RICHARD Robison dan Vedi R. Hadiz memberikan salah satu penjelasan paling kuat mengenai kemampuan kekuasaan oligarkis yang bertahan melewati perubahan rezim politik di Indonesia. Melalui karya monumental Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets (2004), yang edisi Indonesia-nya baru saja diterbitkan oleh GDN Press, mereka menunjukkan bahwa kejatuhan Soeharto pada Mei 1998 dan pembentukan institusi-institusi demokrasi tidak dengan sendirinya membongkar kepentingan sosial-ekonomi yang tumbuh subur selama era Orde Baru. Jaringan bisnis-politik (politico-business oligarchy) yang berkembang melalui aparatus negara terbukti sangat tangguh. Mereka mampu memasuki institusi-institusi demokrasi baru—partai politik, parlemen, pemilu, hingga arena desentralisasi daerah—dan menyusun kembali jaring-jaring kekuasaannya.

Kekuatan utama argumen Robison dan Hadiz terletak pada penolakannya yang tajam terhadap ilusi institusionalisme liberal dan wacana good governance. Mereka meruntuhkan anggapan bahwa perubahan bentuk lembaga politik secara otomatis mengubah distribusi kekuasaan material. Bagi mereka, institusi demokrasi pasca-1998 tidak dengan sendirinya mengakhiri dominasi oligarki. Kekuatan lama justru mampu menguasai dan menggunakan institusi baru tersebut untuk mempertahankan kepentingan.

Pujian yang patut diberikan kepada Reorganising Power adalah keberhasilannya melakukan demistifikasi atas oligarki—membuat oligarki tidak lagi menjadi “hantu” yang abstrak, gaib, atau kabur. Hari ini, kata “oligarki” begitu mudah diucapkan dalam perbincangan publik maupun analisis sosiologi-politik. Baik “9 Naga” atau “Para Haji” menjadi mantra setiap kali orang memeriksa konfigurasi kekuasaan di Indonesia. Namun, istilah tersebut sering kali diumbar secara dangkal tanpa kejelasan: apa jenis oligarki yang sedang dibicarakan; apa saja unsur pembentuknya; dan bagaimana ia lahir dan kemudian bekerja?

Robison dan Hadiz memberikan penglihatan yang riil, konkret, dan tebal secara empiris. Mereka menelanjangi anatomi oligarki dengan menunjukkan unsur-unsur pembentuknya, memetakan pertautan antara birokrat-politisi dan kapitalis kroninya, menyebut nama-nama aktor serta dinasti bisnisnya, merunut prakondisi kelahirannya, hingga membongkar insentif-insentif negara—mulai dari lisensi monopoli impor, kredit murah bank pemerintah, rente minyak Pertamina, hingga alokasi tender Tim 10 Setneg—yang membuat kelompok ini menjadi begitu solid, kaya, dan tak tersentuh.

Namun, di balik kontribusi analitis yang penting tersebut, terdapat persoalan mendasar dalam cara Robison dan Hadiz mendefinisikan dan membaca reorganisasi kekuasaan. Catatan ini bukanlah penolakan atas keberadaan oligarki dan reorganisasinya, melainkan usaha melanjutkan pelacakan yang sudah dibuka Robison dan Hadiz ihwal dari mana reorganisasi kekuasaan itu mulai dibaca dan bagaimana kekuasaan itu dikonstruksikan dalam sejarah, dan apa saja konsekuensi lanjutannya.

Floating Analysis dan Ketimpangan Bobot Kausal

Keterpusatan analisis Robison dan Hadiz pada kelompok dominan melahirkan apa yang dapat disebut sebagai floating analysis (analisis yang mengambang). Seperti halnya kebijakan floating mass (massa mengambang)^[1] era Orde Baru yang secara sistematis memutus masyarakat dari organisasi dan kehidupan politiknya, floating analysis memberikan uraian yang jauh lebih tebal kepada konsentrasi kekuasaan di panggung atas daripada kepada hubungan produksi dan tekanan organisasi sosial yang ikut membatasi cara kekuasaan tersebut bekerja.

Persoalan mendasar dari floating analysis tidak terletak pada anggapan bahwa Robison dan Hadiz mengabaikan masyarakat bawah. Dalam Reorganising Power, mereka secara terbuka mendokumentasikan aksi mogok buruh industri, sengketa tanah agraria, hingga gerakan kelompok studi dan LSM. Batas analisis mereka terletak pada ketimpangan bobot kausal yang diberikan kepada kekuatan-kekuatan yang berhadapan: tindakan kelompok dominan digunakan untuk menerangkan perubahan institusi, sedangkan tekanan dari bawah memperoleh bobot penjelas yang lebih kecil ketika tidak menghasilkan organisasi tandingan yang bertahan.

Robison dan Hadiz mengakui keberadaan perlawanan dari bawah. Namun, bagi mereka, ia telah terdisorganisasi secara struktural akibat warisan pembantaian 1965 dan korporatisme Orde Baru. Karena dinilai terfragmentasi dan tidak mampu membentuk proyek hegemoni tandingan, perlawanan rakyat memperoleh tempat terbatas dalam hubungan sebab-akibat yang mereka bangun. Ia dicatat sebagai akibat ekspansi kapital dan sumber ketidakstabilan, tetapi jarang dipakai untuk menerangkan mengapa kelompok dominan harus mengganti kebijakan, aliansi, atau instrumen kekuasaannya. Pada titik itulah muncul ruang hampa kausalitas dalam analisis mereka.

Ketimpangan bobot kausal tersebut menimbulkan risiko penjelasan yang sirkular. Robison dan Hadiz menerangkan kemenangan oligarki melalui sumber daya, jaringan, serta institusi yang dikuasainya; kemenangan tersebut kemudian menjadi ukuran bagi kapasitas politik oligarki. Karena kekuatan yang kalah dinilai terutama dari kegagalannya membentuk institusi tandingan, tekanan yang dipaksakannya kepada pihak pemenang menjadi kurang terlihat. Oligarki akhirnya tampak sebagai metasubjek bukan karena Robison dan Hadiz menganggapnya mempunyai kekuasaan bawaan, tetapi karena analisis mereka mengikuti kekuatan yang berhasil menguasai hasil pertarungan. Pada titik ini, premis relasional yang sebenarnya mereka gunakan perlu diterapkan lebih jauh: jika negara merupakan kondensasi material dari perimbangan kekuatan sosial, perubahan di dalam negara juga harus diperiksa melalui tekanan kekuatan yang tidak berhasil menguasainya.

Problem teoretis ini terlihat ketika Robison dan Hadiz menjelaskan pergeseran alokasi modal dan instrumen gatekeeping pada dekade 1980-an—yakni ketika rezim Orde Baru memindahkan saluran alokasi tender, dari militer ke Sekretariat Negara (Setneg/Tim 10) pada awal 1980-an, serta Bappenas dan BPPT di bawah B.J. Habibie pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Mereka menjelaskan pergeseran besar ini melalui dua faktor: intrik catur internal Soeharto untuk melucuti faksi militer, dan faktor makro berupa anjloknya harga minyak mentah (oil slump) yang memicu tekanan deregulasi dari lembaga elite global seperti World Bank dan IMF.^[2]

Penjelasan mengenai pergeseran saluran modal pada dekade 1980-an memperlihatkan bentuk khusus reduksionisme antarelite (inter-elite reductionism).^[3] Dalam bagian ini, perubahan diterangkan terutama melalui pertarungan Soeharto dengan faksi militer serta tekanan deregulasi dari World Bank, IMF, dan kapital internasional. Tindakan masyarakat sipil, gerakan buruh, petani, dan mahasiswa memang dibahas dalam Reorganising Power, tetapi belum diberi bobot yang sebanding sebagai tekanan yang ikut membatasi pilihan para elite dan mendorong mereka mengubah instrumen kekuasaan.^[4] Istilah reduksionisme antarelite, karena itu, tidak tertuju pada seluruh kerangka Robison dan Hadiz. Istilah tersebut menunjuk secara khusus pada penjelasan mengenai perubahan institusional yang hubungan sebab-akibatnya terutama dibangun dari pertarungan di antara elite domestik dan tekanan elite global.

Penjelasan tersebut belum memberikan tempat yang memadai bagi akibat sosial dari oil slump dan deregulasi terhadap krisis legitimasi rezim. Asimetri kapasitas organisasi kemudian menjadi dasar untuk memberikan bobot kausal yang sangat kecil kepada gerakan buruh, petani, dan mahasiswa. Padahal, ketidakmampuan membentuk organisasi nasional yang setara dengan aparatus negara tidak dengan sendirinya menghapus kemampuan mereka menaikkan biaya pemerintahan dan memaksa rezim mengubah strategi.

Pergeseran institusional era 1980–1990-an karena itu perlu diperiksa sebagai bentuk revolusi pasif (passive revolution) atau restrukturisasi defensif (defensive restructuring) oleh elite. Kontrol koersif yang diandalkan rezim mulai membentur tekanan sosial yang membatasi efektivitasnya dan memaksa elite mengubah instrumen kekuasaan demi mempertahankan tatanan yang lebih besar.

Jika premis Robison dan Hadiz mengenai pertarungan antarkekuatan sosial diterapkan juga kepada tekanan pihak yang tidak menguasai hasil akhirnya, reorganisasi kekuasaan tidak lagi terbatas pada proses kelompok dominan menata kembali dominasinya. Ia dapat dibaca sebagai hasil pertarungan antara proyek-proyek reorganisasi yang memiliki kapasitas material dan organisasi tidak seimbang. Pembacaan tersebut menempatkan oligarki sebagai proyek kekuasaan yang memenangkan pertarungan historis, bukan sebagai satu-satunya kekuatan yang pernah berusaha mereorganisasi negara dan hubungan produksi.

Memundurkan Titik Awal

Penetapan 1965 sebagai titik mula pembentukan oligarki mengikuti objek yang dipilih Robison dan Hadiz: kelahiran serta daya tahan aliansi militer-birokratik dan kapital yang dibentuk Orde Baru. Pilihan tersebut mempunyai konsekuensi metodologis. Analisis dimulai ketika proyek-proyek reorganisasi dari bawah telah mengalami kekalahan besar, sehingga kapasitas kelompok pemenang lebih mudah terlihat daripada proses historis yang membentuk ketimpangan kapasitas tersebut.

Pembatasan genealogi oligarki pada periode sejak 1965 membawa risiko reifikasi epistemologis: tatanan militer-birokratik dan aliansi kapital Orde Baru ditelusuri pembentukannya sejak 1965, sementara kapasitas yang diperebutkan sebelum tahun tersebut lebih banyak hadir sebagai latar yang telah dikalahkan. Akibatnya, jaringan komando militer, akses terhadap rente negara, dan penguasaan alat produksi tampil terutama sebagai titik awal pembentukan oligarki, bukan sebagai hasil sementara dari pertarungan yang telah berlangsung sejak Revolusi.

Jika kita membongkar tirai 1965 dan menengok dinamika Revolusi Kemerdekaan (1945–1949), panggung sejarah memperlihatkan secara gamblang bahwa proyek reorganisasi kekuasaan dari bawah bukanlah abstraksi teoretis. Kemerdekaan tidak dipahami oleh massa rakyat sekadar sebagai formalitas penyerahan kedaulatan antar-negara karena berbagai inisiatif dari massa-rakyat justru sedang bergerak sebagai dorongan historis untuk membongkar hubungan-hubungan produksi kolonial dan feodal di tingkat tapak.

Di Jawa Tengah, gerakan daulat rakyat di Brebes, Pemalang, dan Tegal melumpuhkan aparatus pangreh praja, membentuk struktur kekuasaan yang baru, merebut penggilingan padi serta pabrik gula, dan menyerahkan pengelolaannya kepada komite-komite lokal.^[5] Gelombang serupa menjalar ke Banten^[6] dan pesisir Sumatra Timur,^[7] di mana laskar rakyat dan buruh tani menduduki konsesi perkebunan besar sembari meruntuhkan otoritas politik aristokrasi feodal. Di tingkat nasional, dorongan ini menemukan bentuk politiknya dalam konsolidasi Persatuan Perjuangan di bawah Tan Malaka, yang memadukan ratusan serikat buruh, organisasi tani, dan laskar bersenjata dalam Program Minimum untuk menuntut penguasaan 100% alat produksi dan tanah.^[8]

Pertarungan antarproyek reorganisasi sepanjang 1945–1949 tidak menghasilkan pemenang mutlak. Negara Republik belum sepenuhnya menundukkan laskar, serikat buruh, dan kekuatan politik yang tumbuh selama revolusi. Namun, Angkatan Darat keluar dari perang dengan pengalaman memimpin pasukan, menjalankan pemerintahan di wilayah gerilya, membangun jaringan komando, serta mengajukan klaim historis sebagai kekuatan yang telah mempertahankan kelangsungan Republik. Pada saat yang sama, pembendungan revolusi sosial oleh pimpinan sipil dan komando militer menghilangkan banyak lembaga yang sempat dibangun rakyat untuk menguasai tanah dan produksi.^[9] Perang berakhir tanpa pemenang mutlak, namun tidak meninggalkan kapasitas yang setara di antara pihak-pihak yang pernah bertarung.

PKI, SOBSI, dan organisasi rakyat lain memasuki dekade 1950-an setelah mengalami pukulan besar. Peristiwa Madiun 1948 menghancurkan kepemimpinan dan jaringan gerakan kiri. Setelah penyerahan kedaulatan pasca Konferensi Meja Bundar 1949, PKI tidak bisa segera muncul ke permukaan. Mereka baru mulai menata kembali organisasinya pada 1951; itu pun langsung menghadapi represi dari pemerintahan Sukiman. Dalam beberapa tahun berikutnya, mereka baru bisa benar-benar mendapatkan anggota dan meraih suara signifikan dalam Pemilu 1955. Pemulihan tersebut tidak menghapus ketimpangan kapasitas yang diwariskan oleh Perang Kemerdekaan karena militer telah menguasai senjata, jaringan komando, serta sebagian aparatus negara.

Ketimpangan kapasitas hasil pembendungan revolusi tersebut menemukan ajang pembuktiannya yang paling krusial pada Peristiwa Desember 1957. Ketika krisis Irian Barat memuncak, serikat-serikat buruh di bawah Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI)—seperti buruh pelayaran, perkebunan, dan perbankan—melancarkan aksi pendudukan masif atas perusahaan-perusahaan milik kapitalis Belanda. Aksi ini digerakkan oleh logika worker control, sebuah upaya riil dari bawah untuk mendemokratisasi dan mengambil alih penguasaan modal besar. Akan tetapi, inisiatif radikal buruh ini segera dipotong oleh pimpinan Angkatan Darat. Menggunakan wewenang Keadaan Darurat (State of Siege), KSAD Jenderal A.H. Nasution melarang pengambilalihan lebih lanjut oleh serikat pekerja dan menyita seluruh perusahaan tersebut ke bawah otoritas Komando Militer. Perwira-perwira tentara kemudian ditempatkan sebagai direksi dan manajer di ratusan BUMN baru eks-Belanda.^[10]

Peristiwa 1957 ini menjadi saksi benturan langsung dua proyek atas objek material yang sama. Penguasaan militer atas BUMN, Pertamina, dan perkebunan raksasa—yang kelak melahirkan military entrepreneurs dan kapitalisme birokratik—bukanlah sifat bawaan oligarki, melainkan hasil penyitaan kontrarevolusioner (counter-revolutionary appropriation) atas proyek penguasaan alat produksi yang diawali oleh gerakan buruh. Militer tidak pernah menciptakan kapitalisme birokratik dari ruang hampa; mereka merebut, mengebiri agensi buruh, dan mengalih-rupakan capaian worker control menjadi sumber akumulasi modal aparatus negara.

Dengan demikian, Peristiwa 1965–1966 tidak pernah dapat diperlakukan sebagai titik nol tempat kekuasaan diciptakan secara ex nihilo. Tahun 1965 adalah hasil akhir dari dikalahkannya proyek reorganisasi dari bawah, sekaligus momen konsolidasi bagi aliansi militer-birokratik yang kapasitas materialnya telah dipupuk sejak pembendungan Revolusi 1945 dan penyitaan aset 1957. Membongkar silsilah kekuasaan sebelum 1965 akan meruntuhkan mistik kemahakuasaan oligarki. Ia memperlihatkan bahwa tatanan Orde Baru bukanlah takdir sejarah yang tak terhindarkan, melainkan sebuah keseimbangan negatif (negative equilibrium) karena didirikan di atas pemusnahan fisik, organisasi, dan kapasitas tandingan kelas bawah.

Bias Ruang Gerak Kapital

Problem periodisasi yang memotong sejarah pada 1965 berlanjut menjadi bias ruang dan bentuk kekuasaan.

Dampak destruktif terparah dari peristiwa 1965–1966 terhadap peta kekuatan material di Indonesia adalah likuidasi fisik dan pembekuan kelembagaan Barisan Tani Indonesia (BTI)—organisasi massa terbesar yang pada 1965 mengklaim hingga 9 sampai 16 juta anggota dan bertindak sebagai mesin penggerak utama dalam pengorganisiran dan memobilisasi kelas bawah pedesaan untuk memaksakan pelaksanaan UUPA 1960 dan UUBH. Kehancuran Barisan Tani Indonesia (BTI) pasca-1965 merupakan titik balik struktural paling krusial dalam sejarah agraria dan ekonomi-politik Indonesia karena tidak hanya menghabisi pucuk pimpinannya, tapi juga mencabut basis organisasi tandingan di tingkat lokal yang selama ini memungkinkan petani gurem dan buruh tani menantang penguasaan tanah oleh tuan tanah, pamong desa, dan aliansi militer. Pembantaian massal dan kriminalisasi atas kader BTI pasca-1965—yang disusul oleh pembekuan UUPA, penghapusan Pengadilan Land Reform (UU No. 7/1970), serta pemandulan partisipasi tani lewat kebijakan floating mass dan wadah tunggal HKTI (Keppres No. 55/1980)—secara sistematis mencabut kapasitas politik rakyat bawah untuk mereorganisasi kekuasaan atas alat produksi paling vital, yakni tanah.^[11]

Penghancuran BTI dan pembekuan pelaksanaan UUPA 1960—yang secara de facto dimasukkan ke dalam peti es (“put into the ice-box” dalam istilah Ernst Utrecht)^[12]—pada hakikatnya memicu reforma agraria terbalik sekaligus menjadi wujud konkret dari apa yang dinamakan W.F. Wertheim sebagai “counter-revolution in the countryside” (kontrarevolusi di pedesaan).^[13]  Rangkaian proses ini memulihkan kembali dominasi tuan tanah, mengalihkan penguasaan atas alat produksi vital (tanah) ke tangan elite lokal yang bersekutu dengan militer, memutus saluran konsolidasi politik rakyat pedesaan, dan pada akhirnya menggeser pusat amatan ekonomi-politik Indonesia sepenuhnya ke ruang urban-kapital. Akibat hilangnya organisasi tandingan tersebut, bentuk kekuasaan yang paling mencolok di mata pengamat adalah kekuasaan yang telah terkonsentrasi di perkotaan: lisensi impor, monopoli BUMN, kredit bank negara, konsesi hutan, dan jaringan bisnis keluarga kepresidenan. Pergeseran perhatian amatan inilah yang melahirkan bias urban-kapital di dalam studi ekonomi-politik Indonesia.

Dalam kerangka Robison dan Hadiz, kelas pemilik tanah di pedesaan memang dikenali keberadaannya, tetapi peran mereka dengan cepat dikesampingkan dari analisis utama. Mereka dinilai terfragmentasi dan berskala kecil, sehingga dianggap tidak memiliki kapasitas untuk membentuk blok politik dominan yang menguasai negara sebagaimana keluarga haciendero di Filipina.^[14] Perbandingan historis-komparatif ini secara sekilas tampak meyakinkan untuk menjelaskan perbedaan struktur elite antar-negara. Perbandingan tersebut menjadikan kemampuan membentuk blok politik nasional sebagai ukuran utama bagi bobot kelas pemilik tanah dalam analisis. Ukuran itu menerangkan mengapa mereka tidak menguasai negara seperti keluarga haciendero di Filipina, tetapi kurang memadai untuk menangkap kekuasaan material mereka atas kehidupan desa.

Fragmentasi pada skala nasional sama sekali tidak berarti ketiadaan dominasi pada skala lokal. Penguasaan tanah seluas lima atau sepuluh hektare memang tidak cukup untuk membuat seorang elit desa mampu menentukan kebijakan fiskal di Jakarta. Namun, di dalam sebuah desa dengan ribuan petani tanpa tanah dan buruh harian, penguasaan yang sama merupakan instrumen kekuasaan yang sangat menentukan. Penguasaan atas tanah bengkok, alokasi lahan garapan, sistem bagi hasil, ikatan utang-ijon, hingga akses terhadap pekerjaan harian memberi pemilik tanah lokal kemampuan untuk mengontrol penghidupan warga desa secara optimal. Penundukan lokal ini kelak diperkokoh secara teknokratis melalui UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan birokrasi pedesaan dan menempatkan kepala desa sebagai aparatus negara, yang dijahit langsung dengan pengawasan koersif aparat teritorial tingkat desa (Babinsa).^[15]

Problem ini memiliki akar teoretis pada usaha Robison dan Hadiz untuk membongkar tradisi kulturalisme dan patrimonialisme (selain penolakannya kepada pendekatan institusional). Dalam upayanya membuang penjelasan berbasis “budaya Jawa” atau “patron-klien” yang serba-abstrak, mereka menggeser fokus analisis ke arah pembentukan kelas kapitalis modern, akumulasi modal, dan pertautan antara pejabat birokrasi dengan bisnis besar. Peralihan fokus dari patrimonialisme menuju pembentukan kelas kapitalis modern membawa konsekuensi lain: hubungan produksi agraria memperoleh ruang yang jauh lebih kecil daripada pertautan antara birokrasi negara dan bisnis besar. Kritik atas kulturalisme akhirnya belum disertai pembacaan material yang sama tebal terhadap penguasaan tanah, kredit, dan tenaga kerja di pedesaan.^[16]

Akibatnya, hubungan antara konsolidasi oligarki di Jakarta dengan kepatuhan masyarakat di pedesaan terputus. Kekuasaan oligarkis Orde Baru yang berada di Istana, kementerian, dan direksi BUMN tidak pernah bekerja di ruang hampa. Proyek-proyek akumulasi kapital di tingkat nasional hanya dapat berjalan lancar karena di tingkat paling bawah terdapat lapisan elit lokal—pemilik tanah, pamong desa, rentenir, dan tokoh lokal—yang bertindak sebagai infrastruktur sosial kepatuhan untuk menjaga ketertiban dan ketergantungan ekonomi warga. Struktur agraria lokal inilah yang menjadi “kaki-kaki sosial” tempat kekuasaan oligarki urban bertumpu.

Pembendungan terhadap revolusi sosial 1945–1949 dan penumpasan gerakan tani 1965 memastikan terjadinya reforma agraria terbalik (reverse land reform); saat tanah-tanah milik bekas anggota BTI dirampas kembali dan struktur ketergantungan agraria dipulihkan untuk melayani tatanan baru. Melalui jejaring inilah surplus ekonomi desa diperas secara sistematis, seperti pada skema Bimas Gotong Royong dan pemaksaan kuota penyerahan beras BUUD/KUD di bawah harga pasar demi menopang komodifikasi pangan nasional di bawah kepatuhan BULOG.^[17]

Kurangnya perhatian terhadap hubungan agraria lokal membatasi daya penjelas analisis tersebut. Robison dan Hadiz memberikan uraian yang sangat tebal mengenai modal ketika dialokasikan melalui kredit bank, lisensi monopoli, dan tender pemerintah, sedangkan proses ekstraksi nilai dan pembentukan kepatuhan di tingkat tapak memperoleh perhatian lebih kecil. Akibatnya, hubungan antara akumulasi kapital di pusat kekuasaan dan penguasaan tanah, utang, serta tenaga kerja di pedesaan belum terlihat secara utuh.

Catatan Kaki

^[1] Ali Moertopo, The Acceleration and Modernization of 25 Years’ Development (CSIS, 1973), 82–87, dalam David Bourchier and Vedi R. Hadiz, eds., Indonesian Politics and Society: A Reader (RoutledgeCurzon, 2003), 47–48. Dokumen ini merupakan sumber primer tempat istilah dan doktrin massa mengambang dirumuskan oleh Ali Moertopo dan CSIS/Opsus, dengan mengadopsi gagasan deparpolisasi yang sempat dilontarkan Nurcholish Madjid. Di dalamnya tertera pembenaran resmi rezim bahwa masyarakat desa harus diisolasi dari perselisihan ideologis partai politik agar fokus pada agenda pembangunan nasional. Akibatnya, rakyat pedesaan terasing dari ruang keputusan politik harian dan hanya diposisikan sebagai objek pasif yang dimobilisasi lima tahun sekali dalam pemilihan umum.

^[2] Dalam Reorganising Power in Indonesia (2004), pembahasan mengenai Sekretariat Negara (Setneg) dan Tim 10 diuraikan pada Bab 2 (hlm. 58–60) serta Bab 4 (hlm. 106), Bappenas dibahas pada Bab 2 (hlm. 58–59) dan Bab 3 (hlm. 76, 88–89), sedangkan BPPT di bawah B.J. Habibie dikupas pada Bab 2 (hlm. 58–59), Bab 3 (hlm. 76, 87–89), dan Bab 4 (hlm. 106, 115–118); adapun dinamika oil slump, deregulasi, peran World Bank dan IMF, serta persaingan Soeharto dengan faksi militer diulas secara terpadu dalam Bab 1 (hlm. 20–23), Bab 2 (hlm. 58–60), Bab 3 (hlm. 71–76, 88–94), dan Bab 4 (hlm. 103–108, 115–118).

^[3] Menyebut kerangka Richard Robison dan Vedi R. Hadiz sebagai “reduksionisme antarelite” karena oligarki politico-business ditempatkan sebagai pusat gravitasi analitis utama sehingga perlawanan dari bawah cenderung diperlakukan sebagai variabel sekunder tanpa daya desak kausal mandiri. Namun, kualifikasi teoretis tetap diperlukan agar kritik ini tidak mengaburkan posisi teoritik mereka yang menolak voluntarisme elite maupun transitologi liberal (seperti dalam karya O’Donnell & Schmitter, Harold Crouch, atau R. William Liddle). Pembacaan empiris mereka tidak bersumber dari asumsi paktum atau kalkulasi pilihan rasional para elite, tapi konsekuensi pendekatan ekonomi-politik strukturalis yang berfokus pada besarnya ketimpangan kapasitas material dan organisasi antara kelompok dominan dan kelas bawah akibat akumulasi depolitisasi pasca-1965. Lihat catatan kaki berikutnya.

^[4] Krishna Sen—dengan merujuk Simon Philpott (Rethinking Indonesia: Postcolonialism, Knowledge, and the Social Sciences, London: Macmillan, 2000)—melihat bagaimana para Indonesianis selama tiga dekade di bawah Orde Baru terjebak dalam kacamata elitis yang menyempitkan dinamika politik nasional seolah-olah sekadar perseteruan antara rezim Soeharto dan sekelompok kecil elite oposisi perkotaan [lihat Krishna Sen, “The Internet and Middle Class Politics in Indonesia”, dalam Women in Indonesia: Gender, Equity and Development, ed. Kathryn Robinson dan Sharon Bessell (Singapore: ISEAS, 2002), 22]. Keterbatasan ini dipertegas oleh Ariel Heryanto dan Sumit K. Mandal [ed., Challenging Authoritarianism in Southeast Asia: Comparing Indonesia and Malaysia (London dan New York: Routledge Curzon, 2003), 2, 15], yang menunjukkan bahwa arus utama kajian politik Indonesia cenderung mengistimewakan (privileged) aktor negara, partai politik, dan faksi pimpinan, sembari mengabaikan dinamika sosial-kultural serta perlawanan di luar lembaga formal. Sementara itu, Marcus Mietzner [Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation (Singapore: ISEAS, 2009), 24] menunjuk bahwa model transisi berbasis pilihan rasional dan persaingan kepentingan pada akhirnya terjebak dalam reduksionisme yang menyempitkan proses perubahan politik menjadi sekadar kalkulasi pragmatis serta perebutan kekuasaan antarelite.

^[5] Revolusi sosial di Brebes, Pemalang, dan Tegal pada akhir tahun 1945 —yang kerap disebut Peristiwa Tiga Daerah—didorong oleh kebencian mendalam rakyat pedesaan terhadap birokrasi pangreh praja yang dianggap berkolusi dengan penjajah Jepang. Aksi massa ini melengserkan para pejabat tradisional dari jabatannya melalui tindakan pendobringan sekaligus berlanjut dengan pengambilalihan aset-aset ekonomi penting seperti penggilingan padi dan pabrik-pabrik gula peninggalan kolonial untuk dikendalikan di bawah komite atau pemerintahan rakyat yang baru. Lihat Lucas, Anton E. Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.

^[6] Di Banten, revolusi sosial dari bawah meletus pada Oktober 1945 ketika aliansi antara para ulama/kiai, aktivis veteran komunis eks-Boven Digoel dari pemberontakan 1926, serta kelompok jawara melancarkan aksi penggusuran (daulat) massal terhadap aparatus pamong praja dan elit aristokrasi lokal yang dianggap berkolaborasi dengan rezim kolonial. Massa meruntuhkan struktur kekuasaan lama dengan membentuk Dewan Rakyat sebagai badan pemerintahan tertinggi serta mendirikan Laskar Rakyat berbasis jawara untuk mengambil alih kontrol administratif, menghapuskan pajak, dan membagikan stok pangan serta pakaian cadangan Jepang kepada rakyat. Lihat Michael Michael C. Williams, Communism, Religion, and Revolt in Banten (Ohio University Center for International Studies, 1990), 275–309; Else Ensering, “Banten in Times of Revolution”, Archipel 50 (1995): 131–64.

^[7] Di pesisir Sumatra Timur, Revolusi Sosial meletus pada Maret 1946 ketika aliansi laskar pemuda, buruh tani/bekas kuli kontrak perkebunan, serta eksponen gerakan kiri (seperti Pesindo, Gerindo, dan pergerakan buruh/PKI) melancarkan aksi penangkapan, penggulingan, hingga pembunuhan massal terhadap dinasti kesultanan Melayu (seperti Kesultanan Langkat, Asahan, dan Serdang) yang dianggap feodal, represif, dan berkolaborasi dengan Belanda. Gerakan dari bawah ini sekaligus merobohkan struktur ekonomi-politik kolonial dengan menduduki dan menguasai secara langsung konsesi-konsesi perkebunan besar Belanda di Sabuk Deli (seperti tembakau dan karet), serta memanfaatkan komoditas eksportir tersebut demi membiayai perjuangan Republik dan logistik militer independen. Anthony Reid, The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1979), hlm. 218–268.

^[8] Diinisiasi melalui kongres di Purwokerto dan Solo pada Januari 1946, Persatuan Perjuangan berhasil menghimpun lebih dari 140 organisasi massa, serikat buruh, laskar rakyat, hingga elemen pimpinan tentara di bawah kepemimpinan Tan Malaka. Konsolidasi ini mengusung Program Minimum yang menuntut pengakuan “100% Merdeka”, penolakan diplomasi kompromistis dengan Belanda, serta penyitaan dan penguasaan penuh atas seluruh perkebunan, industri, dan tambang asing oleh rakyat. Lihat Schulte Nordholt dan Harry A. Poeze, Merdeka: The Struggle for Indonesian Independence and the Republic’s Precarious Rise 1945–1950 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2023), hlm. 168–178.

^[9] Proses pembendungan revolusi sosial dan pelembagaan ketimpangan kapasitas material antara militer dan gerakan rakyat ini terdokumentasi dalam beberapa fase krusial sepanjang 1945–1949. Pertama, kebijakan diplomasi pimpinan sipil (Sjahrir-Hatta) yang dipadu dengan konsolidasi komando militer secara sistematis menindas proyek reorganisasi dari bawah—mulai dari penangkapan pimpinan Persatuan Perjuangan pada Maret 1946 hingga pelembagaan program Reorganisasi dan Rasionalisasi (Re-Ra) oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta dan Kolonel A.H. Nasution pada 1948 yang membubarkan TNI Masyarakat (Biro Perjuangan) serta melucuti laskar-laskar rakyat bersenjata [lihat Anthony Reid, The Indonesian National Revolution 1945–1950 (Hawthorn: Longman, 1974), 89, 135] Kedua, pelumpuhan kekuatan bersenjata rakyat ini menyisakan tentara reguler sebagai satu-satunya pemegang monopoli kekerasan, yang kemudian memproklamasikan Pemerintahan Militer dan membangun jaringan Wehrkreis di bawah pimpinan Nasution pada Desember 1948—sebuah struktur pertahanan teritorial paralel dengan birokrasi sipil yang menjadi cikal bakal Dwifungsi ABRI dan sistem Kodam/Korem/Kodim/Babinsa [lihat Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia, ed. rev. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2007), 28, 222]. Ketiga, implikasi dari kekalahan politik gerakan rakyat ini adalah terputusnya kontrol buruh-tani atas perkebunan dan pabrik-pabrik bekas kolonial, yang dikembalikan ke bawah perlindungan hukum negara dan kelak diambil alih oleh perwira tentara pasca-nasionalisasi 1957 [lihat Robert Cribb, Gangsters and Revolutionaries: The Jakarta People’s Militia and the Indonesian Revolution 1945–1949 (Jakarta & Kuala Lumpur: Equinox Publishing, 2009), 92, 122.

^[10]  Aksi sepihak yang digerakkan oleh prinsip worker control ini meletus pada awal Desember 1957 ketika buruh pelayaran KPM, perkebunan (SARBUPRI), dan perbankan di bawah SOBSI mengambil alih kantor pusat serta fasilitas perusahaan-perusahaan raksasa Belanda secara serentak di Jakarta, Jawa, dan Sumatra. Inisiatif dari bawah tersebut bertujuan memutus dominasi kapital kolonial dan mengalihkan penguasaan alat produksi strategis langsung ke tangan kelas pekerja. Namun, aksi radikal ini segera direspons oleh kepemimpinan Angkatan Darat di bawah Kasad Jenderal A.H. Nasution yang memanfaatkan status Keadaan Darurat Perang (SOB) untuk merebut kembali kendali operasional dan melarang pengambilalihan liar oleh serikat buruh. Akibatnya, alih-alih melahirkan kontrol demokratis oleh pekerja, pengambilalihan 1957 justru dialihkan oleh negara menjadi landasan institusional bagi lahirnya military entrepreneurs dan kapitalisme birokratik di Indonesia. Lihat I. Tedjasukmana, The Political Character of the Indonesian Trade Union Movement (Ithaca, NY: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1958), hlm. 22–29, 75, 124; Thomas Lindblad, Bridges to New Bussiness: The Economic Decolonization of Indonesia (Leiden: KITLV Press, 2008), hlm. viii (Pendahuluan), 108-109.

^[11] Mengenai peran BTI sebagai mesin penggerak utama reorganisasi agraria dan mobilisasi petani atas tanah garapan pra-1965, lihat Ahmad Nashih Luthfi, Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Madzhab Bogor (Yogyakarta: STPN Press, 2011), 118–121. Mengenai pembantaian fisik BTI, pembekuan UUPA 1960, dan demobilisasi struktural pedesaan melalui kebijakan floating mass serta pencabutan kelembagaan land reform partisipatif oleh birokrasi Orde Baru, lihat Hilmar Farid dkk., “Sejarah/Geografi Agraria Indonesia”, dalam Sejarah-Geografi Agraria Indonesia (2017), 187–192; serta Ahmad Nashih Luthfi, Razif, dan M. Fauzi, Kronik Agraria Indonesia (Yogyakarta: STPN Press, 2011), 188–193.

^[12] Mengenai formulasi dibekukannya landreform (“put into the ice-box”) dan terjadinya penyitaan kembali tanah redistribusi (“reverse land reform”), lihat Ernst Utrecht, “Land Reform in Indonesia,” Bulletin of Indonesian Economic Studies 5, no. 3 (1969): 84–86. Reverse land reform (reforma agraria terbalik) adalah proses pembalikan redistribusi tanah pasca-peristiwa 1965, di mana lahan-lahan pertanian yang sempat dialokasikan kepada petani gurem dan buruh tani disita serta dikembalikan secara paksa ke tangan tuan tanah, pamong desa, dan aliansi militer-lokal.

^[13] Konsep kontra-revolusi di pedesaan (rural counter-revolution) dan dampak struktural pembubaran BTI terhadap penghancuran kapasitas politik petani dirujuk dari Willem F. Wertheim, “From Aliran towards Class Struggle in the Countryside of Java”, Pacific Viewpoint 10, no. 2 (1969): 14–15. Lihat pula analisis ulang mengenai keterputusan gerakan agraria pasca-1965 dalam Iqra Anugrah, “Movements for Land Rights,” dalam Activists in Transition: Progressive Politics in Democratic Indonesia, ed. Thushara Dibley dan Michele Ford. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2019), hlm. 80–82.

^[14] Robison dan Hadiz berargumen bahwa tidak seperti di Filipina, di mana keluarga haciendero berhasil mengonsolidasikan basis landed wealth menjadi blok oligarki yang menguasai negara, kelas pemilik tanah di Indonesia terfragmentasi dan hanya berskala lokal. Akibatnya, mereka dinilai tidak memiliki kapasitas material dan organisasi untuk membentuk kekuatan politik dominan di tingkat nasional.Penilaian historis-komparatif inilah yang membuat fokus analisis Robison dan Hadiz bergeser dari hubungan kekuasaan agraria di pedesaan menuju pertautan antara pejabat birokrasi-militer dan kapital besar di kawasan perkotaan. Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, Reorganising Power in Indonesia, hlm. 15–16, 40–43.

^[15] Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa berdampak secara sistematis pada penghancuran otonomi asli dan kelembagaan tradisional masyarakat adat di berbagai daerah (seperti nagari di Minangkabau, marga di Sumatra, hingga tatanan adat di Jawa dan Kalimantan) melalui penyeragaman birokrasi pedesaan yang bersifat Jawa-sentris. Kebijakan ini mengubah fungsi kepala desa dari wakil komunitas lokal menjadi agen birokrasi dan perpanjangan tangan pemerintah pusat (state apparatus), yang dikombinasikan dengan penguasaan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) oleh kepala desa serta pengawasan koersif aparat teritorial tingkat desa (Babinsa). Akibatnya, dinamika politik lokal yang demokratis-partisipatif mengalami kelumpuhan total, sementara desa ditundukkan secara teknokratis menjadi instrumen penetrasi, pengawasan massa, dan pengerahan proyek Orde Baru. Lihat Taufiq Tanasaldy, Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia: Dayak Politics of West Kalimantan (Leiden: KITLV Press, 2012), 201–203; dan Farid and Luthfi, Sejarah/Geografi Agraria Indonesia, 193–9.

^[16] Penolakan terhadap pendekatan institusionalisme liberal dan transitologi diuraikan Robison dan Hadiz dalam Bab 1 (hlm. 21–26) dan Bab 10 (hlm. 253–258). Sementara itu, penolakan terhadap pendekatan kulturalisme, patrimonialisme Jawa, dan theatre state dibahas secara mendalam pada Bab 1 (hlm. 4–5) dan Bab 2 (hlm. 40–43).

^[17] Mengenai penyerahan hasil panen dalam skema Bimas Gotong Royong serta pemaksaan kuota penyerahan gabah/beras oleh pengurus BUUD/KUD dan aparat birokrasi lokal kepada petani di bawah harga dasar resmi demi memenuhi target pengadaan nasional BULOG, lihat Jamie S. Davidson, Rice Politics in Southeast Asia: Legacies of the Green Revolution (Cambridge: Cambridge University Press, 2026), 89, 91–92; serta Luthfi, Melacak Sejarah Pemikiran Agraria, 150–51.

Zen RS, pengelola toko buku, tinggal di Bandung. Naskah ini ditulis untuk acara diskusi edisi Indonesia Reorganising Power yang diterbitkan oleh Penerbit GDN Press sebagai Reorganisasi Kekuasaan di Indonesia: Politik Oligarki di Era Pasar.

KULIAH gratis kembali menjadi janji yang ramai dibicarakan. Pada September 2026, Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyebut negara membutuhkan Rp93,74 triliun per tahun untuk menggratiskan seluruh perguruan tinggi negeri (PTN). Beberapa hari kemudian, DPR mengesahkan APBN 2027. Pagu Kemdiktisaintek ditetapkan Rp66,44 triliun, dengan tambahan Rp1,27 triliun yang seluruhnya diarahkan ke KIP Kuliah. Tidak ada pos kuliah gratis di dalamnya. Hingga esai ini selesai ditulis, 11 Oktober 2026, skema finalnya pun belum diumumkan, dan Komisi X DPR masih meminta penjelasan yang lebih rinci serta dukungan setara bagi perguruan tinggi swasta.

Jarak antara janji dan anggaran itu sering dibaca sebagai soal political will. Soal political will adalah soal daya tawar gerakan. Saya mengajukan pertanyaan lain yang nampaknya lebih mendasar: andai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di PTN benar-benar dihapus besok pagi, apa yang berubah bagi anak dari keluarga termiskin, dan apa yang tetap sama?

Yang Berubah: Harga Tiket

Menurut Statistik Penunjang Pendidikan 2024, rata-rata biaya kuliah per mahasiswa pada tahun ajaran 2023/2024 mencapai Rp19,01 juta setahun. SPP atau UKT hanya menyerap 33,47% dari jumlah itu, sedangkan uang saku dan transportasi bersama-sama menyerap 35,13% + 18,25% = 53,38%. Pola ini sudah tampak pada 2017/2018, ketika uang saku dan transportasi menyerap 35,98% + 15,09% = 51,07%, sedangkan SPP 34,35%. Dengan kata lain, UKT adalah harga tiket, sedangkan bagian terbesar ongkos perjalanannya adalah biaya hidup selama kuliah (Grafik 1).

Sumber: BPS, Statistik Penunjang Pendidikan 2018 dan 2024.

Bagi keluarga dalam kelompok 40% pengeluaran terbawah, biaya kuliah seorang mahasiswa rata-rata Rp12,48 juta setahun, naik 28,1% dari Rp9,74 juta pada 2017/2018.

Seberapa berat angka itu dapat ditakar terhadap konsumsi. Konsumsi per kapita setahun suatu kelompok sama dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dikali 12, dikali pangsa pengeluaran kelompok, dibagi pangsa penduduknya. Untuk 40% terbawah: Rp1.500.556 × 12 × 18,40% ÷ 40% = Rp8,28 juta. Biaya kuliah seorang mahasiswa dari keluarga itu dengan demikian setara 12,48 ÷ 8,28 = 1,51 kali konsumsi setahun seorang anggota keluarganya.

Bila UKT PTN menjadi nol, berapa yang dihemat? BPS memang tidak menerbitkan komposisi biaya menurut kelompok pengeluaran, sehingga perlu ada asumsi yang kita buat sendiri. Bila porsi UKT keluarga 40% terbawah sama dengan rata-rata nasional, penghematannya 12,48 × 33,47% = Rp4,18 juta, dan masih tersisa 12,48 − 4,18 = Rp8,30 juta. Dengan porsi rata-rata mahasiswa PTN (34,69%), penghematannya 12,48 × 34,69% = Rp4,33 juta dan sisanya Rp8,15 juta. Perlu diingat, angka tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai batas atas sebab UKT diatur berjenjang dan keluarga termiskin cenderung berada di golongan rendah.

Penghematan itu juga tidak sampai ke semua anak dari keluarga termiskin. Bagi penerima KIP Kuliah, yang UKT-nya sudah dibayar negara, pembebasan UKT tidak menghemat apa-apa, dan bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) kebijakan itu tidak berlaku. Bagi keluarga 40% terbawah yang anaknya kuliah di PTN dan tidak menerima KIP Kuliah, penghematan itu tetap berarti, tetapi hanya 4,18 ÷ 12,48 = 33,5%, atau sekitar sepertiga, dari ongkos yang mereka keluarkan.

Manfaat pembebasan UKT juga cenderung mengalir ke atas. Untuk mengukurnya, kita dapat membagi manfaat suatu subsidi menurut kelompok pengeluaran berdasarkan siapa yang memakai layanan yang disubsidi. Bila pembebasan UKT bernilai sama untuk setiap mahasiswa, pangsa manfaat suatu kuintil sama dengan pangsa mahasiswanya. Karena setiap kuintil pengeluaran mencakup seperlima penduduk, pangsa mahasiswa itu dapat didekati dengan angka partisipasi kasar (APK) kuintil tersebut dibagi jumlah APK kelima kuintil:

Hasilnya, kelompok 40% terbawah (kuintil 1 dan 2) menerima 10,8% + 14,8% = 25,7% manfaat, sedangkan 20% teratas menerima 34,7%, atau 34,7 ÷ 25,7 = 1,35 kali lipat. Angka itu perlu dibaca dengan tiga catatan. Pertama, ia mengandaikan jumlah penduduk umur 19–23 tahun kurang lebih sama di setiap kuintil. Kedua, karena UKT berjenjang, kelompok atas menerima pembebasan rupiah yang lebih besar per orang, sehingga ketimpangan manfaat yang sebenarnya lebih besar daripada tabel di atas. Ketiga, APK mencakup mahasiswa PTS, padahal pembebasan hanya berlaku di PTN, dan komposisi mahasiswa PTN menurut kuintil belum dipublikasikan. Paling tidak, bahwa yang paling beruabah Adalah harga tiket dan perubahan itu paling banyak dinikmati kelompok yang sudah lebih banyak kuliah adalah deduksi yang punya justifikasi.

Yang Tetap (1): Ongkos Hidup

Sisa sekitar Rp8 juta setahun itu sejalan dengan hambatan yang paling sering dilaporkan anak muda. Menurut Statistik Pendidikan 2025, di antara penduduk berusia 19–23 tahun yang belum pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi, 39,73% menyebut alasan utamanya bekerja atau mencari nafkah, dan 13,54% menyebut tidak ada biaya. Kedua alasan yang bersifat ekonomistik itu mencakup 39,73% + 13,54% = 53,27%. Sebagian mahasiswa menutup ongkos itu dengan bekerja. Pada 2025, 30,55% peserta didik jenjang perguruan tinggi tercatat bekerja, meski data tidak mencatat apakah penghasilannya dipakai untuk biaya kuliah.

Sementara itu, APK perguruan tinggi kuintil terbawah turun dari 19,46% pada 2022 menjadi 17,30% pada 2025, ketika kuintil kedua sampai kelima tetap naik (Grafik 2). Kuintil teratas berada di 55,37%, atau 55,37 ÷ 17,30 = 3,20 kali kuintil terbawah.

Sumber: BPS, tabel APK perguruan tinggi menurut kuintil pengeluaran.

Satu-satunya instrumen negara yang menanggung ongkos hidup adalah KIP Kuliah. Pada 2026, anggarannya Rp15,3 triliun untuk 1.047.221 penerima, dengan tunjangan hidup Rp800 ribu sampai Rp1,4 juta per bulan menurut klaster lokasi kampus. Besaran klaster itu belum berubah sejak 2021. Kita dapat melihat adanya erosi daya beli dengan mendeflasi nilai nominal yang tidak diindeksasi dengan indeks harga konsumen (IHK). Karena IHK kini memakai tahun dasar 2022=100, IHK Desember 2021 perlu disambung lebih dulu. IHK Desember 2023 sebesar 105,15 dibagi inflasi Desember 2023 (2,61%) dan Desember 2022 (5,51%) memberi 105,15 ÷ 1,0261 ÷ 1,0551 = 97,13. Terhadap IHK September 2026 sebesar 112,31, hasilnya sebagai berikut (Grafik 3):

Sumber: perhitungan penulis dari BPS (IHK) dan laman resmi KIP Kuliah.

Saya memang tidak menelusuri evaluasi kausal berskala nasional atas dampak Bidikmisi atau KIP Kuliah terhadap partisipasi kuliah, studi yang ada umumnya studi kasus satu kampus atau survei penerima. Karena itu, angka-angka di atas lebih aman dibaca sebagai gambaran beban yang tidak tersentuh pembebasan UKT.

Yang Tetap (2): Kampus Swasta

Kebijakan yang dibahas hanya berlaku di PTN, padahal mayoritas mahasiswa baru belajar di PTS. Menurut Statistik Pendidikan Tinggi PDDikti, jumlah mahasiswa baru nasional hampir tidak berubah, dari 1.830.996 orang pada 2019/2020 menjadi 1.835.693 orang pada 2024/2025. Dalam periode itu, mahasiswa baru PTN bertambah 851.983 − 762.084 = 89.899 orang, sedangkan mahasiswa baru PTS berkurang 983.710 − 1.068.912 = −85.202 orang. Porsi PTS turun dari 1.068.912 ÷ 1.830.996 = 58,4% menjadi 983.710 ÷ 1.835.693 = 53,6%, tetapi masih lebih dari separuh.

Penerima baru KIP Kuliah pun 56% berada di PTS pada 2023. Di PTS, SPP menyerap 40,22% biaya kuliah pada tahun ajaran 2020/2021, data PTS terbaru. Dengan rata-rata biaya kuliah PTS Rp17,01 juta setahun pada tahun ajaran itu, SPP rata-rata mahasiswa PTS setara 17,01 × 40,22% = Rp6,84 juta, lebih besar daripada seluruh penghematan maksimum keluarga termiskin di PTN bila UKT dihapus.

PTS juga tempat sebagian besar mahasiswa yang tidak sampai lulus. Dari 289.670 mahasiswa yang putus kuliah pada 2025, 213.800 orang berasal dari PTS, atau 213.800 ÷ 289.670 = 73,8%. Dibandingkan dengan jumlah mahasiswa terdaftar, tingkat putus kuliah PTS 213.800 ÷ 4.833.473 = 4,4%, sedangkan PTN 49.831 ÷ 4.408.472 = 1,1%. Kuliah gratis PTN tidak menyentuh kampus-kampus ini. Ia justru menambah keunggulan harga PTN tepat ketika komposisi mahasiswa baru sudah bergeser ke arahnya.

Yang Tetap (3): Pasar Kerja

Pertanyaan terakhir adalah apa destinasi tujuan dari kereta, apa yang didapat setelah lulus. Pada Februari 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan D-IV sampai S-3 1,10 poin di bawah lulusan SMA. Pada Februari 2026, selisih itu tinggal 0,10 poin. Ijazah sarjana memangg masih punya kelebihan. Rata-rata upah buruh lulusan D-IV ke atas Rp4,77 juta per bulan, atau 1,55 kali lulusan SMA.

Namun, mutu pekerjaannya bergeser, terutama mengenai informalitas pekerjaan yang didapat. Informalitas di sini memakai definisi resmi BPS berbasis status pekerjaan, yaitu jumlah porsi yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga tak dibayar. Di antara lulusan universitas yang bekerja, porsinya naik dari 4,89 + 3,63 + 0,26 + 3,14 = 11,9% pada 2016 menjadi 8,90 + 3,94 + 1,90 + 4,44 = 19,2% pada 2025, sementara porsi yang sama pada seluruh angkatan kerja nyaris tetap, dari 57,6% menjadi 57,8%. Jumlah pekerja bebas bergelar naik 281.941 ÷ 24.845 = 11,3 kali, dan pekerja keluarga tak dibayar bergelar 704.465 ÷ 348.626 = 2,0 kali. Dengan definisi formalitas ICLS-17, Bank Dunia mencatat porsi pekerja berpendidikan tinggi dalam kerja upahan formal turun dari 74,1% pada 2018 menjadi 67,8% pada 2025.

Sumber: BPS, BRS Sakernas Februari 2026; Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2016 dan 2025.

Orang-orang yang mendapat kerja pun tidak selalu bekerja sesuai jenjangnya. LPEM FEB UI memperkirakan sekitar 8,01 juta lulusan S-1 bekerja di bawah kualifikasinya, dan ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan berkaitan dengan upah yang lebih rendah (Wicaksono, P., Theresia, I. & Al Aufa, B., 2023).  Sekali lagi, kuliah gratis menyangkut harga tiket kereta; sementara destinasinya, keadaan di pasar kerja ini tidak ikut berubah, malah memburuk.

Berapa Harga Pilihan Lain

Angka Rp93,74 triliun mencakup kebutuhan biaya PTN menurut standar biaya Kemdiktisaintek untuk 2.833.169 mahasiswa D-3, D-4, dan S-1, atau 93,74 triliun ÷ 2.833.169 = Rp33,1 juta per mahasiswa setahun. Sebagian sudah dibiayai negara lewat BOPTN (Rp9,4 triliun) dan bantuan PTN-BH (Rp2,37 triliun), sehingga bila angka itu belum dikurangi subsidi yang ada, kebutuhan tambahannya 93,74 − 9,4 − 2,37 = Rp81,97 triliun; bila sudah, Rp93,74 triliun. Terhadap anggaran pendidikan APBN 2027 sebesar Rp823,9 triliun, rentang itu setara 82 ÷ 823,9 = 10,0% sampai 93,74 ÷ 823,9 = 11,4%. Sebagai pembanding, pagu Badan Gizi Nasional untuk Makan Bergizi Gratis 2027 mencapai Rp240,2 triliun, atau 240,2 ÷ 823,9 = 29,2% anggaran pendidikan.

Kalau kita timbang-timbang, ada pilihan yang langsung menyasar ongkos hidup dan mahasiswa PTS, dan hasilnya jauh lebih murah. Tabel berikut adalah simulasi orde besaran, bukan estimasi fiskal resmi:

Paket biaya hidup setara 6,0 ÷ 823,9 = 0,7% sampai 11,1 ÷ 823,9 = 1,3% anggaran pendidikan 2027, atau 6,0 ÷ 93,74 = 6,4% sampai 11,1 ÷ 82 = 13,5% kebutuhan tambahan kuliah gratis PTN (Grafik 5). SPP penerima baru di PTS dihitung dalam harga nominal 2020/2021, data PTS terbaru.

Sumber: perhitungan penulis; rumus pada tabel di atas.

Perlu diingat kalau pertama, penerima KIP Kuliah kini disaring lewat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang error inklusi-eksklusinya menurut BPS masih sekitar 23%, sehingga perluasan bantuan membutuhkan jalur sanggah. Kedua, tunjangan tunai dapat sebagian terserap sewa kos bila pasokan hunian di sekitar kampus bersifat inelastis. Soalnya. beberapa riset terbaru tentang tunjangan perumahan menemukan hal yang beragam. Di Finlandia, kenaikan besar tunjangan hampir tidak menaikkan sewa, sedangkan di Prancis kenaikan sewa lebih besar ketika pasokan hunian inelastis (Grislain-Letrémy, C. & Trevien, C., 2022)  Pasar sewa tempat tinggal di sekitar Universitas Negeri Semarang, sebagai contoh, sudah menjadi berjenjang, sehingga penyediaan hunian seperti asrama layak menyertai agenda kenaikan tunjangan.

Simpulan

Kembali ke pertanyaan awal. Andai UKT di PTN dihapus besok pagi, apa yang berubah bagi anak dari keluarga termiskin, dan apa yang tetap sama?

Ternyata,yang berubah adalah harga tiket. Keluarga 40% terbawah yang anaknya kuliah di PTN dan membayar UKT menghemat paling banyak Rp4,18–4,33 juta setahun, sekitar sepertiga ongkosnya. Penerima KIP Kuliah dan mahasiswa PTS tidak menghemat apa-apa. Karena kuliah masih terkonsentrasi di kelompok atas, 34,7% manfaatnya jatuh ke 20% teratas, sedangkan 40% terbawah menerima 25,7%.

Yang tetap sama ada tiga. Pertama, ongkos hidup. Rp8,15–8,30 juta setahun tetap ditanggung keluarga termiskin, sementara tunjangan KIP Kuliah sudah kehilangan 11,0–13,5% daya belinya. Kedua, situasi di kampus swasta, tempat 53,6% mahasiswa baru belajar, 56% penerima baru KIP Kuliah berada, dan 73,8% mahasiswa yang putus kuliah tercatat. Ketiga, pasar kerja, selisih TPT antara lulusan SMA dan sarjana tinggal 0,10 poin, dan porsi lulusan dalam kerja berstatus informal naik dari 11,9% menjadi 19,2%.

Memang, kebijakan pembebasan UKT tidak serta merta perlu langsung ditolak. Malah, tidak cukup bila berdiri sendiri. Agar jawaban atas pertanyaan tadi berubah, tuntutannya perlu menyasar apa yang tetap sama, dari tunjangan hidup KIP Kuliah yang diindeksasi dan diperluas ke PTS, dengan biaya Rp6,0–11,1 triliun atau 0,7–1,3% anggaran Pendidikan, hunian di sekitar kampus (yang mungkin dapat disinkronkan dengan gerakan mendukung hunian layak bagi warga juga, misalnya lewat hunian vertikal seperti rusun, reforma agrarian perkotaan, dst), dan penciptaan kerja berkualitas yang dituntut sebagai agenda tersendiri, seperti lewat reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional. Artinya, gerakan Pendidikan tidak dapat berdiri sendiri dan harus bergabung, terkoordinasi, dan satu langgam satu nafas dengan gerakan rakyat progresif yang lebih luas. Kuliah gratis meman harga tiket. Ongkos perjalanan dan stasiun tujuannya jangan lupa diperjuangkan.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2017–2025). Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi (PT) menurut kuintil pengeluaran, 2015–2025 [Tabel statistik]. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0NCMy/angka-partisipasi-kasar–apk–perguruan-tinggi–pt–menurut-kuintil-pengeluaran.html

Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik penunjang pendidikan 2018. https://www.bps.go.id/id/publication/2019/07/05/b18a5bd0c21ca2c13127d382

______. (2022). Statistik penunjang pendidikan 2021. https://www.bps.go.id/id/publication/2022/06/30/994083098999eaec4abc9207

______. (2024a). Berita resmi statistik: Gini ratio Maret 2024. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2371/gini-ratio-in-march-2024-was-0-379-.html

______. (2024b). Berita resmi statistik: Inflasi Desember 2023. https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2024/01/02/2299/inflasi-year-on-year–y-on-y–pada-desember-2023-sebesar-2-61-persen–inflasi-tertinggi-terjadi-di-sumenep-sebesar-5-08-persen-.html

______. (2024c). Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia, Maret 2024. https://www.bps.go.id/id/publication/2024/10/18/b392b2e96c87c090a6f8d9c2/pengeluaran-untuk-konsumsi-penduduk-indonesia–maret-2024.html

______. (2025a). Berita resmi statistik: Inflasi Desember 2024. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/02/2397

______. (2025b). Statistik penunjang pendidikan 2024. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/05/28/1d3b07ea55c4e8d8ce5d5859/statistik-penunjang-pendidikan-2024.htm

______. (2025c). Statistik pendidikan 2025. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/11/21/d048070f37740b0e04d99350/statistics-of-education-2025.html

______. (2026a, 5 Mei). Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Februari 2026. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/05/2574/tingkat-pengangguran-terbuka–tpt–sebesar-4-68-persen–rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-29-juta-rupiah-.html

______. (2026b, 1 Oktober). Berita resmi statistik: Inflasi September 2026. https://www.cnbcindonesia.com/news/20261001103939-4-772432/breaking-news-ri-catat-inflasi-030-pada-september-2026

______. (t.t.). Keadaan angkatan kerja di Indonesia Agustus 2016 dan Agustus 2025.

______. (t.t.). Tabel statistik APK perguruan tinggi menurut kuintil pengeluaran, 2015–2025. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0NCMy/angka-partisipasi-kasar–apk–perguruan-tinggi–pt–menurut-kuintil-pengeluaran.html

CNN Indonesia. (2026, 29 September). Suahasil ungkap anggaran pendidikan 2027 Rp824 T, naik 13,9 persen. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260929151251-532-1409550/suahasil-ungkap-anggaran-pendidikan-2027-rp824-t-naik-139-persen

Demery, L. (2000). Benefit incidence: A practitioner’s guide. World Bank. https://documents1.worldbank.org/curated/en/574221468135940764/pdf/351170Benefit0incidence0practitioner.pdf

detikEdu. (2025). Bantuan PTN dan PTS kena efisiensi anggaran, UKT bakal naik. https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7778247/bantuan-ptn-dan-pts-kena-efisiensi-anggaran-ukt-bakal-naik

______. (2026, 23 September). Dapat tambahan Rp1,2 T buat KIP Kuliah, anggaran Kemdikti 2027 jadi Rp66,44 T. https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-8675081/dapat-tambahan-rp-1-2-t-buat-kip-kuliah-anggaran-kemdikti-2027-jadi-rp-66-44-t

Eerola, E., Lyytikäinen, T., Saarimaa, T., & Vanhapelto, T. (2024). The incidence of rent subsidies: Evidence on rents, housing choices and supply (CESifo Working Paper No. 11478). CESifo. https://www.cesifo.org/en/publications/2024/working-paper/incidence-rent-subsidies-evidence-rents-housing-choices-and-supply

FIN.co.id. (2026, 4 Oktober). Kuliah gratis jangan hanya untuk PTN, Komisi X DPR minta PTS dapat dukungan setara. https://news.fin.co.id/2026/10/04/kuliah-gratis-jangan-hanya-untuk-ptn-komisi-x-dpr-minta-pts-dapat-dukungan-setara

Grislain-Letrémy, C., & Trevien, C. (2022). The long-term impact of housing subsidies on the rental sector: The French example (Banque de France Working Paper No. 886). Banque de France.

Jawa Pos. (2026, 23 September). Mendiktisaintek Brian Yuliarto sebut butuh Rp93,742 triliun untuk gratiskan seluruh PTN. https://www.jawapos.com/pendidikan/2609230293/mendiktisaintek-brian-yuliarto-sebut-butuh-rp-93742-triliun-untuk-gratiskan-seluruh-ptn?page=all

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2025). Statistik pendidikan tinggi 2025. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. https://data.kemdiktisaintek.go.id/download/publications/3

______. (2025). RAPBN 2026: Anggaran pendidikan tinggi, dosen, dan Sekolah Garuda diperkuat untuk cetak SDM unggul. https://kemdiktisaintek.go.id/news/article/rapbn-2026-anggaran-pendidikan-tinggi-dosen-dan-sekolah-garuda-diperkuat-untuk-cetak-sdm-unggul

Kompas.com. (2026, 25 Februari). Anggaran KIP Kuliah 2026 naik jadi Rp15,3 triliun, sasar 2300 maba. https://www.kompas.com/edu/read/2026/02/25/103907971/anggaran-kip-kuliah-2026-naik-jadi-rp-153-triliun-sasar-2300-maba

Kompas.id. (2026). LPEM UI: 8 juta sarjana kerja di bawah kualifikasi pendidikan. https://www.kompas.id/artikel/lpem-ui-8-juta-sarjana-kerja-di-bawah-kualifikasi-pendidikan

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. (2026, Juli). Labor market brief.

Ngabiyanto, & Atmojo, D. P. (2026). Studentification in the Global South: Neoliberal university reform and speculative housing in Semarang, Indonesia. Geoforum, 170, 104541. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2026.104541

Okezone. (2026, 3 September). Anggaran BGN 2027 tembus Rp240,2 triliun, mayoritas untuk MBG. https://www.rctiplus.com/news/detail/okezone/5465507/anggaran-bgn-2027-tembus-rp240-2-triliun–mayoritas-untuk-mbg

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. (2023). Fakta-fakta KIP Kuliah 2023. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id/fakta-fakta-kip-kuliah-2023/

______. (t.t.). Panduan KIP Kuliah. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/panduan

World Bank. (2026, Juni). Indonesia economic prospects. https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/229b85c1-fc35-46ad-ab26-ede5d18b51f2/content

Wicaksono, P., Theresia, I., & Al Aufa, B. (2023). Education–occupation mismatch and its wage penalties: Evidence from Indonesia.

Anju Gerald aktif di Lingkar Belajar Pergerakan (LBP).

Wawancara di bawah ini merupakan adaptasi dari episode keenam Nusantara, sebuah serial tentang sejarah Indonesia yang ditayangkan dalam podcast The Dig dan dipandu oleh Daniel Denvir. Rekaman audio asli mula-mula ditranskripsikan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI), kemudian ditelaah, dikoreksi, dan disunting secara saksama oleh Ismail Al-‘Alam, editor di IndoPROGRESS. Selanjutnya, percakapan tersebut ditulis ulang dalam format jurnalistik untuk meningkatkan kejelasan, koherensi, dan keterbacaan, tanpa mengubah substansi maupun argumen yang disampaikan para pembicara.

PERISTIWA 1965 menjadi salah satu titik balik paling menentukan sekaligus paling kelam dalam sejarah Indonesia modern. Setelah Gerakan 30 September (G30S) menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat, Suharto mengambil alih kendali militer dan melancarkan kampanye antikomunis yang mencakup propaganda, penangkapan, pembunuhan massal, serta penghancuran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya. Jumlah korban diperkirakan mencapai 500 ribu hingga satu juta orang, bahkan lebih menurut sejumlah perkiraan. Kekerasan ini mengakhiri posisi PKI sebagai kekuatan politik utama, menyingkirkan Sukarno, dan membuka jalan bagi berdirinya Orde Baru.

Dalam episode ini, Daniel Denvir bersama Rianne Subijanto, Made Supriatma, dan Farabi Fakih membahas berbagai penafsiran mengenai G30S, keterlibatan faksi-faksi militer dan elite PKI, serta peran Amerika Serikat dalam perubahan kekuasaan. Mereka juga menelusuri bagaimana propaganda antikomunis, termasuk fitnah terhadap anggota Gerwani, membenarkan kekerasan sekaligus menghancurkan gerakan perempuan dan membungkam kehidupan politik.

Pembentukan Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari kontradiksi pada masa Sukarno. Pemberontakan daerah, konflik dengan Belanda dan Inggris, serta nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda memperkuat posisi ekonomi dan politik militer. Meski Sukarno berusaha menyeimbangkan militer dan PKI, pada 1965 militer menggunakan kekuatan bersenjatanya untuk menghancurkan PKI.

Setelah berkuasa, Suharto membatasi partisipasi politik melalui kebijakan massa mengambang, menyederhanakan sistem kepartaian, dan membangun masyarakat yang lebih mudah dikendalikan. Pada saat yang sama, Indonesia semakin terbuka terhadap modal Barat dan Jepang melalui kebijakan pembangunan yang dirancang para teknokrat, termasuk kelompok yang dikenal sebagai Mafia Berkeley. Jika pada masa Sukarno Indonesia menempatkan diri dalam barisan revolusi Dunia Ketiga, Orde Baru justru mengintegrasikannya ke dalam tatanan kapitalisme global dengan eksploitasi sumber daya alam sebagai salah satu penopang utamanya.

Melalui pembahasan ini, para narasumber menunjukkan bagaimana kekerasan 1965–1966 mengubah secara mendasar struktur politik dan ekonomi Indonesia. Namun, kontradiksi yang diselesaikan secara paksa oleh Orde Baru melahirkan persoalan baru yang turut mendorong kejatuhannya pada 1998. Warisan rezim tersebut dan proses demokratisasi setelahnya tetap menjadi medan perdebatan hingga kini.

Awal Mula

Daniel Denvir (DD): Mari kita mulai dengan salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah Indonesia modern: kejadian yang menjadi pemicu perebutan kekuasaan oleh Suharto dan pembantaian massal terhadap orang-orang komunis.

Pada 1 Oktober 1965, sekelompok perwira yang menamakan diri Gerakan 30 September menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi militer. Mereka menyatakan bahwa tindakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah kudeta oleh kelompok jenderal sayap kanan terhadap Sukarno. Namun, Suharto dengan cepat bergerak menumpas gerakan itu, mengambil alih kendali militer, lalu memperluas penguasaannya atas negara.

Nasution, kepala staf Angkatan Darat sekaligus Menteri Pertahanan yang sangat berpengaruh, menjadi salah satu sasaran penculikan. Ia berhasil meloloskan diri, meskipun putrinya mengalami luka fatal. Akan tetapi, Nasution bukanlah tokoh yang akhirnya mengambil alih kekuasaan. Posisi itu justru jatuh ke tangan Suharto.

Keadaan menjadi semakin ganjil karena Suharto tidak menjadi sasaran para perwira yang melancarkan gerakan tersebut. Sebagian dari mereka sebelumnya pernah menjadi bawahannya dan tampaknya menganggapnya sebagai sekutu. Bagaimana Anda menjelaskan apa yang terjadi pada 1 Oktober 1965 dan hari-hari sesudahnya? Ada berbagai teori yang saling bersaing mengenai hakikat G30S dan bagaimana Suharto begitu cepat menguasai keadaan, mengonsolidasikan kekuasaan, mengisolasi Sukarno, lalu menyingkirkannya. Kampanye pembunuhan massal yang menyusul berlangsung begitu sistematis sehingga sulit membayangkannya sebagai tindakan yang sepenuhnya spontan. Bagaimana Anda menilai peristiwa-peristiwa tersebut?

Rianne Subijanto (RS): Peristiwa menjelang 1 Oktober 1965 merupakan salah satu persoalan paling diperdebatkan dalam sejarah Indonesia, dan penafsirannya memiliki konsekuensi politik yang besar. Jawabannya bergantung pada perspektif yang digunakan dan arsip yang tersedia. Seiring terbukanya lebih banyak arsip, pengetahuan kita mengenai peristiwa ini juga berkembang.

Pada malam 30 September 1965, kelompok yang menamakan diri Gerakan 30 September menculik sejumlah jenderal Angkatan Darat. Enam jenderal terbunuh. Jenderal Nasution, sebagaimana tadi disebutkan, berhasil meloloskan diri, meskipun putrinya terluka parah dan kemudian meninggal. Gerakan tersebut menyatakan bahwa mereka bertindak untuk mencegah Dewan Jenderal sayap kanan menggulingkan Sukarno.

Dalam beberapa hari pertama setelah peristiwa itu, narasi yang berkembang dengan cepat didominasi oleh Angkatan Darat. Militer menguasai radio, surat kabar, dan perangkat kekuatan bersenjata. Dengan demikian, mereka memiliki kendali besar atas penyebaran informasi. Pada 2 Oktober, Suharto, yang saat itu memimpin Kostrad, secara efektif telah menguasai Jakarta. Seperti telah disebutkan, ia sendiri tidak menjadi sasaran para penculik.

Sejumlah perwira yang terlibat dalam gerakan tersebut sebelumnya pernah bertugas di bawah Suharto. Salah seorang pemimpinnya, Letnan Kolonel Untung, merupakan bagian dari pasukan pengawal presiden Cakrabirawa. Sementara itu, Kolonel Latief bertemu Suharto di rumah sakit pada malam sebelum gerakan berlangsung, ketika putra Suharto, Tommy, sedang dirawat akibat luka bakar. Hingga kini, kita belum mengetahui secara pasti apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut karena belum ada bukti arsip yang menjelaskan isinya.

Namun, dalam beberapa hari setelah peristiwa itu, radio dan surat kabar yang dikendalikan militer menyebarkan narasi bahwa gerakan tersebut merupakan upaya kudeta PKI. Angkatan Darat menampilkan dirinya sebagai penyelamat bangsa. Banyak media ditutup atau ditempatkan di bawah kendali militer.

Jika kita membaca Harian Rakjat, surat kabar PKI, pada hari-hari pertama setelah peristiwa itu, kita tidak menemukan seruan untuk melancarkan revolusi komunis. Surat kabar tersebut menggambarkan gerakan itu sebagai persoalan internal Angkatan Darat dan menyatakan dukungan terhadap tujuannya melindungi Sukarno dari para jenderal reaksioner. Hal ini penting karena bertentangan dengan klaim yang kemudian berkembang bahwa seluruh organisasi PKI secara terkoordinasi merencanakan kudeta.

Ada beberapa karya penting yang membantu kita memahami perdebatan ini. Salah satunya adalah Cornell Paper, kajian yang disusun pada 1966 oleh Benedict Anderson dan Ruth McVey, dengan kontribusi Fred Bunnell. Naskah tersebut semula diedarkan secara terbatas dan baru diterbitkan pada 1971. Mereka berpendapat bahwa G30S lebih menyerupai konflik internal militer daripada kudeta yang dirancang dan dijalankan oleh PKI sebagai organisasi. Para perwira muda tampak memainkan peran sentral dalam gerakan tersebut, sementara ketegangan internal Angkatan Darat menjadi bagian penting dari konteksnya.

Argumen tersebut secara langsung menantang narasi resmi militer. Benedict Anderson kemudian tidak diizinkan memasuki Indonesia selama masa Orde Baru. Pada masa itu, akses terhadap arsip sangat terbatas dan narasi mengenai G30S dikendalikan secara ketat oleh rezim.

Setelah kejatuhan Suharto pada 1998, sejumlah arsip baru muncul dan membuka ruang bagi penafsiran yang berbeda. Salah satu kajian berpengaruh adalah buku John Roosa, Pretext for Mass Murder. Roosa menolak klaim Orde Baru bahwa PKI sebagai organisasi merencanakan dan menjalankan kudeta. Menurutnya, keterlibatan dalam gerakan itu terbatas pada sekelompok kecil pemimpin partai di sekitar D.N. Aidit. Sebagian besar anggota PKI tidak mengetahui rencana tersebut.

Dengan demikian, gerakan itu memang terjadi, tetapi militer memanfaatkannya sebagai dalih untuk menghancurkan seluruh gerakan kiri, bukan sekadar menindak kelompok kecil perwira pembangkang dan elite PKI yang memiliki hubungan dengan mereka.

Karya lain yang penting adalah The Killing Season karya Geoffrey Robinson. Fokusnya bukan terutama pada siapa yang memulai G30S, melainkan pada bagaimana militer mengubah peristiwa tersebut menjadi pembenaran bagi salah satu kampanye kekerasan politik terbesar pada abad ke-20. Apa pun asal-usul gerakan itu, respons militer berlangsung cepat, terkoordinasi, sistematis, dan meluas ke berbagai wilayah Indonesia.

Pada 1 Oktober, G30S menjadi dalih untuk menghancurkan PKI, menyingkirkan Sukarno, dan membangun Orde Baru. Ada pula kajian Annie Pohlman tentang perempuan, kekerasan seksual, dan pembunuhan di Indonesia pada 1965–1966. Kajian tersebut menunjukkan bahwa perempuan menjadi sasaran khusus dalam pembantaian antikomunis dan represi Orde Baru. Kekerasan berbasis gender, penyiksaan seksual, pemenjaraan, serta propaganda terhadap organisasi seperti Gerwani merupakan bagian penting dari penghancuran gerakan kiri, bukan sekadar dampak sampingnya.

Pohlman juga menunjukkan bagaimana rezim secara sistematis menghancurkan perempuan sebagai subjek politik. Perempuan yang sebelumnya berpartisipasi dalam kehidupan politik direduksi menjadi istri dan ibu yang diharapkan menjauhi politik. Sementara itu, kajian Jess Melvin, The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder (2018), memberikan bukti penting mengenai keterlibatan langsung militer dalam mengorganisasi dan mengoordinasikan kampanye pemusnahan.

Melvin memperoleh akses ke ribuan halaman dokumen militer dan intelijen yang sebelumnya dirahasiakan. Arsip tersebut menunjukkan bahwa militer menggunakan struktur organisasi dan rantai komandonya untuk menjalankan kampanye pembunuhan. Dokumen-dokumen itu menyulitkan kita untuk mempertahankan penjelasan lama bahwa pembantaian semata-mata merupakan ledakan kemarahan masyarakat di tingkat lokal. Sebaliknya, bukti yang tersedia menunjukkan adanya perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kekerasan melalui struktur komando militer.

Made Supriatma (MS): Saya ingin menambahkan sesuatu tentang pola peristiwa ini. Mengenai G30S sendiri, kajian John Roosa menunjukkan bahwa sejumlah unsur militer terlibat dalam gerakan tersebut. Jadi, kita berhadapan dengan konflik internal militer yang juga melibatkan sebagian kecil elite PKI.

Argumen utama Cornell Paper juga mengarah ke sana. Naskah itu disusun oleh beberapa peneliti yang menelusuri arsip pada masa tersebut. Salah satu persoalan penting yang mereka ajukan ialah mengapa sebuah partai komunis yang tidak memiliki sayap bersenjata dapat dianggap sebagai penggerak utama kudeta militer.

Memang, beberapa bulan sebelumnya PKI telah mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima. Gagasan ini dimaksudkan untuk melengkapi angkatan bersenjata yang sudah ada, seperti Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Angkatan Kelima akan terdiri atas buruh dan petani yang dipersenjatai.

Usulan itu muncul dalam konteks Konfrontasi terhadap Inggris dan pembentukan Malaysia. Namun, gagasan tersebut tidak pernah terwujud karena ditentang oleh militer. Karena itu, kita perlu membedakan antara gagasan mempersenjatai buruh dan petani yang pernah didiskusikan PKI dengan kenyataan bahwa partai tersebut tidak memiliki angkatan bersenjata sendiri.

Kita juga belum mengetahui secara pasti apa yang terjadi dalam hubungan antara sebagian elite PKI dan para perwira muda yang terlibat dalam G30S. Sejumlah elite partai tampaknya bekerja sama dengan kelompok perwira yang memiliki pengalaman bertugas di bawah Suharto. Salah satu pemimpin gerakan, Letnan Kolonel Untung, merupakan bagian dari Cakrabirawa, pasukan pengawal Sukarno.

Untung pernah menerima Bintang Sakti, salah satu penghargaan militer tertinggi, atas jasanya dalam operasi pembebasan Papua Barat, yang pada masa itu disebut Irian Barat. Ada kemungkinan bahwa sebagian perwira muda ini memiliki pengalaman tempur yang kuat dan menyimpan kekecewaan terhadap para jenderal senior.

Kita perlu mengingat bahwa banyak jenderal Indonesia pada masa itu memperoleh pendidikan atau pelatihan di Amerika Serikat. Di satu sisi, terdapat para perwira muda yang bekerja langsung di lapangan dan terlibat dalam operasi militer. Di sisi lain, terdapat para jenderal yang menjadi bagian dari elite militer di Jakarta. Perbedaan pengalaman dan posisi tersebut mungkin turut membentuk ketegangan di dalam tubuh Angkatan Darat.

Namun, kita tetap belum mengetahui mengapa Suharto dapat mengambil alih komando dengan begitu cepat setelah G30S. Saya juga tertarik pada bagaimana militer segera membangun narasi untuk menyerang PKI, terutama perempuan.

Salah satu cerita yang disebarkan adalah bahwa anggota Gerwani mengadakan pesta di Lubang Buaya, tempat jenazah para jenderal ditemukan. Mereka dituduh menyiksa dan memperlakukan jenazah secara keji, menari-nari, serta menyanyikan lagu Genjer-genjer, lagu populer dari Jawa Timur yang kemudian dikaitkan dengan komunisme.

Cerita tersebut tidak didukung bukti yang memadai, tetapi menjadi bagian penting dari propaganda antikomunis. Kita memang masih belum mengetahui seluruh detail yang terjadi di dalam tubuh militer pada malam itu. Namun, gambaran besarnya memperlihatkan adanya konflik internal yang kemudian dimanfaatkan oleh Angkatan Darat untuk menghancurkan PKI.

DD: Saya ingin menindaklanjuti hal ini. Anda berdua telah menyebutkan kampanye propaganda yang segera dilancarkan untuk menjelek-jelekkan PKI, terutama perempuan komunis. Mereka digambarkan sebagai sosok jahat yang menyiksa para jenderal yang diculik, termasuk melalui cerita tentang penyiksaan seksual.

Mitos tersebut tidak hanya digunakan untuk membenarkan pembunuhan massal ketika kekerasan berlangsung, tetapi juga menjadi bagian permanen dari propaganda Orde Baru. Apa yang hendak disampaikan melalui kampanye propaganda tersebut? Bagaimana propaganda itu membantu membuka jalan bagi pembantaian?

RS: Sebelum menjawab, saya ingin mengatakan bahwa membicarakan peristiwa ini sangat berat bagi saya, dan mungkin juga bagi Farabi dan Made. Saya merasa sangat marah sekaligus sedih. Jadi, jika suara saya terdengar bergetar, itu karena pembahasan ini memang sulit.

Segera setelah 1 Oktober, Angkatan Darat dan sekutu-sekutunya melancarkan kampanye propaganda besar-besaran. PKI tidak lagi digambarkan sekadar sebagai lawan politik, tetapi sebagai kelompok yang tidak manusiawi. Tuduhan utamanya adalah bahwa para anggota PKI, terutama perempuan Gerwani, menyiksa para jenderal yang diculik. Mereka dituduh merusak alat kelamin para korban, mencungkil mata mereka, menari telanjang, dan melakukan berbagai tindakan keji lainnya.

Cerita-cerita tersebut merupakan fitnah. Namun, semuanya disebarkan melalui radio, surat kabar, pamflet, dan kemudian film. Selama 32 tahun pemerintahan Suharto, kisah-kisah itu terus diulang melalui film, museum, buku pelajaran, dan peringatan tahunan.

Ketika saya masih kecil dan bersekolah di Jakarta, kami harus menonton film propaganda tentang G30S setiap tahun. Setelah menontonnya, kami diminta menulis esai. Bayangkan anak-anak sekolah dasar harus menyaksikan film yang penuh kekerasan, lalu menuliskan kembali kisah yang disajikan di dalamnya. Kami juga diajak mengunjungi Museum Lubang Buaya, tempat narasi tentang Gerwani terus diulang.

Sistem pendidikan dengan demikian menjadi salah satu sarana untuk mereproduksi ketakutan dan antikomunisme. Komunis digambarkan sebagai kelompok yang tidak bertuhan, menentang keluarga, menyimpang secara seksual, antiagama, dan berada di luar batas kemanusiaan.

Apa fungsi propaganda tersebut? Propaganda mengubah represi politik menjadi semacam perang moral. Konflik yang sebelumnya berkaitan dengan perebutan kekuasaan, ideologi, dan kelas diubah menjadi pertarungan antara peradaban dan kebiadaban, antara agama dan ateisme, serta antara moralitas dan kebejatan.

Dengan menggambarkan komunis sebagai sosok yang keji dan tidak manusiawi, militer menciptakan kondisi ketika pembunuhan terhadap mereka dapat dipandang sebagai tindakan patriotik, bahkan sebagai jihad oleh sebagian umat Islam. Cerita-cerita yang direkayasa dan disinformasi digunakan secara sistematis untuk memperoleh dukungan bagi penghancuran PKI dan membenarkan kekerasan luar biasa. Hasilnya adalah suasana yang memungkinkan penangkapan massal, eksekusi, dan penganiayaan berlangsung tanpa proses peradilan yang semestinya.

Perempuan memiliki posisi khusus dalam propaganda ini. Kajian Annie Pohlman menunjukkan bahwa Gerwani merupakan salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia. Organisasi ini memperjuangkan partisipasi politik perempuan, hak-hak buruh, pemberantasan buta huruf, dan kesejahteraan sosial. Namun, militer mengubah citra perempuan yang aktif secara politik menjadi simbol kekacauan seksual.

Tuduhan bahwa anggota Gerwani menyiksa para jenderal menjadi salah satu mitos mendasar Orde Baru. Hampir semua anak Indonesia mengenal cerita itu karena terus diajarkan dan diulang. Padahal, penyelidikan setelahnya tidak menemukan bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Meskipun demikian, cerita itu terus direproduksi dan membantu membenarkan penangkapan ribuan perempuan.

Perempuan-perempuan tersebut justru mengalami penyiksaan seksual, pemerkosaan, dan pemaksaan pengakuan. Penghancuran mereka sekaligus menghancurkan gerakan perempuan kiri di Indonesia. Dengan demikian, penghancuran PKI juga berarti penghancuran suatu bentuk perempuan sebagai subjek politik yang aktif dan terlibat dalam perubahan sosial.

Hal ini penting untuk memahami masyarakat yang hendak dibentuk oleh Orde Baru. Rezim tersebut berusaha menciptakan tatanan sosial yang secara mendasar berbeda dari masyarakat revolusioner pada masa Sukarno.

Farabi Fakih (FF): Kita perlu mengingat bahwa pada 1950-an dan 1960-an, masyarakat Indonesia sangat terpolitisasi. Perempuan, kelompok pemuda, dan berbagai organisasi sosial berpartisipasi secara aktif. Partisipasi itu tidak hanya berlangsung di tingkat nasional, tetapi juga terhubung dengan gerakan dan perkembangan politik internasional.

Karena itu, persoalannya bukan semata-mata bagaimana menghapus komunisme, melainkan bagaimana mengubah masyarakat yang terbiasa berpartisipasi menjadi masyarakat yang tidak lagi memiliki suara. Mengapa kekerasan terhadap perempuan komunis dan anggota PKI dilakukan dengan begitu brutal? Kekerasan tersebut tidak hanya bertujuan melenyapkan suatu organisasi politik, tetapi juga menanamkan trauma ke dalam masyarakat Indonesia.

Pesan yang hendak disampaikan sangat jelas: jika Anda berusaha mewujudkan kemerdekaan dan partisipasi politik semacam itu, inilah akibat yang akan Anda hadapi. Kekerasan menjadi cara untuk mendisiplinkan seluruh bangsa dan membentuk manusia Indonesia yang patuh, tidak banyak mempertanyakan kekuasaan, serta enggan terlibat dalam politik.

Dalam banyak hal, kita masih hidup dengan warisan trauma tersebut. Perubahan ini bukan sekadar kemenangan politik bagi rezim baru, melainkan juga tindakan psikologis yang mendalam. Masyarakat yang sebelumnya sangat terlibat dalam revolusi Dunia Ketiga diubah menjadi masyarakat yang lebih pasif dan patuh. Bahkan setelah Orde Baru runtuh, warisan trauma itu tidak serta-merta hilang.

Penghancuran tersebut juga tidak terbatas pada PKI. Dunia akademik, kesenian, dan berbagai bentuk ekspresi intelektual ikut dihancurkan. Gagasan-gagasan mengenai kemerdekaan, revolusi, dan nasionalisme yang tumbuh sejak awal abad ke-20 turut diberangus. Akibatnya, sangat sulit untuk membangun kembali tradisi intelektual dan politik yang telah dihancurkan itu.

MS: Saya ingin menambahkan satu hal: siapa sebenarnya yang menciptakan narasi propaganda tersebut? Narasi itu tidak muncul begitu saja. Pada hari-hari setelah G30S, salah satu tindakan pertama Kostrad di bawah Suharto adalah mengambil alih Radio Republik Indonesia dan mulai menyebarkan propaganda.

Saya pernah mengajukan pertanyaan ini kepada Saskia Wieringa, yang banyak meneliti gerakan perempuan pada masa tersebut. Siapa yang menciptakan gambaran yang begitu kejam tentang Gerwani? Saya belum menemukan jawaban yang benar-benar pasti. Namun, jika kita melihatnya sebagai strategi perang, kita dapat mengenali pola yang digunakan untuk membangun kebencian terhadap kelompok yang hendak dihancurkan.

Ketika melakukan penelitian di Kalimantan Barat mengenai peristiwa 1967, saya menemukan pola kekerasan yang berkaitan dengan operasi militer untuk menumpas gerilyawan komunis. Dalam konteks Konfrontasi, Indonesia sebelumnya melatih gerilyawan kiri dari Sabah dan Sarawak. Setelah perubahan politik pada 1965, militer Indonesia justru harus menghadapi kelompok-kelompok gerilya yang sebelumnya pernah mereka bantu.

Saya menemukan sebuah memoar komandan setempat saat itu, Brigadir Jenderal Sumadi, yang menguraikan taktik untuk menumpas gerilyawan. Salah satu taktik yang disebutkan adalah perang psikologis. Dalam operasi tersebut, orang-orang Dayak diculik dan dibunuh. Ada pula tindakan mutilasi terhadap korban yang dimaksudkan untuk memancing kemarahan masyarakat Dayak terhadap orang Tionghoa.

Taktik tersebut kemudian berkontribusi pada mobilisasi masyarakat Dayak. Dalam tradisi setempat, terdapat ritual tariu, yang antara lain menggunakan cawan berisi darah ayam dan diedarkan dari satu desa ke desa lain. Mobilisasi ini berujung pada pengusiran orang-orang Tionghoa dari wilayah pedalaman.

Militer mendirikan kamp pengungsian di wilayah pesisir, termasuk sekitar Singkawang dan Pontianak. Banyak orang Tionghoa dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan hidup dalam kondisi yang sangat buruk. Sejumlah penelitian memperkirakan sekitar 70 ribu orang Tionghoa terdampak oleh pengusiran tersebut.

Menurut saya, pola ini memperlihatkan bagaimana taktik kontra-gerilya yang digunakan militer Indonesia dapat melibatkan penciptaan narasi yang sangat kejam tentang musuh. Taktik serupa juga digunakan dalam operasi di Timor Timur pada 1976–1978, ketika banyak orang meninggal akibat operasi militer dan strategi kontra-gerilya.

Kita dapat melihat pola yang berulang: musuh digambarkan sebagai makhluk yang tidak manusiawi, sehingga kekerasan terhadap mereka dianggap dapat dibenarkan. Dalam propaganda Nazi Jerman, misalnya, musuh juga digambarkan sebagai hama yang harus dimusnahkan. Ketika suatu kelompok tidak lagi dipandang sebagai manusia, tindakan untuk menghilangkan mereka dari dunia dapat dipresentasikan sebagai sesuatu yang sah.

Taktik semacam ini sangat kejam. Menurut saya, cara membangun narasi tentang musuh dan membenarkan kekerasan tersebut menjadi bagian dari tradisi operasi militer Indonesia, bahkan hingga masa yang lebih kemudian.

Pembantaian Massal, Keterlibatan Amerika Serikat, dan Perebutan Kekuasaan oleh Suharto

Daniel Denvir (DD): Sekarang mari kita membahas bagaimana operasi pembunuhan massal itu dijalankan. Ini merupakan salah satu kejahatan paling mengerikan pada abad ke-20. Bagaimana militer membangun dan menggerakkan mesin pembunuhan yang bermula di Aceh, kemudian meluas ke Jawa, Bali, dan wilayah-wilayah lainnya?

Pembantaian tersebut diorganisasi langsung oleh militer, tetapi juga melibatkan kepolisian dan berbagai kelompok sipil. Di antaranya terdapat milisi yang berafiliasi dengan PNI dan kelompok-kelompok Islam yang bersekutu dengan Nahdlatul Ulama (NU). Pada masa itu, NU terlibat dalam konflik yang keras dengan petani yang berafiliasi dengan PKI mengenai pelaksanaan reforma agraria. Sejumlah milisi yang sebelumnya dimobilisasi untuk Konfrontasi pada masa Sukarno juga terlibat.

Bagaimana operasi yang diorganisasi militer tetapi dijalankan bersama berbagai kelompok sipil tersebut berlangsung? Bagaimana militer memanfaatkan konflik-konflik yang sudah ada di tingkat lokal, seperti pertentangan mengenai reforma agraria di Jawa Tengah dan Jawa Timur?

Made Supriatma (MS): Saya kira Anda benar bahwa Aceh merupakan salah satu wilayah pertama yang mengalami pembunuhan massal. Di sana, sentimen antikomunis sangat berkaitan dengan sentimen keagamaan. Situasinya berbeda dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, yang mengalami pembunuhan dalam jumlah sangat besar. Masing-masing wilayah memiliki kondisi sosial dan politik yang khas.

Menariknya, gambaran kita sekarang mengenai hubungan antara identitas agama dan komunisme tidak selalu sesuai dengan kenyataan pada masa itu. Di Kalimantan Barat, misalnya, terdapat pemimpin PKI yang berasal dari keturunan Arab. Padahal, masyarakat keturunan Arab sering diasosiasikan dengan kelompok habaib atau sayid yang religius. Kenyataannya, sebagian dari mereka juga terlibat dalam gerakan kiri.

Artinya, kondisi setempat sangat menentukan bagaimana kekerasan berkembang. Militer memanfaatkan pertentangan yang telah ada sebelumnya untuk menggerakkan pembunuhan.

Di Jawa Tengah, operasi pembunuhan melibatkan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), satuan pasukan khusus yang kemudian berkembang menjadi Kopassus. Satuan elite ini memiliki reputasi kemampuan tempur yang tinggi, tetapi juga sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang kelam. Operasi tersebut dipimpin oleh Sarwo Edhie Wibowo, yang putrinya kemudian menikah dengan Susilo Bambang Yudhoyono, presiden keenam Indonesia.

Di Yogyakarta, sejumlah perwira militer setempat juga terbunuh dalam rangkaian peristiwa G30S. Setelah itu, RPKAD bergerak masuk dan memperluas operasi ke berbagai wilayah Jawa Tengah. Banyak pelaku pembunuhan berasal dari kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan PNI, yang saat itu bersaing dengan PKI dalam memperebutkan basis massa.

PNI dan PKI memiliki basis sosial yang cukup mirip. Keduanya memperoleh dukungan dari masyarakat pedesaan, terutama kelompok abangan di Jawa. Namun, PNI juga memiliki akar dalam kalangan bangsawan lokal dan birokrasi tingkat bawah. Sementara itu, PKI sangat kuat di kalangan petani dan serikat buruh.

Di Jawa Timur, situasinya sedikit berbeda karena konflik lebih banyak melibatkan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan NU dan masyarakat abangan. Meskipun demikian, akar pertentangannya juga berkaitan dengan persoalan agraria. Konflik mengenai tanah kemudian dimanfaatkan militer untuk menggerakkan kekerasan antikomunis.

Militer mempersenjatai kelompok-kelompok sipil, terutama organisasi pemuda yang berafiliasi dengan NU dan PNI. Kelompok-kelompok tersebut kemudian melakukan pembunuhan atau mengadakan semacam pengadilan tanpa prosedur hukum yang sah. Orang-orang yang dituduh komunis diserahkan kepada militer atau langsung dibunuh.

Di sejumlah wilayah Jawa, jenazah para korban dibuang ke dalam lubang atau gua vertikal yang dikenal sebagai luweng. Kita dapat menemukan lokasi-lokasi semacam itu di kawasan karst Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak di antaranya menjadi tempat penguburan massal.

Gelombang pembunuhan kemudian meluas ke Bali, terutama sejak Desember 1965. Di sana, para pelakunya banyak berasal dari kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan PNI. Mereka membentuk organisasi massa bernama Tameng, yang beranggotakan petani, pemuda, dan orang-orang dari berbagai lapisan sosial serta kasta.

Akar konfliknya juga berkaitan dengan persoalan agraria. Namun, di Bali pembunuhan sering berlangsung dalam hubungan sosial yang sangat dekat. Pertentangan mengenai tanah dan warisan dapat terjadi di antara anggota keluarga sendiri. Bali merupakan pulau yang relatif kecil, dengan kepadatan penduduk tinggi dan lahan pertanian yang terbatas. Karena itu, persaingan atas tanah dapat berlangsung sangat tajam.

Ketika militer mempersenjatai kelompok-kelompok tersebut, kekerasan berkembang menjadi sangat brutal. Bahkan orang lanjut usia dan bayi menjadi korban. Dalam sejumlah kasus, pembunuhan menjadi begitu dekat dengan konflik keluarga dan komunitas sehingga sulit dihentikan.

Berdasarkan berbagai cerita yang saya dengar, sebagian pembunuhan juga dilakukan melalui rangkaian ritual. Para korban dibawa ke tempat-tempat tertentu, termasuk kawasan pura atau lingkungan istana tradisional, kemudian menjalani ritual sebelum dibunuh. Jadi, kekerasan di Bali memiliki dimensi yang sangat personal sekaligus ritual.

Banyak korban dibawa ke kawasan pantai, yang kemudian menjadi lokasi kuburan massal. Ketika masih kecil, saya sering bermain di pantai di daerah asal keluarga ibu saya. Pada masa itu, menemukan tulang-belulang di pasir bukan sesuatu yang luar biasa.

Ada persoalan lain yang jarang dibicarakan. Kini, banyak hotel besar dan jaringan perhotelan internasional berdiri di kawasan pantai Bali. Sebagian kawasan tersebut sebelumnya merupakan lokasi penguburan massal korban pembantaian antikomunis. Dalam pengertian itu, perkembangan industri pariwisata Bali tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari sejarah kekerasan 1965.

Rianne Subijanto (RS): Saya ingin menyebutkan sebuah buku penting mengenai pembunuhan di Bali, yaitu Buried Histories karya John Roosa. Buku tersebut memuat kisah-kisah yang sangat mengerikan, termasuk mengenai Puger. Bahkan sampai sekarang, beberapa kisah di dalamnya masih menghantui saya.

Ada dua hal yang ingin saya tambahkan. Pertama, buku Jess Melvin sangat penting untuk memahami bagaimana Angkatan Darat terlibat dalam pembantaian. Lebih tepatnya, bukan sekadar terlibat, melainkan mengorganisasi dan mengoordinasikan operasi pembunuhan tersebut.

Kita juga belum membicarakan jumlah korban secara lebih terperinci. Sampai sekarang, angka pastinya belum diketahui. Berbagai perkiraan menyebutkan antara 500 ribu hingga tiga juta orang terbunuh.

Salah satu temuan penting Melvin adalah bahwa militer mampu menjalankan pembantaian secara sistematis dan meluas karena sebelumnya telah memiliki perangkat kelembagaan yang diperlukan, yakni struktur komando teritorial.

Melalui komando daerah militer dan satuan-satuan di bawahnya, Angkatan Darat membangun organisasi yang berjalan sejajar dengan pemerintahan sipil, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, hingga desa. Dengan demikian, militer telah memiliki rantai komando yang dapat digunakan untuk menyampaikan perintah, mengumpulkan informasi intelijen, menyebarkan propaganda, serta mengoordinasikan penangkapan dan pembunuhan di berbagai wilayah.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah posisi Suharto. Ia memang menjabat sebagai Panglima Kostrad, tetapi belum menjadi tokoh politik paling berkuasa. Ia memanfaatkan kekosongan kepemimpinan yang muncul setelah penculikan dan pembunuhan para jenderal senior untuk mengambil alih kendali.

Dokumen-dokumen yang dibahas Melvin menunjukkan bahwa Suharto segera berkomunikasi dengan para komandan daerah dan mengeluarkan instruksi secara independen dari Sukarno. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah rencana pengambilalihan kekuasaan sebenarnya telah dipersiapkan sebelumnya.

Seruan untuk melakukan penghancuran hingga ke akar-akarnya juga muncul sangat cepat. Pada malam 1 Oktober, perintah semacam itu telah disampaikan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, komandan militer di daerah, termasuk Ahmad Mokoginta, mengeluarkan instruksi untuk menjalankan operasi penghancuran.

Kecepatan tersebut memperkuat dugaan bahwa operasi pemusnahan telah dipersiapkan. Melvin bahkan mengajak kita mempertimbangkan kembali penamaan peristiwa tersebut. Alih-alih menyebutnya G30S/PKI, ia mengusulkan agar kita melihatnya sebagai peristiwa yang dimanfaatkan militer untuk mengambil alih negara. Gerakan 30 September menjadi pemicu sekaligus dalih bagi perebutan kekuasaan tersebut.

Hal kedua yang perlu kita ingat adalah bahwa anggota PKI tidak sepenuhnya menjadi korban yang pasif. Sebagian kader yang selamat berusaha membangun kembali organisasi mereka. Salah satu contohnya adalah upaya perlawanan di Blitar Selatan, Jawa Timur, pada 1967.

Jumlah mereka ketika itu sudah sangat kecil. Sebagian kader menyadari bahwa strategi parlementer telah gagal dan mulai mencoba membangun organisasi bawah tanah, bahkan melakukan perlawanan bersenjata.

Namun, perlawanan yang sangat terbatas tersebut kembali dimanfaatkan militer untuk memperkuat propaganda antikomunis. Militer menggunakannya sebagai pembenaran bahwa PKI memang berbahaya dan harus dihancurkan. Akibatnya, propaganda dan kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh komunis terus berlanjut.

Farabi Fakih (FF): Kita juga perlu mengingat bahwa Sukarno masih memiliki kekuatan politik yang besar pada masa itu. Ia memperoleh dukungan dari berbagai pemerintahan daerah dan sejumlah unsur militer, terutama Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Kedua angkatan tersebut memiliki persenjataan yang relatif maju, termasuk peralatan militer yang diperoleh dari Uni Soviet.

Menurut saya, pembantaian massal tersebut merupakan langkah militer untuk melumpuhkan bukan hanya PKI, tetapi juga Sukarno. Kekerasan dalam skala yang begitu besar menciptakan guncangan yang tidak diperkirakan banyak orang. Ada kemungkinan militer menganggap bahwa tindakan yang sangat cepat dan brutal diperlukan untuk mencegah Sukarno mengonsolidasikan kembali kekuatannya.

Sukarno masih memiliki legitimasi politik hingga 1966, meskipun kekuasaannya terus melemah. Ia tetap berusaha melindungi PKI dan mempertahankan unsur-unsur koalisi politik yang selama ini menopang pemerintahannya. Ia masih berupaya menjaga keseimbangan antara dirinya, militer, dan PKI.

Namun, keseimbangan tersebut akhirnya runtuh. Dalam konteks itu, skala kekerasan yang sangat besar dapat dipahami sebagai bagian dari strategi militer untuk menciptakan guncangan psikologis yang menghancurkan kemampuan Sukarno mempertahankan kekuasaan.

Ingatlah bahwa pada awal 1965, PKI masih dapat menyelenggarakan perayaan besar yang dihadiri Sukarno dan para pemimpin partai. Mungkin sekitar 100 ribu orang berkumpul di Jakarta. Pada saat itu, gagasan bahwa PKI dapat dihancurkan hanya dalam waktu satu tahun tentu terdengar tidak masuk akal bagi banyak orang.

Namun, penghancuran tersebut benar-benar terjadi. Saya kira hal itu juga berkaitan dengan perkembangan doktrin kontra-pemberontakan yang telah dipelajari dan dipraktikkan Angkatan Darat sejak 1950-an dan 1960-an, termasuk selama operasi menghadapi Darul Islam di Jawa Barat dan dalam Konfrontasi.

Sebagian pengetahuan tersebut juga diperoleh melalui pendidikan militer di Amerika Serikat. Militer Indonesia kemudian menerapkan pendekatan yang mencakup operasi psikologis dan mobilisasi masyarakat dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia.

Kekerasan itu melibatkan masyarakat secara luas. Tetangga dapat dipaksa berhadapan dengan tetangganya sendiri, bahkan anggota keluarga dengan saudara mereka. Orang-orang didorong untuk ikut melakukan pembunuhan atau terlibat dalam penuduhan terhadap korban.

Ini merupakan bentuk kontra-pemberontakan yang sangat modern, berkaitan dengan perkembangan pemikiran militer internasional pada 1950-an dan 1960-an, termasuk penggunaan operasi psikologis. Skala, kebrutalan, dan cara masyarakat dilibatkan dalam kekerasan tersebut mengejutkan banyak orang.

Strategi itu juga menciptakan pembelahan yang sangat tajam: seseorang harus berada di pihak militer atau dianggap sebagai musuh. Tidak tersedia ruang di tengah. Anda dianggap sebagai komunis yang jahat atau sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang sah.

Dengan cara tersebut, militer berhasil mengubah masyarakat Indonesia secara mendasar. Kita perlu memahami betapa efektifnya strategi itu dalam membentuk kembali hubungan antara negara, masyarakat, dan kekuasaan.

DD: Apa yang kita ketahui mengenai keterlibatan dan dukungan Amerika Serikat terhadap perebutan kekuasaan oleh Suharto serta kampanye pembunuhan massal yang menyusul?

Kita memang belum mengetahui seluruhnya karena masih ada dokumen yang dirahasiakan. Namun, bukti yang tersedia menunjukkan bahwa Amerika Serikat bukan hanya menyambut perebutan kekuasaan dan pembantaian tersebut, melainkan juga memberikan dukungan material secara aktif.

Apa yang sudah kita ketahui, apa yang masih belum diketahui, dan mengapa pemerintahan Presiden Lyndon Johnson serta CIA begitu bersedia mendukung kekerasan dalam skala sebesar itu?

RS: Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin merujuk pada dua buku: Economists with Guns karya Bradley Simpson dan The Jakarta Method karya Vincent Bevins.

Kajian Simpson sangat penting karena melampaui pertanyaan sempit mengenai apakah CIA mendukung kudeta. Ia justru bertanya mengapa para pembuat kebijakan Amerika Serikat sejak awal menginginkan kemenangan militer atas Sukarno dan PKI.

Seperti Anda katakan, Daniel, kita memang belum mengetahui seluruh rincian keterlibatan Amerika Serikat. Namun, secara umum para sejarawan sepakat bahwa Washington menyambut penghancuran PKI, mendorong kekuatan-kekuatan antikomunis, memberikan bantuan material kepada Angkatan Darat, dan memandang kemenangan militer sebagai keberhasilan besar dalam Perang Dingin.

Kita perlu memahami apa yang dipertaruhkan bagi Washington. Pada awal 1960-an, Indonesia merupakan salah satu negara terpenting di Dunia Ketiga. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar kelima di dunia, menempati posisi strategis di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta memiliki kekayaan minyak, karet, timah, dan berbagai sumber daya alam lainnya.

Indonesia juga menjadi tempat berkembangnya partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Karena itu, para pembuat kebijakan Amerika Serikat semakin khawatir terhadap antiimperialisme Sukarno, pertumbuhan PKI, dan hubungan Indonesia yang semakin dekat dengan Tiongkok.

Washington takut Indonesia akan menjadi model nasionalisme radikal Dunia Ketiga. Menurut Simpson, pejabat Amerika Serikat melihat Indonesia sebagai salah satu medan pertarungan terpenting dalam Perang Dingin. Angkatan Darat dipandang sebagai satu-satunya kekuatan yang mampu mencegah pergeseran Indonesia lebih jauh ke kiri.

Salah satu temuan penting Simpson adalah bahwa Amerika Serikat telah mempersiapkan kemungkinan konfrontasi antara Angkatan Darat dan PKI selama bertahun-tahun. Jadi, kebijakan Washington setelah Oktober 1965 bukan sekadar reaksi spontan terhadap G30S.

Sepanjang akhir 1950-an dan awal 1960-an, Amerika Serikat membangun hubungan dengan para perwira Angkatan Darat, memperluas program pendidikan dan pelatihan militer, serta memberikan bantuan militer. Angkatan Darat semakin dipandang sebagai kekuatan modernisasi yang antikomunis.

Strategi tersebut terutama berkembang setelah kegagalan pemberontakan PRRI-Permesta yang didukung CIA. Alih-alih kembali mendukung pemberontak daerah, Washington kemudian lebih banyak berinvestasi dalam hubungan dengan pimpinan pusat Angkatan Darat.

Setelah 1 Oktober 1965, ketika militer mulai bergerak melawan PKI, para pejabat Amerika Serikat menyambut perkembangan tersebut. Mereka menyediakan peralatan komunikasi, berbagi informasi intelijen, dan membantu kampanye informasi Angkatan Darat.

Salah satu contoh yang banyak dibahas adalah pemberian daftar nama orang-orang yang diduga sebagai pemimpin dan aktivis PKI kepada militer Indonesia. Dengan demikian, Amerika Serikat dan sekutunya membantu kampanye penghancuran PKI.

Apakah Amerika Serikat mendukung pembunuhan tersebut? Ya. Namun, saya tidak mengatakan bahwa Washington secara langsung memerintahkan pembantaian. Angkatan Darat Indonesia tetap menjadi pihak yang merancang, mengarahkan, dan menjalankan operasi tersebut.

Yang kita ketahui adalah bahwa para pejabat Amerika Serikat menyadari pembunuhan massal sedang berlangsung dan menyambut hasil politiknya. Karena itu, Amerika Serikat tidak dapat dipandang sekadar sebagai pengamat pasif.

Sementara itu, The Jakarta Method karya Vincent Bevins menawarkan kerangka global yang lebih luas. Bevins menelusuri bagaimana Indonesia menjadi model bagi proyek antikomunis internasional.

Argumennya bukan hanya bahwa Amerika Serikat menyambut pembunuhan, mendukung Angkatan Darat, atau memberikan informasi intelijen. Ia menunjukkan bagaimana penghancuran gerakan kiri Indonesia menjadi salah satu operasi antikomunis paling berhasil selama Perang Dingin dan kemudian dipandang sebagai keberhasilan oleh sebagian kalangan keamanan nasional Amerika Serikat.

Salah satu kontribusi penting buku tersebut adalah penjelasan mengenai bagaimana kata “Jakarta” berubah menjadi simbol antikomunisme internasional. Di Amerika Latin, misalnya, para aktivis antikomunis dan perwira militer menggunakan ancaman seperti “Jakarta akan datang” atau “lakukan seperti di Jakarta” terhadap kelompok kiri.

Dengan demikian, Indonesia bukan sekadar salah satu tempat intervensi Perang Dingin. Pengalaman Indonesia menjadi model yang digunakan di tempat-tempat lain.

FF: Saya ingin menambahkan dimensi lain dari dukungan Amerika Serikat terhadap kemunculan Orde Baru, yaitu dimensi ideologis.

Gagasan modernisasi, teori modernisasi, dan konsep yang di Indonesia disebut pembangunan menjadi landasan ideologis Orde Baru. Dalam pandangan politik yang korporatis, negara dan militer diposisikan sebagai kekuatan utama yang mampu memodernisasi masyarakat.

Ideologi tersebut berkembang antara lain melalui pendidikan para perwira militer di Amerika Serikat. Selain itu, para ekonom dan ilmuwan sosial Indonesia yang menempuh pendidikan di Amerika Serikat kembali ke tanah air dan ikut merumuskan model pembangunan baru.

Mereka menawarkan gambaran masa depan bangsa yang sangat berbeda dari visi revolusi global Sukarno. Kesejahteraan masyarakat dianggap harus dikelola oleh kelompok yang rasional, kompeten, dan memiliki kemampuan manajerial.

Citra rasionalitas dan kompetensi tersebut kemudian dilekatkan pada militer, terutama para perwira Angkatan Darat. Akar perkembangan ini sebenarnya sudah terlihat sejak pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda pada 1957, ketika militer mulai memperoleh peran yang lebih besar dalam pengelolaan ekonomi.

Menjelang 1965, gagasan bahwa militer merupakan salah satu unsur masyarakat yang paling rasional dan mampu mengelola negara telah memperoleh legitimasi tertentu. Sekarang pandangan semacam itu mungkin terdengar aneh, tetapi pada masa tersebut ia menjadi bagian penting dari pembenaran atas pengambilalihan negara oleh Angkatan Darat.

Jadi, bantuan Amerika Serikat tidak hanya berbentuk dukungan langsung dalam operasi politik dan militer. Pendidikan bagi perwira, ekonom, ilmuwan sosial, dan elite Indonesia juga menyediakan dasar ideologis bagi peralihan menuju Orde Baru.

MS: Saya setuju dengan Farabi. Amerika Serikat telah mempersiapkan sebagian kondisi yang memungkinkan perubahan tersebut jauh sebelum 1965, terutama melalui pendidikan dan pelatihan bagi elite militer Indonesia.

Banyak perwira memperoleh pendidikan di Amerika Serikat dan mengembangkan visi mengenai masa depan Indonesia yang modern, kapitalistis, dan berorientasi pasar. Hal serupa terjadi di kalangan ekonom serta ilmuwan sosial.

Tidak lama setelah Suharto berkuasa, ia melibatkan para ekonom yang dikenal sebagai Mafia Berkeley. Ada pula pengamat Amerika Serikat yang menggambarkan Indonesia sebagai semacam “bangsa Ford”, karena begitu banyak ekonom, teknokrat, dan ilmuwan sosial Indonesia memperoleh beasiswa dari Ford Foundation.

Program-program pendidikan tersebut membantu membangun dasar bagi modernisasi Indonesia yang berorientasi pada perkembangan kapitalisme dan mekanisme pasar.

Tentu ada pula persoalan hak asasi manusia. Amerika Serikat sebelumnya telah melakukan berbagai kajian mengenai PKI. Ada klaim bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat menyediakan daftar nama elite dan anggota PKI yang kemudian digunakan militer untuk menangkap dan membunuh mereka. Namun, menurut pemahaman saya, dokumentasi mengenai rincian proses penyerahan daftar tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut.

Yang jelas, keterlibatan Amerika Serikat dalam proses ini sangat mendalam. Bukan hanya selama operasi berlangsung, tetapi juga jauh sebelumnya, melalui pembentukan jaringan elite, pendidikan militer, penyebaran gagasan modernisasi, dan peletakan dasar bagi pembangunan ekonomi kapitalistis.

DD: Tiongkok juga dituduh terlibat dalam upaya kudeta tersebut. Orang-orang Tionghoa Indonesia kemudian turut menjadi sasaran kekerasan massal.

Mengapa hal itu terjadi? Apakah kekerasan tersebut terutama berakar pada sentimen ant Tionghoa yang telah berkembang sejak masa kolonial, ketika orang-orang Tionghoa menempati posisi ekonomi perantara yang khas? Ataukah hal itu lebih berkaitan dengan hubungan antara PKI, Sukarno, diaspora Tionghoa, dan Partai Komunis Tiongkok pada masa tersebut? Atau mungkin semuanya saling berkaitan?

MS: Saya kira salah satu penyebabnya adalah hubungan geopolitik yang dibangun Sukarno melalui poros Jakarta–Beijing–Pyongyang. Hubungan antara Indonesia, Tiongkok, dan Korea Utara menjadi bagian dari orientasi politik Sukarno terhadap kekuatan-kekuatan baru yang sedang tumbuh.

Pada masa itu, Tiongkok juga menyatakan kesediaannya membantu mempersenjatai Angkatan Kelima yang diusulkan PKI. Hal tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan para jenderal Indonesia yang memperoleh pendidikan militer di Amerika Serikat. Mereka menghadapi kemungkinan munculnya kekuatan bersenjata baru yang terdiri atas buruh dan petani dengan dukungan persenjataan Tiongkok.

Namun, mengenai orang Tionghoa Indonesia, situasinya lebih kompleks. Mereka tidak dapat dipandang sebagai satu kelompok yang memiliki posisi politik seragam.

Sejak awal Orde Baru, sejumlah orang Tionghoa Indonesia justru menjadi bagian dari jaringan pendukung rezim. Misalnya, keluarga Wanandi, termasuk Sofjan Wanandi dan Jusuf Wanandi, yang kemudian terlibat dalam pendirian Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta.

Sebagian tokoh Tionghoa Indonesia juga terlibat dalam jaringan intelijen, pembentukan organisasi politik pendukung Orde Baru, dan kegiatan ekonomi. Banyak mitra bisnis Suharto sendiri berasal dari kalangan pengusaha Tionghoa.

Karena itu, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa orang Tionghoa Indonesia memiliki satu posisi politik tertentu. Di tingkat masyarakat, mereka memang menjadi sasaran kekerasan dan diskriminasi. Sentimen ant Tionghoa telah berkembang sejak masa kolonial, tetapi ledakan kekerasannya sering kali berkaitan dengan tindakan dan kepentingan negara atau militer.

Selama Orde Baru, menyalahkan orang Tionghoa menjadi salah satu cara yang berulang kali digunakan ketika muncul krisis. Mereka dijadikan sasaran kemarahan masyarakat, terutama ketika terjadi persoalan ekonomi.

Saat ini, masyarakat Indonesia telah banyak berubah, termasuk dalam hubungan antarkelompok etnis. Menyalahkan orang Tionghoa mungkin tidak lagi memiliki daya tarik politik yang sama seperti pada masa lalu. Namun, sentimen tersebut belum sepenuhnya hilang dan tetap dapat dimanfaatkan kembali oleh kelompok-kelompok politik tertentu.

FF: Seperti dijelaskan Made, orang Tionghoa Indonesia bukanlah kelompok yang homogen. Tidak pernah ada satu keadaan ketika seluruh orang Tionghoa dapat begitu saja disamakan dengan komunisme. Mereka menempati berbagai posisi sosial, ekonomi, dan politik.

Kekerasan ant Tionghoa juga telah terjadi sejak masa revolusi. Pada akhir 1950-an, pemerintah mengambil kebijakan yang membatasi kegiatan ekonomi orang asing di pedesaan, termasuk orang Tionghoa yang belum menjadi warga negara Indonesia. Pada sekitar 1960, persoalan kewarganegaraan juga mendorong banyak orang Tionghoa menentukan apakah mereka akan menjadi warga negara Indonesia atau Tiongkok.

Sekitar 100 ribu orang memilih atau tercatat sebagai warga negara Tiongkok dan meninggalkan Indonesia. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengirim kapal untuk memulangkan mereka, meskipun banyak di antaranya telah tinggal di Indonesia sejak abad ke-19.

Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa PKI berbeda dari partai komunis di Malaya atau Singapura, yang memiliki basis sosial Tionghoa yang sangat kuat. PKI sejak awal merupakan partai yang berakar dalam masyarakat Indonesia sendiri.

PKI bahkan merupakan salah satu partai komunis paling awal di Asia, lebih tua daripada Partai Komunis Tiongkok. Karena itu, tidak pernah ada keraguan bahwa PKI merupakan bagian dari sejarah politik Indonesia.

Sebagian besar korban pembunuhan massal adalah orang Indonesia, terutama petani Jawa. Orang Jawa juga memiliki posisi penting dalam kepemimpinan PKI. Dengan demikian, gambaran bahwa komunisme merupakan unsur asing tidak sesuai dengan sejarah perkembangan partai tersebut.

Justru karena PKI memiliki akar yang kuat dalam sejarah nasionalisme Indonesia sejak awal abad ke-20, Orde Baru harus membangun propaganda yang menggambarkannya sebagai sesuatu yang asing dan tidak sesuai dengan identitas bangsa.

Tentu saja, rasisme terhadap orang Tionghoa merupakan bagian dari persoalan ini. Ada sejarah panjang diskriminasi yang berkaitan dengan posisi mereka dalam masyarakat kolonial. Posisi ekonomi perantara tersebut dimanfaatkan oleh negara kolonial dan kemudian oleh negara Indonesia untuk menjadikan orang Tionghoa sebagai kambing hitam.

Dengan cara itu, kemarahan masyarakat dapat diarahkan kepada kelompok yang dianggap asing, bukan kepada pemerintah atau struktur kekuasaan yang sebenarnya bertanggung jawab atas persoalan tersebut.

DD: Pembunuhan massal berlangsung ketika Sukarno secara resmi masih menjabat sebagai presiden. Bagaimana Suharto mengambil alih kekuasaan secara bertahap?

Dalam satu pengertian, ia segera menguasai keadaan setelah G30S. Namun, secara formal, peralihan kekuasaan berlangsung lebih lambat. Bagaimana proses tersebut berkembang dari penguasaan militer secara efektif hingga penyingkiran Sukarno secara resmi dan pembentukan kediktatoran Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade?

RS: Suharto tidak merebut kekuasaan melalui satu kudeta yang langsung selesai. Ia mengambil alih kekuasaan secara bertahap.

Tahap pertama adalah penguasaan militer, bukan penguasaan politik secara formal. Setelah 1 Oktober, Suharto mengambil alih komando Angkatan Darat dan menguasai pasukan, komunikasi, serta perangkat kekerasan negara.

Namun, Sukarno tetap menjadi presiden dan secara konstitusional masih memiliki kewenangan tertinggi. Suharto juga menghindari tindakan menggulingkannya secara terbuka. Ia mengetahui bahwa Sukarno masih sangat populer dan memiliki banyak pendukung yang setia. Kudeta langsung terhadap Sukarno akan mengandung risiko besar.

Karena itu, Suharto memilih mengikis kekuasaan Sukarno secara sistematis sambil mempertahankan kedudukannya sebagai simbol negara. PKI dilarang, para sekutu Sukarno disingkirkan, dan demonstrasi ant Sukarno didorong, termasuk melalui gerakan mahasiswa. Pada saat yang sama, Angkatan Darat secara bertahap mengambil alih lembaga-lembaga negara.

Salah satu peristiwa terpenting dalam proses tersebut adalah keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar pada 11 Maret 1966. Di tengah krisis politik dan tekanan militer, Sukarno menandatangani dokumen yang memberikan kewenangan kepada Suharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan menjaga pemerintahan.

Namun, keadaan ketika dokumen tersebut ditandatangani masih diperdebatkan. Sejumlah kesaksian menyatakan bahwa Sukarno menandatanganinya dalam situasi penuh tekanan. Hal lain yang penting adalah bahwa dokumen asli yang ditandatangani Sukarno belum pernah diperlihatkan kepada publik.

Meskipun demikian, selama Orde Baru, tanggal 11 Maret terus diperingati sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah resmi negara.

Suharto segera menafsirkan Supersemar sebagai dasar untuk mengambil alih kewenangan politik. Dalam beberapa hari, ia melarang PKI, menangkap sejumlah menteri yang setia kepada Sukarno, dan memperluas kekuasaannya jauh melampaui apa yang mungkin dimaksudkan Sukarno ketika menandatangani surat tersebut.

Sukarno kemudian semakin terisolasi secara politik. Ia berusaha mempertahankan kedudukannya melalui pidato dan pertanggungjawaban politik, termasuk Nawaksara. Namun, Angkatan Darat telah menguasai arena politik.

Pada 1967, Sukarno pada dasarnya hanya menjadi presiden secara nominal. Kekuasaan efektif telah berada di tangan Suharto. Pada 1968, Suharto secara resmi diangkat menjadi presiden.

Jadi, kita dapat menyebutnya sebagai kudeta yang berlangsung secara perlahan. Kekuasaan militer direbut terlebih dahulu, sedangkan legitimasi konstitusional dibangun kemudian.

Penghancuran PKI dan gerakan kiri secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari proses peralihan kekuasaan tersebut. Orde Baru kemudian menggambarkan kemunculannya sebagai upaya memulihkan ketertiban, menyelamatkan bangsa dari kekacauan, dan mengembalikan negara kepada pelaksanaan UUD 1945 yang dianggap benar.

Narasi tersebut terus digunakan selama 32 tahun pemerintahan Suharto untuk membenarkan penghancuran PKI sekaligus melegitimasi pengambilalihan kekuasaan.

DD: Sebelum membahas Orde Baru lebih jauh, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab: siapa sebenarnya Suharto?

Bagaimana perjalanan hidupnya dari tentara kolonial KNIL, kemudian bergabung dengan PETA pada masa pendudukan Jepang, menjadi perwira tentara Republik, hingga akhirnya memimpin Kostrad? Bagaimana ia mencapai posisi yang memungkinkannya mengambil alih kekuasaan negara?

MS: Suharto berasal dari Jawa. Ia menghabiskan sebagian masa kecil dan pendidikannya di wilayah Jawa Tengah, termasuk di sekitar Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, dekat Surakarta. Pendidikan formalnya tidak terlalu tinggi. Setelah menyelesaikan sekolah menengah tingkat pertama, ia sempat bekerja di sebuah bank kecil di daerah.

Kemudian, ia bergabung dengan Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), tentara kolonial Hindia Belanda, meskipun hanya untuk waktu singkat. Setelah Jepang menduduki Indonesia, ia masuk ke dalam organisasi militer bentukan Jepang, termasuk PETA.

Pada awalnya, Suharto hanyalah seorang prajurit biasa. Namun, selama Revolusi Indonesia, karier militernya berkembang hingga ia menjadi perwira menengah. Ia kemudian terlibat dalam operasi militer untuk merebut kembali Yogyakarta dan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada.

Setelah itu, pangkat dan kedudukannya terus meningkat. Ketika bertugas di Yogyakarta, ia juga memiliki hubungan dengan sejumlah tokoh yang berhaluan kiri. Saya kira pada masa awal kariernya, Suharto memiliki ketertarikan tertentu terhadap gagasan sosialisme.

Bahkan ketika kemudian menjadi Panglima Divisi Diponegoro, yang merupakan komando militer teritorial di Jawa Tengah, ia masih memiliki hubungan dengan sejumlah perwira berhaluan kiri. Banyak perwira yang terlibat dalam G30S, termasuk Latief dan Untung, pernah menjadi bawahannya.

Namun, Suharto juga merupakan seorang pragmatis. Pada 1950-an, banyak komandan militer daerah pada dasarnya memiliki kekuasaan seperti penguasa lokal. Mereka mengendalikan wilayah, pasukan, dan sumber pendapatan sendiri.

Suharto juga terlibat dalam kegiatan penyelundupan dan bisnis. Ia membuka rekening di Singapura untuk menyimpan dana yang sebagian digunakan membiayai satuan militernya, sementara sebagian lainnya diduga menjadi kekayaan pribadinya.

Saya mengetahui sebuah kisah mengenai rekening Suharto di Singapura pada sekitar 1966 atau 1967. Ketika Jusuf Wanandi ditugaskan pergi ke Papua untuk menangani keadaan yang sulit di sana, termasuk kebutuhan makanan dan perlengkapan, ia disebut mendapat instruksi untuk mengambil dana dari rekening Suharto yang nilainya mencapai sekitar 17 juta dolar Amerika Serikat.

Bayangkan jumlah uang sebesar itu pada pertengahan 1960-an. Kisah tersebut menunjukkan bahwa Suharto telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar bahkan sebelum menjadi presiden.

Ia juga telah memiliki hubungan bisnis dengan Liem Sioe Liong, yang kemudian dikenal sebagai salah seorang pengusaha terpenting pada masa Orde Baru. Hubungan tersebut berkembang ketika Suharto bertugas di Jawa Tengah, termasuk di kawasan sekitar Semarang.

Nasution kemudian mengetahui adanya persoalan korupsi dalam kepemimpinan Suharto. Ia diberhentikan dari jabatan komandonya dan dikirim mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung selama sekitar satu tahun.

Setelah itu, Suharto akhirnya menjadi Panglima Kostrad. Tidak banyak orang menyadari betapa strategisnya kedudukan tersebut pada masa itu. Kostrad merupakan salah satu unsur penting kekuatan Angkatan Darat, sementara pasukan khusus juga memiliki peran yang besar dalam struktur militer.

Menariknya, karena Suharto sebelumnya memiliki hubungan dengan sejumlah perwira berhaluan kiri, sebagian bekas bawahannya mungkin tidak menganggapnya sebagai ancaman. Ia bahkan tampaknya tidak memiliki prospek politik yang terlalu menonjol menjelang 1965.

Suharto pernah mengatakan bahwa ia mungkin akan segera pensiun. Sebagai Panglima Kostrad, ia tidak selalu memiliki banyak kegiatan operasional dan dikenal gemar memancing. Namun, peristiwa 1965 tiba-tiba membuka peluang baru baginya, dan ia memanfaatkan kesempatan tersebut.

Pada awalnya, saya kira Suharto tidak langsung bersemangat untuk mengambil alih kekuasaan. Akan tetapi, ia dikelilingi oleh para perwira yang sangat ambisius, seperti Ali Moertopo, yang kemudian menjadi salah satu tokoh penting intelijen Orde Baru, dan Soedjono Hoemardani, yang memiliki hubungan erat dengan kalangan bisnis Jepang.

Ali Moertopo banyak bekerja dengan kelompok-kelompok mahasiswa dan jaringan politik sipil. Sementara itu, Soedjono Hoemardani mengembangkan hubungan dengan para pengusaha Jepang. Mereka membantu meyakinkan Suharto bahwa ia memiliki kesempatan untuk mengambil alih kekuasaan.

Dukungan juga datang dari para teknokrat, ekonom, ilmuwan sosial, dan sebagian elite politik Indonesia. Suharto akhirnya menyadari bahwa situasi tersebut membuka jalan baginya untuk memegang kendali negara.

Suharto bukan orang yang memperlihatkan ambisinya secara terbuka. Tentu saja ia ambisius, tetapi ia sangat pandai menyembunyikannya. Dalam gaya politik yang sering diasosiasikan dengan elite Jawa, ia bergerak perlahan, berhati-hati, dan menunjukkan sikap yang halus.

Namun, di balik penampilan tersebut, ia juga mampu bertindak dengan sangat brutal. Karena itu, banyak orang menyebutnya sebagai the smiling general, jenderal yang murah senyum. Di balik senyum tersebut terdapat seorang pemimpin yang sangat pragmatis dan mampu menggunakan kekerasan secara terencana.

Jika ingin menggunakan istilah tertentu, kita dapat menyebutnya sebagai sosok yang sangat Machiavellian. Ia pandai menyeimbangkan penampilan yang santun dengan tindakan politik yang keras dan kejam. Itulah Suharto.

Militer sebagai Negara, Integrasi ke Kapitalisme Global, dan Warisan Orde Baru

Daniel Denvir (DD): Benedict Anderson berpendapat bahwa kudeta 1965 dan rezim Suharto pada dasarnya menandai penegasan kembali kekuasaan negara atas masyarakat Indonesia—masyarakat yang tengah berjuang membentuk sebuah bangsa baru. Militer menjadi institusi yang paling diuntungkan dari proses ini. Organisasinya semakin solid, terlindung dari campur tangan partai politik, dan memiliki sumber daya ekonominya sendiri. Seperti yang kita bahas dalam wawancara-wawancara sebelumnya, melalui kudeta dan pembantaian massal, militer pada dasarnya menegaskan dirinya sebagai negara.

Jika melihat tahun-tahun menjelang kudeta, militer sebenarnya sudah mulai meleburkan dirinya dengan negara melalui doktrin Dwi Fungsi. Doktrin ini menempatkan militer sebagai aktor utama dalam politik, masyarakat, dan perekonomian.

DD: Sistem tersebut mula-mula berkembang pada masa Sukarno. Golkar, misalnya, awalnya menjadi wadah bagi kelompok-kelompok fungsional, termasuk militer, dalam kerangka Demokrasi Terpimpin. Namun, pada masa Suharto, Golkar menjadi partai politik resmi yang menopang negara militer. Jika kita melihat integrasi militer dan pemerintahan yang dibangun pada masa Sukarno—Dwi Fungsi, Komando Daerah Militer (Kodam), serta Golkar—sejauh mana kita dapat melihat bahwa fondasi kelembagaan Orde Baru sebenarnya telah terbentuk di dalam Indonesia pada masa Sukarno?

Made Supriatma (MS): Saya melihat persoalan ini sedikit berbeda, terutama jika mengingat pengalaman saya hidup di bawah Orde Baru selama 32 tahun pertama kehidupan saya. Saya lahir pada awal 1966 dan selama tiga dekade pertama hidup hanya mengenal satu presiden. Sistem tersebut terbentuk melalui banyak proses, tetapi menurut saya, tulang punggungnya adalah semacam trinitas: militer, birokrasi, dan partai politik. Ketiganya memiliki struktur birokratis masing-masing.

Birokrasi militer bertumpang tindih dengan birokrasi sipil, dari tingkat pusat sampai desa. Golkar sebagai partai politik juga memiliki struktur organisasi yang berjalan paralel dengan keduanya. Dengan demikian, ada tiga lapisan organisasi yang memungkinkan negara mengendalikan masyarakat dari atas hingga bawah.

Sistem ini juga mengadopsi organisasi masyarakat yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang, yakni tonarigumi. Di Indonesia, bentuknya berkembang menjadi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), yaitu unit-unit lingkungan yang mencakup beberapa keluarga. Setiap RT memiliki ketua, dan sejumlah RT berada dalam koordinasi sebuah RW. Di atasnya terdapat pemerintahan desa. Struktur berlapis ini memungkinkan pengawasan dan pengendalian masyarakat secara menyeluruh.

Namun, sistem tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol dan komando. Ia juga efektif untuk menjalankan program pembangunan ekonomi dan menyalurkan kesejahteraan. Sebagian besar strukturnya bahkan masih bertahan sampai sekarang. Karena itu, siapa pun yang ingin memperoleh atau menjalankan kekuasaan di Indonesia perlu mengelola jaringan kelembagaan tersebut.

Pada masa Suharto, seluruh struktur itu dikendalikan melalui militer dan doktrin Dwi Fungsi. Militer bukan hanya mengendalikan Golkar sebagai saluran sipilnya, tetapi juga memiliki agenda politik sendiri. Golkar harus mengikuti kehendak militer. Menjelang akhir kekuasaan Suharto, Golkar mulai berusaha mengambil jarak dan memperoleh kemandirian, meskipun tidak sepenuhnya lepas dari pengaruh militer. Bahkan Suharto sendiri tidak selalu mampu mengendalikan militer secara penuh.

Struktur tersebut turut menciptakan stabilitas. Suharto menata ulang hubungan pusat dan daerah dengan mengintegrasikan elite lokal ke dalam sistem. Pengusaha, tokoh berpengaruh, dan berbagai pemimpin daerah ditempatkan dalam jaringan Golkar. Ia juga memberi ruang kepada keturunan kerajaan-kerajaan di Indonesia, misalnya dengan melibatkan mereka dalam proyek pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya. Dengan membagikan sumber daya dan peluang, Suharto berhasil mengelola berbagai kelompok tersebut sehingga kekuasaannya dapat bertahan selama 32 tahun.

Keadaan mulai berubah pada awal 1990-an. Suharto bertahan terlalu lama tanpa membangun mekanisme suksesi yang kokoh. Berbeda dengan Lee Kuan Yew di Singapura, yang membangun sistem untuk mengatur pergantian kepemimpinan, Suharto semakin tua dan semakin tidak percaya kepada orang-orang di sekitarnya. Ia mulai membangun jaringan kekuasaan yang lebih personal dan nepotistik, termasuk dengan menempatkan anak-anaknya dalam bisnis. Langkah ini justru merusak struktur yang sebelumnya menopang kekuasaannya.

Farabi Fakih (FF): Saya kira kita memang dapat melihat kemunculan struktur negara Orde Baru pada masa Demokrasi Terpimpin. Salah satu contohnya adalah peran militer. Jika kita menghitung jumlah gubernur berlatar belakang militer pada masa Sukarno, jumlahnya justru lebih tinggi daripada pada awal pemerintahan Orde Baru. Sukarno sendiri mendukung perluasan keterlibatan militer sebagai salah satu pilar utama Demokrasi Terpimpin.

Banyak institusi dasar yang kemudian menjadi fondasi negara Orde Baru juga terbentuk pada masa itu. Jadi, terdapat kesinambungan kelembagaan antara Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Namun, Sukarno tidak membayangkan institusi-institusi tersebut akan digunakan untuk tujuan yang sama dengan rezim Suharto. Perbedaan utamanya terletak pada ideologi. Bagi Sukarno, negara harus mendorong tercapainya tujuan-tujuan revolusi. Sementara itu, ideologi Suharto berpusat pada pembangunan dan integrasi ekonomi Indonesia ke dalam tatanan Barat.

Suharto sendiri bukan sosok yang sangat ideologis. Ia pragmatis dan, seperti yang dikatakan Made, cenderung Machiavellian. Ia juga sangat Jawa dalam cara menampilkan dirinya. Ia tidak memperlihatkan antusiasme secara terbuka. Citra Jenderal yang Tersenyum justru membuat orang sulit mengetahui apa yang sebenarnya sedang dipikirkannya. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, ia tersenyum; ketika sesuatu yang baik terjadi, ia juga tersenyum.

Sikap tenang itu menjadi semacam topeng yang menyembunyikan pikiran dan ambisinya. Dalam kebudayaan politik Jawa, kemampuan mempertahankan ketenangan merupakan bagian penting dari penampilan kekuasaan. Orang yang berkuasa diharapkan tetap tenang dalam berbagai keadaan. Karena itu, Suharto mungkin sangat ambisius, tetapi ia tidak pernah menunjukkannya secara terang-terangan.

Ia juga oportunistis. Saya tidak berpikir bahwa ia pernah benar-benar melepaskan kemungkinan untuk berkuasa. Ketika melihat peluang, ia mengambilnya. Justru karena tampak biasa-biasa saja dan tidak terlalu ambisius, ia tidak dianggap sebagai pesaing serius oleh banyak orang di militer, termasuk Nasution. Banyak orang terkejut ketika Suharto akhirnya mengambil alih kekuasaan. Ketidakmenonjolannya membantu menyamarkan ambisi tersebut.

Sebelumnya, Suharto juga pernah terlibat dalam korupsi dan kehilangan jabatannya di Kodam di Semarang sebelum mengikuti pendidikan di Seskoad. Selama masa pendidikan itu, ia mulai berhubungan dengan para ekonom muda yang kelak menjadi teknokrat di bawah pemerintahannya. Mereka mendiskusikan visi pembangunan yang baru. Menurut saya, akar orientasi pembangunan Suharto terbentuk melalui pertemuan-pertemuan tersebut, terutama dengan para ekonom yang mengajar para perwira militer.

Karena itu, penting untuk menegaskan bahwa Orde Baru tidak sepenuhnya bermula pada 1965–1966. Secara ironis, akar kelembagaannya telah tumbuh dalam eksperimen Demokrasi Terpimpin yang dijalankan Sukarno.

Rianne Subijanto (RS): Saya ingin kembali pada argumen Ben Anderson tentang bagaimana militer menegaskan dirinya sebagai negara. Orde Baru memang tidak muncul begitu saja pada 1965, dan peristiwa itu bukan sekadar pergantian pemerintahan. Yang terjadi adalah kemenangan aparatur negara yang semakin otonom atas kekuatan-kekuatan sosial yang dilepaskan oleh revolusi.

Dalam pengertian tertentu, kita dapat membacanya melalui perspektif Hegel tentang gerak dari yang partikular menuju yang universal. Sebuah institusi tertentu, yakni militer, kemudian mengklaim dirinya sebagai kekuatan dominan. Dengan menggunakan istilah Gramsci, kita dapat mengatakan bahwa institusi yang semula sedang tumbuh menjadi kekuatan dominan akhirnya berhasil menguasai tatanan politik.

Namun, proses ini juga bergantung pada keadaan sejarah yang tidak niscaya. Revolusi telah membuka ruang politik massa dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun 1950-an dan awal 1960-an merupakan periode mobilisasi politik paling intens dalam sejarah Indonesia, dan skala mobilisasi semacam itu tidak terulang lagi setelahnya. Buruh, petani, kaum muda, perempuan, kelompok agama, partai politik, serikat pekerja, dan gerakan sosial semuanya memasuki kehidupan politik.

Sukarno berusaha mengelola dinamika ini melalui Demokrasi Terpimpin. Nasakom, misalnya, merupakan upaya untuk membatasi konflik sosial dengan menyeimbangkan berbagai kekuatan yang saling bersaing, termasuk PKI, kelompok nasionalis, organisasi Islam, dan militer. Namun, militer berbeda dari partai-partai politik lainnya. Militer bukan sekadar aktor politik: ia memiliki senjata, organisasi teritorial, kewenangan administratif, jaringan intelijen, dan sumber daya ekonomi yang semakin mandiri.

Melalui berbagai keputusannya, Sukarno justru turut memperkuat militer. Pemberontakan daerah pada 1950-an memperbesar peran militer. Pemberlakuan darurat militer juga memperkuatnya, begitu pula nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Operasi di Irian Barat dan Konfrontasi dengan Malaysia semakin memperluas kekuasaan militer. Sementara itu, struktur komando teritorial dan Golkar menyediakan perangkat organisasi yang memungkinkan militer memperkuat koherensi internalnya.

Pada akhirnya, berbagai kekuatan sosial dan politik yang bersaing saling menguras tenaga. Militer, sebaliknya, memiliki sumber daya material—senjata, organisasi, dan aset ekonomi—yang terus bertambah. Sambil mengklaim berdiri di atas kepentingan politik yang saling bersaing, militer mengakumulasi kekuasaan hingga mampu mendominasi negara.

DD: Setelah merebut kekuasaan, Suharto segera mengambil langkah untuk menempatkan Indonesia kembali dalam posisi yang dapat diterima oleh kekuatan imperialis Barat dan kepentingan kapitalis. Ia mengakhiri Konfrontasi dan menerapkan liberalisasi ekonomi dalam berbagai bentuk. Akibatnya, Indonesia menerima aliran bantuan keuangan yang sangat besar dari Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Bantuan ini membantu meredakan—setidaknya untuk sementara—krisis ekonomi Indonesia sekaligus memperkuat kekuasaan Suharto dan negara pusat.

Bagaimana Suharto menempatkan kembali Indonesia dalam sistem kapitalisme dunia dan tatanan geopolitik Perang Dingin? Apa dampak pergeseran Indonesia ke dalam orbit Amerika Serikat terhadap keseimbangan kekuatan di kawasan dan dunia?

FF: Peralihan Indonesia ke kubu Barat tidak berlangsung secara otomatis. Pada 1965–1966, hubungan Indonesia dengan banyak pemerintahan Barat dan dunia kapitalis masih diwarnai ketegangan. Mereka keberatan dengan kebijakan nasionalisasi yang dilakukan pada 1957 serta pengambilalihan aset-aset Amerika Serikat dan Inggris selama Konfrontasi pada 1960-an.

Suharto dan tim teknokratnya kemudian melakukan pendekatan intensif kepada negara-negara Barat. Mereka berkunjung ke Washington, Tokyo, dan Amsterdam untuk menjalin hubungan dengan pembuat kebijakan maupun perusahaan-perusahaan Barat.

Pada 1967, sebuah pertemuan di Amsterdam menghasilkan pembentukan Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang kemudian menjadi salah satu saluran utama bantuan Barat bagi Indonesia. Pada 1968, Robert McNamara, yang baru menjabat sebagai Presiden Bank Dunia, mengunjungi Jakarta. Setahun kemudian, Bank Dunia membuka kantor perwakilan negara pertamanya di dunia di Jakarta. Kantor tersebut menjadi salah satu yang terbesar.

McNamara dan tim Bank Dunia sangat terkesan oleh Suharto dan para teknokratnya. Mereka berhasil meyakinkan para pemimpin ekonomi Barat bahwa Indonesia dapat menjadi contoh keberhasilan kapitalisme Barat. Sejak pembentukan IGGI dan pembukaan kantor Bank Dunia serta perwakilan IMF di Jakarta, bantuan keuangan terus mengalir. Hingga awal 1990-an, jumlah bantuan tersebut mencapai puluhan miliar dolar.

Sebagai perbandingan, Sukarno meninggalkan utang sekitar 1,5 miliar dolar AS yang tidak mampu dilunasi. Sementara itu, pemerintahan Suharto menerima bantuan rata-rata sekitar 2 miliar dolar AS per tahun hingga 1990-an. Dukungan keuangan ini sangat besar bagi negara Orde Baru.

Indonesia kemudian dipromosikan sebagai contoh bagaimana sebuah negara revolusioner yang sebelumnya anti-Barat dan anti-imperialis, serta memosisikan diri sebagai pemimpin Dunia Selatan, dapat diubah menjadi model pembangunan yang sejalan dengan kepentingan Barat. Pada 1992, Bank Dunia bahkan memberikan pujian kepada Indonesia sebagai salah satu contoh keberhasilan ekonomi Asia, hanya beberapa tahun sebelum perekonomian itu runtuh di tengah korupsi dan krisis.

Penghancuran komunisme menjadi semacam ancaman atau tongkat, sedangkan pembangunan menjadi daya tariknya. Pada 1967, pemerintah Indonesia juga menyelenggarakan pertemuan di Jenewa dengan sekitar 50 perusahaan multinasional terbesar di dunia. Pertemuan itu didukung oleh Time Corporation dari Amerika Serikat. Para teknokrat Indonesia bertemu dengan perwakilan perusahaan-perusahaan tersebut dan bertanya apa yang perlu dilakukan agar mereka bersedia berinvestasi di Indonesia.

Dalam pertemuan itu, rancangan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Indonesia dibahas bersama para eksekutif perusahaan multinasional. Dengan demikian, kerangka hukum investasi asing tidak hanya dirumuskan oleh orang-orang Indonesia di Jakarta, tetapi juga dibentuk melalui kerja sama dengan para eksekutif perusahaan multinasional di Jenewa. Pada 1970-an, Indonesia telah membuka diri secara luas terhadap investasi asing. Sektor minyak, misalnya, menjadi salah satu tujuan investasi yang sangat aktif di dunia.

Pertamina, perusahaan minyak nasional Indonesia, berkembang menjadi salah satu perusahaan terbesar di Asia di luar Jepang. Namun, pada saat yang sama, sumber daya Indonesia juga dibagikan kepada perusahaan multinasional. Situasinya menyerupai pembagian wilayah dan sumber daya dalam Konferensi Berlin pada akhir abad ke-19. Freeport memperoleh akses ke tambang tembaga di Papua, yang juga mengandung cadangan emas sangat besar. Sebagian hasil tambang itu kemudian mengalir ke luar negeri, sementara masyarakat Indonesia tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai pengelolaannya.

Tambang nikel diberikan kepada perusahaan Kanada, Inco. Satu demi satu, sumber daya alam utama Indonesia dibuka bagi perusahaan multinasional. Dari sudut pandang investor, kebijakan ini dianggap berhasil. Namun, dari sudut pandang pengelolaan sumber daya, hal tersebut merupakan pengurasan besar-besaran atas kekayaan alam Indonesia yang tidak dapat diperbarui.

Bantuan multilateral dari berbagai negara menjadi bagian dari proses ini. Amerika Serikat dan Jepang merupakan penyumbang utama, sementara Jepang juga menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari keterbukaan ekonomi Indonesia. Indonesia berkembang menjadi pasar penting bagi mobil dan berbagai produk Jepang. Hingga kini, dominasi produk Jepang masih sangat terlihat di kota-kota Indonesia.

Dengan demikian, integrasi Indonesia ke dalam ekonomi dunia berlangsung berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh kekuatan imperialis. Indonesia tetap berada dalam posisi sebagai pemasok bahan mentah dan sumber daya alam. Upaya industrialisasi memang dilakukan, tetapi belum berhasil mengubah posisi tersebut secara mendasar.

DD: Kita perlu menekankan betapa drastisnya peningkatan eksploitasi—bahkan penjarahan—sumber daya alam Indonesia, mulai dari hutan, tambang, hingga perikanan. Proses ini berlanjut sampai sekarang dan merupakan salah satu ciri utama Orde Baru.

Rezim tersebut membangun sistem yang sangat mendukung investasi dan ekstraksi sumber daya. Pembantaian massal pada 1965–1966 menimbulkan trauma sedemikian besar di tengah masyarakat sehingga ruang bagi perlawanan terhadap eksploitasi dan masuknya perusahaan asing menjadi sangat terbatas. Hal ini terutama terjadi di pulau-pulau di luar Jawa, yang sebelumnya telah lama menjadi sasaran operasi militer. Setelah itu, eksploitasi kapitalis berjalan berdampingan dengan kehadiran militer.

FF: Dalam banyak kasus, militer melindungi perusahaan-perusahaan tersebut. Hingga sekarang, operasi pertambangan Freeport di Papua melibatkan dimensi militer sekaligus kapitalis. Ladang gas dan minyak di Aceh serta Kalimantan juga didukung oleh kehadiran militer yang terus-menerus untuk mencegah atau membatasi perlawanan masyarakat setempat.

Dengan demikian, terbentuk struktur ekstraktif yang menggabungkan kekuatan militer dan kapitalisme. Pola ini memiliki kemiripan dengan struktur pada masa kolonial, tetapi juga merupakan hasil perluasan peran militer selama Demokrasi Terpimpin dan setelahnya.

RS: Saya ingin menambahkan sesuatu tentang Freeport. Kontrak Freeport-McMoRan merupakan kontrak investasi asing besar pertama yang ditandatangani pada masa Orde Baru. Perusahaan ini juga turut membentuk rezim investasi asing Indonesia yang baru. Para pengacara Freeport terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967. Jadi, penegasan kembali posisi Indonesia dalam ekonomi politik kapitalisme global pada dasarnya berlangsung dengan keterlibatan langsung Amerika Serikat dan sekutunya.

MS: Freeport memperoleh kontraknya pada 1967, dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera di Papua pada 1969. Dengan demikian, kontrak itu ditandatangani sebelum proses tersebut dilaksanakan.

Namun, secara lebih luas, Orde Baru perlu dipahami sebagai negara kontra-revolusioner. Rezim ini menghapus atau menyingkirkan banyak warisan politik Republik sejak awal abad ke-20, termasuk nasionalisme antikolonial, lalu menggantinya dengan pola yang menyerupai kolonialisme akhir abad ke-19. Pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan agraria dan membuka Hindia Belanda bagi investasi asing. Menurut saya, Orde Baru menghidupkan kembali pola ekonomi-politik semacam itu.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, tetapi kekayaan tersebut justru menjadi tumpuan bagi pembangunan yang bergantung pada ekstraksi. Hal ini membantu menjelaskan mengapa Indonesia tetap berada dalam posisi sebagai negara satelit, bukan sebagai pusat ekonomi yang memiliki kemampuan industri mandiri.

Ketergantungan itu terus berlangsung. Dahulu, hutan menjadi sumber utama; kemudian minyak dan gas; sekarang kelapa sawit dan nikel. Indonesia tidak berhasil bertransformasi menjadi negara industri yang kuat karena terlalu bergantung pada sumber daya alam.

Beberapa waktu lalu, saya diundang oleh sekelompok mahasiswa dari Kalimantan Timur. Saya bertanya kepada mereka: pada 1960-an dan awal 1970-an, kalian memiliki hutan yang luas. Sekarang, di mana hutan itu? Sebagian besar telah hilang dan digantikan oleh perkebunan kelapa sawit.

Kalimantan Timur masih memiliki minyak, gas, dan batu bara. Setiap hari, sekitar 200 ribu ton batu bara diangkut keluar dari provinsi itu. Namun, apa yang diperoleh masyarakat setempat? Indeks pembangunan manusianya masih rendah dan angka kemiskinannya belum membaik secara berarti. Padahal, dengan kekayaan sumber daya yang dimiliki, wilayah tersebut semestinya dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang jauh lebih tinggi.

Contoh ini menunjukkan bagaimana Jakarta menguras kekayaan dari berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah di luar Jawa. Sementara sumber daya alam di luar Jawa dieksploitasi, penduduk Jawa menjadi sumber tenaga kerja, tentara, dan pegawai negeri yang kemudian ditempatkan di berbagai wilayah tersebut. Pola ini merupakan bagian dari pembangunan kapitalis yang bersifat kontra-revolusioner.

Indonesia tetap menjadi negara yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Kita tidak akan menjadi negara industri seperti Singapura jika persoalan hubungan antara Jakarta dan elite-elite nasional tidak diatasi. Salah satu fondasi utama Orde Baru adalah pengurasan sumber daya alam untuk mendorong pembangunan kapitalis. Namun, model tersebut tidak membawa Indonesia keluar dari ketergantungan.

DD: Bagaimana ekonomi-politik Orde Baru membentuk relasi kelas dan kekuasaan di dalam negeri? Kelas penguasa seperti apa yang tumbuh di bawah rezim tersebut?

Korupsi menjadi sangat meluas, termasuk di kalangan Suharto sendiri, keluarganya, pengusaha yang dekat dengan kekuasaan, dan pejabat militer. Mereka menggunakan kedudukan untuk mengambil keuntungan pribadi dalam jumlah besar.

Ada pula posisi khusus yang diberikan kepada para kapitalis keturunan Tionghoa, yang sering disebut cukong. Mereka memperoleh kedudukan ekonomi yang sangat kuat di bawah Suharto, meskipun pada saat yang sama rezim tersebut memelihara sentimen anti-Tionghoa serta menekan kebudayaan dan kekuatan politik masyarakat Tionghoa Indonesia. Mereka dapat menjadi sangat kaya, tetapi tidak memiliki kekuatan sosial dan politik yang sebanding, sehingga tetap bergantung pada Suharto.

Bagaimana struktur kekuasaan dan kelas di bawah Orde Baru bekerja, terutama dalam kaitannya dengan masyarakat Tionghoa Indonesia?

FF: Orde Baru membayangkan masyarakat sebagai sebuah negara korporatis, sebagaimana kita bahas sebelumnya. Dalam gambaran negara-keluarga ini, kepala keluarga memiliki kendali penuh atas anggota keluarganya. Dalam konteks Orde Baru, Suharto menempati posisi sebagai kepala keluarga.

Namun, gambaran tersebut tidak sepenuhnya menjelaskan sistem yang terbentuk. Ada pula konsep massa mengambang, yang bertujuan mendepolitisasi masyarakat. Sejak 1970-an, represi semakin kuat dan ruang bagi keterlibatan politik masyarakat semakin dipersempit. Partai-partai politik dikendalikan dan kemudian disederhanakan menjadi tiga partai utama. Serikat pekerja dan kelompok mahasiswa juga mengalami depolitisasi, meskipun pada awal peralihan menuju Orde Baru sebagian dari mereka mendukung perubahan tersebut.

Akibatnya, masyarakat menjadi lemah secara politik dan kelembagaan. Di sisi lain, elite penguasa juga tidak memiliki struktur kelembagaan yang benar-benar mandiri. Yang terbentuk justru sistem yang berpusat pada Suharto, hampir menyerupai seorang sultan, dengan orang-orang di sekelilingnya yang memperoleh keuntungan berdasarkan kedekatan dan kemurahan hatinya.

Sistem ini mengharuskan berbagai kelompok membangun koalisi di bawah Suharto. Dalam pengertian tertentu, strukturnya menyerupai negara feodal: orang-orang yang dekat dengan Suharto atau tergabung dalam koalisi tertentu memperoleh akses terhadap sumber daya negara. Karena itu, Suharto perlu mencegah munculnya kepemimpinan alternatif. Elite politik dan ekonomi harus tetap berada di bawah kendalinya. Bahkan ketika seorang perwira militer mulai naik pangkat dan berpotensi menjadi pesaing, Suharto berusaha membatasi peluangnya untuk menantang kekuasaan.

Ketiadaan mekanisme suksesi yang kokoh menjadi salah satu alasan utama mengapa Orde Baru runtuh secara dramatis pada 1998. Kekuasaan yang sangat terpusat pada Suharto merupakan ciri utama negara Orde Baru, tetapi kekuasaan tersebut tidak dilembagakan secara memadai.

Dalam konteks masyarakat Tionghoa Indonesia, Suharto memang memberi sejumlah pengusaha cukong kekuatan ekonomi yang sangat besar. Liem Sioe Liong, misalnya, yang telah menjalin hubungan dengan Suharto ketika Suharto memimpin Kodam di Semarang, kemudian menjadi orang terkaya di Indonesia.

Hubungan antara elite Jawa dan pedagang Tionghoa memiliki sejarah panjang. Para bangsawan atau elite Jawa tidak selalu menampilkan diri secara langsung sebagai pedagang dan pengusaha. Mereka membangun hubungan dengan pengusaha Tionghoa untuk menjalankan bisnis dan memperoleh keuntungan bersama.

Dalam sistem Orde Baru, para cukong menyediakan sumber daya keuangan bagi Suharto. Sebagai imbalannya, mereka memperoleh lingkungan politik dan ekonomi yang memungkinkan perusahaan mereka berkembang menjadi konglomerasi terbesar di Indonesia. Ada pula pertimbangan politik di balik pola ini. Jika Suharto memberikan kekuatan ekonomi terlalu besar kepada pengusaha pribumi, mereka berpotensi membangun basis politik sendiri dan menjadi ancaman bagi kekuasaannya. Dengan memberdayakan para perantara bisnis yang bergantung pada dirinya, Suharto merasa lebih aman.

Jadi, di balik retorika pembangunan, Suharto membangun struktur ekonomi yang rapuh karena tidak ditopang oleh institusi yang mandiri. Seorang ilmuwan pernah menyebut pola semacam ini sebagai sistem waralaba: Suharto membagikan akses dan hak istimewa kepada orang-orang tertentu, tetapi pemberian itu selalu disesuaikan dengan kalkulasi kekuasaannya. Ketika Orde Baru runtuh pada 1998, struktur yang sangat bergantung pada satu orang itu ikut runtuh secara drastis.

RS: Saya ingin menambahkan satu hal tentang ekonomi-politik Orde Baru, terutama mengenai prioritas untuk membuka akses bagi kapitalis Amerika Serikat terhadap sumber daya alam Indonesia. Kita sering kali tidak membicarakan kerusakan lingkungan yang menyertai proses ini, padahal dampaknya masih terasa sampai sekarang.

Sejak masa Orde Baru, Indonesia semakin terintegrasi ke dalam sistem kapitalisme dunia sebagai pemasok bahan mentah dan tujuan investasi asing. Model pembangunan yang dibentuk rezim ini bertumpu pada eksploitasi hutan, sumber daya alam, dan tenaga kerja murah, dengan dukungan kontrol politik yang otoriter.

Salah satu akibatnya adalah kerusakan ekologis. Negara pembangunan memperlakukan hutan, mineral, minyak, dan tanah terutama sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Kekayaan itu kemudian menjadi sumber keuntungan bagi para perwira militer, pengusaha yang dekat dengan kekuasaan, dan jaringan keluarga Suharto.

Kerusakan lingkungan yang masih kita alami saat ini—mulai dari pembalakan hutan, pertambangan, deforestasi, hingga berbagai industri ekstraktif—berakar pada model ekonomi-politik yang dibangun selama Orde Baru.

MS: Saya ingin menambahkan pandangan dari Yoshihara Kunio, seorang sarjana Jepang yang menulis tentang ersatz capitalism di Asia Tenggara. Menurut saya, Indonesia merupakan contoh yang sangat baik untuk memahami konsep tersebut. Ersatz capitalism dapat dipahami sebagai kapitalisme semu: tidak ditopang oleh inovasi teknologi, tidak memiliki kelas kapitalis yang mandiri, dan sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam.

Pola itu terlihat sepanjang masa Orde Baru dan masih berlanjut hingga sekarang. Jika kita melihat peta eksploitasi sumber daya alam, Sumatra menjadi salah satu tumpuan ekonomi kolonial Hindia Belanda. Pada masa Orde Baru, peran serupa dijalankan Kalimantan. Setelah Orde Baru, eksploitasi semakin meluas ke Sulawesi dan pulau-pulau kecil yang kaya nikel. Berikutnya, Papua juga menghadapi tekanan serupa.

Semua wilayah tersebut mengalami eksploitasi sumber daya alam tanpa disertai inovasi teknologi yang memadai. Struktur ekonomi-politik Orde Baru dan tatanan sosial yang menopangnya masih bertahan hingga sekarang. Jika kita melihat siapa saja yang menjadi orang kaya dan berkuasa saat ini, banyak di antara mereka berasal dari keluarga yang telah memperoleh keuntungan atau kekuasaan pada masa Suharto.

Ini menunjukkan adanya kesinambungan yang kuat. Banyak elite Indonesia masih meyakini bahwa pembangunan kapitalis merupakan satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Memang, dalam retorika politik, kita sering mendengar pembicaraan tentang alternatif. Namun, sangat sedikit orang yang sungguh-sungguh memikirkan atau mengembangkan jalan di luar model pembangunan kapitalis tersebut.

Islam, Darul Islam, dan Politik di Bawah Orde Baru

Daniel Denvir (DD): Mengapa Orde Baru justru membuka jalan bagi meningkatnya pengaruh Islam dan politik Islamis, termasuk menguatnya arus fundamentalisme? Sejak awal abad ke-20, perdebatan mengenai posisi Islam dalam masyarakat telah menjadi bagian penting dari politik Indonesia. Bagaimana Orde Baru membentuk posisi Islam dalam masyarakat dan perdebatan mengenai perannya?

Setelah kaum komunis dihancurkan—padahal sebelumnya mereka merupakan salah satu lawan utama politik Islam—bagaimana perkembangan politik Islam? Apakah relatif lebih longgarnya pengawasan negara terhadap sebagian kegiatan Islam dibandingkan dengan bentuk politik lainnya turut membuat aspirasi perlawanan yang sebelumnya disuarakan melalui bahasa komunisme atau nasionalisme sekuler secara bertahap mengambil corak Islam?

Made Supriatma (MS): Menurut saya, salah satu langkah pertama Orde Baru ketika berkuasa adalah memperlakukan Islam dan komunisme sebagai ancaman yang setara. Pemerintah membatasi ruang gerak keduanya di masyarakat. Rezim juga mencegah terbentuknya partai Islam yang tidak dapat mereka kendalikan. Ketika Masyumi berusaha bangkit kembali melalui Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), misalnya, pemerintah Suharto menerapkan berbagai pembatasan ketat.

Pemerintah bahkan ikut campur dalam pemilihan pimpinan partai. Akibatnya, seperti halnya gerakan komunis, politik Islam kehilangan kesempatan untuk berkembang sebagai organisasi massa yang mandiri. Selama satu atau dua dekade, ruang gerak politik Islam sangat terbatas. Salah satu jalur yang masih dapat ditempuh para aktivis Islam adalah membangun organisasi masyarakat sipil, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Banyak aktivis Islam mendirikan LSM dan bekerja langsung dengan masyarakat akar rumput. Namun, ruang gerak mereka tetap terbatas karena berada di bawah pengawasan militer dan negara. Situasi mulai berubah pada 1990-an, ketika gerakan baru berkembang di lingkungan masyarakat politik Islam. Perkembangan ini antara lain didukung oleh pendanaan dari Arab Saudi, yang juga berkaitan dengan dinamika geopolitik Timur Tengah. Menjelang akhir 1980-an, sejumlah kelompok Islam mulai menunjukkan kecenderungan yang lebih radikal.

Intelijen Orde Baru mengetahui perkembangan tersebut. Sebelum gerakan-gerakan itu berkembang menjadi mobilisasi massa yang lebih besar, muncul sejumlah konflik dan kekerasan, termasuk di Lampung dan Tanjung Priok, yang menelan korban jiwa. Peristiwa-peristiwa itu berlangsung menjelang berakhirnya masa Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI.

Moerdani adalah seorang perwira Katolik yang sangat loyal kepada Suharto. Namun, ia juga memiliki ambisi politik. Suharto menyadari bahwa sejumlah kalangan nasionalis, terutama di lingkungan militer, mulai mendukung Moerdani sebagai calon wakil presiden. Suharto menganggap kemungkinan itu sebagai ancaman terhadap kekuasaannya. Ia kemudian berusaha mendekat kepada komunitas Islam dan membentuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang dipimpin B. J. Habibie dan kelak menjadi wakil presidennya.

Secara umum, hubungan Orde Baru dengan Islam memang ambivalen. Rezim terkadang merangkul kelompok Islam, tetapi tidak bersedia membiarkan organisasi politik Islam berkembang secara mandiri.

Rianne Subijanto (RS): Pada masa Orde Baru juga berkembang apa yang oleh Robert Hefner disebut sebagai civil Islam atau Islam sipil. Suharto menginginkan Islam yang loyal kepada rezim, bukan Islam yang mendorong demokratisasi.

Namun, meskipun kebangkitan Islam mengalami tekanan politik, proses tersebut tetap berlangsung melalui pendidikan, urbanisasi, jaringan dakwah, gerakan mahasiswa, dan pertumbuhan kelas menengah Muslim. Kebangkitan ini tidak hanya melahirkan kelompok fundamentalis. Banyak pula Muslim yang berpandangan demokratis dan pluralis, seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Mereka mengembangkan gagasan Islam sipil yang pluralis dan menjadi bagian dari perjuangan menghadapi Orde Baru.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa Suharto tidak hanya menekan politik Islam, tetapi juga berusaha merangkulnya. Pembatasan terhadap organisasi Islam berlangsung bersamaan dengan munculnya berbagai gerakan yang tetap menggunakan identitas Islam untuk menentang kebijakan rezim.

Salah satu contohnya adalah pembantaian Tanjung Priok pada 1984. Ulama dan kiai yang terlibat dalam protes menentang kebijakan Orde Baru yang membatasi ekspresi Islam independen, terutama kebijakan yang mewajibkan organisasi menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Mereka kemudian menjadi korban kekerasan negara.

Menjelang akhir 1980-an dan awal 1990-an, Suharto mulai membangun hubungan dengan berbagai kelompok Muslim melalui organisasi mahasiswa Islam, perbankan syariah, peradilan agama, dan media Islam. Pembentukan ICMI di bawah kepemimpinan Habibie juga menjadi bagian dari upaya tersebut.

Hubungan antara negara dan kelompok Islam dengan demikian selalu diwarnai tarik-menarik. Dinamika ini membantu menjelaskan mengapa setelah 1998, sejumlah kelompok Islam tampil sebagai kekuatan penting dalam gerakan politik Indonesia.

Farabi Fakih (FF): Pertama-tama, penting untuk tidak memperlakukan Islam sebagai sesuatu yang monolitik. Umat Islam Indonesia mencakup berbagai posisi politik, dari kanan hingga kiri, termasuk mereka yang memiliki pandangan komunis. Keberagaman ini sudah ada sejak lama.

Namun, jika yang kita maksud adalah kelompok Islamis yang ingin membentuk negara berdasarkan Islam, kita perlu membedakannya dari umat Islam secara keseluruhan. Kelompok yang memperjuangkan negara Islam, seperti yang pernah diadvokasikan oleh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), mengalami represi berat pada masa Suharto. Sebagian kemudian bergerak di bawah tanah dan membangun jaringan melalui masjid serta kampus.

Perkembangan mereka dipengaruhi oleh dinamika di Timur Tengah, terutama Revolusi Iran pada 1979, dan kemudian pertumbuhan gerakan jihadisme global. Pemerintah merespons sebagian kelompok tersebut dengan represi militer yang semakin kuat pada awal 1980-an.

Pembantaian Tanjung Priok pada 1984 merupakan salah satu contohnya. Pada 1985, sebuah kelompok mengebom Candi Borobudur. Pada periode yang berbeda, kelompok bersenjata juga membajak pesawat. Namun, penting diingat bahwa kelompok-kelompok tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari keterlibatan umat Islam dalam politik.

Basis umat Islam yang jauh lebih besar berada dalam organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Pada masa Orde Baru, keduanya berhadapan dengan sistem politik yang membatasi aktivitas mereka. Pada 1985, kedua organisasi tersebut menerima Pancasila sebagai asas organisasi, menggantikan asas Islam. Dengan demikian, kelompok Muslim moderat semakin menyesuaikan diri dengan ideologi resmi negara.

Pada saat yang sama, industrialisasi memperluas kelas menengah Muslim dan memperbesar pengaruh politiknya. Perkembangan ini terlihat, antara lain, dalam kemunculan ICMI. Setelah Orde Baru berakhir, sebagian kelompok Islamis yang sebelumnya bergerak di bawah tanah membangun kembali organisasi mereka melalui sejumlah partai politik, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menariknya, proporsi suara yang diperoleh partai-partai Islamis setelah 2000 tidak terlalu berbeda dari hasil pemilu 1955. Karena itu, saya tidak yakin kita dapat menyimpulkan secara sederhana bahwa politik Islam mengalami kebangkitan kembali. Bisa jadi, proporsi pendukungnya relatif sama, sementara kelompok-kelompok tersebut sebenarnya tidak pernah benar-benar menghilang dari masyarakat maupun negara.

DD: Saya ingin kembali pada sejarah panjang Darul Islam, yang telah beberapa kali kita bahas dalam seri ini. Gerakan pemberontakan Islamis yang dipimpin Kartosuwiryo itu berkembang pada tahun-tahun terakhir revolusi, setelah Divisi Siliwangi meninggalkan Jawa Barat berdasarkan Perjanjian Renville. Pasukan tersebut kemudian bergerak ke Jawa Tengah dan menumpas pemberontakan PKI di Madiun.

Darul Islam terus melawan negara sepanjang 1950-an, hingga Kartosuwiryo ditangkap, dijatuhi hukuman mati, dan dieksekusi pada 1962. Namun, Suharto kemudian menghidupkan kembali jaringan Darul Islam untuk kepentingan rezimnya sendiri.

Bisakah Anda menjelaskan sejarah panjang gerakan ini? Bagaimana Darul Islam berkembang dari Jawa Barat ke berbagai wilayah lain dan terus melawan negara Indonesia hingga awal 1960-an? Mengapa dan bagaimana dinas intelijen Suharto kemudian menghidupkan kembali jaringan Darul Islam pada akhir 1970-an dan awal 1980-an?

RS: Kartosuwiryo adalah aktivis Islam yang berpengaruh dan pernah berhubungan dengan Sarekat Islam serta Masyumi. Ia menolak federalisme yang didukung Belanda maupun republik nasionalis-sekuler. Setelah Perjanjian Renville dan penarikan Divisi Siliwangi dari Jawa Barat, ia memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) pada 1949.

Chiara Formichi, salah satu sarjana yang meneliti topik ini, berpendapat bahwa Darul Islam bukan sekadar gerakan pemberontakan. Gerakan tersebut menawarkan visi alternatif mengenai bangsa Indonesia.

Kartosuwiryo menerima kemerdekaan Indonesia, tetapi menolak landasan ideologis Republik. Ia membayangkan negara Islam yang diatur berdasarkan syariat dan dibenarkan melalui konsep jihad. Sepanjang 1950-an, gerakan ini meluas ke luar Jawa Barat. Daud Beureueh, misalnya, bergabung dengan NII pada 1953 dan memimpin gerakan di Aceh. Kahar Muzakkar membawa Sulawesi Selatan ke dalam gerakan tersebut.

Di Kalimantan Selatan, Ibnu Hadjar memimpin pemberontakan yang berkaitan dengan gerakan Darul Islam. Meskipun masing-masing wilayah memiliki keluhan dan latar belakang yang berbeda, para pemimpinnya mengidentifikasi diri dengan proyek negara Islam Kartosuwiryo. Pemberontakan ini menjadi salah satu konflik internal terpanjang yang dihadapi Republik.

Darul Islam berusaha membangun negara dengan institusinya sendiri. Mereka membentuk pengadilan, sistem perpajakan melalui zakat, satuan militer Tentara Islam Indonesia, dan administrasi lokal. Di sejumlah wilayah pedesaan, mereka berhasil menguasai daerah yang cukup luas.

Konflik ini sekaligus memperkuat peran teritorial militer. Dalam kampanye melawan Darul Islam, militer mengembangkan organisasi dan memperoleh pengalaman dalam perang internal serta administrasi sipil. Pada akhirnya, gerakan tersebut berhasil dikalahkan secara bertahap sepanjang 1950-an dan awal 1960-an. Kartosuwiryo ditangkap pada 1962 dan kemudian dieksekusi.

Ketika Suharto berkuasa, sebagian jaringan Darul Islam kembali dimanfaatkan oleh aparat intelijen. Pada 1970-an, lembaga seperti Operasi Khusus (Opsus) di bawah Ali Moertopo membangun hubungan dengan sejumlah mantan tokoh DI. Pemerintah sebenarnya mencurigai politik Islam, tetapi pada saat yang sama ingin mengelola dan memanipulasinya.

Strateginya adalah membentuk oposisi yang dapat dikendalikan. Aparat intelijen menyusup ke jaringan Islamis dan mendorong perkembangan kelompok tertentu agar mereka dapat dipantau, dipecah, dan didiskreditkan. Keberadaan kelompok-kelompok itu juga menjadi alasan untuk mempertahankan pengawasan dan intervensi militer.

Namun, strategi ini menimbulkan konsekuensi yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Sebagian jaringan lama Darul Islam bertahan di bawah tanah dan mempertahankan hubungan ideologis maupun organisasional. Jaringan tersebut kemudian beririsan dengan mantan aktivis Masyumi, lembaga pendidikan Islam, dan arus Islamisme transnasional, termasuk pengaruh Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah.

Pada 1980-an dan 1990-an, jaringan-jaringan ini ikut membentuk lingkungan yang kelak melahirkan Jamaah Islamiyah. Para pemimpinnya, seperti Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir, menggabungkan warisan Darul Islam dengan pengaruh Islamisme modern.

MS: Darul Islam merupakan salah satu pemberontakan paling sulit dihadapi Republik pada masa awal kemerdekaan. Salah satu sumber ideologinya dapat ditelusuri ke perdebatan menjelang kemerdekaan, khususnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang memuat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Bagi sebagian kelompok Islamis, rumusan itu memiliki makna mendasar. Mereka menganggapnya sebagai landasan untuk terus memperjuangkan negara Islam di Indonesia, meskipun rumusan tersebut tidak dengan sendirinya mengharuskan pembentukan negara Islam.

Warisan Darul Islam tidak hanya berupa ideologi, tetapi juga infrastruktur organisasi dan militer. Anggotanya memiliki pelatihan yang relatif baik, mampu memungut pajak dari masyarakat, dan membangun administrasi di wilayah yang dikuasai. Karena itu, gerakan ini sulit diberantas.

Di sisi lain, pengalaman menghadapi Darul Islam juga menjadi sumber bagi pengembangan strategi kontra-pemberontakan oleh militer. Saya teringat David Kilcullen, seorang pakar kontra-pemberontakan yang pernah menjadi perwira di Angkatan Darat Australia. Ia menulis disertasi mengenai kampanye melawan Darul Islam di Jawa Barat, lalu mengembangkan gagasan tentang strategi kontra-pemberontakan yang juga digunakan dalam pembahasan operasi militer di Irak, termasuk di Fallujah.

Pada masa Orde Baru, pemerintah tidak hanya menyusupkan agen intelijen ke dalam jaringan Islamis, tetapi juga mendorong terbentuknya berbagai organisasi untuk memecah mereka menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Sebagian unsur yang berhubungan dengan tradisi Darul Islam berkembang dalam jaringan pesantren di Jawa Barat, termasuk Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, yang kemudian menjadi objek berbagai kontroversi.

Ada pula Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), organisasi yang memiliki hubungan dengan lingkungan Golkar. Organisasi ini berfokus pada pendidikan dan dakwah serta dikenal memiliki ikatan keanggotaan yang kuat. Dalam pengalaman sebagian anggotanya, keterikatan tersebut dapat terasa sangat ketat, termasuk melalui pemantauan keanggotaan dan kewajiban membayar iuran.

Operasi intelijen juga menyentuh kelompok-kelompok Darul Islam yang lebih ekstrem. Sebagian jaringan tersebut kemudian berhubungan dengan gerakan yang terlibat dalam pembajakan pesawat. Dalam salah satu operasi yang paling dikenal, pasukan khusus Indonesia membebaskan penumpang pesawat yang dibajak dalam penerbangan dari Jakarta ke Bangkok dan menewaskan para pembajak.

Jejak lain dari operasi intelijen dan represi terhadap jaringan Islamis terlihat dalam peristiwa di Lampung, termasuk Talangsari. Pada 1989, aparat militer di bawah komando Hendropriyono menyerang komunitas yang dipimpin Warsidi. Peristiwa tersebut menewaskan banyak orang. Tanjung Priok juga memperlihatkan bagaimana ketegangan antara negara dan kelompok Islam dapat berujung pada kekerasan.

Pemerintah Orde Baru berusaha mengendalikan kelompok-kelompok tersebut. Namun, ketika kelompok tertentu berkembang terlalu radikal atau dianggap tidak lagi dapat dikendalikan, negara menggunakannya sebagai alasan untuk melakukan penindakan. Dalam proses ini, berbagai bentuk radikalisme Islam juga berkembang sebagai respons terhadap represi dan manipulasi negara.

DD: Saya juga ingin mengingatkan pendengar bahwa ada pemberontakan penting lainnya yang muncul di Aceh pada 1976, yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kita akan membahasnya secara lebih mendalam nanti, meskipun pembahasannya akan sedikit keluar dari urutan kronologis.

Sebelum beralih pada episode berikutnya yang akan membahas kejatuhan Orde Baru, saya ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir. Bagaimana politik—atau sekadar tampilan politik—berfungsi di bawah Orde Baru?

Ada tiga partai politik. Pertama, Golkar, yang menghimpun berbagai kelompok fungsional dan menjadi kendaraan politik utama negara-militer. Kedua, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), hasil penggabungan paksa partai-partai nasionalis dan Kristen, termasuk Murba, partai yang didirikan oleh tokoh kiri legendaris Tan Malaka. Ketiga, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hasil penggabungan paksa empat partai Islam.

Apa fungsi partai politik dan pemilu dalam sistem yang tetap menyelenggarakan pemilihan umum, tetapi hasilnya sudah dapat dipastikan: Golkar akan menang dan Suharto akan terus menjadi presiden?

RS: Orde Baru memang menyelenggarakan pemilu, tetapi pemilu tidak pernah benar-benar dimaksudkan untuk menentukan siapa yang memerintah. Hasilnya pada dasarnya telah ditentukan sebelumnya: Golkar akan menang dan Suharto akan tetap menjadi presiden. Pemilu berfungsi untuk memperlihatkan sekaligus memperbarui legitimasi rezim, bukan sebagai mekanisme pergantian kekuasaan.

Suharto pernah menyebut pemilu sebagai pesta demokrasi. Istilah itu menggambarkan bagaimana pemilu menjadi pertunjukan politik. Tidak ada persaingan yang sungguh-sungguh di antara program-program politik, dan warga tidak memiliki ruang yang setara untuk memperjuangkan pilihan mereka. Mereka lebih diposisikan sebagai peserta dalam sebuah perayaan yang telah diatur.

DD: Ini mengingatkan saya pada Konvensi Nasional Partai Demokrat di Amerika Serikat pada 2024. Rupanya pola seperti ini dapat direplikasi, sebagaimana Jakarta Method. Saya hanya bercanda. Namun, sistem kepartaian Indonesia memang disederhanakan pada 1973.

RS: Partai-partai Islam digabungkan ke dalam PPP, sedangkan partai-partai nasionalis, Kristen, dan sekuler digabungkan ke dalam PDI. Golkar tetap menjadi kendaraan politik rezim. Penyederhanaan ini mengurangi persaingan ideologis dan membuat oposisi lebih mudah dikendalikan.

Golkar sendiri bukan partai dalam pengertian yang lazim. Namanya berasal dari Golongan Karya dan mencakup kelompok-kelompok fungsional, seperti pegawai negeri, guru, birokrat, asosiasi pengusaha, serta organisasi profesi. Birokrasi negara bahkan menjadi mesin elektoral Golkar.

Saya ingin memberikan contoh pribadi. Ayah saya yang telah meninggal adalah pegawai negeri di Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Ketika saya masih duduk di sekolah dasar, ia pernah bertanya apakah saya bersedia pindah dari sekolah swasta ke sekolah negeri yang gratis. Ia menjelaskan bahwa dirinya lelah terus memilih Golkar dan ingin memilih partai lain. Namun, jika ia melakukan itu, ia berisiko kehilangan pekerjaan.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pegawai negeri pada dasarnya dipaksa mendukung Golkar. Doktrin massa mengambang yang dikembangkan Ali Moertopo menjadi bagian penting dari sistem ini. Warga biasa dijauhkan dari partai dan ideologi politik. Politik dibatasi terutama pada masa pemilu, sementara masyarakat secara umum mengalami depolitisasi karena negara memonopoli aktivitas politik.

Rezim mengklaim bahwa oposisi ala Barat akan menciptakan konflik dan bertentangan dengan tradisi Indonesia yang konon mengutamakan harmoni dan konsensus. Namun, itu adalah bagian dari propaganda pemerintah.

Militer berperan langsung dalam menjamin keberlangsungan sistem pemilu tersebut. Melalui doktrin Dwi Fungsi ABRI, perwira militer menduduki berbagai jabatan di pemerintahan dan masyarakat. Mereka juga mengawasi pemilu untuk memastikan hasilnya sesuai dengan kepentingan rezim.

Orde Baru tidak pernah benar-benar menganggap pemerintahan militer sebagai keadaan sementara sebelum kembali ke pemerintahan sipil. Pemilu justru menjadi mekanisme untuk melembagakan kekuasaan yang ditopang militer. Inilah bagian dari struktur kekuasaan yang telah kita bahas sebelumnya.

MS: Golkar selalu menang dan kita tahu Suharto akan menjadi presiden. Selama 32 tahun pertama kehidupan saya, saya menyaksikan presiden dan pemenang pemilu yang sama berulang kali.

Namun, kita juga perlu melihat bagaimana Suharto membangun Golkar dengan merangkul para pengusaha yang kini sering disebut oligark, baik di tingkat nasional maupun daerah. Mereka bekerja bersama militer dan memperoleh kontrak-kontrak pemerintah. Negara membagikan berbagai peluang ekonomi kepada orang-orang yang kemudian menjadi tokoh kuat di daerah.

Sebagian dari mereka merupakan pemimpin organisasi kriminal atau kelompok preman, sedangkan yang lain adalah kontraktor sungguhan. Rezim juga merangkul berbagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan.

Karena itu, tidak mengherankan jika banyak organisasi tersebut masih bertahan sampai sekarang. Kelompok-kelompok seperti organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), misalnya, masih memiliki pengaruh. Banyak orang bersaing untuk menjadi pemimpin organisasi-organisasi tersebut karena pola hubungan antara politik dan bisnis yang berkembang pada masa Orde Baru masih sulit dihilangkan.

Bagi saya, inilah salah satu hal terpenting untuk memahami struktur kekuasaan Orde Baru.

Catatan Redaksi: Nusantara merupakan serial sejarah Indonesia dalam podcast The Dig yang dipandu Daniel Denvir. Dalam episode keenam ini, Denvir berbincang dengan tiga akademisi: Rianne Subijanto, Profesor Ilmu Komunikasi di Baruch College dan Graduate Center, City University of New York; Made Supriatma, Visiting Research Fellow di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura; dan Farabi Fakih, Ketua Program Magister Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada. Ketiganya meneliti berbagai aspek sejarah dan politik Indonesia, mulai dari gerakan kiri, hubungan sipil-militer, dan dekolonisasi hingga pengelolaan sumber daya alam.

Percakapan ini membahas konsolidasi Orde Baru, penghancuran kekuatan politik oposisi, pembatasan politik Islam, serta integrasi Indonesia ke dalam kapitalisme global. Pembahasan tersebut menyoroti bagaimana militer, birokrasi, dan kepentingan ekonomi membentuk tatanan politik Orde Baru yang dampaknya masih terasa setelah kejatuhan Suharto.

Episode asli diproduksi oleh Alex Lewis, dengan Jackson Roach sebagai produser asosiasi, musik oleh Jeffrey Brodsky, manajemen operasional oleh Sylvia Atwood, serta penasihat senior Theo Riofrancos dan Ben Mabie. Artikel ini merupakan bagian dari adaptasi serial Nusantara ke dalam format tulisan.

Pada episode berikutnya, pembahasan berlanjut ke kejatuhan Orde Baru pada 1998 dan warisan politik-ekonominya, termasuk sejauh mana perubahan rezim mampu mengatasi struktur kekuasaan dan model pembangunan yang terbentuk selama pemerintahan Suharto.

SEUSAI pelantikan sejumlah pejabat hasil perombakan kabinet, 27 April 2026, Presiden Prabowo Subianto menyalami Rocky Gerung di Istana Negara. Menurut penuturan Rocky sendiri, Prabowo berkelakar bahwa ia “ternyata masih disiden”. Lima bulan kemudian, pada 2 Oktober 2026, Prabowo melantiknya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Rocky menanggapi keraguan publik dengan kalimat pendek: “Saya cuma pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break.”

Kalimat itu layak ditanggapi secara filosofis karena diucapkan oleh seorang filsuf. Selama bertahun-tahun, Rocky menempatkan pemeriksaan terhadap kekuasaan sebagai inti kerja intelektualnya, dengan akal sehat sebagai tolok ukurnya. Kini, ia menjadi bagian dari lembaga yang bertugas memberikan pertimbangan kepada kekuasaan itu sendiri. Tulisan ini tidak menebak isi hati Rocky ataupun menilai pribadinya. Yang diperiksa adalah kontradiksi yang dapat dibaca dari posisi barunya dan bahasa yang digunakannya untuk menjelaskan posisi tersebut. Ukuran analisisnya diambil dari tradisi filsafat yang sejak lama memikirkan hubungan antara akal dan kekuasaan.

Seusai pelantikan, Rocky menjelaskan bahwa presiden berpesan agar Wantimpres memiliki kedudukan etis, bukan teknis. Tugasnya, kata Rocky, adalah mengidentifikasi ekses kebijakan dan memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan agar tetap sesuai dengan visi presiden. Ia membedakan sikap “kritis” dari “kritik”, lalu menegaskan bahwa keputusan tetap berada di tangan presiden: “user-nya adalah Bapak Presiden.” Kepada wartawan, ia juga menyebut bahwa tugasnya mencakup pengolahan persepsi publik agar selaras dengan persepsi presiden.

Pernyataan-pernyataan tersebut menimbulkan ketegangan konseptual dengan gagasan patahan radikal. Patahan selalu mengandaikan adanya sesuatu yang dipatahkan. Jika kesesuaian dengan visi presiden menjadi tolok ukur pertimbangan, visi tersebut ditempatkan di luar jangkauan koreksi. Yang tersisa untuk diperiksa hanyalah ekses kebijakan dan pelaksanaannya. Jika tolok ukur itu ditentukan oleh visi pemegang kekuasaan, objek yang hendak dipatahkan melalui radical break perlu dirumuskan ulang.

Kata “user” menggeser orientasi pemikiran dari publik ke pemegang jabatan. Frasa tentang pengolahan persepsi menunjukkan pergeseran yang lebih mendasar. Dalam tradisi kritik, persepsi yang dibentuk oleh kekuasaan merupakan objek pemeriksaan. Dalam rumusan Rocky, sebaliknya, persepsi menjadi bahan yang diolah agar selaras dengan persepsi penguasa. Ucapan seusai pelantikan tentu dapat ditafsirkan lebih longgar daripada makna harfiahnya. Meski demikian, bahasa yang digunakan untuk menjelaskan suatu jabatan memperlihatkan bagaimana jabatan itu memahami dirinya sendiri. Dalam hal ini, Wantimpres dibayangkan sebagai jembatan yang menghubungkan pusat kekuasaan dengan publik.

Immanuel Kant menyediakan perangkat konseptual yang tepat untuk membaca pergeseran ini. Dalam esainya, “Jawaban atas Pertanyaan: Apakah Pencerahan Itu?” (1784), Kant membedakan penggunaan akal secara publik dari penggunaannya secara privat. Penggunaan akal secara publik terjadi ketika seseorang, sebagai cendekiawan, berbicara kepada seluruh khalayak pembaca. Sebaliknya, penggunaan akal secara privat terjadi ketika seseorang menjalankan fungsi dalam jabatan sipil yang dipercayakan kepadanya dan terikat pada ketentuan jabatan tersebut. Kant mencatat bahwa seorang penguasa di dunia, yang dimaksudnya adalah Frederick II dari Prusia, pernah berkata: bernalarlah sebanyak yang kalian mau dan tentang apa saja, tetapi patuhlah.

Rumusan Rocky bahwa Wantimpres memberikan pertimbangan sementara presiden menetapkan keputusan merupakan versi tata kelola dari kompromi Prusia tersebut, dengan satu perbedaan mendasar. Kant tetap membuka kemungkinan bagi seorang pegawai, dalam kapasitasnya sebagai cendekiawan, untuk mengkritik kekeliruan dalam pelaksanaan tugasnya di hadapan publik. Sementara itu, desain kelembagaan Wantimpres membatasi kemungkinan tersebut. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 menetapkan bahwa Wantimpres bertanggung jawab kepada presiden sekaligus memberi presiden kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggotanya. Adapun Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, yang tidak diubah pada 2024, membatasi penyebarluasan isi nasihat dan pertimbangan.

Ketentuan kerahasiaan tersebut tidak melarang seluruh penyampaian pendapat politik secara pribadi. Namun, ketentuan itu menutup akses publik terhadap hal-hal yang paling penting: apa yang diusulkan, apa yang ditolak, dan bagaimana perbedaan pendapat diselesaikan. Dalam kerangka pemikiran Kant, posisi baru ini menempatkan penggunaan akal Rocky dalam ranah privat. Untuk urusan yang berkaitan dengan pekerjaan Wantimpres, jalan kembali menuju penggunaan akal secara publik dibatasi oleh desain kelembagaan itu sendiri. Rocky kini menjadi satu dari 26 anggota Wantimpres, yang diketuai Pratikno, dengan Muhammad Qodari, mantan Kepala Staf Kepresidenan, sebagai sekretaris.

Dari Ruang Publik ke Dalam Kekuasaan

Kant kembali membahas persoalan ini dalam “Pasal Rahasia” yang ditambahkannya pada edisi kedua Zum ewigen Frieden (1796). Ia menulis bahwa raja yang berfilsafat atau filsuf yang menjadi raja tidak dapat diharapkan dan juga tidak patut diinginkan. Sebab, memegang kekuasaan pasti merusak kebebasan penilaian akal. Usul Kant sederhana: negara cukup membiarkan para filsuf berbicara secara bebas dan terbuka mengenai prinsip-prinsip umum perang dan perdamaian, lalu meminta nasihat mereka secara diam-diam. Dalam rancangan Kant, nasihat filosofis sampai kepada penguasa justru melalui ruang publik.

Kursi penasihat membalik urutan tersebut. Nasihat kini disampaikan di balik pintu tertutup, sementara publik hanya menerima kabar bahwa sang filsuf telah berada di dalam. Rocky tentu bukan raja, dan kewenangannya di Wantimpres pun terbatas. Namun, argumen Kant mengenai kepemilikan kekuasaan tetap relevan, meski dalam bentuk yang lebih lunak, ketika diterapkan pada ketergantungan terhadap kekuasaan. Kebebasan penilaian seseorang yang kelangsungan jabatannya ditentukan oleh pihak yang dinilainya dibatasi oleh kondisi struktural, apa pun keyakinan pribadi orang tersebut.

Kant masih percaya bahwa ruang publik pembaca cukup untuk mengimbangi kekuasaan. Marx muda menuntut lebih jauh. Dalam suratnya kepada Arnold Ruge pada September 1843, ia menyerukan kritik tanpa ampun terhadap segala sesuatu yang ada: kritik yang tidak takut menghadapi kesimpulannya sendiri dan tidak mundur ketika berbenturan dengan kekuatan yang berkuasa.

Dengan ukuran itu, pembedaan Rocky antara “kritis” dan “kritik” perlu diperiksa kembali. Pertimbangan yang ditujukan kepada presiden, sebagaimana dijelaskan Rocky, bekerja melalui persuasi. Karena itu, benturan terbuka berada di luar bentuk kerja yang dirancangnya. Kritik yang disampaikan melalui Wantimpres beroperasi di dalam batas-batas yang ditetapkan oleh lembaga yang menjadi alamatnya.

Rocky juga menyatakan bahwa anggota dewan perlu mengambil jarak dari peristiwa konkret, berkontemplasi, bahkan berfantasi tentang masa depan republik. Gambaran ini sangat dekat dengan citra diri yang dibongkar Marx dalam naskahnya tentang filsafat hukum Hegel (1843). Hegel memandang aparatur negara sebagai “kelas universal” yang mampu melihat kepentingan umum dari atas pertarungan kepentingan khusus. Marx membantah pandangan tersebut. Menurutnya, birokrasi memperlakukan negara seolah-olah miliknya sendiri. Semangat umumnya adalah kerahasiaan, yang dijaga ke dalam melalui hierarki dan ke luar melalui organisasi yang tertutup.

Wantimpres bukanlah birokrasi dalam pengertian teknis. Meski demikian, struktur yang dianalisis Marx tetap relevan di sini: klaim untuk mewakili kepentingan umum dirumuskan dalam ruang yang terlindung dari pemeriksaan publik. Jarak dari peristiwa konkret dapat membantu seorang pengkritik di luar pemerintahan melihat pola yang lebih luas. Namun, di dalam dewan, jarak tersebut berisiko menjauhkan pertimbangan dari pekerja dan warga yang setiap hari menanggung akibat kebijakan.

Ada pula persoalan yang lebih mendasar mengenai cara perubahan dibayangkan. Dalam tulisannya, “Rocky yang Hidup pada 1840-an”, di IndoPROGRESS (13 Juli 2026), Coen Husain Pontoh membaca politik akal sehat Rocky melalui pemikiran kaum Hegelian Muda di Jerman pada 1840-an. Menurut Pontoh, inti politik akal sehat terletak pada pengutamaan gagasan di atas praksis politik. Selama kebebasan berpikir terjamin, bentuk sistem politik dianggap bukan persoalan utama, sementara gerakan massa dipandang dengan curiga.

Pontoh mencatat sebuah episode yang kini terasa sangat relevan. Ketika Friedrich Wilhelm IV naik takhta Prusia pada 1840 dan menjanjikan kelonggaran bagi pers, kaum Hegelian Muda menyambutnya dengan harapan besar. Mereka baru melancarkan kritik setelah sang raja justru membungkam pers. Sikap tersebut menggemakan kompromi yang dirumuskan Kant setengah abad sebelumnya: kebebasan bernalar dipertukarkan dengan kepatuhan terhadap tatanan. Kursi Wantimpres memberi bentuk kelembagaan pada keyakinan serupa: presiden menjadi pelaku utama perubahan, sedangkan jalannya ditempuh melalui penalaran yang lebih baik di hadapan presiden.

Tesis ketiga Marx tentang Feuerbach (1845), yang lahir dari pergulatannya dengan Feuerbach dan lingkungan Hegelian Muda, telah mengkritik pola tersebut. Marx menulis bahwa doktrin yang membayangkan perubahan melalui pendidikan melupakan kenyataan bahwa manusia mengubah keadaan dan bahwa pendidik sendiri harus dididik. Doktrin semacam itu akhirnya membelah masyarakat menjadi dua bagian, dengan salah satunya ditempatkan di atas masyarakat.

Strategi untuk membenahi cara berpikir presiden mengikuti pola yang sama: perubahan diharapkan turun dari pemimpin yang tercerahkan melalui penasihat yang mencerahkan. Pertanyaan Marx tentang siapa yang mendidik sang pendidik menjadi relevan ketika pertanggungjawaban bergeser dari publik ke lembaga kepresidenan.

Ketegangan antara kata dan tindakan ini memiliki preseden yang jauh lebih tua. Dalam Surat Ketujuh, yang keasliannya masih diperdebatkan oleh para ahli, Plato menjelaskan alasannya menerima undangan ke Syracuse untuk membimbing penguasa muda Dionysius II. Ia khawatir akan memandang dirinya sekadar sebagai orang yang pandai berbicara, tetapi tidak pernah bersedia turun tangan. Kegelisahan serupa dapat dibaca dalam logika “pindah dari luar ke dalam”. Petualangan Plato berakhir dengan kegagalan. Ia bahkan sempat tertahan di istana yang hendak diperbaikinya.

Kisah itu tentu tidak dapat digunakan untuk meramalkan nasib Rocky. Pelajarannya lebih terbatas. Keinginan agar gagasan berujung pada tindakan dapat membuat tawaran jabatan tampak sebagai ujian keberanian intelektual. Pada titik itulah kekuasaan memperoleh daya tariknya.

Ketika Kekuasaan Menyerap Kritik

Antonio Gramsci memberikan nama bagi mekanisme politik yang bekerja di balik dinamika tersebut. Dalam catatannya tentang sejarah Italia, ia menyebutnya transformisme: perluasan kelompok penguasa melalui penyerapan unsur-unsur aktif dari kelompok sekutu maupun lawan, yang sekaligus melemahkan kapasitas kelompok asal mereka.

Rocky bukan pemimpin partai atau wakil kelas yang terorganisasi. Popularitas seorang komentator juga berbeda dari kepemimpinan gerakan. Namun, logika penyerapan yang dibahas Gramsci tetap bekerja dengan jelas.

Semakin kredibel suara kritis seseorang, semakin besar legitimasi yang dapat dihasilkan ketika suara itu diserap ke dalam kekuasaan. Dukungan dari pihak yang sejak awal sejalan dengan pemerintah hanya memberikan tambahan legitimasi yang terbatas. Sebaliknya, kehadiran suara yang dikenal berseberangan dapat memberi kesan bahwa kekuasaan telah melampaui kepentingan kelompoknya sendiri. Dengan demikian, kredibilitas yang dibangun melalui jarak dari kekuasaan justru dapat ikut menopang kekuasaan tersebut.

Efek ini tidak bergantung pada niat pribadi karena penyerapan harus dinilai berdasarkan hubungan politik yang terbentuk. Gramsci juga membantu menjelaskan mengapa keyakinan untuk tetap menjadi diri sendiri terasa wajar bagi orang yang mengalaminya. Dalam catatannya tentang kaum intelektual, ia menggambarkan intelektual tradisional sebagai kelompok yang memandang dirinya otonom dan independen dari kelompok sosial dominan. Citra diri tersebut membawa konsekuensi ideologis. Seorang intelektual yang yakin tidak terikat pada kelas sosial mana pun dapat memasuki lingkar kekuasaan sambil percaya bahwa yang berubah hanyalah tempat duduknya.

Edward Said, dalam Representations of the Intellectual, menempatkan tanggung jawab intelektual pada kesediaan menyampaikan penilaian yang mengganggu kepentingan penguasa, sekalipun harus menanggung risiko pengucilan. Otoritas seorang intelektual publik biasanya tumbuh dari kesediaan semacam itu. Posisi penasihat menawarkan bentuk pengakuan yang berbeda: pengakuan bahwa kecerdasan seseorang berguna bagi negara.

Keinginan untuk berguna merupakan hal yang sah. Namun, ukuran kegunaan itu perlahan-lahan dapat ditentukan oleh pihak yang memberikan pengakuan. Persoalannya kemudian menyangkut basis sosial kritik. Keputusan politik terbentuk melalui pertarungan kepentingan dan penguasaan sumber daya. Penjelasan yang tepat mengenai eksploitasi buruh dapat diterima secara intelektual oleh presiden, tetapi tetap dikalahkan oleh kepentingan pemilik modal, perekrut, dan pejabat yang diuntungkan oleh tatanan lama. Tanpa organisasi pekerja yang mampu mempertahankan tuntutannya, penerimaan intelektual tidak dengan sendirinya menghasilkan perubahan.

Serikat pekerja, organisasi petani, komunitas korban, lembaga riset independen, dan media kritis menyediakan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda dari hubungan seorang tokoh dengan pejabat. Kritik yang bertumpu pada mereka dapat bertahan ketika juru bicaranya berpindah ke dalam kekuasaan. Sebaliknya, kritik yang bergantung pada satu figur dapat berubah fungsi ketika figur tersebut berganti posisi.

Klaim bahwa yang berubah hanyalah tempat dapat diuji secara publik. Ukuran paling mendasar adalah konsistensi standar: kebijakan yang dahulu dikritik harus dinilai dengan ukuran yang sama dan secara terbuka. Hasilnya juga perlu terlihat pada kebijakan dan ruang partisipasi kelompok terdampak, sebab isi nasihat Wantimpres sendiri tidak dapat diverifikasi oleh publik. Selain itu, perlu ada batas kegagalan yang jelas: kondisi apa yang akan membuat seseorang memutuskan untuk meninggalkan jabatan tersebut? Tanpa batas semacam itu, alasan untuk bertahan dapat terus diproduksi melalui harapan bahwa pengaruhnya akan membesar pada kesempatan berikutnya.

Sampai ukuran-ukuran tersebut dapat diperiksa, kalimat “saya cuma pindah dari luar ke dalam” tetap terbuka bagi dua pembacaan: sebagai pernyataan kesinambungan sikap atau sebagai rumusan dari mekanisme yang digambarkan Gramsci, yakni kritik yang berpindah tempat dan, dalam perpindahan itu, berganti fungsi.

Analisis filosofis tidak dapat memutuskan pilihan tersebut sendirian. Yang dapat dilakukannya adalah memperjelas syarat-syarat yang memungkinkan kita menilainya. Persoalannya terletak pada kondisi yang memungkinkan akal tetap bebas ketika kekuasaan menawarkan tempat untuk didengar. Bagi Kant, kondisi itu bertumpu pada kebebasan bernalar di ruang publik.

Daftar Pustaka

Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Ed. dan Penerj.). Lawrence & Wishart.

Kant, I. (1784). Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Berlinische Monatsschrift, 4, 481–494.

Kant, I. (1796). Zum ewigen Frieden: Ein philosophischer Entwurf (edisi ke-2, diperluas). Friedrich Nicolovius.

Marx, K. (1956a). Kritik des Hegelschen Staatsrechts. Dalam Marx-Engels-Werke (Jil. 1, hlm. 203–333). Dietz Verlag. (Karya asli ditulis pada 1843).

Marx, K. (1956b). Marx an Ruge, Kreuznach, September 1843. Dalam Marx-Engels-Werke (Jil. 1, hlm. 343–346). Dietz Verlag. (Karya asli diterbitkan pada 1844).

Marx, K. (1958). Thesen über Feuerbach. Dalam Marx-Engels-Werke (Jil. 3, hlm. 5–7). Dietz Verlag. (Karya asli ditulis pada 1845).

Plato. (1997). Complete Works (J. M. Cooper, Ed., dan D. S. Hutchinson, Ed. pendamping). Hackett.

Pontoh, C. H. (2026, 13 Juli). Rocky yang hidup pada 1840-an. IndoPROGRESS.

Said, E. W. (1994). Representations of the Intellectual: The 1993 Reith Lectures. Pantheon Books.

Aniello Iannone adalah dosen Hubungan Internasional dan Ekonomi Politik Internasional di President University, Indonesia. Penelitiannya berfokus pada ekonomi politik Indonesia dan Asia Tenggara, regionalisme ASEAN, serta rezim migrasi dan ketenagakerjaan transnasional.

KEBUTUHAN Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terbilang tinggi. Data yang tersedia pada tingkat provinsi menunjukkan bahwa angka backlog perumahan di DIY selama 2010–2020 mencapai 265 ribu unit. Backlog perumahan merupakan indikator untuk mengukur kesenjangan antara kebutuhan rumah dan ketersediaan rumah, khususnya berdasarkan status kepemilikan. DIY menempati posisi kelima dengan angka backlog tertinggi setelah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah (Tribunnews.com 2023).

Terlepas dari persoalan penyediaan hunian yang seolah-olah harus berstatus milik, situasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin sulit memperoleh lahan untuk membangun rumah. Dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di DIY sekitar Rp2,3 juta, pekerja sulit membeli tanah di sekitar Kota Yogyakarta yang harganya mencapai lebih dari Rp1 juta per meter persegi. Kondisi ini semakin menyulitkan pekerja muda untuk memiliki hunian (Jumbadi 2025).

Penyediaan hunian masih bergantung pada mekanisme pasar yang mengutamakan kepemilikan privat. Kalangan muda berusia sekitar 30 tahun menjadi salah satu kelompok yang mengandalkan kredit perbankan jangka panjang untuk membeli rumah (Bisnis.com 2022). Dengan demikian, akses terhadap hunian bergantung pada kemampuan pekerja muda membayar harga properti yang terus dipengaruhi spekulasi pasar, meskipun pemerintah menyediakan subsidi. Praktik spekulasi juga membuka peluang penipuan oleh pengembang nakal, misalnya melalui penawaran rumah murah yang belum dibangun (Bisnis.com 2022).

Spekulasi Lahan

Ketergantungan pada mekanisme pasar bahkan mendorong pembangunan perumahan yang mengorbankan lingkungan. Di Kabupaten Sleman, misalnya, sebuah bukit diratakan untuk memenuhi permintaan calon penghuni yang menginginkan rumah milik sendiri. Bukit tersebut juga diklaim sebagai milik perseorangan (Harian Jogja 2020a).

Tingginya harga tanah di Sleman, sementara upah minimum di DIY relatif rendah, mendorong pengembang dan calon pembeli mencari lahan yang lebih terjangkau (Tribunnews.com 2024). Di tengah situasi tersebut, masyarakat berulang kali mengadukan persoalan perumahan kepada Lembaga Ombudsman DIY. Pelanggaran tata ruang yang berkaitan dengan pembangunan hunian juga kerap ditemukan (Harian Jogja 2020b; Harian Jogja 2021).

Pekerja di Sleman juga harus bersaing dengan kelompok pembeli lain di pasar properti. Permintaan datang dari para pensiunan yang pindah dari luar daerah, investor properti, serta mahasiswa yang orang tuanya membelikan rumah (Harian Jogja 2023a). Realestat Indonesia (REI) mengakui bahwa kenaikan nilai investasi tanah dan hunian di DIY berlangsung lebih cepat daripada kenaikan suku bunga perbankan (Detik.com 2024a). Situasi ini memperlihatkan bahwa kebutuhan hunian pekerja berhadapan dengan permintaan investasi yang turut mendorong kenaikan harga properti.

Tekanan pasar properti juga berkaitan dengan penyalahgunaan tanah kas desa (TKD) untuk pembangunan perumahan. Pemerintah Provinsi DIY menindak sejumlah pengembang yang menggunakan TKD tanpa izin. Di Desa Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, misalnya, seorang pengembang menggunakan TKD tanpa izin, sementara 80 persen dari 150 unit hunian yang dibangun telah ditempati.

Pada 2023, pemerintah menindak 90 kasus serupa di desa tersebut (Harian Jogja 2023b). Pemerintah juga menyegel perumahan di desa lain karena pengembang diduga melanggar Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Solopos.com 2023).

Sejumlah kasus bahkan menyeret pejabat desa dan pejabat pemerintah daerah. Salah satu perkara melibatkan tiga kepala desa di Caturtunggal, Candibinangun, dan Maguwoharjo serta Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Dalam kasus tersebut, pengembang diduga menyewa sebagian tanah desa untuk menguasai bidang tanah lainnya yang kemudian digunakan untuk membangun properti (CNN Indonesia 2023; Detik.com 2023a; Detik.com 2023b; Gatra.com 2023; Harian Jogja 2023c; Harian Jogja 2023d; Harian Jogja 2023e; Kompas.com 2023; Detik.com 2024b; RRI 2024).

Hingga 25 Mei 2023, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY tercatat telah menertibkan hunian bermasalah di sejumlah desa. Lokasinya meliputi Condongcatur, Caturtunggal, dan Maguwoharjo di Kecamatan Depok; Minomartani di Kecamatan Ngaglik; Candibinangun di Kecamatan Pakem; serta Selomartani di Kecamatan Kalasan (Harian Jogja 2023f).

Kasus serupa kembali mencuat pada 30 Juni 2026 ketika seorang kepala desa di Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, terseret perkara penyewaan TKD tanpa izin gubernur. Lahan seluas 1.980 meter persegi tersebut digunakan sebagai hunian bagi 17 penyewa (Maharani 2026; Rinepta 2026).

Lahan Desa dan Permainan Kuasa

Keterlibatan elite desa dalam spekulasi hunian yang memanfaatkan tanah kas desa (TKD) tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola tanah desa sejak berlakunya Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY Nomor 13 Tahun 2012. Undang-undang tersebut mendorong penguatan klaim penguasa lokal atas penguasaan TKD (Kuncoro et al. 2018). Setelah UUK tersebut berlaku, perizinan penggunaan TKD untuk keperluan nonpertanian harus melalui “Badan Hukum Kasultanan”

Akibatnya, desa tidak lagi memiliki aset berupa TKD, melainkan hanya memperoleh “hak pengelolaan” dari “Badan Hukum Kasultanan”. Kondisi ini berbeda dari amanat Undang-Undang Desa (Kuncoro et al. 2018). Perubahan status TKD tersebut membuka peluang bagi perangkat dan kepala desa untuk menyewakan, bahkan menjual, tanah desa demi menambah pendapatan. Sebagai pengambil keputusan di tingkat akar rumput, elite desa dapat menutupi praktik tersebut, termasuk dengan bekerja sama dengan elite di tingkat yang lebih tinggi untuk mengaburkan status TKD seolah-olah bukan lagi tanah desa (Aurora et al. 2023).

Di sisi lain, pemberian hak pengelolaan oleh “Badan Hukum Kasultanan” memungkinkan penguasa lokal “mendapatkan nilai manfaat dari investasi di TKD”, meskipun bentuk kelembagaan dan mekanisme pertanggungjawaban publiknya tidak jelas. Sementara itu, investor yang menggunakan TKD harus memberikan bukti transfer kepada pihak yang memberikan hak pengelolaan (Tirto.id 2017; Jaring.id 2021a; Tirto.id 2021a, 2021b; Krismantoro dan Supriyanto 2022).

Sengkarut tata kelola TKD memberi celah bagi pengembang untuk menyewa tanah desa dan memanfaatkannya sebagai lahan bisnis perumahan (Sulastriyono 2024). Kurniadi (2019) menjelaskan bahwa elite desa pada awalnya mendukung penguatan posisi penguasa lokal karena mereka berkepentingan mempertahankan akses terhadap tanah desa. Faktor lain yang diduga mendorong elite desa mendukung UUK adalah kekhawatiran akan penindakan atas penggunaan tanah desa di luar peruntukan pertanian (Kurniadi 2019).

Larangan sertifikasi tanah desa sejak 2017 juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan elite desa akan kehilangan sumber pendapatan. Situasi ini diduga turut mendorong mereka memfasilitasi pengembang perumahan (Jaring.id 2021b; Kompas.com 2021; Project Multatuli 2021).

Refleksi

Praktik pengembang yang memanipulasi pasar demi kepentingannya sendiri, termasuk dengan membangun aliansi bersama elite desa dan aparatur lainnya, menunjukkan bahwa penyediaan hunian saat ini tidak semata-mata bergantung pada pelayanan publik, meskipun pemerintah telah menyediakan subsidi. Subsidi tersebut justru berpotensi menopang mekanisme pasar tanpa menyelesaikan persoalan mendasar dalam akses terhadap hunian.

Pada praktiknya, akses terhadap hunian juga bergantung pada aliansi kekuasaan, sementara warga di Sleman tidak memiliki kekuatan tandingan yang memadai (Peluso dan Ribot 2020). Dengan merujuk pada Peluso dan Ribot (2020), penulis melihat bahwa warga kesulitan mengakses hunian yang terjangkau karena jaringan kekuasaan telah dikuasai elite.

Jaringan tersebut membuka peluang bagi pengembang untuk membangun aliansi dengan elite lainnya dan memanfaatkan mekanisme akses yang telah mereka kendalikan. Akibatnya, pekerja di sekitar Kota Yogyakarta semakin sulit memperoleh hunian yang terjangkau dan layak. Situasi ini menunjukkan adanya krisis akses terhadap hunian yang berpotensi semakin membebani generasi mendatang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal-hal mengkhawatirkan di atas meningkat ketika pengembang, elite desa, elite lokal, dan pemerintah setempat semakin lihai memainkan aliran uang yang tidak transparan demi menguasai peluang bisnis perumahan.

Daftar Pustaka

Aurora, C., T. Nelli, dan D. Krismantoro. 2023. “Abuse of Village Treasury Land Use in the Yogyakarta Special Region since the Enactment of Law Number 13 of 2012 Concerning Specialties of the Yogyakarta Special Region.” International Journal of Social Science and Human Research 6(12): 8039–8045.

Bisnis.com. 2022. “Pembeli Perumahan di DIY Didominasi Anak Muda.” Diakses 6 Agustus 2024.

CNN Indonesia. 2023. “Eks Kadis Pertanahan DIY Didakwa Gratifikasi Rp4,7 M Kasus Mafia Tanah.” Diakses 8 Agustus 2024.

Detik.com. 2023a. “Modus Robinson Mafia Tanah Nologaten yang Didakwa Korupsi Rp2,9 M.” Diakses 8 Agustus 2024.

______. 2023b. “Duduk Perkara Penyalahgunaan Tanah Kas Desa di Maguwoharjo Sleman.” Diakses 8 Agustus 2024.

______. 2024a. “Pengembang Sebut Harga Tanah dan Rumah di Jogja Naik Terus Gegara Ini.” Diakses 6 Agustus 2024.

______. 2024b. “Lurah Candibinangun Nonaktif Jalani Sidang Perdana Korupsi Tanah Kas Desa.” Diakses 8 Agustus 2024.

Gatra.com. 2023. “Kades di Sleman Ditangkap Buntut Kasus Perumahan Tanpa Izin di Tanah Keraton.” Diakses 8 Agustus 2024.

Harian Jogja. 2020a. “Bukit di Sleman Dikepras hingga Gundul untuk Perumahan, Pengembang: Kita Enggak Seperti Negara Komunis.” Diakses 6 Agustus 2024.

______. 2020b. “Ditipu Pengembang Perumahan, Kasus Properti Paling Banyak Diadukan Warga ke Ombudsman DIY.” Diakses 6 Agustus 2024.

______. 2021. “Langgar Tata Ruang, 2 Perumahan di Sleman Harus Hentikan Pembangunan.” Diakses 6 Agustus 2024.

______. 2023a. “Industri Properti DIY pada 2024 Diyakini Masih Terus Tumbuh dan Berkembang.” Diakses 6 Agustus 2024.

______. 2023b. “Pengembang Raib, Satpol PP Siapkan Skenario Penutupan Paksa Perumahan di Lahan Tanah Kas Desa Maguwoharjo.” Diakses 6 Agustus 2024.

______. 2023c. “Mafia Tanah Kas Desa di Caturtunggal Terbongkar, Kejati DIY Kembangkan ke Kasus Lain.” Diakses 8 Agustus 2024.

______. 2023d. “Mengaku Salah, Robinson Sebut Izin Tanah Kas Desa Seharusnya Dilakukan Kalurahan.” Diakses 8 Agustus 2024.

______. 2023e. “Cerita Korban Mafia Tanah Kas Desa, Berharap Welas Asih Ngarso Dalem.” Diakses 8 Agustus 2024.

______. 2023f. “Ini Daftar Lokasi Pelanggaran Tanah Kas Desa di DIY, 6 untuk Perumahan.” Diakses 8 Agustus 2024.

Jaring.id. 2021a. “ATR/BPN: Asal-usul Tanah Kesultanan Perlu Dikroscek.” Diakses 8 Agustus 2024.

______. 2021b. “Main Coret atas Nama Kesultanan.” Diakses 8 Agustus 2024.

Jumbadi, S. P. 2025. “Gen Z Geleng-geleng BPS Sebut Hunian Jogja Paling Terjangkau Se-Jawa.” Detik.com. Diakses 25 Juli 2026.

Kompas.com. 2021. “Kekhawatiran di Balik Sertifikasi Tanah Desa oleh Keraton Yogyakarta.” Diakses 8 Agustus 2024.

______. 2023. “Jeritan Hati Pembeli Unit Rumah di Atas Tanah Kas Desa yang Disegel, Nasib Tak Jelas dan Waswas Uang Hilang.” Diakses 8 Agustus 2024.

Krismantoro, D., dan V. H. Supriyanto. 2022. “Village Treasury Land Legal Status After the Implementation of Law Number 13 of 2012 Concerning Special Region of Yogyakarta Privileges (UUK DIY).” Journal of Positive Psychology & Wellbeing 6(2): 414–424.

Kuncoro, D. D., Suroto, dan A. Purnawan. 2018. “A Juridical Review of the Sultanate Lands and Villager Land Under the Governor Regulation Number 32 of 2007 on the Use of Villager Land After the Enactment of Act No. 6 of 2014 on Village.” Jurnal Akta 5(3): 603–608.

Kurniadi, B. D. 2019. Defending the Sultan’s Land: Yogyakarta, Control over Land and Aristocratic Power in Post-Autocratic Indonesia. Disertasi. Canberra: The Australian National University.

Maharani, I. 2026. “Duduk Perkara 2 Kasus Korupsi TKD yang Menjerat Lurah Condongcatur, Ini Perbedaannya.” Kompas.com. Diakses 25 Juli 2026.

Peluso, N. L., dan J. Ribot. 2020. “Postscript: A Theory of Access Revisited.” Society & Natural Resources 33(2): 300–306. https://doi.org/10.1080/08941920.2019.1709929.

Project Multatuli. 2021. “Siasat Mencaplok Tanah Desa Atas Nama Keistimewaan Yogyakarta.” Diakses 8 Agustus 2024.

Rinepta, A. G. 2026. “Reno Eks Lurah Concat Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi TKD Lain.” Detik.com. Diakses 25 Juli 2026.

RRI.co.id. 2024. “Kasus TKD Eks Manajer PSS Disidangkan Bulan Depan.” Diakses 8 Agustus 2024.

Solopos.com. 2023. “Gunakan Tanah Kas Desa, Perumahan Elite di Sleman Disegel.” Diakses 6 Agustus 2024.

Sulastriyono. 2024. “Village Treasury Land (Tanah Kas Desa): Study of Practices Utilization in Yogyakarta.” Journal of Indonesian Adat Law 4(2): 1–10.

Tirto.id. 2017. “Urusan Tanah di DIY Seperti Negara dalam Negara.” Diakses 9 Agustus 2024.

______. 2021a. “Pencoretan Sertifikat Tanah Desa dan Dasar Hukum yang Tak Kuat.” Diakses 9 Agustus 2024.

______. 2021b. “Asal Usul Tanah Desa: dari Kepunyaan Negara jadi Milik Keraton.” Diakses 8 Agustus 2024.

Tribunnews.com. 2023. “Backlog Rumah di DIY Terus Meningkat, Indikasi Penurunan Daya Beli Masyarakat.” Diakses 5 Agustus 2024.

______. 2024. “Permintaan Rumah Bersubsidi di DIY Masih Tinggi, Pengembang Keluhkan Harga Tanah.” Diakses 6 Agustus 2024.

Anggalih Bayu Muh Kamim adalah penulis Kawula Tani Di Bawah Sepatu Lars: Potret Potret Peran Militer dalam Program Pertanian di Indonesia dan Dari Irigasi, Keluar Air Mata: Intrik Penggunaan Air untuk Pertanian di Sebuah Desa Perkotaan Jawa.

PADA 6 Agustus 2026, forum “State Capitalism 2.0” dalam rangkaian Economic Frontline 2026 mengajukan pertanyaan yang sekilas tampak sederhana: apakah kapitalisme negara baik atau buruk? Tak lama setelah forum tersebut, IndoPROGRESS menerbitkan artikel Muhamad Dian Hikmawan (2026) berjudul Kapitalisme Negara dan Akumulasi Rente Predatoris. Mari kita telaah lebih jauh maksud kapitalisme negara itu.

Kapitalisme negara merupakan bagian dari perdebatan panjang tentang sejauh mana negara perlu terlibat dalam perekonomian kapitalis. Pandangan yang lebih pro-pasar berangkat dari anggapan bahwa perekonomian akan berjalan lebih baik jika negara berfokus pada penetapan aturan main, perlindungan hak milik, dan perbaikan kegagalan pasar. Dalam kerangka ini, kepemilikan dan campur tangan negara justru berisiko menghambat persaingan, mengurangi efisiensi ekonomi, dan membuka peluang bagi praktik patronase politik.

Pandangan lain melihat hubungan antara negara dan pasar secara berbeda. Pasar tidak tumbuh dengan sendirinya. Dalam banyak kasus, industrialisasi justru berhasil berkat peran aktif negara dalam mengarahkan investasi, melindungi industri strategis, membangun infrastruktur, dan memastikan modal mengalir ke sektor-sektor yang dianggap produktif. Karena itu, persoalannya bukan sekadar apakah negara perlu turun tangan, melainkan bagaimana negara melakukannya, sektor mana yang menjadi sasaran, dan siapa yang memperoleh manfaatnya.

Namun, perdebatan konvensional tentang hubungan negara dan pasar mungkin tidak lagi memadai untuk menjelaskan perkembangan kapitalisme negara di Indonesia saat ini.

Istilah kapitalisme negara (state capitalism) sendiri masih menjadi bahan perdebatan. Dalam buku The Spectre of State Capitalism (2024), Ilias Alami dan Adam Dixon menunjukkan bahwa negara-negara di berbagai belahan dunia semakin aktif mengintervensi perekonomian. Intervensi tersebut mencakup beragam bentuk, mulai dari kebijakan industri dan teknologi, nasionalisme ekonomi, serta pembangunan daerah hingga pembatasan perdagangan dan investasi.

Bagi Alami dan Dixon, perubahan ini bukan sekadar menunjukkan semakin besarnya peran pemerintah dalam perekonomian. Negara juga mengubah cara mereka berhubungan dengan kapital. Negara tidak hanya bertindak sebagai penggerak dan pengatur, tetapi juga menjadi pemegang saham, investor, bahkan pemilik modal secara langsung. Akibatnya, batas antara kapital publik dan kapital swasta semakin kabur.

Perspektif ini relevan untuk memahami perkembangan kapitalisme di Indonesia.

Dalam satu dekade terakhir, negara memperluas perannya dalam perekonomian melalui badan usaha milik negara (BUMN), kebijakan industri, hilirisasi, pembangunan infrastruktur, dan investasi strategis. Pembentukan Danantara menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan tersebut. Lembaga ini berpotensi mengonsolidasikan aset korporasi negara dalam skala besar ke dalam struktur investasi yang lebih terintegrasi. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan sekadar apakah Indonesia membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit kapitalisme negara, melainkan untuk tujuan apa kapitalisme negara itu dijalankan.

Perdebatan konvensional sering menempatkan negara dan pasar sebagai dua pilihan yang saling berlawanan. Dalam pandangan ini, semakin besar peran negara, semakin kecil peran pasar, dan sebaliknya. Namun, kapitalisme kontemporer tidak bekerja sesederhana itu. Negara semakin banyak menjalankan perannya melalui mekanisme pasar, korporasi, dan berbagai instrumen keuangan. Sebaliknya, perusahaan bergantung pada negara untuk menyediakan infrastruktur, regulasi, pembiayaan, teknologi, dan sumber daya alam, serta melindungi mereka dalam persaingan geopolitik. Dengan demikian, kapital negara dan kapital swasta tidak selalu berada pada dua kutub yang berlawanan. Keduanya justru dapat terhubung dan saling bergantung secara erat.

Pengalaman Indonesia memperlihatkan semakin kaburnya batas antara keduanya. Agenda hilirisasi, misalnya, menunjukkan bagaimana negara terlibat langsung dalam pembentukan struktur produksi dan investasi. Dalam industri nikel, negara tidak sekadar bertindak sebagai regulator. Negara juga menentukan sumber daya yang harus diolah di dalam negeri, mendorong pengembangan industri strategis, dan mengerahkan BUMN untuk terlibat langsung dalam pembangunan industri.

Perubahan ini tidak berarti Indonesia kembali ke model perekonomian yang sepenuhnya dikuasai negara seperti pada masa lalu. Namun, perkembangan tersebut juga tidak dapat dijelaskan hanya dengan merujuk pada kapitalisme neoliberal dalam pengertian konvensional. Indonesia sedang membentuk tatanan kapitalis yang lebih kompleks, ketika negara berperan sebagai pemilik, investor, koordinator, sekaligus pelaku usaha. Perubahan ini membuka berbagai peluang, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar yang tidak mudah dijawab.

Siapa yang Untung dari Kapitalisme Negara?

Kapitalisme negara sering kali dibela atas nama pembangunan nasional. Ada alasan kuat bagi negara untuk memainkan peran lebih besar di sektor-sektor strategis. Industrialisasi jarang berlangsung dengan sendirinya. Negara berkembang menghadapi keterbatasan teknologi dan pembiayaan. Pada saat yang sama, mereka harus bersaing dengan perusahaan dan negara yang memiliki akumulasi modal jauh lebih besar. Jika Indonesia ingin mengembangkan industri manufaktur berteknologi maju, memperkuat ketahanan energi, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, negara tidak cukup hanya membiarkan pasar bekerja sendiri. Namun, intervensi negara tidak dengan sendirinya menghasilkan pembangunan.

Negara memang dapat mengerahkan modal untuk mendorong transformasi struktur ekonomi ke arah yang lebih produktif. Namun, negara juga dapat membagikan rente, melindungi bisnis yang dekat dengan kekuasaan politik, dan membuka peluang akumulasi baru bagi kelompok-kelompok yang sejak awal memiliki akses ke pusat kekuasaan. Di sinilah perspektif ekonomi politik kritis membantu kita memahami kapitalisme negara.

Karena itu, persoalannya bukan sekadar apakah sebuah perusahaan dimiliki negara atau swasta. Kita juga perlu menelaah siapa yang mengendalikan modal, bagaimana keputusan investasi dibuat, ke mana keuntungan dan rente mengalir, serta kelompok sosial mana yang paling diuntungkan dari perubahan struktur ekonomi.

Sebuah BUMN, misalnya, dapat mengemban tujuan pembangunan. Namun, perusahaan tersebut tetap beroperasi dalam jaringan yang lebih luas, yang melibatkan institusi politik, kepentingan bisnis, pasar keuangan, dan hubungan antarkapitalis. Kepemilikan negara tidak serta-merta menjamin bahwa perusahaan akan memprioritaskan kepentingan buruh, konsumen, atau masyarakat luas. Persoalan ini semakin penting ketika Indonesia memperluas peran negara di sektor-sektor strategis, seperti pertambangan, energi, dan infrastruktur.

Karena itu, kita perlu mewaspadai anggapan bahwa kapitalisme negara selalu mendorong pembangunan. Sebagian pihak menyambut kembalinya peran negara sebagai koreksi terhadap kelemahan dan dampak buruk mekanisme pasar. Namun, negara yang lebih kuat tidak selalu berarti negara yang lebih berorientasi pada pembangunan. Keduanya merupakan hal yang berbeda, dan kita perlu memahami perbedaan tersebut.

Negara yang berorientasi pada pembangunan tidak cukup hanya memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi. Negara juga membutuhkan institusi yang mampu mengarahkan dan mendisiplinkan kapital serta memastikan bahwa investasi mendorong transformasi ekonomi yang produktif dalam jangka panjang. Negara harus mampu mempertemukan berbagai kepentingan yang saling bersaing sekaligus memastikan bahwa masyarakat luas turut menikmati manfaat industrialisasi. Tanpa kemampuan tersebut, kapitalisme negara justru dapat menjadi sarana bagi kelompok tertentu untuk terus mengakumulasi kekayaan.

Risiko ini semakin besar ketika kepemilikan negara meluas tanpa disertai perbaikan akuntabilitas, transparansi, dan kapasitas kelembagaan. Konsentrasi sumber daya ekonomi pada entitas yang dikendalikan negara memang dapat memperkuat kemampuan negara untuk mendorong pembangunan. Namun, konsentrasi tersebut juga dapat memusatkan kekuatan ekonomi dan politik.

Karena itu, perdebatan mengenai Danantara, BUMN, dan kebijakan industri sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan apakah pemerintah sudah terlalu jauh mengintervensi perekonomian. Kita perlu menelaah bagaimana institusi mengatur dan mengendalikan kekuasaan negara yang semakin besar. Siapa yang menentukan alokasi modal negara? Apa yang menentukan industri mana yang mendapat dukungan? Bagaimana negara membagi kerugian dan risiko? Siapa yang menikmati manfaat investasi baru? Apa dampak restrukturisasi industri terhadap buruh?

Pada akhirnya, pertanyaan terpenting adalah mekanisme apa yang dapat memastikan bahwa negara menggunakan modalnya untuk menjalankan agenda pembangunan, bukan justru membuka saluran baru bagi kelompok yang dekat dengan kekuasaan untuk mengakumulasi kekayaan.

Melampaui Dikotomi “Negara versus Pasar”

Kembalinya kapitalisme negara bukanlah fenomena yang hanya terjadi di Indonesia. Seperti ditunjukkan Alami dan Dixon, menguatnya peran negara merupakan bagian dari perubahan yang lebih luas dalam kapitalisme global. Persaingan geopolitik, ketidakstabilan keuangan, persaingan teknologi, serta perubahan strategi negara dan korporasi turut mendorong perubahan ini.

Karena itu, Indonesia sebenarnya tidak sedang memilih antara negara dan pasar. Indonesia justru menjadi bagian dari kemunculan bentuk kapitalisme baru yang semakin mengaburkan batas antara keduanya. Dalam konteks ini, pertanyaan lama “Apakah kapitalisme negara itu baik atau buruk?” menjadi kurang relevan daripada yang selama ini kita kira. Kapitalisme negara tidak dengan sendirinya baik ataupun buruk. Dampaknya bergantung pada hubungan politik dan kelembagaan yang menentukan bagaimana negara menjalankan kekuasaannya.

Bagi Indonesia, tantangannya adalah membangun kapitalisme negara yang mampu mengatasi keterbatasan mekanisme pasar dalam mengubah struktur produksi, mengembangkan kemampuan teknologi, menciptakan lapangan kerja yang layak, dan memperkuat kedaulatan ekonomi. Namun, semua itu membutuhkan lebih dari sekadar perluasan kepemilikan aset negara. Negara juga harus mampu mengarahkan dan mendisiplinkan modal, bukan sekadar menjadi saluran baru bagi akumulasi kapital.

Pada akhirnya, keberhasilan kapitalisme negara di Indonesia tidak seharusnya diukur dari besarnya pertumbuhan BUMN, jumlah modal yang dikuasai negara, atau banyaknya aset yang berhasil dikonsolidasikan di bawah satu lembaga investasi. Ukuran keberhasilannya jauh lebih mendasar: apakah perluasan kekuasaan negara benar-benar mampu mengubah struktur perekonomian Indonesia, dan siapa yang memperoleh manfaat dari perubahan tersebut?

Inilah perdebatan yang perlu kita hadapi sekarang.

Referensi

Alami, Ilias, dan Adam D. Dixon. 2024. The Spectre of State Capitalism. Oxford: Oxford University Press. Edisi daring, Oxford Academic, 24 Juni 2024.

Hikmawan, Muhamad D. 2026. “Kapitalisme Negara dan Akumulasi Rente Predatoris.” IndoPROGRESS.

Rizvi Nahar Ilhammullah adalah Mahasiswa Pascasarjana SOAS, University of London, pegiat Fisipol Corner UGM, dan pengelola akun podcast Histomat Project.

Wawancara di bawah ini merupakan adaptasi dari episode kelima Nusantara, sebuah serial tentang sejarah Indonesia yang ditayangkan dalam podcast The Dig dan dipandu oleh Daniel Denvir. Rekaman audio asli mula-mula ditranskripsikan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI), kemudian ditelaah, dikoreksi, dan disunting secara saksama oleh Ismail Al-‘Alam, editor di IndoPROGRESS. Selanjutnya, percakapan tersebut ditulis ulang dalam format jurnalistik untuk meningkatkan kejelasan, koherensi, dan keterbacaan, tanpa mengubah substansi maupun argumen yang disampaikan para pembicara.

DEKADE 1950-an merupakan masa ketika Republik yang baru berdiri berusaha menemukan bentuk politiknya sendiri di tengah konflik yang semakin kompleks. Demokrasi parlementer yang semula diharapkan menjadi dasar kehidupan politik pascarevolusi justru menghadapi fragmentasi partai, ketegangan pusat dan daerah, serta serangkaian pemberontakan bersenjata. Di tengah situasi tersebut, militer semakin kuat, sementara Sukarno semakin yakin bahwa sistem politik parlementer tidak mampu membawa revolusi Indonesia menuju cita-cita yang diharapkannya. Episode ini menelusuri bagaimana krisis tersebut mendorong pergeseran dari demokrasi parlementer menuju Demokrasi Terpimpin.

Peralihan itu tidak mengakhiri konflik, melainkan mengubah arena dan keseimbangan kekuasaan di antara berbagai kekuatan politik. Pemerintahan Sukarno menghadapi pemberontakan Darul Islam dan PRRI-Permesta, sekaligus memperluas mobilisasi politik melalui konfrontasi dengan Belanda mengenai Papua Barat dan Konfrontasi terhadap pembentukan Malaysia. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda memperbesar peran negara dan militer dalam perekonomian, sementara krisis ekonomi yang semakin parah memperuncing persaingan antara Sukarno, PKI, militer, dan kekuatan-kekuatan politik lainnya. Para pembicara dalam episode ini menelusuri rangkaian perubahan tersebut dan bagaimana konflik politik, militer, ekonomi, serta geopolitik internasional secara bertahap membawa Republik menuju krisis 1965.

Daniel Denvir (DD): Mari kita melihat kondisi perekonomian Indonesia pada 1950-an. Seperti banyak negara yang baru mengalami dekolonisasi, Indonesia mewarisi posisi yang bergantung dalam sistem kapitalisme dunia, terutama melalui ekspor bahan mentah dan keterbatasan produksi industri bernilai tambah tinggi. Di dalam negeri, perekonomian terbagi antara enklave kolonial seperti perkebunan dan minyak yang terhubung dengan sirkuit global, serta sektor domestik seperti pertanian skala kecil yang relatif terpisah.

Bagaimana bentuk perekonomian yang tidak merata dan terbelakang yang diwarisi Indonesia setelah kemerdekaan? Bagaimana berbagai elite domestik memperoleh keuntungan dari tatanan ekonomi tersebut, meskipun tatanan itu secara keseluruhan membuat Indonesia tetap terbelakang? Dan bagaimana kekuatan nasionalis, revolusioner, serta radikal seperti Sukarno dan PKI berupaya keluar dari ketergantungan tersebut untuk mencapai bukan hanya kemerdekaan politik dari Belanda, tetapi juga kedaulatan ekonomi?

Rianne Subijanto (RS): Perekonomian Indonesia pada 1950-an sebagian besar mewarisi ekonomi kolonial. Struktur tersebut bahkan direproduksi selama periode revolusi karena tujuan utama Belanda adalah memulihkan posisi ekonominya di kepulauan Indonesia. Sejumlah operasi ekonomi yang telah berjalan pada masa kolonial kembali dilanjutkan pada akhir 1940-an.

Pada 1950-an, Indonesia terutama memiliki perekonomian yang berorientasi ekspor, seperti pada masa kolonial. Hingga akhir 1950-an, ekonomi tersebut bahkan mempertahankan pertumbuhan sekitar 5 persen. Namun, struktur ekonominya tetap kolonial dan sangat dipengaruhi sejumlah perusahaan besar Belanda, terutama beberapa perusahaan multinasional yang menguasai sektor perkebunan.

Sektor minyak juga didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar Amerika dan perusahaan Belanda Royal Dutch Shell. Di dalam negeri sendiri, struktur ekonomi berbeda antara Jawa dan wilayah luar Jawa. Di Jawa terdapat perekonomian yang relatif subsisten, sementara di luar Jawa banyak masyarakat bergantung pada pertanian petani kecil, termasuk perkebunan skala kecil.

Karet, misalnya, banyak dikuasai petani kecil Sumatra dan terhubung dengan pasar di Singapura dan Malaya. Karena itu, terdapat perekonomian ekspor petani kecil yang cukup dinamis di Sumatra dan wilayah lainnya. Kondisi tersebut menciptakan perbedaan yang cukup dalam antara ekonomi Jawa dan ekonomi kepulauan luar.

Perbedaan tersebut juga memengaruhi posisi politik. Masyarakat di Sumatra, misalnya, tidak selalu memandang Barat dengan cara yang sama seperti masyarakat di Jawa karena sebagian dari mereka terintegrasi ke dalam ekonomi global melalui hubungan perdagangan dengan Singapura. Mereka memiliki posisi sebagai kelompok pedagang kecil atau borjuis kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam ekonomi ekspor.

Dalam konteks Sukarno, tidak terdapat visi yang sepenuhnya jelas mengenai bagaimana nasionalisme ekonomi harus dijalankan. Banyak kebijakan ekonomi pada 1950-an justru berkembang dari Universitas Indonesia dan lembaga-lembaga teknokratis seperti Badan Perencanaan Nasional. Pendekatannya cukup dipengaruhi konsep-konsep ekonomi Barat, terutama gagasan untuk menumbuhkan kelompok kapitalis Indonesia.

Gagasannya adalah bahwa kolonialisme telah menghambat munculnya kelompok kapitalis nasional yang mandiri. Memang terdapat kelompok kapitalis penting di Indonesia, terutama pengusaha Tionghoa, tetapi pada masa itu mereka belum sepenuhnya dipandang sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Karena itu, negara berusaha membentuk kapitalis nasional melalui pemberian izin ekspor, akses kredit, dan berbagai insentif.

Namun, kebijakan tersebut sering menghasilkan korupsi. Visi dasarnya adalah industrialisasi yang didukung negara melalui pengembangan pengusaha kapitalis nasional. PKI memiliki pandangan yang berbeda mengenai persoalan tersebut, dengan menilai bahwa salah satu hambatan utama munculnya kapitalis Indonesia adalah praktik rent-seeking di dalam negara.

PKI mengidentifikasi berbagai kelompok yang dianggap mengambil keuntungan dari struktur tersebut, termasuk birokrat dan pemberi pinjaman. Mereka menyebutnya sebagai bagian dari persoalan “tujuh setan” di pedesaan. Pendekatan ini lebih struktural karena berangkat dari gagasan bahwa penghapusan struktur rent-seeking akan memungkinkan munculnya kelas produktif yang mandiri.

PKI juga menjadi salah satu kekuatan politik yang mendukung kelompok kapitalis nasional dari kalangan Tionghoa. Hal ini tampak paradoks karena PKI merupakan partai komunis, tetapi dukungan tersebut terkait dengan orientasinya terhadap perjuangan melawan imperialisme. Sementara itu, Masyumi dan PSI lebih banyak mendukung gagasan untuk membangun kelompok kapitalis pribumi.

Made Supriatma (MS): Persoalannya adalah bahwa Indonesia telah memperoleh kedaulatan politik, tetapi secara ekonomi masih sangat bergantung pada kekuatan Barat. Sebagian besar perekonomian masih dioperasikan dan dimiliki modal Barat, dan sekitar tiga perempat modal Barat tersebut berasal dari Belanda. Karena itu, PKI melihat Indonesia masih terjebak dalam sistem imperialisme dan sisa-sisa feodalisme.

Strategi PKI bukanlah segera menuju sosialisme, melainkan membangun demokrasi nasional terlebih dahulu. Tujuannya adalah memutus kendali imperialisme, membongkar kekuasaan tuan tanah, dan membangun ekonomi nasional. Karena itu, PKI mendukung nasionalisasi, termasuk mendukung kelompok kapitalis nasional dari kalangan Tionghoa.

Ada tiga unsur utama dalam strategi tersebut: antiimperialisme, pengusiran modal asing, dan dukungan terhadap nasionalisasi. Strategi itu kemudian terlihat dalam perkembangan akhir 1950-an dan awal 1960-an, termasuk dalam persoalan Papua Barat dan nasionalisasi perusahaan asing di bawah Demokrasi Terpimpin. Selain itu, PKI mendorong reforma agraria dan mobilisasi petani.

“Setan-setan desa” merupakan salah satu bagian dari tindakan yang berkaitan dengan kebijakan reforma agraria tersebut. Unsur lain yang penting adalah demokrasi dan perluasan partisipasi massa. PKI berupaya mengubah keseimbangan kekuasaan melalui mobilisasi pekerja, petani, dan kelompok-kelompok sosial lainnya.

Dalam praktiknya, strategi tersebut dijalankan melalui politik front persatuan. PKI berusaha membangun koalisi luas yang mencakup pekerja, petani, kelompok borjuis kecil, dan borjuasi nasional. Berbeda dengan model revolusi yang berupaya menggulingkan kekuatan nasionalis, PKI justru berusaha bekerja di dalam negara bersama Sukarno dan kekuatan nasionalis.

Farabi Fakih (FF): Salah satu kekosongan besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia adalah tidak adanya definisi yang jelas mengenai nasionalisme ekonomi. Konstitusi tidak secara langsung menjawab pertanyaan mengenai bentuk ekonomi yang hendak dibangun, meskipun di beberapa bagian terdapat gagasan yang menyerupai ekonomi sosialis. Wakil Presiden Mohammad Hatta, yang juga seorang ekonom, mengembangkan gagasan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi, tetapi gagasan tersebut tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi sistem ekonomi yang konkret.

Semua kelompok politik pada dasarnya menolak kolonialisme ekonomi yang didominasi Belanda. Masalahnya adalah apa yang harus menggantikan struktur tersebut. Salah satu persoalannya adalah keberadaan kapitalis Tionghoa yang memiliki jaringan bisnis kuat, sementara kelompok kapitalis pribumi masih relatif lemah.

Situasi tersebut menciptakan ketegangan antarkelompok politik pada 1950-an. Salah satu bentuknya dikenal sebagai hubungan “Ali-Baba”, yaitu kerja sama antara pengusaha pribumi yang memiliki akses politik dengan pengusaha Tionghoa yang memiliki pengalaman dan jaringan bisnis. Pihak “Ali” memperoleh izin dan kontrak, sementara pihak “Baba” menjalankan bisnisnya.

Sejumlah kelompok nasionalis, terutama di kalangan Muslim, mendukung pengembangan kapitalis pribumi. Salah satu kebijakan yang lahir dari gagasan tersebut adalah Program Benteng, yang bertujuan mendorong pertumbuhan kapitalis pribumi. Pada saat yang sama, hubungan antara modal pribumi, modal Tionghoa, dan negara menciptakan bentuk-bentuk baru rent-seeking.

Militer juga mulai terlibat dalam kegiatan ekonomi pada 1950-an, terutama para komandan daerah. Karena anggaran militer sangat terbatas, para komandan harus mencari sumber daya untuk membiayai pasukan mereka. Mereka kemudian terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis dan bekerja sama dengan pengusaha Tionghoa.

Salah satu contoh yang disebut adalah Suharto ketika menjadi komandan Divisi Diponegoro. Ia bekerja dengan sejumlah pengusaha Tionghoa yang kemudian berkembang menjadi taipan besar Indonesia. Militer juga terlibat dalam penyelundupan komoditas dan menyimpan sebagian hasilnya di bank-bank Singapura.

Keterlibatan ekonomi tersebut membuat para komandan daerah semakin kuat dan sulit dikendalikan. Dalam konteks itu, pemberontakan daerah kemudian memiliki kaitan dengan kelompok militer yang telah membangun kepentingan ekonomi, bekerja sama dengan kapitalis Tionghoa, dan melihat dirinya bukan hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai kekuatan politik dan ekonomi.

Secara umum, Indonesia pada 1950-an belum memiliki arah ekonomi yang sepenuhnya jelas. Negara ingin membangun kapitalis pribumi yang kuat, tetapi pada saat yang sama kelompok kapitalis Tionghoa sudah memainkan peran penting dalam perekonomian. Ketegangan antara kedua kecenderungan tersebut kemudian ikut memengaruhi perkembangan ekonomi dan politik Indonesia.

DD: Indonesia, seperti yang telah kita bahas sepanjang serial ini, merupakan hasil dari kolonialisme sekaligus perjuangan melawannya. Proses tersebut menyatukan berbagai wilayah, etnis, dan bahasa ke dalam identitas Indonesia, tetapi sejak awal berbagai daerah dan kelompok juga menolak atau mempertanyakan integrasi mereka ke dalam negara nasional yang baru terbentuk.

Salah satu konflik penting pada akhir 1950-an adalah pemberontakan PRRI-Permesta. Para komandan militer daerah, yang dalam berbagai cara bersekutu dengan kelompok sipil, memimpin protes dan kemudian pemberontakan di Sumatra dan Sulawesi. PRRI di Sumatra dan Permesta di Sulawesi pada awalnya berkembang secara terpisah sebelum kemudian bergabung.

Bagaimana konflik tersebut muncul? Persoalan kekuasaan dan sumber daya apa yang mendorong para pemimpin militer dan sipil untuk melawan pemerintah pusat? Bagaimana hubungan antara wilayah luar Jawa dan Jawa, serta perbedaan internal di Sulawesi, memengaruhi pemberontakan tersebut?

Apa yang sebenarnya dituntut para pemimpin militer pemberontak dari pemerintah pusat dan Sukarno? Seberapa penting antikomunisme dalam mendorong pemberontakan tersebut? Kita akan membahas peran Amerika Serikat kemudian, tetapi untuk sementara saya ingin memahami dinamika internal pemberontakan ini.

FF: Menurut saya, alasan utama para komandan daerah memberontak adalah karena mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar pada 1950-an. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi dan juga harus membiayai pasukan, membeli senjata, serta memenuhi kebutuhan militer lainnya. Karena pemerintah pusat tidak mampu memberikan dukungan yang memadai selama revolusi, para komandan kemudian mengandalkan penyelundupan, pemerasan, dan berbagai kegiatan bisnis.

Sebagian dari mereka mengambil keuntungan untuk diri sendiri, keluarga, dan jaringan mereka. Ketika Nasution kembali menjadi kepala staf angkatan darat, ia berusaha mendisiplinkan struktur tersebut dan membangun kembali kendali pusat atas militer. Namun, Nasution dan banyak komandan daerah juga memiliki kesamaan lain, yaitu sikap yang sangat antikomunis.

Pada masa itu, kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan PKI mulai mengambil alih perkebunan, pabrik, dan perusahaan milik asing. Mereka kemudian berhadapan dengan pekerja yang terorganisasi oleh PKI, sehingga menciptakan ketegangan dengan militer di berbagai daerah. Di Sumatra, misalnya, muncul Dewan Banteng yang menuntut perubahan politik, termasuk tuntutan agar Sukarno melarang PKI.

Namun, di balik tuntutan politik tersebut terdapat kepentingan ekonomi dan kekuasaan para komandan daerah yang telah berkembang menjadi semacam panglima lokal. PRRI di Sumatra juga memiliki karakter yang agak berbeda dari Permesta di Sulawesi. Para komandan Sumatra menguasai wilayah dengan basis produksi ekspor yang besar, terutama kawasan perkebunan yang sejak masa kolonial menjadi pusat kegiatan kapitalis.

Di Sulawesi, persoalannya lebih terkait dengan dinamika regional dan etnis, termasuk pengalaman masyarakat Minahasa yang banyak memiliki hubungan dengan tentara kolonial. Di bagian selatan terdapat pula pemberontakan yang berhubungan dengan Darul Islam. Karena itu, terdapat dua bentuk pemberontakan regional yang berlangsung bersamaan, yaitu pemberontakan militer dan pemberontakan Islam.

Gerakan serupa juga muncul di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan wilayah lainnya. Semua perkembangan tersebut berlangsung pada saat yang sama dan semakin melemahkan pemerintah pusat yang memang sudah menghadapi berbagai persoalan. PRRI-Permesta, dengan demikian, merupakan kombinasi antara pemberontakan regional, antikomunisme, dan perebutan sumber daya ekonomi.

MS: Saya ingin menekankan bahwa antikomunisme bukan faktor sekunder dalam pemberontakan tersebut. Antikomunisme justru merupakan salah satu motivasi utama dan kemudian menjadi alasan bagi Amerika Serikat untuk melihat pemberontakan tersebut sebagai bagian dari kepentingan strategisnya dalam Perang Dingin. Para komandan regional dan sekutu sipil mereka melihat PKI berkembang sangat cepat dan memperoleh pengaruh yang semakin besar.

PKI membangun organisasi massa dan menjalankan kampanye reforma agraria yang populer. Di sejumlah wilayah, kampanye tersebut menimbulkan konflik dan kekerasan di pedesaan. Kedekatan PKI dengan Sukarno juga menimbulkan kekhawatiran karena kebijakan Sukarno dianggap semakin mengarahkan negara ke posisi yang lebih dekat dengan komunisme.

Kondisi tersebut mengancam berbagai elite regional, termasuk kelompok Islam dan kelompok militer yang ingin mempertahankan otonomi mereka. Mereka sebenarnya memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan tidak sejak awal merupakan satu kelompok yang terorganisasi. Namun, antikomunisme menjadi unsur yang menyatukan mereka.

Mereka ingin menghentikan peningkatan kekuatan PKI. Karena itu, Amerika Serikat melihat para pemberontak sebagai potensi penghalang bagi terbentuknya Indonesia yang komunis. Dari sinilah keterlibatan Amerika Serikat dalam pemberontakan tersebut kemudian menjadi penting.

RS: Kita juga perlu melihat siapa yang terlibat dalam PRRI. Menurut saya, tidak tepat melihatnya semata-mata sebagai pemberontakan daerah karena banyak tokoh dari pusat yang terlibat, bahkan sebagian penggeraknya berasal dari Jakarta. Pada 1950-an, sistem politik Indonesia sangat tidak stabil karena pemerintahan rata-rata hanya bertahan kurang dari satu tahun.

Indonesia mengalami tujuh pemerintahan dalam tujuh tahun, dari 1950 hingga 1957. Situasi tersebut memperlihatkan perpecahan antara kelompok kanan dalam elite politik, yang didominasi Masyumi dan PSI, dengan kelompok yang lebih kiri atau Sukarnois, yang terutama diwakili PNI dan PKI. Kelompok kanan awalnya berharap Pemilu 1955 akan menyelesaikan persoalan tersebut.

Mereka memperkirakan pemilu akan mengukuhkan posisi kelompok yang lebih pro-Barat dan menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil. Namun, hasil Pemilu 1955 tidak sesuai dengan harapan tersebut karena PKI menjadi salah satu pemenang utama. Bagi Masyumi dan PSI, hasil tersebut justru membuat posisi politik mereka semakin sulit.

Persoalan serupa juga muncul di dalam tubuh tentara. Angkatan Darat terdiri dari kelompok yang berakar pada tentara kolonial yang lebih profesional dan kelompok yang berasal dari PETA serta pengalaman militer Jepang. Keduanya sama-sama antikomunis, tetapi memiliki latar belakang dan orientasi yang berbeda.

Ketika Nasution diberhentikan pada 1952, hal tersebut mencerminkan perpecahan mendalam di tubuh militer antara kelompok profesional dan kelompok yang lebih dipengaruhi pengalaman Jepang. Setelah Nasution kembali pada 1955, ia secara bertahap mengonsolidasikan kekuasaannya hingga 1957. Ia tetap antikomunis, tetapi sekaligus menjadi tokoh penting dalam menentukan posisi Angkatan Darat.

Pada 1957, pemerintahan demokrasi liberal terakhir berakhir. Sukarno kemudian menunjuk Djuanda Kartawidjaja sebagai perdana menteri, sementara Angkatan Darat di bawah Nasution memberlakukan keadaan darurat militer. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemberontakan muncul sebagai akibat konflik di antara berbagai kelompok elite politik dan militer yang sedang berhadapan dengan Sukarno dan awal Demokrasi Terpimpin.

Pemerintah di Jakarta sendiri didukung Sukarno, termasuk oleh PKI. Sementara itu, sebagian tokoh yang menolak arah tersebut kemudian berpindah ke Sumatra dan bergabung dengan pemberontakan. Karena itu, konflik tersebut pada dasarnya juga merupakan perpecahan di antara elite nasional.

Pada 1960, Masyumi dan PSI kemudian dilarang oleh Sukarno. Pada saat yang sama, Nasution mengirimkan pasukan ke Sumatra untuk mengambil alih wilayah-wilayah yang dikuasai PRRI. Jadi, meskipun pemberontakan memiliki dimensi regional yang kuat, konflik tersebut juga merupakan pertarungan antarfaksi dalam elite politik dan militer nasional.

Kita tetap tidak boleh mengabaikan keluhan ekonomi wilayah luar Jawa. Kebijakan ekonomi pada 1950-an banyak dipengaruhi kepentingan Jawa dan kurang memperhatikan masyarakat di wilayah luar Jawa yang memiliki struktur ekonomi berbeda, terutama karena keterlibatan mereka dalam ekonomi ekspor. Itu merupakan salah satu sumber ketegangan yang nyata.

Pada saat yang sama, antikomunisme juga merupakan faktor yang sangat penting. Namun, perlu dipahami bahwa pemerintahan Sukarno di Jakarta tidak sepenuhnya prokomunis karena terdapat kekuatan militer yang sangat besar dan juga antikomunis. Karena itu, keterlibatan CIA dalam mendukung pemberontakan merupakan bagian lain dari konflik yang kompleks tersebut.

Intervensi Amerika Serikat hingga Runtuhnya Demokrasi Parlementer

Daniel Denvir (DD): Apa peran Amerika Serikat dan apa konsekuensinya? Kedalaman intervensi Amerika Serikat terlihat sangat jelas pada 1958 ketika seorang pilot CIA yang sedang menjalankan misi pengeboman ditembak jatuh di Ambon dan ditangkap. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pada akhir 1950-an pemerintahan Presiden Eisenhower berbalik begitu tegas melawan Sukarno dan mendukung pemberontakan-pemberontakan separatis tersebut?

Apakah perubahan itu semata-mata disebabkan oleh meningkatnya keberhasilan elektoral PKI? Ataukah karena posisi dan kepemimpinan Sukarno dalam geopolitik Dunia Ketiga? Bagaimana konflik regional Indonesia kemudian terjalin dengan Perang Dingin global dan ambisi Amerika Serikat membangun hegemoni dunia pascaperang?

Kita juga perlu menekankan bahwa pada 1950-an dan 1960-an, elite keamanan nasional Amerika Serikat menganggap nasib Indonesia bahkan lebih penting daripada Indocina. Jadi, perubahan sikap Amerika Serikat terhadap Sukarno pada akhir 1950-an bukan hanya berkaitan dengan keberhasilan elektoral PKI, meskipun faktor itu sangat penting, tetapi juga dengan posisi Indonesia dalam peta Perang Dingin global.

Made Supriatma (MS): Indonesia sangat penting bagi Amerika Serikat. Pertama, wilayahnya sangat luas, kepulauannya besar, dan kaya sumber daya alam. Secara strategis, Indonesia juga terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Pada masa itu, Indonesia memasok bahan-bahan penting seperti timah dan karet; pada 1950-an, Indonesia memasok sekitar sepertiga kebutuhan timah dan karet Amerika Serikat.

Kita juga perlu mengingat kekalahan PKI dalam Peristiwa Madiun. Dari sudut pandang Amerika Serikat, itu merupakan keberhasilan karena mereka melihatnya sebagai bentuk pembendungan komunisme di Indonesia. Namun, ketika pada 1950-an PKI tumbuh pesat, masuk parlemen, dan menjadi salah satu partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok, perkembangan tersebut mulai mengkhawatirkan Washington.

Ada dua faktor lain yang penting. Sukarno menolak bergabung dengan blok Perang Dingin yang dipimpin Amerika Serikat, termasuk ketika pemerintahan Eisenhower dan John Foster Dulles membangun aliansi antikomunis di Asia Tenggara. Indonesia menolak bergabung, dan hal tersebut semakin mengkhawatirkan Amerika Serikat.

Yang lebih penting lagi adalah Konferensi Bandung dan gagasan Non-Blok. Bandung menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengambil posisi di luar dua blok Perang Dingin. Pada saat yang sama, Amerika Serikat melihat para pemberontak daerah sebagai peluang untuk melakukan intervensi, membentuk arah politik Indonesia, dan menghentikan perkembangan komunisme.

Karena itu, Amerika Serikat secara rahasia mendukung para pemberontak dengan dana, senjata, dan dukungan udara. George McTurnan Kahin menggambarkan dukungan CIA terhadap pemberontakan di Sumatra pada 1958 sebagai operasi rahasia besar dengan nilai sekitar 10 juta dolar. Penembakan jatuhnya pilot CIA Allen Pope di Ambon ketika menerbangkan pesawat untuk para pemberontak kemudian menjadi bukti keterlibatan langsung Amerika Serikat di Indonesia.

Saya juga ingin membicarakan Bandung dan mengapa konferensi tersebut sangat penting. Konferensi Asia-Afrika merupakan konferensi besar pertama yang mempertemukan negara-negara Asia dan Afrika atau Afro-Asia. Konferensi itu diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, pada April 1955 dan dihadiri oleh pemimpin dari 29 negara yang baru merdeka atau sedang berkembang.

Di antara para peserta terdapat Jawaharlal Nehru dari India, Zhou Enlai dari Tiongkok, Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Sukarno dari Indonesia, dan Pangeran Norodom Sihanouk dari Kamboja. Mereka memiliki latar belakang yang sangat berbeda, mulai dari nasionalis, pemimpin militer, pangeran, hingga komunis. Namun, mereka dapat duduk bersama dan menyepakati kerja sama ekonomi dan kebudayaan Afro-Asia serta penolakan terhadap kolonialisme.

Bagi Amerika Serikat, perkembangan tersebut mengkhawatirkan karena negara-negara tersebut tidak memilih salah satu blok. Washington pada masa itu cenderung melihat dunia secara biner: jika suatu negara tidak berada di pihak Amerika Serikat, negara tersebut dianggap berada di pihak komunis. Karena itu, gagasan Non-Blok sulit dipahami dalam kerangka kebijakan Amerika Serikat saat itu.

Gerakan tersebut juga menghasilkan Dasasila Bandung. Salah satu prinsipnya berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan ras, dan penghormatan terhadap kedaulatan. Negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan itu berusaha membangun kekuatan ketiga yang berada di luar dua blok Perang Dingin.

Namun, bagi Amerika Serikat, sikap netral justru dapat dianggap berbahaya. Washington melihat Bandung sebagai sesuatu yang dapat mengganggu upaya pembendungan komunisme. Bandung kemudian menjadi simbol penting kemerdekaan pascakolonial dan terus menjadi rujukan dalam berbagai buku, konferensi, dan perdebatan hingga sekarang.

Amerika Serikat khawatir negara-negara lain akan mengikuti pola tersebut: menolak menjadi sekutu Barat, mentoleransi atau bahkan memasukkan partai komunis ke dalam sistem politik, serta menjalankan nasionalisme ekonomi. Karena itu, kebangkitan Bandung sekaligus pertumbuhan pesat PKI menjadi faktor penting yang membentuk kebijakan Amerika Serikat terhadap Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Dalam konteks tersebut, terlihat adanya perubahan kebijakan Amerika Serikat. Pada awalnya, Amerika Serikat terlibat dalam pemberontakan regional dan bersekutu dengan para komandan militer daerah serta sebagian elite Indonesia yang bergabung dengan pemberontakan. Namun, kemudian kebijakan itu bergeser ke arah dukungan terhadap militer Indonesia sebagai institusi yang dianggap dapat menjaga Indonesia tetap utuh sekaligus menjadi kekuatan antikomunis.

Farabi Fakih (FF): Pemberontakan memang berlangsung di daerah, tetapi para aktornya sebenarnya sangat terhubung dengan pusat. Amerika Serikat kemudian menghadapi pertanyaan politik yang besar: apakah Indonesia harus dipertahankan sebagai satu negara atau dibiarkan terpecah? Dalam konteks itu, Amerika Serikat memilih membangun pengaruh yang lebih kuat di dalam tubuh militer Indonesia.

Sebuah program besar dijalankan sejak 1950-an hingga 1960-an untuk melatih elite militer Indonesia. Sekitar 2.500 hingga 3.000 perwira Indonesia mendapatkan pelatihan di Amerika Serikat, termasuk di berbagai institusi militer seperti Fort Leavenworth, Fort Bragg, dan tempat-tempat lainnya. Mereka mempelajari intelijen, kavaleri, dan terutama infanteri, sekaligus mengenal doktrin militer Amerika Serikat.

Hubungan tersebut kemudian menjadi semacam tradisi dalam tubuh militer Indonesia. Meskipun Indonesia mengembangkan doktrin militernya sendiri, banyak unsur pemikiran dan praktik militer Amerika Serikat yang diadopsi. Sebagian besar perwira senior, termasuk sejumlah perwira yang kemudian terbunuh pada 1965, memiliki pengalaman pendidikan atau pelatihan di Amerika Serikat.

Dari sudut pandang itu, kebijakan Amerika Serikat kemudian bergeser. Mereka melihat bahwa mempertahankan Indonesia sebagai satu negara mungkin lebih mudah daripada membiarkannya terpecah menjadi beberapa negara. Jika Indonesia terpecah, salah satu wilayah mungkin berkembang menjadi negara komunis, yang dalam perhitungan Amerika Serikat justru dapat menjadi persoalan yang lebih sulit dikendalikan.

Karena itu, Indonesia yang tetap utuh dianggap lebih mudah dibendung daripada Indonesia yang terpecah. Ini merupakan salah satu hipotesis untuk memahami cara berpikir Amerika Serikat pada masa tersebut. Setelah awal 1960-an, ketika Sukarno semakin mendekatkan politik Indonesia dengan Beijing dan Pyongyang, serta membayangkan poros Jakarta-Beijing-Pyongyang, situasinya mulai dianggap melewati batas oleh Amerika Serikat.

Namun, Amerika Serikat pada saat itu memilih menunggu momentum yang tepat. Subversi dianggap lebih efektif daripada konfrontasi langsung. Ini berbeda dari pola kebijakan Amerika Serikat di sejumlah kawasan lain, karena terhadap Indonesia mereka cenderung menghindari konfrontasi terbuka.

Presiden John F. Kennedy bahkan berusaha mendekati Sukarno. Pemerintahannya menjalankan strategi yang lebih akomodatif, termasuk memanfaatkan hal-hal yang diketahui menarik bagi Sukarno. Pendekatan tersebut merupakan bentuk persuasi yang relatif tidak lazim dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, tetapi pada saat itu diterapkan terhadap Indonesia.

Jadi, sejak awal 1960-an, Amerika Serikat tidak hanya berusaha melakukan konfrontasi, tetapi juga menunggu dan membangun pengaruh melalui berbagai jalur. Ekonomi juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Tekanan terhadap perekonomian Indonesia kemudian menjadi persoalan penting dalam perkembangan berikutnya.

Pada 1950-an, Amerika Serikat memang terlibat dalam pemberontakan regional. Namun, kebijakan tersebut kemudian bergeser ke arah subversi yang lebih luas. Audrey dan George Kahin, misalnya, banyak membahas penggunaan subversi dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

DD: Itu merupakan poin penting. Amerika Serikat tidak pernah secara langsung berkonfrontasi dengan Indonesia dalam skala besar. Intervensinya lebih sering dilakukan melalui bentuk-bentuk subversi dan, dalam banyak kasus, secara rahasia.

Amerika Serikat memang sangat mendukung Masyumi dan pemberontakan PRRI-Permesta, tetapi dukungan tersebut dijalankan melalui operasi rahasia CIA. Setelah Allen Pope ditembak jatuh dan ditangkap, keterlibatan Amerika Serikat tidak lagi dapat sepenuhnya dipertahankan sebagai operasi rahasia.

Rianne Subijanto (RS): Setelah keterlibatan tersebut terbuka, Amerika Serikat kemudian mengubah kebijakannya dan secara bertahap bergeser untuk mendukung Sukarno. Salah satu alasannya mungkin karena pada saat itu pemberontakan memang mulai kalah. Sebagian besar wilayah utama yang dikuasai pemberontak di Sumatra telah direbut kembali oleh pemerintah.

Nasution mengirimkan pasukan untuk mengambil alih wilayah-wilayah tersebut. Para pemberontak sebelumnya juga berusaha menguasai wilayah penghasil minyak di Sumatra, tetapi kawasan tersebut dengan cepat direbut kembali oleh pasukan Republik dari Jawa. Dalam kondisi seperti itu, Amerika Serikat tampaknya menghitung bahwa tidak lagi menguntungkan untuk mendukung pemberontakan yang sedang menuju kekalahan.

Namun, ada perubahan lain yang juga penting. Setelah keterlibatan Amerika Serikat dalam pemberontakan menjadi terbuka, kebijakan Washington bergeser dari sikap anti-Sukarno menuju dukungan tertentu terhadap posisi Sukarno. Amerika Serikat juga melihat adanya kelompok-kelompok di dalam Angkatan Darat di Jakarta yang sangat pro-Amerika, pro-Barat, dan antikomunis.

Karena itu, mereka masih memiliki ruang untuk memengaruhi perkembangan politik melalui kelompok-kelompok tersebut. Secara teknis, setelah pemberontakan PRRI-Permesta, Amerika Serikat tidak lagi melakukan intervensi militer langsung di Indonesia. Namun, pengaruhnya terus dijalankan melalui berbagai cara lain.

DD: Sebelumnya Anda menjelaskan bagaimana tatanan politik demokratis mulai runtuh sepanjang 1950-an dan kemudian mengarah pada pembentukan sistem Demokrasi Terpimpin oleh Sukarno. Sukarno berada di puncak sebuah konfigurasi politik dan kekuatan sosial yang sangat tidak stabil dan penuh konflik. Sistem yang dibangunnya meminggirkan partai politik dan pada akhirnya membubarkan dua partai penting, yaitu Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI yang dipimpin Sutan Sjahrir.

Sistem tersebut berusaha membangun struktur korporatis yang secara ideal dapat mengikat berbagai kekuatan politik dan kelompok sosial yang bertentangan ke dalam satu negara yang harmonis. Salah satu bentuknya adalah pembentukan golongan fungsional atau golongan karya, yaitu kelompok-kelompok masyarakat yang ditentukan berdasarkan fungsi sosialnya. Tentara, buruh, perempuan, pemuda, petani, wartawan, dan kelompok lainnya dimasukkan ke dalam kategori tersebut.

Parlemen sementara yang dibentuk pada 1959 memberikan lebih dari sepertiga kursinya kepada golongan karya. Pada 1964, kelompok-kelompok fungsional tersebut kemudian diorganisasikan ke dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya, atau Golkar. Organisasi ini kelak menjadi salah satu bentuk kelembagaan utama rezim militer Orde Baru dan berfungsi sebagai kendaraan politiknya.

Mengapa demokrasi liberal runtuh? Apa sebenarnya Demokrasi Terpimpin? Apakah sistem tersebut dimaksudkan untuk mengatasi antagonisme antara PKI dan Angkatan Darat? Apa strategi Sukarno, dan bagaimana kita dapat memahami karakter pemerintahan yang kemudian terbentuk?

Sebab, meskipun Sukarno menjadi presiden dan membubarkan partai-partai politik, para pesaingnya di tubuh Angkatan Darat pada saat yang sama membentuk blok kekuasaan alternatif. Mereka tidak hanya mengendalikan aparat represif negara, tetapi juga sebagian besar infrastruktur negara serta wilayah ekonomi yang sangat luas. Bagaimana tatanan demokratis tersebut runtuh, dan sistem apa yang kemudian dibangun melalui Demokrasi Terpimpin?

RS: Yang penting adalah bahwa pada masa awal kemerdekaan muncul harapan besar di kalangan masyarakat bahwa kemerdekaan akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Harapan itu tidak sepenuhnya terwujud karena sebagian besar ekonomi ekspor masih berada di bawah kendali Belanda. Akibatnya, muncul ketidakpuasan terhadap perkembangan politik dan ekonomi.

Pergantian perdana menteri dari pemerintahan yang lebih Sukarnois ke pemerintahan yang lebih kanan juga membuat arah pembangunan tidak pernah benar-benar stabil. Tidak ada posisi politik yang bertahan cukup lama untuk menentukan arah pembangunan secara konsisten. Kondisi tersebut menimbulkan frustrasi yang semakin besar.

Pada 1955, Sukarno dalam salah satu pidatonya mengatakan bahwa ia ingin “mengubur” partai-partai politik. Gagasan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar Demokrasi Terpimpin. Asumsinya adalah bahwa liberalisme dan demokrasi parlementer gagal karena tidak mampu mengonsolidasikan kekuasaan politik yang cukup untuk memungkinkan pembangunan berlangsung.

Pertanyaannya kemudian adalah sistem apa yang akan menggantikannya. Dalam gagasan Sukarno, parlemen berbasis partai akan digantikan oleh representasi golongan fungsional. Berbagai lembaga negara kemudian dirancang agar perwakilan golongan tersebut dapat berpartisipasi, termasuk dalam perencanaan dan pembangunan nasional.

Sukarno juga dikenal kritis terhadap para ekonom liberal yang berorientasi pada buku teks Barat. Ia memandang kelompok teknokrat tersebut sebagai bagian dari kelompok yang berseberangan dengannya. Karena itu, gagasan golongan karya dimaksudkan untuk menggantikan demokrasi berbasis partai dengan bentuk representasi yang berangkat dari fungsi nyata kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Kelompok tersebut dapat mencakup tentara, guru, buruh, dan berbagai kelompok sosial lainnya. Dengan demikian, masyarakat hendak direpresentasikan berdasarkan fungsi sosial, bukan semata-mata melalui partai politik. Namun, gagasan tersebut tidak pernah sepenuhnya terwujud karena hanya sebagian kecil masyarakat yang benar-benar terwakili melalui struktur tersebut.

Meskipun demikian, sistem itu dilembagakan di bawah Sukarno. Persoalan lain yang penting adalah bahwa Demokrasi Terpimpin tidak dapat dijalankan tanpa dukungan Angkatan Darat. Karena itu, militer menjadi salah satu komponen sentral dalam sistem tersebut.

Kita juga perlu berhati-hati melihat Angkatan Darat sebagai kekuatan yang sejak awal sepenuhnya anti-Sukarno. Banyak anggota militer justru mendukung Sukarno, meskipun tingkat dukungannya berbeda-beda. Di Angkatan Laut dan Angkatan Udara, misalnya, dukungan terhadap Sukarno relatif kuat, tetapi bahkan di dalam Angkatan Darat terdapat sejumlah perwira tinggi, termasuk Nasution, yang pada periode tertentu bersimpati kepada Sukarno.

Perubahan baru terjadi ketika kondisi politik memburuk dan Angkatan Darat kemudian mengambil alih kekuasaan pada 1965. Sebelumnya, sejak 1957 ketika Demokrasi Terpimpin mulai dibangun melalui keadaan darurat militer, Angkatan Darat telah mengambil alih sebagian besar ekonomi kolonial. Sekitar 700 perusahaan Belanda pada awalnya diambil alih oleh gerakan buruh, tetapi kemudian pengelolaannya berpindah ke tangan militer.

Dengan mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut, Angkatan Darat tiba-tiba menjadi kelompok manajerial dalam skala besar. Mereka harus menjalankan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya dikelola oleh Belanda. Karena itu, mereka membangun hubungan dengan para ekonom dan mengikuti berbagai pelatihan mengenai cara mengelola perusahaan.

Di sinilah mulai terbentuk hubungan antara manajer militer dan teknokrat. Keduanya kemudian mengembangkan visi yang relatif serupa mengenai pembangunan. Negara menjadi aktor utama dalam pembangunan ekonomi, sementara Angkatan Darat menempati posisi penting di dalamnya.

Sukarno sendiri tidak sepenuhnya menentang perkembangan tersebut. Ia menganggap Angkatan Darat sebagai kelompok penting yang memungkinkan Demokrasi Terpimpin berjalan. Bahkan, jika melihat penempatan perwira militer dalam pemerintahan, seperti posisi gubernur, jumlah pejabat berlatar belakang militer pada masa Sukarno cukup besar.

Karena itu, Sukarno justru mendorong perluasan peran Angkatan Darat ke berbagai bidang. Setidaknya sampai bagian akhir pemerintahannya, Angkatan Darat masih mendukung Sukarno. Pada saat yang sama, Sukarno harus menyeimbangkan dukungan militer tersebut dengan PKI sebagai salah satu basis kekuasaan lainnya.

Sukarno menginginkan kedua kekuatan tersebut menjadi bagian dari negara yang sedang dibangunnya. Nasionalisasi industri Belanda, yang merupakan bagian dari konflik yang semakin tajam mengenai kendali Belanda atas Papua Barat, juga memperkuat posisi PKI di berbagai perusahaan. Dengan demikian, kebijakan Sukarno sekaligus memperkuat dua kekuatan yang memiliki antagonisme paling tajam dalam politik Indonesia.

DD: Jadi, pada saat yang sama Sukarno memperkuat dua kekuatan yang merupakan antagonis utama dalam kehidupan politik Indonesia. Meskipun sebagian besar perusahaan diambil alih oleh Angkatan Darat, terdapat sejumlah perusahaan yang berada di bawah pengaruh PKI, termasuk salah satu perusahaan minyak nasional, Permigan.

Dalam konteks golongan karya, PKI juga memiliki akses ke perusahaan-perusahaan tersebut melalui dewan perusahaan. Salah satu fungsi dewan tersebut adalah memberikan ruang bagi keterlibatan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan PKI. Dengan demikian, pemimpin dan organisasi buruh yang terkait dengan PKI dapat masuk ke dalam pemerintahan maupun perusahaan.

RS: Jadi, nasionalisasi juga sekaligus memperkuat PKI. Saya ingin menambahkan bahwa ketika kita membicarakan perluasan kekuasaan militer ke sektor ekonomi dan pembangunan infrastruktur negara, ada satu hal yang belum banyak dibahas, yaitu bagaimana militer juga memperluas pengaruhnya ke infrastruktur hukum dan peradilan Indonesia. Hal itu sangat penting untuk memahami perkembangan Orde Baru.

MS: Tahun 1950-an merupakan periode ketika hubungan antara militer dan sistem peradilan mulai terbentuk. Militer bekerja sama dengan ahli hukum sipil dan perwira militer dalam membangun fondasi hukum bagi peran militer. Salah satu institusi penting dalam proses tersebut adalah Akademi Hukum Militer atau AHML.

Di institusi tersebut, ahli hukum sipil dan pengacara militer menyusun aturan dan prosedur sekaligus melatih kader militer. Yang dilatih bukan hanya perwira militer, tetapi juga kader sipil yang kemudian menjadi bagian dari operator hukum dan membangun infrastruktur hukum Indonesia.

RS: Pada 1950-an, Akademi Hukum Militer menghasilkan dua angkatan lulusan. Angkatan pertama lulus sekitar 1954 atau 1955. Sebagian signifikan dari perusahaan Belanda yang diambil alih atau dinasionalisasi pemerintah kemudian dipimpin oleh lulusan akademi tersebut.

Mereka menjadi bagian dari kepemimpinan perusahaan-perusahaan tersebut. Pada masa itu, manajemen belum berkembang sebagai disiplin yang mapan seperti sekarang, sehingga pendidikan hukum menjadi salah satu jalur penting menuju posisi administratif dan manajerial. Tradisi tersebut juga memiliki akar dalam sistem Belanda, ketika pendidikan hukum merupakan jalur utama menuju jabatan administratif dan manajerial.

Penting juga untuk melihat peran Sukarno dan dua poros kekuasaan utama, yaitu militer dan Partai Komunis. Namun, secara formal Sukarno tidak hanya membangun sistem berdasarkan dua kekuatan tersebut. Ia juga berusaha memasukkan kekuatan Islam ke dalam kerangka politiknya.

FF: Dari sinilah muncul konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Menurut saya, itulah inti ideologi Sukarno. Namun, konsep tersebut mungkin hanya benar-benar dipahami oleh Sukarno sendiri dan lebih merupakan gagasan politik daripada kenyataan yang sepenuhnya mencerminkan hubungan kekuasaan pada saat itu.

Politik di balik konsep tersebut jauh lebih kompleks. Militer ada, Partai Komunis ada, tetapi kelompok-kelompok Islam semakin terasing dari sistem dan kemudian dikeluarkan dari pusat kekuasaan. Perkembangan itu mengubah politik Islam Indonesia secara mendalam.

Pada periode tersebut, perbedaan di antara kelompok-kelompok Islam juga semakin terlihat. Perkembangan internal Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, serta perbedaan di antara berbagai kelompok Islam lainnya, menjadi semakin jelas. Semua itu berlangsung dalam situasi politik yang sangat kompleks.

Pada saat yang sama, kondisi ekonomi Indonesia mengalami kemunduran yang sangat besar dan mendekati keruntuhan. Puncaknya terjadi pada 1965, ketika inflasi sangat tinggi dan perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang sangat buruk.

Karena itu, menurut saya, sistem tersebut sangat terpusat pada Sukarno, sementara setiap faksi yang terlibat terus berusaha memengaruhi arah sistem. Konflik dan perselisihan berlangsung terus-menerus. Ini juga menunjukkan konsekuensi besar ketika negara terlalu bergantung pada militer dalam menjalankan pemerintahan.

Bagaimana tepatnya demokrasi liberal mengalami keruntuhan? Apa yang sebenarnya hendak dibangun dan mengapa sistem tersebut akhirnya gagal?

MS: Pada masa demokrasi parlementer, sebenarnya terdapat upaya untuk menyusun konstitusi baru. Kegagalan upaya tersebut menjadi salah satu momentum penting yang mengarah pada Demokrasi Terpimpin. Karena itu, kita perlu kembali ke masa-masa awal kemerdekaan untuk memahami bagaimana persoalan tersebut berkembang.

Sebagian besar pembahasan mengenai proses ini juga telah ditulis oleh Buyung Nasution dalam berbagai karyanya mengenai Konstituante. Konstitusi pertama Indonesia, UUD 1945, disusun dengan sangat cepat pada masa awal kemerdekaan. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, konstitusi tersebut diselesaikan hanya dalam beberapa bulan dan disusun oleh wakil-wakil yang ditunjuk, bukan oleh orang-orang yang dipilih langsung oleh rakyat.

Pada 1950, Indonesia mencoba kembali dengan konstitusi kedua, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Disebut “sementara” karena sejak awal diakui bahwa konstitusi tersebut bukan versi final dan kelak akan digantikan melalui proses yang melibatkan perwakilan yang dipilih secara demokratis. Momentum tersebut akhirnya datang pada 1955 ketika Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum nasional pertamanya.

Dalam pemilu tersebut, masyarakat memilih anggota parlemen. Pada pemungutan suara berikutnya, mereka memilih kelompok yang lebih besar yang bertugas menyusun konstitusi baru. Badan tersebut disebut Konstituante dan mulai bersidang di Bandung pada November 1956.

Lokasi tersebut memiliki makna simbolis karena sidang Konstituante berlangsung di gedung yang sebelumnya menjadi tempat Konferensi Asia-Afrika pada 1955. Para anggota Konstituante kemudian bekerja selama sekitar dua setengah tahun. Mereka berdebat, bernegosiasi, menyusun rancangan, dan melakukan pemungutan suara mengenai berbagai persoalan konstitusional.

Salah satu hal yang menurut saya penting adalah bahwa mereka juga membahas hak-hak perempuan dan hak asasi manusia. Persoalan tersebut menjadi bagian penting dari perdebatan Konstituante. Namun, prosesnya kemudian menemui jalan buntu pada pertanyaan mengenai apa yang seharusnya menjadi dasar negara Indonesia.

Satu kelompok menginginkan konstitusi yang berlandaskan Islam. Kelompok lainnya mendukung Pancasila sebagai ideologi nasional yang pluralis. Perdebatan mengenai persoalan tersebut menjadi sangat intens.

Meskipun mereka berhasil mencapai kesepakatan mengenai sebagian besar isi konstitusi, sekitar 90 persen menurut salah satu perkiraan, mereka tidak berhasil menyelesaikan pertanyaan mendasar tersebut. Pada akhirnya, sejumlah pemimpin sebenarnya sudah siap berkompromi. Namun, ketika itu terjadi, waktunya sudah terlambat.

Pada Juli 1959, Sukarno membubarkan Konstituante melalui dekret dan mengembalikan Indonesia kepada UUD 1945. Keputusan tersebut memiliki konsekuensi yang sangat besar. Kekuasaan eksekutif menguat dan militer memperoleh peran yang jauh lebih besar dalam politik.

Meskipun Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya, lembaga tersebut tetap penting secara historis. Lebih dari 600 tokoh politik Indonesia berkumpul di dalamnya. Konstituante memperlihatkan hampir seluruh spektrum elite politik Indonesia pada salah satu momen paling penting dalam sejarah negara tersebut.

Sampai sekarang, orang masih memperdebatkan mengapa Konstituante gagal dan siapa yang menyebabkan kegagalannya. John Roosa pernah mengajukan pertanyaan tersebut dalam sebuah panel yang saya ikuti. Ia merujuk pada buku Herbert Feith mengenai transisi menuju Demokrasi Terpimpin.

Menurut Feith, runtuhnya demokrasi konstitusional memiliki banyak penyebab. Pertama, kegagalan Konstituante, terutama karena perdebatan mengenai apakah Indonesia harus menjadi negara sekuler atau negara Islam. Kedua, fragmentasi partai dan persaingan antara partai nasionalis, Islam, sosialis, dan komunis yang menciptakan kelumpuhan politik serta pergantian pemerintahan yang terus-menerus.

Faktor berikutnya adalah intervensi militer. Angkatan Darat semakin mendukung seruan Sukarno untuk memperkuat kekuasaan eksekutif dan memandang politik parlementer tidak efektif. Pada saat yang sama, Sukarno sendiri juga memiliki peran karena ia meyakini Indonesia membutuhkan sistem politik revolusioner dan anti-liberal yang berlandaskan persatuan nasional, bukan kompetisi antarpartai.

Gagasan tersebut kemudian tercermin dalam Nasakom. Penekanannya adalah kohesi dan persatuan, bukan kompetisi politik antarpartai. Karena itu, konstitusi tidak dihancurkan oleh satu aktor saja.

Sistem tersebut runtuh karena berbagai elite politik kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi parlementer. Kondisi itu kemudian memungkinkan Sukarno, dengan dukungan militer, menggantikannya dengan Demokrasi Terpimpin.

Papua Barat, Konfrontasi Malaysia, dan Jalan Menuju 1965

Daniel Denvir (DD): Sukarno kemudian menyampaikan pidato Trikora atau Tri Komando Rakyat pada 19 Desember 1961. Ia menyerukan mobilisasi seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil alih Papua Barat, yang pada masa itu juga disebut Irian Barat. Sukarno membentuk satuan militer khusus untuk melakukan infiltrasi terhadap Belanda dan meningkatkan kampanye diplomatik sekaligus militer hingga Indonesia memperoleh kendali atas wilayah tersebut pada 1962.

Konflik itu memicu krisis internasional yang melibatkan Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Perkembangan tersebut juga berdampak besar terhadap politik Indonesia karena seluruh konflik bersenjata ini menjadi bagian dari jalan menuju 1965. Bagi masyarakat Papua, konflik tersebut juga memiliki konsekuensi yang sangat besar karena keinginan mereka sendiri tidak menjadi pertimbangan utama dalam keputusan yang dibuat oleh berbagai kekuatan dari luar.

Mengapa Papua Barat menjadi persoalan yang begitu penting bagi Sukarno dan Indonesia? Bagaimana berbagai faksi dalam politik Indonesia, mulai dari Sukarno dan kelompok nasionalis, PKI, hingga berbagai faksi militer, memandang konflik tersebut? Mengapa Amerika Serikat pada periode ini bergeser dari pemerintahan Eisenhower, yang mendukung pemberontakan PRRI-Permesta, menuju pemerintahan Kennedy yang mendukung klaim Indonesia atas Papua Barat, meskipun pada saat yang sama sangat mengkhawatirkan Sukarno?

Farabi Fakih (FF): Menurut saya, Sukarno meluncurkan Trikora antara lain untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kesulitan ekonomi yang sudah terjadi di Indonesia pada saat itu. Faktor kedua berkaitan dengan imajinasi nasionalis Indonesia mengenai wilayah negara. Dalam imajinasi tersebut, Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di timur, dan gambaran tersebut terus diperkuat melalui lagu-lagu nasional dan patriotik.

Karena itu, wilayah Indonesia dibayangkan sebagai bekas wilayah Hindia Belanda. Bahkan, pada masa tertentu Sukarno memiliki gagasan yang lebih luas yang mencakup Filipina bagian selatan, Malaya, dan seluruh Borneo. Setelah Papua, gagasan tersebut kemudian berlanjut dalam Konfrontasi terhadap Malaysia. Tujuannya adalah mencegah pembentukan Malaysia sebagai negara yang dipandang sebagai proyek imperialisme Inggris.

Dalam konteks itu, Trikora juga merupakan bagian dari strategi politik Sukarno untuk mengalihkan perhatian dari persoalan ekonomi sekaligus memperkuat posisi militer. Namun, perkembangan tersebut kemudian berhubungan dengan kepentingan strategis Amerika Serikat. Kennedy, sebagaimana diketahui, berusaha mendekati Sukarno, sementara Amerika Serikat juga mempertimbangkan posisi strategis Indonesia di Asia Tenggara.

Indonesia berada di tengah konflik regional yang melibatkan kekuatan komunis di utara. Karena itu, Amerika Serikat mulai melihat bahwa lebih baik bagi Belanda untuk melepaskan klaim atas Papua Barat dan menyerahkan wilayah tersebut kepada Indonesia. Pada 1962, tercapai Perjanjian New York yang difasilitasi Amerika Serikat di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa antara Indonesia dan Belanda.

Perjanjian tersebut memberikan Indonesia kewenangan administratif atas Papua Barat pada 1963. Sebelumnya, dalam perjanjian tersebut disepakati pembentukan pemerintahan transisi oleh PBB. United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA kemudian menjalankan fungsi administratif sementara sebelum Indonesia mengambil alih wilayah tersebut pada 1963.

Indonesia kemudian mempertahankan kendali atas Papua Barat hingga 1969, ketika dilaksanakan Act of Free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat. Banyak orang Papua menyebutnya sebagai “Act of No Choice” karena, menurut pandangan tersebut, tidak ada pilihan nyata selain bergabung dengan Indonesia. Itulah konteks yang penting untuk memahami persoalan Papua sejak awal.

Ketika Indonesia mengambil alih kekuasaan di Papua Barat, Belanda telah membangun sejumlah struktur pemerintahan di wilayah tersebut. Mereka juga membentuk kepolisian dan semacam kekuatan militer, meskipun belum merupakan militer profesional dan masih memiliki keterbatasan pelatihan. Kelompok-kelompok tersebut kemudian berhadapan dengan kekuasaan Indonesia, sehingga sejak 1963 telah muncul resistensi di kalangan masyarakat Papua.

Hal paling penting yang ingin saya tekankan dalam seluruh sejarah Papua adalah bahwa orang Papua sendiri tidak pernah benar-benar berada di meja perundingan untuk menentukan nasib dan otonomi mereka. Keputusan mengenai masa depan Papua selalu ditentukan oleh pihak-pihak lain. Pada 1962, persoalannya dibicarakan antara Indonesia dan Belanda dengan fasilitasi Amerika Serikat di bawah PBB, sedangkan pada 1969 proses penentuan nasib tersebut dilakukan melalui Act of Free Choice.

Indonesia berhasil mengubah format proses tersebut menjadi mekanisme satu orang mewakili satu kelompok, dengan alasan bahwa masyarakat Papua tidak dapat membaca dan menulis. Dengan alasan itu, Indonesia berpendapat bahwa mereka tidak mampu menentukan masa depan mereka sendiri. Hanya sejumlah orang yang kemudian dipilih untuk mengambil keputusan melalui musyawarah dan akhirnya menyatakan persetujuan terhadap integrasi dengan Indonesia.

Jumlah perwakilan yang dipilih sangat terbatas. Dalam prosesnya, terdapat berbagai kesaksian dan klaim mengenai intimidasi, manipulasi, bahkan penyiksaan dan teror. Karena proses tersebut berlangsung jauh dari pengawasan publik, hasil akhirnya dipandang oleh banyak orang sebagai sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan demikian, Papua Barat terjebak di antara berbagai kekuatan tanpa pernah benar-benar dikonsultasikan mengenai masa depan dan kebebasannya sendiri. Ada ironi yang kuat dalam situasi tersebut karena logika kolonial klasik bahwa masyarakat pribumi dianggap tidak mampu memerintah dirinya sendiri justru muncul kembali dalam proses penentuan nasib Papua. Papua menjadi kasus yang menarik dalam sejarah Indonesia karena sejak lama menjadi semacam ruang tempat berbagai kekuatan dari luar menempatkan imajinasi dan kepentingannya.

Rianne Subijanto (RS): Pada masa kolonial, di kalangan Indo-Eropa pernah muncul gagasan mengenai pembentukan tanah air Indo-Eropa di dataran tinggi Papua. Setelah itu, terutama pada masa Belanda, Papua menjadi bagian dari proyek nasional Belanda untuk “membebaskan” orang Papua dari penindasan Indonesia. Dalam proses tersebut, Belanda sampai batas tertentu mendorong munculnya nasionalisme Papua, meskipun pada saat itu masih sangat terbatas.

Setelah Indonesia merdeka, Sukarno justru terus mendorong masuknya Papua ke dalam Indonesia. Sejak 1950, persoalan Papua menjadi salah satu isu utama dalam hubungan Indonesia-Belanda karena Konferensi Meja Bundar tidak menyelesaikan status Papua. Pada 1956, ketika Uni Indonesia-Belanda dibatalkan, persoalan Papua menjadi salah satu dasar penting keputusan tersebut.

Kemudian pada 1957, ketika aset-aset Belanda dinasionalisasi, persoalan Papua juga menjadi salah satu konteks utama. Karena itu, pada 1961 ketika Sukarno mulai mengancam pengambilalihan Papua secara militer, wilayah tersebut sudah memperoleh status yang sangat simbolis dalam politik nasional. Papua telah menjadi semacam tujuan nasional yang harus direbut kembali.

Yang menarik adalah bahwa masyarakat Papua sendiri tidak pernah benar-benar dikonsultasikan mengenai persoalan tersebut. Mereka terus diperlakukan sebagai semacam bidak dalam permainan berbagai kekuatan. Ironisnya, perjuangan Sukarno untuk mengambil alih Papua menggunakan bahasa yang sangat dekat dengan retorika Bandung, yaitu antikolonialisme dan antiimperialisme.

Ironi lainnya adalah bahwa proses tersebut kemudian memperoleh legitimasi melalui PBB. Dalam kasus ini, PBB menjadi salah satu institusi yang memberikan legitimasi terhadap tatanan pascakolonial baru, tetapi sekaligus dapat dilihat sebagai institusi yang menghasilkan bentuk-bentuk kolonialisme baru. Hal serupa, menurut saya, dapat dilihat dalam berbagai persoalan lain, termasuk Palestina dan Israel, ketika pengambilalihan suatu wilayah memperoleh legitimasi internasional tanpa melibatkan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Dalam pengertian itu, kita dapat melihat paralel dengan tatanan pascakolonial yang dibentuk setelah Perang Dunia II. Tatanan tersebut menghasilkan bentuk-bentuk baru kolonialisme yang kemudian diwarisi Indonesia. Sampai sekarang, belum terlihat langkah yang cukup dari Jakarta untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara mendasar, sehingga isu Papua terus menjadi persoalan.

Persoalan Papua juga menarik karena isu tersebut sering disamarkan dalam kerangka antiimperialisme dan revolusi Sukarno yang anti-kapitalis. Namun, dari sisi Amerika Serikat, terdapat aspek lain yang penting. Sejak masa kolonial, kekayaan sumber daya alam Papua sudah diketahui oleh berbagai pihak.

Eksplorasi geologis telah dilakukan oleh perusahaan minyak Amerika sejak akhir 1930-an. Pada 1950-an, ahli geologi Belanda dan Amerika juga melakukan eksplorasi, termasuk dengan keterlibatan keluarga Rockefeller. Potensi masuknya kapital Amerika ke Papua menjadi salah satu faktor yang mendorong Amerika Serikat mendukung Indonesia karena di bawah Belanda, sumber daya tersebut kemungkinan besar akan lebih banyak berada di bawah kendali modal Belanda.

Sebaliknya, jika Papua berada di bawah Indonesia, terdapat peluang yang lebih besar bagi modal Amerika untuk masuk. Bahkan pada akhir 1950-an, di bawah Eisenhower, posisi Amerika Serikat sudah mulai bergeser mendukung Sukarno. Di bawah Kennedy, dukungan tersebut semakin kuat.

Perkembangan itu kemudian terbukti penting setelah 1965, terutama dengan masuknya Freeport. Papua memiliki cadangan emas yang sangat besar, dan sebagian besar hasil eksploitasi tersebut kemudian dibawa oleh Freeport ke Amerika Serikat. Karena itu, terdapat ironi bahwa kepentingan modal Amerika justru dapat berjalan bersama dukungan terhadap tujuan Sukarno yang secara retoris antiimperialis dan antikapitalis dalam pengambilalihan Papua.

Saya juga ingin menambahkan sedikit mengenai pendekatan PKI terhadap konflik ini. PKI melihat Irian Barat sebagai revolusi antikolonial yang belum selesai. Bagi PKI, persoalan tersebut bukan sekadar sengketa teritorial, melainkan bukti bahwa Indonesia belum sepenuhnya merdeka.

MS: Bagi PKI, imperialisme masih bertahan melalui kendali Belanda atas Irian Barat, kapitalisme global, dan pengaruh Barat di kawasan, termasuk kepentingan Rockefeller. Karena itu, PKI mendukung kuat strategi Konfrontasi Sukarno, mobilisasi Trikora, serta tekanan diplomatik dan militer terhadap Belanda. PKI juga menggunakan perjuangan tersebut sebagai bagian dari strategi untuk mengubah perjuangan nasional menjadi partisipasi politik massa.

Melalui kampanye tersebut, PKI berusaha menunjukkan dirinya bukan hanya sebagai partai kelas, tetapi juga sebagai kekuatan nasional dan patriotik. Mereka memobilisasi buruh, petani, dan organisasi pemuda untuk mendukung kampanye Papua. Dengan demikian, PKI membangun citra sebagai kekuatan nasionalis dan patriotik.

Selain itu, PKI menghubungkan perjuangan Papua dengan gerakan antiimperialisme global. Setelah Bandung, solidaritas dengan negara-negara sosialis menjadi semakin penting. Karena itu, PKI dan kemudian Sukarno mempertahankan hubungan dengan Uni Soviet dan Tiongkok, terutama dalam kaitannya dengan kampanye Irian Barat.

Dukungan Uni Soviet terhadap Indonesia dalam persoalan tersebut cukup signifikan. PKI juga memiliki gagasan mengenai ekonomi nasional sebagai jembatan menuju sosialisme melalui tahap demokrasi nasional. Karena itu, perjuangan Papua dipahami sebagai perjuangan melawan imperialisme, memutus kendali asing, mencapai kedaulatan ekonomi, dan pada akhirnya bergerak menuju sosialisme.

Persoalan tersebut juga membantu memperkuat posisi PKI sebagai salah satu aktor utama dalam politik nasional Indonesia. Namun, dari konflik Papua, Sukarno kemudian bergerak langsung menuju konflik dengan Inggris.

DD: Inggris berupaya menggabungkan wilayah-wilayah Inggris di bagian utara Borneo, yaitu Sabah, Sarawak, dan Brunei, ke dalam sebuah negara federasi baru bernama Malaysia bersama Malaya dan Singapura. Malaya pada waktu itu merupakan wilayah Inggris di Semenanjung Malaya, di seberang Selat Malaka dari Sumatra. Sukarno kemudian mengadopsi kebijakan Konfrontasi, yaitu mobilisasi rakyat dan militer Indonesia untuk mengganggu pembentukan negara Malaysia.

Sukarno dan para pendukungnya menilai Malaysia sebagai proyek neokolonial yang dibentuk untuk melindungi kekuasaan dan kepentingan ekonomi Barat. Konflik tersebut sangat kompleks dan memiliki konsekuensi besar. Ia menyebabkan hubungan Indonesia dengan Inggris memburuk, termasuk melalui pengambilalihan industri milik Inggris.

Konfrontasi juga memperburuk krisis ekonomi Indonesia, salah satunya karena Sukarno memutus perdagangan dengan Malaya. Kita perlu mengingat sejarah panjang perdagangan melintasi selat antara Sumatra dan Malaya serta hubungan ekonomi yang sangat erat di antara keduanya. Karena itu, kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia.

Konfrontasi juga memperdalam perpecahan politik dalam negeri. Terjadi perbedaan di dalam tubuh militer antara Angkatan Darat yang antikomunis dan Angkatan Laut serta Angkatan Udara yang lebih Sukarnois, bahkan dalam kasus Angkatan Udara memiliki kedekatan dengan PKI. Konflik tersebut juga melibatkan Filipina, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.

Amerika Serikat sebelumnya mendukung pemberontakan separatis regional pada masa Eisenhower, tetapi di bawah Kennedy beralih ke kebijakan keterlibatan. Kebijakan tersebut tetap memperdalam hubungan dengan militer Indonesia, sekaligus berusaha meyakinkan Sukarno menerima program stabilisasi ekonomi yang dipimpin IMF. Paket restrukturisasi tersebut dapat digambarkan sebagai kebijakan yang sangat menekankan stabilisasi fiskal dan ekonomi.

Setelah pembunuhan Kennedy dan pelantikan Lyndon B. Johnson, Konfrontasi semakin intensif. Sukarno kemudian menyatakan bahwa 1965 akan menjadi “tahun hidup berbahaya”. Pada titik tersebut, Amerika Serikat kembali berbalik secara tajam melawan Sukarno.

DD: Ada banyak hal yang perlu dibahas di sini. Apa sebenarnya Konfrontasi itu? Apa strategi Sukarno, bagaimana strategi tersebut berkembang, dan bagaimana dampaknya memperdalam krisis yang pada akhirnya mengakhiri kekuasaan Sukarno serta mengarah pada pembantaian antikomunis 1965?

Kita juga perlu melihat bagaimana konflik tersebut berhubungan dengan pemberontakan antikolonial yang dipimpin kelompok komunis di Malaya sepanjang 1950-an. Konflik tersebut secara eufemistis disebut Inggris sebagai Malayan Emergency. Bagaimana semua perkembangan itu saling terhubung?

FF: Kontroversi tersebut bermula dari upaya subversi Indonesia di Malaya, terutama di Sabah dan Sarawak. Pada saat itu sudah terdapat dua gerakan komunis yang kuat di wilayah tersebut, yaitu Pasukan Rakyat Kalimantan Utara dan organisasi gerilya lainnya. Setelah keberhasilan kampanye di Papua Barat, Sukarno melihat pembentukan Malaysia sebagai proyek antiimperialis berikutnya.

Pada masa itu, Sukarno semakin mendekatkan kebijakan luar negeri Indonesia kepada Beijing dan Pyongyang. Ia juga memperoleh dukungan dari Uni Soviet dan semakin berhadapan dengan apa yang disebutnya sebagai kekuatan kolonial dan imperialisme Barat. Karena itu, Sukarno mengarahkan militer Indonesia untuk menjalankan operasi di kawasan tersebut.

Angkatan Darat kemudian merekrut orang-orang yang sudah terlibat dalam gerakan di Kalimantan Utara. Mereka dibawa ke Jawa, terutama ke sekitar Bogor, untuk menjalani pelatihan militer. Ribuan orang, mungkin sekitar 5.000 menurut perkiraan tertentu, dilatih oleh militer Indonesia sebelum dikirim kembali ke Kalimantan Utara.

Namun, di Malaysia sendiri Inggris memiliki posisi yang sangat kuat. Pada saat itu Singapura masih menjadi bagian dari Malaysia. Selain itu, terdapat sejarah perdagangan yang panjang antara Sumatra, Kalimantan Barat, dan Singapura.

Singapura telah menjadi pusat perdagangan berbagai komoditas Indonesia. Karet dan lada, misalnya, banyak diproduksi di Sumatra dan Kalimantan Barat lalu diperdagangkan melalui Singapura. Ketika Sukarno berusaha memutus hubungan ekonomi tersebut, dampaknya terhadap perekonomian Indonesia tentu sangat besar.

Di sisi lain, terjadi konfrontasi langsung antara militer Indonesia dan Inggris. Kekuatan Indonesia tidak sebanding dengan kekuatan Inggris, yang juga mendapat dukungan dari negara-negara Persemakmuran seperti Australia. Sejumlah buku bahkan ditulis oleh para jenderal Australia yang terlibat dalam pertempuran di hutan Borneo.

Hal yang tragis adalah bahwa setelah percobaan kudeta 1965 gagal, pemerintahan Suharto mengubah arah kebijakan dan mengakhiri Konfrontasi. Pemerintah kemudian melancarkan operasi antikomunis di Kalimantan Barat yang menciptakan ketegangan etnis dan dampaknya masih terasa hingga sekarang. Indonesia akhirnya berhadapan dengan orang-orang yang sebelumnya mereka latih secara militer.

Sebagian dari mereka adalah orang Tionghoa yang bergerak antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Militer Indonesia kemudian berperang melawan orang-orang yang sebelumnya mereka latih sendiri. Konflik tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana pengalaman dalam Konfrontasi kemudian memengaruhi pola operasi antigerilya militer Indonesia.

Metode yang dikembangkan dalam operasi melawan Darul Islam di Jawa Barat kemudian diterapkan kembali. Salah satunya adalah memindahkan penduduk dari wilayah pedalaman ke kawasan pesisir untuk memisahkan komunitas Tionghoa dari masyarakat lokal, termasuk masyarakat Dayak. Operasi tersebut menimbulkan kekerasan dan ketegangan antaretnis yang besar.

Menurut catatan komandan militer lokal pada masa itu, terdapat operasi yang sangat brutal. Salah satu tokoh masyarakat Dayak dibunuh dan tubuhnya diperlakukan secara mengerikan. Kekerasan tersebut kemudian memicu kemarahan masyarakat Dayak.

Masyarakat Dayak kemudian dimobilisasi dari satu kampung ke kampung lainnya. Mereka mengusir banyak orang Tionghoa dari wilayah pedalaman dan memindahkan mereka ke kawasan pesisir. Banyak orang meninggal dalam proses tersebut akibat berbagai taktik kekerasan yang digunakan.

Pola serupa kemudian diterapkan lagi di Timor Timur pada 1975–1978. Operasi-operasi militer tersebut menyebabkan korban dalam jumlah sangat besar. Karena itu, Konfrontasi meninggalkan warisan yang tidak hanya berkaitan dengan sejarah militer, tetapi juga dengan hubungan etnis dan politik lokal di Kalimantan Barat serta berbagai wilayah lainnya.

Secara keseluruhan, Konfrontasi merupakan proyek yang gagal dalam arti bahwa konflik tersebut memperlemah perekonomian Indonesia dan memperbesar krisis ekonomi. Pada saat yang sama, situasi tersebut menciptakan ruang bagi kelompok kiri, termasuk di dalam tubuh militer, sehingga meningkatkan ketegangan mengenai siapa yang harus bergerak lebih dahulu. Dalam kondisi seperti itu, masing-masing kelompok semakin khawatir bahwa pihak lain akan mengambil inisiatif lebih dulu.

Kemudian pada 1965 terjadi percobaan kudeta yang gagal di dalam tubuh Angkatan Darat, yang kemudian dituduhkan oleh Angkatan Darat kepada kaum komunis. Tuduhan tersebut menjadi bagian dari perkembangan yang berujung pada penghancuran PKI. Itulah salah satu akhir tragis dari Konfrontasi.

RS: Untuk memahami awal keruntuhan ekonomi, kita perlu kembali pada pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan mesin utama ekonomi ekspor Indonesia karena perekonomian Indonesia sejak masa kolonial sangat bergantung pada ekspor. Pada awal 1960-an, ekspor turun secara signifikan karena banyak perusahaan yang dikelola militer ternyata tidak efisien dan mengalami kerusakan.

Pada awal 1960-an, sektor yang masih menghasilkan devisa dalam jumlah berarti terutama adalah minyak. Sektor tersebut masih berada di tangan perusahaan-perusahaan minyak multinasional besar. Sementara itu, berbagai perusahaan yang sebelumnya menjadi bagian penting dari ekonomi ekspor mengalami penurunan produktivitas.

Pada 1962, Indonesia mulai memasuki periode inflasi yang sangat tinggi dan mengalami kesenjangan fiskal yang besar. Sukarno juga memperoleh banyak pinjaman dari Uni Soviet. Lebih dari satu miliar dolar peralatan militer dikirim dari Uni Soviet, termasuk kapal selam dan pesawat tempur, terutama untuk proyek Irian Barat.

Peralatan tersebut merupakan teknologi militer mutakhir dan sebagian besar dibiayai melalui pinjaman Soviet. Meskipun konflik Papua tidak berkembang menjadi perang terbuka berskala besar, Indonesia telah melakukan investasi militer yang sangat besar. Beban pembiayaan tersebut kemudian menambah tekanan terhadap keuangan negara.

Pada 1962, IMF mengirim tim ke Jakarta untuk membantu memulihkan perekonomian. Namun, upaya tersebut gagal karena Sukarno tidak bersedia menjalankan kebijakan disinflasi yang diperlukan. Indonesia memang menyepakati pinjaman IMF untuk menutup kesenjangan fiskal, tetapi setelah kesepakatan ditandatangani, Sukarno justru membeli tiga pesawat baru untuk maskapai nasional.

Bagi IMF, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat disiplin fiskal yang memadai dari pemerintah Sukarno. Pemerintah juga tidak bersedia melakukan penghematan dan pengetatan pengeluaran secara signifikan. Setelah itu, Konfrontasi membutuhkan dana yang sangat besar, sementara sebagian pembiayaannya dilakukan dengan mencetak uang.

Pemerintah mencetak rupiah dan menyalurkannya kepada Angkatan Darat untuk memperluas kemampuan militernya. Dari sudut pandang militer, tambahan dana tersebut tentu menguntungkan. Namun, kebijakan tersebut semakin memperbesar tekanan inflasi dan persoalan fiskal negara.

Pada 1965, penutupan akses perdagangan dengan Singapura, yang merupakan salah satu jalur utama bagi barang ekspor dari wilayah luar Jawa, semakin memperburuk keadaan. Inflasi kemudian mencapai sekitar 600 persen. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi sejak 1960 hingga 1965 turun menjadi sekitar 2 persen, jauh di bawah tingkat pertumbuhan sekitar 5 persen yang masih dipertahankan pada 1950-an.

Pertumbuhan penduduk pada periode tersebut berada di sekitar 5 persen per tahun. Artinya, pertumbuhan ekonomi per kapita secara efektif mengalami penurunan. Pada 1965, GDP per kapita Indonesia menurut perkiraan yang digunakan dalam pembahasan ini turun menjadi sekitar 60 dolar AS per orang, lebih rendah daripada akhir periode kolonial dan termasuk yang terendah di dunia.

Indonesia dengan demikian menjadi sangat miskin pada 1965. Kondisi tersebut turut melemahkan pemerintahan Sukarno dan menjadi salah satu latar bagi kekerasan yang terjadi setelahnya. Perekonomian kolonial telah mengalami kerusakan besar, tetapi belum terdapat sistem ekonomi baru yang mampu menggantikannya.

MS: Saya ingin menutup dengan menghubungkan persoalan ekonomi tersebut dengan kekerasan yang kemudian terjadi. Periode Konfrontasi juga merupakan masa ketika Inggris dan sejumlah kekuatan Barat mendorong tindakan fisik dan kekerasan terhadap PKI. Dalam sejumlah dokumen mengenai latar belakang Konfrontasi, disebutkan bahwa Duta Besar Inggris Sir Andrew Gilchrist menulis bahwa “sedikit penembakan” di Indonesia dapat menjadi pendahulu penting bagi perubahan yang efektif.

Ada pula dokumen yang mendorong para jenderal Indonesia mengambil tindakan terhadap PKI sekaligus menyebarkan narasi mengenai kekejaman dan keterlibatan orang Tionghoa. Kampanye tersebut turut membangun citra negatif terhadap PKI dengan menggunakan berbagai klaim mengenai kekejamannya. Semua perkembangan itu kemudian menjadi bagian dari konteks yang mengarah pada pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan komunis pada 1965.

Kita juga tidak boleh melupakan provokasi militer, terutama yang melibatkan Inggris. Terdapat berbagai infiltrasi darat dan udara. Antara Januari 1963 hingga Agustus 1964, tercatat lebih dari 140 insiden, ditambah puluhan infiltrasi udara lainnya.

Dengan demikian, ketegangan terus meningkat sementara kondisi ekonomi semakin buruk. Pada saat yang sama, terdapat provokasi militer dari Inggris dan sekutunya serta aktor-aktor Barat lainnya. Penggunaan propaganda dan dorongan terhadap kekerasan terhadap PKI juga semakin menguat.

Semua perkembangan tersebut menjadi bagian dari jalan menuju 1965. Namun, jika dilihat secara retrospektif, meskipun Konfrontasi merupakan strategi yang sangat merusak, Sukarno tidak sepenuhnya keliru ketika melihat pembentukan Malaysia sebagai proyek neokolonial. Pandangan tersebut tentu merupakan bagian dari perdebatan sejarah dan tidak diterima oleh semua pihak.

Dari sudut pandang PKI dan Sukarno pada masa itu, Inggris dan Malaysia dipandang sebagai proyek neokolonial Inggris. Istilah yang digunakan Sukarno adalah Nekolim, yaitu neokolonialisme, imperialisme, dan kolonialisme. Kerangka tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia menjalankan Konfrontasi.

Di balik konflik tersebut juga terdapat kepentingan modal Barat, terutama dalam sektor minyak. Kepentingan tersebut terdapat baik di Indonesia maupun di Malaysia. Brunei menjadi salah satu wilayah yang sangat penting dalam konteks tersebut.

RS: Terutama karena kepentingan minyak terdapat di kedua wilayah tersebut, baik Indonesia maupun Malaysia, dan sangat penting pula di Brunei.

Catatan Redaksi: Nusantara merupakan serial sejarah Indonesia dalam podcast The Dig yang dipandu oleh Daniel Denvir. Dalam episode ini, Denvir kembali berbincang dengan tiga akademisi yang meneliti sejarah dan politik Indonesia dari berbagai perspektif. Rianne Subijanto adalah Profesor Ilmu Komunikasi di Baruch College dan Graduate Center, City University of New York. Ia merupakan penulis Communication Against Capital: Red Enlightenment at the Dawn of Indonesia, salah seorang editor The Indonesian Left in the Twentieth Century: Beyond the Rise and Fall of a Party, serta editor media progresif Indonesia, IndoPROGRESS. Made Supriatma adalah Visiting Research Fellow di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, dengan bidang kajian politik Indonesia, hubungan sipil-militer, konflik etnis, dan birokrasi negara. Farabi Fakih merupakan Ketua Program Magister Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada yang meneliti sejarah dekolonisasi negara Indonesia dan saat ini mengerjakan manuskrip mengenai sejarah pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas.

Episode asli diproduksi oleh Alex Lewis, dengan Jackson Roach sebagai produser asosiasi, musik oleh Jeffrey Brodsky, manajemen operasional oleh Sylvia Atwood, serta penasihat senior Theo Riofrancos dan Ben Mabie. Artikel ini merupakan bagian dari adaptasi berkelanjutan serial Nusantara ke dalam format tulisan.

Pada episode berikutnya, pembahasan akan memasuki krisis politik 1965 dan proses lahirnya Orde Baru. Percakapan akan menelusuri peristiwa 30 September, penghancuran PKI dan gerakan kiri, pembunuhan massal serta penahanan terhadap orang-orang yang dituduh komunis, dan peralihan kekuasaan dari Sukarno kepada Suharto. Para narasumber juga akan membahas peran militer, keterlibatan dan kepentingan kekuatan-kekuatan internasional dalam konteks Perang Dingin, serta bagaimana kekerasan 1965–1966 mengubah secara mendasar konfigurasi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia.

TULISAN ini merupakan upaya eksplorasi dan elaborasi atas terminologi reforma agraria perkotaan yang diusung Ananda Eka Putri dalam artikelnya: Pancoran Buntu II sebagai Praktik Reforma Agraria Perkotaan dari Bawah. Ananda membangun fondasi argumennya dari berbagai konsep dan teori mengenai urbanisasi di era kapitalisme modern yang melahirkan ketimpangan akses, kepemilikan, dan penguasaan lahan sebagai basis produktif, serta pemerataan distribusi nilai bagi kesejahteraan bersama.

Dalam permasalahan itu, saya sepakat saja dengan seruan reforma agraria di perkotaan. Namun, tulisan tersebut bagi saya masih mengandung setidaknya tiga kecacatan. Pertama, Ananda tidak memberi penjelasan mengenai konsep dan bentuk praktik reforma agraria perkotaan itu sendiri. Akibatnya, ia terkesan menempelkan terminologi tersebut secara ugal-ugalan pada pengalaman Pancoran Buntu II.

Kedua, Ananda terlihat terombang-ambing dalam menentukan sikap analitisnya. Di satu sisi, perjuangan warga dinyatakan sebagai praktik reforma agraria perkotaan dari bawah. Di sisi lain, perjuangan itu disebut baru “berpotensi menjadi pionir reforma agraria”. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa batas antara strategi perjuangan dan praktik reforma agraria belum dirumuskan secara tegas.

Ketiga, Ananda cenderung menyederhanakan permasalahan warga Pancoran Buntu II hanya sebagai kisah tentang pendudukan lahan. Pandangan ini mengaburkan kompleksitas dan dinamika yang lebih rumit di lapangan. Menurut saya, klaim Ananda bahwa perlawanan warga Pancoran Buntu II merupakan praktik reforma agraria perkotaan mesti diperiksa lebih lanjut. Pertanyaannya kemudian: apakah klaim tersebut betul-betul mencerminkan praktik reforma agraria perkotaan secara utuh?

Reforma Agraria Perkotaan: Antara Gagasan dan Praktik

Konstruksi definitif mengenai reforma agraria perkotaan mesti benar-benar dijernihkan. Masalahnya, diskursus mengenai istilah tersebut di Indonesia hingga kini belum berumur panjang. Dalam perjalanannya, diskursus ini pun tak jarang bergerak di antara perdebatan mengenai pendefinisian konsep dan bentuk praksisnya.

Sekitar delapan tahun lalu, kajian reforma agraria perkotaan mulai menggema. Tak lama setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, muncul perdebatan mengenai bentuk pelaksanaannya, khususnya antara redistribusi dan penataan sesuai fungsi lahan atau penguasaan atas dasar kepemilikan. Pasal 8 huruf b, misalnya, membuka ruang bagi praktik redistribusi tanah nonpertanian yang diwujudkan berdasarkan dua kategori penataan fungsi lahan. Pertama, fungsi reproduktif atau bermukim. Kedua, fungsi ekologis yang berkelanjutan sebagai kepentingan publik (lintas kelas).

Luthfi (2021) merumuskan beberapa bentuk reforma agraria perkotaan berbasis fungsi lahan melalui penataan kawasan kumuh, alokasi tanah untuk kelompok rentan, dan penyediaan tanah bagi fasilitas publik seperti taman dan tempat pengelolaan sampah terpadu.

Di sisi lain, Hakim (2021) meyakini bahwa reforma agraria bukan persoalan penataan fungsi lahan. Baginya, reforma agraria adalah program komprehensif dan ketat yang mengatur penguasaan lahan guna meningkatkan produktivitas lahan pertanian di pedesaan. Ia tidak sepakat dengan gagasan reforma agraria perkotaan karena, sejatinya, reforma agraria tidak mengenal identitas kota atau desa.

Meski memiliki sikap dan sudut pandang berbeda, keduanya tetap meyakini rangka bangun yang sama. Reforma agraria, baik perkotaan maupun pedesaan, bersifat sistemik. Dalam praktiknya, ia mestilah diwujudkan oleh faktor-faktor yang menentukan kinerjanya, yaitu pengetahuan, kelembagaan, dan kekuasaan (Luthfi 2019).

Batubara dan Toding (2024) berupaya menjelaskan reforma agraria perkotaan secara definitif, keluar dari pertentangan tersebut. Mereka lalu kembali pada agrarian questions (persoalan-persoalan agraria) sebagai titik berangkat istilah reforma agraria itu sendiri.

Cara pandang itu menuntut istilah “reforma agraria perkotaan” dihubungkan dengan “reforma agraria di pedesaan”, terlepas dari dikotomi pedesaan-perkotaan. Sebab, secara sederhana, reforma agraria tak lain dari upaya menyelesaikan persoalan-persoalan agraria. Bosman menjelaskan agrarian questions dalam tiga blok: produksi, akumulasi, dan politik.

Blok produksi dan akumulasi, dalam konteks pedesaan, biasanya dijelaskan melalui fenomena kepemilikan tanah yang luas oleh segelintir orang. Tanah yang luas itu dikerjakan atau digarap buruh tani, penyewa-penggarap, hingga aktor lain yang membentuk formasi kelas sosial tertentu. Sementara itu, blok politik berkaitan dengan pertarungan untuk melanggengkan ataupun memberantas relasi produksi dan penguasaan tanah yang timpang.

Persoalan-persoalan agraria di pedesaan tersebut mendorong banyak kelas tanpa tanah pindah ke perkotaan. Berbekal tenaga kerja seadanya, jarang dari mereka yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja formal. Bahkan, mereka juga sulit mengakses tanah dan hunian sehingga banyak yang bermukim di tanah-tanah terlantar.

Di titik inilah persoalan agraria di perkotaan mulai terbentuk. Arena produksi, akumulasi, dan politik yang diperebutkan adalah ‘ruang’ atau space. Bagi kapitalis, produksi dan akumulasi ruang dilakukan dengan menguasai tanah seluas-luasnya, lalu membangun perumahan sebagai komoditasnya. Kecenderungan ini membuat banyak komunitas yang bermukim di lahan informal mengalami perampasan dan kesulitan mengakses perumahan.

Leitner dan Shepard (2018) menemukan bahwa dalam konteks pembangunan di Jakarta, perebutan ruang telah menciptakan apa yang disebut sebagai contested accumulation through displacement. Konsep yang dikembangkan dari pemikiran Harvey ini lahir dari berbagai bentuk penggusuran yang didasari kepentingan akumulasi oleh berbagai pihak, bahkan warga pemukim sekalipun.

Maka, perebutan ruang menyibak berbagai bentuk dan relasi produksi dari berbagai kelas tertentu. Asumsi ini akan membawa perhatian pada dinamika konfigurasi kelas yang berkontestasi. Dengan begitu, ia bersifat politis.

Ini berkaitan dengan persoalan siapa menguasai tanah, siapa memperoleh rente dari penggunaannya, siapa bergantung pada ruang tersebut untuk bermukim dan bekerja, serta siapa mempunyai kapasitas paling besar dalam menentukan nasib ruang tersebut. Di titik inilah, reforma agraria perkotaan merupakan gagasan sekaligus instrumen untuk merestrukturisasi konstelasi ruang sehingga memengaruhi bagaimana kontestasi perebutan ruang tersebut bekerja.

Kamim (2022), referensi yang dipakai Ananda Eka sendiri, pernah merekam eksperimentasi perjuangan reforma agraria di perkotaan, khususnya Jakarta. Ia pertama-tama membagi tipologi praktik reforma agraria berdasarkan corak ideologi: (1) reforma agraria sosialis; (2) reforma agraria liberal; dan (3) reforma agraria dari bawah (landreform by leverage). Yang terakhir ini merupakan model terobosan di luar skema liberal dan sosialis.

Istilah “dari bawah” menunjukkan adanya daya ungkit politik yang dibangun warga dengan membentuk organisasi, memproduksi pengetahuan tentang ruang, membangun jaringan solidaritas, memanfaatkan celah kebijakan, dan meningkatkan posisi tawarnya terhadap negara. Hal ini ditunjukkan melalui perjuangan warga kampung-kampung di Jakarta yang menempuh serangkaian langkah berupa pemetaan sosial-fisik untuk menegaskan akar historis kampung, perancangan ulang hunian, hingga pemanfaatan instrumen kebijakan seperti community action plan (CAP) dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk menerjemahkan tuntutan ke dalam kebijakan kota.

Studi kasus Kamim mengenai kampung-kampung di Jakarta menunjukkan bahwa reforma agraria dari bawah membutuhkan pelembagaan. Sebab, perubahan tata kuasa tanah, pengakuan hak, penataan kawasan, dan pemberian akses tidak dapat diselesaikan hanya melalui penguasaan fisik.

Lima tahun setelah terbitnya, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 dicabut dan digantikan oleh Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Pelaksanaannya dilakukan melalui strategi: (1) legalisasi aset; (2) redistribusi tanah; (3) pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria; (4) kelembagaan Reforma Agraria; dan (5) partisipasi masyarakat. Perpres tersebut juga mewajibkan agar reforma agraria masuk ke dalam perancangan pembangunan di tiap daerah.

Koalisi Gerakan Rakyat untuk Reforma Agraria Perkotaan (GRRAP) menyambut produk kebijakan itu dengan mendorong dua hal: penataan aset dan penataan akses. Penataan aset adalah penataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Sementara itu, penataan akses adalah upaya pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan berbasis pemanfaatan aset (Batubara & Toding, 2024).

Perpres Nomor 62 Tahun 2023 membuka potensi bagi penataan ulang struktur agraria di satu sisi, serta memastikan konfigurasi agraria tersebut menciptakan kesejahteraan yang lebih merata melalui kepemilikan, produksi, dan pengelolaan kolektif. Hal ini tertuang dalam Pasal 19 yang mengakui adanya kepemilikan bersama, salah satunya melalui koperasi.

Dari berbagai percobaan atas pendefinisian dan pelaksanaan reforma agraria perkotaan di atas, setidaknya istilah tersebut memiliki tiga dimensi yang saling berkait. Pertama, pembentukan daya politik. Dimensi ini merupakan prasyarat ketika warga mengorganisasi diri, mempertahankan ruang hidup, menolak penggusuran, membangun solidaritas, memproduksi pengetahuan mengenai sejarah penguasaan tanah, serta mengartikulasikan hak atas tanah.

Kedua, dimensi kelembagaan. Tuntutan warga harus mulai masuk ke dalam mekanisme hukum, perencanaan kota, kebijakan pertanahan, atau bentuk keputusan politik yang mengubah hubungan warga dengan tanah.

Ketiga, dimensi struktural. Reforma agraria tercapai ketika terjadi perubahan nyata dalam struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, disertai kepastian bermukim dan perlindungan dari penggusuran kembali.

Dengan begitu, reforma agraria perkotaan dapat dipahami sebagai proses politik yang didorong dari bawah untuk mengubah produksi dan akumulasi ruang, kemudian dilembagakan melalui penataan aset dan penataan akses sehingga menghasilkan perubahan tata kuasa agraria. Pengertian ini membedakan sekaligus memperjelas batas antara perjuangan agraria dari bawah dan reforma agraria.

Perjuangan agraria dari bawah dapat dipahami sebagai proses pembentukan kekuatan politik warga untuk menantang relasi penguasaan agraria yang dianggap timpang. Bentuknya dapat berupa pengorganisasian, pendudukan ruang, hingga upaya meningkatkan posisi tawar terhadap negara dan pemilik modal.

Reforma agraria bergerak lebih jauh. Ia menuntut perubahan terhadap relasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan distribusi manfaat atas tanah. Karena itu, perjuangan agraria dapat menjadi jalan menuju reforma agraria, tetapi tidak setiap mobilisasi atau keberhasilan mempertahankan ruang dengan sendirinya dapat disebut reforma agraria.

Pancoran Buntu II dan Kebuntuannya

Bagian ini bertujuan melihat kompleksitas dan dinamika konflik Pancoran Buntu II melalui wawancara dan sumber-sumber sekunder. Dengan begitu, kita dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang menghambat terwujudnya reforma agraria di perkotaan.

Selama eskalasi konflik memuncak pada Februari dan Maret 2021, berbagai upaya pengusiran terjadi melalui teror dan intimidasi. Hal ini dilakukan oleh banyak Organisasi Masyarakat (Ormas), yang disinyalir mendapat bayaran dari PT Pertamina Training & Consulting (PTC).

Selama konflik tersebut, perjuangan warga Pancoran Buntu II membangun mobilisasi yang relatif kuat. Proses ini dimulai melalui apa yang disebut sebagai “aktivasi ruang”, yakni penciptaan ruang-ruang kolektif yang memungkinkan warga bertemu, membicarakan ancaman penggusuran, dan menyusun respons bersama. Dapur umum menjadi salah satu sarana awal untuk membangun kebersamaan. Dari ruang tersebut kemudian berkembang kelompok-kelompok pertemuan kecil hingga forum warga dalam skala lebih besar (wawancara pribadi, 27 Juli 2026).

“Ada pembentukan kesadaran politis dengan jelas. Warga jadi tahu membicarakan kepentingan bersama, bukan lagi kepentingan per orang. Tadinya yang dibicarakan adalah kepentingan orang yang punya uang atau modal. Di sana banyak ‘tuan tanah’, dalam arti punya kontrakan ataupun lapak. Akhirnya muncul narasi baru tentang kepentingan bersama,” ujar Alex (bukan nama sebenarnya), salah satu aktivis yang terlibat melawan penggusuran.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa warga Pancoran Buntu II nyatanya tidak homogen. Di dalam ruang yang sama terdapat stratifikasi kelas. Mereka yang menguasai lahan memperoleh penghasilan dari sewa hunian dan usaha pengepulan barang bekas. Di sisi lain, terdapat mereka yang menyewa hunian ataupun bekerja di lapak.

Namun, konfigurasi itu menghadapi kekuasaan yang lebih luas ketika PT PTC mempunyai klaim atas aset dan dukungan instrumen kelembagaan yang jauh lebih besar untuk menentukan status serta penggunaan tanah. Di titik ini, perjuangan mempertahankan ruang dapat mempertemukan berbagai kepentingan untuk menghadapi ancaman penggusuran.

Sejak awal, proyeksi gerakan yang paling konkret saat itu adalah memastikan warga tidak digusur. Sebab, konflik ini boleh dibilang pelik dan sarat muslihat oleh PT PTC. Maharani dan Deliarnoor (2023) menunjukkan adanya formasi kompleks yang melibatkan PT PTC sendiri, Ormas, dan pemerintah yang justru menstimulasi pengusiran paksa secara sepihak terhadap warga.

Padahal, saat itu sengketa yang melibatkan ahli waris Mangkusasmito Sanjoto dan PT PTC masih terbuka untuk berbagai bentuk proses hukum. Namun, PT PTC, dengan dalih pemulihan aset dan berlindung di balik Pergub Nomor 207 Tahun 2016 (tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak), mengerahkan kekuatan koersifnya terhadap warga.

Selama konflik bereskalasi, warga meminta bantuan kepada Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Ombudsman, tetapi hasilnya nihil (Maharani & Deliarnoor, 2023). Pada Desember 2021, Pemprov DKI melalui Nota Dinas No. 1565/-073.6 melegitimasi kepemilikan PT PTC atas tanah dan mengimbau warga agar segera pergi.

Dua kali pula ahli waris menggugat klaim PT PTC, tetapi tak pernah disidangkan. Pada November 2023, warga beraksi di depan kantor ATR/BPN, mendesak agar Hak Guna Bangunan (HGB) PT PTC dibatalkan.

Sejak bentrokan pada 24 Februari dan 17 Maret 2021, tidak ada upaya pengusiran paksa secara koersif hingga kini. Namun, fase ini tidak dibarengi penyelesaian sengketa. Bahkan, status tanah dan kepastian bermukim tetap menggantung.

Dengan demikian, berakhirnya bentrokan tidak berarti selesainya konflik agraria. De-eskalasi hanya menghentikan kekerasan sementara, tetapi tidak mengubah hubungan agraria dan struktur penguasaan tanah yang menjadi sumber konflik.

Jika mengacu pada kerangka sebagaimana dibahas sebelumnya, setidaknya ada dua hal yang bisa dipetik. Pertama, konflik agraria tidak bisa dilihat semata-mata sebagai masalah negara dan pemodal melawan komunitas warga dalam sebuah permukiman. Namun, ia sejatinya merupakan suatu pergulatan untuk merebut ruang atas dasar kepentingan akumulasi.

Dalam konteks ini, warga Pancoran bukan disatukan oleh identitas geografis, melainkan oleh kepentingan penyewa hunian dan pemilik lapak untuk mempertahankan relasi produksi yang telah mapan, serta kepentingan memperoleh hunian murah bagi pekerja informal perkotaan.

Kedua, menurunnya konflik tidak lantas setali tiga uang dengan reforma agraria. Justru, reforma agraria perkotaan masih mengalami jalan buntu. Sebab, tantangan terbesarnya adalah merebut dua dimensi utama: pelembagaan dan transformasi struktural.

Alih-alih terjadi reforma agraria perkotaan dari bawah, warga justru masih rentan. Daya gerakan warga, setelah berbagai macam dinamika yang dialami, juga terhambat oleh tekanan kondisi ekonomi yang tak pasti. Keadaan ini justru mencerminkan demobilisasi sebelum reforma agraria benar-benar tercapai.

“Kita memang bertahan. Di lapangan nggak ada logo musuh, logo Pertamina, dan sebagainya. Tetapi, kita tinggal menunggu waktu menjadi bubuk,” ujar Alex.

Quo Vadis Hak atas Kota: Imajinasi Merebut Kota

Paradigma dan analisis dalam memandang bagaimana struktur kekuasaan bekerja sebetulnya mencerminkan arah gerakan sosial itu sendiri. Tidak terkecuali di perkotaan. Hal ini membentuk cara kita mendefinisikan masalah, mengenali lawan dan sekutu, menentukan tuntutan, serta memilih arena perjuangan.

Usaha tersebut berimplikasi pada bagaimana kita membaca cara kota memproduksi ketimpangan spasial, salah satunya melalui penggusuran dan pengusiran terhadap rakyat miskin kota. Ini merupakan ciri khas pembangunan kota-kota di negara pascakolonial yang masih menyimpan banyak kantong permukiman informal.

Refleksi mengenai hak atas kota juga perlu melampaui penggusuran sebagai satu peristiwa pengusiran paksa. Baker (2020) melihat pergeseran dari eviction menuju evicting, yakni dari perhatian pada hasil penggusuran menuju praktik-praktik yang terus mempertahankan kemungkinan pemindahan.

Dalam kerangka itu, penggusuran bekerja melalui ancaman dan kekuatan yang tak selalu tampak. Akses terhadap sumber daya dan produksi, misalnya, membuat kemampuan ekonomi terus melemah. Dalam kondisi ini, seseorang dapat tetap tinggal, tetapi pada saat yang sama hidup dalam tekanan. Keberadaannya pun terus bersifat tidak pasti (Baker, 2020).

Paradigma tersebut banyak diselaraskan dengan upaya menghadapi kondisi ekonomi yang kadangkala dapat menggerogoti tubuh suatu komunitas dari dalam, sehingga melahirkan tren gerakan sosial perkotaan yang menekankan pengelolaan komunitas secara kolektif. Gerakan ini banyak terjadi di kota-kota Eropa pascakrisis 2007–2008. Biasanya, gerakan tersebut berbentuk koperasi perumahan, kebun kota yang dikelola komunitas, hunian kolektif, dan koperasi pekerja.

Cara ini dinilai sebagai gerakan alternatif untuk mengambil kembali, mengelola, dan melindungi sumber daya perkotaan dari logika komodifikasi, kontrol pasar, dan dominasi negara, sehingga dapat memperkokoh daya resiliensi warga terhadap tekanan inflasi dan biaya hidup yang makin meroket (Bianchi, 2024).

Namun, tetap saja ia tidak kebal terhadap ancaman represi dan kooptasi oleh kekuasaan. Sebab, tanpa alas hak yang kuat atas lahan, ruang-ruang bagi penggusuran akan terus terbuka lebar. Memang, tarik-menarik antara kebutuhan legalisasi sebagai penjamin hak atas tanah dan gagasan tentang praktik urban commons kerap berujung pada kondisi yang paradoks.

Leitner dan Sheppard (2018) sendiri telah merekam bagaimana permukiman informal di Jakarta sebetulnya membuka peluang bagi pembangunan properti kapitalistik. Namun, karena berada di luar pasar, permukiman tersebut tidak bisa begitu saja tersentuh oleh sang invisible hand. Di titik ini, cara ekstraekonomi seperti penggusuran paksa terjadi.

Di sisi lain, berbagai inisiatif yang dilakukan untuk memberi hak milik privat kepada penduduk permukiman informal sejatinya juga telah membuka jalan bagi ekspansi dan akumulasi kapital. Tentu, ini akan berujung pada gentrifikasi dan, secara luas, berbuah penyingkiran kaum miskin dari sumber daya di pusat kota serta semakin memperlebar ketimpangan (Nurrokhman dkk., 2026).

Bagaimanapun, masalahnya, tanah Pancoran Buntu II masih berstatus sengketa. Kondisi ini menghambat praktik pelembagaan seperti program CAP maupun pelaksanaan reforma agraria yang diatur Perpres Nomor 62 Tahun 2023. Di titik inilah, bentuk perlawanan keras seperti pendudukan paksa oleh warga boleh jadi dibutuhkan. Namun, upaya merebut ruang-ruang kekuasaan yang lebih struktural mestilah dilakukan.

Pemetaan sosio-spasial-historis untuk menggali eksistensi komunitas dapat dilakukan. Hal ini dilakukan guna menakar potensi fungsi dan pemanfaatan lahan. Dengan begini, daya tawar warga dapat menjadi tandingan bagi entitas korporasi seperti PT PTC sehingga memperoleh jaminan atas tanahnya.

Akan tetapi, upaya rekonfigurasi kelas dan struktur penguasaan lahan adalah intinya. Hal ini dilakukan untuk mengatur ulang relasi produksi dan distribusi dari fungsi dan pemanfaatan lahan. Maka, integrasi di dalam tubuh komunitas itu sendiri juga penting.

Hal ini dilakukan guna menghapus potensi adanya formasi sosial yang timpang yang dapat menghasilkan fragmentasi. Caranya melalui eksperimentasi pengorganisasian dan pengelolaan produksi berbasis kolektif.

Daya tawar politik warga mesti dibangun dengan gagasan yang lebih menyeluruh dan mesin politik yang luas. Bukan sekadar bertahan seperti yang ditawarkan Ananda Eka. Reforma agraria pada akhirnya menjadi urgensi. Namun, jalannya masih terjal. Bagaimanapun, reforma agraria perkotaan masih akan terbuka bagi perdebatan dan pencarian bentuknya.

Daftar Pustaka

Buku, Bab Buku, dan Laporan

Batubara, B., dan E. T. Toding. Reforma Agraria Perkotaan dan Koperasi Perumahan. Kasan Ngali, 2025.

Bianchi, I. “The Everyday Politics of the Urban Commons: Ambivalent Political Possibilities in the Dialectical, Evolving and Selective Urban Context.” Dalam Handbook on Urban Social Movements, disunting oleh A. Domaradzka dan P. Hamel, 284–300. Edward Elgar Publishing, 2024. https://www.elgaronline.com/abstract/book/9781839109652/book-part-9781839109652-27.xml.

Luthfi, A. N., A. Mahmud, dan R. N. Amalia. Kajian Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Sajogyo Institute, 2019. https://sajogyo-institute.org/kajian-kebijakan-reforma-agraria-dan-perhutanan-sosial/.

Artikel Jurnal

Baker, A. “From Eviction to Evicting: Rethinking the Technologies, Lives and Power Sustaining Displacement.” Progress in Human Geography 45, no. 4 (2021): 796–813. https://doi.org/10.1177/0309132520910798.

Batubara, B. “Belajar dari Perdebatan Muchtar Habibi dengan Noer Fauzi Rachman untuk Mengalibrasi Persoalan Agraria.” Prisma 43, no. 3 (2024): 114–130. https://prismajurnal.com/artikel/belajar-dari-perdebatan-muchtar-habibi-dengan-noer-fauzi-rachman-untuk-mengalibrasi-persoalan-agraria/.

Hirsh, H., E. Eizenberg, dan Y. Jabareen. “A New Conceptual Framework for Understanding Displacement: Bridging the Gaps in Displacement Literature between the Global South and the Global North.” Journal of Planning Literature 35, no. 4 (2020): 391–407. https://doi.org/10.1177/0885412220921514.

Kamim, A. B. M. “Reforma Agraria di Perkotaan, Usaha Mencari Bentuk: Kasus Jakarta, Indonesia.” Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial 13, no. 2 (2022): 151–165. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/2832.

Leitner, H., dan E. Sheppard. “From Kampungs to Condos? Contested Accumulations through Displacement in Jakarta.” Environment and Planning A: Economy and Space (2018). https://doi.org/10.1177/0308518X17709279.

Maharani, D. P., dan N. A. Deliarnoor. “Manajemen Konflik Pancoran Buntu II antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Pertamina, dan Warga Pancoran Buntu II Tahun 2020–2023.” NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan 5, no. 1 (2023): 161–183. https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/144/59.

Meth, P., M. Belihu, S. Buthelezi, dan F. Masikane. “Not Entirely Displacement: Conceptualizing Relocation in Ethiopia and South Africa as ‘Disruptive Re-placement’.” (2023). https://doi.org/10.1080/02723638.2022.2042067.

Parnell, S., dan J. Robinson. “(Re)theorizing Cities from the Global South: Looking Beyond Neoliberalism.” Urban Geography 33, no. 4 (2012): 593–617. https://doi.org/10.2747/0272-3638.33.4.593.

Artikel Opini, Esai, dan Publikasi Daring

Hakim, R. M. “Reforma Agraria Hijau di Perkotaan adalah Penggusuran.” Kompasiana, 3 April 2021. https://www.kompasiana.com/rizkihakim4378/6068703f8ede4839b136fe42/reforma-agraria-hijau-di-perkotaan-adalah-penggusuran.

Luthfi, A. N. “Reforma Agraria Hijau di Perkotaan.” Kompas.id, 29 Maret 2021. https://www.kompas.id/baca/opini/2021/03/29/reforma-agraria-hijau-di-perkotaan.

Putri, A. E. “Pancoran Buntu II sebagai Praktik Reforma Agraria Perkotaan dari Bawah.” IndoPROGRESS, 28 Juni 2026. https://indoprogress.com/2026/06/pancoran-buntu-ii-sebagai-praktik-reforma-agraria-perkotaan-dari-bawah/.

Urban Poor Consortium. “Reforma Agraria Perkotaan dan Koperasi Perumahan: Buletin KOMPOR Edisi November 2024.” Urban Poor Consortium, 2 Maret 2025, diperbarui 25 Maret 2025. https://www.urbanpoor.or.id/artikel/reforma-agraria-perkotaan-dan-koperasi-perumahan-buletin-kompor-edisi-nov-2024.

Berita Media Daring

Adikara, B. “Cerita LBH Jakarta Bela Warga Pancoran Buntu 2 Terkait Pelanggaran HAM.” JawaPos.com, 4 November 2022. https://www.jawapos.com/jabodetabek/01417183/cerita-lbh-jakarta-bela-warga-pancoran-buntu-2-terkait-pelanggaran-ham.

Lesmana, A. S., dan Y. A. Pramudita. “Dilempar Batu hingga Molotov, Warga Pancoran Ngaku Diserang Ormas Bayaran.” Suara.com, 18 Maret 2021. https://www.suara.com/news/2021/03/18/143135/dilempar-batu-hingga-molotov-warga-pancoran-ngaku-diserang-ormas-bayaran.

Mahabarata, Y. “Duduk Perkara Bentrok Tengah Malam di Pancoran Buntu: Sengketa Tanah Pertamina dan Warga.” VOI, 18 Maret 2021. https://voi.id/bernas/39488/duduk-perkara-bentrok-tengah-malam-di-pancoran-buntu-sengketa-tanah-pertamina-dan-warga.

Permana, R. H. “KontraS Ungkap Bentrok di Pancoran Terkait Tanah Pertamina, Ini Kronologinya.” detikNews, 18 Maret 2021. https://news.detik.com/berita/d-5498175/kontras-ungkap-bentrok-di-pancoran-terkait-tanah-pertamina-ini-kronologinya.

Setiawan, R. “Warga Pancoran Buntu Desak Heru Tak Gusur dengan Pergub Era Ahok.” Tirto.id, 10 Februari 2023. https://tirto.id/warga-pancoran-buntu-desak-heru-tak-gusur-dengan-pergub-era-ahok-gChe.

Siaran Pers dan Publikasi Organisasi

Konsorsium Pembaruan Agraria. “Warga Pancoran Buntu II Geruduk Kementerian ATR/BPN Tuntut Reforma Agraria.” 13 November 2023. https://www.kpa.or.id/2023/11/warga-pancoran-buntu-ii-geruduk-kementerin-atr-bpn-tuntut-reforma-agraria/.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. “LBH Jakarta Mendesak Komnas Perempuan untuk Memberikan Rekomendasi atas Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Perempuan di Pancoran Buntu II.” 6 September 2022. https://bantuanhukum.or.id/lbh-jakarta-mendesak-komnas-perempuan-untuk-memberikan-rekomendasi-atas-penyelesaian-kasus-pelanggaran-hak-perempuan-di-pancoran-buntu-ii/.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. “Warga Pancoran Buntu II Meminta Komnas HAM untuk Segera Menindaklanjuti Aduan atas Tindakan Penggusuran Paksa di Pancoran Buntu II.” 17 Januari 2023. https://bantuanhukum.or.id/warga-pancoran-buntu-ii-meminta-komnas-ham-untuk-segera-menindaklanjuti-aduan-atas-tindakan-penggusuran-paksa-di-pancoran-buntu-ii/.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. “Warga Pancoran Buntu II Geruduk Kementerian ATR/BPN: Stop Penggusuran Ruang Hidup di Jakarta.” 13 November 2023. https://bantuanhukum.or.id/warga-pancoran-buntu-ii-geruduk-kementerian-atr-bpn-stop-penggusuran-ruang-hidup-di-jakarta/.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172, 2018. https://peraturan.bpk.go.id/Details/94721/perpres-no-86-tahun-2018.

Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126, 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Details/265755/perpres-no-62-tahun-2023.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak. 2016. https://peraturan.bpk.go.id/Details/327370/pergub-prov-dki-jakarta-no-207-tahun-2016.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL. 26 Januari 2023. https://meridianhukum.com/putusan/b031ce5d-47a9-491b-ac6e-89f6f8b58157.

Wawancara

Alex (nama samaran). “Wawancara pribadi oleh penulis.” 27 Juli 2026.

Ezra Hanif adalah mahasiswa S1 Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta cum Junior Associate Jurnal Prisma, LP3ES.

Dalam pidato kebudayaannya, “Suara Bajaj dari Cikini”  di Taman Ismail Marzuki, Afrizal Malna mengangkat ironi tentang cara modernitas memoles kota seolah-olah sebagai mesin penghapus raksasa. Dengan gaya khasnya, Afrizal menyentil bagaimana kota modern justru dirancang untuk mengubur ingatan dan pengalaman organik yang selama ini membentuk ruang hidup warganya. Semua itu kini digantikan oleh bahasa korporat dan arsitektur beton yang asing dan steril. Kini, “proyek penyunyian” yang disuarakan Afrizal hadir dalam wujud material yang brutal: krisis hunian dan transportasi.

Kita sering melihat, atau bahkan menikmati, proyek Transit-Oriented Development (TOD) dan sistem transportasi publik modern yang dielu-elukan  sebagai penanda kemajuan urban. Namun, faktanya, proyek-proyek ini justru berubah menjadi instrumen eksklusi. Kehadirannya melambungkan harga tanah  di sekitarnya, lalu secara halus menyingkirkan kelas pekerja  melalui mekanisme pasar. Mereka bukan sekadar diusir secara langsung oleh aparat, melainkan perlahan-lahan dienyahkan dari pusat kota ke pinggiran dan terjebak dalam kondisi “kemiskinan mobilitas”. Setiap hari, waktu dan upah mereka tersedot hanya agar tetap bisa bergerak di kota yang mereka bangun sendiri.

Gema hilangnya suara bajaj yang disampaikan Afrizal menemukan justifikasi politik dan ekonominya. Kota hari ini semakin dibentuk oleh logika yang menyingkirkan kelas pekerja, mencabut hak atas kota, dan menjadikan ruang hidup sekadar komoditas mahal yang menutup akses golongan miskin terhadap kebutuhan dasar.

Diusir Pasar dan Kebijakan dari Kota

Banyak orang menganggap kemacetan, padatnya kereta komuter, hingga meroketnya harga hunian sebagai konsekuensi logis pertumbuhan kota. Cara berpikir ini mengandaikan bahwa kota merupakan ruang netral yang hanya perlu dikelola secara efisien melalui pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, sebagaimana ditegaskan Manuel Castells, persoalan perkotaan bukan sekadar urusan teknis perencanaan. Kota merupakan arena konflik sosial yang menentukan siapa yang memperoleh akses terhadap sumber daya, pelayanan publik, hingga kekuasaan (Castells 1977, 447–448).

Menurut Henri Lefebvre dalam The Production of Space  (1991), kapitalisme modern secara sistematis memproduksi abstract space (ruang abstrak), yakni ruang yang dikomodifikasi dan dihomogenkan untuk memfasilitasi sirkulasi modal. Dalam pandangannya, ruang sosial tidak pernah hadir sebagai wadah kosong yang netral, melainkan secara aktif beroperasi sebagai “sarana produksi; sarana pengendalian, dari adanya dominasi, oleh kekuasaan” (Lefebvre 1991, 26). Logika kapitalistik ini secara sistematis mengikis dimensi sosial dan sejarah organik suatu tempat, lalu mengubahnya menjadi komoditas kuantitatif yang tunduk pada kendali struktural.

Oleh karena itu, Lefebvre menegaskan bahwa setiap praktik produksi dan pembangunan ruang kota selalu sarat dengan kepentingan politik. Penataan ruang bukan sekadar urusan teknis arsitektur atau perencanaan wilayah, melainkan instrumen kekuasaan yang secara aktif membentuk ketimpangan. Mekanisme ini secara konkret menentukan kelas mana yang memperoleh hak akses istimewa, siapa yang diuntungkan oleh pelipatgandaan nilai ekonomi ruang, dan kelompok masyarakat marjinal mana yang pada akhirnya harus tersingkir dari ruang hidup mereka sendiri (Lefebvre 1991, 26–27, 49–53, 308–309).

Proyek Transit-Oriented Development (TOD) di berbagai kota di Indonesia menunjukkan dengan jelas bagaimana ruang abstrak diproduksi. Hal ini dapat dilihat, misalnya, melalui perkembangan regulasi TOD di Jakarta. Pergub DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2017  menetapkan kawasan di sekitar simpul transportasi sebagai ruang berkepadatan tinggi melalui pengaturan radius pengembangan, pembatasan parkir, hingga integrasi fungsi lahan.

Selanjutnya, Pergub DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2019  memperkenalkan konsep Land Value Capture (LVC), yakni mekanisme untuk menangkap kenaikan nilai tanah sebagai sumber pembiayaan kota. Melalui skema LVC, negara bukan lagi sekadar regulator ruang, melainkan turut menjadi aktor yang memperoleh keuntungan dari kenaikan nilai tanah. Sekali lagi, birokrasi gagal mengakomodasi dan menjamin pemenuhan kebutuhan hidup pekerja perkotaan berpenghasilan menengah ke bawah.

Kawasan di sekitar stasiun tidak lagi dipandang sebagai ruang hidup warga, melainkan sebagai zona investasi yang harus dioptimalkan. Pembangunan infrastruktur transportasi mendorong kenaikan nilai tanah sekaligus mempercepat spekulasi properti.

Di titik inilah kritik David Harvey menjadi relevan. Konsep spatial fix yang dikemukakan Harvey (2001, 24) menggambarkan dorongan kapitalisme yang tak pernah puas untuk mengatasi kecenderungan krisis internalnya melalui ekspansi dan restrukturisasi geografis. Dalam konsep tersebut, Harvey menjelaskan bahwa kapitalisme secara berkala menghadapi krisis overaccumulation, yakni situasi ketika terdapat kelebihan modal yang tidak dapat diserap melalui peluang investasi yang menguntungkan. Modal berlebih tersebut kemudian dialirkan ke lingkungan binaan, seperti jalan tol, rel kereta, kawasan bisnis, apartemen, hingga kota-kota baru (Harvey 2012, 5). Dengan demikian, investasi infrastruktur bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan publik, melainkan juga menjadi sarana untuk menyerap surplus kapital dan membuka siklus akumulasi modal berikutnya.

Argumen tersebut sejalan dengan hasil riset Colliers Indonesia  terhadap 15 proyek apartemen TOD di Jabodetabek. Dibandingkan dengan proyek non-TOD yang diluncurkan pada periode yang sama, proyek TOD menunjukkan pertumbuhan take-up rate yang jauh lebih tinggi. Sepanjang 2019–2022, angka tersebut meningkat sekitar 10,3 persen, sedangkan proyek non-TOD hanya tumbuh 3,8 persen. Pada periode yang sama, harga jual rata-rata apartemen TOD juga meningkat sekitar 10,6 persen, jauh di atas kenaikan harga apartemen non-TOD yang hanya 3,9 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan transportasi tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga menghasilkan ruang-ruang baru yang semakin menarik bagi investasi properti.

Fenomena tersebut selaras dengan argumen Harvey bahwa urbanisasi merupakan salah satu cara kapitalisme mengatasi krisis overaccumulation, yakni ketika surplus kapital tidak lagi menemukan ruang investasi yang menguntungkan. Dalam situasi tersebut, pembangunan kota menjadi sarana untuk menyerap kembali surplus tersebut. Dengan kata lain, kapitalisme membutuhkan urbanisasi untuk menyerap kelebihan produksi yang terus-menerus dihasilkannya (Harvey 2012, 5).

Harvey menunjukkan bahwa urbanisasi kerap menjadi jalan keluar kapitalisme dari krisis akumulasi. Ia mencontohkan renovasi besar-besaran Paris di bawah Baron Haussmann setelah krisis 1848, yang menyerap surplus modal dan tenaga kerja melalui pembangunan infrastruktur serta penataan kota. Pola serupa kembali muncul di Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, ketika Robert Moses memimpin pembangunan jalan raya, suburbanisasi, dan infrastruktur metropolitan New York untuk mengatasi persoalan surplus kapital sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi (Harvey 2012, 7–10). Dengan demikian, pembangunan kota tidak hanya menjawab kebutuhan perkotaan, tetapi juga menjadi sarana bagi kapitalisme untuk menyerap surplus dan melanjutkan proses akumulasi.

Argumen Harvey tersebut tampak jelas dalam perkembangan kawasan TOD Dukuh Atas. Penelitian Br Hutabarat et al. (2024) menunjukkan bahwa harga lahan di sekitar Dukuh Atas mengalami peningkatan rata-rata sebesar 50,94 persen selama 2018–2023. Di sejumlah lokasi di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, nilai jual objek pajak (NJOP) bahkan meningkat dari Rp95,58 juta menjadi Rp137,49 juta per meter persegi. Peningkatan nilai lahan juga terjadi di kawasan yang berdekatan dengan berbagai simpul transportasi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi tidak berhenti pada penyediaan mobilitas, tetapi turut mendorong kenaikan nilai ekonomi ruang. Aksesibilitas yang dibangun melalui investasi publik kemudian diterjemahkan menjadi peningkatan nilai tanah dan daya tarik kawasan bagi aktivitas komersial. Dalam perspektif Harvey, infrastruktur yang semula hadir sebagai fasilitas publik pada akhirnya turut menciptakan kondisi yang membuat tanah dan ruang di sekitarnya semakin diperlakukan sebagai aset bernilai tukar.

Transportasi modern memang meningkatkan konektivitas. Namun, bersamaan dengan itu, pembangunan transportasi juga membentuk ruang eksklusif yang semakin sulit dijangkau kelompok berpenghasilan rendah. Menariknya, riset Colliers Indonesia juga menunjukkan bahwa sekitar 61 persen pembeli apartemen TOD merupakan investor, sedangkan pembeli yang benar-benar bermaksud menghuni unit tersebut (end user) hanya sekitar 39 persen. Dengan kata lain, kawasan transit tidak pertama-tama diperlakukan sebagai ruang hidup, melainkan sebagai aset yang menjanjikan keuntungan pada masa depan.

Apa dampak paling nyata dari semua ini? Pekerja berpenghasilan menengah ke bawah terpaksa mencari hunian di Bekasi, Depok, Bogor, atau Tangerang. Pengusiran besar-besaran terjadi bukan melalui penggusuran secara langsung, melainkan secara perlahan melalui kenaikan harga dan biaya hidup di kota. Perpindahan kelas pekerja ke pinggiran metropolitan bukan semata-mata karena keinginan mereka, melainkan karena mereka kalah bersaing dengan harga ruang hidup yang terus melambung. Kota-kota satelit seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang pun berubah menjadi pemasok tenaga kerja harian bagi Jakarta. Berdasarkan catatan KAI Commuter , pada semester I 2026 saja, tercatat 181,6 juta perjalanan komuter di Jabodetabek.

Di sinilah gagasan the right to the city (hak atas kota) memperoleh makna politiknya. Bagi Lefebvre, hak atas kota bukan sekadar hak untuk menggunakan fasilitas publik, melainkan hak kolektif untuk menentukan bagaimana ruang diproduksi dan untuk siapa kota dibangun. Harvey kemudian menegaskan bahwa hak atas kota merupakan hak untuk mengubah proses urbanisasi yang selama ini dikendalikan oleh logika akumulasi kapital. Persoalan utamanya bukan seberapa banyak infrastruktur dibangun, melainkan siapa yang menikmati manfaatnya.

Di tengah pembangunan transportasi yang justru memicu kenaikan harga hunian, menggusur permukiman, dan memperjauh jarak antara tempat tinggal dan tempat kerja, modernisasi kota menciptakan bentuk baru accumulation by dispossession—akumulasi melalui penyingkiran. Warga tersingkir secara perlahan, bukan melalui penggusuran terang-terangan, melainkan melalui mekanisme pasar yang memaksa mereka meninggalkan kota yang setiap hari mereka hidupkan. Dalam konteks perkotaan, proses ini berlangsung melalui komersialisasi, penggusuran, dan kenaikan harga ruang yang semakin tidak terjangkau oleh kelas pekerja (Harvey 2003, 160–165).

Diperas Lelah dari Pinggiran

Migrasi kelas pekerja ke kota satelit bukan hanya mengubah peta spasial, tetapi juga menciptakan lanskap psikologis baru bagi masyarakat urban. Sebelum fajar merekah, orang-orang sudah berbondong-bondong menuju tempat kerja. Mereka berdesakan di kereta, bus, dan jalanan macet selama berjam-jam, lalu baru pulang ketika malam hampir berakhir. Akibatnya, waktu istirahat menyusut, hubungan keluarga tergilas oleh ritme kehidupan, dan kelelahan justru dianggap sebagai hal yang normal. Kota modern bukan hanya mengeksploitasi tenaga fisik, tetapi juga merampas perhatian, waktu, dan kapabilitas mental warganya.

Dalam The Burnout Society (2015), Byung-Chul Han berargumen bahwa masyarakat modern tidak lagi sekadar menjadi masyarakat disiplin ala Foucault, tetapi telah berubah menjadi masyarakat pencapaian (Leistungsgesellschaft). Individu tidak lagi terutama dikekang oleh larangan dari luar, melainkan terus-menerus didorong oleh tuntutan internal untuk meningkatkan performa. Akibatnya, setiap individu mengeksploitasi dirinya sendiri demi produktivitas tanpa henti (Han 2015, 8–11).

Keadaan ini nyata dalam kehidupan komuter metropolitan, khususnya di Jabodetabek. Perjalanan selama dua hingga tiga jam, bahkan lebih, setiap hari tidak lagi dipandang sebagai beban struktural. Waktu tempuh yang panjang dianggap sebagai hal yang wajar, sebagai “harga yang harus dibayar” demi mengejar peluang ekonomi. Ketepatan waktu menjadi ukuran profesionalisme, sedangkan kemampuan bertahan dalam ritme yang melelahkan dihargai sebagai bukti daya juang. Padahal, ketimpangan struktural yang memaksa orang tinggal jauh dari tempat kerja justru diromantisasi sebagai persoalan etos individu semata.

Fenomena komuter Jabodetabek memperlihatkan bagaimana ritme tersebut berlangsung setiap hari. Tidak sedikit pekerja yang harus menghabiskan tiga hingga empat jam untuk perjalanan pulang-pergi menggunakan KRL, TransJakarta, MRT, maupun angkutan pengumpan lainnya. Perjalanan panjang semacam ini bukan lagi pengalaman segelintir orang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat sekitar 4,1 juta komuter di kawasan Jabodetabek pada 2023. Kota-kota satelit seperti Depok dan Bekasi bahkan memiliki proporsi komuter yang sangat tinggi, masing-masing sekitar 24,5 persen dan 19,2 persen. Angka-angka tersebut memperlihatkan bagaimana wilayah pinggiran metropolitan telah menjadi pemasok tenaga kerja bagi pusat ekonomi Jakarta. Waktu yang semestinya dapat digunakan untuk beristirahat, mengasuh keluarga, atau berpartisipasi dalam kehidupan sosial justru habis di perjalanan.

Transportasi publik memang mempercepat mobilitas, tetapi juga membentuk ritme kehidupan yang nyaris tanpa jeda. Pengalaman komuter yang diwarnai perpindahan tanpa henti mencerminkan apa yang disebut Byung-Chul Han sebagai de-temporalization. Menurut Han (2017, 35–36), ketika waktu kehilangan ritme dan durasinya, berbagai peristiwa hanya berlalu sebagai rangkaian aktivitas tanpa sempat mengendap menjadi pengalaman yang bermakna. Akibatnya, manusia terus bergerak, tetapi semakin kehilangan kesempatan untuk berhenti, merenung, dan menghayati hidup.

Pada titik ini, kritik terhadap kebijakan perkotaan dan transportasi publik tidak bisa hanya berfokus pada kuantitas armada atau integrasi antarmoda. Persoalan mendasarnya adalah bagaimana sistem perkotaan saat ini membentuk ritme kehidupan yang menguras fisik dan mental. Burnout pada komuter bukan sekadar akibat kegagalan individu dalam mengelola stres, melainkan konsekuensi dari sistem perkotaan yang lebih sibuk mengoptimalkan sirkulasi kapital daripada memastikan warganya dapat hidup layak.

Karena itu, perjuangan untuk mewujudkan transportasi publik yang adil juga merupakan perjuangan untuk merebut kembali waktu. Hak atas kota tidak cukup dimaknai sebagai hak untuk bergerak, tetapi juga sebagai hak untuk “tidak harus terus-menerus bergerak”. Kota yang baik semestinya tidak dinilai dari seberapa cepat orang dapat bepergian, melainkan dari seberapa banyak waktu yang benar-benar dapat mereka miliki untuk hidup.

Merebut Kembali Hak atas Kota

Merebut hak atas kota bukan sekadar perkara menuntut fasilitas yang ramah, melainkan perjuangan eksistensial untuk merebut kembali kedaulatan atas ruang dari dominasi modal. Keteguhan warga Kampung Akuarium pascapenggusuran pada 2016 dan perlawanan warga Pancoran Buntu II membuktikan bahwa kota bukanlah komoditas yang dapat diperlakukan semata-mata sebagai objek investasi dan disingkirkan atas nama ketertiban. Melalui solidaritas akar rumput, mereka menolak abstract space kapitalisme dan menegaskan bahwa pusat kota merupakan ruang hidup yang tumbuh dari pengalaman sosial, tempat ingatan kolektif dirawat, bukan sekadar zona eksklusif bagi pasar properti.

Jika modernitas Jakarta saat ini merupakan “proyek penyunyian” raksasa yang mengubah manusia menjadi sekadar bahan bakar bagi sirkulasi kapital, merebut hak atas kota berarti berupaya kembali bersuara dan memperkuat eksistensi. Transportasi publik yang adil tidak boleh hanya diukur dari seberapa cepat ia mengantarkan tubuh yang lelah ke tempat kerja dan kembali ke rumah, tetapi juga dari seberapa besar kemampuannya mengembalikan waktu luang bagi warga untuk benar-benar hidup, berpikir, dan merawat kemanusiaannya.

Sudah saatnya warga Jakarta menolak menjadi komoditas yang pasrah tersingkir dari akar kebudayaan dan ruang hidupnya ke pinggiran. Melalui keberpihakan yang tegas kepada kelas pekerja dan kaum papa, hak atas kota harus direbut kembali sebelum senjakala benar-benar menghapus sisa-sisa kemanusiaan kita di bawah beton dan rel kereta metropolitan.

Daftar Pustaka

Br Hutabarat, Febrika Romauli, Tiara Nur Savitri, Tri Asmara Ningmas, Raul Nurdiawan, Sulthon Muhammad Al-Fatih, dan Deva Fosterharoldas Swasto. “Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas terhadap Perubahan Harga Lahan di DKI Jakarta Berdasarkan Pendekatan Keruangan.” Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota 20, no. 4 (2024): 575–587. https://doi.org/10.14710/pwk.v20i4.58844.

Castells, Manuel. The Urban Question: A Marxist Approach. London: Edward Arnold, 1977.

Han, Byung-Chul. The Burnout Society. Diterjemahkan oleh Erik Butler. Stanford: Stanford University Press, 2015.

———. The Scent of Time: A Philosophical Essay on the Art of Lingering. Cambridge: Polity Press, 2017.

Harvey, David. “Globalization and the ‘Spatial Fix’.” Geographische Revue 2 (2001): 23–30.

———. The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press, 2003.

———. Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. London: Verso, 2012.

Lefebvre, Henri. The Production of Space. Diterjemahkan oleh Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell, 1991.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (Transit Oriented Development). Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2017.

———. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2019.

Muhammad Fariz Ardan Fitriansyah adalah penulis dan mahasiswa program Magister Sastra di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wawancara di bawah ini merupakan adaptasi dari episode keempat Nusantara, sebuah serial tentang sejarah Indonesia yang ditayangkan dalam podcast The Dig dan dipandu oleh Daniel Denvir. Rekaman audio asli mula-mula ditranskripsikan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI), kemudian ditelaah, dikoreksi, dan disunting secara saksama oleh Ismail Al-‘Alam, editor di IndoPROGRESS. Selanjutnya, percakapan tersebut ditulis ulang dalam format jurnalistik untuk meningkatkan kejelasan, koherensi, dan keterbacaan, tanpa mengubah substansi maupun argumen yang disampaikan para pembicara.

Pada bagian sebelumnya, para narasumber membahas kebangkitan nasional Indonesia serta berkembangnya nasionalisme, Islam politik, sosialisme, dan komunisme di Hindia Belanda. Mereka menunjukkan bagaimana berbagai arus politik tersebut tumbuh dari perubahan sosial yang dipicu oleh pendidikan, pers, organisasi modern, dan Politik Etis, sekaligus berhadapan dengan represi kolonial dan gejolak politik global.

Dalam episode ketiga ini, pembahasan beralih ke Revolusi Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945. Daniel Denvir bersama Rianne Subijanto, Made Supriatma, dan Farabi Fakih mengulas tahun-tahun awal revolusi yang ditandai oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan, konflik sosial dan kelas, serta persaingan di antara berbagai kekuatan politik di dalam Republik. Percakapan ini menelusuri perdebatan antara kelompok yang menghendaki kemerdekaan sepenuhnya dan mereka yang memilih jalan diplomasi, konflik Darul Islam dan Madiun, perubahan sikap Amerika Serikat, upaya Belanda mempertahankan kepentingan ekonominya, serta bagaimana kekalahan PKI dalam Peristiwa Madiun dan tekanan internasional ikut membentuk arah politik Indonesia menjelang pengakuan kedaulatan.

INDONESIA akhirnya berhasil mengamankan kedaulatannya pada 1949. Namun, Revolusi Indonesia tidak dimenangkan hanya melalui pertempuran di medan perang. Kemerdekaan juga diperjuangkan melalui proses diplomasi internasional yang kompleks dan sering kali penuh frustrasi, terutama melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang baru terbentuk. Yang mungkin lebih mengejutkan, Amerika Serikat, sebagai kekuatan hegemonik yang sedang bangkit dengan agenda antikomunisnya, juga memainkan peran penting dalam mendorong Belanda mengakhiri kekuasaannya di Indonesia. Episode ini membahas bagaimana perjuangan kemerdekaan Indonesia akhirnya mencapai keberhasilan melalui perpaduan antara perjuangan bersenjata, diplomasi internasional, dan perubahan kepentingan geopolitik setelah Perang Dunia II.

Perjalanan menuju kedaulatan itu sendiri tidak serta-merta mengakhiri berbagai persoalan yang diwariskan kolonialisme. Setelah 1949, Indonesia harus menyatukan wilayah dan lembaga-lembaga yang sebelumnya terpecah, menghadapi pemberontakan, mengintegrasikan berbagai kelompok dan bekas pasukan kolonial, serta berhadapan dengan tetap kuatnya pengaruh ekonomi Belanda. Pada saat yang sama, negara baru ini mulai membangun bentuk pemerintahan, masyarakat, dan identitas nasionalnya sendiri. Para pembicara dalam episode ini membahas proses tersebut sekaligus menelusuri bagaimana warisan kolonial terus membentuk hubungan antara negara, masyarakat, militer, ekonomi, dan berbagai kelompok regional di Indonesia.

Daniel Denvir (DD): Apa peran PBB dalam mengamankan kemerdekaan Indonesia, dan mengapa PBB mengambil peran tersebut? Mengapa Amerika Serikat beralih dari sekutu Belanda pada masa Perang Dunia II dan pendukung Belanda pada tahun-tahun awal Revolusi menjadi pihak yang mendorong Belanda untuk menyerah dan melepaskan Hindia Belanda? Selama Perang Dingin, Amerika Serikat tentu saja akan melancarkan perang yang sangat berdarah melawan gerakan-gerakan kemerdekaan dan pemerintahan nasionalis kiri pascakemerdekaan, termasuk, sebagaimana akan kita bahas nanti, melawan Indonesia pada akhir 1950-an. Mengapa pada akhir 1940-an Amerika Serikat justru mendukung kemerdekaan Indonesia dan memainkan peran penting dalam mendorong Belanda mundur?

Indonesia merupakan salah satu kasus besar pertama bagi tatanan PBB pada periode setelah Perang Dunia II. PBB sudah terlibat dalam persoalan Indonesia sejak awal.

Rianne Subjanto (RS): Pada 1947, melalui pembentukan Good Offices Committee, PBB juga menjadi pihak yang menyelenggarakan Konferensi Renville. Kemudian, setelah agresi militer Belanda pada 1948, ketika Belanda menyerang ibu kota Republik di Yogyakarta, PBB juga membentuk berbagai mekanisme yang kemudian mengarah pada Konferensi Meja Bundar dan Persetujuan Meja Bundar di Den Haag.

Jadi, PBB melihat Indonesia sebagai kasus yang sangat penting untuk menguji seberapa efektif tatanan dunia pasca-Perang Dunia II yang baru terbentuk. Seperti yang Anda katakan, pada awalnya Amerika Serikat bersikap dingin terhadap Republik Indonesia. Salah satu alasan utamanya adalah karena Belanda menyebarkan ke seluruh dunia, terutama ke negara-negara Barat, gagasan bahwa Republik Indonesia merupakan kekuatan komunis dan kiri.

Setelah pemberontakan Madiun pada 1948, ketika Hatta menumpas kelompok komunis dan faksi kiri dalam pemerintahan Indonesia, Amerika Serikat melihat adanya perubahan dalam citra Indonesia. Sejak saat itu, Amerika Serikat menjadi salah satu pendukung utama Republik. Banyak orang kemudian mengatakan bahwa peran Amerika sangat penting, bahkan menentukan, dalam mendorong Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1949.

Pada dasarnya, perubahan itu merupakan hasil dari kalkulasi baru dalam konteks Perang Dingin. Indonesia mulai dilihat sebagai kekuatan nonkomunis yang dapat menjadi pemain penting di Asia Tenggara pada masa mendatang. Namun, menurut saya, ada dua hal lain yang juga penting.

Pertama, diplomasi Indonesia merupakan komponen yang sangat penting. Perwakilan Indonesia di PBB sudah dibentuk di New York pada 1947. Mereka tidak hanya berusaha memperjuangkan klaim Indonesia di PBB, tetapi juga menyampaikan posisi Indonesia kepada Amerika Serikat. Jadi, terjadi perubahan sikap di Washington melalui aktivitas para diplomat dan perwakilan Indonesia di PBB.

Hal lain yang penting untuk diingat adalah bahwa perwakilan Indonesia di PBB juga berhasil meyakinkan sejumlah kalangan di Amerika Serikat mengenai potensi Indonesia sebagai tempat investasi yang dapat menggantikan posisi Belanda. Jadi, mereka tidak hanya mengubah pandangan bahwa Republik Indonesia bukan negara komunis, tetapi juga membuat Amerika Serikat mulai melihat Belanda sebagai pesaing dalam konteks ekonomi Indonesia. Karena itu, masuk akal jika Amerika Serikat kemudian mendorong Belanda keluar dari Indonesia.

Hal ini sangat disadari Belanda, terutama pada awal 1950-an. Mereka sangat khawatir posisi ekonomi mereka di Indonesia akan diambil alih oleh kepentingan pasar lainnya. Dalam kasus Madiun, Amerika Serikat melihat bahwa orang Indonesia bersedia membunuh sesama warga negaranya sendiri. Bagi Amerika Serikat, hal itu menjadi bukti bahwa Republik Indonesia dapat menjadi sekutu yang efektif untuk menghadapi PKI.

Made Supriatma (MS): Dengan demikian, Washington mendapat keyakinan bahwa Republik Indonesia dapat menjadi penghalang bagi ekspansi komunisme. Amerika Serikat juga melihat kondisi Revolusi Indonesia, dengan fragmentasi politik, kesulitan ekonomi, dan ketegangan sosial di dalam negeri, sebagai kondisi yang dapat memperkuat ekspansi radikalisme kiri. Mereka ingin mencegah hal itu.

Amerika Serikat juga melihat bahwa selama agresi militer Belanda pada Desember 1948, jika perang kolonial terus diperpanjang, situasi tersebut dapat semakin mengacaukan Indonesia.

Hal itu juga dapat membuka jalan bagi pengaruh komunis. Jadi, ketika Anda bertanya mengapa Amerika Serikat tiba-tiba mengubah posisinya, jawabannya adalah bahwa mereka dengan cepat memberikan tekanan kepada Belanda agar bernegosiasi secara diplomatik dan ekonomi dengan para pemimpin Indonesia, lalu bergerak menuju kemerdekaan.

Farabi Fakih (FF): Dari perspektif Amerika Serikat, sejauh yang saya pahami, setelah perang semuanya berubah. Eropa berubah dan keseimbangan kekuatan internasional juga berubah. Amerika Serikat kemudian segera menyadari bahwa ancaman dan musuh terbesar pada saat itu adalah Uni Soviet. Kita bisa melihat bahwa pada 1947, Doktrin Truman dan kebijakan containment mulai dirumuskan sebagai dasar kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kemudian, pada 1948 dan 1949, ada Marshall Plan.

Dengan kebijakan tersebut, Amerika Serikat berusaha membendung komunisme, terutama agar pengaruh Uni Soviet tidak meluas ke selatan, khususnya ke Asia. Saya kira pukulan besar terjadi pada 1949 ketika kaum komunis Tiongkok mengambil alih kekuasaan dan kaum nasionalis terusir ke Taiwan.

Hal itu membuat Amerika Serikat sangat cemas terhadap apa yang terjadi di Madiun pada 1948 dan melihat bahwa pada saat itu tidak ada banyak alternatif. Namun, saya kira Amerika Serikat sendiri belum tahu apakah wilayah Hindia Belanda akan tetap menjadi satu negara atau justru terpecah menjadi negara-negara yang lebih kecil. Belakangan, Amerika Serikat akan menguji gagasan ini melalui keterlibatannya dalam pemberontakan regional. Mereka melihat bahwa Jakarta terlalu tersentralisasi, sementara kaum komunis semakin kuat, sehingga mereka mendukung pemerintahan-pemerintahan regional. Tetapi itu terjadi kemudian.

Secara umum, dari perspektif Amerika Serikat, alasan mereka kemudian mendorong Belanda adalah karena perubahan kebijakan internasional. Amerika Serikat tiba-tiba menyadari bahwa mereka adalah pemenang perang dan karena itu telah menjadi kekuatan dominan dalam politik internasional.

DD: Indonesia pada titik ini mengakhiri kekuasaan kolonial secara langsung. Namun, hal itu baru terjadi setelah satu upaya terakhir untuk melakukan kudeta kolonial berhasil dipatahkan. Kudeta tersebut diorganisasi oleh Raymond Westerling, yang mungkin diingat oleh para pendengar dari pembahasan kita sebelumnya. Ia adalah perwira militer Belanda yang memimpin pembantaian brutal dalam operasi kontra-pemberontakan di Sulawesi Selatan selama Revolusi.

Namun, bahkan setelah mengamankan kedaulatan politiknya, Indonesia belum terbebas dari neokolonialisme. Perjanjian dengan Belanda, secara mengejutkan, membuat Indonesia bertanggung jawab menanggung seluruh utang kolonial Hindia Belanda. Dengan kata lain, Indonesia harus membayar penjajah untuk kemerdekaannya, sebagaimana Haiti pernah dipaksa membayar kompensasi kepada Prancis untuk kemerdekaannya.

Padahal, para penjajah tersebut telah memperkaya diri melalui berabad-abad penjarahan kolonial. Selain itu, para kapitalis Belanda tetap mempertahankan konsesi-konsesi ekonomi yang menguntungkan dan sebelumnya mereka kuasai di bawah kekuasaan kolonial. Dengan demikian, kekuatan ekonomi Belanda atas berbagai enklave ekonomi kolonial tetap bertahan.

Situasi politiknya juga cukup rumit. Selama beberapa tahun pertama, Indonesia secara teknis masih menjadi bagian dari Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala negara. Namun, uni tersebut kemudian dibubarkan oleh Indonesia.

Intinya, kemerdekaan tidak sesederhana itu. Pada saat yang sama, Republik Indonesia juga mulai memperluas kekuasaannya sendiri yang dalam beberapa hal menyerupai kekuasaan kolonial atas berbagai masyarakat yang mungkin memandang Jakarta sama jauhnya dan sama asingnya dengan Den Haag. Sementara itu, negara baru ini berusaha membangun bahasa bersama. Bahasa Indonesia, yang berasal dari bahasa Melayu, menjadi salah satu landasan bagi pembentukan identitas bersama tersebut.

Seperti apa situasi ketika Republik Indonesia yang berdaulat mulai berdiri pada awal 1950-an? Negara dan masyarakat seperti apa yang muncul dari Revolusi? Apa yang telah dilakukan kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, perjuangan bersenjata, dan berbagai perang saudara terhadap pembentukan negara dan masyarakat baru ini? Pertama, jika kita melihat Persetujuan Meja Bundar, Indonesia pada awalnya diakui sebagai Republik Indonesia Serikat.

FF: Nama itu sebenarnya sangat indah, jika kita tidak melihatnya dari perspektif nasionalis. Pada waktu itu Indonesia memang terbagi ke dalam beberapa negara, dan Republik Indonesia hanyalah salah satu negara di antara negara-negara tersebut.

Namun, beberapa bulan kemudian, karena nasionalisme Indonesia memiliki karakter yang sangat unik, Republik Indonesia menyatakan bahwa bentuk negara tersebut bukanlah bentuk yang sah bagi Indonesia. Republik Indonesia dipertahankan sebagai negara kesatuan di kepulauan ini, sementara struktur lainnya dianggap sebagai warisan struktur Hindia Belanda.

Kemudian kita melihat bahwa negara tersebut kembali menjadi negara Indonesia yang kesatuan, menyerupai Hindia Belanda. Setelah itu, Republik menjadi kekuatan tertinggi di seluruh kepulauan. Kita memiliki satu pemerintahan yang tersentralisasi, satu militer, satu kepolisian, dan satu birokrasi yang semuanya dikendalikan dari Jakarta.

Kita juga membentuk partai-partai politik di seluruh Indonesia. Partai-partai tersebut memiliki cabang di hampir semua wilayah Indonesia. Sebagai contoh, pada masa itu PKI memiliki cabang di banyak, bahkan hampir seluruh, wilayah di Indonesia. Jadi, ini merupakan negara yang sangat tersentralisasi. Meskipun kemudian orang mulai berpikir bahwa memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada Jakarta akan menciptakan masalah bagi daerah, langkah berikutnya adalah konsolidasi seluruh kekuasaan tersebut.

Menurut saya, inilah yang kemudian menjadi salah satu persoalan utama dalam politik Indonesia pada 1950-an. Ada begitu banyak ideologi dan gagasan yang saling bersaing mengenai apa sebenarnya Indonesia itu, bukan hanya dalam politik, tetapi juga dalam ranah kebudayaan.

Orang mulai mempertanyakan, misalnya, apa yang disebut sebagai kebudayaan Indonesia. Apakah Indonesia memiliki satu kebudayaan tunggal? Di sisi lain, negara mulai semakin tersentralisasi. Terutama militer dan birokrasi semakin kuat. Akhirnya, masyarakat di berbagai daerah mulai melihat Jakarta sebagai sumber kekuasaan dan sumber daya.

RS: Seperti yang dijelaskan Made, di satu sisi ada Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Namun, bukan hanya itu. Konferensi tersebut juga menghasilkan konstitusi Indonesia pada periode 1950-an. Konstitusi ini didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi liberal.

Konstitusi tersebut terutama bertujuan membatasi kekuasaan eksekutif dan memperkuat posisi individu. Namun, mungkin yang paling penting bagi Belanda adalah jaminan terhadap hak milik. Jadi, konstitusi tersebut menjadi dasar bagi Republik Indonesia Serikat sekaligus bagi Uni Indonesia-Belanda. Dari konstitusi itu muncul beberapa konsekuensi. Pertama, kontrol ekonomi Belanda atas Indonesia tetap bertahan setelah kemerdekaan. Pada 1953, misalnya, sebagian besar perekonomian Indonesia masih berada di bawah kendali lima perusahaan multinasional besar Belanda.

Sekitar 70 persen keuntungan ekonomi Indonesia masih mengalir ke Belanda. Jadi, pada dasarnya Indonesia masih merupakan ekonomi kolonial. Kelima perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor, termasuk kelompok perbankan yang juga mengendalikan sektor perkebunan. Mereka terus mengendalikan bagian besar dari ekonomi ekspor Indonesia sampai 1957, ketika aset-aset Belanda diambil alih oleh negara Indonesia.

Hal lain yang penting adalah bahwa pada dasarnya terdapat dua negara: Republik Indonesia dan negara federal Indonesia yang berada di bawah pengaruh Belanda. Keduanya harus digabungkan secara bertahap. Pada 1950-an, berbagai lembaga tersebut harus diintegrasikan. Ada dua bank sentral, dua kementerian untuk hampir setiap urusan, dan berbagai institusi lain yang sebelumnya berjalan secara terpisah.

Semua itu harus diintegrasikan, termasuk pertanyaan besar mengenai posisi tentara kolonial. Inilah salah satu latar belakang munculnya pemberontakan APRA dan upaya Raymond Westerling untuk membunuh Sukarno serta para pemimpin Republik. Sebagian anggota tentara kolonial merasa diperlakukan sangat buruk oleh pemerintah Belanda karena mereka harus menerima integrasi ke dalam tentara Indonesia. Mereka tidak menginginkan integrasi tersebut.

Masalahnya jelas. Ada dua tentara yang sebelumnya saling berperang, tetapi sekarang mereka harus diintegrasikan menjadi satu tentara nasional. Karena itu, ada banyak persoalan dalam menggabungkan dua kekuatan yang sebelumnya merupakan pihak yang saling bermusuhan. Terakhir, dalam konteks masyarakat, Konstitusi 1950 yang muncul dari proses Meja Bundar menciptakan masyarakat liberal. Artinya, bentuk konstitusinya berbeda dari konstitusi pada masa Revolusi.

Dalam periode baru ini, posisi presiden menjadi semakin lemah. Posisi perdana menteri justru menjadi bagian paling penting dalam pemerintahan. Pada saat yang sama, berbagai partai politik tetap bertahan. Yang tidak bertahan adalah negara-negara bagian yang dibentuk Belanda selama 1940-an. Dalam waktu kurang dari satu tahun, seluruh negara bagian tersebut setuju untuk bergabung kembali ke dalam Republik.

Pada 17 Januari 1950, seluruh negara federal di luar Republik telah bergabung. Namun, tidak semua orang menyetujuinya. Di Indonesia Timur, Negara Indonesia Timur bergabung dengan Republik Indonesia. Namun, sebagian masyarakat Maluku, khususnya masyarakat Maluku Kristen, memiliki hubungan yang lebih kuat dengan Belanda. Mereka kemudian membentuk republik baru yang disebut Republik Maluku Selatan. Karena itu, gerakan tersebut kemudian harus dihadapi melalui kekuatan militer Indonesia.

Pulau-pulau tersebut, terutama Ambon, termasuk wilayah pertama yang dikolonisasi. Ambon merupakan salah satu wilayah pertama yang dikuasai VOC. Yang lebih penting, masyarakat Ambon memiliki posisi yang sangat sentral dalam tentara kolonial. Banyak orang Ambon menjadi tentara dalam tentara kolonial. Terutama di kalangan orang Ambon Kristen, terdapat loyalitas yang sangat kuat kepada Kerajaan Belanda. Masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara juga memiliki sentimen yang lebih pro-Belanda dibandingkan dengan sejumlah wilayah lainnya. Karena itu, sebagian masyarakat Maluku, terutama orang-orang Maluku Kristen yang memiliki hubungan kuat dengan tentara kolonial, mendukung Belanda. Tentu saja, ini tidak berarti seluruh orang Maluku mendukung Belanda.

Bahkan, cukup banyak orang Maluku memperoleh kewarganegaraan Belanda melalui posisi mereka dalam tentara kolonial. Karena itu, pada 1950-an banyak orang Maluku mulai bermigrasi ke Belanda. Sebagian besar masyarakat Indonesia di Belanda berasal dari komunitas Maluku, dan hal tersebut berkaitan erat dengan peran mereka dalam tentara kolonial.

Menariknya, seluruh cerita ini bermula dari perebutan Kepulauan Rempah-rempah.

MS: Ya. Ambon merupakan salah satu kota tertua yang dikuasai oleh kekuatan Eropa, yaitu Portugis. Ketika VOC datang, mereka mengambil alih kota tersebut dari Portugis. Karena itu, pada masa berikutnya Ambon menjadi salah satu pemasok terbesar tentara bagi Belanda.

Saya kira itu merupakan poin yang sangat penting dari apa yang tadi disampaikan Abi mengenai Undang-Undang Dasar Sementara. Undang-Undang Dasar Sementara merupakan pembaruan dari Undang-Undang Dasar 1945. Namun, keduanya pada dasarnya dibentuk melalui penunjukan, bukan melalui pemilihan. Ini penting dicatat karena ketika nanti kita membahas Demokrasi Terpimpin, kita akan membahas Konstituante. Jadi, saya senang Abi menyinggung hal tersebut.

Saya juga ingin menambahkan sedikit mengenai PKI. Pada 1948, PKI telah dihancurkan. Namun, pada 1949 dan 1950, kita mulai melihat munculnya generasi baru kepemimpinan PKI. Mereka mulai membangun kembali organisasi dan menyusun strategi untuk mengambil alih kepemimpinan partai.

Bahkan, pada 1951 terjadi perpindahan kekuasaan yang relatif mulus dari generasi lama PKI, yang pada saat itu sudah sangat lemah, kepada generasi baru. Salah satu tokoh generasi lama tersebut adalah Tan Ling Djie. Seperti yang Anda perhatikan, nama itu merupakan nama Tionghoa.

Hal tersebut juga berkaitan dengan upaya untuk menjauhkan PKI dari anggapan bahwa partai tersebut telah diambil alih oleh Tiongkok atau dipengaruhi oleh Partai Komunis Tiongkok pada 1949. Bagaimanapun, saya ingin menegaskan bahwa PKI juga berada di latar belakang perkembangan politik pada masa ini. Memang masih sangat kecil, tetapi mereka mulai mengambil alih kepemimpinan. Generasi baru mulai mengambil alih kepemimpinan partai.

Jika kita melihat hubungan negara dan masyarakat pada masa ini, seperti yang dikatakan Abi, pada akhirnya negara-negara bagian yang dibentuk oleh Belanda merupakan pihak yang paling banyak kehilangan kekuasaan.

FF: Banyak pendukung Belanda berasal dari kalangan aristokrasi. Hanya ada satu aristokrasi yang bertahan, yaitu tempat saya tinggal sekarang, Yogyakarta. Di Solo, misalnya, kalangan aristokrasi cenderung berpihak kepada Belanda, dan kaum nasionalis menghancurkan posisi mereka. Hal serupa juga terjadi pada banyak aristokrasi di luar Jawa.

Hindia Belanda juga membentuk segmen masyarakat Kristen yang kemudian banyak mengisi birokrasi, terutama di Jawa dan Sumatra. Orang-orang Kristen tersebut menjadi tulang punggung tentara kolonial, KNIL, terutama dari Ambon dan sebagian dari Minahasa.

Namun, kasus Ambon sangat unik. Banyak dari mereka tidak hanya bergabung dengan tentara, tetapi juga menjadi guru dan ditempatkan di berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu menciptakan ikatan yang sangat kuat antara masyarakat Ambon dan Belanda. Ikatan tersebut kemudian menimbulkan konsekuensi besar. Setelah Konferensi Meja Bundar, mereka memiliki pilihan untuk bergabung dengan Belanda, yang berarti pindah dan tinggal di Belanda.

Kita kemudian melihat diaspora Maluku yang cukup besar di Belanda. Namun, apa arti migrasi tersebut bagi masyarakat di kepulauan Maluku, khususnya Kepulauan Ambon yang terdiri atas Ambon, Seram, Haruku, Saparua, dan pulau-pulau lainnya?

Terjadi brain drain di kalangan masyarakat Kristen karena masyarakat di sana terbagi ke dalam dua kelompok. Salah satunya adalah masyarakat Muslim. Saya tidak ingin mengatakan mereka sepenuhnya anti-Belanda, tetapi hubungan mereka dengan pemerintahan kolonial memang berbeda.

Pemerintah kolonial tidak memberikan perhatian yang sama kepada masyarakat Muslim dibandingkan dengan masyarakat Kristen. Pendidikan lebih banyak berkembang di wilayah-wilayah Kristen daripada di wilayah Muslim. Akibatnya, masyarakat Muslim tetap relatif miskin dan kurang berpendidikan. Sementara itu, masyarakat Kristen menjadi tentara dan guru. Ketika orang-orang Kristen yang berpendidikan kemudian pindah ke Belanda, terjadi brain drain yang sangat besar.

Pulau-pulau tersebut kemudian ditinggalkan dengan lebih sedikit orang Kristen yang berpendidikan. Pada saat yang sama, saya menyebut proses berikutnya sebagai proses emansipasi masyarakat Muslim Ambon.

Sejak 1950-an, sebagian dari mereka mulai memasuki militer dan akademi-akademi militer baru di Republik. Sebagian lainnya menjadi birokrat. Hal-hal yang sebelumnya tidak tersedia bagi mereka sekarang menjadi terbuka. Sementara itu, posisi masyarakat Kristen di sisi lain mulai menurun karena banyak orang yang berpendidikan telah pergi.

Saya kira sejak 1970-an hampir tidak ada lagi orang Ambon Kristen yang menjadi menteri dalam pemerintahan Republik. Karena itu, setelah beberapa waktu, masyarakat Muslim menjadi semakin agresif karena mereka melihat adanya peluang yang sebelumnya tidak tersedia bagi mereka.

Masyarakat Kristen merasa mereka semakin tersisih. Setelah runtuhnya Orde Baru, ketegangan tersebut meledak menjadi salah satu bentuk kekerasan komunal terburuk di Indonesia.

Saya kira banyak daerah di Indonesia masih mengalami persoalan semacam ini. Kekuatan lama dan kekuatan baru, masyarakat lama dan masyarakat baru, bertabrakan satu sama lain. Ini kemudian menjadi persoalan yang terus berulang dalam sejarah Indonesia.

DD: Kita tentu akan membahas hal tersebut secara lebih mendalam dalam episode terakhir seri ini. Namun, saya kira kita perlu berhenti sejenak untuk mencatat bahwa Belanda sampai sekarang belum benar-benar berhadapan dengan warisan kolonialismenya, yakni warisan dari menjalankan salah satu imperium kolonial terbesar di dunia. Mereka juga belum memberikan reparasi yang berarti atas berabad-abad penjarahan yang turut menjadikan Belanda sebagai negara kaya seperti sekarang.

Saya pernah melihat sebuah jajak pendapat beberapa tahun lalu yang menemukan bahwa sekitar separuh masyarakat Belanda bangga terhadap sejarah kolonial mereka. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara Eropa bekas kekuatan kolonial lainnya.

Namun, tentu saja, bukan hanya kolonialisme Belanda yang membentuk sejarah Belanda. Kemerdekaan Indonesia juga turut membentuk sejarah tersebut, antara lain melalui perpindahan besar-besaran orang Indo, orang Ambon seperti yang baru saja kita bahas, dan orang-orang Belanda dari masa kolonial ke Belanda.

Salah satu hal yang menurut saya cukup mengejutkan adalah bahwa politisi sayap kanan Geert Wilders memiliki latar belakang Indo.

Untuk waktu yang sangat lama, Belanda mempertahankan citra dirinya sebagai negara liberal yang seolah-olah tidak ternoda, meskipun memiliki sejarah kolonial dan sejarah sebagai salah satu negara utama dalam perdagangan budak dunia.

RS: Selama waktu yang lama, mereka memang terlindung dari persoalan tersebut. Saya kira salah satu alasannya adalah secara politik sangat sulit bagi Belanda untuk membicarakan periode ini karena posisi penting orang-orang dari Hindia Belanda dalam politik Belanda. Sebagian besar orang Indo, terutama kalangan elite dari Hindia Belanda, tinggal di Den Haag dan pusat politik Belanda. Banyak elite Belanda menjadi elite karena hubungan mereka dengan Indonesia. Sumber kekayaan mereka berasal dari ekonomi kolonial. Hal itu mencakup banyak orang yang bekerja dalam pemerintahan kolonial maupun bagian dari elite masyarakat Belanda.

Penelitian menunjukkan bahwa ekonomi kolonial pada dasarnya dikuasai oleh sekitar 124 keluarga Belanda. Jadi, ini merupakan kelompok elite yang sangat kecil. Banyak di antara mereka tinggal di Den Haag atau berada di pusat politik Belanda. Itu merupakan salah satu faktor penting. Faktor kedua adalah para veteran. Para veteran Belanda, termasuk veteran tentara kolonial yang kemudian pindah ke Belanda, menjadi kelompok politik yang sangat kuat dalam politik Belanda. Situasi itu membuat partai-partai politik Belanda sulit membicarakan masa lalu kolonial dengan cara yang tidak sejalan dengan pandangan para veteran tersebut.

Belakangan, terutama karena banyak veteran meninggal sejak sekitar 2010 dan seterusnya, mulai terjadi perubahan. Menurut saya, sekarang kita sedang memasuki periode dekolonisasi di Belanda. Perubahan itu memang sangat terlambat, sekitar tujuh puluh tahun setelah peristiwa tersebut. Namun, misalnya, sekarang telah dilakukan penelitian besar mengenai Revolusi Indonesia yang kemudian mendorong Raja Belanda menyampaikan permintaan maaf atas kolonialisme Belanda. Sekarang juga ada penelitian yang sangat kuat mengenai perbudakan, meskipun sebagian besar masih berfokus pada peran Belanda dalam perdagangan budak di kawasan Atlantik.

Jadi, ada perubahan. Namun, seperti yang Anda katakan, Dan, perubahan itu datang sangat terlambat. Selama waktu yang lama, Belanda hidup dalam semacam mitos mengenai dirinya sebagai masyarakat liberal yang kecil. Menurut saya, sekarang mereka mulai menghadapi masa lalu tersebut. Prosesnya masih berlangsung, sehingga kita belum tahu akan berkembang ke arah mana. Namun, ada beberapa hal yang telah memengaruhi perubahan tersebut.

Pertama adalah kasus pembantaian Rawagede di Jawa, yang menghasilkan restitusi. Keturunan penduduk desa Rawagede yang dibantai oleh tentara Belanda memperoleh restitusi dari negara Belanda. Kasus tersebut kemudian membuat pemerintah Belanda, alih-alih memberikan restitusi besar kepada banyak desa, memilih menyediakan dana untuk penelitian mengenai periode Revolusi guna menghitung berapa banyak orang yang dibunuh oleh tentara Belanda. Kedua, gerakan Black Lives Matter juga memberikan dorongan. Hal itu menjadi salah satu faktor yang meningkatkan perhatian terhadap peran Belanda dalam perdagangan budak Atlantik, yang sekarang sedang dikaji lebih luas.

Menurut saya, pembahasan mengenai perbudakan nantinya juga dapat mencakup perbudakan di Indonesia. Hal itu mungkin pada akhirnya dapat mengarah pada restitusi.

Aspek lainnya adalah bahwa Belanda sekarang menjadi salah satu pelopor dalam mengembalikan benda-benda warisan budaya Indonesia ke Indonesia. Beberapa benda warisan budaya telah dikembalikan. Untuk waktu yang sangat lama, hal semacam itu tidak terjadi. Namun, sekarang banyak hal berlangsung di Belanda sebagai bagian dari upaya mereka menghadapi gerakan dekolonial. Meski demikian, masih ada titik buta, terutama jika kita berbicara mengenai sejarah intelektual Belanda. Ketika orang Belanda menulis sejarah Pencerahan, sejarah modernisasi, dan sejarah modernitas mereka sendiri, terdapat kesenjangan besar.

Ketika mereka berbicara mengenai Pencerahan, modernisasi, dan sejarah modernitas mereka sendiri, mereka sangat bangga atas partisipasi dan kontribusi Belanda terhadap munculnya Pencerahan, misalnya melalui Spinoza. Kemudian ada pula para seniman pada masa Golden Age. Jika Anda pergi ke museum yang tepat, Anda akan melihat Rembrandt, Vermeer, dan berbagai representasi budaya lainnya. Semua representasi tersebut sangat terpisah dari cara mereka membicarakan kolonialisme. Pada dasarnya, mereka tidak menghubungkan kedua dunia tersebut.

MS: Saya kira di situlah akar persoalan Belanda. Sampai belakangan ini, baru mulai muncul seruan dari kalangan sarjana Belanda agar Pencerahan Belanda dibahas secara berdampingan dengan kolonialisme. Sebelumnya, kedua hal tersebut diperlakukan sebagai dua persoalan yang terpisah.

Saya ingin melihat persoalan ini dari perspektif Indonesia. Belanda telah berada di sini selama berabad-abad dan kemudian menciptakan semacam…

FF: Ya, ada begitu banyak penderitaan yang dialami masyarakat di kepulauan ini ketika berhadapan dengan Belanda. Namun, setelah mereka pergi, hampir tidak ada orang yang memikirkan mereka lagi. Kita tidak berbicara bahasa Belanda. Kita juga tidak memiliki hubungan ekonomi yang besar dengan Belanda.

Ketika pada 1980-an dan 1990-an mereka membentuk IGGI, International Governmental Group on Indonesia, untuk membantu Indonesia berkembang, kerja sama itu akhirnya runtuh setelah sekitar sepuluh tahun.

Setelah itu, tidak banyak lagi yang dapat dilakukan Belanda terhadap Indonesia.

Jika kita tidak pernah dijajah Belanda, hampir tidak ada yang tersisa dalam ingatan masyarakat Indonesia mengenai Belanda selain kenyataan bahwa mereka pernah menjadi penjajah selama berabad-abad. Namun, dalam ingatan masyarakat, terutama mengenai masa Revolusi, Belanda kembali hadir sebagai pihak yang berhadapan dengan Indonesia. Banyak orang pada masa itu melihat orang-orang Belanda sebagai bagian dari kelompok orang kulit putih, dan karena itu imajinasi tentang pertentangan dengan orang kulit putih juga ikut terbentuk. Imajinasi semacam itu masih hidup sampai sekarang.

Sungguh menarik bahwa dalam hal pembelajaran bahasa asing, tidak banyak orang Indonesia yang tertarik mempelajari bahasa Belanda, kecuali mereka yang ingin membaca arsip kolonial. Di luar itu, minat terhadap bahasa Belanda relatif kecil. Jadi, cukup menakjubkan melihat betapa cepatnya Belanda menghilang dari ingatan masyarakat yang pernah hidup di kepulauan ini.

Demokrasi Parlementer dan Kebangkitan PKI

DD: Setelah Indonesia memperoleh kedaulatan pada Agustus 1950, lanskap politik negara baru ini didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang sebelumnya membentuk perjuangan kemerdekaan. Seperti yang telah kita bahas, kekuatan-kekuatan tersebut pernah terlibat dalam konflik yang sangat keras dalam perebutan arah dan tujuan perjuangan kemerdekaan. Ada kaum nasionalis Sukarno di sekitar PNI atau Partai Nasional Indonesia. Ada pula Partai Komunis Indonesia atau PKI. Selain itu, ada PSI atau Partai Sosialis Indonesia yang jauh lebih kecil tetapi tetap berpengaruh, yang dipimpin Sutan Sjahrir. Ada dua organisasi politik Islam utama. Pertama, NU atau Nahdlatul Ulama yang berbasis di pedesaan. Kedua, Masyumi yang lebih banyak didukung kalangan pedagang dan kelompok Muslim modernis perkotaan. Tentu saja, ada pula militer, yaitu TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Bagaimana keseimbangan kekuatan di antara berbagai partai, organisasi, dan institusi tersebut pada tahun-tahun pertama Indonesia sebagai negara merdeka?

MS: Pada tahun-tahun setelah kemerdekaan, Indonesia memasuki periode demokrasi parlementer. Namun, sistem politiknya sangat terfragmentasi. Ada beberapa kekuatan politik utama yang bersaing memperebutkan kekuasaan, tetapi tidak ada satu pun yang cukup kuat untuk mendominasi yang lain. Di tengah situasi itu berdiri Sukarno, yang menjabat sebagai presiden, tetapi pada awalnya beroperasi dalam sistem parlementer dan tidak menjalankan pemerintahan secara langsung. Kita harus memahami bahwa sejak 1945 hingga 1959, Indonesia sebenarnya tidak diperintah secara langsung oleh Sukarno sebagai presiden. Pemerintahan dijalankan oleh para perdana menteri. Saya menghitung ada sebelas perdana menteri yang memerintah Indonesia. Jadi, pemerintahan pada masa itu dijalankan oleh perdana menteri dan kabinetnya.

Kalau kita melihat keseimbangan kekuatan politik, ada beberapa kekuatan besar. Pertama, PNI, Partai Nasional Indonesia, partai nasionalis terbesar. Basis dukungannya banyak berasal dari kelas birokrasi Jawa, administrator tingkat bawah, guru, serta kaum nasionalis perkotaan yang memiliki hubungan dengan aparatur negara. Mereka mendukung visi Sukarno tentang negara nasionalis yang kuat, tetapi bersifat sekuler. Kemudian ada politik Islam yang terbagi ke dalam dua kelompok besar. Pertama adalah Masyumi, partai Islam modernis. Basis dukungannya berasal dari intelektual Muslim modernis, pedagang dan saudagar, serta elite dari luar Jawa, seperti di Sumatra dan Sulawesi. Kita akan membahas hal ini ketika nanti membicarakan gerakan separatis.

Kelompok kedua adalah organisasi Muslim tradisionalis, yaitu NU atau Nahdlatul Ulama. Basisnya berada di pedesaan, terutama di kalangan ulama, jaringan pesantren, dan komunitas Muslim tradisional Jawa. Kemudian ada PKI. Partai ini bangkit kembali dan berkembang menjadi organisasi massa yang besar, bahkan kemudian menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia. Selanjutnya ada Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin Sutan Sjahrir, dengan basis di kalangan intelektual berpendidikan Barat, teknokrat, dan profesional perkotaan. Mereka mendukung demokrasi parlementer, perencanaan ekonomi, dan politik yang menentang otoritarianisme.

Kekuatan terakhir, yang juga sangat penting dalam pembahasan kita, adalah Tentara Nasional Indonesia. TNI merupakan kekuatan lain yang muncul dari perjuangan revolusioner. Mereka memiliki struktur komando regional yang kuat, otoritas politik yang relatif otonom, dan pada dasarnya tidak terlalu mempercayai politisi sipil. Karena itu, militer menjadi pusat kekuatan yang independen dan mampu melakukan intervensi dalam politik nasional. Menurut saya, kita juga perlu mengingat bahwa periode 1949 hingga 1959 merupakan masa yang sangat penting bagi Indonesia dan ikut menentukan arah perkembangan Indonesia selanjutnya. Ini merupakan periode yang sering disebut sebagai demokrasi konstitusional.

FF: Saya kira banyak sarjana pada masa itu sepakat bahwa ini merupakan suatu bentuk demokrasi. Ada banyak partai politik yang berfungsi, mewakili konstituen masing-masing, dan bersaing memperebutkan kekuasaan. Satu hal yang tidak mereka miliki adalah stabilitas. Pada saat itu, Indonesia juga merupakan negara yang masih sangat baru dan sedang membangun kelas birokrasi. Ada orang-orang yang memikirkan masa depan dan bagaimana membangun negara ini. Sebagian ilmuwan politik menyebutnya sebagai persaingan antara solidarity makers dan administrator class.

Administrator class adalah orang-orang yang berpikir secara teknokratis dan birokratis. Sementara itu, solidarity makers adalah mereka yang berpikir berdasarkan ideologi. Ada orang-orang yang mendasarkan pandangannya pada Islamisme, misalnya di Masyumi dan kemudian di Nahdlatul Ulama, yang sebelumnya merupakan bagian dari Masyumi. Kemudian mereka berpisah. Ada pula orang-orang di Partai Nasionalis dan Partai Komunis. Mereka merupakan solidarity makers yang cenderung menyukai rapat umum dan mobilisasi massa dalam jumlah besar. Namun, ada pula kelompok lain yang cukup berpengaruh, misalnya di sekitar PSI. Mereka lebih banyak memikirkan masa depan Indonesia, bagaimana memodernisasi negara, jalan pembangunan seperti apa yang harus ditempuh, serta industri manufaktur seperti apa yang perlu dibangun.

Jadi, ada pula persaingan kelas di antara kelompok-kelompok tersebut. Pada saat yang sama, ada banyak persoalan yang belum dapat diselesaikan. Salah satunya adalah persoalan konstitusi. Indonesia hanya memiliki konstitusi sementara. Bahkan sampai sekarang, konstitusi sementara itu masih menjadi bagian dari pembicaraan. Yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian mengalami beberapa amendemen. Namun, sekarang ada pembicaraan untuk kembali ke bentuk aslinya, yang lebih tersentralisasi dan menempatkan kekuasaan pada satu kepemimpinan yang kuat. Menurut saya, titik balik periode ini adalah ketika kita gagal membentuk konstitusi baru.

Setelah itu, muncul banyak persoalan karena perbedaan ideologi yang sangat besar dan kegagalan dalam mengelola berbagai persoalan pemerintahan. Kegagalan membangun birokrasi yang efektif kemudian ikut menghasilkan pemberontakan-pemberontakan regional. Namun, untuk memberikan penghargaan terhadap periode ini, sepuluh tahun demokrasi konstitusional merupakan masa yang sangat menarik, sama seperti periode Revolusi. Pada masa ini, kita berusaha menemukan identitas sebagai sebuah bangsa.

Kita juga berusaha membangun negara. Memang, sistem tersebut akhirnya gagal. Namun, dari situ muncul perkembangan sejarah berikutnya yang kemudian mengarah pada semakin besarnya peran militer. Jadi, jika dilihat secara historis, periode demokrasi konstitusional ini sering dipandang sebagai periode yang gagal.

RS: Pandangan itu muncul karena dalam kurun tujuh tahun, dari 1950 hingga 1957, terdapat tujuh pemerintahan. Jadi, praktis setiap tahun terjadi pergantian pemerintahan. Kemudian muncul anggapan bahwa perekonomian berjalan buruk dan gagal menyediakan pembangunan yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Namun, jika kita melihat datanya, perekonomian Indonesia justru tumbuh sekitar lima persen per tahun sepanjang periode tersebut. Ekspor juga tetap kuat, terutama pada periode awal.

Selama Perang Korea, bahkan terjadi peningkatan ekspor dari Indonesia. Perekonomian relatif stabil, meskipun ada berbagai klaim bahwa situasinya buruk. Jadi, jika kita melihat periode ini melalui perspektif revisionis, sebenarnya periode tersebut tidak seburuk yang selama ini digambarkan. Yang terjadi adalah Sukarno dan militer memiliki visi lain mengenai bagaimana Indonesia seharusnya dijalankan. Pandangan bahwa periode tersebut merupakan sebuah kegagalan sebenarnya merupakan hasil dari cara historiografi Indonesia menulis periode itu. Karena itu, tahun 1950-an kemudian dipandang sebagai periode keruntuhan tatanan tersebut.

Padahal, situasi pada masa itu jauh lebih teratur dibandingkan periode Demokrasi Terpimpin. Dalam banyak hal, fondasi negara justru sedang dibangun pada periode ini. Namun, pada 1957 terjadi sesuatu yang sangat penting, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut, yaitu pengambilalihan aset-aset Belanda di Indonesia. Pada awalnya, pengambilalihan tersebut dilakukan oleh serikat-serikat pekerja, banyak di antaranya memiliki hubungan dengan PKI. Setelah itu, aset-aset tersebut segera diambil alih oleh militer. Akibatnya, terjadi perubahan dalam kekuatan militer setelah 1957 karena mereka mengambil alih perekonomian yang sebelumnya dikendalikan Belanda. Banyak perwira militer kemudian menjadi administrator di perusahaan-perusahaan yang sebelumnya dimiliki Belanda dan telah dinasionalisasi.

Hal ini menjadi semacam jalan menuju bentuk negara baru yang kemudian didukung oleh militer, PKI, dan Sukarno. Inilah yang kemudian menjadi negara Demokrasi Terpimpin. Namun, jika pengambilalihan aset-aset tersebut tidak terjadi, saya kira demokrasi parlementer mungkin akan terus berjalan. Tidak ada persoalan besar dalam perekonomian yang dengan sendirinya akan menyebabkan sistem tersebut runtuh. Jadi, persoalannya bukan persoalan ekonomi. Ini merupakan keputusan politik yang dibuat oleh beberapa bagian dari negara, terutama militer dan Sukarno.

DD: Bagaimana secara khusus PKI bangkit kembali pada periode ini, setelah mengalami kekalahan yang tampaknya menentukan dalam Revolusi dan Peristiwa Madiun 1948? Bagaimana mereka dapat bangkit begitu cepat? Bagaimana mereka membangun kekuatan di tingkat akar rumput sebagai partai dan melalui organisasi-organisasi pendukung buruh, petani, pemuda, dan perempuan? Bagaimana mereka membangun pengaruh melalui pemerintahan, melalui aliansi dengan Sukarno, bahkan melalui sebagian unsur angkatan bersenjata yang pada dasarnya bersikap bermusuhan terhadap mereka, terutama Angkatan Udara? Apa strategi PKI dan bagaimana mereka dapat menjalankannya dengan begitu efektif pada tahun-tahun tersebut, tidak lama setelah kekalahan mereka pada 1948? Yang menarik, dalam periode ini PKI tampaknya merupakan salah satu dari sedikit partai komunis di Asia Tenggara yang berusaha merebut kekuasaan melalui sistem parlementer dengan bekerja sama dengan kepemimpinan nasionalis nonkomunis.

MS: Pada 1950-an dan 1960-an, para pemimpin utama PKI seperti Aidit, Lukman, Sudisman, dan Nyoto merupakan generasi baru kepemimpinan PKI. Nama lengkap Aidit adalah Dipa Nusantara Aidit. Mereka merupakan generasi baru dan sangat berbeda dari generasi pemimpin PKI sebelumnya. Berbeda dengan pemimpin nasionalis seperti Sutan Sjahrir, Hatta, atau bahkan Amir Sjarifuddin, maupun tokoh-tokoh komunis generasi awal seperti Semaoen, Darsono, dan Tan Malaka, yang banyak pergi ke luar negeri untuk belajar atau hidup dalam pengasingan, generasi baru pemimpin PKI hampir semuanya berasal dari Indonesia. Mereka bergerak dari daerah pedesaan menuju kota-kota kolonial utama. Di sana mereka bertemu dengan gagasan-gagasan baru dan para mentor yang berpengaruh. Aidit dan Lukman, misalnya, mendapat bimbingan dari Amir Sjarifuddin ketika mereka masih berada dalam gerakan bawah tanah PKI.

Akibatnya, pandangan politik mereka berakar kuat pada realitas lokal. Pandangan mereka lebih membumi, lebih berfokus pada Indonesia, dan tidak terlalu dibentuk oleh pengalaman di Eropa atau luar negeri. Ketika Indonesia memperoleh kedaulatan, Aidit dan Lukman kemudian muncul sebagai pemimpin. Mereka sebenarnya sudah menjadi bagian dari gerakan bawah tanah PKI. Ada kabar bahwa setelah Peristiwa Madiun mereka melarikan diri ke Vietnam. Namun, ada sarjana yang mengatakan bahwa mereka sebenarnya hanya berada di Jakarta. Bagaimanapun, mereka kemudian kembali dan dengan cepat mengambil alih kepemimpinan, terutama dari generasi yang lebih tua seperti Tan Ling Djie, yang merupakan seorang Tionghoa-Indonesia.

Ada satu hal yang perlu kita perhatikan. PKI pada saat itu bukan lagi PKI yang naif. Mereka telah melalui pengalaman 1926-1927 dan kemudian 1948 setelah Madiun. Jadi, PKI pada masa ini berbeda dengan PKI pada 1920-an yang penuh optimisme. Pada masa itu, mereka melihat perjuangan pembebasan dari kolonialisme sebagai sesuatu yang hampir pasti benar. Mereka memiliki optimisme seperti itu. Generasi baru PKI jauh lebih berhati-hati.

Ketika mereka kembali ke panggung politik, mereka menjalankan strategi yang sangat hati-hati. Namun, melalui strategi tersebut, pada pertengahan 1950-an mereka menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Dalam pemilu nasional pertama Indonesia sebagai negara merdeka pada 1955, mereka memperoleh posisi keempat. Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama dan salah satu pemilu paling demokratis yang pernah dimiliki Indonesia. Sistem seperti itu tidak terjadi lagi sampai 1999. Kemudian, dalam pemilihan daerah pada 1957, mereka berada di posisi kedua setelah Masyumi. Jadi, pertanyaannya adalah: bagaimana PKI dapat bangkit kembali dan mencapai hasil yang begitu besar? Jawabannya ada dua.

Pertama, dari sisi struktur dan organisasi. Mereka membangun apa yang disebut sebagai partai pelopor atau vanguard party. Pada awalnya, mereka membangun partai pelopor dan sangat berfokus pada perluasan jumlah anggota. Jumlah anggota inti mereka meningkat dari sekitar 7.000 pada 1952 menjadi 150.000 pada 1954. Kemudian mereka juga membangun partai massa. Apa yang dimaksud dengan partai massa? Ini adalah partai yang memobilisasi kelompok akar rumput yang beragam dan plural, tetapi tetap diarahkan oleh partai pelopor tersebut.

Di bawah struktur partai massa ini, mereka membangun hubungan dengan berbagai organisasi akar rumput, seperti SOBSI, yaitu Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Ada pula BTI atau Barisan Tani Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia. Beberapa pemimpin penting Gerwani adalah Sulami dan Umi Sardjono. Kemudian ada Lekra, organisasi kebudayaan yang aktif dalam gerakan penulis Afro-Asia dan menghubungkan politik kebudayaan Indonesia dengan perjuangan antikolonial global. Salah satu nama terpenting yang muncul dari Lekra adalah Pramoedya Ananta Toer, yang akan penting dalam pembahasan kita mengenai masa Orde Baru. Semua organisasi tersebut memiliki otonomi, tetapi berafiliasi dengan PKI.

Melalui organisasi-organisasi tersebut, partai mampu memobilisasi jutaan orang Indonesia dalam berbagai isu, seperti reforma agraria, hak-hak buruh, antiimperialisme, dan hak-hak perempuan. Pada awal 1960-an, kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan PKI dan PKI sendiri mengklaim memiliki hampir 15 juta orang yang terafiliasi. Mereka telah menjadi kekuatan politik yang mengakar kuat di desa-desa, pabrik, dan sekolah. Jadi, kita memiliki partai pelopor, partai massa, dan kemudian front persatuan.

Front persatuan ini merupakan aliansi politik dengan kekuatan-kekuatan nonkomunis, terutama dalam kerangka Nasakom Sukarno. Ini juga mencakup kerja sama dengan kaum nasionalis dan, dalam beberapa kesempatan, kelompok-kelompok Islam. Strategi tersebut berfungsi memperluas pengaruh PKI di dalam negara. Strategi ini juga mencegah PKI terisolasi dalam struktur politik. Jadi, itulah sisi organisasinya.

Lalu, bagaimana dengan strateginya? Struktur organisasi yang baru saja saya jelaskan sebenarnya mencerminkan filosofi dan strategi PKI yang lebih luas. Setelah belajar dari Madiun dan menghadapi kenyataan bahwa terdapat kekuatan antikomunis yang kuat dan sangat terlihat, PKI mengembangkan Marxisme-Leninisme yang diindonesiakan dan terinspirasi oleh Mao. Mao terkenal dengan proses sinifikasi atau vernakularisasi Marxisme-Leninisme.

Itulah yang dilakukan Aidit. Sejumlah sarjana juga berpendapat bahwa Aidit dan kepemimpinan PKI sangat dipengaruhi oleh Maoisme, terutama setelah perpecahan Sino-Soviet dan setelah Uni Soviet dianggap bergerak menuju revisionisme di bawah Khrushchev. Namun, PKI tidak sekadar menyalin prinsip-prinsip Maoisme.

Aidit sangat jelas bahwa PKI tidak akan menjadi sekadar proksi Soviet atau Tiongkok. Sebaliknya, PKI ingin menciptakan jalan Indonesia sendiri. Mereka mengambil inspirasi dari berbagai sumber untuk membentuk Marxisme-Leninisme yang diindonesiakan. Seperti apa bentuknya? Pertama, PKI mengambil jalan parlementer yang nonkekerasan menuju sosialisme, terutama setelah Madiun. Mereka percaya bahwa mobilisasi massa merupakan kunci untuk membawa sosialisme ke Indonesia. Mobilisasi massa dan front persatuan dijalankan melalui jalur legal dan politik parlementer, bukan melalui perjuangan bersenjata.

Inilah yang disebut sebagai jalan damai menuju sosialisme. Mereka membangun front persatuan di antara buruh, petani, dan organisasi pemuda yang telah saya sebutkan. Peran politik kaum tani juga sangat penting. Petani tidak ditempatkan sebagai kelompok sekunder setelah buruh. Selain itu, mobilisasi massa dilakukan melalui partisipasi dalam pemilu dan pembentukan aliansi lintas kelas dengan partai-partai politik lain dari berbagai spektrum politik. Mereka mengambil jalur parlementer dan menganggap aliansi dengan kaum nasionalis dan kelompok borjuis lainnya sebagai strategi yang penting. Selama kelompok-kelompok tersebut bersikap antiimperialis, mereka dapat menjadi sekutu.

Ini berbeda dari pandangan Marxis-Leninis tradisional yang menganggap aliansi dengan kaum borjuis tidak strategis. Posisi tersebut juga berbeda dari posisi PKI pada 1920-an. Karena itu, prioritas PKI pada masa ini lebih berkaitan dengan pembangunan bangsa daripada perjuangan kelas dalam pengertian yang sempit.

Mereka kemudian bekerja sama dengan rezim nasionalis Sukarno melalui dukungan terhadap Nasakom. Mereka juga percaya bahwa revolusi tidak dapat dilakukan secara langsung. Karena itu, tidak mengambil jalan perjuangan bersenjata merupakan hal yang sangat penting. Ini juga membedakan strategi mereka dari Tiongkok dan Vietnam. Mereka melihat revolusi sebagai jalan yang panjang dan strateginya adalah membangun kekuatan secara bertahap.

Pertama dengan membangun negara demokratis, kemudian sosialisme. Jadi, mereka mengambil jalan panjang dan nonbersenjata menuju negara demokratis terlebih dahulu, kemudian menuju sosialisme. Ada beberapa hal lain yang juga penting untuk diingat. Pertama, basis PKI secara historis berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

RS: Daerah-daerah tersebut memiliki tradisi yang lebih panjang dalam pemerintahan perkebunan kolonial dan tingkat kesadaran kelas yang lebih berkembang. Karena itu, daya tarik komunisme memang sudah lama ada di komunitas-komunitas pedesaan Jawa. Bahkan sampai sekarang, daya tarik terhadap partai-partai kiri, misalnya, masih lebih kuat di wilayah-wilayah yang pada 1950-an merupakan basis PKI. Dan jika kita kembali ke persoalan tadi, hal itu berkaitan dengan bagaimana Belanda menerapkan kapitalisme kolonial. Jika kita mengingat kembali Perang Jawa dan bahkan perang-perang suksesi sebelumnya, Jawa merupakan wilayah tempat Belanda pertama kali menerapkan pemerintahan kolonial kapitalis secara langsung.

Ekonomi perkebunan kolonial kemudian bertumpu di atas struktur feodalisme Jawa. Karena itu, ekonomi kolonial memiliki komponen kelas yang sangat kuat dalam masyarakat Jawa. Hal tersebut tidak berkembang dengan cara yang sama di Jawa Barat karena Jawa Barat sendiri, dalam pengertian tertentu, merupakan koloni Jawa Tengah. Jawa Barat dihuni oleh kelompok etnis yang berbeda, yaitu orang Sunda, dan mereka berada di bawah kendali orang Jawa. Komponen kelas di Jawa Barat kemudian berubah menjadi komponen keagamaan.

Jadi, jika di Jawa Tengah persoalannya berkembang menjadi persoalan berbasis kelas, di Jawa Barat persoalan tersebut berkembang menjadi persoalan agama. Banyak posisi antikolonial di Jawa Barat diambil oleh para haji dan tokoh-tokoh Islam. Karena itu, misalnya, di Jawa Barat berkembang Negara Islam Indonesia.

Sementara itu, Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi wilayah yang jauh lebih didominasi oleh komunisme. Jadi, di satu sisi, terdapat faktor struktural yang menjelaskan mengapa PKI dapat terus bertahan karena memang terdapat basis sosial bagi gagasan tersebut. Ada sentimen yang kuat, terutama di Jawa.

Kedua, Sukarno cukup simpatik terhadap kaum komunis. Ia tidak pernah sepenuhnya menentang komunisme atau PKI. Setelah PKI menjadi pemenang keempat dalam pemilu, posisi mereka semakin penting. Kemudian, pada 1956, Sukarno pergi ke Tiongkok dan sangat terinspirasi oleh Mao serta program Great Leap Forward. Ia kembali ke Indonesia dan dalam beberapa hal mulai bergerak menuju Demokrasi Terpimpin. Dalam konteks tersebut, Sukarno melihat PKI sebagai sekutu penting bagi bentuk negara yang ingin dibangunnya.

Jadi, selain militer, kita tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa Sukarno mendukung dan sering kali menjadi patron bagi kepemimpinan PKI sampai ia tidak lagi dapat melakukan hal tersebut setelah 1965.

FF: Saya ingin membahas unsur etnis dalam partai-partai politik ini. Menurut saya, hal tersebut sangat terlihat jika kita mempelajari hasil pemilu dari waktu ke waktu. Dukungan terhadap PKI terutama berasal dari masyarakat Jawa. PKI tidak terlalu kuat di luar wilayah tersebut. Mereka kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta cukup kuat di Sumatra Utara karena besarnya populasi orang Jawa di sana yang sebelumnya bekerja sebagai buruh kontrak di berbagai perkebunan.

Karena itu, karakter kejawaan Partai Komunis Indonesia sangat menarik jika kita melihat hasil pemilu dari waktu ke waktu. Lawan terbesar mereka adalah PNI yang berafiliasi dengan Sukarno, Partai Nasional Indonesia, serta Nahdlatul Ulama karena sebagian besar orang Jawa berada di wilayah pedesaan. Para kiai NU bukan kelompok abangan. Justru PNI memiliki basis abangan yang lebih kuat.

Dalam konteks ini, ada santri, yaitu para pelajar agama, dan ada kiai, yaitu para ulama. Hal semacam ini juga dapat dengan mudah kita temukan di Afghanistan dan beberapa wilayah Iran. Mereka membangun lembaga yang dalam istilah Barat disebut seminari, yaitu pesantren.

Di bawah kepemimpinan para kiai di pesantren, para ulama memperoleh banyak tanah. Dalam konteks tertentu, mereka kemudian menjadi bagian dari kelas tuan tanah di pedesaan Jawa. Karena itu, tidak mengherankan jika kaum tak bertanah, yang banyak diorganisasi oleh kaum komunis, kemudian memobilisasi para petani tak bertanah.

Secara alamiah, lawan utama mereka adalah kelas tuan tanah. Persaingan antara petani tak bertanah dan tuan tanah kemudian dipolitisasi menjadi persaingan antara Partai Komunis dan Nahdlatul Ulama. Ketika kita melihat pembunuhan pada 1965, kita akan melihat bahwa kekerasan banyak terjadi di wilayah pedesaan Jawa tempat persaingan tersebut paling kuat, terutama di Jawa Timur dan juga Sumatra Utara. Sampai sekarang, ketegangan antara kaum tak bertanah dan pemilik tanah masih dapat ditemukan.

Namun, di Sumatra Utara, kasusnya sedikit berbeda. Di sana, hubungan antara kaum tak bertanah dan militer memiliki sejarah yang sama sekali berbeda. Jadi, lawan utama Partai Komunis Indonesia di Sumatra Utara adalah militer. Sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur, lawan utamanya adalah kelompok lain. Saya kira ini berkaitan dengan wilayah dengan jumlah penduduk yang sangat besar di Indonesia. Jika dibandingkan dengan wilayah lain, Jawa merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar. Karena itu, lawan terbesar PKI di sana terutama adalah Nahdlatul Ulama.

Mobilisasi Massa dan Politik Internasional Indonesia

DD: Sarjana Max Lane berpendapat bahwa era ini pada dasarnya ditandai oleh konflik antara dua kubu. Di satu sisi, terdapat aliansi Sukarno-PKI yang berjuang menyelesaikan revolusi yang belum tuntas. Di sisi lain, terdapat kelompok-kelompok yang dianggap reaksioner di kalangan militer, kelompok Islamis, dan sayap kanan PNI. Kelompok terakhir ini ingin mempertahankan hierarki konservatif, ekonomi yang masih berada dalam enklave-enklave kolonial, serta pola penguasaan tanah yang sudah ada.

Seberapa besar dan mendalam keterlibatan massa dalam partai-partai dan organisasi pada era ini? Keterlibatan tersebut mencakup partisipasi kolektif yang terus-menerus dalam berbagai aksi massa, seperti pemogokan, pendudukan tanah, dan demonstrasi.

Kemudian, kita akan membahas bagaimana kediktatoran Suharto dan genosida 1965 yang mengawali kekuasaannya bertumpu pada penghancuran seluruh organisasi dan aksi massa tersebut. Tujuannya adalah mengubah rakyat Indonesia menjadi apa yang oleh salah satu teoretikus kediktatoran disebut, secara cukup mengerikan, sebagai floating mass. Jadi, seperti apa skala dan karakter kehidupan politik serta kehidupan berorganisasi pada 1950-an dan awal 1960-an? Apa tujuan politiknya dan ke mana arahnya?

Orang-orang menjadi anggota partai, tetapi juga anggota serikat buruh, organisasi petani, kelompok perempuan, dan berbagai macam organisasi serta perkumpulan lainnya. PKI dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya merupakan kelompok terbesar.

MS: Namun, mereka bukan satu-satunya pemain. Saya kira periode 1950-an dan 1960-an mungkin merupakan masa yang paling terpolarisasi, tetapi sekaligus juga masa ketika rakyat Indonesia paling banyak mengalami mobilisasi, terutama jika kita membandingkannya dengan masa Orde Baru.

Hal yang dipertaruhkan pada masa itu adalah pembangunan bangsa. Mereka masih terlibat dalam proses membangun Indonesia sebagai sebuah negara. Politik berarti perjuangan massa mengenai masa depan Indonesia yang sedang mereka bangun. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia akan bergerak menuju revolusi sosial atau mempertahankan hierarki dan ketertiban.

Dalam kasus militer, kelompok Islamis, maupun kelompok-kelompok konservatif, partisipasi massa semakin intensif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pada masa itu. Karena itu, orang-orang ikut serta dalam pemogokan dan pendudukan tanah, terutama selama periode reforma agraria.

MS: Kita akan membicarakan hal ini ketika membahas Demokrasi Terpimpin, termasuk reforma agraria, pendudukan tanah, demonstrasi, dan pengorganisasian di tingkat akar rumput. Pada tingkat global, banyak anggota organisasi yang berafiliasi dengan gerakan tersebut juga sangat aktif di luar negeri.

Ketika saya membicarakan Lekra dan Gerwani, misalnya, ada tokoh-tokoh seperti Francisca Fanggidaej dan banyak anggota Lekra lainnya yang aktif di luar negeri. Mereka melakukan perjalanan ke berbagai negara. Sukarno bahkan mendukung perjalanan mereka ke Amerika Latin, Afrika, dan Eropa untuk bergabung dengan berbagai organisasi internasional.

Jadi, fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Ia merupakan bagian dari pengalaman masyarakat pascakolonial pada masa itu. Setelah keluar dari periode kolonialisme, negara-negara yang baru merdeka menemukan diri mereka berada dalam posisi untuk membangun solidaritas dan koalisi dengan negara-negara pascakolonial lainnya, sekaligus menghadapi kekuatan imperial yang sedang berkembang, terutama Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Massa aksi merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Tan Malaka pada 1920-an. Istilah ini kemudian menjadi bagian dari bahasa mobilisasi massa pada 1950-an dan 1960-an. Mobilisasi massa merupakan sesuatu yang biasa terjadi pada periode tersebut.

Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, salah satu alasan utama mengapa terdapat begitu banyak partisipasi dalam masyarakat Indonesia adalah pengalaman selama pendudukan Jepang. Pendudukan tersebut membuka berbagai saluran partisipasi yang sebelumnya terbatas. Setelah revolusi, saluran-saluran tersebut kemudian semakin mengakar dan memperkuat gagasan bahwa kewarganegaraan Indonesia merupakan bentuk partisipasi kolektif.

RS: Hal ini kemudian melahirkan persoalan dual elite yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu antara kelas administratif dan kelas solidarity makers. Pertanyaannya adalah bagaimana mengoperasikan sebuah negara ketika masyarakatnya sangat aktif berpartisipasi dalam berbagai bentuk.

Karena itu, ketika kita membicarakan partisipasi dan mobilisasi massa, kita perlu membedakan antara periode demokrasi parlementer dan Demokrasi Terpimpin. Salah satu hal yang menarik dari Demokrasi Terpimpin adalah keinginannya untuk menyalurkan partisipasi masyarakat Indonesia ke dalam negara.

Pada masa demokrasi parlementer, partisipasi terutama berlangsung melalui keanggotaan partai dan kolektivitas politik dalam kelompok-kelompok aliran. Sementara itu, yang dibayangkan Sukarno adalah bagaimana kekuatan massa tersebut dapat dihimpun dan disalurkan secara kolektif untuk pembangunan negara.

Kemudian, jika kita melihat Orde Baru dan keputusannya untuk tidak melibatkan massa secara langsung, persoalannya berubah menjadi bagaimana negara menghadapi massa dan kenyataan bahwa kewarganegaraan Indonesia setelah pendudukan Jepang telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam skala yang sangat besar.

Ini merupakan situasi yang menarik. Pada masa kolonial, memang terdapat berbagai partai dan organisasi, tetapi partisipasi politik sangat terbatas. Hanya sebagian kecil orang Indonesia yang terlibat dalam politik. Sebagian besar masyarakat tetap berada dalam komunitas mereka sendiri.

Kebijakan kolonial pada dasarnya berusaha untuk tidak mengganggu komunitas-komunitas tersebut karena pemerintah kolonial khawatir terhadap konsekuensi partisipasi politik. Karena itu, gagasan mengenai partisipasi sebenarnya memiliki tradisi yang panjang dalam pemikiran tentang negara di Indonesia pada masa kolonial. Tradisi tersebut, menurut saya, dapat ditelusuri kembali hingga Perang Jawa pada 1825-1830.

Asumsi pemerintah kolonial Belanda adalah bahwa masyarakat Indonesia tidak boleh diberi ruang untuk berpartisipasi secara politik karena partisipasi tersebut dianggap dapat membahayakan negara.

Dalam periode pascakolonial, kemudian muncul dua tahap. Pertama, terdapat partisipasi yang sangat besar, tetapi muncul anggapan bahwa partisipasi tersebut menghasilkan kemerosotan ekonomi atau gejolak politik. Kedua, muncul proyek Demokrasi Terpimpin yang berusaha menyalurkan partisipasi tersebut ke dalam negara yang lebih terstruktur.

Kemudian, Orde Baru menghapus partisipasi tersebut, tetapi tetap menggunakan struktur negara yang sebelumnya telah dibangun pada masa Sukarno.

FF: Saya kira para antropolog seperti Clifford Geertz mengidentifikasi aliran, sementara Max Lane juga membuat pengelompokan lain mengenai masyarakat Indonesia. Namun, menurut saya, poin mengenai partisipasi massa ini sangat menarik. Dalam upaya membentuk warga negara, pada awalnya mereka mencoba menyalurkan partisipasi tersebut melalui partai-partai politik.

Upaya itu tidak berjalan terlalu baik. Meskipun demikian, setiap partai mewakili segmen sosial tertentu dalam masyarakat. Itu merupakan gagasan utama Geertz. Kelompok abangan, misalnya, terutama berafiliasi dengan PNI dan PKI, yaitu kelompok nasionalis dan komunis. Sebagian kelompok priyayi berafiliasi dengan PNI karena mereka merupakan birokrat. Pada masa itu, PNI memiliki kehadiran yang sangat kuat dalam pemerintahan pusat. Karena itu, banyak birokrat berafiliasi dengan PNI.

Selain itu, terdapat persaingan antara Masyumi dan Nahdlatul Ulama sebagai partai politik, bukan semata-mata sebagai orientasi keagamaan. Menurut saya, hal-hal semacam ini menciptakan persaingan untuk mendapatkan dukungan massa. Namun, persaingan tersebut belum sepenuhnya merupakan persaingan mengenai partisipasi politik secara langsung karena massa terutama diorganisasi oleh partai-partai politik untuk mengikuti rapat umum, pemogokan, polemik, dan berbagai aktivitas lainnya.

Pers dan surat kabar juga menjadi bagian penting dari kehidupan politik tersebut. Perdebatan berlangsung sangat hidup. Ketika sebuah surat kabar komunis menerbitkan tulisan tertentu, pihak lain dapat merespons melalui surat kabar mereka sendiri, dan orang-orang di dalam Partai Komunis kemudian menanggapi kembali melalui media mereka. Jadi, terdapat perdebatan publik yang sangat aktif pada masa itu.

Kemudian, seperti yang juga dikatakan sebelumnya, situasi berubah ketika negara mulai dibangun kembali. Partai-partai politik mulai dipandang sebagai kekuatan yang memecah Indonesia. Pada saat yang sama, Sukarno semakin berhadapan dengan militer karena militer berpotensi menjadi sangat kuat. Karena itu, Sukarno perlu membangun aliansi dengan kekuatan kiri untuk menyeimbangkan kekuatan militer.

Pada awalnya, menurut kategorisasi Max Lane, militer tidak bersekutu dengan kelompok Muslim. Namun, saya kira militer sangat percaya diri karena mereka memiliki seluruh struktur dan kekuasaan di berbagai wilayah Indonesia. Mereka kemudian mulai memiliki semacam keyakinan bahwa negara adalah mereka sendiri.

Muncul perasaan bahwa tidak ada pihak di luar militer yang dapat mempertahankan negara. Mereka merasa memiliki organisasi, kekuasaan, keberanian, dan segala sesuatu yang diperlukan. Mentalitas semacam ini kemudian bertahan dalam tubuh militer hingga sekarang.

DD: Pada 1955, Sukarno menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika yang legendaris di Bandung. Konferensi tersebut untuk pertama kalinya mempertemukan para pemimpin dari berbagai negara yang sedang mengalami dekolonisasi.

Bagaimana posisi Indonesia di bawah Sukarno dalam perkembangan politik Dunia Ketiga yang lebih luas? Dan bagaimana pendekatan Sukarno terhadap hubungan internasional dalam konteks Perang Dingin, yang tidak hanya ditandai oleh pertentangan antara kubu kapitalis Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Uni Soviet beserta dunia komunis, tetapi juga oleh hubungan yang semakin tegang dan akhirnya bermusuhan antara Tiongkok dan Uni Soviet?

Semua konflik ini berlangsung secara bersamaan dalam skala yang berbeda. Indonesia sendiri merupakan salah satu arena Perang Dingin, tempat politik domestik berinteraksi dengan kepentingan kekuatan-kekuatan global.

Negara republik yang masih muda ini juga dikelilingi oleh berbagai arena konflik Perang Dingin lainnya. Ada perang revolusioner di Indochina Prancis yang kemudian berkembang menjadi perang Amerika Serikat di Vietnam. Ada pula pemberontakan antikolonial di wilayah British Malaya, yaitu pemberontakan komunis yang oleh Inggris secara eufemistis disebut sebagai Malayan Emergency.

Konflik tersebut pada akhirnya melibatkan pengiriman pasukan militer oleh Sukarno ke Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara yang dikuasai Inggris, sebagai bagian dari upaya menghentikan pembentukan Malaysia yang dipandang sebagai pemerintahan boneka Inggris.

Hal ini juga berkaitan dengan pembagian geografis yang sewenang-wenang yang ditetapkan oleh kolonialisme. Jika kita kembali ke abad ke-16 dan ke-17, ketika kisah yang sedang kita bahas dimulai, tidak ada garis pemisah yang begitu jelas antara kedua sisi Selat Malaka.

Jadi, ini merupakan pertanyaan besar yang mencakup banyak aspek. Bagaimana kita dapat menempatkan Indonesia pada 1955, dan secara lebih umum Indonesia pada 1950-an, dalam konteks Perang Dingin regional dan global yang sangat kompleks serta proses dekolonisasi yang sedang berlangsung?

MS: Pada 1950-an dan awal 1960-an, Sukarno menempatkan Indonesia sebagai salah satu suara utama dari apa yang sekarang kita sebut sebagai Dunia Ketiga. Ini merupakan kelompok negara-negara yang baru merdeka dan berusaha menentukan posisi di antara negara-negara kapitalis Barat di satu sisi dan kubu komunis Soviet di sisi lain.

Momen penting dalam proses tersebut adalah Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat. Konferensi tersebut diselenggarakan di Indonesia pada 1955 dan mempertemukan para pemimpin dari 29 negara Asia dan Afrika. Banyak di antara negara-negara tersebut baru saja memperoleh kemerdekaan atau masih berjuang melawan kolonialisme.

Konferensi tersebut terutama mendorong tiga hal: antikolonialisme, kerja sama ekonomi di antara negara-negara berkembang, dan nonblok dalam Perang Dingin. Dalam pengertian tersebut, Indonesia ikut memelopori apa yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non-Blok.

Namun, nonblok dalam pengertian Sukarno sebenarnya tidak pernah sepenuhnya netral. Ia melihat dunia bukan hanya terbagi antara kapitalisme dan komunisme, tetapi juga antara kekuatan imperialis lama dan bangsa-bangsa revolusioner yang sedang tumbuh. Karena itu, Indonesia secara politik menjalin kedekatan dengan negara-negara antikolonial seperti Tiongkok, Mesir, India, dan Vietnam Utara.

Pada 1960-an, posisi tersebut semakin jelas ketika Sukarno mulai berbicara tentang NEFO, New Emerging Forces, yaitu negara-negara yang sedang berjuang melawan kolonialisme dan dominasi Barat. Ia mempertentangkannya dengan OLDEFO, Old Established Forces, yaitu kekuatan-kekuatan lama, terutama negara-negara Barat.

MS: Saya harus berhenti sebentar karena kita akan terus menemukan tradisi yang sangat Indonesia dan sangat Sukarnois dalam menggabungkan kata-kata menjadi istilah baru. Apa istilahnya? Kata majemuk. Jadi, Anda tidak salah jika memperhatikan hal tersebut. Bahkan sekarang, orang-orang yang mempelajari Indonesia sudah sangat akrab dengan tradisi atau budaya singkatan ini.

Kita orang Indonesia memang suka membuat singkatan. Saya tidak tahu dari mana kebiasaan itu berasal. Mungkin Abi dan Madhu bisa menjelaskannya. Kita sudah mendengar NASA, kemudian Manipol, yaitu Manifesto Politik, dan Usdek. Kita akan terus menemukan semakin banyak istilah semacam ini.

FF: Ya, hal itu memang sangat menarik. Bahkan kemudian ada Orba, Orde Baru. Tradisi semacam ini juga banyak ditemukan dalam lingkungan militer di berbagai negara. Kalau kita berbicara dengan kalangan militer di berbagai tempat, termasuk Amerika Serikat, kita akan menemukan banyak sekali singkatan seperti itu. Misalnya CENTCOM, Central Command.

Namun, ketika kita mendengar NEFO atau OLDEFO, kita harus mengingat bahwa istilah tersebut memiliki makna yang sangat kuat bagi orang Indonesia pada masa itu. Secara semantik, istilah tersebut membawa kesan yang sangat radikal.

Bahasa tersebut memiliki makna tertentu bagi masyarakat Indonesia pada masa itu, terutama bagi generasi yang lebih tua. Istilah-istilah tersebut menjadi sangat sentimental karena mengandung makna yang radikal bagi mereka.

MS: Jadi, Indonesia menjalankan politik luar negeri yang aktif. Indonesia, misalnya, mendukung gerakan-gerakan antikolonial di berbagai wilayah Asia dan Afrika. Indonesia juga menjalankan kampanye diplomatik dan militer untuk merebut kembali Irian Barat dari Belanda, dan kemudian melancarkan Konfrontasi terhadap pembentukan Malaysia.

Konfrontasi sangat menarik. Dalam pandangan banyak orang Indonesia pada masa itu, Malaysia belum memperoleh kemerdekaan melalui sebuah revolusi nasional. Mereka akan diberikan kemerdekaan tanpa melalui revolusi nasional. Karena itu, Indonesia memandang Malaysia sebagai semacam pemerintahan boneka Inggris. Inilah salah satu alasan Sukarno melancarkan Konfrontasi.

Namun, ada hal lain yang penting dari Konferensi Asia-Afrika. Konferensi tersebut sebenarnya berlangsung sangat singkat, mungkin hanya beberapa hari. Tetapi yang sangat penting dari Bandung adalah semangat dan simbol gerakan nonblok yang kemudian menginspirasi berbagai gerakan dan pembangunan infrastruktur solidaritas.

Jika kita membandingkannya dengan Komintern pada 1920-an, Komintern juga merupakan upaya membangun solidaritas internasional melawan imperialisme. Bandung memiliki semangat yang serupa. Setelah itu, mulai muncul pertemuan-pertemuan internasional gerakan perempuan, seniman, dan penulis di Amerika Selatan, Afrika, dan berbagai wilayah lainnya.

Kemudian ada gagasan mengenai poros Jakarta-Hanoi-Beijing sebagai poros negara-negara revolusioner. Gagasan tersebut sebenarnya merupakan puncak dari berbagai upaya Sukarno.

Karena itu, ketika kita menyebut Indonesia sebagai arena Perang Dingin, Indonesia di bawah Sukarno sebenarnya bukan sekadar arena pertarungan Perang Dingin. Indonesia juga berusaha memimpin proyek global alternatif, yaitu proyek ketika negara-negara yang baru merdeka berusaha membentuk kembali politik internasional setelah berabad-abad berada di bawah kolonialisme. Itulah semangat politik Sukarno.

RS: Sukarno adalah tokoh yang menarik. Saya kira ia melihat dirinya sebagai anak Pencerahan, dalam arti ia menempatkan proyek nasional Indonesia sebagai bagian dari tradisi Pencerahan yang lebih panjang, terutama gagasan tentang emansipasi dan pembebasan manusia. Cara ia memandang Revolusi Indonesia sangat terkait dengan gagasan tentang revolusi global, sebagai bagian dari revolusi umat manusia. Karena itu, pandangannya sangat universal.

Dalam pengertian tersebut, ia melihat nasionalisme sebagai sarana untuk mencapai bentuk emansipasi yang dijanjikan oleh revolusi Pencerahan. Karena itu, penting untuk mengingat bahwa banyak hal yang dilakukan Sukarno memang ditujukan untuk Indonesia, tetapi sekaligus ditujukan kepada audiens internasional.

Keseluruhan proyek politik Sukarno sebenarnya diposisikan sebagai contoh yang dapat diikuti oleh umat manusia. Ia menempatkan Revolusi Indonesia dalam kerangka yang sangat luas sebagai bagian dari revolusi manusia. Ia mewujudkan gagasan tersebut melalui berbagai cara, termasuk Konferensi Bandung dan solidaritas dengan Dunia Ketiga. Indonesia menjadi semacam ruang eksperimen untuk proyek tersebut. Bagaimana sebuah negara dapat mencapai otonomi dari imperialisme dan kolonialisme? Bagaimana membangun masyarakat yang kemudian dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain?

Sekarang kita mengetahui bahwa proyek tersebut gagal dan perekonomian mengalami berbagai persoalan. Namun, niat dan cara Sukarno membayangkan Demokrasi Terpimpin sangat berkaitan dengan konteks revolusi global dan gagasan tentang revolusi manusia. Karena itu, Bandung hanya merupakan salah satu bagian kecil dari proyek tersebut. Proyek Indonesia di bawah Sukarno sejak awal memiliki orientasi global dalam berbagai bentuk. Pada 1965, misalnya, Indonesia membangun semacam versi sendiri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Conefo, Conference of the New Emerging Forces. Indonesia juga menyelenggarakan Ganefo, Games of the New Emerging Forces, yang dirancang sebagai semacam Olimpiade nonimperialis bagi Dunia Ketiga.

Meskipun Indonesia memiliki sumber daya yang sangat terbatas, yang dimiliki Sukarno adalah visi tentang Indonesia dan ia berusaha mewujudkannya di tengah berbagai keterbatasan. Namun, Indonesia juga memiliki tradisi sendiri dalam politik luar negeri. Mohammad Hatta, mantan wakil presiden, pernah menggambarkannya dengan ungkapan tentang mendayung di antara dua karang, terutama dalam konteks Perang Dingin.

FF: Jadi, Indonesia harus mendayung di antara begitu banyak kekuatan dominan di tingkat internasional sambil mempertahankan kemerdekaannya. Sukarno kemudian sedikit mengubah pendekatan tersebut menjadi gagasan tentang kekuatan nonblok.

Menurut saya, gagasan tersebut kemudian menjadi bagian dari tradisi politik luar negeri Indonesia, yaitu politik luar negeri bebas dan aktif. Meskipun pada masa Sukarno politik luar negeri Indonesia cenderung bergerak ke kiri, pada masa Suharto arahnya lebih condong ke kanan.

Setelah Orde Baru runtuh, Indonesia kemudian berusaha mengambil posisi yang lebih seimbang, meskipun menurut saya upaya tersebut tidak terlalu berhasil. Sekarang, di bawah Prabowo, Indonesia kembali bergerak cukup jauh ke kanan. Sebelumnya Indonesia sempat bereksperimen dengan BRICS.

Jika kita melihat BRICS, ada kemiripan tertentu dengan gagasan New Emerging Forces, yaitu upaya untuk keluar dari pengaruh Amerika Serikat, terutama dalam bidang ekonomi, dan membangun sesuatu di luar dominasi kekuatan ekonomi Barat. Unsur semacam itu masih dapat dilihat dalam BRICS, meskipun konteksnya sudah berubah.

Namun, kita dapat melihat adanya tradisi Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, mengambil posisi nonblok, dan tetap aktif di arena internasional. Saya kira kita tidak dapat membayangkan Kamboja yang ada sekarang tanpa peran Indonesia karena Indonesia turut berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan persoalan di kawasan tersebut.

FF: Indonesia terlibat cukup serius dalam proses perdamaian di Kamboja pada masa itu. Hasilnya, terlepas dari bagaimana kita menilainya, Kamboja sekarang berfungsi sebagai negara yang relatif normal dibandingkan masa sebelumnya ketika negara tersebut mengalami kegagalan institusional. Namun, Indonesia juga memiliki persoalannya sendiri. Indonesia pernah bertindak sebagai kekuatan kolonial, seperti di Timor Timur, tetapi pada saat yang sama tidak selalu mampu menyelesaikan persoalan di dalam negeri, terutama di Aceh dan Papua. Menurut saya, hal ini menunjukkan adanya kontradiksi antara politik luar negeri dan politik domestik Indonesia yang masih berlangsung hingga sekarang.

Catatan Redaksi: Nusantara merupakan serial sejarah Indonesia dalam podcast The Dig yang dipandu oleh Daniel Denvir. Dalam episode ini, Denvir kembali berbincang dengan tiga akademisi yang meneliti sejarah dan politik Indonesia dari berbagai perspektif. Rianne Subijanto adalah Profesor Ilmu Komunikasi di Baruch College dan Graduate Center, City University of New York. Ia merupakan penulis Communication Against Capital: Red Enlightenment at the Dawn of Indonesia, salah seorang editor The Indonesian Left in the Twentieth Century: Beyond the Rise and Fall of a Party, serta editor media progresif Indonesia, IndoPROGRESS. Made Supriatma adalah Visiting Research Fellow di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, dengan bidang kajian politik Indonesia, hubungan sipil-militer, konflik etnis, dan birokrasi negara. Farabi Fakih merupakan Ketua Program Magister Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada yang meneliti sejarah dekolonisasi negara Indonesia dan saat ini mengerjakan manuskrip mengenai sejarah pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas.

Episode asli diproduksi oleh Alex Lewis, dengan Jackson Roach sebagai produser asosiasi, musik oleh Jeffrey Brodsky, manajemen operasional oleh Sylvia Atwood, serta penasihat senior Theo Riofrancos dan Ben Mabie. Artikel ini merupakan bagian dari adaptasi berkelanjutan serial Nusantara ke dalam format tulisan.

Pada episode berikutnya, pembahasan akan beralih pada perkembangan Indonesia setelah pengakuan kedaulatan pada 1950. Percakapan akan mengulas periode demokrasi parlementer, persaingan di antara berbagai kekuatan politik, kebangkitan kembali PKI, mobilisasi massa, serta posisi Indonesia dalam politik Dunia Ketiga dan Perang Dingin. Para narasumber juga membahas politik luar negeri Sukarno, Konferensi Asia-Afrika, gagasan kekuatan-kekuatan baru yang sedang tumbuh, serta upaya Indonesia membangun posisi yang independen dalam tatanan internasional.