ib

Menyapa Indonesia - Wakatobi

2016-10-11T05:18:00.000-07:00

Indonesia itu luas, Indonesia itu Indah, kenali Indonesia dan cintai Indonesia. Cintai Indonesia dengan mengenalinya.

Text by: Zazat Zenal Mutakin

What are the foundations of the Measurement for Incredible Indonesia Economic Prospect?

2016-08-26T06:13:00.000-07:00

What are the foundations of the measurement for Incredible Indonesia Economic Prospect?
Rifki Habibi

External Affairs and Cooperation of the President Post
Founder of Info National Event Co.- Chief of External Affairs and Corporation Office of INE Co.
Founder and the President of Karawang Youth Movement Community
International Relations -President University
Ambassador of IYOIN (Indonesia Youth Opportunities in International Networking) Indonesia
Founder West Java Future Leader League (Alumnus PPAN Jabar 2016)

Baca lebih lanjut

Apa Makna Kemerdekaan Untukmu? [Mari Menulis]

2016-08-21T00:16:00.001-07:00

Kemerdekaan, kemerdekaan bagi Bung Karno adalah sebuah jembatan, jembatan emas yang menghubungkan ke seberang jambatan, cita - cita bangsa Indonesia, cita - cita berdirinya Indonesia ini. Kemerdekaan merupakan jalan untuk mencapai cita - cita tinggi, yaitu kesejahteraan rakyat dan keberlangsungan hidup rakyat Indonesia.

Mengajak pemuda - pemudi Indonesia sebagai generasi selanjutnya untuk memaknai hakikat kemerdekaan. "Apa makna kemerdekaan Untukmu?". Kirim tulisanmu dengan tema "Apa makna kemerdekaan untukmu?" dalam esai ke ibmovementbuild@gmail.com paling lambat tanggal 11 September 2016.

view pamplet as pdf

Renungan Kemerdekaan [Mari Menulis]

2016-08-21T00:04:00.002-07:00

Renungan Kemerdekan. Kemerdekan bukan hanya di rayakan secara seremoni dengan upacara atau kegiatan ephouria lainnya, ada hakikat kemerdekaan yang perlu direnungkan. Untuk apa kemerdekaan itu, dan apa yang harus dilakukan setelah merdeka.

Mengajak pemuda - pemudi Indonesia, generasi selanjutnya untuk merenungkan kemerdekaan, dan mari kita tuangkan ke dalam tulisan dalam bentuk puisi. Puisi seperti halnya sejarah yang memberikan kita pembelajaran dan kebijaksanaan. Mari kita bijaksana menyikapi kemerdekaan, mengisis kemerdekaan yang telah di perjuangkan generasi sebelumnya.

Kirim puisi anda dengan tema "Renungan Kemerdekaan" ke ibmovementbuild@gmail.com paling lambat tanggal 31 Agustus 2016.

view pamplet as pdf

The Analys: Indonesia sebagai Motor Penggerak di Asia

2016-06-20T19:45:00.000-07:00

Sebuah pembahasan yang menarik tentang posisi Indonesia di ASIA. Membahas posisi Indonesia sebagai motor penggerak stabilitas dan juga kesejahteraan di kawasan Asia. Dalam pembahasannya yang lugas Prof Hikmahanto juga mengemukakan tantangan tantangan Indonesia sebagai Motor penggerak di ASIA yang meliputi stabilitas dan kesejahteraan serta solusi yang bisa dijadikan masukan untuk pemerintah saat ini.

“Di sinilah pentingnya presiden memainkan peran untuk menjaga keseimbangan negara-negara yang memiliki ketertarikan Indonesia. Tidak mengherankan bila presiden ingin mendengar Jepang terkait dengan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Presiden tentu tidak boleh mengistimewakan satu negara daripada negara lain. Di samping akan bertentangan dengan kebijakan luar negeri yang secara konsisten dijalankan, yaitu bebas aktif, ini akan berimplikasi pada posisi Indonesia yang ditinggalkan negara-negara G-7”

Editorial by: Zazat Zenal Mutakin

Prof. Hikmahanto Juwana (sumber: kompas.com)

Indonesia sebagai Motor Penggerak di Asia

Prof. Hikmahanto Juwana

PADA Jumat lalu (27/5), dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi G-7 di Ise-Shima, Jepang, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa tatanan dunia kini sudah berubah dengan munculnya negara-negara berkembang seperti Indonesia. Keberadaan Indonesia dari waktu ke waktu terlihat oleh negara-negara yang tergabung dalam G-7 semakin penting. Kali ini Indonesia pun berkomitmen dalam peran sebagai motor penggerak untuk stabilitas dan kesejahteraan ekonomi kawasan Asia.

Pernyataan Presiden ini menarik untuk dicermati dalam dua dimensi. Pertama, Indonesia sebagai motor penggerak bagi stabilitas kawasan di Asia. Kedua, Indonesia sebagai motor penggerak kesejahteraan ekonomi kawasan Asia.

Stabilitas
Peran Indonesia sebagai motor penggerak dan penjaga stabilitas di kawasan Asia sebenarnya telah diakui dunia sejak lama. Ketokohan Soekarno sebagai presiden pertama telah mampu mengonsolidasikan negara-negara berkembang dalam gerakan nonblok. Gerakan nonblok telah menjadi kekuatan ketiga saat dunia dijalankan secara bipolar.

Perdamaian di Kamboja melalui Jakarta Informal Meeting (JIM) yang diinisiasi Presiden Kedua HM Soeharto dan Menteri Luar Negeri (Menlu) ketika itu Ali Alatas juga merupakan bukti. Konflik internal di Kamboja dengan turut bermainnya negara-negara besar bila tidak diselesaikan akan mengganggu stabilitas kawasan.

Demikian pula dalam konflik Laut China Selatan (LCS). Indonesia telah berperan untuk menjaga stabilitas kawasan dengan menjadi mediator yang jujur. Konflik LCS yang setiap saat dapat berubah menjadi perang terbuka (hot war) dapat diredam, salah satunya karena andil Indonesia. Dunia pun mengakui peran Indonesia dalam berbagai misi pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahkan, Indonesia telah membangun fasilitas pelatihan bagi pasukan yang akan diikutkan dalam misi perdamaian PBB, tidak hanya yang berasal dari Indonesia, tetapi dari kawasan.

Oleh karena itu, tidak salah bila Presiden Jokowi menyatakan Indonesia sebagai negara berkembang telah mampu berperan sebagai motor penggerak stabilitas di kawasan Asia. Pernyataan ini penting karena Indonesia berarti telah mempunyai posisi tawar baru bila berhadapan dengan berbagai negara dalam menyelesaikan konflik di kawasan.Namun, tantangan menjadi motor penggerak tentu ada. Paling tidak ada tiga. Pertama, peran Indonesia sebagai motor penggerak stabilitas harus dilakukan tidak hanya oleh presiden.

Peran ini dapat didelegasikan para tokoh. Mereka antara lain para mantan presiden, yaitu BJ Habibie, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jusuf Kalla pun termasuk tokoh yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden. Demikian pula para mantan menteri yang andal dalam kancah internasional, seperti Hassan Wirajuda, Alwi Shihab, dan Marty Natalegawa. Pendelegasian itu tentu tidak akan terwujud bila masih ada sekat antara mereka yang menjabat di masa lampau dan sekarang. Presiden Jokowi diharapkan dapat menghilangkan sekat ini. Mantan presiden Megawati, misalnya, dapat diminta menjadi tokoh motor penggerak dalam perdamaian di semenanjung Korea. Sementara itu, mantan presiden SBY dapat diminta menjadi tokoh motor penggerak dalam peredaman eskalasi konflik di LTS.

Agar dapat terlaksana upaya para tokoh ini, mereka harus didukung para staf yang mumpuni. Staf ini harus pandai mengidentifikasi permasalahan dan secara cermat bersama para tokoh mengartikulasikan serta menjual solusi.

Tantangan kedua berkaitan dengan anggaran. Sebagai motor penggerak stabilitas di kawasan, sudah dapat dipastikan Indonesia akan membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Di sini pentingnya pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai tanpa dikesankan sebagai penghambur-hamburan uang negara oleh DPR dan publik.

Ketiga, tantangan yang dihadapi ialah bagaimana publik di Indonesia mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah. Publik tidak boleh mengecilkan keinginan pemerintah untuk menjadi motor penggerak stabilitas di kawasan dengan melihat realitas kemampuan pemerintah untuk dapat menyelesaikan berbagai konflik di dalam negeri.

Untuk itu, perlu dilakukan penyampaian pemahaman kepada publik pentingnya Indonesia mengambil peran sebagai motor penggerak stabilitas di kawasan. Tidak saja disebabkan dunia membutuhkan peran Indonesia, tetapi juga kewajiban ini tercantum dalam mukadimah konstitusi, yaitu untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Di samping itu, di saat-saat Indonesia menghadapi kesulitan, bukannya tidak mungkin Indonesia mendapatkan bantuan dari negara-negara yang telah terbantu.Pembebasan atas sandera di Filipina tidak mungkin terjadi dalam waktu yang relatif singkat bila Indonesia tidak memainkan peran dalam perdamaian antara pemerintah Filipina dan para pemberontak etnik Moro.

Kesejahteraan kawasan
Indonesia pun sangat bisa menjadi penggerak kesejahteraan kawasan. Indonesia adalah pasar yang sangat menjanjikan bagi para pelaku usaha, baik dari negara maju maupun negara berkembang.Dengan jumlah penduduk yang besar dan kelas menengahnya yang terus berkembang, Indonesia menjadi sasaran pelaku usaha mancanegara. Belum lagi konsumen di Indonesia yang sangat mudah diubah melalui iklan dan tidak adanya pesaing yang tangguh di dalam negeri.

Indonesia juga menjadi motor penggerak kesejahteraan di kawasan karena Indonesia sedang membangun banyak infrastruktur, mulai transportasi umum hingga pelabuhan dan pembangkit listrik.Pendeknya, pasar dan pembangunan infrastruktur telah menjadi motor pertumbuhan ekonomi di berbagai negara.

Hanya, pemerintah tentu harus memikirkan kesejahteraan tidak hanya terjadi di kawasan. Pada saat bersamaan, pasar yang besar di Indonesia dan pembangunan infrastruktur harus memberikan kesejahteraan bagi Indonesia sendiri.

Dalam konteks demikian, pemerintah harus menjamin lapangan pekerjaan terbuka di Indonesia. Pemerintah juga harus memastikan di Indonesia muncul pelaku-pelaku usaha yang tangguh. Pada saatnya nanti, para pelaku usaha diharapkan mampu merambah pasar dunia.

Karena Indonesia sebagai motor penggerak kesejahteraan kawasan, bahkan dunia, bisa jadi ini merupakan alasan pemerintah Jepang sebagai organizer pertemuan tingkat tinggi G-7 mengundang secara khusus Presiden Jokowi.

Upaya ini juga dapat ditafsirkan agar Indonesia lebih memberikan tempat bagi kepentingan ekonomi negara anggota G-7 di Indonesia.

Ini mengemuka karena Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dianggap sejumlah negara yang tergabung dalam G-7 lebih memberikan keistimewaan kepada Tiongkok. Berbagai proyek infrastruktur telah dimenangi para pelaku asal Tiongkok, seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Di sinilah pentingnya presiden memainkan peran untuk menjaga keseimbangan negara-negara yang memiliki ketertarikan Indonesia. Tidak mengherankan bila presiden ingin mendengar Jepang terkait dengan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Presiden tentu tidak boleh mengistimewakan satu negara daripada negara lain. Di samping akan bertentangan dengan kebijakan luar negeri yang secara konsisten dijalankan, yaitu bebas aktif, ini akan berimplikasi pada posisi Indonesia yang ditinggalkan negara-negara G-7.

Presiden justru harus pandai memainkan posisi Indonesia agar negara-negara yang tertarik dengan Indonesia terus meningkatkan investasi mereka di Indonesia. Intinya mereka harus dibuat cemburu satu sama lain untuk memenangi hati Indonesia. Upaya itu tentu harus disertai dengan pembenahan iklim investasi secara terus-menerus.

Dengan semakin pentingnya posisi Indonesia di mata dunia, setiap komponen bangsa, utamanya birokrasi, harus siap.

Presiden membutuhkan setiap komponen bangsa untuk mendukung, termasuk peran swasta. Presiden Jokowi melakukan ini tentu demi Indonesia, bukan demi partai pendukungnya, bahkan kepentingan pribadi untuk dapat terpilih lagi. Di sisi lain, pemerintah harus bijak, jangan sampai kepentingan Indonesia tercederai dan terbebani karena beban baru sebagai pelopor di Asia.

Analisis ini di muat dalam Media Indonesia.

The Analys: About Panama Paper

2016-06-20T19:38:00.000-07:00

Pajak, banyak orang dan perusahaan besar yang menghindari pajak. Banyak cara yang dilakukan bahkan dengan melakukan pelanggaran terhadap hukum. Namun selain itu juga ada cara yang bisa dilakukan untuk menghindari pajak dan tanpa melanggar hukum, yaitu dengan cara melihat kelemahan sistem pajak.

Beberapa waktu lalu ramai dibicarakan tentang Panama Papers. “Panama Papers scandal reminds us that concealing wealth and avoiding tax payments is neither uncommon not — in many cases — illegal” seperti yang ditulis Sri Mulyani dalam artikelnya. Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan “But the embarrassing leak exposes something else: The public trust is breached when companies, the rich and the powerful can hide their money without breaking the law”.

Sebuah analys dari forum FPCI yang ditulis oleh Sri Mulyani mengenai Tax systems yang perlu dan menarik untuk diketahui dan dikaji.

“We may not make people and companies enjoy paying taxes, but we should create systems that make it a lot harder to hide wealth and avoid paying their dues. It is a critical part of the fight against poverty”

Mengutip dari Sri Mulyani. That’s cool line.

Panama Papers underscore need for fair tax systems

By: Sri Muyani Indrawati

he so-called “Panama Papers” scandal reminds us that concealing wealth and avoiding tax payments is neither uncommon nor — in many cases — illegal. But the embarrassing leak exposes something else: The public trust is breached when companies, the rich and the powerful can hide their money without breaking the law. If this breach is left unaddressed, those who aren’t rich enough to hide money will be less willing to pay and contribute to the social contract in which taxes are exchanged for quality services.

As finance minister in my home country of Indonesia, I saw firsthand how a weak tax system eroded public trust and enabled crony capitalism. Shadow markets arose for highly subsidized fuel, family connections secured jobs, and bribes helped public servants beef up their salaries. Tax avoidance among the elites was common and the country couldn’t mobilize the resources we needed to build infrastructure, create jobs, and fight poverty.

Introducing the concept of transparency and accountability into that broken system was hard and came with political opposition and setbacks. We worked on technical improvements that might seem basic but did not then exist, including better audits, stronger internal controls, and new computer systems to minimize personal interaction and the opportunity for taking bribes. We also created incentives for civil servants, boosted their morale, and imposed discipline.

Indonesia is just one example of how a broken social contract hampered development. In fact, mobilizing resources for services and development is a global challenge in which many countries lack both a strong tax base and the capacity to create one. Fifty percent of developing countries raise less than 15% of their gross domestic product in taxes, and many of them are highly dependent on natural resources. By contrast, the OECD average is about 34%.

Five years after starting our reforms, the number of taxpayers in Indonesia went from 4.35 million to nearly 16 million. Tax revenues grew by about 20% each year. With this income, we bolstered our budget, decreased our debt, and increased Indonesia’s capacity to provide essential services like roads, clean water, and health care. A strong economy helped, but we also built the trust the private sector needed to invest and create jobs.

The fallout from the Panama Papers could inspire a stronger and fairer international tax system based on sound tax systems, good institutions, and integrity. There are encouraging efforts by the G20 and other international fora to create solid tax reforms and promote binding international cooperation. Now may be the moment to turn words into action.

To meet our global goals of ending poverty and promoting shared prosperity, we need to help countries to overcome extraordinary challenges in tax policy and administration. Our clients grapple with a wide range of problems: businesses — both foreign and domestic — that don’t comply with tax regulations, large numbers of informal businesses that aren’t on the books, weak revenue administrations, poor governance, and the public’s mistrust.

The World Bank supported the reforms I led in Indonesia, and the institution is increasing its capacity to do more. A recently formed Global Tax Team is gathering insights into the specific problems our clients face and is working with them to find solutions. We hear that they would like assistance with international tax issues, such as transfer pricing — a practice that international companies can use to shift profits between subsidiaries and minimize their tax burden. They are also looking for help with tax policy, including for value-added tax, and issues related to transparency, including tax data collection and disclosure of natural-resource incomes. Our teams are already working with the governments of Pakistan, Colombia, and several countries in Eastern Europe to make improvements.

We will feed our findings into joint initiatives with the IMF, the OECD, the UN and others. These initiatives are designed to help countries strengthen their tax systems, coordinate global tax-related aid, and ensure that the interests of developing countries are heard in the growing international dialogue on tax reform.

As a former finance minister, I know too well that trust is a vital part of the equation. Nobody likes to pay taxes and that aversion only grows if people feel their contributions are wasted or stolen. Tax reforms are a vital piece of building equitable societies in which elites follow the rules. They can enable governments to spend efficiently, protect the poor and vulnerable while fighting corruption.

We may not make people and companies enjoy paying taxes, but we should create systems that make it a lot harder to hide wealth and avoid paying their dues. It is a critical part of the fight against poverty.

[Event] Kedutaan Besar Denmark dan FPCI : Ambassador 1 Day

2016-05-27T07:12:00.001-07:00

Silahkan bagi kawan-kawan yang tertarik untuk mengikuti kegiatan Ambassador 1 Day yang diselenggarakan Kedutaan Besar Denmark dan FPCI. Info berikut ini diambil dari FPCI.

______

Kedutaan Besar Denmark di Jakarta dan FPCI kembali bekerjasama mengadakan program Ambassador 1 Day atau Jadi Dubes Sehari dimana pemenang akan memiliki kesempatan menggantikan Ambassador Casper Klynge dalam pertemuan dengan menteri, organisasi social kemasyarakatan, dan perusahaan-perusahaan.

Program Ambassador 1 Day kali ini juga disertai dengan study trip ke Denmark selama dua minggu. Selama di Kopenhagen, pemenang program Ambassador 1 Day akan menjalankan tugas dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Denmark melalui kunjungan ke Kementerian Luar Negeri Denmark, Otoritas Maritim Denmark, Maersk (perusahaan maritim kelas dunia) dan Kedutaan Besar RI.

Sekembalinya dari Denmark, pemenang Ambassador 1 Day juga akan mendapatkan kesempatan sebagai Duta Muda Denmark (Youth Ambassador) untuk Indonesia.

Bagaimana caranya mengikuti program ini?

Peserta dapat mengirimkan essay maksimum 2 halaman dengan tema:

“A Maritime Partnership as a Key to the Future”

Esai dalam Bahasa Inggris

Esai ditulis guna menjawab pertanyaan: Bagaimana Indonesia dan Denmark dapat meningkatkan kerjasama maritim yang saling menguntungkan?

Esai dapat dikirimkan ke alamat: http://jktamb.um.dk

Deadline: 1 Juni 2016 (23:59 WIB)

Pertanyaan lebih lanjut dapat disampaikan melalui kan melalui twitter ke @DenmarkinIndonesia & @fpcindo

Mengenal Tokoh : Bung Hatta yang Bersahaja

2016-02-03T17:54:00.000-08:00

Tokoh sejarah begitu lekat dengan perjuangan, terlebih bagi mereka yang berjuang di masa pergerakan untuk meraih kemerdekaan. Begitu banyak tokoh sejarah di dalam negeri salah satunya adalah Bung Hatta, siapa yang tak kenal dengannya. Bung Hatta merupakan salah satu tokoh Proklamator dan juga bagian dari Dwi tunggal bersama Bung Karno.

Namun kebanyakan hanya mengenal Bung Hatta sebagai wakil Presiden dan pendiri koperasi. Sisi lain kehidupannya tak banyak yang tahu. Seperti perjuangannya di masa pergerakan, ketika menjadi interniran Belanda, ataupun ketika studinya di Eropa dan termasuk kesehajaannya.

Berikut ini merupakan sebuah essay yang mengulas kehidupan Bung Hatta ketika masa pergerakan atau perjuangannya untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Memang perlu banyak diskusi untuk mengupas atau mengenal lebih jauh sosok Bung Hatta sebagai tauladan generasi selanjutnya, namun essay yang berjudul "Moh. Hatta, Perjuangan untuk Negeri: Dari Pergerakan Sampai Persahabatan" diharapkan bisa menjadi salah satu bahan penelahaan tentang kehidupan Bung Hatta dari segala aspek kehidupannya.

_____________________________________________________________________________

View essay "Moh. Hatta, Perjuangan untuk Negeri: Dari Pergerakan Sampai Persahabatan" as pdf