan PPPILN di negara penerima;

b. Calon Pengguna.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi terhadap calon Pengguna dan Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Republik Indonesia menetapkan Pengguna dan Mitra Usaha yang bermasalah dalam daftar Pengguna atau Mitra Usaha yang bermasalah.

(3) Perwakilan Republik Indonesia mengumumkan daftar Pengguna dan Mitra Usaha bermasalah secara periodik selama 3 (tiga) bulan.

(4) Hasil verifikasi terhadap Pengguna dan Mitra Usaha bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi dalam pemberian izin pengerahan bagi PPPILN yang bermitra dengan mitra usaha yang bermasalah

Pasal 11

(1) BNPPILN mendistribusikan informasi dan permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke masyarakat dengan melibatkan aparat pemerintahan desa/kelurahan.

Pasal 12

(1) Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri harus mengikuti proses kegiatan prapenempatan; dan

(2) Untuk mengikuti proses kegiatan prapenempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 13

(1) Kegiatan prapenempatan calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:

a. Perekrutan dan seleksi;

b. Pendaftaran dan pendataan;

c. Pendidikan dan pelatihan;

d. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi;

e. Penyelesaian dokumen;

f. PAP; dan

g. Persiapan pemberangkatan.

(2) Dalam proses kegiatan prapenempatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melakukan verifikasi terhadap:

a. Permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

b. PPPILN; dan

c. Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 14

Perekrutan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri di dahului dengan memberikan informasi yang sekurang-kurangnya memuat:

a. Lowongan, jenis, dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan;

b. Lokasi dan lingkungan kerja;

c. Tata cara perlindungan bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan resiko yang mungkin dihadapi;

d. Waktu, tempat, dan syarat pendaftaran;

e. Tata cara dan prosedur perekrutan;

f. Persyaratan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

g. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh;

h. Peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi, dan kondisi negara penerima;

i. Kelengkapan dokumen penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

j. Biaya yang dibebankan kepada calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang tidak ditanggung oleh PPPILN atau pengguna, termasuk mekanisme pembayarannya; dan

k. Hak dan kewajiban Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 15

Perekrutan terhadap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri harus memenuhi persyaratan:

a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

b. Surat keterangan sehat bagi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan tidak dalam keadaan hamil bagi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri perempuan yang dikeluarkan oleh dokter yang memiliki surat izin praktek;

c. Surat izin dai suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah dan tercatat dalam administrasi desa/kelurahan;

d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/I) dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan

e. Memiliki kualifikasi dan/atau syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh Pengguna.

Pasal 16

(1) Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diseleksi berdasarkan kualifikasi permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

(2) SeleksiCalon Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Administrasi; dan

b. Minta, bakat, serta keterampilan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, meliputi pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

(1) Terhadap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang telah lolos selelsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan pendaftaran dan pendataan.

(2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dalam sistem informasi terpadu yang dapat diakses oleh seluruh pihak terkait

Pasal 18

(1) Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri harus memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan pekerjaan dan/atau profesi.

(2) Dalam hal Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri belum memiliki kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

(3) Pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja milik Pemerintah maupun swasta yang telah terakreditasi oleh Badan Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan

(4) Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang telah lulus dari pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertfifikasi profesi yang dilisensi oleh badan pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan sertifikasi profesi.

Pasal 19

Pendidikan dan Pelatihan kerja bagi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dimaksudkan untuk:

a. Membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja;

b. Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, dan resiko bekerja di Luar Negeri;

c. Membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara penerima;

d. Memberi penjelasan tentang isi dari materi perjanjian kerja dan Perjanjian Penempatan;

e. Memberi pengetahuan dan pemahaman tentag hak dan kewajiban Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

f. Memberikan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan di Indonesia dan negara penerima;

g. Memberi informasi mengenai Perwakilan Republik Indonesia di negara penerima yang meliputi antara lain lokasi/alamat, nomor telepon dan jenis pelayanan bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

h. Memberi informasi tentang lokasi dan cara mendapatkan pertolongan dan bantuan hukum ketika Pekerja Indonesia di Luar Negeri mendapat masalah di negara penerima;

i. Membekali tata cara keberangkatan, kedatangan dan kepulangan;

j. Memberi pengetahuan tentang program remitansi tabungan dan asuransi perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

k. Membekali pengetahuna kesehatan; dan

l. Membekali tata cara perlindungan diri terhadap kemungkinan adanya kekerasan dari Pengguna termasuk melakukan simulasi.

Pasal 20

(1) Setiap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d.

(2) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi dilaksanakan bagai Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri untuk mengetahui:

a. Derajat kesehatan; dan

b. Tingkat kesiapan psikis sesuai dengan pekerjaan dan budaya di negara penerima

(3) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dan psikologi.

(4) Lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakreditasi oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 21

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri harus memiliki dokumen yang meliputi:

a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;

b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa/lurah;

c. Sertifikasi kompetensi kerja;

d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;

e. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;

f. Visa kerja;

g. Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

h. Perjanjian Kerja; dan

i. KPILN.

Pasal 22

(1) Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan PPPILN.

(2) Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri menandatangani Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah lolos dalam proses perekrutan dan seleksi, di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tempat Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri berdomisili.

Pasal 23

(1) Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama dan alamat PPPILN;

b. Nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

c. Nama, profil, dan alamat Calon Pengguna;

d. Hak dan kewajiban Pekerja Indonesia di Luar Negeri, Pengguna, dan PPPILN harus disesuaikan dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan bersama;

e. Jabatan dan jenis pekerjaan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri sesuai permintaan Pengguna;

f. Jaminan PPPILN kepada Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dalam hal Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada Pekerja Indonesia di Luar Negeri sesuai Perjanjian Kerja;

g. Waktu keberangkatan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

h. Biaya penempatan yang harus ditanggung oleh Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan cara pembayarannya;

i. Tanggungjawab pengurusan penyelesaian masalah;

j. Akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri oleh salah satu pihak; dan

k. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

(2) Ketentuan dalam Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) perjanjian penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(4) PPPILN dalam membuat Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri wajib mempersyaratkan Pengguna lolos verifikasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penerima.

Pasal 24

Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan pada pihak.

Pasal 25

(1) PPPILN wajib melaporkan setiap perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan daerah asal Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melampirkan salinan Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 26

(1) Hubungan kerja antar Pengguna dan Pekerja Indonesia di Luar Negeri terjadi setelah Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.

(2) Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri wajib menandatangani perjanjian kerja dihadapan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri diberangkatkan di negara penerima.

(3) Pengguna wajib menandatangani perjanjian kerja di hadapan Perwakilan Republik Indonesia sebelum Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri diberangkatkan ke negara penerima.

(4) Perjanjian Kerja disiapkan oleh Pemerintah dengan melibatkan Perwakilan Republik Indonesia di negara penerima.

(5) Perjanjian Kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

a. Nama, profil, dan alamat lengkap dan jelas Pengguna;

b. Nama dan alamat lengkap dan jelas Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

c. Jabatan atau jenis pekerjaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

d. Hak dan kewajiban para pihak;

e. Pembiayaan;

f. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, serta fasilitas dan jaminan sosial;

g. Jangka waktu Perjanjian Kerja; dan

h. Adanya jaminan keamanan dan keselamatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri selama bekerja.

(6) Perjanjian Kerja wajib diverifikasi ulang oleh perwakilan Republik Indonesia di negara penerima.

Pasal 27

Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dibuat dalam rangkap 6 (enam), 1 (satu) untuk Pekerja Indonesia di Luar Negeri, 1 (satu) untuk Pengguna, 1 (satu) untuk keluarga Pekerja Indonesia di Luar Negeri, 1 (satu) untuk BNPPILN 1 (satu) untuk Perwakilan Republik Indonesia di negara penerima dan 1 (satu) untuk Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 28

Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis antara Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan Pengguna.

Pasal 29

(1) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang di kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara penerima.

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) untuk negara yang belum memiliki kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara penerima, perpanjangan Perjanjian Kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan negara penerima dan harus dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara penerima.

(3) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib disepakati oleh para pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja berakhir.

(4) Perjanjian Kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja yang telah disiapkan oleh Perwakilan Republik Indonesia, wajib mendapat persetujuan dari Atase Ketenagakerjaan atau BNPPILN di negara penerima dan diverifikasi ulang oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penerima.

Pasal 30

(1) Perjanjian Kerja perpanjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (3) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Isi Perjanjian Kerja harus lebih baik atau sekurang-kurangnya sama dengan Perjanjian Kerja sebelumnya;

b. Jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak;

c. Mendapat persetujuan dari keluarga/orangtua/wali; dan

d. Memperpanjang kepesertaan asuransi Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

(2) Dalam Perjanjian Kerja perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna wajib menanggung:

a. Premi asuransi Pekerja Indonesia di Luar Negeri sesuai ketentuan yang diatur oleh menteri;

b. Legalisasi Perjanjian Kerja perpanjangan; dan

c. Tiket pulang pergi bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri, dalam hal Pekerja Indonesia di Luar Negeri pulang ke Indonesia

(3) BNPPILN harus memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dalam memberikan persetujuan terhadap Perjanjian Kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3)

Pasal 31

(1) Perjanjian Kerja tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak.

(2) Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja, maka perubahan Perjanjian Kerja harus disetujui oleh Atase Ketenegakerjaan atau BNPPILN di negara penerima dan diverifikasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penerima.

(3) Bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang bekerja pada Pengguna perseorangan, apabila selama masa berlakunya Perjanjian Kerja terjadi perubahan jabatan atau jenis pekerjaan, atau pindah Pengguna, maka perwakilan PPPILN wajib mengurus perubahan Perjanjian Kerja.

(4) Bagi pekerja Indonesia mandiri, dapat mengurus perubahan Perjanjian Kerja sendiri.

(5) Perubahan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan membuat Perjanjian Kerja baru dan wajib mendapat persetujuan dari Atase Ketenagakerjaan atau perwakilan BNPPILN di negara penerima, serta diverifikasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penerima.

Pasal 32

(1) PPPILN wajib menempatkan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri sesuai dengan jabatan atau jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perjanjian Kerja yang disepakati dan ditandatangani para pihak.

(2) Setiap orang dilarang menyuruh dan/menganjurkan Pekerja Indonesia di Luar Negeri untuk memilih pekerjaan dan/atau bekerja di luar jabatan atau jenis pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja yang disepakati dan ditandatangani para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja dimaksud.

Pasal 33

(1) Setiap Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang akan ditempatkan harus memiliki KPILN yang diterbitkan oleh Kepala BNPPILN melalui Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) KPILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kartu identitas Pekerja Indonesia di Luar Negeri selama masa penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri di negara penerima.

(3) KPILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap Pekerja Indonesia di Luar Negeri tanpa dipungut biaya.

Pasal 34

(1) KPILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 hanya dapat diberikan apabila Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri:

a. Telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a sampai dengan huruf h;

b. Telah mengikuti PAP; dan

c. Telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi.

(2) Ketentuan mengenai bentuk, persyaratan dan tata cara memperoleh KPILN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BNPPPILN.

Pasal 35

Pada saat pemberangkatan, BNPPILN bertanggungjawab atas kelengkapan dokumen penempatan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 36

(1) PPPILN wajib memberangkatkan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sesuai dengan Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(2) PPPILN wajib melaporkan setiap keberangkatan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri kepada BNPPILN.

(3) Laporan keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan BNPPILN kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara penerima.

Pasal 37

(1) PPPILN wajib mengikutsertakan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dalam program asuransi.

(2) Kartu Peserta Asuransi wajib dipegang oleh Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

(3) Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 38

(1) Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri wajib mengikuti PAP.

(2) PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Persiapan Akhir Pemberangkatan yang bertujuan untuk memverifikasi kesiapan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

(3) Pelaksanaan PAP menjadi tanggungjawab BNPPILN

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala BNPPILN

Pasal 39

(1) Pemberangkatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan oleh PPPILN.

(2) Pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh BNPPILN.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala BNPPILN.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai perekrutan dan seleksi, pendaftaran dan pendataan, pendidikan dan pelatihan, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, penyelesaian dokumen diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Masa Penempatan

Pasal 41

(1) Kedatangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri diterima oleh perwakilan BNPPILN di negara penerima, perwakilan BNPPILN dan/atau Mitra Usaha PPPILN dengan disaksikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penerima.

(2) Perwakilan Republik Indonesia di negara penerima dan perwakilan BNPPILN melakukan verifikasi akhir terhadap Perjanjian Kerja, tempat kerja, dan Pengguna.

(3) Pekerja Indonesia di Luar Negeri diserahkan oleh perwakilan PPPILN, Mitra Usaha PPPILN kepada Pengguna berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4) Dalam hal Pekerja Indonesia di Luar Negeri ditempatkan tanpa melalui Mitra Usaha PPPILN, perwakilan PPPILN dapat menyerahkan Pekerja Indonesia di Luar Negeri secara langsung kepada Pengguna berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 42

(1) Perwakilan BNPPILN di negara penerima wajib melakukan pendataan terhadap Pekerja Indonesia di Luar Negeri dengan menggunakan sistem informasi terpadu

(2) Selain melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perwakilan BNPPILN di negara penerima melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kondisi Pekerja Indonesia di Luar Negeri secara berkala.

(3) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka pembinaan kepada Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

(4) Pembinaan kepada Pekerja Indonesia di Luar Negeri dilakukan di Pusat Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang dibentuk oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penerima.

Pasal 43

(1) Penempatan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri oleh PPPILN wajib diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan.

(2) Penempatan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri oleh PPPILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

(3) Penempatan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya pada jabatan dan tempat pekerjaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan, serta peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pascapenempatan

Pasal 44

(1) Perwakilan PPPILN wajib melaporkan data kepulangan dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Indonesia di Luar Negeri kepada perwakilan BNPPILN di negara penerima.

(2) Perwakilan BNPPILN melakukan verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 45

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang tidak memiliki permasalahan dapat:

a. Menjalani proses kepulangan; atau

b. Melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

Pasal 46

Kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, terjadi karena berakhirnya masa Perjanjian Kerja.

Pasal 47

Kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri selain karena berakhirnya masa Perjanjian Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat terjadi karena:

a. Cuti;

b. Pemutusan hubungan kerja sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir;

c. Mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;

d. Mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;

e. Terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara penerima;

f. Dideportasi oleh pemerintah setempat; dan/atau

g. Meninggal dunia di negara penerima.

Pasal 48

(1) Perwakilan BNPPILN melalui perwakilan Republik Indonesia di negara penerima melakukan pendampingan hukum terkait permasalahan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g.

(2) Dalam hal permasalahan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dapat diselesaikan di Indonesia, perwakilan BNPPILN dan perwakilan PPPILN dapat memulangkan Pekerja Indonesia di Luar Negeri ke Indonesia.

(3) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e dan huruf f, Perwakilan Republik Indonesia, BNPPILN, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bekerjasama mengurus kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sampai ke daerah asal Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 49

Dalam hal Pekerja Indonesia di Luar Negeri meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g, perwakilan BNPPILN wajib:

a. Memberitahukan tentang kematian Pekerja Indonesia di Luar Negeri kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;

b. Mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat perwakilan republik Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang bersangkutan

c. Memulangkan jenazah Pekerja Indonesia di Luar Negeri ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama/keyakinan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang bersangkutan;

d. Mengurus pemakaman di negara penerima Pekerja Indonesia di Luar Negeri atas persetujuan pihak keluarga Pekerja Indonesia di Luar Negeri atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara bersangkutan;

e. Memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Indonesia di Luar Negeri untuk kepentingan anggota keluarganya; dan

f. Mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang seharusnya diterima.

Pasal 50

(1) Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang masih tersangkut permasalahan ditunda kepulangannya sampai permasalahan di negara penerima terselesaikan.

(2) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Permasalahan hukum baik pidana maupun perdata;

b. Sakit;

c. Luka dan/atau meninggal dunia akibat tindak kekerasan;

d. Permasalahan kesehatan jiwa;

e. Penyelesaian hak-hak yang seharusnya diterima Pekerja Indonesia di Luar Negeri,

(3) Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan kedalam pusat perlindungan untuk mendapatkan pendampingan dan advokasi hukum.

Pasal 51

(1) Kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sampai ke daerah asal dalam pengawasan BNPPILN

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BNPPILN:

a. Menjamin kemudahan atau fasilitas kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

b. Melakukan upaya perlindungan terhadap Pekerja Indonesia di Luar Negeri dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab, dan dapat merugikan pekerja dalam kepulangan; dan

c. Melakukan pendataan terhadap kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri ke Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BNPPILN.

Pasal 52

Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang tiba di Indonesia tidak tersangkut permasalahan dapat langsung dipulangkan ke daerah asal pemberangkatan

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 53

Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri wajib menanggung biaya:

a. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi;

b. Paspor;

c. Pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi; dan

d. Premi asuransi dan/atau jaminan sosial.

Pasal 54

(1) Pengguna melalui PPPILN wajib menanggung biaya:

a. Akomodasi dan konsumsi selama pemberangkatan;

b. Tiket (pulang-pergi);

c. Kepulangan dari terminal bandara atau pelabuhan ke daerah asal;

d. Premi asuransi di luar negeri; dan

e. Visa kerja;

(2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dibebankan dari gaji Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

(3) Pengguna wajib membayar komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPPILN setelah Perjanjian Penempatan ditandatangani oleh PPPILN dan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

(4) PPPILN hanya dapat memungut jasa penempatan dari Pekerja Indonesia di Luar Negeri paling banyak 1 (satu) bulan gaji.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran komponen biaya penempatan diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Jaminan Sosial dan Sistem Asuransi

Pekerja Indonesia di Luar Negeri

Paragraf 1

Jaminan Sosial Pekerja Indonesia di Luar Negeri

Pasal 56

(1) Dalam upaya perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, Pemerintah menyelenggarakan jaminan sosial bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan keluarganya.

(2) Penyelenggaraan program jaminan sosial bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional.

(3) Penyelenggaraan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Paragraf 2

Sistem Asuransi Pekerja Indonesia di Luar Negeri

Pasal 57

(1) Dalam upaya perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri wajib mengikuti program asuransi.

(2) Jenis pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Program asuransi prapenempatan;

b. Program asuransi masa penempatan; dan

c. Program asuransi pascapenempatan.

(3) Program asuransi prapenempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. Risiko meninggal dunia;

b. Risiko sakit dan/atau cacat;

c. Risiko kecelakaan sebelum pemberangkatan;

d. Risiko gagal berangkat atau ditempatkan bukan karena kesalahan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan

e. Risiko akibat tindak kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

(4) Program asuransi masa penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. Risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

b. Risiko meninggal dunia;

c. Risiko sakit dan cacat;

d. Risiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja;

e. Risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun massal sebelum berakhirnya perjanjian kerja;

f. Risiko upah tidak dibayar;

g. Risiko pemulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri bermasalah;

h. Risiko menghadapi masalah hukum;

i. Risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual;

j. Risiko hilangnya akal budi; dan

k. Risiko yang terjadi dalam hal Pekerja Indonesia di Luar Negeri dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan Perjanjian Penempatan.

(5) Program asuransi pascapenempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

a. Risiko kematian;

b. Risiko sakit;

c. Risiko kecelakaan; dan

d. Risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, seperti risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual dan risiko kerugian harta benda.

Pasal 58

(1) Dalam hal Pekerja Indonesia di Luar Negeri mengalami permasalahan selama di negara penerima, maka penyelenggara asuransi Pekerja Indonesia di Luar Negeri wajib bekerjasama dengan perwakilan PPPILN, perwakilan BNPPILN, dan Perwakilan Republik Indonesia di negara penerima untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

(2) Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan ahli warisnya memegang polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)

Pasal 59

(1) Penyelenggara program asuransi Pekerja Indonesia di Luar Negeri dalam menjalankan usahanya harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.

(2) Penyelenggara program asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mempunyai perwakilan di negara penerima.

(3) Untuk mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara program asuransi Pekerja Indonesia di Luar Negeri mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen:

a. Copy akta pendirian dan/atau akta perubahan perseroan terbatas;

b. Copy surat izin usaha perasuransian dari Menteri Keuangan;

c. Surat pernyataan sanggup menyelenggarakan program asuransi Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

d. Surat pernyataan bersedia membentuk kantor cabang sekurang-kurangnya di 11 (sebelas) daerah embarkasi;

e. Bukti kepemilikan sistem pendataan online yang dapat diakses oleh publik;

f. Surat pernyataan bersedia menyerahkan uang jaminan atas nama Menteri qq. perusahaan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

g. Neraca keuangan yang dibuat oleh akuntan publik;

h. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

i. Bukti lulus uji kelayakan dan kepatutan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan bagi direksi dan komisaris; dan

j. Pas foto (berwarna dengan latar belakang merah) dari pimpinan perusahaan (direktur utama/presiden direktur) dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 60

(1) Menteri menetapkan penyelenggara program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

(2) Penyelenggara program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha milik negara/daerah yang memiliki usaha di bidang perasuransian.

(3) Menteri menetapkan penyelenggara program asuransi sebagimana dimaksud pada ayat (1) setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 yang dilakukan secara transparan, terbuka, dan memenuhi asas akuntabilitas.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan pelaksanaan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian keempat

Perlindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi

Paragraf 1

Perlindungan Hukum

Pasal 62

(1) Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri hanya dapat dilakukan ke negara yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia, atau ke negara yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

(2) Pemerintah menetapkan negara tertentu tertutup bagi penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dan atas pertimbangan keamanan dan pelanggaran hak asasi manusia.

(3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atas pertimbanga keamanan dan pelanggaran hak asasi manusia, Pemerintah menetapkan negara tertentu tertutup bagi penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

(4) Dalam penetapan negara tertentu tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mempertimbangkan usulan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

(5) Penetapan negara tertentu tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 63

(1) Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri untuk negara tertentu atau penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri pada jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan:

a. Untuk melindungi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

b. Pemerataan kesempatan kerja; dan/atau

c. Untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.

(2) Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia, BNPPILN, PPPILN, dan masyarakat.

(3) Ketentua mengenai penghentian dan pelarangan penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Pasal 64

Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap Pekerja Indonesia di Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum, serta kebiasaan internasional.

Paragraf 2

Perlindungan sosial

Pasal 65

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan perlindungan sosial bagi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri meliputi:

a. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kepada Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri melalui standarisasi pendidikan;

b. Peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi;

c. Menjamin tersedianya tenaga pendidik yang kompeten dan melibatkan Pekerja Indonesia di Luar Negeri purna;

d. Reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Indonesia di Luar Negeri maupun keluarganya;

e. Adanya kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak;

f. Peningkatan peran dan kapasitas Atase Ketenagakerjaan Perwakilan Republik Indonesia di negara penerima; dan

g. Ketersediaan pusat perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri di negara penerima yang proporsional, dan mudah dijangkau oleh Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Paragraf 3

Perlindungan ekonomi

Pasal 66

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan perlindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri meliputi:

a. Penetapan standar sistem pembiayaan dan asuransi Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang transparan dan berpihak kepada Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

b. Reintegrai ekonomi bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan keluarga Pekerja Indonesia di Luar Negeri agar mampu mengelola hasil kerja Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

c. Peningkatan peran sektor perbankan nasional/daerah untuk memfasilitasi penyimpanan uang Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan pengiriman remitansi dengan biaya murah; dan

d. Penguatan pengelolaan remitansi dengan melibatkan sektor perbankan dalam negeri dan negara penerima.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian kesatu

Tugas dan Wewenang Pemerintah

Pasal 68

(1) Pemerintah bertugas:

a. Menjamin pemenuhan hak-hak Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8;

b. Menjamin perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

(2) Pemerintah berwenang:

a. Membentuk BNPPILN

b. Membuat peraturan mengenai susunan, kedudukan, keanggotaan, organisasi, dan tata laksana BNPPILN;

c. Menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri untuk negara tertentu atau penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri pada jabatan tertentu di luar negeri; dan

d. Menentukan negara tertentu tertutup bagi penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 69

(1) Menteri bertugas:

a. Melakukan koordinasi dengan BNPPILN mengenai kebijakan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri

b. Mengawasi pelaksanaan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

c. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan

d. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PPPILN

(2) Menteri berwenang:

a. Membuat kebijakan tentang perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

b. Mengoordinasikan kerja antarisntansi terkait dalam menanggapi pengaduan dan penanganan kasus Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri secara mudah, cepat dan efektif;

c. Menetapkan standar pembiayaan dalam proses pengurusan penempatan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

d. Menyusun dan menetapkan alokasi anggaran yang memberikan prioritas pada program inovatif menyangkut Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

e. Meninjau besarnya modal yang disetorkan dan jaminan dalam bentuk deposito yang harus diberikan oleh PPPILN dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SIPPPILN ;

f. Memberikan dan mencabut SIPPPILN kepada PPPILN;

g. Memberi izin penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri; dan

h. Mengumumkan daftar PPPILN yang bermasalah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 70

(1) Menteri Luar Negeri bertugas:

a. Melakukan verifikasi terhadap Miitra Usaha atau Perwakilan PPPILN di negara penerima, calon Pengguna, dan permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

b. Memberikan perlindungan terhadap Pekerja Indonesia di Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta hukum dan kebiasaan internasional;

c. Mengangkat Atase Ketenagakerjaan berdasarkan usulan Menteri; dan

d. Berkoordinasi dengan BNPPILN dan/atau Atase Ketenagakerjaan menyiapkan dan memverifikasi perjanjian kerja.

(2) Menteri Luar Negeri berwenang:

a. Melakukan kerjasama internasional dalam rangka perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri secara optimal di negara penerima; dan

c. Mengusulkan negara tertentu tertutup bagi penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

(3) Menteri Luar Negeri dapat melimpahkan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Perwakilan republik Indonesia.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 71

(1) Pemerintah daerah Provinsi bertugas:

a. Memfasilitas pelaksanaan PAP yang diselenggarakan oleh BNPPILN;

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja milik Pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi; dan

c. Mengurus kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sampai ke daerah asal Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

(2) Pemerintah daerah Provinsi berwenang menyediakan pos-pos bantuan/pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi syarat dan standar kesehatan.

Pasal 72

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas:

a. Menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dari BNPPILN;

b. Mendaftar dan mendata calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang telah lolos seleksi;

c. Melaporkan hasil verifikasi terhadap PPPILN kepada Menteri secara periodik;

d. Mengirimkan tembusan hasil verifikasi terhadap PPPILN kepada BNPPILN

e. Melaksanakan kegiatan prapenempatan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e;

f. Mengurus kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi;

g. Memberikan perlindungan sosial dan ekonomi bagi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan

h. Menerima pendaftaran kantor cabang PPPILN.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang:

a. Menerima informasi permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dari BNPPILN;

b. Melakukan verifikasi permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, PPPILN, dan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

c. Menyeleksi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

d. Mendaftar dan mendata Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang telah lolos seleksi;

e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di kabupaten/kota;

f. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan psikologi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

g. Menyaksikan proses penandatangan perjanjian kerja oleh Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

h. Menerima laporan dan lampiran salinan Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dari PPPILN;

i. Mendistribusikan KPILN yang diterbitkan oleh Kepala BNPPILN kepada Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang akan ditempatkan;

j. Melakukan pengawasan berkala dan teratur mengenai perizinan PPPILN dan verifikasi data Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan Pengguna;

k. Menerima salinan perjanjian kerja; dan

l. Melakukan reintegrasisosial dan ekonomi bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan keluarganya.

BAB VI

BADAN NASIONAL PERLINDUNGAN PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Bagian kesatu

Struktur, Kedudukan, dan Keanggotaan

Pasal 73

(1) Dalam upaya perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, Pemerintah membentuk BNPPILN.

(2) BNPPILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

(3) BNPPILN dipimpin oleh seorang Kepala badan dan dibantu beberapa Deputi sebagai unsur pelaksana.

(4) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:

a. Deputi yang bertugas di Bidang Kerjasama Luar Negeri;

b. Deputi yang bertugas di Bidang Operasional Penyelenggaraan Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan

c. Deputi yang bertugas di Bidang Perlindungan dan Pengawasan.

Pasal 74

(1) Kepala Badan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

(2) Masa jabatan Kepala Badan ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Untuk dapat dicalonkan menjadi Kepala Badan, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga negara Republik Indonesia;

b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Sehat jasmani dan rohani;

d. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

e. Berijazah paling rendah strata 1 (satu);

f. Memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidang ketenagakerjaan;

g. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;

h. Memiliki integritas dan kepemimpinan dalam menyelenggarakan perlindungan tenaga kerja;

i. Tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

j. Tidak dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan; dan/atau

k. Tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan.

l. Tidak menjadi pengurus partai politik; dan

m. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjabat kepala BNPPILN.

Pasal 75

(1) BNPPILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berkedudukan di Ibukota Negara.

(2) BNPPILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memilliki perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota tertentu.

(3) BNPPILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki perwakilan di negara penerima tertentu yang memiliki atase ketenagakerjaan.

(4) Ketentuan mengenai kriteria dan persyaratan pembentukan perwakilan BNPPILN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Kepala BNPPILN.

Pasal 76

Dalam hal perwakilan BNPPILN belum dibentuk di negara penerima, tugas dan/atau kewenangan BNPPILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, dan pasal 58 ayat (1) dilaksanakan dan/atau diambil alih oleh Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 77

(1) BNPPILN beranggotakan wakil-wakil instansi Pemerintah terkait di bidang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.

(2) Wakil-wakil instansi Pemerintah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:

a. Ketenagakerjaan;

b. Keimigrasian;

c. Hubungan luar negeri;

d. Kesehatan;

e. Sosial;

f. Agama;

g. Hukum dan hak asasi manusia;

h. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

i. Perhubungan;

j. Kepolisian; dan

k. Bidang lain yang dianggap perlu.

(3) Wakil-wakil instansi Pemerintah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan dari dan selalu berkoordinas dengan instansi induk masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, keanggotaan, organisasi, dan tata laksana BNPPILN diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Kepala BNPPILN

Pasal 79

(1) Presiden mengajukan nama calon Kepala BNPPILN kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih Kepala BNPPILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan usulan dari Presiden.

(3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan nama calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan.

(4) Presiden menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Fungsi, Tugas, Wewenang dan Pengawasan

Pasal 80

(1) BNPPILN berfungsi melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPPILN memiliki tugas di bidang:

a. Kerjasama luar negeri;

b. Operasional penyelenggaraan penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan

c. Perlindungan dan pengawasan

(3) Tugas bidang kerjasama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. Mendistribusikan informasi dan permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

b. Menyelenggarakan sistem informasi Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang efektif dan terpadu; dan

c. Melakukan pembinaan hubungan kerja antara Pekerja Indonesia di Luar Negeri dengan Pengguna.

(4) Tugas bidang operasional penyelenggaraan penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. Mengatur pelaksanaan PAP;

b. Bertanggungjawab atas kelengkapan dokumen penempatan yang diperlukan pada saat pemberangkatan;

c. Melakukan verifikasi akhir terhadap Perjanjian Kerja, tempat kerja dan Pengguna bersama dengan Perwakilan Republik Indonesia;

d. Mendampingi dan mengatur keberangkatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

e. Menyampaikan laporan keberangkatan dari PPPILN kepada Perwakilan Republik Indonesia;

f. Menerima kedatangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri di Negara penerima;

g. Melakukan verifikasi terhadap data kedatangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri di negara penerima;

h. Memfasilitasi pengurusan dan pembayaran santunan asuransi;

i. Memfasilitasi pemulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang terlantar di luar negeri;

j. Melakukan pendataan terhadap kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan

k. Melakukan verifikasi terhadap data kepulangan dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

(5) Tugas bidang perlindungan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

a. Mengawasi dan memonitor kondisi Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

b. Mengatur dan mengawasi kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sampai ke daerah asal pemberangkatan; dan

c. Mendata Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah.

(6) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPPILN berwenang:

a. Menerima laporan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

b. Menyetujui perubahan perjanjian kerja, perjanjian kerja perpanjangan, dan jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja

c. Memberikan persetujuan terhadap persyaratan dokumen untuk mendapatkan SIP;

d. Melakukan penguatan pengelolaan remitansi dengan melibatkan sektor perbankan dalam negeri dan Negara penerima;

e. Menerima tembusan laporan verifikasi terhadap PPPILN yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri; dan

f. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 81

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, BNPPILN dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 82

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, BNPPILN membentuk Sekretariat Utama sebagai unsur pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 83

(1) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, BNPPILN mendapatkan pengawasan secara internal maupun eksternal.

(2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat yang berada di bawah lingkungan BNPPILN.

(3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau lembaga pengawasan eksternal lain.

(4) Pengawasan eksternal terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VII

PELAKSANA PENEMPATAN PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 84

(1) Pelaksanaan penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan oleh badan usaha, baik milik pemerintah maupun swasta.

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Badan usaha milik negara/daerah; dan

b. Badan usaha swasta berbadan hukum perseroan terbatas.

(3) Ketentuan mengenai pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 86

Badan usaha yang akan menjadi PPPILN wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPPILN dari Menteri.

Pasal 87

(1) Untuk dapat memperoleh SIPPPILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, PPPILN harus memenuhi persyaratan;

a. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

b. Menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah;

c. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan

d. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

(2) Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurf a dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b, hanya dapat dicairkan apabila PPPILN tidak memenuhi kewajiban terhadap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 89

(1) PPPILN wajib menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri apabila deposito yang digunakan tidak mencukupi.

(2) Pemerintah mengembalikan deposito kepada PPPILN apabila masa berlaku SIPPPILN telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau SIPPPILN dicabut.

(3) Ketentuan mengenai penyetoran, penggunaan, pencairan, dan pengembalian deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 90

(1) SIPPPILN diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), perpanjangan SIPPPILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada PPPILN dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan secara periodik kepada Menteri dengan tembusan BNPPILN;

b. Telah melaksanakan penempatan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIPPPILN;

c. Masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;

d. Memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang diaudit akuntan publik;

e. Tidak dalam kondisi diskors; dan

f. Telah melaporkan dan menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) untuk divalidasi ulang.

(3) PPPILN harus menyerahkan pembaruan data dan menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja;

(4) Dalam hal PPPILN tidak menyerahkan pembaruan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPPILN diijinkan untuk memperbarui SIPPPILN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dengan membayar denda keterlambatan.

(5) Ketentuan mengenai denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 91

(1) Menteri dapat mencabut SIPPPILN apabila PPPILN:

a. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1); atau

b. Tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dan/atau melanggar larangan dalam perlindungan dan penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Pencabutan SIPPPILN oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab PPPILN terhadap Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang telah ditempatkan dan masih berada di luar negeri.

Pasal 92

(1) PPPILN yang akan melaksanakan penempatan wajib memilki SIP dari Kepala BNPPILN.

(2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan daerah kerja PPPILN

(3) Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPILN harus memiliki dokumen:

a. Perjanjian Kerjasama Penempatan;

b. Surat permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dari Pengguna;

c. Rancangan Perjanjian Penempatan; dan

d. Rancangan Perjanjian Kerja.

Pasal 93

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BNPPILN.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1

Kewajiban

Pasal 94

Untuk mewakili kepentingannya, PPPILN wajib mempunyai perwakilan yang terdaftar di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Negara penerima.

Pasal 95

(1) PPPILN wajib membentu kantor cabang di daerah pemberangkatan di luar wilayah domisili kantor pusatnya.

(2) Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang PPPILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab kantor pusat PPPILN

(3) Keberadaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 96

PPPILN dilarang:

a. Memberangkatkan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

b. Menempatkan Pekerja Indonesia di Luar Negeri pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);

c. Menahan pemberangkatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);

d. Tidak mengikutsertakan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dalam program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);

e. Menempatkan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Psal 43 ayat (1);

f. Membebankan komponen biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) yang telah ditanggung Calon Pegguna/Penggunan kepada Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

g. Membebankan komponen biaya penempatan kepada Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1);

h. Menempatkan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri ke negara yang pemerintahnya belum membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia, atau ke negara yang tidak mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1);

i. Menempatkan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2);

j. Mengalihkan atau memindahtangankan SIPPPILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 kepada pihak lain;

k. Melaksanakan penempatan tanpa memiliki SIP dari Kepala BNPPILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1); dan

l. Mengalihkan atau memindahtangankan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) kepada pihak lain.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 97

(1) Dalam hal terjadi sengketa antara Pekerja Indonesia di Luar Negeri dengan PPPILN baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian damai dengan cara bermusyawarah.

(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Pekerja Indonesia di Luar Negeri melakukan upaya peyelesaian hukum melalui advokasi dan bantuan hukum dari BNPPILN.

Pasal 98

(1) Dalam hal terjadi sengketa antara Pekerja Indonesia di Luar Negeri dengan Pengguna, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian damai dengan cara musyawarah.

(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Pekerja Indonesia di Luar Negeri melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui advokasi dan bantuan hukum dari Perwakilan Republik Indonesia dan BNPPILN di negara penerima.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 99

(1) Setiap orang yang tidak memenuhi kententuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31, Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 38 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 54 ayat (4), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 ayat (2), Pasal 89 ayat (1), Pasal 94, Pasal 95 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Peringatan tertulis;

b. Denda;

c. Pembatasa kegiatan usaha;

d. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

e. Pencabutan izin;

f. Pembatalan pemberangkatan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan/atau

g. Pemulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dari luar negeri dengan biaya sendiri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 100

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggugjawab di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di bidang hukum acara pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

d. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

e. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan

g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

(3) Kewenagan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

Setiap orang yang tidak memberikan data dan informasi yang benar dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 102

Setiap orang yang menempatkan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 103

(1) Setiap orang yang memalsukan dokumen-dokumen penempatan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf e, dan huruf f, dipidana dengan pidana penjara singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak rp10.000.000.000,00- (sepuluh milyar rupiah).

(2) Setiap orang yang memalsukan dokumen-dokumen penempatan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h, dipidana dengan pidana penjara singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00- (tujuh milyar rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang menempatkan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00- (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00- (lima belas milyar rupiah).

Pasal 105

Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00- (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00- (lima belas milyar rupiah).

Pasal 106

(1) Setiap orang yang memberangkatkan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah)

(2) Setiap orang yang menahan pemberangkatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasl 96 huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah).

Pasal 107

Setiap orang yang:

a. Menempatkan Pekerja Indonesia di Luar Negeri pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b;

b. Tidak mengikutsertakan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dalam program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d;

c. Menempatkan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf e;

d. Mengalihkan atau memindahtangankan SIPPPILN kepada pihak lain sebagimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf i;

e. Mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf k;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah).

Pasal 108

Setiap orang yang:

a. Membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pengguna kepada Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf f;

b. Membebankan komponen biaya penempatan kepad Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf g;

c. Menempatkan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf h;

d. Menempatkan Pekerja Indonesia di Luar Negeri tanpa SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf j;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00- (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00- (lima belas milyar rupiah).

Pasal 109

Setiap orang yang menempatkan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri pada negara yang pemerintahnya tidak membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Indonesia atau ke negara yang tidak mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00- (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00- (lima belas milyar rupiah).

Pasal 110

Setiap orang yang menyuruh dan/menganjurkan Pekerja Indonesia di Luar Negeri untuk memilih pekerjaan dan/atau bekerja di luar jabatan atau jenis pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja yang disepakati dan ditandatangani sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah)

Pasal 111

Setiap pejabat yang meloloskan seleksi terhadap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah).

Pasal 112

Setiap pejabat yang meloloskan seleksi terhadap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang:

a. Tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan pekerjaan dan/atau profesi atau mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2);

b. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;

dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah).

Pasal 113

Setiap pejabat yang memberikan SIP pada PPPILN untuk menempatkan ke negara yang pemerintahnya belum membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Indonesia atau ke negara yang tidak mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00- (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00- (lima belas milyar rupiah).

Pasal 114

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh pejabat, dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

(1)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, 111, dan 112 adalah pelanggaran.

(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 adalah kejahatan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dibentuk BNPPILN.

Pasal 117

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) dinyatakan bubar dan dialihkan bentuknya menjadi BNPPILN;
Selama BNPPILN sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terbentuk, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tetap menjalankan fungsi dan tugasnya;
Saat terbentuknya BNPPILN, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab, serta personalia Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dialihkan kepada BNPPILN.

Pasal 118

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) tetap menjabat sebagai Kepala BNPPILN sampai dengan terpilihnya Kepala BNPPILN yang baru;
Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, Kepala BNPPILN yang baru harus sudah terpilih.

Pasal 119

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

(1) PPPILN yang telah memiliki izin penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

(2) Bagi PPPILN yang menempatkan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebelum berlakunya Undang-Undang ini, maka jangka waktu penyesuaian terhitung mulai sejak Undang-Undang ini berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Indonesia terakhir yang ditempatkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini.

(3) Apabila PPPILN dalam jangka waktu yang ditentukan sebagimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini, SIPPPILN yang bersangkutan dicabut oleh Menteri.

Pasal 120

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, KPILN harus menggunakan format yang terintegrasi dengan sistem pendataan kependudukan dan keimigrasian yang berbasis elektronik;
BNP2ILN wajib menyusun sistem pendataan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang terintegrasi dengan sistem pendataan kependudukan dan keimigrasian yang berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a;
Selama KPILN sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terbit, Kartu Identitas Pekerja Indonesia di Luar Negeri masih menggunakan sistem yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445).

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 122

Semua peraturan pelaksana yang diamanatkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang ini harus ditetapkan paliang lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 123

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal.....

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

RUU Perubahan Atas UU No 39 tahun 2004 Tentang Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri Verdi DPD RI

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 22 Nov 2012 13:24:00 +0000

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

-------------

BAGIAN KEDUA

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.... TAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG –UNDANG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2004

TENTANG

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Jakarta, 2011

RANCANGAN UNDANG-UNDANG				PENJELASAN

			DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR.... TAHUN..... TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR.... TAHUN..... TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
				I. Umum
Menimbang	:	a.	bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip kemanusiaan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia;	Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sesungguhnya adalah salah satu usaha pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas pekerjaan warga negaranya. Hal ini terpaksa dikeluarkan oleh pemerintah, mengingat kondisi akan keterbatasan lowongan kerja di dalam negeri. Kebijakan ini pun disambut oleh masyarakat, terbukti dengan banyaknya animo masyarakat yang tertarik untuk mengadu nasib mencari pekerjaan di luar negeri. Selama ini, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan terhadap TKI adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Sayangnya, keberadaan Undang-Undang tersebut masih belum memberikan perlindungan yang berarti bagi Tenaga Kerja Indonesia. Para Tenaga Kerja Indonesia masih sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat menusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Masih banyak ditemukan secara masif kasus-kasus yang dialami oleh TKI sejak proses perekrutan di daerahnya masing-masing, hingga dalam proses pendidikan dan pelatihan, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pemberangkatan dan pengurusan dokumen, hingga perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami TKI di negara tujuan. Masyarakat secara umum memberikan perhatian besar terhadap kasus penganiayaan yang dialami TKI di luar negeri dan kesulitan yang dialami oleh TKI dalam proses hukum yang terjadi di negara tujuan. Namun sesungguhnya, kasus-kasus tersebut merupakan kulminasi dari permasalahan yang sudah timbul sejak proses awal penempatan. Demikian, perubahan terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri perlu mencakup seluruh aspek prosedur dan penempatan. Perekrutan menjadi titik awal mengingat pada tahap ini terjadi seleksi terhadap TKI yang dapat dikirim ke luar negeri. Gagasan utama dalam perubahan terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah mewujudkan politik ketenagakerjaan yang didorong oleh visi untuk menciptakan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang terdidik, terampil, dan mampu bersaing pada tingkat global. Keleluasaan yang dimiliki oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta, yang diikuti dengan lemahnya pengawasan dan sanksi dari lembaga-lembaga yang berwenang, menyebabkan penempatan TKI lebih terfokus pada TKI yang tidak terdidik, tidak terampil, dan lebih banyak mencakup sektor informal. Di sisi lain, peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri masih sangat terbatas. Padahal, banyak permasalahan yang disebabkan oleh lemahnya peran pemerintah daerah dalam melakukan administrasi, pengawasan, dan pembinaan atas TKI, serta ketiadaan kewenangan daerah untuk membina dan menjamin kualitas calon TKI yang berasal dari daerahnya masing-masing. Atas dasar tersebut, gagasan yang didorong dalam Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah mengikutsertakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang sebelumnya hanya dimiliki oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta atau lembaga pelatihan kerja. Hal ini dimaksudkan untuk menguatkan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendorong secara nyata kualitas calon TKI. Setelah TKI dengan kualitas dan kompetensi yang layak berhasil dihimpun, hal selanjutnya adalah memastikan bahwa para TKI tersebut hanya dapat ditempatkan pada negara-negara tujuan yang memiliki perangkat hukum yang dipandang memadai dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Berdasarkan praktek yang terjadi selama ini, pemerintah dapat melihat negara mana saja yang secara nyata memberikan perlindungan dan menghormati hak-hak TKI dalam sistem hukumnya, serta negara mana saja yang membiarkan terjadinya pelanggaran hak-hak hukum dan tindakan manusiawi terjadi terhadap TKI di yurisdiksinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan untuk memastikan bahwa negara tujuan menunjukan itikad baik dan tindakan nyata untuk menjamin perlindungan terhadap TKI, dengan tetap menghormati yuridiksi dari masing-masing negara yang berdaulat sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Pemberdayaan dan penguatan perlindungan terhadap TKI juga dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas lembaga-lembaga yang berwenang dalam mengatur, membina, mengawasi, melaksanakan setiap tahap dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Lembaga-lembaga tersebut adalah pemerintah (melalui menteri yang menangani bidang ketenagakerjaan), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI, serta perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan penataan dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab agar masing-masing dapat menjalankan tugas dan fungsi tanpa adanya tumpang-tindih kewenangan. Selanjutnya, lembaga-lembaga tersebut harus diberikan peran perlindungan yang lebih besar, dan tidak hanya berfokus pada penempatan. Diharapkan dengan perubahan pengaturan mengenai penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ini, akan tercipta mekanisme penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan lebih baik lagi.
		b.	bahwa UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sudah berlaku dan diterapkan, tetapi belum mampu menyelesaikan masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang masih sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat menusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
		c.	bahwa memandang perlu peningkatan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, mengingat banyaknya permasalahan yang disebabkan oleh lemahnya kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan administrasi, pengawasan dan pembinaan atas Tenaga Kerja Indonesia; serta kurangnya kewenangan daerah untuk membina dan menjamin kualitas calon tenaga kerja Indonesia yang berasal dari daerahnya masing-masing;
		d.	bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Mengingat	:	1.	Pasal 20, Pasal 22 D ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
		2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
		3.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445 );
		4.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52 Tambahan Lembaran NegaraNomor 5216 );
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.
				II. Pasal per- pasal
Pasal I				Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Angka 1

Pasal 1	Pasal 1
	Cukup jelas
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagi pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
4. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk memberikan jaminan rasa aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak calon TKI/TKI baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
5. Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
6. Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negera tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna.
7. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
8. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Pelaksana Penempatan TKI swasta dengan mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing- masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan.
9. Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat- syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
11. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
12. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan  suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
13. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.
14. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan kepada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
15. Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.
16. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan.


2. Di antara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) bab baru, yakni Bab III A, berikut dengan penambahan dua pasal baru, yakni Pasal 9 A dan Pasal 9 B, sehingga keseluruhan Bab III A berbunyi sebagai berikut:	Angka 2

BAB III A
HAK ANGGOTA KELUARGA

Pasal 9A	Pasal 9A
	Cukup jelas
Anggota keluarga TKI berhak:
a. memperoleh laporan berkala dan/atau laporan insidental dari pelaksana penempatan TKI swasta dan/atau BNP2TKI mengenai status dan kondisi dari TKI;
b. memperoleh salinan atas semua dokumen yang dimiliki dan/atau diurus oleh TKI sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksananya, serta yang dipersyaratkan oleh negara tujuan; dan
c. memperoleh fasilitas pemulangan jenazah TKI tanpa dikenakan biaya, disertai hak-hak TKI dalam hubungan kerja dari TKI yang meninggal dunia.

Pasal 9B	Pasal 9B
	Cukup jelas
(1) Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran terhadap hak-hak TKI sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, anggota keluarga TKI untuk dan atas nama TKI berhak:
a. mengajukan pengaduan dan meminta pemenuhan hak dan pelayanan kepada BNP2TKI;
b. mengajukan pengaduan kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan Menteri dalam menjatuhkan sanksi;
c. mengajukan gugatan perdata terhadap pelaksana penempatan TKI swasta atau pihak lain yang dianggap terkait; dan
d. memberikan laporan pidana dalam hal terjadi dugaan tindak pidana terhadap TKI.

(2) Pemenuhan hak-hak anggota keluarga TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait di bidang bantuan hukum.

Pasal 9C	Pasal 9C
	Cukup jelas
(1) Hak-hak anggota keluarga TKI sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 A dan Pasal 9 B hanya diberikan kepada suami, istri, anak, dan/atau orang tua dari TKI.
(2) Dalam hal seluruh anggota keluarga TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, hak-hak tersebut dapat diberikan kepada anggota keluarga TKI lainnya, sepanjang memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah.

3. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:	Angka 3
Pasal 21	Pasal 21
	Cukup jelas
(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib membentuk kantor cabang di daerah perekrutan, kecuali di dalam wilayah domisili kantor pusatnya.
(2) Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab kantor pusat pelaksana penempatan TKI swasta.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Angka 4

Pasal 22	Pasal 22
	Cukup jelas
Kantor cabang yang dibentuk oleh pelaksana penempatan TKI swasta mempunyai kewenangan:
a. melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI;
b. melakukan pendaftaran dan seleksi calon TKI;
c. menyelesaikan kasus calon TKI/TKI pada pra atau purna penempatan; dan
d. menandatangani perjanjian penempatan dengan calon TKI atas nama pelaksana penempatan TKI swasta.


5. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:	Angka 5

Pasal 27	Pasal 27
	Cukup jelas
(1) Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan sebagai berikut:
a. negara yang telah memiliki perjanjian bilateral dengan Pemerintah Republik Indonesia mengenai perlindungan TKI;
b. negara yang telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian internasional yang memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia; atau
c. negara yang sistem hukumnya dipandang telah efektif mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan terhadap TKI yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pertimbangan keamanan, Presiden menetapkan negara-negara tertentu yang tertutup bagi penempatan TKI dengan Keputusan Presiden.

6. Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Angka 6


Pasal 32	Pasal 32
	Cukup jelas
(1) Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari pemerintah kabupaten/kota pada daerah perekrutan.
(2) Untuk mendapatkan SIP, pelaksana penempatan TKI swasta harus memiliki:
a. perjanjian kerjasama penempatan;
b. surat permintaan TKI dari Pengguna;
c. rancangan perjanjian penempatan; dan
d. rancangan perjanjian kerja.
(3) Surat permintaan TKI dari Pengguna perjanjian kerja sama penempatan, dan rancangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
(4) Tata cara penerbitan dan pencabutan SIP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:	Angka 7

Pasal 41	Pasal 41
	Cukup jelas
Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan kompetensi pekerjaannya.

8. Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Angka 8

Pasal 43	Pasal 43
(1) Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh:	Cukup jelas
a. Pemerintah;
b. Pemerintah daerah; atau
c. Pelaksana penempatan TKI swasta atau lembaga pelatihan kerja yang memenuhi persyaratan.
(2) Pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja.
(3) Materi pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup:
a. hak dan kewajiban TKI;
b. hubungan kerja;
c. kesehatan;
d. teknik keahlian dan keterampilan sektoral;
e. teknik pengenalan dan pengembangan diri;
f. kemampuan bahasa negara tujuan;
g. situasi dan kondisi sosial budaya negara tujuan; dan
h. sistem hukum negara tujuan.
(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

9. Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Angka 9

Pasal 44	Pasal 44

Calon TKI memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dalam bentuk sertifikat kompetensi dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang.	Sertifikasi kompetensi kerja diberikan oleh lembaga yang terakreditasi secara internasional atau nasional dalam tiap-tiap lingkup profesi. Lembaga yang memiliki akreditasi nasional wajib memenuhi persyaratan dan mendapatkan lisensi sebagai lembaga sertifikasi profesi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sertifikasi kompetensi kerja. Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi peran aktif dari universitas atau perguruan tinggi terutama yang berada pada wilayah perekrutan untuk mendapatkan lisensi sertifikasi profesi atas bidang-bidang kompetensi yang dibutuhkan oleh TKI pada daerah tersebut.

10. Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Angka 10

Pasal 49	Pasal 49
	Cukup jelas
(1) Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

(2) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi dilakukan di daerah perekrutan pada kabupaten/kota asal calon TKI.
(3) Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

11. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan satu pasal baru, yakni Pasal 71 A yang berbunyi sebagai berikut:	Angka 11

Pasal 71A	Pasal 71A

(1) Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib menyerahkan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada BNP2TKI mengenai kondisi dan keberadaan TKI yang ditempatkan.	Ayat (1) Cukup jelas
(2) Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib menyerahkan laporan insidental kepada BNP2TKI selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah mengetahui terjadinya perubahan atau kondisi sebagai berikut:	Ayat (2) Cukup jelas

a. perubahan identitas Pengguna
b. perubahan identitas Mitra Usaha, jika ada;
c. perubahan alamat dan nomor kontak Pengguna;
d. perubahan alamat dan nomor kontak Mitra Usaha;
e. perubahan atas ketentuan dalam perjanjian kerja;
f. perubahan atas ketentuan dalam perjanjan penempatan; atau
g. keterlibatan TKI dalam proses hukum pada negara tujuan.
(3) Laporan berkala dan laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditembuskan kepada:	Ayat (3) Yang dimaksud dengan “laporan insidental” adalah laporan yang dibuat pada waktu tertentu saja dalam hal terjadi situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 A ayat (2).
a. Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan; dan
b. Pemerintah kabupaten/kota pada daerah asal TKI.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib mencantumkan tanda-tangan dari masing-masing TKI yang namanya tercantum dalam laporan tersebut.	Ayat (4) Cukup jelas
(5) Anggota keluarga TKI berhak mendapatkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).	Ayat (5) Cukup jelas

12. Ketentuan Pasal 80 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:	Angka 12

Pasal 80	Pasal 80
	Cukup jelas
(1) Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain:
a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;
b. pembelaan terhadap hak-hak TKI sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan pada negara tujuan;
c. membantu dan memfasilitasi pemberian pelayanan kesehatan dan rumah perlindungan bagi TKI yang bermasalah; dan
d. melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala terhadap status dan kondisi TKI pada Mitra Usaha atau Pengguna di negara penempatan.
(2) Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

13. Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Angka 13

Pasal 95	Pasal 95
	Cukup jelas
(1) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.
(2) Untuk melaksanakan fungsi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas:
a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan bukum di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
b. memberikan pelayanan dan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait mengenai:
1. dokumen;
2. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
3. penyelesaian masalah;
4. sumber-sumber pembiayaan;
5. pemberangkatan sampai pemulangan;
6. peningkatan kualitas calon TKI;
7. informasi;
8. kualitas pelaksana penempatan TKI; dan
9. peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.
(3) Untuk melaksanakan fungsi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas:
a. melakukan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait yang berwenang dalam perlindungan terhadap TKI;
b. melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap pelanggaran hak – hak TKI;
c. melakukan mediasi untuk penyelesaian sengketa TKI, antara lain perselisihan antara TKI dengan Pelaksana Penempatan TKI Swasta dan asuransi;
d. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan perlindungan TKI;
e. meminta informasi tentang kegiatan perlindungan terhadap TKI kepada instansi yang terkait;
f. meminta laporan instansi terkait mengenai perlindungan terhadap TKI.
g. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan perlindungan terhadap TKI; dan
h. membuat laporan berkala dan laporan tahunan dan menyampaikan laporannya kepada Presiden.

14. Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Angka 14

Pasal 98	Pasal 98
	Cukup jelas
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di Ibukota Provinsi dan/atau tempat pemberangkatan TKI dan/atau daerah transit yang dianggap perlu.

(2) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
a. memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI;
b. menangani TKI yang kembali atau dikembalikan ke daerah transit di wilayah negara Republik Indonesia karena mengalami permasalahan pada proses penempatan;
c. melakukan pencatatan setiap TKI yang masuk ke daerah transit dan memastikan kepulangan TKI ke daerah asal; dan
d. membangun sarana dan prasana yang diperlukan di daerah transit bagi penampungan sementara TKI yang kembali atau dikembalikan ke wilayah Negara Republik Indonesia.
(3) Pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama-sama dan berkoordinasi dengan instansi yang terkait baik di pusat maupun di daerah.
(4) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI wajib menjamin kesejahteraan, kesehatan dan kebutuhan minimal dari TKI selama berada dalam tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

15. Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Angka 15

Pasal 100	Pasal 100
	Cukup jelas
(1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71, Pasal 71 A, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83, atau Pasal 105 akan diancam sanksi administrasi.
(2) Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI;
3. pencabutan izin;
4. pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau
5. kewajiban pelaksana penempatan TKI swasta untuk memulangkan TKI dari luar negeri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

16. Ketentuan mengenai BAB XV Ketentuan Peralihan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :	Angka 16

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107	Pasal 107
	Cukup jelas
(1) Pelaksana penempatan TKI swasta yang telah memiliki SIP sebelum Undang-undang ini berlaku, wajib menyesuaikan SIP sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku.
(2) Bagi pelaksana penempatan TKI swasta yang menempatkan TKI sebelum berlakunya Undang-Undang ini, maka jangka waktu penyesuaian terhitung mulai sejak undang-undang ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja terakhir yang ditempatkan sebelum Undang-undang ini berlaku.

(3) Apabila, setelah 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini berlaku, SIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disesuaikan, maka SIP dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108	Pasal 108
	Cukup jelas
(1) Pelaksana penempatan TKI swasta yang belum memiliki kantor cabang di daerah perekrutan, wajib menyesuaikan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 21 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini berlaku.
(2) Apabila setelah 6 (enam) bulan Undang-Undang ini berlaku, pelaksana penempatan TKI swasta tidak menyesuaikan ketentuan sebagaimana Pasal 21, maka pelaksana penempatan TKI swasra akan dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 100.

17. Ketentuan mengenai BAB XVI Ketentuan Penutup diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Angka 17

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109	Pasal 109
	Cukup jelas
Pada saat undang-undang ini berlaku, semua peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan undang-undang ini.

PASAL II

Pasal 110

Cukup jelas

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


	Disahkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ..

RUMAH ASPIRASI Diantara harapan dan Kenyataan

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 12 Oct 2012 04:13:00 +0000

Pengembangan rumah Aspirasi menjadi amanat UU No. 27 Tahun 2009 yang kemudian diejawantahkan dalam tartib masing-masing lembaga negara. Baik DPR RI maupun DPD RI sama mewacanakan pengembangan rumah aspirasi sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat yang lebih efektif, efisien dan menyeluruh walaupun dalam parakteknya diterapkan dengan bentuk yang berbeda-beda.

Melalui Pasal 277 ayat (4) UU MD3 yang manyatakan bahwa anggota DPD berkantor dan berdomisili di ibukota Provinsi daerah pemilihannya. Yang kemudian dipertegas dengan pasal 402 yang menyatakan bahwa penyediaan kantor DPD di setiap ibu kota provinsi sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (4) dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Ketentuan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pembentukan rumah aspirasi.

Desain Rumah Aspirasi

Keberadaan DPD sangat diuntungkan ditengah ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan yang ada. DPD memiliki hubungan langsung dengan rakyatnya sehingga berbeda dengan DPR yang lebih cenderung merupakan wakil partai politik yang menyebabkan DPR yang seharusnya mengawasi eksekutif (preiden dan jajarannya) tidak dapat melakukan perannya dengan maksimal.Dengan kelemahan pengawasan itu, maka DPD mempunyai peluang untuk menutupinya.

Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh DPD seharusnya dapat ditutupi dengan menunjukkan kinerjanya sebagai wakil rakyat (khususnya daerah) secara maksimal berdasarkan kewenangan yang telah ada. Jika kinerja DPD memuaskan rakyat, maka perjuangan DPD akan mendapatkan dukungan dari rakyat.Peningakatan kinerja dan hubungan yang erat dengan rakyatnya dapat diwujudkan dengan pengembangan rumah aspirasi sebagai dasar dalam mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki DPD saat ini.

Rumah aspirasi mulai diperkenalkan pada tahun 2005 (sudah mulai diwacanakan pada tahun 2004). Pada tahun 2005 tersebut, rumah aspirasi diperkenalkan di Gorontalo, Maluku dam NTB. Di Gorontalo, rumah aspirasi sepenuhnya dibiayai oleh pemda, Maluku dibiayai sepenuhnya oleh anggota DPD, dan untuk NTB sekretariat rumah aspirasi disiapkan pemda sedangkan honor staf dan biaya operasional ditanggung oleh anggota DPD. Dan terhitung mulai 1 Deptember 2006 – 31 Agustus 2007, honor staf dan biaya operasional rumah aspirasi di 13 provinsi dibiayai oleh NDI.[1]

2. Peran dan Fungsi Rumah Aspirasi

Rumah Aspirasi dalam konsepnya mempunyai peran dan fungsi: (1 sebagai perpanjangan tangan atau fasilitas penghubung antara DPD dan stakeholders yang ada di daerah; (2 menjaring, menampung, memilah, memverifikasi (investigasi), mengalokasikan aspirasi, melakukan kajian, formulasi aspirasi menjadi konsep akademik yang akan menjadi dasar bagi anggota DPD untuk diperjuangkan; (3 mensosialisakan dan mempublikasikan hasil kerja anggota DPD; (4 memfasilitasi pertemuan dan koordinasi antar anggota DPD dengan pemerintah daerah dan legislatif daerah; (5 menjadi fasilitator dan mediator masyarakat dengan DPD; 6) melakukan program pemberdayaan masyarakat khususnya pendidikan politik dan demokrasi; 7) sebagao wadah informasi dan komunikasi masyarakat dengan DPD.

3. Prosedur Kerja

Prosedur kerja Rumah Aspirasi meliputi 1) Rumah Aspirasi merupakan representasi kedua pihak yaitu: masyarakat (daerah) sebagai pihak yang diwakili dan bertindak sebagai pihak yang mewakili atau sebagai “corong” aspirasi; 2) tidak tumpang tindih dan memperkuat mekanisme yang telah ada, 3) bertindak cepat dalam menyerap dan mengkonsolidasikan aspirasi; 4) Akses berlaku 24 jam; 5) Kekuatan utama rumah aspirasi adalah riset dan kajian.

Dalam menjalankan fungsinya, rumah aspirasi dapat membangun jaringan dengan beragam institusi yang ada di masyarakat, baik dari organisasi masyakarat, profesi, akademisi, kelompok adat, maupun dnegan kelompok keagamaan. Kelompoj-kelompok tersebut dapat menjadi simpul jaringan aspirasi sekaligus sebagai pihak yang terlibat langsung dalam memberikan masukan atau aspirasinya.

Mekanisme kelembagaan Rumah aspirasi dilakukan dengan: 1) penjaringan, 2) interpretasi, 3) artikulasi, dan 4) akuntabilitas publik (feed back). Penjaringan dilakukan dengan metose survei, kotak saran, sms, dialog radio, televisi, dan koran daerah. Aspirasi yang telah terjaring kemudian di interpretasikan dan disusun denga metode ilmiah sehingga menjadi sebuah kertas kerja atau Naskah Akademik yang akan diartikulasikan atau diperjuangkan dengan membangun opini dan lobying yang dilakukan oleh anggota DPD baik di tingkat pusat maupun daerah. Dan sebagai bentuk tindak lanjut atau pertanggungjawaban “hasil perjuangan” DPD terhadap aspirasi tersebut maka DPD mensosialisasikan kembali (feed back) kepada masyarakat.

4. Perkembangan Rumah Aspirasi saat ini

Tuntutan untuk tersedianya wadah bagi daerah-daerah dalam menyalurkan aspirasinya kepada DPD sudah ada sejak awal berdirinya DPDRI. Wadah tersebut dalam perkembangannya berganti-ganti nama dan istilah, akan tetapi subtansi dari rumah atau tempat itu adalah tersedianya suatu perangkat sistem (keras dan lunak) sebagai tempat bagi penampungan, penyaluran, dialog, solusi, dan perjuangan bagi daerah kepada DPD RI yang wewakili wilayahnya yang akan menjadi framework dan amanah anggota DPD untuk diselesaikan selama 5 tahun periode keanggotaannya di DPD RI. Sebagai tempat mengkomunikasikan persoalan daerah kepada pemerintah pusat yang mungkin dimiliki oleh masyarakat, kelompok kepentingan dan pemerintah daerah.

Sewaktu dinamakan sebagai rumah aspirasi, ada 11 Provinsi yang dijadikan sebagai daerah percontohan, disana dilaksanakan riset, pengumpulan aspirasi masyarakat, sampai kepada penyediaan SDM yang khusus mengolah informasi dan data yang berasal dari daerahnya untuk kemudian dijadikan sebagai database (Bank Data) yang menjadi dasar bagi empat orang anggota DPD dalam memperjuangkan aspirasi daerahnya.

Dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (UU MD3) penggunaan rumah aspirasi tidak lagi digunakan, melainkan Kantor Perwakilan. Kantor Perwakilan merupakan amanat Pasal 277 ayat (4) UU MD3 yang manyatakan bahwa anggota DPD berkantor dan berdomisili di ibukota Provinsi daerah pemilihannya. Yang kemudian dipertegas dengan pasal 402 yang menyatakan bahwa penyediaan kantor DPD di setiap ibu kota provinsi sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (4) dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Ketentuan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pembentukan kantor perwakilan seluruh ibukota Provinsi yang ada di Indonesia (33 buah).

Saat ini, tahun 2012 setelah tiga tahun pelaksanaan amanat UU MD3, seluruh kantor perwakilan telah dihidupkan di 33 ibukota Provinsi yang ada di Indonesia. Masing-masing kantor perwakilan dikepalai oleh Kepala Kantor Perwakilan dengan jumlah staf yang diselaraskan dengan kebutuhan per anggota yang berjumlah empat orang per provinsi. Untuk saat ini, tujuan utama keberadaan kantor perwakilan belum berjalan dengan maksimala untuk menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat daerah. Beberapa kantor yang telah berdiri di awal memang sudah melakukan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan pembangunan data base aspirasi, akan tetapi pada sebagain kantor perwakilan yang laiin belum menjalankan fungsi ini dikarenakan sedang membenahi manajemen dan memastikan ketersediaan kantor perwakilan yang merupakan hasil dari kerjasama DPD RI dengan Pemerintah Daerah setempat.

Keberadaan kantor perwakilan DPD ini di ibukota Provinsi disatu sisi diakui oleh beberapa daerah sangat membantu pemerintah daerah dan masyarakatnya terutama dalam hal memperjuangkan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat, seperti terkiat dengan persoalan pajak, bagi hasil, dan konflik pertanahan. Sedangkan di sisi lain masih menyisakan sikap pesimistis terkait kemampauan kantor perwakilan dalam menampung selurih aspirasi dari satu provinisi yang terdiri dari ratusan desa dan kecamanatn dan belasan kabupaten/kota. Jika melihat luasnya cakupan wilayah satu provinsi, dengan kantor perwakilan hanya di ibukota provinsi tentu saja penyerapan aspirasi tidak akan berjalan dengan maksimal.

Terlepas dari masih adanya kontroversi akan keberadaan kantor perwakilan tersebut, paling tidak apa yang telah dilakukan DPD merupakan langkah positif dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya kepada masyarakat daerah yang diwakilinya.

[1] Rumah Aspirasi, Inisiatif Membangun Pola Relasi DPD-Konstituen, Konsorsium pengembangan rumah aspirasi DPD RI Formappi-PSPK,2007).

RUU Jaminan Produk Halal (JPH) Update juni 2012

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 05 Oct 2012 07:06:00 +0000

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor.....Tahun....

Tentang

Jaminan Produk Halal

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. Bahwa setiap orang berhak mendapat perlindungan dan jaminan untuk memeluk dan menjalankan ibadah agama sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Bahwa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetika yang terjamin kehalalannya bagi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan dan jaminan melaksanakan ibadah;

c. Bahwa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetika yang beredar di masyarakat saat ini belum terjamin kehalalannya;

d. Bahwa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetika belum diatur secara komprehensif dan belum menjamin kepastian hukum;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hhuruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal

Mengingat: Pasal 20, Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Republik Indonesia

Dan Presiden Republik Indonesia

Memutuskan:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Produk adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetika

2. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam

3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk

5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap Produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, nomor registrasi halal, dan label halal.

6. Badan Nasional Penjamin Produk Halal yang selanjutnya disingkat BNP2H adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH

7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan MUI adalah wadah musyawarah ulama, zuama, dan cendekiawan muslim yang memiliki kewenangan untuk menetapkan standar halal, sistem jaminan halal, dan fatwa halal.

8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan Produk.

9. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BNP2H berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI

10. Nomor Registrasi Halal adalah nomor terdaftar yang dikeluarkan oleh BNP2H atas Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal.

11. Label Halal adalah tanda pada kemasan Produk, bagian tertentu dari Produk, atau tempat tertentu yang menunjukkan kehalalan suatu Produk.

12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, berbentuk badan hukum, yang menyelenggarakan PPH

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.

Pasal 2

Penyelenggaraan JPH berasaskan:

a. perlindungan; keadilan;

b. kepastian hukum;

c. akuntabilitas dan transparansi;

d. efektifitas dan efisiensi; dan

e. profesionalitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

a. memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan Produk Halal;

b. menciptakan sistem JPH untuk menjamin tersedianya Produk Halal;

c. menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya JPH;

d. meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha untuk menjamin kehalalan Produk; dan

e. meningkatkan keterbukaan dan akses mendapatkan informasi terhadap Produk Halal.

BAB II

PENYELENGGARAAN JPH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Pemerintah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan JPH secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

(2) Untuk menyelenggarakan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk BNP2H.

Bagian Kedua

BNP2H

Pasal 5

(1) BNP2H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.

(2) BNP2H berkedudukan di ibukota negara.

Pasal 6

(1) BNP2H dipimpin oleh seorang kepala badan.

(2) Kepala badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usul Menteri.

(3) Kepala badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 7

(1) BNP2H terdiri dari unsur wakil-wakil instansi pemerintah terkait yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan dibidang pengolahan dan pengawasan Produk.

(2) Dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang, BNP2H dapat melibatkan ulama, akademisi, dan praktisi di bidang pengolahan dan pengawasan Produk.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan JPH, BNP2H memiliki fungsi:

a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penyelenggaraan JPH;

b. sertifikasi, registrasi dan labelisasi Produk Halal;

c. pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan JPH;

d. sosialisasi dan penyadaran Produk Halal kepada masyarakat dan pelaku usaha; dan

e. pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan produk halal.

Pasal 9

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BNP2H berwenang melakukan:

a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal dalam sistem jaminan halal;

b. penerbitan dan pencabutan Sertifikat Halal, Nomor Registrasi Halal, dan Label Halal pada Produk;

c. pengumuman daftar Produk Halal secara berkala;

d. akreditasi LPH dan serifikasi auditor halal;

e. pengawasan terhadap JPH;

f. penetapan bentuk Label Halal; dan

g. kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Pasal 10

(1) Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, BNP2H bekerjasama dengan LPH dan MUI.

(2) Kerjasama BNP2H dengan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemeriksaan Produk.

(3) Kerjasama BNP2H dengan MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. Standarisasi halal;

b. Penyelenggaraan sistem jaminan halal;

c. Penetapan fatwa;

d. akreditasi LPH;dan

e. Sertifikasi auditor halal.

Pasal 11

(1) BNP2H dalam melakasanakan fungsi dan tugasnya dibantu oleh sekretariat badan dan 4 (empat) deputi.

(2) Sekretariat badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris dari unsur pegawai negeri.

(3) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakil instansi pemerintah terkait yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan pengawasan Produk.

Pasal 12

Dalam rangka penyelenggaraan JPH di daerah, BNP2H dapat membentuk perwakilan BNP2H daerah

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BNP2H dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, wewenang, struktur organisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 15

(1) LPH bertugas memeriksa dan menguji Produk atas penunjukkan BNP2H.

(2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang pemeriksaan kehalalan suatu Produk dan telah terakreditasi.

(3) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. LPH Pemerintah; dan

b. LPH swasta.

(4) LPH pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan lembaga pemerintah terkait yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan Produk.

(5) LPH swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didirikan oleh perseorangan atau lembaga swasta.

Pasal 16

Pendirian LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) harus memiliki persyaratan sekurang-kurangnya:

a. auditor halal dalam jumlah dan kualitas yang memadai;

b. kemampuan mengimplementasikan standar operasional prosedur pemeriksaan Produk yang ditetapkan oleh MUI;

c. laboratorium yang mampu melakukan pengujian dan pemeriksaan Produk; dan

d. jaringan dan kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal di dalam negeri dan/atau luar negeri

Pasal 17

Auditor halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan petugas dari LPH yang bertugas:

a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan dalam proses pengolahan Produk Halal, untuk menentukan kehalalan suatu Produk;

b. meneliti lokasi dan pengolahan Produk;

c. meneliti peralatan, ruang produksi, peyimpanan, pendistribusian, dan penyajian produk; dan

d. memeriksa implementasi sistem jaminan halal.

Pasal 18

Auditor halal harus memenuhi syarat:

a. beragama Islam;

b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat Islam khususnya kehalalan Produk;

c. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;

d. minimal berpendidikan Sarjanan Strata Satu (S-1) dalam bidang pangan, kimia-biokimia, teknik industri, farmasi, serta bidang lain yang dibutuhkan; dan

e. memiliki sertifikasi dari BNP2H.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi LPH, pendirian LPH, dan sertifikasi auditor halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 18 huruf e diatur dengan Peraturan BNP2H.

Bagian Keempat

Kerjasama BNP2H dengan MUI

Pasal 20

Penetapan standar halal dan sistem jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf b dikeluarkan MUI untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan JPH oleh BNP2H.

Pasal 21

(1) Penetapan fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dikeluarkan MUI dalam bentuk putusan fatwa.

(2) Putusan fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar mengikat bagi BNP2H dalam menerbitkan Sertifikasi Halal dan Nomor Regsitrasi Halal.

Pasal 22

Pelibatan MUI dalam akreditasi LPH dan sertifikasi auditor halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d dan huruf e dilakukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama BNP2H dengan MUI sebagimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 diatur dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding).

BAB III

BAHAN DAN PROSES PRODUK HALAL

Bagian Kesatu

Bahan

Pasal 24

(1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri dari bahan baku, bahan tambahan, dan/atau bahan penolong.

(2) Bahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

a. hewan;

b. tumbuhan;

c. mikroba; dan

d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, dan/atau proses rekayasa genetik.

Pasal 25

(1) Bahan yang berasal dari hewan dihalalkan kecuali hewan yang diharamkan berdasarkan syariat.

(2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bangkai;

b. darah;

c. babi; dan

d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

(3) Bahan dari hewan yang diharamkan dapat berasal dari hewan lainnya yang diharamkan berdasarkan fatwa ulama.

Pasal 26

(1) Hewan sembelihan yang digunakan sebagai Bahan Produk harus disembelih sesuai dengan tuntunan penyembelihan berdasarkan syariat serta memenuhi kaidah kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

(2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Proses Produk Halal

Pasal 27

(1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal oleh Pelaku Usaha.

(2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;

b. bebas dari najis; dan

c. bebas dari Bahan tidak halal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BNP2H.

Pasal 28

Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; atau

b. denda administratif.

BAB IV

PELAKU USAHA

Pasal 29

(1) Pelaku Usaha terdiri atas:

a. Pelaku Usaha mikro;

b. Pelaku Usaha kecil;

c. Pelaku Usaha menengah; dan

d. Pelaku Usaha besar.

(2) Ketentuan mengenai Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pelaku Usaha berhak:

a. memperoleh informasi mengenai prosedur memperoleh Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal;

b. memperoleh pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan

c. memperoleh pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Pasal 31

Pelaku Usaha wajib:

a. mendaftarkan Produk untuk memperoleh Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal;

b. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur dalam memperoleh Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal;

c. mencantumkan label halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal;

d. memperbaharui Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal jika jangka waktu masa berlaku Nomor Registrasi Halal telah berakhir; dan

e. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal.

Pasal 32

Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; atau

b. denda.

Pasal 33

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, bagi Pelaku Usaha menengah dan Pelaku Usaha besar wajib mengangkat penyelia halal perusahaan.

Pasal 34

(1) Penyelia halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bertugas:

a. mengawasi PPH di perusahaan;

b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;

c. mengkoordinasikan PPH; dan

d. mendampingi auditor LPH pada saat pemeriksaan.

(2) Penyelia halal perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus memenuhi syarat:

a. beragama Islam;

b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan; dan

c. memiliki sertifikasi dari BNP2H.

(3) Penyelia halal perusahaan ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BNP2H.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelia halal perusahaan diatur dengan Peraturan BNP2H.

Pasal 35

Pelaku Usaha menengah dan Pelaku Usaha besar yang tidak mengangkat penyelia halal perusahaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; atau

b. pencabutan Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal.

BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan

Pasal 36

(1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal kepada BNP2H.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan dokumen berupa:

a. data Pelaku Usaha;

b. nama jenis Produk;

c. daftar seluruh bahan yang digunakan; dan

d. penjelasan tertulis mengenai kebijakan halal, manajemen halal, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

Pasal 37

(1) BNP2H menunjuk LPH untuk melakukan pemeriksaan terhadap Produk.

(2) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.

(3) Tata cara penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 38

Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan oleh Auditor LPH.

Pasal 39

(1) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha.

(2) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.

Pasal 40

Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi yang diperlukan kepada auditor LPH.

Pasal 41

(1) Auditor LPH menyerahkan hasil pemeriksaan kepada BNP2H.

(2) BNP2H meminta MUI untuk menetapkan fatwa berdasarkan hasil pemeriksaan Produk dari LPH.

Bagian Ketiga

Penetapan Fatwa

Pasal 42

MUI menetapkan status kehalalan dalam sidang komisi fatwa paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak berkas hasil pemeriksaan diterima

Pasal 43

(1) Dalam hal MUI menilai suatu Produk telah memenuhi syarat halal yang ditentukan, MUI menyatakan Produk tersebut halal dengan penetapan fatwa halal.

(2) Fatwa halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat bagi penerbitan Sertifikat Halal.

(3) Dalam hal MUI menilai terdapat unsur haram dalam suatu Produk, MUI menyatakan bahwa Produk tersebut haram dengan suatu fatwa.

(4) MUI menyampaikan fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) kepada BNP2H.

Bagian Keempat

Penerbitan Setifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal

Pasal 44

(1) Produk yang telah dinyatakan halal berdasarkan fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), BNP2H menerbitkan Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Nomor Registrasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara atau Berita Daerah.

Bagian Kelima

Pencantuman Label Halal

Pasal 45

(1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), wajib mencantumkan Label Halal dengan Nomor Registrasi Halal.

(2) Pencantuman Label Halal dan Nomor Registrasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk Halal.

Pasal 46

(1) BNP2H menetapkan Label Halal yang berlaku secara nasional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Label Halal diatur dalam Peraturan BNP2H.

Pasal 47

Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal dan Nomor Registrasi Halal yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; atau

b. pencabutan Sertifikat Halal.

Bagian Keenam

Pembaruan Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal

Pasal 48

(1) Sertifikasi Halal dan Nomor Registrasi Halal berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diumumkan dalam Berita Negara atau Berita Daerah.

(2) Sertifikasi Halal dan Nomor Registrasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikasi Halal dan Nomor Registrasi Halal 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikasi Halal dan Nomor Registrasi Halal diatur dalam Peraturan BNP2H.

Pasal 49

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Sertifikat Halal, memperoleh Nomor Registrasi Halal, dan pencantuman Label Halal diatur dalam Peraturan BNP2H.

Bagian Ketujuh

Biaya

Pasal 51

(1) Setiap permohonan untuk memperoleh Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal dikenakan biaya kecuali Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 52

Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran penyelenggaraan JPH melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya dan pembebasan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pengawasan terhadap penyelenggaraan JPH.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BNP2H atau perwakilan BNP2H.

(3) Pengaduan atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor dengan disertai bukti pendukung.

BAB VII

KERJASAMA LUAR NEGERI

Pasal 55

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, BNP2H dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar negeri di bidang produk halal sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Produk Halal luar negeri yang akan diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Produk Halal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilakukan pemeriksaan sepanjang telah diterbitkan sertifikat kehalalan dari negara asal yang sudah bekerjasama dengan BNP2H.

(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi sebelum Produk diedarkan di Indonesia.

(4) Sertifikat yang telah diregistrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

(5) Ketentuan mengenai tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan BNP2H.

Pasal 57

Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; atau

b. pencabutan Sertifikat Halal.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 58

(1) BNP2H menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Presiden melalui Menteri secara berkala setiap tahun.

(2) BNP2H dalam melaksanakan penyelenggaraan JPH membuat laporan keuangan sesuai standarisasi akutansi pemerintah

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 59

BNP2H atau perwakilan BNP2H melakukan pengawasan terhadap JPH.

Pasal 60

Pengawasan terhadap JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan terhadap Produk yang beredar di masyarakat yang diproduksi di dalam negeri atau di luar negeri.

(1) Produk yang beredar di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Produk yang belum berlabel halal; dan

b. Produk yang telah mendapatkan Label Halal.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

(1) Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dipidana dengan;

(2) Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), bagi Pelaku Usaha mikro;

(3) Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bagi Pelaku Usaha kecil;

(4) Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Pelaku Usaha menengah; dan

(5) Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Pasal 62

Pelaku Usaha yang memberikan informasi secara tidak benar yang diperlukan tim auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 63

(1) Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh auditor, ancaman pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pada ayat (1).

Pasal 64

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan oleh korporasi, ancaman pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Sertifikat Halal yang dikeluarkan atau diakui oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berakhir;

b. sebelum terbentuknya BNP2H atau perwakilan BNP2H, permohonan pengajuan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan prosedur Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

c. Registrasi Halal mulai diberlakukan 6 (enam) bulan setelah BNP2H dibentuk.

d. LPH yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

e. Audiitor halal yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, diakui sebagai auditor halal, dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 17 paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

f. Penyelia halal perusahaan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, diakui sebagai Penyelia halal, dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dan ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pembentukan BNP2H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus terbentuk dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan

Pasal 68

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai JPH dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 69

Kewajiban Pelaku Usaha mendaftarkan produknya untuk memperoleh Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a serta mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 70

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada Tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...NOMOR....

Top Five Penyedot Minyak Indonesia

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 27 Aug 2012 04:00:00 +0000

Era 90an, indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia dengan kapasitas produksi mencapai 1,6 juta barel per hari, akan tetapi memasuki era milenium produksi minyak mentah Indonesia terus menurun. Menurut beberapa ahli dikarenakan keterbatasan dan ketidakmampuan Indonesia dalam menemukan sumber-sumber atau ladang-ladang minyak baru. Akhirnya ladang-ladang minyak yang telah lama beroperasi semakin menipis minyaknya yang menyebabkan angka produksi minyak mentah Indonesia terus menurun.

Puncaknya adalah ketika Indonesia di tahun 2003 dengan sukarela keluar dari keanggotan OPEC yang merupakan organisasi penghasil minyak dunia. Bahkan di penghujung tahun 2012 produksi minyak mentah indonesia hanya berkisar pada 890 ribu barel per hari. padahal kebutuhan akan BBM di dalam negeri terus meningkat seiring dengan menggeliatnya ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang kian meningkat di dalam negeri. Sungguh ironis negara penghasil minyak menjadi negara pengimpor minyak hanya untuk memenuhi kebutuhan negeri nya sendiri.

Hal yang patut dipertanyakan sejak dimulainya produksi minyak di tahun 60an (melalaui PT. Caltex), sampai saat ini belum dirasakan dampaknya yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemiskinan dan angka pengangguran masih tinggi, pelayanan publik dan infrastruktur masih memprihatinkan, sementara cadangan dan nilai produksi minyak semakin menurun. Pertanyaan kemudian, sampai kapan masyarakat Indonesia harus menjadi penonton ketika hasil buminya dikuras sementara rakyatnya tidak mendapatkan apa-apa dari buminya sendiri??? mungkin ada baiknya kita tanyakan kepada "rumput yang bergoyang"....

Berikut lima perusahaan penghasil minyak terbesar. Cevron (dulunya Caltex) di urutan pertama dan pertamina di ururtan kelima. Disarikan dari http://finance.detik.com :

1. PT Chevron Pacific Indonesia (CPI)

Foto:Reuters

Perusahaan minyak yang beroperasi di Riau dan melakukan pengeboran di Dumai, Duri, Minas dan Rumbai merupakan salah satu penyumbang paling besar produksi minyak mentah di Indonesia.

Menurut Deputi Pengendalian Operasi Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Gde Pradnyana, produksi rata-rata Chevron pada Juni 2012 mencapai 356.800 barel per hari. atau menduduki peringkat pertama penyumbang paling besar produksi minyak mentah Indonesia.

2. PT Pertamina EP

Foto: Reuters

Perusahaan minyak milik negara yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) ini menduduki peringkat kedua dengan produksi rata-rata pada Juni 2012 mencapai 124.000 barel per hari.

3. PT Total E&P Indonesie

Foto: Reuters

Perusahaan asal Prancis tersebut menduduki peringkat ketiga penyumbang minyak mentah Indonesia, saat ini rata-rata produksi minyak mentah pada Juni 2012 mencapai 82.000 barel per hari. Sebelumnya, produksi gas Total juga sempat bermasalah atau turun sekitar 220 mmscfd (juta kaki kubik per hari) dikarenakan adanya subsurface di sisi Nubi.

4. CNOOC Ltd

Foto: Reuters

Perusahaan asal China tersebut menduduki peringkat ke empat sebangai penyumbang minyak mentah di Indonesia, menurut Deputi Pengendalian Operasi BP Migas, Gde Pradnyana produksi rata-rata CNOOC pada Juni 2012 mencapai 53.000 barel per hari.

5. Pertamina Hulu Energi ONWJ

Foto: Reuters

Anak perusahaan PT Pertamina (Persero) ini menduduki peringkat paling bontot dengan produksi minyak mencapai 35.000 barel per hari.

Tiga Gili, Pesona yang Tidak Pernah Pudar

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 10 Jul 2012 05:08:00 +0000

Gili Meno dan Gili Air berukuran lebih kecil dan sangat cocok bagi Anda yang menginginkan suasanya yang lebih sepi dan privat. Pulau-pulau ini memiliki pantai-pantai berpasir putih yang sepi dan indah. Dapat dijadikan pilihan bagi Anda yang ingin berbulan madu.

Mengapa Tiga Gili sangat populer di kalangan wisatawan? Banyak yang bilang keindahan alam Lombok tidak kalah dengan Bali, dengan pantai-pantai yang lebih bersih. Di pulau-pulau kecil nan cantik ini para pelancong dapat melakukan berbagai aktivitas, antara lain menyelam, snorkeling, atau sekadar bermalas-malasan di pinggir pantai sambil menikmati matahari tenggelam.

Mungkin banyak bermunculan lokasi-lokasi wisata baru di sekitar Pulau Lombok, namun pesona tiga Gili — Trawangan, Meno, dan Air — tetap tidak pudar. Pulau-pulau kecil di pesisir barat laut Lombok ini masih jadi tujuan wisata utama baik bagi pelancong domestik maupun mancanegara.

Tidak sulit untuk jatuh cinta dengan pulau-pulau ini karena kombinasi keindahan alam yang luar biasa serta atmosfer liburan yang sangat kental. Gili sendiri dalam bahasa Sasak berarti pulau kecil, jadi jangan heran apabila banyak pulau kecil lainnya yang juga disebut gili, misalnya Gili Nanggu, Gili Layar, dan sebagainya.

Gili Trawangan merupakan pulau terbesar dari ketiga gili ini. Di sinilah biasanya para wisatawan memilih akomodasi, karena memang banyak tersedia penginapan mulai dari yang sangat murah hingga resor mewah. Banyak juga penduduk setempat yang menyewakan kamar di rumah-rumah mereka.

Mengapa Tiga Gili sangat populer di kalangan wisatawan? Banyak yang bilang keindahan alam Lombok tidak kalah dengan Bali, dengan pantai-pantai yang lebih bersih. Di pulau-pulau kecil nan cantik ini para pelancong dapat melakukan berbagai aktivitas, antara lain menyelam, snorkeling, atau sekadar bermalas-malasan di pinggir pantai sambil menikmati matahari tenggelam.

Salah satu keunggulan berlibur di sini adalah Anda dapat melarikan diri dari suasana kota besar yang ramai dan penuh polusi. Bahkan di Gili Trawangan yang merupakan pulau terbesar dengan fasilitas cukup lengkap, kendaraan bermotor dilarang beroperasi. Karena itu Anda tidak akan terganggu dengan bisingnya suara motor dan mobil.

Untuk berkeliling Gili Trawangan, Anda dapat berjalan kaki, atau menggunakan kendaraan lokal, yaitu kereta kuda yang disebut cidomo.

Siang hari biasanya dimanfaatkan oleh para wisatawan untuk menyelam atau snorkeling di laut sekitar pulau yang indah. Terumbu karang yang beraneka rupa dengan berbagai spesies laut serta air laut yang jernih membuat wisatawan selalu ingin kembali. Di Gili Trawangan juga ada beberapa operator selam yang menyediakan kursus bersertifikat.

Di sini juga banyak tersedia perahu dengan lantai kaca sehingga Anda yang tidak mau menceburkan diri di air masih dapat menikmati keindahan bawah laut perairan di sekitar ketiga gili ini.

Sore dan malam hari adalah waktunya bersantai. Duduk-duduk beralaskan bantal di kafe-kafe pinggir pantai sambil menikmati suara deburan ombak dan bau air laut. Bagi Anda yang menginginkan malam hari yang “hidup”, Gili Trawangan harus menjadi pilihan Anda. Di pulau ini banyak kafe dan bar yang ramai dikunjungi wisatawan asing hingga lewat tengah malam.

Bahkan, kadang sulit mencari makanan Indonesia, karena kebanyakan menyediakan menu Barat.

Ada beberapa cara menuju ke pulau-pulau ini. Bila Anda mengombinasikannya dengan wisata ke Pulau Dewata, Anda dapat langsung menuju ke Gili Trawangan dari Bali — baik dengan kapal cepat maupun kapal yang lebih lambat. Sementara bila Anda terbang ke Pulau Lombok, ada beberapa operator tur yang dapat membantu Anda dengan transportasi darat dari bandara dan menyediakan kapal untuk menyeberang menuju Gili Trawangan.

Cara yang paling murah adalah dengan menumpang kapal kayu tradisional dari Bangsal, sebuah dermaga kecil. Saat itu dari bandara saya memilih ojek menuju ke Bangsal sebagai sarana transportasi paling murah, namun tentu saja Anda dapat memilih untuk sarana transportasi yang lebih nyaman seperti mobil sewaan atau taksi.
http://id.berita.yahoo.com/tiga-gili--pesona-yang-tidak-pernah-pudar.html
Kunjungi juga blog perjalanan Olenka di www.backpackology.me

Suap PON, Guyuran Rp 9 Miliar ke DPR

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 10 Jul 2012 04:58:00 +0000

http://id.berita.yahoo.com/suap-pon-guyuran-rp-9-miliar-ke-dpr-230704070.html

TEMPO.CO , Jakarta:Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan suap Rp 9 miliar ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua KPK Abraham Samad membenarkan pengusutan itu berkaitan dengan pencairan anggaran Pekan Olahraga Nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. »Ya (sedang diusut),” kata Abraham melalui pesan singkat, Senin, 9 Juli 2012. Abraham tak menjelaskan detail pengusutan kasus itu.

Aliran duit ke Senayan terungkap dalam persidangan dua terdakwa kasus suap Pekan Olahraga Nasional dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, Kamis, 5 Juli 2012. Duduk di kursi pesakitan adalah Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Eka Dharma Putra, dan Manajer Keuangan PT Pembangunan Perumahan, Rahmat Syahputra. Proyek itu digarap oleh Pembangunan Perumahan dan PT Adhi Karya.

Manajer operasional proyek pembangunan stadion utama dari Adhi Karya Diki Aldianto yang bersaksi di persidangan mengakui penyerahan Rp 9 miliar ke DPR. Menurut Diki, duit pelicin diserahkan agar dana Pekan Olahraga Nasional dalam APBN cair. Pengacara Eka Dharma Putra, Eva Nora, membenarkan fakta persidangan tersebut. "Sesuai yang terungkap di persidangan, uang diberikan Februari 2012," kata Eva kepada Tempo.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi S.P. mengatakan semua informasi dalam sidang pasti akan ditindaklanjuti lembaganya. Komisi akan memeriksa kebenaran semua informasi tersebut. Sejauh ini, KPK telah memeriksa Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto dan anggota Komisi Olahraga DPR, juga dari partai beringin, Kahar Muzakir.

Kasus ini bermula dari penangkapan tujuh anggota DPRD Riau pada 3 April lalu. Dua di antaranya adalah anggota DPRD dari Golkar Faizal Aswan, dan Moh. Dunir dari Partai Kebangkitan Bangsa. KPK juga menangkap Eka Dharma Putra dan Rahmad Syahputra. Dari tangan mereka, KPK menyita uang suap Rp 900 juta.

Suap ini diduga terkait pembahasan revisi peraturan daerah tentang penambahan dana pembangunan lapangan tembak sebesar Rp 19 miliar. Faizal, Dunir, Eka, dan Rahmad ditetapkan sebagai tersangka. Sebulan kemudian, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Lukman Abbas dan Wakil Ketua DPRD Riau Taufan Andoso Yakin juga menjadi tersangka.

Anggota Komisi Olahraga DPR Dedy Gumilar mengakui komisinya menyetujui adanya anggaran Pekan Olahraga dalam Anggaran Belanja tahun ini. Persetujuan itu berdasarkan permintaan Gubernur Riau Rusli Zainal. Rusli sempat mengeluh kekurangan anggaran pembangunan infrastruktur.

Dedy tak mengetahui ada aliran dana ke seluruh anggota Komisi Olahraga. Ia mengaku tak menerima duit apapun. Menurut dia, rapat pembahasan anggaran Pekan Olahraga dihadiri seluruh anggota komisi. »Kalau ada permainan di belakang itu kami tidak tahu, itu urusan mereka masing-masing,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

RUSMAN PARAQBUEQ | FEBRIYAN

Resep Ayam Tangkap Aceh

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 09 Jul 2012 06:35:00 +0000

BAHAN :

1 ekor ayam (sebaiknya ayam kampung)
1 liter minyak goreng
8 tangkai daun salam koja (temurui)
4 lembar daun pandan, iris kasar
1 cangkir air matang
2 buah cabai hijau

Bumbu:

3 siung bawang putih (3 siung dirajang, 3 siung dihaluskan)
3 buah bawang merah
5 buah cabe rawit
1 ruas ibu jari (2 cm) kunyit
1 ruas ibu jari (2 cm) jahe
1 sdt garam
air asam jawa, secukupnya

CARA MEMBUAT :

Potong ayam menjadi 24-30 potongan kecil, kemudian cuci bersih.
Bila perlu, remas-remas dengan air perasan jeruk nipis.
Haluskan semua bumbu, campur dengan 200 ml air matang.
Masukkan potongan ayam ke dalam bumbu,dan rendam 10 menit.
Panaskan minyak di wajan besar sampai benar-benar mendidih.
Goreng ayam sampai kecokelatan.
Semua ayam harus tenggelam dalam minyak dan jangan sampai terlalu berhimpitan satu sama lain.
Untuk hasil terbaik, gunakan wajan yang besar.
Jangan menggoreng sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit.
Menjelang ayam matang, masukkan irisan bawang merah,daun salam koja, daun pandan, dan cabe hijau.
Teruskan menggoreng sekitar tiga menit lagi.
Angkat, tiriskan, dan segera hidangkan dalam keadaan panas.http://endangszuhriah.blogspot.com/2012/02/06-ayam-tangkap-aceh.html

Resep Dodol Meusekat, Peunajoh Aceh

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 09 Jul 2012 06:24:00 +0000

Secara umum juga belum mendapat resep khusus untuk meusekat, tapi pada umumnya bahan dodol

Bahan-bahan:
1.8 kg tepung pulut
300 gm tepung beras
3.6 kg gula melaka
12 biji kelapa parut
15 helai daun pandan

Cara penyediaan:
Bancuh tepung beras dan tepung pulut dengan santan. Setelah itu tapis ke dalam kuali besi.
Masak gula melaka dengan sedikit air dan daun pandan. Bila telah larut masukkan ke dalam adunan tepung tadi. Dengan menggunakan api yang perlahan jerangkan adunan ini sambil dikacau dan apabila setengah masak, masukkan pati santan dan terus kacau sehingga masak.

Untuk membuatnya, bahan-bahan tersebut hendaklah dicampurkan bersama di dalam kuali yang besar atau dikenali sebagai kawah dan dimasak dengan api yang sederhana besar. Dodol yang dimasak tidak boleh dibiarkan kerana jika dibiarkan, dodol akan hangus atau hangit di bahagian bawahnya/kerak.

Oleh itu, dodol hendaklah sentiasa dikacau bergilir-gilir untuk mendapatkan hasil yang baik. Dodol yang dimasak memakan masa yang agak lama iaitu lebih kurang 4 jam kerana sekiranya kurang dari 4 jam, dodol yang dimasak tidak sedap dimakan. Setelah 2 jam dodol tadi dimasak, dodol akan bertukar kepada warna coklat yang pekat sedikit. Dodol tersebut akan mendidih dan mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang banyak.

Seterusnya, dodol hendaklah dikacau supaya gelembung dodol tersebut tidak terkeluar dari kawah sehinggalah dodol tersebut masak dan diangkat. Akhir sekali, dodol tersebut hendaklah disejukkan di dalam periuk yang besar. Untuk mendapatkan hasil yang baik dan rasa yang sedap, dodol mestilah berwarna coklat tua, berkilat dan pekat.

http://peunajoh.tumblr.com/

Sungguh Beruntung.....

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 05 Jul 2012 04:05:00 +0000

Baru-baru ini, media elektronik dan cetak sedang ramai memberitakan mengenai pemeriksaan Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partari demokrat). Walaupun pemeriksaan itu berlabel sebagai "saksi", tapi tak dapat dipungkiri porsi pemberitaan mengenai Anas dipanggil oleh KPK menjadi Headline. Ada dua alasan yang mungkin mendasari hal tersebut: 1) Anas merupakan Ketua salah satu Parpol terbesar yang ada di Indonesia, menguasai sebagaian besar suara di Parlemen dan Pemerintahan, dan 2) Panggilan atau pemeriksaan terhadap Anas tersebut terkait dengan isu "korupsi" yang memang menjadi persoalan serius yang ingin diberangus dari Bumi Indonesia.

Sisi yang menarik adalah, pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK tersebut berkaitan dengan seputar hubungan mobil mewah yang dimiliki Anas dengan indikasi "korupsi" yang terjadi dalam proyek Pembangunan Sport Center Hambalang. Sebagai seorang pimpinan Parpol besar, Anas juga dikenal sebagai seorang pengusaha. Pertanyaan nya kemudian, apakah mobil mewah berkaitan dengan indikasi seseorang melakukan korupsi?

Mobil mewah selama ini menjadi labeling bagi seseorang yang dianggap memiliki kekayaan yang berlimpah. Sebagai labeling, mobil mewah juga indentil dengan status sosial seseorang dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki kekayaan yang berlebih akan berusaha untuk menyediakan atau membeli sebuah mobil mewah sebagai simbol status dan kekayaannya. Semakin mewah mobil yang dimilikinya semakin berlimpah kekayaan yang dimilikinya.

Tidak hanya dalam teori ekonomi, tapi dalam logika sederhana saja, seseorang yang bekerja keras dan memiliki banyak unit usaha yang besar dan mandiri dengan mudah dapat dianggap sebagai orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah. Sebaliknya bagi orang yang malas-malasan dan tidak memiliki unit usaha bahkan tidak memiliki pekerjaan dapat disimpulkan sebagai orang yang miskin.

Kembali kepada persoalan mobil mewah, penghasilan dan korupsi, sudah barang tentu dapat dianggap bahwa orang yang memiliki mobil mewah dan memiliki unit usaha yang mandiri dapat dipastikan bahwa orang itu kategorikan sebagai orang kaya yang pantas memiliki mobil mewah sebagai bentuk kepemilikan harta yang berlimpah. Sebaliknya bagi orang yang memiliki mobil mewah, tidak memiliki unit usaha mandiri dapat dikategorikan sebagai orang yang beruntung. Sebagai orang yang beruntung dapat memiliki mobil mewah tanpa harus bekerja keras dan tanpa harus memiliki unit usaha yang banyak dan mandiri. Orang yang beruntung diberi hadiah dengan "cuma-cuma" oleh "sahabat" tanpa menuntut imbalan dan kompensasi apapun. Sungguh beruntung jika kemudian pemberian tersebut tidak tersangkut dengan perkara "korupsi". dan sungguh beruntung jika kemudian tidak dianggap bersalah dan tidak masuk "Hotel Prodeo". Dan sungguh-sungguh beruntung jika kemudian keadaan tersebut tidak mempengaruhi elektabilitas Parpol tersebut.

Sungguh..sunguh..beruntung...

Mengintip Penampakan 7 Hotel Masa Depan

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 05 Jul 2012 03:21:00 +0000

http://finance.detik.com/read/2012/07/05/090624/1958053/1016/mengintip-penampakan-7-hotel-masa-depan?f9911013

Jakarta - Sebuah menara berbentuk segitiga yang mengkilap akan terlihat di Zheungzhou, China kemudian hamparan tanah rendah dengan ditutupi lanskap berumput nan indah di sekitarnya juga bakal dijumpai di Sao Paolo, Brasil.

Tak lupa sebuah mercusuar berbentuk berlian di Bucharest buatan arsitek canggih Zaha Hadid juga masuk dalam jajaran hotel masa depan dengan arsitektur terindah akan menghiasi cakrawala ini.

Singapura, Dubai hingga Meksiko juga akan menjadi negara yang memiliki hotel di masa depan. Kesemuanya itu dikumpulkan Forbes, yang mempublikasikan penampakan 7 Hotel di Masa Depan.

Dikutip detikFinance, Kamis (4/7/2012) kurator desain Donald Albrecht yang melakukan ringkasan dari pameran bertajuk 'New Hotel for Global Nomads' mengatakan penambahan baru hotel-hotel masa depan ini dengan arsitektur indah ini membuktikan semangat para pelaku industri hotel.

"Dalam melihat desain-desainnya, saya berpikir kembali dan mengingat beberapa orang memprediksikan bahwa serangan teroris pada 2001 akan mengakhiri industri (hotel dan pengembang) dan perjalanan untuk terus bersemangat," katanya.

"Tapi hari ini sekitar 10 tahun kemudian salah satu bangunan akan makin menarik pariwisata dan membuka era globalisasi hotel untuk terus menjadi ujung tombak tren arsitektur," imbuhnya.

Sebenarnya seperti apa penampakan hotel-hotel tersebut? Mari simak satu persatu.

BELAJAR BISNIS ONLINE GRATIS

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 29 Jun 2012 09:57:00 +0000

BELAJAR BISNIS ONLINE GRATIS

Gedung Baru KPK, Saweran euy....atau Konstitusional

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 29 Jun 2012 07:48:00 +0000

~~Menarik~~ disimak apa yang disampaikan oleh Adhi M. Massardi selaku ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB) pada saat menjadi narasumber dalam salah satu Talk Show di PErs Room DPD RI, Senayan. Beliau mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan KPK dengan melakukan Aksi Penggalangan dana publik merupakan sebuah langkah yang kontraproduktif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan oleh sebab itu, GIB meminta pimpinan KPK menghintakan Aksi tersebut.

Menurut Adhi Massardi adat tiga hal mengapa kemudian Aksi Penggalangan dana publik itu dianggap kontraproduktif:

Sebagai satu-satunya lembaga hukum yang masih dipercayai publik. Keinginan KPK untuk memiliki gedung baru di tengah negara yang terancam gagal (failed state) merupakan bentuk \ pimpinan KPK tidak memiliki sense of crisis.
Langkah KPK untuk penggalangan dana publik guna membangun gedung baru yang dilakukan karena penganggarannya dipersulit oleh DPR justru mempertontonkan pimpinan KPK tidak memahami tatanegara.
Langkah KPK dengan tergesa-gesa mengeluh kepada rakyat dan melawan (Banggar DPR) dengan menggalang dana publik menyisyaratkan KPK lemah dan permisif terhadap perilaku korup (yang terindikasi ada) di DPR.
Kinerja sebuah lembaga tidak ditentukan oleh gedung dan kelengkapannya fasilitasnya. KPK justru harus menyontohkan dengan fasilitas minimal bisa melahirkan kinerja maksimal.

Analisis

Sebagai salah satu lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-undang 31 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU nomor 20 tahun 2002 tentang Pembentukan KPK sudah sewajarnya KPK menerima atau menggunakan dana yang berasal dari APBN. Jika kemudian didalam perjalanannya DPR belum memberikan izin bagi pencairan dana pembangunan Gedung baru KPK tersebut, boleh jadi ada hal-hal tertentu yang bersifat teknin yang belum terpenuhi dalam pengganggaran tersebut. Jika persoalan teknis penganggaran sudah terpenuhi, patut dicurigai kalau DPR tidak membolehkan penganggaran Gedung Baru KPK tersebut. Oleh karena itu, yang perlu dipertanyakan adalah apakah mekanisme teknis penganggaran yang diajukan sebagai syarat di sahkan penganggaran sudah dipenuhi oleh KPK? sangat aneh jika lembaga negara tidak memahami mekanisme teknis penganggaran?

Kemungkinan kedua adalah, DPR sebagai lembaga negara (mitra pemerintah) memang tidak menginginkan KPK membangun gedung baru dengan berbagai alasan yang bersifat politis, boleh jadi dikarenakan KPK sedang giat-giatnya "menangkapi" para politikus dengan beragam kasus korupsi yang terindikasi dilakukan atau telah dilakukan. Mengingat penganggaran gedung baru KPK sudah diusulkan sejak tahun 2008 dan sampai sekarang masih diberik tanda bintang atau belum disetujui oleh DPR.

Pemberantasan Korupsi Setengah Hati

Satu sisi pembangunan gedung baru yang lebih representatif sudah selayaknya dilakukan oleh KPK, mengingat kasus korupsi yang terjadi (terutama korupsi politik) bukannya semakin berkurang malahan semakin marak dan melibatkan beragam politisi dari beragam latar belakang.

Sisi yang lain, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK masih dianggap setengah hati. Beberapa kasus besar masih banyak yang belum terselesaikan dengan tuntas. Sebut saja kasus Century, mafia pajak gayus tambunan, Kasus Nazarudiin, dan cek pelawat. Kasus-kasus yang mendapat soroton luas dari publik tersebut masih samar dan berkabut.

Sisi yang ketiga, diantara tiga lembaga penegak hukum lainnya (Polisi, Kejaksaaan Agung, dan Mahkamah Agung), KPK cenderung masih dinggap lebih berhasil dalam upaya penuntasan korupsi. Hasil-Hasil yang dicapai oleh KPK relatif lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan daripada ketiga lembaga hukum negara lainnya.

So, jika menilik dan mencermati kembali keberhasilan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi dan keinginan untuk membangung gedung baru yang lebih representatif, saya kira sudah selayaknya KPK mendapatkannya. Alsan tanda bintang sejak tahun 2008 oleh DPR lebih kental nuansa politisnya ketimbang teknis profesionalisme kelembagaan dan penganggaran. walaupun hasil-hasil yang diperoleh oleh KPK belum memuaskan amat, paling tidak KPK telah menunjukkan niat yang tulus untuk menjadikan negara bersih, sehat, dan bebas dari Korupsi dengan tetap berpegang pada aturan hukum Negara KEsatuan Republik Indonesia.

Bravo KPK''''''''''

Cara membuat Bolu Kemojo

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 29 Jun 2012 06:59:00 +0000

Bolu Kemojo, siapa yang tidak kenal jajanan Khas Pekanbaru Riau ini. Pada artikel Bolu Kemojo: Oleh-oleh Khas Pekanbaru ada salah seorang kawan yang berkomentar "resep bolu kemojo di posting juga dunk" katanya. Untuk itu pada postingan kali ini saya akan menyajikan resep dan cara memasak Bolu Kemojo, Khas Pekanbaru Riau. Bahan dan cara membuatnya pun cukup mudah.

Bahan-bahan untuk membuat Bolu Kemojo

Telur ayam 6 butir
Santan 3 gelas ditambah air pandan
Margarin 250 gram
Tepung segitiga 300 gram
Gula 250 gram
garam 1/2 sendok teh
Vanili secukupnya

Cara membuat Bolu Kemojo

1. Telur dan gula diaduk;
2. Masukan santan, tepung, dan margarin cair, aduk sampai rata;
3. Panaskan cetakan;
4. Tuangkan adonan kedalam cetakan dan dioven selama 45 menit pada suhu 175 derajat Celcius, dengan panas yang merata di atas dan bawah.

Cukup mudah bukan untuk memasak Bolu Kemojo oleh-oleh khas Pekanbaru ini.

Sop Tunjang Pertama, di Kota Pekanbaru Riau

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 29 Jun 2012 06:55:00 +0000

Sop Tunjang Pertama, di Kota Pekanbaru Riau. Sangat disayangkan sekali kalau anda berkunjung ke Pekanbaru tidak menikmati jajanan khas Kota Pekanbaru. Berbagai macam sajian kuliner khas kaki lima murah meriah terhampar disepanjang jalan-jalan di Kota Pekanbaru salah satunya "Sop Tunjang Pertama"

Kebetulan beberapa hari kemarin saya dan juga beberap rekan dan atasan berada di kota Pekanbaru untuk suatu tugas. Tugas mulia. Berusaha memberikan layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakan kota Pekanbaru akan komunikasi selular. Dan hari Jum’at kemarin adalah hari terakhir kami disana. Sebelum meninggalkan kota Pekanbaru saya dan rekan saya berencana buka puasa dng makanan khas kota Pekanbaru. Setelah berdiskusi dan meminta saran termasuk dari driver kami yg memang penduduk kota Pekanbaru, maka kami memilih buka puasa makan Soup Tunjang. Dan pilihannya adalah Rumah Makan Soup Tunjang Pertama di jalan Pinang.

Namanya memang Rumah Makan Sop Tunjang Pertama. Saya sendiri kurang tahu, apakah memang rumah makan ini yang pertama kali memperkenalkan sop tunjang atau hanya sekedar namanya saja. Teletak dijalan Pinang No. 36. Masuk dari jalan Jend. Sudirman belok kiri, setelah melewati tempat makan durian Yudi. Masuk kedalam jalan Pinang sekitar 100 meter saja. Berada disebelah kanan jalan, bangunan masih dari papan, berwarna cat orange tapi bersih dan tertata rapi. Nyaman… dan bagi Anda yang menginap di Hotel Pangeran Jl. Jend. Sudirman, Pekanbaru. Tinggal menyebrangi jalan Jend. Sudirman. Jalan Pinang ini berada persis lurus dng pintu keluar Hotel Pangeran, Pekanbaru. Dekat sekali.

Menu yang disediakan antara lain, Sop Daging Sapi, Sop Ayam dan tentu saja Sop Tunjang. Saya penasaran, seperti apa sih yang namanya Sop Tunjang itu. Apakah memang potongan daging tunjang yang disopu. Atau sejumlag dengkul sapi yang masih terbungkus daging tunjang yang di sop. Bingung…makanya saya mau coba. Kami masing-masing memesan satu porsi Sop Tunjang dan sepiring nasi. Dan ya ampun nasinya sedikit sekali. Bila dibanding dng nasi padang yang terkadang kelewat banyak. Tapi jangan khawatir, bisa nambah kok.

Tidak berapa lama hidangan datang. Ternyata yang namanya Sop Tunjang itu nggak beda dng Sop daging sapi lainya. Yaitu; semangkok Sop berisi potongan daging sapi, ada tulang iga yang terbungkus daging, juga tulang lainnya dengan daging dan tetelan yang masih menempel dan sekerat tunjang. Isi yang disajikan memang nggak jauh berbeda dengan soup pada umumnya. Tapi aromanya berbeda dng sop dari Medan atau sop dari Aceh. Aroma lada dan daun seledri sangat terasa. Hhe.e m m m… karena belum beduk, jadi kami hanya bisa mencium aromanya saja dulu. Belum boleh mencicipi, belum waktunya untuk berbuka puasa. Semuanya pura-pura cuek, padahal hidung ini sudah kembang kempis berusaha menahan sambaran aroma merica dan daun seledri dari Sop Tunjang yang sudah terhidang ini. Kok perasaan waktu jadi makin lambat ya?.

Tidak beberapa lama tiba-tiba suasana menjadi hening, yah karena semua tamu berusaha memasang telinga masih-masing, sensor telinga menjadi peka. Berusaha menangkap kalau-kalau ada suara adzan berkumandang. Dan benar saja, sayup-sayup terdengar suara adzan. Alhamdulillah..tiba juga waktunya berbuka puasa. Segera saya mencicipi uahnya….yap…seperti dugaan saya, terasa sekali pedas merica. Nikmat sekali ditambah dng taburan daun seledri yang harum mengundang selera.

Setelah minum air putih dan sedikt cemilan ringan. Bersiap mencoba hidangan Sop Tunjang. Sebelumnya tambah sedikit kecap manis, beberapa tetes sari jeruk nipis dan sedikit sambal sebagai penambah selera. Dan rasanya sungguh nikmat. Dan biar lebih berfariasi saya tambahkan krupuk kulit dipiring nasi saya. Biar ada sensasi kriuknya.

Rumah Makan Sop Tunjang Pertama ini buka hingga pukul 20.30 wib. Dan rumah makan ini lumayan luas. Ada sekitar 20 meja tersedia bagi tamu. Jadi meski terlihat kecil tapi cukup luas. Cocok juga untuk menjamu rekan kerja atau keluarga. Dan harganya juga murah. Kami makan bertiga dng pesanan yang sama Sop Tunjang, tidak sampai Rp. 50.000. Murah ya…

Hidangan Kenduri ala Melayu Indragiri

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 29 Jun 2012 06:43:00 +0000

Masyarakat tradisional dikenal banyak menyelengarakan upacara adat. Seiring kemajuan zaman, tentu saja saat ini sudah banyak upacara yang disederhanakan. Dengan alasan agar lebih praktis, bahkan tata cara diubah hingga menghilangkan makna filosofis yang dikandungnya. Misalnya dalam penyajian hidangan makanan, saat ini lebih banyak dengan cara prasmanan.

Walaupun tak mengenal table manner layaknya kebudayaan barat, masyarakat Melayu memiliki tata cara khusus dalam menghidangkan makanan dalam acara kenduri (hajatan, selamatan). Berikut ini tata cara menghidangkan makanan pada kenduri dalam tradisi Melayu Indragiri yang saya rekam dalam memori.

Masyarakat Melayu puak Indragiri menyebutnya makan berhidang atau makan sebekas (bekas= wadah; makan di wadah yang sama), di tempat lain ada yang menyebutnya makan sejambar. Setiap 5 (lima) orang duduk di lantai beralas tikar pandan (atau saat ini kadang digantikan karpet) melingkar mengelilingi hidangan yang terdiri dari:

5 piring yang sudah berisi nasi (biasanya dengan porsi besar) dan ditutup dengan tangkupan piring (pinggan), bila tamu merasa porsi nasi terlalu besar ia dapat mengurangi dan memindahkan sebagian nasi ke piring tangkupan tersebut ketika akan mulai makan.
5 gelas berisi air minum tawar
5 gelas berisi air minum manis (teh atau kopi)
Sebuah talam (baki) yang berisi 5 piring lauk-pauk yang berbeda jenisnya. Talam ini ditutup dengan tudung saji dan baru dibuka ketika akan mulai makan. Konon piring lauk pauk ini harus berjumlah ganjil, umumnya 5, minimal 3. Bila lauk pauk hanya 4 piring maka dilengkapi dengan 1 piring kue agar jumlah piring tetap ganjil.
mangkok basuh untuk mencuci tangan diletakkan di atas piring kecil beralaskan serbet

Bila ada 40 tamu berarti akan ada 8 lingkaran. Sebelum meletakkan hidangan, kain panjang berwarna putih dibentangkan di atas tikar pandan (atau karpet).

Makna filosofis hidangan sebekas ini terutama adalah cerminan masyarakat Melayu yang egaliter, semua anggota masyarakat dipandang sama tanpa ada pembedaan kelas sosial. Ada semangat kebersamaan serta penghormatan kepada tamu. Penggunaan penutup wadah makanan (pinggan penangkup untuk nasi dan tudung saji untuk lauk pauk) di terapkan secara ketat. Pada zaman dahulu mungkin untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan terkait dengan praktik ilmu sihir melalui makanan oleh pihak yang biasanya ingin menjatuhkan citra tuan rumah. Tetapi saat ini tetap relevan terutama bila dikaitkan dengan hygiene makanan dan tentu saja nilai estetika.

Konsep makanan sebekas dalam gaya modern (dipadukan dengan western table manner) saya temukan di Malaysia seperti gambar di bawah ini. Resepsi selamat datang dalam rangka upacara pembukaan Training on Veterinary Services yang ditaja oleh Malaysian Technical Cooperation Program (MTCP) pada tahun 2005 diselenggarakan di Putrajaya Marriott Hotel di Putrajaya. Konsep makanan sebekas dengan style modern ini sangat tepat untuk tema hidangan Melayu terutama untuk penyajian di Hotel.

repost by Pak Ngah