JURNAL

Teori Etika Bisnis

noreply@blogger.com (haeru_din11@yahoo.com) — Wed, 9 Nov 2011 22:45:00 +0700

TEORI-TEORI ETIKA BISNIS

Pengertian Etika

Etika berasal dari dari kata Yunani ‘Ethos’ jamaknya (ta etha), berarti adat
istiadat. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri
seseorang maupun pada suatu masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai,
tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik dan segala kebiasaan yang
dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi
ke generasi yang lain.

Pengertian etika adalah moralitas. Moralitas berasal dari kata Latin Mos (jamak
– Mores) berarti adat istiadat atau kebiasaan.

Pengertian harfiah dari etika dan moralitas, sama-sama berarti sistem nilai
tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah
diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud
dalam pola perilaku yang ajek dan terulang dalam kurun waktu yang lama
sebagaimana baiknya sebuah kebiasaan.

Etika sebagai Filsafat Moral

Etika sebagai filsafat moral tidak langsung memberi perintah konkret sebagai
pegangan siap pakai bisa disalurkan melalui dan bersumber dari
agama/kebudayaan tertentu.

Etika merupakan ilmu kritis-sistematis tentang moraltas atau yang baik dan yang buruk dari manusia sebagaimana dapat dimaknai melalui kata-kata atau tindakannya. Patokannya adalah norma serta sistem yang dijunjung tinggi masyarakat karena telah terbukti benar dan baik sebagai norma moral atau sebagai sistem nilai.

Norma serta sistem nilai pada dirinya sendiri adalah baik karena telah mengembangkan dan melestarikan hidup manusia dan menjadikan manusia sebagai makhluk humani dalam kebersamaan hidup sebagai komunitas atau sebagai masyarakat.

Ada tiga jenis berpikir falsafi tentang moralitas manusia, yaitu:

1. Berpikir falsafi sebagai penyelidikan empirik-deskriptif atau moral(perilaku manusia).

2. Berpikir normatif

3. Berpkir analitis, kritis, dan metaetis.

Etika dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai:
a) Nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik
sebagai manusia.
b) Masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan
norma moral yang umum diterima.

Karena etika adalah refleksi kritis terhadap moralitas, maka etika tidak
bermaksud membuat manusia bertindak sesuai dengan moralitas begitu saja.

Etika sebagai sebuah ilmu yang terutama menitikberatkan refleksi kritis dan
rasional, yaitu:
a) Mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu memang harus
dilaksanakan dalam situasi konkret terutama yang dihadapi seseorang, atau
b) Etika mempersoalkan apakah suatu tindakan yang kelihatan bertentangan
dengan nilai dan norma moral tertentu harus dianggap sebagai tindakan
yang tidak etis dan karena itu dikutuk atau justru sebaliknya.
c) Apakah dalam situasi konkret yang saya hadapi saya memang harus
bertindak sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakatku ataukah
justru sebaliknya saya dapat dibenarkan untuk bertindak sebaliknya yang
bahkan melawan nilai dan norma moral tertentu.
d) Etika sebagai Ilmu menuntut orang untuk berperilaku moral secara kritis
dan rasional.
e) Dengan menggunakan bahasa Nietzcshe, etika sebagai ilmu menghimbau
orang untuk memiliki moralitas tuan dan bukan moralitas hamba.
f) Dalam bahasa Kant, etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk
bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud
membantu manusia untuk bertindak secara bebas, tetapi dapat
dipertanggungjawabkan.

Tujuan-Tujuan Etika

1. Etika membantu kita untuk mampu mengambil sikap yang tepat pada saat menghadapi konflik nilai.
2. Etika membantu kita untuk mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi tranformasi di segala bidang kehidupan sebagai akibat modernisasi.
3. Etika memampukan kita untuk selalu bersikap kritis terhadap berbagai ideologi baru.
4. Etika meruapakan sarana pembentuk sikap kritis para mahasiswa (khusus untuk mahasiswa).

Jenis-Jenis Norma

Secara umum terdapat dua macam norma, yaitu :

1. Norma-norma khusus, adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan
atau kehidupan khusus. Misalnya, aturan olahraga, pendidikan, lebih khusus lagi
aturan di suatu sekolah, dan sebagainya.

2. Norma-norma umum, lebih bersifat umum dan sampai tingkat tertentu
boleh dikatakan bersifat universal. Norma-norma umum ini ada tiga macam,
yaitu:

a. Norma sopan santun atau juga disebut norma etiket, adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah manusia dalam pergaulan sehari-hari. Misalnya menyangkut sikap dan perilaku seperti bertamu, makan dan minum, duduk, berpakaian, dan sebagainya.

Etika tidak sama dengan Etiket. Etiket hanya menyangkut perilaku lahiriah yang menyangkut sopan santun atau tata karma.

b. Norma hukum adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara
tegas oleh masyarakat, karena dianggap perlu dan demi keselamatan dan
kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Keberlakuan
norma ini lebih tegas dan pasti, karena ditunjang dan dijamin oleh
hukuman dan sangsi bagi pelanggarannya.

c. Norma moral yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia
sebagai menusia. Norma ini lalu menjadi tolak ukur yang dipakai oleh
masyarakat untuk menentukan baik buruknya tindakan manusia, entah
sebagai anggota masyarakat ataupun sebagai orang dengan jabatan atau
profesi tertentu.

Ada beberapa ciri utama yang membedakan norma moral dari norma
umum lainnya (kendati dalam kaitan dengan norma hukum ciri-ciri ini bisa
tumpang tindih) :

a. Kaidah moral berkaitan dengan hal-hal yang mempunyai atau yang
dianggap mempunyai konsekuensi yang serius bagi kesejahteraan,
kebaikan dan kehidupan manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai
kelompok.

b. Norma moral tidak ditetapkan dan/atau diubah oleh keputusan penguasa
tertentu. Norma moral dan juga norma hukum merupakan ekspresi,
cermin dan harapan masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang
buruk. Berbeda dengan norma hukum, norma moral tidak dikodifikasikan,
tidak ditetapkan atau diubah oleh pemerintah. Ia lebih merupakan hukum
tak tertulis dalam hati setiap anggota masyarakat, yang karena itu
mengikat semua anggota dari dalam dirinya sendiri.

c. Norma moral selalu menyangkut sebuah perasaan khusus tertentu, yang
oleh beberapa filsuf moral disebut sebagai perasaan moral (moral sense).

Teori-Teori Etika

A. Etika Deontologi

Istilah deontologi berasal dari kata ‘deon’ yang berarti kewajiban; merupakan teori yang paling tua berdasarkan perintah Tuhan dan dipopulerkan oleh Thomas Aquinas (filsuf Yunani & pendeta). Etika Deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Etika ini bersifat kaku.

Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibatnya atau tujuan baik dari tindakan yang dilakukan, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada diri sendiri. Dengan kata lainnya, bahwa tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu.

Contoh: jika seseorang diberikan sebuah tugas dan melaksanakannya sesuai dengan tugas maka itu dianggap benar, sedangkan dikatakan salah jika tidak melaksanakan tugas tersebut.

Aturan-aturan hukum dan norma keagamaan sebagai norma etika khusus juga sekaligus norma etika deontologis. Pada tataran deontologis, bisa dikatakan bahwa sesuatu itu wajib diikuti atau harus dilakukan karena dikehendaki oleh Sang Pencipta (norma agama) atau karena disadarisebagai wajib (norma hukum).

Prinsip-prinsip Etika Deontologis, yaitu:

(1) Supaya tindakan punya nilai moral, tindakan ini harus dijalankan
berdasarkan kewajiban
(2) Nilai moral dari tindakan ini tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari
tindakan itu melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong
seseorang untuk melakukan tindakan itu, berarti kalaupun tujuan tidak
tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik
(3) Sebagai konsekuensi dari kedua prinsip ini, kewajiban adalah hal yang
niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum
moral universal
(4) Bagi Kant, Hukum Moral ini dianggapnya sebagai perintah tak bersyarat
(imperatif kategoris), yg berarti hukum moral ini berlaku bagi semua orang
pada segala situasi dan tempat.
(5) Perintah Bersyarat adalah perintah yg dilaksanakan kalau orang
menghendaki akibatnya, atau kalau akibat dari tindakan itu merupakan hal
yang diinginkan dan dikehendaki oleh orang tersebut.
(6) Perintah Tak Bersyarat adalah perintah yang dilaksanakan begitu saja tanpa
syarat apapun, yaitu tanpa mengharapkan akibatnya, atau tanpa mempedulikan apakah akibatnya tercapai dan berguna bagi orang tersebut atau tidak.

B. Etika Teleologi

Etika Teleologi, dari kata Yunani, ‘telos’ = tujuan, yaitu: mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Misalnya, mencuri bagi teleologi tidak dinilai baik atau buruk berdasarkan tindakan, melainkan oleh tujuan dan akibat dari tindakan itu. Kalau tujuannya baik, maka tindakan itu dinilai baik. Seperti, seorang anak kecil yang mencuri demi biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa etika teleologi lebih situasional, karena tujuan dan akibat suatu tindakan bisa sangat tergantung pada situasi khusus tertentu.

2 Aliran Etika Teleologi

• Egoisme Etis
Inti pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Satu-satunya tujuan tindakan moral setiap orang adalah mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya. Egoisme ini baru menjadi persoalan serius ketika ia cenderung menjadi hedonistis, yaitu ketika kebahagiaan dan kepentingan pribadi diterjemahkan semata-mata sebagai kenikmatan fisik yang bersifat vulgar.

• Utilitarianisme
Berasal dari bahasa latin ‘utilis’ yang berarti “bermanfaat”. Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat/hal yang baik, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan.

Dalam rangka pemikiran utilitarianisme, kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah “the greatest happiness of the greatest number”, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang yang terbesar. Utilitarianisme, teori ini cocok sekali dengan pemikiran ekonomis, karena cukup dekat dengan Cost-Benefit Analysis. Manfaat yang dimaksudkan utilitarianisme bisa dihitung sama seperti kita menghitung untung dan rugi atau kredit dan debet dalam konteks bisnis. Contoh: ROBIN HOOD & SI PITUNG (digunakan dalam kegiatan ekonomi).

Utilitarianisme, dibedakan menjadi 2 macam :
1. Utilitarianisme Perbuatan (Act Utilitarianism)
2. Utilitarianisme Aturan (Rule Utilitarianism)

C. Teori Hak

Prinsip-prinsip dari teori ini, yaitu:

1. Dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku.
2. Teori Hak ini merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama.
3. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis.

D. Teori Keutamaan (Virtue)

Teori ini memandang kepada sikap atau akhlak seseorang. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil, atau jujur, atau murah hati dan sebagainya. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Contoh keutamaan :
a. Kebijaksanaan
b. Keadilan
c. Suka bekerja keras
d. Hidup yang baik
e. Keutamaan yang harus menandai pebisnis perorangan bisa disebut:
kejujuran, fairness, kepercayaan dan keuletan.

Keempat keutamaan ini berkaitan erat satu sama lain dan kadang-kadang malah ada tumpang tindih di antaranya:
f. Fairness berarti kesediaan untuk memberikan apa yang wajar kepada
semua orang dan dengan wajar dimaksudkan apa yang bisa disetujui oleh
semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi.
g. Keutamaan-keutamaan yang dimilliki manajer dan karyawan sejauh
mereka mewakili perusahaan, adalah Keramahan, Loyalitas, Kehormatan dan
Rasa malu.
h. Keramahan merupakan inti kehidupan bisnis, keramahan itu hakiki untuk
setiap hubungan antar manusia, hubungan bisnis tidak terkecuali.
i. Loyalitas berarti bahwa karyawan tidak bekerja semata-mata untuk
mendapat gaji, tetapi mempunyai juga komitmen yang tulus dengan
perusahaan.
j. Kehormatan berarti keutamaan yang membuat karyawan menjadi peka
terhadap suka dan duka serta sukses dan kegagalan perusahaan.
k. Rasa malu membuat karyawan solider dengan kesalahan perusahaan.

E. Teori Keadilan
Keadilan, menyangkut persepsi seseorang tentang perlakuan yang diterimanya
dari orang lain. Biasanya seseorang akan mengatakan bahwa dirinya
diperlakukan dengan adil apabila perlakuan itu menguntungkan baginya,
sebaliknya dia akan cenderung mengatakan bahwa dia diperlakukan tidak adil
apabila perlakuan yang diterima dirasa merugikannya.

Persepsi seseorang tentang keadilan, akan berpengaruh pada perilaku dan
tindak tanduknya yang pada gilirannya menentukan MOTIVASI-nya, terutama
yang bersifat intrinsik yang antara lain dapat dilihat dari prestasi kerjanya.

Dalam menunbuhkan persepsi tertentu, seseorang biasanya mengunakan tiga
kategori, yaitu :
1. orang lain, sebagai pembanding
2. sistem yang berlaku, terutama yang menyangkut upah dan gaji, dan
3. diri sendiri.

iklan tak beretika

noreply@blogger.com (haeru_din11@yahoo.com) — Fri, 21 Oct 2011 10:39:00 +0700

Hati Hati Iklan Kesehatan dan Rumah Sakit Yang Menyesatkan dan Menipu Konsumen

Banyak iklan produk kesehatan menyesatkan dan tidak mendidik. Kondisi ini merugikan masyarakat selaku konsumen. Untuk itu, pemerintah harus segera menertibkan promosi produk kesehatan yang menyesatkan itu.

”Saat ini banyak iklan produk kesehatan seperti obat-obatan yang tidak edukatif. Hanya mempromosikan bahwa produk yang diiklankan bisa menyembuhkan masalah kesehatan seketika,” kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Huzna Zahir, Rabu (3/12) di Jakarta.

Padahal, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan materi iklan harus jelas, benar, dan jujur. Pada iklan obat, pengiklan harus mencantumkan informasi apa penyebab timbulnya keluhan, dan tidak boleh menjadikan tenaga kesehatan sebagai model iklan.

Ketua Kompartemen Umum dan Humas Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Robert Imam Soetedja, dalam seminar yang diprakarsai Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan, juga menyayangkan maraknya iklan kesehatan seperti obat dan layanan kesehatan yang menyesatkan.

Sebagai contoh, iklan sebuah merek obat mengklaim dapat mengatasi sesak napas. Iklan itu tidak menyebutkan kondisi seperti apa yang bisa diatasi dengan obat itu. ”Padahal, sesak napas bisa terjadi pada penderita asma maupun penyakit jantung. Kalau terkena jantung, minum obat itu berapa pun banyaknya tidak akan mempan,” kata Robert.

Rumah sakit

Promosi rumah sakit saat ini masih dirasakan tabu. Padahal, Indonesia sudah dijadikan ajang promosi bagi rumah sakit dari negara lain. ”Setiap rumah sakit dari luar negeri bebas berpromosi di Indonesia tanpa batasan,” ujar Robert.

Persi telah membuat etika promosi rumah sakit di Indonesia. Beberapa hal yang tak boleh dilakukan rumah sakit lokal dan luar negeri yang akan berpromosi di Indonesia di antaranya menyampaikan informasi yang belum terbukti kebenarannya, dan memuji diri sendiri seperti ”hanya satu-satunya”, atau ”yang pertama”

kesimpulan

Untuk itu, pemerintah harus menertibkan berbagai iklan yang menyesatkan itu. Selain menghentikan penayangan iklan tersebut, pemerintah juga bisa mengeluarkan peringatan atau sanksi lain bagi pengiklan. ”Selain pedoman etik yang jelas, perlu ada satu pedoman yang bersifat self regulating.

artikel tugas bahasa

noreply@blogger.com (haeru_din11@yahoo.com) — Fri, 24 Jun 2011 18:22:00 +0700

Berikut adalah 10 super bencana yang paling banyak merenggut korban jiwa :
10. Bendungan Banqiao yang gagal, 1975

Bendungan Banqiao yang dibangun untuk menahan sekitar 12 inci curah hujan setiap hari. Pada bulan Agustus 1975, Bendungan selesai dibangun namun badai datang terlalu cepat, akibat dari tumbukan antara cuaca dingin dan
Super tofan Nina, yang membawa hujan lebat. Hujan sangat lebat yang turun 7,46 inci setiap jam. Ini ditambah hingga sekitar 41,7 inci hujan setiap hari. Bendungan yang gagal karena sedimentasi dan kurangnya perhitungan 15,738 miliar ton air dalam beberapa hari, berikutnya. Gelombang hingga 23 kaki dengan kecepatan 31 MPh menghantam bendungan tersebut dan meluluh semuanya. Setelah air surut, lebih dari 231.000 orang meninggal.
09. Gempa Haiyuan 1920

Berdiri sebagai gempa mematikan tingkat 4 sepanjang waktu, gempa Haiyuan menghantam 7 provinsi China Pada tanggal 16 Desember 1920,dengan kekuatan 8,5 skala richter.Gempa bumi dan tanah longsor juga menyebabkan keretakan tanah yang besar, terutama dekat dengan pusat gempa bumi dari ketujuh provinsi tersebut dilaporkan Lebih dari 200.000 orang meninggal.
08. Gempa Tangshan, 1976

Gempa Tangshan yang terjadi pada 28 Juli 1976. Dikatakan sebagai yang terbesar di abad ke-20. Dengan pusat gempa bumi yang berada di Tangshan, yang terletak di Hebei, Cina. Kota industri dan telah memiliki sekitar satu juta orang yang hidup di dalamnya.
Terkena bencana di awal pagi dan selama 10 detik atau lebih. Gempa berkekuatan 7,8-8,2 Skala Richter dikatakan terlebih dahulu telah membunuh 655.000 orang, tetapi jumlah tersebut menurun menjadi sekitar 255.000 orang.
07. Antakya (Antioch) Earthquake, 565 M

Gempa Antakya yang terjadi pada 565 AD Tidak banyak yang diketahui dari bencana ini. Dikatakan terjadi pada 20 Mei. menyebabkan kerusakan berkisar antara 1-24 juta dolar. dan Gempa bumi menyebabkan sekitar 250.000 kematian.
06. Tsunami 2004

Pada tanggal 26 Desember 2004, satu hari setelah Natal, dan terkena gempa bumi di bawah laut, dengan pusat gempa bumi di bagian pantai Sumatera, Indonesia. Gempa bumi yang terjadi karena subduksi yang banyak disebabkan oleh tsunami di Samudra Hindia. gempa menghantam melalui berbagai tempat, yang paling dirasakan di India, Sri Lanka, Indonesia dan Thailand. Ini adalah gempa bumi terbesar kedua yang dapatdirekam, yang besarnya mencapai dari 9,1-9,3 Skala Richter. Itu berlangsung antara 8-10 menit, dan sangat parah bahwa seluruh planet bergetar oleh gempa bumi yang disebabkannya, seperti yang ada di Alaska. Gempa bumi dan tsunami menyebabkan lebih dari 225.000 kematian.
05. Topan India, 1839
tahun 1839, topan yang sangat besar menghantam Coringa, India. Hal ini terjadi pada 25 November ketika badai setinggi 40 kaki (12 M) menghancurkan kota.Sayangnya, kota ini tidak pernah benar-benar dibangun, 20.000 kapal yang berlabuh di kota telah hancur. Lebih dari 300.000 orang meninggal setelah badai bergelombang turun.
04. Badai Bhola, 1970

Badai Bhola menghantam Pakistan Timur, yang sekarang dikenal sebagai Bangladesh pada 12 November 1970.Terkenal sebagai topan paling mematikan yang pernah direkam. Angin dengan kekuatan 115mph dan mencapai kekuatan badai Kategori 3 . Namun, Dikatakan bahwa sampai 500.000 orang meninggal karena badai di laut yang membawa hujan deras dan menyebabkan banjir di banyak daerah.
03. Gempa Shaanxi, 1556

Gempa Shaanxi yang berdiri sebagai gempa paling mematikan. Pada tanggal 14 Februari 1556, gempa bumi menghantam Cina. Pusat gempa bumi yang berada di Lembah Sungai Wei, dan sebanyak 97 desa di tempat-tempat seperti Henan, Shaanxi, Hebei, Anhui, dan lain-lain yang
terpengaruh. Dalam Huaxian, setiap bangunan yang rusak dan telah berdiri lebih dari setengah orang-orang yang tinggal di sana tewas. Beberapa statistik menunjukkan bahwa beberapa desa hingga 60% dari populasi mereka tewas. Secara keseluruhan, lebih
dari 830.000 orang meninggal dari gempa Shaanxi. akibat yang dirasakan selama hampir setengah tahun kemudian.
02. Luapan Sungai Kuning, 1887

Sungai Kuning, yang terletak di Cina, sangat rawan banjir. Pada tahun 1887, banjir Sungai Kuning dan benar-benar hancur sekitar 50.000 mil persegi daratan. Banjir dikatakan telah membunuh antara 900.000-2,000,000 orang. Petani yang tinggal di dekat sungai telah membangun parit – parit kecil, pada satu titik, dapat menahan air jika hujani. Namun, hujan lebat yang datang terlalu cepat dan melebihi daya tampung parit-parit kecil tersebut.
01. Banjir China Tengah, 1931

Terjadi di tahun1931, Banjir Cina Tengah yang dikatakan menjadi bencana alam paling mematikan yang pernah direkam. Pada waktu itu Setelah kemarau panjang, Cina terkena tujuh badai, yang membawa inci demi inci air hujan. Selama Banjir di Cina Tengah, tiga sungai lainnya ikut meluap, dan sampai 4 juta orang meninggal karena banjir. Walaupun terdapat bendungan dibangun kembali untuk menampung air di Yangzte, Kuning, dan sungai Huai ,namun semuanya masih terlalu kecil.

Asal - usul kata "HARTA KARUN"

Pada jaman Nabi Musa AS menjadi pemimpin Bani Israil, ada seorang yang bernama Qorun. Awalnya Qorun adalah salah seorang pengikut Nabi Musa AS yang sangat taat beribadah. Karena sangat sibuk beribadah, Qorun tidak begitu peduli dengan masalah duniawi. Alhasil Qorun dan keluarganya hidup serba kekurangan. Namun, meski begitu Qorun termasuk ulama yang sangat disegani saat itu.

Istri Qorun, Ilza, tidak terlalu puas dengan kehidupannya. Dia sering mengeluh dan merengek agar Qorun mau lebih berusaha meningkatkan taraf hidup mereka. “Suamiku, sepertinya aku mulai bosan hidup miskin. Kenapa kita harus hidup menderita seperti ini padahal kau taat beribadah?” rengek Ilza pada Qorun. “Istriku, kenapa kau membandingkan kesenangan duniawi dengan kesenangan bathin? Ibadah adalah untuk membuat hati kita tenang, bukan untuk mencari kekayaan,” jawab Qorun. “Tapi aku juga ingin sekali-kali makan enak dan punya baju bagus seperti orang lain,” rengek Ilza. Qorun tertegun mendengar rengekan istrinya. “Maafkan aku istriku, aku tidak tahu kalau kau begitu menderita,” kata Qorun.

Suatu hari datanglah dua orang pria ke rumah Qorun. Mereka mengaku utusan raja Gholan yang membawa hadiah berupa uang emas yang banyak. “Maaf, kenapa saya harus menerima hadiah dari raja Gholan? Saya tidak mengenalnya, dan tidak merasa pernah berbuat kebaikan padanya. Jadi maaf, saya tidak bisa menerima pemberiannya,” kata Qorun. “Oh, tentu saja anda sangat berjasa. Bukankah anda adalah ulama besar yang mengajarkan kebaikan disini? Lagipula raja kami juga memberikan hadiah yang sama untuk ulama lainnya kok!” bujuk kedua utusan itu. “Ah tetap saja saya tidak bisa menerima hadiah ini. Pasti ada maksud lain dari pemberian ini,” pikir Qorun. “Maaf saya tidak bisa menerima pemberian rajamu. Sampaikan saja rasa terima kasihku!” kata Qorun pasti.

Berkali-kali kedua utusan itu datang, namun selalu ditolak oleh Qorun. Akhirnya mereka memutuskan unk datang saat Qorun tidak sedang berada di rumah dan menemui Ilza istri Qorun. “Ayolah nyonya, diterima saja hadiah ini. Nyonya bisa beli apapun yang nyonya mau,” bujuk mereka. “Benar juga,” pikir Ilza, “aku kan sudah lama ingin punya uang banyak.” Tapi dia lalu teringat suaminya yang tidak mau menerima hadiah itu. “Ah tapi saya juga takut nanti suamiku akan marah jika tahu aku menerima hadiah yang ditolaknya,” kata Ilza muram. “Nyonya jangan bilang dulu! Berikan saja suami nyonya masakan yang lezat. Dan nyonya juga harus berhias supaya suami nyonya terpesona. Maka suami nyonya dijamin tidak akan marah!” bujuknya. “Hmmmm, ada baiknya juga dicoba,” pikir Ilza. Maka dia menerima hadiah dari raja Gholan tersebut.

Sorenya saat Qorun baru pulang dari tempat ibadah, dia melihat istrinya telah memakai pakaian bagus dan kelihatan tampak cantik. Bukan itu saja, di meja makan telah terhidang makanan dan minuman yang sangat lezat. “Darimana kau dapat semua ini?” tanya Qorun heran. “Makanlah dulu, nanti akan kuceritakan,” kata Ilza berahasia. Kemudian setelah Qorun selesai makan dan minum, Ilza menceritakan apa yang terjadi. “Apa? Bukannya aku sudah menolak hadiah tak jelas itu? Kenapa kamu malah menerimanya?” tanya Qorun kaget. “Suamiku, bukankah kau juga senang bisa makan enak dan melihat istrimu berdandan?” rayu Ilza. “Tidak ada salahnya kan punya uang banyak? Toh kita masih bisa tetap beribadah,” lanjut Ilza. Qorun termenung. “Baiklah!” katanya. “Tapi jika nanti dia menuntut macam-macam, kita harus mengembalikan uangnya,” kata Qorun.

Karena terbiasa hidup enak, ibadah Qorun makin lama makin berkurang. Apalagi Ilza selalu melarangnya jika dia berniat untuk mengunjungi nabi Musa. “Bersama Nabi Musa hidup kita miskin. Lebih baik jauhi saja dia!” begitu terus kata Ilza. Lama kelamaan Qorun tidak pernah lagi beribadah. Kini dia mulai sibuk berniaga. Makin hari hartanya semakin banyak. Hingga akhirnya Qorun menjadi orang yang sangat kaya raya. Namun sayang, kini dia menjadi sombong dan pelit. Dia selalu ingin terlihat berkuasa dan gila pujian. Kekayaannya selalu dihitung sampai sedetil-detilnya, hingga kehilangan satu dinar pun dia pasti akan mengetahuinya.

Suatu hari ada salah seorang sahabat lama Qorun yang mengingatkan dia untuk membayar zakat atas hartanya yang berlimpah. Terpaksa Qorun mendatangi nabi Musa untuk menanyakan berapa banyak zakat yang harus dibayarnya. “Setiap seribu dinar zakatnya satu dinar. Seribu kambing zakatnya satu kambing. Seribu gram emas zakatnya satu gram emas. Begitu seterusnya,” jelas nabi Musa. Qorun mulai menghitung zakatnya, ternyata jumlahnya lumayan besar. Rasa kikirnya muncul. Pikirnya dia sudah susah payah mencari kekayaan kenapa harus dibuang percuma. Maka dia mulai berprasangka buruk tehadap nabi Musa. Menurutnya peraturan zakat itu hanyalah tipu muslihat nabi Musa untuk kesejahteraan nabi Musa sendiri.

Qorun memang keterlaluan. Bukan saja dia tidak mau mebayar zakat hartanya, dia juga menghasut saudagar-saudagar lainnya supaya tidak membayar zakat. Bahkan dia merencanakan untuk mencelakakan nabu Musa. Dia membayar seorang wanita penghibur untuk mengaku pernah berbuat tidak baik dengan nabi Musa. Suatu siang, saat nabi Musa sedang berdakwah, Qorun sengaja bertanya apa hukumannya jika pria dan wanita yang bukan suami istri tapi melakukan zina. “Hukumannya adalah dirajam!” jawab nabi Musa tegas. “Apakah itu juga berlaku bagimu wahai nabi?” tanya Qorun lantang. “Tentu! Hukumannya juga dirajam,” jawab nabi Musa. “Kalau begitu kami harus merajammu wahai nabi! Bukankah kau telah berzina dengan seorang wanita sedangkan dia bukan istrimu?” kata Qorun dengan suara keras. “Naudzubillahi Min Dzalik, aku tidak pernah berbuat sehina itu. Celakalah orang yang menuduh tanpa bukti!” kata nabi Musa. “Tentu saja aku punya bukti,” jawab Qorun dengan tenang. Lalu dipanggilah si wanita penghibur. Tapi si wanita penghibur tadi setelah berhadapan dengan nabi Musa menjadi ciut nyalinya. Sehingga dia malah membeberkan kejadian yang sebenarnya.

Mendengar hal itu nabi Musa menjadi marah. Dia berdoa kepada Alloh Swt untuk memberikan petunjuk. Lalu Alloh berfirman bahwa Alloh telah memerintahkan bumi untuk taat kepada nabi Musa. Nabi Musa lalu berkata: “Wahai Bani Israil sesungguhnya Alloh telah memerintahkan kalian untuk taat kepadaku. Barang siapa yang ingin bersama Qorun tetaplah bersamanya. Siapa yang ingin bersamaku, menjauhlah dari Qorun!” Semua orang menjauhi Qorun, hingga tinggal tersisa dua orang. Lalu nabi Musa berkata pada bumi, “Wahai bumi telanlah Qorun dan pengikutnya!” Tiba-tiba bumi dimana Qorun dan pengikutnya berpijak bergetar kemudian membelah dan mulai menelan mereka. Sia-sia saja Qorun berteriak minta ampun, dosanya sudah tidak terampuni. Maka dia dan pengikutnya hilang ditelan bumi.

Tetapi setelah peristiwa itu, orang-orang mulai berprasangka bahwa nabi Musa sengaja menghukum Qorun supaya bisa menguasai hartanya. Maka sekali lagi nabi Musa meminta bumi untuk menenggelamkan harta Qorun supaya terhindar dari fitnah. Alloh mengabulkan doa nabi Musa dengan menciptakan gempa bumi yang dahsyat, sehingga semua harta Qorun terkubur di dalam bumi. Itulah asal mulanya kenapa kita menyebut harta yang terpendam dengan istilah harta karun.

Kelompok Teroris Zionis Sebelum Berdirinya Israel: Haganah (2)

Posted by Rifan Syambodo Categories: Label: Fakta Perang , Perang di Asia

Seperti sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, Hashomer adalah sebuah kelompok teroris Zionis yang kemudian bermetamorfosis menjadi sebuah kelompok teroris Zionis lainnya bernama Haganah (baca: "Hah Gah nah').

Menurut Ami Isseroff, Haganah adalah gerakan bawah tanah Yahudi yang didirikan pada tahun 1920 dengan nama resmi Irgun HaHagannah Ha'vri. Haganah bisa dikatakan sebagai salah satu pilar organisasi paramiliter Yahudi di wilayah Palestina saat masih menjadi wilayah mandat Britania Raya sejak 1920 hingga 1948.

Madjid Shafa dalam bukunya Negara Fiktif menyatakan bahwa kelompok ini merupakan Organisasi Militer Zionis yang memulai aktifitasnya sejak tahun 1921 di Jerusalem. Tujuan mereka tiak lain adalah mengusir kaum muslim Palestina dan menempatkan orang Yahudi di bumi para nabi tersebut.

Saat pembentukan organisasi ini, pemimpin mereka pun mengatakan bahwa tujuan dari didirikannya Haganah adalah membela kehidupan, kepemilikan dan keagungan para warga Yahudi.

Oleh karena itu, begitu saja Haganah terbentuk, banyak elemen pasukan Yahudi yang segera bergabung di dalam barisan Haganah. Mereka notabene adalah orang-orang Yahudi yang pernah berperang di Balkan bersama pihak Inggris pada pertengahan Perang Dunia Pertama yakni antara tahun 1917 sampai 1918.

Menurut Madjid Shafa, membanjirnya para imigran Yahudi dari beberapa negara Eropa, khusunya Eropa Timur, diantara tahun 1920-1930 semakin memperkuat salah satu sel kelompok teroris Zionis ini. Hal ini dikarenakan bahwa sebagian besar imigran yang baru datang adalah pemuda. Banyak dari mereka yang juga memiliki pengalaman di bidang organisasi milisi dan rahasia di tempat-tempat pemukiman Yahudi di Eropa Timur.

Pada tahun 1920- 1930, di bawah pimpinan David Ben-Gurion, Haganah melaksanakan aksi teror dan kekerasan. Haganah yang semula hanya terbatas sebagai kekuatan bersenjata demi mempertahankan pemukiman imigran Yahudi, kemudian berubah menjadi laskar yang melakukan penyerangan terhadap warga Arab-Palestina. Mereka juga melakukan pengadaan dan pembelian senjata untuk merancang konflik dengan masyarakat Arab-Palestina yang kemudian dikenal dengan rencana Ben Zion Dinos, sebuah rencana yang menyusun daftar dan tanggal aksi pembunuhan terhadap para pemimpin Arab-Palestina saat itu.

Pemilihan tempat-tempat pemukiman Yahudi yang murni dibangun dengan tujuan strategis dan politis sangat berpengaruh dalam terbentuknya Haganah dan pola pikir para anggotanya. Pemilihan tempat pemukiman Yahudi tidak hanya berlandaskan pada faktor ekonomi, tapi juga faktor kebutuhan pertahanan sentral dan strategi penempatan warga Yahudi berdasarkan jaminan akan eksistensi politik warga Yahudi di seluruh tanah Palestina.

Menurut mereka, berhadapan langsung dengan warga Arab secara khusus akan mempengaruhi faktor ekonomi. Menurut mereka hal ini pada gilirannya akan menjadikan pemukiman Yahudi tersebut menjadi sebuah benteng kokoh untuk pertahanan Haganah. Program-program ekonomi dan pertanian pun akhirnya dijalankan secara bersamaan dengan program militer.

Haganah memiliki dua komando rahasia, yaitu komando tinggi sipil dan komando tinggi militer. Dua komando ini tunduk pada kelembagaan Zionis yang berpusat pada agen-agen Yahudi.

Pada awal mula perkembangannya, Haganah mengadakan hubungan dengan Hestodort,yakni sebuah organisasi Persatuan Para Buruh Yahudi di Israel. Pada dekade 1920an pun Haganah menyiapkan landasan untuk aktivitasnya di bidang spionase dan juga penyelundupan senjata dan pemindahan warga Yahudi ke Palestina.

Abdul Wahhab Maisiri dalam bukunya Mausu’ah al Mafahim wa al Musthalahat ash Shhahyuniyah menyatakan bahwa Yosef Hekht, seorang pemimpin Haganah, dalam laporannya kepada David Ben Gurion terkait masalah ini mengatakan, “Di masa itu, Haganah (sudah) memiliki 27 senapan mesin, 750 senapan 1050 revolver, dan 750 granat. Karena jumlah senjata ini dirasa tidak cukup untuk menguasai Palestina, maka para personil Haganah berupaya mengimpor senjata dari luar negeri. Hal ini dilakukan melalui penyelundupan senjata dan pembangunan beberapa pabrik kecil pembuat senjata ringan.”

Selanjutnya Abdul Wahhab mengatakan, pada mulanya perlindungan terhadap semua koloni dan pemukiman Zionis masih berada di bawah komando pusat Haganah. Namun, setelah terjadinya peristiwa revolusi 1929, Haganah mulai mengatur kelembagaannya atas dasar ekspansi, perluasan pendudukan dan operasi teror. Haganah juga mengumpulkan berbagai perangkat senjata dan menyimpan bahan logistik, serta memproduksi sebagian lainnya pada tahun-tahun berikutnya.

Ketika Buku Putih Kedua [1] dipublikasikan pada tanggal 21 oktober 1930, yang mencakup pasal-pasal pemindahan orang-orang Yahudi ke Palestina, maka pihak zionis memutuskan untuk memperkuat Haganah dan menggunakan beberapa cara untuk menghalangi kedatangan yang tidak diinginkan dari warga Yahudi ke Palestina.

Namun siapa sangka, pada tahun 1931 Haganah pun terpecah. Hal ini terjadi menyusul pertikaian di tubuh internal mereka sendiri dan memunculkan sebuah faksi bernama Haganah B. Akan tetapi, pada tahun 1936 kelompok “sempalan” ini kembali bergabung ke Haganah meski sebagian lainnya menolak kembali dan lebih memilih membentuk kelompok baru benama Irgun.

Kendati Haganah dalam beberapa kasus, mengeluarkan pernyataan yang mengutuk aksi Irgun, namun penjelasan-penjelasan transparan para pemimpin organisasi ini khususnya, Menachem Begin dan tulisan-tulisannya, malah menyingkap koordinasi kemiliteran dua organisasi ini dalam pembagian peran dan tugas.

Haganah memiliki banyak kerjasama dengan pasukan Ingris dalam meredam revolusi rakyat Palestina pada tahun 1929. Oleh karena itu, pemerintah sementara Inggris menugaskan salah seorang perwiranya untuk membentuk brigade-brigade Zionis demi memadamkan revolusi rakyat Palestina. Pemerintah sementara Inggris juga memberi izin kepada Haganah untuk membentuk satuan polisi bernama Nou Therim. Satuan ini sendiri terdiri dari 22 ribu prajurit yang dilengkapi senjata dan sarana militer yang kiranya diperlukan.

Pada 1937, sebuah unit khusus bernama Mossad Aleya Bet pun dibentuk oleh Haganah. Unit ini bertugas mengawasi operasi penyelundupan orang-orang Yahudi ke Palestina. Di masa itu pula, sebuah unit lain dengan nama sandi Richsen dibentuk untuk memperoleh senajata. Dan masih di tahun yang sama, sebuah unit lagi diciptakan dengan nama Shirot Yadiot atau Sha yang bertugas menjaga kepentingan intelejensi milisi Haganah.

Sebagian besar operasi Aleya Bet dan Richsen diemban oleh Haganah sendiri. Sedangkan Sha memainkan peran penting dalam mensukseskan jalannya berbagaioperasi ini. Sebagai contoh, Haganah memberikan informasi tentang kiriman muatan senjata untuk pasukan Inggris di Palestina. Dalam banyak kasus, senjata-senjata ini malah jatuh di tangan Haganah sendiri.

Melalui kesepakatan khusus yang dibuat oleh Aleya Bet dengan manajemen operasi khusus Inggris, dia mulai mengatur operasi para penerjun payung Haganah di berbagai negara Balkan yang notabene dikuasai oleh Nazi.

Meski alasan resmi dan tujuan yang diprogandakan dari operasi-operasi ini semata-mata untuk mendorong warga Yahudi kawasan Balkan melawan Nazi, namun para penerjun payung Haganah sama sekali tidak menunjukkan aktivitas di bidang ini. Kegiatan mereka semata-mata difokuskan pada hubungan dengan organisasi-oraganisasi Zionis di kawasan itu, dengan tujuan mengkoordinasi operasi pemindahan warga Yahudi ke Palestina. Hasilnya, dengan cara ini mereka berhasil memindahkan 10.000 warga Yahudi Balkan ke Palestina.

Dalam tahun-tahun pertama Perang Dunia II, pemerintah Inggris meminta Haganah untuk bekerja sama kembali, karena ketakutan akan serbuan Kekuatan Poros ke Afrika Utara. Setelah Erwin Rommel dikalahkan di El Alamein pada 1942, Inggris menarik dukungannya terhadap Haganah. Di tahun 1943, setelah permintaan dan negosiasi yang lama, tentara Inggris mengumumkan pendirian Brigade Yahudi. Ketika Yahudi Palestina diperbolehkan mendaftarkan diri ke dalam tentara Britania sejak 1940, ini adalah pertama kalinya sebuah unit militer khusus Yahudi berperang di bawah bendera Yahudi. Brigade Yahudi terdiri atas 5.000 tentara dan ditempatkan di Italia pada bulan September 1944.

Selanjutnya, operasi pengumpulan senjata secara illegal terus dilakukan Haganah hingga pada tahun 1948 dimana kemudian Negara Zionis Israel berdiri. Sebagai contoh ketika pasukan Inggris mundur dari Palestina pada tahun 1947-1948, unit Sha memberikan informasi akurat perihal waktu tahap-tahap pengunduran diri mereka kepada Haganah.

Informasi-infomasi ini membuat Haganah dapat menduduki tempat-tempat yang ditinggalkan pasukan Inggris. Begitu tempat-tempat ini dikosongkan, dalam tempo beberapa meni saja, Haganah berhasil memperoleh senjata-senajta mereka.

Hal ini terus berlanjut sehingga ketika masa pendeklarasian berdirinya Israel pada 15 Mei 1948, Haganah telah sedemikian siap dari segala segi pasukan dan persenjataan. Maka itu tak heran bahwa Haganah lah yang kemudian diizinkan dari tadinya sebuah milisi Zionis lalu berubah secara resmi menjadi tentara Israel.

Langkah ini tidak lain dilakukan oleh Ben Gurion perdana menteri dan menteri pertahanan rezim Zionis pada masa itu. Begitu rezim zionis, dibentuk Ben Gurion segera mengeluarkan perintah agar Haganah dan Kelompok-kelompok militer Zionis lainnya bergabung untuk menjadi tentara Israel.

Pada 28 Mei 1948, kurang dari 2 minggu setelah berdirinya negara Israel pada 15 Mei, pemerintah sementara meresmikan Pasukan Pertahanan Israel sebagai pengganti Haganah. Pemerintah juga tidak mengakui angkatan bersenjata selain daripada itu. Irgun melanggar keputusan ini yang kemudian melahirkan perselisihan antara Haganah dan Irgun. Perlahan-lahan Irgun meletakkan senjata dan Menachem Begin mengubah milisinya menjadi sebuah partai politik yang bernama Herut. (pz)

Bersambung...

10 kebohongan terbesar dalam sejarah dunia

10. Strategi Kuda Troya (Trojan Horse)
Ketika Trojan Paris melarikan diri bersama Helen (istri dari raja Spartan), perang tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut terjadi setidaknya selama 10 tahun sampai akhirnya Trojan dikatakan berhasil dikuasai Yunani.
Merupakan hal yang jenius, Yunani membangun sebuah kuda kayu ("Kuda Trojan") yang sangat besar dengan perut berongga sehingga orang dapat bersembunyi. Yunani meyakinkan bahwa itu merupakan penawaran damai sebagai hadiah untuk musuh. "Kuda Trojan" kemudian diterima dengan senang hati dan dibawa pada kota pertahanan musuh. Pada saat malam, tentara Yunani yang sedang bersembunyi di dalam menyelinap pada rumah-rumah. Kemudian, mereka melakukan pembantaian dan menghancurkan Trojan tanpa ragu-ragu.

9. Pemalsuan lukisan Vermeer oleh Han van Meegeren

Pada awal abad ke 20, sedang terjadi perdebatan tentang Vermeer yang telah melukis serial lukisan yang berhubungan dengan injil. Van Meegeren menyambar kesempatan ini dan melakukan pekerjaan dengan hati-hati pada sebuah lukisan yang sedang diperdebatkan yang berjudul "The Disciples at Emmaus." Dengan melakukan pekerjaan yang detail dan halus, dia memalsukan lukisan tersebut dengan menghilangkan kerusakan-kerusakan dengan teknik old-painting pada masa itu. Dia dengan sengaja memancing adanya kritik dan prasangka miring pada orang yang akan mempercayai bahwa lukisan tersebut dilukis oleh Vermeer sendiri. Dan itu berhasil!

8. Penipuan Bernard Madoff (Skema Ponzi)

Bernard Madoff adalah pengusaha dan mantan kepala dari bursa saham NASDAQ. Ia mulai membangun firma Wall Street, Bernard L. Madoff Investment Securities LLC dan merupakan direkturnya sampai 11 Desember 2008, ketika ia ditahan dan didakwa dalam penipuan sekuritas melalui skema ponzi, yang merugikan perusahaan-perusahaan rekanan sebesar 50 milyar dolar.

Nama Ponzi diambil dari seorang penipu bernama Charles Ponzi yang terkenal dengan penipuannya karena menawarkan investasi berupa transaksi spekulasi perangko AS terhadap perangko asing di era 1919-1920. Pada pertengahan Agustus 1920, audit oleh pemerintah terhadap usaha Ponzi menemukan bahwa Ponzi sudah bangkrut. Total aset yang dimilikinya sekitar US$ 1,6 juta, jauh di bawah nilai utangnya kepada investor.

7. Pemalsuan Identitas Anna Anderson, alias Anastasia
Setelah revolusi Rusia, keberadaan keluarga besar tidak dapat diterima di Bolsheviks. Di tahun 1918 tersebar kabar bahwa anggota keluarga besar tsb masih selamat. Berselang 2 tahun kemudian muncul sosok Anna Anderson men-klaim bahwa ia adalah Anastasia, putri bungsu dari keluarga besar Rusia. Baru akhirnya di tahun 1927 ia mengakui bahwa nama aslinya adalah Franziska Schanzkowska dan bukan Anastasia .
Di tahun 2009 barulah para ilmuwan menyatakan bahwa tidak ada satu anggota keluarga besar Rusia pun yg selamat dari eksekusi di Bolsheviks.

6. Sumpah Palsu Titus Oates (Rencana Pembunuhan Charles II)

Peristiwa besar pada tahun 1678, yaitu apa yang dinamakan "Persengkokolan Paus" untuk membunuh Charles II sehingga saudaranya yang beragama Katolik James, Duke of York, dapat memerintah di tempatnya. Tanggal 6 September 1678, Titus Oates, seorang mantan pemeluk baru faham Katolik dan seorang mantan Jesuit, pergi kepada hakim, Sir Edmund Berry Godfrey, untuk memberitahukan kepadanya tentang persengkongkolan itu. Godfrey ditemukan mati, tidak lama kemudian. Hal ini hanya menghasilkan emosi pada Katolik yang diduga melakukan balas dendam. Pada pengadilan, Oates memberikan bukti, akan tetapi gagal, dan mulai saat itu ia mulai kehilangan kredibilitas. Oates pada akhirnya dipersalahkan karena sumpah palsu

5. Kebohongan Manusia Piltdown

Charles Darwin merupakan aktor di balik layar dari penipuan ini. Menggunakan teori yg asal-asalan tentang evolusi , ia berhasil membentuk sekumpulan pengikutnya untuk meneruskan kebohongan teori bahwa manusia berevolusi dari spesies kera. Dr.Alvan T. Marston melakukan analisa kepada fosil manusia piltdown yg diajukan oleh pengikut Darwin untuk diteliti, hasilnya sangat mencengangkan. Fosil tsb bukan fosil manusia purba, akan tetapi fosil buatan yg ada bagian yg sudah dimodifikasi dari potongan rahang kera, dsb.

4. Kontroversi Peristiwa Dreyfus

Peristiwa Dreyfus adalah skandal politik Perancis terburuk. Kapten Alfred Dreyfus (1859-1935), kapten Yahudi Perancis dihukum karena dituduh berkhianat memberi rahasia militer Perancis kepada Jerman dan lalu dibuang ke Pulau Setan (1894). Pada 1897, saudara lelakinya meneliti dan menemukan bahwa tulisan yang mirip tulisan Dreyfus ialah tulisan Mayor Ferdinand Walsin Esterhazy. Bukti yang lebih jauh dituduhkan padanya sebagai membuka rahasia militer lebih jauh dan memalsukan bukti (Januari 1898). Hukuman buat Dreyfus menimbulkan antisemitisme, walau bukti terhadap tuduhannya dipalsukan, angkatan perang enggan mengakuinya. Setelah timbul minat umum terhadap perkara itu, diketahui Gereja Katolik Roma menyokong penghukuman itu.

3. Perselingkuhan Clinton/Lewinsky

Reputasi Bill Clinton yang cemerlang akhirnya jatuh juga oleh perempuan. Semua pasti ingat kasus menghebohkan itu yang nyaris membuat Clinton tumbang dari kursi Kepresidenan. Pada tahun 1995, Monica Lewinsky, lulusan dari Lewis & Clark College, dipekerjakan untuk bekerja sebagai magang di Gedung Putih pada masa jabatan pertama Clinton, dan memulai hubungan pribadi dengan dia tahun itu. Hubungan itu terus berlanjut sampat Lewinsky pindah bekerja di Pentagon. Kasus ini terbongkar karena curhatnya pada teman kerjanya di Pentagon, Linda Tripp, yang diam-diam ternyata merekam percakapan telpon mereka. Tripp menyerahkan bukti kaset rekaman itu pada Kenneth Starr, Independent Counsel yangs edang menyelidiki sejumlah kasus yang melibatkan Clinton, termasuk skandal Whitewater, Filegate, dan Travelgate.

2. Skandal Watergate

30 Juli tahun 1974, atas paksaan dari Pengadilan Tinggi AS, Presiden AS saat itu, Richard Nixon, menyerahkan kaset rekaman skandal Watergate. Skandal Watergate terjadi pada tanggal 17 Juni 1972, ketika lima orang anggota tim pemenangan pemilu Nixon ditangkap atas tuduhan memasang penyadap suara di markas Partai Demokrat yang terletak di kompleks Watergate, Washington. Namun demikian, pemerintahan Nixon yang berasal dari Partai Republik menyangkal keterlibatan mereka dalam kasus ini. Senat AS kemudian mengadakan penyelidikan atas kasus ini dan terbukti bahwa penyadapan itu dilakukan dengan sepengetahuan Gedung Putih.

1. The Big Lie: Nazi Propaganda

Nazi yang sangat membenci yahudi memutuskan untuk memusnahkan yahudi dari bumi. Untu mewujudkan hal ini, Adolf Hittler dan Mentri Propaganda-nya, Joseph Goebbels, meluncurkan kampanye untuk meyakinkan warga Jerman agar memusuhi yahudi
Para Katolik adalah para tuannya Nazi Jerman yang melaksanakan prinsip-prinsip kepausan. Gereja Roma merasa berhak untuk memusnahkan siapa saja, baik dengan cara lambat atau cepat, yang menghalanginya, yaitu orang-orang liberal dan kaum Yahudi, dikirim ke Auschwitz, Dochau, Belsen, Buchenwald dan kamp-kamp kematian lainnya.
Nazi mengisukan kebohongan-kebohongan yang menyatakan bahwa yahudi merupakan sumber dari seluruh kegagalan Jerman pada masa itu. Teori Nazi saat itu ""No Matter How Big The Lie is, People Will Believe It If U Repeat It Enough.

noreply@blogger.com (haeru_din11@yahoo.com) — Fri, 29 Apr 2011 00:57:00 +0700

noreply@blogger.com (haeru_din11@yahoo.com) — Fri, 29 Apr 2011 00:51:00 +0700

asuransi
(oleh: Dadang Kadarusman) — Saya pernah menyimak pendapat beberapa orang tentang hidup. Ada yang bilang : “Hidup itu urusan Tuhan. Mengasuransikan jiwa kita berarti mendahului kehendak Tuhan.”
Begitu kira-kira. Dan faktanya, memang cukup banyak orang yang alergi mendengar kata ‘asuransi jiwa’. Lucunya, mereka yang alergi dengan asuransi jiwa ini sama sekali tidak sungkan untuk mengasuransikan mobil, motor atau rumah yang mereka miliki.
Makanya, tidak mengejutkan jika mayoritas pemilik kendaraan bermotor melindungi nilai ekonomi kendaraannya dengan asuransi, sementara hanya sekitar 3% saja orang Indonesia yang secara sadar melindungi nilai ekonomi dirinya dengan asuransi jiwa.
Sebenarnya asuransi jiwa bukan untuk melindungi jiwa kita. Melainkan melindungi nilai ekonomi diri kita. Misalnya, jika saat ini kita mampu menyediakan 5 juta rupiah setiap bulan untuk keluarga kita hidup dengan layak, maka asuransi jiwa membantu kita untuk menjamin agar kehidupan ekonomi keluarga kita dengan 5 juta rupiah pengeluaran itu bisa terus terjaga, ‘meskipun’ terjadi sesuatu yang menyebabkan kita tidak mampu lagi menghasilkan uang sejumlah itu. Kita tidak berharap ’sesuatu’ itu terjadi.
Namun siapa yang bisa memastikan masa depan?
Oleh karena itu, coba renungkan: Jika nilai ekonomi mobil atau rumah kita saja dilindungi, mengapa kita tidak melindungi nilai ekonomi diri kita? Apakah mobil atau rumah lebih berharga dari diri kita sendiri?
Jika kita karyawan, coba di cek apakah perusahaan tempat kita bekerja sudah menyediakan asuransi jiwa bagi kita. Perusahaan-perusaha an yang baik biasanya menyediakan asuransi jiwa bagi karyawan-karyawannya. Namun ada 2 hal yang perlu kita lakukan:
Pertama, tanyakan kepada HRD, apakah asuransi yang disediakan itu hanya berlaku selama kita bekerja di perusahaan itu, atau bisa dilanjutkan sendiri seandainya kita berhenti bekerja.
Pada umumnya jika karyawan resign atau pensiun, maka asuransi jiwanya secara otomatis akan terputus. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk membeli asuransi jiwa sendiri. Kecuali jika kita berencana untuk bekerja terus sebagai profesional.
Tetapi, perlu dipertimbangkan juga, jika kita pensiun, apakah perlindungan itu bisa dibawa pergi sebagai paket pensiun atau tidak.
Kedua, jika perusahan telah menyediakan asuransi jiwa yang bisa kita kelola sendiri (bisa dibawa pergi dan dilanjutkan sendiri) maka mungkin sudah waktunya untuk melakukan perencanaan keuangan atau biaya sekolah anak-anak di masa depan.
Memang ada orang yang lebih suka menabung setiap bulan di bank, dan tidak diambil-ambil. Tidak masalah jika kita bisa berdisiplin demikian. Tetapi, jika tidak, mungkin asuransi pendidikan bisa menjadi jalan keluarnya.
Selain dari itu, asuransi pendidikan mempunyai kelebihan dari sisi perlindungan, yang tidak dimiliki oleh tabungan pendidikan.
Prinsipnya: jika terjadi ’sesuatu’ pada diri kita, maka anak-anak kita tetap mendapatkan jaminan pembiayaan pendidikan sesuai dengan yang kita rencanakan.
Sekalipun kita tidak berminat untuk membeli polis asuransi, kita tidak perlu sungkan untuk berkonsultasi dengan agen asuransi. Tidak ada ruginya jika kita memahami mekanisme perencanaan keuangan model ini.
Paling tidak, kita bisa membandingkannya dengan strategi perencanaan keuangan yang saat ini kita jalankan. Meskipun kita tidak membeli polis asuransi dari mereka, mereka biasanya dengan senang hati membantu kita untuk mendesain rencana keuangan jangka panjang kita. Artinya, kita bisa mendapatkan konsultasi gratis tentang perencanaan keuangan kita. Lumayan kan?
Saat ini asuransi sudah banyak yang dikombinasikan dengan investasi. Jadi, anda akan mendapatkan benefit perlindungan, sekaligus melihat porsi uang yang anda bayarkan sebagai tabungan atau investasi yang terus bertumbuh dan berkembang.

kliring

Di dunia perbankan terdapat istilah kliring, mungkin kamu pernah mendengar istlah kliring ini ketika ada seseorang yang mentrasnfer uang atau dana antar bank yang berbeda, mesalnya dari bank Mandiri ke bank BCA atau sebaliknya. Sebenarnya apa sih pengertian kliring secara detail dan lengkap, bagi kamu yang ingin tau silahkan lanjutkan membaca artikel di bawah ini.
Kata Kliring sebenarnya berasal dari istilah asing, yaitu dalam bahasa inggris yang berbunyi Clearing, dalam wikipedia menyebutkan kliring merupakan salah satu istilah di dunia perbankan dan keuangan yang menunjukkan suatu aktivitas yang berjalan sejak saat terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Kliring sangat dibutuhkan sebab kecepatan dalam dunia perdagangan jauh lebih cepat dari pada waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi pelaksanaan aset transaksi. Kliring melibatkan manajemen dari paska perdagangan, pra penyelesaian eksposur kredit, untuk memastikan bahwa transaksi dagang terselesaikan sesuai dengan aturan pasar, walaupun pembeli maupun penjual menjadi tidak mampu melaksanakan penyelesaian kesepakatannya. Yang termasuk dalam proses kliring antara lain pelaporan / pemantauan, marjin risiko, netting transaksi dagang menjadi posisi tunggal, penanganan perpajakan dan penanganan kegagalan.
Secara umum kliring melibatkan lembaga keuangan yang memiliki permodalan yang kuat yang dikenal dengan sebutan Mitra Pengimbang Sentral (MPS) atau dalam istilah asingnya dikenal dengan central counterparty. MPS ini menjadi pihak dalam setiap transaksi yang terjadi baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Dalam hal terjadinya kegagalan penyelesaian atas suatu transaksi maka pelaku pasar menanggung suatu risiko kredit yang distandarisasi dari MPS .
Di Amerika Serikat, kliring antar bank dapat terlaksana melalui Automated Clearing House (ACH), dimana aturan dan regulasinya diatur oleh NACHA – The Electronic Payments Association,yang sebelumnya bernama National Automated Clearing House Association, serta Federal Reserve. Jaringan ACH ini akan bertindak selaku pusat fasilitas kliring untuk semua transaksi transfer dana secara elektronik. Kliring antar bank atas cek dilaksanakan oleh bank koresponden dan Federal Reserve.

Sedangkan di negara kita sendiri yaitu Indonesia, untuk kliring antar bank atas transfer dana secara elektronik dan atas cek dilaksanakan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia (BI). Sedangkan proses kliring atas transaksi efek dilaksanakan oleh P.T Kliring Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI dan proses kliring atas transaksi kontrak berjangka dilaksanakan olek P.T Kliring Berjangka Indonesia atau KBI
Kami harap artikel yang menjelasan pengertian kliring bank di atas bisa bermanfaat untuk kamu yang membutuhkan.

Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Berdasarkan Jangka Waktu Terhadap Dana Deposito Berjangka Pada PT. Bank Jatim Cabang Kediri

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa faktor tingkat bunga deposito berjangka sangat berpengaruh terhadap jumlah dana deposito berjangka pada PT. Bank Jatim Cabang Kediri. Sehubungan dengan itu, maka perusahaan (PT. Bank Jatim Cabang Kediri) harus membuat suatu kebijakan mengenai faktor-faktor tersebut, agar para calon debitur atau nasabah lebih tertarik didalam mendepositokan uangnya ke PT. Bank Jatim Cabang Kediri.
Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah : untuk menganalisis apakah faktor tingkat bunga deposito berjangka berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah dana deposito berjangka pada PT. Bank Jatim Cabang Kediri.
Dalam penelitian ini penulis memberikan hipotesis yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya, yaitu : “ diduga bahwa tingkat bunga deposito, berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah dana deposito berjangka pada PT. Bank Jatim Cabang Kediri “
Adapun metode dan teknik pengumpulan data, yaitu studi lapangan yang terdiri dari observasi, interview, dokumenter dan studi kepustakaan. Untuk mendapatkan datanya dari dua sumber data, yaitu : data primer dan data sekunder.
Sedangkan teknik analisis data yang penulis gunakan dalam peneltian ini adalah : analisis kualitatif dan analisis kuantitatif (dengan menggunakan analsis korelasi dan analisis regresi) dengan soft wear SPSS for Windows 10.5.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis korelasi bahwa hubungan antara tingkat bunga deposito jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan kesemuanya berhubungan secara signifikan terhadap jumlah dana deposito berjangka.
Sedangkan berdasarkan analisis regresi menunjukkan, bahwa semua tingkat bunga deposito mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap jumlah dana deposito berjangka. Dari hasil analisis tersebut yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap jumlah dana deposito adalah tingkat bunga deposito jangka waktu 12 bulan. Sedangkan yang mempunyai pengaruh paling kecil adalah tingkat bunga deposito jangka waktu 6 bulan.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa dengan menggunakan analisis secara kuantitatif, tingkat bunga deposito berdasarkan jangka waktu secara bersama-sama maupun secara parsial mempunyai pengaruh secara siknifikan terhadap dana deposito berjangka pada PT. Bank Jatim Cabang Kediri.

Artikel Perkembangan Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan system ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan system bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan system syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah.

Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih.

Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya.

Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang – Undang perbankan no. 10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU no.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Tabel 1.1 Perkembangan Bank Syariah Indonesia
Indikasi	1998 KP/UUS	2003 KP/UUS	2004 KP/UUS	2005 KP/UUS	2006 KP/UUS	2007 KP/UUS	2008 KP/UUS	2009 KP/UUS
BUS	1	2	3	3	3	3	5	6
UUS	-	8	15	19	20	25	27	25
BPRS	76	84	88	92	105	114	131	139

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, 2009.

Keterangan :
BUS	=	Bank Umum Syariah
UUS	=	Unit Usaha Syariah
BPRS	=	Bank Perkreditan Rakyat Syariah
KP/UUS	=	Kantor Pusat/Unit Usaha Syariah

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan tahunan BI 2009 (Desember 2009). secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada tahun 1998 hanya ada satu Bank Umum Syariah dan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka pada Desember 2009 (berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank syariah telah mencapai 31 unit yang terdiri atas 6 Bank Umum Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 139 unit pada periode yang sama.

Tabel 1.2 Indikator Utama Perbankan Syariah (dalam milyar rupiah)
Indikasi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Aset	7.945	15.210	20.880	28.722	36,537	49.555	66.090
DPK	5.725	11.718	15.584	20.672	28.011	36.852	52.271
Pembiayaan	5.561	11.324	15.270	20.445	27.944	38.198	46.886
FDR	97,14%	96,64%	97,76%	98,90%	99.76%	103.65%	89.70%
NPF	2,34%	2,38%	2,82%	4,75%	4,07%	3.95%	4.01%

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, 2009.

Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan terakhir indikasi-indikasi perbankan syariah. Perkembangan asset perbankan syariah meningkat sangat signifikan dari akhir tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2009 sebesar lebih dari 33.37 persen. Penghimpunan dana dan pembiayaan mencapai peningkatan sebesar 41.84 dan 22.74 persen.

Jika dilihat dari rasio pembiayaan yang disalurkan dengan besarnya dana pihak ketiga (DPK) yang dinyatakan dengan nilai Financing to Deposit Ratio (FDR), maka bank syariah memiliki rata-rata FDR sebesar 97.65 persen. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya, pada tahun 2008 Financing to Defosit Ratio perbankan syariah lebih dari 100 %. Tingginya tingkat FDR tersebut karena pembiayaan yang disalurkan selama bulan maret – November 2008 lebih besar dari Dana Pihak ketiga.

Yang perlu di catat disini adalah, meskipun pembiayaan yang disalurkan lebih besar dari DPK, tetapi tingkat kegalalan bayar atau yang dinyatakan dalam Non Performing Financing (NPF) ternyata lebih sedikit dari periode tahun 2006-2007, yakni hanya sebesar 3.95%, masih dibawah batas ketentuan minimal sebesar 5 persen. Artinya bank syariah betul betul menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian. Selain itu juga, secara keseluruhan perbankan syariah relatif lebih sehat.

Tabel 1.3. Perbandingan Pangsa Perbankan Syariah Terhadap Total Bank
	Islamic Bank(Des 08)		Total Bank	Islamic Bank(Des 09)		Total Bank
	Nominal	Share		Nominal	Share
Total Asset	49,56	2.14%	2,310.60	66,09	2.61%	2,534.10
Deposit Fund	36,85	2.10%	1,753.30	52,27	2.65%	1,973.00
Credit Financial Extended	38,20	-	-	46,88	-	-
FDR/LDR	103.66%	-	-	89.70%	-	-

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, 2009

Pada tabel 1.3 terlihat bahwa pangsa perbankan syariah meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2008 pada bulan yang sama, yaitu asset menjadi 2.61% meningkat sebesar 0.47% , Deposit Fund atau DPK juga mengalami pertumbuhan menjadi 2,02%, meningkat 0,24%. hal ini menunjukkan kinerja dan potensi perbankan syariah mengalami perkembangan yang baik.

Gb. 1.4. Komposisi Pembiayaan Bank Syariah

Pada table 1.4 terlihat bahwa persentase pembiayaan murabahah dengan prinsip jual-beli yang dilakukan oleh perbankan syariah mendominasi jauh di atas dari pembiayaan mudharabah dan musyarokah. Pada tahun 2003 terjadi perberdaan terbesar dimana persentase pembiayaan mudharabah dan musyarokah hanya sebesar 14,36 dan 5,53 persen sedangkan pembiayaan murabahah sebesar 70,81 persen. Namun sayangnya, meskipun pembiayaan dengan prinsip jual – beli selalu mengalami penurun setiap tahunnya namun jumlah persentasenya tidak pernah kurang dari lima-puluh persen.

Semestinya, pembiayaan dengan akad mudharabah dan akad musyarakah harus lebih banyak. Karena pada akad inilah karakteristik dasar perbankan syariah terbentuk. Kedua akad tersebut merupakan akad dengan sistem bagi hasil. Perbankan syariah dengan sistem bagi hasil inilah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional.

Perkembangan kredit

Pencairan Kredit Tumbuh 22,35 %
Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan stabilitas sistem keuangan menjelang tutup tahun ini cukup terkendali. Positifnya rilis data perekonomian global cukup mampu menahan tekanan koreksi yang bersumber dari kecenderungan profit taking investor menjelang akhir tahun. Sementara itu, intermediasi perbankan juga menunjukkan peningkatan, yang diimbangi dengan kenaikan sumber dana.
NERACA
Mendekati akhir (ahun, tepanya pada periode 20 s.d 23 Desember 2010 kredit perbankan meningkat cukup tinggi dibandingkan pekan sebelumnya. Kredit naik RpH,69 triliun, sehingga secara ytd kredit tumbuh 20,46% dan secara yoy tumbuh 22,35%. Sementara itu, sebagai sumber dana utama bagi perbankan, DPK naik cukup signifikan (Rp26,36 triliun), sehingga secara ytd DPK telah tumbuh 13,86% atau 16,99% (yoy).
Sementara itu, dari pasar uang, menjelang akhir tahun, meningkatnya aktifitas profit taking investor asing dan SBI yang jatuh tempo berdampak pada terdapatnya outflows penanaman asing selama sepekan sebesar Rpl,10 triliun. Portofolio asing pada SBI dan SUN berkurang masing-masing sebesar Rp 1,07 triliun dan Rp290 miKar.
"Perkembangan tersebut menurunkan pangsa SBI asing terhadap total outstanding SBI menjadi 26,95% (sebelumnya 27,48%) dan pangsa SUN asing terhadap total outstanding SUN menjadi 30,80% (sebelumnya 30,83%)," tulis Kepala Biro Humas BI Difi A Johansyah dalam surat elektroniknya, Selasa (28/12).
Perkembangan Kredit
Dijelaskan Difi, pertumbuhan penyaluran kre-dit perbankan pada peka laporan yang naik Rp 14,69 triliun menjadi Rp 1.722,84 triliun terutama bersumber dari kenaikan kredit rupiah (Rpl0,14 triliun), dan kredit valas yang peningkatannya lebih rendah (Rp4,55 triliun). Dengan demikian, selama 2010 (ytd) kredit telah meningkat Rp292,64 triliun (20,46%) dan secara yoy naik Rp314,74 (riliun (22,35%).
"Dengan asumsi pertumbuhan kredit 9 hari tersisa sejak periode laporan (24-31 Desember) adalah sebesar peningkatan kredit pada periode yang sama tahun sebelumnya
(Rp27,86 triliun), diperkirakan pertumbuhan kredit sd akliir 2010 adalah sebesar 22,41%," ujar Difi.
Dia pun menguarikan, pada pekan laporan, kredit rupiah naik pada semua kelompok bank, tertinggi pada kelompok bank Swasta (Rp6,07 triliun) dan terendah pada kelompok KCBA (Rp0,13 triliun). Sementara itu, 4 kelompok bank (Swasta, Persero, KCBA dan Campuran) tercatat mengalami kenaikan kredit valas, tertinggi pada kelompok bank Swasta (Rpl,96 triliun).
Sedangkan kelompok BPD mengalami penurunan sebesar RpO,64 triliun. Dalam denominasi valas, selama pekan laporan kredit valas naik sebesar USS 0,40Miliar, tertinggi terjadi pada kelompok bank Swas-ta sebesar USS 0,18 Miliar.
Kelompok bank Swasta merupakan penyalur kredit terbesar dari total kredit perbankan dengan pangsa 43,64%, diikuti bank Persero (35,87%). Sedangkan yang terendah kelompok bank Campuran (5,43%).
Sumber Dana
Terkait sumber dana, setelah mengalami penurunan pada pekan sebelumnya, pada pekan laporan DPK tercatat mengalami peningkatan yang cukup tinggi. DPK naik Rp26,36 triliun menjadi Rp2.243,63 triliun. Kenaikan tersebut bersumber dari naiknya DPK rupiah sebesar Rp28,96 triliun, sedangkan DPK valas (urun Rp2,60 triliun. "Dengan perkembangan tersebut, secara ytd DPK perbankan telah meningkat Rp273,18 triliun (13,86%) atau secara yoy sebesar Rp325,82 triliun (16,99%),"ujarDifi.
Namun, katanya, kendati kredit rupiah naik pada semua kelompok, namun DPK rupiah hanya naik pada 3 kelompok bank (Swasta, Persero dan Campuran), tertinggi pada kelompok Bank Persero (Rp25,29 triliun) terkait dengan adanya dropping dana pemerintah pusat. Sedangkan kelompok BPD dan KCBA masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp4,52 triliun dan RpO,89 triliun.
Sementara itu, DPK valas hanya naik pada kelompok bank Persero sebesar Rp0,06 triliun. Sedangkan 3 kelompok bank (Swasta, KCBA, dan Campuran) mengalami penurunan, tertinggi pada kelompok bank Swasta sebesar Rpl,53 triliun. Adapun DPK valas kelompok BPD tidak mengalami perubahan. Dalam denominasi valas, DPK turun USS 0,42 Miliar, tertinggi pada kelompok bank Swasta (USS
0,22 Miliar).
(ika dilihat per komponen, lanjut Difi, semua komponen mengalami kenaikan, tertinggi pada komponen Giro (Rpl7,54 triliun), diikuti Tabungan (Rp8,17 triliun). Sedangkan Deposito hanya naik tipis yakni sebesar 0,65 triliun. "Kenaikan DPK yang lebih tinggi dari kredit, menyebabkan LDR turun tipis dari 77,04% menjadi 76,79%," pungkas Difi.
Suku Bunga
Sementara untuk suku bunga per kelompok bank berdasarkan kepemilikan, SBDK rupiah mengalami peningkatan namun rata-rata deposito rupiah 1 bulan turun, sehingga spread suku bunga rupiah melebar 6 bps menjadi 5,50%. Adapun kenaikan SBDK rupiah naik 4 bps disebabkan naiknya suku bunga pada 3 kelompok bank (Swasta, BPD dan KCBA), tertinggi pada kelompok bank Swasta sebesar 6 bps.
Selain itu, rata-rata suku bunga deposito rupiah 1 bulan mengalami penurunan sebesar 2 bps yang disebabkan turunnya suku bunga pada 3 kelompok bank (BPD, KCBA dan Campuran), tertinggi pada kelompok BPD sebesar 4 bps. Sebalinya suku bunga kelompok bank Swasta naik 1 bp. Adapun kelompok bank Persero tidak mengubah suku bunganya.
Sedangkan pergerakan suku bunga kredit efektif rupiah perbankan cukup bervariasi. KMK efektif dan KK efektif mengalami kenaikan, sedangkan KI efektif menurun. Sebaliknya suku bunga efektif valas mengalami penurunan kecuali KK efektif yang tidak berubah. Jika dilihat per kelompok bank, kelompok bank Persero tidak mengubah suku bunganya baik rupiah maupun valas, un

Ilegal logging

noreply@blogger.com (haeru_din11@yahoo.com) — Fri, 29 Apr 2011 00:49:00 +0700

RUANG LINGKUP NASKAH AKADEMIS
RUU TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR

A. Materi Muatan Rancangan Undang-Undang

Materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pembalakan Liar ini secara umum menjawab permasalahan seputar upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar, kelembagaan dan koordinasi antar pelaksana dan penanggungjawab program pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar serta bagaimana sistem pemberian sanksi yang efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku pembalakan liar. Dalam upaya pencegahan, diatur mengenai kebijakan yang bersifat sementara (temporer) dan mendesak untuk dilaksanakan guna menunjang terlaksananya upaya-upaya pencegahan pembalakan liar. Kebijakan tersebut berskala nasional dan mengacu pada target-target sasaran dengan jangka waktu tertentu dengan tujuan menyeimbangkan kondisi industri dan pasokan kayu legal. Selain itu terdapat upaya pencegahan yang bersifat berkesinambungan seperti kegiatan-kegiatan dalam rangka menghilangkan kesempatan timbulnya pembalakan liar itu sendiri terkait dengan penjagaan kawasan hutan. usaha pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan juga merupakan salah satu upaya pencegahan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Adapun upaya pemberantasan pembalakan liar merupakan upaya atau penindakan secara hukum terhadap pelaku pembalakan liar. Rancangan undang-Undang ini menyiapkan perangkat hukum materiil yang memuat jenis-jenis kegiatan pembalakan liar baik secara langsung maupun tidak langsung, melibatkan pejabat atau perseorangan, dengan pelaku individu maupun badan hukum termasuk korporasi. Selain itu pada bab pemberantasan ini diatur pula mengenai hukum formil sebagai landasan beracara dalam menyelesaikan perkara pembalakan liar muali dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan. Sebagai rujukan, RUU ini juga memuat ketentuan pidana yang memiliki disparitas dalam penetapan berat ringannya hukuman sesuai dengan tingkat kejahatan dan faktor-faktor pemberat dan peringan hukuman.

Sebagai pelaksana dan penanggung jawab secara nasional dari berbagai upaya dan program pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar, RUU ini mengamanatkan dibentuknya suatu tim koordinasi yang pada praktiknya bukanlah suatu lembaga baru tetapi lebih pada mengefektifkan koordinasi dari beberapa instansi terkait dibawah satu atap koordinasi. Tim ini berada di pusat dan daerah tingkat provinsi. Guna mengefektifkan upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar, tim tersebut diberi beberapa tugas dan kewenangan. RUU ini dilengkapi pula dengan pengaturan mengenai bagaimana masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar, bentuk-bentuk kerjasama internasional yang dapat dilakukan guna mendorong dan mensukseskan upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dengan melibatkan dunia internasional secara aktif. Dalam rangka memberikan jaminan bagi pihak-pihak yang berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar diatur pula ketentuan mengenai pembiayaan dan insentif. Sedangkan bagi masyarakat yang bertindak baik sebagai pelapor, informan maupun saksi, RUU ini juga mengatur tentang perlindungan keamanan dan hukum bagi mereka beserta keluarga.

Secara berurutan, materi muatan dari RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar ini mengatur tentang:

1. Konsiderans.

Konsiderans menimbang merupakan intisari dari landasan pemikiran yang merupakan dasar filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.

2. Dasar Hukum Mengingat.

Dasar hukum mengingat memuat dasar kewenangan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar yakni Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; serta Undang-Undang yang memerintahkan dan terkait langsung dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

3. Ketentuan Umum.

Ketentuan umum dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar berisi batasan pengertian dan definisi dari beberapa istilah yang digunakan dalam rancangan undang-undang yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya, disebut secara berulang-ulang dan membutuhkan pengertian atau batasan yang jelas. Ketentuan umum disusun secara berurut dari norma yang bersifat umum kepada yang khusus dan dari norma yang diatur lebih dahulu dalam pasal. Ketentuan umum tersebut antara lain:

a. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komoditas alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

b. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

c. Pembalakan liar adalah kegiatan pemanfaatan hutan secara tidak sah, yang meliputi proses perizinan pemanfaatan hutan, penebangan, pengangkutan, peredaran, penyelundupan, penjualan, dan/atau pemanfaatan kayu lebih lanjut.

d. Pencegahan pembalakan liar adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya pembalakan liar.

e. Pemberantasan pembalakan liar adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum pelaku pembalakan liar langsung atau tidak langsung atau yang terkait lainnya.

f. Penyuluhan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan.

g. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

h. Insentif adalah pemberian sesuatu yang mempunyai nilai terhadap jasa perseorangan, masyarakat, badan hukum, korporasi, dan/atau Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar.

4. Asas dan Tujuan

Upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar berlandaskan pada asas-asas:

a. tanggung jawab negara;

b. keberlanjutan;

c. keadilan dan kepastian hukum;

d. bertanggung gugat;

e. prioritas; dan

f. keterpaduan dan koordinasi.

Adapun tujuan dari upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar:

a. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;

b. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera;

c. meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar; dan

d. memberikan efek jera bagi pelaku pembalakan liar.

5. Pencegahan Pembalakan Liar

Pencegahan pembalakan liar dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah, selain itu masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan juga dapat ikut berpartisipasi dalam pencegahan pembalakan liar.

Dalam rangka pencegahan pembalakan liar Pemerintah membuat kebijakan berupa:

a. rasionalisasi industri pengolahan kayu;

b. penetapan sumber kayu alternatif;

c. promosi dan perlindungan perdagangan kayu legal;

d. perbaikan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dibidang kehutanan; dan

e. klarifikasi peranan dan kewenangan dari berbagai tingkatan pemerintahan di bidang pengelolaan hutan.

Selain membuat kebijakan, usaha pencegahan pembalakan liar dilakukan dengan menghilangkan kesempatan timbulnya pembalakan liar, pemberdayaan masyarakat, dan penyuluhan. Untuk menghilangkan kesempatan timbulnya pembalakan liar dilakukan melalui kegiatan:

a. pemantapan kawasan hutan;

b. menjaga kawasan hutan dan hasil hutan;

c. patroli;

d. koordinasi ;

e. meningkatkan kapasitas jaringan informasi;

f. meningkatkan produktivitas masyarakat;

g. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat; dan

h. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat.

Sedangkan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui:

a. membentuk hutan desa;

b. membentuk hutan kemasyarakatan; atau

c. membangun kemitraan.

6. Pemberantasan Pembalakan Liar.

Pemberantasan pembalakan liar dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku pembalakan liar langsung, tidak langsung, atau yang melibatkan pejabat. Tindakan secara hukum meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Mengingat kekhususan dari perkara pembalakan liar, selain mengacu pada KUHAP, RUU ini membuat beberapa aturan khusus yang mengesampingkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Perkara pembalakan liar termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya (asas prioritas).

Bab pemberantasan ini memuat norma-norma larangan mengenai kategori dan jenis kegiatan pembalakan liar dari hulu sampai hilir, kegiatan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dan keterlibatan pejabat baik secara langsung langsung maupun tidak langsung dengan pelaku individu, pejabat maupun badan hukum termasuk korporasi. Pada bagian selanjutnya diatur mengenai hukum acara menyangkut proses dan mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

1) Kegiatan pembalakan liar (secara lansung) meliputi:

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai izin pemanfaatan hutan;

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil pembalakan liar;

e. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

g. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;

h. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui darat, perairan atau udara; dan/atau

i. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari pembalakan liar.

2) Kegiatan pembalakan liar (secara tidak langsung) meliputi:

a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar;

b. turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar;

c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar;

d. mendanai pembalakan liar secara langsung atau tidak langsung;

e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;

f. mencuci kayu hasil pembalakan liar seolah-olah menjadi kayu yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;

g. menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar; dan/atau

h. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

3) Kegiatan pembalakan liar yang melibatkan pejabat antara lain:

a. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai kewenangnya;

b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan yang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melindungi pelaku pembalakan liar;

d. turut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar;

e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar;

f. menerbitkan SKSHH tanpa hak; dan/atau

g. melakukan pembiaran dan/atau kelalaian dalam melaksanakan tugas.

4) Kegiatan lain yang terkait proses pembalakan liar:

a. mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar.

b. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar yang berasal dari kawasan konservasi.

c. menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar.

d. melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar

e. memalsukan surat izin pemanfaatan hutan.

f. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hutan

g. memalsukan SKSHH.

h. menggunakan SKSHH palsu

i. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

j. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar

k. merusak, memindahkan dan menghilangkan pal batas hutan dengan negara lain.

Pada bagian hukum acara menyangkut proses dan mekanisme penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan memuat mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam kepentingan proses beracara tersebut, jangka waktu penyelesaian perkara, alat bukti, penyitaan dan penyimpanan barang sitaan dan proses berpekara di siding pengadilan.

Dalam rangka penyidikan, RUU ini memberikan kewenangan kepada PPNS sebagai berikut:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana pembalakan liar;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana pembalakan liar;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pembalakan liar;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pembalakan liar;

e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana pembalakan liar; dan

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pembalakan liar.

Selain itu untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang :

a. meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

b. meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil penebangan liar.

c. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada unit kerja terkait.

d. meminta bantuan kepada Pusat dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan penyelidikan atau data keuangan tersangka.

e. menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang;

f. meminta kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.

Adapun alat bukti dalam pemeriksaan perkara pembalakan liar, meliputi:

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan/atau

c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, berupa:

1) tulisan, suara atau gambar;

2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan/atau

huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya

Adapun penyelesaian perkara pembalakan liar di tingkat penyidikan adalah 45 (empat puluh lima) hari sejak dimulainya penyidikan dan tambahan 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan lanjutan. Sedangkan di tingkat pengadilan perkara pembalakan liar diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum. Untuk banding, diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi. Untuk kasasi, diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 50 (lima puluh hari) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

7. Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Pembalaka Liar

RUU ini mengamanatkan pembentukan suatu sistem koordinasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar secara fungsional dan terkoordinasi lintas departemen dan instansi pemerintahan, baik di tingkat Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi. Dalam pelaksanaannya, Presiden membentuk Tim Koordinasi P3L yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dan Menteri Kehutanan dengan mengendalikan departemen dan badan-badan terkait di bidang:

a. kehutanan;

b. lingkungan hidup;

c. pemerintahan dalam negeri;

d. hubungan luar negeri;

e. sosial;

f. pengembangan usaha kecil menengah;

g. ketenagakerjaan;

h. perdagangan;

i. perindustrian;

j. pertanian;

k. keuangan;

l. perhubungan;

m. pertahanan dan keamanan;

n. Kepolisian Negara Republik Indonesia;

o. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

p. Tentara Nasional Indonesia;

q. Badan Intelijen Negara; dan

r. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Tim Koordinasi P3L memiliki tugas:

a. mengkoordinasikan instansi yang terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar;

b. mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar;

c. melaksanakan penegakan hukum pembalakan liar;

d. melaksanakan pembinaan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar;

e. melaksanakan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar;

f. melaksanakan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;

g. melaksanakan kerja sama dengan lembaga keuangan dalam rangka pemberantasan pembalakan liar; dan

h. menetapkan sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi P3L diberi wewenang:

a. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pencegahan pembalakan liar;

b. melaksanakan kampanye anti pembalakan liar;

c. membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar;

d. membangun, mengembangkan, dan membina jejaring sosial anti pembalakan liar;

e. melakukan kerja sama dengan para pihak terkait dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar;

f. melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembalakan liar; dan

g. memantau penanganan perkara pembalakan liar.

Dalam menjalankan tugasnya Tim P3L pusat berkewajiban memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap 6 (enam) bulan sedangkan Tim P3L daerah berkewajiban memberikan laporan kepada Tim P3L Pusat setiap 3 (tiga) bulan.

8. Peran Serta Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi sangat menunjang upaya penegakan hukum, karena masyarakat menyadari dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara selaras, serasi dan seimbang. Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat seperti itu mengarah pada dua hal yakni pertama, kepatuhan terhadap hukum karena menyadari bahwa pada dasarnya kehidupan yang tertib, teratur, aman dan tentram itu tidak terlepas dari adanya hukum dan tegaknya hukum. Kedua, kemauan untuk turut memikul tanggung jawab dalam menegakkan hukum karena menyadari bahwa tegaknya hukum merupakan kepentingan dan keperluan bersama.

Dalam penegakkan hukum untuk memberantas kegiatan pembalakan liar pihak yang berwenang, baik Dinas Kehutanan maupun Kepolisian setempat banyak dibantu oleh masyarakat/partisipasi masyarakat melalui pemberian informasi baik lisan maupun tulisan (menggunakan SMS atau website), laporan tertulis atau laporan dalam bentuk penyampaian pendapat. Peran serta masyarakat tersebut merupakan respons balik terhadap dibukanya akses informasi yang disediakan oleh Tim Koordinasi P3L untuk menerima semua laporan dari masyarakat berkaitan dengan pemberantasan pembalakan liar.

Cara lain yang dapat ditempuh oleh masyarakat dalam memberantas pembalakan liar adalah dengan bergabung dengan Organisas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kehutanan atau lingkungan hidup yang terdapat di daerah. Dengan demikian peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilan dalam memberantas penebangan pohon di dalam hutan secara tidak sah dan dalam mengembalikan kualitas hutan yang sudah rusak. Apabila ketiga fungsi hutan (fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi lingkungan) sudah berjalan sebagaimana mestinya, maka masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan itu sendiri

9. Kerjasama Internasional.

Menyadari bahwa isu pembalakan liar telah menjadi permasalahan global, maka RUU ini merekomendasikan Pemerintah maupun pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama internasional baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar. Dalam upaya pencegahan terdapat beberapa bentuk kerjasama yang mungkin dilakukan antara lain:

a. pelaksanaan konservasi;

b. pelaksanaan pengelolaan hutan yang berkelanjutan;

c. peningkatan forest carbon stock; dan

d. pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan di bidang pemberantasan dan penegakan hukum, kerjasama dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sudah mengatur hal tersebut mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal ini pemerintah juga dapat berperan aktif dan melakukan tindakan atau upaya hukum dalam hal terjadinya perkara timber money laundering yang melibatkan Negara lain.

10. Pembiayaan dan Pemberian Insentif

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hasil lelang, dan sumber dana lainnya yang sah. Kemudian Untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberantas penebangan pohon di dalam hutan secara tidak sah, maka masyarakat perlu digugah untuk terus berperan serta, caranya antara lain dengan memberikan penghargaan (reward) kepada mereka. Pemberian insentif ini juga berlaku bagi seluruh pihak yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar baik perseorangan, badan hukum, pihak penegak hukum sendiri bahkan Pemerintah daerah yang dinilai berhasil dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar diberi insentif berupa hak anggaran tambahan.

11. Perlindungan Saksi, Pelapor dan Informan.

Agar peran serta masyarakat dapat bermanfaat dan dilakukan secara berkesinambungan, maka pihak berwenang harus segera menindaklanjuti laporan tersebut, antara lain dengan melakukan pengecekan terhadap kebenaran dari setiap laporan tersebut. Masyarakat baik yang melapor, menjadi saksi maupun informan juga harus dilindungi identitasnya demi keselamatan hidupnya. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan keamanan dan perlindungan hukum. Pelaksanaan dan mekanisme perlindungan ini pada hakikatnya diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Ketentuan Pidana

Dalam menentukan besaran dan disparitas sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilanggar telah dilakukan simulasi dan perbandingan dengen beberapa peraturan perundang-undangan lain.

Mengingat rangkaian kegiatan pembalakan liar sendiri terdiri dari beberapa kegiatan dan melibatkan beberapa macam pelaku maka setidaknya terdapat tiga pengelompokan besar:

Untuk kategori pelanggaran terhadap norma larangan menyangkut kegiatan pembalakan liar secara langsung yang dilakukan oleh setiap orang baik perseorangan maupun badan hukum (baik yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia) dikenai pidana penjara mulai dari 1 (satu) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan denda mulai dari Rp. 500 000 000,- sampai dengan Rp. 15 000 000 000,-. Adapun untuk kategori pelanggaran terhadap norma larangan menyangkut kegiatan pembalakan liar secara tidak langsung yang dilakukan oleh setiap orang baik perseorangan maupun badan hukum (baik yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia) dikenai pidana penjara mulai dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dengan denda mulai dari Rp. 10 000 000 000,- sampai dengan Rp.100 000 000 000,-. Dengan ketentuan bahwa selain sanksi pidana, bagi pelaku badan hukum termasuk korporasi yang melakukan kegiatan pembalakan liar yang menimbulkan kerusakan lingkungan dikenai pidana administratif berupa:

a. paksaan pemerintah;

b. uang paksa; dan/atau

c. pencabutan izin

Dalam hal pejabat melanggar norma larangan menyangkut penerbitan izin dan hal-hal yang terkait dengan kewenagannya dipidana dengan pidana penjara mulai 1 (satu) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun, dengan denda mulai dari Rp. 500 000 000,- sampai dengan Rp.10 000 000 000,-. Sedangkan pejabat yang melakukan kegiatan pembalakan liar baik langsung maupun tidak langsung, pidanya diperberat 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokoknya. Selain penjatuhan sanksi pidana, dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, maka terdakwa dapat dikenakan hukuman badan.

13. Ketentuan Peralihan

Untuk mengantisipasi kekosongan hukum akibat peralihan dari peraturan perundang-undangan yang lama, maka pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua perkara tindak pidana pembalakan liar yang telah dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) tetap dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

14. Ketentuan Penutup

Selain menyatakan mulai berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan penutup juga menyatakan tidak berlaku dan dicabutnya beberapa peraturan perundang-undangan yang secara substansi sudah dirubah oleh Undang-Undang ini.

Polusi Air

noreply@blogger.com (haeru_din11@yahoo.com) — Fri, 29 Apr 2011 00:46:00 +0700

PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Polusi Air
Polusi air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan dari kemurniaannya. Air yang tersebar dialam tidak pernah dapat dalam bentuk murni, tetapi bukan berarti semua air sudah sudah berpolusi. Air permukaan dan air sumur biasanya mengandung bahan-bahan metal terlarut seperti Na, Mg, Ca, dan Fe. Air yang mengandung komponen – komponen tersebut dalam jumlah_tinggi_disebut_air_sadah.

Air yang tidak berpolusi tidak selalu merupakan air murni, tetapi adalah air yang tidak mengandung bahan-bahan asing tertentu dalam jumlah melebihi batas yang ditetapkan sehingga air tersebut dapat digunakan secara normal untuk keperluan tertentu. Adanya benda – benda asing yang mengakibatkan air tersebut tidak dapat digunakan secara normal disebut polusi.

Air yang normal sebenarnya tidak mempunyai rasa. Timbulnya rasa yang menyimpang biasanya disebabkan oleh adanya polusi, dan rasa yang menyimpang tersebut biasanya dihubungkan dengan baunya karena pengujian terhadap rasa air jarang dilakukan. Air yang mempunyai bau tidak normal juga dianggap mempunyai rasa yang tidak normal.

2.2_Penyebab_terjadinya_polusi_air_
Penyebab_terjadinya_polusi_(_polutan_)_air_adalah_sebagai_berikut_:
a._Fosfat
Fosfat berasal dari penggunaan pupuk buatan yang berlebihan dan deterjen.
b._Nitrat_dan_Nitrit
Kedua_ senyawa ini berasal dari penggunaan pupuk buatan yang
Berlebihan_dan_proses_pembusukan_materi_organic.
c._Poliklorin_Bifenil_(PCB)
Senyawa ini berasal dari pemanfaatan bahan - bahan pelumas, plastik dan
Alat_listrik.
d._Residu_Pestisida_Organiklorin
Residu ini berasal dari penyemprotan pestisida pada tanaman untuk
Membunuh serangga.
e._Minyak_dan_Hidrokarbon
Minyak dan hidrokarbon dapat berasal dari kebocoran pada roda dan
kapal pengangkut_minyak.
f._Radio_Nuklida
Radio nuklida atau unsure radioaktif berasal dari kebocoran
tangki_penyimpanan_limbah_radioaktif.
g._Logam-logam_Berat
Logam berat berasal dari industri bahan kimia, penambangan dan bensin.
h._Limbah_Pertanian
Limbah pertanian berasal dari kotoran hewan dan tempat penyimpanan
makanan_ternak.
i._Kotoran_manusia
Kotoran manusia berasal dari saluran pembuangan tinja manusia.

2.3 Sumber Polusi Air
Sumber polusi air antara lain, adalah :
1- limbah industri
Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air. Pada umumnya limbah industri mengandung limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Menurut PP 18 tahun 99 pasal 1, limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup sehingga membahayakan kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk lainnya

2- limbah pertanian
Pupuk dan pestisida biasa digunakan para petani untuk merawat tanamannya. Namun pemakaian pupuk dan pestisida yang berlebihan dapat mencemari air. Limbah pupuk mengandung fosfat yang dapat merangsang pertumbuhan gulma air seperti ganggang dan eceng gondok. Pertumbuhan gulma air yang tidak terkendali ini menimbulkan dampak seperti yang diakibatkan pencemaran oleh deterjen.

3- limbah rumah tangga
Limbah rumah tangga mengandung limbah domestik berupa sampah organik dan sampah anorganik serta deterjen. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan atau dibusukkan oleh bakteri. Contohnya sisa-sisa sayuran, buah-buahan, dan daun-daunan. Sedangkan sampah anorganik sepertikertas, plastik, gelas atau kaca, kain, kayu-kayuan, logam, karet, dan kulit. Sampah-sampah ini tidak dapat diuraikan oleh bakteri (non biodegrable). Sampah organik yang dibuang ke sungai menyebabkan berkurangnya jumlah oksigen terlarut, karena sebagian besar digunakan bakteri untuk proses pembusukannya. Apabila sampah anorganik yang dibuang ke sungai, cahaya matahari dapat terhalang dan menghambat proses fotosintesis dari tumbuhan air dan alga, yang menghasilkan oksigen. Dan deterjen merupakan limbah pemukiman yang paling potensial mencemari air. Pada saat ini hampir setiap rumah tangga menggunakan deterjen, padahal limbah deterjen sangat sukar diuraikan oleh bakteri.
2.4 Bahaya Dari Akibat Polusi Air
Akibat yang ditimbulkan oleh polusi air:
a. Terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya, kandungan oksigen
b. Terjadinya ledakan ganggang dan tumbuhan air (eurotrofikasi)
c. Pendangkalan dasar perairan
d. Tersumbatnya penyaring reservoir, dan menyebabkan perubahan ekologi
e. Dalam jangka panjang adalah kanker dan kelahiran cacat

f. Akibat penggunaan pertisida yang berlebihan sesuai selain membunuh hama dan penyakit, juga membunuh serangga dan makhluk berguna terutama predator
g. Kematian biota kuno, seperti plankton, ikan, bahkan burung
h. Mutasi sel, kanker, dan leukeumia

2.4 Usaha-usaha Mengatasi dan Mencegah Polusi Air
1. Dilarang buang sampah atau limbah ke dalam air ( sungai )
2. Hindari pemakaian obat pemberantas hama dan serangga secara berlebihan.
3. Mengelola produksi yang menghasilkan bahan buangan seminimal mungkin

PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari makalah yang saya buat yang berjudul “ Polusi Air ” dapat menarik kesimpulan, diantaranya: Polusi air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan dari kemurniaannya. Air yang tidak berpolusi tidak selalu merupakan air murni, tetapi adalah air yang tidak mengandung bahan-bahan asing tertentu dalam jumlah melebihi batas yang ditetapkan sehingga air tersebut dapat digunakan secara normal untuk keperluan tertentu.

Penyebab terjadinya polusi air adalah : Fosfat, Nitrat_dan_Nitrit, Poliklorin Bifenil (PCB), Residu Pestisida Organiklorin, Minyak dan Hidrokarbon, Radio_Nuklida, Logam-logam_Berat, Limbah_Pertanian, dan Kotoran_manusia. Serta sumber polusi air adalah dari limbah industri, pertanian, dan rumah tangga. Polusi air pun tidak hanya berbahaya bagi kehidupan manusia tetapi bagi kehidupan makhluk hidup lainnya pun dapat terpengaruh oleh adanya polusi air.

DAFTAR PUSTAKA

Modul IPA kelas XI, polusi lingkungan, hal 41
http://andyca.wordpress.com/2008/05/15/polusi-air/
http://xipemai.wordpress.com/2008/05/09/makalah-biologi-tentang-polusi-air/
http://kiravicena.blogspot.com/2007/09/batasan-polusi-air.html
Santiyono, 1994. Biologi I untuk Sekolah Menengah Umum, penerbit Erlangga
http;//e-dukasi.net/pengpop/pp_full.php?ppid=258&fname=
hal8.htm

Pemanasan Global

noreply@blogger.com (haeru_din11@yahoo.com) — Fri, 29 Apr 2011 00:44:00 +0700

1001 Cara untuk Mengatasi Pemanasan Global

Dapat Dimulai dari Rumah

Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai warga Bumi untuk turut berperan serta mengatasi peristiwa Pemanasan Global (Global Warming) dan Perubahan Iklim (Climate Change) yang sedang dialami Bumi, dimulai dari hal-hal kecil yang dapat dilakukan oleh semua orang dari rumah tempat kita tinggal, diantaranya seperti hal-hal berikut ini:

Hemat Pemakaian Listrik :

Matikan peralatan listrik jika sedang tidak digunakan.
Hanya menggunakan peralatan listrik ketika kita membutuhkannya.
Tidak menggunakan peralatan yang menggunakan listrik; jika dapat dengan mudah dilakukan dengan tangan, seperti membuka kaleng, botol dsb.

Hubungkan lampu di halaman rumah dengan sebuah alat pengatur waktu (timer) atau fotocel sinar matahari.

Gunakan jenis lampu fluorescent dan lampu hemat energi untuk menghemat listrik. Jenis lampu hemat energi akan memangkas 80 % boros listrik daripada lampu pijar.

Matikan peralatan listrik dan gunakan penerangan seminimal mungkin di malam hari ketika akan pergi tidur. Matikan pemanas air sebelum Anda berangkat untuk pergi berlibur.

Ganti kulkas lama jika sudah boros listrik dan jangan lupa defrost kulkas anda secara teratur.

Bersihkan dan keluarkan barang/makanan yang tidak perlu dari kulkas setiap minggu.

Jangan masukkan makanan panas di dalam lemari es. Jangan terlalu sering dan dalam waktu lama membuka pintu lemari es, karena akan boros listrik.

Hemat Pemakaian Air :

Jangan mencuci piring dengan air yang mengalir terus menerus.
Jangan menggosok gigi, juga dengan kran air yang mengalir, karena air akan banyak terbuang dalam 1 menit terbuang sekitar 10 liter.

Mandi menggunakan gayung yang terukur dan seperlunya, daripada pakai kran shower dengan air mengalir atau berendam pada ‘bath-tub’. Demikian pula untuk mencuci mobil, cukup gunakan ember dan gayung daripada menggunakan selang dengan air mengalir.

Gunakan air dingin pada mesin cuci daripada air panas.
Flush toilet seperlunya (jangan terlalu sering).
Pastikan pelampung/radar pada tangki penyimpanan air bekerja dengan baik, demikian juga pada kran dan monoblock di toilet, cegah kebocoran agar tidak boros air.
Cuci pakaian dengan air dingin, bukannya air panas.
Gunakan air bilasan cucian pakaian terakhir untuk menyiram tanaman Anda. Gunakan air bilasan cucian beras, buah dan sayur juga untuk menyiram tanaman.
Tadah air hujan dan manfaatkan untuk menyiram tanaman, membersihkan lantai dsb.

Manfaatkan Sumber Energi dari Alam :

Gunakan tenaga surya untuk rumah dan pemanas air.

Gunakan sinar matahari untuk mengeringkan pakaian Anda.
Gunakan pencahayaan dari sinar matahari secara optimal, bukannya mengandalkan lampu listrik.

Buka jendela, agar angin dapat berhembus masuk untuk menyejukkan dan menyegarkan ruangan di rumah anda, daripada menggunakan penyejuk udara buatan yang boros listrik seperti AC.

Jika tetap menggunakan AC, jangan lupa bersihkan AC secara teratur, akan menghemat listrik.
Jangan lupa setel ‘timer’ pada AC agar berhenti pada saat sebelum fajar.

Exhaust fan juga bisa digunakan untuk membantu pertukaran udara segar di dalam ruang, jika sirkulasi angin belum maksimal.

Jika ingin, membangun rumah tinggal jangan lupa memanfaatkan sirkulasi udara angin dan cahaya alamiah dari matahari secara optimal. Pada Negara yang sudah sangat peduli Bumi, seperti Swedia, Denmark dan juga Jepang, pemakaian listrik sudah mulai memanfaatkan tenaga kincir angin dan panel surya, mudah-mudahan di Indonesia bisa segera diterapkan juga, mengingat listrik dari PLN pun sekarang belum bisa menjangkau seluruh peloksok daerah terutama daerah terpencil. Sumber energi alam lain yang bisa dimanfaatkan adalah tenaga air (mikrohidro) dan panas bumi (geothermal). Kesemuanya ini merupakan sumber energi alam yang ramah lingkungan.
Gunakan juga kaca berwarna hijau untuk mengurangi panas di rumah Anda.

REUSE (Gunakan Kembali) Dan lain-lainnya :

Gunakan keramik atau gelas cangkir kopi bukan cangkir sekali pakai seperti yang terbuat dari plastic dan Styrofoam.
Gunakan kembali kantong plastik dan wadah penyimpan barang lainnya.
Gunakan kertas bekas surat dan amplopnya, kalender bekas, untuk kertas corat-coret atau catatan keperluan sehari-hari.

Gunakan kembali kertas HVS yang baru dipakai 1 muka menjadi 2 muka atau bolak-balik.

Gunakan kain serbet, sapu tangan yang bisa digunakan kembali daripada kertas tissue dan kertas pembersih sekali pakai lainnya.
Gunakan ‘reusable’ piring, botol minum dan alat makan yang bukan sekali pakai.
Gunakan wadah yang dapat digunakan kembali untuk menyimpan makanan, bukannya aluminium foil dan bahan plastik lainnya.
Reuse kemasan dari bahan karton untuk pengiriman barang.
Gunakan kembali koran lama untuk membungkus dan ‘mengepak’ barang.
Berbelanja ke toko dengan tas kanvas daripada menggunakan tas kertas dan kantong plastik.
Simpan gantungan kawat dan mengembalikan atau menggunakannya kembali ketika ke binatu.
Mengecat dengan kuas dan rol yang bisa dipakai lagi daripada menggunakan cat semprot yang mengeluarkan emisi berbahaya.

REDUCE ( Berhemat ) Dan lain-lainnya :

Hemat penggunaan kertas dan tissue karena terbuat dari kayu yang harus ditebang dari pohon di hutan, sedangkan hutan dibutuhkan untuk menetralisir emisi CO2 di udara.

Memelihara, merawat dan memperbaiki barang-barang yang kita miliki dan sudah digunakan daripada sering membeli baru.
Hanya membeli perangkat mebel. yang benar-benar digunakan.
Beli dan gunakan baterai ‘rechargeable’ untuk perangkat yang sering digunakan.
Prioritaskan membeli produk yang berlabel ramah lingkungan.
Beli dan makan sayuran organik, pasti lebih menyehatkan dan ramah lingkungan.
Beli produk-produk buatan lokal untuk mengurangi buangan emisi dari transportasi.
Beli makanan/minuman, sayuran/buah-buahan lokal, karena lebih murah dan lebih terjamin kesegarannya.

Beli produk yang bisa didaur ulang atau terbuat dari bahan daur ulang.

Hindari produk dengan beberapa lapis kemasan, jika hanya satu juga cukup.

Dengan kata lain jika memungkinkan beli produk dalam jumlah grosir yang lebih murah dan hemat kemasan daripada beli eceran yang lebih mahal dan butuh banyak kemasan. Contoh pembelian sabun cuci ukuran 1 kg, lebih baik dari pada ukuran sachet kecil.
Hindari membeli produk makanan yang dikemas dalam plastik atau wadah styrofoam karena tidak dapat didaur ulang.
Hindari atau kurangi juga pemakaian peralatan makan/minum seperti sendok/garpu dan sedotan minuman yang terbuat dari plastik.

Hindari ‘fast food’ karena jenis makanan ini merupakan penghasil sampah terbesar di dunia, selain itu juga kurang baik terhadap kesehatan.

Minimalkan penggunaan pestisida.
Hindari penggunaan ‘racun tikus’ dari bahan kimia, jika ingin membunuh atau mengusir tikus, tapi gunakan jebakan tikus tradisional dengan umpan ikan asin misalnya.

Berhenti menggunakan semprotan aerosol untuk mengurangi CFC yang akan mengganggu lapisan Ozon Bumi.
Kurangi penggunaan bahan kimia saat membersihkan semua sudut rumah.

Jangan membeli produk yang dibuat dari hewan langka.
Mengurangi konsumsi daging (flexitarian) atau bila memungkinkan jadilah vegetarian.

RECYCLE ( Daur Ulang ) Dan lain-lainnya :

Gunakan pakaian yang terbuat dari bahan yang ramah lingkungan.

Gunakan tas daur ulang untuk menyelamatkan lingkungan.
Recycle segalanya: koran, botol dan kaleng, plastik, kulit, kaca dan aluminium serta bahan anorganik lainnya.

Bagi Anda yang suka berkreasi manfaatkan sampah non organik untuk didaur ulang menjadi produk kerajinan tangan yang indah.

Kumpulkan sampah dan buang di tempat yang sesuai dengan peruntukkannya, jika memungkinkan pisahkan yang organik dan non organik. Sampah organik bisa dimanfaatkan untuk pupuk kompos sedangkan yang non organik bisa diolah kembali menjadi barang yang memberikan manfaat, daripada dibuang sembarangan misalnya ke sungai, danau dan laut terutama yang terbuat dari plastik sungguh akan merusak lingkungan, karena bahan plastik yang asal mulanya dibuat dari minyak bumi ini, baru bisa terurai minimal setelah mencapai waktu 200 tahun ! Oleh karenanya, jangan buang sampah an organik secara sembarangan, karena bisa mencemari lingkungan.

Barang plastik bekas seperti: ember, kemasan cat dinding, botol bekas minuman dan lainnya bisa dipakai ulang atau dikreasikan menjadi pot tanaman yang indah.

Jika tidak mau menggunakannya kembali, segera sumbangkan atau berikan kepada orang lain atau organisasi yang mau menampung dan mengolah sampah anorganik ini.

Demikian pula pakaian bekas layak pakai dan peralatan rumah tangga yang sudah tidak digunakan atau didaur ulang sebaiknya disumbangkan kepada yang mau menerima dan memanfaatkannya lagi.

Jangan biasakan membuang-buang makanan walau sedikit pun karena sisa-sisa makanan dapat mengeluarkan gas metana di tempat terbuka seperti TPA sampah.
Kompos sisa sayuran, kulit buah dsb. dari dapur Anda.

Mulai olah sampah organik menjadi kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.

Kompos daun kering dan sampah, atau bawa ke sebuah tempat pendaur

ulang sampah.

Hijaukan Lingkungan ( Go Green ) Dan yang lainnya:

Ayo mulai tanam pohon di halaman rumah (Go Green). Pohon-pohon yang kita tanam di halaman rumah sekecil apa pun halamannya, sudah pasti akan berperan untuk menetralisir CO2 di udara sekaligus menyegarkan dan menyehatkan kita. Jadi jangan ragu untuk mulai menanam pohon dan terus tambah koleksi tanaman di halaman rumah. Mau tanaman hias, bunga, buah atau apotik hidup, sayuran dan bumbu dapur tidak masalah. Dan jika sebagian besar warga bumi melakukannya, akan memberikan manfaat yang sangat signifikan untuk mereduksi CO2 di udara dan pada akhirnya pemanasan global pun dapat diredam.
Gunakan pupuk organik untuk menyuburkan tanaman, atau pupuk kompos yang bisa kita buat sendiri, lebih hemat dan ramah lingkungan.

Informasikan Bahaya Pemanasan Global, Dan yang lainnya:

Beritahu kepada sebanyak mungkin orang sebagai warga Bumi, akan bahaya Pemanasan Global.

Ajarkan anak dan cucu untuk menghormati serta turut menjaga alam dan lingkungan.

Luangkan waktu Anda untuk memberi informasi atau terlibat dalam kegiatan sosial untuk membantu menyayangi Bumi.
Berikan sumbangan uang, tenaga dan pikiran serta barang-barang yang dapat didaur ulang pada yayasan atau organisasi sosial yang menangani proyek-proyek konservasi alam lingkungan.

Efisiensi Penggunaan Kendaraan Bermotor :

Cari lokasi rumah tempat tinggal yang dekat dengan kantor tempat bekerja atau tempat anak-anak sekolah.

Biasakan berjalan atau bersepeda, yang tentunya lebih menyehatkan dan ramah lingkungan, misalnya untuk tujuan dekat seperti berbelanja ke supermarket di sekitar rumah.

Untuk jarak yang lebih jauh, jika memungkinkan gunakan angkutan umum massal, seperti busway dan kereta api.

Naik kendaraan pribadi bersama-sama secara bergantian misalnya dengan teman atau saudara yang kebetulan searah atau setujuan.

Jika harus naik kendaraan bermotor pribadi, untuk bepergian :

Gunakan mobil yang sesuai dengan kebutuhan keluarga atau lebih besar.

Gunakan energi hijau terbarukan seperti biofuel, antara lain biodiesel dan bioetanol (nama dagang Pertamina : biosolar, biopremium dan biopertamax).

Matikan mesin motor/mobil saat pengisian bahan bakar. Jangan mengemudi di atas ambang batas kecepatan yang dianjurkan.
Jangan membawa barang-barang yang tidak perlu dalam bagasi mobil.
Periksakan mobil secara teratur untuk memastikan dalam kondisi baik.
Periksa tekanan angin pada ban mobil secara teratur berkala.
Periksa minyak/oli mesin, rem, kopling, gardan dsb. Cek kemungkinan kebocoran atau kerusakan lainnya, dan jangan lupa mendaur ulang minyak/oli motor/mobil anda.
Rawat mobil dengan menyetel ulang mesin (tuned up) dan mengganti oli mesin secara berkala, agar kondisi mesin tetap prima saat akan digunakan.
Gunakan ban radial untuk meningkatkan kemampuan jalan kendaraan.

Jaga kondisi roda ban agar seimbang tidak bergetar dengan melakukan ‘spooring & balancing’ sehingga mobil nyaman dikendarai.

Jika harus mengemudi mobil untuk jarak yang sangat jauh, jangan lupa beristirahat misalnya pada ‘rest area’ di jalan tol untuk menjaga stamina pengemudi mau pun kondisi mesin.
Beli motor/mobil baru atau pun bekas yang lebih efisien bahan bakar dan menghasilkan emisi buangan yang lebih rendah agar tidak terlalu banyak menyumbang CO2 ke udara.
Jika memungkinkan beli dan gunakan mobil ramah lingkungan, misalnya yang menggunakan teknologi panel tenaga sinar matahari dan hibrida.

Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan kita juga ikut menjadi sebagai bagian dari solusi, serta ikut berpartisipasi aktif dalam menghadapi Peristiwa Pemanasan Global yang terjadi saat ini. Semoga semua langkah-langkah kecil tersebut di atas jika sebagian besar warga Bumi melakukannya ditambah kebijakan pro lingkungan dari para pemimpin dunia untuk menekan emisi global, khususnya pada Pertemuan Perubahan Iklim di Kopenhagen, dapat memberikan hasil positif demi terciptanya Bumi yang lebih baik agar dapat diwariskan dan dinikmati oleh generasi penerus, yaitu anak cucu kita sendiri.

Sumber :

http://infosayangibumi.blogspot.com/

noreply@blogger.com (haeru_din11@yahoo.com) — Fri, 29 Apr 2011 00:40:00 +0700

noreply@blogger.com (haeru_din11@yahoo.com) — Fri, 29 Apr 2011 00:23:00 +0700

1001 Cara untuk Mengatasi Pemanasan Global
Dapat Dimulai dari Rumah

Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai warga Bumi untuk turut berperan serta mengatasi peristiwa Pemanasan Global (Global Warming) dan Perubahan Iklim (Climate Change) yang sedang dialami Bumi, dimulai dari hal-hal kecil yang dapat dilakukan oleh semua orang dari rumah tempat kita tinggal, diantaranya seperti hal-hal berikut ini:

Hemat Pemakaian Listrik :
Matikan peralatan listrik jika sedang tidak digunakan.
Hanya menggunakan peralatan listrik ketika kita membutuhkannya.
Tidak menggunakan peralatan yang menggunakan listrik; jika dapat dengan mudah dilakukan dengan tangan, seperti membuka kaleng, botol dsb.

Hubungkan lampu di halaman rumah dengan sebuah alat pengatur waktu (timer) atau fotocel sinar matahari.
Gunakan jenis lampu fluorescent dan lampu hemat energi untuk menghemat listrik. Jenis lampu hemat energi akan memangkas 80 % boros listrik daripada lampu pijar.

Matikan peralatan listrik dan gunakan penerangan seminimal mungkin di malam hari ketika akan pergi tidur. Matikan pemanas air sebelum Anda berangkat untuk pergi berlibur.

Ganti kulkas lama jika sudah boros listrik dan jangan lupa defrost kulkas anda secara teratur.
Bersihkan dan keluarkan barang/makanan yang tidak perlu dari kulkas setiap minggu.

Jangan masukkan makanan panas di dalam lemari es. Jangan terlalu sering dan dalam waktu lama membuka pintu lemari es, karena akan boros listrik.

Hemat Pemakaian Air :
Jangan mencuci piring dengan air yang mengalir terus menerus.
Jangan menggosok gigi, juga dengan kran air yang mengalir, karena air akan banyak terbuang dalam 1 menit terbuang sekitar 10 liter.
Mandi menggunakan gayung yang terukur dan seperlunya, daripada pakai kran shower dengan air mengalir atau berendam pada ‘bath-tub’. Demikian pula untuk mencuci mobil, cukup gunakan ember dan gayung daripada menggunakan selang dengan air mengalir.
Gunakan air dingin pada mesin cuci daripada air panas.
Flush toilet seperlunya (jangan terlalu sering).
Pastikan pelampung/radar pada tangki penyimpanan air bekerja dengan baik, demikian juga pada kran dan monoblock di toilet, cegah kebocoran agar tidak boros air.
Cuci pakaian dengan air dingin, bukannya air panas.
Gunakan air bilasan cucian pakaian terakhir untuk menyiram tanaman Anda. Gunakan air bilasan cucian beras, buah dan sayur juga untuk menyiram tanaman.
Tadah air hujan dan manfaatkan untuk menyiram tanaman, membersihkan lantai dsb.

Manfaatkan Sumber Energi dari Alam :
Gunakan tenaga surya untuk rumah dan pemanas air.
Gunakan sinar matahari untuk mengeringkan pakaian Anda.
Gunakan pencahayaan dari sinar matahari secara optimal, bukannya mengandalkan lampu listrik.
Buka jendela, agar angin dapat berhembus masuk untuk menyejukkan dan menyegarkan ruangan di rumah anda, daripada menggunakan penyejuk udara buatan yang boros listrik seperti AC.
Jika tetap menggunakan AC, jangan lupa bersihkan AC secara teratur, akan menghemat listrik.
Jangan lupa setel ‘timer’ pada AC agar berhenti pada saat sebelum fajar.
Exhaust fan juga bisa digunakan untuk membantu pertukaran udara segar di dalam ruang, jika sirkulasi angin belum maksimal.

Jika ingin, membangun rumah tinggal jangan lupa memanfaatkan sirkulasi udara angin dan cahaya alamiah dari matahari secara optimal. Pada Negara yang sudah sangat peduli Bumi, seperti Swedia, Denmark dan juga Jepang, pemakaian listrik sudah mulai memanfaatkan tenaga kincir angin dan panel surya, mudah-mudahan di Indonesia bisa segera diterapkan juga, mengingat listrik dari PLN pun sekarang belum bisa menjangkau seluruh peloksok daerah terutama daerah terpencil. Sumber energi alam lain yang bisa dimanfaatkan adalah tenaga air (mikrohidro) dan panas bumi (geothermal). Kesemuanya ini merupakan sumber energi alam yang ramah lingkungan.
Gunakan juga kaca berwarna hijau untuk mengurangi panas di rumah Anda.

REUSE (Gunakan Kembali) Dan lain-lainnya :
Gunakan keramik atau gelas cangkir kopi bukan cangkir sekali pakai seperti yang terbuat dari plastic dan Styrofoam.
Gunakan kembali kantong plastik dan wadah penyimpan barang lainnya.
Gunakan kertas bekas surat dan amplopnya, kalender bekas, untuk kertas corat-coret atau catatan keperluan sehari-hari.
Gunakan kembali kertas HVS yang baru dipakai 1 muka menjadi 2 muka atau bolak-balik.
Gunakan kain serbet, sapu tangan yang bisa digunakan kembali daripada kertas tissue dan kertas pembersih sekali pakai lainnya.
Gunakan ‘reusable’ piring, botol minum dan alat makan yang bukan sekali pakai.
Gunakan wadah yang dapat digunakan kembali untuk menyimpan makanan, bukannya aluminium foil dan bahan plastik lainnya.
Reuse kemasan dari bahan karton untuk pengiriman barang.
Gunakan kembali koran lama untuk membungkus dan ‘mengepak’ barang.
Berbelanja ke toko dengan tas kanvas daripada menggunakan tas kertas dan kantong plastik.
Simpan gantungan kawat dan mengembalikan atau menggunakannya kembali ketika ke binatu.
Mengecat dengan kuas dan rol yang bisa dipakai lagi daripada menggunakan cat semprot yang mengeluarkan emisi berbahaya.

REDUCE ( Berhemat ) Dan lain-lainnya :
Hemat penggunaan kertas dan tissue karena terbuat dari kayu yang harus ditebang dari pohon di hutan, sedangkan hutan dibutuhkan untuk menetralisir emisi CO2 di udara.
Memelihara, merawat dan memperbaiki barang-barang yang kita miliki dan sudah digunakan daripada sering membeli baru.
Hanya membeli perangkat mebel. yang benar-benar digunakan.
Beli dan gunakan baterai ‘rechargeable’ untuk perangkat yang sering digunakan.
Prioritaskan membeli produk yang berlabel ramah lingkungan.
Beli dan makan sayuran organik, pasti lebih menyehatkan dan ramah lingkungan.
Beli produk-produk buatan lokal untuk mengurangi buangan emisi dari transportasi.
Beli makanan/minuman, sayuran/buah-buahan lokal, karena lebih murah dan lebih terjamin kesegarannya.
Beli produk yang bisa didaur ulang atau terbuat dari bahan daur ulang.
Hindari produk dengan beberapa lapis kemasan, jika hanya satu juga cukup.
Dengan kata lain jika memungkinkan beli produk dalam jumlah grosir yang lebih murah dan hemat kemasan daripada beli eceran yang lebih mahal dan butuh banyak kemasan. Contoh pembelian sabun cuci ukuran 1 kg, lebih baik dari pada ukuran sachet kecil.
Hindari membeli produk makanan yang dikemas dalam plastik atau wadah styrofoam karena tidak dapat didaur ulang.
Hindari atau kurangi juga pemakaian peralatan makan/minum seperti sendok/garpu dan sedotan minuman yang terbuat dari plastik.
Hindari ‘fast food’ karena jenis makanan ini merupakan penghasil sampah terbesar di dunia, selain itu juga kurang baik terhadap kesehatan.
Minimalkan penggunaan pestisida.
Hindari penggunaan ‘racun tikus’ dari bahan kimia, jika ingin membunuh atau mengusir tikus, tapi gunakan jebakan tikus tradisional dengan umpan ikan asin misalnya.
Berhenti menggunakan semprotan aerosol untuk mengurangi CFC yang akan mengganggu lapisan Ozon Bumi.
Kurangi penggunaan bahan kimia saat membersihkan semua sudut rumah.
Jangan membeli produk yang dibuat dari hewan langka.
Mengurangi konsumsi daging (flexitarian) atau bila memungkinkan jadilah vegetarian.

RECYCLE ( Daur Ulang ) Dan lain-lainnya :
Gunakan pakaian yang terbuat dari bahan yang ramah lingkungan.
Gunakan tas daur ulang untuk menyelamatkan lingkungan.
Recycle segalanya: koran, botol dan kaleng, plastik, kulit, kaca dan aluminium serta bahan anorganik lainnya.
Bagi Anda yang suka berkreasi manfaatkan sampah non organik untuk didaur ulang menjadi produk kerajinan tangan yang indah.
Kumpulkan sampah dan buang di tempat yang sesuai dengan peruntukkannya, jika memungkinkan pisahkan yang organik dan non organik. Sampah organik bisa dimanfaatkan untuk pupuk kompos sedangkan yang non organik bisa diolah kembali menjadi barang yang memberikan manfaat, daripada dibuang sembarangan misalnya ke sungai, danau dan laut terutama yang terbuat dari plastik sungguh akan merusak lingkungan, karena bahan plastik yang asal mulanya dibuat dari minyak bumi ini, baru bisa terurai minimal setelah mencapai waktu 200 tahun ! Oleh karenanya, jangan buang sampah an organik secara sembarangan, karena bisa mencemari lingkungan.
Barang plastik bekas seperti: ember, kemasan cat dinding, botol bekas minuman dan lainnya bisa dipakai ulang atau dikreasikan menjadi pot tanaman yang indah.
Jika tidak mau menggunakannya kembali, segera sumbangkan atau berikan kepada orang lain atau organisasi yang mau menampung dan mengolah sampah anorganik ini.
Demikian pula pakaian bekas layak pakai dan peralatan rumah tangga yang sudah tidak digunakan atau didaur ulang sebaiknya disumbangkan kepada yang mau menerima dan memanfaatkannya lagi.
Jangan biasakan membuang-buang makanan walau sedikit pun karena sisa-sisa makanan dapat mengeluarkan gas metana di tempat terbuka seperti TPA sampah.
Kompos sisa sayuran, kulit buah dsb. dari dapur Anda.
Mulai olah sampah organik menjadi kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.
Kompos daun kering dan sampah, atau bawa ke sebuah tempat pendaur
ulang sampah.

Hijaukan Lingkungan ( Go Green ) Dan yang lainnya:
Ayo mulai tanam pohon di halaman rumah (Go Green). Pohon-pohon yang kita tanam di halaman rumah sekecil apa pun halamannya, sudah pasti akan berperan untuk menetralisir CO2 di udara sekaligus menyegarkan dan menyehatkan kita. Jadi jangan ragu untuk mulai menanam pohon dan terus tambah koleksi tanaman di halaman rumah. Mau tanaman hias, bunga, buah atau apotik hidup, sayuran dan bumbu dapur tidak masalah. Dan jika sebagian besar warga bumi melakukannya, akan memberikan manfaat yang sangat signifikan untuk mereduksi CO2 di udara dan pada akhirnya pemanasan global pun dapat diredam.
Gunakan pupuk organik untuk menyuburkan tanaman, atau pupuk kompos yang bisa kita buat sendiri, lebih hemat dan ramah lingkungan.

Informasikan Bahaya Pemanasan Global, Dan yang lainnya:
Beritahu kepada sebanyak mungkin orang sebagai warga Bumi, akan bahaya Pemanasan Global.
Ajarkan anak dan cucu untuk menghormati serta turut menjaga alam dan lingkungan.
Luangkan waktu Anda untuk memberi informasi atau terlibat dalam kegiatan sosial untuk membantu menyayangi Bumi.
Berikan sumbangan uang, tenaga dan pikiran serta barang-barang yang dapat didaur ulang pada yayasan atau organisasi sosial yang menangani proyek-proyek konservasi alam lingkungan.

Efisiensi Penggunaan Kendaraan Bermotor :
Cari lokasi rumah tempat tinggal yang dekat dengan kantor tempat bekerja atau tempat anak-anak sekolah.
Biasakan berjalan atau bersepeda, yang tentunya lebih menyehatkan dan ramah lingkungan, misalnya untuk tujuan dekat seperti berbelanja ke supermarket di sekitar rumah.
Untuk jarak yang lebih jauh, jika memungkinkan gunakan angkutan umum massal, seperti busway dan kereta api.
Naik kendaraan pribadi bersama-sama secara bergantian misalnya dengan teman atau saudara yang kebetulan searah atau setujuan.

Jika harus naik kendaraan bermotor pribadi, untuk bepergian :
Gunakan mobil yang sesuai dengan kebutuhan keluarga atau lebih besar.
Gunakan energi hijau terbarukan seperti biofuel, antara lain biodiesel dan bioetanol (nama dagang Pertamina : biosolar, biopremium dan biopertamax).
Matikan mesin motor/mobil saat pengisian bahan bakar. Jangan mengemudi di atas ambang batas kecepatan yang dianjurkan.
Jangan membawa barang-barang yang tidak perlu dalam bagasi mobil.
Periksakan mobil secara teratur untuk memastikan dalam kondisi baik.
Periksa tekanan angin pada ban mobil secara teratur berkala.
Periksa minyak/oli mesin, rem, kopling, gardan dsb. Cek kemungkinan kebocoran atau kerusakan lainnya, dan jangan lupa mendaur ulang minyak/oli motor/mobil anda.
Rawat mobil dengan menyetel ulang mesin (tuned up) dan mengganti oli mesin secara berkala, agar kondisi mesin tetap prima saat akan digunakan.
Gunakan ban radial untuk meningkatkan kemampuan jalan kendaraan.
Jaga kondisi roda ban agar seimbang tidak bergetar dengan melakukan ‘spooring & balancing’ sehingga mobil nyaman dikendarai.
Jika harus mengemudi mobil untuk jarak yang sangat jauh, jangan lupa beristirahat misalnya pada ‘rest area’ di jalan tol untuk menjaga stamina pengemudi mau pun kondisi mesin.
Beli motor/mobil baru atau pun bekas yang lebih efisien bahan bakar dan menghasilkan emisi buangan yang lebih rendah agar tidak terlalu banyak menyumbang CO2 ke udara.
Jika memungkinkan beli dan gunakan mobil ramah lingkungan, misalnya yang menggunakan teknologi panel tenaga sinar matahari dan hibrida.
Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan kita juga ikut menjadi sebagai bagian dari solusi, serta ikut berpartisipasi aktif dalam menghadapi Peristiwa Pemanasan Global yang terjadi saat ini. Semoga semua langkah-langkah kecil tersebut di atas jika sebagian besar warga Bumi melakukannya ditambah kebijakan pro lingkungan dari para pemimpin dunia untuk menekan emisi global, khususnya pada Pertemuan Perubahan Iklim di Kopenhagen, dapat memberikan hasil positif demi terciptanya Bumi yang lebih baik agar dapat diwariskan dan dinikmati oleh generasi penerus, yaitu anak cucu kita sendiri.

Sumber :
http://infosayangibumi.blogspot.com/

noreply@blogger.com (haeru_din11@yahoo.com) — Fri, 29 Apr 2011 00:20:00 +0700

noreply@blogger.com (haeru_din11@yahoo.com) — Fri, 29 Apr 2011 00:16:00 +0700

RUANG LINGKUP NASKAH AKADEMIS
RUU TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR

A. Materi Muatan Rancangan Undang-Undang
Materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pembalakan Liar ini secara umum menjawab permasalahan seputar upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar, kelembagaan dan koordinasi antar pelaksana dan penanggungjawab program pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar serta bagaimana sistem pemberian sanksi yang efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku pembalakan liar. Dalam upaya pencegahan, diatur mengenai kebijakan yang bersifat sementara (temporer) dan mendesak untuk dilaksanakan guna menunjang terlaksananya upaya-upaya pencegahan pembalakan liar. Kebijakan tersebut berskala nasional dan mengacu pada target-target sasaran dengan jangka waktu tertentu dengan tujuan menyeimbangkan kondisi industri dan pasokan kayu legal. Selain itu terdapat upaya pencegahan yang bersifat berkesinambungan seperti kegiatan-kegiatan dalam rangka menghilangkan kesempatan timbulnya pembalakan liar itu sendiri terkait dengan penjagaan kawasan hutan. usaha pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan juga merupakan salah satu upaya pencegahan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
Adapun upaya pemberantasan pembalakan liar merupakan upaya atau penindakan secara hukum terhadap pelaku pembalakan liar. Rancangan undang-Undang ini menyiapkan perangkat hukum materiil yang memuat jenis-jenis kegiatan pembalakan liar baik secara langsung maupun tidak langsung, melibatkan pejabat atau perseorangan, dengan pelaku individu maupun badan hukum termasuk korporasi. Selain itu pada bab pemberantasan ini diatur pula mengenai hukum formil sebagai landasan beracara dalam menyelesaikan perkara pembalakan liar muali dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan. Sebagai rujukan, RUU ini juga memuat ketentuan pidana yang memiliki disparitas dalam penetapan berat ringannya hukuman sesuai dengan tingkat kejahatan dan faktor-faktor pemberat dan peringan hukuman.
Sebagai pelaksana dan penanggung jawab secara nasional dari berbagai upaya dan program pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar, RUU ini mengamanatkan dibentuknya suatu tim koordinasi yang pada praktiknya bukanlah suatu lembaga baru tetapi lebih pada mengefektifkan koordinasi dari beberapa instansi terkait dibawah satu atap koordinasi. Tim ini berada di pusat dan daerah tingkat provinsi. Guna mengefektifkan upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar, tim tersebut diberi beberapa tugas dan kewenangan. RUU ini dilengkapi pula dengan pengaturan mengenai bagaimana masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar, bentuk-bentuk kerjasama internasional yang dapat dilakukan guna mendorong dan mensukseskan upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dengan melibatkan dunia internasional secara aktif. Dalam rangka memberikan jaminan bagi pihak-pihak yang berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar diatur pula ketentuan mengenai pembiayaan dan insentif. Sedangkan bagi masyarakat yang bertindak baik sebagai pelapor, informan maupun saksi, RUU ini juga mengatur tentang perlindungan keamanan dan hukum bagi mereka beserta keluarga.
Secara berurutan, materi muatan dari RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar ini mengatur tentang:
1. Konsiderans.
Konsiderans menimbang merupakan intisari dari landasan pemikiran yang merupakan dasar filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.

2. Dasar Hukum Mengingat.
Dasar hukum mengingat memuat dasar kewenangan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar yakni Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; serta Undang-Undang yang memerintahkan dan terkait langsung dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
3. Ketentuan Umum.
Ketentuan umum dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar berisi batasan pengertian dan definisi dari beberapa istilah yang digunakan dalam rancangan undang-undang yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya, disebut secara berulang-ulang dan membutuhkan pengertian atau batasan yang jelas. Ketentuan umum disusun secara berurut dari norma yang bersifat umum kepada yang khusus dan dari norma yang diatur lebih dahulu dalam pasal. Ketentuan umum tersebut antara lain:
a. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komoditas alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
b. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
c. Pembalakan liar adalah kegiatan pemanfaatan hutan secara tidak sah, yang meliputi proses perizinan pemanfaatan hutan, penebangan, pengangkutan, peredaran, penyelundupan, penjualan, dan/atau pemanfaatan kayu lebih lanjut.
d. Pencegahan pembalakan liar adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya pembalakan liar.
e. Pemberantasan pembalakan liar adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum pelaku pembalakan liar langsung atau tidak langsung atau yang terkait lainnya.
f. Penyuluhan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan.
g. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
h. Insentif adalah pemberian sesuatu yang mempunyai nilai terhadap jasa perseorangan, masyarakat, badan hukum, korporasi, dan/atau Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar.
4. Asas dan Tujuan
Upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar berlandaskan pada asas-asas:
a. tanggung jawab negara;
b. keberlanjutan;
c. keadilan dan kepastian hukum;
d. bertanggung gugat;
e. prioritas; dan
f. keterpaduan dan koordinasi.

Adapun tujuan dari upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar:
a. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
b. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera;
c. meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar; dan
d. memberikan efek jera bagi pelaku pembalakan liar.
5. Pencegahan Pembalakan Liar
Pencegahan pembalakan liar dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah, selain itu masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan juga dapat ikut berpartisipasi dalam pencegahan pembalakan liar.
Dalam rangka pencegahan pembalakan liar Pemerintah membuat kebijakan berupa:
a. rasionalisasi industri pengolahan kayu;
b. penetapan sumber kayu alternatif;
c. promosi dan perlindungan perdagangan kayu legal;
d. perbaikan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dibidang kehutanan; dan
e. klarifikasi peranan dan kewenangan dari berbagai tingkatan pemerintahan di bidang pengelolaan hutan.
Selain membuat kebijakan, usaha pencegahan pembalakan liar dilakukan dengan menghilangkan kesempatan timbulnya pembalakan liar, pemberdayaan masyarakat, dan penyuluhan. Untuk menghilangkan kesempatan timbulnya pembalakan liar dilakukan melalui kegiatan:
a. pemantapan kawasan hutan;
b. menjaga kawasan hutan dan hasil hutan;
c. patroli;
d. koordinasi ;
e. meningkatkan kapasitas jaringan informasi;
f. meningkatkan produktivitas masyarakat;
g. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat; dan
h. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat.

Sedangkan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui:
a. membentuk hutan desa;
b. membentuk hutan kemasyarakatan; atau
c. membangun kemitraan.

6. Pemberantasan Pembalakan Liar.
Pemberantasan pembalakan liar dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku pembalakan liar langsung, tidak langsung, atau yang melibatkan pejabat. Tindakan secara hukum meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Mengingat kekhususan dari perkara pembalakan liar, selain mengacu pada KUHAP, RUU ini membuat beberapa aturan khusus yang mengesampingkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Perkara pembalakan liar termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya (asas prioritas).
Bab pemberantasan ini memuat norma-norma larangan mengenai kategori dan jenis kegiatan pembalakan liar dari hulu sampai hilir, kegiatan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dan keterlibatan pejabat baik secara langsung langsung maupun tidak langsung dengan pelaku individu, pejabat maupun badan hukum termasuk korporasi. Pada bagian selanjutnya diatur mengenai hukum acara menyangkut proses dan mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
1) Kegiatan pembalakan liar (secara lansung) meliputi:
a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai izin pemanfaatan hutan;
b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil pembalakan liar;
e. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
g. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
h. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui darat, perairan atau udara; dan/atau
i. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari pembalakan liar.
2) Kegiatan pembalakan liar (secara tidak langsung) meliputi:
a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar;
b. turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar;
c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar;
d. mendanai pembalakan liar secara langsung atau tidak langsung;
e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
f. mencuci kayu hasil pembalakan liar seolah-olah menjadi kayu yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;
g. menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar; dan/atau
h. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
3) Kegiatan pembalakan liar yang melibatkan pejabat antara lain:
a. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai kewenangnya;
b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan yang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melindungi pelaku pembalakan liar;
d. turut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar;
e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar;
f. menerbitkan SKSHH tanpa hak; dan/atau
g. melakukan pembiaran dan/atau kelalaian dalam melaksanakan tugas.

4) Kegiatan lain yang terkait proses pembalakan liar:
a. mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar.
b. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar yang berasal dari kawasan konservasi.
c. menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar.
d. melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar
e. memalsukan surat izin pemanfaatan hutan.
f. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hutan
g. memalsukan SKSHH.
h. menggunakan SKSHH palsu
i. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
j. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar
k. merusak, memindahkan dan menghilangkan pal batas hutan dengan negara lain.
Pada bagian hukum acara menyangkut proses dan mekanisme penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan memuat mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam kepentingan proses beracara tersebut, jangka waktu penyelesaian perkara, alat bukti, penyitaan dan penyimpanan barang sitaan dan proses berpekara di siding pengadilan.
Dalam rangka penyidikan, RUU ini memberikan kewenangan kepada PPNS sebagai berikut:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana pembalakan liar;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana pembalakan liar;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pembalakan liar;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pembalakan liar;
e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana pembalakan liar; dan
f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pembalakan liar.

Selain itu untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang :
a. meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
b. meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil penebangan liar.
c. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada unit kerja terkait.
d. meminta bantuan kepada Pusat dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan penyelidikan atau data keuangan tersangka.
e. menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang;
f. meminta kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.

Adapun alat bukti dalam pemeriksaan perkara pembalakan liar, meliputi:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan/atau
c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, berupa:
1) tulisan, suara atau gambar;
2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan/atau
huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya
Adapun penyelesaian perkara pembalakan liar di tingkat penyidikan adalah 45 (empat puluh lima) hari sejak dimulainya penyidikan dan tambahan 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan lanjutan. Sedangkan di tingkat pengadilan perkara pembalakan liar diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum. Untuk banding, diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi. Untuk kasasi, diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 50 (lima puluh hari) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

7. Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Pembalaka Liar
RUU ini mengamanatkan pembentukan suatu sistem koordinasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar secara fungsional dan terkoordinasi lintas departemen dan instansi pemerintahan, baik di tingkat Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi. Dalam pelaksanaannya, Presiden membentuk Tim Koordinasi P3L yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dan Menteri Kehutanan dengan mengendalikan departemen dan badan-badan terkait di bidang:
a. kehutanan;
b. lingkungan hidup;
c. pemerintahan dalam negeri;
d. hubungan luar negeri;
e. sosial;
f. pengembangan usaha kecil menengah;
g. ketenagakerjaan;
h. perdagangan;
i. perindustrian;
j. pertanian;
k. keuangan;
l. perhubungan;
m. pertahanan dan keamanan;
n. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
o. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
p. Tentara Nasional Indonesia;
q. Badan Intelijen Negara; dan
r. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Tim Koordinasi P3L memiliki tugas:
a. mengkoordinasikan instansi yang terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar;
b. mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar;
c. melaksanakan penegakan hukum pembalakan liar;
d. melaksanakan pembinaan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar;
e. melaksanakan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar;
f. melaksanakan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;
g. melaksanakan kerja sama dengan lembaga keuangan dalam rangka pemberantasan pembalakan liar; dan
h. menetapkan sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi P3L diberi wewenang:
a. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pencegahan pembalakan liar;
b. melaksanakan kampanye anti pembalakan liar;
c. membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar;
d. membangun, mengembangkan, dan membina jejaring sosial anti pembalakan liar;
e. melakukan kerja sama dengan para pihak terkait dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar;
f. melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembalakan liar; dan
g. memantau penanganan perkara pembalakan liar.

Dalam menjalankan tugasnya Tim P3L pusat berkewajiban memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap 6 (enam) bulan sedangkan Tim P3L daerah berkewajiban memberikan laporan kepada Tim P3L Pusat setiap 3 (tiga) bulan.

8. Peran Serta Masyarakat
Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi sangat menunjang upaya penegakan hukum, karena masyarakat menyadari dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara selaras, serasi dan seimbang. Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat seperti itu mengarah pada dua hal yakni pertama, kepatuhan terhadap hukum karena menyadari bahwa pada dasarnya kehidupan yang tertib, teratur, aman dan tentram itu tidak terlepas dari adanya hukum dan tegaknya hukum. Kedua, kemauan untuk turut memikul tanggung jawab dalam menegakkan hukum karena menyadari bahwa tegaknya hukum merupakan kepentingan dan keperluan bersama.
Dalam penegakkan hukum untuk memberantas kegiatan pembalakan liar pihak yang berwenang, baik Dinas Kehutanan maupun Kepolisian setempat banyak dibantu oleh masyarakat/partisipasi masyarakat melalui pemberian informasi baik lisan maupun tulisan (menggunakan SMS atau website), laporan tertulis atau laporan dalam bentuk penyampaian pendapat. Peran serta masyarakat tersebut merupakan respons balik terhadap dibukanya akses informasi yang disediakan oleh Tim Koordinasi P3L untuk menerima semua laporan dari masyarakat berkaitan dengan pemberantasan pembalakan liar.
Cara lain yang dapat ditempuh oleh masyarakat dalam memberantas pembalakan liar adalah dengan bergabung dengan Organisas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kehutanan atau lingkungan hidup yang terdapat di daerah. Dengan demikian peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilan dalam memberantas penebangan pohon di dalam hutan secara tidak sah dan dalam mengembalikan kualitas hutan yang sudah rusak. Apabila ketiga fungsi hutan (fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi lingkungan) sudah berjalan sebagaimana mestinya, maka masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan itu sendiri
9. Kerjasama Internasional.

Menyadari bahwa isu pembalakan liar telah menjadi permasalahan global, maka RUU ini merekomendasikan Pemerintah maupun pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama internasional baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar. Dalam upaya pencegahan terdapat beberapa bentuk kerjasama yang mungkin dilakukan antara lain:
a. pelaksanaan konservasi;
b. pelaksanaan pengelolaan hutan yang berkelanjutan;
c. peningkatan forest carbon stock; dan
d. pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan di bidang pemberantasan dan penegakan hukum, kerjasama dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sudah mengatur hal tersebut mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal ini pemerintah juga dapat berperan aktif dan melakukan tindakan atau upaya hukum dalam hal terjadinya perkara timber money laundering yang melibatkan Negara lain.

10. Pembiayaan dan Pemberian Insentif
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hasil lelang, dan sumber dana lainnya yang sah. Kemudian Untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberantas penebangan pohon di dalam hutan secara tidak sah, maka masyarakat perlu digugah untuk terus berperan serta, caranya antara lain dengan memberikan penghargaan (reward) kepada mereka. Pemberian insentif ini juga berlaku bagi seluruh pihak yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar baik perseorangan, badan hukum, pihak penegak hukum sendiri bahkan Pemerintah daerah yang dinilai berhasil dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar diberi insentif berupa hak anggaran tambahan.

11. Perlindungan Saksi, Pelapor dan Informan.
Agar peran serta masyarakat dapat bermanfaat dan dilakukan secara berkesinambungan, maka pihak berwenang harus segera menindaklanjuti laporan tersebut, antara lain dengan melakukan pengecekan terhadap kebenaran dari setiap laporan tersebut. Masyarakat baik yang melapor, menjadi saksi maupun informan juga harus dilindungi identitasnya demi keselamatan hidupnya. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan keamanan dan perlindungan hukum. Pelaksanaan dan mekanisme perlindungan ini pada hakikatnya diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Ketentuan Pidana
Dalam menentukan besaran dan disparitas sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilanggar telah dilakukan simulasi dan perbandingan dengen beberapa peraturan perundang-undangan lain.
Mengingat rangkaian kegiatan pembalakan liar sendiri terdiri dari beberapa kegiatan dan melibatkan beberapa macam pelaku maka setidaknya terdapat tiga pengelompokan besar:
Untuk kategori pelanggaran terhadap norma larangan menyangkut kegiatan pembalakan liar secara langsung yang dilakukan oleh setiap orang baik perseorangan maupun badan hukum (baik yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia) dikenai pidana penjara mulai dari 1 (satu) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan denda mulai dari Rp. 500 000 000,- sampai dengan Rp. 15 000 000 000,-. Adapun untuk kategori pelanggaran terhadap norma larangan menyangkut kegiatan pembalakan liar secara tidak langsung yang dilakukan oleh setiap orang baik perseorangan maupun badan hukum (baik yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia) dikenai pidana penjara mulai dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dengan denda mulai dari Rp. 10 000 000 000,- sampai dengan Rp.100 000 000 000,-. Dengan ketentuan bahwa selain sanksi pidana, bagi pelaku badan hukum termasuk korporasi yang melakukan kegiatan pembalakan liar yang menimbulkan kerusakan lingkungan dikenai pidana administratif berupa:
a. paksaan pemerintah;
b. uang paksa; dan/atau
c. pencabutan izin
Dalam hal pejabat melanggar norma larangan menyangkut penerbitan izin dan hal-hal yang terkait dengan kewenagannya dipidana dengan pidana penjara mulai 1 (satu) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun, dengan denda mulai dari Rp. 500 000 000,- sampai dengan Rp.10 000 000 000,-. Sedangkan pejabat yang melakukan kegiatan pembalakan liar baik langsung maupun tidak langsung, pidanya diperberat 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokoknya. Selain penjatuhan sanksi pidana, dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, maka terdakwa dapat dikenakan hukuman badan.

13. Ketentuan Peralihan
Untuk mengantisipasi kekosongan hukum akibat peralihan dari peraturan perundang-undangan yang lama, maka pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua perkara tindak pidana pembalakan liar yang telah dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) tetap dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

14. Ketentuan Penutup
Selain menyatakan mulai berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan penutup juga menyatakan tidak berlaku dan dicabutnya beberapa peraturan perundang-undangan yang secara substansi sudah dirubah oleh Undang-Undang ini.

noreply@blogger.com (haeru_din11@yahoo.com) — Wed, 2 Feb 2011 12:56:00 +0700

Behavioral Finance

Abstract
This article provides a brief introduction to behavioral finance. Behavioral finance encompasses
research that drops the traditional assumptions of expected utility maximization with rational
investors in efficient markets. The two building blocks of behavioral finance are cognitive
psychology (how people think) and the limits to arbitrage (when markets will be inefficient).
The growth of behavioral finance research has been fueled by the inability of the traditional
framework to explain many empirical patterns, including stock market bubbles in Japan, Taiwan,
and the U.S.
JEL classification: G14; D81
Keywords: Behavioral finance; arbitrage; psychology; market efficiency
A modified version of this paper was given as a keynote address at the July, 2002
APFA/PACAP/FMA meetings in Tokyo. I would like to thank Ken Froot and Andrei Shleifer
for sharing their data and ideas, and Rongbing Huang for research assistance.

Behavioral Finance
1. Introduction
Behavioral finance is the paradigm where financial markets are studied using models that
are less narrow than those based on Von Neumann-Morgenstern expected utility theory and
arbitrage assumptions. Specifically, behavioral finance has two building blocks: cognitive
psychology and the limits to arbitrage. Cognitive refers to how people think. There is a huge
psychology literature documenting that people make systematic errors in the way that they think:
they are overconfident, they put too much weight on recent experience, etc. Their preferences
may also create distortions. Behavioral finance uses this body of knowledge, rather than taking
the arrogant approach that it should be ignored. Limits to arbitrage refers to predicting in what
circumstances arbitrage forces will be effective, and when they won't be.
Behavioral finance uses models in which some agents are not fully rational, either
because of preferences or because of mistaken beliefs. An example of an assumption about
preferences is that people are loss averse - a $2 gain might make people feel better by as much as
a $1 loss makes them feel worse. Mistaken beliefs arise because people are bad Bayesians.
Modern finance has as a building block the Efficient Markets Hypothesis (EMH). The EMH
argues that competition between investors seeking abnormal profits drives prices to their
“correct” value. The EMH does not assume that all investors are rational, but it does assume that
markets are rational. The EMH does not assume that markets can foresee the future, but it does
assume that markets make unbiased forecasts of the future. In contrast, behavioral finance
assumes that, in some circumstances, financial markets are informationally inefficient.
Not all misvaluations are caused by psychological biases, however. Some are just due to
temporary supply and demand imbalances. For example, the tyranny of indexing can lead to
demand shifts that are unrelated to the future cash flows of the firm. When Yahoo was added to
the S&P 500 in December 1999, index fund managers had to buy the stock even though it had a
limited public float. This extra demand drove up the price by over 50% in a week and over
100% in a month. Eighteen months later, the stock price was down by over 90% from where it
was shortly after being added to the S&P.

If it is easy to take positions (shorting overvalued stocks or buying undervalued stocks)
and these misvaluations are certain to be corrected over a short period, then “arbitrageurs” will
take positions and eliminate these mispricings before they become large. But if it is difficult to
take these positions, due to short sales constraints, for instance, or if there is no guarantee that the
mispricing will be corrected within a reasonable timeframe, then arbitrage will fail to correct the
mispricing.1 Indeed, arbitrageurs may even choose to avoid the markets where the mispricing is
most severe, because the risks are too great. This is especially true when one is dealing with a
large market, such as the Japanese stock market in the late 1980s or the U.S. market for
technology stocks in the late 1990s. Arbitrageurs that attempted to short Japanese stocks in mid-
1987 and hedge by going long in U.S. stocks were right in the long run, but they lost huge
amounts of money in October 1987 when the U.S. market crashed by more than the Japanese
market (because of Japanese government intervention). If the arbitrageurs have limited funds,
they would be forced to cover their positions just when the relative misvaluations were greatest,
resulting in additional buying pressure for Japanese stocks just when they were most overvalued!
2. Cognitive Biases
Cognitive psychologists have documented many patterns regarding how people behave.
Some of these patterns are as follows:
Heuristics
Heuristics, or rules of thumb, make decision-making easier. But they can sometimes lead
to biases, especially when things change. These can lead to suboptimal investment decisions.
When faced with N choices for how to invest retirement money, many people allocate using the
1/N rule. If there are three funds, one-third goes into each. If two are stock funds, two-thirds
goes into equities. If one of the three is a stock fund, one-third goes into equities. Recently,
Benartzi and Thaler (2001) have documented that many people follow the 1/N rule.
Overconfidence
People are overconfident about their abilities. Entrepreneurs are especially likely to be
overconfident. Overconfidence manifests itself in a number of ways. One example is too little
diversification, because of a tendency to invest too much in what one is familiar with. Thus,
1 Technically, an arbitrage opportunity exists when one can guarantee a profit by, for example, going long in an
undervalued asset and shorting an overvalued asset. In practice, almost all arbitrage activity is risk arbitrage—
making trades where the expected profit is high relative to the risk involved.

people invest in local companies, even though this is bad from a diversification viewpoint
because their real estate (the house they own) is tied to the company’s fortunes. Think of auto
industry employees in Detroit, construction industry employees in Hong Kong or Tokyo, or
computer hardware engineers in Silicon Valley. People invest way too much in the stock of the
company that they work for.
Men tend to be more overconfident than women. This manifests itself in many ways,
including trading behavior. Barber and Odean (2001) recently analyzed the trading activities of
people with discount brokerage accounts. They found that the more people traded, the worse
they did, on average. And men traded more, and did worse than, women investors.
Mental Accounting
People sometimes separate decisions that should, in principle, be combined. For
example, many people have a household budget for food, and a household budget for
entertaining. At home, where the food budget is present, they will not eat lobster or shrimp
because they are much more expensive than a fish casserole. But in a restaurant, they will order
lobster and shrimp even though the cost is much higher than a simple fish dinner. If they instead
ate lobster and shrimp at home, and the simple fish in a restaurant, they could save money. But
because they are thinking separately about restaurant meals and food at home, they choose to
limit their food at home.
Framing
Framing is the notion that how a concept is presented to individuals matters. For
example, restaurants may advertise “early-bird” specials or “after-theatre” discounts, but they
never use peak-period “surcharges.” They get more business if people feel they are getting a
discount at off-peak times rather than paying a surcharge at peak periods, even if the prices are
identical. Cognitive psychologists have documented that doctors make different
recommendations if they see evidence that is presented as “survival probabilities” rather than
“mortality rates,” even though survival probabilities plus mortality rates add up to 100%.
Representativeness
People underweight long-term averages. People tend to put too much weight on recent
experience. This is sometimes known as the “law of small numbers.” As an example, when
equity returns have been high for many years (such as 1982-2000 in the U.S. and western
Europe), many people begin to believe that high equity returns are “normal.”

Conservatism
When things change, people tend to be slow to pick up on the changes. In other words,
they anchor on the ways things have normally been. The conservatism bias is at war with the
representativeness bias. When things change, people might underreact because of the
conservatism bias. But if there is a long enough pattern, then they will adjust to it and possibly
overreact, underweighting the long-term average.
Disposition effect
The disposition effect refers to the pattern that people avoid realizing paper losses and
seek to realize paper gains. For example, if someone buys a stock at $30 that then drops to $22
before rising to $28, most people do not want to sell until the stock gets to above $30. The
disposition effect manifests itself in lots of small gains being realized, and few small losses. In
fact, people act as if they are trying to maximize their taxes! The disposition effect shows up in
aggregate stock trading volume. During a bull market, trading volume tends to grow. If the
market then turns south, trading volume tends to fall. As an example, trading volume in the
Japanese stock market fell by over 80% from the late 1980s to the mid 1990s. The fact that
volume tends to fall in bear markets results in the commission business of brokerage firms
having a high level of systematic risk.2
One of the major criticisms of behavioral finance is that by choosing which bias to
emphasize, one can predict either underreaction or overreaction. This criticism of behavioral
finance might be called "model dredging." In other words, one can find a story to fit the facts to
ex post explain some puzzling phenomenon. But how does one make ex ante predictions about
which biases will dominate? There are two excellent articles that address this issue: Barberis
and Thaler (2002), and Hirshliefer (2001). Hirshliefer (p. 1547) in particular addresses the issue
of when we would expect one behavioral bias to dominate others. He emphasizes that there is a
tendency for people to excessively rely on the strength of information signals and under-rely on
the weight of information signals. This is sometimes described as the salience effect.
2 During the bear market beginning in April 2000 in the U.S., aggregate stock market volume has not dropped. This
is apparently due to increased trading by institutions, since stock trading by individuals has in fact declined. The
significant drop in transaction costs associated with the move to decimalization and technological advances partly
accounts for this. Another reason is that many firms split their shares in late 1999 and the first half of 2000, which,
ceteris paribus, would have resulted in higher trading volume. The drop in commission revenue from individuals
(predicted by the disposition effect) has resulted in revenue declines for retail-oriented brokerage firms such as
Charles Schwab & Co.

3. The limits to arbitrage
Misvaluations of financial assets are common, but it is not easy to reliably make
abnormal profits off of these misvaluations. Why? Misvaluations are of two types: those that
are recurrent or arbitrageable, and those that are nonrepeating and long-term in nature. For the
recurrent misvaluations, trading strategies can reliably make money. Because of this, hedge
funds and others zero in on these, and keep them from ever getting too big. Thus, the market is
pretty efficient for these assets, at least on a relative basis. For the long-term, nonrepeating
misvaluations, it is impossible in real time to identify the peaks and troughs until they have
passed. Getting in too early risks losses that wipe out capital. Even worse, if limited partners or
other investors are supplying funds, withdrawals of capital after a losing streak may actually
result in buying or selling pressure that exacerbates the inefficiency.
Just who are these investors who make markets efficient? Well, one obvious class of
investors who are trying to make money by identifying misvaluations are hedge funds. A
relative value hedge fund takes long and short positions, buying undervalued securities and then
finding highly correlated securities that are overvalued, and shorting them. A macro hedge fund,
on the other hand, takes speculative positions that cannot be easily hedged, such as shorting
Nasdaq during the last two years.
How well do efforts by arbitrageurs to make money work in practice at making markets
more efficient? As Shleifer and Vishny argue in their 1997 "Limits to Arbitrage" article, the
efforts of arbitrageurs to make money will make some markets more efficient, but they won't
have any effect on other markets.
Let's look at an example, that of a giant hedge fund, Long Term Capital Management.
LTCM was founded about nine years ago by Myron Scholes, Robert Merton, John Meriwether,
and others. For their first three or four years, they were spectacularly successful. But then, four
years ago, they had one bad quarter in which they lost $4 billion, wiping out their equity capital
and forcing the firm to liquidate. But they were right in the long run!
LTCM mainly traded in fixed income and derivative markets. But one of the ways that
they lost money was on the Royal Dutch/Shell equity arbitrage trade.
In 1907, Royal Dutch of the Netherlands and Shell of the UK agreed to merge their
interests on a 60-40 basis, and pay dividends on the same basis. It is easy to show that whenever
the stock prices are not in a 60-40 ratio, there is an arbitrage profit opportunity. Finance theory

has a clear prediction. Furthermore, these are large companies. Until July 2002, Royal Dutch
was in the S & P 500, and Shell is in the FTSE.
How well does this prediction work?
Figure 1—Deviations from Royal Dutch/Shell parity from January 1980 to December 2001, as computed by Froot and Dabora (1999)
and updated by Ken Froot.
Royal Dutch / Shell Deviation
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
1/2/1980
1/2/1981
1/2/1982
1/2/1983
1/2/1984
1/2/1985
1/2/1986
1/2/1987
1/2/1988
1/2/1989
1/2/1990
1/2/1991
1/2/1992
1/2/1993
1/2/1994
1/2/1995
1/2/1996
1/2/1997
1/2/1998
1/2/1999
1/2/2000
1/2/2001
deviation from theoretical value

For the last 22 years, from 1980 to 2001, figure 1 demonstrates that there have been large
deviations from the theoretical relation. In 1998, LTCM shorted the expensive stock and bought
the cheap one. Did they make money? No, they lost money when prices diverged further from
their theoretical values during the third quarter of 1998. To meet liquidity needs, LTCM and
other hedge funds were forced to sell out their positions, and this selling pressure made markets
more inefficient, rather than more efficient. So the forces of arbitrage failed.
The data plotted in figure 1 end in December 2001, with the price ratio close to its
theoretical value. Has it stayed there? In July 2002, Standard and Poors announced that Royal
Dutch would be dropped from the S&P 500 because they were deleting non-American
companies. Royal Dutch dropped by 17% in the week of the announcement, although there is no
suggestion that the present value of dividends changed.
So what is the bottom line on market efficiency? It is useful to divide events into two
categories - high-frequency events, which occur often, and low-frequency events, which occur
only infrequently, and may take a long time to recover from.
The high-frequency evidence supports market efficiency. It is hard to find a trading
strategy that is reliably profitable. And mutual funds have difficulty beating their benchmarks.
The low-frequency evidence, however, does not support market efficiency. Examples of
enormous misvaluations include:
1) The undervaluation of world-wide stock markets from 1974-1982.
2) The Japanese stock price and land price bubble of the 1980s.
3) The Taiwanese stock price bubble that peaked in February 1990.
4) The October 1987 stock market crash.
5) The technology, media, and telecom (TMT) bubble of 1999-2000.
4. Applications of behavioral finance
I would now like to talk about some specific applications of behavioral finance. While I
could choose from many applications, I am going to briefly discuss two of my recent
publications. The first application concerns inflation and the stock market. I’m going to start out
with a simple valuation question. Below, I list some specific assumptions about a hypothetical
firm, and the question is, “How much is the equity of this firm worth?”

Assumptions: The inflation rate is 6%, and the equity risk premium is zero, so the nominal cost
of capital is 10% (a real cost of capital of 4%). The firm wants to keep the real value of its debt
unchanged, so it must increase the nominal amount of debt by 6% each year. There is no real
growth, and all free cash flow (if any) is paid out in dividends.
Revenue $1,200,000
Cost of Goods Sold $600,000
Administrative Expenses $400,000
Interest Expense $200,000
Taxes $0
After-tax profits $0
Debt $2,000,000
Book Equity $1,500,000
Shares outstanding 10,000
Interest rate on debt 10%
With inflation at 6% and $2 million in debt, the firm must issue $120,000 more debt next
year to keep the real value of its debt constant. This cash can be used to pay dividends. This is
$12 per share, and using the growing perpetuity formula
P = Div1/(r – g)
with r = 10% and g = 6%, P = $12/(0.10 – 0.06) = $300 per share.
So the equity is worth $3 million, or $300 per share. Earnings are zero because the
accountants treat nominal interest expense as a cost, but they don't treat the inflation-induced
decrease in the real value of debt as a benefit to equity holders. In other words, the true
economic earnings are higher than the accounting earnings, because accountants measure the
cost, but not the benefit to equityholders, of debt financing when there is inflation.
This is an example of where framing makes a difference. Nominal interest expense
appears on the income statement. The decrease in the real value of nominal liabilities due to
inflation does not appear on the income statement. Because it doesn’t appear, I would argue that
investors don’t take it into account, and hence undervalue equities when inflation is high. If you
find this implausible, ask yourself “how many finance professors with PhDs get the valuation
correct?” If the market makes this mistake, then stocks become riskier, because they fall more

than they should when inflation increases, and they rise more than they should when inflation
decreases. Over a full inflation cycle, these two effects balance out, which is why stocks are less
risky in the long run than they are in the short run (Siegel (1998), Chapter 2).
Modigliani and Cohn (1979) argued that the U.S. stock market was grossly undervalued
in the mid and late 1970s because investors had irrational beliefs about earnings, given the high
inflation that existed then. Richard Warr and I, in our March 2002 JFQA article on the decline of
inflation and the bull market of 1982-1999, conduct an out-of-sample test of the Modigliani-
Cohn hypothesis. We argue that part of the bull market of the 1980s was attributable to a
recovery from the undervaluation. We also argue that the continued stock market rise in the
1990s was an overshooting - the stock market became overvalued - and we predicted that 2000-
2002 would have low stock returns. Fortunately, I believe in my research, and I've had much of
my retirement assets in inflation-indexed bonds the last three years. These have been the bestperforming
asset class.
The second application of behavioral finance that I would like to briefly discuss concerns
the underpricing of IPOs.
Prospect theory is a descriptive theory of choice under uncertainty. This is in contrast to
expected utility theory, which is normative rather than descriptive. Prospect theory focuses on
changes in wealth, whereas expected utility theory focuses on the level of wealth. Gains and
losses are measured relative to a reference point. Prospect theory also assumes loss aversion.
Prospect theory also incorporates framing—if two related events occur, an individual has a
choice of treating them as separate events (segregation) or as one (integration). For example, if a
person goes to the racetrack and makes two bets, winning one and losing one, the person may
integrate the outcome and focus on the net payoff. If the net payoff is positive, a gain has
occurred, and focusing on this makes the bettor happy. If there is a net loss, segregating the two
bets allows the bettor to feel disappointed once, but happy once.
Tim Loughran and I use prospect theory in our 2002 RFS paper "Why Don't Issuers Get
Upset About Leaving Money on the Table in IPOs?" to explain the severe underpricing of some
IPOs. If an IPO is underpriced, pre-issue stockholders are worse off because their wealth has
been diluted. We argue that if an entrepreneur receives the good news that he or she is suddenly
unexpectedly wealthy because of a higher than expected IPO price, the entrepreneur doesn't
bargain as hard for an even higher offer price. This is because the person integrates the good

news of a wealth increase with the bad news of excessive dilution. The individual is better off
on net. Underwriters take advantage of this mental accounting and severely underprice these
deals. It is these IPOs where the offer price has been raised (a little) that leave a lot of money on
the table when the market price goes up a lot.
5. Conclusions
This brief introduction to behavioral finance has only touched on a few points. More
extensive analysis can be found in Barberis and Thaler (2003), Hirshliefer (2001), Shefrin
(2000), and Shiller (2000).
It is very difficult to find trading strategies that reliably make money. This does not
imply that financial markets are informationally efficient, however. Low frequency
misvaluations may be large, without presenting any opportunity to reliably make money. As an
example, individuals or institutions who shorted Japanese stocks in 1987-1988 when they were
substantially overvalued, or Taiwanese stocks in early 1989 when they were substantially
overvalued, or TMT stocks in the U.S., Europe, and Hong Kong in early 1999 when they were
substantially overvalued, all lost enormous amounts of money as these stocks became even more
overvalued. Most of these shortsellers, who were right in the long run, were wiped out before
the misvaluations started to disappear. Thus, the forces of arbitrage, which work well for high
frequency events, work very poorly for low frequency events.
Behavioral finance is, relatively speaking, in its infancy. It is not a separate discipline,
but instead will increasingly be part of mainstream finance.

References
Barber, Brad, and Terry Odean, 2001. “Boys will be boys: Gender, overconfidence, and
common stock investment.” Quarterly Journal of Economics 116, 261-292.
Barberis, Nicholas, and Richard Thaler, 2003. “A survey of behavioral finance.” in G.
Constantinides, M. Harris, and R. Stulz (editors) Handbook of the Economics of Finance
North-Holland, Amsterdam.
Benartzi, Shlomo, and Richard Thaler, 2001. “Naïve diversification strategies in defined
contribution savings plans.” American Economic Review 91, 79-98.
Froot, Kenneth A., and Emil A. Dabora, 1999. “How are stock prices affected by the location of
trade?” Journal of Financial Economics 53, 189-216.
Hirshleifer, David, 2001. “Investor psychology and asset pricing.” Journal of Finance 56,
1533-1597.
Loughran, Tim, and Jay R. Ritter, 2002. "Why don't issuers get upset about leaving money on
the table in IPOs?" Review of Financial Studies 15, 413-443.
Modigliani, Franco, and Richard Cohn, 1979. “Inflation, rational valuation and the market.”
Financial Analysts Journal 35, 24-44.
Ritter, Jay R., and Richard Warr, 2002. “The decline of inflation and the bull market of 1982-
1999.” Journal of Financial and Quantitative Analysis. 37, 29-61.
Shefrin, Hersh, 2000. Beyond Greed and Fear Harvard Business School Press, Boston.
Shiller, Robert J., 2000. Irrational Exuberance Princeton University Press, Princeton.
Shleifer, Andrei, and Robert Vishny, 1997. “The limits of arbitrage.” Journal of Finance
52, 35-55.
Siegel, Jeremy J., 1998. Stocks for the Long Run, Second Edition McGraw-Hill, New York.

noreply@blogger.com (haeru_din11@yahoo.com) — Mon, 4 Oct 2010 16:43:00 +0700

Kajian Modal Kerja Usaha Kecil Dalam Rangka Peningkatan

Kinerja Usaha Menghadapi Era Pasar Bebas di Bandar Lampung

each aims to analyze : (1) the influencing factors of working capital from small business and determining alternative solution; (2) alternative strategic management from small business. The types of data are : (1) the secondary time series data which analyzed by financial models and (2) the primery data of owner from the small business which analyzed by description approach. The result shows that the small business in Bandar lampung need to improve their working capital trough : (1) the increasing level of effectivities from their business; (2) the creating of business innovation; (3) making commitment about business efficiency and competitiveness. Based on the result of this reseach, researcher is prepairing strategic standar and business commitment for the small business to enter global business. Key words: Working Capital management.

I. PENDAHULUAN

Usaha kecil di Indonesia di era reformasi ini mempunyai peranan yang sangat berarti dalam menunjang perekonomian. Banyak usaha besar pada saat ini mengalami keterpurukan sebagai akibat resesi ekonomi berkepanjangan,justru usaha kecil semakin bergairah untuk berkembang, secara kuantitatif dapat dibuktikan dari pemerataan usaha dan peluasan lapangan kerja,yang berkembang dari 1.755.000 unit usaha tahun 1997 menjadi 2.143.500 unit usaha

pada tahun 1999, sementara jumlah tenaga kerja yang diserap juga meningkat dari 5.308.800 orang tahun 1997 menjadi 10.113.600 orang tahun 1999. Lebih jauh lagi jika dilihat dari sumbangannya pada ekspor nonmigas yaitu dari 102 juta dollar Amerika tahun 1998 terus naik menjadi 136,8 juta dollar Amerika pada

akhir tahun 2001, secara persentase rata-rata kenaikan nilai ekspor usaha kecil meningkat dengan 30,5 persen per tahun ( Puji Wahono,2000) 2 Dosen Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung.

Peranan usaha kecil yang penting ini, seyogyanyalah mendapat perhatian kita semua, tetapi pada kenyataan sekjarang banyak hambatan dan pembinaan yang

kurang serius baik dari pemerintah maupun pihak-pihak lain yang terkait termasuk perguruan tinggi. Janji-janji untuk memberi kemudahan baik dalam perizinan,permodalan,maupun pembinaan manajemen baru sebatas pernyataan

atau retorika politik,sehingga semua kebijakan selalu tidak menyentu pengembangan usaha kecil. Hasil pengamatan ada beberapa hal yang menghambat pembinaan usaha kecil di Indonesia ( Indra Ismawan,1999), yaitu : (1) Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur usaha kecil,walaupun sekarang rancangan undang-undang (RUU) itu mungkin sudah disahkan menjadi undang-undang namun realisasinya dan sosialisasi sampai saat ini belum jelas adanya ; (2) masih lemahnya komitmen dalam pembinaan usaha kecil, baik yang disuarakan oleh pemerintah maupun oleh pengusaha besar selaku mitra usaha, sehingga dapat dikatakan bahwa usaha kecil itu ada dan berkembang sepenuhnya atas usaha mereka sendiri, kerena didorong oleh kebutuhan hidup. Penghambat lain yang juga dapat dikatakan secara structural usaha kecil umumnya di Indonesia menghadapi kendala-kndala bersifat internal,yaitu kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah, kelemahan dalam struktur permodalan,dan kelemahan dalam mengakses permodalan,termasuk dalam manajemen modal kerja( Suryadi Soedirdja,1998). Kondisi usaha kecil Indonesia yang demikian ini, jika kurang mendapat binaan yang serius di masa mendatang,khususnya dalam menghadapi pasar bebas versi AFTA ataupun versi Dunia nantinya akan berdampak serius bagi perkembangan usaha kecil di Indonesia umumnya dan secara khusus pada usaha kecil di Bandar Lampung. Kenyataan di lapangan dapat kita lihat pada saat ini banyak usaha kecil kita kewalahan dalam menghadapi serbuan produk-produk dari luar negari yang sampai saat ini sudah meramba ke berbagai pelosok Indonesia. Apalagi jika penerapan pasar bebas AFTA ini benar- benar sudah direalisasikan, dimana kita tidak dapat lagi membantasi barang masuk dengan pembatasan tarif masuk antar negara-negara ASEAN. Kenyataan ini akan menambah beban berat bagi usaha kecil,dan mungkin juga akan dialami oleh perusahaan besar yang tidak efisien. Bukti-bukti telah mununjukkan pada kita betapa kewalahannya usaha otomatif kita menghadapi serbuan produk –produk otomotif China,Taiwan, Korea,dewasa ini, masih banyak lagi produk-produk dari Negara jiran seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura yang sudah lama beroperasi di Negara kita. Situasi ini akan menjadi siutasi sulit bagi usaha-usaha kita khususnya usaha kecil jika dikaitkan dengan kelemahan usaha kecil kita yang telah diuangkapkan sebelumnya, terutama yang berhabungan dengan modal khususnya modal kerja. Usaha kecil menurut Levi dan Sarnat (1989) justru membutuhkan tambahan modal kerja relatif lebih besar dari kebutuhan usaha menengah maupun usaha besar. Kesulitan yang terbesar pada usaha kecil dalam modal kerja terletak pada usaha pemisahan antara kebutuhan modal kerja dengan kebutuhan hidup pengusaha dan keluarga sehari-hari. Hal ini terjadi kerena usaha kecil umumnya tidak mampu mengakses modal,terutama jika berhubungan degan pihak ketiga ( bank maupun mitra usaha lainnya yang sifatnya sangat selektif ). Kelemahan ini tentunya berdampak luas pada daya saing dan kemantapan berusaha, apalagi dihubungkan dengan inovatif. Kunci keberhasilan usaha kecil menurut Steiner,Goerge(1985) justru terletak pada usaha inovatifnya. Peranan usaha kecil di Lampung khususnya di Bandar Lampung tidak terlalu berbeda dengan peranan usaha kecil secara nasional,ini terlihat dari sumbangan industri kecilnya mampu memberi 21,0 persen ekspor komoditi non migas yang dihasilkan oleh Lampung (BPS,1993). Jumlah usaha kecil juga meningkat dari 12,067 unit usaha kecil telah meningkat menjadi 18.488 unit usaha kecil sampai tahun tahaun 1998( BPS). Dan diperkirakan jumlah ini akan naik lagi selama era reformasi ini, sementara perusahaan besar dan menengah justru mengalamai stagnan karena masih dipengaruhi oleh dampak resesi ekonomi yang sampai saat ini belum dikatakan membaik.

Kedala yang dihadapi dalam pengembangkan usaha kecil di Lampung khususnya usaha kecil di Bandar Lampung hampir sama dengan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil secara nasional, yaitu kesenjangan antara usaha menengah dan usaha besar semakin melebar. Usaha kecil di Bandar Lampung umumnya lemah dalam permodalan, sulitnya mendapatkan modal termasuk modal kerja,kelemahan dalam manajemen, dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Kondisi ini setelah ditelusuri lebih jauh merupakan suatu system dalam kegiatan manajemen, ini berarti bahwa manajemen usaha kecil itu merupakan suatu sistem,sehinga salah satu dari sistem ini terganggu akan berdampak serius pada sistem secara keseluruhan ( Collins and Devana,2001), ini jelas apabilah usaha kecil itu lemah dalam modal kerja akan berdampak serius pada keunggulan bersaing baik secara lokal apalagi dalam mengahadapi persaingan di pasar bebas, apakah itu versi AFTA atau secara global.

A. Perumusan Masalah

Masalah yang dapat ditarik dari uraian sebelumnya adalah:

(1) Apakah pengelolaan modal kerja usaha kecil yang telah dioperasikan oleh usaha kecil di Bandar Lampung telah dilakukan secara efektif atau secara optimal.

(2) Teknik manajemen apa yang tepat yang harus diterapkan oleh pengusaha kecil di Bandar Lampung dalam menghadapi ketatnya persaingan di era basar bebas.

(3) Strategi apa sebaiknya digunakan oleh usaha kecil di Bandar Lampung dalam menghadapi ancaman persaingan degan produk-produk luar sekarang dan di era pasar bebas.

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

(1) Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi usaha kecil di Bandar Lampung terutama yang berhubungan dengan manajemen modal kerjanya.

(2) Memberikan solusi manajemen dalam mengatasi masalah manajemen modal kerja setelah menganalisis modal kerja, memperhitungan kebutuhan modal kerja, dan teknik mengakses modal khususnya modal kerja.

(3) Merumuskan strategi bersaing yang sesuai dengan kekuatan ,kelemahan, peluang dan ancaman yang bakal dihadapi di masa yang akan datang.

(4) Merumuskan teknik Pembinaan yang tepat dan fleksibel untuk usaha ecil di Bandar Lampung.

II. KERANGKA PENDEKATAN

Kerangka pendekatan yang digunakan dalam pemecahan maslah ini dapat dilihat sebagai berikut :

Peneliti melakukan survey Usaha kecil yang telah ditentukan

Mendapatkan data manajemen Modal kerja.

Pengolahan data :

Tabulasi,perhitungan Dan analisis.

Memisah-misah hasil sesuai Dengan tujuan penelitian yang sudah di Tetapkan.

Solusi berdasarkan Manajemen modal Kerja.

Solusi berdasarkan manajemen strategi bersaing.

Penyusun Pedoman Manajemen usaha kecil Terutama yang berhubungan Manajemen modal kerja dan Teknik inovatif untuk meningkatkan daya saing dilakukan melalui empat tahap, yaitu : (a) tahap penelitian,menggunakan metode penelitian yang sesuai sehingga didapatkan data yang valid dari respondenyang telah dipilih;(b) tahap pengolahan data dengan tabulasi, menghitung, memisah-misah hasil sesuai dengan tujuan untuk analisis,yaitu berdasarkan konsep manajemen keuangan khususnya manajemen modal kerja dan konsep manajemen stratetegi bersaing; (c ) tahap menganalisis hasil yang telah dipisahkan secara jelas. Konsep yang digunakan untuk mencari teknik bersaing, dan menumbuhkan inovatif digunakan konsep dari Glueck(1998),Konsep Collins and Devanna (1995), Kenichi Ohmae(1996), beberapa konsep dari David. Fred.R (1998), dan banyak sistesa yang dibuat oleh peneliti dan pengalaman mengajar manajemen strategi. Pendekatan yang digunakan untuk penyelesaian masalah modal kerja digunakan pendekatan Keown, et al (2000), Vanhorn(2000), Weston and Copland (1987),Levi and Sarnad ( 1983); (d) tahap penyusunan pedoman pembinaan mananjemen berdasarkan’manajemen modal kerja dan manajemen strategi bersaing.

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini telah dilakukan di Kotamadya Bandar Lampung, pada bulan Mei 2006.

B. Metode Penarikan Sampel

Metode penarik sampel adalah menggunakan metode Purposive random Sampling, yang diambil usaha kecil yang yang potensial yang ada di Kota Madya Bandar lampung, Usaha kecil yang diambil satu unit berdasarkan jenisjenis usaha, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Responden

No Jenis Usaha Jumlah(unit)
1	Kerajinan Keripik	1
2	Tanaman hias	1
3	Tukang Jahit	1
4	Warung P&D	1
5	Restoran	1
6	Toko Meubel	1
7	Apotik Kecil	1
8	Kerajinan Bambu	1
9	Usaha Ikan Asin	1
10	Usaha bengkel Motor	1
11	Usaha Bengkel mobil	1
12	Usaha Toko Kue	1
13	Toko Manisan	1
14	Katering	1
15	Krupuk Ikan	1

C. Hiptesis

(1) Pengololaan modal kerja usaha kecil di Bandar Lampung belum optimal.

(2) Strategi inovasi adalah pilihan yang tepat untuk usaha kecil untuk tetap bertahan hidup dan bersaing di era pasar bebas.

D. Alat analisis.

Alat analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis yang diangkat adalah

menggunakan :

(1) Untuk membuktikan bahwa modal kerja usaha kecil belum optimal digunakan pendekatan manajemen keuangan konsep dari Weston and Copland (1998), yaitu dengan cara membagikan volume penjualan yang dicapai dengan jumlah hari perputaran seruhan modal kerja yang digunakan dalam usaha kecil. Modal kerja optmal bila Working Capitan (WC)≤ 0. Rumus hipotesisnya :

Ho = Nilai modal yang terpakai.

H1 ≠ Nilai modal kerja yang optmal

(2) Untuk membuktikan hipotesis keduadigunakan pendekatan manajemen strategi. Rumus hipotesisnya:

Ho = usaha kecil tidak inovatif

H1 ≠ Usaha kecil inovatif

E. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul diolah secara tabulasi, dihitung, dan dianalisis berdasarkan konsep manajemen modal kerja yaitu menghitung perputaran modal kerja,menghitung kebutuhan modal kerja optimal sesuai dengan perkembangan jumlah permintaan.sedangkan untuk memilih dan menerapkan konsep manajemen strategi,dari data yang ada dikaji berdasarkan TOWS Matrix dari David,Fred (1998).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Perhitungan

Hasil perhitungan dimulai dari perputran modal kerja,kebutuhan modal kerja, dibandingkan dengan realiasi modal kerja dan realisasi volume penjualan,dapat dilihat dari Tabel 2 berikut :

B. Pembahasan

1. Kajian Berdasarkan Manajemen Modal Kerja

Hasil dari riset terhadap lima belas jenis usaha kecil yang beroperasi di Bandar Lampung setelah diuji berdasarkan kebutuhan modal yang seharusnya berdasarkan rumusan yang membagi total penjualan dengan lamanya hari rata perputaran setiap item modal kerja maka didapatlah hasil lengkap seperti yang diperlihatkan oleh Tabel 1. Hasil ini menunjukkan bahwa hampir rata-rata perusahaan kecil atau 87% usaha kecil di Bandar Lampung umum belum optimal dalam penggunaan modal kerjanya,ini dibuktikan oleh adanya kelebihan ( bertanda +) dalam penggunaan modal kerja, dan hanya 13% (bertanda - ) yang efektif dalam penggunaan modal kerjanya. Ketentuan penggunaan modal kerja yang optimal menurut Weston dan Copland (1998), adalah tercapai jika WC ≤ 0 .

Kelemahan ini umumnya karena lemahnya manajemen modal kerja sebagai akibat dari banyaknya keterbatasan sumberdaya dari usaha kecil itu sendiri, diantaranya banyak perusahaan harus menalang atau menggunakan persekot uang muka dalam pengadaan pesediaan untuk menjaga stabilitas produksi, sehingga banyak usaha kecil memiliki tingkat perputuran persediaan yang rendah ,disisi lain kurang efektif dalam penagihan piutang,sehingga perputaran piutang rendah. Kelemahan ini juga umumnya disebabkan adanya keterbatasan modal kerja secara umum, karena kesulitan dalam mengakses modal kerja. Sumber-sumber dana yang ada umumnya adalah bersifat individu dengan ratarata tingkat suku bunga yang tinggi. Kemampuan menggunakan sumberdana

dari bantuan bank, KUK dari koperasi atau instansi pemerintah umumnya masih jarang. Kalaupun ada pada umumnya mereka tidak begitu tertarik menggunakan sumberdana ini karena dipandang terlalu sulit dan sangat birokrasi,dan persyatan ini tidak dapat dipenuhi oleh banyak perusahaan kecil. Akibatnya banyak usaha kecil berjalan seadanya dan orientasi usaha hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Kondisi seperti ini tentukannya akan mempersulit usaha kecil untuk dapat eksis di era pasar bebas pada tingkat AFTA apalagi pada tingkat dunia.

2. Kajian Berdasarkan Manajemen Strategi

Hasil perhitungan dimulai dari Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3, dapat dijadikan dasar dalam kajian lingkungan usaha kecil, ditambah dengan fakta lingkungan yang ada pada usaha kecil sekarang dan prediksi di masa yang akan datang. Guna menyusun strategi pengembangan usaha kecil sekarang dan yang akan datang digunakan pendekatan David,Fred (1998) yang dikenal dengan TWOS Marix Analysis. Berdasarkan kajian ini kekuatan,kelemahan, peluang, dan ancaman dari manajemen usaha kecil itu dituangkan dalam matrik TOWS sebagai berikut: Matrik TOWS Usaha Kecil Di Bandar Lampung

Hasil kajian lingkungan berdasarkan TOWS ini secara umum menggambarkan peta kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari keberadaan usaha kecil di masa yang akan datang ,selain itu melalui matriks TOWS ini dapat dirancang strategi apa yang layak diterapkan dalam jangka pendek ,jangka menengah, dan jangka panjang terutama dikaitkan dengan persaingan secara bebas di era AFTA maupun era Global.

Kekuatan dari saha kecil di Bandar Lampung berdasarkan kajian hasil survey ada tiga pilar yaitu (1) setiap usaha kecil umumnya memiliki kontribusi margin yang tinggi yaitu berkisar rata-rata antara 41%, ini menunjukkan bahwa usaha kecil ini secara bisnis masih cukup potensial kalau dikelola dengan benar. Masalahnya terletak pada kemampuan mengatur biaya operasional usaha, jika biaya operasional rutin ini dapat diefisienkan maka usaha tersebut akan tetap eksis dan berkembang secara mandiri apalagi jika menggunkan dana binaan pemerintah atau yang disalurkan melalui Bank atau non Bank.; (2) Rata-rata pengusaha kecil ini memiliki keuletan dalam berusaha karena terdorong oleh motivasi untuk mempertahan hidup secara mandiri; (3) Selain itu kekuatan lain adalah hampir semua produk yang ditawarkan oleh usaha kecil dapat diterima pasar local karena itu sampai saat ini masalah penjualan tetap baik. Kelemahan usaha kecil di Bandar Lampung umumnya (1) masih rendahnya pengetahuan mengena modal kerja, sehingga mereka belum sadar dan sungguh-sungguh mengatur penagihan piutang, memgatur persediaan, termasuk sulitnya memisahkan kebutuhan rumah tangga dengan kebutuhan usaha; (2) Kelemahan ini hampir dilakukan oleh setiap usaha kecil sebagai akibat masih rendahnya SDM yang ada, yaitu keterampilan berbisnis secara profesional ; (3) Masalah pengadaan bahan baku belum diatur berdasarkan perkiraan kebutuhan produksi,tetapi lebih banyak didorong oleh adanya rasa takut kehabisan bahan baku,sehingga mereka banyak yang bertjaga-jaga secara berkelebihan pada pengaadaan bahan baku dan pelengkap.

Peluang usaha kecil di Bandar Lampung diantaranya (1) masih terbukanya peluang untuk menggarap pasar local maupun non local; (2) Tingginya dukukung pemerintah melalaui binaan manajemen ataupun bantuan modal yang dapat dimanfaat untuk mengembangkan usaha kecil.

Ancaman usaha kecil kedepan antara lain (1) datang dari semakin ketatnya persaingan baik secara lokal maupun global ; (2 ) ancaman datang di era pasar bebas adalah semakin cepatnya trend/perubahan mode yang berpengaruh pada

perubahan salera konsumen; (3) selain itu ancaman datang dari peningkatan mutu dan pe layanan sebagai akibat adanya perkembangan teknologi produksi yang baru.

Kajian –kajian TOWS inilah yang dijadikan dasar untuk menyusun langkah atau strategi usaha kecil ke depan agar dapat bertahan dan bekembang terutama di era pasar bebas, apakah itu di era pasar bebas AFTA atau pada era Global. Tindakan strategi yang harus diambail dalam jangka pendek adalah : (1) Memperbaiki modal kerja, dengan cara meningkatkan pengetahuan mengenai modal kerja, cara mengatur persediaan, cara mengatur piutang, cara mengatur seluruh kebutuhan operasional termasuk melakukan efisiensi usaha; (2) Melakukan peningkatan dengan suplier lokal sehingga terjalin harmonisasi hubungan dan kontinyuitas pemasokan dapat terjamin sesuai dengan kebutuhan. (3) Melatih SDM agar mampu menguasai ketearampilan bisnis moderen dan mampu menyerap binaan atau bantuan modal kerja dari pemerintah yang disalurkan melalui Bank atau dana KUK.

Tindakan jangka menengah adalah : (1) Meningkatkan mutu dan perbaikan sistem pelayanan kepada setiap konsumen baik secara lokal maupun untuk meningkatkan pelayanan di luar Bandar Lampung; (2) Menerapkan system pemasaran yang moderen dengan memperbaiki pelayanan, dimulai dari perbaikan kemasan,peningkatan daya kerja produk,maupun bentuk pelayanan purna servis,dll. Tidakan strategi jangka panjang adalah (1) berusaha untuk mengganti teknologi yang ada dengan teknologi yang baru sesuai dengan kemajuan zaman ;( 2) strategi inovasi menjadi andalan utama, hal ini dap, sehingga mampu membaca kebutuhan pasar dengan cepat. Hal dapat dikembangkan berkat kesadaran mengenai pemahaman salera konsumen dan ketersediaan teknologi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil perhitungan dan kajian yang telah dilakukankan meunjukkan bahwa secara umum hipotesis yang diungkapkan pada penelitian ini dapat dibuktikan, dengan alasan sebagai berikut :

(a) Hasil perhitungan kebutuhan modal kerja berdasarkan besaran pencapaian volume penjualan umumnya menunjukkan hampir ( 87% ) usaha kecil itu menggunakan modal kerjanya secara berkelebihan ( WC>0). Menurut ketentuan manajemen kerja yang diungkapkan oleh Weston dan Copland yang menyatakan bahwa modal kerja yang optimum adalah jika working of capital (WC) ≤0,

(b) Efek dari buruknya manajemen modal kerja ini juga berpengaruh pada kemampuan bersaing dari usaha kecil sehingga jika ini diteruskan tanpa dicari solusi tidak tertutup kemungkinannya akan berpengaruh pada keberadaan dan daya saing usaha kecil itu di masa yang akan datang terutama pada era AFTA ataupun era Global.

2. Saran

a) Dianjurkan kepada semua pihak yang terkait dimulai dari Departemen atau dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM ataupun instansi pemerintah atau swasta yang terkait, maupun masyakat yang peduli seperti masyarakat kampus untuk melakukan binaan manajemen modal kerja dan teknik mengakses modal serta peningkatan wawasan SDM usaha kecil mengenai keterampilan bisnis moderen, sehingga dapat mengkuti perkembangan pasar dan perubahan salera konsumen secara tepat dan cepat

b) Hasil penelitian ini harus disosialisasikan sehingga setiap usaha kecil mengetahui strategi apa yang harus mereka terapkan, agar tetap bertahan dan berkembang di masa yang akan datang . Strategi itu adalah :

1. Strategi jangka pendek : (a) Memperbaiki modal kerja, dengan memperhatikan lebih intensif pada item persediaan dan piutang, sehingga kedua item ini dapat efektif dimanfaatkan sebagai bagian dari modal kerja yang dapat memperbaiki kinerja modal kerja;(b)Usaha kecil perlu meningkatkan hubungan baik dengan supliernya sehingga terjamin kontinyuitas produksi, yang secara tidak lansung berpengaruhi terhadap efektivitas item persediaan; (c) Usaha kecil perlu mengikuti pelatihan SDM khususnya untuk menambah wawasan bisnis moderen;.

2. Strategi jangkah menengah yang perlu diambil oleh usaha kecil adalah :

(a) meningkatkan mutu dan sistem pelayanan kepada konsumen local maupun di luar Bandar Lampung; (b) menerapkan sistem pemasaran moderen dengan memperbaiki pelayanan, perbaikan kemasan, daya kerja produk maupun pelayanan purna servis.

3. Strategi jangka panjang yang perlu diambil adalah : (a) berusaha mengganti teknologi dengan teknologi yang moderen sesuai dengan kemajuan zaman ; (b) mengembangkan inovasi produk, sebagai keunggulan bersaing di era AFTA maupun era global.

Daftar Pustaka

Bernard W.Taylor III, Intoduction to Management Science. Virginia: Pearson

Education-Prentice Hall, 8th,ed

Bill Scott,1997. The Skill of Communicating.England: Wildwood House.

Collin and Devana,2001. The Portable MBA.New York : John Wiley &

Sons,Inc.

Indra Ismawan,1999. Menghapus Kesenjangan: Makalah Seminar Pembinaan

Usaha Kecil.Jakarta, September 21.

Iban Sofyan,2000. Konsep dan Aplikasi Manajemen Keuangan.Bandar

Lampung: Penerbit Lamda Sains.

Kenoichi Ohmae,1996. Managing in a borderless World.New York: Harvard

University Review .67,p 153.

Keown,David,Martin,and Petty,2000. Basic Financial Management,Virginia

:Prentioce-Hall,Inc,9th-ed

Levi and Sarnat,1983. Capital Investment and Financial Decisions.Singapore:

Prentice Hall International.

Punji Wahono,2000. Kunci Pengembangan Usaha Kecil: Makalah Seminar-Kerja

sama antar Lembaga,Jakarta,23 April.

,Philip,1998. Copetitive Advantage. New York : Collier Macmilan Publishers.

Steiner, George,1989. Starting A Successful Small Business. Great Britain: Kogan

Page Limited.

Suryadi Soedirdja,2000. Faktor Penghambat Pengembangan Usaha Kecil:

Makalah Seminar Antar Instasi, Jakata. 19 Juni.

Richard E. Feinberg-Valeriana Kallap,2000.PerbankanKomersil,di Dunia

Ketiga,Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Vanhorn,2001. Fundamentals of Financial Management. New Yersey : Printice

Hall,Inc.Weston and Copland,1998.