Wawancara di bawah ini merupakan adaptasi dari episode ketiga Nusantara, sebuah serial tentang sejarah Indonesia yang ditayangkan dalam podcast The Dig dan dipandu oleh Daniel Denvir. Rekaman audio asli mula-mula ditranskripsikan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI), kemudian ditelaah, dikoreksi, dan disunting secara saksama oleh Ismail Al-‘Alam, editor di IndoPROGRESS. Selanjutnya, percakapan tersebut ditulis ulang dalam format jurnalistik untuk meningkatkan kejelasan, koherensi, dan keterbacaan, tanpa mengubah substansi maupun argumen yang disampaikan para pembicara.

Pada bagian sebelumnya, para narasumber membahas kebangkitan nasional Indonesia serta berkembangnya nasionalisme, Islam politik, sosialisme, dan komunisme di Hindia Belanda. Mereka menunjukkan bagaimana berbagai arus politik tersebut tumbuh dari perubahan sosial yang dipicu oleh pendidikan, pers, organisasi modern, dan Politik Etis, sekaligus berhadapan dengan represi kolonial dan gejolak politik global.

Dalam episode ketiga ini, pembahasan beralih pada Revolusi Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945. Daniel Denvir bersama Rianne Subijanto, Made Supriatma, dan Farabi Fakih mengulas tahun-tahun awal revolusi yang ditandai oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan, konflik sosial dan kelas, serta persaingan di antara berbagai kekuatan politik di dalam Republik. Percakapan ini menelusuri benturan antara kelompok yang menghendaki kemerdekaan sepenuhnya dan mereka yang memilih jalan diplomasi, munculnya konflik Darul Islam dan Madiun, perubahan sikap Amerika Serikat, upaya Belanda mempertahankan kepentingan ekonominya, hingga bagaimana kekalahan PKI dalam Peristiwa Madiun dan tekanan internasional membentuk arah politik Indonesia menjelang pengakuan kedaulatan.

INVASI Jepang pada 1942 mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda dan membuka babak baru dalam sejarah Indonesia. Pada awalnya, sebagian masyarakat menyabut kedatangan Jepang sebagai pembebasan dari penjajahan Eropa. Namun, harapan itu segera berhadapan dengan kenyataan pendudukan militer yang brutal: kerja paksa, kelaparan, kekerasan, dan represi. Di tengah kontradiksi tersebut, Jepang justru memperluas keterlibatan masyarakat dalam organisasi politik, birokrasi, dan militer, sekaligus memberi ruang bagi tokoh-tokoh nasionalis dan Islam untuk tampil di panggung politik. Ketika Jepang akhirnya kalah pada 1945, masyarakat Indonesia telah mengalami transformasi yang memungkinkan nasionalisme bergerak dari gerakan terbatas menjadi gerakan massa. Pendudukan Jepang, dengan demikian, bukan sekadar akhir kekuasaan Belanda, melainkan salah satu kondisi yang memungkinkan Revolusi Indonesia segera meletus.

Daniel Denvir (DD): Pada 1942, invasi Tentara Kekaisaran Jepang mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda. Pada saat yang sama, tokoh-tokoh nasionalis seperti Sukarno dan Hatta justru dibawa ke pusat kekuasaan karena Jepang membutuhkan mereka untuk propaganda, mobilisasi massa, dan pembentukan berbagai organisasi. Sebelum membahas persoalan kolaborasi tersebut, bagaimana pendudukan Jepang mengubah kehidupan politik dan sosial di Indonesia? Seperti apa bentuk kekuasaan Jepang, dan bagaimana mereka menggabungkan propaganda, upaya memperoleh dukungan, serta kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan?

Made Supriatma (MS): Pendudukan Jepang mengubah Hindia Belanda secara radikal hanya dalam waktu sekitar tiga tahun. Pada awalnya, banyak orang Indonesia menyambut Jepang sebagai pembebas. Selama puluhan tahun mereka hidup di bawah kolonialisme Belanda dan melihat kedatangan kekuatan Asia yang mampu mengalahkan Belanda sebagai sesuatu yang membanggakan. Namun, harapan itu segera runtuh ketika masyarakat mengalami kekejaman, kelaparan, dan kerja paksa.

Salah satu warisan penting pendudukan Jepang adalah pembentukan organisasi lingkungan seperti tonarigumi. Di Indonesia, bentuk organisasi ini kemudian dikenal sebagai rukun tetangga. Jepang menggunakannya sebagai instrumen mobilisasi sekaligus pengawasan. Kepala lingkungan bertanggung jawab kepada aparat militer dan menjadi bagian dari sistem kontrol masyarakat. Struktur semacam ini kemudian dihidupkan kembali oleh pemerintahan setelah kemerdekaan dan bertahan hingga sekarang.

Jepang juga melakukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah dilakukan dalam skala serupa: menyatukan berbagai kekuatan Islam ke dalam satu organisasi politik. Mereka membentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi dengan menghimpun tokoh-tokoh dari berbagai organisasi Islam, termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Langkah ini memiliki konsekuensi jangka panjang. Kelompok-kelompok Islam yang sebelumnya memiliki hubungan berbeda dengan politik kolonial kini ditempatkan dalam satu wadah dan memperoleh pengalaman politik bersama. Masyumi kemudian berkembang menjadi salah satu kekuatan politik utama setelah kemerdekaan.

Rianne Subijanto (RS): Perubahan itu berlangsung sangat cepat. Dalam hitungan minggu, struktur kekuasaan Belanda yang selama ini tampak kokoh runtuh. Hal tersebut menghancurkan anggapan bahwa negara kolonial Belanda merupakan tatanan yang stabil dan tidak tergoyahkan.

Karena Jepang menggunakan retorika anti-Barat dan anti-imperialisme, banyak orang Indonesia pada awalnya berharap bahwa mereka akan mempercepat kemerdekaan. Jepang juga membebaskan Sukarno dan Hatta sehingga kedua tokoh tersebut kembali berada di tengah kehidupan politik. Akan tetapi, harapan itu segera berubah ketika Jepang menunjukkan watak kekuasaannya yang sebenarnya.

Pendudukan Jepang merupakan pemerintahan militer. Wilayah Indonesia dibagi ke dalam beberapa zona militer dan pemerintahan sipil ditempatkan di bawah kepentingan militer. Jepang menggunakan propaganda seperti gagasan “Asia untuk Asia”, tetapi pada saat yang sama menjalankan pengawasan, penyiksaan, eksekusi, penyitaan bahan pangan, dan kerja paksa. Romusha menjadi salah satu bentuk eksploitasi paling brutal. Ribuan orang Indonesia dikirim untuk bekerja di berbagai wilayah Asia Tenggara, banyak di antaranya tidak pernah kembali.

Pendudukan ini juga menjadi awal penting dari militerisasi masyarakat Indonesia. Jepang membutuhkan tenaga manusia untuk mempertahankan wilayahnya sehingga mereka mulai melatih dan mempersenjatai orang Indonesia melalui berbagai organisasi militer dan paramiliter. Pengalaman tersebut kelak sangat penting karena banyak orang yang memperoleh pelatihan militer pada masa Jepang kemudian menjadi bagian dari angkatan bersenjata Indonesia. Dua nama yang kelak sangat menentukan sejarah Indonesia, misalnya, adalah Aidit dan Suharto.

Farabi Fakih (FF): Ada perubahan lain yang tidak kalah penting. Berbeda dengan pemerintah kolonial Belanda yang kehadirannya sering terasa jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat desa, Jepang membawa negara sampai ke tingkat lokal. Masyarakat yang sebelumnya relatif jarang berhadapan langsung dengan aparat negara kini berhadapan dengan birokrasi, polisi, organisasi lingkungan, dan struktur militer secara langsung.

Kekosongan yang ditinggalkan oleh orang-orang Belanda juga membuka kesempatan bagi orang Indonesia untuk memasuki berbagai posisi yang sebelumnya hampir seluruhnya dikuasai orang Eropa. Orang Indonesia mulai mengelola kereta api, fasilitas minyak, birokrasi, kepolisian, dan berbagai institusi negara. Dengan demikian, pendudukan Jepang mempercepat proses pengambilalihan aparatus kolonial oleh orang Indonesia.

Hal tersebut ikut membentuk elite pascakolonial. Orang-orang yang sebelumnya hidup dalam dunia sosial yang berbeda—birokrat pribumi, bangsawan, tokoh agama, nasionalis radikal, dan kelompok terdidik—kini dipaksa bekerja dalam struktur negara yang sama. Mereka menjadi semacam rekan kerja dalam satu aparatus politik. Dari sinilah terbentuk lapisan elite nasional yang jauh lebih beragam.

Perubahan tersebut juga terjadi pada tingkat masyarakat luas. Sebelum pendudukan, “pemuda” dalam gerakan nasional sebagian besar merujuk pada kaum muda terdidik yang berhubungan dengan pendidikan Barat. Jepang mengubah makna itu. Mereka mengambil berbagai bentuk organisasi dan ritual kaum muda dari masyarakat lokal, lalu memasukkannya ke dalam struktur negara dan mobilisasi perang. Anak muda dari desa, sekolah agama, dan berbagai lingkungan sosial mulai mengalami diri mereka bukan hanya sebagai anggota komunitas lokal, tetapi sebagai bagian dari suatu masyarakat Indonesia yang lebih luas.

Jadi, salah satu konsekuensi tidak langsung pendudukan Jepang adalah terbentuknya suatu bentuk kewargaan Indonesia. Upacara, penggunaan bahasa Indonesia, organisasi pemuda, pendidikan politik, dan berbagai praktik mobilisasi yang diperkenalkan atau diperluas oleh Jepang kemudian menjadi bagian dari kehidupan berbangsa setelah kemerdekaan.

DD: Dengan kata lain, Jepang memasukkan negara ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dengan cara yang jauh lebih intensif daripada Belanda. Tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan tingkat kekerasannya. Banyak perempuan menjadi korban kekerasan seksual dan dipaksa masuk ke dalam prostitusi. Orang-orang Belanda dan Indo juga mengalami kekejaman, sementara tentara Jepang sering membunuh tawanan perang. Bagi masyarakat Indonesia, kelaparan dan kerja paksa mencapai tingkat yang sangat ekstrem.

Sekarang saya ingin beralih ke persoalan kolaborasi. Mengapa Jepang merekrut tokoh-tokoh nasionalis dan Islam yang sebelumnya justru ditekan oleh pemerintah kolonial Belanda? Dan mengapa tokoh seperti Sukarno dan Hatta bersedia bekerja sama dengan rezim Jepang yang sedang membangun apa yang disebut sebagai Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya? Sebaliknya, mengapa Sjahrir dan Amir Sjarifuddin menolak kolaborasi?

MS: Jawaban sederhananya adalah bahwa Jepang membutuhkan orang yang mampu mengorganisasi masyarakat. Jepang menguasai Indonesia secara militer, tetapi mereka tidak memiliki cukup aparat untuk mengelola masyarakat yang sangat besar. Mereka membutuhkan tokoh yang memiliki pengaruh, terutama di kalangan rakyat.

Sukarno dan Hatta melihat situasi tersebut sebagai peluang politik. Mereka mengetahui bahwa Jepang sedang berperang dan bahwa tatanan kolonial global sedang mengalami perubahan besar. Mereka juga tahu bahwa tidak mungkin melakukan perlawanan terbuka terhadap Jepang tanpa menghadapi risiko kematian. Karena itu, mereka memilih masuk ke dalam sistem dan mencoba memanfaatkannya untuk membangun kekuatan yang kelak dapat diwariskan kepada Indonesia.

Tentu saja, pilihan tersebut memiliki konsekuensi moral yang sangat berat. Para nasionalis terlibat dalam mobilisasi tenaga kerja dan sumber daya yang digunakan untuk kepentingan perang Jepang. Ribuan orang Indonesia dikirim sebagai romusha. Tetapi dari sudut pandang Sukarno dan Hatta, kolaborasi itu merupakan pertaruhan: jika Jepang akhirnya pergi, mereka berharap orang Indonesia sudah memiliki pengalaman berorganisasi, aparatus negara, dan posisi politik yang cukup kuat untuk mengambil alih kekuasaan.

RS: Sjahrir mengambil posisi yang berbeda karena ia melihat Jepang bukan sebagai pembebas Asia, melainkan sebagai kekaisaran militer yang bersekutu dengan Nazi Jerman. Ia sangat anti-fasis. Karena itu, bekerja sama dengan Jepang baginya akan merusak legitimasi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Sjahrir bahkan berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia akan lebih mungkin dicapai setelah kemenangan Sekutu. Jika Indonesia merdeka setelah Jepang kalah, para pemimpin Indonesia yang tidak berkolaborasi akan memiliki posisi moral dan politik yang lebih kuat. Perkembangan setelah Proklamasi menunjukkan bahwa pertimbangan tersebut memang memiliki konsekuensi. Sjahrir kemudian menjadi perdana menteri pertama Republik karena ia tidak tercemar oleh hubungan kolaborasi dengan Jepang.

FF: Kita juga perlu memahami bahwa Jepang tidak memasukkan nasionalis dan tokoh agama ke dalam pemerintahan semata-mata karena mereka ingin memberikan kemerdekaan. Tujuan utamanya tetap mobilisasi tenaga kerja dan sumber daya untuk perang. Di Jawa, misalnya, Jepang membutuhkan beras dan tenaga manusia dalam jumlah besar. Untuk memperoleh keduanya, mereka harus bekerja melalui tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh sosial.

Karena itu, bukan hanya nasionalis yang bekerja sama. Para bangsawan, pemimpin agama, dan tokoh masyarakat juga terlibat. Dari sudut pandang tertentu, pilihan tersebut memang sulit dihindari. Tetapi kolaborasi juga memberi mereka akses langsung ke negara. Sukarno, misalnya, memperoleh pengalaman mengelola organisasi massa dalam skala yang sebelumnya tidak mungkin ia capai.

Kita tidak boleh melihat Jepang sebagai sebuah kekuatan yang sepenuhnya monolitik. Di dalam pemerintahan pendudukan sendiri terdapat perbedaan pandangan. Ada pejabat yang lebih keras, tetapi ada pula yang mulai melihat bahwa Jepang tidak akan memenangkan perang dan bahwa hubungan baik dengan para pemimpin Indonesia mungkin berguna untuk masa depan.

DD: Jadi, pada akhirnya, Jepang sendiri mulai mempersiapkan kemungkinan kemerdekaan ketika mereka menyadari bahwa perang akan berakhir dengan kekalahan.

RS: Tepat. Pada akhir 1944, setelah mengalami kekalahan besar di Pasifik, Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Tetapi kita harus melihat janji tersebut sebagai strategi perang, bukan sebagai kemurahan hati. Jepang menginginkan proses kemerdekaan yang terkendali, berlangsung bertahap, dan tetap berada dalam pengaruh Jepang.

Pada awal 1945, Sukarno, Hatta, dan tokoh-tokoh Indonesia lainnya diberi ruang yang lebih besar dalam kehidupan politik. Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan ini terutama berisi tokoh-tokoh Indonesia dan bertugas membahas dasar negara serta rancangan konstitusi.

Di sinilah berbagai gagasan tentang masa depan Indonesia mulai dirumuskan secara lebih konkret. Perdebatan mengenai hubungan agama dan negara, posisi Islam, wilayah Indonesia, dan bentuk pemerintahan berlangsung ketika masyarakat Indonesia sudah mengalami mobilisasi politik dan militer dalam skala besar.

FF: Ini penting karena masyarakat Indonesia pada saat itu sudah berbeda secara fundamental dari masyarakat pada masa kolonial Belanda. Selama pendudukan, orang Indonesia tidak hanya diberi kesempatan berbicara tentang bangsa, tetapi juga dilatih untuk menjalankan negara dan, dalam banyak kasus, dilatih menggunakan senjata.

Jepang memperluas pelatihan militer, membentuk berbagai organisasi pemuda dan milisi, menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai kegiatan publik, serta mengembangkan ritual-ritual nasional seperti upacara dan penghormatan terhadap bendera. Semua itu ikut membentuk cara orang Indonesia memahami diri mereka sebagai anggota sebuah bangsa.

Jadi, ketika Jepang mulai melemah, justru organisasi politik masyarakat Indonesia semakin kuat. Jepang ingin mempersiapkan transfer kekuasaan yang terkendali, tetapi masyarakat Indonesia sudah memiliki energi politik yang jauh lebih besar daripada yang dapat mereka kendalikan.

RS: Itulah yang kemudian terjadi pada Agustus 1945. Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah. Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan Jepang pada 15 Agustus. Dua hari kemudian, pada 17 Agustus, Sukarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Yang penting adalah memahami bahwa Proklamasi tidak muncul begitu saja dalam dua hari. Energi politik yang memungkinkan Proklamasi telah dibangun selama bertahun-tahun, termasuk selama pendudukan Jepang. Ketika Jepang menyerah, semua energi yang selama ini ditekan seolah meledak sekaligus.

DD: Jadi, ketika Jepang runtuh, Indonesia tidak menghadapi kekosongan politik. Masyarakat sudah memiliki organisasi, tokoh, bahasa politik, dan pengalaman mobilisasi. Dalam arti tertentu, Indonesia sudah menjadi masyarakat revolusioner yang siap mengambil alih keadaan.

RS: Benar. Karena itu, Proklamasi tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan dua orang pada 17 Agustus. Kaum muda memainkan peran penting. Mereka menuntut agar kemerdekaan segera diumumkan dan bahkan menculik Sukarno dan Hatta untuk memaksa mereka bertindak.

Ada perbedaan generasi yang jelas. Sukarno, Hatta, dan tokoh-tokoh yang bekerja dalam badan persiapan Jepang cenderung berhati-hati dan ingin memastikan bahwa proses politik berjalan teratur. Sebaliknya, kaum muda melihat kekalahan Jepang sebagai kesempatan yang harus segera dimanfaatkan. Mereka tidak ingin kemerdekaan Indonesia menjadi hadiah yang diberikan Jepang.

MS: Kaum muda yang mendorong Proklamasi itu juga menunjukkan bahwa kelompok kiri mulai kembali ke ruang politik. Selama bertahun-tahun, komunisme mengalami represi dan banyak pemimpinnya hidup dalam pengasingan. Tan Malaka, Musso, Alimin, Semaun, dan Rustam Effendi berada di luar Indonesia atau bergerak di bawah tanah.

Tan Malaka kembali ke Indonesia lebih awal dan memainkan peran penting dalam membangun sayap radikal perjuangan kemerdekaan. Ia bahkan sempat menyembunyikan identitasnya dan mendengarkan orang-orang membicarakan legenda Tan Malaka tanpa mengetahui bahwa orang yang mereka bicarakan sedang berdiri di hadapan mereka.

Musso kemudian kembali, dan banyak tahanan serta eksil dari Boven Digul juga mulai pulang. Mereka membawa ingatan politik dari gerakan kiri tahun 1920-an dan 1930-an. Pada 1945, Partai Komunis Indonesia kembali dihidupkan. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara gerakan kiri sebelum pendudukan, pengalaman represi kolonial, dan gerakan revolusioner setelah kemerdekaan.

RS: Namun, ada persoalan penting di sini. Para pemimpin komunis yang kembali dari pengasingan menghadapi masalah legitimasi. Mereka tidak banyak terlibat dalam kehidupan politik selama pendudukan Jepang. Sementara itu, Sukarno, Hatta, dan sejumlah tokoh nasionalis lainnya telah berada di dalam negeri dan menjadi bagian dari proses mobilisasi masyarakat selama tiga tahun terakhir.

Amir Sjarifuddin merupakan pengecualian penting. Karena menolak kolaborasi, ia menjalankan gerakan bawah tanah melawan Jepang. Ia bahkan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Jepang sebelum akhirnya diselamatkan melalui intervensi Sukarno. Hubungan yang terbentuk selama masa pendudukan itu kemudian memungkinkan Amir memainkan peran penting dalam pemerintahan Republik dan menjadi perdana menteri.

Sebaliknya, tokoh seperti Musso dan Tan Malaka tidak memiliki hubungan serupa dengan aparatus politik pendudukan. Ketika mereka kembali, mereka harus menemukan kembali posisi mereka dalam politik nasional yang sudah berubah.

FF: Ini menunjukkan betapa pentingnya pendudukan Jepang dalam pembentukan elite politik pascakolonial. Pada masa itulah berbagai kelompok yang sebelumnya terpisah mulai bertemu dalam satu ruang politik: nasionalis, birokrat, tokoh agama, mantan aktivis kiri, bangsawan, dan orang-orang yang memperoleh pengalaman militer.

Tetapi orang-orang seperti Musso dan Tan Malaka datang dari jalur yang berbeda. Mereka merupakan tokoh besar gerakan antikolonial sebelumnya, tetapi tidak ikut membangun legitimasi politik melalui pemerintahan pendudukan. Karena itu, ketika mereka kembali, posisi mereka dalam politik nasional menjadi jauh lebih rumit.

Hal yang sama berlaku bagi kaum komunis secara lebih luas. PKI tetap berada di bawah represi Jepang dan banyak aktivisnya harus bergerak di bawah tanah. Mereka tidak memperoleh kesempatan untuk membangun jaringan militer seperti kelompok-kelompok yang dilatih Jepang.

MS: Ini menjadi kelemahan yang sangat penting. Jepang membentuk organisasi militer seperti Pembela Tanah Air atau PETA yang kemudian menjadi salah satu sumber penting bagi struktur militer Indonesia. Kaum komunis tidak berhasil menanamkan diri secara kuat dalam organisasi tersebut.

Jika dibandingkan dengan pengalaman komunis di Tiongkok atau Vietnam, perbedaannya cukup mencolok. Di tempat lain, kaum komunis berhasil membangun kekuatan bersenjata sendiri dan menyusup ke dalam struktur militer. Di Indonesia, hubungan kaum komunis dengan militer jauh lebih ambivalen. Kelak, ketika militer menjadi kekuatan politik yang sangat dominan, kaum komunis justru menjadi salah satu korban utamanya.

DD: Kita akan membahas persoalan tersebut lebih jauh ketika memasuki Revolusi Indonesia. Untuk saat ini, yang perlu kita pahami adalah bahwa kekalahan Jepang menciptakan situasi yang sangat tidak biasa. Tentara Jepang masih berada di Indonesia dan secara formal harus mempertahankan ketertiban sampai kedatangan pasukan Sekutu. Tetapi pada saat yang sama, orang Indonesia telah menyatakan kemerdekaan dan menolak kembalinya pemerintahan kolonial.

Dalam arti tertentu, Jepang telah membuka kotak Pandora nasionalisme massa Indonesia.

FF: Dan setelah dibuka, mereka tidak lagi mampu mengendalikannya. Perbedaan utama antara nasionalisme Indonesia pada masa kolonial dan pada akhir pendudukan Jepang adalah skala partisipasinya. Nasionalisme kini menjadi gerakan massa.

Gerakan itu juga jauh lebih sulit dikendalikan oleh elite. Republik Indonesia memang memiliki pemerintahan dan kepemimpinan nasional, tetapi di bawahnya terdapat berbagai kelompok, organisasi, dan kekuatan lokal yang memiliki agenda masing-masing. Banyak orang tidak sekadar mengambil alih negara; mereka mulai bertindak sebagai negara.

Inilah salah satu ciri paling penting dari Revolusi Indonesia. Ia bukan hanya perebutan kekuasaan dari Belanda, melainkan proses sosial ketika masyarakat luas masuk ke dalam politik dan berusaha menentukan sendiri bentuk negara yang akan mereka bangun.

RS: Karena itu, Revolusi Indonesia harus dipahami sebagai revolusi kaum muda. Benedict Anderson menyebutnya sebagai revolusi pemuda. Mereka yang berada di garis depan bukan hanya elite terdidik, tetapi juga santri, pemuda desa, anggota laskar, aktivis kiri, dan orang-orang yang memperoleh pengalaman organisasi maupun militer selama pendudukan.

Sukarno dan Hatta memang menjadi simbol utama revolusi, tetapi mereka bukan satu-satunya pelaku. Generasi yang lebih muda membawa energi, keberanian, dan tuntutan yang sering kali tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh para pemimpin senior.

DD: Dan itu membawa kita pada persoalan yang akan menjadi pusat pembahasan berikutnya: bagaimana masyarakat Indonesia yang telah dimobilisasi secara besar-besaran itu menghadapi kembalinya Belanda? Bagaimana revolusi berkembang menjadi perang, sekaligus menjadi konflik sosial dan politik di dalam Republik sendiri?

Pendudukan Jepang memang hanya berlangsung tiga tahun, tetapi dampaknya jauh lebih panjang. Jepang menghancurkan kekuasaan kolonial Belanda, memperluas jangkauan negara sampai ke tingkat desa, memobilisasi jutaan orang, melatih sebagian masyarakat secara militer, mempertemukan berbagai kelompok elite, dan mempercepat terbentuknya identitas Indonesia sebagai identitas politik massa. Namun, semua itu terjadi melalui kekerasan, eksploitasi, kelaparan, dan kerja paksa.

Ketika Jepang menyerah, mereka tidak meninggalkan Indonesia yang kembali seperti semula. Mereka meninggalkan masyarakat yang telah berubah—lebih terorganisasi, lebih termobilisasi, lebih bersenjata, dan semakin sadar akan dirinya sebagai bangsa. Dari situ, perjuangan melawan kolonialisme Belanda memasuki tahap baru: Revolusi Indonesia.

Dari Kerja Sama ke Revolusi dan Negara Militer

DD: Bagaimana kolaborasi kaum nasionalis dengan Jepang—terutama Sukarno dan Hatta—dibandingkan dengan penolakan untuk berkolaborasi dari tokoh-tokoh kiri seperti Sjahrir dan Amir Sjarifuddin, membentuk jalan menuju pecahnya revolusi dan konflik-konflik yang segera membelah kekuatan politik Indonesia? Dengan kata lain, apakah Sukarno benar? Apakah keputusan untuk berkolaborasi dengan Jepang, meskipun secara moral sangat problematis, memang berhasil mempersiapkan kemerdekaan? Dan sebaliknya, apa konsekuensi dari pilihan untuk tidak berkolaborasi bagi tokoh-tokoh dan kekuatan kiri?

Jadi, selama pendudukan Jepang 1942–1945 terdapat dua strategi nasionalis yang berbeda.

RS: Di satu sisi terdapat kubu kolaborasi yang dipimpin Sukarno dan Hatta. Mereka percaya bahwa bekerja sama dengan Jepang dapat membuka jalan menuju kemerdekaan. Di sisi lain terdapat kubu yang menolak kolaborasi, seperti Sjahrir dan Amir, yang memilih membangun perlawanan bawah tanah.

Lalu, apa yang berhasil dicapai melalui kolaborasi? Para pemimpin nasionalis memperoleh visibilitas massa dan legitimasi politik melalui kerja sama tersebut. Pemerintah Jepang memungkinkan mobilisasi massa, propaganda, dan pelatihan politik bagi orang Indonesia. Dari sinilah terbentuk organisasi pemuda, milisi, dan jaringan administratif yang kemudian mendukung revolusi.

Sebaliknya, kubu antikolaborasi melalui gerakan bawah tanah berhasil mempertahankan kredibilitas moral dan legitimasi antifasis. Ini menjadi sangat penting setelah Jepang dikalahkan. Namun, strategi yang berbeda selama masa perang tersebut kemudian menghasilkan perpecahan politik setelah kemerdekaan. Perbedaan antara mereka yang berkolaborasi dan mereka yang menolak kolaborasi terus terbawa ke dalam konflik-konflik politik pada masa revolusi, termasuk yang kelak terlihat dalam Peristiwa Madiun.

Jadi, secara praktis, kolaborasi Sukarno memang membantu membangun infrastruktur politik dan memobilisasi penduduk sehingga kemerdekaan yang cepat menjadi mungkin. Namun, pilihan tersebut juga mengandung kompromi moral dan menimbulkan kontroversi politik yang panjang. Sementara itu, kaum kiri yang menolak kolaborasi harus bergerak di bawah tanah dan mengalami keterpecahan politik.

FF: Saya kira memang sulit mengatakan apakah keputusan Sukarno itu benar atau salah. Tetapi berkolaborasi dengan Jepang memberinya posisi tawar yang sangat besar. Ia dapat menempatkan dirinya dalam hubungan baru dengan para perwira militer, birokrasi, dan berbagai institusi negara. Karena posisi strategisnya selama pendudukan Jepang, ia memiliki akses terhadap aparatus negara yang lebih besar dibandingkan pemimpin Indonesia lainnya.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah posisi itu memungkinkan Sukarno mempertahankan sentralitasnya selama revolusi dan sesudahnya. Kita tidak bisa memastikan bahwa tanpa posisi tersebut Indonesia tidak akan merdeka. Bisa saja sejarah berkembang ke arah yang lain. Tan Malaka atau PKI mungkin akan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar.

Tetapi yang jelas, posisi Sukarno selama pendudukan Jepang mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin dan salah satu pendiri Republik. Ia memperoleh posisi simbolis yang sangat kuat dalam wacana ideologis Indonesia. Itulah yang memungkinkan dirinya mempertahankan posisi sentral hingga 1965.

MS: Pada masa itu Sukarno memang memiliki posisi yang sangat unik. Orang memandangnya sebagai tokoh paling senior dan sebagai figur yang berada di atas berbagai kelompok politik. Kedekatannya dengan penguasa Jepang memberinya kekuatan tertentu, tetapi ia sendiri tidak mewakili atau mengendalikan satu kelompok politik tertentu.

Justru di situlah keunikan Sukarno. Ia menempatkan dirinya di atas pertarungan berbagai kelompok. Ia mengklaim mewakili bangsa dan persatuan, tetapi tidak benar-benar mengendalikan kelompok mana pun. Di bawahnya terdapat berbagai kekuatan dan ideologi yang sulit dipertemukan: komunis, simpatisan komunis, nasionalis, nasionalis kiri, Muslim, bahkan kelompok yang menggabungkan Islam dan komunisme.

Keragaman itu bukan hanya soal ideologi. Indonesia juga terdiri atas begitu banyak bahasa, etnis, dan komunitas. Pola tersebut kemudian terus muncul dalam politik Indonesia modern. Para pemimpin berusaha menempatkan diri di atas berbagai kelompok dan mengklaim sebagai representasi persatuan nasional, tetapi tidak selalu mengendalikan kelompok-kelompok tersebut secara langsung. Pengecualian penting baru muncul ketika militer kemudian mengambil alih kekuasaan.

DD: Sebelum kita memasuki dua tahun pertama revolusi—yang, seperti hampir seluruh sejarah Indonesia, sangat kompleks—mari kita lihat terlebih dahulu kekuatan bersenjata yang tersedia bagi Republik baru.

Setelah Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Jepang dengan cepat melucuti dan membubarkan milisi yang sebelumnya mereka bentuk untuk menghadapi kemungkinan invasi Sekutu. Salah satunya adalah PETA. Namun, kelompok-kelompok bersenjata yang militan, terutama Pemuda, segera bermunculan di berbagai wilayah. Pada saat yang sama, satuan-satuan militer reguler mulai terbentuk, dipimpin oleh para veteran pasukan kolonial Belanda maupun pasukan bentukan Jepang.

Di beberapa tempat, komandan Jepang bahkan membantu perjuangan Indonesia dengan menyerahkan senjata dan ada pula yang tetap tinggal untuk bertempur bersama kaum revolusioner. Di tempat lain, Pemuda justru terlibat konflik berdarah dengan pasukan Jepang.

Bagaimana milisi Pemuda dan tentara reguler Republik dapat terbentuk begitu cepat dalam skala yang begitu besar? Dan bagaimana kita memahami kontradiksi bahwa Pemuda, di satu sisi, berperang melawan Jepang, Inggris, dan Belanda, tetapi di sisi lain juga melakukan berbagai kekejaman terhadap warga sipil Indo, Jepang, dan Eropa? Lalu, bagaimana tentara resmi Republik berkembang menjadi kekuatan yang kelak memainkan peran menentukan dan sangat reaksioner dalam politik Indonesia—yang kemudian dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia atau TNI?

RS: Ini memang wilayah yang sangat penting untuk memahami sejarah Indonesia. Militer Indonesia sangat unik karena pada awal revolusi ia merupakan tentara yang dibentuk sendiri oleh masyarakat. Tidak ada pemerintah yang sejak awal membangun tentara nasional. Tentara itu terbentuk dari berbagai unsur: orang-orang yang pernah menjadi perwira profesional pada masa Belanda dan anggota milisi yang dilatih Jepang.

MS: Salah satu tokohnya adalah Nasution. Ia pernah menjadi kadet di akademi militer Bandung. Ketika Jepang menduduki Indonesia, pendidikannya terhenti. Ia kemudian kembali dalam masa revolusi dengan gagasan membangun tentara profesional.

Namun, ia juga melihat secara langsung betapa mudahnya kaum muda dimobilisasi. Pengalaman itu kemudian ikut membentuk doktrin militer Indonesia. Sampai sekarang terdapat gagasan tentang perang rakyat dan pertahanan semesta: pertahanan negara tidak hanya menjadi tugas tentara profesional, tetapi juga bergantung pada mobilisasi masyarakat.

Alasannya sederhana. Indonesia pada masa itu sangat miskin. Negara tidak memiliki sumber daya untuk membeli persenjataan dalam jumlah besar dan tidak mampu menandingi kekuatan militer negara-negara besar. Tetapi Indonesia memiliki manusia yang bersedia berjuang mempertahankan kemerdekaan. Karena itu, tentara Indonesia sejak awal terdiri atas berbagai unsur.

Ada mantan perwira Belanda, bekas anggota PETA, berbagai laskar, kelompok yang digerakkan atas dasar agama dan etnis, serta kelompok-kelompok lokal lainnya. Salah satu ciri paling khas Revolusi Indonesia adalah mobilisasi lintas usia dan generasi yang dikenal sebagai Pemuda.

Pemuda sendiri merupakan kategori yang sangat cair. Seseorang tidak menjadi pemuda untuk selamanya. Ia merupakan kategori sosial yang terkait dengan tahap tertentu dalam kehidupan. Tetapi selama revolusi, identitas ini menjadi kekuatan politik yang sangat penting.

Masalahnya, karena tentara tumbuh dari berbagai kekuatan sosial dan bukan dibentuk sepenuhnya oleh pemerintah sipil, pemerintah kesulitan mengendalikannya. Para perwira memang mengatakan bahwa mereka berada di bawah perintah pemerintah. Namun, ketika keputusan pemerintah bertentangan dengan kepentingan mereka, mereka dapat menolak. Hal itu terlihat, misalnya, dalam penolakan sebagian militer terhadap Perjanjian Renville.

Hubungan antara militer dan pemerintah sipil sejak awal penuh ketegangan. Dalam perkembangannya, militer menjadi institusi yang semakin otonom, bahkan dapat disebut sebagai negara di dalam negara. Ia tumbuh semakin besar dan kuat, hingga akhirnya mengambil alih kekuasaan.

DD: Seperti yang baru saja dijelaskan, militer Indonesia sejak awal beroperasi secara relatif independen dari pemerintahan sipil. Para komandannya bahkan menunjuk Sudirman sebagai panglima pertama tanpa meminta persetujuan Sukarno ataupun kepemimpinan sipil. Mereka menganggap pemilihan panglima sebagai hak mereka sendiri.

Bagaimana hal ini dibandingkan dengan militer antikolonial lain di Asia, misalnya Tatmadaw di Burma? Apakah TNI memiliki karakter yang unik?

MS: Saya tidak cukup menguasai sejarah Tatmadaw untuk membuat perbandingan menyeluruh. Tetapi satu hal yang khas dari Indonesia adalah bahwa tentara dibentuk oleh berbagai unsur masyarakat sipil dan tidak berada di bawah kendali satu kekuatan politik tertentu.

Di Vietnam, misalnya, Partai Komunis membangun Tentara Rakyat dan memiliki kendali politik yang kuat terhadapnya. Di Indonesia, gagasan serupa pernah muncul, tetapi tidak berhasil. Kekuatan politik tertentu hanya mampu memobilisasi sebagian kecil masyarakat. Pada akhirnya, karena semangat revolusi mendorong begitu banyak orang untuk ikut serta, mereka mencari saluran sendiri untuk berorganisasi.

Tentara kemudian terbentuk secara regional. Para anggota memilih komandannya sendiri, baik di tingkat lokal maupun nasional. Jadi, tentara nasional muncul dari berbagai komponen yang sudah ada di masyarakat, bukan dari satu keputusan pemerintah pusat.

Beberapa tahun setelah kemerdekaan, ketika pemerintah mencoba melakukan reorganisasi dan rasionalisasi tentara serta menyingkirkan orang-orang yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi sebagai tentara profesional, konflik pun pecah. Banyak kelompok merasa bahwa mereka telah ikut berjuang bersama sejak awal, tetapi kini justru dikeluarkan dari organisasi yang mereka bantu bangun.

Inilah salah satu akar berbagai pemberontakan regional. Salah satu yang terbesar terjadi di Jawa Barat melalui Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia.

FF: Dalam pembentukan inti TNI terdapat dua komponen utama. Pertama, kelompok yang berasal dari tradisi akademi militer kolonial di Bandung. Kedua, kelompok PETA yang dilatih Jepang. Namun, seperti yang telah dijelaskan, di luar kedua kelompok itu terdapat banyak sekali kekuatan bersenjata independen.

Jadi, tentara nasional pada awalnya merupakan kumpulan berbagai kekuatan. Ada proses kompromi, terutama antara kelompok PETA yang diwakili Sudirman dan kelompok yang lebih profesional dari tradisi akademi Bandung.

Sudirman memiliki posisi khusus karena ia bukan hanya panglima, tetapi juga simbol spiritual tentara. Di dalam militer terdapat unsur nasionalisme spiritual yang sangat kuat. Sebagian berasal dari pengalaman selama pendudukan Jepang. Di kalangan PETA berkembang semacam etos prajurit yang dipengaruhi semangat Bushido. Sementara kelompok yang lebih profesional membawa tradisi tentara Eropa. Kedua tradisi itu kemudian bertemu dan membentuk militer Indonesia.

Namun, persoalan muncul ketika tentara mulai menentukan siapa yang dianggap benar-benar menjadi bagian dari tentara. Pada 1940-an, konflik seperti Madiun dan Darul Islam pada dasarnya juga merupakan konflik internal mengenai batas-batas keanggotaan dan identitas tentara.

Pada akhirnya, pembentukan tentara nasional pada 1950-an terjadi melalui proses “pembersihan” berbagai unsur. Unsur Islam dan unsur komunis tersingkir. Setelah Madiun dan Darul Islam, tentara menjadi semakin kanan dan semakin profesional, tetapi juga tetap membawa warisan etos prajurit yang terbentuk pada masa Jepang.

FF: Pertanyaannya kemudian: mengapa negara tidak mampu mengendalikan proses tersebut?

Saya kira periode revolusi sosial sangat penting. Pada masa itu terjadi kekosongan otoritas negara. Tetapi persoalannya bukan sekadar bahwa negara tidak hadir. Berbagai kelompok Pemuda dan kekuatan masyarakat juga secara aktif berusaha menghancurkan otoritas lama.

Di Sumatra dan berbagai daerah lain muncul gagasan kedaulatan, yaitu tindakan rakyat mengambil alih kedaulatan dari otoritas yang sebelumnya berkuasa. Dalam praktiknya, ini dapat berarti kekerasan terhadap bangsawan dan pejabat.

Akibatnya, negara semakin runtuh pada tahun pertama revolusi. Kekosongan tersebut membuka ruang bagi tentara untuk mengambil alih berbagai institusi—perusahaan, pemerintahan, dan sektor-sektor kehidupan masyarakat lainnya. Sebagian orang yang mengambil alih merupakan kelompok Pemuda yang berafiliasi dengan militer, sementara yang lain berhubungan dengan komunis atau kekuatan politik lain.

Dengan kata lain, negara dalam periode awal revolusi justru banyak diambil alih oleh masyarakat sendiri.

Warisan keruntuhan otoritas negara ini sangat panjang. Perluasan partisipasi politik selama pendudukan Jepang, perpaduan dengan etos Bushido yang ditanamkan melalui PETA, lalu keruntuhan otoritas negara pada awal revolusi, menempatkan tentara dalam posisi yang sangat khas dalam sejarah Indonesia.

Tentara sejak awal memiliki rasa otonomi yang kuat. Karena itu, salah satu pertanyaan politik Indonesia yang terus muncul hingga sekarang adalah: sejauh mana supremasi sipil dapat mengendalikan militer?

DD: Kita sudah membahas hubungan antara militer dan pemerintah. Sekarang mari kita lihat pemerintah itu sendiri. Sukarno memang membacakan Proklamasi Kemerdekaan, tetapi apa sebenarnya arti tindakan itu dalam hal kekuasaan administratif atas wilayah Indonesia yang begitu luas dan belum sepenuhnya jelas batas maupun penguasaannya?

FF: Indonesia sangat luas, sehingga situasinya berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain. Salah satu hal terpenting adalah bahwa pada awal revolusi sebenarnya tidak ada pemerintahan yang benar-benar terpadu.

Ambil contoh mata uang. Berbagai daerah menerbitkan mata uangnya sendiri. Ada sekitar 18 mata uang yang diterbitkan oleh otoritas berbeda pada masa tersebut. Di banyak wilayah Jawa, ketika otoritas negara runtuh, militer mengambil alih fungsi pemerintahan.

Militer bahkan berfungsi sebagai negara: memungut pajak, menyediakan layanan publik, dan menjalankan berbagai fungsi pemerintahan. Di daerah lain, kelompok seperti PKI atau kekuatan lokal lainnya mengambil alih pemerintahan.

Karena itu, Republik Indonesia pada awal revolusi dalam arti tertentu masih merupakan sebuah konstruksi yang belum sepenuhnya nyata. Belum ada satu negara yang benar-benar terpadu.

Pada 1946, ibu kota Republik dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Salah satu alasan pentingnya adalah kemampuan Sultan Yogyakarta mempertahankan birokrasi tradisional. Yogyakarta menjadi salah satu dari sedikit tempat di dalam Republik di mana pemerintahan masih dapat berfungsi relatif normal.

Selama masa Jepang, posisi Sultan juga diperkuat karena Jepang menempatkannya untuk mengelola pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Akibatnya, ketika Republik berdiri, Yogyakarta memiliki struktur pemerintahan yang relatif stabil.

Yogyakarta kemudian memiliki arti simbolis sekaligus praktis. Para pejabat Republik dapat menunjukkan bahwa mereka mampu menjalankan pemerintahan di sana. Namun, di luar Yogyakarta, keadaan jauh lebih terfragmentasi. Sementara itu, Belanda kembali menguasai Jakarta dan wilayah-wilayah lain serta membangun pemerintahan kolonialnya sendiri.

Jadi, terdapat dua gambaran yang berjalan berdampingan: Belanda dapat menunjukkan bentuk pemerintahan kolonial yang relatif normal, sementara Republik harus membangun otoritas di tengah wilayah yang sebagian besar masih dikuasai berbagai kekuatan lokal.

RS: Setelah kemerdekaan, kontrol administratif pemerintah sipil memang sangat terbatas. Otoritas negara tidak merata dan sering bergantung pada pemegang kekuasaan lokal, bukan pada komando pusat.

Tetapi jika kita melihat siapa yang justru semakin kuat, jawabannya adalah militer. Militer dapat dengan cepat menggabungkan berbagai kekuatan, meskipun pada awalnya belum sepenuhnya koheren. Salah satu langkah penting adalah pemilihan Sudirman sebagai panglima.

Para komandan militer dapat mengambil keputusan tanpa persetujuan langsung pemimpin sipil. Ini mencerminkan cara mereka melihat diri sendiri: bukan sekadar institusi negara yang berada di bawah pemerintah, tetapi sebagai institusi revolusioner yang berdiri sendiri dan menjadi penjaga revolusi.

Sejak awal terbentuk hubungan yang timpang antara pemerintah Republik dan pemimpin militer. Karena tentara lahir melalui perjuangan revolusioner, bukan melalui kontrol sipil, ia mempertahankan rasa otonomi yang kuat. Pada akhirnya, hal itu menjadikannya salah satu kekuatan politik utama Indonesia.

DD: Jadi, pada awalnya terdapat negara yang lemah, masyarakat yang sangat termobilisasi, dan militer yang justru memperoleh otonomi besar dari proses revolusi. Tetapi bersamaan dengan itu, para pemimpin Republik juga sedang merumuskan dasar ideologis negara baru.

Menjelang kekalahan Jepang dan Proklamasi, Sukarno, berbagai tokoh nasionalis, dan pemimpin Islam telah berunding mengenai kemerdekaan serta menyusun konstitusi pertama Indonesia. Proses itu sendiri awalnya difasilitasi Jepang untuk menarik dukungan kaum nasionalis.

Konstitusi tersebut menciptakan sistem presidensial yang kuat dan membayangkan negara yang cakupannya bahkan meliputi wilayah Malaya dan bagian utara Kalimantan yang saat itu berada di bawah Inggris. Hal ini kelak menjadi sangat penting.

Konstitusi juga menetapkan Pancasila, lima prinsip yang kemudian menjadi dasar ideologis Indonesia dan memainkan peran sangat besar baik pada masa Sukarno maupun ketika Orde Baru Suharto membangun reaksinya terhadap Sukarno.

Lima prinsip tersebut adalah ketuhanan, nasionalisme, kemanusiaan, keadilan sosial, dan demokrasi. Namun, untuk mengakomodasi pemimpin Islam, rancangan awal sila pertama memuat kewajiban bagi pemeluk Islam untuk menjalankan hukum Islam. Dalam versi final yang disahkan bersamaan dengan Proklamasi pada Agustus 1945, rumusan tersebut diubah menjadi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Rumusan tersebut kemudian menimbulkan persoalan yang sangat penting karena memberikan posisi istimewa kepada agama-agama Abrahamik dan berpotensi meminggirkan agama-agama nonmonoteistik, kepercayaan tradisional, serta ateisme. Lalu, bagaimana kita memahami matriks ideologis yang agak khas ini? Bagaimana ia memadukan berbagai arus politik yang telah kita bahas sepanjang seri ini, dan proyek politik apa yang sebenarnya hendak dijawabnya?

RS: Kita akan kembali pada persoalan konstitusi ini ketika membahas Demokrasi Terpimpin. Tetapi sejak kemerdekaan diproklamasikan, Sukarno dan para pemimpin nasionalis menyusun Konstitusi 1945 yang menciptakan sistem presidensial kuat sekaligus menetapkan dasar ideologis negara baru.

Pancasila dirancang sebagai ideologi negara yang terdiri atas lima prinsip untuk menyatukan masyarakat Indonesia yang sangat beragam: Ketuhanan Yang Maha Esa, nasionalisme, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Pancasila sebenarnya merupakan ideologi kompromi yang menggabungkan tiga arus utama politik Indonesia: nasionalisme sekuler, politik Islam, dan gagasan keadilan sosial yang berorientasi kiri.

Sila pertama merupakan hasil kompromi. Rancangan awal yang dikenal sebagai Piagam Jakarta memuat kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan hukum Islam. Rumusan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi pemimpin-pemimpin Islam yang menginginkan negara berdasarkan hukum Islam.

Namun, rumusan itu kemudian dilunakkan untuk mempertahankan persatuan masyarakat Indonesia yang beragam secara agama. Dengan demikian, sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan hasil negosiasi: negara tetap mengakomodasi tuntutan politik Islam, tetapi sekaligus berusaha menjaga persatuan masyarakat yang beragam.

Tujuan politik dari keseluruhan kerangka ini adalah menjawab persoalan mendasar revolusi: bagaimana membangun negara-bangsa yang bersatu dari sebuah kepulauan yang sangat beragam, dengan begitu banyak agama, etnis, bahasa, dan tradisi politik?

Indonesia merupakan kepulauan luas yang sebelumnya tidak pernah dipersatukan dalam bentuk negara-bangsa modern seperti yang sedang dibangun. Pancasila kemudian menjadi bahasa ideologis bersama dalam politik Indonesia.

Sukarno kelak menggunakannya sebagai salah satu dasar bagi Demokrasi Terpimpin. Suharto juga menggunakan Pancasila untuk membenarkan persatuan nasional dan otoritas politik Orde Baru.

FF: Kita juga perlu melihat bahwa Pancasila bukan semata-mata gagasan Sukarno. Ada beberapa rumusan serupa yang dikemukakan tokoh lain, termasuk Muhammad Yamin. BPUPKI menjadi ruang tempat berbagai gagasan tersebut bertemu dan memungkinkan tercapainya kompromi.

Menariknya, sila pertama dalam pembahasan awal sebenarnya lebih spesifik: bukan sekadar “percaya kepada Tuhan”, melainkan percaya kepada satu Tuhan. Para Islamis menginginkan posisi monoteistik. Salah satu implikasinya adalah bahwa berbagai sistem kepercayaan tradisional di Indonesia harus menyesuaikan diri dengan kerangka monoteisme tersebut.

Bahkan Hindu dan Buddha di Indonesia kemudian harus merumuskan kembali dirinya sedemikian rupa agar dapat ditempatkan dalam kategori agama yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, gagasan monoteisme tersebut bukan hanya soal agama Islam. Ia ikut membentuk cara negara mengklasifikasikan agama dan kepercayaan di Indonesia.

MS: Itulah yang membuat Pancasila menjadi ideologi yang sangat khas. Ia menggabungkan begitu banyak unsur ke dalam satu kerangka, tetapi tidak selalu jelas tujuan akhirnya. Ada gagasan persatuan karena masyarakat Indonesia takut pada perpecahan akibat keragamannya. Ada pula gagasan keadilan sosial karena struktur masyarakat sangat timpang, feodalisme masih kuat, dan ketimpangan ekonomi sangat besar.

Namun, persoalan “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi yang paling problematis. Ia mendorong masyarakat untuk memikirkan Tuhan dalam kerangka monoteistik, padahal Indonesia memiliki begitu banyak sistem kepercayaan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep tersebut.

Dalam tradisi Hindu, misalnya, pertanyaan tentang Tuhan tidak selalu dapat dijawab dengan konsep satu Tuhan. Tetapi demi menyesuaikan diri dengan ideologi negara, muncul upaya untuk merumuskan Hindu Indonesia dalam kerangka Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi, Pancasila merupakan hasil kompromi para pendiri bangsa. Sampai sekarang masyarakat menerimanya sebagai ideologi negara, tetapi dalam praktiknya tidak selalu mengikuti seluruh implikasinya. Kita memiliki ideologi tersebut, tetapi ketika harus menerapkannya secara konkret, persoalannya menjadi jauh lebih rumit. Bahkan tidak selalu jelas masyarakat seperti apa yang hendak diwujudkan oleh ideologi tersebut.

Revolusi Sosial, Madiun, dan Perubahan Politik Internasional

DD: Mari kita masuk ke dua tahun pertama revolusi. Pada September 1945, protes massa meletus di Jakarta dan hampir berubah menjadi bentrokan dengan pasukan Jepang sebelum Sukarno tampil dan membubarkan massa melalui pidatonya. Di Surabaya, konflik besar pecah akibat pengibaran bendera Belanda. Pertempuran kemudian memperhadapkan pasukan Inggris, terutama pasukan India, dengan Pemuda Indonesia yang dipimpin Sutomo, tokoh penting propaganda radio selama revolusi. Sementara itu, Belanda mulai merancang cara untuk menguasai kembali bekas koloninya. Sebelum pasukan Belanda tiba, pasukan Inggris lebih dahulu mengamankan kota-kota seperti Jakarta.

MS: Misi awal Inggris adalah membebaskan orang-orang Eropa dan Indo yang ditahan Jepang. Namun, kehadiran mereka sekaligus membuka jalan bagi kembalinya pemerintahan kolonial Belanda. Pada saat yang sama, Pemuda melakukan kekerasan massal terhadap warga Eropa, Indo, Tionghoa, dan kelompok sipil lainnya. Konflik kekerasan yang berlangsung secara lokal ini kemudian dikenal sebagai bagian dari revolusi sosial.

Di tengah situasi tersebut, Amir Sjarifuddin dan Sutan Sjahrir membentuk Partai Sosialis. Tan Malaka, yang tidak lagi menjadi pemimpin PKI, membentuk Persatuan Perjuangan dan kemudian Murba. Sjahrir menjadi perdana menteri pertama Indonesia, disusul Amir sebagai perdana menteri kedua.

Setelah Belanda kembali menguasai Jakarta, pemerintahan Republik berpindah ke pedalaman Jawa dan menetapkan Yogyakarta sebagai ibu kota. Bersamaan dengan itu berlangsung jalur diplomasi dengan Belanda yang menghasilkan Perjanjian Linggadjati. Perjanjian ini membayangkan pembentukan Republik Indonesia Serikat, yang terdiri atas Republik Indonesia yang mencakup Jawa dan Sumatra serta negara-negara bagian lain di wilayah bekas Hindia Belanda, dalam sebuah uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala negara.

Perjanjian tersebut memperuncing pertentangan antara kelompok yang menginginkan kompromi dan mereka yang menuntut kemerdekaan penuh. Sampai menjelang Linggadjati pada November 1946, ketegangan terutama terjadi antara politisi profesional seperti Hatta dan Sjahrir dan kelompok radikal revolusioner.

Kelompok pertama melihat diplomasi sebagai kebutuhan praktis. Kondisi rakyat sangat buruk dan banyak orang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Karena itu, mereka berpendapat bahwa Republik perlu mencapai kesepakatan dengan Belanda untuk menata negara dan mengakhiri penderitaan.

Kelompok radikal, yang mencakup Tan Malaka, sisa-sisa Pemuda, laskar, kelompok jihad, dan berbagai milisi, menolak kompromi. Bagi mereka, kemerdekaan harus diperjuangkan sampai akhir dengan prinsip Merdeka 100%, sekalipun harus mengorbankan darah dan nyawa.

Yang menarik, militer pada periode ini lebih dekat dengan posisi kaum radikal. Mereka mendukung kemerdekaan penuh dan gagasan perang rakyat. Bahkan ketika persenjataan terbatas, mereka mengandalkan mobilisasi rakyat dan menggunakan apa pun yang tersedia untuk melawan musuh.

Warisan ini kemudian membentuk cara militer Indonesia memahami dirinya sendiri. Tentara memandang diri sebagai tentara rakyat, bukan sekadar institusi profesional. Cara pandang tersebut kelak menjadi salah satu pembenaran bagi keterlibatan militer dalam kehidupan sipil. Nasution, meskipun berasal dari tradisi tentara profesional, mengembangkan doktrin perang gerilya yang menempatkan tentara dalam posisi yang sekaligus bersifat politis. Dengan demikian, sejak masa revolusi telah terbentuk pola yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan negara Indonesia berikutnya.

FF: Dua tahun pertama revolusi memang ditandai oleh revolusi sosial, ketegangan, dan kekerasan. Namun, periode ini juga merupakan masa persatuan relatif di antara berbagai kelompok Indonesia. Perang saudara dan perpecahan yang lebih tajam baru berkembang setelah 1948.

Meskipun negara pada saat itu sangat lemah dan di banyak tempat hampir tidak berfungsi, beberapa fondasi negara mulai terbentuk. Selain tentara, salah satu institusi penting yang berkembang adalah Kementerian Luar Negeri dan jaringan diplomasi Republik. Karena itu, dua tahun pertama dapat dipandang sebagai masa konsolidasi dan persatuan relatif sebelum ketegangan antarfaksi semakin terbuka pada 1947–1949.

DD: Revolusi awal juga menghasilkan kekerasan sosial yang sangat luas di pedesaan Jawa dan berbagai wilayah lain. Di Jawa terjadi konflik antara kelompok Santri dan Abangan, sebagian di antaranya berhubungan dengan jaringan kiri. Di Aceh, para ulama republik memberontak terhadap kelompok aristokrat yang berhubungan dengan Belanda, yaitu uleebalang. Di Sumatra Timur, pekerja Batak dan Jawa yang berhaluan kiri menyerang aristokrat setempat.

Mengapa revolusi melawan Belanda justru memicu konflik internal di dalam masyarakat Indonesia? Dan apakah istilah revolusi sosial cukup untuk menggambarkan apa yang terjadi?

RS: Penyerahan Jepang pada 1945 menghilangkan struktur yang sebelumnya mempertahankan ketertiban kolonial. Di Jawa dan Sumatra, terutama di pedesaan, kekosongan kekuasaan membuka ruang bagi ketegangan sosial yang selama ini ditekan.

Salah satu sumber konflik adalah pertentangan kelas. Banyak petani dan pekerja desa menyimpan kebencian terhadap aristokrat, tuan tanah, dan pejabat yang dianggap terkait dengan pemerintahan kolonial. Revolusi memberi mereka kesempatan untuk menantang hierarki tersebut.

Di Jawa, konflik Santri-Abangan juga kembali mengemuka. Perpecahan yang telah berlangsung sejak 1920-an itu semakin tajam karena sebagian masyarakat Abangan memiliki hubungan dengan jaringan kiri atau komunis. Konflik tersebut mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara gerakan pembaruan Islam dan politik sekuler atau kiri.

Di Aceh, para ulama memimpin pemberontakan terhadap uleebalang yang dianggap dekat dengan Belanda. Di Sumatra Timur, pekerja perkebunan dan kelompok militan lokal menyerang para penguasa aristokrat dan menewaskan sejumlah anggota elite Melayu. Penyair Amir Hamzah juga menjadi salah satu korban.

Revolusi nasional tidak hanya mengguncang kekuasaan kolonial. Ia juga menghancurkan atau mengguncang hierarki sosial yang telah ada—hierarki kelas, agama, dan wilayah. Ketika struktur lama runtuh, aktor-aktor lokal memperoleh kesempatan untuk mengejar versi mereka sendiri mengenai keadilan, pembalasan, atau perubahan sosial.

Istilah revolusi sosial cukup tepat karena banyak pemberontakan memang menyerang aristokrat, tuan tanah, dan kolaborator kolonial. Namun, istilah tersebut juga bisa menyesatkan jika seolah-olah seluruh peristiwa merupakan satu gerakan nasional yang terkoordinasi. Komunikasi dan jaringan antardaerah masih sangat terbatas. Karena itu, banyak kekerasan berlangsung secara lokal dan spontan.

Motivasinya juga beragam. Selain kelas, terdapat faktor agama, etnis, dan bahkan dendam pribadi. Revolusi Indonesia karena itu tidak dapat dipahami hanya sebagai perjuangan nasional melawan kolonialisme. Ia sekaligus merupakan ledakan pergolakan sosial internal akibat runtuhnya struktur lama.

MS: Salah satu unsur terpentingnya adalah anti-feodalisme. Di banyak wilayah, masyarakat menganggap aristokrasi sebagai bagian dari pemerintahan kolonial karena banyak bangsawan telah masuk ke dalam birokrasi kolonial. Ketika Belanda pergi, kemarahan yang sebelumnya diarahkan kepada kolonialisme kemudian beralih kepada aristokrasi lokal.

Fenomena itu terjadi di berbagai wilayah, termasuk pesisir utara Jawa dan Bali. Di Sumatra Utara, kelompok Batak dan Karo yang berhaluan kiri serta bekas buruh kontrak Jepang menyerang sistem kepemilikan tanah yang sebelumnya memberikan keuntungan kepada penguasa lokal.

Revolusi menciptakan kesempatan untuk merebut kembali tanah. Konflik agraria yang muncul pada periode tersebut bahkan memiliki akar yang panjang dan masih terasa dalam konflik pertanahan di Sumatra Utara, Sumatra Timur, Bali, dan beberapa wilayah Jawa.

Dalam pengertian ini, revolusi sosial juga merupakan tuntutan terhadap reformasi agraria dan akses terhadap alat produksi. Masyarakat tidak selalu menuntut penghapusan seluruh kepemilikan pribadi; mereka terutama menginginkan cukup tanah dan sumber daya untuk hidup, bukan membiarkan seluruh kekayaan terkonsentrasi di tangan aristokrasi.

FF: Kekerasan tersebut memang memiliki dimensi kelas yang kuat. Banyak korban adalah orang-orang yang dipandang memperoleh keuntungan dari sistem kolonial atau terkait dengan kelas yang menjalankan ekstraksi kapitalis.

Dimensi rasial dan etnis juga ada—misalnya serangan terhadap komunitas Tionghoa, Indo-Eropa, dan orang-orang yang terkait dengan otoritas kolonial. Namun, kekerasan itu tidak semata-mata dapat dijelaskan sebagai rasisme. Dalam banyak kasus, ia lebih tepat dipahami melalui perspektif kelas, terutama sebagai serangan terhadap bagian masyarakat pribumi yang dianggap menjadi perantara atau pesaing dalam sistem kapitalisme kolonial.

Cara pandang tersebut juga berhubungan dengan tradisi ideologi nasionalisme Indonesia yang sangat dipengaruhi perspektif Marxistis dan analisis kelas.

DD: Perjanjian Linggadjati segera memicu penolakan keras, baik dari kalangan politik kanan Belanda maupun aktivis kemerdekaan Indonesia yang radikal. Bahkan terdapat rencana kudeta militer kanan di Belanda yang bertujuan mempertahankan status quo kolonial.

Di Indonesia, Raymond Westerling menjalankan operasi kontra-insurgensi brutal di Sulawesi Selatan yang melibatkan pembantaian warga sipil. Pada saat yang sama, pemerintah kolonial Belanda mulai membentuk negara-negara boneka, pertama di Indonesia Timur dan Kalimantan Barat, lalu di wilayah lain.

Pada 20 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan langsung terhadap Republik yang mereka sebut sebagai aksi kepolisian pertama. Bagi Indonesia, ini lebih tepat disebut agresi militer. Serangan tersebut juga bertujuan menguasai kembali berbagai perusahaan dan instalasi ekonomi penting. Belanda kemudian membentuk semakin banyak negara bagian hingga mencapai 15 negara.

Linggadjati akhirnya justru memperlemah posisi Sjahrir. Banyak pihak di Republik, termasuk militer, melihat perjanjian tersebut sebagai konsesi besar kepada Belanda. Kejatuhan kabinet Sjahrir menghancurkan legitimasi politiknya dan membuka jalan bagi Amir Sjarifuddin menjadi perdana menteri.

Di kalangan militer, pengalaman ini memperkuat keyakinan bahwa pemerintah sipil tidak cukup berkomitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan. Mereka menganggap para politisi terlalu mudah berkompromi dengan Belanda. Pandangan tersebut juga dibagi oleh kelompok radikal seperti Tan Malaka dan PKI.

Dengan demikian, Linggadjati menjadi salah satu titik awal runtuhnya persatuan relatif yang terbentuk pada dua tahun pertama revolusi. Ketidakpercayaan meningkat antara militer dan politisi, maupun antara pemerintah pusat dan kelompok-kelompok radikal. Negara-negara boneka yang dibentuk Belanda sendiri ternyata tidak memiliki akar yang cukup kuat. Setelah 1949, banyak di antaranya membubarkan diri. Belanda gagal memahami seberapa dalam nasionalisme Indonesia telah berkembang dalam waktu yang relatif singkat.

Pada Januari 1948, Republik dan Belanda kembali menandatangani Perjanjian Renville. Perjanjian ini menimbulkan konflik baru di dalam Masyumi dan semakin membelah kelompok kiri antara kubu Sjahrir dan Amir. Amir mengundurkan diri sebagai perdana menteri dan digantikan Hatta.

Di Jawa Barat, penarikan Divisi Siliwangi sesuai ketentuan Renville menciptakan kekosongan kekuasaan. Dari situ berkembang pemberontakan Darul Islam di bawah Kartosoewirjo, yang melawan Belanda sekaligus Republik. Situasi serupa juga muncul di wilayah lain yang mengalami kekosongan kekuatan bersenjata.

MS: Renville memperlihatkan perubahan penting dalam orientasi Amerika Serikat. Pada awalnya Washington masih mendukung Belanda dan membayangkan Indonesia sebagai negara federal yang terdiri atas berbagai negara bagian. Namun, setelah melihat perkembangan langsung di lapangan, Amerika menyadari bahwa nasionalisme Indonesia jauh lebih kuat dan tersebar luas daripada yang mereka perkirakan.

Model federal yang dibayangkan Amerika tidak berhasil. Sementara itu, kekosongan kekuasaan yang ditimbulkan penarikan pasukan Republik ikut membuka ruang bagi pemberontakan Islam di Jawa Barat, gerakan di Aceh, dan gerakan kiri di Madiun.

FF: Renville pada dasarnya menjadi tanda berakhirnya persatuan Republik. Perjanjian itu mendorong dua kelompok yang sebelumnya menjadi bagian dari kekuatan revolusioner—kelompok Islam Kartosoewirjo dan kelompok komunis di Madiun—untuk bergerak semakin terpisah. Dari sinilah konflik internal revolusi berkembang menjadi semacam perang saudara.

Renville juga menyebabkan jatuhnya kabinet Amir Sjarifuddin dan naiknya Hatta. Sebelum Renville, pemerintah Republik belum memiliki ideologi politik yang benar-benar spesifik. Ia merupakan hasil kompromi berbagai kelompok Islam, komunis, dan kiri. Karena itu, pemerintah pada dasarnya merupakan pemerintahan hibrida.

Belanda kemudian berhasil meyakinkan Amerika bahwa Republik pada dasarnya adalah pemerintahan komunis. Persepsi tersebut membuat Amerika mendorong kebijakan antikomunis dan pada awalnya mendukung kembalinya kekuasaan Belanda dengan harapan dapat mencegah Indonesia jatuh ke tangan komunisme.

Namun, perpecahan antara nasionalis tengah, komunis, dan kelompok Islam radikal kemudian justru memberi pemerintah Republik kesempatan untuk menunjukkan kepada Amerika bahwa mereka bukan pemerintahan komunis.

Pada Agustus 1948, Musso kembali dari Uni Soviet. Amir Sjarifuddin juga mengungkapkan bahwa dirinya merupakan anggota PKI. Pada September, pendukung PKI yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) melancarkan pemberontakan di Madiun. Divisi Siliwangi kembali menjadi kekuatan utama yang digunakan Republik untuk menghancurkannya.

Pemberontakan tersebut menimbulkan perpecahan bahkan di kalangan kiri. Tan Malaka dan Sjahrir menentangnya. Setelah pasukan Republik merebut kembali Madiun, Musso tewas ketika melarikan diri, sementara Amir dan sejumlah pemimpin PKI ditangkap dan dieksekusi. Ribuan anggota dan simpatisan PKI kemudian ditangkap atau dibunuh.

RS: Madiun merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah politik Indonesia karena pengaruhnya terus terasa hingga periode berikutnya, bahkan sering digunakan untuk menjelaskan apa yang terjadi pada 1965. Peristiwa tersebut sendiri memiliki berbagai nama—Madiun Affair, Madiun Revolt, atau Madiun Provocation—tergantung perspektif yang digunakan.

Madiun pada saat itu merupakan kota terbesar ketiga yang berada di bawah kendali Republik, setelah Yogyakarta dan Solo. Peristiwa tersebut berlangsung dalam konteks perpecahan panjang di kalangan kiri. Ada komunis nasionalis seperti Tan Malaka yang menolak negosiasi dengan Belanda, sementara kelompok yang lebih dekat dengan Stalin lebih terbuka terhadap negosiasi. Di kalangan sosialis sendiri terdapat perpecahan antara kubu kiri Amir dan kubu kanan Sjahrir.

Latar belakang langsung Madiun adalah krisis yang ditimbulkan Renville. Perjanjian tersebut memberi Belanda kendali atas wilayah yang sangat luas, termasuk sekitar dua pertiga Jawa, sehingga wilayah Republik menyusut menjadi sekitar sepertiga Jawa.

Penarikan pasukan Republik dari berbagai daerah menyebabkan tekanan ekonomi dan ketegangan politik semakin besar. Koalisi kiri yang sebelumnya mendominasi pemerintahan Amir runtuh setelah ia menandatangani Renville. Hatta kemudian membentuk kabinet baru yang lebih konservatif, dengan dukungan Masyumi dan kelompok nasionalis, tetapi tanpa representasi kiri.

Kelompok kiri kehilangan akses terhadap kekuasaan negara dan masuk ke oposisi. Berbagai organisasi kiri kemudian bergabung dalam FDR untuk menuntut pembentukan kabinet baru yang memberikan mereka kembali representasi politik.

Musso mendorong PKI ke arah strategi yang lebih militan. Pada saat yang sama, kelompok kiri semakin merasa terancam oleh kebijakan pemerintah Hatta, terutama program rasionalisasi militer yang bertujuan mengurangi dan menata kembali angkatan bersenjata.

Program tersebut menyasar banyak laskar dan satuan tidak reguler yang berafiliasi dengan kiri, termasuk Pesindo. Mereka khawatir akan dilucuti, diberhentikan, atau ditekan. Ketegangan menjadi sangat tajam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Solo dan Madiun terjadi penculikan, pembunuhan, dan bentrokan antara berbagai kelompok yang sebelumnya sama-sama menjadi bagian dari kekuatan revolusioner.

Dalam konteks inilah pemimpin lokal FDR dan Pesindo mengambil alih Madiun pada 18 September 1948. Pemberontakan tersebut pada awalnya bukan rencana kepemimpinan PKI pusat, melainkan dimulai secara lokal dan baru kemudian memperoleh dukungan partai setelah konflik berkembang.

Sukarno segera mengecam pemberontakan dan melalui radio menyerukan rakyat untuk memilih antara pemerintahan Sukarno-Hatta dan PKI Musso. Radio memiliki peran sangat penting sebagai media politik pada masa itu. Pasukan Republik kemudian bergerak cepat dan menghancurkan pemberontakan dalam hitungan minggu.

Kekalahan Madiun membawa konsekuensi besar. Banyak pemimpin PKI tewas, termasuk Musso dan Amir Sjarifuddin, sementara ribuan anggota dan simpatisannya mengalami penangkapan dan pembunuhan. Penindasan tersebut untuk sementara menghancurkan PKI sebagai kekuatan politik.

Namun, dampaknya lebih luas. Madiun memperdalam permusuhan antara PKI dan kekuatan politik lain, terutama kelompok Islam seperti Masyumi. Pada saat yang sama, kemenangan pemerintah memperkuat posisi Sukarno-Hatta dan Angkatan Darat. Republik dapat menampilkan dirinya sebagai pemerintahan yang antikomunis dan relatif stabil.

Ironisnya, penghancuran pemberontakan komunis juga memperkuat posisi Republik di arena internasional. Dalam konteks Perang Dingin, Amerika Serikat mulai melihat Indonesia sebagai calon mitra untuk menghadapi komunisme. Pada awal 1948, Amerika masih mendukung Belanda, tetapi menjelang akhir tahun posisinya mulai berubah.

Ketika Belanda menyerang Yogyakarta pada Desember 1948, Amerika bahkan memperingatkan Belanda agar tidak melanjutkan operasi militer. Tekanan Amerika akhirnya membantu mendorong Belanda menuju pengakuan atas kemerdekaan Indonesia pada 1949–1950. Namun, kedekatan Republik dengan Amerika setelah 1948 tidak berkembang menjadi aliansi permanen.

Warisan Madiun yang paling penting adalah menguatnya antikomunisme di kalangan militer dan pendukung Masyumi. Peristiwa tersebut memperdalam pembelahan kiri-kanan yang kemudian menjadi salah satu fondasi politik Indonesia pada masa Perang Dingin.

FF: Pada 1948, Belanda mulai melihat situasi secara berbeda. Pada awalnya tujuan mereka adalah merebut kembali koloninya. Namun, tujuan yang lebih mendasar adalah mempertahankan kapitalisme Belanda di Indonesia. Kehilangan Indonesia dipandang sebagai bencana ekonomi bagi Belanda.

Setelah Madiun, mereka menyadari bahwa persoalannya bukan lagi sekadar mempertahankan kolonialisme, tetapi juga menghadapi persaingan dengan kapitalisme Amerika. Karena itu, dalam perundingan berikutnya, termasuk Konferensi Meja Bundar, fokus Belanda semakin bergeser pada bagaimana memastikan modal Belanda tetap memiliki posisi dominan dalam perekonomian Indonesia pascaperang.

Dalam proses tersebut, Indonesia juga dipaksa mengambil alih utang Hindia Belanda. Artinya, Indonesia harus membayar utang yang antara lain digunakan Belanda untuk membiayai perang melawan kaum revolusioner Indonesia. Pembayaran utang tersebut bahkan berlangsung hingga dekade 1990-an.

Orientasi ekonomi Belanda juga terlihat dalam Operasi Produk, yang terutama bertujuan mengamankan instalasi penting bagi kapitalisme Belanda, terutama sektor minyak dan perkebunan.

Namun, Belanda kemudian menghadapi persaingan dengan kapitalisme Amerika. Matthew Fox, yang bukan pejabat pemerintah tetapi seorang pelobi, ikut mempromosikan gagasan bahwa Indonesia merupakan wilayah yang sangat potensial bagi investasi Amerika. Meskipun kesepakatan yang direncanakan tidak sepenuhnya terwujud, gagasan mengenai Indonesia sebagai kawasan dengan potensi ekonomi besar kemudian ikut membentuk kepentingan Amerika terhadap Indonesia dalam jangka panjang.

MS: Perubahan geopolitik di Asia juga penting. Pada 1949, kemenangan Partai Komunis Tiongkok mengubah perhitungan kekuatan-kekuatan besar di Asia Tenggara. Indonesia sebelumnya sudah mengalami revolusi dan konflik yang melibatkan komunisme. Kini muncul Tiongkok yang jauh lebih besar dan secara geografis berada di kawasan yang sama.

Perkembangan tersebut mengubah kalkulasi Amerika Serikat maupun Belanda terhadap Indonesia. Pada akhirnya, Belanda mungkin memperoleh kesepakatan terbaik yang masih mungkin mereka dapatkan: Indonesia mengambil alih utang Hindia Belanda. Di luar itu, perkembangan politik Indonesia sendiri tetap sangat menentukan, dan dinamika domestik tersebut sama rumitnya dengan geopolitik kawasan.

Catatan Redaksi: Nusantara merupakan serial sejarah Indonesia dalam podcast The Dig yang dipandu oleh Daniel Denvir. Dalam episode ini, Denvir kembali berbincang dengan tiga akademisi yang meneliti sejarah dan politik Indonesia dari berbagai perspektif. Rianne Subijanto adalah Profesor Ilmu Komunikasi di Baruch College dan Graduate Center, City University of New York. Ia merupakan penulis Communication Against Capital: Red Enlightenment at the Dawn of Indonesia, salah seorang editor The Indonesian Left in the Twentieth Century: Beyond the Rise and Fall of a Party, serta editor media progresif Indonesia, IndoPROGRESS. Made Supriatma adalah Visiting Research Fellow di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, dengan bidang kajian politik Indonesia, hubungan sipil-militer, konflik etnis, dan birokrasi negara. Farabi Fakih merupakan Ketua Program Magister Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada yang meneliti sejarah dekolonisasi negara Indonesia, pembentukan negara modern, serta sejarah pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor minyak dan gas.

Episode asli diproduksi oleh Alex Lewis, dengan Jackson Roach sebagai produser asosiasi, musik oleh Jeffrey Brodsky, manajemen operasional oleh Sylvia Atwood, serta arahan editorial dari penasihat senior Theo Riofrancos dan Ben Mabie. Artikel ini merupakan bagian dari adaptasi berkelanjutan serial Nusantara ke dalam format tulisan.

Pada episode berikutnya, pembahasan akan beralih pada masa Revolusi Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan segera mempertemukan Republik dengan Belanda yang berusaha memulihkan kekuasaannya, sekaligus memunculkan pertentangan tajam di antara berbagai kekuatan politik di dalam negeri mengenai arah revolusi, hubungan dengan kekuatan asing, dan bentuk negara Indonesia yang baru.

Judul buku : Dinamika Politik Gerakan Agraria Transnasional

Judul asli : Political Dynamics of Transnational Agrarian Movements, 2016

Penulis : Marc Edelman & Saturnino M. Borras Jr.

Penerjemah : Lubabun Ni’am

Penerbit : INSISTPress

Tahun terbit : Cetakan Pertama, Februari 2026

Halaman : xxxii + 220 halaman

SATU pertanyaan penting mengentak kita saat mengawali buku ini: berapa banyak dari kita yang menyadari bahwa hampir dua perlima populasi dunia masih berprofesi sebagai petani? Angka ini kerap luput dari perhatian masyarakat urban yang terbiasa memandang pertanian sebagai sektor yang menyusut dan kian tak relevan. Buku Dinamika Politik Gerakan Agraria Transnasional karya Marc Edelman dan Saturnino M. Borras Jr. hadir untuk mengoreksi asumsi tersebut sekaligus memetakan bagaimana kaum tani—jauh dari citra sebagai kelompok pasif dan termarjinalkan—telah membangun salah satu jaringan gerakan sosial lintas negara terbesar di dunia saat ini.

Buku setebal 220 halaman ini merupakan edisi kelima dari Agrarian Change and Peasant Studies Series—sebuah seri kajian singkat, tetapi padat, yang dikelola oleh jaringan cendekiawan-aktivis di bawah payung Initiative in Critical Agrarian Studies (ICAS). Edisi bahasa Indonesia diterbitkan oleh INSISTPress dengan dukungan Erasmus University Rotterdam.

Kualitas sebuah buku kajian sosial banyak ditentukan oleh rekam jejak penulisnya. Dalam hal ini, Edelman dan Borras tentu memiliki bekal dan pengalaman yang kuat. Marc Edelman adalah Guru Besar Antropologi di Hunter College dan Graduate Center, City University of New York (CUNY), yang telah lama meneliti gerakan tani di Amerika Tengah. Sementara itu, Saturnino M. Borras Jr. merupakan Guru Besar Kajian Agraria di International Institute of Social Studies (ISS) Den Haag, sekaligus guru besar tamu di China Agricultural University dan peneliti di Transnational Institute serta Food First. Kombinasi latar belakang keduanya—satu berbasis antropologi budaya dengan pengalaman panjang di Amerika Latin, sementara yang lain berbasis kajian pembangunan dengan jaringan yang luas di Asia dan Afrika—memberi buku ini cakupan geografis dan metodologis yang jarang ditemukan dalam satu volume ringkas.

Kredibilitas kedua penulis pun ditegaskan oleh endorsement dari sejumlah nama besar dalam kajian gerakan sosial dan agraria yang tercantum di sampul, di antaranya Sidney Tarrow (Cornell University, penulis The New Transnational Activism), Margaret Keck (Johns Hopkins University, salah satu penulis Activists Beyond Borders), dan James Scott (pendiri Program Kajian Agraria Yale University, penulis The Art of Not Being Governed). Ketiganya merupakan rujukan penting dalam studi gerakan sosial transnasional dan kajian agraria kritis. Karena itu, pujian mereka bukan sekadar basa-basi promosi, melainkan pengakuan dari sesama pakar.

Struktur dan Alur Pemikiran

Buku ini disusun dalam tujuh bab ditambah pendahuluan, dengan struktur yang bergerak dari pembahasan konseptual-historis menuju persoalan yang lebih spesifik dan aplikatif. Bagian Pendahuluan (hlm. 1–12) meletakkan kerangka dasar dengan mendefinisikan secara operasional istilah “gerakan agraria transnasional” (GAT), sekaligus mengajukan empat tantangan konseptual yang dihadapi teori gerakan sosial konvensional ketika berhadapan dengan fenomena ini.

Pembahasan kemudian berlanjut ke Bab 1 (hlm. 13–40), yang menelusuri akar sejarah solidaritas kaum tani lintas batas sejak akhir abad ke-19—jauh mendahului era globalisasi neoliberal yang sering dipandang sebagai titik awalnya. Dari fondasi historis tersebut, Bab 2 (hlm. 41–68) masuk ke persoalan internal gerakan dengan membedah perdebatan klasik seputar diferensiasi kelas di kalangan petani, berikut implikasinya terhadap dinamika politik di dalam gerakan itu sendiri. Analisis ini kemudian diperluas dalam Bab 3 (hlm. 69–98), yang tidak sepenuhnya berhenti pada satu gerakan, melainkan menyoroti relasi antar-GAT besar seperti La Vía Campesina (LVC), IFAP, WFO, ILC, IPC, dan APC, serta perbedaan kelas, identitas, hingga ideologi yang membentuk relasi tersebut.

Selanjutnya, Bab 4 (hlm. 99–116) mengulas bagaimana panggung internasional, nasional, dan lokal saling terhubung dalam tubuh gerakan, dengan menyoroti persoalan kepemimpinan, regenerasi, gender, dan keterwakilan di berbagai jenjang skala. Bab 5, bertajuk “Bukan tentang Kami kalau Tanpa Kami” (hlm. 117–144), mengupas relasi yang kompleks—dan tak jarang rawan ketegangan—antara gerakan tani, organisasi nonpemerintah (Ornop/LSM/NGO), dan lembaga pendanaan. Pembahasan kemudian bergeser ke ranah antar-pemerintah dalam Bab 6 (hlm. 145–170), yang menganalisis keterlibatan GAT dalam berbagai forum global, seperti Komite Ketahanan Pangan Dunia (CFS) PBB, Forum Petani IFAD, dan Dewan HAM PBB. Buku ini ditutup dengan Bab 7 (hlm. 171–178), yang merangkum capaian sekaligus persoalan struktural yang masih membayangi masa depan gerakan agraria transnasional. Sebagai penutup keseluruhan, disertakan daftar pustaka yang sangat ekstensif (hlm. 179–208) dan indeks (hlm. 209–220), dua elemen yang sekaligus menegaskan fondasi akademik karya ini.

Tesis utama Edelman dan Borras menantang dua asumsi yang lazim dipelajari. Pertama, anggapan bahwa gerakan agraria transnasional merupakan fenomena baru yang lahir semata-mata dari globalisasi neoliberal serta kemudahan teknologi komunikasi dan transportasi. Kedua penulis menajamkan argumen bahwa gagasan solidaritas lintas negara di kalangan tani telah muncul sejak awal abad ke-20—misalnya melalui “Green International”, aliansi partai-partai pro-petani di Eropa Tengah—jauh sebelum istilah globalisasi populer (hlm. 3). Kedua, anggapan bahwa teori gerakan sosial arus utama, yang umumnya berbasis pada dinamika negara-bangsa tunggal dan mengikuti kerangka Charles Tilly maupun pendekatan “nasionalisme metodologis”, sudah memadai untuk menjelaskan GAT. Kedua penulis berpendapat bahwa gerakan agraria justru perlu melampaui dikotomi klasik antara “gerakan berbasis kelas” dan “gerakan berbasis identitas”, sekaligus antara “gerakan untuk redistribusi” dan “gerakan untuk pengakuan”. Dalam praktik GAT, tuntutan atas tanah (redistribusi) dan tuntutan atas identitas budaya atau kewargaan (pengakuan) berjalan beriringan (hlm. 5–6).

Salah satu kontribusi metodologis paling berharga adalah penggunaan analisis kelas untuk membedah dinamika internal maupun antar-gerakan (Bab 2 dan 3). Alih-alih memperlakukan “kaum tani” sebagai kategori tunggal yang homogen, kedua penulis menelusuri bagaimana diferensiasi kelas di perdesaan—perdebatan klasik yang bermula dari data sensus pertanian di Rusia era Tsar dan melibatkan tokoh seperti Lenin, Kautsky, dan Chayanov (hlm. 41–42)—membentuk perbedaan penekanan isu di antara organisasi tani. Analisis tersebut, misalnya, membantu menjelaskan mengapa LVC lebih menonjolkan isu tanah, benih, dan iklim daripada hak-hak buruh tani dan tunakisma.

Kekuatan Buku

Pertama, kedalaman riset dan rujukan kepustakaan buku ini luar biasa untuk ukuran volume yang relatif ringkas. Daftar pustakanya mencakup sekitar tiga puluh halaman, merentang dari karya klasik ekonomi politik agraria (Barrington Moore Jr., James C. Scott, Eric Wolf, Jeffrey Paige) hingga laporan kebijakan dari FAO, OECD, dan Bank Dunia, serta liputan media dan dokumen advokasi yang diproduksi organisasi tani sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa penulis tidak hanya mengandalkan literatur akademik, tetapi juga menggunakan sumber-sumber primer dari gerakan yang mereka kaji.

Kedua, pendekatan historis-komparatif yang ditawarkan berhasil menghindari jebakan “presentisme”—kecenderungan menjelaskan fenomena kontemporer seolah-olah tidak memiliki akar sejarah. Dengan menelusuri gerakan Campesino a Campesino di Amerika Tengah pada 1960-an serta jaringan solidaritas Eropa-Amerika Utara pada 1970–1980-an yang mendukung gerakan pembebasan nasional (hlm. 13–14), buku ini menawarkan khazanah yang jauh lebih kaya dibandingkan kajian yang hanya berkonsentrasi pada LVC sejak 1993.

Ketiga, buku ini berani bersikap kritis dan reflektif terhadap subjek yang dikajinya sendiri. Alih-alih menjadi kajian yang mengagungkan gerakan tani tanpa syarat, Bab 7 secara jujur mengurai berbagai kerawanan struktural GAT. Persoalan tersebut mencakup ketergantungan pada pendanaan yang labil, gejala “birokratisasi” gerakan, fenomena “penjaga gerbang” yang menghambat partisipasi organisasi baru, serta kesenjangan bahasa dan geografis antara elite gerakan di forum internasional dan basis akar rumput. Penulis juga menunjukkan kontradiksi konkret, seperti sebagian anggota LVC di Honduras yang lebih dekat dengan wacana “ketahanan pangan” daripada “kedaulatan pangan” yang diusung organisasi induknya, atau petani anggota gerakan yang menentang GMO tetapi tetap menanam kapas Bt di India dan kedelai transgenik di Brasil bagian selatan (hlm. 173–176).

Keempat, karena buku ini merupakan bagian dari seri yang secara eksplisit ditujukan kepada khalayak luas—cendekiawan, aktivis, buruh, petani, maupun pemangku kebijakan—gaya penulisannya relatif runtut dan mudah diakses, meskipun memuat argumen teoretis yang kompleks. Endorsement Sidney Tarrow yang menyebut buku ini “sangat enak dibaca” meskipun membahas topik yang luas cukup mewakili kesan tersebut.

Kelima, Dinamika Politik Gerakan Agraria Transnasional merupakan kontribusi penting bagi kajian gerakan sosial dan agraria kritis. Kekuatan utamanya terletak pada kombinasi kedalaman historis, ketajaman analisis kelas, dan sikap kritis-reflektif terhadap subjek kajiannya sendiri—suatu keseimbangan yang tidak mudah dicapai dalam literatur advokasi maupun akademik tentang gerakan sosial. Meski beberapa data perlu dimutakhirkan dan fokusnya cenderung berat pada GAT progresif-revolusioner, buku ini tetap merupakan peta jalan yang kredibel dan kaya sumber bagi siapa pun yang ingin memahami bagaimana kaum tani di berbagai penjuru dunia membangun sekaligus mempertahankan solidaritas melintasi batas negara-bangsa.

Membaca Pemikiran Edelman dan Borras dari Pulau Timor

Secara historis, struktur sosial di berbagai wilayah di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT), diperkuat oleh diferensiasi dalam akses atas tanah. Tanah selain merupakan alat produksi, di sisi lain juga menjadi sumber legitimasi kekuasaan, status sosial, dan kendali atas tubuh manusia. Di tengah masyarakat berstrata, pemimpin adat atau tuan tanah menguasai distribusi lahan, sementara kelas pekerja pedesaan seperti buruh tani atau tunakisma mengakses tanah melalui relasi patronase. Hak atas tanah yang bersifat turunan membuat akses tersebut tidak sepenuhnya otonom. Ketika akses itu dicabut, mereka tidak hanya kehilangan basis penghidupan, tetapi juga legitimasi sosial dan pengakuan dari komunitas. Warisan feodalisme tersebut kemudian membentuk fondasi ketimpangan agraria yang telah berlangsung sejak abad ke-18. Akan tetapi, berhenti pada penjelasan feodalisme berarti mengabaikan transformasi struktural yang terjadi setelahnya. Jejak kolonialisasi Portugis dan Belanda tidak membongkar hierarki tersebut secara radikal, melainkan mengintegrasikannya ke dalam kepentingan modal dan pasar.

Pasca-kemerdekaan, kesenjangan penguasaan dan distribusi tanah tak pernah ditangani melalui RA. Modernisasi pertanian berjalan secara terbatas dan tidak menyentuh akar persoalan kepemilikan. Dampak destruktifnya, mayoritas rumah tangga pedesaan di Timor tetap berada dalam kategori petani gurem, semi-proletar, atau Petty Commodity Producers (PCP). Mereka hanya memiliki lahan sempit yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan reproduksi sosial keluarga, sehingga harus mengandalkan kerja upahan atau memilih berimigrasi ke luar daerah.

Secara struktural, salah satu warisan terpenting adalah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah, yang pada praktiknya menjadi dasar bagi negara untuk mengabaikan keberadaan tanah-tanah komunal. Perda tersebut kemudian dicabut melalui Perda NTT Nomor 16 Tahun 2018. Pencabutan ini dinilai penting karena membuka kembali ruang hukum bagi pengakuan hak-hak masyarakat pedesaan dan tanah garapannya. Namun, pencabutan tersebut belum dengan sendirinya menyelesaikan persoalan penguasaan tanah. Karena itu, ketimpangan agraria di Timor tidak semata-mata menyangkut “siapa pemilik tanah”, tetapi juga berkelindan dengan pertarungan antara kebijakan negara dan norma-norma adat, serta antara bukti formal dan sejarah penguasaan tanah.

Catatan Tahunan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2025 memaparkan sedikitnya 341 letusan konflik agraria, meningkat 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Konflik tersebut mencakup 914.574,963 hektare dan berdampak terhadap 123.612 keluarga di 428 desa. Sebanyak 118 konflik terjadi di atas lahan pertanian masyarakat dengan luasan sekitar 400 ribu hektare. Situasi ini mencerminkan bahwa pokok persoalan tetap berada pada tanah yang menjadi basis produksi dan kehidupan masyarakat pedesaan. Persoalan tersebut kian mencekik ketika NTT dibidik sebagai “lahan basah” ekspansi proyek strategis nasional (PSN).

Mengutip laporan BPS, pada 2023 terdapat sekitar 873.096 rumah tangga usaha pertanian di NTT, dengan 46,86 persen berada di wilayah Flores-Lembata-Alor, 38,32 persen di Timor-Rote-Sabu, dan 14,82 persen di Sumba. Dengan struktur masyarakat agraris seperti ini, setiap perubahan kebijakan alih fungsi tanah berisiko rentan terhadap kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian lahan kering. Deretan data di atas menegaskan urgensi untuk tidak hanya menyikapi konflik agraria sebagai peristiwa kekerasan atau insidental, melainkan sebagai gejala dari krisis ketidakpastian hak atas tanah, lemahnya pengakuan terhadap hak masyarakat pedesaan, dan corak pembangunan yang mengomodifikasi tanah sebagai komoditas.

Terutama di Timor, sejauh ini konflik agraria memperlihatkan pertarungan mengenai kuasa, akses, dan hak untuk menentukan masa depan sumber penghidupan. Contohnya terlihat di Pubabu-Besipae, Kabupaten TTS. Konflik bermula dari proyek percontohan intensifikasi peternakan hasil kerja sama Pemerintah NTT dan Australia sejak 1982. Konflik kemudian berkembang menjadi sengketa penguasaan tanah dan memuncak pada penggusuran warga pada 2020 yang berujung pada kekerasan fisik. Persoalan itu tidak berhenti di sana. Pada Maret 2025, warga Besipae dan jaringan gerakan masyarakat sipil kembali mendatangi Gedung DPRD NTT untuk merespons penyelesaian sengketa yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Salah satu tantangan terbesar gerakan agraria adalah konflik yang tidak dibongkar secara struktural. Pergantian pejabat, program, bahkan rezim tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah apabila akar persoalannya—status tanah, pengakuan hak ulayat, batas wilayah, dan relasi kekuasaan—tidak diselesaikan.

Persoalan serupa kembali muncul melalui izin konservasi di TTU, TTS, dan Kabupaten Kupang. Perubahan Cagar Alam Mutis menjadi Taman Nasional Mutis-Timau setelah terbitnya Keputusan Menteri LHK Nomor 964 Tahun 2024 kembali menghidupkan kekhawatiran masyarakat yang bermukim di sepanjang bentang pegunungan Mutis terhadap pembatasan akses atas hutan melalui zonasi yang selama beberapa generasi digarap dan dirawat sesuai dengan pengetahuan lokal atau norma-norma adat. Pada April 2026, masyarakat di lingkar Mutis kembali secara terbuka melakukan aksi penolakan terhadap keputusan tersebut dan menegaskan pentingnya pengakuan atas keberadaan serta pengelolaan hutan berdasarkan tradisi dan pengetahuan mereka.

Di Kabupaten Kupang, konflik yang masih menjerat ratusan warga eks-pengungsi Timor-Timur di Camp Naibonat berkaitan dengan rencana relokasi dan klaim penguasaan lahan oleh TNI-AD. Setelah 27 tahun menetap, mereka menuntut pengakuan atas hak tinggal dan kepastian hukum, bukan pemindahan yang mengabaikan sejarah penguasaan serta kehidupan sosial-ekonomi mereka. Kasus ini mencerminkan bahwa status sebagai pengungsi dapat terus memproduksi kerentanan agraria ketika negara tidak mampu menyelesaikan persoalan tanah dan permukiman secara tuntas.

Kesenjangan yang sama juga menyasar Pulau Kera yang dihuni oleh mayoritas nelayan suku Bajo. Saat ini, masyarakat menghadapi ancaman relokasi atas nama penataan kawasan, pembangunan resor wisata, dan perlindungan biodiversitas laut. Padahal, mereka telah ratusan tahun membangun kehidupan, mata pencaharian, dan jaringan sosial di pulau tersebut. Menurut mereka, relokasi merupakan ancaman terhadap keberlanjutan hidup dan keterikatan dengan tanah yang telah menjadi “rumah”. Kasus ini memperlihatkan dengan gamblang bahwa konflik agraria tidak hanya terjadi di kawasan perkebunan, hutan, atau proyek pangan. Konflik juga muncul di tengah permukiman warga ketika klaim institusional, kebijakan penataan ruang, dan agenda konservasi mengabaikan sejarah penguasaan, kondisi kerentanan, maupun hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan kehidupannya.

Selain itu, pengembangan proyek Food Estate di Belu sejak 2022 memperlihatkan kontradiksi pembangunan di sektor pertanian. Corak tanam para petani bergeser dari sistem tumpang sari—yang menyediakan jagung, kacang, ubi, labu, dan pakan ternak dalam satu lahan garapan—ke pola yang terjebak pada komoditas tunggal, terutama jagung hibrida. Pada awalnya, para petani memperoleh benih, pupuk, pestisida, dan alat pertanian dari pemerintah. Namun, memasuki 2024, biaya produksi sepenuhnya ditanggung petani dan dapat mencapai sekitar Rp7 juta setiap musim tanam. Persoalan diperberat oleh distribusi air yang belum optimal. Akibatnya, mereka terpaksa bergantung pada pompa celup dan sprinkler, yang menimbulkan biaya sangat besar. Yang juga mengkhawatirkan, perkebunan monokultur berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap kekeringan, hama, penurunan kesuburan tanah, dan fluktuasi harga, sekaligus meningkatkan risiko ketergantungan petani terhadap input dan dukungan eksternal.

Berangkat dari proposisi Henry Bernstein tentang “agrarian question of labour”, kaum tani tidak termasuk kategori yang homogen. Mereka terdiferensiasi berdasarkan penguasaan tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, dan mekanisme pasar (2010; 22–25, 111)—sebuah premis yang sejalan dengan kerangka diferensiasi kelas yang diusung Edelman dan Borras dalam Bab 2 dan 3 buku ini (hlm. 41–42). Persoalan serupa dapat pula diamati dalam konsep “Kuasa Eksklusi” (Powers of Exclusion) yang dirumuskan Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Li. Menurut mereka, akses terhadap tanah tidak sepenuhnya ditentukan oleh status kepemilikan formal. Proses tersebut dapat dibentuk oleh empat cara kerja yang saling tumpang tindih—regulasi, pasar, legitimasi wacana, dan kekuasaan (force) (2011; 4–16). Sebab itu, eksklusi dapat bekerja tanpa pengambilalihan tanah secara langsung, seperti halnya melalui penetapan zonasi hutan, konservasi, industri, dan berbagai proyek pembangunan.

Lima contoh kasus di atas kiranya menjawab pandangan Tania Li mengenai apa yang disebutnya sebagai rendering technical. Artinya, ruang sosial dan relasi kekuasaan yang kompleks diterjemahkan menjadi persoalan teknis-administratif belaka, sehingga sengketa yang sesungguhnya bersifat politis-struktural direduksi menjadi urusan perizinan, ganti rugi, atau kajian Amdal semata (2007; 7, 126–128).

Menurut Edelman dan Borras, gerakan yang selalu reaktif terhadap setiap insiden tidak cukup untuk membongkar mekanisme eksklusi yang bekerja secara sistemik lintas kabupaten. Gerakan agraria dituntut untuk menghubungkan kasus-kasus lokal yang tersebar itu dengan analisis, pengorganisasian, dan advokasi struktural atas rezim kebijakan pembangunan yang memproduksinya. Sebagaimana ditekankan oleh Borras, penerbitan karya ini diharapkan mampu mendorong cendekiawan dan aktivis untuk lebih terlibat dengan jaringan pengetahuan dan GAT, sekaligus mempertegas bahwa “dunia punya banyak hal untuk dipelajari dari Indonesia, dan begitu pula sebaliknya”. Pertanyaannya kemudian adalah: “Bentuk pelajaran seperti apa yang bisa didapat dari jejak perjuangan gerakan RA di Timor? Dan sejauh mana gerakan RA ini sudah—atau belum—bertautan dengan arus pertukaran pengetahuan itu?”

Dengan demikian, membaca Dinamika Politik Gerakan Agraria Transnasional dari belahan Timor bagian Barat merupakan suatu kewajiban sekaligus ajakan untuk bertanya: “Apakah gerakan RA di wilayah ini mampu mengubah keberadaan masyarakat dari objek pembangunan menjadi subjek yang menentukan arah pembangunan itu sendiri?” Jika jawabannya “ya”, pekerjaan gerakan RA tidak berhenti pada memenangkan satu konflik. Tanggung jawab yang lebih besar adalah membangun solidaritas yang kuat dan revolusioner, pengetahuan yang otonom dan progresif, kepemimpinan yang regeneratif, jaringan yang luas, serta agenda RA yang mampu menghubungkan dan mempertahankan hak atas tanah, hutan, pangan, dan sumber daya ekologis, sekaligus menjamin kemerdekaan masyarakat desa.

Daftar Pustaka

Bernstein, Henry. Class Dynamics of Agrarian Change. Halifax: Fernwood Publishing, 2010.

Hall, Derek, Philip Hirsch, & Tania Murray Li. Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia. Singapore and Manoa: NUS Press and University of Hawaii Press, 2011.

Li, Tania Murray. The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics. Durham: Duke University Press, 2007.

B. Mario Yosryandi Sara merupakan Pembelajar Ekomoni Politik dan Agraria; berdomisili dan beraktivitas di Pulau Timor bagian Barat.

STATE capitalism atau kapitalisme negara merupakan bentuk sistem produksi yang akumulasinya dikendalikan dan dikuasai oleh negara. Dalam praktiknya, model ini dapat berwujud state corporation atau state-owned enterprise (SOE). Di Indonesia, bentuk tersebut lebih dikenal sebagai korporasi negara, seperti BUMN atau BUMD.

Kapitalisme negara berbeda dari Western capitalism yang mengadopsi pasar bebas dan membatasi keterlibatan negara dalam intervensi ekonomi. Kapitalisme negara mengandaikan bahwa negara memiliki pengaruh kuat terhadap sistem akumulasi hasil produksi. Gagasan ini antara lain berkembang dari Kuwait sebagai negara kaya minyak yang berupaya menginstitusionalisasikan keuntungan hasil produksinya melalui lembaga pengatur akumulasi, yaitu Kuwait Investment Authority (KIA). Dari perkembangan tersebut kemudian lahir konsep Sovereign Wealth Fund (SWF), yang memengaruhi model akumulasi keuangan negara di berbagai negara, mulai dari negara monarki dan otoriter hingga negara sosialis-demokratis seperti Norwegia.

Genealogi

Secara konseptual, state capitalism mengambil jarak tegas dari pandangan yang menyerahkan pengelolaan produksi ekonomi kepada mekanisme pasar. Kegagalan neoliberalisme dalam menjaga distribusi ekonomi yang merata menjadi salah satu titik balik dalam perkembangan kapitalisme negara. Kegagalan tersebut menunjukkan keterbatasan Washington Consensus pasca-Perang Dunia II dalam memperkecil ketimpangan dan menjamin distribusi ekonomi yang lebih merata bagi negara-negara yang menghadapi kesenjangan ekonomi dan ketimpangan distribusi.

Illias Alami dan Adam Dixon dalam bukunya The Spectre of State Capitalism menengarai bahwa krisis neoliberalisme, terutama setelah krisis ekonomi 2008, semakin memperkuat pencarian pendekatan alternatif bagi negara-negara dalam mengakumulasi hasil produksi melalui intervensi dan kontrol negara. Perkembangan tersebut turut mendorong SOE sebagai alternatif terhadap mekanisme pasar bebas.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah gejala state capitalism juga berkembang di Indonesia? Secara historis, praktik kapitalisme negara bukanlah hal baru bagi Indonesia. Praktik tersebut telah muncul melalui berbagai bentuk intervensi negara dengan narasi pembangunan kemandirian ekonomi. Salah satunya adalah Program Benteng yang digagas oleh Dr. Soemitro Djojohadikusumo pada era revolusioner Indonesia di bawah pemerintahan Soekarno. Kebijakan tersebut kemudian diikuti oleh Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin, hingga berkembang menjadi model military-bureaucratic state capitalism pada era Orde Baru.

Namun, berbagai model tersebut gagal menjadi sistem ekonomi yang mampu menjaga distribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi di antara warga negara.

Secara historis, state capitalism juga lebih dekat dengan praktik akumulasi yang melibatkan jejaring kroni daripada asumsi positif mengenai kapitalisme yang dikemukakan Joseph Schumpeter. Schumpeter memandang inovasi sebagai landasan kapitalisme yang memungkinkan berlangsungnya proses destruksi kreatif secara terus-menerus atau creative destruction.

Pengalaman China menunjukkan bahwa state capitalism dapat menghasilkan perkembangan ekonomi yang berbeda. Keberhasilan China dalam menjadikan creative destruction sebagai bagian dari proses produksi turut mendorong negara tersebut menjadi negara dengan produk domestik bruto terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Berbagai bentuk produksi global juga sangat bergantung pada produk yang berasal dari China. Hal tersebut menunjukkan adanya kemungkinan afirmasi terhadap praktik kapitalisme negara yang menempatkan inovasi sebagai landasan bagi terciptanya arena kreativitas yang menggantikan inovasi lama.

Lalu, bagaimana posisi kapitalisme negara Indonesia? Kemunculan Danantara sebagai representasi Sovereign Wealth Fund (SWF) dan keikutsertaan Indonesia dalam aliansi BRICS dapat dilihat sebagai bagian dari kecenderungan menuju praktik state capitalism. Hubungan antara negara dan mode produksi ekonomi menjadi semakin erat. Negara tidak lagi hanya berperan sebagai pengatur melalui regulasi, tetapi juga tampil sebagai pemain dalam kegiatan produksi ekonomi.

Pertanyaannya, apakah perkembangan tersebut akan menjadi titik balik bagi kemajuan ekonomi Indonesia, sebagaimana terjadi di China, Rusia, atau Norwegia? Ataukah Indonesia justru akan mengulang kegagalan model-model kapitalisme negara pada era sebelumnya?

Aliansi Struktur Oligarki Baru

Kekhawatiran saya terletak pada sisi historis. Secara genealogis, kekuasaan negara kita sangat erat dengan watak militerisme karena negara belum sepenuhnya dapat memisahkan kekuasaan sipil dari militer pascagerakan revolusioner dalam perjuangan memperoleh kemerdekaan. Secara historis, praktik kapitalisme negara pada masa Orde Baru juga telah terbangun di atas kekuasaan yang berbasis militer dan birokrasi. Kedua unsur tersebut menjadi akar kuat dalam pengorganisasian kekuasaan. Aparatus politico-birokrasi dan militerisme memainkan peran penting dalam penyelenggaraan kapitalisme negara.

Pengorganisasian tersebut kemudian menjadi basis terbentuknya model kapitalisme negara yang abai terhadap distribusi ekonomi. Alih-alih membangun struktur kapitalisme negara yang berorientasi pada pemerataan, pengorganisasian tersebut justru menyediakan basis dan legitimasi bagi praktik akumulasi yang semakin kompleks. Situasi ini dimungkinkan oleh keterlibatan para oligarki yang memperoleh jaminan legalitas dari struktur kekuasaan.

Mengapa kembalinya para oligarki lebih mudah terjadi dalam struktur kapitalisme negara hari ini? Setidaknya, secara historis, para oligarki tersebut telah memahami bagaimana praktik kapitalisme negara bekerja. Pada era sebelumnya, mereka berkembang dan menikmati surplus dari perkawinan antara kapitalisme negara dan sistem komando yang bersifat feodal. Memori historis tersebut lebih mudah diaktifkan kembali daripada membangun struktur oligarki yang sepenuhnya baru. Karena itu, fantasi mengenai bagaimana kapitalisme negara beroperasi akan lebih mudah dipahami melalui pendekatan historis.

Kekhawatiran tersebut setidaknya mulai terlihat dalam beberapa praktik kapitalisme negara yang membangun struktur kekuasaan agar dapat tampil sebagai symbolic capital yang diakui publik. Pertama, hal tersebut terlihat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari aliansi struktur kapitalisme negara yang predatoris.

Dengan bertumpu pada narasi pemerataan gizi dan pencegahan stunting, MBG menjadi ruang bagi kebangkitan aparatus negara dan politisi-birokrat untuk kembali mengorganisasikan diri sebagai struktur simbolik kekuasaan. Melalui proyek besar tersebut, simbol kapitalisme negara yang predatoris hadir dalam praktik sehari-hari. Praktik tersebut tidak hanya menjadi sarana akumulasi bagi aliansi baru yang mempertemukan aparatus negara dan politisi-birokrat, tetapi juga beroperasi sebagai doxa. Dalam pengertian ini, doxa bekerja untuk membentuk symbolic capital yang hendak direkognisi publik sebagai kebenaran baru dalam narasi kapitalisme negara yang lebih besar.

Hal serupa terlihat dalam Koperasi Desa Merah Putih. Sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat aliansi baru, pengorganisasian koperasi tersebut tampak jauh dari tujuan pemerataan ekonomi. Yang terlihat justru adalah bagaimana simbol-simbol predatoris menjadi dasar bagi operasi akumulasi dalam aliansi baru struktur kapitalisme negara.

Kedua, narasi kapitalisme negara yang predatoris juga menyusun langkah bagi pengorganisasian oligarki baru dalam menggarap proyek-proyek ekonomi berskala besar melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satu contohnya adalah narasi transisi energi yang berpotensi mengeksploitasi ekosistem dan kekayaan alam, mulai dari nikel hingga bioenergi di Papua.

Hari ini, kapitalisme negara yang predatoris bersama aliansinya memproduksi berbagai narasi untuk mengalihkan perhatian publik. MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, setidaknya, berhasil menjadi bagian dari proses tersebut. Di satu sisi, kedua program tersebut mengukuhkan pengorganisasian struktur kapitalisme negara baru dengan simbol crony capitalism yang melibatkan aparatus negara dan politisi-birokrat. Di sisi lain, pengorganisasian struktur oligarki baru terus berlangsung melalui berbagai narasi produksi di sektor energi, mulai dari proyek bioenergi di Papua hingga perluasan perkebunan sawit yang berpotensi mengeksploitasi kawasan hutan baru.

Berbagai proses tersebut berisiko luput dari perhatian publik karena perhatian masyarakat terserap oleh sentimen terhadap MBG dan Koperasi Desa Merah Putih serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, program-program yang tampil sebagai simbol pemerataan dapat sekaligus menjadi bagian dari proses pembentukan dan legitimasi aliansi baru dalam struktur kapitalisme negara yang predatoris.

Alternatif di Tengah Kontradiksi

Lalu, bagaimana membangun alternatif warga? Secara historis, setiap praktik kolonialisasi terhadap warga akan menemukan titik temunya ketika kekuasaan negara mengkolonisasi warga dalam berbagai aspek kehidupan. Model kapitalisme negara yang predatoris pada akhirnya menghasilkan kontradiksinya sendiri. Dalam praktik doxa yang dijalankan negara setiap hari, muncul simbolisasi yang membedakan antara “saya” dan “Anda” dalam bentuk imajinasi yang paling radikal mengenai resistensi.

Situasi tersebut dapat dipahami melalui konsep constitutive outside. Dengan sendirinya, gerakan-gerakan resistensi terhadap kapitalisme negara dikonstitusikan oleh kontradiksi yang muncul dari praktik keseharian negara itu sendiri. Dengan kata lain, politik warga hari ini turut dikonstitusikan oleh praktik kapitalisme negara.

Kontradiksi yang dihasilkan oleh praktik keseharian negara melalui MBG dan Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi titik awal bagi terbentuknya aliansi baru warga. Pengorganisasian kelompok-kelompok warga baru tersebut mulai terlihat melalui pergeseran berbagai bentuk perlawanan. Gerakan yang muncul antara lain berasal dari kelompok Gen Z, gerakan perempuan, dan para ibu yang mengambil peran politik lebih besar.

Munculnya kelompok-kelompok tersebut juga berkaitan dengan melemahnya sejumlah struktur gerakan lama. Sebagian struktur lama telah teraliansi dengan kapitalisme negara. Salah satu contohnya adalah gerakan buruh yang mengalami pelemahan seiring dengan masuknya Partai Buruh ke dalam struktur kekuasaan pemerintahan.

Tantangannya hari ini adalah apakah aliansi dari struktur pengorganisasian baru tersebut mampu menyatukan diri dalam agenda bersama dan tidak terfragmentasi oleh berbagai narasi serta praktik doxa kapitalisme negara. Setidaknya, masih terdapat harapan bahwa praktik predatoris dalam kapitalisme negara hari ini justru menghasilkan aliansi-aliansi baru dalam pengorganisasian politik warga.

Arah aliansi tersebut masih akan terus mengalami reartikulasi. Yang pasti, penanda perubahan telah muncul dan terus mencari bentuk yang paling ideal untuk mendorong perubahan.

Muhamad Dian Hikmawan adalah mahasiswa PhD bidang Government and International Relation, the University of Sydney.

Tulisan ini berasal dari nawala edisi 29The Tricontinental; diterjemahkan dan diterbitkan di sini berkat kerja sama IndoPROGRESS dan The Tricontinental.

RESEP pembangunan dari Dunia Utara, termasuk dogma lama IMF, telah gagal. Sudah waktunya membangun teori pembangunan baru yang berakar pada pengalaman Dunia Selatan.

Sahabat-sahabat yang kami hormati,

Salam dari meja redaksi Tricontinental: Institute for Social Research.

Pada 2015, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) menerbitkan makalah ekonom berpengaruh Robert H. Wade berjudul The Role of Industrial Policy in Developing Countries (Peran Kebijakan Industri di Negara-Negara Berkembang). Wade berpendapat bahwa hampir semua upaya industrialisasi yang berhasil pada tahap yang lebih belakangan—seperti yang berlangsung di Jepang dan Korea Selatan—mengandalkan kebijakan negara yang aktif untuk mendorong pembangunan industri dan peningkatan kemampuan teknologi. Pada 2024, hampir satu dekade kemudian, Organisasi Pembangunan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO) menerbitkan laporan utamanya, Turning Challenges into Sustainable Solutions: The New Era of Industrial Policy (Mengubah Tantangan Menjadi Solusi Berkelanjutan: Era Baru Kebijakan Industri). Laporan tersebut menegaskan bahwa kebijakan industri merupakan instrumen penting bagi pembangunan berkelanjutan.

Dalam rentang antara penerbitan tulisan Wade pada 2015 dan laporan UNIDO pada 2024, konteks global mengalami perubahan besar. Belt and Road Initiative (BRI), atau Inisiatif Sabuk dan Jalan, yang diumumkan Tiongkok pada 2013, telah berkembang menjadi salah satu sumber utama investasi infrastruktur dan industri. Antara 2013 dan 2024, keterlibatan kumulatif dalam proyek-proyek BRI mencapai 1,175 triliun dolar AS. Pada 2024 saja, data sementara menunjukkan terdapat sekitar 340 kesepakatan BRI di 87 negara. Sebagian besar keterlibatan tersebut berbentuk kontrak pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur transportasi dan energi, yang keduanya tetap menjadi fondasi penting bagi pembangunan industri.

Dana Moneter Internasional (IMF) tidak dapat menyangkal pentingnya kebijakan industri, tetapi juga tidak bersedia mendukung makalah Wade maupun laporan UNIDO tersebut. Sikap ragu-ragu IMF tampak dari judul sejumlah tulisan blog terbarunya, seperti Industrial Policy Can Lift Productivity – but Comes With Risks and Trade-Offs (2025) dan Industrial Policy Is Adapting to Crises, but Remains Hard to Implement Effectively (2026). Dari sudut pandang IMF, resep pembangunan masa depan masih terikat pada masa lalu yang gagal—masa lalu yang meyakini bahwa privatisasi dan deregulasi akan membuka jalan menuju pembangunan.

Sikap tersebut bertahan meskipun penelitian IMF sendiri menunjukkan bahwa negara-negara Dunia Utara yang mengendalikan organisasi tersebut justru lebih banyak menggunakan kebijakan industri dibandingkan negara-negara Dunia Selatan. Namun, di antara bank-bank sentral dan lembaga-lembaga multilateral, kelompok analis kebijakan dari kalangan arus utama—yang pemikirannya telah dibatasi oleh apa yang disebut brain capture, yakni penyempitan cara berpikir akibat dominasi ortodoksi IMF—justru membatasi perdebatan yang semestinya dipicu oleh laporan utama UNIDO tersebut.

Di sebagian besar Dunia Selatan, keyakinan lama terhadap dogma IMF mulai kehilangan pijakan seiring merosotnya kredibilitas model penghematan anggaran (austerity) yang ditawarkan organisasi tersebut. Namun, apa yang akan menggantikannya masih belum jelas. Sejumlah partai politik berhasil memenangkan pemilu dengan menentang model pembangunan berbasis penghematan anggaran dan menjanjikan alternatif. Akan tetapi, sebagian pemerintahan tersebut gagal merumuskan alternatif yang benar-benar berbeda dan akhirnya kembali tertarik ke dalam orbit IMF. Sri Lanka, misalnya, tetap menjalankan program IMF, sementara Senegal kembali melakukan perundingan setelah kesepakatannya dengan IMF ditangguhkan.

Dilema inilah—hilangnya kredibilitas model IMF sekaligus belum hadirnya alternatif yang meyakinkan—yang menjadi pokok bahasan edisi terbaru Wenhua Zongheng. Edisi tersebut berjudul Building a New Development Theory from the Global South (Membangun Teori Pembangunan Baru dari Dunia Selatan). Edisi ini mengajukan pertanyaan yang tampak sederhana: jika teori-teori yang mengarahkan pembangunan selama satu abad terakhir telah gagal, dari mana teori-teori baru akan lahir?

Kata depan dalam judul tersebut penting: “dari” (from), bukan “untuk” (for). Ini bukan teori yang dirumuskan di tempat lain kemudian dipaksakan kepada Dunia Selatan. Sebaliknya, teori tersebut harus lahir dari berbagai eksperimen, pengalaman, dan upaya masyarakat Dunia Selatan sendiri.

Teori pembangunan tidak hanya berfungsi menjelaskan dunia. Teori juga membentuk harapan politik dengan menentukan apa yang dianggap mungkin dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga sosial. Teori lahir dari cara kita membayangkan masa depan dan, pada gilirannya, memengaruhi cara masyarakat berusaha mewujudkan masa depan tersebut.

Dalam esai pembuka edisi ini, Qin Beichen dan Jing Jun dari Universitas Tsinghua berpendapat bahwa teori membantu menentukan cakrawala tindakan politik. Ketika sebuah masyarakat kehilangan kemampuan untuk membayangkan jalan ke depan, masyarakat tersebut akan terperangkap dalam struktur-struktur lama, bahkan ketika struktur tersebut sudah tidak lagi berfungsi. Di situlah letak krisis yang lebih mendalam pada zaman kita.

Di berbagai belahan dunia, kemampuan untuk membayangkan masa depan semakin melemah. Wacana politik bergerak antara kerinduan terhadap masa lalu yang telah hilang dan ketakutan terhadap bencana yang akan datang. Masa depan, sebagaimana kami tunjukkan dalam dossier nomor 100, tampak hanya sebagai kelanjutan dari ketimpangan masa kini atau sebagai rangkaian krisis baru. Yang hilang adalah imajinasi pembangunan yang meyakinkan dan menempatkan kebutuhan manusia di atas kebijakan penghematan anggaran.

Untuk memulihkan kembali kemampuan kita membayangkan teori dan model pembangunan, kita perlu kembali pada sejumlah pertanyaan mendasar:

• Bagaimana masyarakat membangun kapasitas produktif?
• Bagaimana masyarakat menciptakan lapangan kerja yang bermakna?
• Bagaimana negara membangun kemampuan untuk meningkatkan kehidupan rakyatnya?
• Bagaimana negara-negara keluar dari posisi yang telah ditentukan bagi mereka dalam pembagian kerja internasional yang tidak setara?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terdapat dalam model pembangunan yang abstrak. Jawabannya justru dapat ditemukan dalam teori yang lahir dari berbagai upaya konkret untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Esai Li Xiang dan Feng Chao, keduanya profesor di Shanghai International Studies University, memberikan gambaran yang menarik melalui uraian mereka mengenai kemajuan yang berlangsung di Pakistan dan Vietnam. Keduanya menegaskan bahwa pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya kerja sama Selatan-Selatan.

Li Xiang mengkaji sistem energi Pakistan dan berpendapat bahwa pembangunan tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai perluasan kapasitas negara. Proyek-proyek infrastruktur berskala besar, jaringan listrik, serta teknologi baru seperti pembangkit listrik tenaga surya terdesentralisasi tidak hanya dipandang sebagai pencapaian teknis. Semua itu juga merupakan sarana untuk membangun kapasitas kelembagaan yang dibutuhkan bagi bentuk modernisasi baru.

Dengan demikian, pertanyaannya bukan sekadar bagaimana menghasilkan listrik, melainkan bagaimana infrastruktur mengubah hubungan sosial dan memperkuat kemampuan negara dalam menyediakan barang dan layanan publik.

Sementara itu, Feng Chao mengkaji Silk Road Manufacturing—model baru kerja sama industri di bawah BRI—melalui pengalaman investasi industri Tiongkok di Vietnam. Alih-alih memandang globalisasi sebagai proses yang tidak terelakkan dan sepenuhnya digerakkan oleh kekuatan pasar, Feng Chao melihat integrasi industri sebagai sesuatu yang dapat dirancang dan dikelola secara sadar untuk memperluas kapasitas produksi di berbagai negara.

Penekanannya terletak pada transfer teknologi, peningkatan kemampuan industri, pengembangan tenaga kerja, serta pembangunan jaringan produksi regional yang memperkuat, bukan justru melemahkan, prospek pembangunan negara-negara yang terlibat.

Selama beberapa dekade, pembangunan pada umumnya dipahami sebagai hubungan antara Dunia Utara yang telah mengalami industrialisasi dan Dunia Selatan yang dianggap terbelakang. Aspirasi pembangunan pada masa itu adalah mengikuti jalan yang sebelumnya telah ditempuh negara lain. Namun, pengalaman yang dibahas kedua penulis tersebut menunjukkan bahwa inovasi paling penting justru mungkin kini lahir dari pertukaran pengalaman di antara negara-negara Dunia Selatan sendiri.

Proses industrialisasi, pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan kapasitas negara di Tiongkok tidak ditawarkan sebagai cetak biru yang berlaku universal. Semua pengalaman tersebut diperlakukan sebagai sumber pembelajaran dan eksperimen bersama. Dengan demikian, para akademisi tersebut tidak sedang menyerukan penolakan terhadap pengetahuan global, tetapi juga tidak sedang mengagungkan satu model nasional tertentu. Mereka menyerukan pembangunan sebuah proyek intelektual yang benar-benar berangkat dari Dunia Selatan.

Proyek semacam itu harus dimulai dengan meninggalkan anggapan bahwa teori pembangunan selalu harus datang dari tempat lain. Proyek tersebut harus menempatkan produksi di atas spekulasi, pekerjaan di atas ukuran efisiensi yang abstrak, dan kapasitas publik di atas dogma pasar.

Sejarah pengalaman pembangunan di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Karibia perlu dipelajari bukan sebagai penyimpangan dari norma universal, melainkan sebagai sumber inovasi teoretis. Dalam situasi yang ditandai oleh fragmentasi geopolitik, krisis ekologis, dan ketidakpastian ekonomi, inilah mungkin sumbangan paling penting dari edisi tersebut.

Tantangan bagi Dunia Selatan bukan hanya membangun infrastruktur, industri, dan institusi baru, tetapi juga membangun cara berpikir yang baru. Sebelum masyarakat dapat membangun masa depan yang berbeda, mereka terlebih dahulu harus memulihkan kemampuan untuk membayangkan masa depan tersebut.

Ketika membaca kembali esai-esai ini, saya teringat pada puisi Riding Chinese Machines karya penyair muda Ethiopia, Liyou Mesfin Libsekal. Meskipun judulnya menyebut “mesin-mesin Tiongkok”, puisi tersebut sebenarnya tidak menyebut Tiongkok sama sekali. Para politisi Afrika-lah yang merancang kota dalam gambaran Libsekal, dan para pekerja Afrika-lah yang membangunnya. Puisi tersebut tidak mengecam modernisasi dari sudut pandang romantis seolah-olah masa lalu harus dipertahankan. Puisi itu mengakui bahwa perubahan semacam ini selalu memiliki harga yang harus dibayar.

Ada binatang-binatang buas di kota ini
mereka berderit dan menggeram
serta mengerang sejak fajar pertama
ketika tuan-tuan mereka yang berlidah Afrika terbangun
untuk mengarahkan mereka dengan tangan manusia
melewati kesibukan sore
hingga mereka ditangani dan dibuat tak bergerak
diam ketika kita tidur, menjulang atau membungkuk
selalu berat

kita menuangkan semen ke seluruh kota
ke kota-kota kecil, menembus alam liar
terus maju, terus meluas
seperti jari-jari tangan yang penuh hasrat
terentang di atas bumi
menggali ke dalam

singa-singa menyelidiki
dan keajaiban yang terkubur bergemuruh
terdesak demi kemajuan.

Binatang-binatang baru—mesin-mesin Tiongkok—memasuki dunia binatang-binatang lama, yakni singa-singa Afrika. Namun, puisi tersebut tetap mempertahankan keduanya dalam pandangan. Paradigma pembangunan baru tidak boleh mengulangi model lama yang mengorbankan alam dan manusia demi keuntungan.

Sebaliknya, paradigma tersebut harus berusaha mengambil unsur-unsur baik dari pengalaman masa lalu sekaligus mengelola hubungan antara alam dan manusia secara hati-hati demi kepentingan masyarakat. Semangat inilah yang dikedepankan Qin dan Jing dalam esai mereka. Semangat tersebut juga menjadi titik awal bagi setiap teori pembangunan yang benar-benar layak lahir dari Dunia Selatan.

Salam hangat,

Vijay

ISTILAH “kapitalisme” dan “kapitalis” sering digunakan untuk merujuk pada berbagai hal yang beragam. Dalam percakapan sehari-hari, istilah itu kadang dipakai untuk merujuk pada sifat tamak atau gaya hidup mewah. Dalam ilmu sosial, istilah itu sering digunakan untuk merujuk pada sistem ekonomi yang didominasi sektor swasta. Di kalangan aktivis, istilah itu kadang digunakan untuk menunjuk penyebab berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Salah satu pemikir ilmu sosial yang membahas kapitalisme secara mendalam adalah Karl Marx. Marx sangat jarang menggunakan istilah “kapitalisme”, tetapi sering menggunakan istilah “kapital” dan “kapitalis”. Ia, misalnya, sering menggunakan istilah produksi kapitalis atau cara produksi kapitalis untuk merujuk pada sistem yang ia bahas. Namun, dalam perkembangannya, istilah “kapitalisme” cukup umum digunakan dalam tradisi Marxis untuk merujuk pada sistem yang dibahas Marx.

Tulisan ini hendak membahas aspek-aspek dasar teori Marx tentang kapitalisme. Kenapa hanya aspek-aspek dasarnya? Karena teori Marx tentang kapitalisme cukup kompleks dan memiliki cakupan luas. Magnum opus-nya saja, Capital, terdiri atas tiga jilid utama. Lalu, ada Theories of Surplus-Value yang sering dianggap sebagai Capital Jilid 4.^[1] Belum lagi karya-karya ekonomi-politiknya yang penting di luar Capital, seperti Grundrisse dan A Contribution to the Critique of Political Economy (1859). Jadi, tulisan ini hanya bertujuan memberikan pengantar dan membangkitkan minat pembaca untuk mempelajari lebih jauh teori Marx tentang kapitalisme.

Kapitalisme sebagai Cara Produksi Kapital

Marx tidak memberikan definisi formal tentang kapitalisme. Pengertiannya tentang kapitalisme harus kita rekonstruksi dari karya-karyanya. Di sini, saya akan mulai dari subjudul Capital Jilid 1, yaitu “Proses Produksi Kapital” (The Process of Production of Capital). Subjudul itu menunjukkan bahwa kapitalisme yang dibahas Marx dalam buku itu memproduksi kapital. Dalam apendiks pada buku yang sama,^[2] Marx (1976b) juga menyatakan, “Produksi kapitalis … pada saat yang sama adalah produksi kapital” (hlm. 1058–1059). Di bagian lain, ia menyatakan, “Produk dari produksi kapitalis … adalah juga kapital” (hlm. 1060). Jadi, kapitalisme adalah sistem yang memproduksi kapital. Tetapi, apa itu kapital?

Kapital biasa dimaknai dari manifestasi empirisnya. Menurut Braudel (1982), istilah “kapital” (capitale) muncul di Italia antara abad ke-12 dan ke-13. Saat itu, maknanya masih longgar, bisa merujuk pada sejumlah uang, uang berbunga, atau stok barang dagangan. Istilah itu pelan-pelan menyebar di Eropa dan maknanya bergeser menjadi modal uang milik sebuah perusahaan atau seorang pedagang. Pada abad ke-18, maknanya sudah bergeser lagi dan merujuk pada alat-alat produksi.^[3]

Konsep Marx tentang kapital berbeda dari berbagai pemaknaan tersebut. Bagi Marx (1976a), uang, komoditas, dan alat produksi hanyalah bentuk penampakan kapital, tetapi bukan esensinya. Terlebih lagi, alat produksi hanya menjadi kapital dalam kapitalisme. Di masyarakat nonkapitalis, alat produksi tidak menjadi kapital. Lantas, apa esensi kapital? Kita bisa berangkat dari pembedaan Marx antara uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Uang yang dipakai untuk membeli barang konsumsi pribadi adalah uang sebagai uang, bukan kapital. Uang hanya menjadi kapital jika diinvestasikan untuk mendapatkan uang yang lebih besar.

Ketika uang diinvestasikan, ia berubah menjadi komoditas sebelum berubah lagi menjadi uang yang lebih besar. Marx (1976a) menotasikan proses ini dengan U-K-U’, dengan U adalah uang, K adalah komoditas, dan U’ adalah uang yang lebih besar. Seorang pemilik pabrik, misalnya, menginvestasikan uangnya (U) untuk memproduksi komoditas (K), yang kemudian ia jual untuk mendapatkan uang yang lebih besar (U’). Subjek proses ini, menurut Marx, adalah nilai yang mengambil bentuk uang dan komoditas secara bergantian. Nilai di sini adalah nilai ekonomi yang biasa kita ukur dengan uang karena uang merupakan bentuk umumnya. Adapun selisih antara nilai awal dan nilai akhir yang lebih besar disebut Marx sebagai nilai-surplus. Jadi, “Kapital adalah … nilai yang memperbesar dirinya, nilai yang melahirkan nilai” (Marx, 1976b, hlm. 1060).

Ada beberapa catatan penting di sini. Pertama, kapital bukanlah sesuatu yang statis (a thing), tetapi sebuah proses atau gerak. Kapital adalah nilai yang menjadi lebih besar melalui proses penambahan nilai-surplus. Kedua, penambahan nilai ini pada umumnya terjadi di luar kontrol para produsen nilai karena mereka sudah menjual tenaga kerja mereka yang merupakan sumber nilai. Ketiga, pembesaran nilai ini bersifat akumulatif. Akumulasi terjadi ketika sebagian nilai-surplus yang diperoleh diinvestasikan kembali sebagai kapital. Marx (1976a) menyatakan, “Penggunaan nilai-surplus sebagai kapital, atau rekonversinya menjadi kapital, disebut akumulasi kapital” (hlm. 725).

Agar lebih jelas, mari kita lihat ilustrasi berikut. Seorang pengusaha menginvestasikan Rp10 miliar dan memperoleh nilai-surplus Rp1 miliar. Total nilai yang ia dapatkan adalah Rp11 miliar. Si pengusaha tentu memerlukan sebagian nilai-surplus itu untuk konsumsinya. Tetapi, jika ia menghabiskan Rp1 miliar tersebut, ia hanya bisa menginvestasikan Rp10 miliar pada periode berikutnya. Ini adalah jumlah kapital yang sama dengan periode sebelumnya. Dengan tingkat keuntungan yang sama, hasil yang ia dapatkan pun akan sama lagi. Tidak terjadi akumulasi di situ. Marx (1976a) menyebut kondisi ini sebagai “reproduksi sederhana” (simple reproduction).

Akumulasi terjadi ketika si pengusaha menginvestasikan kembali sebagian nilai-surplusnya sebagai kapital. Misalnya, dari nilai-surplus Rp1 miliar itu, ia hanya mengonsumsi Rp400 juta. Sisanya, Rp600 juta, ia investasikan kembali sebagai kapital. Jadi, ia menginvestasikan Rp10,6 miliar pada periode berikutnya. Dengan tingkat keuntungan yang sama, yaitu 10%, ia bisa memperoleh nilai-surplus Rp1,06 miliar. Total nilai yang ia dapatkan pun bertambah menjadi Rp11,66 miliar. Akumulasi, kata Marx (1976a), adalah “produksi kapital dalam skala yang terus meningkat” (hlm. 727).

Dari uraian di atas, kita sudah memperoleh pengertian sederhana tentang kapitalisme. Kapitalisme adalah cara produksi kapital. Jadi, produk utamanya adalah kapital. Dan karena kapital adalah nilai yang berakumulasi, kita juga bisa memaknai kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang tujuan utamanya adalah akumulasi kapital. Adapun nilai-surplus, yang menjadi prasyarat akumulasi kapital dalam bentuk normalnya, hanya bisa dihasilkan melalui produksi dan pertukaran komoditas. Karena itu, penting bagi kita untuk membahas teori komoditas.

Kapitalisme dan Dominasi Produksi Komoditas

Pengertian sederhana komoditas adalah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kegiatan jual beli sebenarnya sudah ada jauh sebelum kapitalisme, tetapi bersifat terbatas. Baru dalam kapitalisme, hampir semua barang dan jasa diproduksi untuk dijual, bukan untuk dikonsumsi secara langsung. Karena itu, jual beli menjadi kegiatan yang dominan. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan uang yang masih terbatas bahkan pada masa awal kemunculan kapitalisme.

Menurut Braudel (1981), pada akhir 1770-an, masih ada pekerja yang membawa paku sebagai pengganti uang ke toko roti atau kedai bir di sebuah desa di Skotlandia. Di beberapa daerah terpencil di Pegunungan Pirenia Katalan, Spanyol, warga desa masih membayar barang di toko dengan gandum. Kemudian, pada abad ke-17 dan ke-18, pembayaran pekerja dengan barang, seperti bahan makanan atau kain, masih sering dilakukan di Eropa. Bahkan, pejabat pemerintah di Jerman masih menerima gaji mereka dalam bentuk barang. Sekarang ini, fenomena seperti itu nyaris tidak dijumpai lagi.

Jadi, dalam kapitalisme, produksi dan jual beli komoditas menjadi dominan. Dalam wacana Marxis, hal ini sering disebut sebagai “produksi komoditas yang menjadi umum” (generalized commodity production). Pertanyaannya, apa yang membuat komoditas bisa diperjualbelikan?

Pertama-tama, komoditas harus bisa memuaskan kebutuhan tertentu dari masyarakat (Marx, 1976a). Kebutuhan itu bisa berupa kebutuhan fisik atau kebutuhan yang dibentuk oleh budaya. Kebutuhan itu juga tidak harus berupa kebutuhan konsumsi, tetapi bisa berupa kebutuhan produksi. Mesin-mesin pabrik, misalnya, memenuhi kebutuhan untuk memproduksi barang. Kemampuan sebuah komoditas untuk memuaskan kebutuhan masyarakat ini disebut sebagai “nilai-pakai”. Marx juga menyebutnya sebagai “nilai-pakai sosial” untuk menekankan bahwa nilai-pakai komoditas ditujukan bagi orang-orang lain selain si produsen.

Nilai-pakai bisa diukur, tetapi standar pengukurannya beragam karena ditentukan oleh sifat fisik objek yang beragam dan oleh konvensi (Marx, 1976a). Misalnya, barang-barang cair menggunakan satuan volume, seperti liter untuk bensin. Lalu, ada barang-barang yang diukur berdasarkan satuan utuhnya (per buah), seperti gelas atau televisi. Dalam teori Marx, nilai-pakai sebuah komoditas memang dikondisikan oleh aspek-aspek fisik komoditas tersebut. Adapun nilai-pakai direalisasikan dalam konsumsi.

Hanya memiliki nilai-pakai tidaklah cukup untuk membuat sebuah barang atau jasa menjadi komoditas. Terlebih lagi, nilai-pakai tidak hanya ada dalam komoditas, tetapi juga ada dalam objek nonkomoditas (Marx, 1976a). Untuk menjadi komoditas, sebuah barang atau jasa juga harus bisa dipertukarkan dengan barang atau jasa lainnya. Perlu dicatat bahwa dalam kapitalisme, pertukaran komoditas tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui perantaraan uang. Ketika seseorang menjual jam tangan seharga Rp2 juta, lalu menggunakan Rp2 juta itu untuk membeli sepatu, yang terjadi sebenarnya adalah pertukaran jam tangan dengan sepatu.

Jadi, bagi Marx (1976a), komoditas harus memiliki “nilai-tukar”, yakni nilai sebuah komoditas dalam perbandingannya dengan komoditas lain. Adapun suatu komoditas bisa ditukar dengan komoditas apa pun sejauh nilai-tukarnya sama. Misalnya, dalam contoh di atas, uang Rp2 juta dari penjualan jam tangan bisa dipakai bukan hanya untuk membeli sepatu, tetapi juga ponsel, sepeda lipat, penyedot debu, dan seterusnya, yang harganya juga Rp2 juta. Konsistensi ini menandakan bahwa nilai-tukar memiliki landasan yang objektif. Artinya, ada unsur yang sama dalam semua komoditas yang membuatnya bisa diperbandingkan dan dipertukarkan satu sama lain. Dan nilai-tukar hanyalah “‘bentuk penampakan’ dari sebuah isi yang dapat dibedakan darinya” (hlm. 127). Pertanyaannya, apa unsur yang sama itu?

Unsur itu tentu bukan nilai-pakai karena nilai-pakai memiliki sifat yang beragam dan tidak bisa menjadi dasar perbandingan kuantitatif (Marx, 1976a). Marx kemudian menyatakan, “Jika kita mengesampingkan nilai-pakai komoditas, maka hanya satu sifat yang tersisa, yakni komoditas itu merupakan produk dari kerja” (hlm. 128). Dan kristalisasi dari kerja adalah nilai. Nilai inilah unsur bersama yang membuat berbagai komoditas bisa diperbandingkan dan dipertukarkan. Dengan kata lain, nilai membuat komoditas memiliki nilai-tukar. Adapun nilai diukur dengan waktu kerja. Karena itu, dalam bentuk murninya,^[4] pertukaran terjadi antara komoditas yang mengandung waktu kerja yang sama. Jadi, substansi nilai adalah kerja, ukurannya adalah waktu kerja, dan bentuk penampakannya adalah nilai-tukar.

Ada beberapa catatan penting di sini. Pertama, bentuk uang dari nilai-tukar adalah harga, sementara nilai-tukar adalah bentuk penampakan dari nilai (Marx, 1976a). Jadi, nilai mengatur harga, tetapi harga juga dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran di pasar. Akibatnya, harga cenderung menyimpang dari nilai karena adanya fluktuasi permintaan dan penawaran. Dengan kata lain, pertukaran komoditas jarang terjadi dalam bentuk murninya. Dalam kondisi pasar nonmonopoli, harga cenderung naik turun di sekitar nilai. Tetapi, dalam kondisi pasar monopoli, harga bisa berada di atas nilai secara sistematis.

Kedua, waktu kerja yang menjadi ukuran nilai bukanlah waktu kerja masing-masing individu pekerja, tetapi waktu kerja yang secara sosial diperlukan (socially necessary labour-time), yaitu “waktu-kerja yang diperlukan untuk memproduksi suatu nilai-pakai dalam kondisi produksi yang normal bagi suatu masyarakat tertentu, serta dengan tingkat keterampilan dan intensitas kerja rata-rata yang berlaku di masyarakat itu” (Marx, 1976a, hlm. 129). Artinya, pabrik yang memerlukan waktu kerja individual di atas waktu kerja rata-rata untuk memproduksi komoditasnya akan terpaksa menjualnya pada harga yang diatur oleh waktu kerja rata-rata sehingga mengalami kerugian. Demikian pula sebaliknya.

Terakhir, bagi Marx (1976a), produktivitas mengacu pada jumlah barang atau jasa (nilai-pakai) yang diproduksi dalam waktu kerja tertentu. Jika dalam waktu kerja yang sama, misalnya 8 jam, produsen A memproduksi 8 komoditas X, sementara produsen B hanya memproduksi 4 komoditas X, maka produktivitas A lebih tinggi daripada B. Namun, nilai per unit komoditas X yang diproduksi A adalah 1 jam, sementara pada B adalah 2 jam. Jadi, semakin tinggi produktivitas, semakin banyak nilai-pakai yang dihasilkan, tetapi nilai per unit komoditasnya semakin kecil. Adapun peningkatan produktivitas terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi produksi.

Dari Mana Asal Nilai-Surplus?

Kita sudah melihat bahwa kapitalisme adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengakumulasi kapital. Akumulasi dalam bentuk normalnya hanya bisa terjadi jika ada penciptaan nilai-surplus melalui produksi dan pertukaran komoditas. Pertanyaannya, dari mana sebenarnya asal nilai-surplus ini? Apakah dari pertukaran komoditas atau dari produksi komoditas? Dan bagaimana nilai-surplus ini diciptakan?

Menurut Marx (1976a), nilai-surplus tidak berasal dari pertukaran komoditas. Dalam bentuk murninya, pertukaran terjadi antara komoditas yang sama nilainya sehingga tidak menghasilkan penambahan nilai. Tetapi, dalam kenyataannya, pertukaran komoditas jarang terjadi dalam bentuk murninya. Dengan kata lain, pertukaran sering terjadi antarkomoditas yang nilainya tidak sama. Namun, Marx tetap membantah bahwa nilai-surplus berasal dari pertukaran yang tidak setara. Ia mengajukan beberapa argumen untuk itu. Karena keterbatasan ruang, saya hanya akan mengemukakan salah satu argumennya yang menurut saya cukup ringkas dan kuat.

Katakanlah, A memiliki komoditas X senilai Rp50.000 dan B memiliki komoditas Y senilai Rp70.000. Total nilai komoditas mereka berdua adalah Rp120.000. Mereka kemudian bertukar sehingga A memiliki komoditas Y senilai Rp70.000 dan B memiliki komoditas X senilai Rp50.000. Di sini, A mendapatkan untung Rp20.000, sementara B mengalami kerugian Rp20.000. Tetapi, total nilai komoditas mereka berdua tidak berubah, tetap Rp120.000. Marx (1976a) menyatakan, “Nilai yang ada dalam sirkulasi tidak bertambah satu iota pun; yang berubah hanyalah distribusinya antara A dan B” (hlm. 265).

Jadi, kalau bukan dari pertukaran, dari mana asal nilai-surplus? Jawaban Marx (1976a): nilai-surplus berasal dari produksi. Untuk memproduksi komoditas, kapitalis membeli dua jenis komoditas sebagai input produksi, yakni alat-alat produksi dan tenaga kerja. Di sini, tenaga kerja adalah komoditas khusus yang bisa menciptakan nilai yang lebih besar daripada nilainya sendiri. Perlu dicatat, Marx membedakan tenaga kerja (labour-power) dari kerja (labour). Tenaga kerja bermakna kapasitas kerja, yaitu “keseluruhan kemampuan fisik dan mental yang ada dalam tubuh, dalam kepribadian hidup, seorang manusia, kemampuan yang ia kerahkan setiap kali ia memproduksi suatu nilai-pakai” (hlm. 270). Sementara itu, kerja adalah aktivitas kerjanya itu sendiri.

Marx mengasumsikan bentuk murni pertukaran komoditas ketika membahas eksploitasi nilai-surplus dalam Capital Jilid 1. Jadi, kapitalis membayar tenaga kerja sesuai dengan nilainya (Marx, 1976a). Dan nilai tenaga kerja adalah waktu kerja yang diperlukan untuk memproduksi atau mereproduksi tenaga kerja tersebut. Ini mencakup: (1) waktu kerja yang diperlukan untuk memproduksi sarana kebutuhan hidup pekerja; (2) waktu kerja yang diperlukan untuk memproduksi keterampilan pekerja, seperti biaya pendidikan para pekerja; dan (3) waktu kerja yang diperlukan untuk membesarkan anak pekerja karena ketika pekerja meninggal, mereka harus digantikan oleh anak-anak mereka.

Namun, ketika kapitalis mengerahkan tenaga kerja untuk bekerja, tenaga kerja bisa menciptakan nilai baru yang lebih besar daripada nilainya sendiri (Marx, 1976a). Nilai baru itu terkandung dalam komoditas akhir yang diproduksi oleh tenaga kerja. Selisih antara nilai baru itu dan nilai tenaga kerja adalah nilai-surplus. Misalnya, waktu kerja yang diperlukan untuk mereproduksi tenaga kerja per hari adalah 3 jam. Namun, kapitalis memaksa pekerja untuk bekerja selama 8 jam sehari. Kapitalis tetap membayar upah pekerja sesuai dengan nilai tenaga kerja 3 jam, tetapi ada selisih 5 jam antara nilai baru 8 jam yang terkandung dalam komoditas akhir dan nilai tenaga kerja 3 jam. Selisih 5 jam inilah nilai-surplus yang dirampas oleh kapitalis.

Nilai baru bukan satu-satunya nilai yang terkandung dalam komoditas akhir. Menurut Marx (1976a), nilai komoditas akhir terdiri atas: (1) nilai lama yang berpindah dari alat-alat produksi. Nilai ini sudah dibayar oleh kapitalis ketika membeli alat-alat produksi. Bagian kapital yang digunakan untuk membayarnya disebut sebagai “kapital konstan”; (2) nilai baru yang diciptakan tenaga kerja dan terbagi menjadi dua: (a) sebagian, yang besarnya setara dengan nilai tenaga kerja, dibayarkan oleh kapitalis kepada pekerja dalam bentuk upah. Bagian kapital yang digunakan untuk membayar upah disebut sebagai “kapital variabel”; (b) sisanya menjadi nilai-surplus yang dirampas oleh kapitalis.

Kemampuan tenaga kerja untuk bekerja lebih lama dari waktu kerja yang diperlukan untuk mereproduksi dirinya sudah ada sejak zaman masyarakat primitif. Karena adanya kemampuan ini, Marx (1976a) membagi kerja dan waktu kerja manusia menjadi dua, yaitu: (1) kerja dan waktu kerja yang diperlukan untuk mereproduksi dirinya dan tenaga kerjanya. Marx menyebutnya “kerja perlu” (necessary labour) dan “waktu kerja perlu” (necessary labour-time); (2) kerja dan waktu kerja selebihnya yang digunakan untuk tujuan di luar reproduksi. Marx menyebutnya “kerja surplus” dan “waktu kerja surplus”.

Hasil dari kerja surplus adalah “produk surplus” (Marx, 1976a). Dalam kapitalisme, produk surplus dijual untuk merealisasikan nilai-surplus. Tetapi, produk surplus sudah ada jauh sebelum kapitalisme. Salah satu bentuk awal produk surplus yang permanen adalah cadangan makanan dalam masyarakat primitif (Mandel, 1971). Adanya cadangan makanan menunjukkan bahwa waktu kerja masyarakat saat itu tidak lagi sepenuhnya ditujukan untuk konsumsi langsung. Cadangan makanan ini diawetkan dengan penggaraman, pengacaran, pengeringan, atau pembekuan dan disimpan di lubang-lubang penyimpanan (Delson et al., 2017). Bukti ilmiah yang ada menunjukkan bahwa lubang penyimpanan ini sudah ada setidaknya sejak zaman Paleolitik Akhir, sekitar 20–12 ribu tahun yang lalu.

Jadi, eksploitasi kelas pada dasarnya adalah perampasan kerja surplus dan waktu kerja surplus melalui hubungan kelas. Ini terjadi dalam semua masyarakat berkelas. Hanya saja, mekanisme dan bentuk perampasannya berbeda-beda. Eksploitasi kapitalis, misalnya, berbentuk perampasan nilai-surplus yang mekanismenya sudah dibahas di atas. Sementara itu, eksploitasi dalam masyarakat prakapitalis banyak yang berbentuk perampasan produk surplus. Adapun tingkat eksploitasi diukur dengan rasio kerja surplus terhadap kerja perlu (Marx, 1976a). Atau, dalam kapitalisme, tingkat nilai-surplus diukur dengan rasio nilai-surplus terhadap kapital variabel.

Kemudian, Marx (1976a) juga menyatakan bahwa kapitalisme memiliki dua cara untuk meningkatkan nilai-surplus: (1) memperpanjang waktu kerja untuk memperbesar “nilai-surplus absolut”; (2) mengurangi waktu kerja perlu untuk memperbesar waktu kerja surplus dalam total waktu kerja yang ada. Nilai-surplus yang bertambah dengan cara kedua ini disebut sebagai “nilai-surplus relatif”. Cara ini dilakukan melalui peningkatan produktivitas di sektor yang memproduksi kebutuhan reproduksi tenaga kerja.

Sekarang ini, teori eksploitasi Marxis sudah berkembang dan melahirkan berbagai penjelasan tentang eksploitasi di luar proses produksi langsung. Sebagian feminis Marxis, misalnya, mengembangkan penjelasan bahwa kerja rumah tangga turut menciptakan nilai-surplus. Lalu, sebagian Marxis lainnya mengembangkan penjelasan tentang ketimpangan antarnegara. Menurut mereka, ketimpangan itu disebabkan oleh pertukaran tidak setara yang menghasilkan “transfer nilai” dari negara-negara pinggiran dan semipinggiran ke negara-negara inti imperialis.

Kenapa Kapital Bersifat Ekspansif?

Di bagian awal tulisan ini sudah dijelaskan bahwa kapital adalah nilai yang memperbesar dirinya. Pembesaran nilai ini juga terjadi secara akumulatif. Adapun sifat ekspansif kapital bukan disebabkan oleh ketamakan kapitalis. Sebaliknya, ketamakan kapitalis didorong oleh sifat ekspansif kapital. Menurut Marx (1976a), para kapitalis hanyalah personifikasi kapital. Dalam kata pengantarnya untuk Capital Jilid 1, ia menyatakan, “Individu diperlakukan di sini hanya sejauh mereka adalah personifikasi dari kategori-kategori ekonomi, pembawa [Träger] kepentingan dan hubungan kelas tertentu” (hlm. 92).

Lalu, kenapa kapital bersifat ekspansif? Ada dua faktor yang menjelaskannya. Pertama, salah satu sifat dasar nilai adalah dapat ditingkatkan tanpa batas (Marx, 1976a). Sebab, nilai tidak memiliki batasan fisik dan tidak lagi terikat pada kebutuhan manusia. Ini berbeda dengan nilai-pakai yang memiliki batasan tersebut. Seorang raja, misalnya, tidak bisa membangun ribuan istana karena keterbatasan ruang fisik di negerinya. Itu sebabnya penambahan kekayaan dalam masyarakat prakapitalis tidak seekspansif kapitalisme. Sebagian besar kekayaan dalam masyarakat prakapitalis berbentuk nilai-pakai, seperti hasil bumi, ternak, istana, atau baju mewah.

Faktor kedua adalah tekanan kompetisi. Dalam kapitalisme, para kapitalis saling berkompetisi untuk memperebutkan pembeli di pasar. Untuk mengungguli pesaingnya, mereka harus meningkatkan jumlah dan kualitas komoditasnya, tetapi juga menurunkan harganya. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan produktivitas, yang mensyaratkan pengembangan alat-alat produksi. Karena itu, para kapitalis selalu harus menginvestasikan kembali sebagian nilai-surplusnya pada alat-alat produksi. Alhasil, mereka didorong untuk terus mengakumulasi kapital karena alternatifnya adalah tersingkir, bangkrut, dan berhenti menjadi kapitalis.

Monopoli Alat Produksi dan Hubungan Kerja-Upahan

Kita telah melihat bahwa perampasan nilai-surplus terjadi ketika kapitalis membayar tenaga kerja sesuai dengan nilainya, tetapi memaksa pekerja untuk bekerja menghasilkan nilai lebih besar daripada nilai tenaga kerjanya. Selisih antara nilai komoditas akhir dan nilai tenaga kerja itulah yang menjadi nilai-surplus yang dirampas kapitalis. Jadi, nilai-surplus dirampas melalui hubungan kerja-upahan. Merujuk pada Marx (1976a), meluasnya hubungan kerja-upahan, di mana pekerja dibayar dengan uang sehingga ia harus membeli komoditas kebutuhan hidupnya, juga mendorong pertukaran komoditas meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, produksi komoditas mendominasi masyarakat. Dengan demikian, hubungan kerja-upahan adalah hubungan sosial yang pokok dalam kapitalisme.

Pertanyaannya, kenapa hubungan kerja-upahan ini bisa ada? Karena dalam kapitalisme, alat produksi dimonopoli oleh kapitalis (Marx, 1976a). Sementara itu, manusia membutuhkan alat produksi untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya, sebagian besar masyarakat harus menjual tenaga kerjanya kepada kapitalis untuk bisa hidup. Terbentuklah hubungan kerja-upahan. Adapun Marx membedakan dua jenis kepemilikan privat: (1) kepemilikan privat kapitalis yang bersifat monopolistik dan bersandar pada eksploitasi kerja orang lain; (2) kepemilikan privat yang bersandar pada kerja personal si produsen. Yang terakhir ini tidak eksploitatif. Contohnya adalah kepemilikan privat petani kecil atas sepetak tanah yang ia kerjakan sendiri.

Bagaimana hubungan kerja-upahan ini terbentuk dalam sejarah? Melalui proses yang disebut Marx (1976a) sebagai “akumulasi primitif”. Dalam feodalisme Eropa, berbagai lapisan petani, seperti hamba tani (serf) atau petani pemilik tanah kecil, menggarap tanah di bawah hubungan tenurial yang beragam. Proses akumulasi primitif, yang dimulai sejak sekitar abad ke-15 dan sering disertai kekerasan, menghancurkan hubungan-hubungan ini dan memisahkan para petani dari tanah yang mereka garap. Misalnya, banyak petani diusir paksa oleh tuan-tuan feodal yang ingin menjadikan tanah mereka sebagai padang penggembalaan hewan yang menguntungkan.

Akumulasi primitif pada dasarnya adalah proses pemisahan para produsen dari alat produksinya (Marx, 1976a). Proses ini mengubah dua hal: (1) alat-alat produksi dan sarana kebutuhan hidup diubah menjadi kapital; (2) para produsen yang terpisah dari alat produksinya diubah menjadi pekerja-upahan. Sekalipun Marx menggunakan konsep akumulasi primitif untuk menjelaskan asal mula hubungan kerja-upahan dan kapitalisme, sebagian Marxis menganggap bahwa akumulasi primitif masih terjadi sampai saat ini. Saya cenderung setuju dengan pendapat ini. Konsep akumulasi primitif, misalnya, berguna untuk menjelaskan perampasan lahan yang marak terjadi di Indonesia.

Jadi, secara historis, hubungan kerja-upahan terbentuk melalui proses akumulasi primitif. Tetapi, bagaimana hubungan kerja-upahan ini dipertahankan ketika kapitalisme sudah mapan? Sudah dijelaskan di atas bahwa kapitalis membayar upah agar pekerja bisa mereproduksi dirinya dan tenaga kerjanya. Namun, menurut Marx (1976a), upah tidak boleh terlalu tinggi. Sebab, jika pekerja bisa menabung dan membuka usaha sendiri, mereka akan keluar dari hubungan kerja-upahan. Upah, dengan demikian, harus “berada dalam batas-batas yang sesuai dengan kebutuhan eksploitasi kapitalis” (hlm. 935). Tujuannya agar pekerja selalu bergantung pada kapitalis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk mempertahankan upah agar sesuai dengan kebutuhan eksploitasi kapitalis, salah satu mekanisme utama kapitalisme adalah sebagai berikut: dalam kompetisi antarkapitalis, para kapitalis akan terdorong meningkatkan produktivitas dengan mengembangkan alat-alat produksi. Namun, perkembangan alat-alat produksi ini cenderung mengurangi jumlah pekerja yang diperlukan untuk akumulasi kapital. Jadi, menurut Marx (1976a), kapitalisme selalu menciptakan populasi pekerja yang tidak diperlukan bagi proses akumulasi kapital. Ia menyebut populasi pekerja ini sebagai “surplus populasi relatif” atau “tentara cadangan industri” (industrial reserve army). Surplus populasi relatif ini menjadi persediaan tenaga kerja yang menekan upah ke bawah dan melemahkan daya tawar pekerja-upahan.

Adapun Marx (1976a) membagi surplus populasi relatif menjadi tiga jenis utama: (1) surplus populasi mengambang, yaitu pekerja yang kadang diberhentikan, kadang dipekerjakan oleh kapital; (2) surplus populasi laten, yaitu mereka yang belum menjadi pekerja-upahan, tetapi berada di titik peralihan menjadi pekerja-upahan. Misalnya, petani bertanah kecil yang terancam kehilangan tanahnya; (3) surplus populasi stagnan, yaitu pekerja aktif yang pekerjaannya sangat tidak tetap. Misalnya, pekerja rumah tangga. Marx juga membahas “endapan terbawah dari surplus populasi relatif yang kehidupannya sangat melarat” (hlm. 797), seperti lumpenproletariat. Menurut riset Habibi dan Juliawan (2018), selama 1986–2014, surplus populasi relatif cenderung mencakup lebih dari 50% angkatan kerja di Indonesia.

Catatan Penutup

Berdasarkan uraian atas aspek-aspek dasar teori Marx tentang kapitalisme, kita sudah memperoleh gambaran umum yang cukup koheren tentang kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengakumulasi kapital, dan akumulasi itu bertumpu pada perampasan nilai-surplus melalui produksi dan pertukaran komoditas yang berbasis pada hubungan kerja-upahan. Adapun hubungan kerja-upahan ini secara historis terbentuk melalui akumulasi primitif dan dipertahankan melalui penciptaan surplus populasi relatif.

Kemudian, di atas dinyatakan bahwa nilai-surplus diproduksi di ranah produksi. Namun, proses perampasan nilai-surplus baru terwujud sepenuhnya jika komoditas yang diproduksi berhasil dijual. Kalau komoditas tidak laku dijual, kapitalis juga tidak memperoleh nilai-surplusnya. Artinya, pertukaran komoditas juga memainkan peran penting dalam perampasan itu. Jika peran ranah produksi adalah memproduksi nilai-surplus, maka peran pertukaran adalah merealisasikan nilai-surplus (Marx, 1976a).

Pertanyaannya, jika nilai-surplus diproduksi di ranah produksi, apakah itu berarti sektor perdagangan dan keuangan tidak memproduksi nilai-surplus? Jawabannya adalah tidak (Mandel, 1981). Tetapi, sektor perdagangan dan keuangan tetap mendapatkan sebagian nilai-surplus yang diproduksi oleh sektor produktif melalui peran mereka dalam sirkulasi kapital, seperti mempercepat perputaran kapital. Adapun distribusi nilai-surplus dibahas Marx dalam Capital Jilid 3. Harapan saya, setelah mempelajari aspek-aspek dasar kapitalisme dalam tulisan ini, Anda akan berminat mempelajari lebih jauh teori Marx tentang kapitalisme.

Daftar Pustaka

Braudel, F. (1981). Civilization and capitalism, 15th–18th century: Jilid 1. The structure of everyday life: The limits of the possible (S. Reynolds, Trans.). William Collins Sons. (Karya asli diterbitkan 1979).

Braudel, F. (1982). Civilization and capitalism, 15th–18th century: Jilid 2. The wheels of commerce (S. Reynolds, Trans.). William Collins Sons. (Karya asli diterbitkan 1979).

Delson, E., Tattersall, I., Van Couvering, J. A., & Brooks, A. S. (Eds.). (2017). Storage. Dalam Encyclopedia of human evolution and prehistory (Edisi ke-2, hlm. 673). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203009420

Habibi, M., & Juliawan, B. H. (2018). Creating surplus labour: Neoliberal transformations and the development of relative surplus population in Indonesia. Journal of Contemporary Asia, 48(4), 649–670. https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1429007

Mandel, E. (1971). Marxist economic theory (B. Pearce, Trans.; Jilid 1). Monthly Review Press. (Karya asli diterbitkan 1962).

Mandel, E. (1976a). Introduction. Dalam K. Marx, Capital: A critique of political economy (B. Fowkes, Trans.; Jilid 1, hlm. 11–86). Penguin Books.

Mandel, E. (1976b). [Pengantar untuk apendiks “Results of the immediate process of production”]. Dalam K. Marx, Capital: A critique of political economy (B. Fowkes, Trans.; Jilid 1, hlm. 943–947). Penguin Books.

Mandel, E. (1981). Introduction. Dalam K. Marx, Capital: A critique of political economy (D. Fernbach, Trans.; Jilid 3, hlm. 9–90). Penguin Books.

Marx, K. (1976a). Capital: A critique of political economy (B. Fowkes, Trans.; Vol. 1). Penguin Books. (Karya asli diterbitkan 1867).

Marx, K. (1976b). Results of the immediate process of production (R. Livingstone, Trans.). Dalam K. Marx, Capital: A critique of political economy (B. Fowkes, Trans.; Jilid 1, hlm. 948–1084). Penguin Books. (Karya asli diterbitkan 1933).

Catatan Kaki

^[1] Dari semua jilid Capital, hanya jilid 1 yang diterbitkan semasa Marx masih hidup. Jilid 2 dan 3 disunting serta diterbitkan oleh Friedrich Engels dari berbagai manuskrip Marx setelah Marx meninggal. Theories of Surplus-Value, yang sering dianggap Capital Jilid 4, disunting dan diterbitkan oleh Karl Kautsky dari manuskrip 1861-3 setelah Engels meninggal (Mandel, 1976a, hlm. 26-27).

^[2] Apendiks ini bukan bagian dari edisi Capital yang diterbitkan semasa Marx masih hidup, tetapi berasal dari manuskrip yang awalnya direncanakan untuk menjadi bagian dari Capital Jilid 1 namun tidak jadi dimasukkan oleh Marx. Manuskrip itu dimuat sebagai apendiks dalam edisi terjemahan Inggris oleh Ben Fowkes (Mandel, 1976b, hlm. 943).

^[3] Sebagai catatan, Braudel (1982)—yang mengutip Deschepper—keliru ketika menyatakan: “’makna yang diberikan Marx secara eksplisit (dan eksklusif) kepada kata itu [kapital]: yakni alat produksi’” (hlm. 234). Sebab, Marx tidak mereduksi kapital pada alat-alat produksi.

^[4] Apa yang dimaksud dengan “bentuk murni” di sini adalah ketika tidak ada faktor-faktor lain yang mengintervensi.

Mohamad Zaki Hussein adalah anggota IndoPROGRESS dan Komite Persiapan Konferensi Gerakan Sosial (KP-KGS).

Pada Juni 2021, di kantor Disdukcapil Tangerang Selatan, seorang transpuan lansia akhirnya direkam datanya untuk memperoleh KTP pertamanya setelah lebih dari tiga puluh tahun hidup tanpa identitas hukum. Pada hari itu, tiga puluh transpuan dari sembilan provinsi menjalani perekaman yang sama. Penyebab mereka tak ber-KTP selama berpuluh-puluh tahun hampir seragam: diusir atau pergi dari keluarga sejak usia muda sehingga mereka tak tercatat dalam Kartu Keluarga mana pun. Di Indonesia, tanpa Kartu Keluarga kita tak bisa memiliki KTP; tanpa KTP tak ada BPJS, tak ada bantuan sosial, tak ada rekening bank, dan tak ada hak pilih. Yang tersedia bagi mereka ketika sakit hanyalah obat warung.

Dinas Sosial bersedia memproses KTP para transpuan asalkan mereka berstatus orang telantar dan ditumpangkan pada Kartu Keluarga sebuah yayasan yang menampung mereka. Negara sanggup membayangkan seorang warga sebagai anak, sebagai istri, bahkan sebagai orang telantar milik sebuah lembaga, tetapi tidak sebagai individu yang berhak atas jaminan sosial atas namanya sendiri. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa sistem kesejahteraan yang dialirkan melalui keluarga akan selalu gagal menjangkau mereka yang dicampakkan oleh keluarganya.

Kegagalan sistem ini bukan hanya soal dokumen. Pada pertengahan 2026, sepasang mahasiswa di sebuah kampus negeri di Jakarta direkam diam-diam saat berciuman, dan dalam hitungan menit massa berkumpul untuk menghakimi mereka. Di tengah kejadian itu, ayah salah seorang dari mereka bersujud meminta maaf kepada massa dan menyatakan siap jika kampus memberhentikan anaknya. Kita tak tahu apa yang ada di hati sang ayah. Boleh jadi ia sedang berusaha menyelamatkan anaknya dari amuk yang lebih buruk. Mungkin satu-satunya naskah yang tersedia bagi seorang ayah di hadapan massa adalah meminta maaf atas keberadaan anaknya. Keluarga yang seharusnya menjadi naungan dipaksa berperan sebagai instrumen pendisiplinan, dan kepada keluarga inilah negara menyerahkan seluruh beban kesejahteraan warganya.

Kita terbiasa membayangkan keluarga sebagai ikatan kasih sayang. Namun, dalam arsitektur kesejahteraan, keluarga adalah lembaga yang menanggung fungsi-fungsi material yang sangat konkret. Di Indonesia, keluargalah yang dianggap akan merawat kita saat sakit, menyediakan pinjaman tanpa bunga ketika keuangan kita terpuruk, menafkahi kita ketika kita muda dan ketika kita tua, serta menyediakan rumah tempat kita selalu bisa pulang. Dan, pada saat-saat paling menentukan, keluargalah yang berhak mengambil keputusan atas tubuh kita ketika kita tak sadarkan diri, mengklaim jenazah kita, dan memakamkan kita.

Semua itu merupakan fungsi kesejahteraan yang sebagian besar ditanggung oleh keluarga. Arsitektur negara kesejahteraan di Indonesia dirancang dengan asumsi bahwa keluargalah yang akan menanggung beban kerja tersebut. Bagi mereka yang memiliki keluarga yang utuh dan menerima mereka apa adanya, asumsi ini tak akan terlihat. Ia baru akan terlihat ketika keluarga yang awalnya menjadi jaring pengaman berubah menjadi sumber marabahaya itu sendiri. Bagi kwir yang ditolak oleh keluarganya, asumsi tentang jaring pengaman tersebut sangat keliru. Kwir yang kesejahteraan dan keamanan materialnya bergantung pada keluarga akan menghadapi rasa cemas yang berlipat ganda. Oleh karena itu, persoalan keamanan dan kemandirian kwir di Indonesia adalah persoalan mengenai arsitektur kesejahteraan dan jaminan sosial.

Pasar, Komunitas, Negara

Ketika keluarga tidak bisa diandalkan, fungsi-fungsi jaminan tersebut tetap harus diperoleh dari sumber lain. Ada tiga jalan: kita bisa membelinya di pasar, membangunnya bersama komunitas, atau memperoleh hak atasnya dari negara.

Hampir semua fungsi jaring pengaman yang dilakukan oleh keluarga bisa kita peroleh padanannya di pasar. Hunian sewa bisa menggantikan rumah keluarga; perawat dan panti jompo menggantikan anak yang merawat kita di masa tua; asuransi swasta menggantikan dana cair dari pinjaman keluarga ketika krisis; surat kuasa dan wasiat menggantikan kedudukan hukum keluarga. Jalan ini memiliki prasyarat berupa uang: kwir yang berpunya bisa membeli keamanan yang tak disediakan keluarga mereka, sementara kwir miskin tidak bisa melakukan hal yang sama. Keamanan menjadi sebuah komoditas, dan layaknya semua komoditas, akses terhadapnya tak terbagi rata.

Jalan yang paling banyak ditempuh teman-teman aktivis kwir adalah melalui komunitas. Ketika keluarga berpaling dan negara tidak hadir, kwir membangun alternatifnya sendiri dengan mengumpulkan dana solidaritas untuk menanggung biaya rumah sakit, membuat rumah aman untuk menampung mereka yang diusir, serta menghadiri pemakaman yang enggan dihadiri oleh keluarga sedarah. Kath Weston menyebutnya ‘keluarga yang kita pilih sendiri’, di mana praktik saling merawat ini mungkin merupakan satu-satunya jaringan kesejahteraan yang dimiliki orang-orang kwir setelah meninggalkan keluarga sedarah.

Sayangnya, jaringan komunitas ini tidak mungkin mencakup semua kwir di seluruh negeri. Informasi mengenai jaringan komunitas sulit didapat demi menjaga keamanan, sementara para pengurus komunitas sendiri sudah menghabiskan sangat banyak tenaga untuk merawat komunitas mereka. Ini merupakan beban ganda yang dipikul kelompok paling rentan: mengerjakan tugas publik dengan sumber daya pribadi sambil tetap harus bertahan hidup sehari-hari.

Hanya satu jalan yang sungguh universal, yakni jaminan sosial yang melekat pada kewarganegaraan, bukan pada uang yang kita miliki dan bukan pada jaringan yang kita bangun sendiri. Hanya negara yang bisa menjangkau kwir yang tak berpunya sekaligus tak berjejaring, karena jalan nonnegara akan gagal secara struktural bagi mereka yang paling rentan. Untuk memahami mengapa, kita perlu meminjam beberapa konsep dari studi negara kesejahteraan.

Mengukur Negara Sejahtera

Studi kesejahteraan klasik yang diprakarsai oleh Gøsta Esping-Andersen dalam bukunya The Three Worlds of Welfare Capitalism biasanya mengukur efektivitas sebuah rezim kesejahteraan melalui dua sumbu. Sumbu pertama adalah tingkat dekomodifikasi, yakni sejauh mana kesejahteraan seseorang tidak bergantung pada besarnya penghasilan, sehingga mereka yang berpenghasilan rendah pun dapat memperoleh jaminan sosial. Sumbu kedua mengukur tingkat destratifikasi, yakni seberapa besar penerimaan manfaat dari sistem tersebar merata di setiap golongan sosial dan tidak hanya dinikmati oleh, misalnya, pegawai negeri, profesi tertentu, atau etnis tertentu. Selain dua sumbu ini, para feminis menyertakan sumbu ketiga, yakni defamilisasi.

Istilah defamilisasi, yang dicetuskan oleh para feminis seperti Ann Orloff untuk mengkritik Esping-Andersen, akhirnya diserap oleh Esping-Andersen sendiri pada 1999. Kalau dekomodifikasi melepaskan akses kesejahteraan dari pasar, defamilisasi melepaskan akses tersebut dari keluarga. Sebuah negara dikatakan mendefamilisasi sistem jaminannya jika ia membuat individu mampu mempertahankan hidup yang layak tanpa bergantung pada keluarga dan jaringan kekerabatan yang lebih luas. Negara kesejahteraan yang paling ideal bukan hanya melepaskan kita dari belas kasihan pasar, tetapi juga melepaskan kita dari belas kasihan keluarga.

Kebanyakan program sosial di Indonesia menyasar keluarga, dengan Kartu Keluarga sebagai acuan. Mulai dari Program Keluarga Harapan sampai mekanisme bantuan BPJS yang disaring lewat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, semuanya mengalir melalui unit keluarga dengan kepala keluarga sebagai penerima. Negara membayangkan sebuah keluarga bisa mendistribusikan sumber daya dan bantuan tersebut secara efektif kepada anggotanya. Jika ada satu anggota yang berpenghasilan, negara menganggap ia menanggung yang lain sehingga negara tak perlu ikut campur. Negara baru masuk sebagai residu ketika keluarga dianggap benar-benar tak sanggup merawat dan menafkahi.

Studi negara kesejahteraan di Barat biasa membingkai defamilisasi sebagai tahapan yang pada akhirnya harus dicapai di masa depan, namun negara-negara Asia membingkainya secara terbalik. Mengikuti istilah yang diperkenalkan Ian Holliday untuk kapitalisme kesejahteraan Asia Timur, Tauchid Komara Yuda membaca model seperti Indonesia sebagai rezim produktivis, di mana kesejahteraan warga disubordinasikan pada pertumbuhan ekonomi: diberikan bukan sebagai hak warga, melainkan sejauh ia menopang produksi. Dalam bentuk rezim ini, nilai-nilai kekeluargaan bukanlah hal tradisional yang diwariskan sejak berabad-abad lalu, melainkan sebuah teknologi pemerintahan yang didayagunakan agar jaringan kekerabatan menyerap risiko sosial yang seharusnya ditanggung bersama. Negara tidak hanya pasif membiarkan keluarga menanggung beban, melainkan juga secara aktif melakukan refamilisasi dengan merancang sistem yang melimpahkan risiko sosial kembali ke jaringan kekerabatan.

Perancangan ini berakar pada politik kolonial yang mengelola masyarakat lewat unit keluarga, lalu disempurnakan oleh Orde Baru menjadi apa yang Julia Suryakusuma sebut Ibuisme Negara. Negara mengonstruksi perempuan terutama sebagai ibu rumah tangga lewat PKK dan Dharma Wanita demi menanamkan fungsi reproduksi sosial ke dalam keluarga dengan ongkos minimal bagi negara. Nasib perempuan yang terkurung dan terpaksa melakukan kerja reproduksi di dalam unit keluarga dan kwir yang dicampakkan ke luar unit adalah konstruksi yang sama, dilihat dari dua sisi. Nasib keduanya adalah akibat dari negara yang mendelegasikan sistem kesejahteraan kepada keluarga.

Negara Kesejahteraan Sosial-demokratik

Ketiga sumbu tadi, yakni dekomodifikasi, destratifikasi, dan defamilisasi, memetakan tiga jenis rezim kesejahteraan yang berbeda. Esping-Andersen membedakan:

• rezim liberal yang menyerahkan kesejahteraan kepada pasar dan hanya turun tangan sebagai pemberi bantuan terakhir yang diuji kelayakan (means-tested) secara ketat;
• rezim konservatif-korporatis yang mengaitkan bantuan pada status pekerjaan dan mempertahankan keluarga sebagai penyangga utama;
• dan rezim sosial-demokratik yang mengambil alih fungsi-fungsi itu dari pasar maupun keluarga dan menyediakannya sebagai hak setiap warga.

Rezim sosial-demokratik inilah satu-satunya yang mendapat nilai tinggi pada ketiga sumbu sekaligus. Ia mendekomodifikasi, mendestratifikasi, sekaligus mendefamilisasi.

Sumber: Gencer, Hande (2007)

Dalam negara kesejahteraan sosial-demokratik, hak atas kesejahteraan melekat pada individu sebagai warga negara, bukan pada rumah tangga melalui Kartu Keluarga. Layanan yang di Indonesia diasumsikan ditanggung oleh kerabat, seperti perawatan anak, perawatan lansia, kesehatan, dan jaminan hari tua, disediakan sebagai layanan publik yang bisa diakses oleh siapa saja. Dan karena manfaatnya bisa diakses secara universal alih-alih melalui uji kelayakan, tak ada lagi anggota masyarakat yang dianggap tidak pantas mendapat bantuan. Tak perlu membuktikan diri cukup miskin untuk ditolong dan tak perlu terdaftar dalam Kartu Keluarga.

Negara kesejahteraan yang bersifat universal-individual secara otomatis akan mencakup para kwir. Kalau akses kepada jaminan sosial dan kesejahteraan tidak dialirkan lewat keluarga, kehilangan keluarga tak berarti kehilangan kesejahteraan. Kwir yang diusir tetap memegang jaminan kesehatan atas namanya sendiri, tetap berhak atas pensiun sebagai warga, tetap bisa mengakses perawatan tanpa lebih dahulu ditanya siapa kerabatnya. Ia terjaring bukan karena ada yang berbelas kasihan, melainkan karena ia adalah warga negara. Prinsip bahwa kesejahteraan adalah hak setiap warga, bukan sedekah bagi yang malang, sudah lama tertanam dalam janji keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang harus dituntut adalah penepatan janji tersebut kepada setiap warga negara, terlepas dari keanggotaan keluarga.

Politik Pengakuan dan Redistribusi

Tidak semua masalah kwir bisa diselesaikan oleh program negara kesejahteraan universal. Dari semua fungsi yang sekarang ditanggung keluarga, ada satu yang tak bisa didistribusikan oleh negara semata lewat uang dan pelayanan, yakni kedudukan hukum pada saat-saat paling menentukan: siapa yang berhak memutuskan perawatan medis ketika seorang kwir jatuh koma dan tak sadarkan diri, siapa yang berhak mengklaim jenazahnya saat meninggal, dan siapa yang diakui sebagai keluarganya di depan hukum. Fungsi ini ditulis negara ke dalam pertalian darah dan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan hanya mengakui perkawinan heteroseksual, sehingga surat kuasa dan wasiat yang dalam banyak konteks dijadikan pasangan kwir sebagai bukti keterikatan satu sama lain kerap gugur di depan pintu ICU dan di kamar jenazah begitu keluarga sedarah menuntut prioritas. Program negara kesejahteraan bisa memberi kwir yang tak berkeluarga segala jaminan material sebagai warga, tetapi ia tak bisa memberikan pengakuan bagi pasangan kwir sebagai keluarga di mata hukum.

Di sini ada baiknya kita meminjam pemetaan yang dilakukan Nancy Fraser, yang membagi ketidakadilan menjadi dua jenis, yaitu politik redistribusi dan politik pengakuan. Politik redistribusi bersifat sosioekonomi, berakar pada struktur politik-ekonomi seperti eksploitasi dan perampasan, dan solusinya adalah tuntutan akan redistribusi kekayaan. Politik pengakuan bersifat budaya-simbolik, berakar pada pola penilaian sosial yang merendahkan seperti stigma dan penghinaan, dan solusinya adalah tuntutan akan pengakuan sosial dan hukum. Sebagian besar kelompok tertindas mengalami keduanya sekaligus, namun kedua tuntutan itu kerap dianggap saling bersitegang. Tuntutan politik redistribusi cenderung melarutkan perbedaan kelompok, sementara tuntutan politik pengakuan justru menegaskannya.

Judith Butler menolak pembagian ini dalam esainya yang berjudul Merely Cultural. Bagi Butler, pengaturan seksualitas melalui keluarga heteronormatif bukanlah urusan “sekadar budaya”, tetapi merupakan proses reproduksi sosial yang bersifat material dan melahirkan serta memelihara tenaga kerja. Keluarga yang menormalkan heteroseksualitas adalah bagian dari basis material. Karena itu, menyingkirkan persoalan kwir ke ranah “budaya belaka”, kata Butler, adalah cara lama kaum Kiri meremehkan politik kwir. Fraser membalas bahwa heteroseksisme tetap berbeda secara analitis dari eksploitasi kelas, dan di ranah teori perdebatan itu tak pernah benar-benar tuntas.

Pembacaan Butler jauh lebih berguna bagi kita dalam membaca ketidakadilan yang dialami kwir di Indonesia. Di sini, keluarga tidak hanya penting bagi ideologi reproduksi sosial, tetapi juga merupakan unit administratif tempat kesejahteraan didistribusikan. Kartu Keluarga bukan hanya simbol kebudayaan, melainkan gerbang material menuju bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan warisan. Pencampakan kwir dari keluarga merupakan perampasan material yang konkret.

Meski kita mengikuti pembacaan Butler mengenai ketidakadilan yang bersifat tunggal, bukan berarti jalan perbaikannya juga tunggal. Perbaikan itu tersebar di lembaga-lembaga yang berbeda, dengan medan politik yang berbeda pula. Sebagian besar fungsi kesejahteraan yang dirampas, seperti jaminan kesehatan, bantuan sosial, jaminan hari tua, dan hunian, bermuara pada arsitektur negara kesejahteraan, dan tuntutannya bisa diperjuangkan hari ini lewat program universal yang tidak perlu mengatasnamakan kwir sama sekali.

Sementara itu, satu fungsi yang tersisa, yakni perwalian atas rekam medis, tubuh, dan jenazah, bermuara pada Undang-Undang Perkawinan dan hukum keluarga, yang merupakan medan yang saat ini tertutup karena permusuhan hukum dan kriminalisasi terhadap kwir yang akhir-akhir ini menguat. Bagi kwir yang terbaring koma hari ini, tuntutan redistribusi tidak menjawab siapa yang berhak berdiri di sisi ranjangnya. Selama pengakuan belum direbut, yang tersedia hanyalah perkakas darurat seperti surat kuasa, wasiat, dan penunjukan wali yang rapuh di hadapan klaim keluarga sedarah.

Negara kesejahteraan yang terdefamilisasi mengikis kuasa keluarga sebagai satu-satunya penjamin hidup, dan kwir yang tidak lagi bisa disandera secara material adalah kwir yang berdiri lebih tegak saat menuntut pengakuan. Maka, menempatkan tuntutan redistribusi lebih dulu daripada tuntutan pengakuan bukan berarti bahwa keduanya bisa dipisahkan, melainkan merupakan pembacaan atas lembaga mana yang pintunya bisa didobrak sekarang.

Negara Sejahtera untuk Semua

Tuntutan untuk melepaskan akses terhadap jaminan sosial dari keluarga bukan tuntutan kwir semata, melainkan mencakup kepentingan berbagai golongan masyarakat. Perempuan dan gerakan feminis sudah lebih dulu berjuang; merekalah yang terjebak di dalam unit keluarga yang ekstraktif, menanggung kerja reproduksi sosial yang tak dibayar, dan menjadi tumpuan tersembunyi dari seluruh perekonomian. Pekerja migran, yang mayoritasnya perempuan, juga membutuhkan kesejahteraan yang tidak mengenal lokasi dan melekat pada individu, bukan pada Kartu Keluarga yang ditinggalkan di kampung. Penyandang disabilitas dan keluarganya pun menanggung perawatan jangka panjang yang menguras habis tenaga. Bahkan, lapisan kelas menengah yang semenjak COVID takut mengalami penurunan kelas sosial sedang meraba-raba tuntutan yang sama.

Yang harus dituntut dari sila kelima adalah menggeser instrumen hak atas jaminan sosial dari keluarga ke individu; melepaskan pendaftaran jaminan kesehatan dan bantuan sosial dari struktur Kartu Keluarga; serta membangun pensiun sosial yang benar-benar universal.

Yang seharusnya menjaga hidup seorang anak yang dianggap menyimpang oleh keluarganya bukanlah seorang ayah yang berlutut di hadapan massa, dan yang seharusnya menjamin hari tua seorang transpuan bukanlah belas kasihan sebuah yayasan yang meminjamkan Kartu Keluarganya. Yang seharusnya menjaga mereka adalah jaring pengaman yang melekat pada dirinya sebagai warga negara. Negara sejahtera untuk kwir adalah negara sejahtera yang menepati janjinya kepada semua orang, termasuk mereka yang tak punya siapa-siapa untuk pulang.

Agung Raditya adalah anggota Suara Muda Kelas Pekerja (SMKP).

Artikel ini sebelumnya telah terbit di Alternative Viewpoints; diterjemahkan dan diterbikan ulang di sini untuk tujuan Pendidikan.

Kekosongan Kekuasaan Kaum Muda

PADA sore hari 5 Agustus 2024, Sheikh Hasina naik helikopter militer dan kabur dari Dhaka, ibukota Bangladesh, saat ratusan ribu mahasiswa dan buruh berkumpul di kediamannya. Lima belas tahun kekuasaannya yang semakin otoriter berakhir dalam hitungan jam. Ia dijatuhkan oleh sebuah pemberontakan yang bermula lima minggu sebelumnya sebagai protes atas kuota lapangan kerja sektor publik. Pemberontakan itu coba dibungkam negara dengan darah, menewaskan sekitar 1.400 orang, tapi nasib sudah ditentukan: tumbang.

Tiga belas bulan kemudian, pada September 2025, larangan atas platform media sosial memicu pemberontakan di Kathmandu, Nepal. Dalam dua hari, sedikitnya tujuh puluh tujuh pengunjuk rasa tewas dan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli lengser. Kantor pusat partainya terbakar. Beberapa minggu setelah itu, di tempat yang berbeda, kaum muda Malagasi yang turun ke jalan karena pemadaman listrik dan krisis air, menyaksikan Andry Rajoelina, presiden Madagaskar yang memegang kewarganegaraan bekas negara penjajah, Prancis, meninggalkan ibu kota Antananarivo dengan pesawat militer Prancis. Tiga tahun sebelumnya, Aragalaya atau pemberontakan rakyat, sudah lebih dulu memberi kawasan ini contohnya. Saat itu, rakyat Sri Lanka menduduki istana kepresidenan di Kolombo dan berenang di kolam renang milik presiden Gotabaya Rajapaksa,  sementara empunya memilih kabur dari negara yang diperlakukan keluarganya bak tanah warisan.

Daftar rentetetan kejadian ini masih bisa ditambahkan: penyerbuan gedung parlemen Kenya pada Juni 2024 akibat rancangan undang-undang keuangan titipan IMF; pembakaran gedung-gedung DPRD di Indonesia setelah seorang pengemudi ojek online muda tewas dilindas kendaraan polisi; gerakan Gen Z 212 di Maroko yang terorganisir lewat Discord, yang menuntut rumah sakit alih-alih stadion Piala Dunia; delapan belas bulan blokade mahasiswa di Serbia pada Juni 2026, yang akhirnya memaksa Aleksandar Vučić mengumumkan pengunduran dirinya sendiri; serta letupan-letupan di Peru, Filipina, Togo, Timor-Leste, dan Mongolia. Diukur dengan tolok ukur kasar berupa pemerintahan yang jatuh atau terguncang, gelombang pemberontakan kaum muda 2022–2026 merupakan gelombang pemberontakan populer paling berhasil sejak era dekolonisasi.

Namun, dalam hampir setiap kasus, pihak lainlah yang menangguk keuntungannya. Di Dhaka, hasil pemilu Februari 2026 menunjukkan bahwa mayoritas dua pertiga suara diraup oleh Bangladesh Nationalist Party, mesin politik tertua yang masih bertahan dari tatanan politik yang justru ingin dikubur oleh pemberontakan Juli tersebut, dan sebuah partai Islamis sebagai oposisi utama. Sementara, partai bentukan para mahasiswa yang berdarah demi pemberontakan itu justru tersingkir ke pinggiran. Di Antananarivo, kolonel yang unitnya menolak menembaki para pengunjuk rasa kini tengah mengonsolidasikan rezim militer, menangkapi para pemimpin gerakan, dan menerima kiriman senjata Rusia. Di Kathmandu, kotak suara justru mengganjar sebuah partai antikorupsi yang diisi para insinyur dan pembawa acara televisi. Di Nairobi, presiden yang hendak digulingkan kaum muda tetap menjabat, dan rancangan undang-undang keuangan yang berhasil mereka paksa untuk ditarik kini diagendakan kembali, pasal demi pasal, lewat regulasi yang lebih senyap.

Generasi yang terbukti mampu mengosongkan istana, hampir di mana pun, gagal menempatinya.

Mari kita renungkan jarak antara letupan dan pewarisan itu, tanpa terjebak ke dalam dua narasi yang mendominasi komentar seputar Generasi Z. Narasi pertama, merayakan: kaum muda sebagai nurani dunia yang terpecah, secara moral jernih, fasih secara digital, dan secara naluriah internasionalis. Narasi kedua, meremehkan: kaum muda sebagai impulsif, terfragmentasi, terlalu sensitif, dan tak mampu berkomitmen secara berkelanjutan. Kedua narasi ini memperlakukan generasi muda sebagai karakter moral, bukan posisi sosial; keduanya keliru mengira gejala sebagai penyebab. Pertanyaan sesungguhnya bukanlah apakah angkatan ini lebih radikal atau lebih dangkal dibanding pendahulunya. Pertanyaannya, mengapa generasi sekarang harus terjun ke panggung politik, serta mengapa popularitas yang mereka rengkuh justru gagal bertransformasi menjadi kekuatan politik yang solid?

Generasi yang Terpanggil

Sumber foto: Reuters

Agar bisa mengajukan pertanyaan seperti itu, kita perlu memperlakukan Gen Z sebagai kategori sosial-politik, bukan kategori demografis. Kesadaran generasional tidak muncul dari kesamaan tahun kelahiran; ia lahir pada titik pertemuan antara kondisi material, kebangkrutan institusional, dan jalan buntu historis. Sebuah angkatan mulai terlihat secara politik ketika tatanan sosial yang ada tidak lagi mampu membendung krisis yang mereka hadapi secara personal. Teori sosiologi klasik memisahkan dengan jelas antara dua konsep: “lokasi generasi” (kesamaan nasib akibat kondisi sejarah) dan “unit generasi” (kelompok di dalam angkatan tersebut yang mulai sadar, mengorganisasi diri, dan bergerak secara politik). Kesalahan analisis masa kini sering kali muncul karena mencampuradukkan keduanya. Label seperti “Gen Z” hanyalah penunjuk posisi demografis, bukan sebuah kelompok gerakan yang seragam. Apakah sebuah gerakan nyata akan lahir dari generasi ini, serta bagaimana bentuknya, merupakan hal yang sedang diperjuangkan melalui pergolakan di kota-kota seperti Dhaka, Beograd, Jakarta, dan Antananarivo.

Lokasi itu sendiri bisa dirinci. Ada empat kondisi yang mendefinisikannya, tersebar tidak merata namun dapat dikenali secara global. Yang pertama adalah ketidakstabilan ekonomi yang permanen. Berbeda dari generasi-generasi sebelumnya yang radikalisasinya berlangsung di dalam ekonomi yang berkembang atau setidaknya dapat direformasi, angkatan ini memasuki usia dewasa dalam kapitalisme di mana krisis bukan lagi pengecualian melainkan prinsip pengorganisasiannya. Upah stagnan sementara produktivitas meningkat; perumahan telah berubah dari barang sosial menjadi aset spekulatif; pendidikan, yang dulu dijual sebagai tangga naik kelas, kini berfungsi sebagai mekanisme penagihan utang yang merantai tenaga kerja masa depan pada ekstraksi masa kini. Di Global North, ini muncul sebagai kasualisasi pekerjaan yang dulunya aman; di Global South, muncul sebagai informalitas massal, lenyapnya lapangan kerja formal, dan migrasi yang terpaksa dijalani. Nepal mengekspor lebih dari sepersepuluh penduduknya ke pasar tenaga kerja luar negeri sebelum pemberontakannya meletus; pemberontakan September itu, di antara hal-hal lain, adalah pemberontakan keluarga-keluarga pekerja migran melawan kelas politik yang hidup dari remitansi mereka.

Kedua adalah kerusakan iklim sebagai kondisi yang dijalani, bukan risiko masa depan; panas ekstrem, gagal panen, penjatahan air, serta pengungsian. Perlu ditegaskan bahwa pemberontakan di Madagaskar bermula bukan dari sebuah abstraksi bernama korupsi, melainkan dari pemadaman listrik dan keran yang kering: infrastruktur reproduksi sosial yang runtuh.

Ketiga adalah sosialisasi era pandemi. COVID-19 tidak sekadar menyela pendidikan dan pekerjaan generasi ini; ia berfungsi sebagai peristiwa pedagogis, membongkar dengan kejelasan yang brutal siapa yang nyawanya dianggap bisa dikorbankan dan siapa yang tenaganya dianggap “esensial” namun sekaligus bisa dibuang. Ia mengikis ilusi yang tersisa tentang kapasitas negara, tepat pada saat angkatan ini sedang merangkai imajinasinya tentang dunia.

Keempat adalah pembentukan diri di dalam infrastruktur digital milik swasta; sebuah kondisi yang akan kita bahas kembali, karena ia lazim disalahpahami sebagai soal “kebiasaan bermedia,” padahal sesungguhnya ia adalah relasi kelas.

Poin kelima yang kerap dilupakan adalah krisis sosial yang paling berat menghantam kaum perempuan. Di berbagai belahan dunia, perempuan muda selalu memimpin demonstrasi, mulai dari gerakan feminis di Amerika Latin hingga protes siswi sekolah di Antananarivo. Saat para pengamat menyebutnya sebagai aksi “anak muda”, mereka sebenarnya sedang melihat perlawanan yang diatur oleh kemarahan perempuan muda. Merekalah yang selama ini bekerja keras tanpa bayaran demi menutupi hilangnya peran dan bantuan dari pemerintah.

Semua hal ini menjelaskan sebuah keanehan: generasi muda saat ini terpaksa terjun ke politik karena sistem yang diwariskan kepada mereka sudah rusak parah, bukan karena kemauan mereka sendiri. Selama puluhan tahun, sistem neoliberal membuat masyarakat acuh pada politik dengan cara merusak kebersamaan, menyerahkan semua risiko hidup pada individu, dan menganggap kemiskinan sebagai kesalahan pribadi. Namun, kembalinya anak muda ke panggung politik membuktikan bahwa sistem ini mulai gagal. Ketika hidup makin susah tanpa kepastian dan masa depan habis hanya untuk bertahan hidup, suka atau tidak suka, nasib yang dialami generasi ini langsung berubah menjadi gerakan politik.

Kontras 1968

Sumber foto: news-decoder.com

Setiap kali membahas demonstrasi saat ini, kita pasti tergoda untuk membandingkannya dengan gerakan besar mahasiswa di akhir tahun 1960-an. Perbandingan ini sangat perlu dilakukan. Tujuannya bukan untuk menilai gerakan mana yang lebih hebat atau asli, melainkan untuk melihat bagaimana sistem kapitalisme saat ini telah mengubah cara anak muda melakukan perlawanan.

Gerakan perlawanan tahun 1968 lahir dalam tatanan spesifik: sistem produksi Fordisme, stabilitas kerja, perluasan negara kesejahteraan, serta pertumbuhan universitas yang memicu lonjakan ekspektasi sosial baru melampaui kapasitas sistem untuk menampungnya. Generasi tersebut menantang kapitalisme bukan sebagai sistem yang hampir runtuh, melainkan sebagai sistem yang penuh kontradiksi antara kemakmuran dan hierarki, produktivitas dan keterasingan, serta demokrasi formal dan perang imperialistis. Radikalisme mahasiswa dipicu oleh ketegangan tersebut. Mereka mampu bertindak sebagai katalis perubahan besar karena didukung oleh kekuatan riil di masyarakat. Peristiwa Mei 1968 di Prancis menjadi monumental bukan karena aksi mahasiswa semata, melainkan karena gerakan tersebut bertepatan dengan aksi mogok kerja terbesar dalam sejarah Eropa. Ditambah lagi, atmosfer ideologis saat itu masih didominasi oleh tradisi sosialis dan komunis yang kuat. Bahkan, kelompok yang menentang partai politik resmi pun tetap berinteraksi dengan mereka; aksi spontanitas dapat terbentuk karena ada struktur politik yang jelas untuk dilawan.

Pemberontakan hari ini berlangsung dalam lanskap yang sangat berbeda. Kapitalisme yang dihadapi generasi ini tidak lagi bisa menstabilkan dirinya lewat pertumbuhan atau menyerap perlawanan lewat reformasi. Kelas pekerja muncul bukan sebagai kekuatan sosial yang terkonsentrasi, melainkan sebagai kekuatan yang terfragmentasi – informal, dimediasi platform, migratori, dan kronis setengah menganggur. Partai-partai massa dan serikat pekerja yang dulu merumuskan dan mewariskan teori, ingatan, dan strategi lintas generasi kini telah dikosongkan isinya atau diubah menjadi instrumen manajemen. Sekat pembatas antara dunia kuliah dan dunia kerja yang dahulu terlihat jelas pada tahun 1968, kini telah sepenuhnya hilang. Mahasiswa masa kini telah menjadi bagian dari angkatan kerja yang harus membagi waktu antara ruang kelas dan gig economy. Bagi mereka, ketidakpastian finansial dan kerja rentan bukan lagi sekadar tahap sementara, melainkan realitas hidup yang permanen.

Fenomena ini mengungkap sebuah paradoks politik modern, di mana pemerintahan saat ini jauh lebih mudah runtuh dibandingkan masa lalu, tetapi kejatuhannya justru membawa perubahan yang sangat minim. Berbeda dengan Charles de Gaulle yang berhasil bertahan dari pergolakan tahun 1968, para pemimpin modern seperti Hasina, Rajapaksa, Oli, dan Rajoelina justru tumbang oleh pemberontakan di negara mereka. Hal ini terjadi karena rezim pascaperang yang makmur masih memiliki ruang fiskal untuk memberikan konsesi nyata seperti kenaikan upah, jaminan sosial, dan reformasi pendidikan demi meredam kemarahan publik. Sebaliknya, rezim modern yang terjebak dalam krisis permanen tidak lagi memiliki komoditas ekonomi apa pun untuk dikorbankan selain para pejabatnya sendiri. Akibatnya, ketika seorang presiden melarikan diri atau kabinet mengundurkan diri, beban utang negara dan program penghematan IMF tetap berjalan tanpa tersentuh. Negara modern hanya mengganti lapisan luarnya namun tetap mempertahankan struktur utamanya. Jadi jika pemberontakan tahun 1960-an berhadapan dengan sistem kuat yang mampu mereformasi diri, pemberontakan tahun 2020-an justru menghadapi sistem rapuh yang mudah runtuh di tingkat lokal namun sangat cepat memulihkan kembali tatanan lamanya sambil mengunci para pemberontak di luar kekuasaan.

Perbandingan ini, karenanya, tidak seharusnya menghasilkan kemurungan maupun sikap meremehkan. Radikalisme 1968 bukanlah buah dari kesadaran yang lebih unggul; ia dimungkinkan oleh sebuah konfigurasi di mana kapitalisme masih memiliki ruang gerak dan karenanya memiliki sesuatu untuk dikorbankan. Pemberontakan Gen Z muncul dari sebuah dunia di mana ruang itu sebagian besar telah lenyap. Intensitasnya mencerminkan bukan kedekatan dengan kemenangan, melainkan kedalaman jalan buntu itu – dan kemudahannya menumbangkan pemerintahan mencerminkan bukan kekuatan gerakan itu sendiri, melainkan kekosongan dari apa yang ditumbangkannya.

Buku Besar Letupan-letupan

Periode 2022–2026 kini menawarkan sesuatu yang lama absen dari perdebatan tentang politik kaum muda: sebuah buku besar berisi rangkaian peristiwa yang telah tuntas. Pemberontakan-pemberontakan telah menjalani siklusnya; masa peralihan telah berganti menjadi pemilu atau pengukuhan kekuasaan baru yang membuahkan hasil nyata. Membaca buku besar itu kasus demi kasus lebih mencerahkan ketimbang teori umum apa pun, sebab kasus-kasusnya berbeda-beda dan perbedaan itu memiliki pola yang konsisten.

Bangladesh: Mahasiswa yang berjuang, elite lama yang berkuasa. Pemberontakan Juli 2024 di Bangladesh menjadi pergolakan terbesar dan paling berdarah dalam gelombang protes modern. Gerakan yang awalnya dipicu oleh protes terhadap sistem kuota kerja formal – sebuah isu krusial di tengah kelangkaan lapangan kerja dalam ekonomi yang bertumpu pada industri garmen dan ekspor tenaga kerja – dengan cepat meluas menjadi aksi penggulingan rezim akibat represi aparat yang mematikan. Kepemimpinan mahasiswa dalam aksi ini bukanlah hal baru di Dhaka, mengingat gerakan mahasiswa merupakan kekuatan politik terorganisir tertua dengan sejarah panjang yang membentang dari perjuangan bahasa 1952, gerakan massa 1969, hingga kejatuhan Ershad pada 1990. Warisan sejarah inilah yang diperbarui dalam aksi Juli tersebut.

Setelah Sheikh Hasina melarikan diri, para tokoh mahasiswa sempat masuk ke dalam pemerintahan sementara pimpinan Muhammad Yunus, membentuk National Citizen Party, dan menyusun “Piagam Juli” untuk dibawa ke referendum. Namun ketika pemungutan suara akhirnya tiba pada Februari 2026, Bangladesh Nationalist Party, yang telah dua dekade tersingkir dari kekuasaan namun mesin organisasinya tetap utuh sepanjang tahun-tahun pengasingan, meraih lebih dari dua ratus dari tiga ratus kursi, dengan Jamaat-e-Islami muncul sebagai oposisi utama. Para mahasiswa yang telah menumbangkan rezim itu gagal mengonversi delapan belas bulan kekuatan otoritas moral menjadi mesin elektoral.

Pada akhirnya, mahasiswa hanya berhasil membersihkan arena politik, sementara organisasi politik tertualah yang mengambil alih kekuasaan. Di sisi lain, gelombang mogok kerja buruh garmen yang terus berlanjut di kawasan industri pasca-kejatuhan Hasina, menjadi pengingat bahwa akar masalah kelas dan ketimpangan ekonomi yang memicu protes kuota belum terselesaikan, bahkan di bawah pemerintahan yang baru.

Madagaskar: barak militerlah yang mengangkat piala. Peristiwa di Madagaskar ini mengakar pada memori kolektif yang panjang, di mana gerakan mahasiswa dalam tragedi Rotaka Mei 1972 pernah menumbangkan Republik Pertama yang neokolonial, sebuah preseden sejarah yang selalu ditakuti oleh setiap rezim Malagasi. Berawal dari protes di Facebook dan Instagram akibat krisis air dan listrik, gerakan ini meluas menjadi pemberontakan nasional dalam hitungan minggu. Di tengah tindakan represi pasukan keamanan yang menewaskan sedikitnya dua puluh dua orang, situasi berbalik arah ketika unit CAPSAT pimpinan Kolonel Michael Randrianirina menolak perintah untuk menembak dan berpihak pada massa. Para pengunjuk rasa menyambut pembelotan itu sebagai bentuk pembebasan; ”akhirnya bebas,” kenang seorang organisator yang berteriak saat itu.

Dalam hitungan hari Rajoelina lengser dan Mahkamah Konstitusi kemudian segera menyerahkan kekuasaan kepada sang kolonel. Kosakata pemberontakan pun mengudara dengan kencang dari dalam gedung istana kepresidenan. Tetapi bulan madu itu tak berlangsung lama, dan harapan akan perubahan pun langsung kandas. Dalam hitungan bulan, transisi inklusif yang dijanjikan telah berubah menjadi enam ratus penunjukan sepihak, sebuah undang-undang keuangan yang disahkan meski ditentang gerakan, penangkapan para pemimpin Gen Z dengan tuduhan konspirasi, mendatangkan bantuan militer dari  Rusia dan pelatih dari Africa Corps untuk  mengawal ambisi politik sang penguasa baru.

Para analis menyebut rangkaian peristiwa ini sebagai “coupvolution” (kudeta-revolusi), yang sebenarnya hanya mengulang pola sejarah Mesir 2013 dan Sudan 2019. Ketika sebuah pemberontakan rakyat tidak memiliki basis kekuatan yang terorganisir, maka militer sebagai institusi paling solid di negara tersebut yang akan mengambil alih kekuasaan, bukan dengan cara mencuri revolusi, melainkan sekadar mengisi kekosongan struktural yang ditinggalkan oleh massa.

Nepal: Poros anti-politik mewarisi kekuasaan. Pemberontakan yang meletus di Kathmandu pada September 2025, merangkum seluruh potret dinamika gerakan modern hanya dalam waktu dua hari. Gejolak besar ini dipicu oleh kebijakan pemblokiran media sosial yang direspons massa dengan mengalihkan ruang koordinasi ke server Discord. Eskalasi protes berjalan sangat cepat hingga berujung pada pembakaran gedung parlemen, jatuhnya puluhan korban jiwa, dan mundurnya perdana menteri dari jabatannya.

Peristiwa ini menandai momen ketiga dalam kurun waktu empat dekade di mana aksi massa di Nepal berhasil merombak struktur fundamental negara. Berbeda dengan gerakan Jana Andolan 1990 yang meruntuhkan otokrasi Panchayat atau gerakan 2006 yang mengakhiri sistem monarki, pergolakan kali ini menjadi yang pertama terjadi tanpa adanya komando dari partai politik maupun serikat pekerja. Kondisi pasca-pemberontakan ini melahirkan situasi yang sepenuhnya baru dan belum pernah terjadi sebelumnya, di mana mantan Ketua Hakim Agung Sushila Karki, dipilih sebagian melalui jajak pendapat daring dari gerakan itu sendiri sebagai perdana menteri sementara. Ini adalah sebuah eksperimen plebisit digital yang memukau pers dunia. Saat pemilu akhirnya digelar pada Maret 2026, Rastriya Swatantra Party (RSP) yang dipimpin oleh Balen Shah – rapper sekaligus Wali Kota Kathmandu – meraih kemenangan mutlak dengan mengamankan 182 dari 275 kursi parlemen. Kemenangan yang meraup hampir setengah suara proporsional ini menjadi mayoritas satu partai pertama dalam sejarah konstitusi federal Nepal, sekaligus menghancurkan dominasi partai-partai komunis lama dan membuat K.P. Sharma Oli kehilangan basis massanya sendiri.

Hasil pemilu ini merupakan manifestasi elektoral nyata dari gerakan protes sebelumnya, menjadikannya satu-satunya peristiwa di mana aspirasi jalanan langsung terkonversi menjadi suara di kotak penentuan. Kendati demikian, kemenangan ini mengusung agenda spesifik, yaitu antikorupsi, kecakapan teknokratis, dan regenerasi kepemimpinan. Program kerja RSP menjanjikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan iklim reformasi yang ramah bisnis, namun tetap beroperasi di dalam pusaran ekonomi remitansi, beban utang, serta ketergantungan geopolitik pada negara-negara tetangga yang sama. Tuntutan kelas dari anak-anak para pekerja migran yang menggerakkan pemberontakan ini akhirnya bergeser menjadi sekadar janji manajemen pemerintahan yang lebih baik. Apakah perubahan ini akan membawa kepuasan atau hanya menunda gejolak baru, menjadi babak berikutnya bagi dinamika politik Nepal.

Sri Lanka: kiri yang terorganisir yang mewarisi, karena ia sudah lebih dulu ada. Gerakan Aragalaya pada tahun 2022 menjadi sebuah pengecualian dalam dinamika politik Sri Lanka yang justru mempertegas aturan main struktural, dan pembuktian ini terjadi dalam dua fase. Pertama secara negatif, kepergian Gotabaya Rajapaksa tidak serta-merta menyerahkan kendali pemerintahan kepada para demonstran di alun-alun, melainkan jatuh ke tangan Ranil Wickremesinghe. Sebagai perdana menteri enam periode yang hanya memiliki satu kursi parlemen, ia bertindak sebagai penyelamat sistem lama dengan membubarkan kamp-kamp protes dan menyepakati program IMF yang ketujuh belas. Tanpa adanya kendaraan politik mandiri, gelombang protes tersebut langsung kehilangan momentum kekuasaannya dalam hitungan hari.

Pembuktian kedua terjadi secara positif dua tahun kemudian, ketika aliansi National People’s Power (NPP) – yang dimotori oleh partai Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) dengan pengalaman kaderisasi dan rekonstruksi selama setengah abad – berhasil memenangkan pemilu presiden dan meraih kemenangan mutlak di parlemen berkat transformasi kesadaran politik pemilih pasca-gerakan Aragalaya. Meskipun aksi massa tidak langsung merebut kekuasaan, mereka membuka jalan konstitusional bagi organisasi mapan yang sudah ada sebelumnya. Terlepas dari berbagai kritik terhadap kebijakan NPP selama memerintah, termasuk kelanjutan kerangka kerja IMF yang kontroversial, pelajaran struktural dari peristiwa ini tetap tidak berubah: satu-satunya momen di mana kekuatan berhaluan kiri mampu memanen hasil pemberontakan adalah ketika organisasi kiri tersebut telah memiliki akumulasi basis massa selama puluhan tahun dan siap sedia saat pergolakan meletus.

Kekuasaan politik pada akhirnya jatuh ke tangan mereka yang paling siap secara organisasi.

Kenya: pengepungan dan contoh paling murni dari pemberontakan melawan jeratan utang luar negeri. Pemberontakan Nairobi Juni 2024 layak mendapat tempat khusus dalam buku besar ini karena mampu mengidentifikasi target sasarannya dengan sangat akurat. Rancangan Undang-Undang Keuangan yang ditentang oleh generasi muda Kenya merupakan perpanjangan tangan dari program IMF, berupa kebijakan pajak atas kebutuhan pokok seperti roti, pembalut, hingga transaksi uang digital demi melunasi utang kepada kreditor asing.

Gerakan ini menciptakan sejarah baru dalam politik Kenya karena bergerak organik tanpa pemimpin, melintasi batas kesukuan, serta dikonsolidasikan melalui platform X dan TikTok. Aksi ini sempat membuahkan hasil ketika Presiden William Ruto menarik draf undang-undang tersebut setelah demonstran berhasil menerobos gedung parlemen dan menghadapi represi aparat yang menewaskan puluhan orang. Namun, respons negara berikutnya menunjukkan bagaimana sistem kekuasaan modern meredam perlawanan publik. Berbagai poin pajak yang sempat dibatalkan perlahan-lahan dimasukkan kembali melalui regulasi baru, sementara para aktivis yang vokal mulai diculik oleh aparat berpakaian preman menggunakan kendaraan tak resmi. Bahkan, aksi peringatan pada Juni dan Juli 2025, yang sengaja digelar bertepatan dengan momentum historis demokrasi Saba Saba 1990, kembali disambut dengan tembakan peluru tajam yang memakan korban jiwa baru, sementara Presiden Ruto tetap kokoh di kursinya.

Kenya berhasil memetakan musuh ekonominya dengan sangat tepat, namun pada akhirnya harus menghadapi realitas bahwa meskipun gedung parlemen pembuat regulasi bisa diserbu, beban utang yang mendiktenya tetap tidak tersentuh.

Sumber foto: Suara.com

Indonesia: konvergensi yang sekilas terlihat. Peristiwa Agustus 2025 di Indonesia dipicu oleh kemarahan publik atas ketimpangan ekstrem, di mana tunjangan perumahan anggota DPR bernilai berkali-kali lipat dari upah rata-rata warga Jakarta. Ketegangan ini bermutasi menjadi gerakan massa nasional setelah sebuah kendaraan lapis baja polisi melindas Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol) berusia dua puluh satu tahun. Momentum ini menyajikan potret paling benderang di era modern mengenai konsolidasi dan pergerakan kelas pekerja baru. Ribuan pengemudi berjaket hijau dari berbagai platform digital – yang merepresentasikan fraksi tenaga kerja informal paling mencolok – bergerak dalam konvoi besar bersama kelompok mahasiswa, menyatukan rasa duka dan amarah mereka.

Menghadapi situasi tersebut, negara mengadopsi strategi ganda dengan memberikan konsesi, seperti penghapusan sejumlah tunjangan dan penyampaian permohonan maaf, yang dikombinasikan dengan tindakan represif serta penangkapan massal. Pendekatan ini menunjukkan kalkulasi matang dari kelas penguasa yang belajar dari sejarah kelam 1998 saat mahasiswa berhasil menumbangkan rezim Suharto. Meskipun konvergensi massa ini tidak sempat mengkristal menjadi sebuah organisasi formal akibat sistem algoritma platform yang mendisiplinkan ruang koordinasi pekerja, peristiwa ini mencetak sejarah penting. Selama sepekan, kelompok yang kerap dianggap mustahil untuk dikonsolidasikan berhasil mengorganisir diri mereka demi seorang martir, dan fenomena ini menjadi catatan serius bagi setiap rezim penguasa di Asia Tenggara. 

Maroko: monarki yang menyerap. Rangkaian peristiwa di Maroko menyajikan sebuah variasi taktik peredaman massa yang unik dan tidak dimiliki oleh negara-negara berbentuk republik. Gerakan “GenZ 212”, yang mengambil nama dari kode panggilan internasional negara tersebut, mengonsolidasikan diri melalui server Discord yang beranggotakan lebih dari 200.000 orang untuk menentukan aksi mereka secara demokratis setiap malam. Pemberontakan ini meledak pada akhir September 2025 dipicu oleh kematian tragis delapan perempuan pasca-operasi caesar di rumah sakit umum Agadir, yang ironisnya terletak berdekatan dengan proyek renovasi mewah stadion untuk Piala Dunia 2030. Slogan yang lahir kemudian, ”stadion ada di sini, tapi di mana rumah sakitnya?”, menjadi kritik paling tajam di era ini terhadap prioritas pembangunan yang hanya mengejar kemegahan fisik. Selain itu, kematian para ibu melahirkan tersebut mempertegas bahwa akar terdalam dari krisis modern sesungguhnya berada pada ranah reproduksi sosial.

Rezim Maroko merespons dengan kombinasi tindakan represif standar – yang menewaskan tiga orang, menahan ribuan demonstran termasuk anak di bawah umur, serta menuntut ratusan lainnya – ditambah dengan instrumen politik yang tidak dimiliki pemimpin seperti Rajoelina atau Oli, yaitu institusi takhta kerajaan. Monarki mampu meredam gejolak dengan cara mengorbankan para menteri, mengumumkan anggaran sosial, serta memosisikan diri sebagai penerima petisi rakyat yang dihormati. Taktik yang pernah menyelamatkan kerajaan pada tahun 2011 ini kembali berhasil: kabinet disalahkan, istana dibersihkan, dan tuntutan publik dikemas ulang sebagai bentuk kemurahan hati raja.

Kendati demikian, Maroko juga melahirkan salah satu manuver paling menarik ketika pada pertengahan Oktober, GenZ 212 secara sadar menangguhkan protes mereka sebagai ”langkah strategis untuk memperkuat organisasi dan koordinasi.” Gestur ini menjadi bukti nyata bahwa fokus gerakan telah bergeser; tantangannya bukan lagi sekadar cara memicu ledakan massa, melainkan bagaimana mempertahankan keberlangsungan gerakan.

Serbia: daya tahan sebagai organisasi. Gerakan perlawanan di Beograd menunjukkan tren yang sangat kontras jika dibandingkan dengan pola pemberontakan modern lainnya di dunia. Ketika runtuhnya atap stasiun kereta api di Novi Sad pada November 2024 merenggut enam belas korban jiwa, aksi protes mahasiswa di Serbia secara sadar menolak dua model pergerakan konvensional era kini: penggalangan massa kilat tanpa pemimpin ataupun ketergantungan pada sosok ikonik yang karismatik. Sebagai gantinya, mereka menerapkan sistem pleno, yakni mekanisme rapat umum di universitas-universitas yang diblokade dengan sistem juru bicara bergilir, pengambilan keputusan yang deliberatif, serta manajemen ritme aksi yang dirancang untuk bertahan selama berbulan-bulan.

Format ini memiliki akar historis yang kuat, mewarisi tradisi mahasiswa Beograd tahun 1968 yang menduduki universitas untuk menentang ”borjuasi merah” Yugoslavia hingga memaksa Presiden Tito merespons lewat siaran televisi. Model majelis sebagai organ kekuasaan ini berakar dari sistem swakelola Yugoslavia yang sempat direvitalisasi dalam pleno warga Bosnia pada 2014. Melalui kultur politik yang memandang majelis sebagai instrumen riil kekuasaan, gerakan ini menjadikan isu korupsi proyek infrastruktur sebagai pintu masuk untuk membongkar kebobrokan struktural negara. Konsistensi organisasi ini terbukti mampu menghadapi represi gas air mata, kriminalisasi hukum, hingga intimidasi kelompok loyalis penguasa, bahkan sukses mendesak mundurnya perdana menteri dalam waktu tiga bulan. Pada akhirnya, kampanye protes berkelanjutan terpanjang di Eropa dalam satu generasi ini membuahkan hasil signifikan saat Presiden Aleksandar Vučić mengumumkan pengunduran dirinya serta mempercepat pemilu pada Juni 2026.

Keberhasilan Beograd mematahkan stereotipe bahwa generasi muda saat ini tidak memiliki kapasitas organisasi untuk bertahan dalam jangka panjang; jika dikonsolidasikan dengan struktur yang matang, gerakan rakyat terbukti mampu bertahan di tengah krisis.

Global North: visibilitas tanpa daya ungkit. Gerakan perkemahan solidaritas Gaza (the Gaza solidarity encampments) yang meluas ke ratusan universitas pada tahun 2024, merupakan bagian dari fenomena perlawanan serupa, meskipun dinamika lapangannya berbeda. Tidak seperti gerakan di negara lain yang menghadapi rezim rapuh, para mahasiswa ini berhadapan dengan institusi pendidikan yang sangat mapan dan terikat kuat dengan sistem utang, sertifikasi, serta aparat keamanan negara. Alih-alih ruang negosiasi, universitas merespons dengan pendekatan administratif yang represif, mulai dari skorsing, pengeluaran massal, hingga penahanan lebih dari tiga ribu pengunjuk rasa. Di Universitas Columbia, intervensi kepolisian yang pertama kali terjadi sejak demonstrasi era Perang Vietnam pada 1968 membuktikan semakin menyempitnya batas toleransi birokrasi kampus terhadap mahasiswanya sendiri. Dari segi capaian divestasi, gerakan perkemahan ini memang membuahkan hasil yang minim. Namun, dari segi pergeseran ideologis, mereka sukses meruntuhkan konsensus politik yang telah bertahan puluhan tahun di pusat kekuasaan global mengenai isu Palestina, sekaligus memperlihatkan realitas pahit bahwa kejernihan moral memiliki daya tawar yang sangat kecil ketika berhadapan dengan kepentingan akumulasi kapital.

Kegagalan ini mengulang pelajaran berharga dari Chile, di mana gejolak besar estallido 2019 yang semula diharapkan mampu merombak struktur negara justru diredam ke dalam prosedur konvensi konstitusional, yang drafnya kemudian berujung pada kekalahan dalam referendum tahun 2022 dan 2023, sehingga konstitusi neoliberal tetap tegak berdiri. Pola ini menegaskan bahwa letupan massa yang disalurkan menjadi prosedur birokratis sering kali berujung pada kekalahan.

Arus pergerakan di Amerika Latin, khususnya gelombang feminisme, memberikan pelajaran yang berbeda mengenai ketahanan sebuah gerakan rakyat. Demonstrasi menentang kekerasan gender dan tuntutan legalisasi aborsi di Argentina, digerakkan secara konsisten oleh anak-anak muda melalui pertemuan rutin, pengorganisasian komunitas lokal, dan aksi berkelanjutan yang akhirnya sukses mengubah undang-undang negara. Gerakan ini menjadi bukti nyata bahwa aksi yang lahir dari persoalan kesejahteraan sehari-hari (reproduksi sosial) dan dirawat lewat diskusi majelis yang sabar bisa menghasilkan perubahan mendasar yang awet. Alasan mengapa gerakan perempuan memiliki napas yang lebih panjang dibanding demonstrasi mahasiswa lainnya adalah karena mereka berfokus pada krisis hidup mendasar yang dihadapi setiap hari di rumah dan lingkungan mereka, sebuah realitas pahit yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja seperti keluar dari media sosial.

Jika membaca seluruh rangkaian peristiwa global ini, kita akan melihat sebuah pola akhir yang serupa. Bentuk pemberontakannya bisa bermacam-macam, tetapi hasil akhirnya hampir selalu sama. Di negara yang gerakannya tidak memiliki basis organisasi yang kuat, kemenangan politiknya justru dipanen oleh pihak luar yang mapan: partai politik usang di Bangladesh, militer di Madagaskar, elite penyelamat sistem di Sri Lanka, atau kelompok anti-politik di Nepal. Sebaliknya, jika organisasi tersebut sudah mengakar lama sebelum konflik meletus, seperti partai kiri JVP di Sri Lanka, sistem rapat pleno di Serbia, atau kelompok majelis perempuan di Amerika Latin, para demonstran bisa mengontrol sendiri arah perubahan negaranya. Pada akhirnya, penentu keberhasilan sebuah revolusi bukanlah seberapa berani massa di lapangan, seberapa jelas tuntutan mereka, atau seberapa besar jumlah demonstran yang turun ke jalan. Kunci utamanya adalah apa yang sudah dipersiapkan oleh masyarakat sebelum gerakan dimulai, dan apa yang berhasil mereka bangun di tengah-tengah momentum protes tersebut.

Pertanyaan Kelas, Diuji Ulang

Hipotesis awal analisis ini menyatakan bahwa kondisi generasi muda saat ini mencerminkan dinamika kelas yang dialami secara riil namun tanpa diiringi oleh kesadaran atau narasi kelas yang eksplisit. Struktur kelas hadir dalam ranah pengalaman sehari-hari, tetapi absen dalam artikulasi politik; dirasakan sebagai beban namun gagal dikonsolidasikan, serta dijalani tanpa ada landasan teoritis yang matang.

Berbagai pergolakan massal dalam dua tahun terakhir telah menguji tesis tersebut dan sebagian besar membenarkannya, sekaligus memunculkan satu kompleksitas baru yang krusial. Pembuktian ini terlihat dari fakta bahwa setiap pemberontakan pada dasarnya membawa tuntutan material yang mendasar, meskipun dikemas dalam retorika moral. Narasi mengenai ”korupsi” – yang menjadi jargon utama di Nairobi, Indonesia, Kathmandu, hingga Beograd – sebenarnya merupakan cara generasi tanpa kesadaran kelas ini untuk mendefinisikan eksploitasi dan perampasan ekonomi. Istilah tersebut merujuk pada kesadaran publik bahwa surplus sosial dialirkan ke atas, dana pajak digunakan untuk memperkaya kreditor dan kapitalis alih-alih mendanai fasilitas kesehatan, serta anak-anak elite politik menikmati pendidikan di luar negeri dari hasil keringat remitansi rakyat jelata.

Demonstrasi di Kenya dipicu oleh penolakan atas beban utang, protes di Nepal menyasar dominasi nepotisme dalam ekonomi remitansi, kemarahan di Madagaskar berakar pada lumpuhnya infrastruktur dasar, dan gerakan di Maroko mengkritik megahnya stadion di tengah buruknya pelayanan rumah sakit. Dengan demikian, kritik terhadap korupsi sebenarnya merupakan bentuk ekonomi politik terselubung yang memiliki naluri akurat namun cacat secara konseptual. Narasi ”korupsi” secara keliru berasumsi bahwa sistem kapitalistik ini akan berjalan ideal hanya dengan mengganti personelnya dengan figur yang lebih jujur, sebuah ilusi politik yang melambungkan tokoh seperti Balen Shah, sekaligus menjadi batasan struktural yang kelak akan mengecewakan para pendukungnya sendiri.

Kompleksitas baru muncul karena periode ini berhasil menciptakan titik temu yang nyata, meskipun singkat, antara pemberontakan generasi muda dan kelas pekerja yang telah bertransformasi – sebuah aliansi yang dalam analisis sebelumnya dianggap mustahil terjadi akibat hambatan struktural. Fenomena ini terlihat dari konvoi pengemudi ojol di Jakarta, keterlibatan pekerja transportasi informal serta pedagang kaki lima yang menyokong logistik protes di Nairobi, gelombang pemogokan buruh garmen pasca-runtuhnya rezim di Dhaka, hingga bergabungnya serikat pekerja pada fase akhir gerakan Aragalaya dan blokade di Serbia. Sekat pemisah antara mahasiswa dan buruh yang sebelumnya telah lebur dalam realitas kehidupan sehari-hari, sempat runtuh pula dalam implementasi praktik politik di lapangan.

Kendati demikian, tidak ada satu pun dari titik temu tersebut yang berhasil dikonversi menjadi sebuah organisasi bersama yang permanen. Sistem platform digital terus mengatomisasi para pekerja gig, ekonomi informal cenderung membubarkan diri secara mandiri, sedangkan serikat pekerja konvensional yang tersisa telah kehilangan taji atau bersikap defensif. Kelas pekerja wajah baru ini saling bersua di jalanan, tetapi tidak memiliki ruang institusional untuk terus berkonsolidasi. Hambatan strategis utama pada era ini bukanlah minimnya kesadaran, karena naluri kolektif mereka sebenarnya sudah memahami posisi kelas tersebut. Tantangan sesungguhnya adalah membangun instrumen mediasi yang mampu menyatukan kelas pekerja yang hari ini masih tercerai-berai di berbagai platform digital, batas-batas negara, dan sektor informal agar dapat bergerak sebagai satu kesatuan, sebuah wadah penghubung yang hingga kini belum tercipta dalam skala yang memadai.

Platform Bukanlah Ruang Bersama

Salah satu instrumen mediasi yang hilang sesungguhnya berada di depan mata, namun sering kali disalahpahami sebagai sekadar alat bantu teknis. Setiap ulasan mengenai gerakan-gerakan ini selalu menyoroti kemahiran digital generasi muda, mulai dari pemanfaatan server Discord oleh GenZ 212 dan pemberontakan Nepal, metode edukasi TikTok dalam aksi di Kenya, hingga internasionalisme tagar yang membuat aktivis Madagaskar menyadari momentum perlawanan mereka saat melihat Kathmandu membara. Seluruh fenomena digital ini memang nyata terjadi. Kendati demikian, mengidentifikasi platform digital sebagai infrastruktur asli dari gerakan-gerakan ini merupakan kekeliruan fatal yang mengulang kesalahan sejarah dalam perjuangan agraria masa lalu, yaitu menganggap ladang milik tuan tanah sebagai ruang publik bersama hanya karena massa diizinkan untuk berkumpul di atas tanah tersebut.

Platform digital yang menjadi panggung kehidupan politik generasi saat ini bukanlah ruang publik yang netral, melainkan wilayah privat berpagar yang dikomersialkan, mengekstraksi nilai dari penggunanya, dan secara inheren terawasi. Para pemilik platform ini bukanlah penonton pasif dalam konflik kelas, melainkan aktor yang terlibat langsung karena terintegrasi dalam sirkuit kapital yang sama dengan yang dilawan oleh gerakan-gerakan tersebut. Perhatian massa dipanen sebagai keuntungan bisnis, koordinasi aksi terbaca oleh dinas keamanan melalui akses data, dan penyebaran informasi sepenuhnya diatur oleh sistem algoritma yang bisa dicabut sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Pemerintah Nepal memahami realitas ini ketika mencoba memblokir platform digital, sebuah tindakan yang tepat dinilai oleh kaum muda sebagai perampasan atas balai pertemuan mereka.

Namun, pelajaran struktural yang lebih mendalam justru menunjukkan sebaliknya: balai pertemuan yang bisa ditutup oleh negara atau dimodifikasi oleh pemiliknya pada dasarnya tidak pernah benar-benar dimiliki oleh gerakan itu sendiri. Arsitektur teknologi yang memungkinkan pemberontakan meluas dalam hitungan jam adalah sistem yang sama yang membuat pergerakan tersebut dapat dipetakan secara langsung, dimatikan jangkauannya lewat manipulasi algoritma, atau bahkan dijadikan basis data penculikan aktivis seperti yang terjadi di Kenya. Mobilisasi yang lahir secara digital bukan sekadar metode politik yang instan, melainkan bentuk politik yang dijalankan di atas tanah sewaan milik fraksi kapital yang pada akhirnya akan selalu berpihak pada stabilitas kekuasaan. Oleh karena itu, strategi organisasi yang berdaya tahan tanpa adanya upaya membangun infrastruktur komunikasi mandiri yang benar-benar dimiliki oleh gerakan – yang bersifat terfederasi, terenkripsi, fungsional, dan bebas dari orientasi profit – hanya akan menjadi strategi yang membuat massa selamanya berkumpul di atas tanah milik orang lain.

Represi, Perampasan, Penyerapan

Jika aksi-aksi demonstrasi belakangan ini terlihat meledak-ledak di awal namun cepat meredup, alasannya bukan karena anak muda zaman sekarang cepat lelah atau kurang gigih. Masalah sebenarnya adalah sistem kekuasaan hari ini sudah sangat lihai dalam memutus dan menjinakkan perlawanan rakyat sebelum gerakan itu sempat membesar dan mengakar kuat, sebuah taktik peredaman yang seluruh strateginya telah diperlihatkan secara blak-blakan dalam dua tahun terakhir.

Sumber foto: amnesty.id

Represi telah menjadi tindakan pencegahan dini (pre-emptif ) dan semakin mengabaikan jalur hukum resmi (extrajudicial). Penculikan-penculikan di Kenya, para aktivis yang dibawa oleh unit-unit berpakaian preman, sebagian dikembalikan dalam keadaan cacat fisik, sebagian tak pernah dikembalikan, menandai babak baru tindakan represif, dimana negara tak lagi repot-repot mengkriminalisasi perlawanan lewat pengadilan sebab penghilangan paksa lebih murah biayanya. Pola serupa terjadi di Serbia yang menuduh para organisator mahasiswa dengan tuduhan terorisme; junta militer di Madagaskar justru menangkapi sosok-sosok Gen Z yang menjadi basis legitimasi dari pemerintahannya; dan pemberontakan Bangladesh yang melakukan pembantaian massal terbesar di masa damai sebelum akhirnya ditumbangkan. Pada akhirnya, sistem pengawasan yang tertanam kuat di dalam platform digital membuat infrastruktur yang semula digunakan untuk mobilisasi massa seketika berubah fungsi menjadi alat pelacakan dan pemburuan manusia oleh negara.

Rangkaian sejarah ini memperlihatkan bahwa ada tiga cara bagaimana hasil perjuangan rakyat akhirnya direbut oleh pihak lain. Pertama melalui pembajakan oleh militer, di mana angkatan bersenjata menumpangi pemberontakan warga untuk melegalkan kudeta dan perebutan kekuasaan mereka sendiri, mirip dengan skenario di Antananarivo, Kairo, serta Khartoum. Kedua melalui pembajakan pemilu oleh elite lama, yaitu bangkitnya partai-partai politik tradisional yang sempat tenggelam di masa kediktatoran untuk merebut suara masyarakat pasca-revolusi, seperti yang terjadi di Dhaka. Ketiga melalui pembajakan teknokratis, di mana tuntutan antikorupsi dari para demonstran hanya diubah menjadi janji manajemen pemerintahan yang lebih rapi, tanpa menyentuh akar ketimpangan sosial yang ada, contohnya di Kathmandu serta berbagai uji coba serupa di banyak kota dunia.

Ketiga taktik perampasan ini sama-sama memanfaatkan satu kelemahan mendasar: sebuah gerakan massa yang sukses menciptakan momentum perubahan besar, namun tidak memiliki struktur organisasi yang cukup kuat untuk menjaga dan memegang kendali kekuasaan tersebut.

Pada akhirnya, mekanisme penyerapan atau kooptasi tetap menjadi strategi yang paling halus dan berkelanjutan untuk meredam gerakan rakyat. Berbagai LSM, yayasan, dan institusi liberal bekerja dengan cara mengonversi energi pemberontakan massa menjadi deretan proyek, kampanye formal, serta jalur karier profesional. Retorika radikal jalanan dikemas ulang menggunakan jargon-jargon baru seperti inklusi dan resiliensi, sementara para penggerak gerakan yang paling potensial direkrut secara bertahap ke dalam struktur birokrasi yang bertugas mengelola keluhan-keluhan yang dahulu mereka mobilisasi. Siklus pemilu berkala pun berfungsi memanfaatkan amarah generasi muda ini, lalu membuangnya kembali setelah kepentingannya terpenuhi.

Di balik seluruh proses tersebut, kelelahan (burnout) massal mulai mengalir; sebuah kondisi yang bukan sekadar kegagalan psikologis individu, melainkan konsekuensi politik yang sudah terprediksi. Hal ini terjadi akibat ketidakseimbangan sistemik ketika sebuah kelompok inti yang kecil dan tidak terorganisir dipaksa mempertahankan konfrontasi melawan institusi negara serta kreditor global yang solid, hanya dengan modal waktu sukarela dan platform digital sewaan. Sistem kekuasaan modern telah belajar cara bertahan lebih lama dari amarah publik, memprofesionalkan perlawanan, menunggu massa membubarkan diri dari ruang publik, serta mengkriminalisasi kegigihan aksi. Oleh karena itu, apa yang tampak sebagai kelelahan aktivis sesungguhnya merupakan manifestasi riil dari asimetri berkepanjangan antara kekuatan mobilisasi massa dan struktur kekuasaan global.

Dari Pembawa Pesan Menjadi Subjek

Sebelumnya sempat dinyatakan bahwa generasi muda (Gen Z) bukanlah aktor utama yang menggerakkan sejarah, melainkan sekadar pembawa pesan yang menandai rapuhnya cara-cara lama penguasa dalam mempertahankan kepatuhan publik, tanpa mereka sendiri mampu membentuk kekuatan baru sebagai penggantinya. Namun, dinamika dalam dua tahun terakhir telah menyampaikan pesan tersebut dengan eskalasi kekerasan yang tidak terduga oleh siapa pun; ditandai dengan runtuhnya lima pemerintahan, terkepungnya sejumlah rezim, serta perombakan peta politik di Asia Selatan, Balkan, hingga Samudra Hindia oleh generasi yang terlalu muda untuk mengingat era Perang Dingin. Fenomena ini membuktikan bahwa sang pembawa pesan ternyata memiliki kapasitas untuk menghancurkan institusi lamanya sendiri secara total. Kendati demikian, satu hal yang tetap tidak mampu dilakukan oleh sang pembawa pesan adalah menentukan atau mendikte arah balasan politik dari kehancuran yang mereka ciptakan tersebut.

Namun, rangkuman sejarah ini tidak boleh membuat kita putus asa atau bersikap pasrah, sebab di dalamnya terdapat contoh-contoh keberhasilan yang semuanya bergantung pada satu kunci utama. Kasus Sri Lanka memperlihatkan bahwa sebuah pemberontakan bisa membawa kelompok kiri yang teratur untuk memimpin negara, asalkan mereka sudah bersiap diri membangun kekuatan selama setengah abad. Di Serbia, gerakan anak muda sanggup bertahan melawan penguasa selama satu setengah tahun hingga memaksa sang diktator mundur karena mereka memakai sistem rapat pleno yang membagi tugas secara adil, menjaga wilayah pergerakan, dan menolak adanya pemimpin tunggal yang bisa ditarget oleh musuh. Di Amerika Latin, gerakan perempuan membuktikan bahwa protes yang lahir dari masalah kehidupan sehari-hari bisa terus menumpuk kekuatan selama sepuluh tahun hingga berhasil merombak undang-undang dan sudut pandang masyarakat.

Pada akhirnya, semua peristiwa ini membawa kita pada satu pelajaran paling kuno dari gerakan buruh masa lalu yang kini terbukti lagi: aksi spontan di jalanan berfungsi untuk mempertanyakan siapa yang berkuasa, tetapi hanya organisasi yang solid yang bisa memberikan jawaban nyatanya. Gelombang protes massa belakangan ini sudah menuntaskan tugas mereka dengan sangat baik. Mereka berhasil menghapus ilusi bahwa sistem hari ini kokoh atau sah, memaksa masalah utang, iklim, perang, dan penindasan kembali dibahas secara politik, serta membuktikan berulang kali bahwa istana para penguasa sebenarnya rapuh dan kosong di dalam. Mengharapkan gerakan spontan yang tanpa persiapan organisasi untuk melakukan hal yang lebih besar dari itu, sama saja dengan meminta kobaran api untuk mendirikan sebuah bangunan.

Hal yang mendesak untuk dibangun saat ini adalah wadah penghubung yang sesuai dengan wajah asli kelas pekerja modern. Kita membutuhkan sebuah bentuk gerakan yang bisa menyatukan pengemudi ojol dengan sarjana lulusan universitas, buruh pabrik kain dengan programer komputer, serta para pekerja migran dengan mereka yang memilih tinggal di kampung halaman. Gerakan ini harus memiliki dan mengelola infrastruktur digitalnya sendiri, bukan malah menumpang di media sosial milik para pemilik modal yang menjadi lawan mereka. Belajar dari ketahanan rapat pleno mahasiswa dan kelompok perempuan, gerakan baru ini harus bisa mengatur napas perjuangan agar awet bertahun-tahun, serta melihat pemilu hanya sebagai salah satu medan tempur kecil, bukan hasil akhir yang dikejar. Gerakan ini juga harus cerdas dalam menghubungkan perlawanan di dalam negeri dengan jaringan utang luar negeri dan sistem global yang selalu menyelamatkan penguasa lama saat krisis terjadi.

Tidak ada satu generasi pun yang bisa mewujudkan hal ini sendirian, dan tidak ada satu pun generasi yang boleh lepas tangan dari kewajiban ini. Anak muda zaman sekarang sudah melakukan tugas mereka dengan sangat baik sebagai pembawa pesan; mereka berhasil membongkar bobroknya sistem hari ini dan menunjukkan bahwa perubahan besar sedang dimulai. Apakah masa transisi ini akan melahirkan masa depan baru atau justru mengembalikan kenyamanan elite lama, semuanya akan ditentukan oleh apa yang kita bangun dan organisir sekarang – di tahun-tahun yang sunyi di antara jeda protes massal, ketika kamera wartawan sudah menjauh dan algoritma media sosial telah pindah memikirkan tren yang lain.

Sementara itu, lembaran sejarah perlawanan ini belum selesai ditulis, dan babak selanjutnya mungkin akan menjadi yang paling mengguncang dunia. India, yang selama ini adem ayem dari gelombang protes anak muda, kini mulai mengambil langkah pertamanya lewat kemunculan Cockroach Janta Party. Kelompok sindiran ini lahir dari nol hanya dalam beberapa minggu setelah Ketua Mahkamah Agung India menyamakan anak-anak muda pengangguran dengan “kecoak”. Secara mengejutkan, gerakan ini sukses menjaring dua puluh juta pengikut hanya dalam waktu sebulan. Alun-alun Jantar Mantar pun dipenuhi oleh massa yang memakai topeng kecoak sambil membawa buku-buku panduan ujian yang lecek, menuntut menteri pendidikan mundur akibat bocornya soal ujian masuk. Semua ciri khas dari pemberontakan zaman sekarang langsung terlihat di sini: ejekan dari pejabat diubah menjadi kebanggaan kelompok, kekuatan media sosial yang mampu mengalahkan mesin partai politik mana pun, serta akar masalah yang bersumber dari sulitnya mencari pekerjaan formal. Persis seperti kejadian di Bangladesh, masa depan anak muda yang sudah belajar mati-matian bertahun-tahun bisa hancur seketika hanya karena selembar soal ujian yang bocor.

Pertanyaan besar yang tersisa adalah apakah gerakan kecoak ini hanya akan berakhir menjadi meme lucu di internet, dijinakkan oleh penguasa, atau justru mulai membangun organisasi yang solid. Generasi muda terbesar dalam sejarah umat manusia kini sedang melempar tantangan tersebut di medan tempur yang paling sulit, melawan partai penguasa dengan organisasi paling kuat dan rapi yang pernah ada.

Rangkaian pemberontakan ini telah berhasil menggugat kemapanan kekuasaan dengan tingkat kejelasan yang jauh lebih tajam daripada isi manifesto politik mana pun. Namun, solusi atas tantangan tersebut tidak akan pernah lahir secara otomatis dari perbedaan generasi maupun sekadar aksi spontanitas massa. Jawaban nyata atas pengambilalihan kekuasaan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk struktur organisasi yang matang, atau perubahan yang dicita-citakan itu tidak akan pernah terwujud sama sekali.***

Sushovan Dhar adalah anggota dewan editor Alternative Viewpoint

WAWANCARA di bawah ini merupakan adaptasi dari episode kedua Nusantara, sebuah serial tentang sejarah Indonesia yang ditayangkan dalam podcast The Dig dan dipandu oleh Daniel Denvir. Rekaman audio asli mula-mula ditranskripsikan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI), kemudian ditelaah, dikoreksi, dan disunting secara saksama oleh Ismail Al-‘Alam, editor di IndoPROGRESS. Selanjutnya, percakapan tersebut ditulis ulang dalam format jurnalistik untuk meningkatkan kejelasan, koherensi, dan keterbacaan, tanpa mengubah substansi maupun argumen yang disampaikan para pembicara.

Pada bagian sebelumnya, para narasumber menjelaskan bagaimana kolonialisme Belanda membentuk struktur ekonomi dan sosial Hindia Belanda melalui Sistem Tanam Paksa, Politik Liberal, hingga Politik Etis. Kebijakan terakhir ini melahirkan generasi baru kaum terpelajar bumiputra yang memperoleh akses terhadap pendidikan Barat, birokrasi kolonial, dan ruang publik modern. Ironisnya, kelompok yang semula dipersiapkan untuk menopang pemerintahan kolonial justru menjadi pelopor munculnya kesadaran kebangsaan dan gerakan antikolonial.

Dalam episode kedua ini, pembahasan beralih pada kebangkitan politik Indonesia pada awal abad ke-20. Daniel Denvir berbincang dengan Rianne Subijanto, Made Supriatma, dan Farabi Fakih mengenai lahirnya nasionalisme Indonesia, perkembangan politik Islam dan komunisme, serta dinamika politik Hindia Belanda pada dekade-dekade terakhir pemerintahan kolonial Belanda. Percakapan ini mengulas kemunculan organisasi-organisasi modern seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia (PKI), sekaligus memperlihatkan bagaimana berbagai arus politik tersebut saling berinteraksi, bersaing, dan memengaruhi satu sama lain di tengah menguatnya represi kolonial.

Daniel Denvir (DD): Sebelum membahas kemunculan nasionalisme Indonesia, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan yang lebih umum. Bagaimana perubahan sosial, ekonomi, dan politik pada akhir abad ke-19 menciptakan kondisi yang memungkinkan lahirnya gerakan antikolonial modern?

Rianne Subijanto (RS): Salah satu konsekuensi terpenting dari Politik Etis adalah terbukanya ruang yang lebih luas bagi masyarakat bumiputra untuk berorganisasi. Pembatasan terhadap perkumpulan dan rapat umum secara bertahap dilonggarkan sehingga membuka peluang baru bagi partisipasi politik. Masa yang dalam historiografi Indonesia dikenal sebagai Masa Kebangkitan Nasional ini ditandai oleh menjamurnya organisasi politik, perkumpulan sosial, serikat buruh, dan surat kabar pada dekade pertama abad ke-20.

Organisasi-organisasi tersebut mencerminkan berbagai gagasan mengenai nasionalisme. Budi Utomo, yang didirikan pada tahun 1908, pada dasarnya mewakili aspirasi kaum terpelajar Jawa dan berupaya menghidupkan kembali tradisi budaya serta politik Jawa. Sebaliknya, Indische Partij yang didirikan pada tahun 1912 oleh Ernest Douwes Dekker, dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat secara terbuka menyerukan kemerdekaan politik dari pemerintahan kolonial Belanda. Organisasi penting lainnya adalah Insulinde, yang memperoleh dukungan cukup besar dari komunitas Indo-Eropa.

Gerakan buruh juga berkembang dengan sangat pesat. Organisasi seperti Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (VSTP), serikat pekerja kereta api dan trem, menunjukkan bahwa rakyat jajahan mulai membangun organisasi bukan hanya berdasarkan identitas etnis atau daerah, tetapi juga atas dasar kepentingan ekonomi bersama.

Perkembangan ini berlangsung dalam konteks Asia yang lebih luas. Revolusi Xinhai di Tiongkok pada tahun 1911 di bawah kepemimpinan Sun Yat-sen berhasil menggulingkan Dinasti Qing dan menginspirasi komunitas Tionghoa perantauan di seluruh Asia Tenggara. Organisasi-organisasi Tionghoa di Hindia Belanda aktif memobilisasi masyarakat melalui surat kabar dan berbagai perkumpulan, sekaligus memberikan contoh penting bagi para aktivis bumiputra yang semakin memanfaatkan media cetak sebagai sarana pengorganisasian politik.

Budaya cetak kemudian menjadi salah satu penggerak utama nasionalisme Indonesia. Kaum intelektual bumiputra yang sedang tumbuh mendirikan surat kabar, majalah, dan penerbit yang menyebarkan gagasan-gagasan politik baru ke seluruh Nusantara. Salah satu pelopor paling berpengaruh adalah Tirto Adhi Soerjo, yang oleh Pramoedya Ananta Toer dijuluki Sang Pemula. Melalui surat kabar Medan Prijaji, Tirto membangun salah satu pers bumiputra modern pertama di Hindia Belanda. Penulis-penulis lain seperti Mas Marco Kartodikromo dan Haji Misbach juga memanfaatkan jurnalisme dan sastra untuk menyebarkan gagasan antikolonial sekaligus memperkenalkan cara-cara baru dalam membayangkan masyarakat Indonesia.

Salah satu peristiwa yang paling menentukan pada masa ini terjadi pada tahun 1913 ketika Suwardi Suryaningrat—yang kemudian dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara—menerbitkan esainya yang terkenal, Als Ik Eens Nederlander Was (“Seandainya Aku Seorang Belanda”). Ditulis dalam bahasa Belanda sebagai sebuah satire yang tajam, esai tersebut mempertanyakan bagaimana pemerintah kolonial dapat mengharapkan rakyat jajahannya merayakan kemerdekaan Belanda sementara mereka sendiri masih hidup di bawah penjajahan.

Esai tersebut menjadi jauh lebih berpengaruh setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Sebagaimana dikemukakan antropolog James Siegel, penerjemahan kata ganti orang pertama ik menjadi saya memungkinkan pembaca bumiputra membayangkan dirinya sebagai subjek politik yang aktif, bukan sekadar objek kolonial yang pasif. Dari “aku” kemudian lahir “kita”, sebuah kesadaran kolektif yang mendorong tumbuhnya identitas politik baru dan menghidupkan apa yang oleh para sezaman disebut sebagai zaman bergerak.

Tulisan tersebut memancing reaksi keras dari pemerintah kolonial. Suwardi, bersama dr. Cipto Mangunkusumo dan Ernest Douwes Dekker—yang kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai—dibuang oleh pemerintah Belanda. Ironisnya, tindakan represif tersebut justru memperluas pengaruh gagasan mereka. Ki Hadjar Dewantara bahkan kemudian menerjemahkan lagu The Internationale ke dalam bahasa Melayu, sebuah contoh yang menunjukkan semakin eratnya pertukaran gagasan antara nasionalisme, sosialisme, dan gerakan antikolonial pada masa itu.

Organisasi lain yang mengalami perkembangan sangat penting adalah Sarekat Islam. Berbeda dengan anggapan umum bahwa organisasi ini didirikan oleh H.O.S. Tjokroaminoto, asal-usulnya sebenarnya dapat ditelusuri pada Sarekat Dagang Islam, sebuah perkumpulan pedagang batik Muslim yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta dengan dukungan penting dari Tirto Adhi Soerjo. Pada awalnya organisasi ini bertujuan memperkuat posisi pedagang Muslim bumiputra dalam menghadapi persaingan perdagangan yang semakin ketat. Namun, dalam waktu singkat organisasi tersebut berkembang melampaui tujuan ekonominya.

Di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto, Sarekat Islam menjelma menjadi organisasi massa terbesar di Hindia Belanda. Sambil tetap mempertahankan identitas Islamnya, organisasi ini semakin menonjolkan agenda politik antikolonial dan berhasil memperoleh dukungan yang jauh melampaui Pulau Jawa. Basis anggotanya terutama berasal dari kalangan wong cilik, yaitu rakyat biasa yang tidak berasal dari kalangan aristokrat. Karena itu, Sarekat Islam mampu mengorganisasi kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya hampir tidak tersentuh oleh politik modern.

Pada saat yang sama, gerakan ini masih mempertahankan unsur-unsur penting budaya politik Jawa yang lebih tua. Banyak pengikutnya memandang Tjokroaminoto sebagai seorang Ratu Adil, sosok pemimpin yang dinubuatkan akan membebaskan masyarakat dari ketidakadilan. Dengan demikian, Sarekat Islam memadukan bentuk mobilisasi politik modern dengan tradisi mesianistik yang telah lama mengakar di Jawa, sebagaimana juga tampak dalam gerakan-gerakan populer seperti Saminisme. Baru pada dekade 1920-an politik Indonesia mulai bergerak menuju bentuk organisasi yang lebih terlembaga dan lebih jelas batas-batas ideologinya.

Made Supriatma (MS): Budaya cetak layak mendapat perhatian yang lebih besar. Sebagian besar industri penerbitan awal di Hindia Belanda justru dipelopori oleh komunitas Tionghoa. Surat kabar, novel, dan percetakan yang mereka dirikan telah berkembang jauh sebelum lembaga-lembaga kolonial seperti Balai Pustaka memainkan peran penting.

Pramoedya Ananta Toer menegaskan hal ini dalam kajiannya mengenai sastra Melayu-Tionghoa awal. Berbeda dengan sejarah sastra kolonial yang menempatkan Balai Pustaka sebagai titik awal sastra Indonesia modern, Pramoedya berpendapat bahwa tradisi sastra modern sesungguhnya telah tumbuh lebih dahulu melalui dunia penerbitan yang dibangun oleh para penulis dan pengusaha Tionghoa.

Yang tidak kalah penting adalah bahasa yang mereka gunakan. Alih-alih menerbitkan karya dalam bahasa Jawa—bahasa kelompok etnis terbesar di Nusantara—mereka memilih bahasa Melayu Rendah, lingua franca perdagangan di seluruh kepulauan. Pilihan ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan nasionalisme Indonesia. Ketika Ki Hadjar Dewantara menerjemahkan esai “Als Ik Eens Nederlander Was”, ia tidak menerjemahkannya ke dalam bahasa Jawa, melainkan ke dalam bahasa Melayu sehingga dapat dibaca oleh masyarakat lintas etnis.

Pada masa itu, bahasa Melayu telah menjadi bahasa perdagangan, jurnalisme, pendidikan, dan komunikasi sehari-hari di banyak wilayah Nusantara. Para penerbit Tionghoa memainkan peran sentral dalam membangun ruang bahasa bersama ini, sehingga masyarakat dari berbagai daerah dapat berkomunikasi melalui satu bahasa yang sama, bukan hanya melalui bahasa-bahasa lokal.

Periode ini juga ditandai oleh pesatnya pertumbuhan sekolah-sekolah swasta dan apa yang disebut sebagai wilde scholen atau “sekolah liar”, yaitu sekolah yang beroperasi di luar pengawasan resmi pemerintah kolonial. Bersama dengan penerbitan independen dan apa yang pada masa itu sering disebut sebagai bacaan liar, lembaga-lembaga ini menciptakan ruang intelektual yang berada di luar kendali langsung negara kolonial.

Semaun kemudian menyebut masa ini sebagai zaman bergerak, sebuah istilah yang kelak dipopulerkan oleh sejarawan Takashi Shiraishi sebagai judul karya monumentalnya tentang nasionalisme Indonesia awal. Ini adalah masa ketika rakyat biasa mulai mengorganisasi diri di luar struktur desa tradisional. Para petani berhimpun sebagai petani, buruh kereta api sebagai buruh kereta api, tukang sepatu sebagai tukang sepatu. Identitas sosial secara perlahan tidak lagi ditentukan oleh asal-usul daerah atau status aristokrat, melainkan oleh pekerjaan, gagasan politik, dan kepentingan sosial bersama.

Yang paling menarik, komunisme dan Islam sering kali dibicarakan dalam ruang politik yang sama. Batas-batas antarideologi masih sangat cair. Banyak orang meyakini bahwa perubahan besar dalam masyarakat sudah di ambang pintu. Justru rasa optimisme dan harapan kolektif inilah—lebih daripada ideologi tertentu—yang membuat pemerintah kolonial Belanda merasa sangat khawatir.

DD: Pada tahun 1914, sosialis Belanda Henk Sneevliet mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV), organisasi yang kemudian berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketika itu, Sneevliet merupakan anggota Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda sekaligus partai sosialis terbesar di Negeri Belanda. Siapakah sebenarnya Sneevliet, dan bagaimana sikap SDAP terhadap kolonialisme Belanda serta hak bangsa-bangsa jajahan untuk menentukan nasib sendiri?

RS: Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu memahami terlebih dahulu pandangan politik sosialisme Eropa pada masa tersebut. SDAP berafiliasi dengan Second International. Seperti banyak gerakan sosialis Eropa lainnya, partai ini umumnya tidak memandang kolonialisme sebagai persoalan politik yang mendasar. Banyak kaum sosialis Eropa menerima gagasan tentang “tahapan” perkembangan sejarah. Mereka percaya bahwa kolonialisme, betapapun eksploitatifnya, akan memodernisasi masyarakat jajahan, melahirkan kapitalisme, dan pada akhirnya menciptakan kelas pekerja industri yang mampu membangun sosialisme.

Dengan kata lain, banyak kaum sosial demokrat menganggap kolonialisme sebagai tahap sejarah yang memang disesalkan, tetapi tetap diperlukan. Mereka mengkritik berbagai penyalahgunaan dalam praktik kolonial, namun tidak mempertanyakan proyek kolonial itu sendiri.

Gerakan sosialis di Hindia Belanda pada awalnya juga mencerminkan asumsi tersebut. Kaum sosialis Eropa merupakan kelompok kecil yang umumnya berorganisasi melalui SDAP atau serikat-serikat pekerja berdasarkan profesi, seperti organisasi guru, serikat buruh kereta api, dan serikat pegawai angkatan laut. Yang penting dicatat, organisasi-organisasi ini hampir sepenuhnya diperuntukkan bagi orang Eropa. Orang Indonesia pribumi, bahkan sering kali orang Indo-Eropa, tidak diperbolehkan menjadi anggota.

Pada awalnya Sneevliet juga berasal dari lingkungan politik seperti ini. Namun ia semakin tidak puas terhadap sikap SDAP yang moderat dan reformis. Setelah pindah ke Hindia Belanda, ia bergabung dengan Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (VSTP), serikat buruh kereta api dan trem yang berkedudukan di Semarang. Berbeda dengan kebanyakan serikat buruh Eropa, VSTP menerima anggota dari kalangan pribumi sehingga menjadi salah satu dari sedikit organisasi tempat orang Eropa dan Indonesia dapat berorganisasi bersama.

Semarang kemudian berkembang menjadi salah satu pusat utama politik radikal di Hindia Belanda. Melalui VSTP, Sneevliet naik menjadi salah satu pemimpin serikat dan bergabung dalam dewan redaksi surat kabar De Volharding. Karena meyakini bahwa SDAP tidak mampu menentang kolonialisme secara mendasar, pada 9 Mei 1914 ia bersama sekitar tiga puluh sosialis Eropa lainnya mendirikan ISDV. Meskipun pada awalnya anggotanya hampir seluruhnya orang Eropa, organisasi ini mengambil posisi yang jauh lebih radikal dan secara tegas bersifat antikolonial dibandingkan SDAP.

Namun, kontribusi terpenting Sneevliet bukanlah pada tingkat ideologi, melainkan organisasi. Ia secara aktif merekrut para aktivis pribumi ke dalam gerakan sosialis. Salah satu di antaranya adalah Semaun yang bergabung dengan VSTP ketika masih remaja dan kemudian menjadi salah seorang pemimpin utama komunisme Indonesia. Sneevliet juga mendorong aktivis-aktivis pribumi lainnya untuk bergabung dengan ISDV, sehingga meletakkan dasar bagi sebuah gerakan yang pada akhirnya akan dipimpin oleh orang Indonesia sendiri.

Revolusi Rusia tahun 1917 mempercepat proses tersebut secara dramatis. Kabar kemenangan Bolshevik membangkitkan semangat para aktivis antikolonial di berbagai belahan dunia. Terinspirasi oleh revolusi itu, Sneevliet menulis artikel berjudul Zegepraal (“Kemenangan”), yang membandingkan runtuhnya Tsarisme di Rusia dengan kemungkinan berakhirnya kekuasaan kolonial di Hindia Belanda.

Pemerintah kolonial kemudian menuntut Sneevliet ke pengadilan. Dalam persidangan itu ia menyampaikan pidato pembelaan selama sembilan jam. Salah seorang yang mendengarkan pidato tersebut dari ruang sidang adalah Darsono, yang kemudian mengakui bahwa pidato itu sangat memengaruhi pandangan politiknya. Tidak lama kemudian, Darsono bergabung dengan ISDV.

Pada akhirnya, Sneevliet diusir dari Hindia Belanda dan kembali ke Eropa. Di sana ia kemudian aktif dalam Communist International (Komintern). Tokoh-tokoh sosialis Belanda lainnya, seperti Adolf Baars, juga dideportasi. Akibatnya, kepemimpinan ISDV semakin beralih ke tangan para aktivis Indonesia.

Tokoh-tokoh seperti Semaun dan Darsono mewakili generasi baru pemimpin sosialis pribumi. Meskipun banyak di antara mereka berasal dari kalangan terdidik atau keluarga priyayi, mereka memilih mengabdikan diri untuk mengorganisasi kaum buruh dan rakyat biasa. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa gerakan sosialis di Indonesia bukan sekadar impor dari Eropa, melainkan dengan cepat diubah dan dibentuk kembali oleh para aktivis Indonesia sendiri.

Perkembangan penting lainnya terjadi pada tahun 1918 ketika Darsono dan Semaun mengambil alih surat kabar Sinar Djawa dan mengubah namanya menjadi Sinar Hindia. Sebagaimana surat kabar nasionalis sebelumnya, media ini menjadi instrumen utama pendidikan politik dan pengorganisasian massa. Namun terdapat satu perbedaan penting. Jika generasi pertama jurnalis kemudian menjadi aktivis politik, maka generasi ini justru terdiri atas para aktivis yang dengan sengaja menjadi jurnalis karena memandang surat kabar sebagai senjata yang sangat penting dalam perjuangan melawan kolonialisme.

Ciri khas lain dari periode ini adalah hubungan yang sangat cair antarlembaga politik. Sebagaimana dicatat oleh Ruth McVey, partai-partai pada masa itu lebih menyerupai gerakan sosial yang luas daripada organisasi elektoral modern. Para aktivis kerap menduduki posisi kepemimpinan di beberapa organisasi sekaligus. Semaun, misalnya, memimpin VSTP sekaligus aktif di ISDV dan Sarekat Islam. Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antarkekuatan politik dalam lanskap politik Indonesia yang sedang tumbuh.

MS: Yang paling menonjol bagi saya adalah kemampuan para organisator sosialis awal dalam menemukan dan mendidik kader-kader muda. Banyak tokoh yang kelak menjadi pemimpin revolusi mulai terlibat dalam politik pada usia yang sangat muda. Penekanan pada pendidikan politik dan pembentukan kader menjadi salah satu ciri utama gerakan kiri pada masa awal.

Pada saat yang sama, perkembangan ini tidak dapat dipahami hanya dalam konteks Indonesia. Dekade 1910-an merupakan periode pergolakan global yang sangat besar. Revolusi Tiongkok tahun 1911, Perang Dunia Pertama, dan Revolusi Rusia mengubah cara berpikir politik di Asia, Amerika Latin, dan berbagai wilayah lain. Gagasan-gagasan baru tentang politik massa, kedaulatan rakyat, dan revolusi sosial beredar melintasi batas negara serta menginspirasi berbagai gerakan di dunia kolonial.

Perang Dunia Pertama memiliki arti yang sangat penting karena menghancurkan keyakinan lama tentang superioritas Eropa. Perang tersebut menunjukkan bahwa tatanan internasional yang ada bukanlah sesuatu yang tetap dan tak tergoyahkan. Kesadaran ini mendorong para aktivis antikolonial untuk membayangkan kemungkinan-kemungkinan politik yang baru.

RS: Ada satu hal terakhir mengenai Sneevliet yang perlu ditekankan. Sebelum kedatangannya, sebagian besar kaum sosialis Eropa di Hindia Belanda tidak memiliki minat untuk mengorganisasi penduduk pribumi. Mereka meragukan bahwa rakyat jajahan memiliki pendidikan ataupun kapasitas politik untuk menjadi pelaku perubahan sosial. Tuntutan kemerdekaan segera pun dianggap tidak realistis.

Sneevliet memutuskan hubungan secara tegas dengan pandangan tersebut. Ia percaya bahwa bangsa Indonesia harus mengorganisasi dirinya sendiri, memimpin gerakannya sendiri, dan menentukan masa depan politiknya sendiri. Dalam pengertian itu, warisan terbesarnya bukan semata-mata memperkenalkan gagasan sosialisme, melainkan membantu menciptakan kondisi-kondisi organisatoris yang memungkinkan para pemimpin Indonesia muncul dan pada akhirnya mengambil alih kepemimpinan gerakan tersebut.

Represi Kolonial dan Dinamika Politik Islam pada Masa Hindia Belanda

DD: Selama masa Politik Etis, pemerintah kolonial Belanda berusaha menjaga keseimbangan yang rapuh. Di satu sisi, mereka memperkenalkan berbagai reformasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi serta membuka ruang partisipasi politik yang terbatas. Namun di sisi lain, mereka semakin mengandalkan pengawasan, kepolisian, dan tindakan represif untuk membendung gerakan-gerakan politik yang justru lahir dari reformasi tersebut. Bagaimana pemerintah kolonial mengelola kontradiksi ini?

RS: Dalam banyak hal, pemerintah kolonial Belanda akhirnya menyesali keterbukaan yang diciptakan oleh Politik Etis. Apa yang semula dipromosikan sebagai program reformasi kolonial justru menghasilkan konsekuensi yang tidak pernah mereka bayangkan maupun inginkan. Ketika organisasi-organisasi pribumi bermunculan dan gerakan nasionalis, Islam, serta sosialis berkembang pesat sepanjang dekade 1910-an dan 1920-an, negara kolonial beralih secara tegas menuju politik represi.

Perubahan ini dijalankan atas nama rust en orde—”ketertiban dan keamanan”. Di seluruh Hindia Belanda, pemerintah kolonial memperluas aparat kepolisian dan intelijen, sekaligus mengeluarkan berbagai peraturan baru untuk mengawasi aktivitas politik. Hak berkumpul dan berserikat yang sebelumnya sedikit dilonggarkan melalui Politik Etis perlahan kembali dibatasi.

Sasaran utama kebijakan ini adalah organisasi-organisasi yang berkaitan dengan gerakan kiri yang sedang berkembang. Pemerintah mengawasi rapat umum, penerbitan politik, organisasi buruh, hingga sekolah-sekolah independen. Karena para aktivis radikal sangat bergantung pada komunikasi dan pendidikan rakyat, kegiatan-kegiatan tersebut semakin dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban umum.

Salah satu contohnya adalah pembatasan rapat umum pada awal 1920-an, terutama setelah Semaun memimpin pemogokan besar buruh kereta api dan kemudian dipaksa menjalani pengasingan. Pemerintah kolonial melarang berbagai pertemuan massa dan kemudian menetapkan bahwa hanya mereka yang berusia minimal delapan belas tahun yang boleh menghadiri rapat politik. Dalam praktiknya, aturan ini menjadi alat represi yang sewenang-wenang. Sebagian besar penduduk pribumi tidak memiliki akta kelahiran ataupun kartu identitas, sehingga usia mereka tidak dapat diverifikasi. Polisi cukup menyatakan bahwa seseorang tampak terlalu muda untuk melarangnya mengikuti rapat.

Pendidikan juga menjadi arena pengendalian kolonial. Meskipun Wilde Scholen Ordonnantie (Ordonansi Sekolah Liar) baru diberlakukan pada tahun 1932 setelah penumpasan gerakan komunis, pembatasan terhadap sekolah-sekolah independen sebenarnya telah dimulai jauh sebelumnya. Organisasi-organisasi nasionalis dan sosialis mendirikan lembaga pendidikan sendiri karena akses terhadap pendidikan kolonial masih sangat terbatas. Hingga sekitar tahun 1930, hanya sebagian kecil anak-anak pribumi yang bersekolah di lembaga pendidikan Belanda, sementara tingkat melek huruf di kalangan masyarakat Jawa masih sangat rendah.

Pemerintah kolonial juga memperketat pengawasan terhadap pers dengan memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyensor penerbitan dan menyita peralatan percetakan. Atas nama menjaga “ketertiban dan keamanan”, Belanda secara bertahap mempersempit ruang bagi masyarakat sipil, diskusi publik, dan organisasi politik.

MS: Masa ini juga menandai lahirnya negara keamanan kolonial dalam bentuk modern. Perluasan lembaga kepolisian dan intelijen menjadi instrumen utama untuk mengawasi organisasi politik sekaligus mengendalikan peredaran gagasan.

Salah satu perhatian utama pemerintah kolonial adalah apa yang mereka sebut sebagai bacaan liar, yaitu berbagai penerbitan independen yang beredar di luar pengawasan resmi pemerintah. Untuk menandingi berkembangnya literatur radikal tersebut, pemerintah memperkuat Balai Pustaka, lembaga penerbitan resmi yang didirikan pada tahun 1917.

Balai Pustaka menerbitkan novel, buku pelajaran, dan karya sastra dari banyak penulis Indonesia berbakat. Namun, kebijakan editorialnya secara sengaja menghindari tema-tema politik yang eksplisit. Sebaliknya, penerbit ini lebih menekankan pendidikan moral dan persoalan sosial, seperti kawin paksa, konflik antargenerasi, serta ketegangan antara adat dan kehidupan modern.

Dari sudut pandang pemerintah kolonial, strategi ini dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian masyarakat terdidik dari bacaan-bacaan politik yang radikal menuju karya-karya yang dianggap aman secara sosial maupun politik. Ironisnya, setelah Indonesia merdeka, sejarah sastra Indonesia sering menempatkan Balai Pustaka sebagai titik awal sastra modern, sementara tradisi penerbitan Melayu-Tionghoa dan surat kabar nasionalis yang jauh lebih awal serta lebih dinamis secara politik justru sering terabaikan.

Tujuan besarnya cukup jelas: membatasi akses masyarakat terhadap penafsiran alternatif mengenai masyarakat kolonial sekaligus memperkuat legitimasi tatanan politik yang sedang berkuasa.

DD: Sebelum beralih kepada gerakan komunis pada dekade 1920-an, ada baiknya kita membahas satu arus besar lain yang sangat membentuk politik Indonesia pada masa itu, yaitu Islam. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, gagasan-gagasan pembaruan Islam dari Timur Tengah menyebar ke seluruh Nusantara. Arus ini menantang praktik-praktik Islam Jawa yang lebih lama sekaligus menginspirasi lahirnya berbagai gerakan pendidikan dan pembaruan sosial. Pada saat yang sama, para ulama tradisional mempertahankan praktik-praktik keagamaan yang berakar pada jaringan pesantren dan tradisi Islam lokal.

Perkembangan tersebut pada akhirnya melahirkan dua organisasi Islam paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia: Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama (NU) yang berdiri pada tahun 1926. Bagaimana kedua organisasi ini lahir? Apa yang membedakan pandangan keagamaan mereka? Dan kelompok-kelompok sosial seperti apa yang mereka wakili?

MS: Muhammadiyah lahir sebagai bagian dari arus modernisme Islam yang berkembang secara global. Pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, menempuh pendidikan di Mekkah dan di sana ia bersentuhan dengan gagasan-gagasan pembaruan Islam yang dipengaruhi para pemikir Muslim dari Mesir dan kawasan Timur Tengah lainnya. Setelah kembali ke Yogyakarta, ia menghadapi dua tantangan sekaligus: pesatnya aktivitas misi Kristen di bawah pemerintahan kolonial serta kebutuhan untuk melakukan pembaruan terhadap masyarakat Islam dari dalam.

Muhammadiyah berupaya memperkuat Islam melalui modernisasi pendidikan dan organisasi keagamaan. Dengan mengadopsi sebagian model kelembagaan modern, organisasi ini mendirikan sekolah, rumah sakit, klinik, dan berbagai lembaga sosial di berbagai wilayah Nusantara. Pendidikan dan pelayanan sosial menjadi bidang utama kegiatannya, sehingga dalam perkembangannya Muhammadiyah tumbuh menjadi salah satu organisasi Islam modern terbesar di dunia.

Dalam bidang politik, Muhammadiyah pada umumnya menghindari keterlibatan langsung dalam politik kepartaian. Organisasi ini berusaha mempertahankan kemandirian kelembagaannya sambil tetap bekerja sama dengan pemerintah apabila hal tersebut mendukung misi pendidikan dan pelayanan sosialnya.

Nahdlatul Ulama, yang didirikan pada tahun 1926, lahir dari tradisi intelektual yang berbeda. Para pendirinya merupakan para kiai yang berakar kuat dalam tradisi pesantren. Mereka berupaya mempertahankan tradisi keilmuan Sunni dan praktik-praktik keagamaan lokal yang semakin sering dikritik oleh kalangan modernis sebagai bid’ah.

Perdebatan tersebut banyak berkaitan dengan praktik keagamaan sehari-hari. Kaum modernis mendorong bentuk-bentuk ibadah yang lebih sederhana dan menolak berbagai ritual seperti tahlilan pada hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, atau keseratus setelah seseorang meninggal dunia. Sebaliknya, para ulama tradisional mempertahankan praktik-praktik tersebut sebagai bagian yang sah dari tradisi Islam Indonesia.

Karena itu, NU berkembang sebagai jaringan pesantren yang luas, bukan sebagai organisasi modern yang sangat tersentralisasi. Para kiai menempati posisi yang sangat berpengaruh dalam masyarakat desa. Selain menjadi ulama dan pendidik, banyak di antara mereka juga merupakan pemilik tanah, sementara pesantren berfungsi sekaligus sebagai lembaga pendidikan dan pusat otoritas sosial di tingkat lokal.

Para santri umumnya tinggal di pesantren, mempelajari kitab-kitab klasik Islam yang dikenal sebagai kitab kuning, sekaligus membantu pekerjaan pertanian pada siang hari. Setelah menyelesaikan pendidikan di bawah seorang kiai, banyak santri melanjutkan belajar kepada kiai lain yang memiliki keahlian dalam cabang ilmu yang berbeda. Dari proses inilah terbentuk jaringan pesantren yang sangat luas di Jawa maupun daerah-daerah lain.

Berbeda dengan Muhammadiyah yang relatif terpusat, NU berkembang sebagai federasi longgar para kiai yang masing-masing memiliki tingkat otoritas dan basis pengikut yang berbeda-beda. Ada yang hanya membina puluhan santri, tetapi ada pula yang memiliki puluhan ribu pengikut. Karakter yang terdesentralisasi ini tetap menjadi salah satu ciri khas NU hingga sekarang.

Pada periode ini, pembedaan antara kelompok santri dan abangan juga semakin penting. Istilah abangan umumnya merujuk kepada orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim, tetapi tidak secara konsisten menjalankan kewajiban-kewajiban ibadah seperti salat lima waktu, puasa Ramadan, ataupun zakat. Banyak di antara mereka masih mempertahankan praktik-praktik yang dipengaruhi tradisi Jawa lama, warisan Hindu-Buddha, maupun kepercayaan lokal.

Sebelum gelombang Islamisasi yang menguat pada akhir abad ke-20, terutama pada masa Orde Baru, komunitas abangan merupakan bagian yang sangat besar dari masyarakat Jawa. Kehadiran mereka menunjukkan betapa beragamnya praktik keagamaan dalam Islam Indonesia jauh sebelum kemerdekaan.

DD: Meskipun Islam politik dan komunisme pada akhirnya menjadi dua kekuatan yang saling bermusuhan di Indonesia, hubungan keduanya pada dekade 1910-an hingga awal 1920-an jauh lebih cair. Beberapa tokoh penting, termasuk Haji Misbach, bahkan berpendapat bahwa Islam dan komunisme bukan saja dapat dipadukan, tetapi juga saling menguatkan. Dalam banyak hal, ini merupakan salah satu momen paling unik dalam sejarah politik Indonesia, ketika Islam dan komunisme dapat dibicarakan dalam satu tarikan napas.

RS: Untuk memahami titik temu tersebut, kita perlu membedakan beberapa cara memandang Islam pada masa kolonial. Sebelumnya kita telah membahas perbedaan antara santri dan abangan, serta antara Islam modernis dan Islam tradisional. Namun, ada satu pembedaan lain yang tidak kalah penting, yaitu klasifikasi yang dibuat oleh pemerintah kolonial sendiri antara “Islam politik” dan “Islam nonpolitik”.

Pembedaan ini sebagian besar dirumuskan oleh orientalis sekaligus penasihat pemerintah kolonial Belanda, Christiaan Snouck Hurgronje. Menurutnya, pemerintah kolonial sebaiknya membiarkan Islam berkembang sebagai agama, tetapi harus menindaknya ketika Islam berubah menjadi kekuatan politik yang mampu menantang kekuasaan Belanda. Dengan demikian, konsep ini memiliki tujuan yang sangat praktis, yakni membedakan bentuk-bentuk Islam yang dianggap tidak berbahaya dari bentuk-bentuk Islam yang dipandang mengancam negara kolonial.

Sayangnya, kerangka kolonial ini juga menutupi keragaman pemikiran politik yang sesungguhnya berkembang dalam Islam Indonesia. Berbagai tokoh Muslim mengembangkan pandangan yang berbeda, bahkan saling bersaing, mengenai hubungan antara Islam dan sosialisme.

Salah satu arus penting adalah sosialisme Islam yang terutama dikembangkan oleh H.O.S. Tjokroaminoto. Dalam bukunya Islam dan Sosialisme, Tjokroaminoto berpendapat bahwa prinsip-prinsip etis sosialisme pada dasarnya telah terkandung dalam ajaran Islam. Menurutnya, umat Islam tidak perlu meminjam doktrin sosialisme dari Eropa karena Islam sendiri telah menawarkan tatanan sosial yang adil berdasarkan persamaan dan tanggung jawab bersama.

Arus lain berkembang melalui tokoh-tokoh seperti Haji Misbach, Semaun, Tan Malaka, dan sejumlah intelektual pembaru yang terkait dengan jaringan sekolah Sumatra Thawalib. Berbeda dengan Tjokroaminoto yang menurunkan sosialisme dari Islam, mereka berusaha membangun sintesis yang sejati antara Islam dan komunisme. Tujuan mereka bukan menempatkan salah satunya di bawah yang lain, melainkan menunjukkan bahwa keduanya dapat bersama-sama menjadi kekuatan dalam perjuangan melawan kolonialisme dan kapitalisme.

Tan Malaka mengemukakan pandangan ini secara sangat kuat setelah menjalani pengasingan dari Hindia Belanda. Dalam Kongres Keempat Komunis Internasional (Komintern) pada tahun 1922, ia mengkritik pandangan sejumlah revolusioner Eropa, termasuk Lenin, yang menganggap gerakan komunis perlu menjaga jarak dari Pan-Islamisme. Tan Malaka berpendapat bahwa pandangan tersebut mengabaikan kenyataan dunia kolonial, di mana sebagian besar buruh dan petani juga merupakan umat Islam.

Intervensi Tan Malaka merupakan sumbangan intelektual yang penting. Ia menegaskan bahwa Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teologi atau fikih, melainkan juga harus dipahami melalui kondisi material masyarakat kolonial. Eksploitasi kolonial, hubungan kelas, dan perkembangan kapitalisme tidak dapat dipisahkan dari pengalaman hidup masyarakat Muslim. Karena itu, memahami Islam berarti juga memahami kondisi sosial-ekonomi tempat umat Islam hidup.

Perdebatan ini memperlihatkan betapa kaya dan majunya pemikiran politik Indonesia pada masa tersebut. Namun karena pemerintah kolonial mengelompokkan berbagai arus itu ke dalam satu kategori besar yang disebut “Islam politik”, keragaman intelektual tersebut sering kali luput dari perhatian.

Pada saat yang sama, ketegangan di dalam Sarekat Islam terus meningkat. Tjokroaminoto semakin khawatir bahwa para aktivis sosialis dan komunis memperoleh pengaruh yang semakin besar di dalam organisasi. Sebagai respons, ia memberlakukan kebijakan partijdiscipline atau disiplin partai, yang melarang anggota Sarekat Islam merangkap keanggotaan dalam organisasi komunis.

Konflik tersebut semakin tajam karena berbagai persoalan internal. Tjokroaminoto sendiri menghadapi tuduhan penyalahgunaan keuangan, sementara surat kabar komunis secara terbuka mengkritiknya. Kritik-kritik tersebut mengikis wibawa Tjokroaminoto yang sebelumnya hampir dipandang sebagai seorang Ratu Adil. Hubungan yang semula sangat bertumpu pada kharisma pemimpin perlahan berubah menjadi persaingan politik yang terbuka.

Perselisihan itu akhirnya melahirkan perpecahan resmi di tubuh Sarekat Islam. Organisasi tersebut terbelah menjadi Sarekat Islam “Putih” dan Sarekat Islam “Merah”. Kelompok radikal kemudian membentuk Sarekat Rakyat. Pergantian nama ini mencerminkan perubahan ideologis yang penting. Mereka tidak lagi mengorganisasi rakyat semata-mata atas nama Islam, melainkan berupaya mewakili seluruh kaum tertindas tanpa memandang agama, etnis, maupun latar belakang sosial.

Bagi saya, inilah salah satu eksperimen politik paling menarik pada masa tersebut. Pertemuan antara Islam dan komunisme melahirkan bahasa politik tentang demokrasi, persamaan, dan emansipasi rakyat yang melampaui batas-batas identitas komunal.

MS: Perkembangan Sarekat Islam memang sangat menarik. Organisasi ini bermula sebagai Sarekat Dagang Islam, sebuah perkumpulan yang didirikan untuk melindungi kepentingan para pedagang Muslim. Di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto, organisasi tersebut berkembang menjadi gerakan massa antikolonial sebelum akhirnya terpecah ke dalam berbagai kubu politik.

Seiring semakin radikalnya gerakan ini, banyak pendukung awal dari kalangan pedagang mulai menarik diri. Basis sosial Sarekat Islam bergeser secara nyata ke kalangan rakyat biasa—buruh, petani, dan kaum miskin perkotaan—yang semakin melihat Sarekat Islam bukan sekadar organisasi keagamaan, melainkan wadah untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Transformasi inilah yang mungkin menjadi pencapaian sejarah terbesar Sarekat Islam. Bagi begitu banyak rakyat pribumi, Sarekat Islam merupakan organisasi pertama yang mengajarkan bahwa mereka memiliki hak, martabat, dan suara politik sebagai suatu kolektivitas. Dalam pengertian tersebut, Sarekat Islam berhasil menciptakan salah satu gerakan politik massa pertama yang benar-benar berakar di masyarakat Hindia Belanda.

Lintasan perkembangannya juga berbeda dengan organisasi seperti Muhammadiyah. Jika Muhammadiyah memusatkan perhatian pada pembangunan lembaga pendidikan dan pelayanan sosial, Sarekat Islam berkembang menjadi kendaraan mobilisasi politik langsung di kalangan rakyat biasa, sehingga mengubah secara mendasar watak perjuangan antikolonial di Indonesia.

DD: Menjelang pertengahan 1910-an, politik anti-kolonial di Hindia Belanda memasuki fase baru ketika sosialisme dan komunisme mulai berkembang pesat berdampingan dengan nasionalisme dan Islam politik. Berdirinya Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) memperkenalkan gagasan-gagasan Marxis ke Hindia Belanda, sementara peristiwa-peristiwa global—terutama Revolusi Rusia—menunjukkan bahwa gerakan revolusioner mampu menggulingkan tatanan politik yang telah lama mengakar. Dalam kurun satu dekade berikutnya, komunisme berkembang dari sebuah organisasi kecil yang didominasi sosialis Belanda menjadi gerakan massa Indonesia yang berakar di kalangan buruh, petani, guru, jurnalis, dan pemuda. Pertumbuhannya tidak hanya ditopang oleh para pemimpin karismatik, tetapi juga oleh kerja-kerja pengorganisasian akar rumput, surat kabar, sekolah, dan pendidikan politik rakyat, yang mengubah perlawanan anti-kolonial menjadi salah satu gerakan sosial paling dinamis di Asia Tenggara pada masa kolonial.

ISDV yang didirikan pada 1914 kemudian berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Bagaimana proses transformasi itu terjadi? Dan bagaimana komunisme Indonesia dapat tumbuh menjadi gerakan massa yang begitu kuat pada dekade 1920-an?

RS: ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereeniging) didirikan pada 9 Mei 1914 oleh sosialis Belanda, Henk Sneevliet, yang merasa kecewa terhadap orientasi reformis Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Berbeda dengan sebagian besar sosialis Belanda di Hindia, Sneevliet meyakini bahwa perjuangan sosialisme harus dilakukan dengan mengorganisasi rakyat Indonesia, bukan membatasi aktivitas politik hanya di kalangan orang Eropa. Pandangan ini merupakan penyimpangan mendasar dari sikap dominan Internasionale Kedua, yang umumnya menganggap kolonialisme sebagai tahap historis yang diperlukan sebelum sosialisme dapat terwujud.

Setelah tiba di Hindia Belanda, Sneevliet bergabung dengan Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (VSTP), serikat buruh kereta api dan trem yang berpusat di Semarang. Berbeda dengan sebagian besar serikat buruh Eropa, VSTP menerima anggota bumiputra. Melalui organisasi inilah Sneevliet merekrut kader-kader yang kelak menjadi tokoh utama komunisme Indonesia, termasuk Semaun yang bergabung ketika masih remaja. Bersama sejumlah sosialis radikal Belanda lainnya, ia kemudian mendirikan ISDV yang mengusung program revolusioner dan anti-kolonial jauh lebih tegas dibandingkan SDAP.

Revolusi Rusia 1917 mempercepat perkembangan gerakan ini secara dramatis. Setelah menulis artikel berjudul Zegepraal (“Kemenangan”) yang memuji keberhasilan Bolshevik, Sneevliet ditangkap dan akhirnya diusir dari Hindia Belanda. Namun, pidato pembelaannya di pengadilan justru menginspirasi banyak aktivis Indonesia, termasuk Darsono yang kemudian bergabung dengan ISDV. Meskipun para pemimpin Belanda seperti Sneevliet dan Adolf Baars akhirnya dibuang dari Hindia, kepemimpinan gerakan ini justru semakin beralih ke tangan orang Indonesia.

Pada 1920, ISDV resmi berganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKH), sebelum kemudian menggunakan nama Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1924. Berbeda dengan anggapan sebagian sejarawan terdahulu, gerakan ini tidak runtuh setelah para pemimpin utamanya diasingkan. Sebaliknya, buruh, petani, perempuan, guru, dan jurnalis biasa justru menjadi motor yang mempertahankan sekaligus memperluas gerakan melalui inisiatif lokal. Rapat-rapat umum (openbare vergaderingen), surat kabar seperti Sinar Hindia, sekolah rakyat, proyek penerjemahan, dan jaringan komunikasi informal membentuk infrastruktur dari apa yang saya sebut sebagai Pencerahan Merah (Red Enlightenment). Pendidikan politik—bukan perjuangan bersenjata—menjadi strategi utama untuk mengorganisasi rakyat.

Perempuan juga memainkan peran penting. Warojuina menjadi salah satu editor pertama Sinar Hindia, sementara aktivis seperti Moenasiah berkeliling Jawa sebagai propagandis, mengorganisasi rapat-rapat politik. Para pelaut menyelundupkan literatur revolusioner dari Eropa ke Asia Tenggara, bahkan kerap menyamarkan terjemahan karya-karya Lenin di balik sampul buku-buku roman. Gerakan ini menyebar jauh melampaui Jawa hingga Sumatra Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Timor, menghimpun berbagai kelompok etnis, agama, dan latar sosial dalam satu gerakan anti-kolonial yang benar-benar berskala Nusantara.

Di tingkat internasional, kaum komunis Indonesia juga memberikan pengaruh terhadap gerakan komunis dunia. Pada Kongres Kedua Komintern tahun 1920, Sneevliet mengusulkan strategi yang kemudian dikenal sebagai bloc within, yakni mendorong kaum komunis bekerja di dalam organisasi-organisasi nasionalis yang lebih luas. Tan Malaka kemudian mewakili Komintern di Tiongkok dan Asia Tenggara, sementara Semaun menjadi wakil kaum komunis Indonesia di Belanda. Para delegasi Indonesia juga berhasil mendorong Komintern agar memberi perhatian lebih besar pada perjuangan anti-kolonial dan pentingnya aliansi dengan gerakan-gerakan Islam—sesuatu yang sebelumnya kurang dipahami oleh banyak Marxis Eropa.

Di balik berbagai keberhasilan itu, represi kolonial semakin meningkat. Pemerintah Hindia Belanda, dibantu organisasi-organisasi anti-komunis seperti Sarekat Hijau, membubarkan rapat umum, menyita penerbitan, dan menangkap para aktivis. Pada Desember 1925, sejumlah pemimpin PKI mengadakan pertemuan rahasia di Prambanan dan memutuskan untuk melancarkan pemberontakan bersenjata. Pemberontakan yang meletus di Jawa pada November 1926 dan di Sumatra Barat pada Januari 1927 ternyata tidak terkoordinasi dengan baik serta tidak memperoleh dukungan rakyat secara luas. Pemerintah kolonial dengan cepat menghancurkannya: sekitar 13.000 orang ditangkap, lebih dari 4.000 dipenjara, dan ratusan lainnya dibuang ke kamp tahanan Boven-Digoel di Papua.

Represi tersebut memaksa PKI bergerak di bawah tanah, tetapi tidak memusnahkan gerakan itu. Banyak aktivis melarikan diri ke Singapura, Mekkah, Eropa, atau Tiongkok, sementara yang lain tetap bekerja secara sembunyi-sembunyi di dalam negeri. Tokoh-tokoh seperti Tan Malaka, Musso, Semaun, dan Rustam Effendi terus aktif di luar negeri dan kemudian kembali tampil pada masa pendudukan Jepang maupun Revolusi Indonesia. Gagasan-gagasan yang mereka sebarkan tetap membentuk arah politik Indonesia jauh setelah pemerintah kolonial mengira komunisme telah berhasil dilenyapkan.

MS: Komunisme Indonesia tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteks internasionalnya. Dasawarsa 1910–1920 merupakan masa pergolakan global yang luar biasa: Perang Dunia I, Revolusi Rusia, dan berbagai gerakan revolusioner di Asia menginspirasi para aktivis di seluruh dunia kolonial. Pada masa itu, buku, pamflet, dan surat kabar menjadi sangat berharga karena menjadi saluran utama penyebaran gagasan. Teks-teks revolusioner disembunyikan di balik novel-novel roman atau diselundupkan melintasi perbatasan, sebab gagasan itu sendiri telah menjadi senjata politik.

Salah satu kekuatan terbesar gerakan komunis adalah kemampuannya merekrut dan mendidik kader-kader muda. Organisasi seperti ISDV membina calon-calon pemimpin masa depan sekaligus menghubungkan perjuangan Indonesia dengan perdebatan global mengenai kolonialisme, kapitalisme, dan revolusi. Perkembangan di berbagai belahan dunia juga menunjukkan bahwa aktor sejarah bukan hanya kalangan elite, tetapi juga rakyat biasa.

Meskipun demikian, pemberontakan 1926–1927 pada dasarnya merupakan sebuah revolusi yang gagal. Sebagian besar pemimpin utamanya telah lebih dahulu diasingkan sehingga para penggerak di tingkat lokal bergerak tanpa koordinasi maupun persiapan yang memadai. Dalam banyak hal, pemberontakan itu lebih menyerupai gerakan-gerakan mesianistik atau gerakan Ratu Adil dibandingkan revolusi modern yang terencana dengan baik.

Namun demikian, warisannya tetap bertahan dalam bentuk-bentuk yang tidak selalu terlihat. Di sejumlah desa di sekitar Prambanan, misalnya, tradisi pengelolaan tanah secara kolektif dan pemeliharaan ternak bersama terus dipraktikkan selama beberapa generasi. Nilai-nilai tersebut memiliki kemiripan yang kuat dengan semangat egalitarian yang dahulu diperkenalkan oleh para organisator komunis. Bahkan setelah puluhan tahun mengalami represi, sebagian praktik sosial yang menekankan kerja sama dan kesetaraan tetap hidup dalam kehidupan masyarakat setempat.

DD: Kita telah membahas dua dari tiga arus besar gerakan anti-kolonial di Indonesia, yakni komunisme dan Islam politik. Arus ketiga adalah nasionalisme. Pada 1927, di tengah gelombang represi setelah pemberontakan PKI 1926, Sukarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Kelak, partai ini memimpin perjuangan kemerdekaan dan menjadi kekuatan politik utama pada masa kepresidenan Sukarno. Penerusnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), hingga kini tetap menjadi salah satu partai politik paling berpengaruh di Indonesia. Siapakah Sukarno? Apa visi yang ia tawarkan melalui sintesis antara Islam, Marxisme, dan nasionalisme? Mengapa ia memiliki daya tarik massa yang begitu besar? Dan bagaimana PNI dibentuk di bawah kepemimpinannya?

RS: Sukarno lahir pada 1901 sebagai putra seorang guru Jawa yang bekerja dalam sistem pendidikan kolonial dan ibu berdarah Bali. Ia bersekolah di Surabaya dan tinggal di rumah sahabat ayahnya, H.O.S. Tjokroaminoto, yang kelak juga menjadi mertuanya. Masa mudanya berlangsung ketika Pergerakan Merah mencapai puncak pengaruhnya pada dekade 1920-an.

Pada awalnya Sukarno dikenal sebagai sosok yang pemalu. Namun, di bawah bimbingan Tjokroaminoto ia berkembang menjadi seorang orator yang luar biasa. Tjokroaminoto terkenal karena kemampuannya menggerakkan massa melalui pidato-pidato yang memikat, dan Sukarno secara sadar menjadikannya sebagai teladan.

Di samping kemampuan berpidato, Sukarno memiliki bakat lain yang tidak kalah penting, yaitu kemampuannya merangkai berbagai tradisi politik yang berbeda. Rumah Tjokroaminoto menjadi tempat berkumpul para tokoh utama gerakan anti-kolonial sehingga Sukarno sejak muda akrab dengan berbagai perdebatan ideologis. Ia membaca banyak buku, menulis di Utusan Hindia, surat kabar Sarekat Islam, dan kerap berbicara dalam berbagai pertemuan organisasi tersebut. Meskipun belum jelas sejauh mana ia terlibat langsung dalam mobilisasi Pergerakan Merah, aktivitas politiknya melalui Sarekat Islam berlangsung sangat intensif.

Pada 1921, Sukarno pindah ke Bandung untuk belajar teknik. Di kota itu ia bertemu dengan tokoh-tokoh nasionalis terkemuka, termasuk para anggota Tiga Serangkai—Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Ki Hadjar Dewantara—pendiri Indische Partij. Seperti telah kita bahas sebelumnya, mereka merupakan tokoh pertama yang secara tegas memperjuangkan kemerdekaan Indonesia atas dasar nasionalisme, bukan atas dasar agama, Marxisme, ataupun identitas etnis. Dari mereka, Sukarno mengembangkan gagasan tentang nasionalisme yang inklusif dan tidak terikat pada eksklusivisme agama maupun etnis.

Setelah Pergerakan Merah dihancurkan pemerintah kolonial, Sukarno mengusulkan agar kelompok Islam, Marxis, dan nasionalis sekuler berhenti saling bersaing. Meskipun memiliki perbedaan ideologi, ketiganya menghadapi musuh yang sama, yaitu imperialisme dan kolonialisme Belanda. Gagasan inilah yang kemudian dikenal sebagai Nasakom. Berangkat dari prinsip tersebut, Sukarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada Juli 1927, hanya beberapa bulan setelah pemberontakan komunis berhasil dipadamkan. PNI menempatkan nasionalisme anti-kolonial sebagai prioritas utama, menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial, dan menuntut kemerdekaan penuh bagi Indonesia.

Farabi Fakih (FF): Sukarno berasal dari kalangan priyayi rendah sehingga memiliki kesempatan memperoleh pendidikan Barat. Namun, berbeda dengan Mohammad Hatta atau Sutan Sjahrir, ia tidak pernah belajar di luar negeri. Bahkan sebelum menjadi presiden pada 1950-an, ia belum pernah meninggalkan wilayah Hindia Belanda. Karena itu, pandangan politiknya dibentuk hampir sepenuhnya oleh pengalaman hidup di bawah kolonialisme. Pemahamannya tentang imperialisme dan perjuangan anti-kolonial lahir langsung dari pengalaman kolonial, bukan dari kehidupan intelektual di Eropa.

Nasakom menjadi prinsip paling mendasar dalam pemikiran politiknya. Gagasan ini mencerminkan kecenderungan khas Jawa untuk menyintesiskan berbagai unsur yang berbeda. Sukarno mampu mempertemukan nasionalisme, Islam, dan komunisme karena ia melihat ketiganya memiliki landasan yang sama, yaitu penolakan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Pandangan ini kemudian menjadi dasar bagi Marhaenisme, yang dapat dipahami sebagai penerapan analisis Marxis terhadap kondisi Indonesia. Marhaenisme menggunakan perangkat analisis Marxis untuk menjelaskan imperialisme, sekaligus menyediakan landasan ideologis bagi nasionalisme, Islam, dan komunisme Indonesia.

MS: Kemampuan melakukan sintesis itulah yang menjadi salah satu sumbangan terbesar Sukarno. Ia memahami masyarakat Indonesia dengan sangat baik sehingga menyadari bahwa tidak ada satu ideologi pun yang dapat menjadi dasar tunggal bagi bangsa ini. Alih-alih mengadopsi satu doktrin secara murni, ia memilih unsur-unsur dari berbagai tradisi pemikiran dan memadukannya ke dalam suatu nasionalisme Indonesia.

Pendekatan yang sama juga tampak dalam Pancasila. Lima sila Pancasila pada dasarnya merupakan sintesis dari berbagai tradisi intelektual dan politik. Karena itu, Pancasila kadang tampak ambigu secara konseptual. Namun justru keluwesan itulah yang membuatnya mampu bertahan sebagai dasar ideologi negara hingga sekarang. Sangat sedikit pemimpin politik yang memiliki kemampuan seperti Sukarno dalam memadukan gagasan-gagasan yang begitu beragam menjadi satu proyek kebangsaan yang utuh.

DD: Sukarno bukan satu-satunya tokoh nasionalis penting. Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir juga memainkan peran yang sangat besar. Apa perbedaan pandangan politik mereka dengan Sukarno, dan apa yang dapat kita pelajari dari perbedaan tersebut mengenai gerakan nasionalis Indonesia secara keseluruhan?

FF: Secara garis besar, kepemimpinan nasionalis Indonesia dapat dibedakan ke dalam dua tipe. Pertama adalah para pembangun solidaritas, yaitu pemimpin yang mampu memobilisasi massa. Sukarno merupakan representasi utama dari tipe ini. Daya tarik politiknya bertumpu pada kemampuannya menggerakkan rakyat biasa, dan ideologinya pun mencerminkan orientasi populis tersebut.

Kelompok kedua adalah para pemimpin manajerial, yang diwakili oleh Hatta dan Sjahrir. Berbeda dengan Sukarno, mereka lebih berfokus pada pembentukan kader intelektual, administrator, dan teknokrat yang kelak mampu mengelola negara merdeka.

Latar belakang daerah juga berpengaruh. Sukarno berasal dari Jawa, sedangkan Hatta dan Sjahrir berasal dari Sumatra Barat. Keduanya tidak memiliki daya tarik massa yang sebanding dengan Sukarno, terutama di kalangan masyarakat Jawa. Perbedaan ini semakin tampak pada dekade 1930-an. Ketika PNI di bawah Sukarno memusatkan perhatian pada mobilisasi massa, PNI Baru yang dipimpin Hatta lebih menekankan pendidikan politik dan pembentukan kader. Kedua pendekatan ini saling melengkapi, meskipun ketegangan di antara keduanya semakin terlihat setelah Indonesia merdeka.

MS: Hatta dan Sjahrir sama-sama menempuh pendidikan di Belanda. Hatta dididik sebagai ekonom dan memiliki gaya kepemimpinan yang teknokratis. Ia tidak sekarismatik Sukarno, tetapi dikenal sebagai pemimpin yang cermat, disiplin, dan sistematis.

Sjahrir, di sisi lain, terutama dikenal sebagai seorang intelektual. Pamfletnya yang berjudul Perjuangan Kita menjadi salah satu karya paling penting dalam sejarah pemikiran politik Indonesia modern. Sangat mengesankan bahwa pada pertengahan 1940-an telah lahir seorang pemikir Indonesia yang mampu merumuskan visi demokrasi secara begitu matang. Warisan intelektual itu tetap berpengaruh hingga sekarang.

Hatta juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi Indonesia melalui gagasannya mengenai koperasi, sehingga kemudian dikenang sebagai “Bapak Koperasi Indonesia.”

DD: Hal lain yang menarik dari periode ini adalah rumah H.O.S. Tjokroaminoto melahirkan begitu banyak tokoh besar dengan arah politik yang sangat berbeda: Semaun, Alimin, dan Musso yang menjadi tokoh komunis; Sukarno; hingga Kartosuwiryo yang kemudian memimpin pemberontakan Darul Islam. Apa makna dari kenyataan bahwa mereka semua pernah hidup di bawah satu atap sebelum akhirnya menempuh jalan politik yang berbeda-beda?

RS: Fakta bahwa Semaun, Alimin, Musso, Sukarno, dan Kartosuwiryo pernah tinggal di rumah Tjokroaminoto menunjukkan sesuatu yang sangat khas tentang komposisi sosial generasi awal pemimpin anti-kolonial Indonesia. Mereka berasal dari generasi yang kecil jumlahnya, terdidik, mobilitasnya tinggi, dan sangat terbuka terhadap berbagai eksperimen politik.

Mereka merupakan produk sistem pendidikan kolonial Belanda, tetapi tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari tatanan kolonial itu sendiri. Mereka bukan kiai kampung, buruh perkebunan, petani, ataupun bangsawan tradisional. Sebagian besar berasal dari kalangan priyayi rendah: cukup terdidik untuk mengakses gagasan-gagasan politik modern, tetapi tetap tersingkir dari kekuasaan politik yang sesungguhnya.

Rumah Tjokroaminoto berfungsi layaknya sebuah seminari politik. Di sanalah kaum komunis, Islamis, dan nasionalis saling berdiskusi jauh sebelum batas-batas ideologis mereka mengeras pada akhir 1920-an. Pada masa itu, hubungan antara Islam, sosialisme, dan nasionalisme masih sangat cair.

Perbedaan mereka bukan terletak pada cara memandang persoalan utama, melainkan pada solusi yang ditawarkan. Ada yang membayangkan negara Islam, ada yang menginginkan revolusi komunis, dan ada pula yang menekankan persatuan nasional. Namun semuanya berhadapan dengan pertanyaan yang sama: bagaimana bangsa Indonesia dapat merebut kembali kedaulatan di tengah tatanan kolonial yang sangat hierarkis dan dibangun di atas stratifikasi rasial.

Dalam pengertian itu, rumah Tjokroaminoto merupakan miniatur masyarakat politik Indonesia pada awal abad ke-20. Perdebatan-perdebatan yang berlangsung di dalamnya terus membentuk arah politik Indonesia sepanjang dekade 1930-an dan 1940-an.

Reaksi Kolonial, Politik Etis, dan Dilema Kaum Indo-Eropa

DD: Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lanjutan.

Pada 1935, seperti yang Anda jelaskan, kalangan elite aristokrat yang berakar pada Budi Utomo di bawah kepemimpinan dr. Sutomo mendirikan Partai Indonesia Raya (Parindra). Parindra merupakan partai konservatif berhaluan kanan yang memilih memperjuangkan kemerdekaan secara bertahap melalui kerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda, alih-alih melalui konfrontasi langsung.

Anda juga menjelaskan bahwa Parindra mengadopsi sejumlah estetika politik fasis meskipun tetap bersikap antikolonial. Dalam sebuah artikel di New Left Review, Rohana Kudus berpendapat bahwa Parindra mengembangkan gagasan negara-keluarga (family-state organicism) yang kemudian memengaruhi Angkatan Bersenjata Indonesia, Orde Baru di bawah Soeharto, bahkan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto saat ini.

Bagaimana Anda menilai warisan politik Parindra? Apakah Anda sepakat bahwa partai ini meletakkan dasar bagi konsep negara-keluarga yang kemudian membentuk politik Indonesia modern? Dan bagaimana kita membedakan lapisan elite aristokrat ini dari latar sosial para aktivis nasionalis, komunis, dan Islam?

FF: Menurut saya, akar Parindra jauh lebih tua daripada dekade 1930-an. Jejaknya dapat ditelusuri hingga kemunculan Budi Utomo pada awal abad ke-20.

Pada masa itu, ketika gagasan Marxis belum banyak dikenal, pembahasan tentang nasionalisme masih berpusat pada kebangkitan budaya. Yang muncul belumlah nasionalisme Indonesia dalam pengertian modern, melainkan nasionalisme budaya Jawa. Kolonialisme dipandang telah melemahkan peradaban Jawa, sehingga tugas utama adalah memulihkan kembali martabatnya.

Proyek ini sangat dipengaruhi oleh munculnya kembali minat terhadap sejarah Majapahit dan berbagai unsur peradaban Jawa klasik yang mulai diteliti para sarjana Belanda sejak akhir abad ke-19. Imajinasi sejarah inilah yang kemudian turut membentuk visi Indonesia Raya yang diusung Parindra.

Namun, imajinasi kebudayaan tersebut tidak hanya dimiliki kalangan aristokrat konservatif. Sukarno pun mengadopsi banyak simbol yang sama. Pancasila, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahkan posisi simbolik Majapahit sebagai sumber kebanggaan nasional, semuanya lahir dari arus kebangkitan budaya yang sama.

Karena itu, politik Indonesia sulit dipilah secara tegas ke dalam kategori kiri dan kanan. Banyak gagasan yang mula-mula berkembang di lingkungan aristokrat atau konservatif kemudian diterima oleh berbagai aliran politik lain.

Pengaruh penting lainnya datang dari Mazhab Hukum Adat (Adat Law School). Konsep hukum adat dikembangkan oleh ahli hukum Belanda, Cornelis van Vollenhoven, salah seorang pendukung utama Politik Etis. Pemikirannya dipengaruhi tradisi Jerman tentang Volksgeist, yaitu gagasan bahwa hukum tumbuh secara organik dari pengalaman historis suatu masyarakat.

Kalangan sarjana hukum di Batavia yang mengembangkan pemikiran tersebut mewakili sayap liberal masyarakat Eropa di Hindia Belanda. Banyak di antara mereka mendukung kemerdekaan Indonesia, tetapi sekaligus mengembangkan gagasan korporatis yang berakar pada hukum adat. Karena itu, pemikiran politik Indonesia kemudian berkembang sebagai perpaduan yang unik antara tradisi liberal, konservatif, nasionalis, dan intelektual pribumi.

RS: Abhi, saya justru bertanya-tanya apakah lebih tepat menyebut Parindra sebagai partai konservatif daripada partai fasis.

Memang benar Parindra memandang bangsa sebagai suatu keluarga besar yang harmonis. Mereka lebih menekankan persatuan daripada pluralisme, serta kepemimpinan daripada konflik sosial. Gagasan-gagasan semacam ini memang muncul kembali pada masa Orde Baru.

Namun, berbeda dengan gerakan-gerakan fasis di Eropa, Parindra tidak pernah mengusulkan sistem satu partai yang totaliter, tidak membangun organisasi paramiliter dalam pengertian fasis, tidak mengusung supremasi ras, dan tetap bergerak melalui jalur konstitusional.

Karena itu, bukankah lebih tepat jika Parindra disebut sebagai partai konservatif, bukan fasis? Lalu, bagaimana kita membedakannya dengan organisasi-organisasi Indo-Eropa yang memang memiliki kecenderungan fasis?

FF: Saya sepenuhnya setuju. Sejak awal saya tidak pernah mengatakan bahwa Parindra adalah partai fasis. Yang saya maksud adalah Parindra mengadopsi sebagian estetika politik fasis.

Misalnya, mereka membentuk kelompok-kelompok pemuda semi-paramiliter dan bahkan menggunakan salam yang menyerupai salam Nazi. Kemiripan-kemiripan semacam itu memang ada.

Namun, tradisi korporatis di Indonesia tidak berasal dari Parindra semata. Ia tumbuh dari berbagai sumber sekaligus: pemikiran hukum adat, kebangkitan budaya yang dipelopori Budi Utomo, dan kemudian juga nasionalisme Indonesia sendiri.

Bahkan Demokrasi Terpimpin ala Sukarno juga dapat dipahami sebagai salah satu bentuk politik korporatis. Karena itu, sulit menjadikan Parindra sebagai satu-satunya sumber korporatisme Indonesia. Gagasan-gagasan serupa beredar luas, baik di kalangan nasionalis kiri maupun kanan.

Itulah sebabnya sejarah politik Indonesia sangat kompleks.

MS: Politik pada masa itu memang bersifat sangat eksperimental.

Sekarang kita mengaitkan fasisme dengan konotasi yang sepenuhnya negatif. Namun pada dekade 1930-an, banyak gaya visual dan metode organisasi fasis justru menjadi bagian dari budaya politik global.

Banyak tokoh di Gerindo maupun Parindra memiliki komitmen kuat untuk menghidupkan kembali kejayaan peradaban Jawa. Dr. Sutomo, misalnya, memimpin Parindra hingga wafat, lalu posisinya digantikan oleh R.P. Soeroso.

Tokoh penting lainnya adalah Prof. Soepomo—yang berbeda dengan Sutomo—seorang ahli hukum adat. Kelak ia menjadi salah satu perancang utama Undang-Undang Dasar Indonesia dan turut merumuskan konsep negara kekeluargaan (family state atau organic state).

Ketika dasar-dasar konstitusi Indonesia dibahas pada masa-masa terakhir pendudukan Jepang, muncul perbedaan tajam antara gagasan nasionalisme yang berakar pada tradisi politik Jawa dan nasionalisme yang berkembang di luar Jawa.

Perdebatan mengenai Papua merupakan salah satu contohnya. Sebagian anggota BPUPKI berpendapat bahwa Papua tidak seharusnya menjadi bagian dari negara Indonesia, sedangkan kelompok lain menegaskan bahwa Papua harus masuk ke dalam Indonesia karena mengacu pada imajinasi Indonesia Raya yang berakar pada warisan Majapahit.

Perdebatan itu sebenarnya belum pernah benar-benar selesai. Bahkan wacana kontemporer mengenai penggunaan istilah “Nusantara” sebagai pengganti “Indonesia” juga mengandung implikasi politik, sebab secara historis konsep Nusantara dapat mencakup bukan hanya wilayah Indonesia sekarang, tetapi juga Malaysia dan sebagian Filipina Selatan. Di dalamnya tersimpan pula suatu imajinasi imperium.

RS: Saya juga ingin menambahkan satu perkembangan penting lainnya.

Sepanjang dekade 1930-an, represi kolonial semakin menguat. Sukarno, Hatta, dan banyak tokoh lain dipenjara atau diasingkan, sementara organisasi-organisasi politik mengalami pelemahan.

Ketika organisasi seperti Parindra semakin memilih jalur kerja sama dengan pemerintah kolonial, gerakan revolusioner justru mengalihkan fokusnya dari mobilisasi massa menuju pendidikan politik.

Gagasan tentang kemerdekaan Indonesia tetap hidup melalui surat kabar, kelompok diskusi, klub belajar, pamflet, organisasi kepemudaan, dan berbagai karya kebudayaan.

Salah satu contoh yang sangat menarik adalah Pacar Merah Indonesia, novel lima jilid karya Matu Mona yang diterbitkan sekitar 1938–1940.

Novel tersebut mengisahkan petualangan Tan Malaka yang terus berpindah-pindah dari Tiongkok, Rusia, Filipina, Palestina, Iran, Jerman, hingga berbagai tempat lain sambil menghindari kejaran aparat kolonial.

Melalui kisah-kisah semacam itu, semangat revolusioner dan keyakinan akan kemenangan tetap diwariskan meskipun organisasi-organisasi politik telah dihancurkan. Memori tentang Gerakan Merah terus bertahan melalui budaya cetak dan imajinasi kolektif, sehingga dapat muncul kembali pada masa-masa berikutnya.

DD: Sebelum kita beralih ke pendudukan Jepang, saya ingin mengajukan satu pertanyaan lagi. Mengapa fasisme memperoleh daya tarik di Hindia Belanda? Secara khusus, mengapa kaum Indo—mereka yang memiliki keturunan campuran Indonesia dan Eropa dan menempati posisi yang serba tanggung dalam hierarki rasial kolonial—justru banyak tertarik pada fasisme? Dalam banyak masyarakat kolonial, kelompok pemukim memang kerap bergerak ke arah politik ekstrem. Tetapi mengapa hal itu begitu menonjol di kalangan Indo?

FF: Secara umum, terdapat dua arus besar di kalangan masyarakat Eropa di Hindia Belanda.

Kelompok pertama mendukung Politik Etis, yang pada dasarnya merupakan proyek demokratisasi kolonial secara bertahap. Dari sinilah lahir Volksraad, pemerintahan daerah, serta perluasan terbatas partisipasi politik bagi penduduk pribumi. Para pendukung Politik Etis berharap kolonialisme akan berkembang menjadi tatanan politik yang lebih inklusif, dengan mengintegrasikan orang Indonesia ke dalam negara kolonial sebagai bagian dari suatu proyek kebangsaan bersama.

Sebaliknya, kelompok kedua menolak pandangan tersebut. Banyak kalangan kapitalis kolonial menganggap Politik Etis sebagai kesalahan besar. Mereka yakin bahwa perluasan pendidikan, partisipasi politik, dan lembaga-lembaga perwakilan hanya akan melahirkan nasionalisme Indonesia yang pada akhirnya mengancam kekuasaan kolonial. Pemberontakan komunis 1926 dianggap membuktikan kekhawatiran itu dan secara efektif mengakhiri pengaruh Politik Etis, meskipun kritik terhadap kebijakan tersebut sebenarnya sudah muncul beberapa tahun sebelumnya.

Sejak saat itu, orientasi politik kolonial bergeser menuju pembelaan yang lebih terbuka terhadap imperialisme Belanda. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai masyarakat yang kelak akan diintegrasikan secara politik, melainkan sebagai wilayah jajahan yang harus terus melayani kepentingan kapitalisme Belanda.

Kaum Indo-Eropa menempati posisi kelas yang khas. Berbeda dengan pemukim Eropa, mereka jarang menguasai lapisan atas kapitalisme kolonial. Pada saat yang sama, mereka juga sulit bersaing dengan jaringan perdagangan Tionghoa pada lapisan ekonomi menengah dan bawah. Karena itu, jalur utama mobilitas sosial mereka adalah birokrasi kolonial.

Inilah sebabnya banyak kaum Indo menentang Politik Etis. Ketika semakin banyak orang Indonesia memperoleh akses terhadap pendidikan dan pekerjaan pemerintahan, kaum Indo mulai melihat mereka sebagai pesaing langsung dalam memperebutkan posisi birokrasi. Dukungan terhadap tatanan kolonial yang lebih otoriter menjadi cara mempertahankan status sosial mereka.

Identitas mereka sendiri juga penuh kontradiksi. Di satu sisi, mereka ingin diakui sebagai bagian dari masyarakat Eropa karena status itu memberikan prestise dan berbagai hak hukum. Namun di sisi lain, mereka juga ingin diakui sebagai kelompok pribumi karena status tersebut membuka akses terhadap hak atas tanah yang tidak dimiliki orang Eropa. Akibatnya, mereka terjebak di antara dua identitas tanpa sepenuhnya diterima oleh salah satunya.

Dilema ini semakin tampak setelah Indonesia merdeka. Banyak keluarga Indo-Eropa yang telah tinggal di Nusantara selama beberapa generasi—bahkan sejak abad ke-17 atau ke-18—memilih pindah ke Belanda pada dekade 1950-an. Namun ketika tiba di sana, mereka justru merasa asing di negeri yang seharusnya menjadi tanah air mereka. Secara budaya mereka adalah orang Indonesia, tetapi secara politik mereka telah memilih mengidentifikasikan diri dengan tatanan kolonial Belanda.

DD: Sebelum kita membahas pendudukan Jepang, saya ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir mengenai pemerintahan kolonial Belanda. Apakah para pejabat kolonial yang sejak awal mendorong pendekatan represif sebenarnya benar secara praktis? Apakah Politik Etis pada akhirnya justru menjadi bumerang karena melahirkan kekuatan-kekuatan nasionalis dan antikolonial yang sejak awal dikhawatirkan oleh para pengkritiknya?

RS: Jawaban singkatnya: ya.

Politik Etis diperkenalkan untuk mengurangi dampak paling buruk dari Sistem Tanam Paksa. Seperti telah kita bahas sebelumnya, kebijakan ini pada dasarnya merupakan strategi manajemen krisis. Tujuannya bukan memberikan kesetaraan politik atau kemerdekaan kepada rakyat Indonesia, melainkan memodernisasi masyarakat pribumi sambil tetap mempertahankan kekuasaan politik Belanda.

Namun, konsekuensi yang tidak diinginkan justru berupa meluasnya pendidikan Barat dan lahirnya generasi baru kaum terdidik pribumi. Kita telah membahas tokoh seperti Tirto Adhi Soerjo. Politik Etis melahirkan birokrat, guru, jurnalis, dan mahasiswa yang memperoleh pendidikan Belanda, termasuk mereka yang melanjutkan studi ke Eropa. Selain Hatta, ada pula tokoh-tokoh dari kalangan rakyat biasa seperti Sumantri yang belajar di Universitas Leiden, kemudian di Communist University of the Toilers of the East di Moskwa, bahkan menulis tesis dalam bahasa Prancis. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kesempatan pendidikan mulai melampaui batas elite tradisional.

Generasi baru inilah yang kemudian menjadi arsitek nasionalisme Indonesia. Politik Etis tanpa sengaja menciptakan kelompok sosial yang kelak memimpin perjuangan antikolonial.

Setelah pemberontakan PKI 1926–1927, pemerintah kolonial merespons dengan berbagai peraturan yang semakin represif. Kebebasan berserikat dan berkumpul dibatasi, pengawasan terhadap pers diperketat, dan aktivitas politik diawasi semakin ketat. Pada 1932 pemerintah mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar (Wilde Scholen Ordonnantie) yang melarang sekolah-sekolah yang didirikan di luar kendali pemerintah kolonial. Dengan demikian, lembaga pendidikan yang tidak didirikan atau dibiayai pemerintah Belanda pada praktiknya dinyatakan ilegal.

Instrumen represi lain yang sangat penting adalah kamp tahanan Boven Digul, yang dibentuk setelah pemberontakan 1926–1927. Awalnya kamp ini diperuntukkan bagi tahanan komunis, tetapi kemudian juga digunakan untuk menahan berbagai aktivis radikal lainnya.

Boven Digul, yang terletak di wilayah Papua sekarang, merupakan tempat pembuangan yang sangat keras. Daerah itu dipenuhi malaria dan hampir tidak memiliki fasilitas kesehatan. Banyak tahanan meninggal bukan karena dieksekusi, melainkan akibat penyakit dan kondisi lingkungan yang sangat berat. Sebagian besar tahanan berasal dari Jawa dan sama sekali tidak mengenal kondisi ekologis setempat. Masyarakat Papua sebenarnya telah memiliki pengetahuan, obat-obatan tradisional, dan strategi bertahan hidup sendiri, tetapi para tahanan hampir tidak memiliki akses terhadap semua itu. Dalam praktiknya, Boven Digul menjadi semacam kamp konsentrasi yang ditempatkan di lingkungan yang dengan sendirinya mematikan.

MS: Saya sangat tertarik dengan penjelasan Abhi mengenai kaum Indo-Eropa. Warisan keluarga-keluarga Indo yang bermigrasi ke Belanda pada dekade 1950-an masih dapat kita lihat hingga sekarang. Salah satu contohnya adalah Geert Wilders, yang juga berasal dari keturunan Indo.

RS: Betul. Ia berasal dari latar belakang Indo dan kini menjadi salah satu tokoh utama sayap kanan di Belanda. Dalam pengertian tertentu, memang ada kesinambungan sejarah di sana.

FF: Saya juga pernah mendengar bahwa perdana menteri Belanda saat ini, yang secara terbuka menyatakan dirinya sebagai gay, juga berasal dari latar belakang Indo.

Setelah Perang Dunia Kedua, ketika Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia, mereka menghadapi persoalan besar: apa yang harus dilakukan terhadap komunitas Indo? Mereka tidak lagi merasa sepenuhnya menjadi bagian dari Indonesia yang merdeka, tetapi juga tidak sepenuhnya diterima di Belanda.

MS: Jumlah mereka saat itu sekitar seratus ribu orang. Salah satu usulan adalah memindahkan mereka secara permanen ke Nugini Barat, yang sekarang menjadi Papua. Karena itu, pemerintah Belanda mulai membangun berbagai infrastruktur di wilayah tersebut.

Misalnya, di Papua bagian selatan mereka membuka salah satu proyek persawahan berskala besar yang pertama. Komunitas Indo telah tinggal di Indonesia selama beberapa generasi dan lebih terbiasa mengonsumsi nasi daripada roti. Karena itu, Belanda membangun jaringan irigasi dan lahan persawahan untuk menopang permukiman mereka. Saya sendiri sudah beberapa kali mengunjungi lokasi tersebut, dan sebagian infrastruktur irigasinya masih dapat ditemukan hingga sekarang.

Hal ini juga menjelaskan mengapa dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949 Belanda bersikeras agar Papua Barat tidak menjadi bagian dari Republik Indonesia. Mereka membayangkan wilayah itu sebagai tanah air baru bagi komunitas Indo. Baru kemudian, melalui kampanye nasionalisme Sukarno, Papua akhirnya bergabung dengan Indonesia.

Hubungan antara komunitas Indo dan Papua Barat sebenarnya jauh lebih erat daripada yang disadari banyak orang. Pada akhirnya, sebagian besar orang Indo memang bermigrasi ke Belanda, dan keturunan mereka hingga kini masih cukup aktif dalam kehidupan politik di sana. Ini merupakan salah satu lintasan sejarah yang sangat menarik.

Catatan Redaksi: Episode ini membahas kebangkitan nasional Indonesia sebagai titik temu berbagai arus pemikiran pada awal abad ke-20. Melalui pembahasan mengenai nasionalisme, Islam, dan komunisme, percakapan ini memperlihatkan bagaimana perubahan sosial pada masa kolonial melahirkan fondasi politik yang kemudian mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan.

Nusantara merupakan serial sejarah Indonesia dalam podcast The Dig yang dipandu oleh Daniel Denvir. Dalam episode ini, Denvir mewawancarai tiga akademisi yang meneliti sejarah dan politik Indonesia dari berbagai perspektif. Rianne Subijanto adalah Profesor Ilmu Komunikasi di Baruch College dan Graduate Center, City University of New York. Penelitiannya berfokus pada sejarah media, komunikasi politik, dan gerakan kiri di Indonesia. Ia merupakan penulis Communication Against Capital: Red Enlightenment at the Dawn of Indonesia, salah seorang editor The Indonesian Left in the Twentieth Century: Beyond the Rise and Fall of a Party, serta editor media progresif Indonesia, IndoPROGRESS. Made Supriatma adalah Visiting Research Fellow di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, yang menekuni kajian politik Indonesia, hubungan sipil-militer, konflik etnis, dan birokrasi negara. Adapun Farabi Fakih merupakan Ketua Program Magister Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada. Penelitiannya berfokus pada sejarah dekolonisasi negara Indonesia, pembentukan negara modern, serta sejarah pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor minyak dan gas.

Episode asli diproduksi oleh Alex Lewis, dengan Jackson Roach sebagai produser asosiasi, musik oleh Jeffrey Brodsky, manajemen operasional oleh Sylvia Atwood, serta arahan editorial dari penasihat senior Theo Riofrancos dan Ben Mabie. Artikel ini merupakan bagian dari adaptasi berkelanjutan serial Nusantara ke dalam format tulisan.

Pada episode berikutnya, pembahasan akan beralih ke masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan yang berlangsung singkat itu mengakhiri lebih dari tiga abad kekuasaan Belanda, tetapi sekaligus membuka babak baru yang penuh kontradiksi: eksploitasi ekonomi perang, mobilisasi rakyat, pembentukan organisasi-organisasi militer, hingga lahirnya peluang politik yang pada akhirnya mengantarkan Indonesia menuju Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

LAGI-LAGI negara, melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), menjadi mesin perampas dan kekerasan yang meninggalkan jejak amis yang menyeruak di wilayah-wilayah pinggiran. Kali ini di Poco Leok. Kehidupan ekologis yang telah terjalin, bahkan sebelum keberadaan Negara itu dipikirkan, kini terancam digilas oleh proyek pembangunan yang tidak pernah benar-benar mereka sepakati.

Terkesan klise, pola serupa ini kembali hadir dan terulang secara ironis dengan wajah yang berbeda. Bukan tambang batu bara, kebun sawit, smelter nikel atau proyek ekstraktif yang selama ini menjadi postulat kerusakan ekologis di Indonesia, kita di Poco Leok menyaksikan mesin dan formulasi penghancur baru, yang dunia internasional rayakan sebagai solusi paling menjanjikan atas krisis yang mengintai kita bersama: energi-terbarukan.

Di atas kertas, memang, tak ada yang bisa menyangkal, penggunaan fosil telah lama mengutuk kita hingga tiba di era katastrofi ini. Namun, beralih ke energi terbarukan saja tidak cukup, jika dalam prosesnya syarat dengan perampasan, pengrusakan dan kekerasan yang juga tidak kalah terkutuknya. Kontradiksi itu kembali lahir di Poco Leok. Sekali pun dibungkus sangat rapi dengan bingkisan “serba-hijau”, ia belum benar-benar menjadi kado untuk jalan keluar dari krisis yang mendera kita semua.

Rencana perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu unit 5–6 yang akan mengebor, membangun sumur, dan mendirikan infrastruktur di atas kawasan adat, bukti terang dari watak asli pembangunan hijau global yang tidak pernah berdiri di atas kepentingan keberlanjutan bersama. Sebagai kontraktor, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mendapat dukungan pendanaan dari Bank Jerman KfW, berencana meningkatkan kapasitas produksi dari 7,5 megawatt menjadi 40 megawatt. Proyek ini bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030, yang dikemas rapi dalam agenda transisi energi dan dekarbonisasi global sebagai Proyek Strategis Nasional.

Ironisnya, kesepakatan mutakhir lahir di momentum para pemimpin dunia berunding tentang keadilan iklim dan masa depan yang berkelanjutan. Sementara itu, warga adat Poco Leok terus berjaga di depan alat bor, menahan langkah negara dengan tubuh dan tekad mereka sendiri. Di sinilah kita menemui paradoks terbesar dari agenda lingkungan global hari ini: proyek yang diklaim dan didukung oleh serenteng narasi keberlanjutan untuk menyelamatkan bumi, tidak mengubah logika dasar ekstraktivisme yang merampas ruang hidup dan merusak lingkungan orang-orang yang paling bergantung pada bumi itu.

Membaca Poco Leok Lewat Akumulasi Lewat Perampasan

Tidak berlebihan jika persoalan yang terjadi di Poco Leok kembali dibaca sebagai akumulasi perampasan hijau. Bukan sekadar kemarahan moral, kejenuhan akan dinamika politik hijau ala kapitalis merupakan momentum yang menunntut pembacaan lebih serius yang tidak berhenti pada narasi etisnya, tapi juga struktur yang mendasarinya. David Harvey, dalam The New Imperialism (2003), telah mengabadikan logika kritis “akumulasi primitif” warisan Marx. Berkat gagasan accumulation by dispossession, kita terus memiliki peralatan untuk membaca kapitalisme  sebagai mesin yang terus bekerja hingga hari ini, dalam berbagai rupa dan bentuknya.

Konsep ini setia berdiri di satu premis utama Marx, yaitu masalah struktural yang menghantui internal kapitalisme: keharusan untuk terus menanamkan kembali surplus yang dihasilkannya, karena modal yang diam adalah modal yang mati. Pada titik tertentu, sirkuit produksi dan pasar yang sudah ada menjadi jenuh. Terlalu banyak modal yang mencari hasil, sementara secara bersamaan, ruang investasi yang menguntungkan semakin menyempit. Dampaknya adalah krisis over-akumulasi atau ketidakseimbangan supply and demand, yang diteorikan sebagai tahapan pembusukan kapitalisme.

Krisis itulah yang dihadapi kapitalisme kontemporer. Pasca-krisis finansial 2008, diperparah oleh perlambatan pertumbuhan di banyak ekonomi maju serta ancaman stranded asset pada investasi bahan bakar fosil yang kian ditinggalkan regulasi iklim, kapitalisme mencari cara-cara baru untuk akumulasinya. Solusi klasik terhadap krisis semacam ini, kata Harvey, adalah spatial fix: kapital mencari ruang geografis baru untuk diserap, atau, ketika ruang “kosong” sudah menipis, menciptakan ruang baru dengan merampas aset-aset yang sebelumnya berada di luar sirkuit pasar: tanah komunal, sumber daya publik, pengetahuan lokal.

Agenda transisi energi global bukan sebagai respons terhadap krisis ekologis semata, tapi upaya struktural atas kontraksi kapitalisme itu sendiri. Tatkala sirkuit lama seperti: manufaktur konvensional yang menjenuh, energi fosil yang kian terancam menjadi stranded asset akibat tekanan regulasi iklim, tidak lagi mampu menyerap surplus kapital yang terus menumpuk, kapitalisme membutuhkan front dan ruang abstrak ekspansi baru. Kebutuhan akan investasi infrastruktur energi bersih senilai triliunan dolar di seluruh dunia menyediakan presisi front itu, lengkap dengan legitimasi moral yang nyaris tak terbantahkan: siapa yang berani menolak proyek yang mengatasnamakan penyelamatan bumi? Krisis iklim yang nyata dan mendesak, dengan kata lain, bertemu secara kebetulan-yang-tidak-kebetulan dengan kebutuhan kapital global akan ruang ekspansi baru, dan pertemuan inilah yang menjelaskan mengapa gelombang dispossession justru menguat, bukan mereda, persis pada momen dunia gencar bicara soal keberlanjutan.

Harvey (2003) memetakan empat mekanisme utama yang dipakai kapital untuk merampas ruang ekspansi baru ini: (1) privatisasi dan komodifikasi aset-aset yang tadinya berada di luar pasar; (2) finansialisasi, menambatkan aset lokal ke sirkuit modal global; (3) manajemen dan manipulasi krisis, menjadikan krisis sebagai dalih untuk akumulasi baru; dan (4) redistribusi oleh negara, ketika kebijakan publik dipakai untuk memindahkan nilai dari komunitas menuju kapital. Keempatnya membutuhkan satu prasyarat yang sama: kekuatan negara, karena pasar sendiri tidak bisa memaksa orang melepas tanah. Poco Leok adalah contoh hampir sempurna dari keempat mekanisme ini bekerja secara bersamaan.

Dua Logika yang Berpadu: Teritorial dan Kapitalis

Sebelum membedah mekanisme itu satu per satu, ada satu lapisan penjelas yang perlu digarisbawahi, karena ialah yang membuat semuanya bisa berjalan serempak dan mulus: pembedaan Harvey antara logika teritorial kekuasaan dan logika kapitalis kekuasaan.

Logika teritorial adalah logika negara dan aktor politik: kekuasaan yang diukur lewat penguasaan wilayah, populasi, dan kedaulatan dalam batas ruang yang tetap—diwujudkan lewat hukum, administrasi, aparat keamanan, dan klaim legitimasi politik. Sementara, logika kapitalis adalah logika yang sama sekali berbeda wataknya: akumulasi yang mengalir lintas ruang dan waktu, tidak terikat batas teritorial, bergerak ke mana pun keuntungan paling tinggi berada, dan pada dasarnya tidak peduli pada makna yang melekat di sebuah tempat—baginya tanah Poco Leok dan tanah di belahan bumi lain sama-sama sekadar entri dalam kalkulasi pengembalian investasi.

Imperialisme, bagi Harvey, adalah perpaduan kontradiktif dari dua logika ini: negara meminjamkan kekuatan teritorialnya seperti, hukum, birokrasi, dan aparat untuk mengamankan kondisi yang dibutuhkan kapital agar bisa mengalir dan terserap, Pada saat yang sama, kapital memanfaatkan keamanan itu tanpa pernah terikat pada kepentingan teritorial negara itu sendiri. Keduanya saling membutuhkan, tapi tidak pernah benar-benar identik kepentingannya—dan ketegangan inilah yang menjelaskan banyak hal di Poco Leok yang sekilas tampak kontradiktif.

Status Proyek Strategis Nasional, SK Bupati Manggarai, dan Pasal 73 UU Cipta Kerja adalah wujud murni logika teritorial: negara menggunakan otoritas kedaulatannya atas wilayah dan rakyatnya untuk menetapkan lokasi, memberi izin, dan mengancam pidana siapa pun yang menghalangi. Tapi modal yang sebenarnya bergerak di proyek ini—pendanaan KfW, target RUPTL, kalkulasi pengembalian investasi—adalah murni logika kapitalis, yang lahir dan dihitung jauh dari Poco Leok, di ruang rapat bank pembangunan dan forum iklim internasional. PLN berdiri tepat di titik pertemuan kedua logika ini: sebagai badan usaha milik negara, ia memakai wajah teritorial (kedaulatan, kepentingan publik, kebutuhan listrik nasional) untuk membungkus operasi yang sesungguhnya tunduk pada logika kapitalis (target investasi, kelayakan finansial, kewajiban kepada pemberi pinjaman asing).

Ketegangan antara dua logika ini juga menjelaskan mengapa negara tampak begitu berusaha mempertahankan citra “dialog” dan “sosialisasi”—ritual sosialisasi yang berulang, klaim keterlibatan masyarakat, retorika menghormati adat-istiadat. Ini bukan murni kepentingan kapital, yang sebenarnya tidak peduli pada legitimasi lokal selama proyek bisa berjalan. Ini adalah kepentingan teritorial negara: mempertahankan legitimasi politiknya sendiri di mata rakyat, menjaga citra sebagai negara yang demokratis dan menghormati hak asasi, bahkan ketika substansi kebijakannya tetap melayani akumulasi kapital. Ketika legitimasi politik itu gagal dijaga—seperti pada kasus intimidasi yang berujung kekalahan Bupati Manggarai di PTUN Kupang—yang terungkap bukan cuma pelanggaran prosedural, tapi retaknya topeng teritorial yang selama ini menutupi logika kapitalis di baliknya.

Mekanisme Pertama: Privatisasi dan Komodifikasi Tanah Ulayat

Mekanisme paling dasar dari akumulasi lewat perampasan adalah mengubah sesuatu yang sebelumnya berada di luar logika pasar menjadi properti yang bisa disertifikasi dan dipindahtangankan. Inilah yang sedang terjadi di Poco Leok.

Untuk memahami skala persoalan ini, kita perlu menelusuri bagaimana Flores sampai dirancang sebagai lanskap kapital hijau. Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017, menandai frontierisasi dan produksi ulang ruang Flores sebagai “Pulau Geothermal”—sebuah kategorisasi yang mengubah cara negara memandang seluruh ekosistem pulau itu. Dari 307 titik geothermal yang tersebar di seluruh Indonesia, Flores menyimpan 16 titik yang tersebar di enam kabupaten. Indonesia menyimpan sekitar 40 persen cadangan geothermal dunia—potensi besar untuk mendukung target bauran energi terbarukan 31 persen. Namun di balik angka-angka yang menjanjikan itu, ada pertanyaan yang jarang diajukan: siapa yang menanggung biaya sosial dari ekstraksi itu, dan siapa yang mengubah hak komunal menjadi properti yang bisa diperjualbelikan?

PLTP Ulumbu sendiri sudah beroperasi sejak 2012 di wilayah yang lebih jauh dari permukiman adat. Selama beberapa tahun, proyek ini berjalan tanpa konflik yang berarti. Masalah muncul ketika rencana perluasan ke unit 5–6 menyentuh kawasan adat Poco Leok—kawasan seluas ribuan hektar yang bukan hanya tempat bercocok tanam, tetapi juga menyimpan situs-situs ritual, sumber air, hutan komunal, dan makam leluhur yang menjadi pusat kosmologi masyarakat setempat. Penetapan lokasi perluasan dilakukan berdasarkan SK Bupati Manggarai Nomor HK/417/2022, mencakup tiga desa: Lungar, Mocok, dan Golo Muntas. Enam puluh titik pengeboran direncanakan.

Inilah komodifikasi dalam pengertian paling harfiah yang dimaksud Harvey: tanah yang selama ini berstatus hak bersama, terikat kosmologi leluhur dan tidak pernah dirancang untuk dijual, diubah lewat prosedur administratif—pengukuran, pendataan, sertifikasi, ganti rugi—menjadi objek “pengadaan tanah untuk kepentingan umum” yang bisa dipindahtangankan. Keputusan ini, seperti yang kerap terjadi dalam proyek-proyek serupa di Indonesia, diambil tanpa proses konsultasi yang bermakna. Bukan sekadar soal formalitas sosialisasi yang tidak memadai, ini adalah absennya penghormatan terhadap prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang diakui hukum internasional sebagai hak dasar masyarakat adat.

Mekanisme Kedua: Negara sebagai Alat Pemaksa

Komodifikasi tanah komunal tidak pernah bisa berjalan murni lewat mekanisme pasar dan persetujuan sukarela—dan di sinilah Harvey menambahkan elemen yang sering dilupakan dalam analisis ekonomi-politik konvensional: dispossession selalu membutuhkan extra-economic coercion, kekuatan pemaksa di luar logika pasar, yang hanya bisa dipasok oleh institusi negara dan monopoli kekerasannya.

Status Proyek Strategis Nasional pada PLTP Ulumbu bukan sekadar label administratif. Ia adalah instrumen hukum yang mempercepat pembebasan lahan dan, dalam praktiknya, melegitimasi pengerahan aparat keamanan secara koersif ketika warga menolak. Jika perlawanan verbal tidak cukup dibungkam oleh narasi keberlanjutan global, negara punya senjata lain: hukum. Pasal 73 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja—yang mengubah regulasi panas bumi—menyebutkan bahwa siapa pun yang “dengan sengaja menghalangi atau merintangi pengusahaan panas bumi” bisa dipidana hingga tujuh tahun penjara atau denda Rp70 miliar. Ini adalah pasal karet klasik: cukup luas untuk menjangkau siapa pun yang berdiri di hadapan alat bor, yang memblokir jalan masuk ke lokasi pengeboran, atau bahkan yang memimpin demonstrasi penolakan.

Pasal serupa juga ada dalam regulasi pertambangan. Artinya, meski secara resmi geothermal telah “dikeluarkan” dari kategori pertambangan melalui UU Nomor 21 Tahun 2014, logika kriminalisasi yang sama tetap dipertahankan. Negara memberikan perlindungan hukum kepada investor dan operator energi, tetapi tidak kepada komunitas yang terdampak.

Tapi di bawah pasal-pasal itu, berjuang mempertahankan tanah adat bisa berbuah jeratan pidana. Tindakan yang secara moral defensif—mempertahankan apa yang memang milik mereka—diubah oleh hukum menjadi tindakan kriminal. Inilah yang oleh para peneliti disebut sebagai kriminalisasi masyarakat adat: mekanisme di mana negara menggunakan aparatus hukum untuk menghukum perlawanan yang sah. Dalam kerangka Harvey, ini adalah wajah paling telanjang dari akumulasi lewat perampasan—bukti bahwa di balik retorika dialog dan sosialisasi, proses ini pada akhirnya bertumpu pada kekuatan pemaksa yang hanya dimiliki negara. Tanpa monopoli kekerasan dan hukum yang berpihak pada investor, komodifikasi tanah ulayat di Poco Leok tidak akan pernah bisa berjalan secepat dan setegas yang terjadi sekarang.

Mekanisme Ketiga: Finansialisasi dan Pencarian Ruang Ekspansi Baru

Di balik proyek Poco Leok, ada arsitektur finansial global yang perlu kita bongkar—dan inilah mekanisme ketiga yang dipetakan Harvey: finansialisasi, ketika aset yang sebelumnya berada di luar sirkuit modal ditambatkan ke aliran finansial transnasional yang mencari ruang investasi baru.

Perjanjian Paris yang ditandatangani pada 2015—kesepakatan monumental yang menjadi peta jalan dekarbonisasi dunia—mengandung mekanisme yang tidak banyak dibicarakan di ruang publik: keuangan iklim dan perdagangan karbon. Pasal 6 Perjanjian Paris membuka pintu bagi mekanisme pasar karbon internasional. Pasal 9 mengatur pendanaan iklim dari negara maju ke negara berkembang. Di atas kertas, kerangka ini terlihat adil: negara kaya yang paling bertanggung jawab atas emisi historis membantu negara berkembang bertransisi ke energi bersih. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini menciptakan insentif bagi modal internasional untuk mengalir ke proyek-proyek yang dianggap “hijau”, tanpa mempertanyakan siapa yang menanggung biaya sosialnya di lapangan.

Indonesia membutuhkan sekitar Rp7.500 triliun untuk mencapai target bebas emisi 2050, dengan 43 persen harus datang dari pendanaan asing. Angka yang mencengangkan ini menciptakan tekanan struktural: pemerintah perlu terus menarik investor hijau, yang berarti perlu terus menunjukkan bahwa proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia bisa berjalan—dengan atau tanpa persetujuan komunitas lokal.

Bank Jerman KfW yang mendanai perluasan PLTP Ulumbu adalah contoh konkret dari spatial fix yang dijelaskan Harvey: kapital finansial Eropa, menghadapi jenuhnya sirkuit investasi konvensional dan tekanan untuk terus menanamkan surplus pada proyek-proyek berlabel hijau, menemukan ruang ekspansi baru justru di kawasan yang sebelumnya berada di luar sirkuit pasar global—tanah ulayat yang belum jadi properti, panas bumi yang belum dikomodifikasi. Lembaga keuangan pembangunan ini memiliki standar perlindungan sosial dan lingkungan yang tertulis dengan baik di atas kertas. Namun kenyataan di Poco Leok mempertanyakan seberapa jauh standar itu benar-benar ditegakkan ketika kepentingan investasi bertabrakan dengan hak-hak masyarakat adat. Begitu tanah ditambatkan ke logika finansial semacam ini, nilainya tidak lagi ditentukan oleh makna yang diberikan komunitas yang hidup di atasnya, melainkan oleh proyeksi pengembalian investasi yang dihitung jauh dari Poco Leok

Mekanisme Keempat: Manajemen Krisis sebagai Pembenaran

Mekanisme keempat yang dipetakan Harvey adalah yang paling halus, dan karenanya paling sulit dilawan: manajemen dan manipulasi krisis. Krisis—apa pun bentuknya, finansial maupun ekologis—selalu bisa dimanfaatkan sebagai dalih moral untuk membuka front baru akumulasi, karena siapa yang berani menolak solusi atas krisis yang mengancam semua orang?

Kita perlu waspada terhadap cara kata “transisi” bekerja secara politis dalam mekanisme ini. Kata ini menyiratkan perubahan yang mulus, berbasis konsensus, bertahap, dan tanpa guncangan berarti. Ia menyembunyikan konflik, perampasan, dan penderitaan yang nyata terjadi di lapangan. Dengan menggunakan kata “transisi” alih-alih “revolusi” atau “perampasan”, wacana ini menciptakan ilusi bahwa semua pihak bergerak bersama, bahwa tidak ada yang ditinggalkan, bahwa prosesnya adil—padahal yang sedang berlangsung adalah pendepolitisasian sebuah proses yang sangat politis. Pertanyaan tentang siapa yang menanggung beban, siapa yang diuntungkan, siapa yang kehilangan apa, semua itu menghilang di balik kesepakatan konsensual yang terkesan saintifik dan teknis.

Di Poco Leok, mekanisme ini terlihat jelas dalam cara penolakan warga direspons. Masyarakat adat yang menolak proyek ini tidak dipandang sebagai pihak yang mempertahankan hak-hak konstitusional mereka. Mereka dicitrakan sebagai penghalang pembangunan, sebagai orang-orang yang tidak mau maju, yang tidak memahami kepentingan yang lebih besar dalam menghadapi krisis iklim. Siapa yang berani mempertahankan tanah adatnya ketika narasi yang berlawanan adalah “menyelamatkan planet dari kehancuran”? Persis di sinilah krisis dimanipulasi: ancaman yang nyata dan mendesak—perubahan iklim—dipakai untuk membungkam pertanyaan soal proses, persetujuan, dan siapa yang sesungguhnya menanggung biaya dari solusi yang ditawarkan.

Mekanisme Kelima: Redistribusi oleh Negara—Siapa Sungguh Diuntungkan?

Mekanisme terakhir yang dipetakan Harvey adalah redistribusi oleh negara: ketika kebijakan dan institusi publik dipakai bukan untuk meratakan kesejahteraan, melainkan untuk memindahkan nilai dari komunitas menuju kapital, dengan negara bertindak sebagai perantara yang menyamarkan pemindahan ini sebagai “pembangunan untuk semua”.

PLN, sebagai badan usaha milik negara, secara formal hadir untuk melayani kepentingan publik—termasuk kebutuhan listrik warga Manggarai dan Flores secara umum, yang memang nyata dan sah. Tapi pertanyaan yang diajukan kerangka Harvey adalah: siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang menerima manfaat, dari skema penyediaan listrik ini? Tanah dan risiko ekologis ditanggung oleh sepuluh gendang di Poco Leok. Listrik yang dihasilkan mengalir ke jaringan Flores secara keseluruhan, sementara pendanaan dan keuntungan finansial proyek mengalir ke PLN, kontraktor, dan bank pemberi pinjaman di Jerman. Ini bukan tuduhan bahwa kebutuhan listrik warga lain tidak sah—melainkan pengamatan bahwa struktur kebijakan ini mendistribusikan risiko dan manfaat secara sangat tidak merata, dengan komunitas adat menanggung beban paling berat dari sebuah proyek yang keuntungannya dinikmati jauh lebih luas.

Penelitian demi penelitian menunjukkan bahwa wilayah-wilayah yang dikelola oleh masyarakat adat justru memiliki keanekaragaman hayati paling tinggi dan tingkat deforestasi paling rendah. Mereka bukan hambatan untuk agenda lingkungan—mereka adalah bagian terpenting dari solusinya, tanpa perlu label hijau, insentif karbon, atau rating ESG. Memperlakukan mereka sebagai pihak yang harus dikorbankan demi “kepentingan yang lebih besar” adalah redistribusi nilai dalam pengertian paling mentah: kesejahteraan ekologis yang mereka jaga selama berabad-abad dipindahkan untuk membiayai krisis yang sebagian besar bukan mereka yang menyebabkan.

Indonesia, dengan geopolitiknya yang khas sebagai negara kepulauan kaya sumber daya namun miskin distribusi kekuasaan, sangat rentan terhadap pola ini. Poco Leok bukan satu-satunya kasus. Film dokumenter “Barang Panas” mendokumentasikan penolakan serupa di Dieng, Mataloko, dan Sumatera Utara. Ini adalah fenomena nasional yang menuntut respons strukturasl yang sistematis, bukan penanganan kasus per kasus yang selalu menempatkan komunitas lokal dalam posisi bertahan yang melelahkan.

Melampaui FPIC: Pertanyaan yang Lebih Jujur

Ada godaan untuk mengakhiri kritik semacam ini dengan seruan standar: penuhi prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), perbaiki mekanisme konsultasi, pastikan ganti rugi yang adil. “Free” berarti tanpa paksaan dan intimidasi. “Prior” berarti sebelum proyek dimulai, bukan setelah alat bor tiba. “Informed” berarti dengan informasi yang lengkap dan jujur. Di Poco Leok, ketiga prasyarat ini nyata-nyata tidak dipenuhi: penetapan lokasi dilakukan sepihak, sosialisasi berlangsung tanpa dialog yang setara, dan penolakan yang disampaikan sejak 2018 tidak pernah benar-benar diterima sebagai jawaban yang valid.

Namun, kalau kita jernih mengikuti logika yang sudah dibangun sepanjang tulisan ini, menuntut prosedur konsultasi yang lebih rapi saja tidak cukup, dan bisa jadi menyesatkan. Akar masalahnya, dalam kerangka Harvey, bukan cacat prosedural yang bisa ditambal dengan formulir persetujuan yang lebih baik. Akar masalahnya adalah keharusan struktural kapitalisme untuk terus mencari ruang ekspansi baru ketika sirkuit lama jenuh. Selama keharusan itu tidak dipertanyakan, kapital akan selalu punya insentif untuk mendekati batas-batas persetujuan itu, mencari celah, atau—jika perlu—meminjam kekuatan teritorial negara untuk melewatinya. FPIC yang sempurna sekalipun tidak mengubah fakta bahwa proyek semacam ini lahir dari tekanan krisis overakumulasi yang tidak pernah berhenti mencari tanah baru untuk dirampas.

Maka pertanyaan yang lebih tepat bukan “bagaimana membuat proses ini lebih partisipatif”, melainkan dua pertanyaan yang lebih mendasar. Pertama: apakah perlawanan yang sudah berlangsung di Poco Leok sejak 2018—warga yang berjaga di depan alat bor, gendang yang menolak menyerahkan tanah meski diancam pidana—perlu terus dibingkai sebagai “korban yang menunggu keadilan prosedural”, atau justru sudah menjadi bentuk pertahanan atas commons: penjagaan atas tanah, air, dan relasi sosial yang sengaja dipertahankan di luar logika pasar, sebagai perlawanan struktural terhadap dispossession itu sendiri, bukan sekadar permintaan untuk didengar oleh sistem yang sama?

Kedua: mengapa penyediaan listrik yang adil harus terus mengikuti skala dan logika yang sama—proyek raksasa yang dirancang justru untuk menyerap modal finansial internasional dalam jumlah besar, dengan segala tekanan struktural yang menyertainya—alih-alih skema energi yang dikelola dalam skala dan kontrol komunitas sendiri? Pertanyaan ini tidak populer, karena ia menyentuh bukan cuma proyek Ulumbu, tapi cara kita membayangkan transisi energi itu sendiri: sebagai perpanjangan dari mesin pertumbuhan kapital tanpa henti, atau sebagai kesempatan untuk membangun sistem energi yang dirancang dari skala kecil, kepemilikan komunal, dan kontrol lokal—yang secara struktural tidak membutuhkan aliran modal transnasional dalam jumlah yang memaksa negara meminjamkan kekuatan teritorialnya untuk merampas tanah.

Kita tidak boleh terjebak dalam dikotomi palsu antara “menyelamatkan bumi” versus “membela masyarakat adat”. Dua hal ini bukan musuh. Justru sebaliknya: masyarakat adatlah yang selama berabad-abad telah menjaga keanekaragaman hayati, memelihara hutan, dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang jauh lebih berkelanjutan dari skema industri modern mana pun—tanpa perlu label hijau, insentif karbon, atau rating ESG. Keberlanjutan yang mereka praktikkan justru lahir dari menolak menjadikan tanah sebagai komoditas—persis logika yang berlawanan dengan mekanisme yang dibedah sepanjang tulisan ini.

Muh Abdilla Akbar adalah mahasiswa Antropologi UGM yang mengkaji isu transisi energi, masyarakat adat, dan keadilan ekologis di Indonesia.

Sejak muda, Kolonel Latief adalah andalan Jenderal Soeharto. Ia dikorbankan setelah G30S.

TANGGAL 27 Juli 2026 tahun ini adalah 30 tahun Peristiwa Kudatuli (penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) oleh aparat Orde Baru), sekaligus 100 tahun kelahiran Kolonel Abdul Latief. Salah satu pelaku Gerakan 30 September 1965 (G30S) yang sebenarnya menguntungkan bekas atasannya di Jawa Tengah, Soeharto. Sejak muda Abdul Latief adalah tentara.

Kala itu Perang Dunia II sudah meletus di Eropa dan beberapa negara penguasa koloni di Asia, termasuk Belanda sedang bersiap di Hindia Belanda. Setelah 1940, tentara Belanda merekrut lebih banyak tentara dari tahun-tahun sebelumnya. Terutama untuk KNIL.

“Tahun 1941-1942 pada saat Perang Dunia II pemerintah Belanda mengadakan wajib milisi, para pegawai negeri atau pelajar dimasukan wajib militer untuk menghadapi serangan tentara Jepang. Pada waktu itu saya sebagai pelajar juga terkena wajib militer itu,” ingat Abdul Latief. [1]

Kekuatan KNIL dan Angkatan Laut Belanda Koninklijk Marine (KM) rupanya tidak begitu berdaya menghadapi serbuan tentara Jepang yang menerobos Asia Tenggara dengan cepat. Pada Januari 1942 saja, armada Jepang sudah mencapai Kalimantan dan daerah Indonesia Timur lainnya.

Militer Belanda tampak tidak siap dalam perang apapun, kecuali tentunya perang kolonial saja. Bahkan dengan bantuan tentara sekutu pun, pihak Belanda tak mampu bertahan di tanah koloninya. Onghokham menulis begini:

Belanda terutama militernya tidak mempunyai konsepsi tentang dimensi-dimansi perang modern, melawan musuh dengan industri dan angkatan perang modern. Pimpinan tidak untuk berperang dalam rangka persekutuan mereka hanya siap untuk satu peperangan kolonial.[2]

Armada laut sekutu, dimana militer Belanda juga berada di dalamnya, tidak mampu menghadapi armada Jepang yang sudah mereka keroyok. Jepang sendiri, setelah 1930-an menampakan diri sebagai kekuatan asia yang mampu menyaingi bangsa-bangsa Eropa yang sudah lebih dulu industrinya maju.

Dikirim Berperang Ke Jawa Barat

Usia Latief ketika pertama kali ikut perang di tahun 1942 itu belumlah genap 16 tahun. “Saya orang Madura kelahiran Surabaya tanggal 27 Juli 1926,” aku Abdul Latief.[3] Jadi usianya masih 15 tahun ketika tentara Jepang mulai mendekati Hindia Belanda. Pada usia itu Latief pertama kalinya mendapat latihan militer. Mereka lalu menjadi bagian dari KNIL.[4]

Abdul Latief muda agak mirip dengan Kaboen (1832-1906), yang pada 1848 masih berusia sekitar 16 tahun mendaftar masuk KNIL lalu bergabung dengan batalyon infanteri KNIL ke-13 di Surabaya. Dia berkali-kali dikirim ke Bali. Kaboen dengan cepat menjadi kopral lalu sersan di KNIL. Setelah jadi sersan, Kaboen masuk Korps Barisan Bangkalan lalu dikenal sebagai Raden Ario Majang dan pernah dikirim dalam Perang Aceh yang terakhir di Korps Barisan berpangkat Letnan Kolonel.[5]

Jika Kaboen dengan sukarela masuk KNIL, maka Latief lebih karena wajib militer. Latief tidak berakhir seperti Kaboen alias Ario Majang Koro di dalam KNIL. Latief wajib militer pada bulan-bulan terakhir kejatuhan Hindia Belanda. Dia baru mendapat pelajaran militer dasar saja. Meski berpeluang menjadi kader, namun peluang itu hilang setelah 1942 karena Jepang makin dekat dan menang.

“Kemudian dilatih di Magetan, Madiun dan kalau tidak salah komandan pendidikan adalah Kapten Soemarno, sedangkan omandan peleton saya Sersan Mayor Moorman. Sebagian pelajar dan pegawai berpendidikan dicalonkan menjadi kader,” ingat Latief.[6]

Komandan pendidikan Latief di Magetan-Madiun itu adalah orang yang cukup langka di KNIL. Hanya sedikit orang pribumi yang jadi kapten. Raden Soemarno, yang kelahiran 15 Mei 1893 itu, adalah kakak kelas dari Raden Oerip Soemohardjo di kursus calon perwira pribumi di Sekolah Militer KNIL di Jatinegara. Raden Soemarno punya seorang keponakan bernama Soewardjo Tirtosoepono yang hanya belajar di tahun terakhir akademi militer Breda dan dipecat karena dikaitkan dengan pergerakan nasional Perhimpoenan Indonesia (PI). Soemarno dipanggil berdinas lagi setelah pensiun sebagai kapten. [7]

Di bawah komando Kapten Soemarno, Latief dilatih selama 6 bulan. Latief mengaku bertugas sejak Oktober 1941. Selain Sersan Mayor Moorman sebagai komandan peleton, ada juga Sersan kelas satu Glundung sebagai komandan regunya serta wakil komandan regunya Kopral Sara’an. Selain itu dalam pasukan yang diikuti Latief ada Spandrig (Prajurit kelas satu) Emot.[8]

Ia teruskan kenangannya:

Setelah selesai latihan dan karena keadaan perang lebih gawat, maka asrama pendidikan (yang) berada 2 KM di luar kora itu dipindahkan di batas pinggi kota Magetan; di sebuah pasar sekaligus membuat lubang-lubang pertahanan. Tidak lama kemudian semua pasukan dipindahkan ke Soreang, Ciwidey Bandung, Jawa Barat, untuk membuat pertahanan di sana, yang ditempatkan di sebuah sekolah.[9]

Selama di Ciwidey, komandan kompi pasukan yang diikuti Latief bukan lagi Kapten Soemarno, tapi sudah Kapten Bosch.[10]

Anehnya kita tidak pernah diberitahu tentang keadaan perang itu sampai di mana. Kita pernah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pesawat terbang Belanda dikejar-kejar oleh pesawat pemburu Jepang dan pasukan kita tidak melihat dengan asyiknya tanpa mengerti apa yang telah terjadi.[11]

Dalam hitungan minggu, tentara Jepang sudah menyentuh Jawa. Awal maret 1942, tentara Jepang sudah mencapai pantai Banten. Dalam hitungan hari, tentara Jepang mendekati Jakarta dari arah Tangerang.[12] Gerak maju pasukan infanteri Jepang bahkan mampu mengelabui pasukan sekutu yang membantu Belanda mempertahankan Jawa.

Ditawan Tentara Jepang

Kekutan tentara Jepang tak terbendung memasuki Jakarta. Jenderal Mayor Schilling lalu memutuskan untuk melepaskan kota kota Jakarta (Batavia) dan memerintahkan pasukan-pasukannya untuk bergerak mundur ke daerah Bandung.[13] Di Jawa Timur, tentara Jepang masuk dari arah Tuban memasuki kota Surabaya tanpa letusan senapan pun. Melainkan hanya dengan petasan.[14]

Masuknya tentara Jepang ke Surabaya dan Jakarta, tentu kabar buruk bagi pertahanan Hindia Belanda. Hingga pejabat tertinggi Hindia Belanda pun merasa terjepit dan menyerah menjadi pilihan yang tak bisa dihindari. Ketika Hindia Belanda menyerah, sangat wajar bagi Latief yang masih remaja untuk tidak lagi perlu berperang.

Beberapa hari kemudian tahu-tahu kita mendengar bahwa tentara Belanda telah menyerah. Bersamaan dengan itu terjadi pemberontakan dan Belanda menyatakan itu adalah perampokan ke toko-toko Cina di Soreang. Entah bagaimana senjata kita yang sudah dilucuti itu tiba-tiba diambil kembali dan kita disuruh mengadakan patroli pengamanan. Itu terjadi atas perintah siapa saya tidak tahu. [15]

Jadi, setelah tentara Jepang berkuasa, pasukan yang diikuti Latief untuk sementara diperbantukan menjaga ketertiban. Mengindari kerugian di kalangan sipil. Latief lalu tidak menemukan pertempuran berarti.

Perwira Tentara Belanda tampaknya tidak begitu bersemangat menghadapi tentara Jepang dengan pertempuran hebat. Meski ada pula tentara-tentara Belanda yang ingin bergerilya melawan Jepang. Salah satu gerilyawan terkenal di Jawa Bawat adalah pimpinan Letnan Kolonel Laurent van der Post.

Keterangan pendudukan kepada kita terutama para pelajar yang masih muda belia itu, bahwa tentara Belanda telah menyerah kepada Jepang. Dimana-mana sudah dikuasai oleh tentara Jepang. Mereka minta kepada kita agar tidak menembak penduduk bahkan ada yang mempengaruhi kita untuk lari saja. Kira-kira satu minggu berpatroli ternyata tidak terjadi apa-apa dan kita disuruh kembali. [16]

Seperti kebanyakan tentara Belanda, Abdul Latief kemudian menjadi tawanan perang juga. Setidaknya untuk beberapa bulan pertama di masa pendudukan Jepang di Jawa. Penyerahan tanpa syarat Hindia Belanda kepada tentara Jepang lalu terjadi pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat.

Panglima KNIL Letnan Jenderal Ter Poorten dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenbourgh Stachhouwer mewakili Hindia Belanda. Keduanya lalu dikeluarkan dari Jawa oleh tentara Jepang. Mereka pernah ditawan di Taiwan pada 1943 lalu pada 1944 dipindah ke Manchuria.[17]

Kala itu masih ada sebagian tentara Belanda yang bersemangat melawan Jepang dengan mengajak serdadu-serdadu pribumi. Abdul Latief tidak termasuk golongan serdadu-serdadu yang ingin gerilya. Ia menulis:

Masih saya ingat, kita pernah dikumpulkan oleh perwira Belanda, Kapten Bosh mengajak kita untuk mengadakan perlawanan dengan jalan gerilya lari ke hutan. Ajakan ini tidak mendapat sambutan. Kapten Bosh kulitnya hampir sama dengan kita, tidak seperti Belanda totok lainnya. Dia juga pendek. [18]

Kapten Bosh komandan kompi yang diikuti Latief itu, dari ciri yang diingat Latief itu jelas orang Indo. Sebuah keturunan campuran antara orang Belanda dengan pribumi. Golongan Indo kelasnya berada diantara di atas orang pribumi dan dibawah orang-orang Belanda. Banyak dari orang-orang Indo terserap di pemerintahan sipil dan militer.

Biasanya mereka ikut gelijkgesteld meminta diri mereka dipersamakan status hukum dan kewarganegaraannya seperti orang-orang Belanda. Tak hanya orang Indo, pribumi yang jadi pegawai atau perwira juga melakukannya.

Tidak beberapa lama datanglah tentara Jepang yang berpakaian sederhana dril kuning yang sudah kumal dan baunya apek menjaga kita di sebuah sekolah di Soreang. Pasukan kita lalu pindah ke Batujajar, dengan berjalan kaki.  Aneh sewaktu dalam perjalanan teman-teman saya yang lebih tua menyanyikan lagu-lagu Indonesia dan bahkan lagu Indonesia Raya versi lama. Tentara Jepang yang mengawal diam saja dan tidak berbuat apa-apa, tetapi tentara belanda nyengir dan marah, namun tidak berani mencegahnya. [19]

Nyanyian Indonesia Raya oleh tentara Belanda yang pribumi itu seolah jadi pertanda runtuhnya wibawa Belanda sebagai penguasa nusantara. Lagu ciptaan wartawan criminal Surabaya bernama Wage Rudolf Supratman itu tentu sesuatu yang subversive bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Abdul Latief sebelum 1942 tentu saja seperti kebanyakan pemuda Indonesia pada umumnya. Kaum pergerakan nasional tentu berusaha memengaruhi sebanyak mungkin orang, termasuk Latief. Latief adalah remaja terpelajar untuk ukuran sebelum tahun 1942, Latief pernah lulus sekolah dasar sebelum akhirnya belajar di sekolah menengah.[20]

Sampai di asrama Batujajar kita dimasukan dalam kamp campur aduk dengan tentara KNIL Belanda bule. Pada suatu pagi kami dikumpulkan sendiri-sendiri. Orang-orang Indonesia sendiri dan orang-orang Belanda sendiri. Anehnya tentara Belanda tidak dipindahkan keluar asrama, sedang semua barang-barang sudah dipindahkan ikeluar asrama. Sedang semua barang-barang sudah dikeluarkan di lapangan. Kami berpikir tentu akan dipindahkan.[21]

Tempat penahanan Latief itu kemudian menjadi instalasi bagi pasukan elit Komando Pasukan Khusus (Kopassus).[22] Daerah Batujajar sebelumnya pernah pula dipakai pasukan elit Belanda Korps Special Troepen (KST)—yang pernah dipimpin Kapten Raymond Paul Pierre Westerling (1919-1987).

Aneh bin ajaib sewaktu tentara Belanda keluar dari pagar asrama, serdadu-serdadu KNIL pribumi termasuk para milisi menyerbu barang-barang yang ditinggalkan di lapangan milik serdadu Belanda totok itu, sedang tentara Jepang yang menjaga diam saja.[23]

Orang-orang Indonesia asal Maluku atau Ambon dan Manado dianggap dekat dengan Kerajaan Belanda. Kedua etnis tersebut kerap dicurigai Jepang sebagai mata-mata Belanda.[24] Jadi orang Indo, Manado atau Ambon termasuk golongan yang dipandang Jepang sama berbahayanya dengan orang-orang Belanda. Abdul Latief yang tidak termasuk golongan tadi agak beruntung. Abdul latief punya peluang lebih besar untuk dibebaskan.

Akhirnya kami semua dipindahkan ke asrama Cimahi bekas batalyon IV. Di situlah kami berkumpul. Kalau tidak salah seorang Groot Majoor (mayor) Indonesia Bapak Oerip Soemohardjo diangkat sebagai wakil komandan tawanan perang khusus orang-orang pribumi. Warga Belanda dipisahkan di Kamp sebelahnya. Kami tidak terlalu lama di tawan dan segera dipulangkan kembali, terutama para milisi.[25]

Usaha pelarian tidaklah sedikit di kamp tawanan perang Jepang. Diantaranya dilakukan oleh Alex Evert Kawilarang, Rachmat Suryo dan Tjhwa Siong Pik. Mereka kabur dari sebuah kamp tawanan di Bandung. Mereka kemudian menyebar. Alex lari sampai ke Palembang dan Tjhwa ke Malang.[26] Ketiganya cukup berhasil. Meski Tjhwa kemudian terbunuh di zaman Jepang setelah agak lama bebas.

Tak selamanya pelarian para tawanan itu berhasil. Tidak sedikit yang tertangkap. Tentara Jepang berlaku keras kepada mereka-mereka yang kabur dari kamp. Begitulah cara tentara Jepang mengajari para tawanan perangnya agar tidak kabur dari kamp.

Kurang dua hari dari kepulangan kami, terjadilah pelarian serdadu KNIL Belanda sebanyak 12 orang dan akhirnya ditangkap. Setelah mereka dihajar habis-habisan pada pagi harinya diarak keliling kamp tawanan kita dengan tambang (tali) kapal dan terus dibawa ke lapangan dan dijajarkan. Di Belakangnya ada rumah gas susun untuk latihan. Kami semua dikumpulkan di lapangan, disuruh melihat. Tidak beberapa lama kemudian muncul tentara Jepang bersenjata juga bersatu demi berhadapan dengan jarak kira-kira jarak 10 meter. Barulah kami mengetahui bahwa mereka itu akan ditembak mati dengan jalan ditembak. Untuk pertama kalinya saya melihat orang dihukum mati dengan jalan tembak, bahkan ada yang didatangi setelah ditembak mati dan ditembak lagi, rupanya mereka belum mati.[27]

Begitu kengerian yang dipertontonkan tentara Jepang kepada remaja Abdul Latief yang masih 15 tahun itu. Aksi tentara Jepang di kamp itu tentu membuat Abdul Latief jadi terbiasa dengan kematian orang lain. Banyak orang sudah sadar bahwa kematian itu pasti dan hanya perkara waktu saja. Tapi Abdul Latief menyaksikannya dari dekat di awal kedatangan tentara Jepang itu.

Peristiawa pembunuhan 12 tawanan yang disaksikan Latief itu terjadi sekitar Mei 1942. Latief menyaksikannya bersama anggota milisi pelajar lainnya, yang usianya seumuran dengan Latief.[28] Setelah “pelajaran” dari tentara Jepang itu mereka saksikan, maka hari pembebasan pun tiba. “Baru pada paginya harinya kami digunduli dan terus dipulangkan ke rumah masing-masing dengan naik kereta ke Jawa Timur,” ingat Abdul Latief.[29]

Dari 10 November ke 30 September

SETELAH turun dari kereta api, Abdul Latief tentu berpisah dengan kawan-kawannya yang bekas tawanan perang Jepang. Ia pulang ke rumah keluarganya. Dalam usia yang masih belia itu, ia memilih hidup tenang di Jawa Timur. Menjauhkan diri dari perang dan tentara Jepang.

Pada zaman Jepang saya kembali ke Jawa Timur, ikut kakek saya, yang jadi kepala sekolah.  Kemudian ada pengumuman agar semua bekas tentara melaporkan diri. Semua keluarga saya tidak setuju dan disuruh meninggalkan Mojokerto. Saya pergi ke Kecamatan Muluk daerah Ngimbang. Berkenalan dengan Opziechter Boswesen (pengawas kehutanan) dan diberi pekerjaan di tempat itu beberapa lamanya. Di tengah hutan jemu dan bertemu teman yang bekerja di Perikanan Darat di Kantor Keresidenan Bojonegoro, dan saya ikut bekerja di sana. [30]

Bersembunyi dianggap pilihan terbaik bagi Abdul Latief dan keluarganya. Abdul Latief sepanjang Perang Dunia II belum selesai, lebih banyak beredar di sekitar Jawa Timur saja. “Pada 1943, saya ikut latihan di Chu O Seinen Kun Ren Sho di Jakarta di bawah pimpinan Latief Hendraningrat,” akunya. Setelahnya dia menjadi pelatih untuk latihan militer para Seinendan di keresidenan Bojonegoro.[31]

Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II dirinya ikut melucuti tentara di Bojonegoro dan Cepu. Dirinya sempat mengunjungi Surabaya sebelum 10 November 1945 dan kembali lagi ke Surabaya jelang 10 November 1945 hingga dia dan pemuda-pemuda asal Bojonegoro terlibat dalam Pertempuran 10 November di Surabaya. Setelah 1946 dia berada di Jawa Tengah. Latief sempat menjadi mayor, namun setelah penurunan pangkat besar-besaran pada 1948, pangkatnya menjadi kapten.

Kapten Abdul Latief memimpin sebuah kompi bersenjata lengkap bernama Kompi 100 di Yogyakarta. Mulanya di bawah Letnan Kolonel Abdul Latief Hendraningrat dan setelah Agresi MIliter II 19 Desember 1948 ketika Yogyakarta diserbu, Kapten Latief berada di bawah Letnan Kolonel Soeharto. Kapten Latief dan pasukannya ikut dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 dan bertempur di sekitar Malioboro.

Setelah tentara Belanda angkat kaki dari Indonesi Kapten Latief meneruskan karir militernya di beberapa batalyon di Jawa Tengah. Dia pernah memimpin batalyon yang moralnya hancur karena korupsi komandannya lalu ke batalyon yang personilnya banyak orang Madura. Pernah pula dia dikirim ke Sumatra Barat dalam rangka operasi penumpasan PRRI. Pada 1965 pangkat Latief adalah Kolonel, ketika itu Soeharto sudah mayor jenderal.

Kolonel Latief pernah ditugasi di Rindam Jakarta dan menjadi pendiri Brigade Infanteri (Brigif) 1 Jaya Sakti yang berada dibawah KODAM Jaya. Setelah Agustus 1965 Kolonel Latief ikut beberapa rapat bersama beberapa perwira yang kemudian mengamankan beberapa perwira tinggi Angkatan Darat dalam Gerakan 30 September 1965 (G30S) yang dipimpin Letnan Kolonel Untung. Gerakan itu gagal dan pelaku digulung. Kaki Latief ditembak ketika ditangkap hingga cacat seumur hidup.

“Karena ditembak itu kakinya pincang. Dia memakai sepatu kayu yang tinggi sebelah agar kakinya bisa berjalan,” ingat Wilson. Latief memiliki semangat hidup yang tinggi ketika ditahan di Penjara Cipinang, Jakarta. Meski tak bisa berlari dia aktif dalam olahraga sepakbola.[32]

Bekas atasannya, Soeharto dari 1967 hingga 1998 menjadi Presiden RI.Dari 1965 hingga 1999 Latief menjadi tahanan politik (tapol). Untung dihukum mati sementara Latief seolah dibiarkan hidup oleh Soeharto. Dia termasuk tahanan yang dihormati, namun beberapa mantan anggota Tjakrabirawa yang menculik para jenderal Angkatan Darat

“Orang-orang Tjakra ini nuduh Latief berkhianat. Nah Latief sempat “dibalok” di Cipinang oleh Pak Leman,” kata Fauzi Isman. Dibalok maksudnya dipukul dengan kayu panjang berbentuk balok. Semasa di penjara Cipinang, Latief terlihat sering shalat dan bahkan pernah menjadi imam shalat berjamaah. [33]

Latief baru bebas setelah 1999 dan kemudian hidup bersama keluarganya. Kesehatannya makin menurun setelah bebas. Abdul Latief meninggal dunia pada 6 April 2005 di Rumah Sakit Qodar, Karawaci, Tangerang. Dia telah meninggalkan lima anak, 17 cucu dan 6 cicit. Kolonel Latief dimakamkan di sekitar pemakaman Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Sebagai orang yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, makamnya layak diberi tanda merah-putih.

[1] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat dalam usaha merebut kemerdekaan dari tangan penjajah serta pengabdian terhadap negara, bangsa dan tanah air Indonesia (Manuskrip), 1993, hlm. 18. (Koleksi Anton Lucas).

[2] Onghokham, Runtuhnya Hindia Belanda, Jakarta, Gramedia, 1987, hlm. 218.

[3] Julius Pour, G30S: Fakta dan Rekayasa, Jakarta, Kata, 2013, hlm. 254.

[4] Julius Pour, G30S: Fakta dan Rekayasa, Jakarta, Kata, 2013, hlm. 254.

[5] Hoever een eenvoudige Madoerees ‘t kan brengen, De locomotief30-09-1903

[6] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 18.

[7] Benjamin Bouman, Van Driekleur tot Rood-Wit: De Indonesische officieren uit het KNIL 1900-1950, Belanda, Sectie Militaire Geschiedenis, 1995, hlm. 369.

[8] Abdul Latief, Pleidoi Kol. A. Latief, Jakarta, Institut Studi Arus Informasi, 2000, hlm. xviii.

[9] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 18.

[10] Abdul Latief, Pleidoi Kol. A. Latief, op. cit., hlm. xviii.

[11] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 18.

[12] Rosihan Anwar, Musim berganti, sekilas sejarah Indonesia, 1925-1950, Jakarta, Grafitipers, 1985, hlm. 98.

[13] Djajusman, Hancurnya Angkatan Perang Hindia Belanda (KNIL), Bandung, Angkasa, 1978, hlm. 197.

[14] Mohamad Jasin, Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 77.

[15] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 18.

[16] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 18-19.

[17] R. H. A. Saleh, Mari Bung, rebut kembali!, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2000, hlm. 53.

[18] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 19.

[19] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 19.

[20] Abdul Latief, Pleidoi Kol. A. Latief, op. cit., hlm. xviii.

[21] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 19.

[22] Julius Pour, G30S: Fakta dan Rekayasa, Jakarta, Kata, 2013, hlm. 254.

[23] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 19.

[24] R. H. A. Saleh, Mari Bung, rebut kembali!, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2000, hlm. 52.

[25] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 19-20.

[26] Ramadhan K.H., AE Kawilarang: Untuk Sang Merah Putih, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1988, hlm. 5.

[27] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 20.

[28] Abdul Latief, Pleidoi Kol. A. Latief, op. cit., hlm. xviii.

[29] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 20.

[30] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat dalam usaha merebut kemerdekaan dari tangan penjajah serta pengabdian terhadap negara, bangsa dan tanah air Indonesia (Manuskrip), 1993, hlm. 18. (Koleksi Anton Lucas).

[31] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 20.

[32] Wawancara Wilson (Beji Depok, 5 Juni 2023).

[33] Wawancara Fauzi Isman (Citayam, Bogor, 7 Juni 2023).

Petrik Matanasi adalah periset sejarah dengan fokus pada sejarah militer Indonesia.