WACANA ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT) kembali menjadi perhatian sejumlah partai politik menjelang pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu).

Dalam perdebatan yang berkembang, alasan-alasan yang dikemukakan umumnya bersifat normatif mengenai apa yang dianggap demokratis serta legal atau ilegal dalam konteks pemilu. Namun, jarang dipersoalkan apakah keberadaan atau ketiadaan aturan tersebut dapat mendorong transformasi partai politik di Indonesia yang sebagian atau seluruhnya terkait dengan praktik kartel dan oligarki.

Sebelumnya, peneliti Perludem, Haykal, pernah membahas PT pascadialog dengan petinggi Kementerian Dalam Negeri pada Kamis, 23 Oktober 2025. Haykal menilai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan aturan itu memberi dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Meski sebagian pihak menolak, ia berpendapat bahwa putusan tersebut dapat memperkecil politik kartel dan membuka peluang demokratisasi kandidat dalam pemilihan presiden 2029.

Argumen-argumen itu secara spesifik mengacu pada dua pandangan yang telah lama bersitegang, bahkan sejak PT dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Di satu pihak, terdapat pandangan bahwa PT dapat mencegah terlalu banyak kandidat presiden sekaligus memperkuat sistem presidensial multipartai di Indonesia (Jefrino-Fahik, 2024). Di pihak lain, PT dipandang mencederai demokrasi dan mempertebal praktik kartel serta oligarki. Karena itu, penghapusan aturan tersebut dianggap sebagai “angin segar” bagi upaya mewujudkan pilpres yang lebih demokratis.

Tulisan ini mengajukan pendapat bahwa diskursus mengenai transformasi partai politik semestinya lebih dikedepankan dalam pembahasan revisi UU Pemilu ketimbang sekadar wacana tentang ambisi dan kalkulasi elektoral, terutama jika disadari bahwa Indonesia selama dua dekade terakhir, dengan atau tanpa PT, tetap menjadi republik yang rapuh.

Kartel Parpol dan Oligarki

Tak dapat disangkal, keberadaan PT turut mempertebal praktik kartel partai dan oligarki di Indonesia. Kartel partai merujuk pada fenomena kerja sama sejumlah partai yang membentuk koalisi besar sambil mengooptasi kekuatan oposisi dalam demokrasi. Sementara itu, kartel oligarki menunjuk pada penerapan strategi kartel oleh kelompok oligark untuk mengeruk sumber daya negara melalui relasi interpenetrasi negara dan partai (Hargens, 2020). Ontologi dan teleologi keduanya serupa: kolusi elite demi mempertahankan status quo.

Kartel partai telah terbentuk sejak awal Reformasi, salah satunya melalui koalisi partai dalam merespons PT. Praktik tersebut bertujuan menyiasati tingginya fragmentasi antarpartai akibat sistem multipartai ekstrem di parlemen. Namun, semakin tinggi angka PT, semakin tajam pula polarisasi politik yang muncul.

Dalam demokrasi, polarisasi sesungguhnya wajar karena setiap partai berhak bersaing memperebutkan kekuasaan. Namun, di Indonesia, polarisasi sering kali dipahami bukan sebagai kompetisi, melainkan sebagai permusuhan. Koalisi yang semula dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial multipartai justru berubah menjadi sarana saling menjegal. Akibatnya, PT tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pencegah pemerintahan terbelah (divided government), melainkan malah memperbesar praktik kartel (Frederica, 2025).

Kecelakaan politik tersebut melahirkan praktik hipokrit karena pembentukan koalisi lebih bertujuan merebut dan membagi-bagi kekuasaan (Slater, 2018). Dalam kosmologi politik kartel, partai-partai berhaluan nasionalis Muslim atau Islamis seperti PAN, PKB, PKS, PPP, dan PBB dapat dengan mudah berkoalisi dengan partai-partai nasionalis sekuler seperti PDIP, Golkar, Gerindra, dan Demokrat.

Di sejumlah negara demokrasi seperti Kolombia dan Peru, pluralisme partai di parlemen tidak melahirkan koalisi yang rancu, melainkan dibangun berdasarkan irisan ideologi yang jelas (Mainwaring, 1993; Albarracín et al.). Partai-partai berhaluan kiri-tengah (center-left) atau kanan-tengah (center-right), misalnya, cenderung berkoalisi dengan partai yang berada dalam garis ideologi liberal atau konservatif yang sejalan.

Gejala tersebut berbeda dengan Indonesia. Koalisi partai di Indonesia memperlihatkan aliansi jangka pendek yang rapuh, tidak memiliki komitmen oposisi, miskin ideologi politik, mudah dikooptasi, dan terobsesi untuk saling menjatuhkan (Al-Hamdi, 2021; Slater, 2018). Karakter koalisi semacam ini membuat agenda partai bergerak menjauh dari kepentingan rakyat sekaligus memberi ruang lebih besar bagi oligarki untuk semakin lekat dengan kekuasaan.

Politik Neoliberal

Menurut Warburton (2024), gejala tersebut mencerminkan fase baru dinamika politik Indonesia akibat penetrasi gagasan dan praktik neoliberal ke dalam lembaga-lembaga demokrasi. Banyak pelaku bisnis akhirnya menduduki berbagai posisi strategis dalam negara karena memperoleh legitimasi sosial dan politik yang jauh lebih besar dibandingkan era sebelumnya.

Di tingkat legislatif, misalnya, komposisi DPR periode 2019–2024 menunjukkan bahwa 262 orang atau 45,5 persen dari 575 anggota DPR berasal dari kalangan pebisnis. Menurut ICW, angka itu meningkat pada periode 2024–2029 menjadi 354 orang atau 61 persen dari total 580 anggota DPR.

Di tingkat eksekutif, komposisi menteri sejak era Presiden Megawati (17 persen), Presiden SBY (30 persen), hingga Presiden Jokowi (51 persen) tidak pernah lepas dari pengaruh pebisnis. Setelah era SBY, bahkan kepala negara sendiri berasal dari kalangan pengusaha (Warburton, 2024). Presiden Prabowo pun membentuk 48 kementerian dengan 109 menteri dan wakil menteri yang sebagian di antaranya terindikasi masih aktif sebagai pebisnis.

Postur pemerintahan tersebut semakin membenarkan pendapat dua ilmuwan politik Harvard University, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2018), bahwa demokrasi modern tidak runtuh akibat ancaman eksternal seperti kudeta atau revolusi, melainkan oleh ancaman internal yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Ancaman itu tampak melalui tindakan para pejabat yang secara sengaja merusak pilar-pilar demokrasi, mempreteli hukum, dan melakukan sentralisasi kekuasaan.

Di Indonesia, berbagai peristiwa dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan gejala tersebut secara jelas. Selain politik dinasti dan kabinet gemuk, kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai usia capres-cawapres serta pemisahan pemilu menjadi contoh bagaimana pembusukan demokrasi tidak hanya menyasar lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga yudikatif. Revisi UU KPK, UU ITE, UU TNI, hingga KUHAP yang diberlakukan pada 2 Januari 2026 juga memperlihatkan bagaimana hukum dapat dipreteli sesuai kehendak pihak yang berkuasa.

Pada saat yang sama, sentralisasi kekuasaan berlangsung semakin telanjang. Muncul kekhawatiran bahwa lembaga-lembaga negara tidak lagi dikelola secara demokratis, independen, dan bebas dari intervensi politik, melainkan direcoki praktik politik yang bercorak militeristik, nepotistik, dan kronistik.

Selain pelibatan TNI dan Polri dalam berbagai urusan sipil dan program strategis, bukan rahasia lagi bahwa penempatan pejabat publik dalam birokrasi lebih banyak mengandalkan privilese dan relasi perkoncoan ketimbang prestasi dan sistem merit yang jelas. Banyak elite baru mendadak menduduki posisi penting tanpa dibekali pengalaman, keterampilan teknokratis, maupun wawasan epistemis yang memadai dalam tata kelola negara.

Karena itu, tidak mengherankan jika korupsi kini berlangsung secara kolosal di berbagai tingkatan. Data KPK menunjukkan bahwa sejak 2004 hingga 2023 terdapat 344 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dan DPRD. Menurut ICW, dari 319 anggota DPR yang terlibat korupsi pada 2022, mayoritas berasal dari kalangan pebisnis atau swasta. Fenomena serupa juga dapat ditemukan mulai dari tingkat kepala desa, wali kota, bupati, gubernur, hingga menteri.

Di tingkat masyarakat sipil, publik semakin resah karena kritik dan gerakan sosial tidak lagi dipersepsi sebagai penyeimbang demokrasi, melainkan sebagai ancaman terhadap negara. Kritik direpresi, gerakan sosial dituduh makar, dan ruang publik disusupi aparat negara.

Menurut Thomas B. Pepinsky, masyarakat pada era Prabowo menjadi semakin khawatir dan takut menyampaikan pendapat di ruang publik (Pramono, 2026). Gejala ini berdampak nyata terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Freedom House (2025) mencatat indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 pada 2019 menjadi 57 pada 2024 dengan status “bebas sebagian”.

Semua itu memberi sinyal bahwa rusaknya kanal-kanal demokrasi dan sistem merit tidak hanya melemahkan nilai serta institusi demokrasi, tetapi juga mematikan kepedulian etis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Transformasi

Karena itu, revisi UU Pemilu semestinya dikaitkan dengan upaya mentransformasi tata kelola partai politik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menguji apakah desain kepemiluan mampu memperkecil politik kartel dan oligarki, mendewasakan praktik politik partai, serta memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, atau justru sebaliknya.

Pertama, desain UU Pemilu harus mampu mengubah politik kooptasi berbasis korporatokrasi menjadi politik kooperatif berbasis solidaritas sosial. Elite yang sebelumnya bertikai perlu melakukan resolusi dan konvergensi melalui kompromi, negosiasi, dan diskusi yang sehat serta deliberatif dengan mengedepankan kebijaksanaan dan akal sehat. Gotong royong sebagai kearifan lama Nusantara dapat menjadi basis etis untuk melawan politik kartel dan oligarki yang nir-etika. Etika politik semacam ini diharapkan menjadi haluan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

Kedua, UU Pemilu harus mendorong pendewasaan cara berpolitik partai. Artinya, desain kepemiluan harus mampu mengaktifkan kembali apa yang oleh Levitsky dan Ziblatt (2018) disebut sebagai gatekeeping function, yaitu fungsi penyaring partai untuk mencegah kelompok antidemokrasi menguasai pemerintahan. Kaderisasi dan pola rekrutmen yang selama ini tidak etis, nondemokratis, dan tertutup harus digantikan dengan sistem merit yang transparan, akuntabel, demokratis, dan berjenjang.

Untuk itu, demokrasi internal dan ideologi partai harus diperkuat. Sekolah partai diharapkan menjadi ruang akademik dengan basis pedagogi politik yang jelas, tempat ideologi dan etika sosial diajarkan serta identitas partai dibentuk. Dengan demikian, dapat tumbuh sikap deontologis di kalangan kader partai untuk mencegah politik patronase, memperkecil politik uang, dan memperbaiki kepercayaan publik.

Ketiga, nilai dan lembaga demokrasi harus dibenahi kembali. Lembaga peradilan, lembaga pemilu, dan lembaga antikorupsi harus bebas dari intervensi dan tekanan politik. Selain itu, pembagian kewenangan antara fungsi pertahanan negara dan pemerintahan sipil perlu diperjelas dan diperketat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan akibat kaburnya batas profesionalisme.

Indonesia Emas hanya dapat dicapai apabila desain UU Pemilu mampu memperkecil praktik kartel dan oligarki, mendorong pendewasaan dan penguatan kelembagaan partai politik, serta menghidupkan kembali nilai dan pilar utama demokrasi.

Referensi

Albarracín, Juan, et al. “Deinstitutionalization without Collapse: Colombia’s Party System.” Party Systems in Latin America, Cambridge University Press, pp. 227–54, https://doi.org/10.1017/9781316798553.009.

Al-Hamdi, Ridho. “Ideological Cleavage under Open-List Proportional Representation: Parties’ Position toward the 2019 Indonesian Presidential Threshold.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, vol. 24, no. 3, Mar. 2021, pp. 205–19, https://doi.org/10.22146/JSP.53514.

Hargens, Bonifasius. “Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesia.” Walden Dissertations and Doctoral Studies, 2020.

Jefrino-Fahik, Antonius. “ANALYSIS OF INTRINSIC VALUE AND INSTRUMENTAL VALUE OF DEMOCRACY IN PRESIDENTIAL THRESHOLD.” Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, vol. 9, no. 1, 2024, https://doi.org/10.15294/jpi.v9i1.1192.

Levitsky, Steven, and Daniel Ziblatt. How Democracies Die. Crown Publishing Group, 2018.

Mainwaring, Scott. “Presidentialism, Multipartism, and Democracy.” Comparative Political Studies, vol. 26, no. 2, Jul. 1993, pp. 198–228, https://doi.org/10.1177/0010414093026002003.

Pramono, Stefanus. “Persamaan Presiden Prabowo Dengan Donald Trump.” Tempo [Jakarta], 2026.

Slater, Dan. “PARTY CARTELIZATION, INDONESIAN-STYLE: PRESIDENTIAL POWER-SHARING AND THE CONTINGENCY OF DEMOCRATIC OPPOSITION.” Journal of East Asian Studies, vol. 18, no. 1, Mar. 2018, pp. 23–46, https://doi.org/10.1017/jea.2017.26.

Warburton, Eve. “Private Power and Public Office: The Rise of Business Politicians in Indonesia.” Critical Asian Studies, Apr. 2024, pp. 1–23, https://doi.org/10.1080/14672715.2024.2334069.

Jefrino-Fahik adalah seorang peneliti yang meraih gelar magister sosiologi politik dari Universitas Indonesia.

Tulisan ini berasal dari nawala edisi 18The Tricontinental; diterjemahkan dan diterbitkan di sini berkat kerja sama IndoPROGRESS dan The Tricontinental.

SEANDAINYA Thomas Sankara tidak dibunuh pada tahun 1987 dan dibiarkan memajukan pembangunan Burkina Faso, mungkin wilayah Sahel akan mengikuti jejaknya satu generasi yang lalu – dan segalanya mungkin akan terlihat sangat berbeda saat ini.

Para sahabat yang terhormat,

Salam dari Tricontinental: Institute for Social Research.

Pada 15 Oktober 1987, Thomas Sankara, pemimpin Burkina Faso, dibunuh bersama dua belas pejabat seniornya. Pada saat itu, yang masih saya ingat dengan jelas, terdapat kebingungan besar mengenai siapa yang melakukan tindakan tak termaafkan ini. Para pembunuh, yang terlalu takut untuk menghadapi Sankara, menembaknya dari belakang, untuk kemudian menghujam tubuhnya berkali-kali sebelum menargetkan mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut. Tak lama setelah itu, salah satu rekan Sankara, Blaise Compaoré, membela kudeta tersebut dengan klaim bahwa Sankara telah membahayakan hubungan dengan Prancis dan Pantai Gading, sekutu dekat Perancis. Tiga puluh lima tahun kemudian, setelah pemberontakan rakyat menggulingkan Compaoré, ia dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut, meskipun tidak ada penyelidikan serius mengenai peran badan intelijen asing (seperti Prancis). Namun, satu pertanyaan masih menggantung di atas peristiwa tersebut: mengapa Sankara sebenarnya dibunuh?

Thomas Sankara (1949–1987) diangkat sebagai perdana menteri Republik Upper Volta pada Januari 1983 di bawah kepemimpinan Presiden Jean-Baptiste Ouédraogo, yang pemerintahannya berkuasa setelah penggulingan Saye Zerbo pada November 1982. Setelah upaya Zerbo untuk menghancurkan serikat pekerja, para perwira militer muda yang terkait dengan Kelompok Perwira Komunis (Regroupement des officiers communistes, ROC), di mana Sankara menjadi bagiannya, telah membantu membawa Ouédraogo ke tampuk kekuasaan. Ouédraogo kemudian menunjuk Sankara sebagai perdana menterinya. Keduanya memelihara citra publik yang sederhana, dengan perdana menteri muda itu bahkan bersepeda ke tempat kerja. Merasa tidak nyaman dengan kehadiran dominan ROC, yang diinginkan Prancis untuk dihilangkan, Ouédraogo menahan Sankara di bawah tahanan rumah dan berusaha memecat anggota ROC lainnya. Sebagai tanggapan, Compaoré yang masih muda memimpin kudeta 4 Agustus 1983 yang membebaskan Sankara dan membawanya ke tampuk kekuasaan. Sankara dan Compaoré mengambil alih Republik Volta Atas, yang dengan cepat diganti namanya oleh Sankara menjadi Burkina Faso (Negeri Orang-Orang Jujur).

Fidèle Kabre (Burkina Faso), Bouba, 2018.

Sekilas melihat agenda pemerintahan Sankara menunjukkan betapa besar manfaat yang bisa diraih oleh rakyat Burkina Faso seandainya ia tidak digulingkan dan dibunuh pada tahun 1987. Aspek terpenting dari Revolusi Burkina Faso adalah kebutuhan untuk memobilisasi rakyat agar terlibat sepenuhnya dalam membangun negara mereka melalui Komite Pertahanan Revolusi (Comités de Défense de la Révolution, CDR), sebuah konsep yang diadopsi dari pengalaman Kuba. Melalui CDR-lah pemerintahan Sankara mengetahui apa yang dibutuhkan rakyat, mengembangkan proyek-proyek untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan kemudian mengimplementasikannya. Tentu saja, isu-isu utama yang dibahas sama dengan yang dihadapi oleh semua masyarakat di Global Selatan: pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan, listrik, tempat tinggal, infrastruktur air bersih dan sanitasi, mata pencaharian yang layak, kesempatan budaya, dan transportasi (yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB).

Bagaimana cara membebaskan rakyat dari kemiskinan adalah pertanyaan yang pernah diajukan Sankara saat masih muda, ketika ia pertama kali tertarik pada Marxisme. Jawabannya ia temukan melalui kerja praktisnya di militer dan pemerintahan: Burkina Faso harus menjalankan kedaulatan nasional atas bahan mentahnya (terutama emas); menggunakan kekayaan nasional itu untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan bagi kehidupan modern bagi seluruh rakyat Burkina Faso (seperti transportasi, listrik, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur air dan sanitasi); dan menciptakan hubungan regional, kontinental, dan internasional yang meningkatkan rasa identitas rakyat, bukan malah meredupkannya. Inilah dasar dari revolusi demokratis dan rakyat yang diprakarsai oleh Sankara, pendekatan Sankaris sebagaimana mulai dikenal setelah pembunuhannya.

Dalam laporan terbaru kami, Perjuangan Kelas dan Bencana Iklim di Sahel (April 2026), kami menunjukkan bagaimana Gurun Sahara dan wilayah Sahel yang membentang di bawahnya—termasuk Burkina Faso—sedang dilanda bencana iklim, dengan pola cuaca yang tidak menentu mengganggu kegiatan penggembalaan, pertanian, dan jalur perdagangan di wilayah yang sudah dilanda konflik separatis yang brutal serta pemberontakan agama ekstremis. Sisa-sisa kehancuran Libya oleh AS-Prancis-NATO pada tahun 2011 telah memperparah semua kontradiksi politik di seluruh sabuk Sahara-Sahel, dari Aljazair hingga Nigeria. Konflik lama terkait sumber daya, yang diperparah oleh bencana iklim, kini semakin diperburuk oleh masuknya Jama’at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (Kelompok Pendukung Islam dan Umat Muslim) serta Negara Islam di Sahara Raya. Sebagian besar wilayah Sahel, dari Mali hingga Chad, berada di bawah cengkeraman kelompok-kelompok ini, yang sering kali bertindak brutal terhadap mereka yang tidak sependapat dengan mereka.

Salah satu alasan utama terjadinya kudeta-kudeta baru-baru ini di Burkina Faso (2022), Mali (2020 dan 2021), dan Niger (2023) adalah bahwa pemerintah yang berkuasa saat itu terlalu condong ke pihak Prancis dan gagal mewujudkan ketertiban dasar serta pembangunan bagi rakyat. Kudeta-kudeta tersebut dipimpin oleh kelompok militer dengan nama yang sangat mirip: Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (Gerakan Patriotik untuk Pelestarian dan Pemulihan) di Burkina Faso, Comité national pour le salut du peuple (Komite Nasional untuk Keselamatan Rakyat) di Mali, dan Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Dewan Nasional untuk Pelestarian Tanah Air) di Niger. Pada September 2023, pemerintah di ketiga negara ini bersatu membentuk Aliansi Negara-Negara Sahel. Mereka menghadapi serangkaian kontradiksi yang saling tumpang tindih: imperialisme dan sekutu regionalnya, bencana iklim, serta perjuangan kelas di masyarakat mereka sendiri.

Laporan khusus kami mengkaji dampak bencana iklim terhadap negara-negara di kawasan Sahel, dengan menyoroti Mali dan Sudan secara khusus melalui analisis kontradiksi kelas di wilayah tersebut. Saat kami menyusun laporan ini, saya mulai merenungkan pandangan lingkungan hidup Sankara dan apa yang mungkin telah dilakukannya bagi negaranya, kawasan ini, dan Afrika seandainya ia dan rakyat Burkina Faso memiliki kesempatan untuk menerapkan agendanya. Berikut ini ringkasan agenda Sankara:

1. Bagi Sankara, kerusakan lingkungan adalah hasil dari perusakan tanah oleh kolonialisme, sehingga solusinya harus berupa pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab di tingkat nasional dan regional. Alam tidak boleh diperlakukan sebagai bahan baku yang dapat dijarah tanpa peduli terhadap kelangsungan hidupnya sendiri. Untuk itu, Sankara meluncurkan ‘Tiga Perjuangan’ (Les trois luttes) pada tahun 1985 melawan kebakaran semak, penebangan liar, dan hewan ternak yang berkeliaran. Masing-masing dari ini menargetkan bentuk degradasi ekologi tertentu. Kebakaran semak dan penebangan mempercepat deforestasi, sementara penggembalaan liar – akibat runtuhnya sistem pengelolaan lahan komunal di bawah pemerintahan kolonial dan pascakolonial – berkontribusi pada erosi tanah dan desertifikasi. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk membalikkan bentuk-bentuk degradasi ekologi yang dihasilkan dan diperparah oleh pemerintahan kolonial, yang memperlakukan tanah sebagai sumber daya ekstraktif daripada sebagai dasar kehidupan kolektif. Sementara itu, kampanye penanaman pohon ‘Un village, un bosquet’ (Satu Desa, Satu Hutan Kecil) dan ‘Une école, un bosquet’ (Satu Sekolah, Satu Hutan Kecil) dirancang untuk memulihkan tutupan pohon, menghentikan desertifikasi, dan menumbuhkan tanggung jawab lingkungan di tingkat desa dan sekolah. Proyek Satu Desa, Satu Hutan menginspirasi Gerakan Pekerja Tanpa Tanah Brasil untuk menyusun Rencana Penanaman Pohon Nasionalnya sendiri pada tahun 2019, dengan target menanam 100 juta pohon dalam satu dekade.
2. Kelaparan disebabkan oleh ketergantungan pada pasar untuk pemenuhan pangan serta kurangnya sumber daya untuk memproduksinya (seperti lahan). Sankara menganjurkan reformasi agraria dan pembangunan pedesaan, bukan bantuan pangan. Reformasi agraria Sankara bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui organisasi yang lebih baik dan teknik modern, mengembangkan pertanian yang beragam dengan spesialisasi regional, menghapuskan hambatan sosial-ekonomi yang menindas kaum tani, dan menjadikan pertanian sebagai andalan pembangunan industri. Pemerintah revolusioner juga mengambil langkah untuk menasionalisasi tanah dan kekayaan mineral, melemahkan kendali kepala suku atas alokasi tanah, menghapuskan kerja paksa, dan memperluas irigasi.
3. Kurangnya infrastruktur di daerah pedesaan memaksa petani untuk mencari cara bertahan hidup yang menguras ketahanan pedesaan. Sankara ingin meningkatkan elektrifikasi di pedesaan tidak hanya untuk meningkatkan kondisi hidup tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan pada kayu bakar, misalnya dengan menyediakan kompor masak yang lebih baik untuk mencegah eksploitasi pohon yang kejam demi bahan bakar. Ini tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan di negara di mana akses listrik di pedesaan hanya 5,49% pada tahun 2023–2024. Sankara juga tertarik pada pengembangan sistem irigasi regional untuk memungkinkan penyaluran air hujan yang lebih baik ke dalam waduk dan kemudian melalui saluran air.
4. Pada akhirnya, keseluruhan proses CDR dan metode Sankarist bertujuan untuk mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada masyarakat setempat serta memungkinkan sumber daya dikelola oleh masyarakat itu sendiri, bukan oleh organisasi non-pemerintah internasional atau bahkan pemerintah pusat.

Seydou Keïta (Mali), Untitled, 1948–1954.

Seandainya aspek-aspek mendasar dari agenda Sankarist ini telah diterapkan, kemungkinan besar para petani dan penggembala di kawasan Sahel tidak akan menghadapi masalah yang begitu parah saat ini. Seharusnya beberapa pertentangan yang telah memicu konflik—terutama di wilayah utara Burkina Faso—dapat diatasi. Pelajaran dari Burkina Faso seharusnya dapat dipetik oleh Mali dan Niger, dan kemudian oleh Nigeria bagian utara serta Ghana.

Christophe Sawadogo (Burkina Faso), Le Grenier (The Granary), 2023.

Pada tahun 1999, bintang reggae asal Pantai Gading, Alpha Blondy, merilis sebuah lagu berjudul ‘Journalistes en danger’ (Jurnalis dalam Bahaya). Lagu tersebut bercerita tentang jurnalis Burkina Faso, Norbert Zongo (1949–1998), yang baru saja dibunuh bersama tiga orang lainnya di Provinsi Ziro, Burkina Faso. Ia sedang menyelidiki kematian David Ouédraogo, sopir saudara Blaise Compaoré, François. Dua puluh ribu orang menghadiri pemakaman Zongo. Ia adalah seorang yang teguh dalam keyakinannya terhadap jurnalisme dan demokrasi, serta salah satu pendiri Gerakan Hak Asasi Manusia dan Rakyat Burkina Faso (Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme et des Peuples) pada tahun 1989, yang terinspirasi oleh gagasan Sankara. Saya pernah mengunjungi organisasi tersebut pada perjalanan terakhir saya ke Ouagadougou, ibu kota Burkina Faso, dan merasakan bobot warisan Zongo. Warisan itu terus bergema, begitu pula warisan Sankara, di Burkina Faso yang sedang dibangun saat ini. Jadi, inilah Alpha Blondy, yang menceritakan kepada kita tentang mereka yang ingin membunuh kesopanan dan tentang kebutuhan untuk membangun sesuatu yang lebih baik:

La démocratie du plus fort est toujours la meilleure

C’est comme ça

Au clair de la lune mon ami Zongo.

Demokrasi milik yang terkuat selalu yang terbaik

Begitulah adanya

Di bawah cahaya bulan, temanku Zongo.

Salam hangat,

Vijay

Tulisan ini berasal dari tulisan Vijay Prashad untuk nawala The Tricontinental, edisi 17. Kami menerjemahkannya dan menerbitkan di rubrik Imperialisme ini untuk tujuan pendidikan. Setelah ini, kami akan secara rutin menerbitkan nawala terbaru The Tricontinental untuk rubrik tersebut.

Bagaimana Iran mampu tegak melawan Barat telah memicu kekaguman di kalangan negara-negara yang pernah dijajah di seluruh dunia. Apa sumber dari keyakinan diri ini?

Kawan-kawan yang baik,

Salam dari Tricontinental: Institut Penelitian Sosial.

Selama hari-hari terkelam dari perang ilegal AS-Israel di Iran, saya menghubungi beberapa teman yang berada di zona sipil yang dibom. Mereka adalah akademisi, penyair, seniman, beberapa bekerja di pemerintahan, dan yang lain di berbagai institusi. Terlepas dari pandangan mereka tentang pemerintah, mereka semua menunjukkan semangat pembangkangan yang sama. Tidak seorang pun merasa dunia mereka terancam. Mereka tetap teguh, keberanian mereka memancar dari keyakinan yang besar pada ketahanan peradaban Iran.

Namun, ketika Marxisme menjadi kerangka kerja yang krusial dalam perjuangan anti kolonial yang besar di era pasca-Perang Anti-Fasis Dunia, gagasan tentang peradaban kembali dengan makna yang berbeda. Peradaban mulai dipahami sebagai wilayah yang berharga dalam perjuangan budaya melawan imperialisme. Ia dapat menjadi instrumen kesinambungan nasional dan legitimasi politik daripada sekadar topeng ideologis untuk dominasi kelas. Namun, pengambilan kembali peradaban ini harus dilakukan dari sudut pandang proyek emansipatoris yang bersedia memutus warisan reaksioner tertentu di dalam peradaban itu sendiri.

Konsep ‘peradaban’ dan pemikiran Marxis, khususnya dalam konteks pembebasan nasional, memiliki hubungan yang kompleks. Marxisme klasik menolak konsep ini karena dianggap mengaburkan kesenjangan sosial di bawah keseragaman budaya, sehingga meniadakan pentingnya perjuangan kelas. Namun, ‘peradaban’ mendapatkan makna baru ketika Marxisme menjadi kerangka penting dalam gerakan anti-kolonial yang besar pasca-Perang Anti-Fasis Dunia. Peradaban mulai dipandang sebagai wilayah budaya yang bernilai dalam perjuangan melawan imperialisme. Ia dapat berfungsi sebagai instrumen kesinambungan nasional dan sumber legitimasi politik, bukan sekadar kedok ideologis bagi dominasi kelas. Meskipun demikian, pengangkatan kembali konsep peradaban ini harus dilakukan dari perspektif kerja emansipatoris, yang menuntut adanya kesediaan untuk memutus mata rantai warisan reaksioner tertentu di dalamnya.

Sebagai contoh, dalam konteks Tiongkok, Marxisme Tiongkok—yang paling baik disintesiskan oleh Mao Zedong—berupaya keras melepaskan diri dari aspek-aspek terburuk warisan pra-revolusi Tiongkok, seperti hierarki Konfusianisme dan seksisme. Namun, pada saat yang sama, melalui perjuangan kelas dan transformasi ideologis, Marxisme Tiongkok mengadopsi konsep ‘peradaban Tiongkok’ itu sendiri sebagai benteng pertahanan melawan imperialisme dan sebagai landasan bagi pengembangan patriotisme nasional.

Ilustrasi: Kusbudiyanto (Indonesia), Bird Market, 2026.

Revolusi Iran (1978–1979) dilakukan oleh beragam kekuatan politik, termasuk kaum Marxis. Namun, banyak dari mereka kemudian dianiaya dan dibunuh oleh Republik Islam yang baru berdiri. Meskipun mereka ditindas, banyak ide Marxis meresap ke dalam kerangka ideologis Republik Islam, baik melalui karya berbagai pemikir yang memiliki sejarah Marxisme sendiri, seperti Ehsan Tabari (1917–1989), Jalal Al-e Ahmad (1923–1969), Ali Shariati (1933–1977), Bijan Jazani (1938–1975), atau Khosrow Golsorkhi (1944–1974). Saya berharap dapat menulis lebih banyak tentang para pemikir ini, tetapi itu akan membutuhkan satu buku tersendiri. Yang paling memikat adalah Golsorkhi, yang dibunuh di usia jayanya. Ia mengatakan kepada hakim yang gelisah di persidangannya:

“Saya mengawali kata-kata saya dengan ucapan dari Mawla [Imam] Husein, seorang martir agung bagi masyarakat Timur Tengah. Saya, yang merupakan seorang Marxis-Leninis, pertama-tama mencari keadilan sosial di madrasah Islam, dan dari sana saya tiba pada sosialisme. Saya tidak akan menawar nyawa saya di pengadilan ini, bahkan demi kelangsungan hidup saya. Saya adalah tetesan kecil dari perjuangan dan penderitaan rakyat Iran yang berjuang… Ya, saya tidak akan menawar nyawa saya, karena saya adalah anak dari rakyat yang berjuang dan pemberani. Saya memulai kata-kata saya dengan Islam. Islam yang sejati di Iran selalu membalas utangnya kepada gerakan pembebasan Iran. Seyyed Abdollah Behbahani, Sheikh Mohammad Khiyabani, adalah perwujudan sejati dari gerakan-gerakan ini. Dan hari ini juga, Islam sejati membalas utangnya kepada gerakan pembebasan nasional Iran. Ketika Marx berkata, ‘Dalam masyarakat kelas, kekayaan terakumulasi di satu sisi dan kemiskinan, kelaparan, serta penderitaan di sisi lain, sementara mereka yang memproduksi kekayaan itu sendiri menjadi melarat,’ dan Mawla [Imam] Ali berkata, ‘Tidak ada istana yang didirikan kecuali ribuan orang dimiskinkan,’ terdapat kesamaan yang mendalam antara Marx dan Ali. Dengan demikian, orang dapat menyebut Mawla [Imam] Ali sebagai sosialis pertama dalam sejarah, demikian pula Salman Al-Farisi dan Abu Dzar Al-Ghifari.”

Pada masa revolusi, kelompok kiri Iran – yang terpecah antara gerilyawan Fedayeen, Partai Tudeh komunis, dan Mujahidin Islam revolusioner – menyadari bahwa mereka tidak mungkin menggulingkan Syah tanpa dukungan kekuatan agama. Namun, mereka meremehkan pengaruh besar para ulama terhadap masyarakat Iran, termasuk kelas pekerja. Kesalahan perhitungan inilah yang mengubah Revolusi Iran menjadi Republik Islam hanya dalam waktu satu tahun. Akan tetapi, alih-alih membentuk teokrasi biasa, Iran pasca-revolusi merujuk pada warisan peradaban yang jauh lebih tua, yang berasal dari pemerintahan Koresh Agung (559–530 SM) dan Kekaisaran Akhemeniyah (sekitar 550–330 SM) – kurang lebih dua ribu tahun sebelum kedatangan Syiah sebagai agama negara di Iran pada masa Kekaisaran Safawiyah (1501–1736). Warisan peradaban yang lebih tua inilah yang memainkan peran mendasar dalam masyarakat Iran, memungkinkannya menyerap perbedaan internal dan menyerukan legitimasi historis yang lebih mendalam pada saat krisis besar sebagai dasar pertahanan kedaulatan. Pada tahun 1971, Syah mengadakan acara besar-besaran di Persepolis untuk merayakan 2.500 tahun peradaban tanpa henti sejak Koresh Agung. Kemudian, selama perang agresi Irak terhadap Iran dari tahun 1980 hingga 1988, ketika Saddam Hussein mencoba menggambarkan konflik tersebut sebagai perang Arab melawan Persia, Republik Islam menolak kerangka tersebut dan bersikeras bahwa ini adalah ‘pertahanan tanah air’ (دفاع از وطن, defa’ az vatan), merujuk pada gagasan tentang tanah yang tidak pernah ditaklukkan dan tidak pernah dijajah yang harus dipertahankan oleh rakyatnya bagaimanapun caranya.

Ilustrasi: Ibrahim El-Salahi (Sudan), Vision of the Tomb, 1965.

Sulit bagi mereka yang tidak berasal dari masyarakat terjajah untuk memahami kekuatan ungkapan seperti ‘pertahanan tanah air’ dan gagasan tentang warisan peradaban. Kerusakan yang ditimbulkan kolonialisme pada begitu banyak struktur sosial sangatlah luas. Kolonialisme merampas kekayaan dan menginvestasikannya kembali di tempat lain untuk pembangunan negara lain; kolonialisme merendahkan budaya bangsa jajahan dan sering kali menolak bahasa serta rasa misi sejarah mereka. Itulah mengapa begitu banyak orang di Negara-negara Selatan (Global South) terkesima karena Iran telah mampu melawan Amerika Serikat dan memenangkan konflik saat ini secara strategis.

Bagi mereka yang memiliki sejarah serupa mengenai penghancuran dan penghapusan, menyaksikan martabat yang ditunjukkan oleh masyarakat seperti Tiongkok atau Iran—di mana tidak ada kebutuhan untuk membangun kebanggaan budaya dari ilusi (melalui penciptaan masa lalu imajiner) atau dengan memfitnah orang lain (baik minoritas atau orang asing)—sungguh sangat menginspirasi. Kurangnya kehancuran budaya total akibat kolonialisme di tempat-tempat seperti itu memungkinkan sejarah mereka sendiri untuk diklaim kembali dan direkonstruksi tanpa sepenuhnya terjebak dalam pembalikan keliru dari Barat (yang seringkali berupa penolakan sebagian dan peniruan sebagian). Ini adalah jenis kepercayaan diri yang menghadapi kekuatan destruktif Amerika Serikat dengan bermartabat dan memiliki keberanian untuk mengirim balik meme Lego tentang Trump dan rekan-rekannya, yang bukan sekadar ejekan kosong tetapi mengandung penghinaan yang tulus.

Ilustrasi: Eng Hwee Chu (Malaysia), Beyond the Border, 2014.

Pada Desember 1997, Organisasi Konferensi Islam (OKI) merilis Deklarasi Teheran, yang mengedepankan gagasan tentang ‘Dialog Antar-Peradaban’. Ini adalah respons langsung terhadap esai Samuel Huntington tahun 1993 dan bukunya tahun 1996, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (Benturan Antar-Peradaban dan Pembuatan Kembali Tatanan Dunia). Dalam esai awal yang diterbitkan di Foreign Affairs, Huntington meramalkan bahwa ‘Konflik antar peradaban akan menjadi fase terbaru dalam evolusi konflik di dunia modern’. Bagi Huntington, sejarah telah bergerak dari benturan ideologi (komunisme versus kapitalisme) menuju benturan antar peradaban (yang ia definisikan berdasarkan istilah agama-budaya sebagai ‘Barat, Konfusianisme, Jepang, Islam, Hindu, Ortodoks Slavia, Amerika Latin, dan mungkin peradaban Afrika’). Huntington memperingatkan bahwa garis patahan baru akan berada di sepanjang sumbu ini. OKI berpendapat bahwa cara pandang dunia seperti ini justru berpotensi menghasilkan konflik yang diramalkannya, alih-alih mencegahnya, dan bahwa lebih baik mengadakan dialog antar peradaban daripada menunggu terjadinya konflik di antara mereka.

Deklarasi Teheran mendapat sambutan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) namun tidak di ibu kota negara-negara Barat, di mana retorika Perang Melawan Teror—yang telah ada sebelum tahun 2001—meningkat tak terkendali. Ketakutan terhadap Islam menjadi lumrah, dan dengan cepat dihubungkan dengan ketakutan terhadap migran, sebuah ketakutan ganda yang terus melumpuhkan Eropa dan Amerika. Pada tahun 1998, PBB mendeklarasikan tahun 2001 sebagai Tahun Dialog Antar Peradaban, dan pada Konferensi Umum ke-31 Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO), yang diadakan di Paris dari 15 Oktober hingga 3 November 2001, mereka memilih filsuf dan diplomat Iran, Ahmad Jalali, sebagai presidennya serta mengundang presiden Iran saat itu, Seyyed Mohammad Khatami, untuk berpidato di hadapan dewan tersebut. Konferensi ini berlangsung sedikit lebih dari sebulan setelah serangan terhadap AS pada bulan September dan selama invasi AS ke Afghanistan sebagai bagian dari Perang Global Melawan Teror. Pidato Khatami tetap sangat kuat, meminta dunia untuk tidak menyerah pada ‘polarisasi dan perpecahan politik yang keliru’. Terorisme ‘adalah hasil dari perpaduan jahat antara intoleransi buta dan kekuatan brutal, dengan tujuan melayani ilusi yang, terlepas dari semua propagandanya, tidak lain adalah proyeksi dari isi buruk alam bawah sadar’.

Ilustrasi: Gerard Sekoto (South Africa), Mother and Baby, 1943–1945.

Menurut Khatami, ketika serangan teroris terjadi, hal terburuk adalah merespons dengan balas dendam. “Balas dendam itu seperti air garam yang, meskipun terlihat seperti air, justru meningkatkan rasa haus daripada memuaskannya, sehingga menjebak dunia dalam lingkaran kekerasan, kebencian, dan balas dendam yang tiada henti.” Daripada balas dendam, Khatami menekankan bahwa dialog “adalah kebutuhan utama komunitas internasional.”

Seruan untuk berdialog itu penting dan perlu, sebab alternatifnya mendorong kita menuju kehancuran – baik melalui sistem kapitalisme yang memperdalam ketidaksetaraan dan mendorong kehancuran planet, maupun melalui sistem imperialisme yang melahap masyarakat melalui perang. Namun, tidak peradaban maupun dialog dengan sendirinya yang akan mendorong sejarah menuju emansipasi manusia. Untuk itu, pada saatnya, perjuangan kelas harus diintensifkan; kebutuhan manusia harus mengatasi ketidaksetaraan material dan relasi kekuasaan; dan sistem global harus ditransformasi untuk memenuhi jalan takdir kita yang kompleks, alih-alih mengadu domba kita satu sama lain.

Ilustrasi: José Clemente Orozco (Mexico), Katharsis, 1934–1935.

Carlos Gutiérrez Cruz (1897–1930) mengembangkan kepekaan puitisnya di tengah arus sastra Meksiko pasca-revolusi, termasuk kelompok patriotik Contemporáneos (Kontemporer). Namun, ia kemudian berpisah dengan kelompok tersebut karena pandangannya yang makin radikal. Pada tahun 1923, ia menerbitkan Cómo piensa la plebe, folleto de propaganda libertaria en haikais (Bagaimana Kaum Proletar Berpikir: Pamflet Propaganda Pembebasan dalam Haiku), yang mengubah bentuk haiku—yang di Meksiko identik dengan José Juan Tablada (1871–1945)—menjadi sarana puisi komunis. Gutiérrez Cruz berpendapat bahwa tidak ada gunanya membela bangsa jika rakyat pekerja tidak mendapatkan manfaat apapun darinya. Poin ini penting untuk ditekankan: peradaban tidak dapat dipertahankan hanya sebagai sebuah abstraksi. Agar peradaban bermakna, ia harus dipertahankan sebagai rekam jejak hidup dari orang-orang yang membuat sejarah. Seperti yang ia tuangkan dalam salah satu haikunya:

Labriego, la tierra da ciento por uno

y tú ganas uno por ciento.

Wahai buruh tani, tanah memberimu seratus

Tapi kau hanya dapat satu.

Salam hangat,

Vijay

HARI Buruh Internasional (May Day) yang diperingati setiap 1 Mei sudah biasa menjadi momentum untuk menuntut hak-hak seperti upah layak dan kerja layak. Namun, di tengah bayang-bayang multikrisis kapitalisme dewasa ini, dari mulai krisis ekonomi, geopolitik, dan ekologis, kelas pekerja dihadapkan pada medan perjuangan yang lebih luas daripada isu-isu ekonomis seperti yang disebutkan sebelumnya maupun hak-hak politik seperti kebebasan berserikat. Tulisan ini berargumen bahwa kelas pekerja harus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan agenda ekologis, yang mencakup hak atas tempat tinggal layak, lingkungan hidup yang sehat, serta kondisi kerja yang menjamin keselamatan dan kesehatan.

Krisis iklim yang didorong oleh globalisasi produksi kapitalistik telah menghasilkan dampak ekologis yang melampaui batas-batas nasional dan mendunia (planetary). Tren pemanasan global telah melampaui ambang 1,5°C dibandingkan periode praindustri (1850–1900) (Copernicus et al., 2025). Konsekuensinya, bencana ekologis terjadi dengan intensitas yang meningkat dan dampak yang semakin mematikan. Banjir besar di Sumatra pada akhir tahun lalu merenggut lebih dari 600 nyawa, sebagian besar adalah kelas pekerja. Longsor di fasilitas penyimpanan tailing PT QMB New Energy Materials di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada Februari 2026 menewaskan pekerja. Sebelumnya, jebolnya fasilitas tailing PT HYNC akibat banjir menyebabkan lebih dari seribu warga Desa Labota dan pekerja industri terpapar limbah logam berat.

Persoalan lingkungan sesungguhnya adalah persoalan buruh karena ia merupakan bagian dari kondisi hidup dan reproduksi kelas pekerja. Dalam tradisi materialisme historis, produksi sarana kehidupan dipahami sebagai proses metabolis antara manusia dan alam. Ketika relasi metabolis ini mengalami kerusakan atau “keretakan metabolik” dalam istilah John Bellamy Foster akibat eksploitasi gila-gilaan untuk akumulasi kapital, maka krisis ekologis menjadi keniscayaan. Dalam Dialectics of Nature, Friedrich Engels menunjukkan bahwa eksploitasi alam di bawah kapitalisme menghasilkan kerusakan ekologis yang harus dibayar secara langsung; deforestasi di kawasan Alpen, misalnya, memicu banjir dan hilangnya sumber air bagi masyarakat (Engels, 1966).

Kerusakan ekologis juga terjadi di pabrik-pabrik, tambang-tambang, dan kebun-kebun. Dalam The Condition of the Working Class in England, Engels menggambarkan bagaimana industrialisasi menciptakan kondisi kerja yang jadi biang penyakit: udara dipenuhi debu, uap kimia, dan minim oksigen. Engels mencatat bahwa kondisi ini menyebabkan berbagai persoalan serius seperti gangguan pernapasan, asma, hingga tuberkulosis (Engels, 1892). Demikian di sektor pertambangan, pekerja terpapar debu, gas beracun, dan kekurangan oksigen, yang menyebabkan penyakit seperti “black spittle” akibat akumulasi partikel batu bara di paru-paru (Engels, 1892: 242). Hari ini, gambaran muram tersebut bisa kita temui di kawasan industri seperti Morowali dan Weda, di mana pekerja berhadapan dengan risiko penyakit akibat kerja, paparan limbah beracun, dan bencana ekologis (lihat: Alfian Al-Ayubby, 2025).

Menuju ekologi proletariat

Demikian terang kenyataan bahwa kelas pekerja menanggung beban paling besar dari krisis ekologis baik di tempat kerja maupun di lingkungan tempat tinggal. Hal ini menempatkan buruh sebagai kelas yang memiliki kepentingan objektif dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang layak. Maka daripada itu perusakan atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Siapa punya andil? Peran untuk mengakhiri kondisi ini tidak dapat diserahkan pada kekuatan lain; ia harus diambil oleh kelas pekerja sebagai agen utama perubahan. Dalam kerangka ini, Matthew T. Huber (2026) mengajukan konsep proletarian ecology sebagai tugas historis kelas pekerja.

Ekologi proletariat bertumpu pada tiga argumen utama. Pertama, proses proletarianisasi merupakan proses ekologis, karena melibatkan pemisahan manusia dari kondisi ekologis keberadaannya, terutama tanah dan tempat tinggal, sehingga mereka bergantung pada pasar tenaga kerja untuk bertahan hidup (Barca, 2020). Friedrich Engels menegaskan bahwa pembentukan proletariat modern mensyaratkan pemutusan hubungan pekerja dengan tanah (Engels, 1872).

Kedua, proletariat memiliki kapasitas sebagai “kelas universal” yang mampu menghapus masyarakat kelas dan mengorganisir ulang relasi manusia dengan alam pada skala global (Huber; Davis, 2018). Ketiga, meskipun tradisi marxis telah lama menekankan hubungan antara kerja dan alam, perhatian terhadap organisasi kelas pekerja sebagai kekuatan politik masih belum memadai (Chibber, 2022a; Draper, 1978).

Penting dicatat bahwa dalam ekologi proletariat, proletariat dipahami bukan sekadar sebagai buruh industri, tambang, dan lainnya, tetapi sebagai kelas yang terpisah dari alat produksi dan kondisi ekologis kehidupan. Proletariat adalah kelas yang memiliki ketergantungan pada pasar untuk bertahan hidup (Marx, 1867). Definisi ini mencakup proletariat informal, pekerja gig, termasuk pekerja di kawasan kumuh global yang hidup dari aktivitas informal (Davis, 2004).

Lantas kenapa harus proletariat dalam perjuangan lingkungan? Tak lain karena proletariat punya tiga kekuatan utama. Pertama, kekuatan numerik sebagai mayoritas populasi (Zwieg, 2000). Kedua, kepentingan objektif untuk perubahan, mengingat kapitalisme secara sistematis menghasilkan ketidakamanan dan degradasi lingkungan (Chibber, 2022a; Bruenig, 2025). Ketiga, posisi strategis dalam produksi, yang memungkinkan proletariat menghentikan proses produksi melalui aksi kolektif (Huber, 2026). Dengan kata lain, kekuatan politik kelas pekerja bertumpu pada aksi massa (Camejo, 1970).

Dalam dimensi ekologis, kekuatan ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengambil alih kontrol atas metabolisme sosial-ekologis dari tangan kapitalis (Pineault, 2023). Namun, sebagaimana diingatkan oleh Lenin (1902), pendekatan yang terbatas pada kesadaran serikat buruh yang sempit tidak memadai. Krisis iklim tidak dapat diatasi hanya melalui tuntutan ekonomi di tingkat tempat kerja. Diperlukan transformasi struktural melalui investasi publik berskala besar dalam sektor energi, transportasi, perumahan, dan pertanian (Christophers, 2024). Dalam konteks ini, tuntutan seperti transportasi publik rendah emisi, energi terbarukan berbasis komunitas, serta sistem pangan lokal menjadi bagian dari agenda perjuangan kelas pekerja.

Aliansi ekologi

Memang benar bahwa kelas pekerja punya tugas sejarah memimpin terwujudnya lingkungan hidup yang sehat untuk semua makhluk sejagat. Namun, tugas emansipasi rakyat bakal lebih enteng kalau ditanggung renteng bersama gerakan masyarakat sipil (gerakan agraria, gerakan lingkungan, gerakan perempuan, gerakan masyarakat adat, gerakan miskin kota, dan gerakan rakyat lainnya).

Jika sejarah adalah guru bagi kehidupan manusia – historia magistra vitae, seperti dicetuskan oleh filsuf Romawi, Cicero, ada sejumlah sejumlah kisah sukses yang bisa jadi contoh bagaimana aliansi ini berhasil. Salah satu contoh penting adalah aksi Mass Trespass of Kinder Scout pada 24 April 1932 di Sheffield, Inggris. Dalam peristiwa ini, pekerja bersama aktivis lingkungan melakukan aksi berjalan melintasi lahan milik kaum bangsawan feodal dan industrialis sebagai bentuk protes atas terbatasnya akses kelas pekerja terhadap ruang hijau di sekitar kawasan industri di Inggris utara (Walton, 2013). Gerakan “hak untuk menjelajah” (right to roam) tersebut dipelopori oleh British Workers’ Sports Federation yang memiliki kedekatan dengan Partai Komunis dan memperoleh dukungan luas dari basis kelas pekerja (Jones, 1985).

Lebih jauh, sejumlah konsep beken dalam gerakan ekologis, seperti keadilan iklim dan transisi berkeadilan, berkembang melalui inisiatif yang berakar pada gerakan buruh. Murray Bookchin, yang pernah menjadi anggota United Auto Workers, mengajukan kritik tajam terhadap kapitalisme industri melalui karyanya Our Synthetic Environment (1962). Pada 1976, UAW bahkan menginisiasi konferensi pertama yang secara eksplisit menghubungkan isu keadilan ekonomi dan lingkungan (Rector, 2014).

Selanjutnya, Oil, Chemical and Atomic Workers membangun aliansi dengan gerakan lingkungan dan merumuskan konsep transisi berkeadilan (just transition), yakni kerangka yang menegaskan bahwa peralihan menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan harus berlangsung seiring dengan perlindungan terhadap pekerja (Leopold, 2007). Inisiatif serupa juga muncul di Australia pada dekade 1970-an (Burgmann & Burgmann, 1998), dan kemungkinan berkembang dalam berbagai konteks lain secara paralel.

Dalam konteks Indonesia, aliansi serupa dapat dikembangkan, misalnya, melalui dorongan untuk memasukkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan tempat tinggal layak ke dalam revisi undang-undang ketenagakerjaan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Namun, perjuangan legalistik semacam ini memiliki keterbatasan. Ia hanya dapat berfungsi sebagai strategi jangka pendek. Solusi sejati atas krisis ekologis menuntut pemulihan relasi metabolis antara manusia dan alam, yang tidak mungkin dicapai sepenuhnya dalam kerangka kapitalisme. Transformasi menuju masyarakat sosialis menjadi prasyarat untuk menjamin keberlanjutan ekologis, kesetaraan sosial, dan kebebasan manusia dalam arti yang lebih substantif.

Daftar Referensi

Al-Ayubby, A. (2025) Workers Waiting to Die in Morowali: The Risks of Occupational Diseases in the World’s Largest Nickel Industrial Zone. Sembada Bersama Indonesia.

Barca, S. and Leonardi, E. (2018) ‘Working-class ecology and union politics: a conceptual topology’, Globalizations, 15(4), pp. 487–503. doi:10.1080/14747731.2018.1454672.

Burkett, P. (1999) Marx and nature: A red and green perspective. New York: St. Martin’s Press.

Copernicus et al. (2025) Global Climate Highlights 2024. Available at: https://climate.copernicus.eu/sites/default/files/custom-uploads/GCH-2024/GCH2024PDF-1.pdf.

Davis, M. (2004) ‘Planet of slums: Urban involution and the informal proletariat’, New Left Review, 26, pp. 5–34. doi:10.64590/ub7.

Engels, F. (1892) The condition of the working class in England in 1844. London: S. Sonnenschein & Co.

Engels, F. (1966) Dialectics of nature. Moscow: Progress Publishers.

Foster, J.B. (2000) Marx’s ecology: Materialism and nature. New York: Monthly Review Press.

Foster, J.B. (2022) Capitalism in the Anthropocene: Ecological ruin or ecological revolution. New York: Monthly Review Press.

Huber, M.T. (2026) ‘Proletarian ecology and the planetary mode of production’, Capitalism Nature Socialism. doi:10.1080/10455752.2026.2627292.

Stevis, D., Uzzell, D. and Räthzel, N. (2018) ‘The labour–nature relationship: Varieties of labour environmentalism’, Globalizations, 15(4), pp. 439–453. doi:10.1080/14747731.2018.1454675.

Muhammad Firman Eko Putra, Buruh di Jakarta, Alumni MA International Political Economy, University of Sheffield.

Bab 3 // Prekarianisme dan Perempuan: Feminisasi Kemiskinan yang Disengaja

3.1. Warisan Fordisme: Emansipasi di Bawah Bayang-bayang Patriarki

FORDISME tidak menciptakan penindasan terhadap perempuan. Namun, ia mewarisi dan mengolah struktur patriarki, lalu mengintegrasikannya ke dalam logika produksinya dengan cara yang khas.

Model keluarga yang menopang Fordisme adalah laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan mengurus rumah tangga. Pola ini bukan semata soal ideologi, tetapi juga berkaitan dengan efisiensi ekonomi. Dengan satu upah yang menopang seluruh keluarga, biaya reproduksi tenaga kerja dapat ditekan. Perempuan menjalankan kerja domestik yang tidak diakui sebagai pekerjaan formal, tetapi justru menopang keberlangsungan sistem: memulihkan tenaga kerja, merawat anak, dan mengatur kehidupan sehari-hari.

Teknologi rumah tangga seperti mesin cuci, kompor gas, dan lemari es sering dipromosikan sebagai alat pembebasan. Memang, sebagian pekerjaan domestik menjadi lebih ringan. Namun perubahan ini tidak otomatis menghasilkan waktu luang atau kemandirian yang lebih besar. Sebaliknya, standar baru muncul. Rumah diharapkan lebih bersih, makanan lebih beragam, dan pengasuhan anak lebih intensif. Beban tidak hilang, melainkan berubah bentuk.

Di sisi lain, perkembangan industri dan pengalaman dua perang dunia membuka ruang yang sebelumnya tertutup. Banyak perempuan masuk ke dunia kerja selama masa perang dan tidak sepenuhnya kembali ke peran domestik setelahnya. Transportasi publik memperluas mobilitas, sementara penghasilan sendiri, meskipun sering lebih rendah, memberi ruang bagi kemandirian. Dari pengalaman-pengalaman ini, gerakan perempuan modern mulai berkembang.

Di sinilah muncul ketegangan yang sulit dihindari. Sistem yang bergantung pada kerja domestik perempuan secara bersamaan menciptakan kondisi yang memungkinkan perempuan menuntut posisi yang berbeda. Ketika gelombang feminisme kedua menguat pada akhir 1960-an, tuntutan seperti kesetaraan upah, hak reproduksi, dan pengakuan atas kerja domestik tidak muncul dari ruang kosong, tetapi dari perubahan material yang telah berlangsung sebelumnya.

Dalam situasi seperti ini, kontradiksi yang terbentuk tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa respons dari sistem yang ada.

3.2. Feminisasi Kerja Prekariat

Neoliberalisme sering digambarkan sebagai fase yang “membuka” akses perempuan ke pasar kerja dalam skala besar. Hal ini kerap dibaca sebagai kemajuan. Namun pertanyaan yang jarang diajukan adalah: perempuan masuk ke jenis pekerjaan apa, dan dalam kondisi seperti apa.

Di banyak negara di Selatan Global, ekspansi industri seperti garmen, elektronik, dan pengolahan makanan pada era ini secara konsisten menyerap tenaga kerja perempuan. Penjelasan yang sering muncul adalah soal ketelitian atau keterampilan. Tetapi di balik itu, ada faktor struktural lain: posisi sosial perempuan yang membuat mereka lebih mudah ditempatkan pada upah rendah, lebih sulit mengakses organisasi kolektif, dan lebih rentan terhadap pemutusan kerja. Anggapan bahwa perempuan hanya berperan sebagai pencari nafkah tambahan kerap digunakan untuk membenarkan kondisi tersebut.

Dalam konteks ini, kemiskinan tidak sekadar dialami oleh perempuan secara kebetulan. Ia terbentuk melalui pola yang berulang dalam pembagian kerja dan struktur upah. Segmen-segmen pekerjaan tertentu menjadi identik dengan tenaga kerja perempuan, sekaligus dengan tingkat perlindungan yang lebih rendah.

Pola ini terlihat di berbagai kawasan industri yang terhubung dengan pasar global, mulai dari Asia Tenggara hingga Asia Selatan dan Amerika Latin. Perempuan banyak mengisi posisi di lini produksi, sementara posisi pengawasan dan manajerial lebih sering diisi laki-laki. Perbedaan upah untuk pekerjaan yang setara juga masih umum ditemukan.

Gambaran ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam pasar kerja tidak otomatis berarti perubahan dalam distribusi kekuasaan atau kesejahteraan. Kondisi kerja dan struktur yang melingkupinya tetap menjadi faktor penentu. Ketika terjadi PHK, perempuan adalah yang pertama dilepas.

Dalam struktur subkontrak berlapis yang menjadi ciri prekarianisme, perempuan sering berada di posisi paling bawah. Banyak yang bekerja dari rumah dengan sistem upah per potong, tanpa kontrak formal, tanpa jaminan sosial, dan tanpa perlindungan hukum yang jelas.

Posisi ini membuat mereka nyaris tidak terlihat dalam statistik ketenagakerjaan resmi. Mereka juga jarang tercakup dalam keanggotaan serikat, karena hubungan kerjanya tidak diakui secara formal. Padahal, pekerjaan mereka merupakan bagian dari rantai produksi yang menghasilkan nilai ekonomi besar.

Kontradiksinya terletak di situ: berada di ujung rantai produksi, tetapi menerima imbalan paling kecil, sekaligus menanggung tingkat ketidakpastian paling tinggi.

3.3. Atomisasi dan Hancurnya Jaring Pengaman Sosial

Ada dimensi prekarianisme yang sering luput dari analisis ketenagakerjaan karena berlangsung di luar tempat kerja: melemahnya jaring pengaman sosial yang selama ini, secara informal, menopang kehidupan sehari-hari, terutama bagi perempuan.

Jaringan komunitas yang kohesif, praktik gotong royong, dan solidaritas antarwarga bukan sekadar gambaran ideal tentang masa lalu. Dalam konteks layanan publik yang terbatas, jaringan semacam ini berfungsi sebagai penopang nyata. Perempuan, yang kerap memikul tanggung jawab atas pengelolaan kehidupan sehari-hari, menjadi pihak yang paling bergantung sekaligus paling aktif merawat hubungan-hubungan sosial tersebut.

Prekarianisme menggerus jaringan ini melalui beberapa jalur.

Pertama, mobilitas yang bersifat terpaksa. Ketika pekerjaan menuntut perpindahan terus-menerus, dari desa ke kota, antar kawasan industri, atau lintas negara sebagai pekerja migran, relasi sosial yang dibangun dalam waktu lama ikut terputus. Individu kemudian berada dalam lingkungan baru tanpa dukungan sosial yang memadai.

Kedua, pengurangan layanan publik. Ketika akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan penitipan anak semakin terbatas, beban pemenuhan kebutuhan tidak hilang, melainkan berpindah ke tingkat rumah tangga. Dalam banyak kasus, perempuan yang menanggung sebagian besar beban tersebut, baik dalam bentuk kerja perawatan maupun pengelolaan sumber daya yang terbatas.

Kombinasi antara isolasi sosial dan tekanan ekonomi ini dapat meningkatkan kerentanan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk risiko terjadinya kekerasan berbasis gender. Ini bukan soal laki-laki secara individual tiba-tiba berubah menjadi lebih kejam. Yang terjadi lebih sering adalah tekanan ekonomi yang menumpuk dan tidak tertangani menemukan pelampiasan dalam relasi yang paling timpang dan paling minim perlindungan, yaitu rumah tangga.

Keterkaitan antara prekarianisme, pengurangan layanan publik, melemahnya jaringan sosial, dan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar kebetulan. Ada hubungan yang dapat ditelusuri, di mana tekanan struktural dalam ekonomi dan sosial berkontribusi pada dinamika kekerasan di tingkat domestik.

3.4. Perempuan sebagai Penanggung Risiko Berlapis

Jika prekarianisme dapat dipahami sebagai proses pemindahan risiko dari kapital ke individu, maka perempuan sering berada di titik paling akhir dari proses tersebut.

Di tempat kerja, hal ini tampak dalam berbagai bentuk: upah yang lebih rendah, kontrak yang lebih tidak pasti, serta perlindungan yang terbatas. Dalam situasi seperti ini, kerentanan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual juga meningkat, dan sering kali berfungsi sebagai mekanisme kontrol, baik secara langsung maupun tidak.

Laporan Serikat Pekerja Nasional dan dokumentasi dari kawasan industri menunjukkan pola yang berulang. Pekerja perempuan dengan status kontrak jangka pendek menghadapi kerentanan berlapis. Mereka tidak hanya lebih rentan mengalami kekerasan atau pelecehan, tetapi juga berada dalam posisi yang sulit untuk melaporkannya. Risiko kehilangan pekerjaan menjadi pertimbangan yang nyata.

Dalam konteks ini, ketidakpastian kontrak tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi. Ia juga membentuk batas-batas yang membuat suara pekerja lebih mudah ditekan.

Di ranah domestik, beban reproduksi sosial justru semakin berat ketika jaring pengaman publik menipis. Aktivitas seperti memasak, mencuci, merawat anak, merawat anggota keluarga yang sakit, hingga mengelola utang rumah tangga adalah kerja yang menyita waktu dan tenaga. Namun kerja ini tidak dihitung sebagai aktivitas ekonomi, tidak diberi upah, dan jarang diakui sebagai kontribusi yang bernilai.

Di tingkat komunitas, tekanan lain muncul ketika krisis ekologis terjadi. Banjir, kekeringan, atau pencemaran dari aktivitas industri di sekitar permukiman buruh langsung berdampak pada kebutuhan dasar. Dalam banyak situasi, perempuan menjadi pihak yang pertama harus mencari jalan keluar, mulai dari memastikan ketersediaan air bersih, pangan, hingga kesehatan anak. Dengan demikian, dampak dari pola produksi yang sama tidak hanya dirasakan di tempat kerja, tetapi juga di rumah dan lingkungan sekitar.

Ketiga lapisan ini saling terkait. Tekanan di tempat kerja, beban domestik yang tidak dibayar, dan dampak kerusakan lingkungan membentuk satu rangkaian yang tidak terpisah. Relasi antara kelas, gender, dan lingkungan muncul bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai bagian dari struktur yang saling menguatkan dalam menghasilkan dan mendistribusikan beban secara tidak merata.

BAB 4 // Prekarianisme dan Krisis Ekologi: Bumi Sebagai Tumbal Perputaran Modal

4.1. Keusangan yang Direncanakan adalah Intensifikasi Penghancuran Alam

Ada hubungan langsung antara ponsel yang sulit diperbaiki dengan tambang kobalt di Kongo, antara pakaian yang cepat rusak dengan sungai yang tercemar limbah tekstil di Citarum, dan antara dorongan konsumsi yang terus diperbarui dengan pembukaan hutan untuk perkebunan sawit di Kalimantan.

Hubungan ini bukan sekadar kiasan. Ia merupakan rangkaian proses material yang saling terhubung.

Praktik planned obsolescence, atau keusangan yang dirancang, membutuhkan pasokan bahan baku yang terus menerus. Setiap peluncuran produk baru mendorong siklus ekstraksi berikutnya. Semakin cepat produk diganti, semakin cepat pula sumber daya alam dieksploitasi. Dalam kerangka ini, pertumbuhan bukan sekadar pilihan, melainkan tuntutan yang melekat pada sistem.

Perubahan yang terlihat pada era neoliberal terutama terletak pada intensitasnya. Eksploitasi sumber daya memang sudah terjadi sebelumnya, tetapi kini berlangsung dengan kecepatan dan skala yang jauh lebih besar. Seiring dengan itu, berbagai pembatas yang sebelumnya ada cenderung dilemahkan, baik melalui deregulasi, penurunan standar lingkungan, maupun berkurangnya kapasitas pengawasan.

Selain itu, produksi semakin banyak dipindahkan ke wilayah dengan regulasi lingkungan yang lebih longgar atau penegakan hukum yang lemah. Pola ini sering disebut sebagai upaya mencari lokasi yang paling menguntungkan dari segi biaya, baik dalam hal tenaga kerja maupun sumber daya alam.

Di Indonesia, kecenderungan ini terlihat dalam ekspansi industri ekstraktif dalam beberapa dekade terakhir. Pertambangan nikel di Morowali dan Halmahera, perluasan perkebunan sawit di Kalimantan dan Papua, serta berbagai proyek pembukaan lahan skala besar menunjukkan arah yang serupa. Aktivitas tersebut berjalan dengan logika percepatan produksi, sementara dampak lingkungan sering kali ditanggung oleh masyarakat dan ekosistem di sekitarnya.

4.2. Ekstraktivisme dan Konflik Agraria sebagai Konsekuensi Struktural

Ekspansi industri ekstraktif tidak berlangsung di ruang kosong. Ia masuk ke wilayah yang sudah dihuni, diolah, dan menjadi sumber kehidupan komunitas, sering kali selama beberapa generasi.

Ekstraktivisme, sebagai model ekonomi yang bertumpu pada pengambilan sumber daya alam dalam skala besar untuk pasar global, bukan hanya persoalan lingkungan. Ia juga menyangkut relasi kelas dan gender, serta terhubung dengan logika produksi yang sama yang melahirkan kondisi kerja tidak pasti di sektor lain.

Konflik agraria yang menyertai proses ini bukan sekadar insiden yang bisa diselesaikan dengan pendekatan teknis. Ia muncul dari kebutuhan struktural untuk menguasai tanah dan sumber daya dengan biaya serendah mungkin. Selama pola akumulasi tersebut tidak berubah, konflik akan terus muncul, meskipun lokasinya berpindah.

Dalam konteks ini, dimensi gender sering kali kurang mendapat perhatian, padahal perannya signifikan.

Di banyak komunitas agraris, perempuan memegang peran penting dalam pengelolaan sumber daya untuk kebutuhan sehari-hari, seperti benih, air, tanaman obat, dan hutan sekitar. Pengetahuan ini terbentuk melalui pengalaman panjang lintas generasi dan menjadi bagian dari praktik hidup komunitas. Ketika terjadi pengambilalihan lahan dan perpindahan paksa, pengetahuan tersebut ikut tergerus dan tidak mudah digantikan oleh kompensasi finansial.

Selain itu, perubahan ekonomi yang mengikuti ekspansi industri sering mendorong laki-laki untuk mencari pekerjaan di luar komunitas. Dalam situasi ini, perempuan yang tinggal menghadapi beban yang semakin besar. Mereka harus menjaga keberlangsungan kehidupan komunitas dengan akses yang semakin terbatas terhadap sumber daya yang sebelumnya tersedia.

Dengan demikian, dampak ekstraktivisme tidak hanya terlihat pada perubahan lanskap fisik, tetapi juga pada perubahan relasi sosial dan ekonomi yang mempengaruhi posisi perempuan dalam komunitas.

4.3. Komodifikasi Krisis: Kapital Mencoba Menjual Solusi

Krisis ekologi yang lahir dari logika neoliberal kini mulai berbalik mengganggu proses akumulasi itu sendiri. Gangguan rantai pasok akibat cuaca ekstrem, keterbatasan air yang mempengaruhi pertanian, hingga menurunnya keanekaragaman hayati yang menopang sistem pangan, semuanya menunjukkan batas yang semakin nyata.

Namun respons yang muncul tidak selalu mengarah pada perubahan mendasar dalam cara produksi. Sebaliknya, krisis sering kali diolah menjadi peluang pasar baru.

Perdagangan karbon adalah salah satu contohnya. Skema ini memungkinkan perusahaan tetap menghasilkan emisi dengan cara mengimbangi melalui pendanaan proyek pengurangan emisi di tempat lain. Dalam praktiknya, pengurangan di sumber utama tidak selalu terjadi. Di beberapa kasus, wilayah hutan di negara berkembang dijadikan sumber “kredit karbon”, sementara komunitas yang hidup di sekitarnya tidak selalu terlibat dalam pengambilan keputusan atau memperoleh manfaat yang sepadan.

Hal serupa dapat dilihat dalam berbagai skema sertifikasi “hijau” atau “berkelanjutan”. Standar yang digunakan sering disusun untuk memenuhi tuntutan pasar global, tetapi tidak selalu mencerminkan kondisi lokal secara utuh. Label seperti produksi berkelanjutan dapat membantu menjaga keberlanjutan konsumsi, tanpa secara signifikan mengubah pola ekstraksi yang mendasarinya.

Ada pula fenomena yang sering disebut sebagai paradoks efisiensi: peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya tidak selalu menurunkan total konsumsi, dan dalam beberapa kasus justru meningkatkannya. Peralihan ke teknologi yang dianggap lebih ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik, memang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar tertentu, tetapi sekaligus meningkatkan permintaan terhadap mineral lain seperti litium, kobalt, dan nikel. Ini membuka wilayah ekstraksi baru dengan konsekuensi sosial dan lingkungan yang juga tidak sederhana.

Berbagai pendekatan tersebut menunjukkan bahwa banyak solusi yang ditawarkan masih bekerja dalam kerangka yang sama, yaitu mempertahankan pertumbuhan. Tantangannya terletak pada kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus harus berhadapan dengan batas ekologis yang tidak dapat diperluas tanpa konsekuensi.

4.4. Krisis Ekologi sebagai Medan Laga Kelas

Krisis ekologi sering dibicarakan dengan bahasa yang bersifat universal: ancaman bagi seluruh umat manusia, tanggung jawab bersama, masa depan planet. Cara pandang ini tidak keliru, tetapi cenderung menutupi satu hal penting, yaitu ketimpangan dalam dampaknya.

Dampak krisis ekologis tidak dirasakan secara merata.

Pihak yang paling besar kontribusinya terhadap kerusakan lingkungan, seperti industri ekstraktif, perusahaan bahan bakar fosil, dan korporasi agribisnis skala besar, justru memiliki kapasitas lebih untuk melindungi diri. Modal dapat dipindahkan, aset dapat diasuransikan, dan akses terhadap sumber daya seperti air bersih, pangan berkualitas, serta lingkungan yang lebih aman dapat dibeli.

Sebaliknya, kelompok yang kontribusinya relatif kecil sering kali menanggung dampak yang lebih berat. Komunitas nelayan menghadapi penurunan hasil tangkapan akibat pencemaran laut, petani kecil terdampak perubahan pola cuaca, dan buruh di kawasan industri tinggal di wilayah yang rentan terhadap banjir atau polusi karena keterbatasan pilihan hunian. Dalam banyak kasus, perempuan di komunitas terdampak juga memikul beban tambahan, seperti mencari sumber air yang semakin jauh atau memastikan kebutuhan dasar keluarga tetap terpenuhi.

Situasi ini mencerminkan pola pemindahan beban, di mana keuntungan dari proses produksi terkonsentrasi pada pihak tertentu, sementara biaya sosial dan lingkungan dialihkan ke kelompok yang lebih rentan, bahkan hingga ke generasi mendatang.

Dalam kerangka yang lebih luas, ada gangguan pada hubungan antara aktivitas ekonomi dan siklus alam. Praktik produksi yang intensif dapat merusak kemampuan tanah, air, dan ekosistem untuk pulih secara alami. Ketika siklus-siklus ini terganggu, dampaknya tidak bisa sepenuhnya diatasi melalui mekanisme pasar, karena persoalannya berkaitan dengan batas-batas ekologis itu sendiri.

Di titik ini, krisis ekologi bertemu langsung dengan kondisi kerja yang tidak stabil. Kelompok pekerja dengan perlindungan paling minim adalah yang paling rentan ketika bencana terjadi. Keterbatasan akses terhadap tabungan, asuransi, atau jaringan dukungan membuat mereka memiliki sedikit ruang untuk bertahan atau pulih. Mereka menghadapi tekanan ganda: terlibat dalam sistem produksi yang merusak lingkungan, sekaligus menanggung dampak dari kerusakan tersebut.

Bab 5 // Tiga Krisis, Satu Sistem: Ketika Kelas, Gender, dan Ekologi Bertemu

5.1. Tiga Isu, Satu Arsitektur

Dalam banyak gerakan sosial, selalu ada kecenderungan untuk membagi isu ke dalam kategori yang terpisah: buruh, perempuan, lingkungan. Masing-masing berkembang dengan bahasa, agenda, dan jaringan organisasinya sendiri. Pembagian ini memudahkan pengorganisasian, tetapi juga berisiko menyederhanakan kenyataan yang lebih kompleks.

Prekarianisme tidak bekerja dalam batas-batas yang terpisah itu.

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa eksploitasi terhadap kelas, gender, dan lingkungan berlangsung secara bersamaan dan saling terkait. Bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai bagian dari satu pola yang saling menguatkan. Karena itu, penting untuk melihat bagaimana ketiganya bertemu dalam kehidupan sehari-hari dan dalam struktur yang konkret.

Ambil satu contoh: seorang perempuan yang bekerja di pabrik garmen di Tangerang, dengan kontrak jangka pendek, tinggal di kawasan padat dekat industri yang rawan banjir, sementara anak-anaknya diasuh oleh keluarga di kampung karena keterbatasan fasilitas penitipan.

Jika dilihat dari sudut ketenagakerjaan, ia menghadapi ketidakpastian kerja, upah yang terbatas, dan perlindungan yang minim. Dari perspektif gender, ia menanggung beban kerja berlapis, baik di tempat kerja maupun dalam tanggung jawab keluarga, serta berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Dari sisi lingkungan, ia hidup di wilayah yang lebih rentan terhadap dampak bencana dan polusi, dengan pilihan yang terbatas untuk menghindarinya.

Namun dalam praktiknya, semua dimensi ini tidak terpisah. Mereka hadir dalam kehidupan orang yang sama dan saling mempengaruhi.

Ini adalah operasionalisasi paling praktis dari interseksionalitas kontradiksi: bahwa persoalan kelas, gender, dan lingkungan tidak berdiri sendiri. Masing-masing mengandung dimensi yang lain. Analisis yang hanya berfokus pada satu aspek berisiko melewatkan bagaimana berbagai bentuk ketimpangan tersebut bekerja secara bersamaan dalam satu sistem yang utuh.

5.2. Perkembangan Tidak Merata dan Tercampur-aduk: Kasus Indonesia

Ada satu perangkap analitis yang perlu dihindari: melihat prekarianisme seolah-olah telah sepenuhnya menggantikan semua bentuk kerja sebelumnya secara seragam di seluruh dunia.

Kenyataannya jauh lebih rumit, dan kompleksitas ini penting untuk memahami konteks Indonesia.

Konsep uneven and combined development membantu menjelaskan situasi ini. Perkembangan kapitalisme tidak berlangsung secara linear. Bentuk-bentuk lama dan baru justru sering hadir bersamaan, saling berinteraksi, dan menghasilkan konfigurasi yang khas di setiap tempat.

Di Indonesia, Fordisme dan prekarianisme tidak muncul dalam urutan yang rapi. Keduanya hidup berdampingan dan saling terkait. Dalam satu kawasan industri, bisa ditemukan pabrik dengan ciri Fordis seperti konsentrasi buruh dalam jumlah besar dan struktur produksi yang terstandar, berdampingan dengan jaringan subkontraktor dan pekerja rumahan yang berada dalam kondisi sangat tidak pasti. Bahkan dalam satu perusahaan, buruh tetap dan buruh kontrak dapat bekerja bersamaan. Produksi formal sering bergantung pada jaringan informal untuk memenuhi target yang tidak dapat ditangani sendiri.

Di sektor agraris, relasi yang sering dianggap pra-kapitalis seperti bagi hasil, kerja kolektif, atau hubungan patron-klien tetap bertahan. Namun keberlanjutannya tidak berarti terlepas dari kapitalisme. Justru dalam banyak kasus, relasi tersebut dimanfaatkan karena mampu menekan biaya dan menjaga kontrol tenaga kerja melalui ikatan sosial, bukan kontrak formal.

Sementara itu, di sektor digital dan ekonomi berbasis platform, muncul bentuk lain yang berbeda lagi. Pengemudi ojek online yang berstatus “mitra”, pedagang kecil yang bergantung pada platform distribusi, hingga pekerja lepas digital yang terhubung dengan pasar global melalui aplikasi, menunjukkan kombinasi antara fleksibilitas tinggi dan ketergantungan yang kuat pada sistem platform. Ini bukan sekadar lanjutan dari pola sebelumnya, tetapi juga bentuk baru yang berkembang dari kondisi tersebut.

Perbedaan-perbedaan ini membawa implikasi langsung bagi strategi pengorganisasian. Pendekatan yang efektif untuk buruh pabrik dengan konsentrasi tinggi belum tentu relevan bagi pekerja rumahan yang tersebar. Tuntutan pengemudi ojek online tidak identik dengan tuntutan buruh garmen, dan pendekatan untuk pekerja migran berbeda dengan petani yang kehilangan akses atas tanah.

Hal ini tidak berarti pengorganisasian menjadi mustahil. Justru sebaliknya, ia menuntut pendekatan yang lebih kontekstual. Strategi perlu berangkat dari kondisi material yang spesifik, bukan dari model yang diambil dari konteks lain tanpa penyesuaian. Gambaran umum tentang prekarianisme dapat berfungsi sebagai kerangka, tetapi pemahaman atas situasi konkret tetap menjadi kunci untuk bertindak secara efektif.

Bab 6 // Penutup: Kontradiksi Internal Prekarianisme dan Celah Perlawanan

6.1. Prekarianisme Menciptakan Musuhnya Sendiri

Ada satu prinsip dialektika yang bisa ditemukan bahkan dalam sistem yang paling terstruktur sekalipun: setiap sistem mengandung kontradiksi di dalam dirinya. Prekarianisme tidak terkecuali.

Upaya untuk memecah dan melemahkan solidaritas kelas melalui atomisasi memang bekerja, tetapi tidak pernah sepenuhnya tuntas. Selalu ada celah. Dari celah itulah bentuk-bentuk perlawanan baru muncul, sering kali dari arah yang tidak diperkirakan.

Salah satu contoh yang cukup kontras adalah peran platform digital. Sistem ini dirancang untuk membuat pekerja terpisah satu sama lain. Namun pada saat yang sama, ia menyediakan infrastruktur komunikasi yang justru memudahkan pertemuan. Pengemudi ojek online yang tidak memiliki ruang kerja bersama tetap bisa saling terhubung melalui grup percakapan, titik kumpul informal, atau interaksi sehari-hari di lapangan. Dari situ muncul berbagai bentuk organisasi pekerja platform di banyak kota, meskipun tidak selalu menyerupai serikat dalam bentuk konvensional.

Fenomena serupa juga terlihat di berbagai negara. Di Inggris, kurir platform berhasil mendorong pengakuan atas hak berunding kolektif setelah menghadapi status kerja yang tidak jelas. Di Amerika Serikat, upaya pengorganisasian di fasilitas logistik besar menghasilkan pembentukan serikat di Staten Island pada 2022, yang digerakkan langsung oleh pekerja. Di Bangladesh, tekanan internasional setelah runtuhnya Rana Plaza pada 2013 mendorong perubahan standar keselamatan di industri garmen, meskipun terbatas.

Capaian-capaian ini belum mengubah sistem secara keseluruhan. Namun mereka menunjukkan bahwa kebutuhan akan solidaritas tidak sepenuhnya bisa dihapus. Ia beradaptasi dan mencari bentuk baru sesuai dengan kondisi yang ada.

Di sisi lain, krisis ekologi juga memunculkan kontradiksi tersendiri. Dampak dari pola produksi yang intensif mulai mengganggu keberlangsungan aktivitas ekonomi itu sendiri, seperti gangguan produksi akibat bencana atau konflik atas sumber daya. Upaya untuk mengelola krisis melalui mekanisme pasar, seperti komodifikasi lingkungan, sering kali memunculkan persoalan baru, termasuk resistensi dari komunitas yang terdampak.

Dalam konteks ini, muncul pula aktor-aktor yang memainkan peran penting dalam perlawanan, termasuk perempuan di komunitas yang terdampak langsung oleh aktivitas ekstraktif. Hal ini bukan karena asumsi bahwa perempuan secara alami lebih dekat dengan lingkungan, melainkan karena posisi sosial yang membuat mereka berhadapan langsung dengan perubahan dalam pengelolaan sumber daya sehari-hari.

Di berbagai tempat, perempuan terlibat dalam upaya mempertahankan ruang hidup, sumber pangan, dan keberlanjutan komunitas. Gerakan semacam ini tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga bersinggungan dengan persoalan ekonomi dan relasi sosial yang lebih luas.

6.2. Dari Perjuangan Hak ke Perjuangan Kelas: Apa yang Harus Dilakukan

Prekarianisme sangat efektif dalam satu hal: memecah perlawanan menjadi tuntutan-tuntutan parsial yang bisa ditangani satu per satu, seperti kenaikan upah di satu tempat, perbaikan kontrak di tempat lain, atau pengakuan status pekerja di sektor tertentu, tanpa benar-benar menyentuh logika yang melahirkan kondisi tersebut.

Perjuangan hak tetap menjadi titik masuk yang tidak bisa diabaikan. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa kondisinya bukan takdir, melainkan ketidakadilan yang bisa dilawan, bahasa hak biasanya menjadi pintu pertama. Ia konkret, mendesak, dan memungkinkan lahirnya kemenangan-kemenangan kecil yang penting untuk membangun kepercayaan diri kolektif.

Namun, perjuangan hak juga memiliki batas yang perlu diakui secara jujur.

“Hak” ditetapkan melalui hukum, sementara hukum dibentuk dalam sistem pengambilan keputusan yang tidak netral. Sejauh mana hukum berpihak pada buruh akan selalu bergantung pada seberapa kuat organisasi kelas mampu menekannya. Tanpa kekuatan itu, perjuangan hak mudah berhenti pada lobi, pada kedekatan dengan elite, atau pada kompromi yang menguntungkan sebagian kecil sambil meninggalkan mayoritas.

Jadi pertanyaannya bukan apakah kita perlu memperjuangkan hak. Jawabannya jelas: perlu, dan tidak bisa ditunda. Pertanyaannya adalah, sambil memperjuangkan hak, apakah kita juga sedang membangun kekuatan yang lebih mendasar?

Ada tiga hal yang perlu dibangun secara bersamaan, bukan bertahap, dan saling menguatkan.

Pertama, pembebasan dari cara berpikir yang diwariskan sistem. Prekarianisme tidak hanya mengeksploitasi secara material, tetapi juga membentuk cara orang memahami situasinya. Kondisi kerja yang tidak pasti dianggap sebagai risiko pribadi. Persaingan antarburuh dilihat sebagai sesuatu yang wajar. Solidaritas terasa seperti kemewahan. Bahkan sistem yang jelas bermasalah kerap dipersepsikan sebagai satu-satunya pilihan yang ada. Membongkar cara berpikir ini bukan hasil dari satu seminar atau satu buku. Ia tumbuh melalui proses panjang dalam praktik pengorganisiran, ketika orang mulai mengalami sendiri bahwa tindakan kolektif bisa mengubah keadaan yang sebelumnya terasa tidak mungkin diubah.

Kedua, membangun organisasi yang mampu melampaui batas isu dan sektor. Salah satu capaian penting prekarianisme adalah memecah gerakan ke dalam kepingan-kepingan yang berjalan sendiri-sendiri. Serikat buruh garmen tidak terhubung dengan buruh tambang, gerakan perempuan berjalan terpisah dari gerakan tani, aktivis lingkungan tidak selalu beririsan dengan pengorganisir buruh perkotaan. Selama kondisi ini bertahan, sistem yang terintegrasi dihadapi oleh perlawanan yang terpecah.

Upaya menghubungkan kepingan-kepingan ini bukan sekadar soal membentuk federasi atau menyatukan organisasi secara formal. Yang lebih mendasar adalah membangun pemahaman bersama bahwa persoalan kelas, gender, dan ekologi saling terkait. Pemahaman ini perlu diterjemahkan ke dalam kerja pengorganisiran yang nyata, sehingga perjuangan di satu sektor juga memuat dimensi dari sektor lain, bukan hanya berjalan berdampingan tanpa keterhubungan.

Ketiga, pelembagaan budaya kelas pekerja. Upaya ini memuat diskusi sekaligus eksperimen tentang alternatif sistem ekonomi politik, bukan sebagai utopia, tetapi sebagai praktik yang diuji dalam skala kecil di komunitas dan tempat kerja. Misalnya, bagaimana kerja, manfaat, dan risiko dibagi secara lebih adil; bagaimana konsumsi diatur agar menguntungkan mereka yang memproduksi; bagaimana pengasuhan anak dilakukan secara kolektif; atau bagaimana kerja domestik dibagi lebih setara, termasuk melibatkan laki-laki. Inisiatif-inisiatif ini bisa dilihat sebagai ruang uji coba bagi relasi produksi, distribusi, dan reproduksi yang lebih adil. Namun, upaya ini tidak bisa berdiri sendiri. Ia perlu terhubung dengan strategi yang lebih luas agar pengalaman di tingkat mikro dapat diterjemahkan menjadi tuntutan di tingkat kebijakan.

Keempat, pertarungan untuk merebut kekuasaan. Prekarianisme bukan sekadar gejala pasar yang tumbuh di luar kendali negara, melainkan hasil dari kebijakan yang secara aktif dibentuk dan dilindungi oleh kerangka hukum. Selama proses legislasi dan pengambilan keputusan dikuasai oleh pihak yang berkepentingan mempertahankan kondisi kerja yang tidak pasti, perlawanan dari bawah akan terus berbenturan dengan batas-batas hukum yang ada. Karena itu, perjuangan tidak cukup dilakukan di tempat kerja saja. Ia juga perlu menjangkau arena kebijakan, termasuk upaya mempengaruhi perumusan aturan dan mengubah keseimbangan kekuatan dalam proses tersebut. Tanpa itu, gerakan buruh dan kelompok pekerja lain akan terus bermain dalam aturan yang ditentukan oleh pihak yang dilawan.

Prekarianisme dirancang untuk bertahan dan beradaptasi. Ia mampu menyerap tuntutan-tuntutan parsial tanpa mengubah struktur dasarnya, serta mencegah solidaritas tumbuh kuat. Menghadapinya membutuhkan kesabaran yang tetap aktif, yang terus bergerak, membangun, dan belajar dari kegagalan tanpa kehilangan arah.

Sistem ini mengandung kontradiksi-kontradiksinya sendiri. Tugas kita adalah menemukannya, mempelebarnya, dan mengubahnya menjadi celah perlawanan yang nyata.

Bacaan Lanjutan

Bagi Kawan-kawan yang berminat mendalami lebih lanjut tentang basis teoretik dari artikel ini, berikut daftar bacaan yang sangat berguna. Bacaan esensial (yang merupakan pondasi) ditandai **, sementara bacaan yang lebih popular ditandai *. Sangat disayangkan bahwa semua bacaan ini berbahasa Inggris dan, dengan demikian, membutuhkan upaya ekstra (seperti menggunakan aplikasi penerjemah) untuk membacanya. Namun demikian, diharapkan, setelah membaca artikel ini, Kawan-kawan cukup tergerak untuk mulai membaca.

Fordisme, Neoliberalisme, dan Transisi Rejim Produksi

Braverman, H. (1974). Labor and monopoly capital: The degradation of work in the twentieth century. Monthly Review Press.

Dardot, P., & Laval, C. (2013). The new way of the world: On neoliberal society. Verso. (*)

Harvey, D. (1989). The condition of postmodernity: An enquiry into the origins of cultural change. Blackwell. (**)

Slobodian, Q. (2018). Globalists: The end of empire and the birth of neoliberalism. Harvard University Press.

Prekarianisme dan Kerja Platform

Cant, C. (2019). Riding for Deliveroo: Resistance in the new economy. Polity Press.

Srnicek, N. (2016). Platform capitalism. Polity Press.

Standing, G. (2011). The precariat: The new dangerous class. Bloomsbury. (*)

Webster, E., Lambert, R., & Bezuidenhout, A. (2008). Grounding globalization: Labour in the age of insecurity. Blackwell.

Gender, Kerja Reproduktif, dan Feminisme Sosialis

Bhattacharya, T. (Ed.). (2017). Social reproduction theory: Remapping class, recentering oppression. Pluto Press.

Federici, S. (2004). Caliban and the witch: Women, the body and primitive accumulation. Autonomedia. (**)

Fraser, N. (2022). Cannibal capitalism: How our system is devouring democracy, care, and the planet—and what we can do about it. Verso. (*)

Mies, M. (1986). Patriarchy and accumulation on a world scale: Women in the international division of labour. Zed Books.

Ekologi Politik dan Ekstraktivisme

Dunlap, A., & Jakobsen, J. (2020). The violent technologies of extraction: Political ecology, critical agrarian studies and the capitalist world-system. Palgrave Macmillan.

Foster, J. B. (2000). Marx’s ecology: Materialism and nature. Monthly Review Press. (**)

Hickel, J. (2020). Less is more: How degrowth will save the world. Heinemann. (*)

Moore, J. W. (Ed.). (2016). Anthropocene or Capitalocene? Nature, history, and the crisis of capitalism. PM Press.

Svampa, M. (2019). Neo-extractivism in Latin America: Socio-environmental conflicts, the territorial turn, and new political narratives. Cambridge University Press.

Imperialisme dan Finansialisasi

Harvey, D. (2003). The new imperialism. Oxford University Press.

Lapavitsas, C. (2013). Profiting without producing: How finance exploits us all. Verso.

Lenin, V. I. (1916). Imperialism, the highest stage of capitalism. [Tersedia dalam berbagai edisi cetak dan digital.] (*)

Patnaik, U., & Patnaik, P. (2016). A theory of imperialism. Columbia University Press.

Konteks Indonesia

Ford, M. (2009). Workers and intellectuals: NGOs, trade unions and the Indonesian labour movement. NUS Press.

Li, T. M. (2014). Land’s end: Capitalist relations on an indigenous frontier. Duke University Press.

Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. RoutledgeCurzon.

Warburton, E. (2018). Nationalism, developmentalism and politics in Indonesia’s mining sector. In A. A. Patunru, M. C. Basri, & M. Pangestu (Eds.), Indonesia in the New World: Globalisation, Nationalism and Sovereignty (pp. 90–108). ISEAS–Yusof Ishak Institute.

Ken Budha Kusumandaru adalah peneliti INKRISPENA dan anggota Serikat Buruh Paguyuban Karya Utama.

Pendahuluan: Perlawanan Tanpa Peta

PADA Agustus 2025, jalanan Indonesia menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sejak era Reformasi.

Aksi ini bermula dari duka atas kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang bekerja melalui platform Gojek. Demonstrasi yang awalnya muncul di 13 kota dengan cepat meluas menjadi 107 titik bentrokan di 32 provinsi. Sebanyak 3.195 orang ditangkap, menjadikannya salah satu gelombang penangkapan terbesar dalam sejarah Reformasi.

Mereka yang turun ke jalan tidak hanya mahasiswa. Basis utama gelombang ini adalah kaum prekariat: pengemudi ojek online, kurir, dan pekerja lepas. Mereka bekerja tanpa kepastian kontrak, tanpa jaminan sosial yang memadai, dan tanpa perlindungan saat sakit atau ketika akun mereka dinonaktifkan secara sepihak oleh platform. Selama ini mereka dianggap terlalu tersebar dan terlalu sibuk bertahan hidup untuk bisa bertindak kolektif.

Namun, mereka bergerak dan sistem sempat terguncang.

Meski begitu, hingga tulisan ini dibuat, belum ada perubahan struktural yang benar-benar tercapai. Tuntutan seperti perlindungan hukum yang jelas bagi pekerja platform masih belum terpenuhi. Penangkapan telah terjadi, korban sudah ada, dan mobilisasi telah mereda. Sementara itu, sistem yang melahirkan situasi tersebut tetap bertahan.

Mengapa perlawanan sebesar ini belum menghasilkan perubahan?

Jawaban yang muncul beragam: represi negara, lemahnya kepemimpinan, atau koalisi yang tidak solid. Semua faktor itu relevan. Namun tulisan ini mengajukan satu persoalan yang lebih mendasar, yaitu keterbatasan pemahaman atas sistem yang sedang dihadapi.

Para pengemudi yang turun ke jalan memahami pengalaman mereka secara langsung. Mereka tahu penghasilan mereka tidak cukup, bahwa algoritma memperlakukan mereka layaknya variabel, dan bahwa tidak ada jaminan ketika risiko datang. Mereka merasakan ketidakadilan itu setiap hari.

Yang belum sepenuhnya dipahami adalah asal-usul kondisi tersebut. Mengapa pola kerja seperti ini terbentuk, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana mekanisme keuntungan itu dipertahankan. Juga, mengapa negara yang seharusnya melindungi justru sering berpihak sebaliknya. Kondisi yang tampak sebagai masalah individual sebenarnya merupakan hasil dari desain yang sistematis.

Tanpa pemahaman tersebut, setiap gelombang perlawanan, sebesar apa pun, cenderung berhadapan dengan sistem yang sudah memiliki cara untuk meredamnya. Tuntutan ditunda, sebagian aktivis dikriminalisasi, konsesi kecil diberikan tanpa menyentuh akar persoalan, lalu mobilisasi perlahan mereda.

Tulisan ini berangkat dari pertanyaan tersebut.

Argumen utamanya adalah bahwa prekarianisme bukanlah konsekuensi alami dari perkembangan ekonomi. Ia merupakan hasil dari strategi yang terbentuk dalam konteks tertentu. Ketika kapital menghadapi tekanan dari pengorganisasian buruh, gerakan perempuan, dan krisis ekologis yang kian nyata, muncul berbagai mekanisme untuk mengelola tekanan itu. Prekarianisme dapat dipahami sebagai salah satu respons yang berkembang melalui kebijakan, praktik kelembagaan, dan dinamika kekuasaan selama beberapa dekade.

Tulisan ini disusun untuk menelusuri proses tersebut. Bagian pertama membahas kontradiksi dalam Fordisme dan bagaimana pergeseran menuju neoliberalisme berlangsung melalui konflik politik. Bagian kedua mengurai cara kerja prekarianisme, termasuk fragmentasi tenaga kerja, pergeseran risiko, dan peran negara. Bagian ketiga melihat bagaimana relasi gender dibentuk ulang dalam kerangka ini. Bagian keempat mengaitkannya dengan krisis ekologi. Bagian kelima menunjukkan keterkaitan antara kelas, gender, dan lingkungan sebagai satu kesatuan. Bagian terakhir mengajukan pertanyaan tentang kemungkinan strategi ke depan.

Tulisan ini ditujukan terutama bagi pengorganisir lapangan yang membutuhkan kerangka untuk membaca situasi secara lebih menyeluruh. Di saat yang sama, tulisan ini juga diarahkan pada pembaca yang akrab dengan perdebatan akademik, dengan harapan dapat menjadi bahan diskusi yang lebih lanjut.

Kematian Affan Kurniawan tidak bisa dipahami sebagai peristiwa kebetulan. Ia bekerja sebagai mitra, bukan karyawan, dalam ekosistem perusahaan teknologi besar di Asia Tenggara. Posisi tersebut membuatnya terikat pada platform, tetapi tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Ia berada dalam sistem yang memproduksi kerentanan, dan peristiwa itu belum cukup mengguncang sistem untuk berubah.

Memahami mengapa perlawanan belum menghasilkan kemenangan adalah langkah awal untuk merumuskan kemungkinan kemenangan di masa depan.

Bab 1 // Dari Fordisme ke Prekarianisme: Bukan Evolusi, tapi Pergantian Senjata

1.1. Fordisme: Kontrak Sosial yang Menguntungkan Sekaligus Berbahaya bagi Kapital

Pada tahun 1914, Henry Ford membuat keputusan yang mengejutkan dunia bisnis: ia menaikkan upah buruhnya menjadi lima dolar per hari, hampir dua kali lipat dari standar industri saat itu. Kebijakan ini bukan lahir dari kemurahan hati, melainkan dari perhitungan yang sangat rasional. Buruh yang menerima upah layak akan mampu membeli mobil yang mereka produksi sendiri. Produksi massal membutuhkan konsumsi massal, dan hubungan itu harus dijaga.

Dari sini muncul apa yang kemudian dikenal sebagai Fordisme. Ia bukan sekadar teknik produksi, tetapi juga sebuah bentuk kontrak sosial. Bagi kapital, sistem ini menawarkan stabilitas karena buruh yang relatif sejahtera cenderung lebih produktif dan tidak mudah bergejolak. Bagi kelas pekerja, ini membuka kemungkinan baru: upah yang cukup untuk hidup, bahkan untuk ikut serta dalam konsumsi yang sebelumnya tidak terjangkau.

Namun, pengaturan ini sekaligus membawa konsekuensi yang tidak sederhana bagi kapital.

Fordisme bertumpu pada pabrik besar yang tidak mudah dipindahkan. Mesin-mesin berat, jalur perakitan yang panjang, serta infrastruktur yang tertanam secara permanen membuat investasi menjadi sangat terikat pada satu lokasi. Dalam situasi seperti ini, mobilitas kapital menjadi terbatas, dan di situlah posisi tawar buruh menguat.

Ketika serikat buruh mengorganisir pemogokan, dampaknya tidak bisa diabaikan. Produksi berhenti, dan seluruh investasi yang terpusat di satu tempat terancam. Kapital berada dalam posisi yang relatif kaku, sementara buruh memiliki kemampuan untuk menghentikan roda produksi.

Tidak mengherankan jika serikat buruh pada era Fordisme berkembang menjadi kekuatan yang signifikan. Hal ini bukan semata karena kepemimpinan yang lebih militan, tetapi karena struktur produksi itu sendiri menciptakan kondisi bagi terbentuknya kekuatan kolektif. Konsentrasi Pemogokan besar di industri otomotif Amerika pada 1936 hingga 1937 menunjukkan bagaimana kondisi material dapat berubah menjadi kekuatan politik yang konkret. Pola yang serupa terlihat di berbagai tempat lain: tambang batu bara di Inggris, galangan kapal di Italia. Semua bertumpu pada situasi yang sama, yaitu buruh yang terkonsentrasi dalam jumlah besar dan kapital yang terikat pada satu lokasi sehingga sulit berpindah.

Di luar pabrik, perubahan lain juga sedang berlangsung.

Dua perang dunia mendorong perempuan masuk ke lini produksi untuk menggantikan jutaan laki-laki yang dikirim ke medan perang. Dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, perempuan memperoleh penghasilan sendiri, memasuki ruang sosial di luar rumah, dan mulai terlibat dalam organisasi. Perkembangan transportasi seperti trem, bus, kereta, dan sepeda memperluas mobilitas mereka. Industrialisasi, meski tidak dirancang untuk tujuan itu, ikut membuka jalan bagi kebangkitan perempuan.

Namun, pada saat yang sama, Fordisme juga membentuk batasan baru.

Model keluarga yang menopang sistem ini adalah laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Produk-produk seperti mesin cuci dan kompor gas dipasarkan bukan untuk membebaskan perempuan, melainkan untuk membuat pekerjaan domestik lebih efisien. Perempuan tetap dibebani tugas mengurus rumah, memasak, merawat anak, dan memastikan tenaga suami pulih agar bisa kembali bekerja. Ada ruang baru yang terbuka, tetapi juga bentuk subordinasi yang bertahan dalam pola yang berbeda.

Ketegangan ini tidak bisa dipertahankan tanpa batas.

1.2. Krisis Fordisme: Kapital Terdesak dari Tiga Arah

Memasuki akhir 1960-an, Fordisme mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan dari dalam.

Pertama, pasar mulai jenuh. Produk-produk industri dalam sistem ini dirancang untuk tahan lama, dan justru di situlah persoalannya. Ketika sebagian besar rumah tangga kelas pekerja di Amerika dan Eropa Barat sudah memiliki kulkas, mesin cuci, dan mobil, ruang untuk menyerap produksi baru semakin terbatas. Surplus meningkat, sementara tingkat laba mulai tertekan. Situasi ini memicu kegelisahan di kalangan kapital.

Kedua, kelas pekerja semakin militan. Akhir 1960-an hingga awal 1970-an menjadi salah satu periode dengan gelombang pemogokan terbesar dalam sejarah kapitalisme pascaperang. Di Italia, peristiwa yang dikenal sebagai autunno caldo pada 1969 melumpuhkan industri nasional selama berbulan-bulan, menandai tingkat intensitas konflik yang tidak bisa lagi diabaikan. Di Inggris, serikat buruh tambang memaksa pemerintah konservatif bertekuk-lutut pada 1972 dan 1974. Di Amerika Latin, militansi buruh dan rakyat miskin perkotaan mengguncang fondasi berbagai rezim, yang salah satu puncaknya adalah kemenangan Unidad Popular di Chile (1973). Kapital tidak hanya menghadapi tuntutan upah yang lebih tinggi, tapi juga menghadapi kelas pekerja yang mulai mempertanyakan siapa yang seharusnya mengendalikan produksi.

Ketiga, perempuan tidak lagi bersedia diam. Gelombang feminisme kedua yang menguat pada akhir 1960-an tidak muncul begitu saja. Ia berakar pada kontradiksi yang juga dibentuk oleh Fordisme. Perempuan yang telah mengalami kemandirian ekonomi dan memasuki ruang publik tidak dengan mudah menerima kembali pembatasan dalam ranah domestik. Tuntutan pun menguat, mulai dari upah yang setara, hak reproduksi, hingga pengakuan atas kerja domestik yang selama ini tidak dianggap sebagai pekerjaan.

Ketiga tekanan ini hadir hampir bersamaan dan saling memperkuat. Krisis minyak 1973 kemudian memperparah situasi yang sudah rapuh.

Dalam kondisi tersebut, kapital dihadapkan pada pilihan yang tidak sederhana: menyesuaikan diri dengan tekanan yang ada, atau melakukan langkah yang lebih ofensif.

1.3. Serangan Balik Kapital: Pertumpahan Darah Mendahului Kebijakan

Krisis Fordisme tidak diselesaikan melalui negosiasi semata. Dalam banyak kasus, ia didahului oleh kekerasan, bahkan sebelum perubahan kebijakan ekonomi dijalankan.

Neoliberalisme tidak bermula dari pemerintahan Margaret Thatcher. Jejak awalnya dapat dilihat dari kudeta militer di bawah Augusto Pinochet.

Pada 11 September 1973, militer Chile menggulingkan pemerintahan Salvador Allende, seorang presiden sosialis yang terpilih secara demokratis dan tengah mendorong nasionalisasi tambang serta perluasan hak buruh. Dalam waktu singkat, ribuan aktivis, pemimpin serikat, dan kelompok kiri ditangkap, disiksa, atau dibunuh. Stadion nasional di Santiago dijadikan tempat penahanan massal. Serikat buruh dibubarkan. Dalam situasi represif tersebut, sekelompok ekonom lulusan Universitas Chicago yang kemudian dikenal sebagai Chicago Boys mulai menerapkan kebijakan pasar bebas yang radikal.

Chile pada 1973 sering disebut sebagai salah satu titik awal eksperimen neoliberalisme. Kebijakan ekonomi dijalankan setelah ruang politik dibersihkan melalui kekerasan.

Peristiwa ini bukan berdiri sendiri. Pola serupa muncul dalam berbagai konteks.

Di Brasil, kudeta militer 1964 menggulingkan pemerintahan João Goulart yang berupaya melakukan reformasi agraria dan memperkuat posisi buruh, dengan dukungan Amerika Serikat. Di Indonesia, kekerasan 1965 hingga 1966 menghancurkan Partai Komunis Indonesia beserta jaringan organisasi buruh dan tani yang terkait dengannya. Jumlah korban diperkirakan mencapai ratusan ribu hingga lebih dari satu juta jiwa. Para penyintas hidup dalam tekanan dan pembatasan selama puluhan tahun. Rezim Orde Baru kemudian membangun model industrialisasi berbasis tenaga kerja murah dengan kontrol ketat terhadap serikat buruh.

Di Argentina, pemerintahan militer yang berkuasa sejak 1976 menerapkan pendekatan yang sejalan: represi terhadap gerakan buruh diikuti dengan pembukaan ekonomi. Pola ini juga terlihat di Bolivia, Turki, serta sejumlah negara lain di Amerika Latin dan Asia, meski dengan variasi masing-masing.

Dalam konteks ini, kekerasan tidak bisa dipahami semata sebagai penyimpangan. Ia sering kali menjadi bagian dari proses pembentukan ulang tatanan ekonomi. Ketika tekanan dari gerakan buruh meningkat, perubahan struktural tidak selalu ditempuh melalui mekanisme pasar, tetapi melalui pelemahan atau penghancuran kekuatan kolektif yang ada.

Memasuki akhir 1970-an dan awal 1980-an, ketika Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat mulai berkuasa, arah kebijakan ekonomi yang lebih liberal sudah memiliki preseden. Konfrontasi dengan serikat buruh, seperti yang terlihat dalam konflik dengan serikat penambang Inggris pada 1984 hingga 1985, berlangsung dalam konteks global di mana banyak gerakan buruh di negara berkembang telah lebih dulu dilemahkan.

Dua institusi internasional memainkan peran penting dalam fase ini, yaitu Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Melalui program penyesuaian struktural, negara-negara yang mengalami krisis didorong atau diwajibkan untuk mengurangi subsidi, membuka pasar, dan melonggarkan perlindungan tenaga kerja sebagai syarat pinjaman. Mekanisme ini bekerja tanpa kekerasan langsung, tetapi tetap menghasilkan tekanan yang signifikan terhadap kelompok rentan.

Indonesia mengalami proses ini secara nyata pada krisis 1997 hingga 1998. Paket kebijakan yang terkait dengan IMF mencakup liberalisasi sektor keuangan dan pengurangan subsidi, yang dalam praktiknya memperdalam dampak krisis bagi masyarakat pekerja.

Yang penting untuk dicatat bukan hanya rangkaian peristiwa, tetapi juga pola yang muncul. Perubahan menuju sistem kerja yang lebih fleksibel sering kali didahului oleh pelemahan organisasi buruh dan kekuatan politik yang mendukungnya. Tanpa itu, transformasi tersebut akan menghadapi resistensi yang jauh lebih kuat.

Dengan demikian, neoliberalisme tidak dapat dipahami semata sebagai perkembangan alami dari logika ekonomi. Ia juga berkaitan dengan relasi kekuasaan dan proses historis yang melibatkan konflik terbuka. Dalam proses itu, gerakan buruh, gerakan perempuan, dan isu lingkungan kerap berada dalam posisi yang terdampak secara langsung.

1.4. Prekarianisme Bukan Kecelakaan; Ia Murni Rancangan

Apa yang terjadi setelah itu sering dijelaskan sebagai “pergeseran alamiah” menuju ekonomi jasa, “globalisasi yang tak terelakkan”, atau “revolusi teknologi”. Cara pandang seperti ini perlu dipertanyakan.

Prekarianisme, yaitu bentuk kerja yang ditandai oleh ketidakpastian kontrak, fragmentasi tenaga kerja, melemahnya jaminan sosial, serta kompetisi yang dipicu antarpekerja, tidak bisa dipahami sebagai hasil perkembangan ekonomi yang netral. Ia lebih tepat dilihat sebagai respons terhadap tekanan yang sebelumnya menguat: organisasi buruh, gerakan perempuan, dan batas ekologis yang mulai terasa.

Penjelasannya tidak harus bertumpu pada asumsi adanya perencanaan terpusat. Yang lebih penting adalah melihat bagaimana sistem ini bekerja dalam praktik. Dalam banyak kasus, prekarianisme terbukti efektif melemahkan ketiga kekuatan tersebut secara bersamaan.

Serikat buruh tidak hanya dilemahkan melalui represi langsung, tetapi juga melalui perubahan struktur kerja. Ketika produksi tidak lagi terpusat dalam satu lokasi, melainkan tersebar melalui subkontrak, kerja harian, dan rantai pasok lintas negara, basis material untuk membangun solidaritas ikut terkikis.

Perempuan memang semakin banyak masuk ke pasar kerja, tetapi sering kali dalam posisi yang paling rentan, dengan upah rendah dan perlindungan terbatas. Pada saat yang sama, pengurangan layanan publik seperti penitipan anak, layanan kesehatan, dan perumahan memindahkan kembali beban reproduksi sosial ke ranah domestik, yang sebagian besar tetap ditanggung perempuan.

Sementara itu, untuk mengatasi kejenuhan pasar, banyak industri mengandalkan praktik keusangan yang direncanakan. Produk dibuat agar cepat usang atau tergantikan, sehingga konsumsi terus berulang. Pola ini berimplikasi langsung pada percepatan eksploitasi sumber daya alam.

Jika dilihat bersama, ketiga dinamika ini menunjukkan arah yang serupa. Bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari cara kerja sistem yang saling terkait.

Bagian-bagian selanjutnya akan menguraikan mekanisme ini secara lebih rinci, termasuk dampaknya terhadap perempuan dan lingkungan. Namun sejak awal perlu ditegaskan bahwa melihat prekarianisme sebagai hasil desain sosial, bukan sekadar keadaan yang tidak terhindarkan, merupakan langkah penting untuk memikirkan kemungkinan perlawanan.

Bab 2 // Anatomi Prekarianisme: Bagaimana Rejim Ini Bekerja

2.1. Atomisasi Tenaga Kerja sebagai Strategi Anti-Serikat

Kekuatan buruh dalam Fordisme bertumpu pada konsentrasi. Ribuan pekerja berada di satu tempat, menghadapi kondisi yang serupa, dan memiliki kepentingan yang relatif mudah dikenali bersama. Solidaritas tidak muncul sebagai gagasan abstrak, tetapi dari pengalaman yang dibagi: mesin yang sama, pengawasan yang sama, risiko kerja yang sama, dan struktur upah yang serupa.

Dalam prekarianisme, kondisi semacam itu perlahan dibongkar.

Perubahan ini tidak selalu dilakukan melalui pelarangan serikat secara terbuka, meskipun praktik tersebut tetap ada. Cara yang lebih efektif adalah mengubah struktur kerja itu sendiri sehingga fondasi material bagi solidaritas ikut melemah.

Salah satu mekanismenya adalah outsourcing dan subkontrak. Perusahaan besar tidak lagi mempekerjakan buruh secara langsung, melainkan memecah proses produksi ke jaringan pemasok yang lebih kecil. Dalam industri bernilai tinggi seperti manufaktur sepatu olahraga, misalnya, pekerjaan produksi sering berada di tangan kontraktor di berbagai kota atau negara. Dalam situasi ini, ketika terjadi konflik di satu titik produksi, perusahaan induk dapat mengambil jarak dan memindahkan kontrak ke pihak lain.

Mekanisme lain adalah penggunaan kontrak jangka pendek dan kerja harian. Ketika status kerja selalu berada dalam ketidakpastian, ruang untuk menyuarakan keberatan menjadi sempit. Risiko kehilangan pekerjaan dalam waktu dekat menjadi faktor yang menahan pekerja untuk terlibat dalam aktivitas kolektif.

Selain itu, ada pula dispersi geografis. Jika dalam Fordisme kapital cenderung terikat pada satu lokasi, dalam sistem yang lebih baru kapital menjadi jauh lebih mobile. Kemampuan untuk memindahkan produksi ke wilayah lain sering digunakan sebagai tekanan. Ketika upaya pengorganisasian muncul di satu kawasan, ancaman relokasi menjadi alat yang efektif untuk meredamnya.

Gabungan dari mekanisme-mekanisme ini tidak hanya berdampak pada organisasi buruh, tetapi juga pada cara pekerja memahami situasi mereka. Dalam kondisi kerja yang terfragmentasi, berpindah-pindah, atau berbasis proyek, pengalaman kolektif menjadi lebih sulit dibangun. Persoalan yang sebenarnya bersifat struktural sering kali dirasakan sebagai masalah individu.

Di Indonesia, pola ini dapat dilihat dalam industri garmen dan elektronik di kawasan Jabodetabek dan Jawa Barat. Struktur produksi melibatkan perusahaan induk, jaringan subkontraktor, serta tenaga kerja yang banyak berada dalam hubungan kerja tidak tetap. Sebagian besar pekerja, yang banyak di antaranya perempuan, menghadapi kontrak jangka pendek atau bahkan bekerja tanpa kontrak formal. Kerangka hukum seperti Undang-Undang Cipta Kerja 2020 turut memperkuat kecenderungan ini dalam praktik ketenagakerjaan.

2.2. Keusangan yang Direncanakan dan Finansialisasi

Ketika pasar Fordisme mulai jenuh, kapital menghadapi dua persoalan utama: bagaimana menciptakan permintaan baru dan bagaimana terus menekan biaya produksi.

Untuk persoalan pertama, salah satu jawabannya adalah planned obsolescence, atau keusangan yang dirancang. Produk tidak lagi dibuat untuk bertahan lama, tetapi justru agar cepat usang, baik secara teknis maupun secara sosial. Ini bukan karena keterbatasan teknologi, melainkan karena produk yang terlalu tahan lama justru memperlambat perputaran modal. Contohnya mudah ditemukan: ponsel yang masih berfungsi tetapi tidak lagi mendapat pembaruan sistem, pakaian yang cepat rusak, atau perangkat elektronik yang sulit diperbaiki karena suku cadangnya tidak tersedia.

Dalam situasi ini, “kebaruan” menjadi dorongan utama konsumsi. Pembelian tidak lagi semata didasarkan pada kebutuhan, tetapi juga pada tekanan untuk mengikuti standar yang terus berubah. Konsumerisme dalam arti ini bukan sekadar gaya hidup, melainkan bagian dari cara sistem mempertahankan dirinya.

Sementara itu, untuk menekan biaya produksi, prekarianisme memainkan peran penting, seperti telah dibahas sebelumnya. Namun ada dimensi lain yang juga menentukan, yaitu finansialisasi. Dalam konteks ini, keuntungan tidak lagi terutama diperoleh dari proses produksi, tetapi semakin bergeser ke aktivitas keuangan seperti bunga, perdagangan saham, dan instrumen derivatif. Salah satu bentuk yang paling langsung dirasakan pekerja adalah perluasan utang konsumen.

Dalam kondisi upah yang tidak mencukupi, banyak pekerja bergantung pada pinjaman, mulai dari kredit konsumsi hingga pinjaman berbasis aplikasi. Di sini muncul lapisan kedua dari tekanan ekonomi: selain menghadapi keterbatasan di tempat kerja, mereka juga harus menanggung beban bunga di luar pekerjaan.

Mekanisme ini tidak hanya bekerja pada tingkat individu. Sejak awal abad ke-20, sudah ada analisis yang melihat utang sebagai instrumen relasi kekuasaan antarnegara. Dalam perkembangan mutakhir, pola tersebut muncul dalam bentuk yang lebih kompleks, misalnya melalui pinjaman internasional dan pasar obligasi.

Indonesia mengalami dinamika ini secara langsung pada krisis 1997 hingga 1998. Bantuan keuangan internasional yang diterima saat itu disertai dengan berbagai persyaratan kebijakan, seperti liberalisasi ekonomi dan pengurangan subsidi. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga membentuk arah kebijakan ekonomi dalam jangka panjang.

Dengan demikian, finansialisasi bekerja pada dua tingkat sekaligus. Di satu sisi, individu terdorong masuk ke dalam siklus utang untuk menutup kekurangan ekonomi sehari-hari. Di sisi lain, negara juga terikat dalam relasi keuangan global yang membatasi ruang kebijakan. Keduanya menunjukkan pola yang serupa: kekurangan yang bersifat struktural ditutup melalui utang, dan utang itu sendiri menjadi mekanisme yang memperkuat ketergantungan.

2.3. Instrumen Prekarianisme: Negara, Pasar, dan Algoritma

Prekarianisme tidak muncul begitu saja dari dinamika pasar. Ia dibentuk melalui serangkaian mekanisme yang saling terkait dan bekerja berlapis.

Instrumen pertama adalah negara. Kebijakan ketenagakerjaan sering menjadi arena penting dalam menentukan relasi antara buruh dan pengusaha, meskipun kerap kurang mendapat perhatian dibanding aksi di lapangan. Melalui regulasi, negara menetapkan kerangka dasar yang mengatur fleksibilitas kontrak, hak mogok, kewajiban jaminan sosial, hingga legalitas sistem outsourcing. Perubahan-perubahan ini bukan hasil proses yang netral, melainkan keputusan politik. Di Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja 2020 menjadi contoh bagaimana berbagai aturan diubah secara bersamaan, dengan implikasi yang cenderung memperbesar ruang bagi fleksibilitas pengusaha.

Selain itu, pengurangan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan penitipan anak juga berperan penting. Ketika tanggung jawab sosial negara menyusut, beban biaya hidup berpindah ke individu. Dalam kondisi pendapatan yang terbatas, banyak orang kemudian bergantung pada mekanisme pasar, termasuk utang, untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Instrumen kedua adalah pembentukan pasar tenaga kerja itu sendiri. Prekarianisme bekerja lebih efektif ketika terdapat kelebihan pasokan tenaga kerja. Dalam situasi di mana jumlah pencari kerja jauh melampaui kesempatan yang tersedia, persaingan terjadi dengan sendirinya. Pekerja terdorong untuk menerima kondisi yang kurang menguntungkan demi mempertahankan akses pada pekerjaan.

Mobilitas kapital memperkuat kondisi ini dalam skala global. Kemampuan untuk memindahkan investasi lintas wilayah membuat selalu ada alternatif lokasi produksi dengan biaya lebih rendah. Akibatnya, pekerja di berbagai negara berada dalam posisi saling bersaing, meskipun tidak pernah berinteraksi secara langsung.

Instrumen ketiga adalah penggunaan algoritma dalam pengelolaan kerja. Dalam ekonomi berbasis platform seperti layanan transportasi daring, kurir, dan kerja lepas digital, kontrol tidak lagi hadir dalam bentuk pengawasan langsung oleh manusia. Sebaliknya, ia diwujudkan melalui sistem penilaian, peringkat, dan mekanisme otomatis yang menentukan akses terhadap pekerjaan.

Model ini menghadirkan bentuk hubungan kerja yang lebih tidak transparan. Keputusan terkait distribusi pekerjaan atau sanksi sering kali terjadi tanpa penjelasan yang jelas. Hal ini membuat proses keberatan atau negosiasi menjadi sulit dilakukan.

Di sisi lain, sistem penilaian juga mendorong kompetisi antarpekerja. Setiap individu berupaya mempertahankan atau meningkatkan posisinya dalam sistem, yang secara tidak langsung dapat menghambat terbentuknya solidaritas.

Ketiga instrumen ini saling menguatkan. Regulasi menyediakan kerangka yang memungkinkan fleksibilitas, pasar tenaga kerja menjaga posisi tawar pekerja tetap lemah, dan teknologi mengelola serta mendisiplinkan tenaga kerja secara terus-menerus.

Hasil akhirnya adalah pergeseran beban risiko. Ketidakpastian yang sebelumnya ditanggung oleh perusahaan semakin banyak dialihkan ke individu pekerja, terutama mereka yang berada dalam posisi paling rentan.

Bersambung…

Ken Budha Kusumandaru adalah peneliti INKRISPENA dan anggota Serikat Buruh Paguyuban Karya Utama.

KAPITALISME kontemporer tidak lagi bekerja semata dalam ranah produksi dan distribusi barang, melainkan telah merembes ke wilayah yang lebih halus: cara manusia melihat, merasakan, dan menginginkan dunia. Kini, kapitalisme tidak hanya mengorganisasi kerja dan komoditas, tetapi juga mengorganisasi persepsi. Dunia tidak lagi sekadar diproduksi untuk digunakan, melainkan untuk dilihat, dinilai, dan dihasratkan.

Jika pada fase sebelumnya kapitalisme tampak dalam bentuk pabrik, pasar, dan komoditas yang kasat mata, maka dalam bentuk mutakhirnya ia bekerja melalui layar, antarmuka, dan aliran gambar yang nyaris tak putus. Pengalaman sehari-hari pun berubah menjadi sesuatu yang dapat dikurasi, ditampilkan, dan dipertukarkan.

Dalam konteks ini, estetika mengalami pergeseran fundamental. Ia tidak lagi berdiri sebagai wilayah refleksi yang relatif otonom tentang keindahan, melainkan menjadi bagian dari infrastruktur produksi nilai. Dengan kata lain, dalam kapitalisme digital, estetika berfungsi sebagai mekanisme yang mengatur perhatian, membentuk preferensi, dan memungkinkan ekstraksi nilai secara berkelanjutan. Apakah kita masih benar-benar menjadi subjek dari pengalaman kita sendiri, atau telah menjadi objek dalam sistem yang membentuknya?

Ketika Estetika Kehilangan Otonominya

Secara historis, estetika memang lahir sebagai refleksi atas pengalaman indrawi manusia. Alexander Gottlieb Baumgarten pertama kali memperkenalkan estetika sebagai disiplin filsafat pada abad ke-18. Ia mendefinisikannya sebagai “ilmu tentang pengetahuan indrawi” (scientia cognitionis sensitivae). Baumgarten mendekati seni secara rasional sehingga kemudian menggunakan kerangka Cartesian tentang ide yang jelas dan terpilah-pilah untuk berbicara tentang kesan indrawi yang ditimbulkan oleh karya seni (Suryajaya, 2016, hal. 288). Dengan demikian, estetika sejak awal tidak semata soal keindahan, melainkan juga soal cara manusia mengetahui dunia melalui rasa.

Kemudian, Immanuel Kant menempatkan keindahan tidak dapat diukur secara objektif, tetapi tetap dapat dikomunikasikan dan diperdebatkan. Penilaian selera bukanlah penilaian kognitif, dan karenanya tidak bersifat logis, melainkan bersifat estetis (Kant, 1790). Di sini, estetika menjadi ruang antara subjektivitas dan universalitas—antara perasaan personal dan klaim bersama. Dalam kerangka ini, estetika beroperasi sebagai ruang refleksi—suatu wilayah di mana manusia mengalami dan menilai keindahan secara relatif otonom dari kepentingan praktis.

Namun, dalam kapitalisme, estetika tidak lagi sekadar persoalan refleksi, melainkan masuk ke dalam sirkuit produksi.

Asumsi otonomi ini menjadi sulit dipertahankan dalam kapitalisme kontemporer. Sejak Karl Marx, kita memahami bahwa kesadaran manusia—termasuk selera—tidak berdiri di luar kondisi material. Dalam The German Ideology, Marx menunjukkan bahwa bukan kesadaran yang menentukan kehidupan, melainkan kehidupan sosial yang menentukan kesadaran (Marx, 1970). Artinya, cara kita melihat dunia, termasuk apa yang kita anggap indah, selalu terkait dengan struktur produksi yang melingkupinya.

Dalam kapitalisme digital, relasi ini tidak hanya bersifat reflektif, tetapi juga produktif. Estetika tidak lagi sekadar dipengaruhi oleh kondisi material, melainkan diproduksi secara aktif untuk kepentingan ekonomi.

Lebih jauh, sebagaimana ditunjukkan oleh Shoshana Zuboff dalam The Age of Surveillance Capitalism, ‘kapitalisme pengawasan’ di era digital tidak hanya memanfaatkan aktivitas manusia, tetapi juga mengekstraksi pengalaman itu sendiri sebagai sumber nilai. Ia secara sepihak menjadikan pengalaman manusia sebagai “bahan mentah gratis” (Zuboff, 2019). Setiap interaksi—klik, waktu menonton, preferensi visual—menjadi jejak perilaku yang dikumpulkan, diolah, dan diubah menjadi prediksi. Dalam kerangka ini, estetika bukan hanya soal bagaimana sesuatu tampak, tetapi juga bagaimana respons kita terhadapnya dapat ditangkap sebagai data. Dengan demikian, pengalaman estetis tidak lagi sepenuhnya milik subjek, melainkan menjadi bagian dari proses ekonomi yang lebih luas.

Platform digital memainkan peran sentral dalam proses ini. Menurut Nick Srnicek dalam Platform Capitalism, model bisnis platform bertumpu pada ekstraksi data dan prediksi perilaku. Algoritma bekerja dengan mengamplifikasi pola-pola yang terbukti efektif dalam mempertahankan perhatian pengguna. Apa yang sering dilihat akan semakin sering ditampilkan—menciptakan efek pengulangan yang pada akhirnya menormalisasi bentuk estetika tertentu.

Namun proses ini tidak berhenti pada prediksi. Seperti dicatat Zuboff, sistem ini tidak sekadar mengamati perilaku, tetapi berupaya membentuknya (Zuboff, 2019). Ia bergerak menuju pengkondisian. Lingkungan visual pengguna disusun sedemikian rupa sehingga preferensi tertentu lebih mungkin muncul dibandingkan yang lain. Dalam arti ini, algoritma tidak sekadar mencerminkan selera, tetapi secara aktif membentuknya—bahkan sebelum selera itu disadari oleh subjek.

Relasi kuasa dalam konteks ini menjadi asimetris. Platform bertindak sebagai aktor dominan yang mengontrol infrastruktur visibilitas, sementara pengguna menempati posisi ganda: sebagai konsumen sekaligus produsen data. Aktivitas pengguna tidak hanya menghasilkan pengalaman, tetapi juga nilai ekonomi yang diekstraksi tanpa kontrol penuh dari pihak pengguna itu sendiri.

Contohnya dapat dilihat pada menjamurnya kafe “estetik” di kota-kota besar. Interior dengan dinding putih, meja kayu terang, tanaman kecil, dan pencahayaan hangat bukan lagi sekadar pilihan desain, melainkan standar visual yang berulang. Pengunjung tidak hanya datang untuk mengonsumsi kopi, tetapi untuk memproduksi citra—foto yang dapat diunggah dan didistribusikan di media sosial.

Di sini, estetika bukan lagi pengalaman, melainkan bagian dari produksi.

Hal serupa terjadi pada ruang privat. Meja belajar yang ditata rapi dengan laptop tipis, lampu minimalis, dan buku catatan yang tersusun simetris menjadi konten populer di TikTok. Aktivitas belajar tidak hanya dilakukan, tetapi juga dipertontonkan dalam format visual tertentu.

Di sini, rantai produksi nilai menjadi lebih jelas: estetika menarik perhatian; perhatian menghasilkan data; data memungkinkan prediksi; dan prediksi dikonversi menjadi profit melalui sistem periklanan dan optimasi keterlibatan. Estetika bukan lagi efek samping dari produksi, melainkan bagian inti dari proses akumulasi kapital. Dengan demikian, estetika telah masuk ke dalam sirkuit produksi kapitalisme—bukan sebagai efek samping, tetapi sebagai komponen inti.

Selera dalam Cengkeraman Sistem Produksi

Masuknya estetika ke dalam sirkuit produksi kapitalisme membawa konsekuensi lanjutan: komodifikasi. Estetika tidak lagi dipahami sebagai pengalaman reflektif, melainkan sebagai atribut yang dapat meningkatkan nilai tukar suatu objek.

Fenomena ini sejalan dengan kritik Theodor W. Adorno dan Max Horkheimer dalam Dialectic of Enlightenment. Dua estetikawan marxis tersebut menunjukkan bahwa industri budaya menghasilkan keseragaman melalui standarisasi. Budaya saat ini membuat segala sesuatu menjadi seragam (Adorno & Horkheimer, 1944).

Dalam kapitalisme, budaya tidak lagi menjadi ruang otonom, melainkan bagian dari industri yang memproduksi keseragaman. Film, musik, dan desain visual dibuat dengan pola yang dapat diprediksi agar mudah dikonsumsi. Keberagaman yang tampak hanyalah variasi permukaan dari struktur yang sama. Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa industri hiburan terus-menerus menipu para konsumennya dengan janji-janji yang tak pernah ditepati Adorno & Horkheimer, 1944).

Dalam konteks media sosial, keseragaman ini tampak dalam format konten yang berulang. Video “daily vlog”, “morning routine”, atau “study with me” memiliki struktur yang hampir identik: bangun pagi, membuat kopi, bekerja di meja yang rapi, lalu menutup hari dengan suasana tenang. Meskipun tampak personal, pola ini sebenarnya sangat terstandarisasi.

Di sinilah estetika berubah menjadi formula.

Lebih jauh, komodifikasi estetika juga bekerja pada level makna. Roland Barthes dalam Mythologies menunjukkan bahwa tanda-tanda budaya dapat berfungsi sebagai mitos—yakni sistem makna yang menaturalisasi konstruksi ideologis. Mitos adalah salah satu jenis wacana (Barthes, 1972). Dalam konteks ini, kata “estetik” tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga dapat menjadi medium ideologi serta legitimasi gaya hidup tertentu.

Ketika sebuah kamar disebut “estetik”, yang dimaksud bukan hanya tampilannya, tetapi juga nilai-nilai yang diasosiasikan dengannya: keteraturan, produktivitas, dan kontrol diri. Estetika dijadikan bahasa yang menyamarkan ideologi sebagai sesuatu yang tampak alami.

Analisis ini dapat diperjelas melalui pembacaan terhadap Pierre Bourdieu dalam Distinction. Bourdieu menunjukkan bahwa selera berfungsi sebagai mekanisme diferensiasi sosial. Selera mengklasifikasikan, dan selera itu sendiri yang diklasifikasikan (Bourdieu, 1984). Namun, dalam kapitalisme digital, diferensiasi ini menjadi paradoksal: individu ingin tampil unik, tetapi menggunakan standar estetika yang sama. Hasilnya adalah homogenisasi terselubung—keseragaman yang disamarkan sebagai keberagaman.

Dalam kapitalisme digital, algoritma tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi, tetapi juga sebagai mekanisme produksi ideologi. Ia menentukan apa yang terlihat dan apa yang tidak, apa yang dianggap menarik dan apa yang diabaikan.

Dalam proses ini, preferensi personal menjadi sulit dibedakan dari hasil kurasi sistem. ‘Kapitalisme pengawasan’ tidak hanya memprediksi perilaku, tetapi juga berupaya mengarahkannya (Zuboff, 2019). Bahkan lebih jauh, ia bekerja dengan menciptakan kondisi di mana perilaku tertentu lebih mungkin terjadi dibandingkan yang lain. Lingkungan digital disusun sedemikian rupa sehingga pilihan yang tersedia tampak alami, padahal telah melalui proses desain yang intensif.

Hal ini berakibat pada munculnya ilusi pilihan.

Dalam titik ini, ilusi pilihan dapat dipahami lebih jauh melalui konsep alienasi. Alienasi dipahami sebagai terganggunya kapasitas untuk intensionalitas kolektif—yakni kemampuan manusia dalam membangun dan berbagi makna bersama (Armstrong, 2013). Kondisi tersebut tampak dalam praktik konsumsi yang tidak lagi berfungsi sebagai ekspresi diri, melainkan kehilangan batas dan orientasinya. Sebaliknya, konsumsi berubah menjadi tindakan yang terinstrumentalisasi, individu bertindak berdasarkan makna sosial yang dibentuk secara eksternal. Dengan demikian, tindakan konsumsi tidak lagi bersifat ekspresif, tetapi dimanfaatkan sebagai sarana untuk menampilkan diri (Armstrong, 2013).

Kita merasa memilih apa yang kita suka, padahal pilihan tersebut telah dibentuk sebelumnya. Kita merasa menemukan sesuatu yang “sesuai dengan diri kita”, padahal kesesuaian itu adalah hasil dari proses prediksi berbasis data.

Dalam titik ini, kapitalisme digital tidak hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga bentuk baru keterasingan. Jika dalam kapitalisme klasik manusia terasing dari hasil kerjanya, maka dalam bentuk paling mutakhir ini ia tereksploitasi dan terasing dari pengalaman hidupnya sendiri. Apa yang kita lihat, sukai, dan rasakan tidak lagi sepenuhnya lahir dari diri kita, melainkan dari interaksi panjang dengan sistem yang mengamati, mempelajari, dan secara halus mengarahkan kita. Dengan demikian, estetika tidak lagi sekadar soal keindahan, tetapi juga medan relasi kuasa bekerja secara paling intim—di dalam persepsi kita sendiri.

Daftar Pustaka

Adorno, Theodor W., and Max Horkheimer. Dialectic of Enlightenment. Stanford: Stanford University Press, 2002.

Armstrong, Peter. “Alienated Consumption.” Journal of Consumer Culture 13, no. 3 (2013): 211–228. https://doi.org/10.1177/1469540513488409

Barthes, Roland. Mythologies. New York: Hill and Wang, 1972.

Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.

Kant, Immanuel. Critique of Judgment. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1987.

Marx, Karl, and Friedrich Engels. The German Ideology. New York: International Publishers, 1970.

Srnicek, Nick. Platform Capitalism. Cambridge: Polity Press, 2017.

Suryajaya, Martin. Sejarah Estetika: Era Klasik sampai Kontemporer. Jakarta: Gang Kabel, 2016.

Zuboff, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs, 2019.

Muhammad Fariz Ardan Fitriansyah adalah penulis dan alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Pengantar redaksi: Setahun lebih pemerintahan Prabowo-Gibran berkuasa, prestasi terbesarnya adalah melakukan persekusi secara massif dan brutal terhadap para aktivis gerakan demokrasi. Pasca aksi protes pada Agustus 2025, berdasarkan data yang dihimpun oleh YLBHI dan Kontras, tercatat sekitar 6.179 hingga 6.719 aktivis dan anak muda yang ditangkap. Ini merupakan perburuan aktivis terbesar sejak reformasi 1998. Hingga Februari lalu, sekitar 703 orang masih ditahan, dengan 959 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus terbaru adalah penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, wakil koordinator Kontras pada 14 Maret.

 Mengapa pemerintahan Prabowo-Gibran ini semakin otoriter alias semakin mengangkangi demokrasi? Apa yang menyebabkannya? Kepentingan apa dan siapa yang mereka lindungi serta perjuangkan di tengah-tengah kehidupan mayoritas rakyat yang semakin memburuk? Mengapa lebih mudah mengalahkan rezim Orde Baru ketimbang mendemokratisasi kapitalisme? Mengapa gerakan sosial semakin melemah di tengah-tengah kemarahan rakyat yang kian membuncah? Kami menerjemahkan dan memuat ulang artikel yang ditulis oleh sosiolog Argentina Atilio Boron, untuk membantu menjawab beberapa pertanyaan di atas. Bercermin dari pengalaman Amerika Latin, artikel yang terbit di Boston Review dua dasawarsa lalu (1996) ini semakin terasa relevansinya buat kita sekarang.

PADA dekade 1980-an, gelombang demokratisasi yang melanda Amerika Latin, memicu perdebatan luas mengenai hakikat dan harapan demokrasi.[1] Perdebatan ini mendapat sambutan luas dan positif di sebuah kawasan yang memiliki sejarah panjang otoritarianisme. Otoritarianisme politik di Amerika Latin dapat ditelusuri hingga ke warisan kolonial dan bentuk pembangunan kapitalis yang bersifat dependen (dependent form of capitalism), yang sebagian besar bertumpu pada sistem latifundia (kepemilikan tanah besar) dan perbudakan, dan tidak  seperti di Amerika Serikat, pada dorongan politik dari para petani merdeka. Bahkan, dalam hampir dua abad kehidupan politik yang merdeka, Amerika Latin belum pernah mengalami satu pun revolusi politik yang berujung pada tegaknya sebuah rezim demokratis. Di Meksiko antara tahun 1910 dan 1917, Guatemala pada tahun 1944, dan Bolivia pada tahun 1952, misalnya, perhatian utama revolusi adalah kapitalisme, bukan demokrasi.

Diperkuat oleh dorongan demokratis di seluruh dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, gerakan reformasi demokrasi pada dekade 1980-an sebagian berhasil mengatasi beban warisan dari sejarah traumatis tersebut. Namun, bahkan pada tataran pemikiran demokratis, kemenangan itu pun masih terbatas. Dihadapkan pada arus besar demokratisasi, serta kegagalan “sosialisme yang pernah ada (really existing socialism)” dan ketidakmampuan sosial demokrasi untuk melampaui kapitalisme, sebagian besar kelas politik di Amerika Latin — termasuk kalangan kiri — bergegas memeluk pemahaman demokrasi yang bersifat prosedural. Pemahaman tersebut, yang akar intelektualnya dapat ditelusuri hingga ke karya Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy[2], mengidentikkan demokrasi semata-mata dengan pemilihan pemerintahan melalui kompetisi elektoral, dan perjuangan demi demokrasi dengan pembentukan aturan-aturan kompetisi pemilu. Yang luput dari pandangan proseduralis ini adalah nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan yang secara tradisional selalu dikaitkan dengan demokrasi.

Konsepsi prosedural tentang demokrasi mengimplikasikan suatu pergeseran radikal dari tradisi politik Barat, sejak dari Plato hingga Marx dan Tocqueville. Dalam bab pembuka Democracy in America, Tocqueville menggambarkan sifat epik demokratisasi dengan kata-kata yang mengharukan:

Keseluruhan buku ini ditulis di bawah dorongan semacam kegentaran religius yang terilhami oleh perenungan atas revolusi tak terbendung ini, yang bergerak maju dari abad ke abad melewati setiap rintangan, dan bahkan kini terus melangkah di tengah reruntuhan yang diciptakannya sendiri.[3]

Jika kita menyikapi bahasa Tocqueville secara serius, pandangan proseduralis tentang demokrasi menyodorkan sebuah teka-teki kepada kita: bagaimana mungkin sebuah program politik yang begitu sederhana dan masuk akal pernah membangkitkan hasrat yang membara dan perlawanan yang gigih dalam bentuk revolusi dan kontra-revolusi, perjuangan rakyat yang berkepanjangan dan represi yang brutal? Apakah seluruh drama ini, yang bagaimanapun juga merupakan drama peradaban Barat sejak Athena di masa Perikles, hanyalah produk dari sebuah kesalahpahaman belaka? Mengapa jauh lebih mudah menghapus perbudakan di Brasil, beserta sebuah Kekaisaran yang bertumpu pada tenaga kerja budak, daripada mendemokratisasi kapitalisme Brasil?

Mungkin hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa demokrasi, pada hakikatnya, merupakan sesuatu yang melampaui sekadar susunan prosedur yang sederhana.[4] “Sesuatu yang melampaui” itulah — asal muasal dari “rasa takzim religius” yang disebut Tocqueville — yang barangkali dapat dirumuskan melalui sebuah pemahaman demokrasi yang bersifat substantif, dengan empat karakteristik pokok:

(a) Demokrasi mensyaratkan adanya serangkaian lembaga yang menata persaingan kekuasaan secara jujur dan cukup kuat untuk memberlakukan hasilnya, sekalipun pihak yang kalah menolak. Mengutip gagasan Adam Przeworski, demokrasi melembagakan ketidakpastian — artinya, tidak ada satu partai, kelas, atau kelompok masyarakat pun yang dijamin kemenangannya oleh desain proses politik itu sendiri.[5]

(b) Demokrasi mensyaratkan terpenuhinya taraf minimum kesejahteraan material bagi setiap orang, kendati patokan itu berubah-ubah seiring perjalanan sejarah.

(c) Demokrasi bertolak dari anggapan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara sederajat, sehingga membuka ruang bagi perkembangan penuh individu-individu yang sungguh khas serta keragaman ekspresi kehidupan sosial yang tanpa batas.

(d) Demokrasi menjamin pelaksanaan kebebasan secara nyata bagi warga negara dengan cara melindungi hak-hak mendasar dan — melampaui hak-hak formal belaka (yang telah tertulis dalam banyak konstitusi Amerika Latin namun hanya menjadi aksara tanpa makna) — menyediakan pembagian sumber daya material maupun simbolis agar setiap orang benar-benar dapat menggunakan kebebasannya.

Dalam kenyataannya, tentu saja, kapitalisme-kapitalisme demokratis, termasuk yang paling maju, hampir tidak mampu memenuhi tolok ukur tersebut. Namun, perbedaan apa, di luar kegagalan semata dalam menepati janji demokrasi, yang sesungguhnya ditimbulkan oleh kesenjangan ini?

Demokrasi dan Neoliberalisme

Krisis ekonomi, militer yang memberontak, plutokrasi yang despotik, dan kedutaan besar Amerika Serikat yang intervensionistis, kesemuanya telah memainkan peran krusial dalam sejarah panjang ketidakstabilan politik dan kudeta militer di Amerika Latin: Setiap langkah maju menuju demokrasi selalu membawa serta ancaman kembalinya kekuasaan otoriter. Kini, ancaman utama terhadap demokrasi jauh lebih halus, lebih bersifat internal, dan mungkin lebih tangguh: yang berpotensi pada hilangnya kepercayaan warga negara terhadap demokrasi itu sendiri.

Dalam sistem dengan hak pilih universal, hak untuk berpartisipasi dalam memilih pemerintahan memberikan semacam martabat dan penghormatan serta penghormatan publik kepada setiap individu. Namun, ketika pemerintah terpilih melanggar “perjanjian perwakilan” dan menunjukkan ketidakpedulian total terhadap penderitaan warga, ketika demokrasi direduksi menjadi serangkaian aturan abstrak dan kehilangan maknanya bagi sebagian besar warga negara, maka banyak orang akan cenderung menganggap demokrasi sebagai sandiwara belaka, kehilangan kepercayaan, dan mencabut dukungan mereka terhadap institusi-institusi perwakilan. Hasil dari kekecewaan semacam itu tentu bergantung pada seberapa luas dan seberapa lama reputasi buruk demokrasi tersebut bertahan. Jika hanya segelintir orang yang selalu menganggap demokrasi sebagai sandiwara, atau jika banyak orang sesekali berpikir demikian, dampaknya kemungkinan tidak akan terlalu parah. Kasus yang mengkhawatirkan adalah ketika banyak orang secara terus-menerus meyakini bahwa demokrasi hanyalah sandiwara. Bahkan dalam situasi tersebut, konsekuensinya bergantung pada seberapa besar “banyak orang” itu, organisasi dan kapasitas mereka untuk melakukan aksi kolektif, serta tentu saja, kapasitas spesifik masing-masing negara dalam menyerap kekecewaan rakyat.

Meskipun demikian, kepercayaan publik tetaplah penting. Jika rezim otokrasi beroperasi secara relatif independen dari gagasan dan sentimen rakyatnya, stabilitas demokrasi justru membutuhkan legitimasi rakyat. Oleh karena itu, data opini survei publik di beberapa negara Amerika Latin menjadi sumber kekhawatiran yang serius. Ketidakpuasan terhadap demokrasi kini berkisar dari 40 persen di Peru dan Bolivia hingga 59 persen di Brasil dan 62 persen di Kolombia.[6]

Apa yang menjadi penyebab lunturnya kepercayaan ini? Mantan presiden Chile, Patricio Aylwin, menawarkan sebuah jawaban ketika ia mengatakan bahwa di negaranya sendiri, isu paling mendesak yang dihadapi demokrasi adalah melunasi “utang sosial” yang ada pada saat itu. Sebagaimana tersirat dari pernyataan Aylwin, institusi-institusi demokratis yang baru terbentuk telah mengecewakan harapan warga negara. Hal ini terjadi karena sebagian besar warga bukanlah penganut proseduralis ala Schumpeter; mereka tidak menganggap demokrasi sekadar sebuah seperangkat aturan main kompetisi elektoral. Mereka mengharapkan demokrasi mampu menyediakan barang dan jasa yang esensial, dan dengan demikian membawa perubahan nyata yang positif dalam kehidupan mereka. Singkatnya, mereka mengharapkan sesuatu yang substantif dari demokrasi. Namun, kemunculan proses demokratis di Amerika Latin bertepatan dengan diadopsinya reformasi ekonomi neoliberal. Dan karena reformasi-reformasi tersebut telah membawa bencana bagi warga biasa, hal yang substantif itu tidak pernah terwujud.

Inti dari reformasi ekonomi neoliberal sudah diketahui secara luas: stabilisasi moneter, liberalisasi ekonomi, anggaran berimbang, deregulasi, privatisasi, perampingan negara, dan kebebasan penuh bagi bekerjanya mekanisme pasar. Demikian pula dominasi neoliberalisme dalam perdebatan politik-ekonomi di Amerika Latin. Namun demikian, keberhasilan neoliberalisme di ranah ideologis jauh melampaui capaian ekonominya yang terbilang sederhana, yang bagaimanapun juga telah membebankan ongkos sosial yang teramat besar.

Ambil contoh kasus Chile, yang lazim dijadikan model keberhasilan neoliberal. Pada tahun 1988, setelah lima belas tahun penataan ulang ekonomi, pendapatan per kapita dan upah riil para pekerja tidak berbeda jauh dari tahun 1973, meskipun rata-rata tingkat pengangguran mencapai 15 persen sepanjang tahun 1975 hingga 1985, bahkan menyentuh puncaknya di angka 30 persen pada tahun 1983. Dalam kurun 1970 hingga 1987, angka kemiskinan melonjak dari 17 persen menjadi 38 persen, dan pada tahun 1990 tingkat konsumsi per kapita di Chile masih berada di bawah level tahun 1980.[7] Setelah mengapresiasi “kemajuan berarti” yang dicapai upah minimum perkotaan di Chile antara tahun 1990 dan 1992, sebuah laporan terkini dari Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin (ECLA) berkesimpulan bahwa upah tersebut baru berhasil mengembalikan daya beli ke taraf yang pernah diraihnya pada tahun 1980.[8] Bukan berarti seluruh rakyat Chile mengalami stagnasi: Dalam rentang 1979 hingga 1988, kelompok sepersepuluh terkaya berhasil meningkatkan porsi pendapatannya dari 36,2 persen menjadi 46,8 persen dari total pendapatan nasional, sementara separuh penduduk terbawah justru mengalami penurunan dari 20,4 persen menjadi 16,8 persen.[9]

Di Meksiko, lebih dari satu dekade penyesuaian ortodoks telah menghasilkan kemunduran sosial dan ekonomi yang nyata. Menurut data resmi Meksiko, pendapatan nasional per kapita turun 12,4 persen antara tahun 1980 dan 1990, terlepas dari retorika kemenangan yang digunakan oleh pemerintahan PRI (The Partido Revolucionario Institucional) untuk “menjual” ketundukan mereka terhadap penerapan agenda  neoliberalisme.[10] Antara tahun 1982 dan 1988, upah riil anjlok sebesar 40 persen, dan sejak itu tetap bertahan di kisaran level tahun 1988. Sementara tingkat pengangguran — yang secara tradisional sudah tinggi di Meksiko — meningkat, konsumsi per kapita turun 7 persen antara tahun 1980 dan 1990.[11] Menurut Castañeda, “ketika pada tahun 1992 pemerintah Meksiko merilis data statistik distribusi pendapatan untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, datanya sungguh mengerikan.”[12] Meski demikian, dibutuhkan sebuah pemberontakan di Chiapas, dua pembunuhan politik, defisit perdagangan yang besar, dan runtuhnya nilai tukar peso untuk membuat elite lokal dan para penasihat mereka tersadar bahwa kebijakan neoliberal telah gagal. Dan ketika kesadaran itu datang, Presiden Ernesto Zedillo justru mengajukan paket penyelamatan darurat baru yang niscaya akan menambah beban penderitaan bagi kaum miskin. Para pejabat pemerintah sendiri telah memperkirakan penurunan daya beli upah sebesar 32 persen, yang akan membawa kesengsaraan pdan kekurangan tambahan bagi mayoritas rakyat Meksiko.[13]

Singkatnya, reformasi neoliberal tidak menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan, distribusi pendapatan yang lebih merata, ataupun tatanan masyarakat yang berkeadilan. Dan semestinya hal itu tidak mengejutkan. Sebagaimana ditunjukkan dengan gamblang oleh pengalaman lima puluh tahun Eropa Barat, dan sebagaimana dipertegas oleh pengalaman yang lebih baru di Asia Timur, pembangunan kapitalis membutuhkan perpaduan kebijakan publik yang tepat, dan ini berarti sebuah negara yang dibekali kapasitas memadai untuk intervensi dan regulasi terhadap pasar.[14]

Memang, perlu diingat bahwa restrukturisasi ekonomi Chile sendiri — yang sebenarnya tidak terlalu mengesankan jika dibandingkan dengan Asia Timur atau Tiongkok — tetap mempertahankan industri tembaga yang bernilai strategis di bawah kendali pemerintah. Dinasionalisasi pada masa pemerintahan Salvador Allende, perusahaan-perusahaan tembaga milik negara menyumbang sekitar 50 persen dari pendapatan ekspor Chile. Lebih dari itu, pendapatan ini langsung masuk ke kas fiskal negara — bukan, seperti di Argentina, Brasil, dan sebagian besar ekonomi Amerika Latin, ke kantong pengusaha swasta — sehingga memperkuat keuangan publik dan kapasitas negara. Pada tahun 1995, Corporación del Cobre milik negara menyetorkan 1,8 miliar dolar AS ke kas negara, sebuah angka yang melebihi total pajak yang dibayarkan oleh seluruh perusahaan swasta di Chile.[15]

Mengesampingkan kekhususan tembaga, ukuran negara Chile (diukur dari rasio pengeluaran publik terhadap PDB) terus mengalami pertumbuhan dalam dekade terakhir, begitu pula regulasi negara atas pasar keuangan. Jadi, restrukturisasi ekonomi Chile sulit dijadikan contoh yang meyakinkan dari penerapan kebijakan neoliberal, dan kondisi perekonomiannya boleh jadi akan lebih buruk seandainya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan signifikan dari proyek neoliberal tersebut. Namun, semua “kekhasan” model Chile ini tampaknya luput dari perhatian Bank Dunia. Dalam sebuah dokumen resmi terbaru — yang mencakup bagian tentang “Chile sebagai Model” — Kepala Ekonom Bank Dunia Sebastián Edwards tidak menyinggung fakta-fakta yang janggal ini, bahkan dalam sebuah catatan kaki yang sederhana sekalipun.[16]

Dampak dari “fundamentalisme pasar bebas” menjalar ke seluruh kawasan, dan sama sekali tidak terbatas pada Chile dan Meksiko saja, negara-negara yang pernah diiklankan sebagai kisah “sukses.” Kebijakan neoliberal telah meningkatkan secara drastis jumlah penduduk miskin dan “sangat miskin,” serta memperlebar jurang yang memisahkan golongan kaya dan miskin. Berdasarkan laporan terbaru dari ECLA:

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar bagi perekonomian Amerika Latin dan Karibia. Antara tahun 1980 dan 1990, kemiskinan memburuk akibat krisis dan kebijakan penyesuaian, menghapus sebagian besar kemajuan pengurangan kemiskinan yang dicapai selama dekade 1960-an dan 1970-an. Estimasi terbaru menempatkan jumlah penduduk miskin pada awal dekade ini, tergantung pada definisi kemiskinan, di kisaran antara 130 hingga 196 juta jiwa… Resesi dan penyesuaian pada dekade delapan puluhan juga meningkatkan ketimpangan pendapatan di sebagian besar kawasan. Di negara-negara dengan distribusi pendapatan yang paling terkonsentrasi, 10 persen rumah tangga terkaya menerima 40 persen dari total pendapatan.[17]

Dengan demikian, dengan memperparah ketimpangan ekonomi, kebijakan neoliberal secara bersamaan telah memperbesar daya tawar segelintir aktor kolektif yang diistimewakan — yang tuntutannya didengar di eselon atas pemerintahan dan birokrasi pusat — merusak fondasi material kewarganegaraan dengan menciptakan rakyat yang terdemobilisasi, tidak terorganisir, terdepolitisasi, dan sering kali tunduk, serta melemahkan kapasitas negara untuk memperbaiki ketimpangan yang merusak ini.

Sebuah Negara yang Berdaulat?

Neoliberalisme di Amerika Latin memikul tanggung jawab yang signifikan atas merosotnya kepercayaan warga negara terhadap demokrasi. Kemerosotan kepercayaan tersebut kian diperburuk oleh dua karakteristik ekonomi politik Amerika Latin yang semakin mempersempit kapasitas negara: masih bertahannya “hak veto perpajakan” yang terus berhasil digunakan oleh kalangan pemilik kapital di seluruh kawasan Amerika Latin, serta dampak-dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi ekonomi.

 Veto Pajak

Orang-orang kaya Amerika Latin menolak membayar pajak. Mereka bereaksi dengan kemarahan dan rasa jijik ketika pemerintah berusaha mengenakan pajak atas properti, keuntungan, dan penghasilan mereka, bahkan menganggap pajak yang sederhana atas kapal pesiar, pesawat pribadi, kendaraan mewaht, dan vila peristirahatan sebagai tindakan perampasan bergaya komunis.

“Hak veto pajak” ini, sebuah tradisi sosial dan ekonomi yang menyimpang yang berasal dari masa kolonial, secara berkala telah menciptakan tekanan yang tidak tertanggungkan terhadap anggaran negara. Mengingat kekakuan yang dihasilkan pada sisi penerimaan anggaran negara, para pembuat kebijakan secara rutin berusaha “menyelesaikan” masalah fiskal dengan memotong pengeluaran atau, jika memungkinkan, menaikkan pajak tidak langsung baru yang  secara sosial bersifat regresif. Dalam kedua skenario tersebut, beban jatuh di pundak para pekerja dan kaum miskin. Di Argentina, sebuah studi Bank Dunia menunjukkan bahwa pada akhir dekade 1980-an, 10 persen penduduk terkaya membayar 27 persen dari total pendapatannya dalam bentuk pajak, sementara 10 persen penduduk termiskin justru membayar 29,3 persen dari penghasilannya. Sayangnya, setidaknya dalam hal ini, “reformasi struktural” yang dilancarkan oleh presiden Carlos Menem pada dekade 1990-an hanya memperburuk keadaan.[18]

Dengan terjadinya krisis utang dekade 1980-an, kekurangan pendanaan negara yang menahun di Amerika Latin berubah menjadi sumber kekhawatiran nasional dan internasional yang sangat besar dan mendesak. Demi membayar utang luar negeri yang terus membengkak, negara-negara yang terlilit utang berat perlu menjalankan surplus anggaran. Oleh karena itu, di tengah krisis parah dekade 1980-an, negara-negara Amerika Latin justru memperparah kecenderungan resesi ekonomi melalui kebijakan fiskal pro-siklikal yang semakin menekan daya beli sebagian besar penduduk, mengurangi pendapatan kelas menengah, dan menciptakan — sesuai dengan teori-teori “sisi penawaran” yang sedang populer — “insentif pajak” baru bagi orang kaya. Pemotongan tajam dalam belanja sosial dan pengeluaran publik menjadi pilar-pilar utama cetak biru neoliberal, yang dilegitimasi dengan dalih kebutuhan untuk “menjaga angka-angka tetap positif” dan merampingkan negara yang dianggap terlampau gemuk.

Namun, persoalan fiskal negara-negara Amerika Latin sesungguhnya bersumber dari ketidakmampuan kronis pemerintah dalam memungut pajak dari kalangan kaya, bukan dari membengkaknya pengeluaran. Sementara penelitian Bank Dunia sendiri mengungkapkan betapa sangat regresifnya sistem perpajakan Amerika Latin, para petinggi Bank justru mendesak pemerintah-pemerintah di Kawasan ini untuk menarik investasi swasta dengan cara mengurangi “beban pajak.” Padahal beban pajak tersebut (sebagai persentase dari PDB dan tidak termasuk kontribusi jaminan sosial) di negara-negara Amerika Latin yang lebih maju hanya sekitar 17 persen, sementara di negara-negara OECD proporsi ini mencapai 37,5 persen. Yang lebih mencolok lagi adalah tarif pajak atas keuntungan modal dan laba, yang rata-rata mencapai 14 persen dari PDB di negara-negara OECD, namun hanya 4 persen di Brasil, 3 persen di Argentina, Chile, dan Uruguay, serta hanya 1 persen di Bolivia.[19] Pemerintah-pemerintah Amerika Latin yang cukup kuat untuk membongkar dan/atau menjual perusahaan-perusahaan negara yang besar — dan terkadang sangat efisien — dengan harga murah, yang telah menutup lembaga-lembaga pemerintah, mengakhiri program-program sosial, memprivatisasi segala jenis layanan publik, menghancurkan serikat buruh, memangkas anggaran publik, dan mematahkan perlawanan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan ini, tampak sangat lemah secara mengejutkan ketika dihadapkan pada tugas mengorganisasi sebuah rezim perpajakan yang adil dan progresif.

Meletusnya krisis utang di Amerika Latin dengan demikian mempercepat pembongkaran tanpa henti terhadap aparatur negara dan mundurnya pemerintah secara serampangan dari berbagai ranah kebijakan yang selama ini kontribusinya sangat bermanfaat bagi sebagian besar lapisan masyarakat. Jika negara-negara ini gagal mematahkan “veto pajak” tersebut, maka kapitalisme Amerika Latin yang ditata-ulang  akan semakin menyerupai Rusia “pasar bebas” yang korup dan dikuasai mafia, alih-alih menyerupai Swiss atau Austria — yang jelas bukan tanah subur bagi konsolidasi demokrasi.

 Globalisasi

Globalisasi ekonomi hanya memperburuk situasi. Ditambah dengan “veto pajak,” globalisasi — untuk menyederhanakan sebuah cerita yang kompleks namun sudah umum diketahui — telah secara radikal melemahkan negara-negara nasional, mengikis kapasitas administratif dan pengambilan keputusan mereka, merusak kualitas tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kerentanan di hadapan lingkungan domestik dan internasional yang semakin kompleks. Demokrasi-demokrasi baru di Amerika Latin menyerahkan porsi penting dari kedaulatan nasional dan hak menentukan nasib sendiri, secara de facto, dan terkadang mengalihkan kewenangan pengambilan keputusan formal di bidang-bidang sensitif kepada perusahaan-perusahaan transnasional dan lembaga keuangan internasional dan/atau pemerintah asing dengan kedok perjanjian komersial, “persyaratan-persyaratan,” dan penilaian “risiko negara.” Pelemahan ini telah menghasilkan distorsi mendalam dalam preferensi politik: Pemerintah-pemerintah di kawasan ini, pada Tingkat pertama, melayani kepentingan pemerintah asing dan kreditor serta sektor-sektor kunci dari kapital internasional beserta “anjing penjaganya” (Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional); kemudian mereka merespons “kekuatan pasar” domestik, sebuah istilah halus untuk kapital besar dan perusahaan-perusahaan, lokal maupun asing, yang beroperasi di pasar domestik; sementara kepentingan warga negara biasa menempati urutan terakhir.

Sulit membayangkan sebuah demokrasi yang stabil tanpa tercapainya ambang batas minimum kedaulatan nasional, yang memadai untuk membuat keputusan-keputusan otonom dengan dampak distribusi yang berarti. Mengingat jangkauan globalisasi yang luar biasa, dan peran utang luar negeri dalam memperkuat ketergantungan finansial, sebuah demokrasi yang berdiri di atas negara yang lemah dan semakin kehilangan kemandirian dalam pengambilan keputusan, besar kemungkinan akan mengalami kemunduran.

Pelemahan negara dan globalisasi, dengan demikian, sama sekali tidak bersifat netral dalam dampak distribusinya. Para pemilik modal lokal beserta mitra-mitra mereka di negara-negara metropolitan telah diuntungkan dalam berbagai cara dari penyusutan drastis negara developmentalis lama. Pertama, mereka secara signifikan memperkokoh dominasi ekonomi mereka dengan memangkas secara tajam pengawasan publik atas pasar serta melemahkan konsistensi dan cakupan kebijakan publik. Kini, masyarakat-masyarakat Amerika Latin telah menjadi sangat “terprivatisasi”: Negara telah menyusut ke fungsi-fungsi yang paling minimal, dan hal-hal yang sebelumnya merupakan kebutuhan kolektif — kesehatan, gizi, pendidikan, perumahan, pelatihan kerja — telah berubah menjadi urusan individual yang jalan keluarnya harus dicari sendiri di pasar. Prinsip yang berlaku adalah bertahan hidup bagi yang paling kuat; sementara sisanya — kaum miskin, lanjut usia, anak-anak, orang sakit, tunawisma, pengangguran, dan mereka yang tidak mampu bekerja — hanya bisa menjadi penerima santunan baru dari Palang Merah dan sejumlah organisasi non-pemerintah bersifat amal lainnya.

Kedua, melenyapnya negara-negara nasional dan privatisasi besar-besaran atas perusahaan serta layanan milik negara telah mengalihkan monopoli-monopoli yang sangat menguntungkan ke tangan para pemilik modal, sekaligus menjamin pelunasan utang luar negeri — yang dikontrak, seperti di Argentina, Brasil, Chile, dan Uruguay — oleh para penguasa militer de facto yang tidak akuntabel dan korup. Neoliberalisme menyediakan dalih umum bagi pengalihan aset publik dan perusahaan milik negara, yang dibangun dengan dana tabungan rakyat, bahkan di sektor-sektor yang dianggap “terlarang” dan tidak boleh diusik hingga beberapa tahun sebelumnya, seperti kelistrikan, penerbangan, perminyakan, atau telekomunikasi.

Ketiga, reformasi-reformasi ini telah menggeser keseimbangan antara negara dan pasar sedemikian dramatisnya sehingga pemerintah mana pun di masa depan yang peka terhadap tuntutan rakyat, atau terinspirasi oleh bahkan sedikit saja semangat reformis, akan segera menyadari bahwa ia kekurangan beberapa instrumen paling elementer dalam pembuatan kebijakan publik serta tenaga-tenaga administratif yang cakap untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Itulah mengapa salah satu tugas paling mendesak yang dihadapi masyarakat-masyarakat Amerika Latin adalah membangun kembali negara. Sebagaimana diamati oleh seorang mantan menteri perindustrian Venezuela, pada akhir dekade 1990-an, “Washington mungkin akan menemui beberapa kejutan di selatan. Amerika Latin, yang telah menghabiskan sepuluh tahun terakhir untuk meruntuhkan negara, akan mencurahkan sepuluh tahun berikutnya untuk membangunnya kembali.”[20]

Masyarakat Sipil

Masyarakat yang terfragmentasi dan heterogen, dilintasi oleh ketimpangan mendalam serta perpecahan berdasarkan garis etnis, kelas, gender, dan kedaerahan: itulah warisan utama dari lima belas tahun hegemoni neoliberal. Masalah ini pun tidak eksklusif bagi masyarakat Amerika Latin. Di Eropa Barat, kemunduran sosial yang diakibatkan oleh kemerosotan negara kesejahteraan telah mendorong beberapa analis untuk berbicara tentang masyarakat “dua pertiga.” Dan ekonom Richard Freeman baru-baru ini menyarankan dalam Harvard Business Review bahwa Amerika Serikat mungkin sedang bergerak menuju sebuah “ekonomi apartheid,” di mana “orang kaya hidup terisolasi di pinggiran kota yang eksklusif serta apartemen mewah mereka dengan nyaris tanpa hubungan dengan kaum pekerja miskin di permukiman kumuh mereka.”[21] Dalam masyarakat-masyarakat kapitalis konservatif pada akhir dekade 1980-an dan 1990-an, sebuah sektor yang luas — kurang lebih sepertiga dari populasi — secara progresif telah tersingkir dari manfaat kemajuan material, ditakdirkan untuk menjadi kelas bawah atau segmen masyarakat modern yang melapuk, tidak mampu untuk diintegrasikan kembali ke dalam pasar tenaga kerja formal kapitalisme maju.[22]

Persoalannya bukan semata-mata keburukan moral dari penyingkiran sosial. Sebuah “masyarakat” yang dilemahkan oleh dinamika pasar yang tidak terkendali — dan negara-negara Amerika Latin dengan cepat mendekati kondisi tersebut — tak lebih dari sekadar kumpulan dunia-dunia sosial yang berbeda secara radikal berbeda. Meskipun mungkin tampak paradoks, Brasil pada masa perbudakan dan Meksiko pada era kolonial jauh lebih terintegrasi secara sosial dibandingkan penerus-penerus kapitalis mereka di penghujung abad kedua puluh. Dalam sistem-sistem pra-kapitalis tersebut, eksploitasi kelas menuntut bentuk-bentuk pergaulan sosial, keterpaduan struktural, dan hubungan antar-kelas yang sebagian besar sudah lenyap dalam Brasil atau Meksiko kontemporer. Meskipun bersifat antagonistik, sang fazendeiro dan budak, seperti halnya tuan tanah dan petani pribumi, merupakan bagian dari masyarakat yang sama. Konflik-konflik mereka berkembang dalam satu struktur sosial dan ekonomi tunggal, yang diikat oleh hubungan-hubungan eksploitatif perbudakan dan perhambaan serta sejumlah hubungan sosial lainnya.

Pada akhir abad kedua puluh, Amerika Latin terpecah secara jauh lebih dalam. Para “pemenang” dalam permainan restrukturisasi kapitalis ini mencari perlindungan di Kawasan-kawasan perumahan eksklusif, dilindungi oleh sistem pengawasan canggih dan pasukan kecil penjaga keamanan. Anak-anak mereka mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah swasta dan lembaga dwibahasa, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi dan universitas Amerika. Dokter mereka tinggal di Houston dan Miami; para penghibur mereka di New York, London, dan Paris. Kekayaan mereka tersebar luas dan berskala global: Kontak fisik dengan seorang anggota kelas pekerja semakin mustahil. Hubungan ekonomi dan sosial apa yang bisa terjalin antara kaum borjuasi akhir zaman (fin de siècle) ini dengan para “pecundang” — “kaum sengsara di muka bumi,” jutaan orang yang menjual permen, permen karet, dan rokok di persimpangan-persimpangan tersibuk kota-kota kita yang melapuk; para pemakan api atau badut compang-camping di trotoar pusat kota; para pembersih kaca mobil di persimpangan yang macet; para pekerja rentan dan informal yang hidup di gubuk-gubuk seng dan kardus, tanpa keterampilan, tanpa pendidikan formal, tanpa akses ke layanan kesehatan?

Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Darcy Ribeiro, kelompok-kelompok marjinal tidak melawan eksploitasi kapitalis, melainkan berjuang untuk menjadi tenaga kerja yang dapat dieksploitasi. Namun, bahkan perjuangan itu sulit dimenangkan ketika penataan ulang neoliberal sedang menghancurkan negara, membongkar sistem pendidikan publik dan layanan kesehatan, serta mengeliminasi institusi-institusi yang melatih orang dalam keterampilan yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Bagi bagian masyarakat Amerika Latin yang terus bertumbuh, eksploitasi kelas bukanlah masalah yang paling mendesak: Masalah mereka adalah ketidakmampuan mereka untuk menjadi tenaga kerja yang dapat dieksploitasi.

Para pemikir konservatif berargumen bahwa suatu bentuk pencabutan hak politik rakyat yang kurang lebih terselubung diperlukan guna mencegah “kelas bawah” ini memperoleh pengaruh politik dan untuk memungkinkan kalangan yang dianggap “bertanggung jawab” mengelola urusan pemerintahan tanpa campur tangan rakyat kebanyakan. Dalam mengulas krisis tata kelola di Amerika pada awal dekade 1970-an, Samuel Huntington berpendapat bahwa masalah-masalah yang menghimpit negara-negara industri merupakan akibat dari keberlimpahan demokrasi, bukan dari ketidakadilan kapitalisme.[23] Tesisnya keliru pada saat itu, dan tetap keliru hingga kini. Persoalan utama yang menggerogoti demokrasi dan tata kelola demokratis di penghujung abad ini adalah kapitalisme — lebih tepatnya, cara di mana produksi kapitalis dan masyarakat borjuis telah bertransformasi — dan bukanlah kecenderungan-kecenderungan merusak diri sendiri dari demokrasi yang dianggap tidak terhindarkan.

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut tentu saja membutuhkan jauh lebih dari sekadar upaya rekayasa politik yang rumit: Penataan kelembagaan yang memadai, kompromi yang masuk akal di antara para elite, kepemimpinan politik yang lebih berkualitas, dan kebijakan publik yang lebih baik — semuanya memang dibutuhkan, namun belum mencukupi. Perubahan-perubahan struktural yang lebih mendasar diperlukan dalam masyarakat-masyarakat kapitalis, dan untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan sebuah program reformasi sosial dan ekonomi yang radikal. Beberapa poin dalam agenda reformasi semacam itu sudah terang: pembaruan perpajakan yang bersifat progresif; penataan ulang politik yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas negara dalam meregulasi pasar secara efektif, menghasilkan kebijakan publik yang layak, serta menjamin tersedianya kebutuhan-kebutuhan publik yang esensial bagi kelangsungan hidup dasar; serta pendalaman dan penguatan lembaga-lembaga demokratis guna meningkatkan daya tanggap dan akuntabilitas pemerintah.[24] Lebih dari itu, program reformasi struktural yang mendasar ini harus ditempatkan di atas pertimbangan-pertimbangan seperti pelunasan utang luar negeri yang tidak sah, penyeimbangan anggaran negara, atau pemeliharaan “iklim yang ramah” bagi para penanam modal.

Kaum neoliberal menampik premis tersebut. Dalam sebuah wawancara yang termasyhur dengan surat kabar konservatif Chile, El Mercurio, pada masa kekuasaan Augusto Pinochet, Friedrich von Hayek menyatakan bahwa untuk sementara waktu, ia rela mengorbankan demokrasi dan hak-hak politik demi sebuah program pemerintahan yang berkomitmen pada pembangunan kapitalis tanpa rintangan. Pada akhirnya, Hayek berargumen, kebebasan-kebebasan ekonomi akan meneguhkan kembali dirinya sendiri dan membukakan jalan bagi demokrasi serta kebebasan politik.

Akan tetapi, demokrasi merupakan nilai yang lebih luhur dan lebih berharga ketimbang pasar bebas dan keuntungan: Kebebasan politik adalah sebuah keharusan, demikian John Stuart Mill kerap menyatakan, sedangkan kebebasan ekonomi adalah sebuah kenyamanan. Proyek utama kepemimpinan yang berjiwa reformis di Amerika Latin seharusnya adalah menjadikan negara-negara di kawasan ini aman bagi demokrasi; mengingat kemerosotan kepercayaan warga terhadap demokrasi yang mencemaskan, serta peran neoliberalisme dalam menimbulkan kemerosotan tersebut, proyek reformasi perlu melampaui sekadar proses pemilihan dan memenuhi janji substantif demokrasi. Jika demokrasi adalah, sebagaimana diungkapkan Tocqueville, sebuah revolusi tak terbendung yang bergerak maju dari abad ke abad menembus setiap rintangan dan bahkan kini tetap melangkah di tengah reruntuhan yang diciptakannya sendiri, maka tentu ia tidak akan berhenti dengan patuh di ambang pintu kapitalisme. Reformasi demokratis yang sungguh-sungguh di Amerika Latin perlu dimulai dengan menghentikan dampak merusak neoliberalisme, serta menuntut pemberdayaan perempuan dan laki-laki biasa agar mampu melindungi diri mereka dari pemusnahan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya yang ditimbulkan oleh para penganut pasar bebas. IP

Catatan Kaki

[1] Topik mengenai hal ini dapat dibaca dalam buku saya State, Capitalism, and Democracy in Latin America (Boulder dan London: Lynne Rienner Publishers, 1995).

[2] (New York: Harper and Row, 192).

[3] Alexis de Tocqueville, Democracy in America (Doubleday: Garden City, 1969), hlm. 12.

[4] Sebuah catatan tentang terminologi: Saya menggunakan istilah “kapitalisme demokratis” alih-alih yang lebih umum “demokrasi kapitalis” karena istilah yang terakhir secara menyesatkan menyiratkan bahwa “kapitalis” hanya sedikit memengaruhi bekerjanya sebuah demokrasi penuh. Sebaliknya, “kapitalisme demokratis” secara akurat menyampaikan bahwa fitur-fitur demokratis, betapapun pentingnya, hampir tidak lebih dari pengubah politik dari struktur kapitalisme yang pada dasarnya tidak demokratis. Lihat Boron, State, Capitalism, and Democracy, hlm. 189-220.

[5] Lihat Adam Przewrorski, Capitalism and Social Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), hlm. 138-145. Perlu kita tekankan, meskipun demikian, sifat “relatif” dari jaminan ini. Dalam demokrasi borjuis, beberapa permainan politik dimainkan dengan dadu yang “dibebani,” dan yang lainnya tidak dimainkan sama sekali: misalnya, tidak ada negara yang pernah memutuskan bentuk kepemilikan properti melalui referendum rakyat.

[6] Stephan Haggard dan Robert R. Kaufman, The Political Economy of Democratic Transitions (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995), hlm. 330-34.

[7] Patricio Meller, “Latin American Adjustment and Economic Reforms: Issues and Recent Experience” (Santiago: CIEPLAN, 1992).

[8] Panorama Social de América Latina (Santiago: CEPAL, 1994), hlm. 10.

[9] Jorge Castañeda, La Utopía Desarmada (Buenos Aires: Ariel, 1993), hlm. 284.

[10] Oscar Altimir, “Cambios en las desigualdades de ingreso y en la pobreza en América Latina,” (Buenos Aires: Instituto Torcuato Di Tella, 1992).

[11] Luiz C. Bresser Pereyra, “Economic Reforms and Economic Growth: Efficiency and Politics in Latin America,” dalam L. C. Bresser Pereira, J. M. Maravall dan A. Przeworski, ed., Economic Reforms in New Democracies. A Social-Democratic Approach (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), hlm. 15-76.

[12] Jorge Castañeda, La Utopía Desarmada, hlm. 283-84.

[13] A. DePalma, “Mexicans Ask How Far Social Fabric Can Stretch,” The New York Times (10 Januari 1995).

[14] Robin Blackburn, “Socialism after the Crash,” New Left Review 185 (Januari-Februari 1991): 5-66.

[15] Interlink Headline News 432 (6 April 1996).

[16] Sebastián Edwards, América Latina y el Caribe. Diez Años después de la Crisis de la Deuda (Washington, D.C.: Banco Mundial, 1993), hlm. 34-35.

[17] CEPAL, Panorama Social, hlm. 1.

[18] Juan José Santiere, Distribución de la Carga Tributaria por Niveles de Ingreso (Buenos Aires: World Bank, 1989).

[19] Equidad y Transformación Productiva. Un Enfoque Integrado (Santiago: CEPAL, 1992), hlm. 92.

[20] Moisés Naim, “Latin America: Post-Adjustment Blues,” Foreign Policy 92 (Musim Gugur 1993), hlm. 133.

[21] “Toward An Apartheid Economy,” Harvard Business Review (September-Oktober 1996), hlm. 120.

[22] Lihat André Gorz, Critique of Economic Reason (London: Verso, 1989).

[23] Michel Crozier, Samuel P. Huntington, dan Joji Watanuki, The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission (New York: New York University Press, 1975), hlm. 73.

[24] Tidak ada istilah dalam bahasa Spanyol atau Portugis yang berpadanan dengan “responsiveness” maupun “accountability.” Tradisi politik otoriter kita yang telah berlangsung lama berhasil menjadikan kata-kata tersebut tidak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Atilio Boron adalah seorang sosiolog Marxis asal Argentina.

PADA 31 Maret lalu, ilmuwan politik Saiful Mujani (SM) mengeluarkan pernyataan politik yang sangat berani: agar kita dan negara ini mau selamat, maka kita harus menjatuhkan Prabowo Subianto. Bagi SM, cara-cara politik lainnya sudah tidak lagi efektif untuk mengingatkan Prabowo untuk memperbaiki pemerintahannya.

Usai pernyataan tersebut ramai dibicarakan, para pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran langsung menuduh SM melakukan ajakan makar. Berbagai pernyataan dan ulasan dari banyak pihak menyudutkan SM. Bahkan beberapa waktu lalu ia resmi dilaporkan ke polisi. Menghadapi semua itu, SM dan para pendukungnya kemudian angkat bicara memberikan klarifikasi melalui media massa. Intinya dua hal: pertama, mereka menyatakan bahwa video yang beredar di publik telah dipotong dan diedit sehingga konteks asli dari pernyataan tidak tersampaikan secara utuh; kedua, kalaupun memang benar diucapkan, mereka menganggap pernyataan itu adalah hak warga negara yang prihatin terhadap situasi umum yang semakin mengkhawatirkan.

Setelah menyimak cuplikan video yang viral tersebut, menurut saya pelaporan SM ke polisi atas tuduhan ajakan makar atau hasutan pemberontakan terhadap pemerintah adalah tindakan yang berlebihan. Pemerintahan yang demokratis seharusnya tidak merasa terancam oleh kritik, sekeras apa pun itu disampaikan—hanya rezim yang otoriter yang bersikap demikian.

Ada beberapa landasan bagi pandangan saya ini. Pertama, substansi pernyataan SM pada dasarnya merupakan ekspresi kekecewaan politik yang mendalam. Kekecewaan ini muncul tidak lain karena selama lebih dari satu tahun berkuasa, berbagai masukan, kritik, dan protes dari masyarakat tidak pernah ditanggapi secara berarti oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebagai contoh, ketika gelombang demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan rakyat yang memprotes perilaku mewah para anggota DPR—sangat kontras dengan kondisi kehidupan rakyat yang makin terpuruk—pecah pada Agustus 2025, pemerintah justru merespons dengan tindakan represif yang keras: mulai dari pembunuhan, pengejaran, penangkapan sewenang-wenang, hingga penahanan massal dengan jumlah terbanyak sejak jatuhnya rezim Orde Baru. Hal serupa terjadi ketika banjir bandang melanda Pulau Sumatra; pemerintah memilih mengabaikan kritik dan saran publik, bahkan membiarkan terjadinya intimidasi, penyebaran data pribadi (doxing), dan persekusi terhadap mereka yang berani bersuara kritis.

Contoh lain betapa pemerintah tidak peduli dan enggan mendengar kritik serta masukan publik juga dapat dilihat dari dua kebijakan: program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP). Dalam hal MBG, sudah banyak kajian serius yang membuktikan bahwa program tersebut tidak berjalan efektif, menghabiskan anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar, serta menjadi sarana bagi-bagi keuntungan di antara lingkaran sekutu politik penguasa. Adapun terkait keanggotaan dalam BoP, kebijakan pemerintahan Prabowo secara terang-terangan bertentangan dengan semangat yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, khususnya prinsip bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pelanggaran terhadap konstitusi ini jelas nyata mengingat apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina merupakan kolonialisme pemukim (settler colonialism)—yang berdampak pada pengusiran paksa rakyat dari tanahnya, praktik rasisme yang terus-menerus, penahanan dan pembunuhan sistematis terhadap warga yang berjuang untuk kemerdekaan, dan yang paling penting, genosida. Keanggotaan dalam BoP sama artinya dengan melegitimasi kejahatan tersebut.

Kedua, seharusnya pemerintah beserta para pendukungnya paham bahwa SM sama sekali tidak memiliki prasyarat material yang memadai untuk mengorganisir pemberontakan, baik secara politik maupun militer. SM tidak mempunyai kapasitas untuk memobilisasi massa—suatu faktor yang sangat krusial dalam setiap upaya pemberontakan. Selain jejaring intelektual kelas menengah yang sangat terbatas jangkauannya, SM tidak memiliki basis sosial dan politik yang mengakar di kalangan rakyat luas, sehingga seruannya tidak mampu menggaung hingga ke rumah-rumah dan gubuk-gubuk rakyat kecil yang kondisi hidupnya kian memburuk dari hari ke hari. Begitu pula, ia tidak memperoleh dukungan dari kalangan militer maupun kepolisian, karena justru di bawah pemerintahan Prabowo, mereka kini kembali menikmati masa kejayaan dwifungsi seperti di masa Orde Baru. Nikmat apalagi yang mereka dustakan? SM juga tidak memiliki kemampuan untuk menggiring opini publik, karena ia tidak memiliki apalagi menguasai media massa dan media sosial. Tanpa penguasaan media secara masif, mustahil membangun opini yang kuat, apalagi hegemonik, tentang kebutuhan untuk makar.

Sebagai intelektual liberal terkemuka, SM tentu memahami dengan baik bahwa upaya makar mustahil terwujud tanpa ada sokongan dari elite politik. Makar hanya bisa terjadi apabila terdapat dua kondisi utama: mobilisasi massa dalam skala besar dan terjadinya perpecahan di tubuh elite penguasa—dua hal yang saat ini tidak terlihat. SM tentu juga menyadari bahwa dalam sejarah Indonesia, oligarki tidak pernah secara terbuka menentang kekuasaan yang sedang berjalan. Hal ini karena oligarki Indonesia pada dasarnya dilahirkan dan dibesarkan oleh negara itu sendiri, sehingga mereka tidak pernah memiliki agenda politik yang independen—mereka pada hakikatnya bersifat oportunistik. Selama negara, dalam hal ini pemerintahan Prabowo, masih memberi mereka ruang dan keuntungan ekonomi, oligarki tidak akan mau cawe-cawe dalam isu makar semacam ini. Bahkan, secara kalkulatif dan oportunis, mereka justru akan membiarkan Prabowo menanggung sendiri beban krisis ekonomi dan politik yang sedang terjadi, untuk kemudian dijadikan senjata politik dalam meraih keuntungan pada pemilu mendatang.

Skenario Autogolpe?

Mengapa Istana beserta proksi-proksinya merespons sangat berlebihan pernyataan yang sebenarnya bisa dengan mudah diabaikan? Alasan paling sederhana yang dapat diajukan adalah demi mengalihkan fokus masyarakat dari kekacauan tata kelola keuangan negara, kegagalan mewujudkan berbagai janji politik saat kampanye, serta yang paling aktual adalah upaya pembunuhan yang direncanakan secara sistematis oleh aparatur negara terhadap para pegiat demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan merekayasa isu pemberontakan ini, pemerintah mendapatkan dalih untuk menyampaikan kepada publik bahwa ada pihak-pihak luar yang dengan sengaja berusaha menghalangi bahkan menyabotase upaya mereka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui isu pemberontakan ini pula, pemerintah yang telah merusak tatanan demokrasi ini memperoleh pembenaran untuk menekan dan merepresi gerakan-gerakan yang memperjuangkan demokrasi.

Sisi lain dari pernyataan SM adalah itu justru berpotensi jadi amunisi bagi pemerintah untuk semakin mengencangkan cengkeraman kekuasaan melebihi apa yang sudah dilakukan selama ini. Ada beberapa argumen di balik pernyataan ini. Pertama, pemerintahan ini akan berhadapan dengan krisis ekonomi yang kian memburuk, dipicu oleh kebijakan-kebijakan yang sangat boros seperti MBG ditambah dampak dari melambungnya harga minyak dunia akibat invasi militer Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Kedua faktor ini saja sudah cukup untuk menyebabkan melebarnya defisit APBN dan neraca transaksi berjalan, yang pada gilirannya memicu lonjakan inflasi serta merosotnya daya beli masyarakat. Apabila tekanan fiskal terhadap APBN terus membesar, maka Prabowo pada akhirnya tidak punya pilihan selain menghentikan MBG. Namun, jika keputusan tersebut diambil, legitimasi pemerintahannya akan semakin hancur, mengingat selama ini nyaris tidak ada pencapaian substansial yang bisa dibanggakan. Justru yang tercatat adalah deretan panjang kegagalan: mulai dari inefisiensi, brutalitas dalam menghadapi kritik dan protes rakyat, kegagalan dalam penanganan bencana banjir, hingga yang paling mutakhir upaya pembunuhan terhadap aktivis HAM Andrie Yunus.

Dalam situasi seperti ini, isu makar menjadi santapan yang sangat menggiurkan bagi pemerintah—bukan karena merasa terancam oleh pidato Saiful Mujani, melainkan sebagai dalih untuk melakukan kudeta terhadap diri sendiri. Argumentasi ini mungkin terdengar janggal: bagaimana mungkin pemerintahan yang naik melalui proses demokratis melakukan kudeta terhadap dirinya sendiri? Sejarah politik Amerika Latin membuktikan bahwa fenomena kudeta sendiri—yang dalam bahasa Spanyol dikenal sebagai autogolpe atau self-coup dalam bahasa Inggris—bukanlah sesuatu yang tanpa preseden. Contoh paling masyhur terjadi di Peru, ketika Presiden Alberto Fujimori yang terpilih secara demokratis, di tengah impitan krisis ekonomi berupa hiperinflasi, ancaman terhadap stabilitas keamanan dari gerilyawan bersenjata Sendero Luminoso, serta konflik berkepanjangan dengan partai-partai oposisi, akhirnya melancarkan autogolpe pada 5 April 1992. Melalui kudeta terhadap dirinya sendiri itu, Fujimori semakin memperkokoh kekuasaannya atas Peru—sebuah cengkeraman yang pada akhirnya hanya bisa dipatahkan melalui tekanan politik dari komunitas internasional.

Prabowo, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, memiliki segudang alasan untuk menempuh jalan autogolpe. Memang ia tidak berhadapan dengan gerilyawan bersenjata seperti Sendro Luminoso, tetapi Prabowo adalah pribadi yang menganggap seolah-olah dunia berputar di sekelilingnya (self-entitled) sehingga seluruh keinginannya tidak boleh dibantah apalagi dihalang-halangi. Misalnya, ia menyimpan ambisi besar untuk mentransformasi perekonomian Indonesia menuju industri berbasis kecerdasan buatan (AI) dan tenaga listrik, khususnya kendaraan listrik baik roda empat maupun roda dua. Ambisi sebesar ini jelas tidak akan bisa diwujudkan jika terjadi gangguan-gangguan yang bersifat politik dan keamanan seminimal apa pun. Itu sebabnya ia sangat gampang menuduh pada kritikus sebagai antek-antek asing yang tidak ingin melihat Indonesia maju seperti negara-negara lain.

Prabowo memahami sepenuhnya bahwa ambisi transformasi ekonominya mustahil diwujudkan hanya dengan bergantung pada modal swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Logika akumulasi kapital menyebabkan sektor privat tidak menemukan prospek keuntungan yang cukup menarik dari proyek berskala raksasa seperti itu. Bukan berarti tidak ada jalan lain agar transformasi ekonomi ini dapat berjalan mulus, yaitu melalui jalur kapitalisme negara—negara berperan sebagai pengarah, fasilitator, sekaligus pengendali jalannya pembangunan ekonomi. Langkah menuju kapitalisme negara itu sudah mulai ditempuh. Ini tampak dari sejumlah kebijakan yang telah dijalankan, di antaranya pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara, penempatan personel Polri dan TNI secara masif di sektor-sektor yang tidak ada kaitannya dengan urusan keamanan maupun pertahanan, serta penunjukan orang-orang terdekat Prabowo pada posisi-posisi strategis di bidang ekonomi, termasuk di Bank Indonesia.

Kapitalisme negara itu sendiri tidak serta-merta bermakna negatif; dampaknya sangat bergantung pada komposisi dan konstelasi kelas berkuasa. Sebagai contoh, dalam kasus Tiongkok, kapitalisme negara berhasil mendorong perekonomian melesat. Karena kekuasaan negara berada di tangan Partai Komunis, kelas kapitalis tidak mampu mendominasi, sehingga kesenjangan ekonomi dan sosial dapat diatasi melalui redistribusi kekayaan oleh negara. Akan tetapi, dalam konteks pemerintahan Prabowo—kelas kapitalis justru mendominasi kekuasaan negara dan Prabowo sendiri merupakan seorang kapitalis—kapitalisme negara hanya akan menjadi instrumen yang menguntungkan oligarki. Hal ini terjadi karena kekuatan rakyat pekerja tidak hanya lemah, tetapi juga telah dilumpuhkan secara sistematis, antara lain melalui pelemahan serikat buruh lewat UU Cipta Kerja serta penerapan kebijakan neoliberal yang sangat agresif.

Apa tujuan dari beberapa kebijakan kapitalisme negara tersebut? Perlu diketahui bahwa fondasi utama dari jalan kapitalisme negara adalah soliditas dan dukungan politik yang kokoh—sesuatu yang sangat sulit dicapai dalam kerangka sistem politik elektoral yang berlaku secara periodik saat ini. Tawar-menawar di antara elite oligarki mengenai pembagian kekuasaan dan keuntungan akan selalu terjadi. Belum lagi harus menghadapi kritik dan perlawanan dari rakyat yang menjadi korban langsung dari proyek transformasi ekonomi tersebut.

Penutup

Dari uraian singkat ini, dapat disimpulkan bahwa ketika Saiful Mujani melontarkan isu makar, justru pemerintahan Prabowo-lah yang paling banyak mendapat keuntungan. Pernyataan SM tersebut, alih-alih mengguncang kekuasaan, malah menyediakan justifikasi politik yang sempurna bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah luar biasa atas nama menjaga stabilitas dan keamanan negara, serta memajukan perekonomian nasional. Dalam skenario terburuk, jika autogolpe benar-benar terwujud, maka SM tanpa disadarinya telah berperan sebagai penyedia narasi legitimasi bagi konsolidasi kekuasaan yang lebih otoriter.

Dalam konteks ini, SM bukanlah pahlawan yang membangunkan kesadaran rakyat dan keberanian akibat represi keras yang terjadi pasca-Agustus 2025, melainkan justru seorang pecundang—bukan dalam arti pengecut, melainkan dalam pengertian bahwa ia menjadi pihak yang paling dirugikan oleh pernyataannya sendiri. Ia memberikan peluru kepada lawan politiknya tanpa mendapatkan apa-apa sebagai imbalan. Alih-alih memperkuat barisan oposisi, pernyataannya justru memecah-belah dan memperlemah posisi tawar kelompok kritis terhadap pemerintah. Ironinya, seorang intelektual yang seharusnya mampu memperhitungkan konsekuensi politik dari setiap ucapannya, justru terjebak dalam retorika yang hasilnya lebih menguntungkan kekuasaan yang sedang ia kritik. ***

Coen Husain Pontoh, editor Indoprogress

Judul Buku: Capitalism and Social Democracy

Penulis: Adam Przeworski

Penerbit: Cambridge University Press

Tahun Terbit: 1985

PARTAI Buruh, suka tidak suka, membelah kelompok kiri Indonesia yang memang sudah terfragmentasi. Sebagian menolak karena menganggap partai ini hanya akan menghabiskan energi dalam logika pemilu yang kemungkinan besar gagal. Sebagian lain mendukung dengan embel-embel “dukungan kritis” sambil mengakui adanya ketegangan antara prinsip dan pragmatisme. Perdebatan ini bermuara pada pertanyaan klasik yang sudah berusia lebih dari satu abad: mungkinkah sosialisme dicapai melalui jalur elektoral, atau justru keterlibatan dalam pemilu akan menggerus teleologi gerakan kelas?

Di Eropa pada akhir abad ke-19, kaum anarkis seperti Malatesta telah memperingatkan bahwa institusi borjuis akan mengubah gerakan revolusioner menjadi partai parlementer biasa. Namun, partai-partai sosialis di Jerman, Swedia, Inggris, dan Prancis memilih sebaliknya. Mereka mengikuti pemilu, membangun negara kesejahteraan, dan menjadi kekuatan dominan. Di balik keberhasilan reformis itu, terdapat paradoks yang mengganggu: gerakan yang lahir untuk menggulingkan kapitalisme justru berakhir sebagai pengelola dan pembela sistem yang sama.

Pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak Capitalism and Social Democracy (1985) karya Adam Przeworski.

Sebelum menjawab, Przeworski mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: jenis penjelasan apa yang selama ini kita terima tentang kegagalan sosial demokrasi, dan mengapa penjelasan itu tidak pernah memadai. Dua tradisi mendominasi. Tradisi deterministik, yang dapat ditelusuri hingga Karl Kautsky, memandang revolusi sebagai takdir yang melekat dalam hukum gerak kapitalisme. Sejarah dianggap telah memilih proletariat sebagai alat keselamatan, dan partai hanyalah mata rantai yang telah ditentukan. Artinya, tidak ada ruang bagi kesalahan, melainkan hanya keharusan menjalani jalan yang sudah digariskan (Przeworski, 1985: 1). Masalahnya, bagaimana menjelaskan bahwa di negara-negara dengan perkembangan kapitalisme paling matang, revolusi justru tidak terjadi? Determinisme seperti ini hanya dapat mengatakan bahwa revolusi “pasti” terjadi tanpa pernah menjelaskan kapan dan mengapa ia terus gagal hadir.

Tradisi kedua, voluntaristik, lahir pasca Revolusi Oktober. Jika revolusi dapat terjadi di tempat yang kondisinya belum “matang”, maka segala sesuatu menjadi mungkin, dan kegagalan hanya dapat dijelaskan sebagai pengkhianatan. Namun, jika para pemimpin itu pengkhianat, mengapa proletariat terus mengikuti mereka, dan mengapa gerakan sosialis di negara kapitalis maju tidak pernah mencapai tujuannya (Przeworski, 1985: 2)? Tradisi ini hanya mampu menunjuk “kesalahan” atau “pengkhianatan” tanpa menjelaskan pola keteraturan di balik pilihan-pilihan yang secara konsisten diambil di berbagai negara.

Kedua tradisi tersebut gagal menjelaskan pola perilaku empiris tanpa menyederhanakannya menjadi kecelakaan sejarah atau pengkhianatan moral. Argumen yang memiliki daya jelaskan membutuhkan kerangka yang mampu menunjukkan mengapa pilihan-pilihan yang secara kolektif menghasilkan kegagalan transformasi, secara individual justru merupakan pilihan yang paling rasional dalam kondisi yang dihadapi para aktor.

Przeworski menawarkan landasan yang berbeda: bukan hukum gerak kapitalisme atau misi historis proletariat, melainkan individu yang membuat pilihan di dalam struktur yang membatasi. Di sinilah ia memperkenalkan individualisme metodologis. Pendekatan ini berpijak pada asumsi bahwa fenomena sosial harus dijelaskan melalui akumulasi pilihan-pilihan individu dalam merespons batasan yang ada. Setiap aktor, baik pekerja, pemimpin partai, maupun kapitalis, memiliki tujuan yang ingin dimaksimalkan, menghadapi berbagai alternatif tindakan, dan dibatasi oleh kondisi struktural yang tidak dapat dikendalikan secara individual. Hasil agregat dari pilihan-pilihan ini—yang kerap tampak sebagai “kegagalan” atau “pengkhianatan”—sebenarnya merupakan konsekuensi dari struktur insentif yang dihadapi para aktor (Przeworski, 1985: 3).

Namun, hal ini tidak berarti pendekatan tersebut menjadikan aktor sebagai entitas yang terisolasi. Meskipun analisis dimulai dari individu, individu-individu itu selalu berada dalam struktur kolektif. Social relations are the structures within which actors, individual and collective, deliberate upon goals, perceive and evaluate alternatives, and select courses of action (Przeworski, 1985: 96). Dengan kata lain, pilihan rasional yang dibuat buruh bukanlah pilihan dalam ruang hampa. Pilihan rasional selalu dibatasi oleh keberadaan, misalnya, serikat buruh, partai, dan organisasi kolektif lainnya. Namun, penekanan pada “pilihan” tetap dipertahankan. Individu tidak sekadar menjalankan peran yang ditentukan oleh struktur, tetapi secara aktif mengevaluasi alternatif, memperhitungkan risiko dan keuntungan, serta memilih tindakan yang menurut perhitungan mereka paling menguntungkan.

Yang membedakan pendekatan ini dari reduksionisme ekonomi sempit adalah perhatiannya pada batasan (constraint) sebagai konsep sentral. Setiap aktor dihadapkan pada batasan: pekerja dibatasi oleh kenyataan bahwa mereka harus menjual tenaga kerja untuk bertahan hidup; partai dibatasi oleh aturan kompetisi elektoral yang mengharuskan mereka meraih suara mayoritas; kapitalis dibatasi oleh keharusan untuk mempertahankan laba; dan seterusnya. Di dalam batasan-batasan inilah pilihan dibuat. Artinya, tugas analisis adalah mengidentifikasi batasan-batasan tersebut, menentukan himpunan alternatif yang tersedia bagi setiap aktor, serta menunjukkan mengapa pilihan tertentu—yang mungkin tampak irasional dari perspektif kolektif—justru merupakan pilihan paling optimal dari sudut pandang individu yang menghadapi batasan tersebut.

Przeworski memulai penerapan kerangka ini dengan menganalisis pilihan yang dihadapi partai sosialis ketika memasuki arena demokrasi elektoral. Pada akhir abad ke-19, partai-partai sosialis di Eropa menghadapi kenyataan pahit: partai yang tidak ikut pemilu akan kehilangan dukungan masyarakat, sementara yang ikut justru berkembang. Pada masa itu, partisipasi dalam pemilu menjadi kebutuhan praktis alih-alih pilihan ideologis (Przeworski, 1985: 12–13). Jika satu partai memilih abstain, partai lain akan merebut ruang yang ditinggalkan. Rasionalitas individu partai mendorong partisipasi, meskipun rasionalitas kolektif gerakan mungkin menghendaki sebaliknya.

Masalahnya, begitu mereka masuk, muncul dilema yang harus dihadapi. Kelas buruh dalam arti tradisional—buruh manual industrial—tidak pernah menjadi mayoritas dalam masyarakat kapitalis. Kapitalisme justru menghasilkan kelompok pekerja non-manual dalam jumlah besar. Akibatnya, untuk memenangkan pemilu, partai harus memperluas dukungan ke luar basis kelas buruh tersebut (Przeworski, 1985: 23–24). Dilemanya jelas: partai dapat tetap fokus pada buruh sebagai basis utama dan menerima risiko kalah dalam pemilu, atau memperluas dukungan ke kelompok lain dengan konsekuensi melemahnya “identitas” kelas buruh yang menjadi fondasi partai itu sendiri.

Untuk menunjukkan bahwa dilema ini bukan sekadar spekulasi, dibangun sebuah model matematis yang menggambarkan dinamika rekrutmen pemilih. Model tersebut kemudian dibandingkan dengan estimasi data dari tujuh negara Eropa. Hasilnya menunjukkan bahwa pertukaran antara merekrut pendukung dari luar kelas buruh dan mempertahankan loyalitas pekerja selalu bersifat positif. Setiap tambahan satu pemilih non-buruh diikuti oleh hilangnya sejumlah pemilih buruh, meskipun besarannya berbeda antarnegara (Przeworski, 1985: 109–110).

Temuan lain yang tidak kalah penting adalah bahwa partai tidak selalu berupaya memaksimalkan suara. Mereka bersedia mengorbankan perolehan suara demi menjaga komposisi kelas tertentu dalam basis dukungan (Przeworski, 1985: 111–112, 117–118). Artinya, para pemimpin partai menghadapi batasan struktural: jika terlalu agresif merekrut pendukung non-buruh, mereka berisiko kehilangan basis buruh; tetapi jika terlalu kaku mempertahankan kemurnian kelas, mereka tidak akan pernah memenangkan pemilu dan meraih kekuasaan. Dalam kondisi ini, tidak ada strategi yang mampu mengakomodasi kedua tujuan tersebut sekaligus. Pilihan yang kemudian tampak sebagai “pengkhianatan” dari perspektif luar justru dapat dipahami sebagai upaya optimalisasi di antara dua tujuan yang saling bertentangan.

Selain dilema elektoral tersebut, ada pertanyaan lain yang ingin dijawab Przeworski, yaitu mengapa buruh, yang secara formal memiliki hak politik, tidak menggunakan demokrasi elektoral untuk menghapus kapitalisme. Sebagian mungkin segera mengingat argumen kesadaran palsu: agen sosial dapat bertindak bertentangan dengan kepentingan material objektifnya karena cara mereka memahami realitas sosial telah dibentuk—atau bahkan “ditipu”—secara sistematis oleh struktur dominan. Przeworski mempermasalahkan argumen ini. Jika pekerja benar-benar tertipu, bagaimana mungkin sistem dapat bertahan lebih dari satu abad tanpa pernah runtuh? Sebagai alternatif, ia mengajukan konsep material bases of consent (basis material dari persetujuan).

Argumen utamanya adalah bahwa kapitalisme secara struktural membuat seluruh masyarakat bergantung pada keputusan kapital. Investasi, yang menjadi syarat produksi dan penciptaan lapangan kerja, berasal dari laba yang diperoleh kapitalis. Jika laba tidak mencukupi, investasi menurun; jika investasi menurun, produksi, lapangan kerja, dan konsumsi ikut turun (Przeworski, 1985: 138–139). Dengan kata lain, kepentingan kapital dalam memperoleh laba merupakan syarat perlu bagi keberlangsungan ekonomi semua pihak. Sekali lagi, buruh dihadapkan pada batasan yang sangat mendasar dan tidak dapat dihindari: mereka harus mempertahankan profitabilitas jika tidak ingin kondisi material mereka memburuk.

Dengan kerangka ini, persetujuan buruh terhadap kapitalisme dipahami sebagai hasil kalkulasi rasional. Buruh menghadapi sejumlah pilihan: menuntut kenaikan upah tinggi, menuntut kenaikan moderat, atau menahan tuntutan. Setiap pilihan memiliki konsekuensi berbeda terhadap profitabilitas, yang pada gilirannya memengaruhi investasi, pertumbuhan, dan upah di masa depan. Przeworski kemudian mengembangkan model matematis yang menunjukkan tiga kemungkinan rezim, bergantung pada besarnya tekanan terhadap laba. Jika tekanannya rendah, upah tumbuh lambat tetapi stabil. Jika berada pada tingkat menengah, upah meningkat cepat pada awalnya, lalu melambat. Jika tekanannya sangat tinggi, terjadi krisis yang pada akhirnya merugikan buruh sendiri (Przeworski, 1985: 150–154).

Dalam menghadapi ketidakpastian masa depan, buruh cenderung memilih tingkat tekanan yang memaksimalkan perolehan upah yang diharapkan, baik saat ini maupun di masa depan. Semakin tinggi ketidakpastian—misalnya karena hasil pemilu berikutnya tidak dapat diprediksi—semakin pendek horizon waktu yang dianggap relevan dalam pengambilan keputusan. Dalam horizon waktu yang relevan secara politik, yakni dalam rentang beberapa tahun alih-alih beberapa dekade, strategi tekanan moderat menjadi pilihan paling rasional. Bukan karena buruh tidak menginginkan perubahan radikal, melainkan karena kalkulasi rasional menunjukkan bahwa perubahan radikal berisiko memicu krisis yang justru akan merugikan mereka sendiri. Dengan demikian, apa yang tampak sebagai “konservatisme” atau “ketidakberdayaan” buruh sebenarnya merupakan respons optimal terhadap batasan struktural yang mereka hadapi.

Przeworski bahkan melangkah lebih jauh dengan menyusun argumen yang seolah menjerat gerakan kiri dalam jurang yang sulit diseberangi. Sekalipun sosialisme, secara hipotetis, lebih efisien dalam jangka panjang—misalnya dengan mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi—setiap upaya menuju ke sana harus terlebih dahulu melewati “lembah transisi”, yaitu periode ketika kondisi material justru merosot tajam. Ketika nasionalisasi diumumkan, kapitalis tidak akan tinggal diam. Bukan karena konspirasi, melainkan karena logika sederhana: jika sumber keuntungan mereka akan disita, tidak ada insentif untuk menanamkan modal baru. Akibatnya, produksi menurun, pengangguran meningkat, dan konsumsi merosot. Pekerja yang dijanjikan masa depan yang lebih baik justru harus menanggung kerugian langsung yang menghantam penghidupan mereka sebelum manfaat jangka panjang terwujud (Przeworski, 1985: 197–200).

Dalam sistem demokrasi, konsekuensinya bersifat fatal. Penurunan kesejahteraan tersebut akan menggerus dukungan politik terhadap proyek sosialis sebelum sempat terkonsolidasi. Bahkan jika buruh meyakini bahwa sosialisme lebih baik, mereka tidak memiliki insentif untuk menanggung biaya transisi yang tinggi dan tidak pasti. Kekhawatiran terhadap kemerosotan jangka pendek menjadi alasan rasional mengapa mayoritas pemilih memilih mempertahankan status quo (Przeworski, 1985: 198–200). Di sinilah letak jebakan struktural yang paling mendasar: benturan antara horizon waktu politik yang pendek dan horizon waktu ekonomi yang panjang. Masa jabatan elektoral umumnya hanya empat hingga lima tahun, sementara pemulihan ekonomi pascatransisi dapat memakan waktu jauh lebih lama. Pemilih mengevaluasi pemerintah berdasarkan kondisi material saat mereka pergi ke bilik suara. Mereka akan menghukum pemerintah yang menyebabkan penderitaan, bahkan jika penderitaan tersebut merupakan bagian dari proses menuju perubahan jangka panjang. Karena itu, pemerintah yang ingin tetap berkuasa cenderung menghindari kebijakan yang memicu penurunan kesejahteraan dalam jangka pendek.

Dalam model yang dibangun Przeworski, para aktor dipahami mendiskontokan masa depan sebanding dengan tingkat ketidakpastian yang mereka hadapi. Semakin besar ketidakpastian—dan dalam demokrasi elektoral, ketidakpastian terhadap hasil pemilu berikutnya selalu tinggi—semakin pendek horizon waktu yang dianggap relevan dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, akumulasi kapital menuntut horizon waktu yang panjang. Dari sini muncul paradoks: proses transisi yang membutuhkan kesabaran jangka panjang justru berlangsung dalam sistem yang mendorong perhitungan jangka pendek (Przeworski, 1985: 185–187, 197–200).

Beberapa Pertanyaan

Dari rangkuman di atas, dapat disimpulkan bahwa buku ini menawarkan pergeseran paradigma dalam memahami politik kelas. Kegagalan sosial demokrasi tidak dijelaskan sebagai pengkhianatan elite atau kesalahan strategis, melainkan sebagai konsekuensi struktural dari pilihan-pilihan rasional yang diambil dalam sistem kapitalisme demokratis. Tiga mekanisme kausal diidentifikasi sebagai penjelas utama, dan semuanya berpijak pada analisis pilihan individu di bawah batasan: (1) logika kompetisi elektoral yang memaksa partai berbasis kelas memperluas basis dukungan dengan mengorbankan identitas kelas; (2) ketergantungan struktural seluruh masyarakat pada laba kapitalis yang menjadikan kompromi kelas sebagai pilihan rasional bagi buruh; (3) adanya “lembah transisi” yang membuat setiap upaya transformasi radikal menjadi terlalu berisiko karena ketidaksinkronan antara horizon waktu politik yang pendek dan kebutuhan akumulasi jangka panjang.

Kita perlu mengakui kekuatan analisis ini, yang mampu menjelaskan mengapa reformisme tidak pernah sampai pada sosialisme tanpa bersandar pada argumen moral tentang pengkhianatan. Dengan memusatkan perhatian pada struktur insentif yang dihadapi para aktor, ditunjukkan secara ketat bahwa jalan menuju sosialisme melalui pemilu tertutup secara struktural, bukan karena kekurangan kemauan atau kesadaran. Inilah, bagi saya, kontribusi paling orisinal buku ini: sebuah teori tentang kemustahilan yang terstruktur, di mana setiap langkah yang diambil gerakan kiri di dalam sistem justru membawanya semakin jauh dari tujuannya.

Namun, buku ini bukan tanpa kekurangan. Sejumlah pertanyaan penting belum terjawab. Misalnya, jika setiap pekerja adalah aktor rasional yang memaksimalkan utilitas pribadi, apa yang mendorong mereka bersedia menanggung risiko berorganisasi, mengingat manfaat organisasi akan dinikmati semua buruh, termasuk mereka yang tidak ikut berjuang? Masalah klasik ini—dikenal sebagai masalah free rider—tidak mendapat perhatian eksplisit. Organisasi kolektif memang diasumsikan mampu mengubah struktur insentif individu sehingga tindakan kolektif menjadi rasional. Namun, bagaimana transformasi insentif itu terjadi—apakah melalui koersi internal, pembentukan norma, pemberian insentif selektif, atau mekanisme lain—tidak dijelaskan secara sistematis. Tanpa penjelasan tentang mekanisme internal organisasi yang mampu mengatasi dilema tindakan kolektif, lonjakan dari individu ke kelas tetap menjadi lompatan yang lebih bertumpu pada asumsi daripada analisis. Kelemahan pada aspek organisasi ini membuat fondasi individualisme metodologis yang digunakan tampak rapuh pada tingkat kolektif.

Selain itu, dalam kerangka Przeworski terdapat asumsi implisit bahwa negara tidak dapat mengambil alih fungsi investasi tanpa menghancurkan sistem. Asumsi bahwa koordinasi oleh negara mustahil menutup kekosongan investasi yang ditinggalkan kapitalis dibiarkan begitu saja, tanpa diuji secara empiris. Dalam bab “Democratic Capitalism at the Crossroads”, misalnya, ditunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan yang sama dapat dicapai melalui kombinasi profitabilitas dan tingkat tabungan yang sangat berbeda, serta bahwa negara dapat mendorong kombinasi yang lebih menguntungkan buruh melalui sistem pajak yang merangsang investasi (Przeworski, 1985: 214–216). Namun, analisis ini tetap berada dalam kerangka “mengelola kapitalisme”, bukan “mentransformasikannya”. Tidak dijelaskan mengapa negara yang memiliki kapasitas mengatur insentif investasi tidak dapat, dalam situasi krisis, mengambil alih fungsi tersebut secara langsung untuk melewati “lembah transisi”. Dengan membiarkan asumsi ini tidak diuji, argumen tentang “kemustahilan” transisi terasa lebih seperti aksioma yang dipaksakan daripada hasil temuan empiris.

Masalah lain yang perlu diajukan adalah bahwa model yang dibangun seolah bekerja dalam ruang hampa emosi. Seluruh persetujuan buruh terhadap kapitalisme direduksi pada kalkulasi upah. Variabel nonmaterial—seperti nasionalisme, identitas, agama, atau afeksi politik—dikesampingkan. Asumsi ini problematis, terutama dari perspektif sosiologis. Dalam kenyataan, buruh kerap bertindak bertentangan dengan kepentingan materialnya, misalnya dengan mendukung pemotongan pajak bagi kelompok kaya atau pengurangan subsidi, demi alasan identitas yang tidak dapat direduksi ke kalkulasi ekonomi. Pengabaian variabel-variabel ini membuat model Przeworski tampak sangat elegan secara matematis, tetapi berisiko menjadi steril secara sosiologis. Persetujuan material mungkin merupakan syarat perlu, tetapi belum tentu menjadi syarat cukup bagi stabilitas sistem.

Terlepas dari itu semua, bagian terakhir yang menyatakan posisi politik Przeworski sangat menarik. Przeworski menegaskan agar pembaca tidak mengasumsikan bahwa dalam tulisannya ia menolak sosial demokrasi sepenuhnya, menganggap reformasi tidak mungkin, atau menyimpulkan bahwa pekerja tidak akan pernah memilih sosialisme (Przeworski, 1985: 239). Sebaliknya, ia menyatakan bahwa sosial demokrasi telah melakukan yang terbaik dalam kondisi yang bukan pilihannya, dan ia menunjukkan simpati terhadap posisi sulit yang mereka hadapi. Keraguannya hanya terletak pada apakah sosial demokrasi akan membawa masyarakat menuju sosialisme. Dengan kata lain, Przeworski meyakini bahwa reformasi itu mungkin, tetapi ia menolak reformisme, yakni keyakinan bahwa reformasi akan terakumulasi secara otomatis menjadi transformasi sosialis (Przeworski, 1985: 241).

Pembedaan ini penting karena menunjukkan bahwa kritik Przeworski bukanlah kritik terhadap perjuangan reformis, melainkan terhadap keyakinan bahwa perjuangan tersebut akan secara otomatis menghasilkan sosialisme. Ia mengakui bahwa tidak ada alternatif historis yang dapat diterima selain jalur yang telah ditempuh oleh sosial demokrasi, dan menolak anggapan bahwa pandangannya merupakan dukungan terhadap Leninisme (Przeworski, 1985: 239). Dengan demikian, di satu sisi Przeworski menerima perjuangan reformis sebagai satu-satunya jalan yang tersedia. Di sisi lain, ia menolak ilusi bahwa reformisme akan secara otomatis mengarah pada sosialisme. Pada saat yang sama, ia tetap mempertahankan sosialisme sebagai proyek emansipasi yang melampaui kapitalisme. Dalam kerangka ini, sosialisme bukanlah “sistem alternatif yang dapat dirancang sekarang”, melainkan kondisi kebebasan yang belum dapat diprediksi bentuk konkretnya. Karena itu, sosialisme bukan jaminan kesejahteraan atau kebahagiaan, melainkan penghapusan batas-batas yang dikenakan kapitalisme terhadap kemungkinan manusia. Apakah manusia benar-benar menghendaki kebebasan tersebut tidak dapat dijawab secara teoritis, melainkan hanya melalui praktik historis-politik (Przeworski, 1985: 247).

Refleksi

Bagi gerakan kiri di negara berkembang seperti Indonesia, yang mengadopsi sistem demokrasi elektoral, buku ini menawarkan peringatan yang berharga sekaligus batasan yang jelas. Analisis Przeworski dibangun berdasarkan pengalaman gerakan buruh di negara-negara kapitalis maju yang telah lama memiliki institusi demokrasi elektoral. Indonesia tidak sama. Struktur kelas di Indonesia—dengan dominasi sektor informal, lemahnya organisasi serikat buruh di luar industri formal, serta sistem kepartaian yang cair dan personalistik—tidak dapat secara langsung dibaca melalui model-model Eropa abad ke-20. Namun, justru dalam kondisi ini, tesis tentang dilema struktural partai berbasis kelas menjadi relevan.

Partai Buruh, yang lahir dari gerakan serikat dan secara eksplisit mendefinisikan diri sebagai partai kelas pekerja, menghadapi pertanyaan yang sama seperti partai-partai sosialis Eropa seabad lalu: bagaimana mempertahankan identitas kelas sambil memperluas basis elektoral dalam sistem di mana buruh industri formal merupakan minoritas? Jika model Przeworski diterima secara mentah, memperluas basis ke luar buruh industri berpotensi meningkatkan perolehan suara, tetapi dengan risiko melemahkan identitas kelas sebagai pembeda utama. Sebaliknya, jika Partai Buruh tetap berfokus pada buruh industri, konsistensi ideologis lebih terjaga, tetapi kapasitas elektoral menjadi terbatas.

Jika kita merujuk pada pengalaman negara-negara Skandinavia, trade-off ini dapat dikurangi apabila terdapat serikat buruh yang kuat dan—ini poin pentingnya—independen dari partai, sehingga mampu menjaga identitas kelas bahkan ketika partai memperluas basis dukungannya (Przeworski, 1985: 110–111). Dalam konteks Indonesia, penguatan serikat buruh sebagai organisasi massa yang mandiri menjadi prasyarat bagi keberhasilan strategi elektoral partai. Namun, hal ini juga tidak tanpa tantangan. Ekonomi gig dan sektor informal membuat kategori “buruh industri” semakin menyempit, sementara pekerja prekariat tidak memiliki organisasi kolektif yang mampu menjalankan fungsi disiplin kelas seperti yang diasumsikan dalam model Przeworski. Tanpa ruang interaksi fisik seperti pabrik—tempat buruh saling bertemu setiap hari—pembentukan kelas bukan hanya sulit, tetapi mungkin mustahil. Pengalaman bersama sebagai fondasi kesadaran kelas tidak lagi tersedia, setidaknya jika kita masih mengasumsikan bahwa dinamika sejarah masa lalu relevan untuk membaca kecenderungan masa depan.

Bagi mereka yang masih percaya bahwa pemilu dapat menjadi instrumen transformasi radikal, Capitalism and Social Democracy adalah bacaan yang pahit. Pahit karena menggugurkan ilusi tentang kekuatan transformatif pemilu. Namun, pilihan yang tersisa tidaklah sederhana. Sebagai upaya perenungan, buku ini tetap menjadi titik tolak yang tak terelakkan bagi siapa pun yang ingin memahami jebakan struktural yang dihadapi gerakan kiri dalam demokrasi elektoral. Namun, perlu diingat: tugas kita bukan hanya merenung, melainkan juga mengubah dunia.

Anju Gerald, pekerja biasa.