rafi blogs

Pedoman Penulisan Proposal Tugas Akhir Fakultas Hukum

2013-06-27T13:23:00.001+08:00

Usulan proposal skripsi memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Judul
2. Latar Belakang
3. Tujuan Penelitian
4. Tinjauan Pustaka
5. Landasan Teori (jika ada)
6. Hipotesis (jika diperlukan)
7. Cara Penelitian
8. Jadwal Penelitian
9. Daftar Pustaka.
1. Judul
Judul penelitian harus dapat menggambarkan dengan jelas dan tepat, masalah apa
yang hendak diteliti. Judul dirumuskan secara singkat dan jelas, dengan
menggunakan bahasa ilmiah serta dapat dipahami serta dimengerti oleh orang yang
membaca.

2. Latar Belakang
Pada bagian latar belakang uraikan, hal-hal yang berkaitan dengan realitas atau
kenyataan yang terjadi (das sein), dan hal-hal ideal apa yang semestinya atau
seharusnya terjadi, apakah itu dengan menggunakan teori, konsep atau pemikiran
para ahli (das sollen). Karena itu pada pada bagian latar belakang ada uraian
mengenai apa yang dihendak dipermasalahan (issu), dan apa faedahnya.
Permasalahan disini, berisi hal-hal yang menarik minat dan dianggap sangat penting
atau sangat mendesak untuk diteliti. Selanjutnya faedah, yakni hal-hal berkaitan
dengan kepentingan masyarakat, negara atau pembangunan, khusus untuk
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan keaslian adalah masalah
yang dipilih harus benar-benar baru atau belum pernah diteliti oleh peneliti
sebelumnya dan berbeda dengan lainnya.
3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian hendaknya dirumuskan dengan jelas dan tegas. Harus ada
keselarasan atau sinkronisasi dengan permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain,
tujuan harus menjawab permasalahan.
4. Manfaat Penelitian
Uraian mengenai apa yang hendak dicapai dari penelitian ini, kegunaan tersebut
dapat bersifat praktis mapun teoritis,
5. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka berisi keterangan-keterangan yang sistematis yang diperoleh dari
kepustakaan sehingga menjadi penunjang. Bahan-bahan pustaka harus ada
hubungannya dengan masalah penelitian.
6. Kerangka Teori
Landasan teori tidak harus selalu ada pada setiap usulan penelitian. Pada
penelitian-penelitian empirik yang sifatnya eksploratif, pengetahuan tentang
teori-teori masih sedikit atau kurang sehingga tidak mungkin disusun landasan teori.
Untuk penelitian-penelitian yang normatif mutlak diperlukan kerangka konsepsional
yakni menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang akan titeliti.
Konsep-konsep ini penting untuk merumuskan defenisi operasional.
Landasan teori dijabarkan dan disusun dari tinjauan pustaka dan merupakan bingkai
untuk memecahkan masalah serta untuk merumuskan hipotesa.
7. Hipotesis
Hipotesis adalah pernyataan tentang hubungan kausal antara dua atau lebih variabel.
Hipotesis yang baik haruslah:
a. Mengandung Konsep yang jelas;
b. Dapat diuji secara empiris;
c. Spesifik atau terinci;
d. Dapat ditunjang dengan teknik-teknik yang ada;
e. Dapat dihubungkan dengan teori;
f. Mengenai syarat-syarat hipotesis sebagai berikut:
g. Menyatakan hubungan antara dua variabel;
h. Menyatakan kemungkinan untuk dapat diuji secara empiris, artinya
variabel tersebut dapat diukur dan dinyatakan bagaimana hubungan antara
variabel tersebut.
8 Hipotesis tidak mutlak diperlukan pada setiap penelitian, kecuali pada penelitian
eksplanatoris yang bertujuan mengetahui adanya hubungan antara paling sedikit atau
lebih variabel yang akan diuji. Oleh karena itu, hipotesis mutlak diperlukan.
Sedangkan untuk penelitian eksploratif dan normatif tidak mutlak diperlukan adanya
hipotesis.
Untuk penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara lengkap ciri-ciri
dari suatu keadaan, perilaku seseorang dan kelompok serta untuk menentukan
frekuensi suatu gejala penelitian dilakukan tanpa ada hipotesis, namun untuk
penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh data tentang hubungan antara
gejala-gejala memerlukan hipotesis.
Cara Penelitian
Mengenai cara penelitian dalam rangka penulisan skripsi, harus diperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
a. Bahan atau materi penelitian
Materi/data penelitian umumnya dibedakan menjadi dua yaitu:
1) data yang diperoleh langsung dari responden (data primer) dan;
2) data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (data sekunder).
Jika jenis data yang dibutuhkan adalah data primer, maka harus tergambar wilayah
dan subjek penelitian (populasi dan sampel) secara rinci. Sedangkan apabila jenis
data atau materi yang ingin diperoleh berupa data sekunder, maka bahan hukum
yang akan digunakan dapat diperoleh melalui instansi-instansi resmi, hasil-hasil
laporan penelitian, berbagai data statistik dan lain-lain.
b. Alat
Umumnya disebutkan bahwa instrumen penelitian, antara lain meliputi, observasi,
wawancara, kuesioner, studi dokumen, dan sebagainya.
c. Jalannya penelitian
Dalam mengelola kegiatan penelitian, perlu diuraikan hal-hal mengenai, cara
melakukan penelitian dan mengumpulkan data. Berdasarkan tipe data yang
digunakan, selanjutnya dapat ditentukan alat apa dan metode yang akan digunakan.
Misalnya, bagaimana kuesioner disampaikan kepada responden, apakah kusioner
tersebut diisi sendiri tanpa panduan atau melalui pengawas, dan sebagainya.
d. Variabel Penelitian
Variabel penelitian diuraikan melalui defenisi operasional yang menggambarkan
dasar pengukuran serta lingkupnya. Validitas penelitian antara lain akan tampak
dalam uraian variabel tersebut.
e. Analisis Hasil
Analisis hasil berisi cara-cara menganalisis, bagaimana memanfaatkan data yang
telah terkumpul untuk selanjutnya digunakan dalam memecahkan masalah
penelitian.
Adapun cara menganalisis, adalah pertama harus dilakukan adalah mengedit data
yang diperloleh, jika ada kesalahan-kesalahan dapat segera diperbaiki. Selanjutnya
masing-masing data diberi kode untuk mempermudah dalam melakukan
pemilahan..
Apabila digunakan analisis data kualitatif, maka data yang telah terkumpul harus
dipisah-pisahkan menurut kategori, dan kemudian data tersebut ditafsirkan untuk
mencari jawaban dari masalah yang diteliti. Namun apabila digunakan analisis
kuantitatif, maka digunakan teknik statistik.
Jika peneliti ingin menggambarkan apakah suatu ketentuan hukum tertentu dapat
diterapkan pada suatu masalah baru yang belum ada peraturannya, maka yang
harus dilakukan adalah mencari, memilih dan menghimpun aturan-aturan hukum
yang ada menjadi objek penelitian. kemudian aturan-aturan hukum yang sudah
dipilih tersebut disusun dalam suatu kerangka untuk memudahkan analisisnya.
Apabila variabel penelitian didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diamati,
maka variabel tersebut dapat didefinisikan untuk kemudian diberikan defenisi
konsepnya berdasarkan pada bunyi pasal atau undang-undang atau peraturan.
Jadwal Penelitian
Di dalam jadwal kegiatan penelitian, peneliti harus mengemukakan tahapan-tahapan
penelitian, dengan rincian kegiatan apa yang hendak dilakukan, serta jangka waktu
pelaksanaan penelitian.
Daftar Pustaka
Penyusunan daftar pustaka lazimnya dapat diperoleh dari berbagai sumber. Cara
apapun yang dipilih haruslah digunakan secara konsisten.

HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

2013-06-11T13:34:00.003+08:00

MEREK

Merek atau merek dagang adalah nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk/jasa dan menimbulkan arti psikologis/asosiasi.

Jenis-jenis Merek

· Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

·
Merek Jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

· Merek Kolektif

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Berbeda dengan produk sebagai sesuatu yg dibuat di pabrik, merek dipercaya menjadi motif pendorong konsumen memilih suatu produk, karena merek bukan hanya apa yg tercetak di dalam produk (kemasannya), tetapi merek termasuk apa yg ada di benak konsumen dan bagaimana konsumen mengasosiasikannya.

Menurut David A. Aaker, merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan (baik berupa logo,cap/kemasan) untuk mengidentifikasikan barang/jasa dari seorang penjual/kelompok penjual tertentu. Tanda pembeda yang digunakan suatu badan usahasebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen, dan untuk membedakan usaha tersebut maupun barang atau jasa yang dihasilkannya dari badan usaha lain.

Merek merupakan kekayaan industri yang termasuk kekayaan intelektual.

Secara konvensional, merek dapat berupa nama, kata, frasa, logo, lambang, desain, gambar, atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut.

Di Indonesia, hak merek dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Jangka waktu perlindungan untuk merek adalah sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan dan dapat diperpanjang, selama merek tetap digunakan dalam perdagangan.

Fungsi Merek

· Tanda Pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.

· Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya.

· Sebagai jaminan atas mutu barangnya.

· Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

Pendaftaran Merek

Yang dapat mengajukan pendaftaran merek adalah :

· Orang (persoon)

· Badan Hukum (recht persoon)

· Beberapa orang atau badan hukum (pemilikan bersama)

Fungsi Pendaftaran Merek

· Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan.

· Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis.

· Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis.

Hal-hal yang menyebabkan suatu Merek tidak dapat di daftarkan

· Didaftarkan oleh pemohon yang tidak beritikad baik.

· Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum.

· Tidak memiliki daya pembeda

· Telah menjadi milik umum

· Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. (Pasal 4 dan Pasal 5 UU Merek).

PATEN

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 1)

Sementara itu, arti Invensi dan Inventor (yang terdapat dalam pengertian di atas, juga menurut undang-undang tersebut, adalah):

· Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 2)

· Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 3)

Kata paten, berasal dari bahasa inggris patent, yang awalnya berasal dari kata patere yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah letters patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli.

Hukum yang mengatur

Saat ini terdapat beberapa perjanjian internasional yang mengatur tentang hukum paten. Antara lain, WTO Perjanjian TRIPs yang diikuti hampir semua negara.

Pemberian hak paten bersifat teritorial, yaitu, mengikat hanya dalam lokasi tertentu. Dengan demikian, untuk mendapatkan perlindungan paten di beberapa negara atau wilayah, seseorang harus mengajukan aplikasi paten di masing-masing negara atau wilayah tersebut. Untuk wilayah Eropa, seseorang dapat mengajukan satu aplikasi paten ke Kantor Paten Eropa, yang jika sukses, sang pengaju aplikasi akan mendapatkan multiple paten (hingga 36 paten, masing-masing untuk setiap negara di Eropa), bukannya satu paten yang berlaku di seluruh wilayah Eropa.

Hal yang di Patenkan

Secara umum, ada tiga kategori besar mengenai subjek yang dapat dipatenkan: proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Proses mencakup algoritma, metodebisnis, sebagian besar perangkat lunak (software), teknik medis, teknik olahraga dan semacamnya. Mesin mencakup alat dan aparatus.

Barang yang diproduksi mencakup perangkat mekanik, perangkat elektronik dan komposisi materi seperti kimia, obat-obatan, DNA, RNA, dan sebagainya. Khusus Sel punca embrionik manusia (human embryonic stem atau hES) tidak bisa dipatenkan di Uni Eropa.

Kebenaran matematika, termasuk yang tidak dapat dipatenkan. Software yang menerapkan algoritma juga tidak dapat dipatenkan kecuali terdapat aplikasi praktis (di Amerika Serikat) atau efek teknikalnya (di Eropa).

Saat ini, masalah paten perangkat lunak (dan juga metode bisnis) masih merupakan subjek yang sangat kontroversial. Amerika Serikat dalam beberapa kasus hukum di sana, mengijinkan paten untuk software dan metode bisnis, sementara di Eropa, software dianggap tidak bisa dipatenkan, meski beberapa invensi yang menggunakan software masih tetap dapat dipatenkan.

Paten yang berhubungan dengan zat alamiah (misalnya zat yang ditemukan di hutan rimba) dan juga obat-obatan, teknik penanganan medis dan juga sekuens genetik, termasuk juga subjek yang kontroversial. Di berbagai negara, terdapat perbedaan dalam menangani subjek yang berkaitan dengan hal ini. Misalnya, di Amerika Serikat, metode bedah dapat dipatenkan, namun hak paten ini mendapat pertentangan dalam prakteknya. Mengingat sesuai prinsip sumpah Hipokrates (Hippocratic Oath), dokter wajib membagi pengalaman dan keahliannya secara bebas kepada koleganya. Sehingga pada tahun 1994, The American Medical Association (AMA) House of Delegates mengajukan nota keberatan terhadap aplikasi paten ini.

Di Indonesia, syarat hasil temuan yang akan dipatenkan adalah baru (belum pernah diungkapkan sebelumnya), mengandung langkah inventif (tidak dapat diduga sebelumnya), dan dapat diterapkan dalam industri. Jangka waktu perlindungan untuk paten ‘biasa’ adalah 20 tahun, sementara paten sederhana adalah 10 tahun. Paten tidak dapat diperpanjang. Untuk memastikan teknologi yang diteliti belum dipatenkan oleh pihak lain dan layak dipatenkan, dapat dilakukan penelusuran dokumen paten. Ada beberapa kasus khusus penemuan yang tidak diperkenankan mendapat perlindungan paten, yaitu proses / produk yang pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan; metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; serta teori dan metode di bidang matematika dan ilmu pengetahuan, yakni semua makhluk hidup, kecuali jasad renik, dan proses biologis penting untuk produksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikro-biologis.

Istilah-istilah dalam Paten

· Invensi

Adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

· Inventor atau pemegang Paten

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

· Hak yang dimiliki oleh pemegang Paten

Pemegang hak paten memiliki hak eklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya :
a. Dalam hal Paten Produk : membuat, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk di jual atau disewakan atau diserahkan produk yang di beri paten.
b. Dalam hal Paten Proses : Menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.
- Pemegang Paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.
- Pemegang Paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.
- Pemegang Paten berhak menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas.

· Pengajuan Permohonan Paten

Paten diberikan atas dasar permohonan dan memenuhi persyaratan administratif dan subtantif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Paten.

· Sistem First to File

Adalah suatu sistem pemberian Paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertamakali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Paten, bila semua persyaratannya dipenuhi.

· Kapan sebaiknya permohonan Paten diajukan ?

Suatu permohonan Paten sebaiknya diajukan secepat mungkin, mengingat sistem Paten Indonesia menganut sistem First to File. Akan tetapi pada saat pengajuan, uraian lengkap penemuan harus secara lengkap menguraikan atau mengungkapkan penemuan tersebut.

· Hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang Inventor sebelum mengajukan permohonan Paten ?

a. Melakukan penelusuran. Tahapan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang teknologi terdahulu dalam bidang invensi yang sama (state of the art) yang memungkinkan adanya kaitannya dengan invensi yang akan diajukan. Melalui informasi teknologi terdahulu tersebut maka inventor dapat melihat perbedaan antara invensi yang akan diajukan permohonan Patennya dengan teknologi terdahulu.
b. Melakukan Analisis. tahapan ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan permohonan Patennya dibandingkan dengan Invensi terdahulu.
c. Mengambil Keputusan. Jika invensi yang dihasilkan tersebut mempunyai ciri teknis dibandingkan dengan teknologi terdahulu, maka invensi tersebut sebaiknya diajukkan permohonan Patennya.Sebaliknya jika tidak ditemukan ciri khusus, maka invensi tersebut sebaiknya tidak perlu diajukan untuk menghindari kerugian dari biaya pengajuan permohonan Paten.

Paten dimohon dengan mengisi permohonan Paten bertulis di kantor yang berkait. Pemohonan berisi penjelasan bagaimana cara untuk membuat dan memakai penemuan dan, di bawah beberapa perundangan, jika tidak jelas, kegunaan penemuan. Permohonan paten juga mungkin harus terdiri dari "klaim". Klaim menegaskan penemuan dan perwujudan untuk yang pelamar ingin hak-hak jelas.

Untuk paten untuk diberi, itu akan menerima efek hukum, permohonan jelas harus memenuhi syarat hukum berhubungan kepatentability. Apabila patent penggunaan sudah berasah, kebanyakan kantor paten memeriksa permohonan untuk memenuhi dengan undang-undang Patentability yang relevan. Jika permohonan tidak memenuhi syarat, penolakan biasanya dikembalikan kepada pelamar atau agen pematen mereka, yang bisa menanggapi keberatan untuk mencoba mengatasi mereka dan mendapatkan dana bantuan paten.

Setelah diberi paten, ianya subyek di kebanyakan negara untuk biaya maintenance, secara umum diperbaharui setiap tahun, AS yang menjadi pengecualian penting.

Dalam Egbert v. Lippmann,104 U. S. 333 (1881) (the "korset kasus"), Mahkamah Agung Amerika Serikat memperkokoh keputusan bahwa seorang penemu yang sudah "benar-benar memikirkan hak-haknya selama sebelas tahun" dengan tidak melamar paten tidak bisa mendapatkan sesuatu paten pada waktu itu. Keputusan ini ditetapkan sebagai aturan 35. yang menghalang seorang penemu dari mendapatkan paten jika penemuan sudah di guna oleh publik selama lebih dari satu tahun sebelum memohon paten.

Syarat hasil temuan yang akan dipatenkan di Indonesia adalah baru (belum pernah diungkapkan sebelumnya), mengandung langkah inventif (tidak dapat diduga sebelumnya), dan dapat diterapkan dalam industri. Jangka waktu perlindungan untuk paten ‘biasa’ adalah 20 tahun, sementara paten sederhana adalah 10 tahun. Paten tidak dapat diperpanjang. Untuk memastikan teknologi yang diteliti belum dipatenkan oleh pihak lain dan layak dipatenkan, dapat dilakukan penelusuran dokumen paten. Ada beberapa kasus khusus penemuan yang tidak diperkenankan mendapat perlindungan paten, yaitu proses / produk yang pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan; metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; serta teori dan metode di bidang matematika dan ilmu pengetahuan, yakni semua makhluk hidup, kecuali jasad renik, dan proses biologis penting untuk produksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikro-biologis.

Hak cipta (lambang internasional: ©, Unicode: U+00A9) adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1).

SEJARAH HAK CIPTA

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya "hak salin"). Copyright ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang copyright mulai diundangkan pada tahun 1710dengan Statute of Anne di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang copyright, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum.

Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works ("Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra" atau "Konvensi Bern") pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah copyright antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, copyright diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan copyright. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif copyright terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku copyright tersebut selesai.

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti.

Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia^[1]. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.

Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO), yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights - TRIPs ("Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual"). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Hak eksklusif

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

· membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),

· mengimpor dan mengekspor ciptaan,

· menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),

· menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,

· menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk "kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun".

Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula "hak terkait", yang berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku karya seni (yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing (UU 19/2002 pasal 1 butir 9–12 dan bab VII). Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya.

Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis (UU 19/2002 pasal 3 dan 4). Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu (UU 19/2002 bab V).

Hukum Perbankan

2013-03-25T22:28:00.001+08:00

Soal analisis soal hukum perbankan :

Bambang Pamungkas seorang pengusaha konveksi dari kota samarinda dengan modal usaha 2 miliar ,berkeinginan memperluas bidang usahanya,dan usaha yang dipilih adalah dibidang perbankan .Menyadari bahwa dia tidak paham akan persoalan hukum ,maka dia mencari konsultan hukum dan akhirnya bertemu dengan kantor konsultan hukum …..

Di kantor konsultan hukum itu,Bambang p mengemukakan keinginannya untuk mendirikan bank umum,Nasihat hukum apakah yang dapat diberikan kepada Bambang p oleh konsultan hukm terkait keinginannya untuk mendirikan Bank Umum tesebut…?

Jawaban :

Didalam peraturan Bank Indonesia NO 11/1/PBI/2009 ttg Bank Umum yaitu modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan sebesar 3T,didalam PBI ttg BPR :

Pasal 3

Syarat-syarat umum mendirikan BPR :

1) BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin BI

Pasal 4

Huruf (c)

1 Miliar rupiah bagi BPR diluar Jawa dan Bali .

Dan wilayah badan hukum yang disarankan adalah PT karena memiliki modal yang cukup yaitu 1 Miliar rupiah.

Didalam SK DIR BI NO 32 /35/KEP/DIR ttg BPR :

1) B . Rp 1 M untuk BPR yang didirikan di wilayah Ibukota Provinsi diluar wilayah pada huruf a.

Setelah itu diharapkan melakukan persetujuaan prinsip :

Pasal 6

a) Rancangan akta pendiriaan badan hukum ,termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama dan Tempat kedudukan.

2. Kegiatan usaha sebagai BPR.

3. Pemodalan.

4. Kepemilikan.

5. Wewenang,tanggung jawab dan masa jawaban dewan komissaris dan direksi

Adapun dalam SK DIR BI NO 32/33/KEP/DIR/ TTG bank umum 12 mei 1999 :

Syarat umum :

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa :

a. Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Dir Bank Indonesia.

b. Bank hanya dapat didirikan oleh :

1) WNI dan badan Hukum Indonesia.

2) WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia dengan WNA dan atau Badan hukum asing secara kemitraan.

Izin mendirikan Bank :

Susunan organisasi dan kepengurusan :

- Permodalan

- Kepemilikan

- Keahliaan di bidang perbankan

- Kelayakan rencana kerja

Dalam UU 10/98 kami sebagai konsultan hukum menyarankan untuk memilih perseroaan terbatas karena disesuaikan dengan modal dari bapak bambang.

contoh gugatan PTUN

2013-01-31T10:47:00.003+08:00

Nama : IRWANTO KAMARYA

Nim : 1008015072

TUGAS HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Pemeriksaan Acara Cepat Di Ptun

Pada dasarnya pemeriksaan cepat dilakukan karena adanya kepentingan penggugat yang sangat mendesak menyangkut KTUN dan dengan kepentingan yang mendesak itu penggugat dapat memohonkan agar sengketa diselesaikan dengan cepat. Proses pemeriksaan dalam Acara Pemeriksaan cepat terdiri dari: Pengajuan Gugatan, Penelitian Administratif, Rapat Permusyawaratan, Pemeriksaan Pokok Sengketa dan Penjatuhan Putusan. Pemeriksaan dengan acara cepat pun hanya dilakukan dengan hakim tunggal. Perlu diperhatikan pula bahwa dalam pemeriksaan perkara dengan acara cepat tidak ada pemeriksaan persiapan dan setelah ditunjuk Hakim tunggal, langsung para pihak dipanggil untuk persidangan selain itu yang perlu diperhatikan juga yaitu pihak ketiga tidak dapat masuk dalam proses persidangan dan resiko tentang fakta tidak sekuat dan meyakinkan seperti dalam acara biasa. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing tidak melebihi empat belas hari.

Pengaturan mengenai pemeriksaan dengan acara cepat disebutkan dalam UUPTUN Pasal 98 dan 99. Dari ketentuan pasal 98 dapat diketahui bahwa agar dapat dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat, dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat gugat harus sudah dimuat atau disebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar dari Penggugat untuk mengajukan permohonan agar pemeriksaan sengketa TUN dipercepat.

2. Dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat tersebut, dapat ditarik kesimpulan adanya kepentingan dari penggugat yang cukup mendesak bahwa pemeriksaan terhadap sengketa TUN tersebut memang perlu dipercepat.

3. Terhadap kesimpulan tersebut dibuatkan keputusan oleh Ketua Pengadilan dalam bentuk penetapan

4. Terhadap keputusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Kepentingan yang bersifat mendesak ini bersifat kasuistis, sehingga kepada Ketua Pengadilan diberikan kebebasan untuk membuat penilaian terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat dalam permohonannya agar sengketa TUN dapat dipercepat pemeriksaannya.

Dalam Pemeriksaan Pokok Sengketa perlu diperhatikan hal-hal sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 99 UU Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa:

a) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal.

b) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

c) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari.

Pemeriksaan dengan Acara Singkat di PTUN

Pemeriksan dengan acara singkat di PTUN dapat dilakukan apabila terjadi perlawanan (verzet) atas penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan. Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan dalam suatu penetapan yang dilengkapi berapa pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan diterima atau tidak berdasarkan, beberapa hal yaitu :

1. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;

2. Syarat-syarat gugatan tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah di beritahu dan diperingatkan;

3. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak;

4. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya telah terpenuhi oleh KTUN yang digugat;

5. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah melewati batas waktu
Pemeriksaan Administratif (Prosedur Dismissal)

Hal tersebut diatas disebutkan dalam pasal 62 UU PTUN, Dalam periksaan singkat, jangka waktu perlawanan yaitu empat belas hari dalam melakukan perlawanan terhitung sejak penetapan dismissal itu di ucapkan. Pemeriksaan dengan acara singkat pun selain dapat mengatasi berbagai rintangan yang dapat menjadi penghalang dalam penyelesaian sengketa secara cepat, juga dapat mengatasi masuknya perkara-perkara yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, dengan begitu pemeriksaan singkat pun tidak perlu memakan banyak waktu dan biaya.

Budidaya Tanaman Buncis

2013-01-28T09:52:00.003+08:00

Budidaya Tanaman Buncis
1. Sejarah Singkat Kacang buncis (Phaseolus vulgaris .L.) berasal dari Amerika, sedangkan kacang buncis tipe tegak (kidney-bean) atau kacang jago adalah tanaman asli lembah Tahuaacan-Meksiko. Penyebarluasan tanaman buncis dari Amerika ke Eropa dilakukan sejak abad 16. Daerah pusat penyebaran dimulai di Inggris (1594), menyebar ke negara-negara Eropa, Afrika, sampai ke Indonesia. Pembudidayaan tanaman buncis di Indonesia telah meluas. Tahun 1961-1967 luas areal penanaman buncis di Indonesia sekitar 3.200 hektar, tahun 1969-1970 seluas 20.000 hektar dan tahun 1991 mencapai 79.254 hektar dengan produksi 168.829 ton. Daerah yang sejak lama menjadi sentra pertanaman buncis antara lain Kotabatu (Bogor), Pengalengan dan Lembang (Bandung) dan Cipanas (Cianjur).
2. Taksonomi Tanaman -
Kingdom : Plantae (tumbuhan) -
Subkingdom : Tracheobionta (berpembuluh) -
Superdivisio : Spermatophyta (menghasilkan biji) -
Divisio : Magnoliophyta (berbunga) -
Kelas : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) -
Sub-kelas : Rosidae -
Ordo : Fabales -
Familia : Fabaceae (suku polong-polongan) -
Genus : Phaseolus -
Spesies : Phaseolus radiatus L.

3. Manfaat Tanaman -
Buncis merupakan sumber protein nabati yang sangat penting dan banyak mengandung vitamin A, vitamin B, dan C, -
Khasiat buncis adalah mampu melancarkan sistem pencernaan, -
Mencegah konstipasi,

Menstimulasi sistem kekebalan tubuh secara
alami, -

Menetralkan gula darah, - Mengobati tukak lambung, - Mencegah kanker usus besar dan mampu memperkecil resiko terkena kanker ganas. 4. Syarat Tumbuh Iklim - Tanah yang cocok bagi tanaman buncis adalah iklim basah sampai kering dengan ketinggian yang bervariasi. - Tanaman buncis tidak membutuhkan curah hujan yang khusus, hanya ditanam di daerah dengan curah hujan 1.500-2.500 mm/tahun. - Umumnya tanaman buncis memerlukan cahaya matahari yang banyak (sekitar 400-800 feetcandles) dan tanaman buncis tidak memerlukan naungan. - Suhu udara ideal bagi pertumbuhan buncis adalah 20-25˚C. Pada suhu < style="font-weight: bold;">Media Tanam - Jenis tanah yang cocok untuk tanaman buncis adalah andosol dan regosol karena mempunyai drainase yang baik - Sifat-sifat tanah yang baik untuk buncis: gembur, remah, subur dan keasaman (pH) 5,5-6. Sedangkan yang ditanam pada tanah pH < style="font-weight: bold;">Ketinggian Tempat - Tanaman buncis tumbuh baik di dataran tinggi, pada ketinggian 300-600 m dpl. - Yang paling baik untuk bertanam kacang buncis adalah Daerah dengan ketinggian > 1.000 m dpl adalah.. - Beberapa varietas buncis tipe tegak seperti Monel, Richgreen, Spurt, FLO, Strike dan Farmers Early dapat ditanam di dataran rendah pada ketinggian antara 200-300 m dpl. 5. Budidaya Buncis Pembibitan - Benih yang digunakan harus benar-benar benih yang baik (berasal dari pohon induk yang baik, mempunyai daya tumbuh minimal 80-85%, bentuknya utuh, bernas, warna mengkilat, tidak bernoda coklat terutama pada mata bijinya, bebas dari hama dan penyakit, seragam, tidak tercampur dengan varietas lain, serta bersih dari kotoran). - Tidak usah disemaikan secara khusus, tetapi benih langsung tanam pada lubang tanam yang sudah disiapkan. Pengolahan Media Tanam - Bersihkan lahan dari rumput-rumput liar, dicangkul / dibajak hingga tanah menjadi gembur. - Buatlah bedengan dengan ukuran lebar 60-80 cm, jarak antara bedengan 30 cm, tinggi 30 cm, panjang tergantung lahan. Untuk sistem guludan lebar dasar 30-40 cm dan lebar atas 30-50 cm, tinggi 30 cm dan jarak antara guludan 30-40 cm - Lakukan pengapuran jika pH tanah lebih rendah dari 5,5 dengan dolomit sebanyak 1-2 ton/ha dan campurkan secara merata dengan tanah pada kedalaman 30 cm - Siramkan pupuk POC NASA yang telah dicampur air secara merata di atas bedengan dengan dosis ± 1 botol (500 cc) POC NASA diencerkan dengan air secukupnya untuk setiap 1000 m2(10 botol/ha). Teknik Penanaman - Jarak lubang tanam untuk tipe merambat adalah 20 x 50 cm, 40 x 60 cm, 30 x 40 cm. Dan jarak tanam tipe tegak adalah 20 x 40 cm dan 30 x 60 cm. - Waktu tanam yang baik adalah awal musim kemarau/awal musim penghujan, tetapi dapat saja sepanjang musim asal air tanahnya memadai - Benih direndam POC NASA dosis 2 tutup/liter selama 0,5 jam lalu tiriskan - Benih dimasukkan ke dalam lubang tanam sebanyak 2 biji, tutup dengan tanah tipis/dengan abu dapur Penyulaman Sejak benih buncis ditanam, maka 3-5 hari kemudian sudah tumbuh ke permukaan tanah. Benih yang tidak tumbuh segera diganti (disulam) dengan benih yang baru. Penyulaman ini jangan melebihi umur 15 hari setelah tanam, karena akan menyulitkan pemeliharaan tanaman selanjutnya. Penyulaman tanaman buncis hampir sama dengan tanaman kacang panjang. Penyulaman dilakukan apabila yang perlu disulam sekitar 10-25 %. Namun apabila sudah mencapai 40-50 % maka tanaman perlu diganti seluruhnya. Penyiangan Penyiangan dilakukan pada waktu tanaman berumur 2-3 minggu setelah tanam, tergantung pertumbuhan rumput di kebun. Penyiangan dengan cara mencabut rumput liar/membersihkan dengan alat kored. Pengguludan Pengguludan adalah membuat tanaman itu sedikit ditinggikan dari tanah dasarnya. Peninggian guludan dapat dilakukan pada saat tanaman berumur kurang lebih 20 dan 40 hari yana sebaiknya dilakukan pada saat musim hujan. Tujuan dari pengguludan adalah utnuk memperbanyak akar, menguatkan tumbuhnya, dan memelihara struktur tanah. Pemasangan Ajir Pelaksanaan pemasangan turus dapat dilakukan bersamaan dengan peninggian guludan yang pertama. Untuk tanaman buncis yang merupakan tipe tanaman merambat maka perlu diberikan turus atau rambatan supaya pertumbuhan lebih baik. Biasanya turus atau lanjaran dibuat dari bambu dengan ukuran panjang 2 m dan lebar 4 cm. Turus tersebut ditancapkan di dekat tanaman. Setiap dua batang turus yang berhadapan diikat menjadi satu pada bagian ujungnya, sehingga akan tampak lebih kokoh. Pemangkasan / Perempelan Pemangkasan dimaksudkan untuk memperbanyak ranting sehingga akan diperoleh buah yang banyak. Pemangkasan dilakukan bila tanaman berumur 2 minggu dan 5 minggu. Pemangkasan jug dimaksudkan utuk mengurangi kelembaban di dalam tanaman sehingga dapat menghambat perkembangan hama penyakit. Dan pucuk-pucuk tanaman yang baru dipangkas juga dapat digunakan sebagai sayuran. Pemupukan Dosis pupuk makro sebagai berikut: Waktu Urea (kg) SP – 36 ( kg ) KCl ( kg) Dasar 50 75 25 Umur 45 hari 50 25 75 Total 100 100 100 Pengairan Pada fase awal pertumbuhan benih hingga tanaman muda, penyiraman dilakukan Rutin tiap hari.Pengairan berikutnya tergantung musim. Yang perlu diperhatikan mengenai pengairan pada tanaman : - Air yang digunakan untuk penyiraman sebaiknya tidak mengandung bahan-bahan busuk yang dapat mengakibatkan kekurangan zat asam di dalam tanah yang sangat merugikan bagi tanaman. - Penyiraman sebaiknya dilakukan tidak dengan sembarangan karena hal ini dapat memadatkan tanah. - Penyiraman sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, artinya mengenai semua bagian tanaman. - Alat penyiram yang digunakan sebaiknya menggunakan alat khusus misalnya gembor, dimana mulutnya bisa diganti dengan lubang yang halus, sedang, dan kasar. Gembor bermulut halus untuk menyiram tanaman yang masih kecil atau baru tumbuh sedangkan gembor bermulut sedang atau besar digunakan untuk menyiram tanaman yang sudah cukup dewasa. 6. Hama dan Penyakit Tanaman Hama - Lalat kacang (Ophiomya phaseoli Tryon) Gejala: terdapat bintik-bintik putih sekitar tulang daun, pertumbuhan tanaman yang terserang terhambat dan daun berwarna kekuningan, pangkal batang terjadi perakaran sekunder dan membengkak. Pengendalian: dengan cara pergiliran tanaman yang bukan dari famili kacang-kacangan dan penyemprotan dengan PESTONA. - Kutu daun (Aphis cracivora Koch) Gejala: pertumbuhan terlambat karena hama mengisap cairan sel tanaman dan penurunan hasil panen. Kutu bergerombol di pucuk tanaman dan berperan sebagai vektor virus. Pengendalian: dengan rotasi tanaman dengan tanaman bukan famili kacang-kacangan dan penyemprotan Natural BVR - Ulat grayak (Spodoptera litura F.) Gejala: daun berlubang dengan ukuran tidak pasti, serangan berat di musim kemarau, juga menyerang polong. Pengendalian: dengan kultur teknis, rotasi tanaman, penanaman serempak, Semprot Natural VITURA - Penggerek biji (Callosobruchus maculatus L) Gejala: biji dirusak berlubang-lubang, hancur sampai 90%. Pengendalian: dengan membersihkan dan memusnahkan sisa-sisa tanaman tempat persembunyian hama. Benih kacang panjang diberi perlakuan minyak jagung 10 cc/kg biji. - Ulat bunga ( Maruca testualis) Gejala: larva menyerang bunga yang sedang membuka, kemudian memakan polong. Pengendalian: dengan rotasi tanaman dan menjaga kebersihan kebun dari sisa-sisa tanaman. Disemprot dengan PESTONA Penyakit - Penyakit mozaik ( virus Cowpea Aphid Borne Virus/CAMV). Gejala: pada daun-daun muda terdapat gambaran mosaik yang warnanya tidak beraturan. Penyakit ditularkan oleh vektor kutu daun. Pengendalian: gunakan benih sehat dan bebas virus, semprot vector kutu daun dan tanaman yang terserang dicabut dan dibakar. - Penyakit sapu ( virus Cowpea Witches-broom Virus/Cowpea Stunt Virus.) Gejala: pertumbuhan tanaman terhambat, ruas-ruas (buku-buku) batang sangat pendek, tunas ketiak memendek dan membentuk "sapu". Penyakit ditularkan kutu daun. Pengendalian: sama dengan pengendalian penyakit mosaic. - Layu bakteri ( Pseudomonas solanacearum ) Gejala: tanaman mendadak layu dan serangan berat menyeabkan tanaman mati. Pengendalian: dengan rotasi tanaman, perbaikan drainase dan mencabut tanaman yang mati dan gunakan Natural GLIO pada awal tanam. - Penyakit antraknosa Penyebab: cendawan Colletotrichum lindemuthianum, termasuk dalam famili Melanconiaccae.. Gejala: terdapat bercak-bercak kecil berwarna coklat karat pada polong buncis muda, bercak hitam atau coklat tua di bagian batang tanaman tua. Pengendalian: memakai benih yang benar-benar bebas dari penyakit,pergiliran tanaman, maksudnya untuk memotong siklus hidup cendawan tersebut. Pergiliran tersebut dapat dengan tanaman lobak, wortel atau kol bunga, penyemprotan pestisida organik. - Penyakit embun tepung Penyebab: cendawan Erysiphe polygoni, yang termasuk dalam famili Erysiphaceae. Gejala: daun, batang, bunga dan buah berwarna putih keabuan (seperti beludru). Pengendalian: bagian-bagian yang sudah terserang sebaiknya dipotong atau dibakar,dapat juga disemprot dengan pstisida organik. Atau dapat juga dilakukan penghembusasn dengan tepung belerang. 7. Panen Pemanenan dapat dilakukan saat tanaman berumur 2 bulan dan polong Ciri-cirinya yaitu: - Warna polong agak muda dan suram. - Permukaan kulitnya agak kasar. - Biji dalam polong belum menonjol. - Bila polong dipatahkan akan menimbulkan bunyi letup. Pelaksanaan panennya dapat dilakukan secara bertahap, yaitu setiap 2-3 hari sekali. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh polonh yang seragam dalam tingkat kemasakkannya. Pemetikan dihentikan pada saat tanaman berumur lebih dari 80 hari, atau kira-kira sejumlah 7 kali panen.Bila dalam pelaksanaan budidaya tanaman buncis sudah baik, artinya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas maka produksi perhektar dapat mencapai 150 kuintal polong segar. 8. Pasca Panen - Sortasi (kegiatan-kegiatan membuang atau memisahkan hasil berdasarkan kualitas dan mengadakan klarifikasinya). Proses sortasi ini biasanya dilakukan ditempat-tempat pengumpulan yang diletakkan tidak jauh dari lahan pertanian. - Penyimpanan sebelum buncis dipasarkan. Mengingat sifat buncis tidak tahan lama tersebut maka diperlukan penyimpanan khusus bila buncis tidak langsung dikonsumsi. Cara penyimpanan yang biasa dilakukan adalah sistem refrigarasi (pendinginan), dengan suhu 0-4,4 derajat C dan kelembaban 85-90%. Pada keadaan yang demikian, maka umur kesegaran buncis bisa mencapai 2-4 minggu. - Pengepakkan buncis dilakukan dengan menggunakan karung goni. Untuk pengiriman jarak jauh ke luar negri lebih baik menggunakan peti kayu, ukuran dan bentuknya sebaiknya seragam supaya kelihatan rapi. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat alat mengepak yaitu harus mempunyai lubang angin untuk memungkinkan pergantian udara di dalam pengepak dan mudah diangkut oleh satu orang. - Setelah dilakukan pengepakan, maka jangan lupa menuliskan nama pengusaha, nama komoditi, serta keterangan lain yang dibutuhkan pada alat pengepak. Dengan pengepakan yang baik, banyak keuntungan yang diperoleh, antara lain dalam pengangkutan, komoditi akan terlindung dari kerusakan fisik, mudah dalam penghitungannya dan mudah dalam penyusunan baik di dalam alat pengangkut maupun di dalam gudang penyimpanan. BUNCIS ( Phaseolus vulgaris L. ) I. UMUM 1.1. Sejarah Singkat Kacang Buncis (Phaseolus vulgaris L.) berasal dari Amerika, sedangkan kacang buncis tipe tegak (kidney bean) atau kacang jogo adalah tanaman asli lembah Tahuacan-Meksiko. Penyebarluasan tanaman buncis dari Amerika ke Eropa dilakukan sejak abad 16. Daerah pusat penyebaran dimulai di Inggris (1594), menyebar ke negara-negara Eropa, Afrika, sampai ke Indonesia. Pembudidayaan tanaman buncis di Indonesia telah meluas ke berbagai daerah. Tahun 1961-1967 luas areal penanaman buncis di Indonesia sekitar 3.200 hektar, tahun 1969-1970 seluas 20.000 hektar dan tahun 1991 mencapai 79.254 hektar dengan produksi 168.829 ton. 1.2. Sentra Penanaman Daerah yang sejak lama menjadi sentra pertanaman buncis antara lain Kotabatu (Bogor), Pengalengan dan Lembang (Bandung) dan Cipanas (Cianjur). Sedangkan pusat terbesar pertanaman kacang ijo anatara lain daerah Garut (Jawa Barat). 1.3. Jenis Tanaman Taksonomi tanaman buncis diklasifikasikan sebagai berikut: Kingdom : Plant Kingdom Divisio : Spermatophyta Sub divisio : Angiosspermae Kelas : Dicotyledonae Sub kelas : Calyciflorae Ordo : Rosales (Leguminales) Famili : Leguminosae (Papilionaceae) Sub famili : Papilionoideae Genus : Phaseolus Spesies : Phaseolus vulgaris L. Kacang buncis dan kacang jogo mempunyai nama ilmiah sama yaitu Phaseolus vulgaris L., yang berbeda adalah tipe pertumbuhan dan kebiasaan panennya. Kacang buncis tumbuh merambat (pole beans) dan dipanen polong mudanya, sedangkan kacang jogo (kacang merah) merupakan kacang buncis jenis tegak (tidak merambat) umumnya dipanen polong tua atau bijinya saja, sehingga disebut Bush bean. Nama umum kacang buncis di pasaran internasional disebut Snap beans atau French beans, kacang jogo dinamakan Kidney beans. 1.4. Manfaat Tanaman Peningkatan produksi buncis mempunyai arti penting dalam menunjang peningkatan gizi masyarakat, sekaligus berdaya guna bagi usaha mempertahankan kesuburan dan produktivitas tanah. Kacang buncis merupakan salah satu sumber protein nabati yang murah dan mudah dikembangkan. Kacang jogo/kacang merah yang dikonsumsi bijinya, mengandung protein 21-27%, sehingga menu makanan yang terdiri atas campuran nasi dan kacang jogo (90%+10%) merupakan komposisi makanan yang mencukupi karbohidrat dan protein tubuh. II. SYARAT PERTUMBUHAN 2.1. Iklim a. Tanah yang cocok bagi tanaman buncis ternyata banyak terdapat di daerah yang mempunyai iklim basah sampai kering dengan ketinggian yang bervariasi. b. Pada umumnya tanaman buncis tidak membutuhkan curah hujan yang khusus, hanya ditanam di daerah dengan curah hujan 1.500-2.500 mm/tahun. c. Umumnya tanaman buncis memerlukan cahaya matahari yang banyak atau sekitar 400-800 feetcandles. Dengan diperlukan cahaya dalam jumlah banyak, berarti tanaman buncis tidak memerlukan naungan. d. Suhu udara ideal bagi pertumbuhan buncis adalah 20-25 derajat C. Pada suhu < 20 derajat C, proses fotosintesis terganggu, sehingga pertumbuhan terhambat, jumlah polong menjadi sedikit. Pada suhu ³ 25 derajat C banyak polong hampa (sebab proses pernafasan lebih besar dari pada proses fotosintesis), sehingga energi yang dihasilkan lebih banyak untuk pernapasan dari pada untuk pengisian polong. e. Kelembaban udara yang diperlukan tanaman buncis ± 55% (sedang). Perkiraan dari kondisi tersebut dapat dilihat bila pertanaman sangat rimbun, dapat dipastikan kelembapannya cukup tinggi. 2.2. Media Tanam a. Jenis tanah yang cocok untuk tanaman buncis adalah andosol dan regosol karena mempunyai drainase yang baik. Tanah andosol hanya terdapat di daerah pegunungan yang mempunyai iklim sedang dengan curah hujan diatas 2500 mm/tahun, berwarna hitam, bahan organiknya tinggi, berstektur lempung hingga debu, remah, gembur dan permeabilitasnya sedang. Tanah regosol berwarna kelabu, coklat dan kuning, berstektur pasir sampai berbutir tunggal dan permeabel. b. Sifat-sifat tanah yang baik untuk buncis: gembur, remah, subur dan keasaman (pH) 5,5-6. Sedangkan yang ditanam pada tanah pH < 5,5 akan terganggu pertumbuhannya (pada pH rendah terjadi gangguan penyerapan unsur hara). Beberapa unsur hara yang dapat menjadi racun bagi tanaman antara lain: aluminium, besi dan mangan. 2.3. Ketinggian Tempat Tanaman buncis tumbuh baik di dataran tinggi, pada ketinggian 1000-1500 m dpl. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan untuk ditanam pada daerah dengan ketinggian antara 300-600 meter. Dewasa ini banyak dilakukan penelitian mengenai penanaman buncis tegak di dataran rendah ketinggian: 200-300 m dpl., dan ternyata hasilnya memuaskan. Beberapa varietas buncis tipe tegak seperti Monel, Richgreen, Spurt, FLO, Strike dan Farmers Early dapat ditanam di dataran rendah pada ketinggian antara 200-300 m dpl. III. PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA 3.1. Pembibitan 3.1.1. Persyaratan Benih/Bibit Apabila akan mengusahakan suatu usaha pertanaman, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah pemilihan benih. Benih yang digunakan harus benar-benar benih yang baik. Benih yang baik berasal dari pohon induk yang baik. Benih yang baik harus mempunyai persyaratan tertentu yakni: mempunyai daya tumbuh minimal 80-85%, bentuknya utuh, bernas, warna mengkilat, tidak bernoda coklat terutama pada mata bijinya, bebas dari hama dan penyakit, seragam, tidak tercampur dengan varietas lain, serta bersih dari kotoran. Benih yang baik mempunyai daya tumbuh yang tinggi, dapat disimpan lama, tahan terhadap serangan hamadan penyakit, tumbuhnya cepat dan merata, serta mampu menghasilkan tanaman dewasa yang normal dan berproduksi tinggi. 3.1.2. Penyiapan Benih Memilih benih yang baik agak sulit. Karena itu disarankan untuk membeli benih yang bersertifikat. Benih ini telah diuji coba oleh balai pengujian benih, sehingga dijamin kualitasnya. Benih bersertifikat telah banyak dijual ditoko-toko sarana pertanian. Benih buncis yang dibutuhkan dalam jumlah tertentu, tetapi kadang-kadang benih yang dibeli jumlahnya melebihi yang dibutuhkan. Sehingga, masalahnya sekarang adalah bagaimana menyimpan kelebihan benih itu. Cara menympannya dengan memberi suhu 18-20 derajat C dengan kelembaban relatif 50-60 %. Kandungan air benih juga sangat menentukan terhadap keawetan simpan benih. Kandungan yang baik untuk menyimpan benih sekitar 14%. Bila persyaratan diatas terpenuhi maka daya simpan benih buncis dapat mencapai 3 tahun. 3.2. Pengolahan Media Tanam 3.2.1. Pembukaan Lahan Pengolahan lahan adalah semua pekerjaan yang ditujukan pada tanah untuk menciptakan media tanam yang ideal, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Pembersihan rumput-rumputan, penggemburan tanah, dan pembuatan parit-parit drainase adalah termasuk pengolahan tanah. Pembersihan rumput-rumputan (gulma) bermaksud agar tidak terjadi persaingan makanan dengan tanaman pokoknya. Cara membersihkannya dapat secara manual, yaitu dengan jalan mencabut gulma dengan tangan, cangkul, cetok atau traktor (bila lahannya luas). Pemberantasan hama dapat dilakukan dengan pestisida organik, yaitu dengan bantuan bakteri EM yang berasal dari pupuk cair organik. Setelah bersih dari gulma pekerjaan selanjutnya adalah membajak tanah. Tanah dibajak dan dicangkul 1-2 kali sedalam 20-30 cm. Untuk tanah-tanah berat pencangkulan dilakukan dua kali dengan jangka waktu 2-3 minggu, untuk tanah-tanah ringan pencangkulan cukup dilakukan sekali saja. 3.2.2. Pembuatan Bedengan Selanjutnya untuk memudahkan pekerjaan pemeliharaan dibuat bedengan-bedengan dengan ukuran panjang 5 meter, lebar 1 meter dan tinggi 20 cm. Jarak antar bedengan 40-50 cm, selain sebagai jalan juga untuk saluran pembuangan air (drainase). Untuk areal yang tidak begitu luas, mislnya tanah pekarangan, tidak dibuat bedengan tetapi menggunakan guludan tanah selebar 20 cm, panjang 5 meter, tinggi 10-15 cm dan jarak antar guludan 70 cm. 3.2.3. Pengapuran Umumnya tanah di Indonesia bersifat asam (pH

ELASTISITAS PERMINTAAN DAN PENAWARAN

2013-01-28T09:25:00.000+08:00

I. Elastisitas Permintaan.

Elastisitas permintaan=Ukuran kuantitatif yang menunjukkan perubahan kuantitas permintaan suatu barang sebagai akibat dari perubahan harga.

Berikut ini disajikan contoh kasus perubahan dua kurva penawaran sebagai akibat dari perubahan harga.

Dengan permintaan yang agak landai, pergreseran kurva penawaran (supply curve) menyebabkan perubahan harga yang sedikit dan perubahan kuantitas yang lebih besar. Perusahaan dapat meningkatkan produksi dan penjualan dengan terjadinya perubahan harga.

Dengan permintaan yang agak curam, pergreseran kurva penawaran (supply curve) menyebabkan perubahan harga yang besar dan perubahan kuantitas yang lebih kecil. Perusahaan tidak mungkin meningkatkan produksi dan penjualan dengan terjadinya perubahan harga, karena hasil penjualannya

Koefisien Elastisitas Permintaan Harga

Elastisitas= perubahan persentase dari variable tidak bebas sebagai akibat dari perubahan 1 persen dari variable bebas.

Elastisitas merupakan presentase perubahan dari variable terikat (Y) sebagai akibat dari 1 persen perubahan variable bebas (X).

Elastisitas =

1.Elastisitas Titik dan Busur.

Elastisitas dapat diukur dengan dua cara:

a). Elativitas Titik mengukur elastisitas titik tertentu pada statu fungís. Konsep ini digunakan untuk mengukur pengaruh terhadap variabel terikat (Y) sebagai akibat dari perubahan yang sangat kecil dari variabel bebas (X). Meskipun konsep elastisitas titik ini dapat memberikan estimasi pengaruh yang akurat terhadap Y sebagai akibat dari perubahan (kurang dari 5 persen) dari variabel bebas (X), tapi konsep ini tidak digunakan untuk mengukur pengaruh terhadap Y sebagai akibat dari perubahan dari variabel bebas (X) dalam skala besar.

Elastisitas Titik = ε_X =

= = x

Elastisitas Titik = ε_X = x

Contoh.

P1 = Rp 4.000 Q1 = 10.000 kg

P2 = Rp 3.000 Q2 = 15.000 kg

ε_X =x = x = -5 x 4/10 = -20/10 = -2

Penurunan harga sebesar 1% menyebabkan kenaikan permintaan sebesar 2%. Jika harga turun 25 % yakni (75%*Rp 4.000 =Rp 3.000) menyebabkan kenaikan permintaan 50% yakni (1,5 * 10.000 kg = 15.000kg)

b). Elastisitas Busur digunakan untuk mengukur pengaruh perubahan terhadap variabel terikat (Y) sebagai akibat dari perubahan dalam skala besar dari variabel bebas (X). Jadi elastisitas ini mengukur elatisitas rata-rata dalam interval suatu fungsi tertentu.

E = Elastisitas busur = = = = x

Contoh.

P1 = Rp 4.000 Q1 = 10.000 kg

P2 = Rp 3.000 Q2 = 15.000 kg

E = Elastisitas busur = = = = x

=-5 x 0,28

= -1,4

2.Elastisitas pada Kurva Permintaan.

P	Q
1000	2000
800	4000
600	6000
400	8000
200	10000

P1=Rp 1.000 Q1=2.000

P2=Rp 800 Q2=4.000

E = Elastisitas busur = x = x

= 10 x 0,3

= 3

P	Q	Ed
1000	2000
		3
800	4000
		1,4
600	6000
		5/7
400	8000
		1/3
200	10000

Jenis permintaan berdasarkan nilai elastisitas:

a) Permintaan elastis tidak sempurna (elastisitas bernilai nol) yaitu perubahan harga tidak merubah permintaan barang.

Contoh Perusahaan yang memonopoli air

b) Permintaan elastis sempurna (elastisitas bernilai tak hingga) menggambarkan produk yang sangat peka terhadap perubahan harga

Contoh Perusahaan yang bersaing secara ketat seperti pengecer

c) Permintaan elastis uniter (elastisitas bernilai satu) menggambarkan harga dan kuantitas produk yang diminta berubah dalam persentase yang sama dan saling mengkompensasi.

d) Permintaan tidak elastis (elastisitas bernilai < 1) menggambarkan perubahan harga yang menyebabkan perubahan permintaan dengan proporsi yang lebih kecil

e) Permintaan elastis (elastisitas bernilai > 1) menggambarkan perubahan harga yang menyebabkan perubahan permintaan dengan proporsi yang lebih besar

Faktor Penentu Elastisitas Permintaan

a) Jumlah barang subtitusi yang tersedia di pasar

Suatu barang yang memiliki barang substitusi yang banyak akan memiliki permintaan yang elastis. Jika P naik, maka permintaan menurun dengan % yang lebih besar, karena konsumen akan membeli barang substitusi dan sebaliknya.

Suatu barang yang tidak memiliki barang substitusi (sedikit) akan memiliki permintaan yang tidak elastis. Perubahan harga tidak membawa dampak terhadap penurunan/kenaikan permintaan barang, karena pasar tidak menyediakan barang substitusi bagi konsumen.

b) Potensi pendapatan yang dibelanjakan

Semakin besar bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang, maka semakin elastis permintaan terhadap barang tersebut.

c) Jangka waktu analisis permintaan

Analisis permintaan terhadap suatu barang dalam jangka waktu yang relatif lama menjadikan permintaan terhadap barang tersebut bersifat elatis, karena pasar mengalami perubahan dalam waktu yang relatif lama.

Analisis permintaan terhadap suatu barang dalam jangka waktu yang relatif singkat menjadikan permintaan terhadap barang tersebut bersifat tidak elatis, karena pasar sulit mengalami perubahan dalam waktu yang relatif pendek.

Elastisitas Permintaan dan Hasil Penjualan (TR)

Elastisitas permintaan suatu barang mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut.

Hasil penjualan (TR) = Harga (P) x Kuantitas (Q)

a) lε_pl > 1 didifinisikan sebagai permintaan elastis. Misalnya lε_pl = - 3,2 dan lε_pl = 3,2. Permintaan elastis ini terjadi, jika perubahan kuantitas yang diminta lebih besar dari harganya, sehingga kenaikan harga dalam persentase tertentu menyebabkan kuantitas menurun dengan persentase yang lebih besar dan akhirnya menurunkan total pendapatan.

b) lε_pl = 1 didifinisikan sebagai elastisitas unitari. Misalnya lε_pl = - 1 dan lε_pl = 1. Elastisitas unitari merupakan situasi dimana perubahan persentase dalam kuantitas yang diminta dibagi dengan perubahan persentase dalam harga sama dengan -1, sehingga pengaruh perubahan harga diimbangi dalam jumlah yang sama dengan perubahan kuantitas yang diminta dan akhirnya total pendapatan tidak berubah.

c) lε_pl < 1 didifinisikan sebagai permintaan inelastis. Misalnya lε_pl = - 0,5 dan lε_pl = 0,5. Permintaan inelastis ini terjadi, jika kenaikan harga menyebabkan penurunan kuantitas yang diminta yang kurang proporsional dan akhirnya meningkatkan total pendapatan.

P	Q	Ed	TR
1000	2000		Rp 2.000.000
		3
800	4000		Rp 3.200.000
		1,4
600	6000		Rp 3.600.000
		5/7
*400*	*8000*		*Rp 3.200.000*
		*1/3*
*200*	*10000*		*Rp 2.000.000*

Permintaan elastis, penurunan harga menyebabkan TR naik dan kenaikan harga menyebabkan TR turun.

Permintaan tidak elastis, penurunan harga menyebabkan TR turun dan kenaikan harga menyebabkan TR naik.

Jenis Elastisitas Permintaan yang Lain

Selain harga, faktor yang yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang lain dan pendapatan.

Elastisitas Permintaan Silang (Cross Price Elasticity of Demand) adalah perubahan permintaan terhadap suatu barang jika terjadi perubahan harga barang lain.

Elastisitas Titik = ε_c =

a) Produk substitusi (substituted product) adalah produk yang saling terkait dimana kenaikan harga satu produk menyebabkan kenaikan permintaan terhadap produk yang lain. Produk A merupakan substitusi produk B. Jika P_A naik, maka Q_B naik dan sebaliknya. Elastsitas harga untuk produk substitusi adalah positif.

b) Produk komplementer (complement product) adalah produk yang saling melengkapi dimana kenaikan harga satu produk menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk lain. Contoh kamera dan film. Elastsitas harga untuk produk substitusi adalah negatif.

c) Produk tidak terkait (unrelated product) adalah produk yang tidak saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Elastsitas harga untuk produk substitusi adalah nol.

Elastisitas Permintaan Pendapatan (Income Elasticity of Demand) adalah perubahan permintaan terhadap suatu barang jika terjadi perubahan penapatan konsumen.

Elastisitas Titik = ε_y =

a) Inferior goods adalah produk yang memiliki permintaan menurun, jika pendapatan meningkat. Misalnya produk generik dan layanan bus umum

b) Normal/superior goods adalah produk yang memiliki permintaan dengan korelasi yang positif dengan pendapatan:

· Noncyclical normal goods adalah produk yang permintaanya tidak dipengaruhi oleh perubahan pendapatan. Misalnya bioskop dan rokok

· Cyclical normal goods adalah produk yang memiliki permintaan yang sangat dipengaruhi oleh perubahan pendapatan. Misalnya mobil, rumah dan perjalanan wisata.

Jenis Barang	Income Elasticity
Inferior goods	ε_I < 0
Noncyclical normal goods	0 < ε_I < 1
Cyclical normal goods	ε_I> 1

II. Elastisitas Penawaran.

Elastisitas penawaran=Ukuran kuantitatif yang menunjukkan perubahan kuantitas penawaran suatu barang sebagai akibat dari perubahan harga.

Elastisitas Penawaran (Es) = =

Jenis elastisitas penawaran:

a) Penawaran elastisitas sempurna

b) Penawaran elastisitas tidak sempurna

c) Penawaran dengan elastisitas uniter

d) Penawaran tidak elastis

e) Penawaran elastis

Faktor Penentu Elastisitas Penawaran

a) Sifat perubahan biaya produksi

Penawaran yang tidak elastis, jika kenaikan penawaran (supply) dilakukan dengan biaya produksi yang sangat tinggi.

b) Jangka waktu analisis penawaran

Analisis penawaran terhadap suatu barang dalam jangka waktu yang relatif lama menjadikan penawaran terhadap barang tersebut bersifat elatis, karena perusahaan dapat melakukan perubahan baik harga, disain produk dan sebagainya.

Analisis penawaran terhadap suatu barang dalam jangka waktu yang relatif singkat menjadikan penawaran terhadap barang tersebut bersifat tidak elatis, karena perusahaan tidak mampu melakukan perubahan.

SOAL.

1. Perhatikan table berikut:

TITIK	A	B	C	D	F	G	H
Px	6	5	4	3	2	1	0
Qx	0	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000

a. Tentukan elastisitas permintaan dari titik B ke D, dari titik D ke B, dan titik tengah antara B dan D.

b. Tentukan elastisitas permintaan dari titik D ke G, dari titik G ke D, dan titik tengah antara D dan G.

JAWAB:

a. BD = - = 5. DB =-=1. Antara BD (Titik C)= -=2

Hukum Kenegaraan dan Perundang-undangan

2013-01-10T16:58:00.000+08:00

Sistem hukum pada prinsipnya pola bagaimana hukumitu bergerak atau berjalan.

Untukitu agar bias berjalan tergantung pada 3 hal yaitu :

1. Legal Substance ( substansi hukum )

2. Legal structure ( struktur hukum)

3. Legal culture ( Budaya hukum )

Ketiga hal tersebut harus bias bekerja dengan baik sehingga menghasilkan tujuan hukumya itu keadilan ,kepastian dan kemanfaatan.

Ketiga hal tersebut harus didasari oleh norma yaitu suatu pedoman hidup yang harus ditaati oleh setiap manusia dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.adapun norma yang ada di masyarakat adalah normasosial yaitu norma yang tidak mengikuti aliran positivisme ,adapun norma yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yaitu normative yang mengikuti aliran positivisme.

1. Legal substance

· Unsur filosofis : suatu hal yang fundamental dari peraturan perundang-undang dan kemanfatannya terhadap masyarakat .

· Unsur yuridis : hirarki peraturan perundang-undangan tida boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya.

· Unsur sosiologi : disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Jika hal tersebut dipenuhi maka Undang-undang tersebut akan memiliki fungsi.

2. Legal structure

Struktur hokum dalam hal ini adalah unsur-unsur penegak hokum atau aparatur Negara yang berfungsi melayani dan menegakkan hokum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Legal culture

Dalam hal ini diperlukan kesadaran hokum bagi setiap warga Negara akan suatu peraturan perundang-undangan dan diperlukan masyarakat yang peka terhadap perancangan uu agar terhindar dar iintervensi pemerintah.

Hirarki perundang-undangan :

1) UUD Negara Republik Indonesia : Basic Norm yaitu cita dan visi/tujuan Negara.

2) Tap MPR : Ketetapan (beschiking) berisi GBHN.

3) UU/Perpu : tujuannya untuk kembali menegaskan UUD N RI

(General Norm)

4) PP/Perpres : teknichal norm (pelaksanaan pemerintah)

5) Perdaprovinsi : sebagai wadah kebutuhan local (otonomi daerah)

6) Perdakab/kota : sebagai wadah kebutuhan local (otonomi daerah )

Tata urutan peraturan perundang-undangan di urutkan berdasarkan substansi dan fungsi perundang-undangan tersebut.

Perbedaan cita dancita-cita hukum

Cita hukum : staat ideal danideologi Negara /dasar Negara.

Cita-cita hukum : yang ingin dicapai dari hukum suatu Negara.

Hukum Kontrak dan Penyelesaiannya

Didalammenjalankanbisnis,seringkali orang melupakanbetapapentingnyakontrak yang harusdibuatsebelumbisnisitusendiriberjalan di kemudianhari.kitaketahuibahwabudaya (culture )setiapbangsadalammenjalankanbisnisnyamemangdiakuiberbeda-beda.adabangsa yang senangberbisnisdenganlebihmempercayaibahasasecaralisan ,namunadajugabangsa yang senangdengancaratertulis.namunkecenderunganinisering kali baiknasionalmaupuninternasional ,kerjasamabisnisdiantaraparapihak/bangsadirasakanlebihmempunyaikepastianhukumbiladiadakansecaratertulis.

Sebelumkontrakdibuat ,biasanyaakandidahuluidengansuatupembicaraanpendahuluaansertapembicaraan-pembicaraantingkatberikutnya(negosiasi/komunikasi)untukmematangkankemungkinan-kemungkinan yang terjadi,sehinggakontrak yang akan di tandatanganitelahbetulbetulmatang ( lengkapdanjelas).

Sekalipundemikiaanselengkap-lengkapnyasuatukontrak (perjanjian),selalusajaadakekurangan-kekurangan di sana –sinibarangkalibenarbilaada yang berkatanobody is perfect .demikianjugahalnyadengansipembuatkontrak ,selaluadapihak-pihak yang tidakberitikadbaik,yangmengakibatkanterjadinyasengketaparapihak yang membuatkontrak.

Adapunjalur yang harusditempuhapabilaterjadisengketaadalahsebagaiberikut :

1. Jalurlitigasi (pengadilan)

2. JalurArbitrase (Perwasitan).

3. Negosiasi (perundingan).

kewenangan Peradilan Agama di Indonesia

2012-10-04T09:58:00.003+08:00

Pendahuluan

a.PengertiankekuasaankehakimanPeradilan Agamadankewenanganttgperadilan agama

Pasal1 UU No 50/09ttgPeradilan Agama

1.Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang Beragama Islam.

2.Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama.

3.Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada PengadilanTinggi Agama.

4.Pegawai Pencatat nikah adalah pegawai pencatat nikah pada kantorurusan agama.

5.Jurusita dan/atau Jurusita pengganti adalah jurusitadan/ataujurusita pengganti pada pengaadilan agama.

6.Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

7.Komisi Yudisi aladalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalamUndang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8.Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untukmemeriksa,mengadili,danmemutus perkara tertentu yang hanya apat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah MA yang diatur dalam UU.

9.Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahliandan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa,mengadili,dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Pasal 53

1.Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim.

2.Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) jugamengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera,sekretaris danjurusita di daerah hukumnya.

3.Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2),ketua pengadilan tinggi agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dansewajarnya.

4.Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) danayat (2) ,ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk,tegurandanperingatan yang dipandang perlu.

5.Pengawasan sebagaimana yang dimaksudpadaayat (1) ,ayat (2) ,dan ayat (3),tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalammemeriksa danmemutus perkara.

Pasal64 A

1.Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan

2.Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka w aktu paling lambat 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.

3.Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) .ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangangan.

KekuasaanPeradilan Agama

Pasal 49 UU No 7/89

1. Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa,memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

a. Perkawinan;

b. Kewarisan,wasiat,danhibah,yangdilakukanberdasarkanhukumislam;

c. Wakafdanshadaqah.

2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalamayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasar kan undang-undangmengenai perkawinan yang berlaku.

3. Bidang kewarisan s ebagaimana yang dimaksud dalamayat(1) huruf b ialah penentuan mengenai harta peninggalan,penentuan bagian masing-masing ahliwaris,dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 ,maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan PeradilanUmum.

Pasal 51

1.PengadilanTinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

2.Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas danberwenang mengadili di tingkat pertama danterakhi sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Pasal 52

1.Pengadilan dapat memberikan keterangan,pertimbangan,dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerahhukumnya,apabila diminta.

2.Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksuddalamPasal 49 danPasal 51,Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 53

1. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugasdan tingkahlaku Hakim,Panitera,Sekretarisdan Jurusita di daerah hukumnya.

2. Selain tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1),ketua Pengadilan Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadapj alannya peradilan di tingkat Peradilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) danayat (2) ,ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk,teguran,dan peringatan yang dipandang perlu.

4. Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalamayat (1) ayat(2),dan ayat (3),tidakboleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

PENUTUP

a.Kesimpulan

Dari materi diatas dapat disimpulkan bahwa kekuasaaan peradilan harus didukung oleh kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilanguna menegakan hukum dan keadilan sehingga dapat diwujudkan suatu lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

4 Possible Reasons Of Slow Computer Performance

2012-09-13T12:15:00.000+08:00

We have every reason to believe that a modern man can’t imagine its life without a computer. Indeed it became an integral part of our life and when something goes wrong and our computer starts performing slowly we really don’t know what to do. You should not get frustrated. Actually all you need to do in this situation is research the cause for your computer to slow down. When you will know the reason you would be able to restore it back to normal performance. To the best of our knowledge, in fact there exist 4 possible reasons. So let’s look at them closer in order to understand how to get rid of them.

So the first common reason is system registry error. As a matter of fact this is the main reason why your computer starts performing slowly. The main problem is that many users don’t know what a registry is, so they don’t know how to maintain it. It would be useful for you to know that registry keys are important part of the system. They consist of instructions which software and hardware should follow in order your computer run properly. However with time your registry entries may become messy. This is caused by the fact the computer not always restores the default settings. This means that the program will need more time to find the proper instructions. In order to get everything back to normal you will need just to clean up your computer registry. There are plenty of different registry cleaners available on the Internet.

The next option is viruses. If you are regularly downloading files from the Internet then there is a great possibility that your computer may be infected by viruses. Nowadays you may easily install any anti-virus software you like on your computer. In some severe cases when the viruses cannot be removed from your computer, then you will need to re-install your operating system. Don’t forget to make back up of all your data.

The other reason why your computer runs slowly is insufficient RAM. All you need to remove this problem is to upgrade it. If some time earlier it was sufficient to have the RAM of 512 Mb but now it is insufficient. In order to check much memory you have, you may do it by making right click on My Computer and choose Properties menu.

And the last possible problem is spyware and adware. The thing is that when you prefer to download files from free sites there is a high risk to get such software onto your computer. They are actually intended to track all your browsing habits. This information is gathered and then is sent back to their main sites. In order to remove them you will need anti-spyware program.

Your PC can get into serious problems if you do not pay attention to the regular update of the drivers. And this is where driver updater can save you much time.

We would like to give you some general tips – today the Internet technologies give you a really unique chance to choose what you require for the best price on the market. Strange, but most of the people don’t use this opportunity. In real life it means that you should use all the tools of today to get the info that you need.

Search Google or other search engines for the topic of “update drivers free“. Visit social networks and check the accounts that are relevant to your topic. Go to the niche forums and join the discussion. All this will help you to build up a true vision of this market. Thus, giving you a real opportunity to make a wise and nicely balanced decision.

1. Consist = terdiri

2. Properly = benar

3. Messy = kacau

4. Plenty = banyak

5. severe cases = kasus yang parah

6. insufficient = tdk cukup

7. sufficient = cukup,sedang

8. spyware = Spyware adalah aplikasi yang membocorkan data informasi kebiasaan atau perilaku pengguna dalam menggunakan komputer ke pihak luar tanpa kita sadari. Biasanya digunakan oleh pihak pemasang iklan

9. adware = dware adalah iklan yang dimasukan secara tersembunyi oleh pembuat program. Umumnya program diberikan secara gratis, tetapi dengan kompensasi pemakai harus menerima iklan pada program. Adware sebenarnya berfungsi sebagai promosi atau iklan berbentuk banner. Terkadang pemakai ingin mengunakan program shareware tetapi didalamnya terdapat program yang difungsikan sebagai Adware. Misalnya Program A yang diberikan secara gratis, ternyata memiliki jendela kecil pada program dan terus berganti ganti gambar iklan.

10. intended = dimaksuskan,diharap

11. gathered = berkumpul

12. require = membutuhkan,memerlukan,mewajibkan

13. Strange = aneh,asing,ganjil

14. back up =

4 Kemungkinan Alasan Dari Kinerja Komputer Lambat
Kami memiliki setiap alasan untuk percaya bahwa manusia modern tidak bisa membayangkan hidup tanpa komputer. Memang itu menjadi bagian integral dari kehidupan kita dan ketika sesuatu berjalan salah dan komputer kita mulai melakukan perlahan-lahan kita benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Anda tidak harus mendapatkan frustrasi. Sebenarnya semua yang perlu Anda lakukan dalam situasi ini adalah penelitian penyebab untuk komputer Anda untuk memperlambat. Ketika Anda akan tahu alasan Anda akan mampu mengembalikan kembali ke kinerja normal. Untuk yang terbaik dari pengetahuan kita, pada kenyataannya terdapat 4 kemungkinan alasan. Jadi mari kita lihat mereka lebih dekat untuk memahami bagaimana menyingkirkan mereka.
Jadi alasan umum pertama adalah kesalahan sistem registri. Sebagai soal fakta ini adalah alasan utama mengapa komputer Anda mulai melakukan perlahan-lahan. Masalah utama adalah bahwa banyak pengguna tidak tahu apa registri, jadi mereka tidak tahu bagaimana untuk mempertahankannya. Ini akan berguna bagi Anda untuk mengetahui bahwa kunci registri adalah bagian penting dari sistem. Mereka terdiri dari instruksi yang perangkat lunak dan keras harus mengikuti agar komputer Anda berjalan dengan baik. Namun dengan waktu entri registri Anda dapat menjadi berantakan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan komputer tidak selalu mengembalikan pengaturan default. Ini berarti bahwa program akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menemukan petunjuk yang tepat. Dalam rangka untuk mendapatkan semuanya kembali normal Anda akan perlu hanya untuk membersihkan registri komputer Anda. Ada banyak pembersih registri yang berbeda tersedia di Internet.
Pilihan berikutnya adalah virus. Jika Anda secara teratur men-download file dari Internet maka ada kemungkinan besar bahwa komputer Anda mungkin terinfeksi oleh virus. Saat ini Anda dapat dengan mudah menginstal perangkat lunak anti-virus Anda seperti pada komputer Anda. Dalam beberapa kasus yang parah ketika virus tidak dapat dihapus dari komputer Anda, maka Anda akan perlu menginstal ulang sistem operasi Anda. Jangan lupa untuk membuat cadangan dari semua data Anda.
Alasan lain mengapa komputer Anda berjalan lambat adalah RAM tidak cukup. Yang Anda butuhkan untuk menghilangkan masalah ini adalah untuk upgrade. Jika beberapa waktu sebelumnya itu cukup untuk memiliki RAM 512 Mb tapi sekarang sudah cukup. Dalam rangka untuk memeriksa memori banyak yang Anda miliki, Anda dapat melakukannya dengan membuat klik kanan pada My Computer dan pilih menu Properties.
Dan masalah yang mungkin terakhir adalah spyware dan adware. Masalahnya adalah bahwa ketika Anda memilih untuk men-download file dari situs gratis ada resiko tinggi untuk mendapatkan perangkat lunak tersebut ke komputer Anda. Mereka sebenarnya ditujukan untuk melacak semua kebiasaan browsing Anda. Informasi ini dikumpulkan dan kemudian dikirim kembali ke situs utama mereka. Untuk menghapus mereka, Anda akan perlu anti-spyware program.
PC Anda bisa mendapatkan masalah serius jika Anda tidak membayar perhatian pada pembaruan rutin dari driver. Dan ini adalah di mana pengemudi updater dapat menghemat banyak waktu.
Kami ingin memberikan beberapa tips umum - hari ini teknologi internet memberikan kesempatan sangat unik untuk memilih apa yang Anda butuhkan untuk harga terbaik di pasar. Aneh, tapi kebanyakan orang tidak menggunakan kesempatan ini. Dalam kehidupan nyata itu berarti bahwa Anda harus menggunakan semua alat-alat hari ini untuk mendapatkan info yang Anda butuhkan.
Pencari Google atau mesin pencari lain untuk topik "update driver bebas". Kunjungi jaringan sosial dan memeriksa rekening yang relevan dengan topik Anda. Pergi ke forum niche dan bergabung diskusi. Semua ini akan membantu Anda untuk membangun sebuah visi yang benar dari pasar ini. Dengan demikian, memberikan Anda kesempatan nyata untuk membuat keputusan yang bijaksana dan baik seimbang.

Provide Safety And Security For Your Data

Recently all of the users are looking for the online backup that includes security of not losing necessary data. Since everything in our life becomes computerized we are in need of taking some efforts that will help to avoid possible loss of data. Since the computer performs so many tasks it is really difficult for the people to do all of them with perfection. We have become totally dependant on computers and that is why any failure or crash can cost us a lot. It can result in catastrophic damage to the business.

What is more, electronic gadgets and systems are also believed not to be reliable all the time. When there is a sudden shut-down of the system of computers, companies have a common loss and a lot of problems that occur. Usually shut-downs result in improper closure of the computers and as a result very important data can be lost.

It has become mandatory to secure data from the crash. In that case companies refer to the powerful backup system. It gives an opportunity to preserve necessary data get what we are interested in. There is no doubt that online backup is really very useful way of securing data. In that case all of your files, folders and other important materials are saved on the Internet and there is no need to save it ion other places. However, you can have an access to the data from anywhere any time. In that case it does not really matter what crashed your system, online backup will help to restore the necessary data and safe your time, money and energy.

You can also backup external or optical drives. With the help of the local providers that task can be performed really quickly, but there is no guarantee that your data is fully protected. Very often not only computers but also backup devices can be stolen and as a result the person can lose the data and for yeas cope with problems that occurred as a result of unwanted consequences. What is more, very often the data can be lost as a result of the disaster. In that case all computers, electronic devices and backup devices can be destroyed. Fortunately, we have a chance to get an online backup. It is believed to be a breakthrough for any problem like that. After losing important data you just need to have an access to the Internet and it will solve all of your problems.

It is impossible to predict what is going to happen tomorrow. Since we have become so dependent on the computers and on the data we are storing on it, it is very important to provide it with security. It is necessary use the services of the online backup and be sure that your data is secured.

Nowadays data is one the most important things for us. So such services as online backup increase in their popularity. Want to simplify the process of file storage? Searching an alternative to sites with paid access to download files, long countdown timers, pop up ads? Please check out this site. Lots of info about best online backup service and how to share your files quickly.

Internet technologies are an integral part of our world giving us a truly unique chance not only to select exactly what we search at the best terms which are available on the market but also to host and share data with others.

1. Necessary = diperlukan

2. Efforts = upaya

3. Perfection = kesempurnaan

4. Dependant = tanggungan

5. Failure = kegagalan

6. Crash = tabrakan,jatuh,hancur

7. Catastrophic = bencana

8. Occur = terjadi

9. Improper = closure / Tidak Layak penutupan

10. closure = penutupan

11. doubt = keraguan

12. yeas cope = cope

13. disaster = bencana

14. chance = kesempatan,peluang,kemungkinan,risiko(nomina)

menciba, mengambil risiko (verba) adjektiva kebetulan

15. breakthrough = terobosan,pemecahan

16. integral = utuh,bulat,yg diperlukan untuk melengkapi

17. storage = penyimpanan

18. storing = menyimpan

19. secure = aman

AMDAL Sebagai Perlindungan Hukum Premitif terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kalimantan Timur

2012-09-13T12:06:00.000+08:00

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai

Perlindungan Hukum Premitif terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup

di Kalimantan Timur

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 angka (1) menegaskan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Dan pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang AMDAL. Prinsip ke-4 Deklarasi Rio (Rio Declaration) tentang “Prinsip Keterpaduan Antara Perlindungan Lingkungan Dan Pembangunan” yang berbunyi: “In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it”. Perwujudan dari prinsip keterpaduan antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan adalah pemberlakuan Analisis mengenai Dampak Lingkungan dan perlunya ketersediaan informasi lingkungan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Pasal 1 angka (2) mendefinisikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menjelaskan bahwa Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

makalah hukum sumber daya alam

2012-06-25T22:17:00.000+08:00

MAKALAH HUKUM SUMBER DAYA ALAM

Judul : Pengelolaan Sumber Daya Alam di wilayah Pesisir

NAMA : RAFINDO SINULINGGA

NIM : 1008015118

KELAS : B

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

2012

RINGKASAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki wilayah laut dengan luas lebih dari dua pertiga wilayah nasional dan wilayah laut dengan luas lebih dari dua pertiga wilayah nasional dan wilayah pesisirnya terletak disepanjang panatai yang panjangnya 81.000 km.

Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan penyangga kedaulatan bangsa. Pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 dilaksanakan dengan tujuan (1) melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; (2) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau kecil; (3) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan; dan (4) meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Salah satu potensi yang terdapat diwilayah pesisir adalah penambangan Minyak dan Gas Bumi. Lebih dari 70% kegiatan perminyakan akan berada di sekitar garis pantai. Pengaturan tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

Namun aktivitas penambangan tersebut telah menimbulkan berbagai persoalan seperti yang terjadi di wilayah kampung Terusan Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara oleh perusahaan pertambangan migas PT Unocal-Chevron. Beberapa persoalan yang terjadi adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan pesisir; penurunan penghasilan masyarakat pesisir; terjadinya kekerasan serta bergesernya nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat.

Penghasilan setelah terjadi pencemaran pantai sangat terpengaruh. Sebelum terjadi pencemaran, pada saat musim bibit hasil tangkapan dapat mencapai 10.000 ekor dalam satu hari. Sekarang hasil yang terbesar tidak lebih dari 300 ekor dan terkadang tidak ada sama sekali. Ketika musim angin utara adalah masa dimana limbah Unocal masuk ke pantai Terusan sehingga musim angin Utara bukan merupakan musim bibit lagi karena pada saat limbah masuk bibit udang menghilang. Pengaruh limbah terhadap hasil tangkapan bibit mulai terjadi sejak tahun 1987, namun dampak terbesar terjadi sejak tahun 1992 hingga sekarang. Dampak tersebut hingga saat ini belum ada penyelesaian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen, ketentuan ini melarang terjadinya pencemaran laut dan udara diatasnya, serta kewajiban untuk mencegah meluasnya pencemaran tersebut. Demikian juga Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[1]

Dampak Penambangan Migas PT Unocal-Chevron di Kampung Terusan Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara perlu segera diupayakan penyelesaian. Upaya yang perlu dilakukan adalah penegakan hukum terhadap terjadinya dampak yang merugikan serta segera dilakukan rehabilitasi terhadap kondisi pesisir yang mengalami kerusakan dan pencemaran lingkungan.

KEYWORD

1. Pertambangan .

2. Pencemaran

3. Pembangunan

4. Sengketa

[2]

Latar belakang

Sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya alam ,sumberdaya alam non hayati dan sumber daya buatan,merupakan salah satu aset pembangunan Indonesia yang penting.sebagai pasar modal dasar pembangunan sumberdaya alam harus dimanfaatkan sepenuh-penuhnya tetapi dengan cara-cara yang tidak merusak,bahkan sebaliknya,cara-cara yang dipergunakan harus dipilih yang dapat memelihara dan mengembangkan agar modal dasar tersebut makin besar manfaatnya untuk pembangunan lebih lanjut dimasa mendatang.Sumberdaya alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu ekositem,yaitu lingkungan tempat berlangsungnya hubungan timbale balik antara makluk hidup yang satu dengan yang lainnya.

Lingkungan hidup sebagai media hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dengan factor-faktor alam terdiri dari bermacam-macam keadaan dan hubungan yang secara bersama-sama mewujudkan struktur dasar ekosistem sebagai kesatuan yang mantap,hubungan timbal balik tersebut merupakan mata rantai siklus penting yang menentukan daya dukung lingkungan hidup bagi pembangunan.

Kegiatan-kegiatan pembangunan dapat mempengaruhi struktur dasar ekosistem.dengan menimbulkan perubahan yang merusak atau dengan menimbulkan tambahan pencemaran di dalam aliran bahan dalam proses-proses ekosistem,oleh karena itu gangguan terhadap struktur dasar ekosistem harus dihindari dan di upayakan kelestariaannya tetap di pertahankan.

Gagasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah di upayakan di dalam program dan strategi pengelolaan lingkungan sebagaimana terulang dalam dokumen Agenda 21 Indonesia,Agenda 21 Indonesia merumuskan strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan yang di kelompokkan menjadi empat area yakni :

1. Pelayanan masyarakat.

2. Pengelolaan limbah.

3. Pengelolaan sumberdaya tanah.

4. Pengelolaan sumberdaya alam.

Agenda pelayanan pada masyarakat pada dasarnya merupakan perwujudan prinsip sosial ekonomi pembangunan berkelanjutan.Agenda ini mendapat penekanan utama dalam konferensi tingkat tinggi di Rio de Janeiro,terutama didasarkan atas fakta masih banyaknya penduduk dunia yang hidup dalam tingkat kesejahteraan yang minim.Di Indonesia,agenda pelayanan masyarakat yang di letakakkan sebagai agenda pertama mengisyaratkan bahwa focus pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia memang di arahkan pada dimensi sosial-ekonomi,tanpa mengakibatkan dimensi lain.

Indonesia sebagai negara kepulauaan memiliki luas laut lebih besar dari pada luas daratan.Jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km atau 18 % dari garis pantai dunia.

Rancangan pengelolaan ini di harapkan dapat menyatukan beberapa kebijakan yang ada sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

Permasalahan

Sejalan dengan meningkatnua kegiatan pembangunan dan perkembangan pemukiman serta perkotaan kearah pesisir,maka terlihat jelasnya degradasi sumberdaya pesisir .salah satu degradasi sumberdaya pesisir yang cukup menonjol adalah degradasi hutan menggrove sebagai akibat pemanfaatannya yang intensif untuk arang,bahan kontruksi atau kertas serta pemanfaatan lanngsung lainnya.

Untuk mengatasi masalah yang ingin diteliti dalam penelitiaan ini dapat dirumuskan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan perubahan lahan hutan mangrove di wilayah pesisir menjadi lahan sebagai peruntukan lain terhadap produksi perikanan.

2. Seberapa jauh tingkat peran serta masyarakat dalam upaya pelestariaan di wilayah pesisir Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara kecamatan Sebuntal Kecamatan Marangkayu desa sebuntal.

3. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh kelompok masyarakat terhadap tingkat peran serta upaya dalam pelestarian ekosistem hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pembahasan

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, perembesan air laut (intrusi) yang dicirikan oleh vegetasinya yang khas, sedangkan batas wilayah pesisir ke arah laut mencakup bagian atau batas terluar daripada daerah paparan benua (continental shelf), dimana ciri-ciri perairan ini masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Bengen, 2002).

Berdasarkan batasan tersebut di atas, beberapa ekosistem wilayah pesisir yang khas seperti estuaria, delta, laguna, terumbu karang (coral reef), padang lamun (seagrass), hutan mangrove, hutan rawa, dan bukit pasir (sand dune) tercakup dalam wilayah ini. Luas suatu wilayah pesisir sangat tergantung pada struktur geologi yang dicirikan oleh topografi dari wilayah yang membentuk tipe-tipe wilayah pesisir tersebut. Wilayah pesisir yang berhubungan dengan tepi benua yang meluas (trailing edge) mempunyai konfigurasi yang landai dan luas. Ke arah darat dari garis pantai terbentang ekosistem payau yang landai dan ke arah laut terdapat paparan benua yang luas. Bagi wilayah pesisir yang berhubungan dengan tepi benua patahan atau tubrukan (collision edge), dataran pesisirnya sempit, curam dan berbukit-bukit, sementara jangkauan paparan benuanya ke arah laut juga sempit.Berdasarkan batasan tersebut di atas, beberapa ekosistem wilayah pesisir yang khas seperti estuaria, delta, laguna, terumbu karang (coral reef), padang lamun (seagrass), hutan mangrove, hutan rawa, dan bukit pasir (sand dune) tercakup dalam wilayah ini. Luas suatu wilayah pesisir sangat tergantung pada struktur geologi yang dicirikan oleh topografi dari wilayah yang membentuk tipe-tipe wilayah pesisir tersebut. Wilayah pesisir yang berhubungan dengan tepi benua yang meluas (trailing edge) mempunyai konfigurasi yang landai dan luas. Ke arah darat dari garis pantai terbentang ekosistem payau yang landai dan ke arah laut terdapat paparan benua yang luas. Bagi wilayah pesisir yang berhubungan dengan tepi benua patahan atau tubrukan (collision edge), dataran pesisirnya sempit, curam dan berbukit-bukit, sementara jangkauan paparan benuanya ke arah laut juga sempit.Mendasarkan pada batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan (interface) antara daratan dan laut. Oleh karena itu, wilayah pesisir merupakan ekosisitem khas yang kaya akan sumberdaya alam baik sumberdaya alam dapat pulih (renewable resources) seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove, dan sumberdaya tak dapat pulih (non-renewable resources) seperti minyak dan gas bumi, bahan tambang dan mineral lainnya.

5[3]

Selain itu, wilayah pesisir juga memiliki potensi energi kelautan yang cukup potensial seperti gelombang, pasang surut, angin, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), serta memiliki potensi jasa-jasa lingkungan (environmental services) seperti media transportasi, keindahan alam untuk kegiatan pariwisata, dan lain-lain.

Pengertian pengelolaan daerah pesisir

Rokhmin Dahuri (2001) lebih menjelaskan mengenai definisi dan pengertian Pengelolaan wilayah pesisir terpadu dengan menggunakan beberapa pemahaman: Definsi (1) “Proses Pengelolaan yang mempertimbangkan hubungan timbal balik antara kegiatan pembangunan (manusia) yang terdapat diwilayah pesisir dan lingkungan alam (ekosistem) yang secara potensial terkena dampak kegiatan-kegiatan tersebut. Definisi ke (2) “adalah suatu proses penyusunan dan pengambilan keputusan secara rasional tentang pemanfaatan wilayah pesisir beserta segenap sumberdaya alam yang terkandung didalamnya secara berkelanjutan”. Definisi ke (3) “Suatu proses kontinu dan dinamis dalam penyusunan dan pengambilan keputusan tentang pemanfaatan berkelanjutan dari wilayah pesisir beserta segenap sumberdaya alam yang terdapat didalamnya”. Definisi ke (4) “Suatu proses kontinu dan dinamis yang mempersatukan/ mengharmoniskan kepentingan antara berbagai stakeholders (pemerintah, swasta, masyarakat lokal dan LSM); dan kepentingan ilmiah dengan pengelolaan pembangunan dalam menyusun dan mengimplementasikan suatu rencana terpadu untuk membangun (memanfaatkan) dan melindungi ekosistem pesisir beserta segenap sumberdaya alam yang terdapat didalamnya, bagi kemakmuran/kesejahteraan umat manusia secara adil dan berkelanjutan.

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang berbasis masyarakat diperlukan beberapa proses pengelolaan yang sesuai dengan tahapan manajemen yaitu mulai dari perencanan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Tahapan proses perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat tetap mengacu kepada proses perencanaan pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir dan lautan.

a. Tahap Perencanaan

Tahap awal dari proses perencanaan adalah dengan cara mengidentifikasi dan mendefinisikan isu dan permasalahan yang ada, yang menyangkut kerusakan sumber daya alam, konflik penggunaan, pencemaran, dimana perlu dilihat penyebab dan sumber permasalahan tersebut. Selanjutnya juga perlu diperhatikan sumber daya alam dan ekosistem yang ada yang menyangkut potensi, daya dukung, status, tingkat pemanfaatan, kondisi sosial ekonomi dan budaya setempat seperti jumlah dan kepadatan penduduk, keragaman suku, jenis mata pencaharian masyarakat lokal, sarana dan prasarana ekonomi dan lain-lain. Berdasarkan pendefinisian masalah yang dipadukan dengan informasi tentang sumber daya alam dan ekosistem serta aspirasi masyarakat selanjutnya disusun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta melihat peluang dan kendala yang ada selanjutnya mulai dibuat perencanaan berupa kegiatan pembangunan dalam bentuk program dan proyek. Perencanaan yang telah disusun perlu disosialisasikan kembali kepada masyarakat luas untuk mendapat persetujuan, setelah mendapat pesetujuan rencana ini baru dimasukkan dalam agenda pembangunan baik daerah maupun nasional.Dalam penyusunan rencana pengelolaan ini, perlu juga diperhatikan bahwa konsep pengelolaan sumber daya pesisir terpadu berbasis masyarakat diharapkan akan mampu untuk (1) meningkatkan kesadaran masyarakat, akan pentingnya SDA dalam menunjang kehidupan mereka (2) meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga mampu berperan serta dalam setiap tahapan pengelolaan dan (3) meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan bentuk-bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan (Zamani dan Darmawan, 2000).

a. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Rencana

Pada tahap implementasi perencanaan, diperlukan kesiapan dari semua pihak yang terlibat didalamnya, seperti masyarakat itu sendiri, tenaga pendamping lapangan dan pihak lainnya. Selain itu juga diperlukan koordinasi dan keterpaduan antar sektor dan stakeholder yang ada sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan ego sektoral. Dalam hal ini diperlukan adanya lembaga pelaksana yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti Pemerintah Daerah, masyarakat lokal, Investor/swasta, instansi sektoral, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pada tahap implementasi ini juga diperlukan kesamaan persepsi antara masyarakat lokal dengan lembaga atau orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga masyarakat benar-benar memahami rencana yang akan dilaksanakan. Menurut Zamani dan Darmawan (2000) kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada tahap implementasi ini adalah: (1) integrasi ke dalam masyarakat, dengan melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk menjawab seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan penerapan konsep dan mengidentifikasi pemimpin potensial yang terdapat di lembaga masyarakat lokal.

(2) pendidikan dan pelatihan masyarakat, metoda pendidikan dapat dilakukan secara non formal menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan cara tatap muka sehingga dapat diperoleh informasi dua arah dan pengetahuan masyarakat lokal (indigenous knowledge) dapat dikumpulkan untuk dimasukkan dalam konsep penerapan (3) memfasilitasi arah kebijakan, dalam hal ini segenap kebijakan yang berasal dari masyarakat dan telah disetujui oleh koordinator pelaksana hendaknya dapat didukung oleh pemerintah daerah, sehingga kebijakan bersama tersebut mempunyai kekuatan hukum yang jelas, dan (4) penegakan hukum dan peraturan, yang dimaksudkan agar seluruh pihak yang terlibat akan dapat menyesuaikan tindakannya dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

b. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Monitoring yang dilakukan sejak dimulainya proses implementasi perencanaan dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas kegiatan, permasalahan yang timbul dalam implementasi kegiatan. Monitoring dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang ada. Setelah monitoring selanjutnya dilakukan evaluasi bersama secara terpadu dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Melalui evaluasi ini akan diketahui kelemahan dan kelebihan dari perencanaan yang ada guna perbaikan untuk pelaksanaan tahap berikutnya.

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat sesuai dengan prinsip Ko-manajemen perikanan yaitu pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya perikanan. Oleh sebab itu keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dapat mengacu kepada indikator keberhasilan Ko-manajemen perikanan.

[4] 8

Kesimpulan

Peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah menjadi salah satu kekuatan dalam menegakkan hukum apabila terjadi sengketa yang disebabkan oleh ancaman terhadap masyarakat ,pemegang otoritas dan kepentingan umum .peraturan tersebut akan bertambah kuat apabila ditopang oleh penegakan hukum dari perspektif antropologi hukum yaitu melalui inventigasi norma-norma abstrak yang dapat direkkam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat ,melakukan pengamatan ,dan mengkaji kasus-kasus sengketa yang pernah atau sedang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan metode tersebut kita akan mengetahui kondisi masyarakat di suatu daerah dan akan membantu dalam penyelesaiaan suatu sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Pospisil L .1971.Antropology of Law,A comparative Theory,Harper & Row London

Ihromi,T.O1984.pengelolaan daerah pesisir Di Indonesia.Jakarta.Yayasan Obor Indonesia

Bohanan,Paul .1957.justice and Judgement Among The Tiv

http://wordpres.fakhukumusupengelolaansda.com

[1] Pospisil L .1971.Antropology of Law,A comparative Theory,Harper & Row London.

[2] Pospisil L .1971.Antropology of Law,A comparative Theory,Harper & Row London

[3] Bohanan,Paul .1957.justice and Judgement Among The Tiv

[4] Ihromi,T.O1984.pengelolaan daerah pesisir Di Indonesia.Jakarta.Yayasan Obor Indonesia.

TUGAS ILMU KEALAMAN DASAR

2012-06-15T01:09:00.000+08:00

ILMU KEALAMAN DASAR

TUGAS 6

1 . . - POPULASI : populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama (spesies) yang hidup menempati ruang yang sama pada waktu tertentu. Anggota-anggota populasi secara alamiah saling berinteraksi satu sama lain dan bereproduksi di antara sesamanya. Konsep populasi banyak dipakai dalam ekologi dan genetika.

· contoh :

Di sebuah kolam, ada ikan, teratai, dll.
Di hutan hidup, ada harimau, kijang, dll.

- Komunitas : Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama.

Contoh : Contoh komunitas adalah populasi ikan, populasi ganggang dan populasi hewan di sekitarnya membentuk komunitas terumbu karang.

- Ekosistem : Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi.

Contoh : Contoh ekosistem perairan adalah ekosistem danau, ekosistem rawa dan lain sebagainya.

2. Ekosistem darat secara fisik berupa daratan yang didalamnya berupa bioma”, produsennya adalah tumbuh”an, rantai makanannnya produsen-konsumen 1- konsumen 2-konsumen3. Sedangkan ekosistem laut secara fisik berupa lautan, pantai, estuary dan terumbu karang, produsennya adalah rumput laut, plankton, rantai makanannya produsen- konsumen 1- konsumen 2- konsumen 3.

contoh : piramida makanan

Ket ; tanaman jagung : produsen

Tikus : konsumen 1

Ular : konsumen 2

Elang : konsumen 3 (puncak )

4. Komunitas Air Tawar di tempat saya: Ikan mas, ikan mujair, ikan nila, ikan cere, ikan betok, ikan sepat, katak, enceng gondok, kangkung, kecebong, serangga air, kutu air.

5. Padi ------ tikus------- ular ------ elang

6. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Ekosistem alami dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Contoh ekosistem darat adalah ekosistem hutan. Contoh ekosistem perairan adalah ekosistem danau, ekosistem rawa dan lain sebagainya

7. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem buatan adalah ekosistem kolam, ekosistem akuarium, ekosistem kebun dan lain sebagainya.

8. Materi didefinisikan sebagai sesuatu yang mempunyai masa yang menempati ruang

Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan kerja atau kegiatan.

9. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, konsumen, sampai ke pengurai di dalam tanah. Organisme memerlukan energi untuk mendukung kelangsungan hidupnya, antara lain untuk proses pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi, bergerak, dan metabolisme yang ada dalam tubuh.

Materi tidak ada habis-habisnya, materi mengalir dari tubuh makhluk hidup yang satu ke tubuh makhluk yang lain dan dari dunia hidup ke dunia tak hidup, serta kembali lagi ke dunia hidup.

Aliran energi dan materi dapat terjadi apabila ada peristiwa makan dan dimakan antara komponen biotik dalam suatu ekosistem yang berarti terjadi perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lainnya. Perpindahan materi atau zat dan energi dari makhluk yang satu ke makhluk yang lain disebut aliran materi dan energi.

10. Energi yang terdapat pada makanandinamakan energi kimia, energi yang terdapat dalam bahan bakar seperti bensin,minyak tanah juga dinamakan energi kimia. Selain energi kimia masih banyak lagimacam-macam energi, seperti energi listrik, energi cahaya, energi bunyi, energikalor, dan sebagainya. Energi tidak pernah habis, tetapi hanya berubah bentuk.Contoh perubahan energi, antara lain:

1.Energi listrik berubah menjadi energi panas/kalor. Contoh: setrika, kompor listrik,

solder.2.Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contoh: bola lampu, lampu neon.3.Energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contoh: kipas, angin, mobil mainan.4.Energi listrik berubah menjadi energi suara. Contoh: radio, bel listrik, alarm,sirine.5.Energi listrik berubah menjadi energi kimia. Contoh: pengisian accumulator

TUGAS 7

1. Sumber daya alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya.^[1] Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.^[1][2] Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan

2. SDA yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air adalah beberapa contoh SDA terbaharukan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan.

SDA tak dapat diperbaharui adalah SDA yang jumlahnya terbatas karena penggunaanya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas., minyak bumi dan gas alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun lalu, terutama dibentuk dan berasal dari lingkungan perairan.

3. pemanfaatan sumber daya alam (tumbuhan satwa liar) menunjukan bahwa, baik pemanfaatan langsung maupun tidak langsung dengan alasan ekonomi dan kesenangan telah memberikan tekanan yang memiliki akibat terhadap kualitas dan kuantitas populasi satwa liar di habitat alam. Akibat Over Exploitation yang berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama dan simultan telah mengancam keberadaan beberapa species satwa liar di habitat alam.

4. Manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungannya. Jika populasi manusia makin banyak, maka makin banyak sumber daya alam yang diambil dari lingkungannya. Hal ini menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan pencemaran.Ada beberapa perilaku manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia secara global, antara lain: 1) Penebangan hutan hujan tropik di Indonesia dapat berpengaruh 180 pada perubahan iklim global karena hutan merupakan paru-paru dunia.

5. PENCEGAHAN KEPADATAN PENDUDUK
Pencegahan dari kepadatan penduduk dapat dilakukan dengan cara :
- Pengendalian penyebaran penduduk,
- Melaksanakan transmigrasi penduduk,
- Membuka lapangan kerja di daerah yang baru dibuka,
- Menydiakan fasilitas pendidikan di daerah yang baru dibuka,
- Membuka penanaman modal pada daerah baru.

. PENGENDALIAN JUMLAH PENDUDUK
Pengendalian jumlah penduduk merupakan salah satu upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang dapat dilakukan dengan cara :
- Mengambangkan pelaksanaan program KB,
- Meningkatkan upaya pendewasaan usia perkawinan,
- Meningkatkan derajat kesehatan penduduk,
- Meningkatkan derajat pendidikan penduduk,
- Meningkatkan pemberdayaan penduduk,

6. Sumber daya alam merupakan sesuatu yang terdapat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jadi apabila rusak akan menyebabkan bencana alam,kelaparan dll

7. Efek Rumah Kaca (Green house effect).
Hutan merupakan paru-paru bumi yang mempunyai fungsi mengabsorsi gas Co2. Berkurangnya hutan dan meningkatnya pemakaian energi fosil (minyak, batubara dll) akan menyebabkan kenaikan gas Co2 di atmosfer yang menyelebungi bumi. Gas ini makin lama akan semakin banyak, yang akhirnya membentuk satu lapisan yang mempunyai sifat seperti kaca yang mampu meneruskan pancaran sinar matahari yang berupa energi cahaya ke permukaan bumi, tetapi tidak dapat dilewati oleh pancaran energi panas dari permukaan bumi. Akibatnya energi panas akan dipantulkan kembali kepermukaan bumi oleh lapisan Co2 tersebut, sehingga terjadi pemanasan di permukaan bumi. Inilah yang disebut efek rumah kaca. Keadaan ini menimbulkan kenaikan suhu atau
perubahan iklim bumi pada umumnya. Kalau ini berlangsung terus maka suhu bumi akan semakin meningkat, sehingga gumpalan es di kutub utara dan selatan

Kerusakan Lapisan Ozon
Lapisan Ozon (O3) yang menyelimuti bumi berfungsi menahan radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan di bumi. Di tengah-tengah kerusakan hutan, meningkatnya zat-zat kimia di bumi akan dapat menimbulkan rusaknya lapisan ozon. Kerusakan itu akan menimbulkan lubang-lubang pada lapisan ozon yang makin lama dapat semakin bertambah besar. Melalui lubang-lubang itu sinar ultraviolet akan menembus sampai ke bumi, sehingga dapat menyebabkan kanker kulit dan kerusakan pada tanaman-tanaman di bumi.

Kepunahan Species
Hutan di Indonesia dikenal dengan keanekaragaman hayati di dalamnya. Dengan rusaknya hutan sudah pasti keanekaragaman ini tidak lagi dapat dipertahankan bahkan akan mengalami kepunahan. Dalam peringatan Hari Keragaman Hayati Sedunia dua tahun yang lalu Departemen Kehutanan mengumumkan bahwa setiap harinya Indonesia kehilangan satu species (punah) dan kehilangan hampir 70% habitat alami pada sepuluh
tahun terakhir ini.

Merugikan Keuangan Negara.

Banjir

8. Tanam dan Pelihara Pohon dll

TUGAS 8

1. IPA adalah suatu cabang pengetahuan yang mengangkat fakta-fakta yang tersusun secara sistematis dan menunjukkan berlakunya hukum-hukum umum. IPA merupakan pengetahuan yang didapat dengan jalan study dan praktik. IPA juga dapat diartikan sebagai suatu cabang study yang bersangkut-paut dengan observasi dan klasifikasi fakta-fakta terutama dengan disusunnya hukum umum dengan induksi dan hipotesis.sedangkan mitos tidak dapat dibuktikan secara konkrit.

2. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan saja membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Lebih jauh, ilmu pengetahuan dan teknologi berhasil mendatangkan kemudahan hidup bagi manusia. Bendungan, kalkulator, mesin cuci, kompor gas, kulkas, OHP, slide, TV, tape recorder, telephon, komputer, satelit, pesawat terbang, merupakan produk-produk teknologi yang, bukan saja membantu manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi membuat hidup manusia semakin mudah.perkembangan teknologi belum mencapai puncak karena masih ada hal yang belum manusia temukan contoh : obat kanker,hiv .

3. MANFAAT DAN DAMPAK PERKEMBANGAN IPA DAN TEKNOLOGI TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL

Kehidupan manusia dewasa ini tidak terlepas dari perkembangan IPA dan teknologi di dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya, sejak dalam kandungan manusia mendapat perawatan secara medis melalui pemeriksaan berkala di Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) atau Puskesmas. Setelah lahir mendapatkan vaksinasi untuk memperoleh kekebalan terhadap berbagai macam penyakit, bila sakit mendapat pemeriksaan dokter dan memperoleh obat, dan sebagainya.

4. Dampak positif manusia menjadi lebih mudah berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sedangkan dampak negatif adalah penyalahgunaan teknologi terhadap masyarakat contoh :cybercrime.

5. benda maupun takbenda, yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai.

6. Karena dengan adanya teknologi manusia menjadi semakin mudah berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.contoh :hp

7. Karena bahan pakaian terdapat pada alam yang dapat diperbaharui dan dibudidayakan contoh :kapuk dan ulat sutra.

TUGAS 9

1. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup (bakteri, fungi, virus, dan lain-lain) maupun produk dari makhluk hidup (enzim, alkohol) dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa.

2. di bidang teknologi pangan adalah pembuatan bir, roti, maupun keju yang sudah dikenal sejak abad ke-19, pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas-varietas baru di bidang pertanian, serta pemuliaan dan reproduksi hewan. Di bidang medis, penerapan bioteknologi pada masa lalu dibuktikan antara lain dengan penemuan vaksin, antibiotik, dan insulin walaupun masih dalam jumlah yang terbatas akibat proses fermentasi yang tidak sempurna. Perubahan signifikan terjadi setelah penemuan bioreaktor oleh Louis Pasteur. Dengan alat ini, produksi antibiotik maupun vaksin dapat dilakukan secara massal.

3. Karena Di banyak kelompok masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi (termasuk ekonomi global masa kini) dan telah memungkinkan bertambahnya kaum senggang. Banyak proses teknologi menghasilkan produk sampingan yang tidak dikehendaki, yang disebut pencemar, dan menguras sumber daya alam, merugikan dan merusak Bumi dan lingkungannya. Berbagai macam penerapan teknologi telah memengaruhi nilai suatu masyarakat dan teknologi baru seringkali mencuatkan pertanyaan-pertanyaan etika baru. Sebagai contoh, meluasnya gagasan tentang efisiensi dalam konteks produktivitas manusia, suatu istilah yang pada mulanya hanya menyangku permesinan, contoh lainnya adalah tantangan norma-norma tradisional.

4. Contoh : , HP: untuk berbicara antara orang yang satu dengan yang lainnya perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa program

5. Dampak positif HP : penipuan pulsa

6. Teknologi kearifan lokal adalah suatu cara, pemecahan atau bantuan untuk melakukan dan atau mendukung tindakan atau pengetahuan yang kita sebut dengan kearifan lokal.

Contoh : Salah satu contoh teknologi kearifan lokal di Maluku adalah Sasi.

TUGAS 10

1. Isu lingkungan global mulai muncul dalam berberapa dekade belakangan ini. Kesadaran manusia akan lingkungannya yang telah rusak membuat isu lingkungan ini mencuat. Isu yang paling penting dalam lingkungan adalah mengenai pemanasan global.

2. Menerapkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan pada pengelolaan sumber daya alam baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperbaharui dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya.
2. Untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam maka diperlukan penegakan hokum secara adil dan konsisten.
3. Memberikan kewenangan dan tanggung jawab secara bertahap terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap dapat dilakukan dengan cara membudayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi.
5. Untuk mengetahui keberhasilan dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan penggunaan indicator harus diterapkan secara efektif.
6. Penetapan konservasi yang baru dengan memelihara keragaman konservasi yang sudah ada sebelumnya.
7. Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global.

3. Isu lingkungan nasional di negara kita adalah hutan gundul yang mengakibatkan global warning dan cara mengatasinya adalah melakukan perbaikan di kawasan hutan gundul dengan cara menanam pohon di daerah tsb.

4. Banjir,polusi,polusi air.

5. Peran pemerintah baik pada tingkat regional maupun tingkat nasional saat ini semakin terwujud dengan adanya otonomi daerah di masing-masing provinsi di Indonesia. Walaupun demikian, Isu otonomi daerah dalam usaha penanggulangan permasalahan lingkungan dapat saja sarat dengan kompleksitas sosial ekonomi. Otonomi daerah dapat dikatakan berfungsi sebagai pembatas maupun pendukung terciptanya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup.dan masyarakat menjalankan apa yang di buat oleh pemerintah contoh melakukan penanaman pohon.

6. KASUS AMDAL KAWASAN LINGKUNGAN INDUSTRI KECIL DI SEMARANG.

Pelaku usaha dan pemerintah daerah dinilai masih mengabaikan masalah lingkungan. Hal ini terlihat dari masih adanya kawasan industri di Semarang yang beroperasi tanpa terlebih dahulu memenuhi kewajiban stu di Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Selain itu, sejumlah industri di Semarang juga masih banyak yang belum secara rutin, yaitu enam bulan sekali, menyampaikan laporan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Semarang. “Kalau sebuah kawasan industri sudah beroperasi sebelum melakukan studi Amdal, Bapedalda tidak bisa berbuat apa-apa.

Kami paling hanya bisa mengimbau, tapi tidak ada tindakan apa pun yang bisa kami lakukan. Terus terang, Bapedalda adalah instansi yang mandul,” kata Mohammad Wahyudin, Kepala Sub-Bidang Amdal, Bapedalda Semarang, Kamis (1/8), di Semarang. Wahyudin menceritakan, kawasan industri di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, misalnya, sejak beroperasi dua tahun lalu hingga saat ini belum mempunyai Amdal.Padahal, menurut Wahyudin, salah satu syarat agar sebuah kawasan industri bisa beroperasi ialah dipenuhinya kewajiban melaksanakan studi Amdal. “Bapedalda berkali-kali menelpon pengelola kawasan industri tersebut, menanyakan kelengkapan dokumen Amdal mereka. Namun, sampai sekarang, jangankan memperoleh jawaban berupa kesiapan membuat studi Amdal, bertemu pemilik kawasan itu saja belum pernah,” ujarnya. Wahyudin menyayangkan sikap pihak berwenang yang tetap memberikan izin kepada suatu usaha industri atau kawasan industri untuk beroperasi walau belum menjalankan studi Amdal.Menurut dia, hal ini merupakan bukti bahwa bukan saja pengusaha yang tidak peduli terhadap masalah lingkungan, melainkan juga pemerintah daerah. Sikap tidak peduli terhadap masalah lingkungan juga ditunjukkan sejumlah pemilik usaha industri ataupun kawasan industri dengan tidak menyampaikan laporan rutin enam bulan sekali kepada Bapedalda. Wahyudin mengatakan, kawasan industri di Terboyo, misalnya, tidak pernah menyampa ikan laporan perkembangan usahanya, terutama yang diperkirakan berdampak pada lingkungan, kepada Bapedalda.Hal serupa juga dilakukan pengelola lingkungan industri kecil (LIK) di Bugangan Baru. Keadaan tersebut, menurut Wahyudin, mengakibatkan Bapedalda tidak bisa mengetahui perkembangan di kedua kawasan industri tersebut. Padahal, perkembangan sebuah kawasan industry sangat perlu diketahui oleh Bapedalda agar instansi tersebut dapat memprediksi kemungkinan pencemaran yang bisa terjadi. Ia menambahkan, industri kecil, seperti industri mebel, sebenarnya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun, selama ini, orang terlalu sering hanya menyoroti industry berskala besar.

(Kompas, 2 Agustus 2002)

lirik lagu kangen dewa 19 aku milikmu

2012-06-11T00:20:00.001+08:00

Terdengar lirih bisikanmu

Diantara bayang-bayangmu

Terucap kata cinta

Yang dulu tersimpan

Dan tak mau pergi

Sekejap cinta terlahir

Namun jadi sebuah cerita

Yang tak mungkin terlupa

Kuukir dihati

Dan tak mau pergi

Mungkinkah kumiliki

Cinta seperti ini lagi

Jangan biarkan aku

Kehilangan dirimu

Reff:

Coba dengarkanlah sumpahku (Janji suci)

Dari hati... aku cinta kamu

Jangan dengar kata mereka

Yang tak ingin kita satu

Yakinkan aku milikmu...

Aku milikmu...

Jalinan cinta tulus suci

Terpadu terikat erat

Jangan terpisah lagi

Waktu 'kan menguji

Cinta kita berdua

SARANA PENYELESAIAAN KONFLIK SDA DARI PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM

2012-05-31T22:59:00.000+08:00

Hukum sebagai Custom : hukum yang berdasarkan pada adat-istidadat suatu daerah.
Motor Investigation
Atribut (sarana hukum) :pengatur sosial

a. Atribut Autority (otoritas) : Peraturan Hukum adalah keputusan-keputusan dari pemegang otoritas untuk me-

nyelesaikan sengketa atau ketegangan sosial dalam masyarakat. karena adanya

ancaman terhadap keselamatan warga masyarakat ,pemegang otoritas atau anca-

man terhadap kepentingan umum.

produk hukum tidak ada apabila tidak ada keputusan dari pemerintah

( produk hukum = produk politik )

ada 4 tujuan hukum dari penyelesaiaan konflik SDA ini :

Law Making Process.
Legal Norns.
Legal Implementation.
Law Enforcement.

Menurut mader & told ada 3 tahapan terjadinya konflik :

a. Monodic : adalah konflik yang berawal dari munculnya keluhan-keluhan dari salah satu pihak terha-

ap pihak lain.karena pihak yang mengeluh merasa hak-haknya dilanggar,diperlakukan

secara tidak wajar,kasar,dipersalahkan,diinjak harga dirinya,dirusak nama baiknya.

Kondisi awal seperti ini disebut tahapan pra konflik yang cenderung mengarah kepada konfrontasi .

b. Diadic : adalah apabila kemudian pihak yang lain itu menunjukan reaksi yang negatif berupa

sikap yang bermusuhan atas munculnya keluhan-keluhan dari pihak pertama,maka kon-

disi ini meningkat eskalasinya ( suhu) menjadi situation konflik sehingga konfrontasi ini

menjadi antar pihak yang bersangkutan.

c. Triadic : adalah apabila kemudian konflik antar pihak tersebut ditunjukan dan dibawa ke arena

publik atau masyarakat dan kemudian proses menjadi kasus perselisihan dalam institusi

sengketa tertentu dengan melibatkan pihak ketiga.maka situasinya sudah meningkat me-

njadi sengketa.pihak ketiga adalah pihak yang menengahi.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DARI PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM

2012-05-25T00:35:00.000+08:00

Dari perpektif antropologi hukum,fenomena konflik muncul karena adanya konflik nilai (conflict of values ),konflik norma (conflict of norms ) dan atau konflik kepentingan (conflict of interest) dari komunitas-komunitas etnik,agama,maupun golongan dalam masyarakat.selain itu,konflik-konflik yang terjadi juga bersumber dari persoalan diskriminasi pengaturan dan perlakuan pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah ,dengan mengabaikan,menggusur,dan bahkan mematisurikan nilai-nilai,norma-norma hukum rakyat (adat law),termasuk religi dan tradisi-tradisi masyarakat di daerah melalui dominasi dan penegakan hukum negara (state law).

Secara konvensional cita (tujuan) dari hukum adalah untuk menjaga keteraturan dan ketertiban sosial (sosial order)dalam masyarakat .sehingga fungsi hukum lebih ditekankan sebagai instrumen pengawasan sosial (sosial control).Kemudian,dalam masyarakat yang lebih konpleks cita hukum dikembangkan sebagai alat untuk merekayasa kehidupan sosial (sosial engineering).Apakah cita hukum dalam masyarakat multikultral hanya terbatas pada kedua tujuan di atas ? Apakah cita hukum dapat ditingkatkan agar memainkan peran sebagai sebagai instrumen untuk memelihara dan memperkokoh integrasi bangsa dalam masyarakat yang bercorak multikultural ?.makalah ini akan mencoba untuk memberi jawaban di atas dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum (legal anthopology) sebagai bagian dari kajian empirik (empirical study of law ).

Hukum dalam perspektif antropologi bukan semata-mata berwujud peraturan peundang-undangan yang diciptakan oleh negara (state law) ,tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (cusomary law),termasuk pula mekanisme-mekanisme peraturan sendiri (self regulation/inner-order mechanism) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (legal order) dalam masyarakat.studi-studi antropologis mengenai hukum ,dikenal sebagai antropologi hukum (legal anthropology) ,pada dasarnya mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat ,bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat,bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat ,bagaimana hukum berfungsi dalam kehipupan masyarakat,atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat ,atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial dalam masyarakat.

Norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat secara motodologis dapat dipahami dari keputusan-keputusan seseorang atau kelompok orang yang secara sosial diberi otoritas untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar hukum .oleh karena itu ,menginvestigasi hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dapat dilakukan dengan tiga cara,yaitu :

1. Dengan menginvestigasi norma-norma abstrak yang dapat direkam dari ingatan-ingatan

para kepala adat,tokoh masyarakat ,atau pemegang otoritas yang diberi wewenang

membuat keputusan-keputusan hukum (ideological method) .

2. Dengan melakukan pengamatan terhadap setiap tindakan nyata/perilaku aktual anggota

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dalam komunitasnya

(descriptive method).

3. Dengan mengkaji kasus-kasus sengketa yang pernah atau sedang terjadi dalam masyara-

kat (trouble cases method ).

Kasus-kasus sengketa yang dipilih dan dikaji secara seksama adalah cara yang utama

untuk dapat memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat .data yang diperoleh dari pengkajian terhadap kasus-kasus sengketa sangat meyakinkan dan kaya,karena dari kasus-kasus tersebut dapat diungkapkan banyak keterangan mengenai norma-norma hukum yang sedang berlaku dalam masyarakat.

The trouble cases,sought and examined with care,are thus the safety main road into the discovery of law.Their data are most certain.Their yield is reachest .They are the most revealing(Llewellyn & Hoebel,1941;Hoebel,1954:36).

We should think of law as a social phenomenom pluralistically,as regulation of many kinds exiting in a variety of relationships,some of quite tenuous,with the primary legal institutions of the centralized state.Legal anthropology has almost always worked with pluralist conceptions of law.

Dari perspektif antropology hukum dapat dijelaskan bahwa hukum yang secara nyata berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk hukum negara (state law),juga terwujud dalam hukum agama (religious law ),hukum kebiasaan (customary law ).selain itu ,hukum juga dapat terwujud dalam mekanisme-mekanisme pengaturan lokal(inner order mechanism atau self regulation) yang secara nyata berlaku dan berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial(sosial control ) dalam masyarakat.

ini berarti bahwa hukum negara (state law )bukan merupakan satu-satunya wujud hukum yang berlaku dalam masyarakat.jika hukum diartikan sebagai instrumen kebudayaan yang berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial(sosial order),atau sebagai sarana pengendalian sosial (sosial control ),maka selain hukum negara juga terdapat sistem-sistem hukum lain seperti hukum rakyat (folk law /customary law /adat law ) hukum agama(religious law) ,dan juga mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri.

Fakta kemajemukan hukum (pluralisme hukum) secara umum menjelaskan suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum berlaku secara berdampingan dalam satu bidang kehidupan sosial(sosial field) ;atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial yang berlaku dalam masyarakat atau menerangkan suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum beinteraksi dalam satu kehidupan sosial atau suatu kondisi dimana lebih dari satu sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam aktifitas dan hubungan dalam masyarakat.

ini adalah 3 komponen utama hukum :

1. Stuktur hukum (structure of legal system) yang meliputi lembaga legislatif dan institusi

penegak hukum (polisi,kejaksaan,pengadilan dan lembaga permasyarakatan)

2. Substansi hukum yang semua produk hukum berupa peraturan perundang-undangan ;dan

3. Budaya hukum masyarakat seperti nilai-nulai,ide,persepsi hukum ,sikap,keyakinan,dan

perilaku ,termasuk harapan-harapan masyarakat terhadap hukum.

Dalam perspektif antropologi hukum setiap bentuk masyarakat memiliki sruktur hukum,substansi hukum,dan budaya hukum sendiri.apakah substansi dan struktur hukum ditaati atau sebaliknya,atau hukum dapat berlaku secara efektif atau tidak akan sangat tergantung pada kebiasaan (custom),tradisi (tradition),atau budaya hukum (legal culture)

masyarakat yang bersangkutan.

Contoh Surat Wasiat

2012-05-19T20:57:00.000+08:00

Pada hari ini,Selasa,tanggal .................. ,berhadapan dengan saya .................... ,Sarjana Hukum ,Magister Kenotariatan ,Notaris di .................. ,dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :

- Penghadapmenerangkan hendak membuat surat wasiat dan untuk itu memberitahukan kemauannya yang berakhir kepada saya Notaris,dihadapan saksi-saksi .

- Kemauan itu ,saya, Notaris,susun dan suruh tulis dalam perikataan-perkataan sebagai berikut :

"Saya ...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

- Setelah susunan perkataan tersebut selesai,maka sebelum membacakannya,saya minta kepada
penghadap untuk memberitahukan kemauannya yang terakhir kepada saya,Notaris,dihadapan saksi-saksi.

- Setelah permintaan ini dipenuhi oleh penghadap,maka susunan perkataan tadi saya,Notaris,bacakan kepada penghadap,dan sesudahnya saya,Notaris,tanya kepadanya,apakah yang dibacakan itu benar memuat kemauannya yang terakhir.

- Dan atas pertanyaan itu penghadap menjawab bahwa apa yang dibacakan itu benar memuat kemauannya yang terakhir.

- Pembacaann,Pertanyaan dan penjawaban itu semuanya dilakukann dihadapan saksi-saksi.

- Penghadap,saya,Notaris,kenal.

_______________________ DEMIKIANLAH AKTA INI__________________________________

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ............ , pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh para saksi :

BPK ____________.

Kedua-duanya pegawai kantor notaris ,bertempat tinggal di ______.

Segera setelah akta ini saya ,Notaris,bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi ,maka akta ini ditanda tangani oleh penhadap,saksi-saksi dan saya ,Notaris.

Notaris

___________

HUKUM ISLAM

2012-05-06T21:51:00.001+08:00

Al-ahkamul Islam

Membicarakan syariat Islam sebagai konsep normatif dan aplikatif hukum indonesia perlu memahamkan berbagai kosa kata yang mempunyai pengertian yang berbeda, kata tersebu : Syariat Islam, fikih Islam, Hukum Islam.

Keseluruhan dari perintah-perintah Allah SWT pemahaman tentang hak dan kewajiban yang bersumberkan Alquran –alhaditas Pandangan mengenai masalah tertentu mengenai mengenai perbuatan mansia .

Perbedaan Hukum dalam konsep Islam dan Barat

Hukum dalam konsep barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Hukum dalam Islam hukum yang dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah Swt, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dan masyarakat, tetapi juga hubungan dengan Allah.

Perbedaan Syariat Islam dan fikih Islam

Ø Syariat merupakan Wahyu Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan As-sunnah. Fikih merupakan hasil ijtihad manusia dalam memahami Al-qur’an dan As=sunnah yang memenuhi syarat

Ø Syariat bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih besar,berlaku abadi dan menunjukkan kesatuan dalam islam, sedangkna fiqih bersifat instrumental , ruang lingkupnya terbatas pada hukum-hukum yang mengatur perbuatan manusia(perbuatan hukum).

Ø Syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan rasul-Nya karena ia berlaku abadi, sedangkan fiqih adalah hasil ijtihad manusia yang bersifat sementara, karenanya dapat berubah sesuai kondisinya.

Ø Syariat hanya satu, sedangkan fiqih mungkin lebih dari satu, dalam bentuk mazhab-mazhab atau aliran-aliran

Ø Syariat menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedangkn fiqih menunjukkan keragamannya.

Kategorisasi Hukum Islam

Menurut pendapat Ahli Ushul Fiqhi, hukum Islam di bagi ke dalam 2 kategori:

Hukum Taklifi
Hukum Mubah

Hukum Taklifi adalah Hukum yang menghendaki di lakukan suatu pekerjaan oleh mukallaf atau melarang mengerjakan atau melakukan pilihan, antara melakukan dan meninggalkannya.

Hukum Taklifi juga disebut AL-Ahkam al-khamsah yang meliputi 5 kategori hukum.

JAIS/MUBAH

Jaiz merupakan norma hukum yang bersifat bebas ; diartikan sebagai segala sesuatu boleh di lakukan atau ditinggalkan oleh manusia. Dalam hal ini manusia diberi kebebasan oleh Allah dan rasulnya SWT untuk melakukan atau meninggalkan perbuatab hukum. Segala sesuatu yang diberikan kebebasan oleh Allah dan rasul, keputusannya diserahkan kepada manusia karena tidak ada sanksi hukum apa pun dalam tindakan/perbuatan hukum ini,baik di dunia maupun di akhirat,

CONTOH PERBUATAN MUBAH:

QS.Al -Baqarah :229

QS. Al-Baqarah: 235, Al-Jum’ah 10, Al-A’raf: 31

SUNNAH/Mandub

Merupkan normah hukum yang bersifat anjuran untuk dilakukan; diartikan segala sesutu dianjurkan untuk dilakukan oleh manusia

Sanksi hukum, bila melakukan akan mendapat pahal dan meninggalkan tidak mendapat dosa .

QS. Al-Baqarah 282,283,An-nur 33

MAKRUH

Merupakan norma hukum yang bersifat anjuran agar ditinggalkan oleh manusia.

Sanksi hukum, bila meninggalkan akan mendapat ridha dan bila melakukan akan mendapat kebencian Allah dan rasulnya.

Contoh:

Qs.Al-Jumu’ah :9 ttg shalat jumat

Qs. Al-Isra;73 tt g janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong

HARAM

Merupakan notama hukum yang bersiafat ketegasan yang harus ditinggalkan; diartikan sebagai segala sesuatu yang ditegaskan supaya ditinggalkan oleh manusia. Ketegasan ini tidak bergantung kepada manusia sebab manusia tidak mempunyai kewenangan memilih. Segala sesuatu yang ditegaskan oleh Allah dan rasulnya harus ditinggalkan karena akan mempunyai dampak negatif bagi kehhidupan manusia,

Sanksi hukumnya: bila dilakukan akan mendapat dosa dan bila meninggalkannya akan mendapat pahala

Contoh

QS. Al-Maidah :3 ttg pengaharaman bangkai, darah, daging babi

QS.Al-Maidah :90 ttg Minum khmar

QS. An-Nur:4 ttg menuduh istri berbuat zina

WAJIB

Merupakan norma hukum yang bersifat ketetapan yang harus dilakukan; diartikan sebagai segala sesuatu yang ditetapkan, supaya dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini menusia diberi ketetapan oleh Allah dan rasulnyaagar melakukan perbuatan hukum, sebab manusia tidak mempunyaim pilihan.

Contoh:

QS.Al-Baqarah :183 ttg Puasa

Qs. An-nisa: 24 ttg Mahar.

HUKUM WADHI

Hukum Wadh’I adalah menghendaki sesuatu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain; atau sebagai Syarat; atau

Sebagai penaghalang; atau sebagai sesuatu yang memperkenan keringanan atau sebagai ganti hukum ketetapan pertama; atau sebagai shahi dan sebagai tidak shahih,

Hukum Wadh’I ada 5 :

Hukum wadhi ada 5:

Sebab
Syarat
Mani’I
Rukhsoh
Azimah

1. Sebab

Sebab adalah menghubungkan adanya akibat lantaran adanya sebab; dan ketiadaan akibat lantaran ketiadaan sebab

Contoh: adanya waktu shalat sebagai sebab mengakibatkan wajibnya shalat

Qs Al-Isra ;78ttg dirikanlah shalat setelah matahari tergelincir.

Qs Al-baqarah:185 ttg melihat bulan hendaklah berpuasa

2. SYARAT

Syarat merupakan sesuatu yang ada atau tidak ada, tergantung pada ada dan tidak adanya sesuatu itu, yang dapat menimbulkan kepada ada dan tidak adanya hukum

Contoh:

Sahnya perkawinan dengan syarat adanya Ijab-qabul

3. MAN’I(PENGHALANG)

Man’I merupakan sesuatu dengan wujudnya itu dapat meniadakan hukum atau membatalkan sebab.

Contoh:

Adanaya perkawinan menyebabkan Waris sababiyah, tetapi karena berlainan agama diantara suami dan istri maka menjadi penghalang bagi batalnya hak kewarisan diantara suami istri.

4. RUKHSOH

Rukhsoh adalah hukum keringanan yang telah disyaratkan oleh Allah dan Rasul-Nya atas mukallaf dalm kondisi tertentu yang menghendaki keringanan,

5. Azimah ialah hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah sejak semula yang tidak dikhususkan oleh kondisi dan oleh mukallaf.

contoh surat kuasa

2012-04-28T19:37:00.000+08:00

SURAT KUASA

Pada hari ini Senin, tanggal Enam belas Bulan Januari Tahun Dua ribu dua belas (16-01-2012) Kami yang bertanda tangan dibawah ini, adalah ahli waris Dari Almarhum Haedar :

1. Nama : Thamrin Haedar

Alamat : Kelurahan Baras, Kec.Baras, Kab.Mamuju Utara

2. Nama : Nurhaeni Haedar

Alamat : Kelurahan Baras, Kec.Baras, Kab.Mamuju Utara

3. Nama : Patima Haedar

Alamat : Desa Pangiang, Kec.Bambalamotu, Mamuju Utara

4. Nama : Karya Yunus Haedar

Alamat : Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kaltim

5. Nama : Syaiful Muis Haedar

Alamat : Desa Pangiang, Kec.Bambalamotu, Mamuju Utara

MEMBERI KUASA KEPADA :

1. Nama : Datu Hamzah A.s

Alamat : Jln.Siderejo RT.21 No.02 Gang Jati 5 Kel.Satimpo

Bontang Selatan

Untuk mengurus tanah yang ada di Bontang

Demikian surat kuasa ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGUASAKAN YANG DIBERI KUASA

Thamrin Haedar Datu Hamzah A.s

hukum sumber daya alam

2012-04-11T19:53:00.001+08:00

Pemberdayaan sumber daya Migas

Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan mengalami kemajuan, terutama dalam pengelolaan Migas yang ada di lapangan menggunakan alat-alat yang canggih sesuai dengan perkembangan perkembangan zaman dan perkembangan cara berpikir manusia. Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak akan bisa maju selama belum memperbaiki kualitas sumber daya manusia bangsa kita. Kualitas hidup bangsa dapat meningkat jika ditunjang dengan sistem pendidikan yang mapan. Dengan sistem pendidikan yang mapan, memungkinkan kita berpikir kritis, kreatif dan produktif.

Dalam UUD 1945 pasal 33 disebutkan bahwa Bumi,Tanah dan Air dan semua yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.berdasarkan pasal tersebut pemerintah harus melakukan pengendalian terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dimana termasuk didalamnya minyak dan gas.Dalam uu no 8 Tahun 1971 tentang pertamina diatur mengenai prinsip-prinsip dasar untuk perusahaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi negara(Pertamina).tetapi karena ketidakefisienan kinerja Pertamina sehingga dibuat UU no 22 Tahun 2001 ,hal ini terlihat dari kebocoran financial,isu monopoli sehingga timbul ide menciptakan perusaahan migas nasional yang bertaraf dunia sehingga mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari negara lain.pada priinsipnya UU ini berusaha mengembalikan kekuasaan pertambangan kepada negara dalam hal ini pemerintah sehingga pelaksanaan pengusahaan Migas juga dikembalikan kepada negara. Dengan kondisi seperti ini berarti sudah jelas bahwa Pertamina memiliki kemungkinan menang yang rendah jika diadu secara bebas dengan ratusan perusahaan minyak lainnya, baik itu yang multinasional maupun perusahaan dalam negeri lain. lalu timbul sebuah pertanyaan mendasar, apakah Pertamina mampu memenangkan persaingan ini dan menjadi penguasa di negeri sendiri atau kalah dan berakhir pada kebangkrutan perusahaan. Kemungkinan untuk memenangkan persaingan ini selalu ada, tinggal bagaimana tindakan Pertamina untuk meningkatkan peluang untuk memenangkan persaingan bebas ini.

Yang jelas modal utama Pertamina untuk memenangkan persaingan ini yaitu pengalaman Pertamina yang sebenarnya sudah cukup banyak dalam mengelola beberapa lapangan minyak di Indonesia dan sumberdaya manusia yang melimpah. Namun dilain pihak ada beberapa kekurangan yang harus ditanggulangi dari Pertamina sendiri. Yang paling jelas yaitu budaya riset yang rendah di internal Pertamina. Sampai saat ini Pertamina belum memiliki lembaga riset internal yang berfungsi untuk mengembangkan keilmuan dari teknik perminyakan itu sendiri. Tanpa adanya hasil riset yang baik maka Pertamina akan selamanya menjadi konsumen dari teknologi asing, Pertamina harus bergantung pada perusahaan jasa perminyakan dalam mengelola seluruh asetnya. Sehingga makin banyak uang rakyat yang mengalir menuju ke kantong-kantong asing

Judul makalah ini sengaja dipilih karena menarik perhatian penulis untuk dicermati dan perlu mendapat dukungan dari semua pihak yang peduli dalam pengelolaan sumber daya Migas.

1. Pengertian Sumber Daya Migas

Bahan bakar fosil (minyak bumi dan gas) merupakan sumber daya primer yang sampai saat ini masih menjadi sumber energi utama dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia. sebagai sumber energi utama seharusnya sumberdaya migas dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Namun, pada realitanya pengelolaan migas di Indonesia sekarang ini yang dilakukan oleh BP Migas banyak dinilai tidak pro terhadap kepentingan penduduk Indonesia. salah satu contohnya yaitu kebijakan BP Migas yang dirasa lebih memilih perusahaan asing daripada Pertamina sebagai national oil company dalam memenangkan tender beberapa blok migas di Indonesia.

Dalam pasal 1 UU No 22 Tahun 2001 disebutkan pengertian minyak bumi sebagai berikut : minyak bumi merupakan hasil proses alami yang berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan atmosfer berupa fasa cair dan padat termasuk aspal ,lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan,tetapi tidak termasuk batubara dan endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gasa bumi ;

Sedangkan Gas bUmi adalah : hasil prose salami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.

Dalam pasal 1 angka 5 disebutkan : kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan eksplotasi dan eksporasi dan dalam angka 6 disebutkan :Survei umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan,analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi keadaan geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi diluar wilayah kerja.

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa landasan konstitusional dalam kegiatan usaha migas adalah Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ”dikuasai negara” tersebut dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang SDA yang lahir pascakemerdekaan maupun pascareformasi, di antaranya

Undang-Undang No. 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk kegiatan usaha di bidang pertambangan umum dan Undang-Undang Nomor 44 Prp.

Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha di bidang migas.

Pada tataran praktis, pengertian ”dikuasai negara” ternyata telah ditafsirkan berbeda-beda dari waktu ke waktu. Pertama, pada masa Demokrasi Terpimpin, pengertian ”dikuasai negara” diartikan sebagai negara memiliki wewenang untuk menguasai dan mengusahakan langsung semua sumber daya alam melalui perusahaan-perusahaan milik negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, pemerintah menyeragamkan bentuk badan usaha milik negara menjadi perusahaan negara yang pada masa itu berjumlah sekitar 822 perusahaan negara.

Kedua, pada masa Orde Baru, pengertian ”dikuasai negara” telah bergeser dari ”pemilikan dan penguasaan secara langsung” menjadi ”penguasaan secara tidak langsung” melalui kepemilikan seluruh saham di BUMN. Hal ini terjadi karena pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa mengelola sumber daya alam secara langsung memerlukan sumber daya manusia yang terampil (skill), modal yang sangat besar (high capital), teknologi tinggi (high technology), dan berisiko tinggi (high risk). UU Migas 1960 dan UU PERTAMINA lahir pada masa ini.

Ketiga, pada masa Reformasi, pengertian ”dikuasai negara” bergeser ke arah yang lebih praktis dan terbuka. Pemerintah memberikan peluang sebesar-besarnya kepada investor swasta atau asing untuk terlibat langsung dalam pengusahaan sumber daya alam melalui pemberian izin langsung (license) atau kontrak kerja sama operasi (KSO). Bahkan, sebagian saham milik milik negara di BUMN telah dijual kepada investor-investor swasta melaui penawaran umum di bursa-bursa efek, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti yang dilakukan PT Telkom, PT Indosat, dan PT Gas Negara. Ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk sangat pesat, ketidakmampuan BUMN dalam memobilisasi dana, dan terbatasnya APBN untuk memenuhi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.

Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie).

Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara.

Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh Negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat … Yang harus dikuasai oleh negara adalah jika:

(i) cabang-cabang produksi itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; atau

(ii) (ii) penting bagi Negara, tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau

(iii) (iii) tidak penting bagi Negara, tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat .

Dengan kata lain, makna “dikuasai negara” tidak harus diartikan bahwa negara sendiri yang langsung mengusahakan sumber daya alam. Aksentuasi “dikuasai negara” atau kedaulatan negara atas SDA terletak pada tindakan negara dalam hal pembuatan kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha di bidang sumber daya alam.

A. Asas dan Tujuan pengelolaan sumber daya Migas

Penyenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan ,keterpaduan ,kemanfaatan,keadilan ,keseimbangan ,kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak,keamanan dan keselamatan dankepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Gejala tidak terjaminnya kepastian hukum mengisyaratkan perlunya peningkatan apresiasi penyelenggara birokrasi kepada substansi hukum dalam kontrak. Mengingat sifat sumber daya yang tak terbarukan, semua Kontrak Migas di masa mendatang harus dilandasi pada asas berkelanjutan dan pelestarian lingkungan selain mampu mengantisipasi setiap perubahan keadaan dalam menjalankan fungsi hokum sebagai sarana pembangunan dan keadilan dengan kepastian hokum yang dapat dicapai melalui klausul stabilisasi.

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak bumi dan Gas Bumi bertujuan :

a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksploitasi dan eksplorasi secara berdaya guna, berhasil guna,serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;

b. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengelohan ,pengangkutan, penyimpanan dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar,sehat dan transparan;

c. Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi,baik sumber energi maupun sebagai bahan baku,untuk kebutuhan dalam negeri;

d. Mendukung dan menumbuhkahkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional ,regional,dan internasional;

e. Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengambangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;

f. Menciptakan lapangan kerja,meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata,serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

B. Hubungan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas);

2. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (UU LH);

3. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Pembahasan

1. Ketentuan-ketentuan Umum Industri Migas

Kegiatan usaha migas seharusnya dilakukan dengan berdasarkan pada ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejateraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Adapun salah satu tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha migas, menurut Pasal 3 huruf f adalah sebagai berikut:

“menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.’

Dari kedua aturan di dalam UU Migas tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sektor industri migas, harus selalu memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan hidup, termasuk diantaranya adalah sektor lingkungan hidup.

Kegiatan usaha migas terdiri atas:

a. kegiatan usaha hulu yang mencakup:

a) eksplorasi;

b) eksplotasi.

b. Kegiatan usaha hilir yang mencakup:

a) Pengolahan;

b) Pengangkutan;

c) Penyimpanan;

d) Niaga.

Kegiatan usaha hulu dilaksanakan melalui Kontrak Kerja Sama, yang paling sedikit memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Penerimaan negara;

b. Wilayah Kerja & pengembaliannya;

c. Kewajiban pengeluaran dana;

d. Perpindahan kepemilikan hasil produksi datas migas;

e. Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;

f. Penyelesaian perselisihan;

g. Kewajiban pemasokan migas untuk kebutuhan dalam negeri;

h. Berakhirnya kontrak;

i. Kewajiban pasca operasi pertambangan;

j. Keselamatan dan kesehatan kerja;

k. Pengelolaan lingkungan hidup;

l. Pengalihan hak dan kewajiban;

m. Pelaporan yang diperlukan;

n. Rencana pengembangan lapangan;

o. Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;

p. Pengembangan masyarakat dan sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;

q. Pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Untuk menjamin agar industri migas dapat tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka diperlukan peran serta pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memiliki peranan sebagai regulator, sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan. Pasal 39 ayat (1) UU Migas menyebutkan bahwa pemerintah berperan untuk melakukan pembinaan terhadap sektor usaha migas, yang antara lain mencakup penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha migas, berdasarkan pada:

a. cadangan dan potensi sumber daya migas yang dimiliki;

b. kemampuan produksi;

c. kebutuhan bahan bakar migas dalam negeri;

d. penguasaan teknologi;

e. aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup;

f. kemampuan nasional;

g. kebijakan pembangunan.

Sedangkan fungsi pengawasan yang dilakukan pemerintah antara lain pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha migas terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

a. konservasi sumber daya dan cadangan migas;

b. pengelolaan data migas;

c. penerapan kaidah keteknikan yang baik;

d. jenis dan mutu hasil olahan migas;

e. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku;

f. keselamatan dan kesehatan kerja;

g. pengelolaan lingkungan hidup;

h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

i. penggunaan tenaga kerja asing;

j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;

k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;

l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi migas;

m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha migas sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Namun demikian, yang memegang peranan terpenting untuk menjamin agar sektor usaha migas dapat tetap menjaga kelestarian lingkungan, adalah badan usaha itu sendiri, sebagai pelaku di lapangan. Oleh karena itu, di dalam Pasal 40 UU Migas diatur mengenai kewajiban-kewajiban Badan Usaha dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut:

a. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha migas;

b. melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan;

c. bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat .

Dalam pasal 33 uu no 22 tahun 2001 disebutkan :

(1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia.

(2) Hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

(3) Kegiatan usaha Minyak dan gas bumi tidak dapat dilaksanakan pada :

a. Tempat pemakaman ,tempat yang dianggap suci,tempat umum,sarana dan prasarana umum ,cagar alam,serta tanah milik masyarakat adat;

b. Lapangan dan bangunan pertanahan negara serta tanah di sekitarnya;

c. Bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;

d. Bangunan ,rumah tinggal ,atau pabrik beserta tanah pekarangan di sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah,persetujuan masyarakat dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bermakksud melaksanakan kegiatannya dapat memindahkan bangunan,tempat umum ,sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b setelah terlebih dahulu memperoleh izin dan instansi Pemerintah yang berwenang.

Dalam pasal 36 disebutkan :

(1) Dalam hal badan Usaha dau bentuk usaha tetap telah diberikan wilayah kerja,maka terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan areal pengamanannya ,diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut.

(2) Dalam hal pemberian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)meliputi areal

yang luas di atas tanah negara, maka bagina-bagian tanah yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha minyak dan gas umi dapat diberikan kepada pihak lain oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agraria dan pertanahan dengan mengutamakan masyarakat setempat setelah ,endapat rekomendasi dari Menteri.

C. Pembinaan dan Pengawasan

Salah satu mekanisme pengawasan yang dilakukan adalah melalui perizinan yang meliputi aspek kelaikan operasi, hak, kewajiban, sanksi, dan pemantauan. Oleh karena itu usaha penyediaan energi listrik hanya dapat dilakukan berdasarkan izin. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 1985 pasal 7 Ayat (2): baik untuk kepentingan umum, pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan.

Izin Usaha Ketenagalistrikan yang diberikan oleh pemerintah meliputi Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) dan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU).

Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) diperuntukkan bagi penyediaan tenaga listrik dengan kapasitas diatas 200 kVA. Sebelum instalasi dioperasikan secara komersial, harus dilakukan uji laik operasi dan lingkungan atas instalasi, oleh pejabat yang berwenang. Untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri berkapasitas di bawah 200 kVA harus terdaftar di PemerintahDaerah.
Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan IUKS dilakukan oleh Kepala Daerah yang meliputi:
a. keselamatan dan keamanan bagai manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;

b. optimasi pemanfaatan sumber energi domestik, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
c. perlindunganlingkungan;
d. pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik.

e. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk kompetensi enjiniring dan keandalan penyediaantenagalistrik;

Kegiatan industri ekstraktif minyak dan gas bumi (migas) terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir bertumpu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan usaha hilir bertumpu pada kegiatan pengolahan, penyimpanan, serta niaga . Kegiatan usaha
hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama (KKS), sedangkan kegiatan usaha hilir dilaksanakan melalui ijin usaha. Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan oleh BPMIGAS (badan pelaksana kegiatan usaha hulu migas), sedangkan pembinaan dan pengawasan
kegiatan hilir dilaksanakan oleh BPH migas (badan pelaksana kegiatan usaha hilir migas) . BPMIGAS secara hukum berstatus sebagai BHMN (badan hukum milik negara). Kegiatan usaha migas baik hulu maupun hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); Koperasi, Usaha kecil dan Badan Usaha Swasta. Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT)6 yang melakukan kegiatan usaha hulu dilarang melakukan
kegiatan usaha hilir, dan begitu juga sebaliknya. Jika badan usaha melakukan kegiatan hulu dan hilir secara bersamaan, maka harus membentuk badan hukum yang terpisah, antara lain secara holding company. BU dan BUT harus mendapat ijin dari Kementerian ESDM ( Ditjen Migas).

D. Ketentuan Pidana

Dalam pasal 51 uu no 22 tahun 2001 disebutkan :

(1) Setiap orang yang melakukan survei Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

(2) Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apapun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 52

Setiap orang yang melaku kan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana di maksud dalam Pasal 11ayat(1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam)tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000,00(enam puluh milyar rupiah)

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan :

a. Pengelolahan sebagaimana di maksud dalam pasal23 tanpa Izin Usaha Pengelolahan do Pidana dengan Pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling tinggi rp50.000.000.000,00(lima puluh milyar rupiah)

b.pengangkutan sebagaimana di maksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutandi Pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahundan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00(empat puluh milyar rupiah)

c.Penyimpanan sebagimana di maksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan di pidana dengan Pidana penjara paling lama 2(tiga) tahun penjara dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00(tiga puluh milyar rupiah)

d.Niaga sebagaimana di maksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga di pidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00(tiga puluh milyar rupiah)

Pasal 54

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 ayat(1) di pidana Penjara paling lama 6(enam)tahun penjara dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00(enam puluh milyar rupiah)

Pasal 55

Setiap orang yang menyalah guna kan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Di subsidi Pemerintah Di Pidana Dengan Pidana Penjara paling lamna 6(enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00(enam puluh milyar rupiah)

Pasal 56

(1)Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Bab ini di laku kan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap,tuntutan dan pidana di kena kan terhadap Badan Usaha Atau Bentuk Usaha Tetap Dan/ataupengurusnya.

(2)Dalam hal tindak pidana di lakukan oleh Badan Usaha atauBentukUsaha Tatap,pidana yang di jatuh kan kepada Badan Usahaatau Bentuk Usaha tetap tersebut adalah pidana denda,dengan ketentuan paling tinggi pidana denda di tambah sepertiga.

Pasal 57

(1)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah Pelanggaran.

(2)Tindak kan sebagaimana di maksud dalam Pasal 52,Pasal 53,Pasal 54 dan Pasal 55 adalah Kejahatan.

Pasal 57

Selain ketentuan pidana sebagaimana di maksud dalam Bab ini,sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang di gunakan untuk atau yang di peroleh dari tindak pidana dalam kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Yang mana UU Pidana MIGAS sudah jelas hukum nya untuk itu di minta pada aparat penegak hukum jajaran Polda Propinsi Kalimantan-Barat dan polres mempawah kab-pontianak juga petugas Pertamina propinsi Kalimantan-barat untuk menindak lanjuti persoalan BBM Solar yang selama ini Menjadi Keluhan dan me resah karena ada perilaku Pemain minyak Subsidi Pemerintah Dan di jual Pada industry yang seharus industry membeli kepada pertamina melalui Minyak industry yang telah di atur uu nya oleh Menteri MIGAS harapan masyarakat Konsumen Kepada pertamina jangan ada lagi kata minyak Solar Habis, karena konsumen memerlu kan BBM solar Bukan Untuk Bisnis Melain kan Keperluan sehari-hari sebagai bahan Bakar transportasi umum mau pun keperluan yang mendesak Bersipat Umum dan Pribadi.

contoh makalah perkawinan menurut hukum adat

2012-03-22T21:51:00.001+08:00

KATA PENGANTAR

Puji syukur, saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kami telah rahmat dan pertolonganNya saya dapat membuat makalah ini. Saya berharap makalah ini dapat memberikan suatu dampak positif bagi kita semua.

Melihat hal-hal yang terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini, dimana masyarakat kota pada umumnya sudah mulai lupa dengan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum adat, maka saya membuat sebuah kesimpulan bahwa kita semua sebagai warga negara yang baik harus dapat lebih menghargai dan mencintai nilai-nilai dan karakteristik hukum adat ini karena merupakan dasar pembentuk karakter bangsa indoneisa sini saya akan membahas pemikirin-pemikiran ilmiah mengenai pentingnya untuk memahami. Dalam makalah ini akan dijelaskan lebih lengkap dan mendetail mengenai karakteristik. Mengenai betapa pentingnya, tujuan dan hasil-hasil yang akan kita terima dari makalah ini.

Semoga setiap kata dan tulisan yang ada dalam makalah ini dapat memberi kontribusi yang nyata untuk membawa kehidupan kita bersama ke arah yang lebih baik dan dapat kita gunakan senantiasa untuk membangun bangsa.

Samarinda, 07 Januari 2012

Penyusun

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum dalam hukum tertulis (hukum negara) maupun hukum tidak tertulis (hukum adat).

Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di lain pihak hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan dari dulu hingga sekarang tidak berubah, yaitu hukum adat yang telah ada sejak jaman nenek moyang hingga sekarang ini yang merupakan hukum yang tidak tertulis.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dan tujuannya adalah sebagai berikut : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di lain pihak hukum adat tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Hal ini dapat terjadi karena di dalam hukum adat perkawinan tidak hanya merupakan persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat. Adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan kanan-kanak tidak menjadi masalah di dalam hukum adat karena kedua suami isteri itu akan tetap dibimbing oleh keluarganya, yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga, sehingga hukum adat tidak melarang perkawinan kanak-kanak.

Menurut negara pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

Terdapatnya pandangan yang berbeda terhadap batas umur untuk kawin menurut hukum adat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, membuat kami merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut Hukum Adat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam prakteknya.

Rumusan kasus

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut Hukum Adat dan dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?
Dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 apakah perkawinan di bawah umur menurut Hukum Adat terjadi sebagai akibat keadaan terpaksa?
Bagaimana aspek yuridis dan aspek sosiologis akibat perkawinan di bawah umur?

Landasan Teori

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

Dari 19 daerah lingkungan hukum (rechtskring) di Indonesia, sistem hukum adat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

Hukum Adat mengenai tata negara
Hukum Adat mengenai warga (hukum pertalian sanak, hukum tanah, hukum perhutangan).
Hukum Adat menganai delik (hukum pidana).

Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C Snouck Hurgronje, Kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Atjehers” menyebutkan istilah hukum adat sebagai “adat recht” (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia).

Menurut hukum adat, wilayah yang dikenal sebagai Indonesia sekarang ini dapat dibagi menjadi beberapa lingkungan atau lingkaran adat (Adatrechtkringen). Seorang pakar Belanda, Cornelis van Vollenhoven adalah yang pertama mencanangkan gagasan seperti ini. Menurutnya daerah di Nusantara menurut hukum adat bisa dibagi menjadi 23 lingkungan adat berikut:

Aceh
Gayo dan Batak
Nias dan sekitarnya
Minangkabau
Mentawai
Sumatra Selatan
Enggano
Melayu
Bangka dan Belitung
Kalimantan (Dayak)
Sangihe-Talaud
Gorontalo
Toraja
Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar)
Maluku Utara
Maluku Ambon
Maluku Tenggara
Papua
Nusa Tenggara dan Timor
Bali dan Lombok
Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran)
Jawa Mataraman
Jawa Barat (Sunda)

Penegakan hukum adat biasanya dilakukan oleh tokoh adatnya. Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.
Hukum Adat berbeda di tiap daerah karena pengaruh :

Agama : Hindu, Budha, Islam, Kristen dan sebagainya. Misalnya : di Pulau Jawa dan Bali dipengaruhi agama Hindu, Di Aceh dipengaruhi Agama Islam, Di Ambon dan Maluku dipengaruhi agama Kristen.
Kerajaan seperti antara lain: Sriwijaya, Airlangga, Majapahit.
Masuknya bangsa-bangsa Arab, China, Eropa.

Dalam kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional dan dikarenakan tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 Juni 1999, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat.

Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 UUPA. Kebijaksanaan tersebut meliputi :

Penyamaan persepsi mengenai “hak ulayat” (Pasal 1)
Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan 5).
Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3 dan 4).

ANALISIS KASUS

Hukum adat dengan kedudukannya sebagai hukum asli bangsa Indonesia yang merupakan perwujudan nilai-nilai hidup yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Membawa akibat terletakkannya posisi hukum adat baik secara yuridis normatif, filosofis, maupun secara sosiologis.

Hukum adat sebagai sentral dan basis dalam ruang pembangunan dan pengembanan Hukum Indonesia, sehingga hukum adat seharusnya diletakkan sebagai pondasi dasar struktur hirarki Tata Hukum Indonesia di mana dalam hukum adat itulah segala macam aturan hukum positif Indonesia mendasarkan diri dan mengambil sumber substansinya. Jika hal ini dilaksanakan, yang berarti penyadaran proses pembangunan dan pengembanan Hukum Indonesia dari keterasingannya, maka segala macam problematika yang muncul sebelumnya dapat dipastikan dengan sendirinya akan teratasi.

Hukum adat adalah sistem hukum asli bangsa Indonesia yang secara logis memiliki karakter yang berbeda dengan sistem hukum barat namun yang sekaligus mencerminkan karakteristik asli masyarakat Indonesia itu sendiri sehingga dipastikan keberadaanya selalu akan dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat. Wacana kembali kepada hukum adat adalah suatu tawaram yang logis, solutif, dan rasional di tengah-tengah segala kompleksitas problematika dalam ruang pembangunan dan pengembanan Hukum Indonesia guna terciptanya sebuah Hukum Indonesia yang lebih baik. Hukum Indonesia yang sesuai dengan rasa keadilan dan berdasarkan nilai-nilai masyarakat

Hukum Indonesia yang berke-Indonesia-an, Hukum Indonesia yang beradatkan Indonesia, Hukum Indonesia yang berdasarkan Hukum Adat Indonesia. Hukum Indonesia tetap ditujukan sesuai tujuan filosofis dari hukum itu sendiri, yakni menciptakan keteraturan melalui pemenuhan keadilan bagi seluruh masyarakat, maka harus segera diadakan perubahan secara signifikan dan mendasar dalam paradigma hokum Indonesia agar Hukum Indonesia segera tersadar dari keterasingannya untuk kemudian segera kembali kepada hakekat aslinya, kepada Hukum Adat karena: “Hukum Adat adalah Hukum Indonesia dan Hukum Indonesia adalah Hukum Adat.”

KESIMPULAN

Didalam hukum positif sudah diatur tentang perkawinan, namum berkembangnya masalah tentang perkawinan menimbulkan benturan antara fakta yang ada dilapangan dengan hukum adat dan hukum positif. Hukum negara yang mengatur perkawinan adalah UU No. 1 Tahun 1974. Tetapi hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan dari dulu hingga sekarang tidak berubah bertolak belakang dengan hukum positif tersebut.

Jika melihat dari awal dimana hukum yang berlaku di negara kita saaat ini terlahir karena adanya hukum adat. Seiring berkembangnya zaman kedua hukum tersebut akhirnya berbenturan, salah satunya dalam hal perkawinan.

Demi terwujudnyaa tujuan perkawinan seyogianya tidak ada masalah antara hukum adat dan hukum positif. Oleh karena itu UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan batasan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan seharusnyalah dijalankan meskipun hukum adat memperbolehkan hal tersebut. Dimana hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Karena di dalam hukum adat perkawinan tidak hanya merupakan persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat

Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) UU No, 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari hal tersebut ditafsirkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Tetapi perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena UU No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

Hukum Adat

2012-03-12T23:05:00.000+08:00

1. NILAI-NILAI YANG UNIVERSAL DALAM HUKUM ADAT

Hukum adat yang tradisional ini menunjukkan juga adanya nilai-nilai yang universal seperti :

a. Asas gotong royong.

b. Fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat.

c. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum.

d. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam system pemerintahaan.

(Profesor Supomo dalam “Bab-bab tentang hukum adat” halaman @0).

Adakah dalam kehidupan sehari-hari di dalam suatu masyarakat kesatuan hukum, misaslnya desa, nampak adanya pencerminan, implementasi ataupun refleksi daripada asas-asa yang bernilai universal ini?

Sudah barang tentu ada; bahkan justru pencerminan daripada asas-asas itulah yang memberikan corak-corak khas dalam kehidupan tradisional di desa-desa dan di lain-lain masyarakat kesatuan hukum.

Pencerminan dimaksud dalam kehidupan sehari-hari Nampak sebgai berikut:

a.Asas gotong-royong jelas nampak dengan adanya kebiasaan untuk kerja “gugur gunung” (bersama-sama) dalam membangun dan memelihara misalnya saluran-saluran air guna mengairi sawah-sawahnya, mesjid desa, tanggul yang melindungi desa terhadap bahaya banjir, jalan-jalan desa dan lain sebagainya.

Asas ini nampak juga dalam kebiasaan, bahwa yang memiliki sawah harus mengizinkan air sawah bebas yang berasal dari sawah-sawah yang lebih tinggi letaknya, dialirkan melalui sawahnya/tanahnya; juga wajib membolehkan warga-warga sedesanya, selama musim bukan tandur (selama sawahnya tidak ditanami), menggembalakan ternaknya dengan bebas di sawahnya.

b. Asas fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat decerminkan juga dalam kebiasaan “gugur gunung” dimaksud di atas. (fungsi sosial manusia), sedangkan fungsi sosial milik nampak juga dalam kebiasaan sipemilik mengizinkan warga-warga sedesanya pada waktu-waktu tertentu atau dalam keadaan-keadaan tertentu menggunakan pula miliknya.

Bukankah “gugur gunung” itu berarti, menyumbangkan jasa serta tenaganya untuk kepentingan umum. Dan bukankah pemberian izin kepada warga sedesanya dimaksud di atas. berarti memberikan kemungkinan sesamanya juga mengenyam atau turut serta menikmati miliknya?

c. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum nampak dalam pelaksanaan Pamong Desa, di mana sudah menjadi kebiasaan, bahwa Kepala Desa dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting yang menyangkut kepentingan kehidupan dasarnya, selalu lebih dahulu membicarakan masalahnya dalam Balai Desa untuk mendapatkan permufakatan.

d. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam system pemerintahan penuangannya dalam kehidupan sehari-hari di desa berwujud dalam lembaga Balai Desa dimaksud di atas.

KEPRIBADIAN HUKUM ADAT ITU BAGAIMANA?

Hukum seperti halnya di mana pun di Dunia mengikuti jiwa dari bangsa masyarakatnya, karena hukum itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup dari Bangsa/Masyarakatnya, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.

Hukum merupakan salah satu penjelmaan dari kepribadian jiwa dan struktur bangsanya/masyarakatnya.

F.C. Von Savigny pendasar dari “Historiesche Rechtsschule”, melihat hukum itu sebagai hasil perkembangan historis dari masyarakat tempat hukum itu berlaku, isi hukum ditentukan oleh perkembangan adat-istiadat Rakyat di sepanjang sejarah, isi hukum ditentukan oleh perkembangan adat-istiadat Rakyat di sepanjang sejarah, isi hukum ditentukan oleh sejarah MasyarakatManusia di mana hukum itu berlaku.

Bangsa Indonesia berkepribadian Pancasila, sehingga hukum Adat pun berkepribadian Pancasila pula, demikian pula hukum yang di maksud dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman berkepribadian sama dengan Hukum Adat.

7.HUKUM ADAT DAPAT DIKETEMUKAN DI MANA SAJA? APAKAH YANG MENJADI SUMBER PENGENALNYA

Di manakah hukum adat itu dapat dicari atau dimanakah tempat-tempat hukum adat itu ? jawabannya adalah sebagai berikut :

a. Sebagian sangat besar hukum adat ini masih tidak tertulis serta berupa kaidah-kaidah kehidupan sehari-hari yang penting didalam pergaulan kehidupan masyarakat yang bersangkutan

Kompleks norma-norma tidak tertulis ini,seperti suatu tumbuhan hukum di dalam masyarakat yang senantiasa berkembang,penuh pepayah dan simbolik serta penuh kiasan.untuk dapat mengetahui serta memahami tumbuhan hukum ini orang harus dalam masyarakat itu sendiri.kalau tidak ada kesempatan untuk hidup sendiri didalam masyarakat yang bersangkutan dan juga didalam tulisan-tulisan ,karangan-karangan ilmiah tentang masyarakat dimaksud oleh para sarjana.

b. Ada pula didapat catatan-catatan ataupun himpunan-himpunan peraturan-peraturan hukum adat yang disusun dan dibukukan dalam kitab-kitab seperti :

1. Ruhut Parsororan di Habatahon (kehidupan sosial di tanah Batak)

2. Patik Dohot Uhun ni Halak Batak (undang-undang dan ketentuan –ketentuan di tanah batak)

3. Undang –undang jambi

4. Kitab Undang-undang dagang dan pelayaran dari suku wajo di Sulawesi Selatan.

Sumber-sumber hukum adat adalah:

- Kebiasaan dan adat-istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat (van vollenhoven)

- Kebudayaan tradisional rakyat

- Urgeran-urgeran yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli,tegasnya sebagai pernyataan rasa keadilannya dalam hubungan pamrih.

- Perasaan keadilan yang hidup didalam hati nurani rakyat dan apakah sumber pengenalnya

8. tentang kedudukan hukum adat dalam tata hukum nasional Indonesia

Pada tanggal 17 Agustus 1945 kita bangsa Indonesia hidup dalam perumahan bangsa sendiri ,bebas dari segala ikatan asing .ikatan politik ,ekonomi,sosial,kebudayaand\ dan Mental.kita hidup sesuai dengan kepribadian/jiwa kita sendiri.

Dengan disahkannya Undang-undang Dasar 1945 tersebut diatas ,bangsa Indonesia mempunyai dasar-dasar dari tata tertib hukum baru , hukum yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia untuk mengatur tata tertib hidup bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia baru.

5. Sifat Corak Hukum Adat.

Sifat Hukum Adat.

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme –realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi social atau keadilan social. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai 3 C adalah:

1. Commun atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting daripada individu);

2. Contant atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.

3. Congkrete atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatan hukumnya. 28/10/2008 klas F

Djojodigoeno menyebut hukum adat mempunyai sifat: statis, dinamis dan plastis

1. Statis, hukum adat selalu ada dalam amsyarakat,

2. Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat, yang

3. Plastis/Fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.

Sunaryati Hartono, menyatakan: Dengan perspektif perbandingan, maka ketiga ciri dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat agraris atau pra industri, tidak hanya di Asia tetapi juga di Eropa dan Amerika. Surnarjati Hartono sesungguhnya hendak mengatakan bahwa hukum adat bukan khas Indonesia, namun dapat ditemukan juga di berbagai masyarakat lain yang masih bersifat pra industri di luar Indonesia.

Corak Hukum Adat

Soepomo ²⁹ mengatakan: Corak atau pola – pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudkan dari struktur kejiwaan dan cara berfikir yang tertentu oleh karena itu unsur-unsur hukum adat adalah:

1. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat ; artinya , menusia menurut hukum adat , merupakan makluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat , rasa kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat;

2. Mempunyai corak magisch – religius, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;

3. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba kongkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang kongkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkrit tadi dalam pengatur pergaulan hidup.

4. Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya- hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak).

Moch Koesnoe mengemukakan corak hukum adat

1. Segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata adalah suatu kiasan saja. Menjadi tugas kalangan yang menjalankan hukum adat untuk banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui berbagai kemungkinan arti kiasan dimaksud;

2. Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh;

3. Hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan azas-azas pokok . Artinya dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu tempat dan keadaan serta segalanya diukur dengan azas pokok, yakni: kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama;

4. Pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat.

Hilman Hadikusuma mengemukakan corak hukum adat adalah:

1. Tradisional; artinya bersifat turun menurun, berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.

2. Keagamaan (Magis-religeius); artinya perilaku hukum atau kaedah-kaedah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yanag gaib dan atau berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Kebersamaan (Komunal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, sehingga kepentingan pribadi diliputi kepentingan bersama. Ujudnya rumah gadang, tanah pusaka (Minangkabau) . Dudu sanak dudu kadang yang yen mati melu kelangan (Jw).

4. Kongkrit/ Visual;artinya jelas, nyata berujud. Visual artinya dapat terlihat, tanpak, terbuka, terang dan tunai. Ijab – kabul, , jual beli serah terima bersamaan (samenval van momentum)

5. Terbuka dan Sederhana;

6. Dapat berubah dan Menyesuaikan;

7. Tidak dikodifikasi;

8. Musyawarah dan Mufakat;

Sifat dan corak hukum adat tersebut timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyaraktnya. Oleh karena itu pola pikir dan paradigma berfikir adat sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktifitas yang disebut modern.

Koentjaningrat mengatakan batas antara hukum adat & adat adalah mencari adany empat ciri hukum / attributes of law yaitu:
1.Attribute of authority
Adanya keputusan-keputusan melalui mekanisme yang diberi kuasa dan berpengaruh dalam masyarakat.
2.Attribute of Intention of universal application
Keputusan-keputusan dari pihaj yang berkuasa itu harus di maksudkan sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai jangka waktu panjang & harus dianggap berlaku juga terhadap peristiwa-peristiwa yang serupa pada masa akan datang.
3. Attribute of obligation (ciri kewajiban)

Keputusan-keputusan dari pemegang kuasa itu harus mengandung rumusan mengenai hak & kewajiban.
4.Attribute of sanction (ciri penguat)
Keputusan-keputusan dari pemegang kuasa itu harus dikuatkan dengan sanksi dalam arti luas. Bisa berupa sanksi jasmaniah; sanksi rohaniah (rasa malu, rasa dibenci)
Pola pikir dari Koentjaningrat dipengaruhi oleh L. POSPISIT seorang sarjana antroplogi dari amerika serikat.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasikan) bersifat paksaan (mempunyai akibat hukum.

Supomo & hazairin mengambil kesimpulan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat. (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu) yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim.

Ketentuan hasil seminar Hukum adat di Yogyakarta Tahun 1975 tentang definisi hukum adat adalah sebagai berikut:
Hukum adat adalah Hukum indonesia asli yang tidak tertulis dalam perundang-undangan RI dan disana-sini mengandung unsur agama. Kedudukan Hukum Adat sebagai salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan

Daftar pustaka

Wignjodipuro,Surojo.(1983).“Pengantar dan asas-asas hukum adat“, PT Gunung agung:Bandung

Muhammad,Bushar.(1975).“Asas-Asas Hukum Adat“,Pradnya Pramita:Jakarta.

www.wikipedia.com

PENYELESAIAAN SENGKETA HAK ULAYAT DI SAMARINDA

2012-02-23T22:53:00.000+08:00

Penyelesaian sengketa hak ulayat di samarinda

Rafindo sinulingga

 Fakultas hukum Universitas Mulawarman Samarinda

ABSTRAK

Reformasi agraria yang tepat, adil, dan berkepastian hukum adalah jawaban yang efektif dan mampu mengatasi masalah atas berbagai kasus sengketa tanah di Indonesia. Selain itu, kasus-kasus sengketa agraria tidak boleh dipandang ringan.

"Kasus tanah menyangkut nilai ekonomi, sejarah, martabat. Selain itu kadang tanah di banyak wilayah di Indonesia memiliki makna magis. Kalau tidak ditangani secara serius dan bersama-sama bisa menjadi pemicu ledakan konflik yang keras. kasus tanah pun dipolitisasi sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dan, di satu sisi juga menyudutkan pihak tertentu tanpa ada keuntungan apa pun untuk rakyat. Jika ada aturan yang kurang mendukung, aturannya perlu diperbaiki dengan orientasi mencari solusi.

Kata kunci : Reformasi agraria.

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah.
Pemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu wilayah yang oleh masyarakat adat disebut sebagai tanah komunal (milik bersama). Khususnya diwilayah pedesaan, tanah ini diakui oleh hukum adat tak tertulis baik berdasarkan hubungan keturunan maupun wilayah. Seiring dengan perubahan pola sosial ekonomi dalam setiap masyarakat tanah milik bersama masyarakat adat ini secara bertahap

[1]

dikuasai oleh anggota masyarakat melalui penggarapan yang bergiliran. Sistem pemilikan individual kemudian mulai dikenal didalam sistem pemilikan komunal. Situasi ini terus berlangsung didalam wilayah kerajaan dan kesultanan sejak abad ke lima dan berkembang seiring kedatangan colonial Belanda pada abad ke tujuh belas yang membawa konsep hukum pertanahan mereka.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selama masa penjajahan Belanda, pemilikan tanah secara perorangan menyebabkan dualisme hukum pertanahan, yaitu tanah-tanah dibawah hukum Adat dan tanah-tanah yang tunduk kepada hukum Belanda. Menurut hukum pertanahan colonial, tanah bersama milik adat dan tanah milik adat perorangan adalah tanah dibawah penguasaan Negara.Hak individual atas tanah, seperti hak milik atas tanah, diakui terbatas kepadayang tunduk kepada hukum barat. Hak milik ini umumnya diberikan atastanah-tanah diperkotaan dan tanah perkebunan di pedesaan. Dikenal pula beberapa tanah instansi pemerintah yang diperoleh melalui penguasaan.

Mencuatnya kasus-kasus sengketa tanah di berbagai tempat, khususnya di Indonesia beberapa waktu terakhir seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa selama 62 tahun Indonesia merdeka, negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya.

Persoalan sengketa tanah mengenai hak Milik tak pernah reda. Masalah tanah bagi manusia tidak ada habis-habisnya karena mempunyai arti yang amat penting dalam penghidupan dan hidup manusia sebab tanah bukan saja sebagai tempat berdiam juga tempat bertani, lalu lintas, perjanjian dan padaakhirnya tempat manusia berkubur. Sebagaimana diketahui sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria berlaku bersamaan dua perangkat hukum tanah di Indonesia (dualisme). Satu bersumber pada hukum adat disebut hukum tanah adat dan yang lainbersumber pada hukum barat disebut hukum tanah Barat.

Dengan berlakunya hukum agraria yang bersifat nasional (UU No. 5 Tahun 1960)maka terhadap tanah-tanah dengan hak barat maupun tanah-tanah dengan hak adat harus dicarikan padanannya di dalam UUPA. Untuk dapat masuk kedalam sisem dari UUPA diselesaikan dengan melalui lembaga konversi. Setelah adanya UUPA masih saja ada masalah yang lingkupnya pada hakatas tanah, seharusnya ada suatu peraturan yang menjelaskan lebih jelasdan mengikat mengenai hak atas tanah.Undang-undang pertanahan tersebut diharapkan secepatnya dibuat dandiundangkan agar dapat memberikan kepastian hukum dan jaminanperlindungan hukum kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah.

[2]

PEMBERIAN HAK

BARU ATAS TANAH

1.PERANAN HUKUM ADAT DALAM UUPA

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia yang tertuang dalam Tap. No. IV/MPR/1978, sebagai landasan tentang pokok-pokok kebijaksanaan di dalam penjabaran perwujudan daripada penaaan kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah. Dengan demikian masalah tanah yang semula dikuasai oleh hukum Barat sebagai landasan hukumnya, sebagai akibat dari penjajahan yang telah berjalan ratusan tahun, sehingga tata guna tanah diatur dengan hukum serta kaidah-kaidah hukum Barat.

Tanah yang merupakan hajat hidup rakyat banyak, perlu ditata kembali penggunaannya, yang tak boleh tidak merupakan konsekuensi dari Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang juga mencakup atas bumi, air, dan ruang angkasa dengan hukum adat sebaagai landasan pokok, di mana di dalam hukum Barat kita mengenal adanya hak cigendom, hak opsal, dan hak erfpacht. Hak-hak ini telah berakhir pada tanggal 24 September 1980 maka berakhirlah dominasi hukum Barat atas tanah di bumi kita ini. Maka pada saat berakhirnya hak-hak Barat, tanah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan diselesaikan menurut aturan-aturan perundang-undangan yang ada, yang tertuang di dalam Keputusan Presden No. 32 Tahun 1979.

Di dalam Keputusan Presiden ini, tanah yang semula dikuasai oleh hukum Barat dapat dimintakan hak barunya kepada Pemerintahan, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri.

Tanah-tanah yang dapat dimintakan haknya itu, seperti tanah bekas hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai asal konversi Barat. Pemberian ini tentunya dengan banyak factor yang diperhatikan serta disesuaikan dengan fisik tanahnya serta usaha-usaha yang aan dilakukan di atas tanah dimaksud serta rncana-rencana pembangunan disaerah yang bersangkutan demi kelestarian sumber daya alam dan keselamatan hidup (eks Pasal 2 ayat (2) Peratran Menteri Dalam Negeri No. 3/1979).

Di dalam pemberian hak baru atas tanah ini, setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak atas pakai tanah, yang memang masih memerlukan tanah dapat mengajukan hak baru. Tentunya harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, yang utama di dalam pemberian hak baru ini adalah lebih diutamakan kepada mereka yang mempunyai hak secara fisik.Artinya pemegang hak memang benar-benar menguasai secara fisik, dan memang yang menguasai secara fisiklah yang diutamakan di dalam pemberian hak baru ini. Karena kita tahu banyak tanah-tanah yang dikuasai secara fisik oleh penduduk yang dikuasai oleh hukum Barat, seperti penjaringan misalnya.

[3]

Hal ini dapat kita lihat di dalam Pasal13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3/1979 yang menyebutkan dalam ayat (1) bahwa tanah-tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai konversi hak Barat yang dikuasai langsung oleh negara jelas tidak dapat diberikan dengan hak baru kepada pemegang haknya, sepanjang tidak diperlukan untuk proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum, dapat diberikan dengan suatu hak kepada pihak yang pada saat mulai berlakunya Keppres 32/1979 nyata-nyata menguasai dan menggunakan secara sah. Sedangkan apabila di atas tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai terdapat bangunan milik pemegang hak maka pemohon hak baru tersebut wajib menyelesaikan bangunan itu dengan pemegang yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku (eks ayat (2) Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3/1979).

Oleh karena Keppres 32/1979 amat penting untuk diketahui, karena menyangkut banyak hal tentang tanah, biarpun hak-hak atas tanah yang dikuasai hukum Barat itu telah berakhir, akan tetapipermohonan hak-hak atas tanah tetap masih berjalan dengan mengingat banyak factor. Dan Keppres ini adalah landasan berpijak atas tanah yang dikonversi dengan hak baru itu, sehingga pasal demi pasal kalu diketahui sangat lebih baik. Di sini penulis akan mengutip pasal itu secara lengkap dari Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979.

Pasal 1: (1) Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai asal konversi hak Barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. (2) Tanah-tanah tersebut (ayat (1) ) di atas kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikannya dengan memperhatikan:

a. masalah tata guna tanahnya:

b. sumber daya alam lingkungan hidup:

c. keadaan kebun dan penduduknya:

d. rencana pembangunan di daerah:

e. kepentingan-kepentingan bekas pemegang dan penggarap tanah/ penghuni bangunan.

Pasal 2: Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat dan mengusahakan atau menggunakan sendiri tanah/bangunan, akan diberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanah-tanah tersebut diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum.

Pasal 3: Kepada bekas pemegang hak yang tidak diberikan hak karena tanahnya diperlukan untuk proyek pembangunan, akan diberikan ganti rugi yang besarnya akan ditetapkan oleh suatu Panitia Penaksir.

[4]

Pasal 4: Tanah-tanah hak guna usaha asal konversi Barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan untuk permukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya.

Pasal 5: Tanah-tanah perkampungan bekas hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak Barat yang telah menjadi perkembangan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya, setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah.

Pasal 6: Hak guna usaha, hak guna bangunan, hak guna pakai asal konvervasi hak Barat yang dimiliki oleh perusahaan milik negara, perusahaan daerah serta badan-badan negara diberi pembaruan hak atas tanah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan tersebut Pasal 1.

Pasal 8: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Agustus 1979

Presiden Republik Indonesia

Ttd.

SOEHARTO

Maka dengan adanya Keppres 32/1979 ini, Menteri dalam Negeri telah mengeluarkan peraturannya (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979) sebagai peraturan mengenai Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, sebagai aturan pelaksanaannya. Dengan demikian, hukum colonial mengenai hak tanah telah berakhir.

Namun demikian pihak-pihak yang secara nyata menguasai tanah bekas konversi hak Barat, selama belum diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada, wajib memelihara tanah bangunan yang berada di atasnya denag baik.

Dalam Undang-undang PokokAgraria peranan hukum adat secara implicit disebutkan, hak ulayat adalah merupakan hak adat yang paling tinggi di dalam masyarakat hukum adat. Dalam UUPA Pasal 3 secara tegas disebutkan antara lain…… pelaksanaan hak udayat dan hak yang serupa itu dari

[5]

masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Dengan demikian hak-hak adat di dalam masyarakat hukum adat yang memang sudah terpelihara secara turun-temurun, di dalam penguasaan tanah perlu dipelihara sepanjang tidak menghambat pembangunan nasional. Sehingga apa yang disinyalir oleh Satryawan Sahak, S.H. dari FH

Universitas Mataram, bahwa kebiasaan dan hukum adat menghambat pelaksanaan UUPA (Kompas 27 Oktober 1982) tidak perlu terjadi.

Untuk lebih mengetahui akan hak ulayat dalam kaitannya dengan Pasal 3 UUPA maka bagian makalah dari Prof. A.A. Hakim, S.H. dapat member gambaran yang lebih jelas akan hak ulayat.

Hak ulayat di beberapa daerah berbeda penamaannya, seperti Patuanan di Ambom, Penyembeto di Kalimantan, Wewengkok di Jawa, Prabuian di Bali, Tatabuan di Bolaang Mongondow, Limpo di Sulawesi Selatan, Nuwu di Buru, dan Ulayat di Minangkabau.

Subjek dari hak ulayat ialah masyarakat persekutuan hukum dalam keseluruhan, yakni di Jawa desa, di luar Jawa umpamanya di Aceh, Uluebalang, di Tapanuli Negei atau Kuria.

Hak ulayat tidak boleh di tangan oknum pribadi akan tetapi harus di tengah masyarakat desa. Tanah di seluruh Indonesia berada di bawah kekuasaan hak ulayat desa, kecuali di Aceh, Jawa Barat, Madura, dan Bali yang mengenal sawah basah, di sini hak itu sudah punah, jadi hak ulayat itu dijalankan oleh desa.

Hak ulayat dari desa meliputi baik hutan belukar, tanah liar di sekeliling desa baik yang belum dikerjakan manusia, maupun tanah yang sudah dikerjakan. Di daerah-daerah di mana hak ulayat itu masih kuat maka tanah garapan yang ditinggalkan begitu saja jatuh di bawah kekuasaan hak ulayat desa dan putusan desa akan menentukan kepada siapa (warga desa), tanah itu diberikan.Kadang-kadang hak ulayat itu meliputi juga peranan, umpamanya pantai yang dikuasai oleh desa, umpamanya di Aceh. Batas-batas hak ulayat itu dikenal oleh rakyat anggota desa, kecuali di daerah-saerah yang penduduknya jarang. Barang yang bergerak tidak terkena hak ulayat desa.

[6]

Contoh kasus tanah di samarinda

Senin, 26 Oktober 2009 , 10:17:00

Tanah Masyarakat, Banyak Belum Terdaftar
Camat Dilatih Resolusi Konflik Tanah

SENDAWAR – Untuk menyikapi sengketa tanah, Pemkab Kutai Barat (Kubar) mendatangkan Pusat Pengembangan Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 23-24 Oktober 2009. Kegiatannya pelatihan resolusi konflik yang diikuti 21 camat se-Kubar, dibuka oleh Wakil Bupati Kubar H Didik Effendi ruang diklat lantai 3 Kantor Bupati Kubar.

Tujuan kegiatan ini, untuk mencermati, menginformasikan secara jelas masalah konflik sengketa tanah, menemukan perbaikan konsep penyelesaian sengketa pertanahan, dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk permasalahan dan membuat model penyelesaian sengketa konflik pertanahan sesuai dengan karakteristik Kubar.

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kubar Faustinus Syaidirahman SSos MM, pasca reformasi, saat ini muncul berbagai persoalan terutama hal-hal yang menyangkut pertanahan. “Persoalan-persoalan ini juga memunculkan gerakan-gerakan yang biasanya memperlihatkan kepemilikannya terhadap tanah. Walaupun kemudian terjadi perdebatan kepemilikan tanah tersebut,” sebut Faustinus Syaidirahman.

Upaya-upaya penyelesaian persoalan pertanahan katanya, dibutuhkan suatu alternatif penyelesaian masalah yang dianggap mampu untuk menempatkan para pihak sejajar dalam memperoleh hasil penyelesaian yang seadil-adilnya. Permasalahan tanah untuk hak ulayat lanjutnya, menjadi masalah yang krusial yang menjadi persoalan yang menimbulkan pertikaian dan konflik di daerah khususnya di Kabupaten Kubar. “Sehingga kita perlu berpikir bahwa sebagai camat yang berhadapan langsung dengan masyarakat perlu kita lakukan suatu pemahaman, pelatihan. Tujuannya, agar ada satu persamaan persepsi atau pemahaman yang jelas tentang bagaimana mereka mengatasi masalah persoalan-persoalan yang muncul di lapangan,” jelasnya.

Wakil Bupati H Didik Effendi mengungkapkan, dengan dilaksanakannya pelatihan ini, membuktikan bahwa pemerintah Kubar tidak henti-hentinya berbenah untuk terus memperbaiki sistem pertanahan di Kubar. “Melalui pelatihan penyelesaian konflik pertanahan ini, kita

[7]

memastikan tanah yang menjadi sumber kemakmuran rakyat dapat dikelola sebagai aset secara menyeluruh dan mendasar bagi seluruh masyarakat Kubar,” kata H Didik Effendi.

Ia mengharapkan, dengan adanya pelatihan ini pemerintahan di Kubar dapat mengembangkan strategi menyeluruh atas tanah yang merupakan aset negara, mengembangkan strategi untuk dapat memastikan tanah menjadi sumber kesejahteraan, keadilan, keberlanjutan dan harmoni sosial.

“Dari pandangan inilah tanah sebagai aset kita gerakkan, kita masukkan dalam sistem ekonomi karena tanah menjadi sumber-sumber kemakmuran yang nyata” harapnya.

Dalam menyelesaikan sengketa tanah, ia berharap kepada para camat agar segera di atasi dan jika terlalu beresiko secara sosial untuk membiarkan sengketa tidak tertangani dan dibiarkan berkembang. Dan tanah-tanah masyarakat masih banyak yang belum terdaftar tambahnya, belum terpetakan secara baik. “Oleh sebab itu tugas kita untuk memastikan bahwa tanah-tanah masyarakat segera terdaftar, untuk memberikan kepastian hukum,” tegasnya. (hms32)

[8]

Pendekatan hukum agraria

Konflik Struktural
Permasalahan menyangkut tanah sangat krusial dan sensitif. Dalam masyarakat Jawa, ada falsafah yang disebut sadumuk bathuk sanyari bumi. Falsafah itu menyatakan, meski dahi (bathuk) itu sangat sempit, di situlah letak otak yang menjadi pusat kreasi, inovasi, dan produksi seseorang. Meski luas tanah hanya sejengkal, di sanalah kedaulatan seseorang disandarkan. Jika kedaulatan tersebut diganggu, mereka tak segan mempertahankan hingga titik darah penghabisan.

Tipe konflik agraria di Indonesia saat ini belum banyak bergeser dari konflik agraria semasa rezim Orde Baru, yaitu konflik agraria struktural. Menurut Alexis Tocqueville (1805- 1859), konflik agraria structural merupakan konflik antara kelompok masyarakat sipil melawan kaum kapitalis (pemodal) dan/atau instrument negara. Pihak-pihak yang berkonflik bukan antara rakyat dan rakyat, tetapi rakyat melawan pengusaha atau rakyat melawan pemerintah, termasuk TNI dan badan usaha milik Negara (BUMN).

Ciri lain dari konflik agraria structural adalah penggunaan cara-cara penindasan dan penaklukan kepada rakyat. Penindasan ini bersifat fisik, seperti intimidasi, teror, kekerasan fisik, pembuldoseran tanah dan tanaman, penangkapan, isolasi, dan sebagainya. Sedang pola penaklukannya bersifat ideologis, seperti delegitimasi bukti- bukti hak rakyat, penetapan ganti rugi sepihak, manipulasi tanda-tangan rakyat, dicap anti-pembangunan, dan sebagainya (Marzuki, 2008).

Agar permasalahan pertanahan ini tidak selalu menjadi “bara api” di kemudian hari, mau tidak mau, suka tidak suka, dan pemerintah harus mencurahkan energi maksimal untuk menangani persoalan ini. Harus ada perubahan secara struktural persoalan pertanahan, baik dari aspek legal, maupun kebijakan.

Kondisi tersebut, menurut Russel King dalam Wiradi (2004), dapat terwujud jika dipenuhi enam prasyarat. Pertama, harus ada kemauan politik yang kuat dari pemerintah. Kedua, adanya organisasi massa, khususnya organisasi petani yang kuat dan kompak.

Ketiga, tersedianya data keagrariaan yang lengkap dan akurat. Keempat, harus mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya militer. Kelima, harus ada pemisahan antara elite penguasa dari elite bisnis. Keenam, aparat birokrasi pemerintahan yang bersih, jujur, dan capable.

9

[9]

Agar penyelesaian konflik agrarian dapat berjalan mulus, semua prasyarat tersebut harus terpenuhi. Salah satu saja tak terpenuhi, misalnya tidak ada dukungan militer, maka penyelesaian konflik agraria tidak akan membuahkan hasil. Pengalaman empiris menunjukkan, keberhasilan land-reform di Mesir dan Meksiko adalah karena adanya dukungan penuh dari militer.

Badan Arbitrase Pertanahan
Pengadilan menjadi kunci dari penyelesaian konflik agraria yang terjadi di negeri ini. Kita menyadari bahwa proses pengadilan terhadap sengketa tanah ini akan memakan waktu sangat lama. Inilah yang seringkali membuat petani tidak sabar mengikuti proses hukum di pengadilan, sehingga mereka sering mengambil jalan pintas yang cenderung anarkis.

Alternatif penyelesaian sengketa tanah ini adalah dengan membentuk Badan Arbitrase Pertanahan. Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dijadikan sebagai payung hukum pembentukan badan ini. Undang-undang itu menyebutkan bahwa sengketa atas tanah bisa diselesaikan lewat mediasi. Jika mediasi gagal, kedua pihak dapat meminta bantuan Badan Arbitrase yang akan memutuskan keabsahan status pemilikan tanah dari dokumen dan saksi-saksi.

Upaya yang tak kalah penting, yaitu revisi terhadap semua produk peraturan yang menyangkut masalah pertanahan. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam secara eksplisit telah menegaskan masalah ini. Peraturan yang berhubungan dengan tanah dan penguasaan sumber daya lain oleh departemen/instansi yang bertentangan harus direvisi.

Pada saat yang sama konflik harus diselesaikan melalui proses yang adil. Pada dasarnya penyelesaian konflik agraria bukan hanya berupa pembuktian hukum formal dari tanah sengketa. Lebih dari itu, pemenuhan rasa keadilan pada si korban sengketa jauh lebih utama. Saatnya sejarah panjang penindasan petani di republik ini terhadap sumber daya agraria diakhiri. Nah, di sinilah kearifan kita sebagai warga bangsa tengah diuji.

[10]

Penutup

Pembinaan aparat penegak hukum yang akan melakukan penegakan sengketa pertanahan tidak hanya tidak hanya didasarkan pada peningkatan kemampuan EQ,IQ tetapi juga kecerdasan spiritual dengan diarahkan dengan pebinaan moral,kejujuran,integritas ,dan kepribadian yang layak sehingga dapat menjalanjan tugasnya dengan baik .

DAFTAR PUSTAKA

Surat kabar elektronik www.investor.co.id edisi senin 9 januari 2012

Surat kabar harian kaltim pos edisi 26 oktober 2009

Soedharyo ,soimin. S.H.2001,status hak dan pembebasan tanah,pemberian hak baru atas tanah Jakarta :jilid 2 hukum tanah Jakarta

[1] Penyelesaiaan sengketa hak ulayat samarinda ,,Rafindo sinulingga 2011

[2]Penyelesaiaan sengketa hak ulayat samarinda ,,Rafindo sinulingga 2011

[3]1 Soedharyo soimin S.H.,status hak dan pembebasan tanah,pemberian hak baru atas tanah jilid 2 hukum tanah Jakarta juni 2001,hlm 45.

[4] Soedharyo soimin S.H.,status hak dan pembebasan tanah,pemberian hak baru atas tanah jilid 2 hukum tanah Jakarta juni 2001,hlm 46.

[5] Soedharyo soimin S.H.,status hak dan pembebasan tanah,pemberian hak baru atas tanah jilid 2 hukum tanah Jakarta juni 2001,hlm 47.

[6] Soedharyo soimin S.H.,status hak dan pembebasan tanah,pemberian hak baru atas tanah jilid 2 hukum tanah Jakarta juni 2001,hlm 47.

[6] Boedi Harsono ,Hukum Agraria Indonesia,sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria,isi dan pelaksanaannya,jilid 1 Hukum tanah ,Djambatan ,Jakarta,1994,hlm 11

[7] Surat kabar harian kaltim pos edisi 26 oktober 2009

8Surat kabar harian kaltim pos edisi 26 oktober 2009

[9]Surat kabar elektronik www.investor.co.id edisi senin 9 januari 2012

[10] Surat kabar elektronik www.investor.co.id edisi senin 9 januari 2012

CONTOH CV

2012-02-23T22:34:00.000+08:00

CURRICULUM VITAE

Full Name : SUPARNO

Place/ Date Of Birth : Bangka,10 Desember 1988 Nationality : Indonesia Contact Number : 08125307XXX

TRAVEL DOCUMENT

No	Document	NUMBER	Date Of Issued	Date Of Expiry
1	Seamen’s Book	X 066008	01 February 2011	31 Januari 2014

CERTIFICATE OF PROFICIENCY

No	Certificate Name	Certificate No	Date Of Issued
1	ANT IV	62004029N40508	Jakarta,10 Des 2008
2	Endorsement	6200402960ND0508	Jakarta,09 Jan 2009

CERTIFICATE DETAIL

NO	Certificate Name	Certificate No	Date Of Issued
1	Basic Safety Training	6200420960015666	Surabaya,16 Maret 2005
2	Proficiency In Survival Craft and Rescue Boats	62004209600xxxxx	Surabaya,7 Nov 2005
3	Medical First Aid	620042096007xcfgb	Surabaya,10 Aug 2006
4	AFF	62004209600jjiiop;;	Surabaya,03 Nov 2006
5	Medical Check Up	I1638ghj	Samarinda,30 Sept 2010

SEA WORKING EXPERIENCE

No	Vessel Name	Rank	Period Of Service	Flag
1	TB.Medelin III	2/O	01.07.09 – 31.08.09	Indonesia
2	TB.Medelin II	2/O	01.09.09 – 19.03.10	Indonesia
3	TB.Medelin II	C/O	19.03.10 - 01.04.10	Indonesia
4	TB.Delta 102	C/O	05.04.10 - 05.07.10	Indonesia
5	TB.TMH 01	2/0	06.07.10 - 17.09.10	Indonesia
6	TB.Dias Raya 003	C/O	15.10.10 – 02.12.10	Indonesia
7	TB.Marina S	Master	12.3.2011 – 15.09.11	Indonesia
8	TB.A.A 3	C/O	26.09.11 - -	Indonesia

Best Regards

SUPARNO

hukum agraria

2012-02-23T22:25:00.000+08:00

Hukum Agraria

PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS HUKUM AGRARIA

Pengertian Hukum Agraria

Istilah tanah (agraria) berasal dari beberapa bahasa, dalam bahasas latin agre berarti tanah atau sebidang tanah . agrarius berarti persawahan, perladangan, pertanian. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia agraria berarti urusan pertanahan atau tanah pertanian juga urusan pemilikan tanah, dalam bahasa inggris agrarian selalu diartikan tanah dan dihubungkan usaha pertanian, sedang dalam UUPA mempunyai arti sangat luas yaitu meliputi bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Hukum agraria dalam arti sempit yaitu merupakan bagian dari hukum agrarian dalam arti luas yaitu hukum tanah atau hukum tentang tanah yang mengatur mengenai permukan atau kulit bumi saja atau pertanian

Hukum agraria dalam arti luas ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Devinisi hukum agraria

Mr. Boedi Harsono

Ialah kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Drs. E. Utrecht SH

Hukum agraria menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka.

Bachsan Mustafa SH

Hukum agrarian adalah himpunan peraturan yang mengatur bagaimana seharusnya para pejabat pemerintah menjalankan tugas dibidang keagrariaan

Azas-azas hukum agraria

Asas nasionalisme

Yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa hanya warga Negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah atau yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang angkasa dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan wanita serta sesama warga Negara baik asli maupun keturunan.

Asas dikuasai oleh Negara

Yaitu bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (pasal 2 ayat 1 UUPA)

Asas hukum adat yang disaneer

Yaitu bahwa hukum adat yang dipakai sebagai dasar hukum agrarian adalah hukum adat yang sudah dibersihkan dari segi-segi negatifnya

Asas fungsi social

Yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan hak-hak orang lain dan kepentingan umum, kesusilaan serta keagamaan(pasal 6 UUPA)

Asas kebangsaan atau (demokrasi)

Yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa stiap WNI baik asli maupun keturunan berhak memilik hak atas tanah

Asas non diskriminasi (tanpa pembedaan)

Yaitu asas yang melandasi hukum Agraria (UUPA).UUPA tidak membedakan antar sesame WNI baik asli maupun keturunanasing jadi asas ini tidak membedakan-bedakan keturunan-keturunan anak artinya bahwa setiap WNI berhak memilik hak atas tanah.

Asas gotong royong

Bahwa segala usaha bersama dalam lapangan agrarian didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau dalam bentuk-bentuk gotong royong lainnya, Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria (pasal 12 UUPA)

Asas unifikasi

Hukum agraria disatukan dalam satu UU yang diberlakukan bagi seluruh WNI, ini berarti hanya satu hukum agraria yang berlaku bagi seluruh WNI yaitu UUPA.

Asas pemisahan horizontal (horizontale scheidings beginsel)

Yaitu suatu asas yang memisahkan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda-benda atau bangunan-bangunan yang ada diatasnya. Asas ini merupakan kebalikan dari asas vertical (verticale scheidings beginsel ) atau asas perlekatan yaitu suatu asas yang menyatakan segala apa yang melekat pada suatu benda atau yang merupakan satu tubuh dengan kebendaan itu dianggap menjadi satu dengan benda iu artnya dala sas ini tidak ada pemisahan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda-benda atau bangunan-bangunan yang ada diatasnya.

Hak-hak atas tanah

Hak milik

− Dasar hukum untuk pemilikan hak milik atas tanah yaitu pasal 20-27 UUPA

− Mempunyai sufat turun temurun

− Terkuat dan terpenuh

− Mempunyai fungsi social

− Dapat beralih atau dialihkan

− Dibatasi oleh ketentan sharing (batas maksimal) dan dibatasi oleh jumlah penduduk

− Batas waktu hak milik atas tanah adalah tidak ada batas waktu selama kepemilikan itu sah berdasar hukum

− Subyek hukum hak milik atas tanah yaitu WNI asli atau keturunan, badan hukum tertentu

Hak guna bangunan

Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh Negara dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 UUPA untuk perusahaan pertanian atau peternakan.

− Jangka waktu 25 tahun dan perusahaan yang memerlukan waktu yang cukup lama bisa diberikan selama 35 tahun

− Hak yang harus didaftarkan

− Dapat beralih karena pewarisan

− Obyek HGU yaitu tanah negara menurut pasal 28 UUPA jo pasal 4 ayat 2, PP 40/96

Apa bila tanah yang dijadikan obyek HGU tersebut merupakan kawasan hutan yang dapat dikonversi maka terhadap tanah tersebut perlu dimintakan dulu perlepasan kawasan hutan dari menteri kehutanan (pasal 4 ayat 2 UUPA, PP 40/96).

Apabila tanah yang dijadikan obyek HGU adalah tanah yanh sah mempunyai hak maka hak tersebut harus dilepaskan dulu (pasal 4 ayat 3, PP 40/96)

Dalam hal tanah yang dimohon terhadap tanaman dan atau bangunan milik orang lain yang keberadaannya atas hak ayang ada maka pemilik tanaman atau bangunan tersebut harus mendapat ganti rugi dari pemegang hak baru (pasal 4 ayat 4, PP 40/96)

Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus , berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan , pengolahan, pembukuan dan pengujian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Data fisik adalah keterangan atas letak, batas, luas, dan keterangan atas bangunan.
Persil adalah nomor pokok wajib pajak.
Korsil adalah klasifikasi atas tanah.
Data yuridis adalah keterangan atas status hokum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban lain yang membebaninya.

Dasar hukum pendaftaran tanah :

UUPA pasal 19, 23, 32, dan pasal 38.

PP No 10/1997 tentang pendaftaran tanah dan dig anti dengan PP No 24/1997

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 PP 24/1997 yaitu memberikan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah meliputi :

Kepastian hokum atas obyek atas atas tanahnya yitu letak, batas dan luas.
Kepastian hokum atas subyek haknya yaitu siapa yang menjadi pemiliknya (perorangan dan badan hukum)
Kepastian hokum atas jenis hak atas tanahnya (hak milik, HGU, HGB)

Tujuan pendaftaran tanah (pasal 3 PP 24 Tahun 1997)

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang mudah terdaftar.
Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
Satuan rumah susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam satuan-satuan rumah susun.
Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
Tanah bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang diatasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah.
Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
Tujuan wakaf (pasal 4 UU No. 41/2004) yaitu memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya
Fungsi wakaf (pasal 5) yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

contoh surat kematian

2012-02-23T22:07:00.003+08:00

UNTUK ARSIP DESA / KELURAHAN

SURAT KEMATIAN

No. …………………….

1. Nama Lengkap : ……………………………………………………………….....

2. Jenis Kelamin : ……………………………………………………………….....

3. Alamat : ……………………………………………………………….....

………………………………………………………..………

4. Dilahirkan/Tgl./Bln/Thn : ……………………………………………………………….....

5. Tanggal Kematian : Tgl. ............., Bln. ............., Thn. ...........

6. Umur Pada Saat Kematian : ………………………... hari / bulan / tahun *)

7. Kewarganegaraan : ……………………………………………………………….....

8. Agama : ……………………………………………………………….....

...................................................................

9. Status Perkawinan : ………………………………………………………………......

10. Pekerjaan : ………………………………………………………………......

11. Tempat Kematian : Rumah Sakit Bukan Rumah Sakit

: ………………………………....

12. Sebab Kematian : ………………………………………………………………….....

Yang Menentukan : Dokter Perawat Ten.Kes.Lain

Lainnya

13. No. Kartu Keluarga /

KTP : …………………………………………………

…………………………………………….

Lurah : ………………………………...........

(...........................................)

*) Coret yang tidak perlu