Skripsi Hubungan Internasional

Wulan Maulidiyyah - Peningkatan Kerjasama Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community) Pasca ASEAN Charter

2013-12-01T12:15:00.000+07:00

Penulis: Wulan Maulidiyyah

Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Malang

Ringkasan:

Paska Perang Dingin (2003) ASEAN melakukan peningkatan kerjasama keamanan yang lebih integratif yakni melalui ASEAN Security Community. ASEAN Security Community hadir karena adanya perubahan lingkungan dari segi ancaman yakni keamanan Negara ke keamanan manusia (keamanan non tradisional) dimana kerjasama keamanan ASEAN terdahulu (ZOPFAN, TAC, SEANWFZ, dan ARF) tidak dapat mengatasi hal tersebut karena kerjasama tersebut merupakan kerjasama negara-negara ASEAN yang disesuaikan dengan kondisi keamanan pada saat itu yakni untuk menghadapi situasi pada saat Perang Dingin. Oleh karena itu untuk menghadapi keamanan non tradisional maka ASEAN melakukan peningkatan kerjasama keamanan. Peningkatan kerjasama keamanan tersebut didasarkan pada rasionalitas Negara-negara ASEAN yang didorong oleh faktor-faktor berikut, yakni (1) common uncertainty (keamanan non tradisional) yang dihadapi Negara ASEAN; (2) ASEAN Security Community memberikan jaminan keamanan bagi negara-negara ASEAN; dan (3) Adanya kesadaran bersama tentang pentingnya tiap negara untuk pencapaian ASEAN Security Community.

Referensi:

Jackson, Robert & Georg Sorensen. 2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Pustaka Pelajar :Yogyakarta.

J.Art, Robert dan Robert Jervis. 2007. International Politics. Enduring Concepts and Contemporary Issues. Pearson Education,Inc.

Mas’oed, Mohtar. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. LP3ES: Jakarta.

Sabir, M. 1992. ASEAN Harapan dan Kenyataan. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.

Burchil, Scott & Linklater, Andrew. 1996. Theoris of Interntional Relation. St. Martin’s Press Inc : Amerika.

Cipto, Bambang. 2007. Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Dougherty, James and Pfaltzgraff, Robert , Jr. 2001. Contending Theories Of International Realtions: A Comprehensive Survey (ed.5). Longman, New York.

Hermawan, Yulius. 2007. Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional. Aktor, Isu dan Metodologi. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Silalahi ,Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. PT Refika Aditama: Bandung.

Sungkar, Yasmin. 2008. Isu-isu Keamanan Strategis Dalam Kawasan ASEAN. LIPI:Press: Jakarta.

Wibisono, Makarim . 2006. Tantangan Diplomasi Multilateral. Lp3es : Jakarta.

ASEAN Selayang Pandang. 2007. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Bandoro, Bantarto. 2005. Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia. CSIS.Kanisius: Yogyakarta.

Mimi Ekayanti - Transformasi Isu Lingkungan Hidup dlm Perspektif Keamanan Global dan Politik

2013-11-27T12:16:00.000+07:00

Penulis: Mimi Ekayanti

Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Malang

Ringkasan:

Kerusakan lingkungan hidup adalah salah satu bentuk ancaman nyata terhadap stabilitas politik dan keamanan negara serta masyarakat internasional karena mendatangkan kerugian yang cukup besar di seluruh wilayah di dunia. Di satu sisi, masalah ini mampu mendatangkan perselisihan dan konflik di antara negara-negara di kawasan dan di sisi lain negara-negara dapat melakukan kerjasama yang lebih erat dalam menanggulangi ancaman lingkungan hidup.

Meningkatnya aktivitas manusia seiring dengan perkembangan teknologi dan hubungan yang saling terkait mengakibatkan semakin banyak bentuk ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia. Untuk itu perlu adanya perluasan perspektif keamanan itu sendiri yang tidak hanya berbicara pada aspek militer dan politik. Perspektif keamanan perlu bergeser menuju aspek nonmiliter seperti isu lingkungn hidup. Adanya perluasan perspektif keamanan dari keamanan tradisional menuju keamanan nontradisional memberi ruang bagi isu lingkungan hidup menjadi bagian dari perspektif keamanan. Isu lingkungan hidup masuk dalam perspektif keamanan karena adanya proses globalisasi dan memiliki karateristik tersendiri, ancaman isu lingkungan hidup bersifat eksistensial, diselesaikan melalui kebijakan publik dan tersekuritisasi serta melintasi batas negara.

Referensi:

Mas’oed, Mohtar. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Ilmu. PT Pustaka LP3ES: Jakarta.

Mas’oed, Mohtar. 1992. Isyu-Isyu Global Masa Kini. Yogyakarta.

Miller, Linn H. 2006. Agenda Politik Internasional. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Mulyanto. 2007. Ilmu Lingkungan. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Pramudianto, Andreas. 20008. Diplomasi Lingkungan: Teori dan Fakta. Universitas Indonesia (UI Press): Jakarta.

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyang Mochamad Yani. 2005. Pengantar Hubungan Internasional. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.

Rangkuti, Siti Sundari. 2000. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanan Lingkungan Nasional. Airlangga University Press: Surabaya.

Salim, Emil. 1993. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Midas Surya Grafindo: Jakarta.

Siahaan, N.H.T. 2004. Hukum Lingkungan dan ekologi Pembangunan. Erlangga: Jakarta.

Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. PT. Refika Aditama: Bandung.

Soemarwoto, Otto. 1991. Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Soemarwoto, Otto. 2001. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Djambatan: Jakarta.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2001. Hukum Tata Lingkungan. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta

Hermawan, Yulius P. 2007. Transformasi dalam Hubungan Internasional: Aktor, Isu da Metedologi. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Hidayat, Herman. 2008. Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

Irsan, Abdul. 2007. Indonesia di Tengah Pusaran Globalisasi. Grafindo Khazanah Ilmu: Jakarta.

Jackson, Robert and Georg Sorensen. 1999. Introduction to International Relations, Oxford University Press Inc: New York.

Jemadu, Aleksius. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Khor. Martin. 2005. Globalisasi Dan Krisis Pembangunan Berkelanjutan. CPRC: Yogyakarta.

Silalahi, Daud. 2001. Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. PT Alumni: Bandung.

Stean, Jill & Lloyd Pettiford. 2009. Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Supriadi. 2006. Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.

Susilo, Rachmad K. Dwi. 2008. Sosiologi Lingkungan. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Vogler, John. 1997. Issues in World Politics. ST. Martin’s Press, INC: New York.

Akhadi, Mukhlis. 2009. Ekologi Energi: Mengenali Dampak Lingkungan dalam Pemanfaatan Sumber-sumber Energi. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Alikodra, S Hadi & Syaukani HR. 2008. Global Warming, Nuansa: Bandung.

Bandoro, Bandarto. 2005. Mencari Desain Baru Politk Luar Negeri Indonesia. Kanisius: Yogyakarta.

Baylis, John & Steve Smith. 1999. The Globalization of World Politics. Oxford University Press: New York.

Cipto, Bambang. 2007. Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Darsono, Valentinus. 1995. Pengantar Ilmu Lingkungan. Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.

Dian P. Rahmat - Strategi Propaganda Amerika Serikat Melalui Media VOA (Voice of America) di Indonesia

2013-11-26T12:16:00.000+07:00

(Studi pada Pemberitaan VOA Indonesia mengenai isu Islam Masa Pemerintahan Barack Obama)

Penulis: Dian P. Rahmat

Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Malang

Ringkasan:

Kepentingan jangka panjang Amerika Serikat tercapai lewat komunikasi dengan rakyat seluruh dunia melalui media komunikasi. Supaya efektif, VOA berusaha membangun reputasi yang baik dan mendapat perhatian pendengarnya. Voice of America adalah siaran radio dan televisi milik pemerintah Amerika Serikat, yang menyiarkan beragam program dalam 53 bahasa, sejak tahun 1942. Berpusat di Washington DC, VOA memiliki ratusan koresponden dan jaringan stringer yang tersebar di seluruh dunia. Media VOA pun dapat kita temukan dan dengarkan di berbagai acara dan stasiun televisi Indonesia, karena luasnya pemberitaan media VOA sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pemberitaan VOA juga dapat dilihat melalui internet dan melalui internet menjadi lebih efektif,, karena pengguna internet semakin banyak dan dapat diakses kapan saja. VOA merupakan naungan badan penerangan Amerika Serikat, USIA. Dengan media VOA, AS melancarkan strategi propagandanya di Indonesia melalui jaringan afiliasi yang dibangun khususnya berita mengenai isu Islam masa pemerintahan Barack Obama. Strategi propaganda AS melalui media VOA betujuan untuk membangun opini publik masyarakat Indonesia.

Referensi:

Nelson, Richard Alan & Robert L. Heath, 1989. Issues management: corporate public policy making in an information society. Sage.

Rudy, May .T. 2005. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional. Bandung. PT Refika Aditama.

Snow, Nancy. 2003. Propaganda,Inc. Menjual Budaya Amerika ke Dunia. Jakarta. Penerbit Opini.

Sparrow, Bartholomew H. 1999. The News Media as A Political Institution Uncertain Guardian. Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press.

Gergez, Fawaz A. 1999. America and Political Islam: Clash of Civilization or Clash of Interest?. Cambridge University Press, New York .

Jack C.Plano dan Roy Olton, 1982. The International Dictionary. ABC-CLIA, California.

Malik, dedy djamaluddin,dkk. 1993. Komunikasi Internasional. Bandung . PT Remaja Rosdakarya.

Mas’oed, Mohtar.1990. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. Jakarta. LP3ES.

Mas’oed, Mohtar. Studi Hubungan Internasional. Tingkat Analisis dan Teorisasi. Yogyakarta.

Subyantoro, Arief & Suwarto, FX. 2006. Metode & Teknik Penelitian Sosial. Yogyakarta. Penerbit ANDI.

Susilo, Taufik Adi. 2009. Mengenal Amerika Serikat. Jakarta.Ar-ruzz Media.

Baskara, Nando. 2008. NAMRU. Misi Kesehatan atau Jaringan Intelijen Amerika. Yogyakarta. Penerbit Narasi.

Chomsky, Noam. 2008. Neo Imperialisme Amerika Serikat. Yogyakarta. Resist

Book.

Cull, Nicholas J, et.al. 2003. Propaganda and mass persuasion:a historical encyclopedia 1500 to the present. California. ABC-CLIO, Inc.

Diana F. Ximenes - Kebijakan Pemerintah Timor Leste dlm Mengatasi Masalah Perbatasan di Motain Timor Leste dgn Indonesia

2013-11-25T12:15:00.000+07:00

Penulis: Diana F. Ximenes

Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Malang

Ringkasan:

Timor Leste dengan Indonesia merupakan dua negara yang berbatasan sehingga dapat dikatakan negara tetangga yang sama-sama memiliki batas wilayahnya masing-masing. Sejak terpisahya Timor Leste menjadi negara tersendiri tepat pada tahun 1999. Timor Leste dengan Indonesia memiliki sejarah yang panjang hingga saat ini masih merupakan dasar yang kuat bagi kedua negara untuk saling bekerjasama dan saling memberi kepercayaan, karena sebelumnya Timor Leste merupakan wilayah/propinsi bagian dari negara Republik Indonesia.

Garis batas wilayah negara Timor Leste (Motain) dengan Indonesia di batasi oleh sebuah sungai kecil, sudah tentu perbatasan wilayah kedua negara tersebut akan menimbulkan berbagai permasalahan karena jarak yang sangat berdekatan memudahkan timbulnya kerawanan bagi keamanan wilayah Timor Leste. Timbulnya masalah di perbatasan Wilayah Timor Leste – Indonesia karena kerawanan batas wilayah kedua negara yang strategis, stabilitas keamanan kedua negara yang belum 100% terjamin aman, ditinjau dari aspek historis atau sejarahnya, masyarakat yang berada di wilayah perbatasan kedua negara tersebut memiliki ciri khas yang sama yaitu persamaan bahasa, ras, warna kulit juga sebagian besar masyarakat yang memiliki keluarga di seberang (Atambua) sehingga memudahkan warga seberang melakukan bisnis gelap masuk ke wilayah Timor Leste karena target harga yang berbeda, dan perbedaan mata uang yang berlaku yaitu Rupiah ke Dolar yang memiliki kesenjangan yang berbeda jauh, karena kurang terjaminnya stabilitas keamanan bagi kedua negara tersebut.

Tujuan penulis mengambil judul Skripsi tentang Kebijakan Pemerintah Timor Leste Dalam mengatasi masalah yang terjadi di batas wilayah Timor Leste dengan Indonesia agar dapat mengetahui kebijakan atau kerjasama seperti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kedua negara tersebut dalam meminimalisir dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe Deskriptif yang mengunakan fakta-fakta yang diketahui oleh penulis berdasarkan sumber data-data. Teknik pengumpulan data dengan Library Research yaitu berdasarkan data sumber-sumber buku, dan diperoleh dari website/internet, jurnal, beserta tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini. Analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif karena berdasarkan sumber-sumber buku, jurnal, website dan sesuai dengan fakta yang diketahui penulis.

Renala R. Baskoro - Analisis Efektivitas Kebijakan Amerika Serikat Pemerintahan Barrack Obama dalam Upaya Perdamaian Konflik Israel-Palestina (20 Januari 2009-10 Juni 2010)

2013-06-21T00:36:00.000+07:00

Tugas Akhir / Skripsi Hubungan Internasional
Disusun oleh: Renala R. Baskoro
Program Sarjana Universitas Airlangga
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Intisari:

Konflik Israel Palestina telah menjadi hal yang sangat tragis bagi dunia. Konflik ini berlangsung begitu lama dan menyebabkan kerusakan yang sangat besar baik rusaknya infrastruktur maupun jatuhnya korban jiwa dan harta benda. Hal inilah yang membuat kawasan Timur Tengah menjadi jenuh dan apatis karena konflik tidak kunjung berhenti sampai pada masa pemerintahan George W. Bush. Oleh sebab itu, pada tahun 2009, Amerika Serikat (AS) pada pemerintahan Obama berusaha melakukan upaya perdamaian. Obama sendiri terpilih dan dilantik merupakan perubahan bagi Amerika Serikat sebagai presiden pertama AS yang mendobrak tradisi W.A.S.P (White Anglo-Saxon Protestant). Hal ini memunculkan harapan damai melalui Obama baik melalui pidato-pidatonya kunjungan-kunjungan dan mempertemukan kedua belah pihak yaitu Israel dan Palestina. Namun, upaya-upaya tersebut tidak mampu mendamaikan Israel-Palestina sampai 10 Juni 2010. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan kelompok dan organisasi yang tidak menghendaki perdamaian Israel-Palestina. Selain itu, sikap pihak-pihak yang dimediasi sendiri yang sulit didamaikan baik Israel yang semakin agresif dalam melakukan serangan dan pelebaran wilayah dan hal ini membuat Palestina menjadi pesimis terhadap upaya perdamaian pemerintahan Obama. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa kebijakan AS era pemerintahan Barrack Obama tidak mampu mendamaikan konflik Israel Palestina selama ini (20 Januari 2009-10 Juni 2010)? Dalam menjawab pertanyaan diatas, peneliti menggunakan konsep kelompok kepentingan, teori mediasi, dan teori efektivitas organisasi. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah pembuktian hipotesis yang telah disusun peneliti, yaitu, adalah kebijakan AS era pemerintahan Barrack Obama dalam upaya perdamaian konflik Israel-Palestina tidak mampu mendamaikan Israel-Palestina selama ini (20 Januari 2009-10 Juni 2010) karena adanya tekanan kelompok kepentingan yaitu kelompok kepentingan neokonservatif dan lobi-lobi Yahudi Israel serta tekanan dari pihak yang berkonflik yaitu agresivitas Israel yang membuat pesimisme Palestina terhadap kebijakan perdamaian AS.

Bagoes M. Mudjib - Sunshine Policy dan Faktor-Faktor di Balik Pembuatannya oleh Kim Dae Jung

2013-06-11T00:05:00.000+07:00

Tugas Akhir / Skripsi Hubungan Internasional
Disusun oleh: Bagoes M. Mudjib
Program Sarjana Universitas Airlangga
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Intisari:

Kekalahan Jepang pada pihak sekutu di tahun 1945 membuat Korea pada waktu itu jatuh ke tangan Amerika Serikat di bagian selatan dan Uni Soviet di bagian Utara. Secara resmi, bagian selatan dari Korea menjadi sebuah Negara bernama Korea Selatan pada 15 Agustus 1948 dan bagian utara dari Korea menjadi Negara Korea Utara pada 9 September 1948. Korea Selatan dan Korea Utara kemudian dipimpin dengan otoriter oleh masing-masing pemimpin. Perubahan terjadi di Korea Selatan pada tahun 1988. Korea Selatan mengalami demokratisasi. Tetapi Korea Utara tidak mengalami perubahan apapun dan semakin tumbuh menjadi negara yang dipimpin dengan otoriter dan tertutup. Meskipun sekarang kedua negara tersebut tidak lagi terlibat perang terbuka semenjak perang saudara di antara keduanya berakhir di tahun 1953, tetapi ancaman akan hal tersebut selalu muncul ke permukaan. Hal inilah yang menyebabkan perlunya upaya rekonsiliasi diantara Korea Utara dan Korea Selatan untuk dapat bereunifikasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menjalin hubungan kerjasama diberbagai bidang. Salah satu instrumen rekonsiliasi tersebut adalah “Sunshine Policy” yang diciptakan Kim Dae Jung, Presiden Korea Selatan di tahun 1998. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang membuat Kim Dae Jung mengeluarkan Sunshine Policy. Permasalahan tersebut akan dianalisis menggunakan teori motivasi pribadi dan teori fungsi partai politik dan kelompok kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan teknik analisis data kualitatif. Hipotesis dalam penelitian ini adalah, faktor-faktor yang membuat Kim Dae Jung mengeluarkan Sunshine Policy adalah motivasi pribadi berupa ajaran agama serta dukungan dari partai politik dan kelompok kepentingan di Korea Selatan yang membuatnya mengeluarkan Sunshine Policy. Berdasarkan penelitian, hipotesis diatas terbukti tanpa ada catatan tambahan.

Leo R. Irawan - Penolakan Australia untuk Melakukan Intervensi Militer terhadap Kudeta di Fiji

2013-05-22T13:55:00.000+07:00

Kasus: Kudeta di Fiji pada Tahun 2006

Tugas Akhir / Skripsi Hubungan Internasional
Disusun oleh: Leo R. Irawan
Program Sarjana Universitas Airlangga
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Intisari:

Stabilitas kawasan Pasifik Selatan memiliki peranan yang penting dalam keamanan nasional Australia. Atas dasar tersebut, Australia kerap melakukan intervensi militer terhadap negara-negara Pasifik Selatan yang memiliki permasalahan instabilitas internal di negara-negara tersebut. Sikap aktif dan responsif Australia tersebut tidak tampak dalam instabilitas internal yang terjadi di Fiji. Australia menolak melakukan intervensi militer di dalam empat kali kudeta yang terjadi di Fiji, termasuk dalam kasus kudeta tahun 2006. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penyebab penolakan Australia untuk melakukan intervensi militer terhadap kudeta yang terjadi di Fiji pada tahun 2006. Permasalahan tersebut akan dianalisis menggunakan teori mengenai hubungan antara politik luar negeri, kepentingan nasional dan keamanan nasional, teori mengenai hubungan antara intervensi dan legitimasi dari intervensi tersebut, serta teori mengenai intervensi dari perspektif realis. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan teknik analisis data kualitatif. Hipotesis dalam penelitian ini adalah penolakan Australia untuk melakukan intervensi militer terhadap Fiji dalam kasus kudeta yang terjadi pada tahun 2006 diakibatkan oleh dua hal: pertama, Australia tidak menganggap kudeta yang terjadi di Fiji sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Australia. Kedua, tidak adanya dukungan negara-negara Pasifik Selatan terhadap intervensi militer sebagai respons regional terhadap kudeta yang terjadi di Fiji. Dukungan negara-negara Pasifik Selatan penting bagi legitimasi intervensi militer yang dilakukan Australia. Temuan berdasarkan penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa kedua hipotesis yang diajukan penulis dalam bab pertama terbukti. Hipotesa kedua yang diajukan penulis terbukti dengan catatan tambahan. Faktor lain yang ditemukan peneliti memiliki pengaruh dalam pembuktian hipotesa kedua adalah sikap Australia yang pasif dalam mengangkat permasalahan Fiji sebagai agenda regional.

Shinta Y. Nugrahani - Peran India sbg Benevolent Hegemon dlm Pertumbuhan SAFTA

2013-05-16T13:31:00.000+07:00

Tugas Akhir / Skripsi Hubungan Internasional
Disusun oleh: Shinta Y. Nugrahani
Program Sarjana Universitas Airlangga
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Intisari:

Penelitian ini berusaha menggali lebih dalam mengenai peran India di kawasan Asia Selatan. Selama ini kawasan Asia Selatan merupakan yang kurang berkembang, sebagian besar populasi dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan hidup di kawasan ini. Keberadaan SAARC sebagai organisasi regional di kawasan tersebut tampaknya belum mampu membawa pertumbuhan yang signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya nilai perdagangan yang terjadi melalui SAFTA yang masih rendah. Posisi India sebagai negara hegemon di kawasan tersebut juga menjadi pertanyaan.

Secara teoritik, keberadaan negara hegemon dalam sebuah kawasan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut, namun di kawasan Asia Selatan, keberadaan India sebagai hegemon belum mampu meningkatkan pertumbuhan secara signifikan. Berdasarkan teori-teori regionalisme dan konsep mengenai hegemoni, untuk mampu meningkatkan pertumbuhan sebuah kawasan, negara hegemon harus memainkan peran sebagai benevolent hegemon. Melalui analis terhadap indikator-indikator benevolent hegemon, diketahui bahwa India belum memainkan peran sebagai benevolent hegemon di Asia Selatan khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan SAFTA.

Riza Ambardini - Konsiderasi Pemerintah AS dlm Kesepakatan Kerjasama Pemanfaatan Energi Nuklir AS-India (123 Agreement)

2013-05-12T13:31:00.000+07:00

Tugas Akhir / Skripsi Hubungan Internasional
Disusun oleh: Riza Ambardini
Program Sarjana Universitas Airlangga
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Intisari:

Penelitian ini menganalisis konsiderasi pemerintah AS dalam kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India (123 Agreement). Permasalahan dalam penelitian eksplanatif dengan analisis kualitatif ini adalah mengapa pemerintah AS melakukan kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir dengan India (123 Agreement). Permasalahan tersebut kemudian diteliti dengan sebuah rancangan penelitian yang memadukan peringkat analisis negara bangsa, kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India sebagai unit analisis dan pertimbangan logis pemerintah Amerika Serikat baik pihak eksekutif maupun pihak legislatif dalam memutuskan kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir dengan India sebagai unit eksplanasi. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan adalah realisme, konsep pengambilan keputusan kebijakan luar negeri AS, kepentingan nasional AS sehingga ditemukan hipotesis yang memuat pertimbangan logis pemerintah AS dalam kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India.

Melalui analisis terhadap sebaran data dan fakta sejak Presiden Bush mengeluarkan kebijakan yang mengarah pada perbaikan hubungan bilateral dengan India dengan mencabut sanksi yang dikenakan berdasarkan ketentuan The 1994 Nuclear Proliferation Prevention Act pada tahun 2001 terkait tes nuklir India pada Mei 1998 hingga pada tahun 2008 sebagai titik nyata kesepakatan kesepakatan kerjasama nuklir Amerika Serikat dengan India yang telah diratifikasi oleh Kongres Amerika Serikat dan disetujui untuk masuk ke dalam Undang-Undang Amerika Serikat, ditemukan bukti mengenai konsiderasi pemerintah AS baik eksekutif dan legislatif dalam kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India. Pemerintah Amerika Serikat melakukan kesepakatan kerjasama nuklir dengan India dikarenakan Presiden George W. Bush sebagai pemerintah eksekutif Amerika Serikat saat itu berasumsi bahwa kesepakatan kerjasama nuklir dengan India akan menguntungkan. Demikian pula menurut Kongres Amerika Serikat selaku pemerintah legislatif berasumsi bahwa kesepakatan kerjasama nuklir dengan India akan menguntungkan pihak Amerika Serikat.

Dengan demikian, penelitian yang menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan datanya ini berhasil membuktikan hipotesis yang diajukan oleh peneliti.

Ziyad Falahi - Implikasi Neoliberalisme terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia

2013-04-30T12:37:00.000+07:00

Tugas Akhir / Skripsi Hubungan Internasional
Disusun oleh: Ziyad Falahi
Program Sarjana Universitas Airlangga
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Intisari:

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hubungan antara neoliberalisme dengan kebijakan luar negeri moderat dalam era pemerintahan susilo bambang Yudhoyono dan jusuf kalla. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia dalam rentang tahun 2004-2009 mengimplementasikan sikap moderat, baik yang melibatkan indonesia secara langsung ataupun yang tidak langsung seperti diskursus pertentangan barat dan islam. Ketika menyimak secara lebih detail, terlihat adanya kejajaran gagasan antara kebijakan moderat tersebut dengan prinsip-prinisp yang ada dalam neoliberalisme diantaranya adalah non-konfrontasi. Menjadi lebih menarik ketika menelusuri secara kronologis bahwa sikap moderat tersebut memiliki relasi timeline dengan akselerasi neoliberalisme di Indonesia.

Dalam menciptakan suatu kerangka argumen maka dibutuhkan dua premis untuk menjawab permasalahan. Munculnya dua premis tersebut disebabkan oleh hadirnya pencitraan sebagai variabel antara dalam menghubungkan neoliberalisme dan kebijakan moderat. Premis pertama mengasumsikan bahwa kebijakan luar negeri moderat merupakan konsekuensi dari pencitraan. Sedangkan premis kedua menyatakan jika pencitraan merupakan dampak dari neoliberalisme. Proses pencarian data empiris dalam membuktikkan premis pertama menunjukkan bahwa sikap moderat diimplementasikan dengan tidak memihak dan cenderung untuk mendukung kedua pihak partisipan konflik.Dengan demikian, maka penelitian ini memiliki implikasi teoritik dimana neoliberal tidak hanya berdampak pada kebijakan luar negeri pro pasar bebas ataupun kebijakan ekonomi internasional, melainkan juga kebijakan luar negeri moderat.

Upaya NGO dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia: AIESEC Tahun 2005-2009 - Widy Dinarti

2013-02-26T16:00:00.000+07:00

Tugas Akhir/Skripsi Ilmu Hubungan Internasional

Disusun oleh Widy Dinarti

Universitas Airlangga

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Intisari:

Penelitian dengan judul Upaya NGO dalam Mencapai Perdamaian Dunia: AIESEC 2005-2009, membahas mengenai aktivitas NGO sebagai aktor internasional dalam mencapai perdamaian dunia. NGO yang dibahas dalam penelitian ini adalah AIESEC . AIESEC merupakan NGO yang berdiri sejak tahun 1948, memiliki 38.000 anggota di sekitar 1.700 universitas yang tersebar di 107 negara dan teritori. Fokus kegiatan AIESEC adalah menciptakan dunia yang damai melalui karakter yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin dunia. AIESEC memiliki visi perdamaian dunia yang dirumuskan dalam pernyataan peace and fulfillment of humandkind’s potential. Kemudian fokus dari penelitian ini adalah apa sajakah upaya yang dilakukan AIESEC dalam mencapai visi, peace and fulfillment of humankind’s potential?

Untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan tersebut, penulis menggunakan perspektif pilar ketiga (masyarakat dunia/revolusionerisme/kantianisme) menurut Martin Wight, pendekatan organisasi dengan teori manajemen strategik, pendekatan perdamaian internasional dengan teori diplomasi multijalur, konsep aktor transnasional, serta konsep perdamaian. Tahun 2005 digunakan sebagai awal ruang lingkup penelitian karena di tahun tersebut AIESEC mulai mencetuskan ide AIESEC Vision 2010, sedangkan tahun 2009 sebagai akhir dari ruang lingkup penelitian, karena AIESEC International mengeluarkan laporan tahunannya setiap bulan Juni.

Dalam pendekatan organisasi, AIESEC merumuskan Kerangka AIESEC Vision 2010. Kerangka ini menjelaskan bahwa untuk mencapai visi dan sasaran-sasarannya, AIESEC melibatkan banyak stakeholders dalam proses pengambilan keputusan, melakukan penggabungan perspektif rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek, serta menggunakan sistem yang mampu mengukur efektifias dan efisiensi dari kinerja pencapaian visi tersebut. Sementara dalam pendekatan perdamaian internasional, berdasarkan konsep diplomasi multijalur yang memiliki sembilan jalur diplomasi yaitu pemerintah, kelompok NGO profesional, kelompok bisnis, masyarakat secara individu yang bebas, kelompok akademis, aktivis, kelompok agama, komunitas penggalangan dana, serta kelompok media massa. Dari diplomasi multijalur ini, AIESEC melakukan semua jalur tersebut kecuali jalur pertama (pemerintah) dan jalur ketujuh (agama).

Anet Adilla - Keterlibatan Rusia di dalam Konflik Georgia-Rusia 2008

2012-12-24T14:00:00.000+07:00

Tugas Akhir/Skripsi Hubungan Internasional

Disusun oleh: Anet Adilla

Universitas Airlangga

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Intisari:

Konflik militer di Ossetia Selatan pada bulan Agustus 2008 antara Georgia Rusia merupakan peristiwa yang penting baik di kawasan maupun secara internasional. Berawal dari upaya Georgia untuk menyatukan wilayah separatis Ossetia Selatan dan Abkhazia, respon Rusia adalah meningkatkan eskalasi konflik hingga menjadi perang terbuka antara Georgia-Russia. Pecahnya konflik Georgia-Rusia Agustus 2008 menandakan pertama kalinya Rusia melakukan konflik militer dengan negara tetangga yang berdaulat dan bekas pecahan Uni Soviet.

Latar belakang di atas menimbulkan permasalahan yaitu mengapa Rusia terlibat di dalam konflik bersenjata Georgia-Rusia 2008. Penelitian ini akan menjawabnya dengan menggunakan konsep sphere of influence, state rationality and conflict dan juga geopolitik minyak. Untuk menerangkan alasan Rusia, dijabarkan juga mengenai kondisi internal dan eksternal yang mendorong Rusia melakukan konflik militer yaitu kebangkitan Rusia dan juga hubungan Rusia dengan negara-negara Commonwealth of Independent States (CIS).

Hasil penelitian membuktikan bahwa Rusia terlibat konflik di Georgia adalah karena ingin mempertahankan Georgia dan negara-negara CIS lain sebagai bagian dari sphere of influence-nya. Selain itu, Rusia juga memiliki alasan geopolitik minyak karena konflik di Georgia akan menguntungkan dan menjamin keamanan energi Rusia.

Diastri Satriantini - Keanggotaan Republik Demokratik Arab Sahrawi dalam OAU/AU

2012-12-23T13:00:00.000+07:00

Tugas Akhir/Skripsi Hubungan Internasional

Disusun oleh: Diastri Satriantini

Universitas Airlangga

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Intisari:

Konflik antara Sahara Barat dan Maroko adalah salah satu kasus persengketaan atas teritorial dan kedaulatan. Tahun 1975, Maroko mengumumkan klaimnya atas wilayah tersebut, sementara rakyat Sahara Barat di bawah bendera Front Polisario memproklamirkan berdirinya negara Saharan Arab Democratic Republic (SADR) pada tahun 1976. Organization of African Unity (OAU) telah berupaya turun tangan untuk membantu menyelesaikan sengketa ini. Namun, kebijakan yang kemudian diambil oleh OAU justru memperkeruh permasalahan, yakni dengan menerima SADR sebagai negara anggota di tahun 1982, dan merelakan Maroko yang merupakan salah satu negara pendiri melepaskan keanggotaannya di tahun 1984. Juga setelah OAU bertransformasi menjadi African Union (AU) di tahun 2002, kondisi ini masih terus berlanjut, hingga kini.

Penelitian ini berfokus pada fakta-fakta yang melatarbelakangi penerimaan SADR sebagai anggota di tahun 1982, berikut alasan dipertahankannya keanggotaan SADR dalam AU hingga kini. Argumen yang digunakan meliputi argumen Nikoloz Apkhazava tentang pengakuan kolektif (collective recognition), argumen Robert Jackson dan Dougherty & Plazgraff atas keseimbangan power (balance of power), serta argumen Spyros Blavoukos dkk. mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi internasional.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa: (1) Kondisi dunia yang masih terpecah-belah dilanda Perang Dingin, serta pihak-pihak tertentu dalam internal OAU yang memiliki kepentingan atas terwujudnya pengakuan kedaulatan SADR, berperan besar dalam mempengaruhi keputusan OAU untuk menerima SADR sebagai anggota di tahun 1982, dan (2) Negara-negara Afrika yang lain tidak menunjukkan sikap oposisi terhadap keputusan AU mempertahankan keanggotaan SADR ini karena memandang bahwa situasi jalan buntu yang dialami Sahara Barat ini pada satu sisi menguntungkan, dalam arti dapat menjaga keseimbangan power di Afrika Utara serta mencegah konflik terbuka antara Maroko dan Aljazair.

Desy Sulistyaningrum - Diplomasi Sebagai Jalan Penyelesaian Silang Sengketa Kebudayaan Indonesia dan Malaysia dalam Kasus Lagu Rasa Sayange, Reog Ponorogo, Wayang Kulit dan Tari Pendet

2012-12-19T19:00:00.000+07:00

Tugas Akhir/Skripsi Hubungan Internasional

Disusun oleh: Desy Sulistyaningrum

Universitas Airlangga

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Intisari:

Kasus silang sengketa kebudayaan dengan Malaysia ini merupakan permasalahan yang baru bagi permasalahan Indonesia. Kasus ini tergolong unik karena ternyata kebudayaan yang merupakan soft power memiliki pengaruh yang cukup besar bagi suatu negara bangsa. Ada empat kesenian yang menjadi persengketaan antara Indonesia dan Malaysia yaitu, Lagu Rasa Sayange, Reog Ponorogo, Wayang Kulit dan Tari Pendet yang kemudian diartikan sebagai satu kesatuan yaitu kebudayaan.

Secara umum silang sengketa ini merupakan permasalahan yang sangat mungkin terjadi karena antara Indonesia dan Malaysia memiliki kedekatan wilayah, ras yang kemudian diperparah dengan adanya era globalisasi yang membuat batasan, ruang dan waktu menjadi abu-abu (kabur). Dalam menanggapi permasalahan ini, di Indonesia terdapat reaksi yang beragam. Menurut masyarakat Indonesia, sikap dan tindakan tegas merupakan jalan yang paling baik untuk menyelesaiakan masalah ini. Namun ternyata bagi pemerintah pertimbangan strategis kebijakan luar negeri harus dipertimbangkan juga. Sehingga akhirnya Pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomasi sebagai jalan yang paling baik untuk ditempuh. Pertimbangan pemerintah untuk mengambil jalur diplomasi adalah karena adanya Interdepensi antara Indonesia terhadap Malaysia. Selain itu pertimbangan desakan ASEAN untuk menjaga kawasan Asia Tenggara damai dan aman juga menjadi pertimbangan Indonesia. Pertimbangan lain Indonesia dalam mengambil keputusan adalah karena Indonesia ingin mengembalikan image baik di dunia internasional. Hal ini karena sejarah pergeseran pemimpin (tragedi 1998) menciptakan citra yang tidak terlalu baik. Selain itu, terorisme juga ikut mewarnai kondisi Indonesia.

Agar kedua kepentingan Indonesia yaitu menyelesaikan permasalahan silang sengketa dengan Malaysia dan juga pemenuhan kebutuhan Indonesia tercapai, maka Indonesia diharapkan lebih tanggap dan juga serius dalam menangani HAKI kebudayaan. Selain itu peningkatan rasa nasionalisme juga merupakan salah satu cara untuk menjembatani permasalahan antara interdependensi dan peluang silang sengketa antara Indonesia dan Malaysia.

Resa Rasyidah - Pengaruh Intervensi Pemerintah terhadap Stabilitas Ekonomi Negara dalam Menghadapi Krisis

2012-12-17T17:00:00.000+07:00

(Studi Perbandingan Dampak Krisis Finansial Global 2008 terhadap Perekonomian Malaysia dan Rusia)

Tugas Akhir/Skripsi Hubungan Internasional

Disusun oleh: Resa Rasyidah

Universitas Airlangga

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Intisari:

Penelitian ini diawali dengan asumsi bahwa semakin besar rasio ekspor suatu negara terhadap PDBnya maka negara tersebut semakin terintegrasi dengan pasar internasional sehingga negara-negara tersebut akan terkena dampak krisis global yang cukup signifikan. Namun, dampak krisis finansial global 2008 lalu menunjukkan terjadinya anomali yang menyimpang dari asumsi tersebut. Negara yang memiliki rasio ekspor terhadap PDB lebih besar justru mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil, dan sebaliknya. Dalam hal ini, penulis mengambil dua negara sebagai perbandingan, yaitu Malaysia dan Rusia. Malaysia sebagai pemilik rasio ekspor lebih besar dari pada Rusia namun mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil dari pada negara tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini mempertanyakan mengapa hal tersebut dapat terjadi.

Penelitian ini menggunakan peringkat analisis negara yang dikemukakan oleh Patrick Morgan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori-teori keynesian mengenai intervensi pemerintah dalam ekonomi. Adapun hipotesis yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini bahwa Malaysia hanya terkena dampak minimum krisis finansial global karena adanya intervensi pemerintah dalam perekonomian nasionalnya seperti kontrol devisa, penetapan sistem nilai tukar, kontrol terhadap sistem perbankan dan finansial, serta kebijakan ekspor-impor sementara pemerintah Rusia kurang melakukan intervensi terhadap perekonomiannya sehingga Rusia terkena dampak krisis cukup besar.

Sebagai hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Malaysia memang lebih banyak dan lebih efektif dalam melaksanakan intervensi, seperti pembatasan atau pelarangan pada sektor-sektor tertentu, sehingga dapat menjaga stabilitas ekonomi nasionalnya. Sementara pemerintah Rusia, juga mengadakan intervensi, namun pada sektor-sektor fundamentalnya masih liberal, tidak ada pembatasan maupun larangan yang berarti. Dengan demikian hipotesis yang dikemukakan penulis sebelumnya telah terbukti.

Radityo Dharmaputra - Identitas dan Kebijakan Luar Negeri: Pengaruh Nilai-Nilai Eurasianisme terhadap Kebijakan Luar Negeri Rusia Tahun 2004-2009

2012-12-15T15:00:00.000+07:00

Tugas Akhir/Skripsi Hubungan Internasional

Disusun oleh: Radityo Dharmaputra

Universitas Airlangga

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Intisari:

Penelitian ini menelaah hubungan pengaruh antara pemikiran Eurasianisme dengan kebijakan luar negeri Rusia pada rentang waktu tahun 2004-2009. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa kebijakan luar negeri Rusia pasca keruntuhan Soviet, terutama pada rentang waktu 2004-2009 sejalan dengan nilai-nilai Eurasianisme yang berkembang di Rusia.

Permasalahan dalam penelitian dengan format deskriptif-kualitatif ini adalah menelaah sejauh mana sebenarnya pemikiran Eurasianisme mempengaruhi kebijakan luar negeri Rusia pada rentang waktu 2004-2009. Permasalahan tersebut kemudian diteliti dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan mengambil pandangan dasar kontruktivisme sebagai dasar argumen dan sintesis teori dari teori pembentukan identitas nasional dan kepentingan nasional melalui pendekatan aspirational constructivism yang dipadukan dengan teori hubungan identitas dan kebijakan luar negeri, pendekatan geopolitik, preskripsi kebijakan, dan pola-pola hubungan Self dan Other dalam hubungan internasional. Dari pendekatan teoritik yang dimunculkan, bisa ditarik jawaban sementara yang pada dasarnya mengonfirmasi bahwa Eurasianisme telah mempengaruhi kebijakan luar negeri Rusia sampai pada tahapan terakhir secara teoritik, dan rentang waktu 2004-2009 merupakan rentang waktu ketika teori tersebut berada pada titik seimbang sehingga bisa dibuktikan. Jawaban sementara dalam penelitian berformat deskriptif-kualitatif ini tidak untuk dibuktikan melainkan dijadikan landasan pengumpulan data yang kemudian disimpulkan secara induktif.

Melalui analisis dengan menelaah hasil survei pandangan masyarakat dan melalui analisis isi kualitatif terhadap pandangan pengambil kebijakan di Rusia sejak tahun 2004-2009 dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Eurasianisme, yang dalam penelitian ditemukan bahwa yang lebih berpengaruh adalah Neo-Eurasianisme, telah mempengaruhi kebijakan luar negeri Rusia melalui tiga tahapan. Pertama, aspirasi historis yang dimunculkan pemikir-pemikir Eurasianisme ternyata diterima oleh masyarakat. Bukti-bukti yang diperoleh dari survei di masyarakat Rusia menunjukkan pandangan masyarakat bersesuaian dengan nilai-nilai Eurasianisme. Kedua, nilai-nilai Neo-Eurasianisme berhasil melalui tahapan uji efektivitas, sehingga dianggap bisa dilaksanakan oleh pemerintahan Rusia dengan kondisi yang kontemporer. Namun, temuan data dan fakta dilapangan menunjukkan bahwa lulusnya Neo-Eurasianisme ini bukan dipengaruhi kondisi ekonomi dan militer yang cukup kuat untuk menandingi Amerika Serikat, namun lebih pada perilaku AS sebagai Other yang konfrontatif terhadap Rusia sesuai dengan prediksi pemikiran Neo-Eurasianisme. Ketiga, bahwa strategi manajemen identitas dan pembentukan kepentingan nasional Rusia didasarkan pada nilai-nilai Neo-Eurasianisme yang kompetitif dan konfrontatif. Dengan demikian, secara umum teori yang disusun penulis berdasarkan aspirational constructivism tersebut mampu menjelaskan fenomena Neo-Eurasianisme dan Rusia walaupun dengan beberapa catatan.

Ainny Rakhmawatie - Kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Tripartite ASEAN NOCS

2012-12-11T11:00:00.000+07:00

Tugas Akhir/Skripsi Hubungan Internasional

Disusun oleh: Ainny Rakhmawatie

Universitas Airlangga

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Intisari:

Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa meskipun Pertamina telah mengalami kerugian berupa dana yang dikeluarkan utuk mengelola wilayah kerja di Vietnam dalam kerjasama tripartite ASEAN NOCS, tetapi Pemerintah Indonesia tetap mendorong Pertamina kembali bergabung dalam kontrak kerjasama tripartite di wilayah kerja Vietnam. Alasan Pemerintah mendorong Pertamina menjadi fokus yang diteliti dalam penelitian ini. Untuk mengetahui alasan tersebut, penulis menggunakan kerangka pemikiran kaum liberal interdependensi, kepentingan nasional menurut Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf, teori fungsional dan teori neo-fungsional.

Dalam penelitian ini, penulis menceritakan dari awal kerjasama tripartite ASEAN NOCS dibentuk hingga munculnya permasalahan mengenai masuknya kembali Pertamina dalam sebuah kontrak kerjasama tripartite di wilayah Vietnam dimananya sebelumnya Pertamina telah mundur dari kontrak kerjasama tersebut karena Pertamina merugi dengan dana yang telah dikeluarkan sebelumnya dan tidak ter-cover. Bergabungnya kembali Pertamina dikarenakan dorongan dari Pemerintah Indonesia. Untuk mengetahui alasan pemerintah tersebut Penulis juga berangkat dari logika berpikir sederhana untuk mengetahui arti strategis sebuah kerjasama dengan mengaitkan kebutuhan negara dengan daya tarik dari kerjasama tersebut.

Dari kerangka pemikiran tersebut penulis menarik hipotesis bahwa meskipun secara perhitungan bisnis, Pertamina telah merugi dengan dana yang dikeluarkan tetapi Pemerintah Indonesia tetap mendorong Pertamina kembali bergabung dalam kontrak kerjasama tripartite di wilayah kerja Vietnam karena ada kepentingan lain yang diusung Indonesia dalam kerjasama tersebut. Kepentingan lain tersebut merupakan kepentingan nasional Indonesia jangka panjang. Bagi Indonesia kerjasama tripartite mempunyai prospek yang bagus secara nasional. Kerjasama tripartite ini jika dibahas dalam tataran bisnis mengenai kembalinya sebuah perusahaan dalam wilayah kerja yang sebelumnya perusahaan tersebut mundur merupakan hal yang wajar. Namun karena kerjasama tripartite ini diteliti dari sudut pandang hubungan internasional, maka dapat diketahui bahwa terdapat kepentingan nasional negara yang bermain di dalamnya.

Fariz H. Perdana - Liberalisasi Perdagangan dan Ancaman terhadap Ketahanan Pangan di Indonesia

2012-12-08T18:00:00.000+07:00

Tugas Akhir/Skripsi Hubungan Internasional

Disusun oleh: Fariz H. Perdana

Universitas Airlangga

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Intisari:

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa sajakah yang dapat mengancam ketahanan pangan ketika dilakukan liberalisasi perdagangan di Indonesia, terutama pada komoditi beras. Penelitian ini menggunakan teori perdagangan internasional, interdependensi serta konsep ketahanan pangan, liberalisasi perdagangan dan ancaman. Dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua faktor yakni faktor internal dalam negeri Indonesia dan faktor eksternal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor internal Indonesia seperti masalah iklim, subsidi pupuk, konversi lahan, kebijakan impor serta peranan Bulog merupakan ancaman terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Sedangkan dari faktor eksternal, aturan-aturan yang diterapkan oleh WTO serta subsidi negara maju kepada petaninya dianggap sebagai ancaman eksternal. Selain itu juga diberikan sedikit saran dari penulis untuk pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor beras.

Vebriary E. Rahmawati - Imperial Overstretch dan Krisis Ekonomi Amerika Serikat pada Masa Pemerintahan George W. Bush (2001-2009)

2012-12-06T16:00:00.000+07:00

Tugas Akhir/Skripsi Hubungan Internasional

Disusun oleh: Vebriary E. Rahmawati

Universitas Airlangga

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Intisari:

Laporan penelitian ini mengajukan dua permasalahan yaitu: pertama, sejauh mana keterkaitan antara operasi Global War on Terror (GWOT) dengan krisis ekonomi yang melanda AS sejak pertengahan tahun 2008 sampai sekarang. Operasi GWOT merupakan operasi militer sebagai implementasi kebijakan luar negeri AS dalam rangka perang melawan terorisme (termasuk operasi di Afghanistan dan Irak). Kedua, apakah krisis ekonomi yang tengah dialami AS saat ini menggambarkan bahwa AS sedang mengalami fenomena kejatuhan kekuatan sebagai sebuah imperium akibat perilaku imperialnya dalam operasi GWOT. Permasalahan dalam penelitian eksplanatif dengan analisis kualitatif ini diteliti menggunakan peringkat analisis negara-bangsa. Unit eksplanasi adalah operasi GWOT yang merupakan cerminan perilaku imperial AS, sedangkan krisis ekonomi di AS sebagai unit analisis.

Peneliti merancang kerangka pemikiran berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teoritis. Kerangka pemikiran tersebut dijadikan acuan oleh peneliti untuk menganalisis dan mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan. Permasalahan pertama dianalisis menggunakan skema Teori Gelombang Jangka Panjang karya Joshua S. Goldstein dan hasil analisis Josepf E. Stiglitz mengenai dampak operasi GWOT terhadap ekonomi makro AS. Dari sini didapat indikator-indikator keterkaitan antar variabel yang digunakan untuk mengukur sejauh mana derajat keterkaitannya. Permasalahan kedua dianalisis menggunakan Siklus Hegemonial Goldstein (termasuk dalam Teori Gelombang Jangka Panjang) dan konsep imperial overstretch yang dikemukakan oleh Paul M. Kennedy.

Melalui analisis terhadap sebaran data dan fakta sejak George W. Bush dilantik sebagai presiden pada 20 Januari 2001 hingga Bush mengakhiri masa jabatannya pada periode kedua pemerintahannya pada 19 Januari 2009, didapatkan bukti bahwa: pertama, operasi GWOT secara signifikan turut menyebabkan krisis ekonomi AS. Operasi GWOT mengakibatkan defisit anggaran naik, investasi produktif pemerintah turun, utang negara naik, inflasi naik, harga minyak naik, pengangguran naik, pertumbuhan produksi dan ekonomi turun, tingkat kepercayaan bisnis turun, dan daya saing ekonomi AS turun. Selain itu, ditemukan dua kategori kebijakan pemerintah yang terkait dengan operasi GWOT dan turut menyebabkan krisis ekonomi di AS yaitu: kebijakan pemotongan pajak yang berdampak langsung pada kenaikan defisit anggaran dan utang negara, dan kebijakan tingkat suku bunga rendah yang turut mengakibatkan kredit macet sub-prime mortgage. Kedua, krisis ekonomi di AS merupakan fenomena imperial overstretch akibat perilaku imperial AS dalam operasi GWOT yang melebihi kemampuan sumber daya AS. Dengan demikian, penelitian yang menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan datanya ini berhasil membuktikan hipotesis yang diajukan oleh peneliti.

Ramadika K. Wardhana - Perdagangan Bebas dan Proteksionisme di WTO

2012-12-04T14:00:00.000+07:00

Tugas Akhir/Skripsi Hubungan Internasional

Disusun oleh: Ramadika K. Wardhana

Universitas Airlangga

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Intisari:

Penelitian dengan judul perdagangan bebas dan proteksionisme di WTO: studi kasus kebijakan industri baja di AS (2000-2004) membahas mengenai sikap AS yang menerapkan kebijakan tarif baja impor demi menyelamatkan industri baja dalam negerinya. Kebijakan ini masuk dalam kategori proteksionisme dan bertentangan dengan mekanisme GATT dan WTO yang mengatur masalah perdagangan bebas serta proteksionisme. Kebijakan tarif baja impor pada awalnya berlaku sampai tiga tahun yaitu dari tahun 2002-2005 namun kenyataan yang terjadi kebijakan tersebut hanya mampu bertahan selama satu tahun. Permasalahan dalam penelitian ekplanatif dengan analisis kualitatif adalah mengapa AS di bawah kepemimpinan Bush mudah untuk menerapkan kebijakan tarif baja impor pada tahun 2002 walaupun bertentangan dengan mekanisme WTO. Beberapa teori dan konsep digunakan untuk mencari tahu alasan dibalik sikap AS ini, seperti teori kebijakan luar negeri, policy influence system, organisasi internasional, keunggulan kooperatif, pendekatan sistem dan konsep kelompok kepentingan.

Melalui analisis terhadap sebaran data dan fakta sejak kampanye Bush pada tahun 2000 sampai kampanye presiden 2004 ditemukan bukti bahwa alasan AS menerapkan kebijakan impor baja berkaitan dengan dua hal. Pertama, adanya lobi kuat dari para CEO, serikat kerja dan lembaga donor kepada jaringan-jaringan administrasi Bush untuk segera menggunakan section 201 sebagai dasar menentukan kebijakan tarif impor baja yang digunakan untuk menyelamatkan industri baja di AS dan kepentingan kemenangan pemilihan presiden 2000 dan 2004 pada daerah-daerah tertentu di AS. Kedua, adanya celah dari mekanisme aturan-aturan tentang proteksionisme yang terdapat pada GATT dan WTO yang dapat dimanfaatkan oleh AS walaupun pada akhirnya kebijakan tersebut dicabut sebelum masa berakhirnya karena adanya tekanan-tekanan asing. Dengan demikian, penelitian yang menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan datanya ini berhasil membuktikan hipotesis yang diajukan oleh peneliti.

Dimas Putranto - Kerjasama Negara-Negara Amerika Latin Menentang Neoliberalisme di Kawasan Amerika Latin

2012-11-28T18:00:00.000+07:00

Tugas Akhir/Skripsi Hubungan Internasional

Disusun oleh: Dimas Putranto

Universitas Airlangga

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Intisari:

Alba merupakan bentuk kerjasama regional di kawasan Amerika Latin yang didirikan pada 2004 dengan Venezuela dan Kuba sebagai negara pelopor kerjasama tersebut. Bentuk kerjasama yang awalnya adalah dibidang sosial dan budaya, karena aspek satu kawasan yang sama, kini berkembang menjadi kerja sama yang berada pada ranah politik. Di bidang politik inilah kemudian Alba menjadi senter menyuarakan penentangannya terhadap neoliberalisme di kawasan Amerika Latin. Kawasan Amerika Latin merupakan kawasan yang sebagian besar negaranya adalah berfaham sosialisme. Tak heran jika beberapa negara Amerika Latin ini menentang eksistensi neoliberalisme di kawasan tersebut. Namun, hal menarik untuk diteliti adalah jika bentuk pertentangan tersebut diwujudkan dalam sebuah kerangka kerjasama regional, yaitu Alba. Oleh karena itu, dengan memfokuskan pada sejauh mana negara-negara yang tergabung dalam Alba tersebut melakukan resistensi terhadap eksistensi neoliberalisme di kawasan Amerika Latin menjadi perhatian utama dalam penelitian ini.

Melalui kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu regionalisme baru, neofungsionalisme, dan aliansi, peneliti menemukan bahwa pembentukan Alba merupakan bagian dari rencana besar untuk melakukan penentangan terhadap neoliberalisme di kawasan Amerika Latin yang dilakukan secara kolektif. Semakin nyata wujud neoliberalisme di kawasan tersebut semakin resisten negara-negara yang tergabung dalam Alba terhadap neoliberalisme.

Rodlotul Jannah - Implikasi Krisis Timor Timur terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Amerika Serikat

2012-11-26T16:00:00.000+07:00

Tugas Akhir/Skripsi Hubungan Internasional

Disusun oleh: Rodlotul Jannah

Universitas Airlangga

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Intisari:

Sejak Invasi militer Indonesia ke Timor Portugis pada tahun 1975, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kemanusiaan yang menimbulkan kecaman-kecaman dari masyarakat Internasional kepada Pemerintah Indonesia, tak terkecuali Amerika Serikat. Padahal, sehari sebelum invasi militer tersebut dilakukan, Presiden dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan dukungan atas invasi tersebut, meskipun ada persyaratan untuk tidak menggunakan persenjataan yang diperbantukan Amerika Serikat kepada militer Indonesia. Amerika Serikat memang tidak menunjukkan peranan yang signifikan sebagai pemimpin utama, namun Amerika Serikat telah menggunakan berbagai kemampuannya untuk memisahkan Timor Timur dari NKRI. Amerika Serikat menyelesaikan kekerasan antara milisi dan TNI melawan kelompok pro kemerdekaan. Amerika Serikat juga menggalang dukungan dengan lembaga keuangan internasional dan negara-negara lain untuk memaksa indonesia melaksanakan rekomendasi mereka, termasuk menerima masuknya kekuatan internasional di Timor Timur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat adanya perubahan sikap Amerika Serikat terhadap Indonesia terkait dalam merespon dan mereaksi kasus Timor Timur. Maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi krisis Timor Timur terhadap hubungan bilateral Indonesia - Amerika Serikat. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, digunakan teori interaksi, teori pengaruh dan konsep kepentingan nasional. Dan berdasarkan landasan teoritik tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah krisis Timor Timur tidak sepenuhnya berimplikasi terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat.

Level analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah nation-state dan sistem internasional. Kemudian, penelitian ini menggunakan ruang lingkup penelitian mulai tanggal 5 Desember 1975 ketika Soeharto bertemu dengan Presiden dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat hingga tahun 2002. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif yang menganalisa implikasi krisis Timor Timur terhadap perkembangan hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat melalui analisa terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi dan tindakan-tindakan politik yang diambil kedua negara terkait dengan krisis di Timor Timur, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dan teknik analisa secara kualitatif.

Judul Skripsi Hubungan Internasional

2012-11-01T13:07:00.001+07:00

Berikut ini kumpulan contoh judul skripsi hubungan internasional. Klik judul skripsi untuk melihat intisari skripsi.

Media massa Indonesia dan kebijakan luar negeri dalam contoh kasus Ambalat tahun 2005

Efektivitas bantuan pangan world food programme (WFP) terhadap ketahanan pangan di Korea Utara

Analisis sikap Pemerintah Indonesia dlm proses ratifikasi The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

Analisis Efektivitas Kebijakan Amerika Serikat Pemerintahan Barrack Obama dalam Upaya Perdamaian Konflik Israel-Palestina (20 Januari 2009-10 Juni 2010)

Relevansi Pemikiran Haji Agus Salim Terkait Islam dan Politik Luar Negeri dalam Tantangannya di Era Reformasi

Pembentukan Badan Hak Asasi Manusia ASEAN serta Faktor-Faktor yg Melatarbelakangi

Perubahan Sikap Shinzo Abe Terkait Isu Comfort Women Pasca House Resolution 21 Diajukan pada U.S. House of Representative

Liberalisasi Perdagangan dan Ancaman terhadap Ketahanan Pangan di Indonesia

Pengaruh International Voluntary Service terhadap Diplomasi Publik Antar Negara

Imperial Overstretch dan Krisis Ekonomi Amerika Serikat pada Masa Pemerintahan George W. Bush (2001-2009)

Kegagalan peacekeeping operation Uni Afrika dalam resolusi konflik darfur (2004-2007)

Perdagangan bilateral non migas Indonesia terhadap Republik Afrika Selatan pasca pendirian komisi dagang bersama tahun 2006

Faktor Penyebab Tidak Adanya India dalam Strategi String of Pearls Cina

Peran kerjasama International Non Governmental Organizations dalam Kampanye Save Japan Dolphins di Perairan Taiji Jepang Tahun 2004-2009

Sunshine Policy dan Faktor-Faktor di Balik Pembuatannya oleh Kim Dae Jung

Kepentingan Amerika Serikat dalam Penjualan Senjata ke Taiwan (2001-2010)

Pengaruh Keamanan Regional Asia Timur thd Pemindahan Pangkalan AS di Okinawa

Faktor-Faktor Penolakan Front Polisario thd Integrasi Sahara Barat ke Maroko

Perjanjian Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia di Sektor Barat: Status dan Permasalahan

Efektivitas Pertemuan Segi 6 bagi AS terhadap Upaya Denuklirisasi di Korut

Pemisahan Diri Montenegro dari Federasi Uni Negara Serbia dan Montenegro

Strategi Combined Task Force 151 thd Pembajakan di Perairan Somalia dan Teluk Aden

Alasan Kolombia Menerima Perubahan Orientasi Plan Colombia dari War on Drugs ke War on Terrorism

Euroscepticism thd Integrasi Eropa: Kasus Penolakan Publik Belanda atas Constitutional Treaty 2004

Penolakan Australia untuk Melakukan Intervensi Militer terhadap Kudeta di Fiji

Kebijakan China dan India dalam Kesepakatan Area Perdagangan Bebas dgn ASEAN

Implikasi Kebijakan Pertanian WTO terhadap Implementasi Kebijakan Agrofuel Uni Eropa

Peran India sbg Benevolent Hegemon dlm Pertumbuhan SAFTA

Kebijakan Luar Negeri Near Abroad Rusia dlm CSTO (Collective Security Treaty Organization) Tahun 2000-2009

Konsiderasi Pemerintah AS dlm Kesepakatan Kerjasama Pemanfaatan Energi Nuklir AS-India (123 Agreement)

Analisis Perubahan Sikap China terhadap Program Nuklir Korut

Proses Modernisasi Turki: Sebuah Telaah Psikoanalisis

Sikap Prancis terhadap Kebebasan Beragama: Kasus Larangan Berjilbab di Sekolah-Sekolah Negeri Berdasarkan European Convention of Human Rights

Perubahan Kebijakan Pemerintah Indonesia dlm Impor Film AS: Sebelum dan Sesudah Aksesi WTO

Junta Militer dan HAM (Hak Anak): Masalah Prajurit Anak di Myanmar

Efektivitas Penyelesaian Masalah Penggunaan Tentara Anak di Republik Demokratik Kongo

Respon Rusia terhadap Rencana MAP-NATO Ukraina dan Georgia

Keterlibatan Perusahaan Militer Swasta Asing dalam Rekonstruksi Irak Pasca Perang 2003-2008

Kerjasama Negara-Negara Amerika Latin Menentang Neoliberalisme di Kawasan Amerika Latin

Alasan Dukungan Amerika Serikat terhadap Kemerdekaan Kosovo Selama Masa Mandat PBB (1999-2007)

Implikasi Krisis Timor Timur terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Amerika Serikat

Pertimbangan Rasional Amerika Serikat Mempertahankan Kerjasama dengan Arab Saudi Paska Peristiwa 9/11

Implikasi Neoliberalisme terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia

World Social Forum: Analisis Strategi dan Stagnasi Tahun 2001-2008

Strategi Jaringan Resistensi Taliban terhadap Tekanan AS dan Sekutunya di Pakistan dan Afghanistan

Fenomena Neorevivalisme Islam dalam Dunia Internasional

Capital account liberalization serta pengaruhnya thd krisis finansial asia 1997-1998

Kepentingan Indonesia dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) terkait dengan hasil perikanan Indonesia

Peran Japan Foundation dalam Menjalankan Diplomasi Kebudayaan Jepang di Indonesia Tahun 2003-2008

Perdagangan Bebas dan Proteksionisme di WTO

Upaya NGO dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia: AIESEC Tahun 2005-2009

Penyebab Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan Keluarganya

Faktor pendorong perubahan kebijakan luar negeri Australia terhadap ratifikasi protokol Kyoto

Perkembangan Luas Wilayah Negara Israel

Keterlibatan Rusia di dalam Konflik Georgia-Rusia 2008

Keanggotaan Republik Demokratik Arab Sahrawi dalam OAU/AU

Tekanan Amerika Serikat terhadap Tekstil dan Produk Tekstil pada Tahun 2002-2006

Peran UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) dalam Menghapuskan Kekerasan terhadap Wanita Afghanistan (2002-2009)

Neoliberalisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Kasus Pergeseran Kode Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari UNCTC Code of Conduct on TNCs ke UN Global Compact

Perang Sipil Sierra Leone dan Keterlibatan Liberia di bawah Charles Taylor

Sikap Amerika Serikat terhadap Aksi Taliban di Wilayah Pakistan Tahun 2004-2008

Kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Tripartite ASEAN NOCS

Analisis Motivasi Australia dalam Meningkatkan Bantuan Finansial pada Nauru (2001-2008)

Dampak Penerapan Agreement on Agriculture terhadap Ketahanan Pangan Indonesia: Kasus Kedelai Impor

Diplomasi Sebagai Jalan Penyelesaian Silang Sengketa Kebudayaan Indonesia dan Malaysia dalam Kasus Lagu Rasa Sayange, Reog Ponorogo, Wayang Kulit dan Tari Pendet

Upaya Kelompok Konfusian terhadap Implementasi Kebijakan Peaceful Rise China pada Masa Pemerintahan Hu Jintao

Pengaruh Intervensi Pemerintah terhadap Stabilitas Ekonomi Negara dalam Menghadapi Krisis

Konstruksi Citra Amerika Serikat di Indonesia dalam Kampanye Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2008 oleh VOA (Voice of Amerika)

Identitas dan Kebijakan Luar Negeri: Pengaruh Nilai-Nilai Eurasianisme terhadap Kebijakan Luar Negeri Rusia Tahun 2004-2009