DISHUB KAPUAS GELAR PENERTIBAN ANGKUTAN JALAN

2014-11-26T19:03:00.004-08:00

“Penertiban atas angkutan Umum dan angkutan Barang yang digelar Dishubkominfo Kapuas tidak akan membuahkan efek jera karena hingga saat ini Perda Kab. Kapuas No. 4 Tahun 2012 dan Perda Prov. Kalteng No. 7 Tahun 2012 Tak Kunjung Diberlakukan”

Kuala Kapuas – Baru –baru ini Dinas Perhubkominfo Kapuas menggelar penertiban angkutan jalan yang meliputi angkutan barang dan angkutan umum termasuk angkuta antar Provinsi.
Penertiiban ini akan berlangsung selama tiga hari (18-20/11) bekerja sama dengan Satlantas Polres Kapuas dan dilaksanakan pada pagi dan sore hari, “Bila memungkinkan maka penertiban ini akan kita laksanakan hingga akhir tahun. “Demikian tutur Kabid LLAJ Sumarno beberapa waktu lalu”

Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa pelanggaran terbanyak yang ditemui adalah pelanggaran oleh angkutan barang meliputi KIR, Ijin Angkutan dan beban maximum (Tonase) yang pada saat penertiban ini digelar khusus angkuta hasil perkebunan dilakukan pengecekan atau penimbangan terhadap beban dengan menggunakan Portable dan kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran kita beri sanksi berupa tilang serta isi ditempat.

Sementara itu, ketika disinggung tentang anggkutan hasil perkebunan seperti kelapa sawit yang pada saat penertiban ini digelar rata –rata dengan beban 11 sampai 12,5 ton yang merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kab. Kapuas No.4 Tahun 2012 tentang angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan tengah No. 7 Tahun 2012 tentang aturan Lalulintas di Ruas jalan umum dan jalan Khusus Untuk angkuatan hasil Pertambangan dan Perkebunan, Sumarno mengatakan belum isa diterapkan secara keseluruhan termasuk denda Rp. 50 Jt sebagaimana yang di isyaratkan ke dua Peraturan Daerah tersebut.

Di tempat terpiah, ketika disambangi di kediamannya, Kadishubkominfo Kapuas Sofyan mengatakan kedepannya dan sesegera mungkin Peraturan daerah Kapuas No. 4 Tahun 2012 termasuk pasal V ayat 16 tentang besaran denda 50 Jt tersebut akan kita berlakukan karena memang kepada mereka pemegang Surat Ijin angkutan telah berulang kali kita memberi sosialisasi atas Peraturan daerah ini mulai dari surat edaran hingga penyampaian langsung.

Sementara itu, Sekretaris Lembaga Fifel Borneo Bung Zul mengatakan lambannya terhadap penegakan ke dua Perda tersebut akan melahirkan beban kerugian pada Pemerintah Daerah termasuk kerusakan jalan yang diakibatkan kelebihan beban angkutan barang termasuk angkutan hasil perkebunan yang rata rata di atas beban maximal 8 ton. Sehingga kalau hanya sekedar penertiban di khuatirkan tidak akan memberi efek jera.
Kalau kita perhatikan dan kita buat hitung hitungan, betapa banyaknya angkutan hasil perkebunan sawit yang berlenggang ria memanfaatkan jalan umum dan sejauh ini tidak ada tindakan tegas terhadap mereka padahal ini bisa dikatkanan sebagai pelanggaran berat yang bisa dijerat dengan denda 50 Jt.
“Seharusnya pihak DPRD Kapuas mendesak Pemerintah melalui dinas terkait untuk segera memberlakukan dan menegakkan Peraturan Daerah tersebut, sebab sangat disayangkan hinggga kini Pemerintah Kapuas tak kunjung memberlakukan Perda tersebut. “Percuma kita buat Peraturan Daerah bila bukan untuk diberlakukan dan ditegakkan, “Ucap Bung Zul.
(LE.Nst-Biro Kapuas)

Kapuas News

DISHUB KAPUAS GELAR PENERTIBAN ANGKUTAN JALAN