I am happy being me....

B. J. Habibie, Pemegang 46 Hak Paten di Bidang Aeronautika

noreply@blogger.com (elti) — Mon, 27 Aug 2012 07:58:00 +0000

Kulit luarnya bisa saja terlihat halus mulus tanpa cacat. Tapi siapa tahu, sisi dalamnya keropos. Ketidakpastian inilah yang dihadapi industri pesawat terbang sampai 40 tahun lalu. Pemakai dan produsen sama-sama tidak tahu persis, sejauh mana bodi pesawat terbang masih andal dioperasikan. Akibatnya memang bisa fatal. Pada awal 1960-an, musibah pesawat terbang masih sering terjadi karena kerusakan konstruksi yang tak terdeteksi. Kelelahan (fatique) pada bodi masih sulit dideteksi dengan keterbatasan perkakas. Belum ada pemindai dengan sensor laser yang didukung unit pengolah data komputer, untuk mengatasi persoalan rawan ini.

Titik rawan kelelahan ini biasanya pada sambungan antara sayap dan badan pesawat terbang atau antara sayap dan dudukan mesin. Elemen inilah yang mengalami guncangan keras dan terus-menerus, baik ketika tubuhnya lepas landas maupun mendarat. Ketika lepas landas, sambungannya menerima tekanan udara (uplift) yang besar. Ketika menyentuh landasan, bagian ini pula yang menanggung empasan tubuh pesawat. Kelelahan logam pun terjadi, dan itu awal dari keretakan (crack).

Titik rambat, yang kadang mulai dari ukuran 0,005 milimeter itu terus merambat. Semakin hari kian memanjang dan bercabang-cabang. Kalau tidak terdeteksi, taruhannya mahal, karena sayap bisa sontak patah saat pesawat tinggal landas. Dunia penerbangan tentu amat peduli, apalagi saat itu pula mesin-mesin pesawat mulai berganti dari propeller ke jet. Potensi fatique makin besar.

Pada saat itulah muncul anak muda jenius yang mencoba menawarkan solusi. Usianya baru 32 tahun. Postur tubuhnya kecil namun pembawaannya sangat enerjik. Dialah Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie, laki-laki kelahiran Pare-pare, Sulawesi Selatan, pada 25 Juni 1936.

Habibie-lah yang kemudian menemukan bagaimana rambatan titik crack itu bekerja. Perhitungannya sungguh rinci, sampai pada hitungan atomnya. Oleh dunia penerbangan, teori Habibie ini lantas dinamakan crack progression. Dari sinilah Habibie mendapat julukan sebagai Mr. Crack. Tentunya teori ini membuat pesawat lebih aman. Tidak saja bisa menghindari risiko pesawat jatuh, tetapi juga membuat pemeliharaannya lebih mudah dan murah.

Sebelum titik crack bisa dideteksi secara dini, para insinyur mengantispasi kemungkinan muncul keretakan konstruksi dengan cara meninggikan faktor keselamatannya (SF). Caranya, meningkatkan kekuatan bahan konstruksi jauh di atas angka kebutuhan teoritisnya. Akibatnya, material yang diperlukan lebih berat. Untuk pesawat terbang, material aluminium dikombinasikan dengan baja. Namun setelah titik crack bisa dihitung maka derajat SF bisa diturunkan. Misalnya dengan memilih campuran material sayap dan badan pesawat yang lebih ringan. Porsi baja dikurangi, aluminium makin dominan dalam bodi pesawat terbang. Dalam dunia penerbangan, terobosan ini tersohor dengan sebutan Faktor Habibie.

Faktor Habibie bisa meringankan operating empty weight (bobot pesawat tanpa berat penumpang dan bahan bakar) hingga 10% dari bobot sebelumnya. Bahkan angka penurunan ini bisa mencapai 25% setelah Habibie menyusupkan material komposit ke dalam tubuh pesawat. Namun pengurangan berat ini tak membuat maksimum take off weight-nya (total bobot pesawat ditambah penumpang dan bahan bakar) ikut merosot. Dengan begitu, secara umum daya angkut pesawat meningkat dan daya jelajahnya makin jauh. Sehingga secara ekonomi, kinerja pesawat bisa ditingkatkan.

Faktor Habibie ternyata juga berperan dalam pengembangan teknologi penggabungan bagian per bagian kerangka pesawat. Sehingga sambungan badan pesawat yang silinder dengan sisi sayap yang oval mampu menahan tekanan udara saat tubuh pesawat lepas landas. Begitu juga pada sambungan badan pesawat dengan landing gear jauh lebih kokoh, sehingga mampu menahan beban saat pesawat mendarat. Faktor mesin jet yang menjadi penambah potensi fatique menjadi turun.

Sebuah majalah Teknologi terbitan Jakarta pernah menyebut Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai “Manusia Multidimensional”. Sebutan ini ternyata sangat disukai Habibie. Terlebih, julukan itu muncul tidak berselang lama setelah meraih medali penghargaan “Theodore van Karman”. Ya, anugrah bergengsi di tingkat internasional tempat berkumpulnya pakar-pakar terkemuka konstruksi pesawat terbang. Habibie juga dikenal sebagai “Mr Crack” karena keahliannya menghitung crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang. Di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, para ahli dirgantara mengenal apa yang disebut Teori Habibie, Faktor Habibie, Fungsi Habibie.

- Okezone.com

Mantan Presiden RI Ketiga, Si Jenius ilmuwan konstruksi pesawat terbang, ini selalu menjadi berita hangat . Pada masa emas kejayaan dengan segudang jabatan diemban, dialah manusia paling multidimensional di Indonesia. Ia manusia cerdas ajaib yang sempat menghadirkan selaksa harapan kemajuan teknologi demi kejayaan negeri ini.

Agak aneh, memang, anak bangsa yang satu ini. Dia hanya setahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat Summa Cum laude. Lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB Gmbh Jerman, sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia.

Di Indonesia dia 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek/Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN Industri Strategis, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI, dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Presiden RI ke-2 Soeharto.

Itulah sosok dan kilas balik singkat perjalanan hidup B.J. Habibie, lelaki kelahiran Pare-Pare, 25 Juni 1936 ini. Dia penuh kontroversi dan merupakan sosok manusia paling multidimensional di Indonesia. Begitu banyak kawan-kawannya dan nyaris segitu banyak pula orang yang tak setuju dengan sepakterjang tokoh industri pesawat terbang kelas dunia yang memperoleh berbagai penghargaan, salah satunya paling berkelas adalah Theodhore van Karman Award, yang dianugerahkan oleh International Council for Aeronautical Sciences) pada pertemuan tahunan dan konggres ke-18 ICAs yang diselenggarakan di Beijing, China tahun 1992 dari Pemerintah China.

Ketika dia mendirikan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan didaulat menjadi Ketua Umum, misalnya, sebagai antitesa berdiri pula Forum Demokrasi (Fordem) pimpinan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang populis dan egaliter serta inklusif. ICMI, yang dalam perjalanan selanjutnya praktis menjadi kekuatan politik Habibie, oleh Gus Dur dituding sebagai sektarian karena itu kurang bagus untuk masa depan sebuah bangsa yang majemuk seperti Indonesia.

Ketika pada 10 Agustus 1995 dia berhasil menerbangkan pesawat terbang N-250 “Gatotkoco” kelas commuter asli buatan dan desain putra-putra terbaik bangsa yang bergabung dalam PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN, kini menjadi PT Dirgantara Indonesia), dia diserang pelaku ekonomi lain bahwa yang dibutuhkan rakyat Indonesia adalah beras bukan “mainan” pesawat terbang.

Pemikiran ekonomi makro Habibie yang terkenal dengan Habibienomics, dihadirkan oleh lingkarannya sebagai counter pemikiran lain seperti Widjojonomics (yang sesungguhnya merupakan Soehartonomic). Ketika Habibie berhasil melakukan imbal-beli pesawat terbang “Tetuko” CN-235 dengan beras ketan itam Thailand, dia diledekin, pesawat terbangnya hanya sekelas ketan itam.

Dan kontroversi paling hangat adalah ketika dia menawarkan opsi otonomi luas atau bebas menentukan nasib sendiri kepada rakyat Timor Timur, satu propinsi termuda Indonesia yang direbut dan dipertahankan dengan susah payah oleh rezim Soeharto. Siapapun dia orangnya tentu ingin bebas merdeka termasuk rakyat Timor Timur, sehingga ketika jajak pendapat dilakukan pilihan terhadap bebas menentukan nasib sendiri (merdeka) unggul mutlak.

Dan kontroversi paling hangat adalah ketika dia menawarkan opsi otonomi luas atau bebas menentukan nasib sendiri kepada rakyat Timor-Timur (Tim-Tim), asatu propinsi termuda Indonesia yang direbut dan dipertahankan dengan susah-payah oleh Rezim Soeharto. Siapaun dia orangnya tentu ingin bebas merdeka termasuk rakyat Tim-Tim. Sehingga ketika jajak pendapat dilakukan pilihan terhadap bebas menentukan nasib sendiri (merdeka) unggulk merdeka.

Masalah Tim-Tim, salah-satu yang dianggap menjadi penyebab penolakan pidato pertanggungjawaban Habibie dalam Sidang Umum MPR RI hasil Pemilu 1999. Pemilu terbaik paling demokratis setelah Pemilu tahun 1955. penolakan ini membuat BJ, Habibie tidak bersedia maju sebagai kandidat calon presiden (Capres).

Kjetika Habibie menjabat presiden hampir tidak ada hari tanpa demontrasi. Demontrasi itu mendesak Habibie merepon tuntutan reformasi dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kebebasan pers, kebebasan berpolitik, kebebasan rekrutmen politik, kebebasan berserikat dan mendirikan partai politik, mebebasan berusaha, dan berbagai kebebasan lainnya. Namun kendati Habibie merespon tuntutan reformasi itu, tetap saja pemerintahannya dianggap merupakan kelanjutan Orde Baru . Pemerintahannya yang berusia 518 hari hanya dianggap sebagai pemerintahan transisi.

Keinginan Habibi mengakselerasi pembangunan sesungguhnya sudah dimulainya di Industri pesawat Terbang Nusantara (IPTN) dengan menjalankan program evolusi empat tahapan alih tehnologi yang dipercepat “berawal dari akhir dan berakhir diawal.”

Empat tahapan alih tehnologi itu, pertama, memproduksi pesawat terbang berdasarkan lisensi ituh dari industri pesawat terbang lain, hasilnya adalah NC 212 lisensi dari CASA Spanyol. Kedua, memproduksi pesawat terbang secara bersama- sama, hasilnya adalah “Tetuko” CN-235 berkapasitas 30-35 penumpang yang merupakan produksi kerjasama antara aqual antara IPTN dengan Casa Spanyol.

Ketiga, mengintegrasikan seluruh tehnologi dan sistem konstruksi pesawat terbang yang paling mutakhir yang ada di dunia menjadi sesuatu yang sama sekali didesain baru, hasilnya adalah “Gatotkoco” N-250 berkapasitas 50-60 pemumpang yang dikembangkan dengan teknologi fly-by-wire.

Keempat, memproduksi pesawat terbang berdasarkan hasil riset kembali dari awal, yang diproyeksikan bernama N 2130 berkapasitas 130 penumpang dengan biaya pengembangan diperkirakan sekitar 2 milyar dolar AS.

Empat tahapan alih tehnologi yang dipercepat didefinisikan “bermula dari akhir dan berakhir di awal,” memang sukar dipahami pikiran awam. Habibie dianggap hanyut dengan angan-angan teknologinya yang tidak memenuhi kebutuhan dasar tehnologi Indonesia, yang ternyata nenbuat sepeda saja secara utuh belum sampai.

Pemerintah orde baru sangat memanjakan program empat tahapan alih tehnologi Habibie dengan menempatkan berbagai proyeknya sebagai industri strategis yang menyedot banyak dana. Satu diantaranya, yang paling spetakuler, adalah IPTN, yang memerlukan subsidi.

Ketika masa reformasi, IMF mencantumkan dalam LOI (Letter Of Intent), bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh lagi memberikan subsidi kepada IPTN, (Perusahaan ini kemudian menjadi IPTD). Otomatis perusahaan yang sudah menyusun program produksi baru, terpaksa merumahkan dan mem-PHK- 6000 karyawannya.

Lalu, dalam kesempatan deklarasi pendirian Masyarakat Ilmuwan dan Tehnologi Indonesia (MITI), Habibie menyebut hancurnya IPTN adalah ulah IMF yang menghambat Pemerintah RI membantu pengembangan pesawat terbang dengan mencantumkan klausal pencabutan subsidi dalam Letter Of Intent (LOI).

Nasionalisme
Istri adalah alasan utama Habibie untuk bolak-balik tinggal di Jerman. Pendamping hidup sekaligus teman suka dan duka yang sudah dikenal anak-anak umur 14 tahun, dr Hasri Ainun Habibie. Putri keempat H. Mohammad Besari itu disebut terbaring menjalani perawatan di sebuah rumahsakit di Jerman. Habibie ingin untuk selalu harus bisa mendampingi istri, dan harapnya istri juga akan sealu bisa mendampinginya. Menurut tim dokter yang menanganinya, Hasri Ainun belum dibenarkan tinggal atau berkunjung kedaerah tropis karena kelembabannya tinggi. Karena itu, tim dokter merekomendasikan untuk tinggal di Jerman sampai sehat secara tuntas.

Kendati demikian, kepulangan ke tanah air Habibie agaknya hanya karena dia ingin dikenang sebagai manusia yang baik. “Mungkin saat ini tak disadari. Tapi bisa jadi, berguna satu saat kelak, bila saya sudah tiada nanti," tutur lelaki itu, lirih,’ demikian tulis Liputan6.com. Adalah stasiun TV SCTV ini, dikenal sangat dekat dengan Habibie, yang pada 2 Juli 2002 menyiarkan langsung dari Jerman kesaksian Habibie dalam kasus pelanggaran HAM berat Timtim untuk kebutuhan persidangan di Pengadilan Ad Hoc HAM Jakarta Pusat.

Habibie menyebutkan presiden itu bukan segala-galanya. Walau jenius dengan memperoleh royalti atas delapan hak paten hasil temuannya sebagai ilmuwan konstruksi pesawat terbang seperti dari Airbus dan F-16, dia mengaku masih banyak yang jauh lebih baik dari dirinya. Lama bermukim di lingkungan yang sangat menghargai ketokohan dan personality setiap orang, Habibie mendefinisikan jika ingin dihargai maka yang diperhatikan orang lain adalah sikap yang tak berubah terhadap lingkungan.

Menurutnya status, jabatan, dan prestasi bukan alasan untuk berubah terhadap lingkungan. Itulah sebabnya, ketika sudah menjadi RI-1 sikap Habibie terhadap lingkungan tetap tidak berubah. Malah semakin menampakkan watak aslinya, misalnya tidak mau diam dan bergerak sesuka hati padahal sudah ada aturan protokoler yang harus dipatuhi.

Konsistensi Amien Sunaryadi

noreply@blogger.com (elti) — Sun, 23 Jan 2011 02:10:00 +0000

Alumni STAN bukan hanya Gayus Tambunan. Layaknya barang produksi, ada produk gagal, dan ada produk yang berhasil. Satu diantaranya alumni STAN yang tetap konsisten dengan idealismenya. Amien Sunaryadi, mantan Wakil Ketua KPK periode 2003-2007

Gandrung membongkar pelbagai skandal, ia terlibat pengungkapan kasus korupsi kelas kakap. Di puncak prestasinya, Amien Sunaryadi malah terpental dari Komisi Pemberantasan Korupsi. CERITA ini terjadi pada Ramadan, tahun Masehi 1983.

Ketika itu pemimpin Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) sedang gundah: soal ujian bocor ke sejumlah mahasiswa. Tak jelas siapa pelaku pembocoran itu. Lalu, diutuslah seorang asisten dosen melakukan investigasi. Sang asisten lalu merancang investigasi berjenjang. Ditelusurinya lapisan terbawah sekolah itu: dari mulai pesuruh sekolah sampai dosen senior. Dari tukang sapu sampai mahasiswa.

Teknik investigasinya tak istimewa: saban sahur hingga menjelang imsak, asisten dosen itu mewawancarai pelbagai orang di warung makan. Berhari-hari, informasi sedikit demi sedikit dikumpulkan. Dari berbagai cerita, akhirnya diketahui bahwa jual-beli soal dilakukan sebuah jaringan yang rapi. Motornya sejumlah mahasiswa senior.

Berbekal sejumlah fakta dan kesaksian, si asisten itu menemui mahasiswa senior itu. Dari mereka diperoleh kabar bahwa kejahatan itu diotaki oleh tiga mahasiswa senior. Sejumlah pegawai kampus juga terlibat karena menjual soal kepada mahasiswa. Terhadap mereka yang bersalah, petinggi kampus menjatuhkan sanksi. Sang asisten jadi pahlawan. Dosen muda itu adalah Amien Sunaryadi—pria berambut tipis, sedikit pemalu, yang 24 tahun kemudian menyala namanya di dunia pemberantasan korupsi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (2003–2007) itu adalah salah satu juru kunci di balik terungkapnya sejumlah kasus korupsi raksasa di Indonesia.

Ia, misalnya, adalah otak penyergapan anggota Komisi Pemilihan Umum, Mulyana W. Kusumah, saat berusaha menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Ia pula aktor di balik pengungkapan korupsi Direktur Badan Urusan Logistik, Widjanarko Puspoyo (lihat ”Intel di Kamar 607”). l l l LAHIR di Malang 47 tahun silam, Amien semula ingin bekerja di kantor audit Pemerintah Daerah Papua. Persiapan sudah dilakukan: dari cek kesehatan sampai membeli celana jins di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tapi petinggi kampus merayunya duduk di kursi asisten dosen. Ia manut: cita-cita berkarier di ujung timur Indonesia itu ia lepas.

Tapi di STAN Amien tak betah. Ia orang lapangan yang tak bisa diam di ruang kuliah. Pada penghujung 1982, dia memilih pindah ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di sana ia bekerja di bagian pengawasan. Untuk mengasah kemampuan auditingnya, pada 1993 dia terbang ke Atlanta, Amerika Serikat, mengambil program master bidang akuntansi di Georgia State University. Di sana ia juga ikut sejumlah kursus audit. Setelah itu dia mengikuti pelatihan antikorupsi di Australia.

Dari sekolahnya itu, Amien paham bahwa korupsi kerap kali bisa dibongkar lewat utak-atik angka akuntansi. Di BPKP Amien pernah naik pitam ketika kantornya menggelar pelatihan antikorupsi. Silabus dan pembicara dipasok dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Amien dan kawan-kawan cuma dipercaya jadi panitia ecek-ecek. Amien merasa diremehkan. Ia mengajukan pengunduran diri dari kursi eselon IV. Meja dan komputer diserahkan ke orang lain. Kepada atasannya ia mendamprat. Di sini, katanya, ”Aku cuma jadi pegawai tengik.”

Ia dibujuk membatalkan pengunduran diri itu. Ia, lagi-lagi, menurut. Setelah itu kariernya justru menanjak. Jabatan terakhir yang disandangnya adalah Kepala Sub Kelancaran Pembangunan, Direktorat Pengawasan Khusus. Delapan belas tahun bekerja di kantor pemerintah itu, Amien kemudian menjajal kemampuan di perusahaan internasional. Oktober 2000, dia menerima tawaran PricewaterhouseCoopers (PWC), sebuah perusahaan audit internasional. Alasan kepindahan itu sederhana. ”Gaji di sana sepuluh kali lipat dari BPKP,” kata Amien.

Di PWC Amien belajar teknik penggeledahan dan komputer forensik. Dua metode ini, kata Amien, sangat efektif bagi pengungkapan kasus korupsi. Suatu ketika Amien dipercaya mengaudit sebuah perusahaan asing. Petinggi perusahaan itu curiga ada orang dalam yang menjual informasi kepada perusahaan pesaing. Tengah malam, bersama si petinggi perusahaan, dia menjelajah komputer karyawan yang dicurigai. Hasilnya mengejutkan. Seorang kepala unit ternyata mengirim sejumlah berkas ke perusahaan pesaing.

Yang menarik, dari pelacakan komputer itu, diketahui si karyawan punya pacar gelap. Amien ”menyedot” semua isi komputer si tersangka. Setelah selesai, semua dirapikan seperti sedia kala. Esok paginya, oknum itu datang ke kantor tanpa curiga. Jelang siang, Amien langsung mewawancarai karyawan itu. Tentu, ia keras membantah. Amien meminta membuka semua berkas surat elektronik di komputer. ”Nah, itu apa?” kata Amien sembari menunjuk layar komputer. Gelagapan, karyawan itu membantah. Dia bahkan mengancam akan melaporkan kasus ini ke Departemen Tenaga Kerja. Amien cuma senyum-senyum. ”Kalau Anda meneruskan perang ini, musuh Anda akan bertambah dua,” kata Amien.

Karyawan tak mengerti. Amien lalu membeberkan e-mail si karyawan dengan pacar gelapnya. Kepada simpanannya itu ia mengaku masih bujang. ”Jadi, musuh Anda bertambah dua sekarang: istrimu di rumah dan selingkuhanmu karena kamu mengaku masih jomblo.” Kepala unit itu pun menyerah.

l l l AMIEN SUNARYADI sedang berlibur di Malang, Jawa Timur, ketika bos besarnya di PWC meneleponnya pada penghujung 2003. Ia terkejut karena selama bekerja di perusahaan itu, baru kali ini si bos menelepon. Pimpinannya itu menyuruh Amien mendaftar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi Amien enggan.

”Kalau mendaftar di KPK, aku bisa melarat lagi,” pikirannya sambil menggaruk kening. Tapi keluarganya mendukung. Amien lalu mendaftar ke komisi itu. Sebetulnya, meski bekerja di perusahaan raksasa internasional, hidup Amien jauh dari mewah. Bertahun-tahun ia tinggal di Rawalumbu Utara, di sebuah perumahan kecil di pinggiran Bekasi, Jawa Barat. Rumah itu dibeli tahun 1989 seharga Rp 8 juta. Dari hasil tabungan selama 12 tahun, dia membeli rumah di sebelahnya seharga Rp 75 juta tahun 2001.

Dua rumah itu kini bersambung. Kegiatan olahraganya juga sederhana. Di lantai dua rumah, dia menyiapkan sansak. Bak petinju, Amien kuat memukul sansak itu selama satu jam. Olahraga lainnya adalah naik turun tangga. Satu jam naik turun, Amien sudah mandi keringat. Apabila hujan lebat, ruang tamu rumah itu kebanjiran. Itu sebabnya, saat bekerja di PWC dia menabung untuk merenovasi rumah.

Tinggal di rumah di pelosok Bekasi itu membuat sejumlah anggota DPR termehek-mehek mencari rumah Amien. Ketika itu DPR tengah mengecek kediaman Amien saat ia diseleksi untuk menjadi anggota KPK 2003–2007. Di KPK, Amien dikenal kerap membawa terobosan baru dalam pemberantasan korupsi. Dialah yang, misalnya, menerapkan praktek penggeledahan dan uji forensik komputer. Gagasan Amien kadang ditolak koleganya di komisi itu.

Saat menyelidiki kasus korupsi di KPU, misalnya, Amien mengusulkan agar semua rumah petinggi komisi itu digeledah. Tapi, kata Amien, ” Para petinggi KPK lain menolak dengan alasan mereka bukan tersangka.” Amien sempat marah, Pengledahan, kata Amien,”Diharuskan dalam KUHP.” Meski punya banyak ide dan integritasnya terjaga, Amien terjegal dalam seleksi pimpinan KPK 2007–2011.

Komentar Lukman Hakim Saifuddin Anggota Komisi Hukum DPR dari Partai Persatuan Pembangunan ”Amien tidak gampang dipengaruhi. Penanganan perkara KPK banyak dipengaruhi ’kreativitasnya’, misalnya dalam penggunaan metode penjebakan. (Tentang kegagalannya menjadi anggota KPK periode kedua) ia berada pada momentum yang tidak tepat. Ia muncul pada saat anggota DPR sangat khawatir dengan kewenangan KPK yang kelewat besar.”

M. Fajrul Faalakh Anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK ”Panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menerima banyak berita miring tentang Amien. Kalaupun ada, itu soal pengadaan alat penyadap KPK yang diduga menabrak prosedur administratif. Tapi soal itu sudah dia klarifikasi. Alasan Amien, itu terjadi karena kondisi darurat dan demi menyelamatkan uang KPK yang sudah telanjur mengucur.”

Kasus KPU (2005) Mengungkap kasus korupsi pengadaan kotak suara di Komisi Pemilihan Umum. Mereka yang masuk bui karena kasus ini adalah anggota KPU Mulyana W. Kusumah (divonis 2 tahun 7 bulan), Kepala Biro Logistik KPU Richard Manusun Purba, dan Direktur Utama PT Survindo Indah Prestasi, Sihol P. Manulang (divonis 4 tahun). Kasus korupsi ini mengakibatkan kerugian negara Rp 15,7 miliar.

Amien Sunaryadilah yang merancang penggerebekan ketika Mulyana mencoba menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan, Khairiansyah Salman. Kasus Bulog (2007) Menelusuri dan mengumpulkan bukti-bukti kasus korupsi dalam impor sapi dan beras Bulog. Total kerugian negara akibat kasus tersebut Rp 88,4 miliar, dengan tersangka utama Direktur Utama Bulog Widjanarko Puspoyo.

Widjanarko juga dikenai dakwaan menerima gratifikasi US$ 1,5 juta. Perbedaan paham di Komisi Pemberantasan Korupsi membuat Amien ”melempar” kasus ini ke kejaksaan. Meski demikian, orang-orang KPK-lah yang ”bergerak”, termasuk dengan menggerebek kediaman Widjanarko, dan di kamar mandi menemukan uang tunai dalam ember. ----------------

Intel di Kamar 607

Siang itu matahari menikam kepala. Jumat 8 April 2005. Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipimpin Amien Sunaryadi check-in di Hotel Ibis, Jakarta Barat. Mereka memesan dua kamar besar. Sesudah menyodorkan uang sewa, mereka meluncur ke lantai enam. Dua kamar yang dipesan saling berhubungan. Tiba di kamar 609 mereka langsung beraksi.

Seperti kisah para telik sandi dalam film spionase: alat sadap dipantek di plafon, juga di sudut kamar. Jejak penyadapan ditutup rapi. Setelah beres, mereka bergegas ke kamar 607. Amien mengendalikan operasi dari kamar itu. Dari kamar berkamera tersembunyi mereka bisa memantau seluruh gerak-gerik di kamar pertama. Setelah dicek berkali-kali, aksi pasang alat perekam itu rampung menjelang magrib.

Sesudah itu mereka menunggu. Sekitar pukul sembilan malam, Mulyana Wira Kusumah masuk kamar 609. Petinggi Komisi Pemilihan Umum (KPU) datang sendirian. Dia menenteng sebuah tas berukuran sedang. Di situ Khairiansyah, seorang auditor Badan Pemeriksaan Keuangan(BPK), sudah menunggu. Keduanya bercakap sebentar. Lalu Mulyana menyerahkan uang dan cek.

Empat lembar cek dijejerkan di atas tempat tidur. Di tengah transaksi itu, delapan penyidik KPK dari ruang 607 meluncur masuk. Mulyana dibekuk. Ia digelandang ke kantor KPK. Mantan aktivis itu kemudian diseret ke pengadilan dan divonis penjara 2 tahun 7 bulan. Mulyana terbukti menyuap auditor BPK.

Belakangan, ia juga dihukum karena melakukan korupsi pengadaan kotak suara pada Pemilihan Umum 2004. Pada Agustus 2007 dia dibebaskan. Dari kasus Mulyana itu, penyidik membongkar kasus korupsi lain di komisi pemilu itu. Sejumlah petinggi KPU lalu masuk bui.

Amien juga berperan dalam pembongkaran korupsi Badan Urusan Logistik yang melibatkan direktur utamanya, Widjanarko Puspoyo. Sebetulnya, sudah lama Amien mendapatkan dokumen kasus ini. Dokumen juga sudah diserahkannya kepada pimpinan KPK. Namun, kata Amien, selama tujuh bulan dokumen itu cuma terpendam. Kesal karena laporannya tidak ditindaklanjuti, ”Saya serahkan saja dokumen itu kepada Pak Hendarman,” kata Amien.

Jaksa Agung Hendarman Supanji sepakat untuk membongkar kasus itu asal Amien membantu. Anak muda itu mengangguk. Ia lalu mengirim sejumlah penyidik untuk membantu kejaksaan. Di hari penggerebekan, para penyidik KPK anak buah Amien diberi rompi cokelat agar gayanya mirip penyidikan Kejaksaan Agung. Badge Kejaksaan baru ditempel dengan lem Aica Aibon menjelang penggerebekan. ”Mereka nyaris teler karena bau lem itu,” kata Amien sambil tertawa. Penyidikan itu kemudian sukses. Widjanarko masuk bui. Amien sempat dimarahi koleganya di KPK lantaran berjalan sendiri, tapi Amien tenang saja. Katanya, ”Saya maklum mereka marah. Bagaimanapun, kasus ini terpendam terlalu lama.”

Majalah Tempo, Edisi. 44/XXXVI/24 - 30 Desember 2007

Amien Sunaryadi, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003-2007 ini dikenal sebagai sosok rendah hati dan tidak suka menonjolkan diri. Amien juga dikenal sebagai sosok yang memiliki progresivitas dalam pemberantasan korupsi. Strategi penyadapan yang digunakan KPK pun berasal dari dirinya.

Konsistensi pria kelahiran Malang, 23 Januari 1960 di dunia korupsi tak bias diragukan lagi. Amien memulai karirnya pada 1982 sebagai PNS dan menjabat Kepala Sub Direktorat Pengawasan Khusus Kelancaran Pembangunan pada Deputi Bidang Pengawasan Khusus Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Ayah dari 3 putera dan suami dari Sri Luthfia Suryandari ini pernah terlibat dalam PT PricewaterhouseCoopers FAS dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), sebelum akhirnya memutuskan ikut seleksi dalam pemilihan piminan KPK periode 2003-2007.

Saat pemilihan pimpinan KPK, perolehan suara Amien (42 suara) hanya kalah dari Taufiequrrachman Ruki (43 suara). Amien juga memperoleh suara terbanyak kedua (6 suara) saat pemilihan ketua KPK setelah Ruki (37 suara). Amien pun akhirnya membidangi bidang Teknologi Informasi, Reformasi birokrasi, jaringan kerjasama internasional dan internasional, serta pengembangan KPK.

Selama menjabat di KPK, Amien merupakan sosok penting di balik aksi penjebakan dan penggeledahan yang dilakukan KPK dalam mengungkap kasus korupsi. Salah satu kasus yang paling mencuat adalah saat pengungkapan kasus suap kepada hakim agung, termasuk Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, yang menangani perkara Probosutedjo. Berdasarkan informasi yang diperoleh, saat itu, Amien bahkan sempat terlibat dalam perdebatan sengit dengan Ketua KPK Ruki dan Wakil Ketua KPK Tumpak H Panggabean.

Sejumlah narasumber menyatakan, Amien juga sangat berperan dalam strategi yang dilakukan KPK untuk mengusut sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK seperti KPU, Bulog, dan Badan Pertanahan Nasional di Surabaya.

Kegigihan Amien dalam memberantas korupsi ini juga didukung dengan pengalamannya dalam investigasi keuangan. Amien merupakan lulusan Sekolah Akuntansi Negara dan pernah mengikuti The Corruption and Anti-Corruption Training pada 1998. Kegigihan Amien dalam memberantas korupsi ini terbukti, karena saat ini Amien dinominasikan untuk merebut Bung Hatta Anti-Corruption Award 2008.

Meski memiliki banyak pengalaman kerja, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 27 Agustus 2007, Amien hanya mengumpulkan pundi kekayaan sebesar Rp 294,9 juta.

Kekayaan ini berupa tanah dan bangunan yang berada di Rawa Lumbu, Bekasi, Jawa Barat. Kendaraan berupa Mobil Innova yang baru dibeli pada 2006 untuk menggantikan mobil Kijang tahun 1994 yang selalu dibawa saat berada di KPK. Motor dan mobil atas nama isterinya.

Kiprah bapak tiga anak saat menjadi Anggota KPK ini bukanlah tanpa tantangan. Seringkali ia berbeda pendapat dengan Pimpinan KPK yang lain sehingga harus menerima untuk selalu dipersalahkan oleh pimpinan yang lain. Integritasnya juga dibuktikan dengan menolak jabatan empuk di perusahan negara/BUMN setelah masa jabatannya di KPK berakhir tahun 2007 lalu. Pertimbangannya adalah, merujuk ke UNCAC (United Convention Against Corruption) dan international best practices, maka perlu adanya cooling time yaitu masa tenggang sebelum seorang pejabat publik boleh memegang jabatan pada suatu lembaga yang sebelumnya merupakan obyek di bawah supervisi jabatan publiknya.

Tidak seperti 2 mantan pimpinan KPK lainnya, Ruki dan Erry Riyana Hardjapamekas yang menerima tawaran sebagai pejabat penting di BUMN, Amien lebih memilih untuk menolak segala tawaran jabatan yang dialamatkan kepadanya.

Vivanews.com

Efektifitas Peningkatan Renumerasi di Kementrian Keuangan

noreply@blogger.com (elti) — Sun, 05 Sep 2010 06:12:00 +0000

Berikut kami sunting dari rubrik Suara Pembaca di www.detik.com

Jakarta – September 2000, seorang pegawai Ditjen Pajak di Jakarta dimutasikan dari Bagian Pemeriksaan ke Bagian Tata Usaha. Alasan utamanya karena dia sering kali tidak mau “berkompromi” atas hasil pemeriksaannya.Pegawai tersebut adalah seorang Akuntan lulusan DIII STAN dan S1 Universitas Indonesia dengan predikat Cum Laude. Satu bulan kemudian dia mundur dari pegawai negeri sipil (PNS) untuk selanjutnya bekerja di salah satu perusahaan multinasional terkemuka.

Merebaknya Kasus Gayus Tambunan ditanggapi oleh sebagian politisi DPR dan pengamat dengan usulan pencabutan renumerasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Khususnya Ditjen Pajak. Hal ini karena renumerasi dinilai tidak efektif mencegah korupsi. Kegeraman masyarakat terhadap markus pajak yang disuarakan oleh politisi DPR tersebut adalah hal yang dapat dipahami. Namun demikian apakah pencabutan renumerasi Kemenkeu yang merupakan salah satu elemen dalam reformasi birokrasi merupakan solusi yang tepat atau sekedar usulan emosional belaka?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu efektivitas Program Reformasi Birokrasi dilihat dari sisi peningkatan pelayanan kepada publik, serta dari sisi peningkatan penerimaan Negara.

Peningkatan Pelayanan Publik

Mengutip pernyataan Menteri Keuangan upaya reformasi yang dilakukan oleh Kemenkeu seolah dikerdilkan apabila hanya dikaitkan dengan pemberian remunerasi. Padahal inti dari program reformasi birokrasi adalah memberikan pelayanan publik yang lebih baik, dan meningkatkannya secara terus menerus. Reformasi yang dirintis sejak akhir tahun 2002, melalui penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia, secara obyektif sudah menunjukkan hasil.

Penelitian Universitas Indonesia pada akhir 2007 menunjukkan bahwa mayoritas responden (63,6%) menyatakan puas atas pelayanan Kemenkeu setelah dilaksanakannya program Reformasi Birokrasi. Survey AC Nielsen (2005), menunjukkan bahwa indeks kepuasan konsumen (IQ Index) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar yang sangat tinggi, yaitu sebesar 81, lebih besar dari rata-rata tingkat kepuasan pelayanan publik secara nasional sebesar 75.

Konsultan Hay Group yang juga meneliti tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pelayanan Kemenkeu, dengan fokus pada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai di Tanjung Priok dan Batam, ternyata memperoleh hasil senada dengan penelitian UI dan AC Nielsen.

Peningkatan Penerimaan Negara

Berdasarkan Keppres No 15 Tahun 1971, tujuan pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) kepada Pegawai Departemen Keuangan antara lain untuk peningkatan dan pengamanan penerimaan dan pengeluaran negara, serta usaha preventif untuk menekan terjadinya penyimpangan.

Dilihat dari sisi penerimaan pajak, dari tahun 2004 hingga 2008, realisasi penerimaan pajak melonjak lebih dua kali lipatnya, yaitu dari Rp 238,98 triliun menjadi sebesar Rp 571,2 triliun. Dibandingkan dengan total anggaran renumerasi Kementerian Keuangan sekitar Rp 5 triliun per tahun, hasil tersebut cukup sepadan.Data ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi berhasil meningkatkan penerimaan negara. Saat ini, sekitar 70% pendapatan negara dalam APBN berasal dari penerimaan pajak.

Selain itu, reformasi birokrasi telah memberikan kontribusi positif pada upaya pemberantasan korupsi di Indoneisa. Survei Transparency International (2009) mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indonesia memperoleh skor 2.8 berada di urutan 111 diantara 180 negara. Nilai IPK Indonesia meningkat dibanding nilai 3 tahun terakhir. Dari 1,9 pada 2003, menjadi 2,0 pada tahun 2004 dan naik menjadi 2,2 pada tahun 2005. Teten Masduki dari Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa kontributor utama peningkatan skor Indonesia adalah reformasi di Departemen Keuangan serta pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wakil Ketua KPK Haryono Umar berpendapat bahwa upaya pemberantasan korupsi akan lebih cepat apabila semua lembaga pemerintahan menerapkan reformasi seperti yang dilakukan Sri Mulyani di Kemenkeu. Sejak menduduki jabatan Menteri Keuangan, Sri Mulyani sudah memberikan sanksi kepada sekitar 1,961 pegawai (sampai dengan Agustus 2009), di mana hampir setengahnya terkait dengan tindakan korupsi.

Mencegah Munculnya “Gayus” yang Lain Di tengah appresiasi pihak dalam dan luar negeri atas upaya reformasi birokrasi di Kemenkeu, kasus Gayus menunjukkan bahwa masih ada celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan korupsi. Celah-celah ini tentunya tidak dapat ditutupi hanya dengan cara pencabutan renumerasi.

Pencabutan renumerasi ini justru dapat menimbulkan dampak yang kontraproduktif. Antara lain menyediakan justifikasi bagi aparat yang “nakal” untuk korupsi serta membuka jalan kepada aparat yang “jujur” untuk keluar dari PNS.

Mengacu pada riset Donald Cressey (1950) tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap fraud terdapat tiga faktor utama yang harus ditangkal untuk memitigasi risiko fraud. Yaitu adanya motif/ tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan pembenaran (rationalization). Pencabutan renumerasi atau menggaji aparat dengan murah sama saja dengan menyediakan motif sekaligus pembenaran untuk melakukan korupsi. Kembali kepada kisah aparat pajak yang disinggung di awal tulisan, walaupun tidak

ada data empirisnya, sebelum reformasi birokrasi dijalankan, sangat mudah ditemui pegawai Kemenkeu, terutama “Anak STAN”, yang mengundurkan diri sebagai PNS. Alasan utama meraka adalah lingkungan kerja yang tidak “kondusif”. Pada umumnya mereka ini adalah orang-orang yang punya integritas yang tinggi dan kemampuan yang mumpuni.

Dengan modal seperti itu, orang-orang relatif mudah mendapatkan pekerjaan di tempat lain dengan gaji yang lebih memadai. Eksodus PNS ini sempat menimbulkan kekhawatiran apabila para aparat “jujur” ini keluar semua, maka yang tinggal kemungkinan adalah aparat yang “nakal” atau “tidak laku” di tempat lain. Apa kata dunia?

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencabutan renumerasi bukanlah jawaban yang tepat untuk mencegah munculnya “Gayus” yang lain. Pembenahan proses bisnis, sistem pengawasan, peningkatan mutu SDM, serta penerapan reward and punishment yang lebih tegas adalah langkah yang jauh lebih efektif. Kasus Gayus harus dijadikan cambuk bagi jajaran Kementerian Keuangan untuk memperbaiki implementasi reformasi birokrasi. Serta merangkul kembali kepercayaan masyarakat.

Deni Ridwan
2/12 Empire Street Footscray Melbourne
kangdeni@yahoo.com
0433315374

Penulis adalah PhD student di Victoria University-Australia, pegawai Kementerian Keuangan, dan suami dari mantan pegawai DJP yang disinggung di awal tulisan ini.

Sumber Berita

Gairah USD 3.000 per Kapita

noreply@blogger.com (elti) — Thu, 26 Aug 2010 02:00:00 +0000

Sebuah Tulisan dari Rhenald Kasali (lagi) dari Koran Sindo, menarik untuk disimak. Selamat membaca! :)

DENGAN produk domestik bruto (PDB) USD 700 miliar akhir tahun ini, ekonom senior Cyrillus Harinowo memberi tahu kita, income bangsa Indonesia akan menjadi USD 3.000 per kapita. Dengan pendapatan seperti itu,menurutnya, akan terjadi gelombang perubahan gaya hidup. Seperti apakah perubahan gaya hidup tersebut?

Gaya Hidup

Cut off USD3.000 adalah sebuah batas angka. Tentu saja tidak berarti semua orang akan berada di atas USD3.000. Sebagian orang sudah lebih dulu menembus angka itu dan sebagian lain masih banyak yang berada di bawahnya. Tetapi, begitu angka per kapita tertembus, biasanya perilaku konsumsi suatu bangsa akan tertarik menuju perilaku rata-rata per kapita itu.

Seperti apa gaya hidup dengan pendapatan per kapita sebesar itu? Kalau setiap orang dalam suatu keluarga memperoleh income USD3.000, dengan asumsi satu rumah tangga terdiri atas empat orang, maka family income-nya menjadi USD12.000. Family income seperti ini biasanya didapat dari double income (suami-istri), ditambah penghasilan lain-lain seperti usaha rumahan, bunga bank, uang hasil kontrakan rumah, atau penghasilan tambahan lain. Di daerah perkotaan, para pekerja tentu sulit mendapatkan income sebesar itu dari gaji saja.

Mereka umumnya harus bekerja keras dengan berbagai aktivitas tambahan, mulai dari memberi kuliah di perguruan tinggi atau tempat kursus, menarik ojek/taksi, memberi les tambahan pada murid-murid sekolah, terlibat dalam bisnis MLM, dan lain sebagainya. Dengan beragam aktivitas dan pendapatan sebesar itu, biasanya orang mulai berani mengambil kredit. Dalam perekonomian, konsumsi yang dibiayai dari kredit sama dengan membiayai konsumsi hari ini dengan penghasilan hari esok. Maka persepsi mengenai ekonomi hari esok menjadi penting. Bila masyarakat percaya kehidupan akan membaik di hari esok, maka dia akan lebih optimistis dan lebih berani berutang.

Daripada menghabiskan Rp3 juta untuk biaya transportasi setiap bulan, lebih baik membeli apartemen di pusat kota yang uang cicilannya Rp6 juta dan dapat digunakan hari ini. Demikian pula dengan kepemilikan mobil dan motor. Masyarakat yang optimistis akan mengonsumsikan uangnya lebih cepat, baik dengan tunai maupun kredit. Mereka juga akan mulai kebiasaan-kebiasaan baru sebagai cerminan dari upaya kompensasi terhadap kerja keras yang dilakukan. Makan bersama keluarga atau kerabat di luar rumah seminggu sekali atau dua kali.

Mengajak anak menikmati hiburan yang lebih berkualitas, membeli bacaan-bacaan atau sekolah yang berkualitas, berlibur yang lebih jauh dengan transportasi yang lebih baik dan lebih sejuk, dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan habit atau budaya berkomunitas yang sangat kental dalam masyarakat Indonesia, maka tidak mengherankan bila bagian terbesar konsumen kita melahap gadget-gadget telekomunikasi yang dilengkapi kamera dan akses pada situs-situs jejaring sosial. Dewasa ini diperkirakan sudah ada 180 juta alat komunikasi yang tersebar di masyarakat dan 70% di antaranya adalah mobile digital phone.

Tidak mengherankan bila 50% usaha warnet dewasa ini gulung tikar karena konsumen Indonesia sudah bisa membuka Facebook atau mengakses jejaring sosial langsung dari ponsel masing-masing. Tidak mengherankan pula bila pengguna situs Facebook ketiga terbesar dari total 500 juta dunia, ada di Indonesia. Tidak mengherankan pula bila tingkat penetrasi tertinggi pada twitter di dunia berasal dari Indonesia.

Under Progress

Harus diakui, masih banyak golongan masyarakat yang berada jauh di bawah penghasilan sebesar itu. Lebih dari 80% komunitas yang ditangani Rumah Perubahan di kawasan Jati Murni, Bekasi, terdiri atas kalangan under progress. Inilah kalangan yang hidup ekonominya sulit untuk naik kelas. Mereka terdiri atas keluarga-keluarga dengan penghasilan tunggal berkisar antara Rp20.000–50.000 per hari. Profesi orang tua biasanya tukang ojek, buruh bangunan, tukang sate, atau usaha informal lain. Mereka tidak memasukkan anak-anaknya ke taman kanakkanak (TK), kecuali bila ada yang memberi kesempatan.

Rata-rata sekolah TK memungut uang sekolah Rp100.000–150.000. Itu sebabnya, Rumah Perubahan mengurus TK karena pemerintah tidak memberi bantuan pada level ini selain SD-SMA. Dengan income sebesar itu mereka tentu sulit untuk bergaya hidup. Namun menarik disimak, kaum remaja dari anak-anak kalangan ekonomi bawah ini ternyata terkena imbasnya juga. Bergabung dengan anak-anak urban yang berperilaku tertentu, mereka kemudian masuk dalam kelompok yang dikenal dengan istilah alay. Anda mungkin sudah sering mendengar ada beberapa versi mengenai alay.

Ada yang mengatakan kata alay berasal dari singkatan anak layangan yang berarti anak kampung yang norak, sok ikut-ikutan bergaya kota namun kurang modal dan penampilan sulit dipoles (karena modal tampang, suara, potongan rambut, kebiasaan, dan berkata-kata sudah menjadi kebiasaan yang dibentuk lingkungan). Ada juga yang mengatakan itu singkatan dari ah lebay (berlebihan), baik anak kampung yang mau ke kota-kotaan atau anak kota yang menjadi ke kampung-kampungan. Namun, terlepas dari bagaimana pun tampang dan manuver mereka, konsumsi yang bisa mereka lakukan hanya bisa didapat dari kerja keras.

Sekeras upaya seorang pemuda tukang cendol atau kuli bangunan yang tekun mencari income tambahan dengan bekerja di studio-studio musik, sampai akhirnya mereka menjadi penyanyi terkenal seperti yang dialami para personel Kangen Band. Perhatikanlah tampang, suara, dan manner mereka yang tetap sulit dipoles. Namun,seperti Tukul Arwana, Komeng, Sule, para personel Radja, dan ST-12, mereka semua jadi dan berhasil naik kelas karena kerja keras dan akses pada media digital, bukan bermodalkan tampang, ijazah, ataupun siapa orang tua mereka.

Di luar mereka kini ada ribuan anak muda yang bermimpi mengikuti jejak itu. Memang sebagian besar masih sekadar ikut-ikutan berkomunikasi yang tampak pada potongan-potongan rambut, gel, celana jeans hipster yang kedodoran, atau celana pensil yang ketat di paha seperti yang dipakai personel band Cangcuters, ponsel dengan casing berwarna-warni. Semua itu dilengkapi dengan gaya hidup yang lepas,agak pamer, pede abis, bahkan sering kali maaf, narsis dan berlebihan. Berfoto tampak dari atas, dengan gaya di tangan yang jari-jarinya diarahkan ke bibir yang dimonyong-monyongkan dan seterusnya. Tetapi, sebagian dari mereka beranggapan semua itu adalah modal.

Modal untuk mengakses informasi, untuk menarik minat produsen film dan televisi, untuk menjadi penyanyi atau penggaya lip-sync seperti Sinta dan Jojo yang menirukan lagu Keong Racun, atau untuk menjadi penulis terkenal (melalui microblogger). Di bawah mereka masih ada lagi anak-anak pinggiran yang memilih keluar rumah bergabung dengan kelompok anak-anak punk yang modalnya sungguh pas-pasan. Berbeda dengan anak para elite yang hidup senang, belajar di sekolah internasional, dengan kamera digital dan ponsel terbaru.

Progress Paradox

Kemajuan yang dicapai ini tentu tidak lepas dari sejuknya angin yang bertiup di Asia-Pasifik. Jumlah orang kaya di tiga negara ini: China, India, dan Indonesia seperti diberitakan SINDO memang sedang tumbuh pesat. Namun, meski demikian harap dicatat, perubahan di abad 21 ini juga dilengkapi dengan suasana paradox, atau lebih tepatnya progress paradox. Ini berarti, kendati kemakmuran manusia meningkat, tidak otomatis kepuasan dan kebahagiaan manusia meningkat. Tak punya mobil terasa miskin, punya mobil terasa beban.

Kesehatan membaik namun biaya pengobatan naik lebih cepat. Hak bersuara lebih didapat, bersuara bebas terasa nikmat, namun tak didengarkan penguasa terasa lebih menyakitkan. Punya ponsel senang tetapi manakala tetangga punya laptop dan iPad, manusia terasa tertinggal. Demikianlah progress. Kala seseorang sedang bergerak ke atas, selalu mengeluh karena meletihkan, terasa berat. Sebaliknya, saat jalan menurun, kita merasa nyaman. Padahal sedang menuju ke bawah.

Susah kok disyukuri. Capek (bergerak naik) kok dipermasalahkan. Itulah hidup dan kehidupan. Uang memang bukan segala-galanya tapi segalanya perlu uang.

Rhenald Kasali

Sindo

Pak Baharuddin Lopa dan Kita sama2 PNS, tapi...

noreply@blogger.com (elti) — Tue, 13 Jul 2010 06:56:00 +0000

Baharuddin Lopa, alias Barlop, demikian pendekar hukum itu biasa dipanggil, lahir di rumah panggung berukuran kurang lebih 9 x 11 meter, di Dusun Pambusuang, Sulawesi Selatan, 27 Agustus 1935. Rumah itu sampai sekarang masih kelihatan sederhana untuk ukuran keluarga seorang mantan Menteri Kehakiman dan HAM dan Jaksa Agung. Ibunda pria perokok berat ini bernama Samarinah. Di rumah yang sama juga lahir seorang bekas menteri, Basri Hasanuddin. Lopa dan Basri punya hubungan darah sepupu satu.

Dalam usia 25, Baharuddin Lopa, sudah menjadi bupati di Majene, Sulawesi Selatan. Ia, ketika itu, gigih menentang Andi Selle, Komandan Batalyon 710 yang terkenal kaya karena melakukan penyelundupan. Ketika menjabat Jaksa Tinggi Makassar, ia memburu seorang koruptor kakap, akibatnya ia masuk kotak, hanya menjadi penasihat menteri. Ia pernah memburu kasus mantan Presiden Soeharto dengan mendatangi teman-temannya di Kejaksaan Agung, di saat ia menjabat Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Lopa menanyakan kemajuan proses perkara Pak Harto. Memang akhirnya kasus Pak Harto diajukan ke pengadilan, meskipun hakim gagal mengadilinya karena kendala kesehatan.

Berikut Kisah Inspiratif Baharuddin Lopa, seperti yang saya sadur dari forum Shalahuddin..
Selamat Membaca!

----oo0oo----

09 Juli 2001

Cermin Lopa buat Pejabat Republik

SUNGGUH mulia Tuhan memperlakukan Prof. Dr. Haji Baharuddin Lopa. Ia dipanggil sang Pencipta pada Rabu dini hari pekan lalu, tak berapa lama setelah menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah. Kepercayaan Islam meyakini, begitu seseorang selesai menjalankan ibadah itu, ia putih bersih dari dosa, sebersih bayi yang baru lahir.

Jumat pekan lalu, ketika prosesi pemakaman berlangsung di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, kemuliaan yang lain didapatnya: ia diberi Bintang Mahaputra oleh Presiden Abdurrahman Wahid-penghargaan tertinggi untuk jasanya kepada Republik. Orang akan mengenang makamnya sebagai sebuah monumen tentang pergulatan negeri ini membebaskan dirinya dari belitan korupsi. Penegak hukum tanpa kompromi yang luar biasa bersih itu terbaring di liang nomor 100. Di sebelahnya ada Ibnu Sutowo, bekas Direktur Utama Pertamina, tokoh yang mengingatkan rakyat akan megakorupsi di perusahaan minyak negara yang nyaris menenggelamkan RI.

Kematiannya diratapi banyak orang. Bendera-bendera diturunkan setengah tiang. Skala liputan media tentangnya hanya bisa ditandingi peristiwa meninggalnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Tien Soeharto. Rabu dini hari pekan lalu-sehari setelah penyumbatan jantung merenggut jiwanya di Rumah Sakit Al-Hamadi, Riyadh, Arab Saudi. Riuh lelang ikan di Paotere, Makassar, digantikan cerita duka para nelayan tentang kepergiannya.

Baru dilantik 1 Juni kemarin sebagai Jaksa Agung, putra Mandar kelahiran Pambusuang, Sulawesi Selatan, 27 Agustus 1935 ini menjadi tumpuan harapan banyak kalangan untuk menegakkan hukum yang lama terkulai. Keraguan sementara orang bahwa pengangkatannya cuma didasari kepentingan politik Presiden Abdurrahman dijawabnya dengan kerja keras. Langsung tancap gas, ia memacu dirinya kelewat keras di usianya yang sudah 66 tahun. Tiap hari, ia masuk kantor pukul 08.00 dan pulang ke rumah pukul 16.00. Tapi ini cuma untuk tidur sore. Katanya, supaya malam hari ia bisa melek bekerja lagi. Pukul 19.30, ia kembali ke kantornya sampai larut malam. Kadang sampai pukul dua dini hari.

Pribadinya yang sederhana mewakili kerinduan banyak orang akan kehadiran pejabat bersih, yang makin langka di negeri keempat paling korup di dunia ini.

Tak seperti para petinggi Republik yang tiba-tiba saja kebanjiran "hibah" semasa menjabat, Lopa mesti menabung sen demi sen gajinya untuk merenovasi rumah sederhananya di pinggiran Kota Makassar, di Jalan Merdeka 4. Salah satu tabungannya adalah sebuah celengan berisi uang receh. Abraham Samad, pengacara Ketua Komite Antikorupsi Sulawesi Selatan, bercerita pernah melihat Lopa membuka sejumlah celengannya. Ternyata uang itu belum cukup untuk membeli balok kayu dan batu. "Terpaksa pembangunan rumahnya ditunda dulu," tuturnya mengenang. Padahal, ketika itu Lopa telah menjabat sebagai Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan (Dirjen Lapas).

Selain dari gaji, ia punya mata pencaharian lain. Bukan menjadi konsultan atau komisaris perusahaan konglomerat, melainkan membuka wartel dengan lima bilik telepon dan penyewaan playstation di samping rumahnya di Pondokbambu, Jakarta. Ia juga rajin menulis kolom di berbagai majalah dan harian. Ia terang-terangan mengakui, itu caranya menambah penghasilan dari keringat sendiri.

Tiga minggu lalu, ia menelepon redaksi majalah ini, menanyakan kolom yang ia kirim tapi belum dimuat TEMPO. Redaksi memang nyaris menolak kolom itu. Alasan kami, kolom itu aneh, Lopa tiba-tiba menulis soal narkoba. Isinya juga biasa saja. Kami bisa saja menolaknya, tapi kami tahu persis Lopa sering perlu uang untuk bertahan dengan kejujurannya. Akhirnya, redaksi sepakat menugasi redaktur kolom mewawancarai Lopa dan menambah "kedalaman" kolom itu. Jumat siang, 15 Juni, justru ia yang menelepon kami. "Apa yang mau kau tanyakan?" katanya. Lalu, wawancara berlangsung setengah jam dengan redaktur kolom Diah Purnomowati. "Nah, kau tambah-tambah sendirilah," katanya waktu itu. Kolom narkoba itu kami muat di edisi 17, akhir Juni lalu. Ketika reporter TEMPO Setiyardi mendatanginya untuk wawancara setelah kejadian itu, Lopa punya penjelasan menarik mengapa ia mendadak menulis narkoba: "Biar orang tahu Jaksa Agung juga paham soal-soal anak muda." Ternyata, itulah kolom terakhirnya.

Honor ratusan ribu dari menulis kolom inilah yang sering diandalkannya untuk memperbaiki ini dan itu di rumahnya. Di tempat tinggalnya itu, listrik sering anjlok dan padam kalau setrika, TV, dan kulkas dinyalakan bersama-sama.

Reporter Setiyardi punya pengalaman unik. Tepat sehari setelah Lopa dilantik sebagai Menteri Kehakiman, Koran Tempo membuat karikatur dirinya di rubrik Portal-karikatur di pojok kiri bawah Koran Tempo. Dalam karikatur itu digambarkan Lopa bagai gladiator yang siap menusuk lawannya, cuma pedangnya bengkok dan mengerut. Sebuah sindiran yang "kena" untuk melukiskan kekhawatiran orang bahwa ia "dipasang" Presiden Abdurrahman sebagai alat politik kekuasaan. Karikatur itu mengadopsi gaya (dan busana Romawi) aktor Russel Crowe dalam film Gladiator. Nah, begitu Setiyardi datang ke rumah Lopa, sang tuan rumah bertanya dengan wajah kencang, "Siapa yang gambar saya begini?" Setiyardi agak gugup, ia khawatir Lopa marah dan wawancara gagal. Maka, ia menjawab, "Wah, itu teman-teman di koran, Pak." Ternyata, Lopa malah bilang, "Ini bagus sekali. Tolong kau bikin besar buat saya, baru kau boleh wawancara." Desainer Koran Tempo akhirnya mencetak karikatur itu dalam ukuran besar dan membingkainya. Sampai sekarang, karikatur Koran Tempo Edisi 4 April 2001 itu terpajang di ruang tengah rumahnya.

Kisah pengusaha Jusuf Kalla memperlihatkan Lopa bukan tipe pejabat yang doyan meminta upeti, apalagi "memeras" kiri-kanan. Suatu hari, pengusaha pemegang agen tunggal Toyota di kawasan timur Indonesia ini di- telepon Lopa. Ia mau membeli mobil. Di benak Jusuf, sebagai Dirjen Lapas, Lopa pasti mau sedan kelas satu. Toyota Crown ia tawarkan. Tapi Lopa malah setengah menjerit mendengar harganya, yang sekitar Rp 100 juta itu. "Mahal sekali. Ada yang murah?" kata Lopa. Cressida seharga Rp 60 juta pun masih dianggap mahal. Akhirnya, Jusuf menyodorkan Corona senilai Rp 30 juta. Harganya tak ia sebutkan, karena ia berniat memberikannya untuk Lopa. "Begini saja. Tidak usah bicara harga. Bapak kan perlu mobil. Dan jangan khawatir, saya tidak ada hubungan bisnis dengan lembaga pemasyarakatan. Saya kirim mobil itu besok ke Jakarta," kata Jusuf. Lopa kontan menolak. Yang lucu, malah Jusuf si penjual yang sampai menawar harga. "Begini saja. Saya kan pemilik mobil, jadi terserah saya mau jual berapa. Saya mau jual mobil itu Rp 5 juta saja." Lopa masih menolak, "Jangan begitu. Kau harus jual dengan harga sama seperti ke orang lain. Tapi kasih diskon, nanti saya cicil. Tapi jangan kau tagih." Akhirnya, tawar-menawar aneh itu mencapai kata sepakat juga. Lopa akan membelinya Rp 25 juta. Uang muka sebesar Rp 5 juta langsung dibayar Lopa, diantar dalam bungkusan koran bekas. Selebihnya, betul-betul dicicil sampai lunas selama tiga tahun empat bulan. "Kadang-kadang dibayar Rp 500 ribu, kadang-kadang sejuta," tutur Jusuf Kalla, mengenang.

Lopa juga seorang yang selalu ingat teman di kala susah. Ada cerita tatkala Lopa menjabat Dirjen Lembaga Pemasyarakatan (1988-1995). Ketika wartawan Kompas di Jakarta, Abun Sanda, diberitakan kecurian di rumahnya, Lopa segera meneleponnya. "Wah, saya baca kau kecurian. Saya sedih dan susah juga dengar itu." Beberapa hari kemudian, Abun bertemu lagi dengan Dirjen Lembaga Pemasyarakatan itu untuk sebuah wawancara. "Abun, sudah tiga hari saya siapkan ini. Saya pikir ini bisa meringankan sedikit kesusahanmu. Ini pemberian dari orang tua kepada anaknya. Tak ada hubungannya dengan dunia kewartawananmu. Kau sedang di rantau, saya juga orang rantau." Abun Sanda berpikir keras, apa yang mau diberikan Lopa kepadanya. Ternyata, "Ini ada enam gelas untuk minum. Saya beli sendiri di supermarket," kata Lopa. Abun akhirnya menerima bingkisan itu karena tak mungkin menolak pemberian setulus itu. Ia amat meyakini, pemberian Lopa itu tentu tanpa pamrih dan benar-benar bagian dari kesederhanaan hidupnya yang terlalu sulit dijalankan oleh siapa pun.

Ia memang figur yang apa adanya. Ia pun selalu berpenampilan seadanya. Selepas magrib, di kantornya ia cuma bersandal jepit, mengenakan kain sarung, baju koko, dan songkok hitam yang selalu miring ke kanan-ala imam masjid di kampung-kampung suku Mandar.

Dalam sebuah wawancara khusus dengan mingguan ini, ia bahkan cuma mengenakan singlet putih. Menu makannya juga bukan buffet di hotel berbintang lima seperti pejabat kebanyakan. Suatu waktu, majalah ini tengah menunggunya untuk sebuah wawancara. Lopa masih ikut rapat di dalam. Hari sudah larut malam, TEMPO pun pamit sebentar untuk makan malam dulu. Lopa langsung menukas, "Oh, kau belum makan? Bagaimana kalau makan malamku kita bagi dua," katanya serius, sambil menunjuk piring berisi nasi bungkus dengan lauk ikan laut goreng.

Pernah sekali waktu, ketika menjadi Dirjen Lapas, Lopa berkunjung ke Makassar. Sebelum salat Jumat, ia menitipkan tasnya. Tak banyak isinya, tapi ada sebuah tonjolan. "Ini pasti pistol," pikir yang dititipi tas. Usai sembahyang, Lopa membuka tasnya. Ternyata itu cuma bekal kesukaannya: pisang rebus.

Yang juga melegenda adalah sikapnya yang sangat keras dalam urusan penggunaan fasilitas dinas. Jangankan tiba-tiba jadi pengusaha dengan segala fasilitas dan katebelece sang ayah, tujuh anak Lopa, bahkan juga istrinya, Indrawulan, ia larang menggunakan mobil dinasnya. Di Makassar, semasa menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel, warga terbiasa melihat mereka berangkat ke pasar dan kampus dengan pete-pete (angkutan kota).

Sikap keras itu juga yang ia berlakukan untuk dirinya sendiri. Pada suatu Minggu di tahun 1983, Lopa sang Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel diundang menjadi saksi pernikahan. Tuan rumah, Riri Amin Daud, yang juga kerabatnya, dan pagar ayu telah menunggu kedatangan tamu amat terhormat ini. Lama ditunggu, mobil dinas berpelat DD-3 tak kunjung muncul. Tahu-tahu suara Lopa sudah terdengar dari dalam rumah. Rupanya, ia bersama istrinya datang dengan pete-pete. "Ini hari Minggu, ini juga bukan acara dinas. Jadi, saya tak boleh datang dengan mobil kantor," ia menjelaskan.

Bahkan telepon dinas di rumahnya selalu ia kunci. Lopa melarang istri ataupun anak-anaknya menggunakannya. Semasa menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel, ia sampai memasang telepon koin di rumah jabatannya untuk memilah tagihan.

Aisyah, salah satu putrinya, juga punya pengalaman unik. Pada 1984, ia menjadi panitia sebuah seminar di kampusnya, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kekurangan kursi, Aisyah datang ke kantor ayahnya untuk meminjam kursi di aula Kejaksaan Tinggi Sul-Sel. Sebagai jawabannya, Lopa menarik salah satu kursi lipat dan memperlihatkan tulisan di baliknya. "Ini, baca. Barang inventaris Kejaksaan Tinggi Sul-Sel, bukan inventaris Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jelas toh, ini milik kejaksaan dan tidak bisa dipinjamkan," kata Lopa.

Segala kesederhanaan itu jelas bukan karena Lopa hidup melarat. Ia mencatatkan kekayaan pribadinya senilai Rp 1,9 miliar dan simpanan US$ 20 ribu. Ia juga terlahir dari keluarga terpandang. Di tubuhnya mengalir darah Mara'dia (bangsawan Mandar). Kakeknya, Mandawari, adalah Raja Balangnipa-kerajaan besar di Mandar-yang sangat dicintai rakyatnya dan juga hidup sederhana. Sudah sejak usia 25 tahun ia menjadi pejabat. Ketika itu, ia diminta Panglima Komando Distrik Militer XIV Hasanuddin, Kolonel M. Jusuf, menjadi Bupati Majene. Ia dipilih karena dianggap sanggup melawan pemberontakan Andi Selle pada tahun 1960. Selain menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi di empat provinsi-Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Barat, dan Ternate-doktor lulusan Universitas Diponegoro ini juga tercatat sebagai guru besar hukum di Universitas Ha- sanuddin.

Pendiriannya itu, kata Lopa kepada TEMPO ketika itu, karena ia berpegang pada ajaran agama. Salah satunya dari sebuah hadis Nabi yang berbunyi, "Sekalipun anakku Fatimah, kalau ia mencuri, kupotong tangannya." Juga dari sebuah peristiwa tragis di Mandar ketika ia masih kanak-kanak. Di pengujung tahun 1930, di Balangnipa terjadi sebuah pembunuhan oleh seorang pemuda. Menurut hukum adat, ia harus diganjar hukuman mati. Nyawanya cuma bisa diselamatkan jika semua pabbicara (pemuka adat) setuju memberi keringanan. Enam dari tujuh pabbicara setuju meringankan hukuman. Cuma ada seorang yang bersikukuh menjatuhkan hukuman mati. Dia adalah Ketua Dewan Adat. Maka, hukuman mati pun dijatuhkan. Sang pemuda meregang nyawa di atas pangkuan sang Ketua Dewan Adat. Tak lain, ia adalah ibu kandung si pemuda sendiri. Kisah ini begitu tertanam di benak Lopa. ''Saya amat terkesan dengan kisah itu, bahwa penegakan hukum tak boleh terhalangi sekalipun karena alasan hubungan darah,'' kata Lopa di banyak kesempatan.

Bob Hasan adalah salah satu pesakitan yang merasakan tangan keras Lopa. Si Raja Hutan ini tanpa ampun langsung di-Nusakambangan-kan tak lama setelah Lopa dilantik menjadi Menteri Kehakiman pada 8 Februari lalu.

Semasa menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel (1982-1986), "korbannya" adalah Tony Gozal, seorang pengusaha kaya dan salah satu "orang kuat Sul-Sel". Tekanan dari segala penjuru tak digubrisnya. Tony ia jebloskan ke penjara dalam kasus penyelewengan tanah milik pemerintah daerah. Tengah gencar-gencarnya memeriksa Tony, Presiden Soeharto bersama Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew bertemu di Makassar. Tempatnya tak lain di Hotel Makassar Golden, hotel termewah di Sul-Sel milik Tony. Lopa ikut menjemput Soeharto dan Lee di Bandara Hasanuddin. Tapi ia menolak mengantar sampai ke hotel dan tak mau datang ke jamuan makan malam yang dihadiri semua pejabat Sulawesi. "Tidak baik saya ke situ. Apa kata orang kalau saya datang ke hotel yang sedang saya sidik," kata Lopa. Tony divonis bersalah dan meringkuk di Penjara Gunungsari. Buntutnya, Lopa terpental. Pada 1986, ia dimutasi menjadi staf ahli Menteri Kehakiman.

Lopa adalah seorang muslim taat. Ia adalah Ketua Yayasan Masjid Al-Hidayah, masjid dekat rumahnya di Jakarta. Daniel Dawam, seorang pengurus masjid, berkisah suatu saat masjid ini akan direnovasi. Panitia kebingungan mencari dana. Mendengar itu, Lopa, ketika itu telah menjabat Dirjen Lapas, langsung turun tangan. Selepas salat isya, map formulir sumbangan langsung ia edarkan sendiri dari pintu ke pintu. "Dalam tiga bulan, Pak Lopa mengumpulkan Rp 250 juta untuk pembangunan masjid," Dawam mengenang.

Tapi ada dua hal yang merisaukannya: terlihat tua dan merengut. Karena itulah, usai diwawancarai mingguan ini, ia ngotot mengajak wartawan TEMPO mampir dulu ke rumahnya untuk mengambil foto favoritnya. Ini foto saat ia dilantik sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Di situ Lopa memang terlihat lebih muda dengan senyum yang mengembang. "Saya ingin orang melihat saya sedang tersenyum," kata Lopa. Ia tak begitu peduli soal kesehatannya. Rokok kesayangannya, Dunhill filter, tak lepas dari jarinya. Ketika ditanya TEMPO soal kesehatannya, ia cuma menyeringai sambil berkata, "Sudahlah, tak usah bicara soal kesehatan. Nyawa manusia sudah ada yang mengatur." Dan Tuhan telah mengaturkan sebuah kematian yang amat mulia buatnya.

Karaniya Dharmasaputra, Tomi Lebang, Setiyardi (Jakarta),
Syarif Amir (Makassar)

----oo0oo----

“ … Saya teringat suara masa ketika saya masih menjabat Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), saat itu Baharuddin Lopa menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan salah seorang putrinya adalah mahasiswa saya. Suatu ketika mahasiswa Fakultas Hukum Unhas akan menyelenggarakan suatu acara, dan kesulitan biaya. Tiba-tiba saya teringat dengan sejumlah kursi lipat inventaris yang pernah saya lihat di halaman belakang rumah jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi, dan saya minta putrinya meminjam kursi-kursi itu, agar biaya yang sedianya untuk menyewa kursi dapat dihemat.

Apa yang terjadi? Si putri datang menyampaikan kepada saya bahwa ayahnya, Baharuddin Lopa, menyatakan, kursi itu inventaris Kejaksaan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan Kejaksaan. Beberapa hari setelah itu, saya bertemu Baharuddin Lopa, dan beliau langsung mengajak saya duduk berdua. Baharuddin Lopa menyampaikan kepada saya bahwa kita harus dapat memisahkan urusan kantor dengan urusan pribadi. Bagi beliau, barang inventaris kantor tidak bisa dipinjamkan di luar kantor.

Baharuddin Lopa juga menasihati para mahasiswa panitia acara tersebut, untuk membiasakan membuat acara sesederhana mungkin, karena jika sudah terbiasa sejak mahasiswa, ketika menjadi pejabat tinggi akan semakin menjadi-jadi "nafsu mau dikata".

Dikatakan kepada saya dan para mahasiswa itu, jika suatu saat kalian menjadi pejabat tinggi, jangan memaksakan keadaan dan juga jangan menggunakan ajimumpung, yaitu mumpung banyak sosok yang berkepentingan yang ramai-ramai mau menyumbang. Jangan pula meminta sumbangan atau menerima sumbangan dari orang-orang yang secara tersirat maupun tersurat punya kepentingan dengan jabatan kita.

Yang tidak dapat saya lupakan ketika Baharuddin Lopa memberi contoh: "Jika Saudara kebetulan pejabat tinggi, dan membuat pesta perkawinan anak Saudara, lihatlah, niscaya tak terhingga orang-orang yang berkepentingan datang tanpa diminta mengulurkan bantuan atau sumbangannya. Sekali Saudara menerima sumbangannya itu, berarti Saudara telah menggadaikan integritas jabatan dan pribadi Saudara."

Tentu yang dimaksud Baharudddin Lopa adalah jika seorang petinggi Kejaksaan atau petinggi pengadilan mengawinkan anaknya, pasti para "pengacara hitam" berebut untuk memberikan sumbangan demi semaraknya pesta sang petinggi itu. Yang bagi Baharuddin Lopa harus secara tegas ditolaknya.

Masih ketika Baharuddin Lopa menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, mobilnya yang dibawa oleh sopirnya ke pompa bensin, diisikan bensin penuh oleh seseorang yang mengaku mengenal bahwa mobil itu adalah mobil Kepala Kejaksaan Tinggi. Ketika si sopir melaporkan hal itu kepada Baharuddin Lopa, spontan Baharuddin Lopa memerintahkan menyedot keluar bensin pemberian tadi dan mengembalikan kepada orangnya dengan ucapan terima kasih dan maaf. … “

“Jaksa Agung dan Kemewahan”, Achmad Ali Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,

----oo0oo----

HARI Selasa tiga pekan lalu, jarum jam sudah menunjukkan pukul 22.50. Ajudan Jaksa Agung Prof Baharuddin Lopa, Enang Supriyadi Syamsi, tampak gelisah. Ia melihat Prof Lopa belum menunjukkan tanda-tanda akan menyudahi pekerjaannya. Jaksa Agung masih menekuni sejumlah berkas, ditemani beberapa penasihat ahli dan jaksa senior.

"Bukan apa-apa, besok pagi Pak Lopa sudah mesti menerima sejumlah tamu dan membahas beberapa perkara dengan beberapa jaksa. Siangnya ke istana, sore balik ke sini untuk membahas sejumlah berkas perkara. Malam hari rapat. Ada rapat penting lagi. Kalau pulang telat begini, kapan beliau istirahat?" ujar Enang kepada Kompas dengan nada masygul.

Keseharian Lopa, sejak dilantik menjadi Jaksa Agung awal Juni lalu, memang seperti itu, pulang pukul 23.00. Ibarat atlet atletik, ia adalah sprinter, pelari cepat. Para stafnya di Kejaksaan Agung (Kejagung) tentu saja dibuat terengah-engah oleh tempo tinggi yang ia kembangkan. Ritme yang sama ia terapkan ketika menjabat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Februari-Juni 2001.

Dalam percakapan dengan Kompas pada beberapa kesempatan, Lopa mengakui terus terang bahwa ia sempat mengidamkan jabatan Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman, 17 tahun silam, tatkala masih menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Tujuannya semata-mata adalah untuk membereskan dunia hukum.

Akan tetapi, pemerintahan Soeharto (1967-1998) agaknya "takut" memanfaatkan Lopa. Begitu pula dengan BJ Babibie (1998-1999), enggan memilih Lopa. Habibie merasa lebih baik menggunakan tenaga Lopa sebagai Duta Besar di Arab Saudi. Baru pada era Presiden Abdurrahman Wahid, tenaganya dimanfaatkan. Namun, penggunaan tenaga Lopa baru dilakukan ketika pemerintahan Abdurrahman Wahid terjepit oleh krisis integritas dan kepercayaan publik.

Maka, ketika jadi Jaksa Agung, Lopa mengatakan, ia langsung tancap gas guna memberikan segala kemampuannya untuk menegakkan hukum. "Saya sempat enam kali masuk nominasi Jaksa Agung, tetapi tidak pernah jadi. Sekarang saya jadi Jaksa Agung. Meski mungkin waktunya sangat pendek, saya hendak berikan yang terbaik," kata Lopa, suatu waktu di ruang kerjanya.

Lopa menuturkan, ia tidak mempunyai alternatif lain kecuali menggunakan kecepatan tinggi. Kejahatan pidana korupsi dan kejahatan pidana lainnya sudah demikian menumpuk sehingga harus diantisipasi dengan kecepatan dan kecermatan. Rakyat sudah demikian lama merindukan keadilan, mendambakan penegakan hukum. Oleh karena itu, segenap kekuatan jaksa harus dikerahkan untuk memenuhi asa itu. Ia tidak terlampau menghiraukan, apakah stamina para jaksa cukup kuat.

Tingginya tempo yang dimainkan Lopa boleh jadi menjadi salah satu faktor turunnya kondisi kesehatannya. Ia mati-matian bekerja. Ia mengabaikan olahraga. Ia sempat tak hirau pada kesehatan, dan acap kali telat makan. Penyakit gula dan gangguan jantung yang belum lama ini ia idap, rupanya mulai mengganggunya.

Pada saat yang berbarengan, ia berada dalam pressure yang amat kuat. Ia hendak menegakkan hukum, dan jalan tanpa kompromi. Siapa pun yang bersalah ia sikat. Akibatnya, orang-orang yang merasa terancam oleh gerakan Lopa melobi kalangan tertentu yang bisa menekan Lopa dengan jalan kekuasaan.

Dalam beberapa kesempatan berada di ruang kerjanya, Kompas mendengar ia menerima telepon dari beberapa pejabat teras negeri ini. Lopa tampak berdebat dan kukuh pada pendiriannya. Ia memang tidak bisa digoyang, tetapi pressure keras yang datang terus-menerus, termasuk sinisme media massa yang mempertanyakan apakah ia bisa berbuat banyak dalam tempo singkat, membuat Lopa lelah.

***

TEMA besar lain yang ia ketengahkan adalah soal integritas dan pengabdian jaksa. Ia memperingatkan para jaksa agar tidak menerima apa pun dari tersangka, terdakwa, atau para broker. Tidak hanya sampai di sini, ia memerlukan memasang iklan di media massa yang intinya menegaskan tak seorang jaksa pun dibolehkan menerima apalagi meminta apa pun dari tersangka, terdakwa, atau broker.

Tidak ada seorang jaksa pun yang merasa berhak mencibir sikap tersebut. Sebab, Lopa adalah teladan yang paling pas untuk urusan integritas. Para bawahannya sangat tahu, betapa jujur dan sederhana pria kelahiran Mandar, Sulawesi Selatan, 27 Agustus 1935, itu.

Lopa sudah dua kali duduk di kabinet, tetapi ia tidak menempati rumah dinas menteri. Ia memilih tetap tinggal di Pondok Bambu (Jakarta Timur), rumah sangat sederhana yang ia cicil bertahun-tahun. Tidak ada perabotan mewah di rumah yang berbatasan langsung dengan Rumah Tahanan Pondok Bambu itu. Satu-satunya yang menonjol ialah adanya sebuah warung telepon yang dibuka keluarga Lopa.

Setelah masuk kabinet pun, ia tidak berubah. Beli rokok, misalnya, kerap ia lakukan sendiri, dengan bersandal dan mengenakan sarung Bugis. Ia pun tetap menyantap makanan kesukaannya, misalnya nasi Padang, coto Makassar, sop konro dan sebagainya. Makanan mewah dari restoran atau hotel bintang lima hampir tidak pernah singgah di meja makannya.

Pengusaha, yang juga mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan HM Jusuf Kalla, punya banyak cerita ihwal kejujuran Lopa. Tahun 1980-an di Makassar, misalnya, tatkala masih menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Lopa datang ke kantornya untuk membeli mobil Toyota.

"Pak Lopa bertanya berapa harganya, saya sebut sekian juta. Saya polos-polos saja berkata, setiap pembelian mobil bisa didiskon. Ia bertanya berapa diskon yang wajar. Saya katakan tiga persen. Namun, atas nama pertemanan, saya beri diskon 70 persen. Ia kontan menolak. Lho, saya katakan, saya penjual mobil dan mobil itu milik saya. Mau saya kasih diskon 70 persen, 80 persen, atau bahkan 90 persen, itu urusan saya. Almarhum menolak dan tetap ngotot minta diskon wajar, tiga persen. Saya tidak bisa apa-apa kecuali mengatakan iya," katanya.

***

DALAM urusan dinas atau penegakan hukum, almarhum memang dikenal amat keras, dan konsisten. Ia tidak mau menerima tamu-meski tamu itu sahabat baiknya-kalau ia tahu tamu itu datang bicara perkara yang tengah berjalan. Kepada aparatnya, ia juga berlaku ekstra keras. Ia bahkan sampai "menginterogasi" pejabat eselon satu yang diduganya "bermain" dalam suatu perkara.

Sikapnya ini yang mungkin membuat ia kadang kala tampak kesepian. Teman-teman dekatnya acap kikuk berdekatan dengannya. Akan tetapi, apakah ia benar-benar kesepian? Jawabannya segera ditemukan tatkala berita bahwa ia meninggal dunia disiarkan media massa. Masyarakat dari semua golongan dan etnis merasa kehilangan. Sejumlah orang yang selama ini menunjukkan sikap berseberangan ikut meratapi kepergiannya.

Mestinya, kata advokat OC Kaligis, Kejaksaan Agung merasa sangat kehilangan luar biasa atas kepergian orang besarnya. "Saya usulkan, Kejaksaan Agung memasang patung Pak Lopa di halaman Kejagung. Ini agar semua orang tahu bahwa Kejaksaan Agung pernah mempunyai orang sehebat dan sebersih Lopa," kata Kaligis.

"Seorang mahasiswi UI sampai menangis ketika menyampaikan duka citanya atas kepergian Lopa," tutur penasihat ahli Jaksa Agung, Prof Achmad Ali.

Titin Dewi, seorang pegawai public relations di Jakarta, dengan emosional menyatakan, ketika Lopa diangkat menjadi Jaksa Agung, ia seperti merasa bahwa bangsa Indonesia yang tengah dipeluk kegelapan seperti mendapat penerangan. "Akan tetapi, penerangan itu kini padam lagi, sungguh menyedihkan," katanya.

Bangsa ini memang kehilangan penerangan ketika Lopa berpulang. Pak Lopa, selamat jalan. (Abun Sanda)
---Obituari
Dan, Lampu Itu Pun Redup...
HOMEPAGE: Mailing List & Database Center -

----oo0oo----

“ … Rumah Sederhana

Suasana duka mendalam tak hanya terjadi di Jakarta. Tapi juga di rumah miliknya di jalan Kumala Merdeka 4 Makassar. Puluhan sanak keluarga dan warga setempat mendatangi rumah sederhana yang berada di lorong sempit. Mereka yang datang sebagian hanya kebagian berdiri di halaman dan jalan setapak karena tidak muat di rumah yang dicicilnya pada 1964 tersebut.

Di ruang tamu berbentuk "L" terdapat dua sofa yang sudah termakan usia. Keduanya dibeli almarhum pada tahun 1985 ketika menjabat Kepala kejaksaan Negeri di Ternate, Maluku Utara. Pada dinding terdapat foto-foto keluarga dan satu buah lukisan dan bufet yang berisikan beberapa buah keramik dan kipas angin kecil yang sudah rusak.

Siapapun yang melihat rumah tersebut, tidak akan menyangka bahwa itu milik seorang pejabat tinggi negara. Tidak seperti rumah mewah bernilai miliaran rupiah yang dimiliki kebanyakan pejabat tinggi di Sulawesi Selatan.

Rumah tersebut dijaga saudara kandung Baharuddin, Nurlia Lopa yang bekerja di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Setiap ke Makassar, Lopa tinggal di rumah ini berkumpul bersama saudara-saudaranya, sebelum mereka mudik ke dusun Pambusuang.

Di Dusun itu kedua orang tua Lopa, Haji Lopa dan Hajjah Samarinna, dimakamkan. Di sana juga masih tertinggal rumah panggung tempat Lopa dilahirkan. Rumah sederhana itu sejak puluhan tahun silam, belum pernah direnovasi.

Namun dalam hidup penuh kesederhanaan tersebut, Baharuddin Lopa berhasil membangun tiga buah Masjid di dusun tersebut. Lopa sebenarnya punya rencana mendirikan Pesantren. Namun niatnya itu belum terwujud hingga ia menghembuskan nafas terakhir.

Buah Bibir di Makassar

Berita meninggalnya Prof Dr H Baharuddin Lopa begitu mengagetkan warga Makassar. Calon Gubernur di provinsi tersebut kembali menjadi buah bibir semua kalangan di Makassar. Mulai pejabat hingga pekerja bangunan dan tukang becak, buruh pelabuhan, mandor, tukang batu sampai pengangguran menyatakan duka yang mendalam.

Perbincangan itu berlangsung di warung-warung kopi, di pojok-pojok jalan atau dibawah pohon dan tempat-tempat lainnya. Masyarakat Makassar sangat mengenal Lopa tidak saja saat menduduki jabatan Jaksa Agung, tapi sejak menjadi Jaksa Tinggi di Sulawesi Selatan. Terlebih saat berhasil menjebloskan seorang pengusaha kondang di Sulawesi Selatan yang waktu itu dikenal sebagai orang kebal hukum, Tony Gozal.

Coba kita ikuti perbincangan di warung kopi di Jalan Veteran Utara Makassar. "Kita semua jujur mengakui bahwa kepergian Pak Lopa merupakan kehilangan besar bagi kita semua, sebab sukar menemukan penegak hukum seperti almarhum," kata Zainullah (35) seorang mandor bangunan.

Seorang pengunjung warung kopi lainnya, Borahima (35) mengakui bahwa dirinya sangat mengagumi Baharuddin Lopa, karena berani menegakan hukum tanpa pantang bulu.

"Kalau yang lainnya hanya berani menghukum orang-orang kecil yang tidak punya becking, sedangkan Pak Lopa berani menghukum siapa saja yang bersalah, biar itu orang besar punya pangkat tinggi," kata Borahima.

Seorang lainnya yang sehari-harinya menjadi tukang becak menimpali. "Meskipun berani menindak para koruptor kakap, namun sulit baginya untuk berhasil karena hanya berjuang sendiri," katanya.

Warung kopi diberbagai sudut jalan di kota Makassar yang buka sejak dini hari merupakan tempat mengaso warga kota Makassar. Sekaligus dijadikan tempat melakukan perbincangan dari segala macam persoalan termasuk masalah politik. Kemarin pojok gosip itu menjadikan Lopa "Sang Pendekar Hukum" sebagai topik.

Ajudan Lopa Tahun 70

Lopa adalah figur jaksa Penuntut Umum yang konsisten. Bukan baru-baru ini, semasa menjabat Jaksa Agung yang hanya diembannya satu bulan tiga hari, tapi sejak awal menjejakan kakinya di kursi penuntut umum.

Coba kita dengarkan penuturan Drs Pariama Mbyo SH. Ia adalah ajudan Lopa saat menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara tahun 1968-1970.

"Begitu mendengar Pak Lopa meninggal di Arab Saudi tadi malam, saya langsung menitikan air mata. Semua yang saya alami saat menjadi ajudan beliau teringat kembali," kata Pariama kepada ANTARA di Kendari, kemarin siang.

Sebagai ajudan, Pariama yang kini menjabat Kepala Bagian Keuangan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, banyak mengetahui kepribadian dan apa saja yang dilakukan almarhun saat itu, baik saat berada di kantor maupun di luar.

Dalam urusan dinas, menurut Pariama, Lopa adalah sosok jaksa yang sulit dicari tandingannya. "Ia sangat jujur, konsisten dan tegas, terutama yang terkait dengan penegakkan hukum," katanya.

Dalam menegakkan hukum, ia tak mengenal saudara, teman atau pangkat/kekayaan seseorang. Sikap itu terlihat saat mengusut kasus pengadaan fiktif kitab suci Alqur'an senilai Rp 2 juta yang melibatkan Kepala Kanwil Agama Sulawesi Tenggara KH Badawi.

"Pak Lopa dengan Pak KH Badawi saat itu berteman akrab. Hampir setiap malam Jumat saya disuruh menjemput Pak KH Badawi untuk baca doa selamat di rumah Pak Lopa," katanya.

Tetapi ketika KH Badawi diduga terlibat kasus pengadaan fiktif kitab suci tersebut, Lopa tidak mau kompromi. Ia langsung memprosesnya. Meskipun KH Badawi berkali-kali memohon kepadanya agar tidak memproses kasus tersebut.

Menurut Pariama, Kajati pertama di provinsi itu juga sangat alergi terhadap hadiah dalam bentuk apapun. Baik yang diberikan oleh pejabat bawahannya maupun pejabat pemerintah lain juga kalangan pengusaha.

Setiap diberi hadiah, selalu ditolaknya dengan halus. "Ia selalu mengatakan kepada si-pemberi hadiah bahwa dirinya tidak perlu diberi hadiah karena ia memiliki gaji. Yang perlu diberi hadiah adalah rakyat yang susah," katanya.

Pernah Gubernur Sulawesi Tenggara, waktu itu H Edi Sabara, memberikan hadiah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah pada awal tahun 70-an tentu sangat besar). "Uang tersebut tidak diambil, tapi menyuruh saya untuk menyerahkannya kepada panti Jompo di Lepo-Lepo Kendari," ujar Pariama.

Dalam kehidupan sehari-hari, Lopa juga sangat sederhana. Waktu itu ia hanya memakai pakaian dinas dan kemeja batik yang itu-itu saja. Makanan sehari-hari yang menjadi hobinya adalah nasi, ikan lure (teri) dan sayur daun singkong.

Kalau istrinya ke pasar, tidak boleh menggunakan kendaraan dinas dengan alasan ke pasar itu bukan untuk urusan dinas tapi untuk urusan pribadi.

Terhadap karyawannya Lopa juga penuh perhatian. "Setiap keluar dari ruang kerjanya langsung ke ruangan kepegawaian dan menanyakan kepada kepala kepegawaian, siapa yang mau naik pangkat atau gaji dan kalau ada segera ia menandatangani berkasnya," katanya.

Tapi kalau ada karyawan yang bersalah pasti dimemarahi habis. "Tapi segera dimaafkannya kalau yang bersangkutan minta maaf," katanya. "Sebagai ajudan waktu itu, saya sering mengalaminya," ujar Pariama.

Lopa juga seorang pengarang. Di kala santai dan tiba-tiba muncul ide di pikirannya, ia langsung menyuruh ajudannya untuk menulis semua yang diucapkannya hingga kemudian menjadi sebuah buku.

Saat bertugas di Kendari, Lopa sempat menulis beberapa buku diantaranya, "Cara-Cara Memberantas Komunis di Sulawesi Tenggara" . Sedangkan saat menjadi Kajati Sulawesi Selatan, diantaranya, ia menulis buku tentang "Bahaya Komunis dan Demokrasi Kita."

Lopa juga banyak menciptakan kata-kata mutiara yang kemudian diajarkan kepada bawahannya. Misalnya, yang masih diingat Pariama, "Janganlah takut menegakkan hukum dan jangan takut mati demi menegakkan hukum."

Kata-kata mutiara ciptannya itu masih diingat oleh anak buahnya selama lebih 30 tahun. Dan kini Lopa "Mati saat meneggakan hukum" yang saat ini masih seperti benang basah itu. Kata-kata mutiaranya masih sangat relevan. Dan menjadi tugas bagi aparat kejaksaan yang ditinggalkannya.

Bangsa Indonesia kehilangan salah seorang putera terbaiknya. "Segala kehormatan akan diberikan kepada Pak Lopa, karena beliau meninggal dalam menunaikan tugas," kata Alwi Shihab. [Dh, Ant]
[ "Selamat Jalan Pendekar", GATRA

----oo0oo----

Baharudin Lopa

Kinasih's Room | 2004/12/17 06:11

Baharudin Lopa, sosok jujur yang langka dinegeri ini telah meninggalkan negara tercinta dan kita semua, sebelum Beliau dapat lebih banyak lagi mengajarkan kepada kita tentang kesederhanaan dan kejujuran. LOPA bahkan ketika menjabat Jaksa Agung pun masih KREDIT MOBIL KIJANG untuk kendaraan pribadinya.

Ingin aku ceritakan kepada Anda sebuah kisah kejujuran dari seorang LOPA. Ketika itu sehabis memberikan ceramah dan pidatonya di hadapan Mahasiswa Makassar, LOPA diantar ke bandara untuk kembali ke Jakarta. Didalam perjalanan, mereka asyik mengobrol dan tentu saja tidak lupa sambil menikmati kebiasaan Beliau yang susah dihilangkan, MEROKOK!. Karena keasyikan mengobrol, LOPA dengan tidak sadar memasukan ke kantong bajunya KOREK API yang dia pinjam dari salah satu mahasiswa pengantarnya.

Dan Baharudin Lopa baru menyadari ketika sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Dengan tergesa-gesa Beliau mencari wartel itu dan interlokal ke Makasar untuk melacak KOREK API siapa tadi yang tanpa sengaja Beliau masukkan ke kantong bajunya. Setelah lama melacak akhirnya dapat ditemukan Mahasiswa yang mempunyai korek tersebut. Dan setelah si mahasiswa mengikhaskan korek api tersebut, barulah Baharudi Lopa berkenan meninggalkan wartel dan bandara itu untuk pulang ke rumahnya.

Berapa harga yang BELIAU keluarkan untuk interlokal ke Makasar tentu tidak sebanding dengan harga KOREK API yang tanpa sengaja terbawa itu. Subhanallah.Wallohu'alam.

Diceritakan oleh Emha Ainun Najib (Kenduri Cinta, 15 Desember 2004)

" ... Sejak menjabat Jaksa Agung, Lopa menggebrak dengan memburu tersangka kasus korupsi. Dia meminta tersangka kasus korupsi Sjamsul Nursalim yang sedang dirawat di Jepang dan Prajogo Pangestu yang dirawat di Singapura untuk segera pulang ke Jakarta. Lopa juga memutuskan untuk melarang keluar negeri Marimutu Sinivasan.

Selain memburu konglomerat, Lopa juga sedang menyelidiki keterlibatan Arifin Panigoro, Akbar Tandjung, dan Nurdin Halid dalam berbagai kasus korupsi. Gebrakan Lopa itu sempat dinilai bernuansa politik oleh berbagai kalangan, namun Lopa tidak mundur. Bahkan, Lopa menjanjikan pemeriksaan akan terus dilanjutkan, kecuali kalau dia sudah tidak menjadi Jaksa Agung.

Sejak menjabat Jaksa Agung, 6 Juni 2001, menggantikan Marzuki Darusman, Lopa bekerja keras untuk memberantas korupsi. Dia bersama staf ahli Dr Andi Hamzah dan Prof Dr Achmad Ali dan staf lainnya, masih tampak di kantornya hingga pukul 23.00. ... "

----oo0oo----

“ … Perginya Sang Pendekar Hukum

KALAUPUN esok langit akan runtuh, maka saya akan berusaha untuk menegakkan hukum. Negeri ini tidak akan pernah bisa sampai kepada cita-citanya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur tanpa ada penegakan hukum. Itulah kata-kata yang diutarakan Prof Baharuddin Lopa ketika ditanya mengapa ia mau menerima jabatan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada sebuah pemerintahan yang sedang berada di ujung tanduk. Banyak orang yang mempertanyakan untuk apa Baharuddin Lopa mau mempertaruhkan nama baiknya pada sesuatu yang tidak pasti. Bahkan, ketika kemudian ia dipindahkan lagi untuk menempati jabatan sebagai Jaksa Agung, padahal Sidang Istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden tinggal di depan mata.

Namun, itulah Baharuddin Lopa. Ia dilahirkan sebagai seorang pendekar hukum. Ia merasa berdosa apabila tidak memberikan sumbangsihnya untuk menegakkan hukum di negeri ini.

Tidak ada yang menyangsikan kejujuran dan komitmen seorang Lopa. Bahkan, di zaman Soeharto, ia berani melawan arus untuk menghantam segala sesuatu yang berbau KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Sayang Lopa hadir di waktu yang tidak tepat, di saat kondisi politik sama sekali tidak mendukung bagi dirinya untuk menegakkan hukum.

Ketulusan dan bahkan kenaifannya kadang dimanfaatkan oleh para politisi. Dalam suatu pertemuan dengan pemimpin redaksi surat kabar, Lopa baru sadar bahwa dirinya dimanfaatkan oleh pihak tertentu ketika ia diminta menemui pimpinan DPR untuk meminta agar DPR tidak mengeluarkan memorandum kepada Presiden.

Ia baru sadar kemudian ketika diingatkan bahwa tindakannya itu bisa dikategorikan sebagai contempt of parliament. Ia pun merasa ngeri ketika diingatkan peristiwa Magna Charta di mana eksekutif yang mencoba melampaui kewenangan parlemen kemudian dipancung kepalanya.

Namun, Lopa tidak merasa menyesal. Paling tidak ia merasa telah melakukan upaya terbaik untuk menghindarkan hal-hal yang tidak baik bagi negeri ini.

"Mungkin baik juga bahwa sayalah yang datang, karena menurut teman-teman di DPR, karena sayalah maka mereka mau menerima. Kalau bukan saya, mereka mengatakan, tidak mau menerima. Dan kalau sampai seorang menteri lain datang dan tidak diterima oleh DPR, bagaimana citra pemerintahan dan kabinet jadinya," kata Lopa ketika itu.

***
SEBAGAI seorang pendekar hukum, Lopa seorang yang apolitik. Ia mengakui bahwa dirinya tidak paham lika-liku politik dan ia tidak menutup diri bahwa dirinya kadang dimanfaatkan orang lain.

Ia merasa kecewa ketika muncul isu bahwa dirinyalah yang mengusulkan dikeluarkannya dekrit kepada Presiden. Menurut Lopa, tidaklah mungkin dirinya memberi usulan yang bertentangan dengan aturan hukum.

"Beberapa kali saya menulis di Kompas mengenai pentingnya penegakan hukum. Silakan periksa tulisan-tulisan saya. Bagi saya penegakan hukum tidak bisa ditawar-tawar lagi. Masa kemudian saya mengusulkan sebuah tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan hokum," kata Lopa.

Ia kemudian menjelaskan duduk perkara dari semua isu tersebut. Menurut Lopa, dirinya diminta pandangan hukum tentang kemungkinan Presiden mengeluarkan dekrit.

"Karena saya diminta, saya menyiapkan sebuah paper. Dalam paper itu saya jelaskan bahwa ada beberapa sistem pemerintahan di dunia ini. Saya jelaskan bahwa kepala pemerintahan dan parlemen bisa saling membubarkan apabila ada perbedaan pandangan. Namun itu berlaku pada negara-negara yang menerapkan sistem parlementer. Dalam sistem presidensial hal itu tidak dimungkinkan, karena kedudukan kepala pemerintahan dan parlemen sejajar," kata Lopa.

"Oleh karena kita menganut sistem presidensial, maka seyogianya tidak dilakukan pembubaran parlemen. Kalau itu dilakukan maka itu bertentangan dengan konstitusi," tambah Lopa.

Meski merasa kecewa dengan pandangan yang keliru, apalagi kemudian diblow-up oleh media massa, Lopa merasa tidak harus marah. "Mereka melakukan hal itu karena mereka tidak mengerti. Saya mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW yang selalu sabar menghadapi segala cobaan, meski itu menyakitkan," kata Lopa.

Di tengah nada bicara yang tegas, Lopa memang menyimpan kelembutan. Setiap ucapannya selalu mengacu kepada contoh-contoh yang selalu dilakukan Nabi Muhammad SAW.

Prof Baharuddin Lopa tampak berusaha semakin dekat dengan Tuhan dan Nabinya. Itu pulalah yang terlihat dari keinginannya untuk menjalankan ibadah umrah di sela-sela penyerahan jabatannya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi. Ternyata itu merupakan ibadahnya yang terakhir dan sekaligus perjalanannya yang terakhir.

Selamat Jalan Prof Baharuddin Lopa. Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun.
(tom) … “

http://groups.yahoo.com/group/relasimania/message/7039

----oo0oo----

Mencegah tekanan darah rendah

noreply@blogger.com (elti) — Sat, 10 Jul 2010 10:07:00 +0000

Sudah beberapa hari ini sepertinya badan agak kurang fit, gampang capek, kalau mau berubah posisi duduk mulai pusing-pusing, ditambah bikin laporan... makin pusing deh.. (padahal kerjaan ga banyak..)
Sesegera mungkin saya periksa ke dokter umum, dan seperti yang saya duga, hipotensi alias tekanan darah rendah.. 90/60 mmHg.. setelah googling kesana kemari, baru saya tahu, katanya tensi darah 90/60 itu ambang rendah.
Okelah, saat itu juga saya putuskan untuk hidup sehat dan mulai introspeksi asupan gizi sebelumnya. Menurut mbah google.com, penderita hipotensi ada kemungkian besar sering kambuh. Nah, untuk pencegahannya ada banyak cara, dan sebagian besar ini berkaitan dengan asupan makanan dan minuman.

Minum air putih yang banyak 8 gelas sampai 10 gelas sehari. sesekali mimun kopi agar memicu degup jantung sehingga tekanan darah akan meningkat -- minum kopi hampir tiap hari, harusnya malah jadi tekanan darah tinggi yak?? tapi kok malah darah rendah... oooh iya, minum air putihnya yang kurang... ^___^
Mengkonsumsi makanan yang cukup mengandung kadar garam -- mmm.. ini maksudnya yang asin-asin apa ya?? waduuu.. tak suka saya.. gimana nih.. mm diskip aja ya yg ini..
Berolah raga secara teratur minimal 30 menit setiap pagi, minimal 3 kali seminggu.. -- mm.. gimana ya.. senam jumat aja jarang.. paling sering jalan2 sore abis kerja.. jalan2 ke mall.. heehe.. ini juga kali penyebabnya ya.. yupp mulai sekarang harus mulai olahragaaaaa jumaat...
Sarapan pagi, -- mm.. udah mulai rajin sekarang..
Tidur yang cukup -- paling malem jam 11 lah sekarang ini.. lumayan ada waktu 6 jam buat tidur.. udah cukup kan?
Makan daging kambing (sate kambing, gulai kambing) -- hueks, kambing itu bau terkadang walopun udah dimasak.. apalagi sate kambing, kebanyakan kayak bukan dagingnya.. yah tapi demi hidup sehat, aye jabanin daah

Semoga

Pidato Sri Mulyani Indrawati di Ritz Carlton PP, Selasa malam, 18 Mei 2010

noreply@blogger.com (elti) — Tue, 29 Jun 2010 08:53:00 +0000

"Saya rasanya lebih berat berdiri disini daripada waktu dipanggil pansus Century. Dan saya bisa merasakan itu karena sometimes dari moral dan etikanya jelas berbeda. Dan itu yang membuat saya jarang sekali merasa grogi sekarang menjadi grogi. Saya diajari pak Marsilam untuk memanggil orang tanpa mas atau bapak, karena diangap itu adalah ekspresi egalitarian. Saya susah manggil 'Marsilam', selalu pakai 'pak', dan dia marah. Tapi untuk Rocky saya malam ini saya panggil Rocky (Rocky Gerung dari P2D) yang baik. Terimakasih atas...... (tepuk tangan)

Tapi saya jelas nggak berani manggil Rahmat Toleng dengan Rahmat Tolengtor, kasus. Terimakasih atas introduksi yang sangat generous. Saya sebetulnya agak keberatan diundang malam hari ini untuk dua hal. Pertama karena judulnya adalah memberi kuliah. Dan biasanya kalau memberi kuliah saya harus, paling tidak membaca textbook yang harus saya baca dulu dan kemudian berpikir keras bagaimana menjelaskan.

Dan malam ini tidak ada kuliah di gedung atau di hotel yang begitu bagus tu biasanya kuliah kelas internasional atau spesial biasanya. Hanya untuk eksekutif yang bayar SPP nya mahal. Dan pasti neolib itu (disambut tertawa). Oleh karena itu saya revisi mungkin namanya lebih adalah ekspresi saya untuk berbicara tentang kebijakan publik dan etika publik.

Yang kedua, meskipun tadi mas Rocky menyampaikan, eh salah lagi. Kalau tadi disebutkan mengenai ada dua laki-laki, hati kecil saya tetap saya akan mengatakan sampai hari ini saya adalah pembantu laki-laki itu (tepuk tangan). Dan malam ini saya akan sekaligus menceritakan tentang konsep etika yang saya pahami pada saat saya masih pembantu, secara etika saya tidak boleh untuk mengatakan hal yang buruk kepada siapapun yang saya bantu. Jadi saya mohon maaf kalau agak berbeda dan aspirasinya tidak sesuai dengan amanat pada hari ini.

Tapi saya diminta untuk bicara tentang kebijakan publik dan etika publik. Dan itu adalah suatu topik yang barangkali merupakan suatu pergulatan harian saya, semenjak hari pertama saya bersedia untuk menerima jabatan sebagai menteri di kabinet di Republik Indonesia itu.

Suatu penerimaan jabatan yang saya lakukan dengan penuh kesadaran, dengan segala upaya saya untuk memahami apa itu konsep jabatan publik. Pejabat negara yang pada dalam dirinya, setiap hari adalah melakukan tindakan, membuat pernyataan, membuat keputusan, yang semuanya adalah dimensinya untuk kepentingan publik.

Disitu letak pertama dan sangat sulit bagi orang seperti saya karena saya tidak belajar, seperti anda semua, termasuk siapa tadi yang menjadi MC, tentang filosofi. Namun saya dididik oleh keluarga untuk memahami etika di dalam pemahaman seperti yang saya ketahui. Bahwa sebagai pejabat publik, hari pertama saya harus mampu untuk membuat garis antara apa yang disebut sebagai kepentingan publik dengan kepentingan pribadi saya dan keluarga, atau kelompok.

Dan sebetulnya tidak harus menjadi muridnya Rocky Gerung di filsafat UI untuk pintar mengenai itu. Karena kita belajar selama 30 tahun dibawah rezim presiden Soeharto. Dimana begitu acak hubungan, dan acak-acakan hubungan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Dan itu merupakan modal awal saya untuk memahami konsekuensi menjadi pejabat publik yang setiap hari harus membuat kebijakan publik dengan domain saya sebagai makhluk, yang juga punya privacy atau kepentingan pribadi.

Di dalam ranah itulah kemudian dari hari pertama dan sampai lebih dari 5 tahun saya bekerja untuk pemerintahan ini. Topik mengenai apa itu kebijakan publik dan bagaimana kita harus, dari mulai berpikir, merasakan, bersikap, dan membuat keputusan menjadi sangat penting. Tentu saya tidak perlu harus mengulangi, karena itu menyangkut, yang disebut, tujuan konstitusi, yaitu kepentingan masyarakat banyak. Yaitu mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur.

Jadi kebijakan pubik dibuat tujuannya adalah untuk melayani masyarakat, Kebijakan publik dibuat melalui dan oleh kekuasaan. Karena dia dibuat oleh institusi publik yang eksis karena dia merupakan produk dari suatu proses politik dan dia memiliki kekuasaan untuk mengeluarkannya. Disitulah letak bersinggungan, apa yang disebut sebagai ingridient utama dari kebijakan publik, yaitu unsur kekuasaan. Dan kekuasaan itu sangat mudah menggelincirkan kita.

Kekuasaan selalu cenderung untuk corrupt. Tanpa adanya pengendalian dan sistim pengawasan, saya yakin kekuasaan itu pasti corrupt. Itu sudah dikenal oleh kita semua. Namun pada saat anda berdiri sebagai pejabat publik, memiliki kekuasan dan kekuasan itu sudah dipastikan akan membuat kita corrupt, maka pertanyaan 'kalau saya mau menjadi pejabat publik dan tidak ingin corrupt, apa yang harus saya lakukan?'

Oleh karena itu, di dalam proses-proses yang dilalui atau saya lalui, jadi ini lebih saya cerita daripada kuliah. Dari hari pertama, karena begitu khawatirnya, tapi juga pada saat yang sama punya perasaan anxiety untuk menjalankan kekuasaan, namun saya tidak ingin tergelincir kepada korupsi, maka pada hari pertama anda masuk kantor, anda bertanya dulu kepada sistem pengawas internal anda dan staff anda. Apalagi waktu itu jabatan dari Bappenas menjadi Menteri Keuangan. Dan saya sadar sesadar sadarnya bahwa kewenangan dan kekuasaan Kementrian Keuangan atau Menteri Keuangan sungguh sangat besar. Bahkan pada saat saya tidak berpikir corrupt pun orang sudah berpikir ngeres mengenai hal itu.

Bayangkan, seseorang harus mengelola suatu resources yang omsetnya tiap tahun sekitar, mulai dari saya mulai dari 400 triliun sampai sekarang diatas 1000 triliun, itu omset. Total asetnya mendekati 3000 triliun lebih.(batuk2) Saya lihat (ehem!) banyak sekali (ehem lagi) kalau bicara uang terus langsung....(ada air putih langsung datang diiringi ketawa hadirin).

Saya sudah melihat banyak sekali apa yang disebut tata kelola atau governance. pada saat seseorang memegang suatu kewenangan dimana melibatkan uang yang begitu banyak. Tidak mudah mencari orang yang tidak tergiur, apalagi terpeleset, sehingga tergoda bahwa apa yang dia kelola menjadi seoalh-olah menjadi barang atau aset miliknya sendiri.

Dan disitulah hal-hal yang sangat nyata mengenai bagaimana kita harus membuat garis pembatas yang sangat disiplin. Disiplin pada diri kita sendiri dan dalam, bahkan, pikiran kita dan perasaan kita untuk menjalankan tugas itu secara dingin, rasional, dengan penuh perhitungan dan tidak membolehkan perasaan ataupun godaan apapun untuk, bahkan berpikir untuk meng-abusenya.

Barangkali itu istilah yang disebut teknokratis. Tapi saya sih menganggap bahwa juga orang yang katanya berasal dari akademik dan disebut tekhnokrat tapi ternyata 'bau'nya tidak seperti itu. Tingkahnya apalagi lebih-lebih. Jadi saya biasanya tidak mengklasifikasikan berdasarkan label. Tapi berdasarkan genuine product nya dia hasilnya apa, tingkah laku yang esensial.

Nah, di dalam hari-hari dimana kita harus membicarakan kebijakan publik, dan tadi disebutkan bahwa kewenangan begitu besar, menyangkut sebuah atau nilai resources yang begitu besar. Kita mencoba untuk menegakkan rambu-rambu, internal maupun eksternal.

Mungkin contoh untuk internal hari pertama saya bertanya kepada Inspektorat Jenderal saya. "Tolong beri saya list apa yang boleh dan tidak boleh dari seorang menteri." Biasanya mereka bingung, tidak perndah ada menteri yang tanya begitu ke saya bu. Saya menetri boleh semuanya termasuk mecat saya.

Kalau seorang menteri kemudian menanyakan apa yang boleh dan nggak boleh, buat mereka menjadi suatu pertanyaan yang sangat janggal. Untuk kultur birokrat, itu sangat sulit dipahami. Di dalam konteks yang lebih besar dan alasan yang lebih besar adalah dengan rambu-rambu. Kita membuat standart operating procedure, tata cara, tata kelola untuk membuat bagaimana kebijakan dibuat. Bahkan menciptakan sistem check and balance.

Karena kebijakan publik dengan menggunakan elemen kekuasaan, dia sangat mudah untuk memunculkan konflik kepentingan. Saya bisa cerita berhari-hari kepada anda. Banyak contoh dimana produk-produk kebijakan sangat memungkinkan seorang, pada jabatan Menteri Keuangan, mudah tergoda. Dari korupsi kecil hingga korupsi yang besar. Dari korupsi yang sifatnya hilir dan ritel sampai korupsi yang sifatnya upstream dan hulu.

Dan bahkan dengan kewenangan dan kemampuannya dia pun bisa menyembunyikan itu. Karena dengan kewenangan yang besar, dia juga sebetulnya bisa membeli sistem. Dia bisa menciptakan network. Dia bisa menciptakan pengaruh. Dan pengaruh itu bisa menguntungkan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya. Godaan itulah yang sebetulnya kita selalu ingin bendung. Karena begitu anda tergelincir pada satu hal, maka tidak akan pernah berhenti.

Namun, meskipun kita mencoba untuk menegakkan aturan, membuat rambu-rambu, dengan menegakkan pengawasan internal dan eksternal, sering bahwa pengawasan itu pun masih bisa dilewati. Disinilah kemudian muncul, apa yang disebut unsur etika. Karena etika menempel dalam diri kita sendiri. Di dalam cara kita melihat apakah sesuatu itu pantas atau tidak pantas, apakah sesuatu itu menghianati atau tidak menghianati kepentingan publik yang harus kita layani. Apakah kita punya keyakinan bahwa kita tidak sedang menghianati kebenaran. Etika itu ada di dalam diri kita.

Dan kemudian kalau kita bicara tentang total, atau di dalam bahasa ekonomi yang keren namanya agregat, setiap kepala kita dijumlahkan menjadi etika yang jumlahnya agregat atau publik, pertanyaannya adalah apakah di dalam domain publik ini setiap etika pribadi kita bisa dijumlahkan dan menghasilkan barang publik yang kita inginkan, yaitu suatu rambu-rambu norma yang mengatur dan memberikan guidance kepada kita.

Saya termasuk yang sungguh sangat merasakan penderitaan selama menjadi menteri. Karena itu tidak terjadi. Waktu saya menjadi menteri, sering saya harus berdiri atau duduk berjam-jam di DPR. Disitu anggota DPR bertanya banyak hal. Kadang-kadang bernada pura-pura sungguh-sungguh. Merek emngkritik begitu keras. Tapi kemudian mereka dengan tenangnya mengatakan 'Ini adalah panggung politik bu.'

Waktu saya dulu masuk menteri keuangan pertama saya masih punya dua Dirjen yang sangat terkenal, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai saya. Mereka sangat powerfull. Karena pengaruhnya, dan respectability karena saya tidak tahu karena kepada angota dewan sangat luar biasa. Dan waktu saya ditanya, mulainya dari...? Segala macem. Setiap keputusan, statemen saya dan yang lain-lain selalu ditanya dengan sangat keras. Saya tadinya cukup naif mengatakan, "Oh ini ongkos demokrasi yang harus dibayar." Dan saya legowo saja dengan tenang menulis pertanyaan-pertanyaan mereka.

Waktu sudah ditulis mereka keluar ruangan, nggak pernah peduli mau dijawab atau tidak. Kemudian saya dinasehati oleh Dirjen saya itu, "Ibu tidak usah dimasukkan ke hati bu. Hal seperti itu hanya satu episod drama saja. " Tapi kemudian itu menimbulkan satu pergolakan batin orang seperti saya. Karena saya kemudian bertanya. Tadi dikaitkan dengan etika publik, kalau orang bisa secara terus menerus berpura-pura, dan media memuat, dan tidak ada satu kelompokpun mengatakan bahwa itu kepura-puraan maka kita bertanya, apalagi? siapa lagi yang akan menjadi guidance? yang mengingatkan kita dengan, apa yang disebut, norma kepantasan. Dan itu sungguh berat. Karena saya terus mengatakan kalau saya menjadi pejabat publik, ongkos untuk menjadi pejabat publik, pertama, kalau saya tidak corrupt, jelas saya legowo nggak ada masalah. Tapi yang kedua saya menjadi khawatir saya akan split personality.

Waktu di dewan saya menjadi personality yang lain, nanti di kantor saya akan menjadi lain lagi, waktu di rumah saya lain lagi. Untung suami dan anak-anak saya tidak pernah bingung yang mana saya waktu itu. Dan itu sesuatu yang sangat sulit untuk seorang seperti saya untuk harus berubah-ubah. Kalau pagi lain nilainya dengan sore, dan sore lain dengan malam. Malam lain lagi dengan tengah malam. Kan itu sesuatu yang sangat sulit untuk diterima. Itu ongkos yang paling mahal bagi seorang pejabat publik yang harus menjalankan dan ingin menjalankan secara konsisten.

Nah, oleh karena itu, didalam konteks inilah kita kan bicara mengenai kebijakan publik, etika publik yang seharusnya menjadi landasan, arahan bagi bagaimana kita memproduksi suatu tindakan, keputusan, yang itu adalah untuk urusan rakyat. Yaitu kesejahteraan rakyat, mengurangi penderitaan mereka, menaikkan suasana atau situasi yang baik di masyarakat, namun di sisi lain kita harus berhadapan dengan konteks kekuasaan dan struktur politik. Dimana buat mereka norma dan etika itu nampaknya bisa tidak hanya double standrart, triple standart.

Dan bahkan kalau kita bicara tentang istilah dan konsep mengenai konflik kepentingan, saya betul-betul terpana. Waktu saya menjadi executive director di IMF, pertama kali saya mengenal apa yang disebut birokrat dari negara maju. HAri pertama saya diminta untuk melihat dan tandatangan mengenai etika sebagai seorang executive director, do dan don'ts. Disitu juga disebutkan mengenai konsep konflik kepentingan. Bagaimana suatu institusi yang memprodusir suatu policy publik, untuk level internasional, mengharuskan setiap elemen, orang yang terlibat di dalam proses politik atau proses kebijakan itu harus menanggalkan konflik kepentingannya. Dan kalau kita ragu kita boleh tanya, apakah kalau saya melakukan ini atau menjabat yang ini apakah masuk dalam domain konflik kepentingan. Dan mereka memberikan counsel untuk kita untuk bisa membuat keputusan yang baik.

Sehingga bekerja di institusi seperti itu menurut saya mudah. Dan kalau sampai anda tergelincir ya kebangetan aja anda. Namun waktu kembali ke Indonesia dan saya dengan pemahaman pengenai konsep konflik kepentingan, saya sering menghadiri suatu rapat membuat suatu kebijakan, dimana kebijakan itu akan berimplikasi kepada anggaran, entah belanja, entah insentif, dan pihak yang ikut duduk dalam proses kebijakan itu adalah pihak yang akan mendapatkan keuntungan itu. Dan tidak ada rasa risih. Hanya untuk menunjukkan yang penting pemerintahan efektif, jalan. Kuenya dibagi ke siapa itu adalah urusan sekunder.

Anda bisa melihat bahwa kalau pejabat itu adalah background nya pengusaha, meskipun yang bersangkutan mengatakan telah meninggalkan seluruh bisnisnya, tapi semua orang tahu bahwa adiknya, kakaknya, anaknya, dan teteh, mamah, aa' semuanya masih run. Dan dengan tenangnya, berbagai kebijakan, bahkan yang membuat saya terpana, kalau dalam hal ini apa disebutnya? kalau dalam bahasa inggris apa disebutnya?i drop my job atau apa..bengong itu.

Kita bingung bahwa ada suatu keputusan dibuat, dan saya banyak catatan pribadi saya di buku saya. Ada keputusan ini, tiba-tiba besok lagi keputusan itu ternyata yang menimport adalah perusahaannya dia.

Nah ini merupakan sesuatu hal yang barangkali tanpa harus mendramatisir yang dikatakan oleh Rocky tadi seolah-olah menjadi the most reason phenomena. Kita semua tahu, itulah penyakit yang terjadi di jaman orde baru. Hanya dulu dibuatnya secara tertutup, tapi sekarang dengan kecanggihan, karena kemampuan dari kekuasaan, dia mengkooptasi decision making process juga. Kelihatannya demokrasi, kelihatannya melalui proses check and balance, tapi di dalam dirinya, unsur mengenai konflik kepentingan dan tanpa etika begitu kental. Etika itu barang yang jarang disebut pak.

Ada suatu saat saya membuat rapat dan rapat ini jelas berhubungan dengan beberapa perusahaan. Kebetulan ada beberapa dari yang kita undang, dia adalah komisaris dari beberapa perusahaan itu. Kami biasa, dan saya mengatakan dengan tenang, bagi yang punya aviliasi dengan apa yang kita diskusikan silahkan keluar dari ruangan. Memang itu adalah tradisi yang coba kita lakukan di kementrian keuangan. Kebetulan mereka adlaah teman-teman saya. Jadi teman-teman saya itu dengan bitter mengatakan, "Mba ani jangan sadis-sadis amat lah kayak gitu. Kalaupun kita disuruh keluar juga diem-diem aja. Nggak usah caranya kayak gitu."

Saya ingin menceritakan cerita seperti ini kepada anda bagaimana ternyata konsep mengenai etika dan konflik kepentingan itu, bisa dikatakan sangat langka di republik ini. Dan kalau kita berusaha untuk menjalankan dan menegakkan, kita dianggap menjadi barang yang aneh. Jadi tadi kalau MC nya menjelaskan bahwa saya ingin menjelaskan bahwa di luar gua itu ada sinar dan dunia yang begitu bagus, di dalam saya dianggap seperti orang yang cerita yang nggak nggak aja. Belum kalau di dalam konteks politik besar, kemudian, wah ini konsep barat pasti 'Lihat saja Sri Mulyani, neolib.'

Jadi saya mungkin akan mengatakan bagaimana ke depan di dalam proses politik. Tentu adalah suatu keresahan buat kita. Karena episod yang terjadi beberapa kali adalah bahwa di dalam ruangan publik, rakyat atau masyarakat yang harusnya menjadi the ultimate shareholder dari kekuasaan. Dia memilih, kepada siapapun CEO di republik ini dan dia juga memilih dari orang-orang yang diminta untuk menjadi pengawas atau check terhadap CEO nya.

Dan proses ini ternyata juga tidak murah dan mudah. Sudah banyak orang yang mengatakan untuk menjadi seorang jabatan eksekutif dari level kabupaten, kota, propinsi, membutuhkan biaya yang luar biasa, apalagi presiden pastinya. Dan biayanya sungguh sangat tidak bisa dibayangkan untuk suatu beban seseorang. Saya menteri keuangan saya biasa mengurusi ratusan triliun bahkan ribuan, tapi saya tidak kaget dengan angka. Tapi saya akan kaget kalau itu menjadi beban personal.

Seseorang akan menjadi kandidat mengeluarkan biaya sebesar itu. Kalkulasi mengenai return of investment saja tidak masuk. Bagaimana anda mengatakan dan waktu saya mengatakan sya lihat struktur gaji pejabat negara sungguh sangat tidak rasional. Dan kita pura-pura tidak boleh menaikkan karena kalau menaikkan kita dianggap mau mensejahterakan diri sebelum mensejahterakan rakyat. Sehingga muncullah anomali yang sangat tidak bisa dijelaskan oleh logika akal sehat, bahkan Rocky bilangnya ada akal miring. Saya mencoba sebagai pejabat negara untuk mengembalikan akal sehat dengan mengatakan strukturnya harus dibenahi lagi. Namun toh tetap tidak bisa menjelaskan suatu proses politik yang begitu sangat mahalnya.

Sehingga memunculkan suatu kebutuhan untuk berkolaborasi dengan sumber finansialnya. Dan disitulah kontrak terjadi. Di tingkat daerah, tidak mungkin itu dilakukan dengan membayar melalui gajinya. Bahkan melalui APBD nya pun tidak mungkin karena size dari APBN nya kadang-kadang tidak sebesar atau mungkin juga lebih sulit. Sehingga yang bisa adalah melalui policy. Policy yang bisa dijual belikan. Dan itu adalah adalah bentuk hasil dari suatu kolaborasi.

pertanyaan untuk kita semua, bagaimana kita menyikapi hal ini didalam konteks bahwa produk dari kebijakan publik, melalui sebuah proses politik yang begitu mahal sudah pasti akan distated dengan struktur yang membentuk awalnya. KArena kebijakan publik adalah hilirnya, hasil akhir. Hulunya yang memegang kekuasaan, lebih hulu lagi adalah prosesnya untuk mendapatkan kekuasaan itu demikian mahal.

Dan itu akan menjadi pertanyaan yang concern untuk sebuah sistem demokrasi. Maka pada saat kita dipilih atau diminta untuk menjadi pembantu atau menjadibagian dari pemerintah, Tentu kita tidak punya ilusi bahwa ruangan politik itu vakum atau hampa dari kepentingan. politik dimana saja pasti tentang kepentingan. Dan kepentingan itu kawin diantara beberapa kelompok untuk mendapatkan kekuasaan itu. Pasti itu perkawinannya adalah pada siapa saja yang menjadi pemenang.

Kalau pada hari ini tadi disebutkan ada yang menanyakan atau menyesalkan atau ada yang menangisi ada yang gelo (jawa:menyesal.red), kenapa kok Sri Mulyani memutuskan untuk mundur dari Menteri Keuangan. Tentu ini adalah suatu kalkulasi dimana saya menganggap bahwa sumbangan saya, atau apapun yang saya putuskan sebagai pejabat publik tidak lagi dikehendaki di dalam sistem politik. Dimana perkawinan kepentingan itu begitu sangat dominan dan nyata. Banyak yang mengatakan itu adalah kartel, saya lebih suka pakai kata kawin, walaupun jenis kelaminnya sama. (ketawa dan tepuktangan)

Karena politik itu lebih banyak lakinya daripada perempuan makanya saya katakan tadi. Hampir semua ketua partai politik laki kecuali satu. Dan di dalam bahwa dimana sistem politik tidak menghendaki lagi atau dalam hal ini tidak memungkinkan etika publik itu bisa dimnculkan, maka untuk orang seperti saya akan menjadi sangat tidak mungkin untuk eksis. Karena pada saat saya menerima tangungjawab untuk menjadi pejabat publik, saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri, saya tidak ingin menjadi orang yang akan menghianati dengan berbuat corrupt. Saya tidak mengatakan itu gampang. Sangat painful. Sungguh painful sekali. Dan saya tidak mengatakan bahwa saya tidak pernah mengucurkan atau meneteskan airmata untuk menegakkan prinsip itu. Karena ironinya begitu besar. Sangat besar. Anda memegang kekuasaan begitu besar. Anda bisa, anda mampu, anda bahkan boleh, bahkan diharapkan untuk meng abuse nya oleh sekelompok yang sebetulnya menginginkan itu terjadi agar nyaman dan anda tidak mau. (tepuk tangan) Pada saat yang sama anda tidak selalu di apresiasi. P2D kan baru muncul sesudah saya mundur (ketawa, disini dia terlihat mengusapkan saputangan ke matanya).

Jadi ya terlambat tidak apa-apa, terbiasa. Saya masih bisa menyelamatkan republik ini lah.

Jadi saya tidak tahu tadi, Rocky tidak ngasih tahu saya berapa menit atau berapa jam. Soalnya diatas jam 9 argonya lain lagi nanti. Jadi saya gimana harus menutupnya. Nanti kayaknya nyanyi aja balik terus nanti.

Mungkin saya akan mengatakan bahwa pada bagian akhir kuliah saya ini atau cerita saya ini saya ingin menyampaikan kepada semua kawan-kawan disini. Saya bukan dari partai politik, saya bukan politisi, tapi tidak berarti saya tidak tahu politik. Selama lebih dari 5 tahun saya tahu persis bagaimana proses politik terjadi. Kita punya perasaan yang bergumul atau bergelora atau resah. Keresahan itu memuncak pada saat kita menghadapi realita jangan-jangan banyak orang yang ingin berbuat baik merasa frustasi. Atau mungkin saya akan less dramatic. Banyak orang-orang yang harus dipaksa untuk berkompromi dan sering kita menghibur diri dengan mengatakan kompromi ini perlu untuk kepentingan yang lebih besar. Sebetulnya cerita itu bukan cerita baru, karena saya tahu betul pergumulan para teknokrat jaman Pak Harto, untuk memutuskan stay atau out adalah pada dilema, apakah dengan stay saya bisa membuat kebijakan publik yang lebih baik sehingga menyelamatkan suatu kerusakan yang lebih besar. Atau anda out dan anda disitu akan punya kans untuk berbuat atau tidak, paling tidak resiko getting associated with menjadi less. Personal gain, public loss. If you are stay, dan itu yang saya rasakan 5 tahun, you suddenly feel that everybody is your enemy.

Karena no one yang sangat simpati dan tahu kita pun akan tidak terlalu happy karena kita tetap berada di dalam sistem. Yang tidak sejalan dengan ktia juga jengkel karena kita tidak bisa masuk kelompok yang bisa diajak enak-enakan. Sehingga anda di dalam di sandwich di dua hal itu. Dan itu bukan suatu pengalaman yang mudah. Sehingga kita harus berkolaborasi untuk membuat space yang lebih enak, lebih banyak sehingga kita bisa menemukan kesamaan.

Nah kalau kita ingin kembali kepada topiknya untuk menutup juga, saya rasa forum-forum semacam ini atau saya mengatakan kelompok seperti anda yang duduk pada malam hari ini adalah kelompok kelas menengah. Yang sangat sadar membayar pajak. Membayarnya tentu tidak sukarela, tidak seorang yang patriotik yang mengatakan dia membayar pajak sukarela. Tapi meskipun tidak sukarela, anda sadar bahwa itu adalah suatu kewajiban untuk menjaga republik ini tetap berdaulat. Dan orang seperti anda yang tau membayar pajak adalah kewajiban dan sekaligus hak untuk menagih kepada negara, mengembalikan dalam bentuk sistim politik yang kita inginkan. Maka sebetulnya di tangan orang-orang seperti anda lah republik ini harus dijaga. Sungguh berat, dan saya ditanya atau berkali-kali di banyak forum untuk ditanya, kenapa ibu pergi? Bagaimana reformasi, kan yang dikerjakan semua penting. Apakah ibu tidak melihat Indonesia sebagai tempat untuk pengabdian yang lebih penting dibandingkan bank dunia.

Seolah-olah sepertinya negara ini menjadi tanggungjawab Sri Mulyani. Dan saya keberatan. Dan saya ingin sampaikan di forum ini karena anda juga bertanggungjawab kalau bertama hal yang sama ke saya. Anda semua bertanggungjawab sama seperti saya. Mencintai republik ini dengan banyak sekali pengorbanan sampai saya harus menyampaikan kepada jajaran pajak, jajaran bea cukai, jajaran perbendaharaan, "Jangan pernah putus asa mencintai republik." Saya tahu, sungguh sulit mengurusnya pada masa-masa transisi yang sangat pelik.

Kecintaan itu paling tidak akan terus memelihara suara hati kita. Dan bahkan menjaga etika kita di dalam betindak dan berbuat serta membuat keputusan. Dan saya ingin membagi kepada teman-teman disini, karena terlalu banyak di media seolah-olah ditunjukkan yang terjadi dari aparat di kementrian keuangan yang sudah direformasi masih terjadi kasus seperti Gayus.

Saya ingin memberikan testimoni bahwa banyak sekali aparat yang betul-betul genuinly adalah orang-orang yang dedicated. Mereka yang cinta republik sama seperti anda. Mereka juga kritis, mereka punya nurani, mereka punya harga diri. Dia bekerja pada masing-masing unit, mungkin mereka tidak bersuara karena mereka adalah bagian dari birokrat yang tidak boleh bersuara banyak tapi harus bekerja.

Sebagian kecil adalah kelompok rakus, dan dengan kekuasaan sangat senang untuk meng abuse. Tapi saya katakan sebagian besar adalah orang-orang baik dan terhormat. Saya ingin tolong dibantu, berilah ruang untuk orang-orang ini untuk dikenali oleh anda juga dan oleh masyarakat. Sehingga landscape negara ini tidak hanya didominasi oleh cerita, oleh tokoh, apalagi dipublikasi dengan seolah-oalh menggambarkan bahwa seluruh sistem ini adalah buruk dan runtuh. Selama seminggu ini saya terus melakukan pertemuan dan sekaligus perpisahan dengan jajaran di kementrian keuangan dan saya bisa memberikan, sekali lagi, testimoni bahwa perasaan mereka untuk membuktikan bahwa reform bisa jalan ada disana. Bantu mereka untuk tetap menjaga api itu. Dan jangan kemudian anda disini bicara dengan saya, ya bisa diselamatkan kalau sri mulyani tetap menjadi Menteri keuangan. Saya rasa tidak juga.

Suasana yang kita rasakan pada minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, seolah-olah persoalan negara ini disandera oleh satu orang, sri mulyani. Sedemikian pandainya proses politik itu diramu sedemikian sehingga seolah-olah persoalannya menjadi persoalan satu orang. Seseorang yang pada sautu ketika dia harus membuat keputusan yang sungguh tidak mudah, dengan berbagai pergumulan, kejengkelan, kemarahan, kecapekan, kelelahan, namun dia harus tetap membuat kebijakan publik. Dia berusaha, berusaha di setiap pertemuan, mencoba untuk meneliti dirinya sendiri apakah dia punya kepentingan pribadi atau kelompok, dan apakah dia diintervensi atau tidak, apakah dia membuat keputusan karena ada tujuan yang lain. Berhari-hari, berjam-jam dia bertanya, dia minta, dia mengundang orang dan orang-orang ini yang tidak akan segan mengingatkan kepada saya. Meskipun mereka tahu saya menteri, mereka lebih tua dari saya. Orang seperti pak Darmin, siapa yang bisa bilang atau marahin pak marsilam?Wong semua orang dimarahin duluan sama dia.

Mereka ada disana hanya untuk mengingatkan saya berbagai rambu-rambu, berbagai pilihan dan pilihan sudah dibuat. Dan itu dilaporkan, dan itu diaudit dan itu kemudian dirapatkan secara terbuka. Dan itu kemudian dirapatkerjakan di DPR. Bagaimana mungkin itu kemudia 18 bulan kemudian dia seolah-olah menjadi keputusan individu seorang Sri Mulyani. Proses itu berjalan dan etika sunyi. Akal sehat tidak ada. Dan itu memunculkan suatu perasaan apakah pejabat publik yang tugasnya membuat kebijakan publik pada saat dia sudah mengikuti rambu-rambu, dia masih bisa divictimize oleh sebuah proses politik. SAya hanya mengatakan, kalau dulu pergantian rezim orde lama ke orde baru, semua orang di stigma komunis, kalau ini khusus didisain pada era reformasi seorang distigma dengan sri mulyani identik dengan century. Mungkin kejadiannya di satu orang saja, tapi sebetulnya analogi dan kesamaan mengenai suatu penghakiman telah terjadi.

Sebetulnya disitulah letak kita untuk mulai bertanya, apakah proses politik yang didorong, yang dimotivate, yang ditunggangi oleh suatu kepentingan membolehkan seseorang untuk dihakimi, bahkan tanpa pengadilan. Divonis tanpa pengadilan. Itu barangkali adalah suatu episod yang sebetulnya sudah berturut-turut kita memahami konsekuensi sebagai pejabat publik yang tujuannya membuat kebijakan publik, dan berpura-pura seolah-olah ada etika dan norma yang menjadi guidance kita dibenturkan dengan realita-realita politik.

Dan untuk itu, saya hanya ingin mengatakan sebagai penutup, sebagian dari anda mengatakan apakah Sri mulyani kalah, apakah sri mulyani lari? Dan saya yakin banyak yang menyesalkan keputusan saya. Banyak yang menganggap itu adalah suatu loss atau kehilangan. Diantara anda semua yang ada disini, saya ingin mengatakan bahwa saya menang. Saya berhasil. Kemenangan dan keberhasilan saya definisikan menurut saya karena tidak didikte oleh siapapun termasuk mereka yang menginginkan saya tidak disini. (applause)

Saya merasa berhasil dan saya merasa menang karena definisi saya adalah tiga. Selama saya tidak menghianati kebenaran, selama saya tidak mengingkari nurani saya, dan selama saya masih bisa menjaga martabat dan harga diri saya, maka disitu saya menang. Terimakasih"

(standing applause) Dikutip dari notes facebook Aditya Suharmoko (jurnalis The Jakarta Post), pidato ditranskrip oleh Ririn Radiawati Kusuma (jurnalis Media Indonesia).

Tony Sly

noreply@blogger.com (elti) — Sat, 26 Jun 2010 16:46:00 +0000

Download Link : Tony Sly and Joey Cape - Accoustic
Download Link : Tony Sly - Via Munich

Tony Sly was a frontman of a punk rock-band, NUFAN (No Use For A Name). It come from California, USA with Chris Dodge (guitar), Steve Papoutsis (bass), Rory Koff (drums), and Tony Sly (vocals), was formed in 1987.

On 2004, Tony Sly together with Joey Cape, two of the best songwriter in punk, released a debut album "Accoustic". Once you hear one of their song, you will eager to hear the rest of their album. Pick this album, and I promise you will not be dissapointed. This album is a masterpiece.

Tony Sly, proves that he is comfortable working in the mellow indie rock genre on his solo CD “12 Song Program.” He is not just comfortable working with this softer music, he is comfortable working with all of it’s sounds and tones and moves between these with ease. With solid vocal and strong instrumental, Sly serves a simple and pretty album. It has almost sounds like a country song. It is a quiet romantic, meaningful, and provoke thought that it's more than just being beautiful.
Listen this song "Via Munich", you'll get what I tell you about beautiful and meaningful..

Via Munich

Every time I see it clearly
It's a time that you are near me
I just don't see the world without you

Walkin' down the streets of munich
Where I tried to drink my self sick
Try to forget and soon it will be through

But I sing your song
Where ever I go
You're along
Not actually, but in my mind
We cheers another day

2 weeks left, the world is wasted
There's nothing poetic about it
The fact is that I'm looking for a friend

One that doesn't talk to me
And kindly serves me until three
Not someone that will be there in the end

But I sing your song
Where ever I go
You're along
Not actually, but in my mind
We cheers another day

Nothing new to us
But every time it does get worse
But nevermind, that's life
And all we have is time

Membangun Morale Pajak

noreply@blogger.com (elti) — Thu, 24 Jun 2010 13:15:00 +0000

Dapet satu lagi tulisan yang bagus. Kali ini dari Bung Rhenald Kasali, seorang akademisi dan praktisi bisnis Indonesia yang sekarang menjabat sebagai ketua Program MM UI. Berikut saya copas dari Harian Seputar Indonesia. Mari kita simak sama-sama. Selamat membaca!

KETIKA ribuan orang dan para elite mencaci-maki Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak gara-gara Gayus Tambunan, lenyaplah morale (spirit,kegigihan,dan kegairahan) para pegawai.

Hal yang sama saya rasakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat proses “kriminalisasi” pimpinan berlangsung, mulai dari kasus Antasari sampai Bibit-Chandra. Sayang, pimpinan yang tinggal dua di KPK saat itu terlalu sibuk untuk memikirkan masalah morale ini. Informasi yang saya temui menyebutkan, gangguan psikologis mulai membuat mereka lamban bertindak.

Hal serupa bisa saja terjadi di Ditjen Pajak. Apalagi mantan dirjennya, yang dulu mungkin tak berbuat apa-apa, hampir setiap hari muncul di televisi mencacimaki Ditjen Pajak. Dia merasa Ditjen Pajak dulu lebih baik daripada sekarang. Terhadap ocehan seperti ini, secara kritis saya hanya bisa mengatakan,” Apa kata dunia?” Beruntung, pemerintah segera merumuskan pengganti mereka yang tak kalah cekatannya.

Dan beruntung pula di Ditjen Pajak sudah ada hasil yang memadai dari reformasi birokrasi perpajakan jilid satu yang lalu. Beruntunglah Ditjen Pajak segera bertindak, menyatukan morale yang dipelopori para reformer yang “gerah” dikait-kaitkan dengan Gayus. Apa yang harus dilakukan Ditjen Pajak untuk memperkuat pilar bangsa agar dana pajak dapat terus ditingkatkan dan diamankan dari orang-orang rakus?

Halte Bus Gayus

Melalui siaran televisi Anda sudah sering menyaksikan kondektur bus yang melewati Kantor Ditjen Pajak di dekat jembatan Semanggi, menyebut kantor itu dengan nama Gayus. Begitu kerasnya amarah rakyat terhadap Gayus, sampai seluruh insan Ditjen Pajak terkena imbas. Beberapa orang muda pegawai pajak yang naik bus kota bahkan memilih untuk turun di halte bus sebelum atau setelah halte Gayus lalu berjalan kaki sejauh 1-2 km menuju kantor.

Seperti masyarakat umum,mereka juga kecewa pada atasannya, terlebih pada yang terlibat kasus Gayus. Mereka marah besar, apalagi selama ini sudah bertekad antikorupsi. Bekerja di Ditjen Pajak hidup mereka benar-benar berada dalam ujian. Setiap hari orang datang merasakan kompromi beserta amplop tebal.Tapi,kalau Anda tanya kepada pembayar pajak seperti saya, saya yakin jawabnya akan sama: Banyak pembaruan yang telah mereka lakukan.

Seorang mantan pegawai pajak di era lalu mengatakan,“Dulu 8 dari 10 petugas pajak adalah markus dan pemburu amplop. Sekarang jumlahnya sudah jauh berkurang, tetapi masih ada,mungkin 2 dari 10”. Mendengar ucapan itu, saya jadi tersenyum,bagaimana mantan Dirjen Pajak yang sekarang menjadi praktisi dan sering muncul di televisi bisa bilang,zaman dia itu jauh lebih baik dari sekarang.

Tetapi, itulah politik, penuh intrik, balas dendam, tapi tidak kritis, cuma sinis. Yang mereka suka tidak berpikir panjang adalah apa dampaknya bagi nasib bangsa di kemudian hari? Bayangkan kalau orang pajak yang bagusbagus ramai-ramai mengundurkan diri. Atau kalau mereka jadi tak bergairah memburu wajib pajakwajib pajak kakap? Morale kerja adalah modal utama seorang pegawai.Sejak mazhab learning dalam manajemen hidup, aliran Isaac Newton yang kaya dengan logika terstruktur sudah lama ditinggalkan.

Manusia tidak bisa lagi dipandang sebagai komponen yang sama dan standar. Dia juga bukanlah sebuah objek yang duduk dalam hierarki vertikal pada suatu jajaran birokrasi. Manusia adalah makhluk hidup yang dilahirkan dengan nalar, kehendak, dan perasaan. Ketika kita gagal memahaminya,gagal pulalah kita memartisipasikan mereka. Untuk itulah,kita perlu terus menumbuhkan morale birokrasi, terutama jajaran yang ditugaskan untuk menghimpun dana dalam jumlah besar.

Ciri-ciri morale dapat dilihat secara kasatmata dalam daya juang, semangat hidup, daya kreasi, daya tangkal, dan tentu saja besarnya goals yang mereka tetapkan. Sedangkan morale yang memburuk dapat dilihat dari kegairahan yang memudar, bekerja karena diperintah, ketidaksempurnaan pencapaian target, konflik, keinginan untuk berhenti, tak ada inisiatif, dan saling menyalahkan.

Lingkaran Baik

Pekan lalu Rumah Perubahan diminta bantuan untuk membangun kembali morale aparat Ditjen Pajak. Ini untuk kesekian kalinya saya membantu temanteman Ditjen Pajak sehingga saya agak kenal siapa mereka, apa pergulatan yang mereka hadapi, dan bagaimana perubahan menghantam mereka. Sembilan tahun lalu saya mulai bergulat dengan mereka menantang asumsi-asumsi yang mereka anut selama bertahun-tahun dan mengajak keluar melawan belenggu-belenggu.

Lalu ketika Darmin Nasution memimpin Ditjen Pajak, saya juga diminta memberikan pengarahan tentang Strategic Change & Planning dalam mengawal reformasi pajak jilid satu. Semua program perubahan di Ditjen Pajak mereka kerjakan sendiri praktis tanpa bantuan konsultan.Padahal di luar sudah banyak konsultan asing yang menganga di depan mereka. Sebagai guru perubahan, saya selalu mengatakan empat hal ini.

Pertama, perubahan selalu datang bersama teman-temannya yaitu penyangkalan, perlawanan (resistensi), kecurigaan, dan pengkhianatan internal.Kedua, perubahan tidak pernah bergerak lincah seperti garis lurus yang mengikuti pola teratur. Perubahan memiliki dua pola berbentuk spiral yaitu lingkaran baik dan lingkaran setan. Lingkaran spiral itu dapat dijelaskan seperti orang yang menaiki gunung.

Dia melewati lekuk liku kontur gunung yang kadang menanjak,lalu menurun, dan naik lagi.Meski banyak melewati turunan, arahnya menuju puncak dapat dilihat. Sedangkan lingkaran setan tak memberi kepastian tujuan. Bila ada masalah setelah lama berhasil, dia segera menukikkan balik ke titik nol. Seperti kata Chairil Anwar,” Sekali berarti,lalu mati.” Ketiga,tidak semua orang dapat diajak berubah.

Ibarat tanah di perbukitan yang tandus ingin diubah menjadi hutan,hendaknya kita tak perlu berambisi dengan menanam semua titik. Kita cukup menanam benih pada tanah yang subur, dan mendiamkan batu-batu besar berada di sana. Lalu pohon-pohon besar itu akan mengeluarkan biji. Biji-biji dibawa musang, tikus, bajing, dan seterusnya menambah area persebaran. Lama-lama batu tertutup oleh pohon-pohon besar, dan bukit menjadi hijau.Namun, batu tetaplah batu,bukan tanah.

Keempat,perubahan harus dimulai dari kesamaan cara pandang. Dari semua orang yang melihat, bahkan hanya 20% yang bergerak.Maka ketika Ditjen Pajak mendapat serangan,saya kira harus ada orang yang mengambil peran. Bukan untuk melakukan pekerjaan sia-sia mengetuk batu, melainkan melindungi pohon-pohon yang sudah tumbuh. Itulah tugas mulia kita,menjaga agar reformer pajak jangan dijadikan tumbal wajib pajak bermasalah.

Pesan Menteri Keuangan

Harus diakui sudah ada banyak reformer di Ditjen Pajak. Mereka menulis perasaan mereka pada buku berjudul Berbagi Kisah dan Harapan. Cara menulisnya memang masih amatir,tetapi itulah isi perasaan insan pajak yang secara garis besar selalu mengatakan, “Ingat pesan itu dari kampung. Hidup bermartabat bukan dengan uang korupsi.”

Di penghujung acara selama tiga hari pekan lalu itu, Menteri Keuangan (Menkeu) berpesan: Musuh terbesar birokrasi adalah rasa sungkan bawahan terhadap atasannya dan sungkan sesama pejabat. “Beranilah menyampaikan yang benar. Bila perlu, berdebatlah,” ujar mantan CEO Bank Mandiri itu. Saya kira Menkeu Agus Martowardojo sangat tepat. Ini musuh bersama reformasi birokrasi yang harus dihadapi bersama.

Kalau birokrasi kita lebih profesional, mereka akan mendahulukan halhal yang utama ketimbang mementingkan kehendak orang lain yang belum tentu penting. Saya mengerti rasa berang kita terhadap aparat perpajakan belumlah pupus. Namun, mereka yang mau berubah dan menjadi reformer harus diberi apresiasi. Bersama merekalah kita melawan para koruptor dan pengemplang pajak yang berlindung di balik kekuatan atau motif-motif balas dendam politisi kotor.(*)

RHENALD KASALI
Ketua Program MM UI

Mencari Logika Reformasi Birokrasi

noreply@blogger.com (elti) — Wed, 23 Jun 2010 14:01:00 +0000

Saya membacanya di blog Catatan Praktek Perpajakan dan ternyata artikel ini dibuat oleh Meuthia Ganie-Rochman, dimuat oleh metronews tanggal 10 Juni 2010. Berikut saya copas kesini, supaya kita memahami logika reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pajak :)

Apa arti organisasi bagi suatu bangsa? Seberapa besar bangsa Indonesia memandang penting pengetahuan yang berkaitan dengan organisasi: struktur yang berkaitan dengan gagasan tentang tujuan yang ingin dicapai organisasi, logika pengorganisasian, model-model yang sesuai dengan wilayah sosialnya.

Harus diakui bahwa kita tidak terlalu memandang nilai strategis “organisasi”. Hal ini agak ironis karena setelah reformasi 1998 kita menginginkan banyak perubahan, terutama di sektor publik. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai sikap kita ini. Namun, saya hanya menyebut dua.
Mengapa pengetahuan suatu bangsa tentang organisasi sangat penting? Kebanyakan orang Indonesia memahami organisasi sebagai penting dari sudut efisiensi pengelolaan sumber daya. Ini pandangan yang dipengaruhi pengetahuan generik dari ilmu manajemen konservatif. Padahal, apa yang perlu diatur suatu organisasi jauh lebih banyak dimensinya. Apalagi dalam konteks keragaman kelompok masyarakat yang ada di Indonesia dan menginginkan tata kelola yang tidak koruptif, dan saat standar kinerja, profesi, batasan publik dan privat sering kabur.

Organisasi dalam konteks demikian harus berhadapan dengan pola-pola resistensi, jaringan kepentingan internal dengan aktor eksternal, dan mencari jalan agar bagaimana pihak-pihak yang berada di luar organisasi dapat dimanfaatkan untuk mengelola perubahan internal. Dengan demikian, makna transparansi dan akuntabilitas, dua prinsip yang sudah dianggap mantera bagi pembaharuan organisasi, akan lebih kontekstual.

Bisa dibayangkan bahwa organisasi di wilayah yang berbeda akan menghadapi situasi yang berbeda. Organisasi birokrasi berbeda dari nilai strategik sumber daya yang dimilikinya. Ada yang letaknya pada wewenang pengumpulan finansial dari masyarakat, ada yang terletak pada pemberian sanksi seperti pada lembaga-lembaga penegak hukum, atau ada yang pada weweangnya memberikan perizianan.

Hal ini saja sudah menggambarkan pada titik mana dalam organisasi tersebut serta aktor apa yang mempunyai posisi strategis. Nilai strategis di lembaga penegak hukum bersifat deliberatif dan lebih tergantung personal pejabat publiknya. Jenis nilai semacam ini lebih sukar diberi ukuran-ukuran obyektif karena itu paling sukar dilakukan pembaharuan.

Pada lembaga publik yang berhubungan dengan pajak, pembaharuan organisasi dengan menggunakan standar memang lebih mudah. Akan tetapi, karena berada dalam wilayah kepentingan individual, faktor keinginan untuk melakukan negosiasi dari anggota masyarakat akan lebih besar.

Indikator yang paling mudah adalah jika kita pergi ke toko-toko buku besar utama. Adakah bisa kita dapatkan satu buku yang membahas suatu organisasi di Indonesia dari sudut struktur, fungsi, tujuan, tekanan dan distorsi, model penanganan sumber daya organisasi, perkembangan struktur dan sebagainya yang menjadi pengetahuan sistematik? Yang kita temukan adalah buku tentang berbagai organisasi besar atau fenomenal di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Nadhatul Ulama, Partai Keadilan Sejahtera, baik dari sudut sejarah pendiriannya, misi atau kecenderungan ideologis pimpinannya.

Indikator yang kedua adalah dalam begitu banyak proyek dan program yang dikelola pemerintah, masyarakat atau donor, pengembangan organisasi dari semua yang akan menjalankannya adalah aspek yang sering dilupakan. Namun, kita bisa menyebut sedikit pengecualian, yaitu pada pembangunan/reformasi organisasi pada Kementerian Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sedangkan nilai strategis pemberi lisensi lebih kecil karena sangat mudah distandardisasikan serta anggota masyarakat masih menemukan cara untuk “tetap melakukan” tanpa kelengkapan izin. Ini salah satu alasan berkembangnya sektor informal. Kesulitan yang dialami anggota masyarakat bagi yang membutuhkan lebih terletak pada banyaknya komponen dan kelambanannya.

Reformasi di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak yang dianggap berhasil, menunjukan kombinasi yang tepat antara skema pembaharuan dan kepemimpinan. Skema memperhitungkan komponen pembaharuan yang dianggap krusial yaitu titik transparansi sebagai kontrol eksternal, kontrol internal, dan reward system.

Teknokrasi sistem (standar, komponen, prosedur dan sebagainya) dibuat terbuka, sehingga menyulitkan penyembunyian informasi. Kasus pelanggaran melalui jalan peradilan pajak, di satu sisi, menujukkan bahwa reformasi harus berlanjut meliputi institusi terkait yang makin luas. Namun, disini lain, bisa dikatakan pelanggaran itu menujukkan keberhasilan reformasi internal karena pelanggaran “ditarik ke luar” ke wilayah tempat ketidakpastian berada.

Satu hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam menarik energi luar untuk ikut dalam proses pembaharuan internal adalah mengidentifikasikan dengan tepat orientasi dan kapasitas kelompok di luar organisasi yang potensial. Untuk lembaga peradilan misalnya, keterbukaan dalam pertimbangan hakim hanya menarik atau sejalan dengan kepentingan sebagian kecil orang. Dengan demikian, tidak dapat diharapkan tekanan dari masyarakat sipil dari segi skala. Yang berminat adalah organisasi yang mampu memahami, seperti perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil reformasi hukum/bantuan hukum.

Namun, kapasitas organisasi ini terbatas, antara lain, dari sudut sumber daya. Karena itu transparansi sektor peradilan tidak akan banyak bisa dilakukan oleh kekuatan masyarakat sipil, melainkan harus dilekatkan pada sistem kelembagaan negara, antara lain mengaitkan data base para hakim dengan sistem promosi.

Contoh lain ada pada lembaga pelayanan publik. Melibatkan kontrol masyarakat pengguna tidak boleh bersifat terlalu teknokratis. Sistem kartu penilai dengan melibatkan perhitungan dari lembaga independen bisa diletakan pada skema promosi jabatan.

Meuthia Ganie-Rochman
Dosen FISIP Universitas Indonesia

[Facebook Fail]

noreply@blogger.com (elti) — Thu, 17 Jun 2010 04:23:00 +0000

Beberapa cerita dan fakta mengenai pengguna facebook yang membuat kita geleng-geleng kepala, mengelus dada ataupun tersenyum kecil karenanya... :)

Search Box itu letaknya di kotak paling atas
Jika kamu salah satu dari sekian orang yang masih membutuhkan update berita tentang mantan pacar, hati-hati. Bedakan antara "search box" dan "update status box". Pastikan kamu mengetiknya di search box, bukan update status. Berikut adalah pengakuan dari salah satu facebooker :

So every now and then I’ll type his name into the search box at the top of the Facebook home screen. Such was the case earlier this week when I typed his name, hit return, and waited for search results. (…) I was waiting for search results, except there were no search results because I typed his name into the “update” field, not the search bar.
I deleted it as quickly as possible, but was already busted by a friend. Now I’m praying that none of our mutual friends were logged into Facebook during my 10-second gaffe. Stalkers take note: make sure you’re typing into the search bar!
Hati-hati menggunakan fasilitas Poke
Kita pasti tahu bahwa facebook bisa membuat orang cemburu, update status bisa membuahkan persaingan, dan bahkan bisa menghancurkan image. tapi tahukah kamu bahwa kesalahan di facebook bisa mengantar ke penjara?? Berdasarkan Undang-undang di Tennessee, Amerika Serikat, ini bisa terjadi. Seperti diberitakan oleh The Escapist Magazine, ada seorang wanita yg ditahan karena menggunakan fitur "poke" di facebook. Adalah Shannon D. Jackson, seorang warga Hendersonville, Tennessee, AS, pada tanggal 10 Juni 2009 mendapat larangan pengadilan untuk "telephoning, contacting, or otherwise communicating with" terhadap seorang wanita warga Hendersonville juga, "directly or indirectly". Jumat, 25 Oktober 2009, Shannon sungguh terkejut ketika tiba-tiba ia ditahan polisi karena dugaan melawan hukum. Pihak berwenang sepakat Jackson ditahan "for poking the other woman on facebook" karena poke termasuk bentuk komunikasi yang disengaja.
Ketika para orang tua juga aktif di facebook..
Kadang muncul sesuatu yang lucu dan memalukan... seperti yang dikumpulkan oleh Jeanne dan Erika di blog mereka Oh Crap. My parents Joined Facebook :

Facebook tidak menerima nama yang dicurigai palsu (tidak resmi).
Akan muncul :"Our automated system will not approve this name. If you believe this is an error, please contact us." Nama-nama yang terlihat aneh, seperti : Illegitimate Name, Legitimate Name, John Doe (doe=kijang/kelinci betina, kalau tidak salah), Jane Doe, Osama Bin Laden, telah di-block. Tetapi ketika salah satu pendiri Flickr dan Hunch, yaitu seorang bussinesswoman terkenal dan memperoleh penghargaan Forbes, Fastcompany, dan BusinessWeek bernama Caterina Fake ingin membuat akun facebook muncul peringatan : "Please enter Legitimate Name"

Walaupun pada akhirnya Caterina bisa membuat akun facebook (mungkin setelah mengontak Mr. Zuckerberg) tapi sungguh menyedihkan, bagaimana bisa Facebook memblok salah satu dari 100 orang paling berpengaruh versi majalah Time? :D
Curhat di status bisa berujung dipecat!
Wanita ini mungkin lupa bahwa ia telah menambahkan atasannya dalam daftar teman, dan akhirnya dipecat setelah membuat status yang menyinggung atasannya.
Karena facebook, orang bisa tiba-tiba terkenal
Di Indonesia, kita kenal gerakan 1 juta facebookers dukung Bibit dan Chandra yang menyita perhatian publik. Bahkan, ada Gerakan dukung Hendri Mulyadi jadi ketua PSSI. Baru-baru ini di Amerika, seorang pelajar anggota paduan suara Kalamazoo Central High School yang duduk persis di belakang Barrack Obama, tertidur ketika presidennya memberikan pidato pada acara perpisahan. Ia tertangkap kamera menguap beberapa kali hingga akhirnya tertidur. Karena kejadian itu, ia memiliki fans page di facebook dengan jumlah penggemar 11,000 orang. Walaupun bukan jumlah yang fantastis, tapi ternyata cukup menyita perhatian sebagian warga Amerika. Dan videonya pun terkenal.... :D

Pajak Artis minta di-Diskon?? Apa kata dunia??

noreply@blogger.com (elti) — Fri, 12 Mar 2010 01:41:00 +0000

Ketua DPR Tolak Usulkan Penurunan Pajak Artis
Elvan Dany Sutrisno
- detikNewsJakarta- Para artis yang tergabung dalam Persatuan Artis Sinetron Indonesia (PARSI) meminta agar DPR membantu memperjuangkan penurunan pajak mereka. Alih-alih didukung, para artis malah dikuliahi.

"Pajak ini darahnya negara. Kalau tidak mau membayar pajak ya bagaimana menjalankan pemerintahan," kata Marzuki mengingatkan para artis agar membayar pajak tepat waktu.

Hal ini disampaikan Marzuki saat memberikan jawaban permintaan penurunan pajak Artis, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/3/2010).

Menurut Marzuki, pendapatan artis luar biasa besarnya. Marzuki menjelaskan pajak untuk artis sesuai dengan pendapatan masing-masing.

"Artis ini kalau pendapatannya diatas 500 juta pertahun ya tarifnya 30 persen, pendapatannya 250 juta kena pajak 25, pendapatan 50 juta kena pajak 15 persen, dibawah itu 5 persen saja," papar Marzuki.

"Itu tarif ditetapkan dan setiap tahun bisa berubah, dikurangi pendapatan tidak kena pajak," imbuh Marzuki.

Marzuki malah balik mengkritik, menurutnya banyak artis yang tidak membayar pajak. "Masalahnya banyak artis tidak punya NPWP," kritik Marzuki.

Solusi yang ditawarkan Marzuki sangat mengambang. "Bisa disampaikan ke Komisi XI karena soal anggaran," jelas Marzuki.

Marzuki kemudian meminta agar para artis membuat NPWP dan rajin membayar pajak. "Kalau mau shoting jalannya jelek karena tidak bayar pajak bagaimana. Kalau artis bayar pajak jalannya jadi halus," tutupnya.

(van/yid)

Geli deh dengernya. Mungkin ini juga catatan bagi direktorat, sepertinya sosialisasi pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak belum menyentuh kalangan artis (atau mungkin kalangan profesional juga? dengan asumsi penghasilan besar hanya dimiliki oleh kalangan profesional). Informasi yang diterima hanya sepotong-sepotong, langsung demo minta belas kasihan negara. Padahal kalau saja mereka mau cari tahu sedikit tentang pajak (hehe), pajak yang dipotong tidak akan mencapai 30% dari jumlah penghasilan mereka.. kecuali jika penghasilan dalam 1 tahun ini lebih dari 20M setahun.. sangat mungkin pajak yang dipotong hingga 30% dari penghasilan.
Lagian, tarif pajak di Indonesia itu ngga flat 30% loh, tapi tarifnya bertingkat.. jadi penghasilan dan pajak berbanding lurus... semakin besar penghasilan, semakin besar pajaknya.. semuanya untuk bangsa, masak minta diskon sih?? :)

Tarif pajak yang berlaku semenjak 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut :
0 - 50 juta = 5%
50 juta - 250 juta = 15%
250 juta - 500 juta = 25%
diatas 500 juta = 30%

Jika penghasilan Eko Patrio, misalnya dengan status Kawin anak 3 (K/3), sebesar 700 juta setahun, maka pajak yang dibayar ke negara adalah :

Penghasilan bruto 1 tahun		700.000.000
Penghasilan tidak kena pajak K/3	(wp)=15.840.000
	(kawin)=1.320.000
	(1.320.000 x 3 anak)= 3.960.000
		(21.120.000)
Penghasilan Kena Pajak		678.880.000
Baru deh dihitung pajaknya pake tarif diatas :
5% x 50.000.000	=2.500.000
15% x 200.000.000	=30.000.000
25% x 250.000.000	=62.500.000
30% x 178.880.000	=53.664.000 +
Jumlah pajak yang harus dibayar	=148.664.000

Jadi persentase jumlah pajak yang dibayar dengan jumlah penghasilan brutonya selama 1 tahun lebih kurang 21%. Nah loo.. darimana 30% nya coba...
Wajar dong ya, kalau penghasilannya dalam 1 tahun saja mencapai 700 juta, harus bayar pajak sekitar 148 juta... Buat negara dan bangsa, tanah air Indonesia tercinta :)

Jangan-jangan dikibulin managernya atau konsultan pajaknya kali mbak , hehhe damai deh

Sebelum demo, belajar pajak dulu yaaaa mbak, mas... ^_^

Kenapa ya takut punya NPWP??

noreply@blogger.com (elti) — Wed, 10 Mar 2010 12:35:00 +0000

"Tahun kemarin bapak pergi umroh. Ibu juga ikut. Jadi bapak bikin NPWP. Sekarang, kata orang-orang setiap tahun harus bayar pajak. Bapak ini cuma pensiunan Pertamina. Berapa sih gajinya......."

"Kalau penghasilan Bapak cuma dari pensiunan, ngga usah bayar pajak pak, cukup lapor saja. Karena pajaknya kan udah dibayar Dana Pensiun pak, jadi yaa cukup lapor saja... Nanti bapak minta bukti potong pajak dari dana pensiunnya, bilang buat lapor pajak tahunan...."

"Waduu.. berapa sih nak gaji pensiunan.. cuma lima ratus ribu. Tidak wajib bayar pajak toh... Lagian bapak ini sudah tua.. NPWP itu buat apa... "

"Cukup dilaporin saja pak ke kantor pajak, nanti biar saya saja yang bawa ke kantor, yang penting kan lapor. Kalo Bapak ngga lapor, nanti denda nya gede loh pak, seratus ribuu. Wah bisa buat kita makan berapa hari pak..."

"Waaduuh.. apalagi itu. Dendanya seratus ribu. Besar sekali.. kalau bisa yaa NPWP bapak itu dihapus saja..."
"......."
"......."
"................ nanti saya tanya dulu ke AR nya ya pak......"

Kenapa ya punya NPWP aja takut?
Pernah dapat cerita dari seorang teman bahwa seorang pemeriksa pajak di kantornya pernah bilang, "Saya tidak akan menghapus NPWP kalo orangnya tidak meninggal!!"
sungguh sikap seorang militan.
kalo semua petugas punya prinsip seperti ini, lalu gimana nasib bapak ini ya.... :)

Saya bukannya ngga mau bantu pak, tapi saya kasihan kalo bapak ini sampai diperiksa.
Rumahnya besar, bagus. Halaman luas. Di Lingkungan yang bagus.
Takutnya petugas pajak nanti malah dapat novum baru pak, hehe.

How to add "Share on Facebook" button on your blog

noreply@blogger.com (elti) — Sun, 07 Feb 2010 04:18:00 +0000

Hehe.. I am a newbie, but I'd like to share how to add the button "share on facebook" automatically at the end of every post.

Silahkan Copy - Paste kode dibawah. Supaya lebih mudah: klik tombol Select All lalu tekan CTRL + C atau boleh juga klik kanan lalu pilih copy

Tambahkan kode di atas , Click Dashboard > Tata Letak > Edit HTML and check a box Expand Widget

Find the code :<b:if cond="data:top.showAuthor"> and paste above it. Save and see. Good Luck.

(Bahasa campur-campur,,, etdaaaaahh.... haha yang penting belajar)

Freedom of Speech and Logic Usage

noreply@blogger.com (elti) — Wed, 03 Feb 2010 04:01:00 +0000

Kebebasan berbicara dan penggunaan logika hendaknya sejalan... bukannya berjalan sendiri-sendiri... fatwa haram toh hanya berlaku buat Muslim, ya toh? haduh-haduh anak jaman sekarang.... mentang-mentang bebas berbicara, tapi logika nya ngga dipake...

Amerika punya IRS, Indonesia punya DJP

noreply@blogger.com (elti) — Sun, 10 Jan 2010 10:09:00 +0000

IRS (Internal Revenue Service) adalah suatu badan milik pemerintah Amerika yang berfungsi mengumpulkan pajak dan menegakkan hukum perpajakan, yg memiliki kesamaan fungsi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di Amerika, IRS merupakan cabang dari Department of Treasury, yg kalau di Indonesia sama dengan DJP, yang berada di bawah Departemen Keuangan. Menteri Keuangan di Amerika juga disebut dengan Secretary of The Treasury. Yang membedakannya adalah Komisionaris dan Chief Counsel IRS dipilih langsung oleh presiden atas persetujuan parlemen, yang berarti pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden, bukan kepada Menteri Keuangan. Sedangkan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang dipilih oleh Menteri Keuangan, sehingga Dirjen Pajak tidak bertanggung jawab langsung kepada presiden. Bisa dipastikan, kekuatan IRS lebih besar dibandingkan DJP. Sebagai contoh, IRS seringkali membuat orang-orang terkenal Amerika menjadi target operasi. Bahkan IRS terkenal sebagai satu-satunya organisasi yang mampu membawa mafia ternama Al Capone ke penjara ketika semua kaki tangan pemerintah telah disogok olehnya. Bukan karena pembunuhan yg sering ia dan anak buahnya lakukan, tapi karena tidak membayar pajak. Begitu hebatnya bukan? (Sekedar informasi, Al Capone adalah mafia amerika yg sering terlibat dalam penyelundupan minuman keras dan aktifitas ilegal lainnya selama tahun 1920-1930 an)

How to cheat on rubik's cube

noreply@blogger.com (elti) — Sat, 09 Jan 2010 16:28:00 +0000

That things are called rubik's cube, guys.The first picture show the usual rubik's cube I've ever seen. The second picture is called rubik's cube dodekahedron. The third picture is called rubik's triamid.
okey.. they seems like difficult to solve, but you know, what is the aim that God had given us brain if we cannot maximize brain usage?It only need a little time, No fear. thinking out, use your brain, and a little phisyc. :D

Just put the top side 45 degrees, put your fingers on the pieces, pile that pieces, and all the pieces, and then re-arrange it, like this pictures.

That's all.. A little power is needed here. Finished, guys. ahahhaha... Lol

Ekspor Wordpress ke Blogspot

noreply@blogger.com (elti) — Sun, 03 Jan 2010 06:29:00 +0000

Ceritanya saya ini pusing pake wordpress. Ngga ngerti2.. Akhirnya, saya putuskan untuk pindah rumah, ke blogspot aja. Lebih simpel (kelihatannya sihh..). Nah, dari tutorial yang ada, cara yang bener adalah seperti ini :

Login ke akun wordpress kita, letaknya di Perkakas> Ekspor> klik Download file yang akan di ekspor, simpan di komputer kita, file wordpress-nya akan ber-ekstensi .xml
Convert terlebih dahulu file wordpress yg sudah di download di situs berikut : www.wordpress2blogger.appspot.com Browse file nya dak klik convert. Nanti akan otomatis di download file yg sudah diconvert ke komputer kita.
Lalu login ke akun blogspot kita, masuk ke pengaturan> Impor> Browse file hasil convert tadi.
Tandai "publikasikan.." dan klik impor.. selesai.

Naaaah, secara teori, udah bener tuhh. tapi ternyata prakteknya tak seiring jalaaan... kucari dan selalu kucari jalan terbaaaikk.. agar tiada penyesalan dan airmata....T_T... Kata-kata yang muncul berikutnya adalah "Maaf, impor gagal karena ada galat server. Kode galat adalah bX-qm5h6h" browsing lagi nyari troubleshooting nya, tapi tak ada (sigh) apa yang salah yaaa?

Kucoba bertahan mendampingi dirimu.. (uuh blogspot...)

Walau kadangkala tak seiring jalan...

Kucari dan selalu kucari jalan terbaik....
Agar tiada penyesalan dan air mataaaa...

Senyum dan tawa hanya sekedar saja...
Sbagai tanda sempurnanya sandiwara...
Berawal dari manisnya kasih sayang....
Terlanjur kita hanyut dan terbuang........

help me hiks...

Buku Tamu

noreply@blogger.com (elti) — Wed, 02 Jan 2008 04:04:00 +0000

Salam Kenal. Terima kasih telah mengunjungi blog ini, silakan tinggalkan link anda disini, supaya saya bisa link balik... makasih yaaa...