Wujudkan Hukum yang Berkeadilan

Sekitar 750 Pasangan akan di Lakukan SIdang Istbat Nikah Geratis

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Tue, 10 Nov 2015 10:34:00 +0000

Kabar Baik untuk Maysarakat Lombok Tengah Khususnya. Akhir Tahun Ini, sekitar 750 Pasangan yang akan di laksanakan.

dimana JMS Lombok bersama Jarpuk “Rindang” Lombok Tengah, dan Perkumpulan Panca Karsa menginisiasi melakukan advokasi agar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat membiayai pelaksanaan isbat nikah tahun 2015.

Setelah melakukan berbagai dialog dan diskusi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, terjadi kesepakatan bersama untuk mengadakan isbat nikah pada tahun 2015.

DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan Pemda Lombok Tengah memasukan kegiatan isbat nikah di dalam APBD Perubahan tahun 2015 dan APBD Murni di Tahun 2016.

Untuk tahun 2015 dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang ditargetkan kepada 750 pasangan di ke-12 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah.

Jarpuk “Rindang” Lombok Tengah, JMS Lombok, serta Perkumpulan Panca Karsa membentuk Konsorium Pelaksana Isbat Nikah Lombok Tengah 2015, yang berperan sebagai satu pintu pengajuan Isbat Nikah. Peran dan tanggung jawab masing-masing anggota Konsorsium dijelaskan di tabel berikut.

Lembaga	Peran	Wilayah
Jarpuk “Rindang” Lombok Tengah	Koordinator Pelaksana, koordinasi dan komunikasi dengan Bappeda, Pengadilan Agama, Dukcapil dan Kanwil Agama, verifikasi data	Informasi menyusul
Perkumpulan Panca Karsa	Penyedia data utama, verifikasi data	Informasi menyusul
JMS Lombok	Koordinasi dan komunikasi dengan DPRD Lombok Tengah, Pengadilan Agama, Dukcapil dan Kanwil Agama, verifikasi data	Desa Tanak Awu

Saat ini, Konsorsium ini sedang memastikan turunnya dana Isbat Nikah Lombok Tengah Tahun 2015. Pelaksanaan akan segera dilakukan setelah dana dicairkan, yang diperkirakan pada bulan September 2015.

Sumber : jmslombok.or.id

Perwira Polisi DI Temukan Tewas Tertembak Di Rumah Teman Wanitanya

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Tue, 10 Nov 2015 10:14:00 +0000

Sabtu 31 Oktober 2015 sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Seorang perwira polisi berusia 42 tahun ditemukan tewas akibat tertembak senjatanya sendiri di kediaman teman wanitanya.

Sumber dari : video.viva.co.id

PERNIKAHAN CAMPURAN (WNI VS WNA)

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Thu, 20 Sep 2012 06:48:00 +0000

Apa yang Perlu Diketahui
Bila Anda Menikah dengan Orang Asing ?

Jika anda seorang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI)
akan menikah di Indonesia dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA),
ada beberapa hal yang perlu anda ketahui.

1. Perkawinan Campuran

Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dikenal dengan Perkawinan Campuran (pasal 57 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Artinya perkawinan yang akan anda lakukan adalah perkawinan campuran.

2. Sesuai dengan UU Yang Berlaku

Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat Perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dan sebagaimua (lihat pasal 6 UU Perkawinan).

3. Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan

Bila semua syarat telah terpenuhi, anda dapat meminta pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari pegawai pencatat perkawinan masing-masing pihak, --anda dan calon suami anda,-- (pasal 60 ayat 1 UU Perkawinan). Surat Keterangan ini berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Bila petugas pencatat perkawinan menolak memberikan surat keterangan, maka anda dapat meminta Pengadilan memberikan Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa penolakannya tidak beralasan (pasal 60 ayat 3 UU Perkawinan). Surat Keterangan atau Surat Keputusan Pengganti Keterangan ini berlaku selama enam bulan. Jika selama waktu tersebut, perkawinan belum dilaksanakan, maka Surat Keterangan atau Surat Keputusan tidak mempunyai kekuatan lagi (pasal 60 ayat 5 UU Perkawinan).

4. Surat-surat yang harus dipersiapkan

Ada beberapa surat lain yang juga harus disiapkan, yakni:

a. Untuk calon suami

Anda harus meminta calon suami anda untuk melengkapi surat-surat dari daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus menyerahkan "Surat Keterangan" yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI. SK ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Selain itu harus pula dilampirkan:

Fotokopi Identitas Diri (KTP/pasport)
Fotokopi Akte Kelahiran

Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin;atau

Akte Cerai bila sudah pernah kawin; atau

Akte Kematian istri bila istri meninggal

Surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh Kedutaan Negara WNA tersebut yang ada di Indonesia.

b. Untuk anda, sebagai calon istri

Anda harus melengkapi diri anda dengan:

Fotokopi KTP

Fotokopi Akte Kelahiran

Data orang tua calon mempelai

Surat pengantar dari

RT/RW yang menyatakan bahwa anda tidak ada halangan bagi anda untuk melangsungkan perkawinan

6. Pencatatan Perkawinan (pasal 61 ayat 1 UU Perkawinan)

Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan (kutipan buku nikah) oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedang bagi yang Non Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.

7. Legalisir Kutipan Akta Perkawinan

Kutipan Akta Perkawinan yang telah anda dapatkan, masih harus dilegalisir di Departemen Kehakiman dan HAM dan Departemen Luar Negeri, serta didaftarkan di Kedutaan negara asal suami.

Dengan adanya legalisasi itu, maka perkawinan anda sudah sah dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal suami, maupun menurut hukum di Indonesia

8. Konsekwensi Hukum

Ada beberapa konsekwensi yang harus anda terima bila anda menikah dengan seorang WNA. Salah satunya, anak hasil perkawinan anda akan mengikuti status kewarganegaraan ayahnya. Artinya, anak anda dianggap WNA, seperti ayahnya. Konsekwensinya, anak anda akan diperlakukan sebagaimana WNA, misalnya harus memiliki Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) yang masa berlakunya 1 tahun, selanjutnya dapat diperpanjang dengan memiliki Kartu Ijin Tinggal Menetap (KITAP) yang berlaku selama 2 tahun.

Bagi perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia, harus didaftarkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan berlangsung. Bila tidak, maka perkawinan anda belum diakui oleh hukum kita. Surat bukti perkawinan itu didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal anda di Indonesia (pasal 56 ayat (2) UU No 1/74).

Pemukulan Istri

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Thu, 20 Sep 2012 06:38:00 +0000

Pemukulan Istri dalam

Perspektif Islam

Pemukulan terhadap istri dalam masyarakat patriarkhis selalu dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan lumrah. Bahkan oleh sebagian masyarakat pemukulan terhadap istri hampir selalu diterjemahkan sebagai bentuk pengajaran suami terhadap istri dalam rangka pembinaan rumah tangga. Dan yang lebih parahnya lagi masyarakat sering melegitimasikan kekerasan tersebut dengan dalih agama (baca:Islam). Persoalannya apakah memang agama melegitimasi hal tersebut? Berikut ini beberapa informasi penting tentang bagaimana sebenarnya Islam memandang kekerasan atau pemukulan terhadap istri.

1. Benarkah Islam membolehkan seorang suami memukul atau melakukan kekerasan terhadap istrinya?

Islam tidak pernah membenarkan seorang suami bertindak kejam terhadap istrinya baik secara lahir maupun secara batin. Karena Islam adalah agama yang mempunyai nilai-nilai prinsipil seperti nilai egalitarian, keadilan, dan kemanusiaan. Berikut ini ayat-ayat Alqur-an dan hadist nabi yang mengharuskan suami untuk berlaku sopan, penyayang dan lemah lembut kepada istrinya :

a. Dalam Surat An-nisa:19 yang menyatakan "Wahai orang yang beriman, tiada dihalalkan bagimu mempusakai perempuan dengan paksaan dan janganlah bertindak kejam terhadap mereka….sebaliknya bergaullah dengan mereka secara baik-baik lagi adil. Hiduplah bersama mereka dalam kebajikan".

b. Dalam surat Ar-rum:21 yang pada intinya menyuruh kepada suami istri untuk hidup saling sayang menyayangi dan cinta mencintai.

c. Aisyah ra meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda "Yang paling baik dikalangan kamu adalah mereka paling sopan terhadap istrinya" (HR. Tarmizi)

d. Dalam hadistnya Rasulullah SAW "…para suami yang memukul istrinya bukanlah termasuk orang-orang baik diantara kamu"(HR.Abu Daud, Nasa’i dan Ibnu Majah).

e. Dalam hadistnya Rasulullah SAW "Janganlah kamu memukul hamba-hamba perempuan Allah swt"(HR. Abu Daud dengan isnad yang shahih )

2. Benarkah surat An-nisa ayat 34 melegitimasi suami boleh memukul atau melakukan kekerasan terhadap istri ?

Al-quran tidak pernah membenarkan suami melakukan kekerasan terhadap istri atau keluarganya. Karena Al-quran diyakini membawa nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang universal. Persoalannya terletak pada cara memahami pesan Al-quran, dan satu kesalahan fatal yang dilakukan umat dalam memahami teks-teks yang berkaitan dengan perempuan selama ini, adalah menjadikan teks tersebut bersifat final dan normatif dengan melegitimasikan pada Keabadian Kalam Allah. Seperti pada Surat An-nisa ayat 34 yang artinya:

"Laki-laki adalah qawwam (pemimpin) atas perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka (untuk perempuan), sebab itu perempuan yang shaleh adalah yang taat kepada Allah (qanitat) dan menjaga diri dibalik pembelakangan suaminya (hafizah lil ghaib), sebagaimana Allah menjaganya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah (wadharibuhunna) mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha Tinggi lagi Maha Besar".

Dalam ayat ini ada dua kata kunci yang selalu ditafsirkan secara tekstual yaitu kata Nusyuz dan kata Dharaba. Hampir semua ulama baik konvensional maupun kotemporer mengartikan nusyuz sebagai durhaka istri terhadap suami atau tidak patuh terhadap suami. Sehingga Ayat ini sering disalah tafsirkan sebagai : Pertama: Bahwa seorang istri haruslah taat kepada suaminya; Kedua: Jika dia tidak taat kepada suaminya, maka si suami boleh memukulnya. Penafsiran ini tentunya sangat bias laki-laki, karena bila dilihat kembali dari teks ayat tersebut, pengertian nusyuz sebenarnya sudah ditafsirkan dalam ayat tersebut, yaitu : Tindakan yang tidak mencerminkan kesalehan, yang dalam ayat tersebut ditandai dengan dua ciri yaitu : taat kepada Allah dan menjaga dirinya dibalik pembelakangan suami (Ketika suami tidak ada). Selain itu alasan pengabsahan pemukulan istri ini seringkali dikukuhkan melalui kegiatan penerjemahan kata kunci Wadhribuuhunna yang berasal dari kata dharaba. Masyarakat umum bahkan para mubaligh seringkali mengutip ayat ini dalam versi terjemahan yang lazim, dharaba selalu diartikan pukullah. Padahal kata tersebut mempunyai lebih dari satu arti, misalnya mendidik, mencangkul, memelihara bahkan menurut ar-ragib secara metaforis berarti melakukan hubungan seksual.

Dan bila melihat konteks turunnya ayat ini, Asgar Ali Engineer mengatakan bahwa hukuman fisik yang dimaksud dari ayat tersebut hanya bersifat kontekstual dan bukan ajaran normatif yang berlaku pada setiap jaman. Nabi Muhammad SAW sendiri setelah turunnya ayat tersebut banyak mengeluarkan sabda yang melarang pemukulan terhadap perempuan. Demikian juga dengan ayat-ayat al-quran, banyak menjelaskan betapa Allah menganjurkan sikap ma’aruf dalam perkawinan, dan kekerasan terhadap istri justru bertentangan dengan konsep mu’asyarah bi al-ma’ruf.

3. Apakah Nusyuz itu hanya berlaku untuk istri?

Tidak. Dalam alquran dikatakan bahwa nusyuz tidak hanya dilakukan oleh istri, tetapi suami juga bisa melakukan nusyuz. Hanya saja hampir sebagian besar ulama tidak pernah mengangkat nusyuz yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Dan yang terjadi justru sebaliknya dan hampir sebagian besar ulama mengartikan nusyuz sebagai ketidak patuhan atau pembangkangan istri terhadap suami. Padahal arti nusyuz itu sendiri pada dasarnya adalah Menentang atau membangkang. Dan suami juga bisa melakukan pembangkangan atau penentangan itu. Hal ini dipertegas dalam surat An-nisa ayat 128 yang artinya:

"Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuznya atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahuinya".

Ayat ini menerangkan tentang sikap yang harus diambil oleh seorang istri bila ia melihat sikap nusyuz dari suaminya seperti tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami adalah dengan melakukan musyawarah atau perdamaian. Menurut Imam Malik, bila cara musyawarah tidak bisa dilakukan, maka istri bisa mengadukan suaminya kepada Hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasihat kepada suaminya, apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang sang istri untuk taat pada suaminya, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Dan hakim juga membolehkan istri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali kerumah suaminya. Jika dengan cara demikianpun sang suami belum sadar, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut sang suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian jika sang istri menginginkannya.

Dengan demikian jelaslah bahwa nusyuz itu tidak hanya ditujukan kepada istri saja, tetapi suami juga bisa melakukan nusyuz kepada istri.

4. Apa yang melatar belakangi turunnya surat An-nisa ayat 34 atau ayat nusyuz tersebut ?

Yang melatar belakangi diturunkannya ayat nusyuz ini adalah :

Ayat ini turun berkenaan dengan kasus pemukulan Habibah binti Zaid oleh suaminya Sa’ad bin rabi, dan saat itu ayah Habibah mengadukannya kepada Rasulullah. Kemudian pemukulan ini mendapat tentangan yang cukup keras dari Nabi Muhammad SAW. Dan Beliau memerintahkan kepada Habibah untuk membalas perlakuan suaminya. Namun turunlah ayat ini yang sekaligus mengingatkan Nabi, bahwa anjuran Beliau kurang tepat (terlalu radikal) diterapkan pada saat itu dimana konteksnya istri sangat tergantung dan subordinat pada suami dan secara keseluruhan budaya kekerasan terhadap perempuan begitu dahsyat di Jazirah Arab. Pembalasan istri kepada suami akan memancing bentuk-bentuk kekerasan yang lebih tidak diharapkan.

Ayat ini juga sebenarnya menjadi bagian dari rangkaian proses tranformasi sosial berkenaan dengan perempuan yang dilakukan oleh islam di Jazirah Arab. Pertama-tama al-quran mengecam budaya penguburan hidup-hidup bayi perempuan, kemudian menghapus sistem pewarisan perempuan, menurunkan pola poligami, memberikan hak waris, menguasakan kesaksian, memberikan mahar, membatasi jumlah talaq. Pesan utamanya adalah persamaan diantara laki-laki dan perempuan, begitupula dalam prilaku hubungan suami istri.

5. Pernahkan Nabi Muhammad SAW melakukan kekerasan terhadap istri-istrinya?

Baik didalam al-quran maupun dalam hadist-hadist yang sahih tidak pernah ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah berlaku kejam terhadap seorang istrinya, meskipun pada saat itu Rasul merasa kurang senang terhadap sesuatu. Rasul terkenal sebagai lelaki yang berbudi mulia dan selalu membantu istri-istrinya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Bahkan ketika terjadi konfrontasi antara rasulullah dengan beberapa istrinya beliau tidak hanya tidak memukul, tetapi memilih meninggalkan rumah dan hampir sebulan tidur disalah satu ruangan mesjid. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa baik dari pernyataan Rasul maupun dari perlakuannya pada dasarnya Rasul melarang praktek kekerasan terhadap istri.

Dengan demikian jelaslah bahwa pesan moral yang ingin disampaikan al-quran dalam surat An-nisa ayat 43 tersebut justru ingin mencegah praktek pemukulan (kekerasan) terhadap istri atau perempuan yang kerap terjadi pada masa diturunkannya ayat tersebut hingga saat ini, dan secara bertahap menghapuskannya. Hal ini sekaligus menolak pandangan bahwa islam melegitimasi budaya kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga.

Sumber : lbh-apik.

PERKAWINAN BAWAH TANGAN/ NIKAH SIRIH

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Thu, 20 Sep 2012 06:27:00 +0000

Dampak Perkawinan Bawah Tangan
bagi Perempuan

Meski masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, praktek perkawinan bawah tangan hingga kini masih banyak terjadi. Padahal, perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi perempuan. Beberapa info berikut, mungkin bermanfaat bagi anda.

1. Apakah perkawinan bawah tangan itu?
Perkawinan bawah tangan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti ‘kawin bawah tangan’, ‘kawin siri’ atau ‘nikah sirri’, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam).

2. Apakah Perkawinan Bawah Tangan dikenal dalam sistem hukum Indonesia?
Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah ‘kawin bawah tangan’ dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat 2.

3. Akibat hukum perkawinan bawah tangan
Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum.

4. Apakah dampak dari Perkawinan Bawah Tangan?

a. Terhadap Istri
Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial.

Secara hukum:
- Anda tidak dianggap sebagai istri sah;
- Anda tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia;
- Anda tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi;

Secara sosial:
Anda akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau anda dianggap menjadi istri simpanan.

b. Terhadap anak

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni:

Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.
Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya

c. Terhadap laki-laki atau suami
Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena:

Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum
Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya
Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain

5. Apa yang dapat dilakukan bila perkawinan bawah tangan sudah terjadi?

A. Bagi yang Beragama Islam

» Mencatatkan perkawinan dengan itsbat nikah
Bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama (Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7). Namun Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: a. dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974. Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan diatas yang dapat dipergunakan, anda dapat segera mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan.

Tetapi untuk perkawinan bawah tangan, hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang.

Jangan lupa, bila anda telah memiliki Akte Nikah, anda harus segera mengurus Akte Kelahiran anak-anak anda ke Kantor Catatan Sipil setempat agar status anak anda pun sah di mata hukum. Jika pengurusan akte kelahiran anak ini telah lewat 14 (empat belas) hari dari yang telah ditentukan, anda terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anak kepada pengadilan negeri setempat. Dengan demikian, status anak-anak anda dalam akte kelahirannya bukan lagi anak luar kawin.

» Melakukan perkawinan ulang
Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA). Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan anda. Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan bawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akte kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

B. Bagi yang beragama non-Islam

» Perkawinan ulang dan pencatatan perkawinan
Perkawinan ulang dilakukan menurut ketentuan agama yang dianut. Penting untuk diingat, bahwa usai perkawinan ulang, perkawinan harus dicatatkan di muka pejabat yang berwenang. Dalam hal ini di Kantor Catatan Sipil. Jika Kantor Catatan Sipil menolak menerima pencatatan itu, maka dapat digugat di PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara).

» Pengakuan anak
Jika dalam perkawinan telah lahir anak-anak, maka dapat diikuti dengan pengakuan anak. Yakni pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan anak dapat dilakukan baik oleh ibu maupun bapak. Namun, berdasarkan pasal 43 UU no 1 /1974 yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan Pengakuan Anak. Namun bagaimanapun, pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu, sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUH Perdata.

PENCATATAN PERKAWINAN

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Thu, 20 Sep 2012 06:16:00 +0000

Pentingnya
PENCATATAN PERKAWINAN

1. DASAR HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

2. PENCATATAN BAGI PENGANUT KEPERCAYAAN

Sampai saat ini belum ada kebijakan yang jelas tentang pencatatan perkawinan bagi penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) dalam putusannya nomor 024/G.TUN/1997. PTUN Jkt, menyatakan bahwa KCS tidak berwenang menolak pencatatan penganut kepercayaan. Sampai saat ini ternyata KCS tidak mau melaksanakan putusan-putusan tersebut dan KCS menyatakan tunduk pada keputusan Menteri Dalam Negeri yang pada pokoknya melarang KCS mencatat perkawinan penganut kepercayaan.

Perbuatan KCS ini jelas bertentangan dengan keputusan-keputusan yang telah ada dan bertentangan pula dengan pasal 16 ayat 2 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1984 yang intinya menyatakan kewajiban bagi negara peserta, termasuk Indonesia, menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang resmi.

3. AKIBAT HUKUM TIDAK DICATATNYA PERKAWINAN

a. Perkawinan Dianggap tidak Sah

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

c. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Namun demikian, Mahkamah Agung RI dalam perkara Nugraha Besoes melawan Desrina dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Heria Mulyani dan Robby Kusuma Harta, saat itu mengabulkan gugatan nafkah bagi anak hasil hubungan kedua pasangan tersebut.

4. SAHNYA PERKAWINAN

Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Karena sudah dianggap sah, akibatnya banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Bisa dengan alasan biaya yang mahal, prosedur berbelit-belit atau untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman adiministrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan ABRI). Perkawinan tak dicatatkan ini dikenal dengan istilah Perkawinan Bawah Tangan (Nikah Syiri’).

5. PENGESAHAN PERKAWINAN

Bagi ummat Islam, tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat tersebut, yaitu dengan pengajuan Itsbat Nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 dan 3 dinyatakan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Namun sayangnya, salah satu syarat dalam pengajuan permohonan itsbat nikah adalah harus diikuti dengan gugatan perceraian. Dan syarat lainnya adalah jika perkawinan itu dilaksanakan sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974. Ini berarti bahwa perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya UU tersebut mau tidak mau harus disertai dengan gugatan perceraian.

Tentu ini sangat sulit bagi pasangan yang tidak menginginkan perceraian. Selain itu proses yang akan dijalanipun akan memakan waktu yang lama.

6. CATATKAN PERKAWINAN ANDA

Pencatatan perkawinan amatlah penting, terutama untuk mendapatkan hak-hak Anda, seperti warisan dan nafkah bagi anak-anak Anda. Jadi sebaiknya, sebelum Anda memutuskan menjalani sebuah perkawinan di bawah tangan (nikah syiri’), pikirkanlah terlebih dahulu. Jika masih ada kesempatan untuk menjalani perkawinan secara resmi, artinya perkawinan menurut negara yang dicatatkan di KUA atau KCS, pilihan ini jauh lebih baik. Karena jika tidak, ini akan membuat Anda kesulitan ketika menuntut hak-hak Anda.

Harta Bersama

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Thu, 20 Sep 2012 06:14:00 +0000

(Harta Gono Gini) dalam Hukum

Salah satu masalah hukum yang sering dihadapi oleh para isteri yang sedang menempuh proses perceraian atau sudah bercerai dengan suaminya adalah tidak adilnya pembagian harta bersama atau yang biasa juga disebut harta gono-gini. Jika Anda salah satu dari sekian banyak perempuan yang mengalami ketidakadilan dalam putusan pembagian harta bersama,

Pengertian Harta Bersama

Harta bersama (gono-gini) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Ini berarti baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separoh (seperdua) dari harta bersama.

Apa saja harta yang tidak termasuk harta bersama?

Menurut hukum perkawinan yang berlaku (Undang-Undang No 1 thn 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), harta kekayaan yang dimiliki sebelum perkawinan (harta bawaan) tidak termasuk dalam harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, pada dasarnya, harta bawaan suami tetap menjadi milik suami dan harta bawaan istri tetap menjadi milik istri. Selain itu, mahar, warisan, hadiah dan hibah yang didapat selama perkawinan bukanlah harta bersama.

Ketidakadilan Pembagian Harta Bersama

Seringkali pihak isteri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Ketidakadilan ini terkait dengan masalah pembakuan peran suami isteri dalam Undang-Undang No. 1 thn 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. UUP juga telah menempatkan isteri sebatas pengelola rumah tangga (domestik) dengan aturan yang mewajibkan isteri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dampaknya, banyak isteri yang tidak memiliki kesempatan bekerja dan mencari nafkah sendiri sehingga tidak bisa mengolah ketrampilan yang dimilikinya untuk memperoleh penghasilan. Dalam hal ini, para isteri mengalami ketergantungan ekonomi terhadap suaminya. Bagaimana jika kemudian terjadi perceraian? Isteri yang telah "dirumahkan" tentu akan mengalami kesulitan untuk mandiri secara ekonomi. Beban isteri pun semakin berat jika dalam perkawinan sudah lahir anak-anak yang menjadi tanggungannya.

Ketidakadilan lainnya yang sering terjadi adalah beban ganda yang memberatkan pihak isteri. Kadang kala isteri bekerja diluar rumah sebagai pencari nafkah (bahkan sebagai pencari nafkah utama) dan juga dibebani dengan pekerjaan rumah tangga sepulangnya ke rumah. Kebanyakan suami yang merasa pekerjaan rumah tangga adalah urusan isteri saja,umumnya enggan melakukan pekerjaan rumah tangga meski isterinya sejak pagi bekerja di luar rumah.

Dengan demikian, adalah hal yang tidak adil bagi perempuan jika aturan pembagian harta bersama hanya terbatas pada pembagian separoh dari harta bersama karena tidak sedikit isteri yang berkontribusi lebih besar daripada suami. Ketentuan pembagian harta bersama sebaiknya diatur secara proporsional dan adil sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing pihak. Misalnya dalam kasus perselisihan harta bersama antara ibu Nina (bukan nama sebenarnya) dan suaminya. Ibu Nina memilih untuk membagi harta bersama melalui pembuatan kesepakatan bersama dengan suaminya. Sebelumnya, dibuat daftar harta bersama yang dimiliki oleh Ibu Nina dan suami selama perkawinan. Dalam kesepakatan tersebut, baik Ibu Nina maupun suami memperoleh bagian harta sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.

Namun, penting untuk diingat bahwa dalam membuat kesepakatan Anda harus dalam keadaan bebas dari segala tekanan, intimidasi dan ancaman.

Jika Anda tidak mendapatkan kesepakatan yang adil, sedikitnya Anda memperoleh separuh bagian harta bersama sesuai hukum yang berlaku.

Hal yang dapat Anda lakukan untuk menghindari percampuran harta karena perkawinan

Jika Anda tidak menghendaki harta kekayaan yang Anda peroleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, Anda harus membuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal-hal yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan ,diantaranya, adalah :

a) Ketentuan pembagian harta bersama termasuk prosentase pembagian harta bersama jika terjadi perceraian;

b) Pengaturan atau penanganan urusan keuangan keluarga selama perkawinan berlangsung;

c) Pemisahan harta selama perkawinan berlangsung, artinya harta yang anda peroleh dan harta suami terpisah sama sekali.

Membuat perjanjian perkawinan adalah hal yang penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pembagian harta bersama.

Dalam perjanjian perkawinan juga dapat diatur ketentuan bahwa jika terjadi perceraian (termasuk cerai karena kematian), Anda berhak mendapatkan prosentase lebih dari separuh bagian apabila Anda tidak bekerja,dilarang bekerja, menanggung beban ganda, menanggung beban perwalian anak,mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sebagainya. Jika Anda tidak membuat perjanjian perkawinan sebelumnya, Anda dapat melakukan musyawah mengenai besarnya pembagian harta bersama yang akan Anda terima.

Perjanjian perkawinan sebaiknya tidak dibuat dibawah tangan tetapi disahkan oleh notaris dan dicatatkan dalam lembaga pencatatan perkawinan. Pada saat perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan juga harus disahkan pula oleh pegawai pencatat perkawinan. Bagi yang beragama Islam, perjanjian perkawinan dicatatkan di KUA dan bagi yang beragama non Islam dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Cara mengajukan gugatan pembagian harta bersama

Bagi yang beragama Islam, gugatan harta bersama dapat diajukan ke Pengadilan Agama bersamaan dengan gugatan perceraian atau dapat juga diajukan terpisah setelah adanya putusan cerai. Anda dapat memilih prosedur mana yang sesuai dengan kepentingan Anda. Perlu Anda ketahui, jika pasangan Anda setuju bercerai tetapi tidak setuju dengan pembagian harta bersama, putusan cerai Anda bisa terhambat. Jadi, jika Anda menghendaki putusan cerai segera dilaksanakan maka sebaiknya Anda mengajukan gugatan pembagian harta bersama setelah adanya putusan cerai. Namun, jika Anda ingin menghemat biaya peradilan dan sudah ada kesepakatan pasangan suami–isteri untuk bercerai maka gugatan pembagian harta bersama sebaiknya diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian.

Pengadilan Agama berwenang memutuskan pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang pasangannya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Sementara, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Sedangkan bagi yang beragama selain Islam, gugatan harta bersama baru dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian ke Pengadilan Negeri terkait.

Jika Anda tidak puas dengan putusan harta bersama yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, Anda dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu 14 hari sejak Anda mengetahui atau menerima putusan Pengadilan tingkat pertama.

Permasalahan yang sering dihadapi perempuan ketika mengajukan gugatan harta bersama dan cara mengatasinya

1. Harta yang diperoleh dalam perkawinan biasanya dibeli atas nama suami dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan harta pun disimpan oleh suami.

Solusi: Walaupun harta atas nama suami, hal tersebut tidak menjadi masalah. Yang harus Anda lakukan adalah membuat foto kopi setiap dokumen yang berkaitan dengan harta bersama.

2. Sering kali isteri tidak tahu bahwa pembuktian merupakan hal penting dalam berperkara untuk dapat memperoleh hak atas harta bersama.

Solusi: Jika Anda ingin mengajukan gugatan cerai dan harta bersama, sebaiknya Anda mengumpulkan semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan harta bersama seperti sertifikat kepemilikan rumah, tanah, mobil dan kekayaan keluarga lainnya. Ini penting agar pada saat menggugat harta bersama isteri tidak mengalami kesulitan pada tahap pembuktian.

Apabila suami tidak mempunyai itikad baik untuk membagi harta bersama, sebaiknya jangan memberitahu suami kalau Anda berniat untuk mengajukan gugatan cerai dan harta bersama karena membuka kemungkinan suami "mengamankan" atau menyembunyikan dokumen-dokumen tersebut.

3. Jika Anda belum juga memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan padahal Anda sudah ingin mengajukan gugat cerai, maka Anda mesti secepat mungkin menguasai secara fisik harta benda atau kekayaan yang bisa Anda kuasai. Hal ini penting dilakukan sebagai strategi agar pihak suami yang mengajukan gugatan harta bersama sehingga beban pembuktian ada di pihak suami.

Upaya yang dapat ditempuh jika suami menguasai harta bersama

Jika Suami tidak mau memberikan bagian harta bersama, berikut hal-hal yang dapat dilakukan oleh pihak isteri :

1. Melakukan upaya musyawarah atau mediasi dengan pihak suami untuk mencari titik temu dan membuat kesepakatan.

Dalam melakukan musyawarah dengan pihak suami, pihak isteri harus memperhitungkan biaya kehidupannya dan anak-anak serta kemampuannya untuk menanggung biaya-biaya atau pengeluaran dikemudian hari. Meskipun Anda tidak membuat perjanjian perkawinan sebelumnya, Anda tetap dapat melakukan musyawah mengenai besarnya pembagian harta bersama yang Anda terima yang akan dituangkan dalam perjanjian atau kesepakatan bersama. Jika selama perkawinan isteri tidak bekerja, dilarang bekerja, memiliki ketergantungan secara ekonomi pada suaminya maka isteri sebaiknya mengupayakan mendapat lebih dari separoh (seperdua) harta bersama atau sedikitnya separoh harta bersama. Dalam kondisi pihak isteri menanggung beban biaya menghidupi anak-anak, isteri mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama atau harta kekayaan diperoleh dari jerih payah isteri maka pihak isteri sangat dianjurkan untuk mengupayakan mendapat bagian lebih besar dari separoh harta bersama.

2. Tetap mempertahankan harta bagiannya dari harta bersama meskipun pihak suami melakukan teror dan intimidasi dan secepat mungkin mengajukan gugatan pembagian harta bersama.

3. Jika terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan dari pihak suami, maka isteri harus secepat mungkin melaporkan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dialami ke kantor polisi terdekat.

Bagaimana jika pihak suami tidak mematuhi putusan Pengadilan tentang pembagian Harta bersama? Upaya yang dapat Anda dapat tempuh adalah:

1. Melakukan upaya musyarawah dengan pihak suami dan jika diperlukan melibatkan pihak keluarga suami atau isteri dalam musyawarah tersebut;

2. Mengajukan upaya eksekusi putusan harta bersama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ke Pengadilan yang berwenang.

semoga informasi dapat berguna bagi kita semua

Waspada Investasi Bodong Jelang Lebaran

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Tue, 14 Aug 2012 18:40:00 +0000

Aksi penipuan dengan kedok investasi kembali marak terjadi. Praktik ini menjamur menjelang lebaran, karena paket investasi yang mereka tawarkan untuk tabungan dan paket hari raya.

Kepolisian Daerah Metro Jaya mengungkapkan dalam kurun waktu satu tahun, ada lima kasus investasi dalam bentuk koperasi yang berujung pada penipuan uang nasabah dan investor. Kasus-kasus ini terungkap setelah perputaran uangnya macet. Demikian juga dengan modus penipuan lain.

"Kami khawatirkan banyak praktik koperasi berujung penipuan. Tunggu waktu saja, macetnya kapan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, Selasa 14 Agustus 2012.

Karena itu, Rikwanto meminta Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) dan UKM yang membidangi untuk ikut serta memantau izin dan operasional koperasi-koperasi di masyarakat. Karena seringkali ditemukan izin koperasi untuk 'A' tapi praktiknya untuk 'B', 'C', dan 'D'.

Lebih lanjut, Rikwanto mengimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan bunga maupun bonus yang besar. Padahal terbebani dengan harus mencari nasabah lainnya.

"Kadang koperasi menjanjikan keuntungan dan ada beberapa diantaranya memang yang mendapat bonus. Setelah nasabah banyak, pengurusnya lari. Lebih teliti menanamkan uang," ungkap Rikwanto.

Kasus penipuan yang terakhir menghebohkan adalah koperasi milik Al- Amanah. Setidaknya ada 13 ribu nasabah yang tertipu dan uang yang dilarikan pengurus koperasi mencapai miliaran rupiah.

Model bisnis investasi Al-Amanah dibuat dalam berbagai paket. Paket A misalnya, investor bisa menyetorkan modal sekitar Rp1-5 juta dan dalam bulan depannya, tepat di tanggal jatuh tempo mendapat keuntungan 100 persen.

Sementara paket B, nilai investasi yang ditawarkan berkisar Rp5-10 juta dengan nilai keuntungan mencapai 150 persen. Paket C yakni memiliki nilai investasi lebih dari Rp10 juta dengan nilai keuntungan 200 persen.

Polda Metro Jaya menetapkan M. Soleh Suadi, pimpinan Al-Amanah, sebagai tersangka. Dia masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yang dikeluarkan sejak Juli lalu. Suadi merupakan pimpinan perusahaan investasi.

Polisi menilai Suadi adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengelola keuangan para investor Al-Amanah. "Kami sudah sebar foto Suadi yang masuk dalam DPO," ujar Rikwanto.

Bisnis Al-Amanah, kata dia, sudah berlangsung sejak Agustus 2011 dan memiliki investor sebanyak 13.000 orang. Dari jumlah investor itu, nilai kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

Modal investasi yang dikirim para investor juga disebut-sebut Suadi akan diputar untuk usaha perdagangan hasil bumi dan pertambangan di Malaysia.

Korban investasi Al-Amanah tersebar di berbagai kota di Indonesia. Namun, paling banyak ada di Bandung dan Jakarta. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Selasa, 7 Agustus 2012, dan sedang ditangani Subdit Resmob Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya.

Selain kasus investasi Al-Amanah, ada juga kasus penipuan terhadap nasabah Koperasi Langit Biru. Diketahui, 140 ribu nasabah tergabung dalam koperasi yang berdiri sejak 2011 dengan nama PT Transindo Jaya Komara.

Setelah Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) membekukan perusahaan investasi itu, Koperasi Langit Biru mengalami kemacetan saat pencairan dana nasabah jatuh tempo.

Setelah tiga bulan tidak mendapat bonus yang dijanjikan, Sabtu, 2 Juni 2012 lalu, sekitar 2 ribu orang mendatangi kantor Koperasi Langit Biru. Mereka menuntut pengembalian dana yang sudah mereka investasikan berikut bonusnya.

Sejumlah nasabah mengamuk dan merusak barang di kantor Koperasi Langit Biru. Tidak hanya itu, massa yang marah ikut menjarah barang berharga dan sembako yang ada di koperasi itu.

Semula pembagian keuntungan koperasi itu berjalan lancar. Tapi setelah bulan keenam, bonus keuntungan tersendat dan bahkan macet total. Ini membuat warga yang telah menanamkan modalnya menjadi khawatir. Polisi memperkirakan perputaran dana di Koperasi Langit Biru itu mencapai Rp6 triliun.

Polisi pun akhirnya menangkap tersangka penggelapan sekaligus Bos Koperasi Langit Biru, Jaya Komara di Purwakarta. Jaya Komara ini sempat buron setelah kasus yang melibatkan koperasinya terungkap.

Polisi pun menjerat Jaya dengan Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 juta. Selain itu juga dikenakan pasal 378 KUHP, tentang perbuatan curang dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun penjara dan akan dikembangkan dengan undang-undang perbankan.

Polri pun kembali mengingatkan masyarakat terhadap bahaya penipuan yang masih merajalela. Agar tak menjadi korban, Polri mengimbau semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut.

Ada sejumlah modus yang dilakukan para pelaku. "Kami melihat ada fenomena penawaran-penawaran untuk investitasi yang dilakukan kelompok orang menggunakan badan hukum dan sebagainya," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri.

Boy mengemukakan tawaran itu terutama investasi yang mewajibkan nasabahnya menanamkan sejumlah uang dengan iming-iming keuntungan dalam jumlah besar di kemudian hari. Misalnya mereka yang menjanjikan penambahan sebesar 10 persen, 19 persen dari modal semula.

"Ini patut diduga ada unsur penipuan, yang mana tidak didukung adanya fakta usaha yang riil, yang dilakukan kelompok usaha tersebut. Contoh paling gampang Koperasi Langit Biru (KLB). Kita lihat ada beberapa hal terjadi setelah munculnya KLB," ujarnya.

Boy berharap agar masyarakat terhadap tawaran-tawaran seperti itu tidak cepat percaya. Berdasar pengamatan kepolisian, terdapat penawaran sejumlah kegiatan usaha yang sangat dipertanyakan. Terlebih mereka yang fokus kerjanya adalah menarik dana masyarakat.

"Apabila tidak dilakukan badan hukum dengan izin yang sah, terutama Gubernur BI, tentu ini dapat dikategorikan melanggar hukum. Jadi pengawasan Satgas Bapepam," terangnya.

Selain dalam bentuk usaha, penawaran dari SMS, melalui situs online, SMS penawaran hadiah atau iming-iming mendapatkan faslititas dari kegiatan yang ditawarkan. "Kami harap masyarakat berpikir cermat sebelum menerima tawaran. Ini penting dalam upaya mencegah kerugian, termasuk melalui media cyber di mana ada penawaran perlu kita klarifikasi lebih lanjut. Kita ingatkan karena ini memang ada," lanjutnya.

Tips Investasi Online

Bisnis investasi online semakin marak, baik berbentuk kerja sama bisnis, emas berjangka, maupun valuta asing. Selain menjanjikan keuntungan yang besar, bisnis ini juga dianggap praktis karena dilakukan secara real time di internet.

Namun, investasi online ternyata tidak aman atau sering dijadikan modus penipuan berkedok investasi. Untuk itu, menurut pengusaha dan aktivis, Fahira Idris, sebaiknya pemerintah perlu membuat aturan hukum dalam mengawasi bisnis tersebut yang kian marak dari tahun ke tahun.

"Jadi, perlu payung hukum untuk mencegah terjadinya penipuan berkedok investasi ini," kata dia, saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Rabu 21 Desember 2011.

Dia mengakui, saat ini, investasi online marak karena siapa pun bisa membangunnya dan tidak perlu susah-susah membuat perizinan atau harus memiliki kantor terlebih dahulu. "Tentunya, bila terjadi kasus, ya agak susah dilacaknya. Sebab, tidak ada kantornya," tutur Fahira.

Fahira menyarankan, selain perlu dibentuk payung hukum, sebaiknya bagi konsumen lebih baik berbisnis yang riil karena itu lebih aman, meski tidak menjanjikan untung tinggi seperti yang ditawarkan investasi online. "Yang jelas-jelas saja kalau ingin berbisnis," ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa modus ini sebetulnya sudah banyak terjadi tapi jarang dilaporkan, sebab si konsumen merasa bingung harus mengadukan nasibnya ke mana. "Bahkan, si konsumen juga nggak kenal dengan si pelaku," kata Fahira.

Sementara itu, modus operandi penipuan berkedok investasi ini, menurut Fahira, biasanya terjadi tidak di awal transaksi pertama, kedua, dan ketiga. "Seringnya itu, keempat atau kelima. Jadi, si konsumen dibuat percaya dan yakin. Kalau sudah terpesona, baru ditipu," tuturnya.

Lalu bagaimana sebenarnya bisa terjadi penipuan berkedok investasi ini? Trader dan analis investasi emas Mulyadi Tjung membagi informasi mengenai hal ini.

Menurut dia, pada kasus penipuan yang dijanjikan keuntungan sebesar 300 persen. "Seperti layaknya investasi, high return berarti high risk," kata Mulyadi ketika berbincang dengan VIVAnews.

Sementara itu, untuk menghindari berbagai risiko dalam investasi termasuk investasi online, Mulyadi memberikan tips bagi para calon investor maupun investor yang sudah ada.

Pertama, pastikan mengerti risiko dan keuntungan dari investasi tersebut. Kedua, pastikan perusahaan tersebut memang legal secara badan hukum Indonesia. Ketiga, sebelum menandatangani apa pun, pastikan dibaca seluruh klausul yang ada.

Kemudian, keempat, seperti semua investasi lainnya, pastikan investor maupun calon investor mengerti cara kerja investasi tersebut. Terakhir, ingat setiap investasi ada risikonya, semakin tinggi keuntungan yang dijanjikan, tersirat risiko yang semakin tinggi.

Sementara itu trader dari Harvest International Futures Tony Mariano mengimbau agar masyarakat pintar memilih produk investasi, salah satunya dengan mengenali risiko. "Jika sudah tahu risikonya, orang akan cenderung hati-hati," kata dia saat berbincang dengan VIVAnews.

Khusus untuk emas, dia mencontohkan, ada beberapa jenis bisnis dengan berbagai risiko. Investasi dalam bentuk emas batangan risikonya akan berbeda dengan emas derivatif alias emas berjangka. Memang, keuntungan emas berjangka relatif lebih besar dibandingkan emas batangan, sehingga risikonya pun semakin besar.

Selain itu, menurut Tony, calon investor juga harus paham di mana uang itu akan ditanamkan, sehingga bisa terhindar dari penipuan. Dia mengatakan, banyak korban penipuan yang tak tahu uangnya ditaruh di mana.

SUMBER : VIVAnews

Arah Divestasi Newmont

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Mon, 30 Apr 2012 10:10:00 +0000

Oleh: Mulia Panusunan Nasution, Mantan Ketua Tim Penyusun Paket UU Bidang Keuangan Negara

Kompas l Jumat,27 April 2012 l Opini

Divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara memicu permasalahan sengketa kewenangan di Mahkamah Konstitusi. Terdapat perbedaan sudut pandang antara pemerintah dengan DPR dan BPK dalam melihat transaksi pembelian itu.

Menurut pemerintah, pembelian 7 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) tahun 2010 adalah bentuk akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, serta pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Transaksi tersebut merupakan investasi jangka panjang yang bersifat nonpermanen. Pihak DPR dan BPK berpandangan pembelian itu adalah bentuk penyertaan modal negara.

Setidaknya ada lima perbedaan mendasar antara investasi pemerintah dan penyertaan modal negara.

Pertama, investasi jangka panjang nonpermanen berbeda dengan penyertaan modal negara dari segi time horizon (jangka waktu), kriteria kelayakan, dan timing atau momentum investasi. Investasi jangka panjang nonpermanen perlu kecepatan waktu untuk melakukan atau melepas investasi, sedangkan penyertaan modal negara bisa lebih leluasa waktunya.

Kedua, dasar hukum. Sebagai investasi pemerintah dasarnya adalah ketentuan Pasal 41 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 sebagai aturan pelaksanaan. Dasar hukum penyertaan modal negara adalah Pasal 24 UU Keuangan Negara serta PP No 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Ketiga, status aset. Investasi jangka panjang nonpermanen bukan merupakan pemisahan kekayaan negara, sebaliknya penyertaan modal negara merupakan pemisahan kekayaan negara sehingga memerlukan persetujuan DPR.

Keempat, jumlah modal. Pembelian saham divestasi sebagai investasi pemerintah adalah pelaksanaan kontrak karya sehingga tidak ada penambahan modal kepada PT NNT. Dalam Penyertaan Modal Negara, terdapat penambahan modal.

Kelima, pengendalian oleh Bendahara Umum Negara. Pembelian saham divestasi oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. PIP adalah kepanjangan tangan pemerintah yang secara struktural berada langsung di bawah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Sementara status aset yang dijadikan Penyertaan Modal Negara menjadi kekayaan negara yang dipisahkan. Pengelolaannya merupakan kewenangan korporasi, bukan kewenangan pemerintah secara langsung.

Amanat konstitusi

UUD 1945 memuat amanat pemerintahan harus mampu berperan sebagai agen pembangunan. Peran ini hanya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien apabila Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan memiliki wewenang dan tanggung jawab jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk pengelolaan keuangan negara.

UU Keuangan Negara (UU No 17/2003) sebagai salah satu pelaksanaan Pasal 23c UUD 1945 menetapkan Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, sebagian kekuasaan tersebut dalam Pasal 6 Ayat (2) UU Keuangan Negara dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan bertugas melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara dalam arti seutuhnya, tidak hanya sebagai kasir, tetapi juga pengawas dan manajer keuangan.

Salah satu kewenangan Bendahara Umum Negara dalam Pasal 7 Ayat (2) UU tentang Perbendaharaan Negara (UU No 1/2004) adalah menempatkan uang negara dan mengelola investasi. Pengaturan pengelolaan investasi ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi. Selanjutnya Pasal 41 Ayat (3) UU No 1/2004 mengamanatkan pembentukan peraturan pemerintah mengenai investasi pemerintah.

Dalam perjalanannya, telah diterbitkan PP No 8/2007 tentang Investasi Pemerintah yang selanjutnya diubah dengan PP No 1/2008 yang merupakan aturan pelaksanaan investasi pemerintah. Dalam Pasal 10 PP No 1/2008, pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam mengelola investasi pemerintah hanya dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, jelas bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sejatinya dapat melakukan investasi pembelian 7 persen saham divestasi PT NNT tanpa harus meminta persetujuan DPR.

Badan layanan umum

Untuk memenuhi kebutuhan penerapan pola pengelolaan keuangan sebagaimana layaknya pengelolaan keuangan korporasi, pemerintah dan DPR menyepakati perlunya badan layanan umum (BLU) sebagai lembaga dalam lingkungan pemerintah. Status BLU menjadi jalan keluar kebutuhan spesifik dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan sebagai agen pembangunan.

Sumber dana BLU dari APBN disalurkan melalui pembiayaan, bukan melalui belanja. Pasal 15 Ayat (5) UU Keuangan Negara menyebutkan bahwa APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja adalah mengatur secara eksplisit belanja kementerian negara/lembaga, bukan rincian pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan bagi BLU. Menyamakan pengelolaan keuangan BLU dengan pengelolaan satuan kerja lain di lingkungan kementerian/lembaga berarti mengingkari keberadaan BLU.

Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU. Salah satu kekhususan BLU lainnya adalah penggunaan pendapatan BLU secara langsung untuk membiayai BLU yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 Ayat (4) dan (6) UU No 1/2004.

BLU dapat menggunakan pendapatannya untuk membiayai belanja BLU tanpa harus disetorkan ke kas negara dan dikeluarkan dari kas negara berdasarkan proses pencairan anggaran. Sebagai BLU, PIP mempunyai sumber dana investasi, di antaranya dana Rp 1 triliun dalam APBN yang disetujui DPR, keuntungan investasi terdahulu, dan sumber lain yang sah. Maka, tidak diperlukan lagi persetujuan untuk pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut, dana investasi pemerintah sesuai UU APBN TA 2011 dapat langsung digunakan pemerintah tanpa harus meminta persetujuan DPR lagi. Dalam hal divestasi 7 persen saham Newmont, perlu diketahui bahwa investasi pemerintah telah tercantum dalam APBN 2011. Sesuai ketentuan Pasal 15 Ayat (5) UU No 17/2003, APBN TA 2011 yang telah disetujui oleh DPR telah merinci kebutuhan investasi pemerintah Rp 1 triliun dan dalam APBN TA 2011 dimaksud tidak memiliki catatan apa pun atau tanda bintang. Karena itu, pemerintah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan investasi tanpa persetujuan DPR.

Sementara kekurangan Rp 1,3 triliun akan didanai dari keuntungan investasi PIP tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan langsung tanpa persetujuan DPR sesuai Pasal 69 Ayat (6) UU Perbendaharaan Negara.

Penyusunan APBN

UU APBN setiap tahun adalah ”acte-condition”, berbeda dengan UU lain yang berupa ”acte-regle”. Dalam rangka pembelian 7 persen saham divestasi PT NNT, sumber pendanaan yang digunakan PIP berasal dari Dana Investasi Pemerintah (reguler) APBN TA 2011 sebesar Rp 1 triliun yang telah disetujui oleh DPR (tidak terdapat catatan/tanda bintang).

Persetujuan/pembahasan lebih lanjut di DPR diperlukan apabila ada catatan atau perubahan peruntukan alokasi anggaran.

Dengan demikian, penggunaan dana investasi pemerintah yang ditetapkan UU APBN TA 2011 dapat langsung digunakan pemerintah tanpa harus meminta persetujuan DPR kembali karena telah tercantum dalam APBN 2011.

Sesuai ketentuan Pasal 15 Ayat (5) UU No 17/2003, APBN TA 2011 yang telah disetujui oleh DPR telah merinci kebutuhan investasi pemerintah Rp 1 triliun dan dalam APBN TA 2011 dimaksud tidak memiliki catatan apa pun atau tanda bintang sehingga pemerintah bisa melaksanakan investasi pemerintah tanpa harus meminta persetujuan DPR lagi.

Tidak ada ketentuan yang melarang pemerintah untuk membayar saham divestasi, terlebih dana yang diperlukan tersedia dalam rekening dana investasi yang dikelola PIP. Berdasarkan semangat hukum sebagaimana dikatakan oleh Montesquieu dalam “De l’esprit des lois bahwa ”la liberte est le droit de faire tout ce que les lois permettent” (kebebasan adalah hak untuk melakukan segala yang diperkenankan oleh UU) dan dikatakan oleh Rousseau dalam Du Contrat Social bahwa ”renoncer a sa liberte, c’est renoncer a sa qualite d’homme” (menyerahkan kebebasan sama saja dengan melepaskan kualitas sebagai manusia), tindakan pemerintah membeli saham divestasi PT NNT bukan hanya sah, bahkan merupakan kebijakan yang sangat patut dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud nyata tanggung jawab agar kekayaan alam di Nusa Tenggara Barat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Mulia Panusunan Nasution

Mantan Ketua Tim Penyusun Paket UU Bidang Keuangan Negara

Perlu Dibentuk Konsorsium Nasional

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Mon, 30 Apr 2012 10:09:00 +0000

Divestasi Newmont

Jakarta, Kompas - Jumat,27 April 2012

Pihak Indonesia, pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan swasta nasional, perlu membentuk konsorsium nasional untuk menguasai 51 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Untuk itu, renegosiasi kontrak perusahaan tambang itu harus dituntaskan serta kepentingan daerah perlu diakomodasi di bawah koordinasi pemerintah pusat.

Pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) sebesar 7 persen oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) seharusnya sejalan dengan tujuan divestasi. Ini berarti pembelian saham itu harus permanen untuk menguasai sumber daya alam dan bukan untuk dijual kembali.

”Saham PIP sebaiknya dikonsolidasikan dalam satu BUMN (badan usaha milik negara) yang 100 persen sahamnya dikuasai negara,” kata Marwan Batubara dari Indonesian Resources Studies (IRESS), Kamis (26/4), di Jakarta.

Divestasi saham 7 persen PT NNT oleh PIP itu saat ini sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Perdebatannya adalah apakah divestasi tersebut memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau tidak.

Pada sidang 24 April lalu, hakim MK mendengarkan saksi dari dua belah pihak yang bersengketa, yaitu Presiden dan DPR bersama Badan Pemeriksa Keuangan. MK dijadwalkan mengeluarkan putusan pekan depan (Kompas, 25/4).

Marwan Batubara mengemukakan, BUMN baru diperlukan untuk mengelola saham-saham negara di sejumlah perusahaan tambang, seperti PT Freeport Indonesia, PT NNT, PT Inalum, dan perusahaan-perusahaan lain yang akan didivestasikan. Divestasi itu sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sejauh ini, target divestasi PT NNT tidak tercapai karena upaya penguasaan oleh negara selalu gagal. Sementara perusahaan swasta domestik bersaing menguasai saham NNT, pihak asing memanfaatkan perusahaan domestik untuk mempertahankan dominasinya. Pemerintah pusat juga dinilai tidak optimal untuk membeli saham NNT.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyatakan, saat ini Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam menjadi incaran perusahaan-perusahaan asing, termasuk PIP negara-negara maju. Hal itu dipicu oleh meningkat- nya harga minyak mentah dunia dan komoditas tambang di pasar internasional serta keterbatasan ketersediaan sumber daya alam.

Melalui Sovereign Wealth Fund, atau semacam PIP, banyak negara mengincar penguasaan sumber daya alam. ”Jika membeli komoditas tambang melalui pasar, mereka harus membeli dengan harga tinggi dan persediaannya pun terbatas. Untuk itu, mereka gencar membeli saham perusahaan-perusahaan migas dan pertambangan di negara-negara berkembang,” kata Fabby Tumiwa. (EVY)

PERYATAAN SIKAP KELOMPOK KERJA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (POKJA KIP) NTB

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Wed, 01 Feb 2012 01:32:00 +0000

KELOMPOK KERJA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (POKJA KIP) NTB

PERYATAAN SIKAP

MEMINTA PEMERINTAH PROVINSI NTB

SEGERA TETAPKAN STRUKTUR KI PROVINSI NTB

Telah lebih dari 8 bulan para calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB menunggu untuk ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur Provinsi NTB. Sebagaimana diketahui, Komisi I DPRD NTB telah menetapkan sejumlah nama yang diajukan kepada Gubernur Provinsi NTB untuk ditetapkan dan dilantik. Nama-nama dimaksud adalah Ajeng Roslinda, Agus Marta Haryadi, Andayani, Muharis Asmy dan M.Sauqi. Berdasarkan peringkat dan hasil pit and proper test di Komisi I DPRD NTB adalah nama-nama yang layak menempati struktur pimpinan KI Provinsi NTB.

Namun kenyataannya sampai dengan hari ini, tidak ada proses pelantikan dan penetapan struktur KI. Seharusnya paling lambat 30 hari setelah proses pemilihan di DPRD selesai, pelantikan dan penetapkan strukturnya sudah dapat ditetapkan. Pemerintah Daerah sendiri beralasan bahwa SK/Pergub terkait dengan nama calon terpilih sudah di meja gubernur tinggal ditandatangan. Belum ditandatanganinya SK ini dikarenakan adanya salah seorang calon anggota KI terpilih masih berstatus PNS. Pemerintah beralasan bahwa ada aturan mengenai syarat pengangkatan anggota KI yang harus ditaati dimana klausul pada pasal 30 ayat (1) huruf f menyebutkan bahwa setiap calon anggota KI “bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi”.

Menilik pasal ini, sebenarnya jika ada salah seorang calon anggota KI yang diangkat masih berstatus sebagai anggota/pejabat disuatu badan public tidak harus berhenti, karena klausulnya hanya menyebutkan melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan public. Ini berarti bahwa klausul ini tidak otomatis meminta orang untuk berhenti dari keanggotaannya (termasuk dalam statusnya sebagai PNS). Lagi pula soal ini semestinya tidak jadi hambatan karena Komisi Informasi Pusat sendiri tidak mempermasalahkan pasal ini. Bahkan banyak diantara pejabat KI di berbagai daerah juga masih berstatus PNS(Dosen), toh mereka tetap bisa diangkat sebagai Anggota KI.

Dalam kasus NTB agak berbeda dan sedikit kaku. Memang dalam komposisi calon anggota KI ada 1 orang anggota yang masih berstatus PNS. Soal ini kemudian menjadi pertimbangan pemerintah Provinsi/Gubernur Provinsi NTB untuk tidak buru-buru melantik. Ada kekhawatiran yang berlebihan bahwa jika Komposisi ini tetap dilantik maka status PNS ini akan dipermasalahkan di kemudian hari. Karena itu menurut pemda perlu fatwa dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar status PNS dalam komposisi KI tidak dipermasalahkan pihak tertentu di kemudian hari. Jika demikian kondisinya kenapa hanya untuk sebuah fatwa demikian lama prosesnya di BKN. Kondisi ini membuat status para calon anggota KI terpilih menjadi terkatung-katung dan menanggung beban moral yang sangat besar.

Sesunggunya jika ada kemauan pemda bisa bergerak cepat dengan menjemput fatwa BKN. Jika pemerintah bersikap pasif (menunggu) kami khawatir ada persoalan lain dibalik kasus ini berupa upaya sistimatis untuk menghambat proses keterbukaan informasi di NTB. Harus diakui banyak orang punya kepentingan termasuk pemerintah. Nampaknya ada kekhawatiran dari pemerintah jika KI dibentuk akan membebani anggaran dan keberadaannya dikhawatirkan menggerogoti borok yang selama ini ditutupi pemerintah. Nampaknya pemerintah kuatir jika komisi ini terbentuk ruang-ruang dan informasi-informasi yang selama ini tertutup untuk publik akan terbuka dan merugikan kepentingan pemerintah provinsi.

Disisi lain, persoalan ini menjadi beban moral bagi para calon anggota terpilih. Banyak keluhan muncul dari mereka termasuk soal pekerjaan rumah yang terbengkalai karena harus menunggu proses pengangkatan. Selain itu banyak aduan soal keterbatasan akses informasi yang mereka terima tetapi tidak bisa dijalankan karena belum jelasnya status mereka dalam struktur KI provinsi NTB.

Kondisi ini secara umum tentu sangat mengganggu dan menghalangi hak konstitusi warga Negara, dimana pasal 28 F UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh informasi”. Demikian juga dengan Pasal 4 ayat (1) UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public menyatakan bahwa “Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Sehingga dapat dikatakan alasan administratif dan alasan keterbatasan anggaran tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menyegerakan pemenuhan hak warga Negara akan informasi. Atas dasar itu kami menuntuk kepada pemerintah provinsi NTB/Gubernur Provinsi NTB untuk segera melakukan hal-hal sebagai berikut :
1.    Segera mengangkat (melantik) calon anggota KI Provinsi NTB terpilih
2.    Segera menetapkan struktur kelembagaan KI Provinsi NTB
3.    Menepatkan pejabat PPID sebagaimana dan UU No 14 tahun 2008
4.    Membuka Akses Informasi seluas-luasnya bagi masyarakat NTB

Pokja KI Provinsi NTB

       TTD
Juru bicara

Kelompok kerja keterbukaan informasi public (Pokja KIP) adalah koalisi LSM untuk mendorong perluasan akses dan pemenuhan hak warga atas informasi. Anggota Koalisi :
DPA NTB, SOMASI, YPKM, LENSA, KPI, LSBH, KOSLATA, SANTAI, MITRA SAMYA, dll

Bupati Bima akhirnya mengeluarkan keputusan penghentian secara tetap kegiatan usaha pertambangan eksplorasi PT Sumber Mineral Nusantara (SMN)

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Sat, 28 Jan 2012 02:33:00 +0000

Bima (NTB)- Bupati Bima Ferry Zulkarnain akhirnya mengeluarkan keputusan penghentian secara tetap kegiatan usaha pertambangan eksplorasi PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) di Kecamatan Lambu, Kecamatan Sape dan Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Keputusan itu ditandatangani Sabtu 28 Januari 2012 dini hari lewat pukul 2 waktu setempat.

Keputusan Nomor : 188.45/64/004/2012 itu diambil setelah sekitar hampir lima jam dibicarakan di pendopo kediaman Bupati Bima Ferry Zulkarnain mulai pukul 21.00. Hadir Wakil Bupati Syafruddin, Sekretaris Daerah Masykur, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Ilham Sabil dan bersama tiga orang Asisten Sekda Asisten I Abdul Wahab, Asisten II M Taufiq HAK dan Asisten III Makruf.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bima Ilham Sabil kepada Tempo melalui telepon pagi ini mengatakan pencabutan izin tambang karena masyarakat yang tidak menghendaki. ‘’Ini pencabutan izin tetap mulai hari ini. Karena kerusuhan yang dilakukan masyarakat,’’ ujarnya.

Kepala Sub Bagian Pemberitaan Humas Pemerintah Kabupaten Bima Yan Suryadin yang berada di lokasi pertemuan hingga dini hari tadi menjelaskan pertemuan tersebut dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. ‘’Udara sangat dingin dini hari tadi,’’ kata Yan kepada Tempo.

Menurutnya, keputusan tersebut dilakukan setelah Bupati Bima menerima rekomendasi dari Kementerian ESDM tentang izin tambang tersebut. ‘’Sewaktu menerima surat itu sorenya, Bupati bilang nanti malam akan rapat,’’ ucap Yan mengutip kata-kata Bupati.

Selesai penandatanganan, Ferry Zulkarnain masih menerima permintaan wawancara wartawan yang menunggunya, tanpa perasaan tegang. Pesannya, agar dilakukan penegakan hukum oleh aparat terhadap pelaku perusakan dan pembakaran kompleks kantor Bupati yang terjadi Kamis 26 Januari 2012 siang.

Aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi yang terlibat dalam Front Rakyat Anti Tambang Delian Lubis menegaskan bahwa masyarakat menyambut gembira keputusan pencabutan izin tambang tersebut. Rencananya warga akan mengembalikan 53 orang yang dikeluarkan dari Rumah Tahanan (Rutan) Raba Bima diantar oleh dua kali lipat jumlahnya dibanding sewaktu aksi Kamis lalu. ‘’Pagi ini warga akan mengantar kembali orang-orang yang dikeluarkan kemarin,’’ katanya.

Namun, sesuai dengan keputusan FRAT dengan warga di sana, adalah pertama sebelum SK 188 dicabut, warga tiga kecamatan tidak mengizinkan orang luar masuk apalagi aparat keamanan. Kedua, jika 53 orang warga yang dibebaskan massa kemarin diminta kembali, maka warga akan mengantar dengan dua kali lipat kekuatan massa saat aksi kemarin kembali ke Rutan. Ketiga, akan mengajukan surat SP3, deponering serta penghapusan DPO sebagai syarat rekonsiliasi persoalan Bima.

General Manajer PT SMN Sucipto Maridjan yang diminta tanggapannya oleh Tempo mengatakan keprihatinannya. ‘’Terus terang sangat prihatin dan kecewa adanya perusakan dan pembakaran,’’ ujarnya. Menurutnya, tidak semestinya terjadi. Ia memahami keputusan dicabutnya izin eksplorasi tambang itu.

Di sana, sudah tidak ada lagi pekerja karena sudah diamankan terlebih dahulu. ‘’Sudah tidak melakukan kegiatan apa pun,’’ katanya. Ia menolak berkomentar mengenai hilangnya peluang bisnis tambang tersebut.

Sumber : tempo.co

Lima Modus KKN Polisi Lalu Lintas

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Wed, 25 Jan 2012 07:28:00 +0000

Laporan Abdul Qodir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari penelusuran Indonesia Police Watch (IPW) ada empat modus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang kian ganas dimainkan di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya pada akhir-akhir ini.
Demikian disampaikan Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam siaran pers kepada Tribunnews.com, Selasa (24/1/2012).
Pemberantasan KKN di jajaran lalulintas ini sesuai dengan Surat Perintah Kapolri tanggal 18 Januari 2012, sebagaimana hasil Rapat Pim pinan (Rapim) Polri yang juga dihadiri sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun, temuan IPW mencatat lima modus yang kerap dimainkan polisi untuk mengeruk dan berpotensi merugikan negara ratusan miliar. "Ada lima modus KKN di Dirlantas Polda Metro Jaya," ujar Neta.
Pertama, sejumlah pejabat lalulintas di lingkungan Polda Metro Jaya adalah keluarga besar dan menantu jenderal polisi serta orang-orang yang dekat dengan partai politik tertentu.
Kedua, dugaan manipulasi pajak kendaraan bermotor yang dilakukan lewat "tembak KTP".
Untuk sepeda motor yang memperpanjang STNK tanpa KTP dikenai bayaran Rp 200 ribu sampai Rp 250 ribu dan "setor ke dalam" Rp 150 ribu. Mobil dengan harga beli Rp 200 jutaan akan dikenai biaya Rp 500 ribu sampai Rp 750 ribu dan "setor ke dalam" sebesar Rp 250 ribu. Mobil mewah dikenai biaya Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta. Sementara, jumlah sepeda motor di wilayah Polda Metro Jaya mencapai 7,5 juta dan mobil 4,5 juta unit.
Ketiga, modus nomor polisi cantik atau nomor pilihan satu sampai tiga digit dikenai biaya Rp 5 juta sampai Rp 20 juta, nomor istimewa seperti B-666-XX dan B-999-XX biaya yang dikenakan bisa mencapai Rp 10 juta sampai Rp 15 juta, dan biaya untuk permintaan nomor polisi pilihan abal-abal antara Rp 2,5 juta hingga Rp 5 juta.
Keempat, modus nomor rahasia dengan kode QR, SGZ, RFS, dan lain-lain. Harga pajak sebulan antara Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta dan setahun bisa mencapai Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Kelima, modus pungutan liar (pungli) pada proses cek fisik kendaraan. Biaya kertas cek fisik Rp 50 ribu dan persetujuan cek fisik Rp 100 ribu.
"Padahal, semua pungutan itu tidak ada di Undang-undang Lalulintas," tandasnya.
Untuk itu, IPW mendesak Kapolri Jenderal Timur Pradopo agar serius membersihkan pungli dan korupsi di lingkungannya, khususnya polisi lalulintas. Sebab, polisi sudah mendapat renumerasi dan kenaikan anggaran 1.000 persen selama 10 tahun terakhir. Jadi, sangat tidak adil jika polisi lalu lintas masih melakukan pungli kepada masyarakat.
Selain itu, IPW mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan investigasi ke Ditlantas Polda Metro Jaya untuk mencermati dugaan korupsi dan manipulasi pajak kendaraan bermotor yang berpotensi merugikan negara ratusan miliar.

Inspektorat Mengungkap Terjadinya Pemotongan BSM di MTS Marakitta’limat

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Wed, 25 Jan 2012 06:15:00 +0000

Lotim- Inspektorat Lotim mengungkap kasus pemotongan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Mts Marakitta’limat, Tirpas, Tirtanadi kecamatan Labuhan Haji oleh pihak sekolah
Hal ini terungkap berdasarkan laporan dari masyarakat. Kemudian bupati memerintahkan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Setelah melakukan audit, didapatkan hasil bahwa benar ada pemotongan BSM dari pihak sekolah.
Menurut Keterangan Kepala sub bagian (Kasubag) dalam wawancaranya dengan wartawan Radar lombok (24/1) mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pemeriksaan kepada pihak sekolah. Dimana tim audit telah di terjunkan kesekolah yang bersangkutan. Adapun menurut Lalu suhaimi Sap selaku salah satu tim Audit mengungkapkan bahwa dalam kasus pemotongan BSM, seperti apa yang dikatakan oleh masyarakat Tirtanadi bersama wali murid yang mendapatkan BSM, memang itu benar apa adanya.
Dari hasil audit yang sudah dilakukan sejak 4 januari 2012 lalu,menurut keterangan Lalu suhaimi bahwa di sekolah terlapor ditemukan bahwa adanya penyalahgunaan dana BSM yang sudah dipotong oleh pihak sekolah. “sederhananya dalam hal ini, kita sudah membandingkan. Mengapa dibandingkan, apakah pelaksanaan ini sesuai dengan peraturan perundang-udangan. Setela kami melakukan pemeriksaan ternyata memang benar. Ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada,” ungkapnya.
Dikatakannya, penggunaan dana BSM ini sudah menyimpang. “Artinya bahwa penggunaannya tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Dana yang seharusnya diberikan kepada siswa miskin, tetapi setelah kita melakukan pemeriksaan, dana tersebut digunakan untuk pembangunan gedung sekolah,” jelasnya.
Soal nilai riil yang dipotong oleh pihak sekolah, tim audit tidak berani memastikan berapa jumlahnya. “Kalau jumlah yang disalahgunakan, kita masih belum bisa pastikan. Karena kami juga punya kode etik dan prosedur audit. Yang jelas telah terjadi penyimpangan di sekolah tersebut.
Dilanjutkannya juga bahwa, memang pihak sekolah dalam hal ini bertujuan baik. Tapi dinilainya, dalam hal pemotongan BSM yang dilakuaknnya ini tidaklah tepat. “perbuatan ini baik, tetapi sumber dananya tidak sesuai,” nilainya. Lebih lanjut suhaimi menegaskan, setelah ditemukan adanya penyimpangan, maka tim audit akan menindaklanjuti dengan melakukan monitoring terhadap sekolah terlapor. “Hasilnya akan kita serahkan ini ke bapak bupati. Tindak lanjutnya, tergantung bapak bupati” tegasnya.

Sumber Radar Lombok

Komnas HAM Membuka Penerimaan Calon Anggota 2012 - 2017

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Wed, 25 Jan 2012 00:24:00 +0000

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA MENGUNDANG WARGA NEGARA INDONESIA UNTUK MENJADI ANGGOTA KOMNAS HAM PERIODE 2012 - 2017

DENGAN PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT:

Warga Negara Indonesia dengan usia minimal 35 tahun.
Berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1.
Berpengalaman sebagai hakim,jaksa, polisi,pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya, tokoh agama, tokoh masyarakat,aktivis organisasi non-pemerintah, akademisi perguruan tinggi, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia.
Berdedikasi dan mempunyai integritas tinggi, profesional, menghayati cita-cita negara hukum yang berintikan keadilan dan penghormatan pada hak asasi manusia.
Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam masalah hak asasi manusia, dan tidak pernah terlibat tindak pidana korupsi.
Berpengetahuan dan berpengalaman memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya.
Apabila terpilih menjadi Anggota Komnas HAM, bersedia untuk tidak merangkap menjadi pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan, direksi dan karyawan perusahaan, direksi dan karyawan badan usaha milik negara /daerah, pegawai negeri, pengurus partai politik, pengurus organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang HAM atau profesi lainnya seperti dokter, akuntan, advokat, notaris, dan pejabat pembuat akta tanah atau jabatan lain yang menyita waktu.

Para calon Anggota Komnas HAM wajib menyerahkan :

Profil singkat berupa daftar riwayat hidup tentang pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan HAM, baik sebagai individu ataupun melalui lembaga tertentu ( formulir dapat diunduh ( disini ) atau diminta di Sekretariat Pansel )
Rekomendasi dari 2 (dua) organisasi atau tokoh masyarakat yang kompeten di bidang hak asasi manusia.
Pas foto terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebanyak 4 (empat) lembar.
Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 4 (empat) lembar

SELURUH BERKAS HARUS SUDAH DITERIMA PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMNAS HAM SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 31 JANUARI 2012. BERKAS DAPAT DIKIRIMKAN MELALUI EMAIL, POS ATAU DIANTAR SENDIRI.

Kirimkan/antar kepada :
Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM
Contact Person : Johana Nunik Widianti
Telepon : 62-21-3925230 Ext 128 / 137
Faksimili : 62-21-39252236
Email : sekretariat_pansel@komnasham.go.id - sekretariat.pansel@gmail.com
Jl. Latuharhary No. 4 B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Seleksi mencakup :

Seleksi administrasi.
Penilaian profil.
Masukan masyarakat tentang calon.
Wawancara
Tes kesehatan (fisik dan jiwa) dan psikotes bagi bakal calon anggota Komnas HAM terseleksi

Ketentuan :

Berkas permohonan sebagai calon anggota Komnas HAM yang sudah dikirim ke Panitia Seleksi tidak akan dikembalikan.
Selama proses seleksi, pendaftar tidak dipungut biaya apapun.
Hanya pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi yang akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
Panitia seleksi tidak melayani surat menyurat dan korespondensi lainnya.
Penentuan calon anggota Komnas HAM oleh Panitia Seleksi dan keputusan panitia seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
Pengumuman hasil seleksi administrasi hari Senin,13 Februari 2012 melalui email kepada yang bersangkutan, website Komnas HAM dan di kantor Komnas HAM

Panitia Seleksi:
1. Jimly Asshiddiqie
2. Makarim Wibisono
3. Anugrah Pekerti
4. Khofifah Indar Parawansa
5. Ikrar Nusa Bhakti
6. Abdul Mu’ti
7. Ati Nurbaiti

untuk melihat lebih lanjut silakan kunjung website Komnas HAM. dan bagi yang mau menDownload Formulir Pendaftaran Calon Anggota Komnas HAM 2012 - 2017 dapat di klik disini Download Formulir

Sopir "Xenia" Tabrakan Maut di Tugu Tani tidak miliki SIM

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Mon, 23 Jan 2012 12:51:00 +0000

Jakarta - Sopir "Xenia" maut yang menabrak delapan orang pejalan kaki hingga tewas, Afriani Susanti (29), diketahui tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

"Saat mengemudi pengemudi tidak memiliki SIM dan STNK," kata Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Sudarmanto di Jakarta, Minggu.

Sudarmanto mengatakan penyidik menemukan indikasi Afriani tidak mengantongi SIM dan STNK, berdasarkan penyelidikan sementara.

Dia menyatakan penyidik akan mendalami keterangan Afriani yang mengaku tidak membawa dokumen kendaraan karena sedang diperpanjang.

Polisi juga akan memeriksa kelengkapan surat kendaraan Afriani melalui Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi Ditlantas Polda Metro Jaya.

Polisi telah menetapkan Afriani sebagai tersangka dalam kasus tabrakan yang menewaskan delapan orang pejalan kaki di Jalan M. Ridwan, Tugu Tani, Jakarta Pusat tersebut.

Sudarmanto menduga tersangka mengemudikan kendaraan dengan kecepatan hingga mencapai 70 km per jam dalam keadaan hilang konsentrasi dan oleng.

Saat oleng, kendaraan yang kemudikan Afriani menabrak pejalan kaki yang berada di trotoar dan halte, kemudian berhenti setelah memasuki halaman kantor Kementerian Perdagangan.

Afriani dianggap melanggar sejumlah ketentuan hukum, yaitu UU Nomor 22 Tahun 2009 soal Lalulintas dan Angkutan Darat Pasal 283 UU tentang mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar atau terganggu konsentrasinya.

Lalu pasal 287 ayat 5 tenang pelanggaran aturan batas kecepatan tertinggi atau terendah dalam berkendara. Terakhir Pasal 310 ayat 1-4 mengenai orang atau kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan atau kerusakan mulai dari luka ringan hingga meninggal dunia. Ancamannya, enam tahun penjara.(*)

Sumber www.antaranews.com

Editor: Jafar M Sidik

PT Vastek Prima Industries pailit

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Mon, 23 Jan 2012 10:06:00 +0000

JAKARTA: Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan perusahaan tekstil PT Vastek Prima Industries dalam status pailit berkaitan tagihan PT Tifico Fiber Indonesia Tbk yang telah jatuh tempo Rp54.286.331 miliar.

"Majelis hakim memutuskan PT Vastek Prima Industries pailit dengan segala akibat hukumnya dan menunjuk hakim pengawas dan kurator yang akan membereskan kewajiban pembayaran utang termohon pailit," ungkap majelis hakim diketuai Marsudin Nainggolan dalam putusannya, hari ini.

Majelis hakim dalam putusannya mengatakan putusan pailit terhadap termohon PT Vastek Prima Industries setelah pemohon pailit mengajukan sejumlah bukti surat tagihan yang telah jatuh tempo di muka sidang, "Termohon pailit pun telah mengakui adanya surat tagihan yang telah jatuh tempo tersebut," katanya.

Kurator yang ditunjuk dalam putusan itu, Turman M.Panggabean, mengatakan tengah melakukan verifikasi utang para kreditur termohon pailit.

"Kurator segera akan mengumumkan di surat kabar PT Vastek Prima Industries dalam status pailit, apakah masih ada kreditur lain yang berhak atas noedel pailit perusahaan tersebut, kita masih melakukan verifikasi,"ungkapnya kepada Bisnis.

Dia menjelaskan penghitungan jumlah tagihan yang merupakan kewajiban debitur pailit masih belum final. "Tidak menutup kemungkinan, masih ada tagihan dari perusahaan lain yang mengajukan surat tagihan kepada debitur pailit tersebut setelah dibuat iklan pengumuman putusan pailit di surat kabar," katanya,

Sebelumnya pemohon pailit menguraikan termohon sejak 2004 hingga akhir 2010, berkewajiban membayar utang yang sudah jatuh tempo. Namun terhitung sejak Januari 2011 sampai dengan saat dibuat dan ditandatanganinya surat permohonan pailit ini, termohon pailit telah melakukan pembayaran secara mengangsur Rp2.070.875.000, sehingga dengan demikian sisa utang termohon pailit kepada pemohon pailit sebesar Rp54.286.331.780.

Dalam putusannya itu majelis hakim menguraikan termohon pailit berkewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh tempo kepada pemohon pailit yang tercatat nilainya mencapai Rp56.357.206.780 sebagaimana terungkap dalam Rekapitulasi Hutang Dagang SPT 2010.

Turman menjelaskan putusan pailit majelis hakim itu mewajibkannya untuk mengurus harta benda milik termohon pailit berupa tanah dan bangunan di Jl.Rumah Sakit No.7/Jl.Soekarno Hatta No.817, Mekar Mulya, Rancasari, Bandung. Selain itu juga terdapat sejumlah mesin yang terdapat di lokasi pabrik milik termohon pailit. (tw)

sumber : www.bisnis.com

Potensi HPK di Kalimantan capai 4,55 juta ha

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Mon, 23 Jan 2012 09:58:00 +0000

JAKARTA: Potensi hutan produksi konversi (HPK) di Pulau Kalimantan mencapai 4,564 juta ha atau setara 21,73% dari luas kawasan hutan Kalimantan yang sebesar 38,18 juta.

Potensi ini dihitung dari sisa alokasi 45% luas hutan Kalimantan yang dijadikan paru-paru dunia.
Alokasi ini tercantum dalam Perpres No. 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Januari.

Sekjen Kemenhut Hadi Daryanto mengatakan HPK seluas 4,564 juta ha dapat digunakan sebagai lumbung energi pada sektor tambang, minyak dan gas, batubara, dan hasil hutan. Rinciannya, HPK di Kalbar 0,514 juta, Kalteng 2,54 juta, dan Kalsel 1,51 juta. Kalimantan Timur nol ha.

"Total 4,564 juta ha itu bisa untuk palm oil, batu bara, dan lain sebagainya. Kaitannya dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,7% dan MP3EI [Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia]," tuturnya di Jakarta hari ini.

Adapun, sisa areal hutan produksi di Kalimantan sebesar 22,544 juta ha. Kalbar mempunyai hutan produksi 4,71 juta ha, Kalteng 7,18 juta ha, Kaltim 9,73 juta ha, dan Kalsel 0,924 juta ha.

"Sebenarnya alokasi 45% kawasan hutan Kalimantan berfungsi melindungi kelangsungan hidup Indonesia dan menyimpan stok karbon untuk cegah emisi," ujar Hadi.

Alokasi 45% setara 17,18 juta ha itu mencakup kawasan konservasi 5,5 juta ha dan hutan lindung 6,475 juta ha. Juga meliputi hutan tanaman industri seluas 5,134 juta ha. (tw)

Sumber : www.bisnis.com

UU KESEHATAN: Petani tembakau ajukan uji materiil ke MK

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Mon, 23 Jan 2012 09:54:00 +0000

JAKARTA: Petani tembakau se-Indonesia akan mengajukan uji materil UU No. 36/2009 tentang Kesehatan kepada Mahkamah Konstitusi khususnya pasal 113 yang menyebutkan tembakau sebagai komoditi mengandung zat aditif.

Kesepakatan uji materil UU Kesehatan Nasional itu dicapai dalam Rembug Tani Nasional di Cirebon, Jawa Barat Sabtu (21/1) kemarin. Ribuan petani tembakau berkumpul untuk membahas nasib pertanian tembakau pascadiberlakukannya UU Kesehatan.

Para petani memberikan kuasa pengajuan uji materil Pasal 113 UU Kesehatan Nasional kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Nahdlatul Ulama. Penunjukan dan penyerahan surat kuasa dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj yang juga mewakili para petani tembakau kepada Ketua LPBH NU Andi Najmi.

"Ini untuk kemakmuran petani, tidak ada tujuan lain," kata Said dalam siaran pers yang diterima Bisnis, pagi ini (22/1).

Said mengatakan dengan pengajuan gugatan terhadap UU Kesehatan petani diharapkan tidak resah dan takut menanam tembakau. Selama ini, para petani dihantui perasaan was-was saat melakukan menanam tembakau adanya penetapan bahwa bahan baku rokok itu masuk dalam kategori zat aditif.

Sekretaris Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) NU Imam Pituduh mengatakan pasal 113 UU Kesehatan yang menyebut tembakau komoditi mengandung zat aditif, secara tak langsung menempatkan tembakau sejajar dengan daun ganja yang secara jelas dilarang peredarannya. Kondisi ini secara tak langsung menimbulkan ketakutan di kalangan petani untuk melakukan penanaman.

"Bulan Maret sampai Juni adalah musim tanam, dan adanya aturan itu menjadikan petani takut melakukan tanam. Apa yang kami lakukan ini agar petani tenang, agar petani bisa kembali normal menanam tembakau tanpa perasaan was-was," jelasnya.

Sementara Ketua LPBH NU Andi Najmi menyampaikan, persoalan pertanian di Indonesia memang harus disisir dari regulasi yang merugikan. Pihaknya akan secara maksimal melaksanakan amanah mengajukan gugatan materi kepada Mahkamah Konstitusi mengenai UU Kesehatan ayat tembakau.

"Yang harus dicatat banyak petani, termasuk petani tembakau adalah Nahdliyin. Kami akan maksimalkan amanah ini, mohon doa restunya agar apa yang kami lakukan bisa berhasil," ujar Andi. (faa)

Sumber : www.bisnis.com

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2012

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Mon, 23 Jan 2012 09:38:00 +0000

Prolegnas 2012

Komjak Pertanyakan Putusan Pengadilan Terhadap AAL

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Thu, 05 Jan 2012 16:37:00 +0000

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Negeri Kota Palu memusnahkan sandal bermerk Ando, usai putusan majelis hakim terhadap AAL, yang divonis bersalah mencuri sandal. Komisioner Komisi Kejaksaan RI (Komjak), Kaspudin Nor, menganggap pemusnahan itu janggal.
"Itu barang siapa yang diajukan ke persidangan, ini perlu diperiksa, Menurut kami (Komjak) ada kejanggalan mestinya diperiksa," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (5/1/2012).
Seperti diberitakan sebelumnya, AAL dilaporkan oleh Briptu Rusdi karena mencuri sebuah sandal bermerek Eiger. AAL membantah mencuri sandal merek Eiger, namun ia mengaku menemukan dan mengambil sandal jepit bermerek Ando. Perkara pun berubah, AAL tetap disidangkan tetapi dengan barang bukti berbeda yakni sandal merek Ando yang sama sekali tak ada hubungannya dengan Briptu Rusdi. AAL pun akhirnya divonis bersalah.
"Saya sebagai anggota komisi meminta kenapa ada barang bukti yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh korban kenapa bisa seperti itu," tambahnya.
Menurutnya hal itu bisa disebut sebagai "Eror in objecto," bahkan menurutnya patut dipertanyakan apakah AAL memang melakukan tindak pencurian. "Kejanggalan ini harus diluruskan, supaya masyarakat tahu," tuturnya.
Sidang vonis yang dipimpin Hakim Romel Tambubolan, tidak menjatuhkan hukuman kurungan penjara melainkan dikembalikan ke orang tua untuk mendapatkan pembinaan. Atas hal itu, Kaspudin juga mengaku curiga.
"Putusan hakim menyatakan terbukti, artinya putusan karena dikembalikan lagi kepada orantua, jangan-jangan tidak tebukti," jelasnya.

Tragedi Berdarah Warga Lambu, Bima-NTB

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Mon, 26 Dec 2011 03:58:00 +0000

Selasa 20 Desember 2011 yang lalu dengan jumlah sekitar 10 Ribu Massa Rakyat menduduki Labuhan sape.dimana aksi menduduki Pelabuhan Sape Kabupaten Bima sebagai bentuk protes massa rakyat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat atas kebijakan yang di ambil pemerintahan anti rakyat dalam hal ini Bupati Bima mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan dalam bentuk Surat Keputusan Nomor 188.45/347/004/2010 tanggal 28 april 2010 yang di berikan kepada PT. Sumber Mineral Nusantara dengan Luas 24.980 hektar untuk melaksanakan ekplorasi mineral emas (Au) dan mineral pengikutnya selama 5 tahun dengan luas 24.080 hektar di Kecamatan Sape, Lambu dan Langgudu tetapi sebelumnya PT. Sumber Mineral Nusantara memiliki perijinan (kuasa pertambangan penyelidikan umum) dari Kementerian ESDM dengan Kepmen Nomor 1463.K/29/2000 tertanggal 22 Mei 2008 dengan nomor kuasa pertambangan Nomor 621 tahun 2008.

Namun setelah menduduki Pelabuhan Sape selama 5 Hari, Tepatnya pada tanggal 24 Desember 2011; Aksi tersebut berakhir dengan Penembakan oleh Aparat Keamanan pada Pkl 09.00 wita, dimana aparat kepolisian awalnya melakukan tembakan peringatan sehingga 200 massa rakyat yang tersisa melakukan pemblokiran berhamburan mencari perlindungan, sementara di tempat terpisah aparat kepolisian memblokir warga yang menuju pelabuhan untuk bergabung kembali namun tak ada selang waktu aparat kepolisianpun membrondong tembakan kearah 200 massa rakyat di pelabuan Sape dan menimbulkan korban antara lain:
Sehingga atas kejadian tersebut menimbulkan korban. antara lain
Nama korban tewas dan luka-luka;

Sumber : Korban Miftahudin yang di teruskan oleh ketua LMND Kota Bima

Pelecehan Seks di Dalam Angkutan Umum Terulang Kembali

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Wed, 23 Nov 2011 15:26:00 +0000

Saksi mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi ketika bus melintasi Matraman menuju PGC.

Seperti Tidak kunjung habisnya perlakuan yang tidak senonoh di peroleh oleh para wanita pengguna Angkutan Massal/bus kini di dalam angkutan Transjakarta terulang kembali. tepatnya pada hari Rabu 23 November 2011. Lagi, seorang siswi SMK di Jakarta mengalami tindakan pelecehan seksual di bus Transjakarta, rute Harmoni-PGC. Tersangka AF, 40, diduga menggerayangi tubuh FI, 15.

Darmanis Malisa, salah satu saksi, mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi ketika bus melintas di Matraman menuju PGC. "Awalnya saya lihat tangan pelaku meraba bokong anak ini," ujar Darmanis.

Melihat tindakan tak senonoh, Darmanis langsung berteriak dan memegang tangan pelaku yang posisinya saat itu sedang meraba IF. "Saya bilang sama dia, dari tadi saya sudah lihat tangan kamu pegang bokong anak ini," ujar Darmanis, menuturkan kembali.

Korban, saat itu hanya bisa diam dan mengeluarkan keringat dingin karena ketakutan. "Dia bilang, dari tadi bapak ini pegang bokong saya terus," kata Darmanis, menirukan korban.

Korban IF, pada saat itu mengaku sudah merasa ada perlakuan tidak senonoh. Namun dia memilih diam. "Saya takut, badannya besar," kata IF dengan muka ditutup kerudung.

Melihat adanya kegaduhan, petugas bus langsung menghampiri korban dan saksi. Petugas kemudian menurunkan semua penumpang dan memindahkan ke bus lain agar pelaku tidak kabur. Pelaku, saksi, dan korban, langsung dibawa ke Mapolsek Jatinegara untuk memberi keterangan. Kini tersangka diamankan di Mapolsek.

Meskipun sudah dilakukan berbagai cara antisipasi, pelecehan seks di bus Transjakarta kerap terjadi. Sudah banyak korban pelecehan seks di moda angkutan massal yang diluncurkan saat masa pemerintah Gubernur Sutiyoso.

Misalnya kasus pelecehan yang menimpa dua perempuan, masing-masing berinisial DW (22 tahun) serta NN (23 tahun), pada Senin, 2 Agustus 2010. Mereka adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Universitas Trisakti.

Pelakunya adalah DA, seorang PNS di Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pelecehan dilakukan saat bus Transjakarta melaju dari Cempaka Putih menuju Harmoni.

Sebelumnya, pelecehan seksual juga menimpa mahasiswi, TS, 19 tahun, Selasa 13 Juli 2010 pukul 09.30 WIB. Pelakunya Noor Adhim, 39 tahun, warga Kudus, Jawa Tengah. Kasus terjadi ketika TS menumpang Transjakarta jurusan Pulogadung-Harmoni yang sedang padat penumpang.

Kasus perbuatan tidak senonoh juga menimpa DN, 33 tahun, Senin 5 Juli 2010 pukul 21.44 WIB. Pelakunya Pitoyo, 59 tahun, warga Perumahan Griya Bukit Jaya Blok F, Gunung Putri, Bogor. Kasus itu terjadi ketika DN menumpang bus Transjakarta koridor 1 jurusan Kota – Blok M.

Kasus serupa juga terjadi pada Sabtu 5 Juni 2010. Saat itu, korban bernama Foni, 31 tahun, dilecehkan Anton Susanto, 32 tahun, pada waktu hendak naik bus Transjakarta. (eh)

Sumber:

• VIVAnews

LANGKAH-LANGKAH MENGAJUKAN PERMOHONAN PRODEO Di PENGADILAN AGAMA

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Sun, 20 Nov 2011 17:05:00 +0000

Langkah 1. Datang ke Kantor Pengadilan Agama Setempat

Datang ke Pengadilan Agama dan menemui bagian pendaftaran perkara.
Membuat surat permohonan/gugatan untuk berperkara yang di dalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya.
Surat permohonan dapat dibuat sendiri (lihat Panduan Pengajuan Itsbat/Pengesahan Nikah atau Panduan Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama). Apabila anda tidak dapat membuatnya, anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan setempat jika sudah tersedia.
Jika anda tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan setempat.
Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Langkah 2. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan

Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Penggugat/ Pemohon dan Tergugat/ Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan/ gugatan.

Langkah 3. Menghadiri Persidangan

Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
Setelah upaya perdamaian tidak berhasil dan surat permohonan/ gugatan tidak ada lagi perubahan, maka sebelum memasuki pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa permohonan yang berkaitan dengan prodeo.
Majelis Hakim memberi kesempatan kepada termohon/tergugat untuk memberi tanggapan yang berkaitan dengan permohonan untuk berperkara secara prodeo
Pemohon/Penggugat mengajukan surat bukti seperti : SKTM (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/ Jamkesda/ Askeskin/ Gakin dapat dilampirkan). Terkadang juga diperlukan dua orang saksi (jika Hakim memerlukannya). Saksi adalah orang yang mengetahui alasan-alasan permohonan prodeo misalnya keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dll.

Langkah 4. Pengambilan Keputusan untuk Berperkara secara Prodeo

Majelis Hakim melakukan musyawarah mempertimbangkan dalil dan alat bukti yang berkaitan dengan permohonan prodeo dan jika dalam musyawarah tersebut Majelis Hakim menilai alasan Penggugat/Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim memberikan keputusan dengan putusan sela yang isinya mengizinkan kepada Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
Jika Majelis Hakim menilai alasan Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo tidak terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan keputusan menolak permohonan Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo. Maka Pemohon/Penggugat harus membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan sela dibacakan.

Langkah 5. Proses Persidangan Perkara

Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam hukum acara sampai adanya putusan pengadilan yang salah satu isinya menyatakan membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama setempat.

Proses beperkara di pengadilan secara cuma-cuma (gratis)

noreply@blogger.com (Hendro Purba, SH) — Sun, 20 Nov 2011 02:58:00 +0000

Benar tidak sih berperkara di pengadilan itu bisa secara cuma-cuma atau gratis.....???

emang tidak kita pungkiri jika melihat dari beban pembiayaan yang akan dikeluarkan oleh pihak-pihak yang akan berpekara tentunya pertanyaan itu pasti selalu mengampiri kita. sebab kalau kita lihat dari biaya-biaya yang akan di keluarkan seperti biaya proses persidangan, biaya sewa jasa Advokad, dll. maka kesannya berperkara di pengadilan sangat membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan tentunya hal itu tidaklah bisa didapatkan oleh setiap warga negara khususnya masyarakat yang kurang mampu.

namun sesunguhnya di dalam proses persidangan kita di kenal dengan Prodeo yaitu dimana Proses berperkara di Pengadilan secara Cuma-Cuma (Gratis).

untuk itu, di kesempatan kali ini, saya mencoba mengenalkan tentang Prodeo. emang si sesunguhnya Istilah Prodeo ini bukanlah hal yang baru lagi, namun tidak ada salahnya saya mencoba menuangkan hal tersebut dalam Blog Online-Hukum ini. semoga saja berguna bagi kita semua.

HAL-HAL YANG PERLU KITA KETAHUI

Apa itu Prodeo ?

Proses beperkara di pengadilan secara cuma-cuma (gratis).

Siapa yang berhak beperkara secara Prodeo?

Orang yang dapat beperkara secara prodeo adalah warga negara yang tidak mampu (miskin) secara ekonomi

Kasus apa saja yang bisa diajukan secara prodeo?

Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan secara prodeo, seperti :

Perceraian
Itsbat Nikah
Permohonan Wali Adhol (wali yang tidak mau menikahkan anaknya)
Gugat Waris
Gugat Hibah
Pewalian Anak
Gugatan Harta Bersama
dll

Apakah permohonan beperkara secara prodeo pada pengadilan tingkat pertama juga berlaku pada tingkat banding atau kasasi?

Permohonan beperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon/Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon/Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk beperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

Apa saja Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Mengurus Permohonan Prodeo?

Mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/ Jamkesda/ Askeskin/ Gakin dapat dilampirkan)

Apa Hak Pemohon/Penggugat setelah prodeo dikabulkan?

Pemohon/Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara Cuma-Cuma (gratis) yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

Bagaimana Cara Mengurus SKTM?

Pemohon/penggugat datang ke Kelurahan/Desa dengan membawa:

Surat Pengantar dari RT/RW
Kartu Keluarga/KK
Kartu Tanda Penduduk