PROFILE PATI

Untuk mewujudkan kesatuan bangsa, konsepsi serta kegiatan pengabdian terhadap bangsa dan Negara, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab diperlukan wadah kebersamaan dan kekeluargaan secara melembaga bagi segenap Ahli Teknik.
Wadah kebersamaan dan kekeluargaan itu merupakan salah satu sarana agar para ahli teknik dapat mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya dibidang keteknikan untuk mewujudkan cita-cita Bangsa dan Negara.
Maka didirikan Organisasi sebagai wadah untuk menggalang kesatuan dan persatuan kaum profesi ahli teknik, dengan nama Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia (PATI).
PATI merupakan suatu wadah pembinaan profesi para ahli teknik dalam pembangunan nasional, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 1985.
PATI berdiri berdasarkan PANCASILA dan merupakanOrganisasi profesi Keteknikan non-politik dan tidak berafiliasi dengan Organisasi Sosial.

MAKSUD dari PATI

1. Melaksanakan persatuan pembinaan profesi para ahli teknik dalam pembangunan nasional.
2. Menghimpun segenap Ahli teknik Indonesia dalam usaha meningkatkan produktifitas nasional.

TUJUAN PATI

1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan dikalangan para ahli teknik.
2. Memiliki kepribadian dan moral pembangunan keteknikan.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna kemampuan ilmiah dan kemampuan keteknikan untuk pembangunan nasional.
4. Meningkatkan kemampuan derajat dan kesejahteraan para ahli teknik
5. Melalui karya dibidang keteknikan, turut serta merintis pembangunan nasional secara aktif.

VISI DAN MISI PATI

Memperkuat kemajuan dan kemandirian bangsa dalam wujud masyarakat sejahtera dengan budaya teknologi yang kuat dan tepat guna.

Turut berperan serta dalam membesarkan masyarakat dari belenggu keterbelakangan, tekanan dan penindasan, serta kenistaan dan kemampuan menuju masyarakat Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera lahir dan batin.

Sekretariat
Gedung Indosat Lt 24
Jl. Medan Merdeka Barat 21 Jakarta Pusat 10110

Telp.  021  386 9965, 386 9964
Fax.   021  386 9964
E-mail  : pp_pati@ pati.or.id

Sekretariat LS-PATI
Gedung Kenari Baru Lt. 4 R. 407
Jl. Salemba Raya No 2
Jakarta Pusat

Phone    +62 21 3140789
+62 21 3141237
Fax.        +62 21 3140789
E-mail   http://ijintender.biz

Tentang ATAKI ( Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia )

Di tengah era perdagangan global yang bebas dan kompetitif, Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI) hadir untuk menyediakan tenaga kerja berkualitas yang terampil dan profesional kepada usaha jasa konstruksi Indonesia melalui program sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di Indonesia.

Sertifikasi ini bertujuan menyamakan kualitas sumber daya manusia dan badan usaha di bidang konstruksi agar profesional, bertanggung jawab dan memiliki kode etik yang sama.

Memiliki sertifikat ATAKI berarti individu tersebut telah teruji keahliannya, dan ATAKI berkewajiban untuk terus memantau dan membina anggotanya agar terus menjadi yang terdepan.

Sejarah ATAKI

ATAKI didirikan di Jakarta pada 22 Oktober 1999 dengan tujuan menjadikan tenaga ahli konstruksi di Indonesia sebagai sumber daya manusia yang produktif, kompeten dan berkualitas internasional, berdasarkan ide awal untuk mewujudkan kesetaraan antara tenaga kerja konstruksi di Indonesia dengan tenaga kerja konstruksi asing, serta untuk menumbuhkan keterbukaan antara pekerja dan pengusaha sehingga tercipta kesejahteraan dan kemajuan ekonomi nasional.

Sejak tahun 2005 ATAKI melayani sertifikasi Arsitektur dan Sipil, dan menambahkannya di 2006 dengan layanan di bidang Mekanikal dan Tata Lingkungan melalui penerbitan sertifikasi keahlian dan ketrampilan.

Hingga kini telah lebih dari empatpuluh ribu sertifikat tenaga ahli telah diterbitkan oleh ATAKI, menjadikannya salah satu lembaga terdepan di antara lembaga-lembaga yang menyediakan jasa sejenis.

ATAKI Benchmark

Program sertifikasi yang diedarkan oleh ATAKI didukung Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 yang diterbitkan oleh Benchmark. Program ini diterapkan pada setiap perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Tim penilai (assessor) ATAKI yang berpengalaman menggunakan sistem ini untuk menguji para ahli jasa konstruksi dan menganugerahi kompetensi mereka dengan sertifikasi yang telah terakreditasi.

Prosedur administrasi yang dijalankan adalah prosedur orisinil dari ATAKI yang telah disetujui oleh LPJK. Prosedur ini menuruti semua aturan LPJK sehingga tetap berkualitas dan cepat karena tidak mengalami hambatan saat diaudit.

Sertifikasi ATAKI

Sertifikasi Keterampilan Ahli atau SKA adalah layanan sertifikasi untuk tenaga ahli dalam bidang:

• Arsitektur Sipil dengan sub-bidang struktur, transportasi dan sumberdaya air,
• Mekanikal dengan sub-bidang teknik mesin, sistem tata udara dan refrigerasi,
• Tata lingkungan dengan sub-bidang teknik lingkungan.

Layanan Sertifikasi SKA sudah terakreditasi LPJKN dengan SK Dewan Pengurus LPJKN No 132/KPTS/LPJK/D/XII/2006.

Berikut syarat-syarat agar bisa menjadi member pada Asosiasi ATAKI

• Memiliki Sertifikat ATAKI berarti keahlian individu tersebut telah teruji secara resmi.
• Diakui sebagai tenaga profesional yang kompeten di bidang jasa konstruksi.

SEJARAH PERJALANAN ASOSIASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI)

Sejarah terbentuknya AKI tidak bisa dipisahkan dengan semakin meningkatnya pembangunan proyek-proyek besar yang sebagian dana pembangunannya dari pinjaman luar negeri sehingga tendernya diharuskan melalui penawaran internasional (International Competitive Bid) yang tentunya terbuka juga untuk para kontraktor dari luar negeri, dan masuknya modal asing dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu dengan diundangkannya UU No.l Tahun 1967.

GAPPENSI pada Kongres pertama yang berlangsung di Tretes Malang tahun 1959 dalam salah satu keputusannya menetapkan perlunya dibentuk wadah kontraktor nasional untuk menghadapi kontraktor asing.

Dilain pihak dirasa perlu Indonesia memiliki suatu organisasi kontraktor besar (Master Builder Association) yang layak untuk menjadi anggota IFAWPCA (International Federation of Asian and Western Pacific Contractors Associations) sehingga kontraktor Indonesia dapat berkiprah di forum internasional. Meskipun pada saat itu sudah berdiri organisasi GAPPENSI namun disadari bahwa GAPPENSI ini masih belum sanggup untuk menjadi anggota IFAWPCA.

Berdasarkan hal tersebut maka Menteri PUTL mengambil kebijaksanaan agar untuk sementara Dewan Direksi Perusahaan Bangunan Negara (DD-PBN) saja dulu yang untuk sementara mewakili Indonesia di IFAWPCA mengingat Indonesia termasuk pendiri IFAWPCA karena pada waktu pembentukannya di Manila bulan Maret 1958 Indonesia diundang dan Menteri PUTL menugaskan pejabat Departemen PUTL yaitu Ir.R.Pramudji untuk hadir mewakili Indonesia. Selain itu Executive Board IFAWPCA pada konvensi IFAWPCA ke-10 di Bangkok tahun 1970 juga mengharap agar para kontraktor Indonesia segera membentuk organisasi yang menjadi anggota IFAWPCA.

Maka sekembali delegasi Dewan Direksi BUMN dari konvensi di Bangkok, dilangsungkanlah pertemuan antara Ir.S.Danunagoro yang mewakili Dewan Direksi Perusahaan Bangunan Negara, H.E.Kowara yang mewakili Dewan Teknik Pembangunan Indonesia dan Prof.Ir.R.Rooseno yang mewakili GAPPENSI untuk membicarakan pembentukan organisasi baru sebagai wadah kontraktor Indonesia yang sesuai Anggaran Dasar IFAWPCA dapat menjadi anggota.

Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 1971 bertempat di kantor PT Pembangunan Jaya di proyek Senen diselenggarakan musyawarah para kontraktor dan disepakati untuk membentuk satu wadah kontraktor yang baru dengan nama ASOSIASI KONTRAKTOR INDONESIA disingkat AKI yang dalam bahasa Inggris dengan nama INDONESIAN CONTRACTORS ASSOCIATION disingkat ICA.

Piagam pembentukan AKI tersebut ditandatangani di Restoran Putri Duyung Cottage, Ancol oleh:

1. Dewan Teknik Pembangunan Indonesia (DTPI)
2. Gabungan Pelaksana dan Perencana Nasional Seluruh Indonesia (GAPPENSI).
3. Dewan Direksi Perusahaan Bangunan Negara (DD-PBN)

dengan dihadiri 22 kontraktor sebagai pendiri AKI yaitu:

a. P.N.Adhi Karya
b. P.N.Amarta Karya
c. Biro ASRI
d. P.T.Decorient Indonesia
e. P.T.Dimensi Engineering Contractors
f. P.N.Hutama Karya
g. P.T.Indra Contractor
h. P.T.Jaya Obayashi Gumi
i. P.T.Jaya Teknik Indonesia
j. P.T.Leighton Indonesia Construction Co.
k. P.T.Marwa Contractors
l. P.T.Mercu Buana Raya Contractors
m. P.T.M.T.C.Construction
n. P.T.National Road Contractors
o. P.N.Nindya Karya
p.  P.T.Pembangunan Jaya
q. P.N.Pembangunan Perumahan
r. P.T.Sarang Teknik
s. Biro Bangunan Soedarjo
t. P.T.Teknik Umum
u. P.T.The United Builders
v. P.N.Waskita Karya

Para tokoh industri konstruksi Indonesia yang hadir dan dianggap sebagai pendiri AKI adalah:

a. H.E.Kowara
b. Prof.Ir.R.Roosseno
c. Ir.S.Danunagoro
d. Ir.M.G.M.Bartels
e. Ir.Januar Hakim
f. Ir.Gunawan Hardi
g. Ir.Hanafi Lauw
h. Ir.Lie Man Tiong
i. Ir.M.Q.Masyhun
j. R.Natakoesoemah
k. Ir.Aboe Noezar
I. Drs.Bambang Sardjito
m. Ir.H.Secakusuma
n. R.Soemartojo
o. Ir.Soegeng
p. Ir.Moh.Soeyoeti
q. Bob.Sujana Tantra
r.  A.C.Tambunan
s. Agni Wardojo
t. Bambang Waskito
u. Ir.Suradi Wongsohartono

Walaupun secara resmi AKI baru diresmikan pada tanggal 2 Oktober 1973, namun pada Konvensi IFAWPCA ke-12 tanggal 2-10 April 1973 di Taipei, delegasi Indonesia telah menyatakan sebagai delegasi AKI menggantikan Dewan Direksi Perusahaan Negara, tetapi tanda keanggotaan AKI baru diterbitkan pada bulan Oktober 1973 yang ditandatangani oleh President dan Secretary General IFAWPCA periode 1973-1974 yaitu Mr.Takeo Atsumi dan Mr. Soichi Shibur.

Mengenai pembagian kerja antara GAPENSI (hanya satu P karena perencana tidak lagi satu organisasi dengan kontraktor) dengan AKI dicapai konsensus sebagai berikut:

a.  AKI hanya berdomisili di Jakarta dan tidak mempunyai cabang di daerah
b.  AKI menangani segala urusan internasional termasuk menjadi anggota IFAWPCA
c.  GAPENSI   menangani  segala  urusan  didalam negeri terutama di daerah-daerah
d.  Semua cabang  perusahaan anggota AKI (termasuk BUMN) didaerah-daerah menjadi anggota dan segala kepentingannya ditangani oleh cabang GAPENSI
e.  Urusan dengan Pemerintah Pusat ditangani oleh sekretariat bersama

Adapun tujuan AKI adalah:

1. Menumbuhkan iklim usaha Jasa Konstruksi yang kondusif
2. Membina perkembangan dan kemajuan usaha Jasa Konstruksi Nasional Indonesia
3. Meningkatkan tertib pembangunan
4. Meningkatkan mutu dan kemampuan anggota sebagai pelaku Jasa Konstruksi
5. Meningkatkan kemitraan sesama anggota.

Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan:

1. Selalu aktif membantu Pemerintah dengan memberikan saran-saran mengenai pembinaan dan pengembangan usaha jasa konstruksi Indonesia
2. Aktif dalam upaya peningkatan teknologi dan kemampuan para pelaku usaha Jasa Konstruksi bekerja sama dengan lembaga penelitian dan pendidikan
3. Menyusun kode etik profesi Kontraktor Indonesia dan membudayakannya
4. Membantu para anggota dalam menjalankan usahanya dan dapat bertindak sebagai penghubung dalam kerjasama antar anggota.
5. Bekerjasama dengan badan-badan dan organisasi-organisasi di dalam maupun yang mempunyai tujuan yang sama.

1. Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
2. Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
3. Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
4. Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO) adalah suatu wadah alternatif berhimpunnya para pengusaha jasa konstruksi yang berkehendak menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan usahanya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. ASPEKINDO telah menempatkan dirinya sebagai bagian dari institusi yang melakukan pembinaan langsung pada kompetensi, profesionalisme, dan daya saing usaha anggotanya dibawah pembinaan LPJK sebagai suatu Lembaga yang diamanatkan UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi untuk melakukan pengembangan jasa konstruksi nasional.

 ASPEKINDO didirikan dan dideklarasikan pada tanggal 1 Pebruari 2000 di Makassar serta diaktenotariskan pada tanggal 28 Maret 2000. Sepanjang kehadirannya, kehidupan organisasi ASPEKINDO penuh dinamika. Hak-hak berdemokrasi dijamin secara konstitusional sesuai dengan aturan main organisasi yang ditetapkan oleh Konstitusi ASPEKINDO dan Peraturan Organisasi lainnya. Dinamika ini telah mendewasakan ASPEKINDO hingga proses kehidupan organisasi, termasuk dalam proses peralihan kepemimpinan berlangsung normal tanpa adanya perilaku yang inkonstitusional, dan andaikan terjadi maka penyelesaiannya dikembalikan pada Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, dan Peraturan Organisasi ASPEKINDO.

Sebagai institusi yang lahir sebagai produk era reformasi, maka ASPEKINDO terus berbenah untuk menjadi lebih baik. Penataan ulang organisasi ASPEKINDO dilaksanakan secara terus menerus berkesinambungan dan berkelanjutan, demi menghasilkan institusi yang efektif dan efisien serta produktif mampu mencapai tujuan, visi dan misi yang diembannya.

ASPEKINDO berkedudukan nasional di tempat kedudukan Dewan Pimpinan Nasional, yaitu di Ibu Kota Negara dan Ibu Kota seluruh wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagai tempat kedudukan Dewan Pimpinan Propinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

ASPEKINDO didirikan di Makassar pada tanggal 07 Februari 2000, untuk jangka batas waktu tidak ditentukan.

Visi ASPEKINDO adalah :
Mewujudkan anggota dan masyarakat jasa konstruksi yang tangguh, jujur, bertanggung jawab, professional, efisien, serta berdaya saing yang kompetetif dalam pasar nasional dan internasional

Misi ASPEKINDO adalah :
Menciptakan peluang perolehan keunggulan daya saing dalam meraih peluang pasar dengan basis efisien yang beretika professional dan memiliki keunggulan kompetensi didalam masyarakat usaha jasa konstruksi dalam iklim beretika bisnis sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku.

Sasaran

1.    Menciptakan ASPEKINDO sebagai organisasi professional yang mandiri dan berkarakter dedikatif sehingga dipercaya masyarakat jasa konstruksi pada umumnya baik dalam negeri maupun luar negeri.

2.    Mengupayakan ASPEKINDO menjadi institusi yang digandrungi oleh masyarakat pengguna jasa konstruksi yang memiliki kapasitas unggul dalam daya saing serta efisien dalam fungsi untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi.

3.     Mewujudkan  tanggung  jawab  sebagai organisasi professional yaitu mengembangkan ilmu dan teknologi konstruksi, SDM yang kompeten, dan sarana dan prasarana konstruksi demi keunggulan kompetisi jasa konstruksi secara nasional dan internasional.

ASPEKINDO didirikan dengan tujuan untuk :

1.    Menghimpun   pengusaha /   perusahaan-perusahaan  nasional yang  bergerak  di bidang Jasa konstruksi di dalam satu wadah organisasi;

2.     Membina dan mengembangkan    kemampuan   pengusaha   jasa konstruksi menjadi tangguh dan professional, kokoh, dan mandiri;

3.   Mendorong  terciptanya   hubungan  kemitraan  yang  sinergis  antara  pengusaha  golongan ekonomi kuat, menengah dan lemah;

4.   Membina  hubungan    secara     konsepsional    dan   atau  program kemitraan yang sinergis dengan pemberi kerja pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat propinsi, kabupaten/kota;

5.    Berperan dan ikut  serta  untuk meningkatkan pembangunan nasional;

6.   Membimbing,    mengarahkan,    dan    memperjuangkan    kepentingan   anggota   demi kelangsungan anggotanya;

7.    Mendorong terciptanya rasa kesetiakawanan sesama pelaku pasar konstruksi agar dapat dihindari terjadinya persaingan kerja dan usaha yang tidak sehat, sehingga dapat benar-benar tercipta bebersamaan;

8.   Aktif   mengadakan    kerja   sama   dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi, baik di dalam maupun di luar negeri;

9.     Membantu pemerintah mewujudkan tertib Pembangunan.

Legalitas ASPEKINDO terdiri dari :

1.  Akte Pendirian ASPEKINDO berdasarkan Akta No. 40 Notaris Abdul Muis, SH     di Makassar  tanggal 7 Pebruari tahun 2000, untuk jangka waktu tidak ditentukan.

2.  Surat Keterangan Terdaftar  Nomor. 18/D.III.2/III/2006 pada tanggal 6 Maret 2006 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam  Negeri RI, untuk memenuhi amanat Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan perubahan-perubahannya.

3.  Surat  Pendaftaran  Ciptaan  No. 029465  tanggal pendaftaran 5 Oktober 2005 yang terbit pada tanggal 2 Maret 2006, berdasarkan amanat Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ub Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas nama Menteri Hukum dan HAM RI.

4.  Sertifikat Merek No.IDM000152520 tanggal penerimaan permohonan 6 Desember  2006 yang terbit pada tanggal 21 Januari 2008 untuk kelas barang/jasa nomor 37 tentang Jasa Konstruksi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, diterbitkan oleh Direktur Merek atas nama Menteri Hukum dan HAM  RI. Perlindungan hak Merek berlaku selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlinduangan itu dapat diperpanjang. Kelas barang/jasa nomor 37 ini adalah sesuai dengan core business BUJK anggota ASPEKINDO dalam bidang usaha jasa konstruksi dan sesuai dengan landasan operasional ASPEKINDO berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

5. LAkreditasi  kepada  ASPEKINDO  diberikan  oleh  LPJKN atas amanat Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Akreditasi ASPEKINDO diberikan pertama kali pada tanggal 14 Maret 2003 berdasarkan Keputusan LPJKN No. 35/KPTS/LPJK/ D/III/2003 tentang Penetapan Akreditasi Kepada ASPEKINDO dan Tanda Lulus Akreditasi No.  15/AKR/LPJK/D/III/2003  tanggal 14 Maret 2003. Akreditasi ASPEKINDO telah dilaksanakan perpanjangan berdasarkan SK LPJKN No. 05/KPTS LPJK/D/I/2005 tanggal 20 Januari 2006 dan diperpanjang kembali berdasarkan SK LPJKN No. 131/KPTS/LPJK/D/2006 tanggal 15  Desember 2006.

Sumber: ASPEKINDO