Artikel ini sebelumnya telah terbit di Boston Review; diterjemahkan dan diterbitkan ulang di sini atas ijin dari BR untuk tujuan Pendidikan dan Pembangunan Gerakan Anti Imperialisme di Indonesia.

PADA Sabtu, 28 Februari 2026, Israel dan Amerika Serikat secara mendadak melancarkan perang berskala besar terhadap Iran. Serangan tersebut merupakan aksi militer kedua tanpa provokasi yang dilakukan pasukan AS-Israel dalam kurun kurang dari satu tahun, dan berlangsung di tengah proses negosiasi diplomatik di Jenewa. Hingga tulisan ini disusun, lebih dari 550 warga Iran dilaporkan tewas, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei beserta anggota keluarganya, sejumlah pejabat senior Iran lainnya, dan puluhan warga sipil.

Perang itu pecah ketika masyarakat Iran masih berada dalam guncangan akibat tindakan represif pemerintah terhadap gelombang protes massal pada awal Januari. Ratusan ribu orang turun ke jalan di berbagai kota dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai pemberontakan Dey 1404, merujuk pada penanggalan Iran. Pasukan keamanan Republik Islam merespons secara brutal dengan menewaskan ribuan orang dalam pembantaian terbesar terhadap demonstran sepanjang sejarah Iran, serta menangkap dan melukai puluhan ribu lainnya. Seminggu sebelum bom-bom Israel dan AS mulai berjatuhan, rakyat Iran baru saja memperingati chehelom, atau empat puluh hari kematian para demonstran, melalui pawai yang dipenuhi kemarahan dan duka.

Untuk menempatkan perang dan gelombang protes terbaru tersebut dalam konteks yang lebih luas, saya (Alex Shams) berbincang dengan sosiolog Iran-Amerika Asef Bayat, salah seorang cendekiawan terkemuka dalam kajian masyarakat dan gerakan sosial di Timur Tengah. Sejumlah karyanya, terutama trilogi Life as Politics: How Ordinary People Can Change the Middle East (2013), Revolutions without Revolutionaries: Making Sense of the Arab Spring (2017), dan Revolutionary Life: The Everyday of the Arab Spring (2021), mengulas bagaimana rakyat biasa menjadi agen perubahan politik di Iran dan kawasan Timur Tengah, serta bagaimana militerisasi membentuk ulang perjuangan akar rumput untuk pembebasan.

Dalam korespondensi melalui surel, kami membahas sumber dan signifikansi protes Dey, sejarah panjang oposisi terhadap Republik Islam, dampak intervensi asing dan suara diaspora terhadap lanskap politik Iran dewasa ini, serta berbagai kemungkinan transisi menuju demokrasi.

Alex Shams (AS): Anda telah lama mengkaji perubahan sosiopolitik di Timur Tengah, termasuk gelombang revolusi Arab Spring yang menggulingkan sejumlah penguasa otoriter di dunia Arab. Kini kita juga menyaksikan kematian pemimpin lain yang telah lama berkuasa, Ayatollah Khamenei. Bagaimana gelombang protes besar terhadap Republik Islam dan perang AS-Israel yang tengah berlangsung—yang sebagian dibenarkan atas nama memberi rakyat Iran kesempatan memperoleh “kebebasan”—dapat dipahami dalam konteks perubahan kawasan yang selama ini Anda teliti?

Asef Bayat (AB): Selama beberapa dekade, Timur Tengah didominasi oleh pemerintahan-pemerintahan otoriter yang mengakar kuat dan menindas sebagian besar rakyatnya. Jika terdapat sesuatu yang dapat dianggap “khas” dari kawasan ini, barangkali hal itu terletak pada perpaduan antara kekayaan minyak, keberadaan Israel, dan pengaruh Islamisme—kombinasi yang turut menopang keberlangsungan otoritarianisme. Di Iran maupun di banyak negara Arab, ekspresi perbedaan pendapat yang terbuka dan terorganisasi, termasuk tuntutan dari kalangan buruh, perempuan, mahasiswa, dan kelompok sosial lainnya, ditekan melalui berbagai bentuk represi negara.

Dalam situasi demikian, masyarakat kerap menempuh apa yang saya sebut sebagai “non-gerakan”, yakni bentuk-bentuk resistensi sehari-hari ketika rakyat biasa secara diam-diam memperjuangkan tempat tinggal, pekerjaan, hak-hak dasar, dan martabat mereka, sambil menantikan peluang untuk membangun aksi kolektif yang lebih terorganisasi ketika ruang politik mulai terbuka. Bentuk perlawanan semacam ini sering kali luput dari perhatian penguasa maupun pengamat, tetapi secara perlahan dapat terakumulasi hingga akhirnya memicu benturan langsung dengan negara. Salah satu contohnya ialah perlawanan konsisten perempuan Iran terhadap kewajiban berhijab yang kemudian mencapai puncaknya dalam gerakan “Perempuan, Kehidupan, Kebebasan/Woman, Life, Freedom” pada September 2022.

Dalam satu dekade terakhir, perubahan dalam tatanan ekonomi-politik negara-negara di kawasan membuka peluang baru bagi mobilisasi massa yang kemudian meledak dalam gelombang Arab Spring. Faktor pertama ialah ketimpangan dan marginalisasi yang semakin tajam akibat kebijakan ekonomi neoliberal yang diterapkan rezim-rezim berkuasa. Faktor kedua ialah munculnya kelompok besar masyarakat berpendidikan dan sadar politik, tetapi tetap tersingkir secara ekonomi dan diremehkan secara sosial. Kekuatan utama dalam konteks ini adalah apa yang saya sebut sebagai “kelas menengah miskin”, yakni kelompok yang memiliki aspirasi kelas menengah, tetapi hidup dalam ketidakpastian dan kerap terjerumus ke dalam kemiskinan.

Faktor ketiga, dan sangat menentukan, ialah kemunculan teknologi digital dan media sosial yang memungkinkan lahirnya bentuk-bentuk baru aksi kolektif yang saling terkoneksi. Mobilisasi menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih terdesentralisasi. Keseluruhan dinamika tersebut melahirkan gelombang pemberontakan besar di sepuluh negara Arab, dan kemudian juga di Iran.

Akan tetapi, mobilisasi yang berlangsung cepat dan berskala besar itu pada umumnya tidak memiliki organisasi yang kokoh, kepemimpinan yang jelas dan akuntabel, maupun visi yang tegas mengenai tatanan politik yang hendak dibangun. Dengan kata lain, meskipun pemberontakan tersebut sangat mengesankan dari segi skala dan semangat, gerakan-gerakan itu gagal menghadirkan alternatif yang terorganisasi terhadap penguasa yang tengah berkuasa. Mereka berhasil menjatuhkan para diktator, tetapi tidak mampu mengambil alih pemerintahan.

Dengan demikian, pemberontakan tersebut tidak melahirkan revolusi dalam pengertian klasik abad ke-20, melainkan memunculkan ketakutan terhadap revolusi. Ketakutan itu kemudian mendorong kekuatan-kekuatan yang telah lebih dahulu terorganisasi—seperti militer atau institusi rezim lama—untuk mengambil alih situasi, mengisi kekosongan kekuasaan, dan menentukan arah politik berikutnya. Di dunia Arab, kekuatan semacam itu pada umumnya berasal dari dalam negeri. Dalam kasus Iran, justru kekuatan eksternal tampaknya berpotensi memainkan peran tersebut.

Sebagaimana pemberontakan Arab Spring, gerakan “Perempuan, Kehidupan, Kebebasan” di Iran sangat luar biasa dari segi skala mobilisasi, radikalitas tuntutan, serta penekanannya pada hak-hak perempuan dan upaya merebut kembali kehidupan sehari-hari. Namun, dari segi organisasi dan strategi, gerakan ini juga gagal menawarkan alternatif konkret terhadap sistem kekuasaan yang ada.

Gerakan tersebut memang membawa perubahan penting dalam norma sosial dan budaya. Misalnya, gagasan mengenai “hijab sebagai pilihan pribadi” kini semakin nyata dipraktikkan di banyak ruang publik. Akan tetapi, perubahan pada tingkat kekuasaan negara relatif terbatas. Kekuasaan ulama tetap bertahan, sementara krisis ekonomi, sosial, dan lingkungan terus memburuk. Oleh karena itu, ketika pemberontakan “Dey 1404” dibalas dengan pembantaian ribuan demonstran, banyak warga Iran mulai menyimpulkan bahwa siklus pemberontakan domestik semata tidak cukup untuk mengubah sistem yang ada. Bagi sebagian kalangan, kesimpulan ini melahirkan keyakinan bahwa hanya intervensi militer asing yang dapat meruntuhkan rezim.

Dengan pecahnya perang tanpa provokasi yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat—suatu penggunaan kekuatan yang melanggar hukum internasional dan patut dikutuk—kita kini memasuki fase baru yang sangat berbahaya. Namun, di luar persoalan legitimasi dan moralitas serangan tersebut, sebagian pihak berpendapat bahwa terdapat momen-momen dalam sejarah ketika kepentingan kekuatan imperial untuk sementara dapat bersinggungan dengan kepentingan rakyat yang kecewa terhadap pemerintahnya sendiri.

Dalam situasi demikian, pertanyaan pentingnya ialah pihak mana yang pada akhirnya memiliki kuasa untuk menentukan arah perubahan. Jika Amerika Serikat dan Israel menjadi aktor utama dalam menentukan masa depan politik Iran, apa implikasinya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, pengelolaan sumber daya alam, tatanan politik, dan kesejahteraan rakyat Iran?

Kekuatan eksternal selalu mengejar kepentingan strategis dan geopolitiknya sendiri. Cepat atau lambat, kepentingan tersebut hampir pasti akan berbenturan dengan cita-cita demokratis rakyat Iran. Karena itu, sangat penting bagi masyarakat Iran untuk membangun gerakan dan organisasi sipil-politik yang mandiri serta berkomitmen pada demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Hanya melalui masyarakat sipil yang independen dan terorganisasi rakyat Iran dapat mempertahankan kendali atas nasib mereka sendiri—serta masa depan negara mereka—di tengah proses perubahan yang penuh ketidakpastian.

AS: Banyak orang menari dan merayakan di jalan-jalan di berbagai kota dan desa di seluruh Iran ketika mendengar kabar meninggalnya Khamenei. Bagaimana Anda menafsirkan luapan kegembiraan publik semacam ini pada situasi sekarang? Bagaimana hal itu dapat dipahami jika dikaitkan dengan momen-momen revolusioner sebelumnya dalam sejarah Iran atau dibandingkan dengan pengalaman negara-negara lain? Apakah yang tengah kita saksikan ini merupakan sebuah gerakan revolusioner baru?

AB: Ya, saya telah menyaksikan puluhan rekaman video dari berbagai wilayah Iran maupun dari komunitas diaspora yang memperlihatkan bagaimana banyak warga Iran merespons kematian sang Ayatollah dengan kegembiraan yang sangat nyata. Tampak perempuan-perempuan bersorak, tertawa, dan menangis dalam suasana yang hanya dapat digambarkan sebagai pelepasan emosional yang bersifat katarsis. Reaksi semacam itu menunjukkan betapa mendalam kebencian dan kemarahan yang ditimbulkan Ayatollah Khamenei beserta sistem yang dipimpinnya di kalangan sebagian besar rakyat Iran.

Sejak 1989, Khamenei memerintah Iran dengan tangan besi sebagai pemimpin tertinggi yang nyaris tidak memiliki akuntabilitas. Ia hampir tidak pernah membuka diri terhadap kritik publik dan tidak pernah mengizinkan jurnalis independen menantangnya terkait kegagalan kebijakan maupun kontradiksi dalam pernyataan-pernyataannya sendiri. Ia memerintah seolah-olah dirinya merupakan personifikasi negara itu sendiri. Kekakuan ideologisnya, ditambah dengan apa yang oleh banyak pihak dipandang sebagai ambisi megalomanis untuk membangun blok regional tandingan Barat, telah membebankan biaya politik, ekonomi, dan sosial yang sangat besar kepada negara dan rakyat Iran. Dalam konteks demikian, luapan kebencian publik tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan.

Pada saat yang sama, di tengah berbagai perayaan itu, kita juga menyaksikan kerumunan besar pelayat yang memenuhi jalan-jalan untuk berduka atas wafatnya pemimpin mereka. Meskipun secara kasatmata mereka tampak sebagai kelompok minoritas, mereka tetap merupakan bagian dari bangsa Iran dan akan terus demikian. Polarisasi yang sangat tajam ini perlu dikelola secara hati-hati dalam setiap proses transisi menuju demokrasi. Membangun kesepahaman bersama dan menumbuhkan kembali rasa saling percaya di antara kelompok-kelompok masyarakat yang terbelah secara mendalam akan menjadi salah satu tantangan paling berat sekaligus paling mendesak bagi mereka yang menghendaki perubahan transformatif.

Namun, apakah yang sedang kita saksikan ini dapat disebut sebagai sebuah “revolusi nasional”, sebagaimana diklaim sebagian pihak? Saya akan berhati-hati menggunakan istilah tersebut. Pemberontakan Dey yang terjadi belum lama ini beserta perkembangan-perkembangan setelahnya lebih tepat dipahami bukan sebagai revolusi, melainkan sebagai penanda dalam suatu lintasan revolusioner—yang memperlihatkan berbagai hambatan, belokan, dan ketidakpastian dalam perjalanan menuju perubahan yang sungguh-sungguh berarti.

Kita mengetahui bahwa revolusi jarang sekali sepenuhnya bersifat nasional. Revolusi selalu dibentuk oleh kekuatan-kekuatan internasional yang kerap turut campur, bahkan terkadang menentukan hasil akhirnya. Iran saat ini berada tepat di persimpangan semacam itu. Kemampuan untuk mengenali sekaligus mengelola tekanan-tekanan eksternal tersebut akan menjadi tantangan utama bagi mereka yang berupaya mewujudkan perubahan substantif demi merebut kembali kehidupan, kebebasan, dan martabat bagi negeri mereka.

AS: Apa saja faktor utama yang memicu pemberontakan tersebut? Dalam hal apa gelombang protes terbaru ini memiliki kesamaan maupun perbedaan dengan gelombang-gelombang protes sebelumnya, terutama yang terjadi pada 2022?

AB: Gelombang protes terbaru ini bukanlah peristiwa tanpa preseden. Dalam dua dekade terakhir, Republik Islam telah menghadapi sejumlah pemberontakan berskala besar, termasuk pada 2009, 2017, 2019, 2022, dan kini kembali terjadi pada saat ini. Dalam banyak situasi serupa, sebuah rezim yang kehilangan legitimasi biasanya akan berupaya memberikan konsesi atau melakukan reformasi guna mencegah keruntuhan politiknya. Akan tetapi, di bawah kepemimpinan Ayatollah Khamenei, rezim ini berulang kali menolak mengambil langkah semacam itu, terutama karena kekhawatiran bahwa setiap kelonggaran politik justru akan mendorong oposisi mengajukan tuntutan yang lebih luas lagi.

Gelombang protes terbaru dipicu oleh persoalan ekonomi, terutama anjloknya nilai mata uang dan kemerosotan ekonomi secara umum. Namun akar persoalannya bersifat politik. Republik Islam merupakan rezim yang sangat represif, sarat korupsi, dan tidak kompeten, serta menghadapi berbagai krisis struktural: kelangkaan energi, kerusakan infrastruktur, degradasi lingkungan, inflasi, dan kemunduran ekonomi yang berkepanjangan. Meskipun sanksi Amerika Serikat jelas memperburuk keadaan, akar krisis tersebut jauh lebih mendalam daripada sekadar tekanan eksternal.

Pada dasarnya, situasi ini mencerminkan kegagalan tata kelola pemerintahan yang kronis dan berakar pada korupsi sistemik, yakni sebuah sistem yang lebih mengutamakan loyalitas ideologis dan kesetiaan politik dibandingkan kompetensi dan keahlian. Bagi sebagian besar rakyat Iran, kegagalan tersebut hadir dalam bentuk represi sehari-hari, diskriminasi, dan rasa ketidakamanan eksistensial yang meresap ke hampir seluruh aspek kehidupan. Kondisi itulah yang pada akhirnya memicu ledakan-ledakan sosial berkala seperti gelombang protes yang terjadi belakangan ini.

Siklus protes terbaru ini merupakan episode mutakhir dalam rangkaian pemberontakan nasional selama satu dekade terakhir. Namun terdapat lima perbedaan utama dibandingkan gelombang-gelombang sebelumnya.

Pertama, pemberontakan ini bermula dari aksi protes kalangan pedagang bazaar di Teheran yang terpukul keras akibat anjloknya nilai mata uang Iran. Para pemilik toko tidak lagi mampu menetapkan harga barang dagangan mereka secara stabil, sehingga aktivitas perdagangan praktis lumpuh. Protes semacam ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah Republik Islam, terutama mengingat hubungan historis yang sangat erat antara kalangan pedagang bazaar dan kelas ulama.

Kedua, protes-protes ini melampaui batas-batas kelas sosial. Gerakan tersebut tidak hanya melibatkan kelompok kaya yang terhubung dengan ekonomi global—yang kepentingan bisnis dan gaya hidupnya berbenturan dengan ideologi serta kebijakan ekonomi rezim ulama—tetapi juga kelompok miskin yang kehidupan sehari-harinya semakin tertekan oleh kebijakan rezim yang memprioritaskan sektor militer dan proyek nuklir dibanding kesejahteraan rakyat. Menurut harian Shargh yang berbasis di Teheran, daya beli kelas pekerja Iran saat ini tinggal sepertiga dibandingkan satu dekade lalu.

Ketiga, meskipun tidak tersedia angka pasti, berbagai kesaksian menunjukkan bahwa jumlah massa yang turun ke jalan kali ini melampaui seluruh gelombang protes sebelumnya.

Keempat, meskipun protes mula-mula dipicu oleh keresahan ekonomi, fokusnya dengan cepat bergeser menjadi tuntutan untuk menggulingkan rezim itu sendiri.

Kelima, suasana pemberontakan kali ini sangat dipengaruhi oleh konflik dua belas hari dengan Israel pada tahun lalu. Konflik tersebut memunculkan keyakinan bahwa serangan asing yang terarah, khususnya dari Amerika Serikat, dapat memenggal pucuk kepemimpinan rezim dan membuka kemungkinan cakrawala politik baru bagi Iran. Gagasan ini memperoleh dukungan yang cukup luas di sebagian masyarakat dan secara aktif didorong oleh gerakan monarkis yang dipimpin Reza Pahlavi, putra Shah yang digulingkan pada 1979 dan kini hidup dalam pengasingan.

Pahlavi kini memperoleh dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan, untuk pertama kalinya, tampil sebagai kekuatan dominan di dalam barisan oposisi. Namun, berbeda dengan gerakan “Perempuan, Kehidupan, Kebebasan” yang memperoleh dukungan luas dari beragam kelompok etnis, gelombang pemberontakan kali ini menunjukkan keterlibatan yang lebih terbatas dari komunitas Kurdi, Baluchi, Azeri, dan Arab. Sebagian besar kelompok tersebut memilih menjaga jarak karena memandang protes-protes ini didominasi oleh faksi-faksi pendukung monarki.

AS: Pahlavi tentu memperoleh sorotan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa bulan terakhir. Seruan “Hidup Shah” terdengar baik di Iran maupun di kalangan diaspora, dan para pendukungnya menyebutnya sebagai tokoh dengan dukungan terbesar sekaligus figur “pemersatu.” Bagaimana Anda menilai klaim-klaim tersebut? Bagaimana posisi Pahlavi dan gerakan “Make Iran Great Again” dalam konstelasi gerakan sayap kanan ekstrem global?

AB: Tidak dapat disangkal bahwa, untuk pertama kalinya, faksi pendukung monarki telah muncul sebagai kekuatan oposisi yang paling dominan. Selama satu dekade terakhir, melalui dukungan finansial dan logistik yang besar—terutama lewat dua stasiun televisi—telah berlangsung upaya terkoordinasi untuk menampilkan restorasi era Pahlavi sebagai alternatif yang kredibel terhadap rezim yang berkuasa saat ini.

Pahlavi menjadi figur yang dikenal luas dengan agenda politik yang jelas, di tengah situasi ketika banyak warga Iran dengan putus asa mencari alternatif yang nyata. Ia juga telah membangun hubungan dengan pejabat-pejabat Amerika Serikat dan pemerintahan Netanyahu. Sebagai timbal balik, pemerintah Israel memberikan dukungan media yang signifikan, yang kerap kali melebih-lebihkan popularitas proyek restorasi monarki tersebut.

Seiring menguatnya momentum itu, kelompok kiri, liberal, demokrat, dan republikan yang terfragmentasi gagal menanggapi Pahlavi secara serius. Pada saat yang sama, mereka juga tidak berhasil bersatu di belakang sebuah proyek demokrasi bersama, serta tidak memberikan perhatian memadai terhadap upaya tokoh-tokoh seperti mantan Perdana Menteri Mir-Hossein Mousavi, yang selama ini berusaha membangun gerakan menuju transisi demokratis. Dalam kevakuman itulah kelompok pendukung monarki berhasil mengambil ruang.

Namun dominasi Pahlavi sekaligus menjadi kekuatan dan kelemahannya. Alih-alih mempersatukan oposisi yang beragam, kebangkitannya justru memperdalam polarisasi di dalam tubuh oposisi itu sendiri. Karena tidak memiliki struktur politik yang kuat di dalam negeri dan menolak membangun koalisi dengan kelompok oposisi lain seperti kaum kiri dan republikan, Pahlavi pada akhirnya sangat bergantung pada dukungan eksternal, khususnya dari Amerika Serikat dan Israel.

Memang terdapat banyak warga Iran yang mendukung campur tangan asing karena didorong rasa putus asa. Akan tetapi, terdapat pula kelompok-kelompok yang cukup signifikan yang menolak keterlibatan militer asing maupun proyek restorasi monarki, terutama karena pengalaman destruktif intervensi Amerika Serikat di Irak, Suriah, dan Libya.

Akibatnya, oposisi Iran tetap terpecah secara mendalam. Banyak kelompok konstituen—termasuk kaum liberal, demokrat, kelompok kiri, gerakan perempuan, serta komunitas-komunitas terpinggirkan seperti Kurdi, Azeri, Baluchi, dan masyarakat Khuzestan selatan—tidak sejalan dengan Pahlavi. Penolakan mereka berangkat dari kekhawatiran terhadap kemungkinan kembalinya monarki otokratis, serta ketergantungan Pahlavi yang sangat jelas pada dukungan Amerika Serikat dan Israel. Mereka yang memiliki komitmen terhadap demokrasi juga mempertanyakan baik kemampuan maupun kemauan kelompok monarkis untuk menggantikan rezim represif saat ini dengan tatanan politik yang benar-benar demokratis.

Meski demikian, rasa putus asa yang mendalam telah melahirkan basis dukungan yang semata-mata menginginkan runtuhnya sistem yang ada sekarang, tanpa terlalu mempersoalkan apa yang akan menggantikannya. Selama bertahun-tahun, rakyat Iran telah menunjukkan keberanian dan pengorbanan yang luar biasa dalam menuntut ruang bagi demokrasi dan keadilan. Namun rezim tidak menunjukkan kesediaan untuk melakukan perubahan berarti. Dalam situasi seperti ini, semakin banyak warga Iran yang bertanya: apa lagi yang dapat dilakukan untuk membebaskan diri dari sistem yang mereka anggap tidak adil?

Karena itu, semakin banyak pula yang mulai meyakini bahwa Pahlavi, bahkan intervensi militer Amerika Serikat, dapat membuka jalan bagi terobosan politik. Banyak yang merasa bahwa apa pun yang datang setelah rezim sekarang akan lebih baik daripada kondisi yang ada saat ini.

Kelompok pendukung monarki memanfaatkan sentimen tersebut dan bergerak tanpa dibatasi oleh apa yang oleh ilmuwan politik Daniel Ritter disebut sebagai “sangkar besi liberalisme.” Menguatnya gerakan anti-demokrasi di tingkat global membuat mereka semakin leluasa menampilkan kecenderungan otoritarian secara terbuka. Berbeda dengan Shah pada masa lalu, yang masih perlu menampilkan diri sebagai pendukung hak asasi manusia dan demokrasi demi menyesuaikan diri dengan tatanan liberal internasional, kelompok monarkis kontemporer beserta sekutu-sekutu global mereka kini tidak hanya mengabaikan nilai-nilai tersebut, tetapi juga menyerang mereka yang memperjuangkan republikanisme, demokrasi, dan hak asasi manusia.

AS: Untuk kembali pada Pemberontakan Dey sebelum serangan Amerika Serikat-Israel terjadi, pemerintah Iran mengklaim bahwa ratusan korban tewas berasal dari aparat keamanan yang dibunuh oleh demonstran bersenjata. Muncul pula berbagai laporan mengenai keberadaan individu-individu bersenjata di tengah demonstrasi serta bentrokan dari kedua belah pihak. Sejumlah politisi Israel dan Amerika Serikat juga mengisyaratkan keterlibatan Mossad. Bagaimana Anda memandang klaim-klaim tersebut? Adakah bukti bahwa warga Iran dilatih oleh aktor-aktor eksternal? Apakah perlawanan bersenjata dapat dibenarkan secara moral, dan mungkinkah strategi semacam itu berhasil? Bagaimana kita memahami pemberontakan bersenjata dalam konteks seperti ini?

AB: Pemerintah Iran memang mengklaim bahwa ratusan masjid, bank, dan gedung pemerintah dibakar oleh “teroris”, “agen Mossad”, serta operatif lain yang didukung pihak asing. Sulit memastikan sejauh mana klaim tersebut benar. Namun penting dicatat bahwa hampir dalam setiap pemberontakan sebelumnya, pihak berwenang selalu menuduh “agen asing” sebagai dalang kerusuhan.

Mungkin saja terdapat kelompok-kelompok tertentu yang didukung pihak luar dan terlibat dalam aksi kekerasan. Akan tetapi, skala protes yang meluas ke sekitar 400 kota dan 900 lokasi terlalu besar untuk dijelaskan semata-mata oleh keberadaan aktor semacam itu. Sejumlah pengkritik pemerintah di Iran, termasuk mantan pejabat keamanan, bahkan meyakini bahwa sebagian aksi pembakaran—terutama terhadap masjid—kemungkinan dilakukan oleh aparat keamanan sendiri untuk memancing sentimen keagamaan terhadap para demonstran.

Taktik serupa pernah muncul pada masa Gerakan Hijau 2009, ketika bom ditempatkan di makam Ayatollah Khomeini. Mantan Presiden Mahmoud Ahmadinejad—yang menurut laporan juga tewas dalam serangan akhir pekan lalu—pernah menyatakan bahwa operasi tersebut kemungkinan dilakukan oleh badan intelijen Iran sendiri.

Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa sebagian demonstran memang melakukan tindakan kekerasan, terutama mereka yang memandang masjid bukan lagi sebagai ruang ibadah, melainkan simbol dan pusat kekuasaan represif. Tindakan-tindakan radikal semacam itu terutama dilaporkan terjadi di kawasan-kawasan miskin perkotaan. Seorang saksi mata menyebutkan bahwa demonstrasi berlangsung di sekitar seratus titik di Teheran, tetapi bentrokan paling keras terjadi di lingkungan seperti Naziabad.

Perasaan diabaikan, dipermalukan, dan ditindas yang dialami kelompok-kelompok terpinggirkan dapat dipahami secara manusiawi, dan dalam kondisi tertentu dapat berubah menjadi tindakan balas dendam ketika kesempatan muncul. Saya dapat memahami kemarahan mereka yang selama puluhan tahun hidup dalam penghinaan dan ketidakamanan di bawah kekuasaan despotik.

Namun saya tetap mempertanyakan sejauh mana radikalisme semacam itu efektif secara strategis untuk mencapai pembebasan dari sebuah sistem yang hampir tidak memiliki hambatan moral dalam melakukan pembunuhan massal. Dalam situasi seperti ini, peran kepemimpinan menjadi sangat penting. Kepemimpinan politik harus mampu menawarkan kebijaksanaan dan mengarahkan gerakan menuju langkah-langkah yang meminimalkan korban sekaligus memaksimalkan peluang keberhasilan.

AS: Berdasarkan keterangan resmi pemerintah Iran, jumlah korban tewas mencapai sekitar 3.000 orang, meskipun sejumlah tokoh oposisi menyebut angka sebenarnya mungkin jauh lebih besar. Bagaimana skala kekerasan ini jika dibandingkan dengan berbagai peristiwa represi politik dalam sejarah Iran? Dan menurut Anda, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat?

AB: Sebuah organisasi hak asasi manusia Iran yang berbasis di Washington, D.C., melaporkan lebih dari 7.000 korban tewas dan sekitar 53.000 penahanan. Jelas bahwa besarnya jumlah korban—ditambah gambar-gambar memilukan berupa kantong jenazah yang memenuhi rumah sakit, kamar mayat, dan truk pengangkut—menimbulkan guncangan yang sangat besar.

Situasi ini menunjukkan adanya kampanye kekerasan sistematis yang dilakukan aparat keamanan dan milisi Basij, yang dilaporkan menggunakan kapak, parang, serta berbagai persenjataan militer, termasuk penembak jitu yang ditempatkan di atas masjid, rumah sakit, dan kantor polisi.

Rezim Iran memang pernah melakukan pembunuhan massal sebelumnya, terutama pada tahun-tahun menjelang berakhirnya Perang Iran-Irak, ketika ribuan tahanan—kebanyakan berasal dari kelompok Mujahedin Khalq dan organisasi-organisasi kiri—dilaporkan dieksekusi. Namun pembantaian terhadap warga sipil yang terjadi baru-baru ini, hanya dalam rentang dua malam, merupakan peristiwa dengan karakter yang berbeda. Berbagai laporan menunjukkan bahwa mayoritas korban adalah anak muda dari kota-kota kecil dan keluarga berpenghasilan rendah.

Peristiwa tersebut telah menimbulkan trauma nasional yang dampaknya kemungkinan akan bertahan lama. Banyak warga Iran menyebutnya sebagai “garis merah” yang telah dilanggar, dan meyakini bahwa hubungan antara rakyat dan rezim tidak lagi dapat dipulihkan. Meskipun demikian, rezim tampaknya membenarkan tindakan tersebut berdasarkan prinsip ideologis bahwa menjaga negara Islam merupakan kewajiban tertinggi (owjab wajibat).

AS: Selama lima belas tahun terakhir, Khamenei berulang kali menyatakan bahwa dirinya berusaha mencegah Iran mengalami nasib seperti Suriah yang dilanda perang, yang menurutnya merupakan agenda Amerika Serikat dan Israel. Beberapa tahun lalu, tokoh oposisi yang dipenjara, Mostafa Tajzadeh, menanggapi dengan mengatakan, “Kami khawatir Iran akan hancur oleh perang seperti Suriah. Ternyata tidak. Namun justru Partai Ba’ath yang menjadi model bagi sistem pemerintahan kami.” Bagaimana Anda memandang klaim-klaim yang saling bertolak belakang ini mengenai “Surianisasi” Iran dan ancaman konflik sipil yang lebih luas?

AB: Memang benar bahwa kebijakan Amerika Serikat dan Israel bertujuan menetralisasi Iran, baik dengan membendung pengaruh regionalnya maupun menghentikan ambisi nuklirnya. Israel, khususnya, menginginkan Iran yang lemah, bahkan terfragmentasi. Tidak satu pun dari kedua negara tersebut benar-benar peduli terhadap perjuangan rakyat Iran untuk membangun masa depan yang bebas dan demokratis. Bahkan, mereka kemungkinan lebih menyukai rezim despotik di Iran selama rezim itu masih dapat dimanipulasi demi kepentingan mereka.

Donald Trump dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth memang menyatakan bahwa tujuan serangan AS-Israel adalah “menghancurkan” program nuklir Iran, melumpuhkan sistem rudalnya, dan “memusnahkan” kekuatan angkatan lautnya. Namun tujuan politik yang lebih besar tetap tidak jelas. Jika pergantian rezim memang menjadi sasaran utama, bagaimana tepatnya proses itu hendak diwujudkan?

Adapun klaim Khamenei mengenai upayanya mencegah Iran bernasib seperti Suriah selama ini lebih sering digunakan untuk mendeligitimasi oposisi demokratis. Ketika revolusi Arab Spring berlangsung di Tunisia, Mesir, Libya, dan Bahrain, Khamenei memuji apa yang disebutnya sebagai “kebangkitan Islam” yang menggulingkan para diktator, sementara pada saat yang sama ia menindas oposisi di dalam negerinya sendiri.

Ketika revolusi Suriah bangkit melawan tirani Bashar al-Assad, rezim Iran beserta sekutu-sekutunya justru membantu menghancurkan gerakan tersebut dan turut mendorong Suriah ke dalam perang saudara yang sangat destruktif, terutama setelah Amerika Serikat dan berbagai kekuatan regional ikut campur.

Dalam hal ini, Tajzadeh tidak sepenuhnya keliru. Dalam sejumlah aspek, pemerintahan ulama di Iran memang telah menyerupai rezim Ba’ath dalam hal pengawasan dan penindasan terhadap oposisi demokratis, sebagaimana terlihat dalam gelombang pemberontakan terbaru. Dalam pengertian tertentu, kita memang menyaksikan “Surianisasi Iran”, bukan dalam bentuk perang saudara bersenjata, melainkan dalam bentuk brutalitas tata kelola negara.

Namun justru brutalitas itu, ketika berpadu dengan keterlibatan Amerika Serikat dan Israel, berpotensi memicu konflik sipil yang lebih luas. Represi yang terus-menerus telah menggagalkan berbagai upaya perubahan damai yang bermakna. Akibatnya, semakin banyak warga Iran yang, dalam keputusasaan, menginginkan runtuhnya rezim dengan cara apa pun, bahkan jika itu berarti menerima intervensi militer asing.

AS: Seperti yang Anda jelaskan sebelumnya, gelombang protes terbaru bermula sebagai respons terhadap devaluasi mata uang yang drastis, inflasi yang terus meningkat, dan memburuknya kondisi hidup rakyat kebanyakan. Kita juga menyaksikan serikat pekerja, kelompok buruh, dan organisasi mahasiswa mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap protes tersebut. Bagaimana kondisi kaum kiri di Iran saat ini? Sejauh mana keterlibatan mereka dalam pemberontakan tersebut? Bagaimana pandangan mereka terhadap proses transisi politik yang sedang berlangsung, dan mampukah mereka menawarkan alternatif yang memadai?

AB: Sejauh yang saya pahami, organisasi-organisasi masyarakat sipil—termasuk serikat pekerja dan kelompok buruh—jauh lebih aktif terlibat dalam gerakan “Perempuan, Kehidupan, Kebebasan” dibandingkan dalam pemberontakan terbaru ini. Gelombang protes terakhir memiliki orientasi politik yang sangat kuat, sehingga tuntutan-tuntutan sektoral seperti hak-hak buruh cenderung tersisih oleh seruan bersama untuk menggulingkan Republik Islam.

Akibat pengawasan negara yang sangat ketat, kaum kiri di Iran saat ini lebih banyak beroperasi dalam bentuk jaringan-jaringan longgar yang terdiri atas kelompok mahasiswa, buruh, guru, akademisi, aktivis perempuan, dan pegiat lingkungan. Hanya wilayah Kurdi yang masih memiliki tradisi organisasi kiri yang relatif mapan dan terus beroperasi pada tingkat regional.

Dalam Pemberontakan Dey terbaru, kaum kiri tampaknya lebih banyak terlibat sebagai individu ketimbang melalui organisasi yang terstruktur. Banyak organisasi kiri di diaspora—yang merupakan kelanjutan dari kelompok-kelompok yang muncul segera setelah Revolusi 1979, seperti Fedaian Khalq dan Partai Komunis Tudeh—pada umumnya lebih bersifat politis secara simbolik dan memiliki keterhubungan yang terbatas dengan basis akar rumput di Iran sendiri. Sebagian besar organisasi tersebut kini lebih menyerupai identitas politik atau komunitas gaya hidup daripada gerakan sosial yang benar-benar aktif dan terorganisasi.

Karena perpecahan internal yang sangat mendalam, saya meragukan kemampuan mereka untuk menawarkan alternatif politik yang memadai dalam situasi sekarang.

Secara umum, kaum kiri Iran saat ini menempatkan diri sebagai bagian dari “jalan ketiga” yang menolak baik rezim yang berkuasa maupun arus monarkis beserta sekutu-sekutu internasionalnya. Pada saat yang sama, kaum kiri Iran juga menunjukkan frustrasi yang mendalam terhadap sebagian kalangan kiri di Barat, yang mereka anggap keliru memandang Republik Islam sebagai kekuatan “anti-imperialis” dan mengabaikan perjuangan nyata rakyat Iran untuk memperoleh martabat dan demokrasi.

Belum lama ini, seorang pengacara sekaligus aktivis Iran meluapkan kemarahannya terhadap apa yang ia lihat sebagai sikap abai kaum kiri Amerika Serikat terhadap penderitaan rakyat miskin Iran. “Wahai para buruh dan rakyat jelata Iran, sementara tubuh kalian yang tersiksa berdarah di atas aspal dingin jalanan,” katanya, “ketahuilah bahwa kaum kiri global dan para pemimpinnya—seperti Judith Butler, Žižek, dan lainnya—tidak menganggap kantong-kantong jenazah kalian layak diratapi sebagaimana mereka meratapi Gaza.”

Persoalan ini, menurut saya, merupakan topik yang memerlukan perbincangan yang jauh lebih serius.

AS: Banyak pendukung intervensi asing berpendapat bahwa perubahan yang bermakna mustahil lahir dari dalam Iran sendiri. Bagaimana Anda menanggapi pandangan tersebut? Apakah perubahan masih mungkin datang dari dalam masyarakat Iran? Di mana Anda melihat alasan untuk tetap berharap?

AB: Kekhawatiran semacam itu nyata adanya dan merupakan pertanyaan yang sangat penting. Faktanya, Republik Islam tidak bersifat otoriter dengan pola yang sama seperti rezim Shah sebelum Revolusi 1979. Sistem ini lebih menyerupai rezim-rezim komunis berbasis ideologi. Republik Islam merupakan kekuasaan ideologis yang lahir dari revolusi dan kemudian membangun institusi-institusi paralel yang berdampingan dengan lembaga-lembaga negara warisan era pra-revolusi.

Institusi-institusi tersebut membentuk semacam “negara di dalam negara” yang beroperasi di bawah otoritas pemimpin tertinggi dan tidak memiliki akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga elektoral seperti presiden maupun parlemen, meskipun lembaga-lembaga itu sendiri sudah berada di bawah pengawasan dan penyaringan politik yang ketat.

Seiring waktu, rezim juga membentuk “rakyat”-nya sendiri, yakni semacam kelas rezim yang sebagian besar terdiri atas keluarga anggota Garda Revolusi, milisi Basij, aparatur negara, serta para pengelola organisasi, masjid, tempat suci, dan berbagai yayasan yang jumlahnya sangat besar. Kelompok-kelompok ini memperoleh keuntungan politik dan ekonomi sebagai imbalan atas kesetiaan mereka kepada sistem. Karena itu, mereka kemungkinan akan tetap membela rezim, bahkan dengan kekerasan, ketika menghadapi oposisi yang meluas.

Meski demikian, pengalaman historis dari berbagai rezim ideologis—terutama di Eropa Timur—menunjukkan bahwa sistem semacam itu pada akhirnya dapat mengalami penuaan politik. Mereka kehilangan legitimasi, menjadi usang, lalu perlahan bergerak menuju liberalisasi sebelum akhirnya runtuh. Gerakan oposisi massa yang berkelanjutan dan kuat dapat mempercepat proses tersebut.

Namun ada pula kemungkinan lain, yakni transisi demokratis dengan biaya sosial dan politik yang lebih rendah melalui apa yang pernah saya sebut sebagai “revolusi yang dinegosiasikan”. Strategi ini memerlukan beberapa unsur penting.

Pertama, keberlanjutan perjuangan masyarakat sipil dan berbagai bentuk perlawanan sosial. Ini berarti mendukung non-gerakan, membangun kolektif, asosiasi, dan gerakan sosial yang menjaga masyarakat tetap aktif secara politik, dinamis, dan terlibat dalam kehidupan publik.

Kedua, diperlukan kampanye intelektual dan diskursif mengenai proyek transisi menuju tatanan demokratis. Hal ini mencakup advokasi untuk referendum dan pembentukan majelis konstituante guna menentukan struktur politik Iran di masa depan. Gagasan semacam ini diperjuangkan oleh para gozar-talabaan atau kaum transisionalis Iran, yang dipimpin Mir-Hossein Mousavi, mantan perdana menteri yang kini menjalani tahanan rumah.

Pada saat yang sama, sangat penting membangun jejaring antarlembaga dan kelompok demokratis, baik di dalam maupun di luar Iran, agar berbagai lingkaran perjuangan tersebut dapat berkembang menjadi semacam front demokratis bersama. Tekanan terhadap rezim yang tengah mengalami krisis juga harus terus dipertahankan agar pada akhirnya bersedia memasuki proses negosiasi transisi.

Apa yang saya uraikan ini tentu masih berupa kerangka strategi umum yang membutuhkan elaborasi lebih jauh, termasuk dalam mengidentifikasi berbagai hambatan dan merumuskan solusi yang praktis.

Namun izinkan saya menanggapi satu pertanyaan yang sering diajukan: mengapa sebuah rezim bersedia berunding mengenai proses yang pada akhirnya dapat mengakhiri kekuasaannya sendiri? Pertanyaan itu masuk akal. Tidak ada rezim yang secara sukarela menyerahkan kekuasaan kecuali dipaksa oleh keadaan. Pemerintah apartheid di Afrika Selatan, rezim komunis di Polandia, maupun pemerintahan Pinochet di Chili juga tidak pernah berniat melepaskan kekuasaan. Akan tetapi, pada akhirnya mereka tidak lagi memiliki pilihan lain.

Revolusi yang dinegosiasikan berarti mempersiapkan diri untuk momen semacam itu: sebuah proses yang dimulai melalui kerja intelektual, pembangunan wacana publik yang luas mengenai transisi demokrasi, dan pada akhirnya mencapai titik kulminasi ketika sistem yang ada mulai mengalami keretakan akibat tekanan pemberontakan massa.

Iran saat ini memang belum mencapai tahap tersebut. Namun, visi semacam itu tetap perlu dipertimbangkan secara serius.

Asef Bayat adalah Profesor Sosiologi sekaligus Catherine and Bruce Bastian Professor untuk Studi Global dan Transnasional di University of Illinois Urbana-Champaign. Di antara karya-karyanya ialah Street Politics: Poor People’s Movements in Iran, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn, serta Revolutionary Life: The Everyday of the Arab Spring.

Alex Shams adalah seorang penulis dan antropolog. Ia meraih gelar doktor dari University of Chicago. Tulisan-tulisannya pernah dimuat di New York Magazine, Truthout, dan The New Republic.

Tulisan ini berasal dari nawala edisi 19The Tricontinental; diterjemahkan dan diterbitkan di sini berkat kerja sama IndoPROGRESS dan The Tricontinental.

BEBERAPA minggu yang lalu, saat saya berada di Bandung, Indonesia, seorang pria yang menggunakan kursi roda mengatakan kepada saya bahwa jumlah total penyandang disabilitas telah dihitung oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) PBB mencapai 1,3 miliar orang. Orang dengan disabilitas bukanlah minoritas maupun pengecualian. Mereka adalah konstelasi luas dari pengalaman manusia – seperenam dari umat manusia. Namun, mereka terlalu sering dibicarakan seolah-olah mereka berada di pinggiran sejarah. Pada kenyataannya, mereka berada di pusatnya.

Disabilitas bukan sekadar kondisi biologis; ia terbentuk oleh interaksi antara keterbatasan dan dunia di sekitarnya: oleh jalan berlubang yang menghalangi kursi roda untuk bergerak maju, oleh klinik atau rumah sakit yang memungut biaya sebelum memberikan perawatan, oleh ruang kelas yang mengucilkan anak yang belajar dengan cara berbeda, oleh perang yang menghancurkan tubuh, dan oleh ekonomi yang meninggalkan mereka yang dianggap ‘tidak produktif’. Kecacatan bukan sekadar pembatasan akibat gangguan fisik, melainkan benturan antara gangguan fisik, hambatan sosial, dan ketidakadilan.

Frida Kahlo painting in bed, 1940. Anonymous photographer.

Laporan penting WHO tahun 2022, Global Report on Health Equity for Persons with Disabilities, sangat cermat dalam pemilihan bahasanya. Laporan tersebut berpendapat bahwa apa yang dihadapi oleh penyandang disabilitas bukan sekadar ‘ketidaksetaraan’, melainkan ‘ketidakadilan kesehatan’ yang sebenarnya dapat dihindari dan berakar pada ketidakadilan. Mengakui ketidaksetaraan ini sebagai sesuatu yang dapat dihindari berarti mengakui bahwa hal tersebut bersifat politis dan karenanya merupakan hasil dari pilihan-pilihan yang dibuat dalam sistem kapitalis. Laporan tahun 2022 ini dibangun berdasarkan laporan sebelumnya tahun 2011 tentang disabilitas oleh WHO dan Bank Dunia, yang menyerukan pengumpulan data yang lebih kuat serta dukungan dan akses yang lebih inklusif agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Rolando Sigüenza (Mexico), Esperanza encendida (Kindled Hope), 2021.Rolando Sigüenza (Mexico), Esperanza encendida (Kindled Hope), 2021.

Salah satu fakta paling mencolok dalam laporan WHO tahun 2022 adalah bahwa 80% penyandang disabilitas tinggal di negara-negara Global Selatan. Kondisi kerja yang buruk, kerusakan lingkungan, sistem pangan dan air yang tercemar, sistem layanan kesehatan yang memprihatinkan, serta konflik bersenjata menjadi penyebab sekaligus memperparah disabilitas. Pada tahun 2019, setidaknya satu dari lima orang di zona konflik hidup dengan kondisi kesehatan mental; di tengah reruntuhan perang, disabilitas semakin meluas, tidak hanya melalui cedera tetapi juga melalui trauma, kelaparan, dan pengungsian. Gaza kini menjadi wilayah dengan konsentrasi anak-anak yang mengalami amputasi tertinggi. Wilayah Selatan Global tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi penyandang disabilitas; disabilitas di sana dihasilkan oleh sistem yang bukan mereka ciptakan sendiri.

Lingkaran setan antara disabilitas dan kemiskinan disoroti dalam laporan WHO tahun 2022, yang menyebutkan bahwa ‘penyandang disabilitas cenderung lebih sulit mengakses pendidikan dan pekerjaan’ dan oleh karena itu ‘lebih rentan hidup dalam kemiskinan dibandingkan mereka yang tidak memiliki disabilitas’. Mereka cenderung tidak mendapatkan perawatan yang layak, mengalami tingkat penyakit dan pengucilan yang lebih tinggi, serta meninggal lebih dini. Ini bukanlah takdir, melainkan akibat dari sistem yang ada. Laporan WHO juga menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ini muncul dalam tiga hasil kesehatan: kematian dini, peningkatan morbiditas, dan hambatan yang lebih besar dalam fungsi sehari-hari dan partisipasi dalam masyarakat. Selama pandemi COVID-19, misalnya, ketidaksetaraan yang telah lama ada ini menjadi semakin terlihat; studi dalam konteks tertentu menemukan tingkat kematian yang jauh lebih tinggi di kalangan orang dengan disabilitas intelektual atau belajar. Ini bukan sekadar fakta medis, melainkan tuduhan terhadap sistem yang secara simbolis berkomitmen pada orang dengan disabilitas—melalui program seperti Konvensi PBB 2006 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas—tetapi tidak mampu, atau tidak bersedia, untuk bertindak sesuai komitmen tersebut.

Lim Anuar (Malaysia), Good Luck, 2023.

Laporan WHO tahun 2022 secara tegas menyatakan bahwa ‘Terdapat berbagai perbedaan dalam hasil kesehatan antara penyandang disabilitas dan mereka yang tidak memiliki disabilitas. Sebagian dari perbedaan ini merupakan ketidaksetaraan yang dapat dijelaskan oleh kondisi kesehatan atau gangguan yang mendasarinya; namun, sebagian lainnya terkait dengan faktor-faktor yang tidak adil atau tidak setara’. Dengan kata lain, WHO mengakui bahwa banyak dari hasil kesehatan yang buruk ini bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan, melainkan disebabkan oleh sistem yang dibangun secara tidak adil dan tidak setara.

Arsitektur eksklusi ini mencakup:

• Sistem kesehatan yang mewajibkan pembayaran saat menerima layanan.
• Komunikasi publik yang tidak dapat diakses oleh orang-orang yang buta, memiliki gangguan penglihatan, tuli, atau mengalami gangguan pendengaran.
• Sistem transportasi yang tidak ramah akses, sehingga menghalangi orang-orang untuk mencapai rumah sakit.
• Kekerasan berbasis gender yang secara tidak proporsional menargetkan perempuan penyandang disabilitas.
• Sistem ketenagakerjaan yang mengucilkan orang-orang yang dianggap ‘tidak produktif’.

Karakteristik masyarakat dan negara ini telah dianggap sebagai hal yang wajar dalam tatanan dunia kapitalis kita. Sudah menjadi anggapan umum bahwa infrastruktur yang dirancang untuk aksesibilitas itu mahal, namun ini adalah cara yang keliru dalam memahami masa depan. Pada tahun 2025, Presiden Bank Pembangunan Asia Masato Kanda berpendapat bahwa investasi dalam layanan kesehatan primer tidak hanya diperlukan secara sosial tetapi juga menguntungkan secara ekonomi, dengan mencatat bahwa setiap dolar yang diinvestasikan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi hingga $10. Ketika layanan kesehatan primer, tenaga kesehatan masyarakat, dan jaminan kesehatan universal dibangun dengan melibatkan penyandang disabilitas sejak awal, hal tersebut meningkatkan hasil kesehatan bagi semua orang dan memperkuat ketahanan masyarakat.

Abram Moyaha (South Africa), Untitled, 2018.

Konvensi PBB tahun 2006 menandai pergeseran kebijakan dan pemikiran, dari memandang penyandang disabilitas sebagai objek perawatan menjadi mengakui mereka sebagai subjek hak dan warga dunia. Membahas disabilitas dalam kerangka teoretis ini berarti membahas masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang inklusif terhadap penyandang disabilitas tidak bisa hanya melakukan penyesuaian teknis; masyarakat tersebut harus ditransformasi. Hal ini membutuhkan sistem layanan kesehatan publik universal yang menjangkau semua orang, infrastruktur publik yang dibangun dengan mempertimbangkan aksesibilitas sejak awal, sistem pendidikan yang merangkul perbedaan, dan sistem politik yang menekankan partisipasi. Pada tahun 2022, WHO dengan tepat mencatat bahwa mengatasi ketidaksetaraan disabilitas bermanfaat bagi semua orang karena hal itu menghancurkan hambatan yang membatasi kehidupan manusia secara keseluruhan.

Berdasarkan tuntutan yang terdapat dalam laporan WHO dan gerakan hak-hak disabilitas di berbagai negara, kami mengusulkan rencana delapan poin untuk martabat dan keadilan disabilitas:

1. Partisipasi dan kepemimpinan. Penyandang disabilitas harus menjadi pusat dalam pengambilan keputusan; kebijakan harus menganut prinsip ‘tidak ada keputusan tentang kami tanpa melibatkan kami’.
2. Informasi publik yang dapat diakses. Semua komunikasi publik harus tersedia dalam berbagai format, termasuk Braille, bahasa isyarat, dan format digital yang dapat diakses.
3. Data, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Pemerintah harus mengumpulkan data yang dipisahkan berdasarkan disabilitas dan secara efektif menegakkan undang-undang anti-diskriminasi.
4. Aksesibilitas universal sejak awal. Seluruh infrastruktur—transportasi, perumahan, dan sistem digital—harus dibangun berdasarkan prinsip aksesibilitas sejak awal.
5. Pelayanan kesehatan universal. Sistem kesehatan harus menjamin akses ke pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, dan teknologi bantu tanpa hambatan finansial.
6. Sistem pendidikan inklusif. Semua anak, termasuk anak-anak penyandang disabilitas, harus dijamin aksesnya ke pendidikan berkualitas dalam sistem pendidikan umum.
7. Sistem perawatan berbasis komunitas. Jaringan perawatan dan dukungan yang tertanam secara lokal harus dibangun, dengan merekrut dan melatih pekerja perawatan dari komunitas tempat mereka bekerja.
8. Keadilan ekonomi dan perlindungan sosial. Negara harus memastikan dukungan pendapatan, hak kerja, dan perlindungan tenaga kerja yang mengakui biaya tambahan yang timbul akibat disabilitas.

Lê Trọng Lân (Vietnam), Anh bộ đội (Soldier), 1981.

Beberapa tahun yang lalu, saat berjalan-jalan di pedesaan Vietnam bersama para sesepuh yang pernah ikut serta dalam perlawanan, saya mendengar kisah tentang para kurir yang mengantarkan pesan antar desa selama masa perjuangan. Mereka menceritakan kepada saya bahwa gerakan tersebut merekrut berbagai macam orang untuk pekerjaan ini, tetapi tidak jarang mengandalkan Anh Điếc (Saudara Tuli) dan Chị Mù (Saudari Buta) untuk mengantarkan pesan. Terpikir oleh saya bahwa dalam gerakan pembebasan nasional kita, kita telah gagal mendokumentasikan peran kawan-kawan penyandang disabilitas dalam perjuangan kita. Hal ini tidak terjadi di Vietnam, di mana para Thương binh, sebuah istilah yang sering diterjemahkan sebagai ‘penderita cacat perang’ tetapi secara harfiah lebih mengacu pada tentara yang terluka, diberi imbalan dengan chính sách đền ơn đáp nghĩa (‘kebijakan rasa syukur dan timbal balik’) serta dengan Hari Penderita Cacat Perang dan Martir pada tanggal 27 Juli setiap tahun.

Pada tahun 1981, enam tahun setelah Vietnam mengalahkan Amerika Serikat, penyair ternama Trần Tiến sedang berjalan-jalan di pantai Tien Hai dekat Delta Sungai Merah ketika ia melihat jejak bulat yang ditinggalkan oleh tongkat penyangga di pasir. Ia kemudian mengetahui bahwa jejak tersebut milik seorang veteran yang terluka di kaki, yang melintasi pantai itu dalam perjalanannya menuju sekolah setempat untuk mengajar anak-anak. Dari pertemuan itu, Trần Tiến menulis ‘Jejak Bundar di Pasir’ (Vết chân tròn trên cát), yang juga menjadi lagu yang sangat populer. Berikut adalah beberapa baris dari puisi tersebut:

Jejak-jejak bundar masih mengembara di sepanjang jalan berpasir putih kampung halamanku.

Prajurit yang terluka itu masih berjalan menuju sekolah desa.

Masih menggenggam gitar, masih mengajarkan anak-anak lagu-lagu tanah air mereka.

Lagu itu memeluk gunung-gunung jauh di negeri asalnya.

Lagu itu memeluk hamparan sawah tak bertepi dan melodi rakyat jelata.

Lagu tentang prajurit-prajurit yang gugur dalam senyap.

Untuk hari ini, kaki-kaki kecil berwarna merah jambu itu, riang berlari di sekeliling jejak-jejak bundar…

Salam hangat,

Vijay

WACANA ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT) kembali menjadi perhatian sejumlah partai politik menjelang pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu).

Dalam perdebatan yang berkembang, alasan-alasan yang dikemukakan umumnya bersifat normatif mengenai apa yang dianggap demokratis serta legal atau ilegal dalam konteks pemilu. Namun, jarang dipersoalkan apakah keberadaan atau ketiadaan aturan tersebut dapat mendorong transformasi partai politik di Indonesia yang sebagian atau seluruhnya terkait dengan praktik kartel dan oligarki.

Sebelumnya, peneliti Perludem, Haykal, pernah membahas PT pascadialog dengan petinggi Kementerian Dalam Negeri pada Kamis, 23 Oktober 2025. Haykal menilai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan aturan itu memberi dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Meski sebagian pihak menolak, ia berpendapat bahwa putusan tersebut dapat memperkecil politik kartel dan membuka peluang demokratisasi kandidat dalam pemilihan presiden 2029.

Argumen-argumen itu secara spesifik mengacu pada dua pandangan yang telah lama bersitegang, bahkan sejak PT dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Di satu pihak, terdapat pandangan bahwa PT dapat mencegah terlalu banyak kandidat presiden sekaligus memperkuat sistem presidensial multipartai di Indonesia (Jefrino-Fahik, 2024). Di pihak lain, PT dipandang mencederai demokrasi dan mempertebal praktik kartel serta oligarki. Karena itu, penghapusan aturan tersebut dianggap sebagai “angin segar” bagi upaya mewujudkan pilpres yang lebih demokratis.

Tulisan ini mengajukan pendapat bahwa diskursus mengenai transformasi partai politik semestinya lebih dikedepankan dalam pembahasan revisi UU Pemilu ketimbang sekadar wacana tentang ambisi dan kalkulasi elektoral, terutama jika disadari bahwa Indonesia selama dua dekade terakhir, dengan atau tanpa PT, tetap menjadi republik yang rapuh.

Kartel Parpol dan Oligarki

Tak dapat disangkal, keberadaan PT turut mempertebal praktik kartel partai dan oligarki di Indonesia. Kartel partai merujuk pada fenomena kerja sama sejumlah partai yang membentuk koalisi besar sambil mengooptasi kekuatan oposisi dalam demokrasi. Sementara itu, kartel oligarki menunjuk pada penerapan strategi kartel oleh kelompok oligark untuk mengeruk sumber daya negara melalui relasi interpenetrasi negara dan partai (Hargens, 2020). Ontologi dan teleologi keduanya serupa: kolusi elite demi mempertahankan status quo.

Kartel partai telah terbentuk sejak awal Reformasi, salah satunya melalui koalisi partai dalam merespons PT. Praktik tersebut bertujuan menyiasati tingginya fragmentasi antarpartai akibat sistem multipartai ekstrem di parlemen. Namun, semakin tinggi angka PT, semakin tajam pula polarisasi politik yang muncul.

Dalam demokrasi, polarisasi sesungguhnya wajar karena setiap partai berhak bersaing memperebutkan kekuasaan. Namun, di Indonesia, polarisasi sering kali dipahami bukan sebagai kompetisi, melainkan sebagai permusuhan. Koalisi yang semula dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial multipartai justru berubah menjadi sarana saling menjegal. Akibatnya, PT tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pencegah pemerintahan terbelah (divided government), melainkan malah memperbesar praktik kartel (Frederica, 2025).

Kecelakaan politik tersebut melahirkan praktik hipokrit karena pembentukan koalisi lebih bertujuan merebut dan membagi-bagi kekuasaan (Slater, 2018). Dalam kosmologi politik kartel, partai-partai berhaluan nasionalis Muslim atau Islamis seperti PAN, PKB, PKS, PPP, dan PBB dapat dengan mudah berkoalisi dengan partai-partai nasionalis sekuler seperti PDIP, Golkar, Gerindra, dan Demokrat.

Di sejumlah negara demokrasi seperti Kolombia dan Peru, pluralisme partai di parlemen tidak melahirkan koalisi yang rancu, melainkan dibangun berdasarkan irisan ideologi yang jelas (Mainwaring, 1993; Albarracín et al.). Partai-partai berhaluan kiri-tengah (center-left) atau kanan-tengah (center-right), misalnya, cenderung berkoalisi dengan partai yang berada dalam garis ideologi liberal atau konservatif yang sejalan.

Gejala tersebut berbeda dengan Indonesia. Koalisi partai di Indonesia memperlihatkan aliansi jangka pendek yang rapuh, tidak memiliki komitmen oposisi, miskin ideologi politik, mudah dikooptasi, dan terobsesi untuk saling menjatuhkan (Al-Hamdi, 2021; Slater, 2018). Karakter koalisi semacam ini membuat agenda partai bergerak menjauh dari kepentingan rakyat sekaligus memberi ruang lebih besar bagi oligarki untuk semakin lekat dengan kekuasaan.

Politik Neoliberal

Menurut Warburton (2024), gejala tersebut mencerminkan fase baru dinamika politik Indonesia akibat penetrasi gagasan dan praktik neoliberal ke dalam lembaga-lembaga demokrasi. Banyak pelaku bisnis akhirnya menduduki berbagai posisi strategis dalam negara karena memperoleh legitimasi sosial dan politik yang jauh lebih besar dibandingkan era sebelumnya.

Di tingkat legislatif, misalnya, komposisi DPR periode 2019–2024 menunjukkan bahwa 262 orang atau 45,5 persen dari 575 anggota DPR berasal dari kalangan pebisnis. Menurut ICW, angka itu meningkat pada periode 2024–2029 menjadi 354 orang atau 61 persen dari total 580 anggota DPR.

Di tingkat eksekutif, komposisi menteri sejak era Presiden Megawati (17 persen), Presiden SBY (30 persen), hingga Presiden Jokowi (51 persen) tidak pernah lepas dari pengaruh pebisnis. Setelah era SBY, bahkan kepala negara sendiri berasal dari kalangan pengusaha (Warburton, 2024). Presiden Prabowo pun membentuk 48 kementerian dengan 109 menteri dan wakil menteri yang sebagian di antaranya terindikasi masih aktif sebagai pebisnis.

Postur pemerintahan tersebut semakin membenarkan pendapat dua ilmuwan politik Harvard University, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2018), bahwa demokrasi modern tidak runtuh akibat ancaman eksternal seperti kudeta atau revolusi, melainkan oleh ancaman internal yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Ancaman itu tampak melalui tindakan para pejabat yang secara sengaja merusak pilar-pilar demokrasi, mempreteli hukum, dan melakukan sentralisasi kekuasaan.

Di Indonesia, berbagai peristiwa dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan gejala tersebut secara jelas. Selain politik dinasti dan kabinet gemuk, kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai usia capres-cawapres serta pemisahan pemilu menjadi contoh bagaimana pembusukan demokrasi tidak hanya menyasar lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga yudikatif. Revisi UU KPK, UU ITE, UU TNI, hingga KUHAP yang diberlakukan pada 2 Januari 2026 juga memperlihatkan bagaimana hukum dapat dipreteli sesuai kehendak pihak yang berkuasa.

Pada saat yang sama, sentralisasi kekuasaan berlangsung semakin telanjang. Muncul kekhawatiran bahwa lembaga-lembaga negara tidak lagi dikelola secara demokratis, independen, dan bebas dari intervensi politik, melainkan direcoki praktik politik yang bercorak militeristik, nepotistik, dan kronistik.

Selain pelibatan TNI dan Polri dalam berbagai urusan sipil dan program strategis, bukan rahasia lagi bahwa penempatan pejabat publik dalam birokrasi lebih banyak mengandalkan privilese dan relasi perkoncoan ketimbang prestasi dan sistem merit yang jelas. Banyak elite baru mendadak menduduki posisi penting tanpa dibekali pengalaman, keterampilan teknokratis, maupun wawasan epistemis yang memadai dalam tata kelola negara.

Karena itu, tidak mengherankan jika korupsi kini berlangsung secara kolosal di berbagai tingkatan. Data KPK menunjukkan bahwa sejak 2004 hingga 2023 terdapat 344 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dan DPRD. Menurut ICW, dari 319 anggota DPR yang terlibat korupsi pada 2022, mayoritas berasal dari kalangan pebisnis atau swasta. Fenomena serupa juga dapat ditemukan mulai dari tingkat kepala desa, wali kota, bupati, gubernur, hingga menteri.

Di tingkat masyarakat sipil, publik semakin resah karena kritik dan gerakan sosial tidak lagi dipersepsi sebagai penyeimbang demokrasi, melainkan sebagai ancaman terhadap negara. Kritik direpresi, gerakan sosial dituduh makar, dan ruang publik disusupi aparat negara.

Menurut Thomas B. Pepinsky, masyarakat pada era Prabowo menjadi semakin khawatir dan takut menyampaikan pendapat di ruang publik (Pramono, 2026). Gejala ini berdampak nyata terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Freedom House (2025) mencatat indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 pada 2019 menjadi 57 pada 2024 dengan status “bebas sebagian”.

Semua itu memberi sinyal bahwa rusaknya kanal-kanal demokrasi dan sistem merit tidak hanya melemahkan nilai serta institusi demokrasi, tetapi juga mematikan kepedulian etis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Transformasi

Karena itu, revisi UU Pemilu semestinya dikaitkan dengan upaya mentransformasi tata kelola partai politik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menguji apakah desain kepemiluan mampu memperkecil politik kartel dan oligarki, mendewasakan praktik politik partai, serta memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, atau justru sebaliknya.

Pertama, desain UU Pemilu harus mampu mengubah politik kooptasi berbasis korporatokrasi menjadi politik kooperatif berbasis solidaritas sosial. Elite yang sebelumnya bertikai perlu melakukan resolusi dan konvergensi melalui kompromi, negosiasi, dan diskusi yang sehat serta deliberatif dengan mengedepankan kebijaksanaan dan akal sehat. Gotong royong sebagai kearifan lama Nusantara dapat menjadi basis etis untuk melawan politik kartel dan oligarki yang nir-etika. Etika politik semacam ini diharapkan menjadi haluan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

Kedua, UU Pemilu harus mendorong pendewasaan cara berpolitik partai. Artinya, desain kepemiluan harus mampu mengaktifkan kembali apa yang oleh Levitsky dan Ziblatt (2018) disebut sebagai gatekeeping function, yaitu fungsi penyaring partai untuk mencegah kelompok antidemokrasi menguasai pemerintahan. Kaderisasi dan pola rekrutmen yang selama ini tidak etis, nondemokratis, dan tertutup harus digantikan dengan sistem merit yang transparan, akuntabel, demokratis, dan berjenjang.

Untuk itu, demokrasi internal dan ideologi partai harus diperkuat. Sekolah partai diharapkan menjadi ruang akademik dengan basis pedagogi politik yang jelas, tempat ideologi dan etika sosial diajarkan serta identitas partai dibentuk. Dengan demikian, dapat tumbuh sikap deontologis di kalangan kader partai untuk mencegah politik patronase, memperkecil politik uang, dan memperbaiki kepercayaan publik.

Ketiga, nilai dan lembaga demokrasi harus dibenahi kembali. Lembaga peradilan, lembaga pemilu, dan lembaga antikorupsi harus bebas dari intervensi dan tekanan politik. Selain itu, pembagian kewenangan antara fungsi pertahanan negara dan pemerintahan sipil perlu diperjelas dan diperketat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan akibat kaburnya batas profesionalisme.

Indonesia Emas hanya dapat dicapai apabila desain UU Pemilu mampu memperkecil praktik kartel dan oligarki, mendorong pendewasaan dan penguatan kelembagaan partai politik, serta menghidupkan kembali nilai dan pilar utama demokrasi.

Referensi

Albarracín, Juan, et al. “Deinstitutionalization without Collapse: Colombia’s Party System.” Party Systems in Latin America, Cambridge University Press, pp. 227–54, https://doi.org/10.1017/9781316798553.009.

Al-Hamdi, Ridho. “Ideological Cleavage under Open-List Proportional Representation: Parties’ Position toward the 2019 Indonesian Presidential Threshold.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, vol. 24, no. 3, Mar. 2021, pp. 205–19, https://doi.org/10.22146/JSP.53514.

Hargens, Bonifasius. “Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesia.” Walden Dissertations and Doctoral Studies, 2020.

Jefrino-Fahik, Antonius. “ANALYSIS OF INTRINSIC VALUE AND INSTRUMENTAL VALUE OF DEMOCRACY IN PRESIDENTIAL THRESHOLD.” Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, vol. 9, no. 1, 2024, https://doi.org/10.15294/jpi.v9i1.1192.

Levitsky, Steven, and Daniel Ziblatt. How Democracies Die. Crown Publishing Group, 2018.

Mainwaring, Scott. “Presidentialism, Multipartism, and Democracy.” Comparative Political Studies, vol. 26, no. 2, Jul. 1993, pp. 198–228, https://doi.org/10.1177/0010414093026002003.

Pramono, Stefanus. “Persamaan Presiden Prabowo Dengan Donald Trump.” Tempo [Jakarta], 2026.

Slater, Dan. “PARTY CARTELIZATION, INDONESIAN-STYLE: PRESIDENTIAL POWER-SHARING AND THE CONTINGENCY OF DEMOCRATIC OPPOSITION.” Journal of East Asian Studies, vol. 18, no. 1, Mar. 2018, pp. 23–46, https://doi.org/10.1017/jea.2017.26.

Warburton, Eve. “Private Power and Public Office: The Rise of Business Politicians in Indonesia.” Critical Asian Studies, Apr. 2024, pp. 1–23, https://doi.org/10.1080/14672715.2024.2334069.

Jefrino-Fahik adalah seorang peneliti yang meraih gelar magister sosiologi politik dari Universitas Indonesia.

Tulisan ini berasal dari nawala edisi 18The Tricontinental; diterjemahkan dan diterbitkan di sini berkat kerja sama IndoPROGRESS dan The Tricontinental.

SEANDAINYA Thomas Sankara tidak dibunuh pada tahun 1987 dan dibiarkan memajukan pembangunan Burkina Faso, mungkin wilayah Sahel akan mengikuti jejaknya satu generasi yang lalu – dan segalanya mungkin akan terlihat sangat berbeda saat ini.

Para sahabat yang terhormat,

Salam dari Tricontinental: Institute for Social Research.

Pada 15 Oktober 1987, Thomas Sankara, pemimpin Burkina Faso, dibunuh bersama dua belas pejabat seniornya. Pada saat itu, yang masih saya ingat dengan jelas, terdapat kebingungan besar mengenai siapa yang melakukan tindakan tak termaafkan ini. Para pembunuh, yang terlalu takut untuk menghadapi Sankara, menembaknya dari belakang, untuk kemudian menghujam tubuhnya berkali-kali sebelum menargetkan mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut. Tak lama setelah itu, salah satu rekan Sankara, Blaise Compaoré, membela kudeta tersebut dengan klaim bahwa Sankara telah membahayakan hubungan dengan Prancis dan Pantai Gading, sekutu dekat Perancis. Tiga puluh lima tahun kemudian, setelah pemberontakan rakyat menggulingkan Compaoré, ia dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut, meskipun tidak ada penyelidikan serius mengenai peran badan intelijen asing (seperti Prancis). Namun, satu pertanyaan masih menggantung di atas peristiwa tersebut: mengapa Sankara sebenarnya dibunuh?

Thomas Sankara (1949–1987) diangkat sebagai perdana menteri Republik Upper Volta pada Januari 1983 di bawah kepemimpinan Presiden Jean-Baptiste Ouédraogo, yang pemerintahannya berkuasa setelah penggulingan Saye Zerbo pada November 1982. Setelah upaya Zerbo untuk menghancurkan serikat pekerja, para perwira militer muda yang terkait dengan Kelompok Perwira Komunis (Regroupement des officiers communistes, ROC), di mana Sankara menjadi bagiannya, telah membantu membawa Ouédraogo ke tampuk kekuasaan. Ouédraogo kemudian menunjuk Sankara sebagai perdana menterinya. Keduanya memelihara citra publik yang sederhana, dengan perdana menteri muda itu bahkan bersepeda ke tempat kerja. Merasa tidak nyaman dengan kehadiran dominan ROC, yang diinginkan Prancis untuk dihilangkan, Ouédraogo menahan Sankara di bawah tahanan rumah dan berusaha memecat anggota ROC lainnya. Sebagai tanggapan, Compaoré yang masih muda memimpin kudeta 4 Agustus 1983 yang membebaskan Sankara dan membawanya ke tampuk kekuasaan. Sankara dan Compaoré mengambil alih Republik Volta Atas, yang dengan cepat diganti namanya oleh Sankara menjadi Burkina Faso (Negeri Orang-Orang Jujur).

Fidèle Kabre (Burkina Faso), Bouba, 2018.

Sekilas melihat agenda pemerintahan Sankara menunjukkan betapa besar manfaat yang bisa diraih oleh rakyat Burkina Faso seandainya ia tidak digulingkan dan dibunuh pada tahun 1987. Aspek terpenting dari Revolusi Burkina Faso adalah kebutuhan untuk memobilisasi rakyat agar terlibat sepenuhnya dalam membangun negara mereka melalui Komite Pertahanan Revolusi (Comités de Défense de la Révolution, CDR), sebuah konsep yang diadopsi dari pengalaman Kuba. Melalui CDR-lah pemerintahan Sankara mengetahui apa yang dibutuhkan rakyat, mengembangkan proyek-proyek untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan kemudian mengimplementasikannya. Tentu saja, isu-isu utama yang dibahas sama dengan yang dihadapi oleh semua masyarakat di Global Selatan: pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan, listrik, tempat tinggal, infrastruktur air bersih dan sanitasi, mata pencaharian yang layak, kesempatan budaya, dan transportasi (yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB).

Bagaimana cara membebaskan rakyat dari kemiskinan adalah pertanyaan yang pernah diajukan Sankara saat masih muda, ketika ia pertama kali tertarik pada Marxisme. Jawabannya ia temukan melalui kerja praktisnya di militer dan pemerintahan: Burkina Faso harus menjalankan kedaulatan nasional atas bahan mentahnya (terutama emas); menggunakan kekayaan nasional itu untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan bagi kehidupan modern bagi seluruh rakyat Burkina Faso (seperti transportasi, listrik, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur air dan sanitasi); dan menciptakan hubungan regional, kontinental, dan internasional yang meningkatkan rasa identitas rakyat, bukan malah meredupkannya. Inilah dasar dari revolusi demokratis dan rakyat yang diprakarsai oleh Sankara, pendekatan Sankaris sebagaimana mulai dikenal setelah pembunuhannya.

Dalam laporan terbaru kami, Perjuangan Kelas dan Bencana Iklim di Sahel (April 2026), kami menunjukkan bagaimana Gurun Sahara dan wilayah Sahel yang membentang di bawahnya—termasuk Burkina Faso—sedang dilanda bencana iklim, dengan pola cuaca yang tidak menentu mengganggu kegiatan penggembalaan, pertanian, dan jalur perdagangan di wilayah yang sudah dilanda konflik separatis yang brutal serta pemberontakan agama ekstremis. Sisa-sisa kehancuran Libya oleh AS-Prancis-NATO pada tahun 2011 telah memperparah semua kontradiksi politik di seluruh sabuk Sahara-Sahel, dari Aljazair hingga Nigeria. Konflik lama terkait sumber daya, yang diperparah oleh bencana iklim, kini semakin diperburuk oleh masuknya Jama’at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (Kelompok Pendukung Islam dan Umat Muslim) serta Negara Islam di Sahara Raya. Sebagian besar wilayah Sahel, dari Mali hingga Chad, berada di bawah cengkeraman kelompok-kelompok ini, yang sering kali bertindak brutal terhadap mereka yang tidak sependapat dengan mereka.

Salah satu alasan utama terjadinya kudeta-kudeta baru-baru ini di Burkina Faso (2022), Mali (2020 dan 2021), dan Niger (2023) adalah bahwa pemerintah yang berkuasa saat itu terlalu condong ke pihak Prancis dan gagal mewujudkan ketertiban dasar serta pembangunan bagi rakyat. Kudeta-kudeta tersebut dipimpin oleh kelompok militer dengan nama yang sangat mirip: Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (Gerakan Patriotik untuk Pelestarian dan Pemulihan) di Burkina Faso, Comité national pour le salut du peuple (Komite Nasional untuk Keselamatan Rakyat) di Mali, dan Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Dewan Nasional untuk Pelestarian Tanah Air) di Niger. Pada September 2023, pemerintah di ketiga negara ini bersatu membentuk Aliansi Negara-Negara Sahel. Mereka menghadapi serangkaian kontradiksi yang saling tumpang tindih: imperialisme dan sekutu regionalnya, bencana iklim, serta perjuangan kelas di masyarakat mereka sendiri.

Laporan khusus kami mengkaji dampak bencana iklim terhadap negara-negara di kawasan Sahel, dengan menyoroti Mali dan Sudan secara khusus melalui analisis kontradiksi kelas di wilayah tersebut. Saat kami menyusun laporan ini, saya mulai merenungkan pandangan lingkungan hidup Sankara dan apa yang mungkin telah dilakukannya bagi negaranya, kawasan ini, dan Afrika seandainya ia dan rakyat Burkina Faso memiliki kesempatan untuk menerapkan agendanya. Berikut ini ringkasan agenda Sankara:

1. Bagi Sankara, kerusakan lingkungan adalah hasil dari perusakan tanah oleh kolonialisme, sehingga solusinya harus berupa pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab di tingkat nasional dan regional. Alam tidak boleh diperlakukan sebagai bahan baku yang dapat dijarah tanpa peduli terhadap kelangsungan hidupnya sendiri. Untuk itu, Sankara meluncurkan ‘Tiga Perjuangan’ (Les trois luttes) pada tahun 1985 melawan kebakaran semak, penebangan liar, dan hewan ternak yang berkeliaran. Masing-masing dari ini menargetkan bentuk degradasi ekologi tertentu. Kebakaran semak dan penebangan mempercepat deforestasi, sementara penggembalaan liar – akibat runtuhnya sistem pengelolaan lahan komunal di bawah pemerintahan kolonial dan pascakolonial – berkontribusi pada erosi tanah dan desertifikasi. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk membalikkan bentuk-bentuk degradasi ekologi yang dihasilkan dan diperparah oleh pemerintahan kolonial, yang memperlakukan tanah sebagai sumber daya ekstraktif daripada sebagai dasar kehidupan kolektif. Sementara itu, kampanye penanaman pohon ‘Un village, un bosquet’ (Satu Desa, Satu Hutan Kecil) dan ‘Une école, un bosquet’ (Satu Sekolah, Satu Hutan Kecil) dirancang untuk memulihkan tutupan pohon, menghentikan desertifikasi, dan menumbuhkan tanggung jawab lingkungan di tingkat desa dan sekolah. Proyek Satu Desa, Satu Hutan menginspirasi Gerakan Pekerja Tanpa Tanah Brasil untuk menyusun Rencana Penanaman Pohon Nasionalnya sendiri pada tahun 2019, dengan target menanam 100 juta pohon dalam satu dekade.
2. Kelaparan disebabkan oleh ketergantungan pada pasar untuk pemenuhan pangan serta kurangnya sumber daya untuk memproduksinya (seperti lahan). Sankara menganjurkan reformasi agraria dan pembangunan pedesaan, bukan bantuan pangan. Reformasi agraria Sankara bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui organisasi yang lebih baik dan teknik modern, mengembangkan pertanian yang beragam dengan spesialisasi regional, menghapuskan hambatan sosial-ekonomi yang menindas kaum tani, dan menjadikan pertanian sebagai andalan pembangunan industri. Pemerintah revolusioner juga mengambil langkah untuk menasionalisasi tanah dan kekayaan mineral, melemahkan kendali kepala suku atas alokasi tanah, menghapuskan kerja paksa, dan memperluas irigasi.
3. Kurangnya infrastruktur di daerah pedesaan memaksa petani untuk mencari cara bertahan hidup yang menguras ketahanan pedesaan. Sankara ingin meningkatkan elektrifikasi di pedesaan tidak hanya untuk meningkatkan kondisi hidup tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan pada kayu bakar, misalnya dengan menyediakan kompor masak yang lebih baik untuk mencegah eksploitasi pohon yang kejam demi bahan bakar. Ini tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan di negara di mana akses listrik di pedesaan hanya 5,49% pada tahun 2023–2024. Sankara juga tertarik pada pengembangan sistem irigasi regional untuk memungkinkan penyaluran air hujan yang lebih baik ke dalam waduk dan kemudian melalui saluran air.
4. Pada akhirnya, keseluruhan proses CDR dan metode Sankarist bertujuan untuk mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada masyarakat setempat serta memungkinkan sumber daya dikelola oleh masyarakat itu sendiri, bukan oleh organisasi non-pemerintah internasional atau bahkan pemerintah pusat.

Seydou Keïta (Mali), Untitled, 1948–1954.

Seandainya aspek-aspek mendasar dari agenda Sankarist ini telah diterapkan, kemungkinan besar para petani dan penggembala di kawasan Sahel tidak akan menghadapi masalah yang begitu parah saat ini. Seharusnya beberapa pertentangan yang telah memicu konflik—terutama di wilayah utara Burkina Faso—dapat diatasi. Pelajaran dari Burkina Faso seharusnya dapat dipetik oleh Mali dan Niger, dan kemudian oleh Nigeria bagian utara serta Ghana.

Christophe Sawadogo (Burkina Faso), Le Grenier (The Granary), 2023.

Pada tahun 1999, bintang reggae asal Pantai Gading, Alpha Blondy, merilis sebuah lagu berjudul ‘Journalistes en danger’ (Jurnalis dalam Bahaya). Lagu tersebut bercerita tentang jurnalis Burkina Faso, Norbert Zongo (1949–1998), yang baru saja dibunuh bersama tiga orang lainnya di Provinsi Ziro, Burkina Faso. Ia sedang menyelidiki kematian David Ouédraogo, sopir saudara Blaise Compaoré, François. Dua puluh ribu orang menghadiri pemakaman Zongo. Ia adalah seorang yang teguh dalam keyakinannya terhadap jurnalisme dan demokrasi, serta salah satu pendiri Gerakan Hak Asasi Manusia dan Rakyat Burkina Faso (Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme et des Peuples) pada tahun 1989, yang terinspirasi oleh gagasan Sankara. Saya pernah mengunjungi organisasi tersebut pada perjalanan terakhir saya ke Ouagadougou, ibu kota Burkina Faso, dan merasakan bobot warisan Zongo. Warisan itu terus bergema, begitu pula warisan Sankara, di Burkina Faso yang sedang dibangun saat ini. Jadi, inilah Alpha Blondy, yang menceritakan kepada kita tentang mereka yang ingin membunuh kesopanan dan tentang kebutuhan untuk membangun sesuatu yang lebih baik:

La démocratie du plus fort est toujours la meilleure

C’est comme ça

Au clair de la lune mon ami Zongo.

Demokrasi milik yang terkuat selalu yang terbaik

Begitulah adanya

Di bawah cahaya bulan, temanku Zongo.

Salam hangat,

Vijay

Tulisan ini berasal dari tulisan Vijay Prashad untuk nawala The Tricontinental, edisi 17. Kami menerjemahkannya dan menerbitkan di rubrik Imperialisme ini untuk tujuan pendidikan. Setelah ini, kami akan secara rutin menerbitkan nawala terbaru The Tricontinental untuk rubrik tersebut.

Bagaimana Iran mampu tegak melawan Barat telah memicu kekaguman di kalangan negara-negara yang pernah dijajah di seluruh dunia. Apa sumber dari keyakinan diri ini?

Kawan-kawan yang baik,

Salam dari Tricontinental: Institut Penelitian Sosial.

Selama hari-hari terkelam dari perang ilegal AS-Israel di Iran, saya menghubungi beberapa teman yang berada di zona sipil yang dibom. Mereka adalah akademisi, penyair, seniman, beberapa bekerja di pemerintahan, dan yang lain di berbagai institusi. Terlepas dari pandangan mereka tentang pemerintah, mereka semua menunjukkan semangat pembangkangan yang sama. Tidak seorang pun merasa dunia mereka terancam. Mereka tetap teguh, keberanian mereka memancar dari keyakinan yang besar pada ketahanan peradaban Iran.

Namun, ketika Marxisme menjadi kerangka kerja yang krusial dalam perjuangan anti kolonial yang besar di era pasca-Perang Anti-Fasis Dunia, gagasan tentang peradaban kembali dengan makna yang berbeda. Peradaban mulai dipahami sebagai wilayah yang berharga dalam perjuangan budaya melawan imperialisme. Ia dapat menjadi instrumen kesinambungan nasional dan legitimasi politik daripada sekadar topeng ideologis untuk dominasi kelas. Namun, pengambilan kembali peradaban ini harus dilakukan dari sudut pandang proyek emansipatoris yang bersedia memutus warisan reaksioner tertentu di dalam peradaban itu sendiri.

Konsep ‘peradaban’ dan pemikiran Marxis, khususnya dalam konteks pembebasan nasional, memiliki hubungan yang kompleks. Marxisme klasik menolak konsep ini karena dianggap mengaburkan kesenjangan sosial di bawah keseragaman budaya, sehingga meniadakan pentingnya perjuangan kelas. Namun, ‘peradaban’ mendapatkan makna baru ketika Marxisme menjadi kerangka penting dalam gerakan anti-kolonial yang besar pasca-Perang Anti-Fasis Dunia. Peradaban mulai dipandang sebagai wilayah budaya yang bernilai dalam perjuangan melawan imperialisme. Ia dapat berfungsi sebagai instrumen kesinambungan nasional dan sumber legitimasi politik, bukan sekadar kedok ideologis bagi dominasi kelas. Meskipun demikian, pengangkatan kembali konsep peradaban ini harus dilakukan dari perspektif kerja emansipatoris, yang menuntut adanya kesediaan untuk memutus mata rantai warisan reaksioner tertentu di dalamnya.

Sebagai contoh, dalam konteks Tiongkok, Marxisme Tiongkok—yang paling baik disintesiskan oleh Mao Zedong—berupaya keras melepaskan diri dari aspek-aspek terburuk warisan pra-revolusi Tiongkok, seperti hierarki Konfusianisme dan seksisme. Namun, pada saat yang sama, melalui perjuangan kelas dan transformasi ideologis, Marxisme Tiongkok mengadopsi konsep ‘peradaban Tiongkok’ itu sendiri sebagai benteng pertahanan melawan imperialisme dan sebagai landasan bagi pengembangan patriotisme nasional.

Ilustrasi: Kusbudiyanto (Indonesia), Bird Market, 2026.

Revolusi Iran (1978–1979) dilakukan oleh beragam kekuatan politik, termasuk kaum Marxis. Namun, banyak dari mereka kemudian dianiaya dan dibunuh oleh Republik Islam yang baru berdiri. Meskipun mereka ditindas, banyak ide Marxis meresap ke dalam kerangka ideologis Republik Islam, baik melalui karya berbagai pemikir yang memiliki sejarah Marxisme sendiri, seperti Ehsan Tabari (1917–1989), Jalal Al-e Ahmad (1923–1969), Ali Shariati (1933–1977), Bijan Jazani (1938–1975), atau Khosrow Golsorkhi (1944–1974). Saya berharap dapat menulis lebih banyak tentang para pemikir ini, tetapi itu akan membutuhkan satu buku tersendiri. Yang paling memikat adalah Golsorkhi, yang dibunuh di usia jayanya. Ia mengatakan kepada hakim yang gelisah di persidangannya:

“Saya mengawali kata-kata saya dengan ucapan dari Mawla [Imam] Husein, seorang martir agung bagi masyarakat Timur Tengah. Saya, yang merupakan seorang Marxis-Leninis, pertama-tama mencari keadilan sosial di madrasah Islam, dan dari sana saya tiba pada sosialisme. Saya tidak akan menawar nyawa saya di pengadilan ini, bahkan demi kelangsungan hidup saya. Saya adalah tetesan kecil dari perjuangan dan penderitaan rakyat Iran yang berjuang… Ya, saya tidak akan menawar nyawa saya, karena saya adalah anak dari rakyat yang berjuang dan pemberani. Saya memulai kata-kata saya dengan Islam. Islam yang sejati di Iran selalu membalas utangnya kepada gerakan pembebasan Iran. Seyyed Abdollah Behbahani, Sheikh Mohammad Khiyabani, adalah perwujudan sejati dari gerakan-gerakan ini. Dan hari ini juga, Islam sejati membalas utangnya kepada gerakan pembebasan nasional Iran. Ketika Marx berkata, ‘Dalam masyarakat kelas, kekayaan terakumulasi di satu sisi dan kemiskinan, kelaparan, serta penderitaan di sisi lain, sementara mereka yang memproduksi kekayaan itu sendiri menjadi melarat,’ dan Mawla [Imam] Ali berkata, ‘Tidak ada istana yang didirikan kecuali ribuan orang dimiskinkan,’ terdapat kesamaan yang mendalam antara Marx dan Ali. Dengan demikian, orang dapat menyebut Mawla [Imam] Ali sebagai sosialis pertama dalam sejarah, demikian pula Salman Al-Farisi dan Abu Dzar Al-Ghifari.”

Pada masa revolusi, kelompok kiri Iran – yang terpecah antara gerilyawan Fedayeen, Partai Tudeh komunis, dan Mujahidin Islam revolusioner – menyadari bahwa mereka tidak mungkin menggulingkan Syah tanpa dukungan kekuatan agama. Namun, mereka meremehkan pengaruh besar para ulama terhadap masyarakat Iran, termasuk kelas pekerja. Kesalahan perhitungan inilah yang mengubah Revolusi Iran menjadi Republik Islam hanya dalam waktu satu tahun. Akan tetapi, alih-alih membentuk teokrasi biasa, Iran pasca-revolusi merujuk pada warisan peradaban yang jauh lebih tua, yang berasal dari pemerintahan Koresh Agung (559–530 SM) dan Kekaisaran Akhemeniyah (sekitar 550–330 SM) – kurang lebih dua ribu tahun sebelum kedatangan Syiah sebagai agama negara di Iran pada masa Kekaisaran Safawiyah (1501–1736). Warisan peradaban yang lebih tua inilah yang memainkan peran mendasar dalam masyarakat Iran, memungkinkannya menyerap perbedaan internal dan menyerukan legitimasi historis yang lebih mendalam pada saat krisis besar sebagai dasar pertahanan kedaulatan. Pada tahun 1971, Syah mengadakan acara besar-besaran di Persepolis untuk merayakan 2.500 tahun peradaban tanpa henti sejak Koresh Agung. Kemudian, selama perang agresi Irak terhadap Iran dari tahun 1980 hingga 1988, ketika Saddam Hussein mencoba menggambarkan konflik tersebut sebagai perang Arab melawan Persia, Republik Islam menolak kerangka tersebut dan bersikeras bahwa ini adalah ‘pertahanan tanah air’ (دفاع از وطن, defa’ az vatan), merujuk pada gagasan tentang tanah yang tidak pernah ditaklukkan dan tidak pernah dijajah yang harus dipertahankan oleh rakyatnya bagaimanapun caranya.

Ilustrasi: Ibrahim El-Salahi (Sudan), Vision of the Tomb, 1965.

Sulit bagi mereka yang tidak berasal dari masyarakat terjajah untuk memahami kekuatan ungkapan seperti ‘pertahanan tanah air’ dan gagasan tentang warisan peradaban. Kerusakan yang ditimbulkan kolonialisme pada begitu banyak struktur sosial sangatlah luas. Kolonialisme merampas kekayaan dan menginvestasikannya kembali di tempat lain untuk pembangunan negara lain; kolonialisme merendahkan budaya bangsa jajahan dan sering kali menolak bahasa serta rasa misi sejarah mereka. Itulah mengapa begitu banyak orang di Negara-negara Selatan (Global South) terkesima karena Iran telah mampu melawan Amerika Serikat dan memenangkan konflik saat ini secara strategis.

Bagi mereka yang memiliki sejarah serupa mengenai penghancuran dan penghapusan, menyaksikan martabat yang ditunjukkan oleh masyarakat seperti Tiongkok atau Iran—di mana tidak ada kebutuhan untuk membangun kebanggaan budaya dari ilusi (melalui penciptaan masa lalu imajiner) atau dengan memfitnah orang lain (baik minoritas atau orang asing)—sungguh sangat menginspirasi. Kurangnya kehancuran budaya total akibat kolonialisme di tempat-tempat seperti itu memungkinkan sejarah mereka sendiri untuk diklaim kembali dan direkonstruksi tanpa sepenuhnya terjebak dalam pembalikan keliru dari Barat (yang seringkali berupa penolakan sebagian dan peniruan sebagian). Ini adalah jenis kepercayaan diri yang menghadapi kekuatan destruktif Amerika Serikat dengan bermartabat dan memiliki keberanian untuk mengirim balik meme Lego tentang Trump dan rekan-rekannya, yang bukan sekadar ejekan kosong tetapi mengandung penghinaan yang tulus.

Ilustrasi: Eng Hwee Chu (Malaysia), Beyond the Border, 2014.

Pada Desember 1997, Organisasi Konferensi Islam (OKI) merilis Deklarasi Teheran, yang mengedepankan gagasan tentang ‘Dialog Antar-Peradaban’. Ini adalah respons langsung terhadap esai Samuel Huntington tahun 1993 dan bukunya tahun 1996, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (Benturan Antar-Peradaban dan Pembuatan Kembali Tatanan Dunia). Dalam esai awal yang diterbitkan di Foreign Affairs, Huntington meramalkan bahwa ‘Konflik antar peradaban akan menjadi fase terbaru dalam evolusi konflik di dunia modern’. Bagi Huntington, sejarah telah bergerak dari benturan ideologi (komunisme versus kapitalisme) menuju benturan antar peradaban (yang ia definisikan berdasarkan istilah agama-budaya sebagai ‘Barat, Konfusianisme, Jepang, Islam, Hindu, Ortodoks Slavia, Amerika Latin, dan mungkin peradaban Afrika’). Huntington memperingatkan bahwa garis patahan baru akan berada di sepanjang sumbu ini. OKI berpendapat bahwa cara pandang dunia seperti ini justru berpotensi menghasilkan konflik yang diramalkannya, alih-alih mencegahnya, dan bahwa lebih baik mengadakan dialog antar peradaban daripada menunggu terjadinya konflik di antara mereka.

Deklarasi Teheran mendapat sambutan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) namun tidak di ibu kota negara-negara Barat, di mana retorika Perang Melawan Teror—yang telah ada sebelum tahun 2001—meningkat tak terkendali. Ketakutan terhadap Islam menjadi lumrah, dan dengan cepat dihubungkan dengan ketakutan terhadap migran, sebuah ketakutan ganda yang terus melumpuhkan Eropa dan Amerika. Pada tahun 1998, PBB mendeklarasikan tahun 2001 sebagai Tahun Dialog Antar Peradaban, dan pada Konferensi Umum ke-31 Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO), yang diadakan di Paris dari 15 Oktober hingga 3 November 2001, mereka memilih filsuf dan diplomat Iran, Ahmad Jalali, sebagai presidennya serta mengundang presiden Iran saat itu, Seyyed Mohammad Khatami, untuk berpidato di hadapan dewan tersebut. Konferensi ini berlangsung sedikit lebih dari sebulan setelah serangan terhadap AS pada bulan September dan selama invasi AS ke Afghanistan sebagai bagian dari Perang Global Melawan Teror. Pidato Khatami tetap sangat kuat, meminta dunia untuk tidak menyerah pada ‘polarisasi dan perpecahan politik yang keliru’. Terorisme ‘adalah hasil dari perpaduan jahat antara intoleransi buta dan kekuatan brutal, dengan tujuan melayani ilusi yang, terlepas dari semua propagandanya, tidak lain adalah proyeksi dari isi buruk alam bawah sadar’.

Ilustrasi: Gerard Sekoto (South Africa), Mother and Baby, 1943–1945.

Menurut Khatami, ketika serangan teroris terjadi, hal terburuk adalah merespons dengan balas dendam. “Balas dendam itu seperti air garam yang, meskipun terlihat seperti air, justru meningkatkan rasa haus daripada memuaskannya, sehingga menjebak dunia dalam lingkaran kekerasan, kebencian, dan balas dendam yang tiada henti.” Daripada balas dendam, Khatami menekankan bahwa dialog “adalah kebutuhan utama komunitas internasional.”

Seruan untuk berdialog itu penting dan perlu, sebab alternatifnya mendorong kita menuju kehancuran – baik melalui sistem kapitalisme yang memperdalam ketidaksetaraan dan mendorong kehancuran planet, maupun melalui sistem imperialisme yang melahap masyarakat melalui perang. Namun, tidak peradaban maupun dialog dengan sendirinya yang akan mendorong sejarah menuju emansipasi manusia. Untuk itu, pada saatnya, perjuangan kelas harus diintensifkan; kebutuhan manusia harus mengatasi ketidaksetaraan material dan relasi kekuasaan; dan sistem global harus ditransformasi untuk memenuhi jalan takdir kita yang kompleks, alih-alih mengadu domba kita satu sama lain.

Ilustrasi: José Clemente Orozco (Mexico), Katharsis, 1934–1935.

Carlos Gutiérrez Cruz (1897–1930) mengembangkan kepekaan puitisnya di tengah arus sastra Meksiko pasca-revolusi, termasuk kelompok patriotik Contemporáneos (Kontemporer). Namun, ia kemudian berpisah dengan kelompok tersebut karena pandangannya yang makin radikal. Pada tahun 1923, ia menerbitkan Cómo piensa la plebe, folleto de propaganda libertaria en haikais (Bagaimana Kaum Proletar Berpikir: Pamflet Propaganda Pembebasan dalam Haiku), yang mengubah bentuk haiku—yang di Meksiko identik dengan José Juan Tablada (1871–1945)—menjadi sarana puisi komunis. Gutiérrez Cruz berpendapat bahwa tidak ada gunanya membela bangsa jika rakyat pekerja tidak mendapatkan manfaat apapun darinya. Poin ini penting untuk ditekankan: peradaban tidak dapat dipertahankan hanya sebagai sebuah abstraksi. Agar peradaban bermakna, ia harus dipertahankan sebagai rekam jejak hidup dari orang-orang yang membuat sejarah. Seperti yang ia tuangkan dalam salah satu haikunya:

Labriego, la tierra da ciento por uno

y tú ganas uno por ciento.

Wahai buruh tani, tanah memberimu seratus

Tapi kau hanya dapat satu.

Salam hangat,

Vijay

HARI Buruh Internasional (May Day) yang diperingati setiap 1 Mei sudah biasa menjadi momentum untuk menuntut hak-hak seperti upah layak dan kerja layak. Namun, di tengah bayang-bayang multikrisis kapitalisme dewasa ini, dari mulai krisis ekonomi, geopolitik, dan ekologis, kelas pekerja dihadapkan pada medan perjuangan yang lebih luas daripada isu-isu ekonomis seperti yang disebutkan sebelumnya maupun hak-hak politik seperti kebebasan berserikat. Tulisan ini berargumen bahwa kelas pekerja harus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan agenda ekologis, yang mencakup hak atas tempat tinggal layak, lingkungan hidup yang sehat, serta kondisi kerja yang menjamin keselamatan dan kesehatan.

Krisis iklim yang didorong oleh globalisasi produksi kapitalistik telah menghasilkan dampak ekologis yang melampaui batas-batas nasional dan mendunia (planetary). Tren pemanasan global telah melampaui ambang 1,5°C dibandingkan periode praindustri (1850–1900) (Copernicus et al., 2025). Konsekuensinya, bencana ekologis terjadi dengan intensitas yang meningkat dan dampak yang semakin mematikan. Banjir besar di Sumatra pada akhir tahun lalu merenggut lebih dari 600 nyawa, sebagian besar adalah kelas pekerja. Longsor di fasilitas penyimpanan tailing PT QMB New Energy Materials di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada Februari 2026 menewaskan pekerja. Sebelumnya, jebolnya fasilitas tailing PT HYNC akibat banjir menyebabkan lebih dari seribu warga Desa Labota dan pekerja industri terpapar limbah logam berat.

Persoalan lingkungan sesungguhnya adalah persoalan buruh karena ia merupakan bagian dari kondisi hidup dan reproduksi kelas pekerja. Dalam tradisi materialisme historis, produksi sarana kehidupan dipahami sebagai proses metabolis antara manusia dan alam. Ketika relasi metabolis ini mengalami kerusakan atau “keretakan metabolik” dalam istilah John Bellamy Foster akibat eksploitasi gila-gilaan untuk akumulasi kapital, maka krisis ekologis menjadi keniscayaan. Dalam Dialectics of Nature, Friedrich Engels menunjukkan bahwa eksploitasi alam di bawah kapitalisme menghasilkan kerusakan ekologis yang harus dibayar secara langsung; deforestasi di kawasan Alpen, misalnya, memicu banjir dan hilangnya sumber air bagi masyarakat (Engels, 1966).

Kerusakan ekologis juga terjadi di pabrik-pabrik, tambang-tambang, dan kebun-kebun. Dalam The Condition of the Working Class in England, Engels menggambarkan bagaimana industrialisasi menciptakan kondisi kerja yang jadi biang penyakit: udara dipenuhi debu, uap kimia, dan minim oksigen. Engels mencatat bahwa kondisi ini menyebabkan berbagai persoalan serius seperti gangguan pernapasan, asma, hingga tuberkulosis (Engels, 1892). Demikian di sektor pertambangan, pekerja terpapar debu, gas beracun, dan kekurangan oksigen, yang menyebabkan penyakit seperti “black spittle” akibat akumulasi partikel batu bara di paru-paru (Engels, 1892: 242). Hari ini, gambaran muram tersebut bisa kita temui di kawasan industri seperti Morowali dan Weda, di mana pekerja berhadapan dengan risiko penyakit akibat kerja, paparan limbah beracun, dan bencana ekologis (lihat: Alfian Al-Ayubby, 2025).

Menuju ekologi proletariat

Demikian terang kenyataan bahwa kelas pekerja menanggung beban paling besar dari krisis ekologis baik di tempat kerja maupun di lingkungan tempat tinggal. Hal ini menempatkan buruh sebagai kelas yang memiliki kepentingan objektif dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang layak. Maka daripada itu perusakan atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Siapa punya andil? Peran untuk mengakhiri kondisi ini tidak dapat diserahkan pada kekuatan lain; ia harus diambil oleh kelas pekerja sebagai agen utama perubahan. Dalam kerangka ini, Matthew T. Huber (2026) mengajukan konsep proletarian ecology sebagai tugas historis kelas pekerja.

Ekologi proletariat bertumpu pada tiga argumen utama. Pertama, proses proletarianisasi merupakan proses ekologis, karena melibatkan pemisahan manusia dari kondisi ekologis keberadaannya, terutama tanah dan tempat tinggal, sehingga mereka bergantung pada pasar tenaga kerja untuk bertahan hidup (Barca, 2020). Friedrich Engels menegaskan bahwa pembentukan proletariat modern mensyaratkan pemutusan hubungan pekerja dengan tanah (Engels, 1872).

Kedua, proletariat memiliki kapasitas sebagai “kelas universal” yang mampu menghapus masyarakat kelas dan mengorganisir ulang relasi manusia dengan alam pada skala global (Huber; Davis, 2018). Ketiga, meskipun tradisi marxis telah lama menekankan hubungan antara kerja dan alam, perhatian terhadap organisasi kelas pekerja sebagai kekuatan politik masih belum memadai (Chibber, 2022a; Draper, 1978).

Penting dicatat bahwa dalam ekologi proletariat, proletariat dipahami bukan sekadar sebagai buruh industri, tambang, dan lainnya, tetapi sebagai kelas yang terpisah dari alat produksi dan kondisi ekologis kehidupan. Proletariat adalah kelas yang memiliki ketergantungan pada pasar untuk bertahan hidup (Marx, 1867). Definisi ini mencakup proletariat informal, pekerja gig, termasuk pekerja di kawasan kumuh global yang hidup dari aktivitas informal (Davis, 2004).

Lantas kenapa harus proletariat dalam perjuangan lingkungan? Tak lain karena proletariat punya tiga kekuatan utama. Pertama, kekuatan numerik sebagai mayoritas populasi (Zwieg, 2000). Kedua, kepentingan objektif untuk perubahan, mengingat kapitalisme secara sistematis menghasilkan ketidakamanan dan degradasi lingkungan (Chibber, 2022a; Bruenig, 2025). Ketiga, posisi strategis dalam produksi, yang memungkinkan proletariat menghentikan proses produksi melalui aksi kolektif (Huber, 2026). Dengan kata lain, kekuatan politik kelas pekerja bertumpu pada aksi massa (Camejo, 1970).

Dalam dimensi ekologis, kekuatan ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengambil alih kontrol atas metabolisme sosial-ekologis dari tangan kapitalis (Pineault, 2023). Namun, sebagaimana diingatkan oleh Lenin (1902), pendekatan yang terbatas pada kesadaran serikat buruh yang sempit tidak memadai. Krisis iklim tidak dapat diatasi hanya melalui tuntutan ekonomi di tingkat tempat kerja. Diperlukan transformasi struktural melalui investasi publik berskala besar dalam sektor energi, transportasi, perumahan, dan pertanian (Christophers, 2024). Dalam konteks ini, tuntutan seperti transportasi publik rendah emisi, energi terbarukan berbasis komunitas, serta sistem pangan lokal menjadi bagian dari agenda perjuangan kelas pekerja.

Aliansi ekologi

Memang benar bahwa kelas pekerja punya tugas sejarah memimpin terwujudnya lingkungan hidup yang sehat untuk semua makhluk sejagat. Namun, tugas emansipasi rakyat bakal lebih enteng kalau ditanggung renteng bersama gerakan masyarakat sipil (gerakan agraria, gerakan lingkungan, gerakan perempuan, gerakan masyarakat adat, gerakan miskin kota, dan gerakan rakyat lainnya).

Jika sejarah adalah guru bagi kehidupan manusia – historia magistra vitae, seperti dicetuskan oleh filsuf Romawi, Cicero, ada sejumlah sejumlah kisah sukses yang bisa jadi contoh bagaimana aliansi ini berhasil. Salah satu contoh penting adalah aksi Mass Trespass of Kinder Scout pada 24 April 1932 di Sheffield, Inggris. Dalam peristiwa ini, pekerja bersama aktivis lingkungan melakukan aksi berjalan melintasi lahan milik kaum bangsawan feodal dan industrialis sebagai bentuk protes atas terbatasnya akses kelas pekerja terhadap ruang hijau di sekitar kawasan industri di Inggris utara (Walton, 2013). Gerakan “hak untuk menjelajah” (right to roam) tersebut dipelopori oleh British Workers’ Sports Federation yang memiliki kedekatan dengan Partai Komunis dan memperoleh dukungan luas dari basis kelas pekerja (Jones, 1985).

Lebih jauh, sejumlah konsep beken dalam gerakan ekologis, seperti keadilan iklim dan transisi berkeadilan, berkembang melalui inisiatif yang berakar pada gerakan buruh. Murray Bookchin, yang pernah menjadi anggota United Auto Workers, mengajukan kritik tajam terhadap kapitalisme industri melalui karyanya Our Synthetic Environment (1962). Pada 1976, UAW bahkan menginisiasi konferensi pertama yang secara eksplisit menghubungkan isu keadilan ekonomi dan lingkungan (Rector, 2014).

Selanjutnya, Oil, Chemical and Atomic Workers membangun aliansi dengan gerakan lingkungan dan merumuskan konsep transisi berkeadilan (just transition), yakni kerangka yang menegaskan bahwa peralihan menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan harus berlangsung seiring dengan perlindungan terhadap pekerja (Leopold, 2007). Inisiatif serupa juga muncul di Australia pada dekade 1970-an (Burgmann & Burgmann, 1998), dan kemungkinan berkembang dalam berbagai konteks lain secara paralel.

Dalam konteks Indonesia, aliansi serupa dapat dikembangkan, misalnya, melalui dorongan untuk memasukkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan tempat tinggal layak ke dalam revisi undang-undang ketenagakerjaan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Namun, perjuangan legalistik semacam ini memiliki keterbatasan. Ia hanya dapat berfungsi sebagai strategi jangka pendek. Solusi sejati atas krisis ekologis menuntut pemulihan relasi metabolis antara manusia dan alam, yang tidak mungkin dicapai sepenuhnya dalam kerangka kapitalisme. Transformasi menuju masyarakat sosialis menjadi prasyarat untuk menjamin keberlanjutan ekologis, kesetaraan sosial, dan kebebasan manusia dalam arti yang lebih substantif.

Daftar Referensi

Al-Ayubby, A. (2025) Workers Waiting to Die in Morowali: The Risks of Occupational Diseases in the World’s Largest Nickel Industrial Zone. Sembada Bersama Indonesia.

Barca, S. and Leonardi, E. (2018) ‘Working-class ecology and union politics: a conceptual topology’, Globalizations, 15(4), pp. 487–503. doi:10.1080/14747731.2018.1454672.

Burkett, P. (1999) Marx and nature: A red and green perspective. New York: St. Martin’s Press.

Copernicus et al. (2025) Global Climate Highlights 2024. Available at: https://climate.copernicus.eu/sites/default/files/custom-uploads/GCH-2024/GCH2024PDF-1.pdf.

Davis, M. (2004) ‘Planet of slums: Urban involution and the informal proletariat’, New Left Review, 26, pp. 5–34. doi:10.64590/ub7.

Engels, F. (1892) The condition of the working class in England in 1844. London: S. Sonnenschein & Co.

Engels, F. (1966) Dialectics of nature. Moscow: Progress Publishers.

Foster, J.B. (2000) Marx’s ecology: Materialism and nature. New York: Monthly Review Press.

Foster, J.B. (2022) Capitalism in the Anthropocene: Ecological ruin or ecological revolution. New York: Monthly Review Press.

Huber, M.T. (2026) ‘Proletarian ecology and the planetary mode of production’, Capitalism Nature Socialism. doi:10.1080/10455752.2026.2627292.

Stevis, D., Uzzell, D. and Räthzel, N. (2018) ‘The labour–nature relationship: Varieties of labour environmentalism’, Globalizations, 15(4), pp. 439–453. doi:10.1080/14747731.2018.1454675.

Muhammad Firman Eko Putra, Buruh di Jakarta, Alumni MA International Political Economy, University of Sheffield.

Bab 3 // Prekarianisme dan Perempuan: Feminisasi Kemiskinan yang Disengaja

3.1. Warisan Fordisme: Emansipasi di Bawah Bayang-bayang Patriarki

FORDISME tidak menciptakan penindasan terhadap perempuan. Namun, ia mewarisi dan mengolah struktur patriarki, lalu mengintegrasikannya ke dalam logika produksinya dengan cara yang khas.

Model keluarga yang menopang Fordisme adalah laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan mengurus rumah tangga. Pola ini bukan semata soal ideologi, tetapi juga berkaitan dengan efisiensi ekonomi. Dengan satu upah yang menopang seluruh keluarga, biaya reproduksi tenaga kerja dapat ditekan. Perempuan menjalankan kerja domestik yang tidak diakui sebagai pekerjaan formal, tetapi justru menopang keberlangsungan sistem: memulihkan tenaga kerja, merawat anak, dan mengatur kehidupan sehari-hari.

Teknologi rumah tangga seperti mesin cuci, kompor gas, dan lemari es sering dipromosikan sebagai alat pembebasan. Memang, sebagian pekerjaan domestik menjadi lebih ringan. Namun perubahan ini tidak otomatis menghasilkan waktu luang atau kemandirian yang lebih besar. Sebaliknya, standar baru muncul. Rumah diharapkan lebih bersih, makanan lebih beragam, dan pengasuhan anak lebih intensif. Beban tidak hilang, melainkan berubah bentuk.

Di sisi lain, perkembangan industri dan pengalaman dua perang dunia membuka ruang yang sebelumnya tertutup. Banyak perempuan masuk ke dunia kerja selama masa perang dan tidak sepenuhnya kembali ke peran domestik setelahnya. Transportasi publik memperluas mobilitas, sementara penghasilan sendiri, meskipun sering lebih rendah, memberi ruang bagi kemandirian. Dari pengalaman-pengalaman ini, gerakan perempuan modern mulai berkembang.

Di sinilah muncul ketegangan yang sulit dihindari. Sistem yang bergantung pada kerja domestik perempuan secara bersamaan menciptakan kondisi yang memungkinkan perempuan menuntut posisi yang berbeda. Ketika gelombang feminisme kedua menguat pada akhir 1960-an, tuntutan seperti kesetaraan upah, hak reproduksi, dan pengakuan atas kerja domestik tidak muncul dari ruang kosong, tetapi dari perubahan material yang telah berlangsung sebelumnya.

Dalam situasi seperti ini, kontradiksi yang terbentuk tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa respons dari sistem yang ada.

3.2. Feminisasi Kerja Prekariat

Neoliberalisme sering digambarkan sebagai fase yang “membuka” akses perempuan ke pasar kerja dalam skala besar. Hal ini kerap dibaca sebagai kemajuan. Namun pertanyaan yang jarang diajukan adalah: perempuan masuk ke jenis pekerjaan apa, dan dalam kondisi seperti apa.

Di banyak negara di Selatan Global, ekspansi industri seperti garmen, elektronik, dan pengolahan makanan pada era ini secara konsisten menyerap tenaga kerja perempuan. Penjelasan yang sering muncul adalah soal ketelitian atau keterampilan. Tetapi di balik itu, ada faktor struktural lain: posisi sosial perempuan yang membuat mereka lebih mudah ditempatkan pada upah rendah, lebih sulit mengakses organisasi kolektif, dan lebih rentan terhadap pemutusan kerja. Anggapan bahwa perempuan hanya berperan sebagai pencari nafkah tambahan kerap digunakan untuk membenarkan kondisi tersebut.

Dalam konteks ini, kemiskinan tidak sekadar dialami oleh perempuan secara kebetulan. Ia terbentuk melalui pola yang berulang dalam pembagian kerja dan struktur upah. Segmen-segmen pekerjaan tertentu menjadi identik dengan tenaga kerja perempuan, sekaligus dengan tingkat perlindungan yang lebih rendah.

Pola ini terlihat di berbagai kawasan industri yang terhubung dengan pasar global, mulai dari Asia Tenggara hingga Asia Selatan dan Amerika Latin. Perempuan banyak mengisi posisi di lini produksi, sementara posisi pengawasan dan manajerial lebih sering diisi laki-laki. Perbedaan upah untuk pekerjaan yang setara juga masih umum ditemukan.

Gambaran ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam pasar kerja tidak otomatis berarti perubahan dalam distribusi kekuasaan atau kesejahteraan. Kondisi kerja dan struktur yang melingkupinya tetap menjadi faktor penentu. Ketika terjadi PHK, perempuan adalah yang pertama dilepas.

Dalam struktur subkontrak berlapis yang menjadi ciri prekarianisme, perempuan sering berada di posisi paling bawah. Banyak yang bekerja dari rumah dengan sistem upah per potong, tanpa kontrak formal, tanpa jaminan sosial, dan tanpa perlindungan hukum yang jelas.

Posisi ini membuat mereka nyaris tidak terlihat dalam statistik ketenagakerjaan resmi. Mereka juga jarang tercakup dalam keanggotaan serikat, karena hubungan kerjanya tidak diakui secara formal. Padahal, pekerjaan mereka merupakan bagian dari rantai produksi yang menghasilkan nilai ekonomi besar.

Kontradiksinya terletak di situ: berada di ujung rantai produksi, tetapi menerima imbalan paling kecil, sekaligus menanggung tingkat ketidakpastian paling tinggi.

3.3. Atomisasi dan Hancurnya Jaring Pengaman Sosial

Ada dimensi prekarianisme yang sering luput dari analisis ketenagakerjaan karena berlangsung di luar tempat kerja: melemahnya jaring pengaman sosial yang selama ini, secara informal, menopang kehidupan sehari-hari, terutama bagi perempuan.

Jaringan komunitas yang kohesif, praktik gotong royong, dan solidaritas antarwarga bukan sekadar gambaran ideal tentang masa lalu. Dalam konteks layanan publik yang terbatas, jaringan semacam ini berfungsi sebagai penopang nyata. Perempuan, yang kerap memikul tanggung jawab atas pengelolaan kehidupan sehari-hari, menjadi pihak yang paling bergantung sekaligus paling aktif merawat hubungan-hubungan sosial tersebut.

Prekarianisme menggerus jaringan ini melalui beberapa jalur.

Pertama, mobilitas yang bersifat terpaksa. Ketika pekerjaan menuntut perpindahan terus-menerus, dari desa ke kota, antar kawasan industri, atau lintas negara sebagai pekerja migran, relasi sosial yang dibangun dalam waktu lama ikut terputus. Individu kemudian berada dalam lingkungan baru tanpa dukungan sosial yang memadai.

Kedua, pengurangan layanan publik. Ketika akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan penitipan anak semakin terbatas, beban pemenuhan kebutuhan tidak hilang, melainkan berpindah ke tingkat rumah tangga. Dalam banyak kasus, perempuan yang menanggung sebagian besar beban tersebut, baik dalam bentuk kerja perawatan maupun pengelolaan sumber daya yang terbatas.

Kombinasi antara isolasi sosial dan tekanan ekonomi ini dapat meningkatkan kerentanan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk risiko terjadinya kekerasan berbasis gender. Ini bukan soal laki-laki secara individual tiba-tiba berubah menjadi lebih kejam. Yang terjadi lebih sering adalah tekanan ekonomi yang menumpuk dan tidak tertangani menemukan pelampiasan dalam relasi yang paling timpang dan paling minim perlindungan, yaitu rumah tangga.

Keterkaitan antara prekarianisme, pengurangan layanan publik, melemahnya jaringan sosial, dan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar kebetulan. Ada hubungan yang dapat ditelusuri, di mana tekanan struktural dalam ekonomi dan sosial berkontribusi pada dinamika kekerasan di tingkat domestik.

3.4. Perempuan sebagai Penanggung Risiko Berlapis

Jika prekarianisme dapat dipahami sebagai proses pemindahan risiko dari kapital ke individu, maka perempuan sering berada di titik paling akhir dari proses tersebut.

Di tempat kerja, hal ini tampak dalam berbagai bentuk: upah yang lebih rendah, kontrak yang lebih tidak pasti, serta perlindungan yang terbatas. Dalam situasi seperti ini, kerentanan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual juga meningkat, dan sering kali berfungsi sebagai mekanisme kontrol, baik secara langsung maupun tidak.

Laporan Serikat Pekerja Nasional dan dokumentasi dari kawasan industri menunjukkan pola yang berulang. Pekerja perempuan dengan status kontrak jangka pendek menghadapi kerentanan berlapis. Mereka tidak hanya lebih rentan mengalami kekerasan atau pelecehan, tetapi juga berada dalam posisi yang sulit untuk melaporkannya. Risiko kehilangan pekerjaan menjadi pertimbangan yang nyata.

Dalam konteks ini, ketidakpastian kontrak tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi. Ia juga membentuk batas-batas yang membuat suara pekerja lebih mudah ditekan.

Di ranah domestik, beban reproduksi sosial justru semakin berat ketika jaring pengaman publik menipis. Aktivitas seperti memasak, mencuci, merawat anak, merawat anggota keluarga yang sakit, hingga mengelola utang rumah tangga adalah kerja yang menyita waktu dan tenaga. Namun kerja ini tidak dihitung sebagai aktivitas ekonomi, tidak diberi upah, dan jarang diakui sebagai kontribusi yang bernilai.

Di tingkat komunitas, tekanan lain muncul ketika krisis ekologis terjadi. Banjir, kekeringan, atau pencemaran dari aktivitas industri di sekitar permukiman buruh langsung berdampak pada kebutuhan dasar. Dalam banyak situasi, perempuan menjadi pihak yang pertama harus mencari jalan keluar, mulai dari memastikan ketersediaan air bersih, pangan, hingga kesehatan anak. Dengan demikian, dampak dari pola produksi yang sama tidak hanya dirasakan di tempat kerja, tetapi juga di rumah dan lingkungan sekitar.

Ketiga lapisan ini saling terkait. Tekanan di tempat kerja, beban domestik yang tidak dibayar, dan dampak kerusakan lingkungan membentuk satu rangkaian yang tidak terpisah. Relasi antara kelas, gender, dan lingkungan muncul bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai bagian dari struktur yang saling menguatkan dalam menghasilkan dan mendistribusikan beban secara tidak merata.

BAB 4 // Prekarianisme dan Krisis Ekologi: Bumi Sebagai Tumbal Perputaran Modal

4.1. Keusangan yang Direncanakan adalah Intensifikasi Penghancuran Alam

Ada hubungan langsung antara ponsel yang sulit diperbaiki dengan tambang kobalt di Kongo, antara pakaian yang cepat rusak dengan sungai yang tercemar limbah tekstil di Citarum, dan antara dorongan konsumsi yang terus diperbarui dengan pembukaan hutan untuk perkebunan sawit di Kalimantan.

Hubungan ini bukan sekadar kiasan. Ia merupakan rangkaian proses material yang saling terhubung.

Praktik planned obsolescence, atau keusangan yang dirancang, membutuhkan pasokan bahan baku yang terus menerus. Setiap peluncuran produk baru mendorong siklus ekstraksi berikutnya. Semakin cepat produk diganti, semakin cepat pula sumber daya alam dieksploitasi. Dalam kerangka ini, pertumbuhan bukan sekadar pilihan, melainkan tuntutan yang melekat pada sistem.

Perubahan yang terlihat pada era neoliberal terutama terletak pada intensitasnya. Eksploitasi sumber daya memang sudah terjadi sebelumnya, tetapi kini berlangsung dengan kecepatan dan skala yang jauh lebih besar. Seiring dengan itu, berbagai pembatas yang sebelumnya ada cenderung dilemahkan, baik melalui deregulasi, penurunan standar lingkungan, maupun berkurangnya kapasitas pengawasan.

Selain itu, produksi semakin banyak dipindahkan ke wilayah dengan regulasi lingkungan yang lebih longgar atau penegakan hukum yang lemah. Pola ini sering disebut sebagai upaya mencari lokasi yang paling menguntungkan dari segi biaya, baik dalam hal tenaga kerja maupun sumber daya alam.

Di Indonesia, kecenderungan ini terlihat dalam ekspansi industri ekstraktif dalam beberapa dekade terakhir. Pertambangan nikel di Morowali dan Halmahera, perluasan perkebunan sawit di Kalimantan dan Papua, serta berbagai proyek pembukaan lahan skala besar menunjukkan arah yang serupa. Aktivitas tersebut berjalan dengan logika percepatan produksi, sementara dampak lingkungan sering kali ditanggung oleh masyarakat dan ekosistem di sekitarnya.

4.2. Ekstraktivisme dan Konflik Agraria sebagai Konsekuensi Struktural

Ekspansi industri ekstraktif tidak berlangsung di ruang kosong. Ia masuk ke wilayah yang sudah dihuni, diolah, dan menjadi sumber kehidupan komunitas, sering kali selama beberapa generasi.

Ekstraktivisme, sebagai model ekonomi yang bertumpu pada pengambilan sumber daya alam dalam skala besar untuk pasar global, bukan hanya persoalan lingkungan. Ia juga menyangkut relasi kelas dan gender, serta terhubung dengan logika produksi yang sama yang melahirkan kondisi kerja tidak pasti di sektor lain.

Konflik agraria yang menyertai proses ini bukan sekadar insiden yang bisa diselesaikan dengan pendekatan teknis. Ia muncul dari kebutuhan struktural untuk menguasai tanah dan sumber daya dengan biaya serendah mungkin. Selama pola akumulasi tersebut tidak berubah, konflik akan terus muncul, meskipun lokasinya berpindah.

Dalam konteks ini, dimensi gender sering kali kurang mendapat perhatian, padahal perannya signifikan.

Di banyak komunitas agraris, perempuan memegang peran penting dalam pengelolaan sumber daya untuk kebutuhan sehari-hari, seperti benih, air, tanaman obat, dan hutan sekitar. Pengetahuan ini terbentuk melalui pengalaman panjang lintas generasi dan menjadi bagian dari praktik hidup komunitas. Ketika terjadi pengambilalihan lahan dan perpindahan paksa, pengetahuan tersebut ikut tergerus dan tidak mudah digantikan oleh kompensasi finansial.

Selain itu, perubahan ekonomi yang mengikuti ekspansi industri sering mendorong laki-laki untuk mencari pekerjaan di luar komunitas. Dalam situasi ini, perempuan yang tinggal menghadapi beban yang semakin besar. Mereka harus menjaga keberlangsungan kehidupan komunitas dengan akses yang semakin terbatas terhadap sumber daya yang sebelumnya tersedia.

Dengan demikian, dampak ekstraktivisme tidak hanya terlihat pada perubahan lanskap fisik, tetapi juga pada perubahan relasi sosial dan ekonomi yang mempengaruhi posisi perempuan dalam komunitas.

4.3. Komodifikasi Krisis: Kapital Mencoba Menjual Solusi

Krisis ekologi yang lahir dari logika neoliberal kini mulai berbalik mengganggu proses akumulasi itu sendiri. Gangguan rantai pasok akibat cuaca ekstrem, keterbatasan air yang mempengaruhi pertanian, hingga menurunnya keanekaragaman hayati yang menopang sistem pangan, semuanya menunjukkan batas yang semakin nyata.

Namun respons yang muncul tidak selalu mengarah pada perubahan mendasar dalam cara produksi. Sebaliknya, krisis sering kali diolah menjadi peluang pasar baru.

Perdagangan karbon adalah salah satu contohnya. Skema ini memungkinkan perusahaan tetap menghasilkan emisi dengan cara mengimbangi melalui pendanaan proyek pengurangan emisi di tempat lain. Dalam praktiknya, pengurangan di sumber utama tidak selalu terjadi. Di beberapa kasus, wilayah hutan di negara berkembang dijadikan sumber “kredit karbon”, sementara komunitas yang hidup di sekitarnya tidak selalu terlibat dalam pengambilan keputusan atau memperoleh manfaat yang sepadan.

Hal serupa dapat dilihat dalam berbagai skema sertifikasi “hijau” atau “berkelanjutan”. Standar yang digunakan sering disusun untuk memenuhi tuntutan pasar global, tetapi tidak selalu mencerminkan kondisi lokal secara utuh. Label seperti produksi berkelanjutan dapat membantu menjaga keberlanjutan konsumsi, tanpa secara signifikan mengubah pola ekstraksi yang mendasarinya.

Ada pula fenomena yang sering disebut sebagai paradoks efisiensi: peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya tidak selalu menurunkan total konsumsi, dan dalam beberapa kasus justru meningkatkannya. Peralihan ke teknologi yang dianggap lebih ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik, memang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar tertentu, tetapi sekaligus meningkatkan permintaan terhadap mineral lain seperti litium, kobalt, dan nikel. Ini membuka wilayah ekstraksi baru dengan konsekuensi sosial dan lingkungan yang juga tidak sederhana.

Berbagai pendekatan tersebut menunjukkan bahwa banyak solusi yang ditawarkan masih bekerja dalam kerangka yang sama, yaitu mempertahankan pertumbuhan. Tantangannya terletak pada kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus harus berhadapan dengan batas ekologis yang tidak dapat diperluas tanpa konsekuensi.

4.4. Krisis Ekologi sebagai Medan Laga Kelas

Krisis ekologi sering dibicarakan dengan bahasa yang bersifat universal: ancaman bagi seluruh umat manusia, tanggung jawab bersama, masa depan planet. Cara pandang ini tidak keliru, tetapi cenderung menutupi satu hal penting, yaitu ketimpangan dalam dampaknya.

Dampak krisis ekologis tidak dirasakan secara merata.

Pihak yang paling besar kontribusinya terhadap kerusakan lingkungan, seperti industri ekstraktif, perusahaan bahan bakar fosil, dan korporasi agribisnis skala besar, justru memiliki kapasitas lebih untuk melindungi diri. Modal dapat dipindahkan, aset dapat diasuransikan, dan akses terhadap sumber daya seperti air bersih, pangan berkualitas, serta lingkungan yang lebih aman dapat dibeli.

Sebaliknya, kelompok yang kontribusinya relatif kecil sering kali menanggung dampak yang lebih berat. Komunitas nelayan menghadapi penurunan hasil tangkapan akibat pencemaran laut, petani kecil terdampak perubahan pola cuaca, dan buruh di kawasan industri tinggal di wilayah yang rentan terhadap banjir atau polusi karena keterbatasan pilihan hunian. Dalam banyak kasus, perempuan di komunitas terdampak juga memikul beban tambahan, seperti mencari sumber air yang semakin jauh atau memastikan kebutuhan dasar keluarga tetap terpenuhi.

Situasi ini mencerminkan pola pemindahan beban, di mana keuntungan dari proses produksi terkonsentrasi pada pihak tertentu, sementara biaya sosial dan lingkungan dialihkan ke kelompok yang lebih rentan, bahkan hingga ke generasi mendatang.

Dalam kerangka yang lebih luas, ada gangguan pada hubungan antara aktivitas ekonomi dan siklus alam. Praktik produksi yang intensif dapat merusak kemampuan tanah, air, dan ekosistem untuk pulih secara alami. Ketika siklus-siklus ini terganggu, dampaknya tidak bisa sepenuhnya diatasi melalui mekanisme pasar, karena persoalannya berkaitan dengan batas-batas ekologis itu sendiri.

Di titik ini, krisis ekologi bertemu langsung dengan kondisi kerja yang tidak stabil. Kelompok pekerja dengan perlindungan paling minim adalah yang paling rentan ketika bencana terjadi. Keterbatasan akses terhadap tabungan, asuransi, atau jaringan dukungan membuat mereka memiliki sedikit ruang untuk bertahan atau pulih. Mereka menghadapi tekanan ganda: terlibat dalam sistem produksi yang merusak lingkungan, sekaligus menanggung dampak dari kerusakan tersebut.

Bab 5 // Tiga Krisis, Satu Sistem: Ketika Kelas, Gender, dan Ekologi Bertemu

5.1. Tiga Isu, Satu Arsitektur

Dalam banyak gerakan sosial, selalu ada kecenderungan untuk membagi isu ke dalam kategori yang terpisah: buruh, perempuan, lingkungan. Masing-masing berkembang dengan bahasa, agenda, dan jaringan organisasinya sendiri. Pembagian ini memudahkan pengorganisasian, tetapi juga berisiko menyederhanakan kenyataan yang lebih kompleks.

Prekarianisme tidak bekerja dalam batas-batas yang terpisah itu.

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa eksploitasi terhadap kelas, gender, dan lingkungan berlangsung secara bersamaan dan saling terkait. Bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai bagian dari satu pola yang saling menguatkan. Karena itu, penting untuk melihat bagaimana ketiganya bertemu dalam kehidupan sehari-hari dan dalam struktur yang konkret.

Ambil satu contoh: seorang perempuan yang bekerja di pabrik garmen di Tangerang, dengan kontrak jangka pendek, tinggal di kawasan padat dekat industri yang rawan banjir, sementara anak-anaknya diasuh oleh keluarga di kampung karena keterbatasan fasilitas penitipan.

Jika dilihat dari sudut ketenagakerjaan, ia menghadapi ketidakpastian kerja, upah yang terbatas, dan perlindungan yang minim. Dari perspektif gender, ia menanggung beban kerja berlapis, baik di tempat kerja maupun dalam tanggung jawab keluarga, serta berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Dari sisi lingkungan, ia hidup di wilayah yang lebih rentan terhadap dampak bencana dan polusi, dengan pilihan yang terbatas untuk menghindarinya.

Namun dalam praktiknya, semua dimensi ini tidak terpisah. Mereka hadir dalam kehidupan orang yang sama dan saling mempengaruhi.

Ini adalah operasionalisasi paling praktis dari interseksionalitas kontradiksi: bahwa persoalan kelas, gender, dan lingkungan tidak berdiri sendiri. Masing-masing mengandung dimensi yang lain. Analisis yang hanya berfokus pada satu aspek berisiko melewatkan bagaimana berbagai bentuk ketimpangan tersebut bekerja secara bersamaan dalam satu sistem yang utuh.

5.2. Perkembangan Tidak Merata dan Tercampur-aduk: Kasus Indonesia

Ada satu perangkap analitis yang perlu dihindari: melihat prekarianisme seolah-olah telah sepenuhnya menggantikan semua bentuk kerja sebelumnya secara seragam di seluruh dunia.

Kenyataannya jauh lebih rumit, dan kompleksitas ini penting untuk memahami konteks Indonesia.

Konsep uneven and combined development membantu menjelaskan situasi ini. Perkembangan kapitalisme tidak berlangsung secara linear. Bentuk-bentuk lama dan baru justru sering hadir bersamaan, saling berinteraksi, dan menghasilkan konfigurasi yang khas di setiap tempat.

Di Indonesia, Fordisme dan prekarianisme tidak muncul dalam urutan yang rapi. Keduanya hidup berdampingan dan saling terkait. Dalam satu kawasan industri, bisa ditemukan pabrik dengan ciri Fordis seperti konsentrasi buruh dalam jumlah besar dan struktur produksi yang terstandar, berdampingan dengan jaringan subkontraktor dan pekerja rumahan yang berada dalam kondisi sangat tidak pasti. Bahkan dalam satu perusahaan, buruh tetap dan buruh kontrak dapat bekerja bersamaan. Produksi formal sering bergantung pada jaringan informal untuk memenuhi target yang tidak dapat ditangani sendiri.

Di sektor agraris, relasi yang sering dianggap pra-kapitalis seperti bagi hasil, kerja kolektif, atau hubungan patron-klien tetap bertahan. Namun keberlanjutannya tidak berarti terlepas dari kapitalisme. Justru dalam banyak kasus, relasi tersebut dimanfaatkan karena mampu menekan biaya dan menjaga kontrol tenaga kerja melalui ikatan sosial, bukan kontrak formal.

Sementara itu, di sektor digital dan ekonomi berbasis platform, muncul bentuk lain yang berbeda lagi. Pengemudi ojek online yang berstatus “mitra”, pedagang kecil yang bergantung pada platform distribusi, hingga pekerja lepas digital yang terhubung dengan pasar global melalui aplikasi, menunjukkan kombinasi antara fleksibilitas tinggi dan ketergantungan yang kuat pada sistem platform. Ini bukan sekadar lanjutan dari pola sebelumnya, tetapi juga bentuk baru yang berkembang dari kondisi tersebut.

Perbedaan-perbedaan ini membawa implikasi langsung bagi strategi pengorganisasian. Pendekatan yang efektif untuk buruh pabrik dengan konsentrasi tinggi belum tentu relevan bagi pekerja rumahan yang tersebar. Tuntutan pengemudi ojek online tidak identik dengan tuntutan buruh garmen, dan pendekatan untuk pekerja migran berbeda dengan petani yang kehilangan akses atas tanah.

Hal ini tidak berarti pengorganisasian menjadi mustahil. Justru sebaliknya, ia menuntut pendekatan yang lebih kontekstual. Strategi perlu berangkat dari kondisi material yang spesifik, bukan dari model yang diambil dari konteks lain tanpa penyesuaian. Gambaran umum tentang prekarianisme dapat berfungsi sebagai kerangka, tetapi pemahaman atas situasi konkret tetap menjadi kunci untuk bertindak secara efektif.

Bab 6 // Penutup: Kontradiksi Internal Prekarianisme dan Celah Perlawanan

6.1. Prekarianisme Menciptakan Musuhnya Sendiri

Ada satu prinsip dialektika yang bisa ditemukan bahkan dalam sistem yang paling terstruktur sekalipun: setiap sistem mengandung kontradiksi di dalam dirinya. Prekarianisme tidak terkecuali.

Upaya untuk memecah dan melemahkan solidaritas kelas melalui atomisasi memang bekerja, tetapi tidak pernah sepenuhnya tuntas. Selalu ada celah. Dari celah itulah bentuk-bentuk perlawanan baru muncul, sering kali dari arah yang tidak diperkirakan.

Salah satu contoh yang cukup kontras adalah peran platform digital. Sistem ini dirancang untuk membuat pekerja terpisah satu sama lain. Namun pada saat yang sama, ia menyediakan infrastruktur komunikasi yang justru memudahkan pertemuan. Pengemudi ojek online yang tidak memiliki ruang kerja bersama tetap bisa saling terhubung melalui grup percakapan, titik kumpul informal, atau interaksi sehari-hari di lapangan. Dari situ muncul berbagai bentuk organisasi pekerja platform di banyak kota, meskipun tidak selalu menyerupai serikat dalam bentuk konvensional.

Fenomena serupa juga terlihat di berbagai negara. Di Inggris, kurir platform berhasil mendorong pengakuan atas hak berunding kolektif setelah menghadapi status kerja yang tidak jelas. Di Amerika Serikat, upaya pengorganisasian di fasilitas logistik besar menghasilkan pembentukan serikat di Staten Island pada 2022, yang digerakkan langsung oleh pekerja. Di Bangladesh, tekanan internasional setelah runtuhnya Rana Plaza pada 2013 mendorong perubahan standar keselamatan di industri garmen, meskipun terbatas.

Capaian-capaian ini belum mengubah sistem secara keseluruhan. Namun mereka menunjukkan bahwa kebutuhan akan solidaritas tidak sepenuhnya bisa dihapus. Ia beradaptasi dan mencari bentuk baru sesuai dengan kondisi yang ada.

Di sisi lain, krisis ekologi juga memunculkan kontradiksi tersendiri. Dampak dari pola produksi yang intensif mulai mengganggu keberlangsungan aktivitas ekonomi itu sendiri, seperti gangguan produksi akibat bencana atau konflik atas sumber daya. Upaya untuk mengelola krisis melalui mekanisme pasar, seperti komodifikasi lingkungan, sering kali memunculkan persoalan baru, termasuk resistensi dari komunitas yang terdampak.

Dalam konteks ini, muncul pula aktor-aktor yang memainkan peran penting dalam perlawanan, termasuk perempuan di komunitas yang terdampak langsung oleh aktivitas ekstraktif. Hal ini bukan karena asumsi bahwa perempuan secara alami lebih dekat dengan lingkungan, melainkan karena posisi sosial yang membuat mereka berhadapan langsung dengan perubahan dalam pengelolaan sumber daya sehari-hari.

Di berbagai tempat, perempuan terlibat dalam upaya mempertahankan ruang hidup, sumber pangan, dan keberlanjutan komunitas. Gerakan semacam ini tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga bersinggungan dengan persoalan ekonomi dan relasi sosial yang lebih luas.

6.2. Dari Perjuangan Hak ke Perjuangan Kelas: Apa yang Harus Dilakukan

Prekarianisme sangat efektif dalam satu hal: memecah perlawanan menjadi tuntutan-tuntutan parsial yang bisa ditangani satu per satu, seperti kenaikan upah di satu tempat, perbaikan kontrak di tempat lain, atau pengakuan status pekerja di sektor tertentu, tanpa benar-benar menyentuh logika yang melahirkan kondisi tersebut.

Perjuangan hak tetap menjadi titik masuk yang tidak bisa diabaikan. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa kondisinya bukan takdir, melainkan ketidakadilan yang bisa dilawan, bahasa hak biasanya menjadi pintu pertama. Ia konkret, mendesak, dan memungkinkan lahirnya kemenangan-kemenangan kecil yang penting untuk membangun kepercayaan diri kolektif.

Namun, perjuangan hak juga memiliki batas yang perlu diakui secara jujur.

“Hak” ditetapkan melalui hukum, sementara hukum dibentuk dalam sistem pengambilan keputusan yang tidak netral. Sejauh mana hukum berpihak pada buruh akan selalu bergantung pada seberapa kuat organisasi kelas mampu menekannya. Tanpa kekuatan itu, perjuangan hak mudah berhenti pada lobi, pada kedekatan dengan elite, atau pada kompromi yang menguntungkan sebagian kecil sambil meninggalkan mayoritas.

Jadi pertanyaannya bukan apakah kita perlu memperjuangkan hak. Jawabannya jelas: perlu, dan tidak bisa ditunda. Pertanyaannya adalah, sambil memperjuangkan hak, apakah kita juga sedang membangun kekuatan yang lebih mendasar?

Ada tiga hal yang perlu dibangun secara bersamaan, bukan bertahap, dan saling menguatkan.

Pertama, pembebasan dari cara berpikir yang diwariskan sistem. Prekarianisme tidak hanya mengeksploitasi secara material, tetapi juga membentuk cara orang memahami situasinya. Kondisi kerja yang tidak pasti dianggap sebagai risiko pribadi. Persaingan antarburuh dilihat sebagai sesuatu yang wajar. Solidaritas terasa seperti kemewahan. Bahkan sistem yang jelas bermasalah kerap dipersepsikan sebagai satu-satunya pilihan yang ada. Membongkar cara berpikir ini bukan hasil dari satu seminar atau satu buku. Ia tumbuh melalui proses panjang dalam praktik pengorganisiran, ketika orang mulai mengalami sendiri bahwa tindakan kolektif bisa mengubah keadaan yang sebelumnya terasa tidak mungkin diubah.

Kedua, membangun organisasi yang mampu melampaui batas isu dan sektor. Salah satu capaian penting prekarianisme adalah memecah gerakan ke dalam kepingan-kepingan yang berjalan sendiri-sendiri. Serikat buruh garmen tidak terhubung dengan buruh tambang, gerakan perempuan berjalan terpisah dari gerakan tani, aktivis lingkungan tidak selalu beririsan dengan pengorganisir buruh perkotaan. Selama kondisi ini bertahan, sistem yang terintegrasi dihadapi oleh perlawanan yang terpecah.

Upaya menghubungkan kepingan-kepingan ini bukan sekadar soal membentuk federasi atau menyatukan organisasi secara formal. Yang lebih mendasar adalah membangun pemahaman bersama bahwa persoalan kelas, gender, dan ekologi saling terkait. Pemahaman ini perlu diterjemahkan ke dalam kerja pengorganisiran yang nyata, sehingga perjuangan di satu sektor juga memuat dimensi dari sektor lain, bukan hanya berjalan berdampingan tanpa keterhubungan.

Ketiga, pelembagaan budaya kelas pekerja. Upaya ini memuat diskusi sekaligus eksperimen tentang alternatif sistem ekonomi politik, bukan sebagai utopia, tetapi sebagai praktik yang diuji dalam skala kecil di komunitas dan tempat kerja. Misalnya, bagaimana kerja, manfaat, dan risiko dibagi secara lebih adil; bagaimana konsumsi diatur agar menguntungkan mereka yang memproduksi; bagaimana pengasuhan anak dilakukan secara kolektif; atau bagaimana kerja domestik dibagi lebih setara, termasuk melibatkan laki-laki. Inisiatif-inisiatif ini bisa dilihat sebagai ruang uji coba bagi relasi produksi, distribusi, dan reproduksi yang lebih adil. Namun, upaya ini tidak bisa berdiri sendiri. Ia perlu terhubung dengan strategi yang lebih luas agar pengalaman di tingkat mikro dapat diterjemahkan menjadi tuntutan di tingkat kebijakan.

Keempat, pertarungan untuk merebut kekuasaan. Prekarianisme bukan sekadar gejala pasar yang tumbuh di luar kendali negara, melainkan hasil dari kebijakan yang secara aktif dibentuk dan dilindungi oleh kerangka hukum. Selama proses legislasi dan pengambilan keputusan dikuasai oleh pihak yang berkepentingan mempertahankan kondisi kerja yang tidak pasti, perlawanan dari bawah akan terus berbenturan dengan batas-batas hukum yang ada. Karena itu, perjuangan tidak cukup dilakukan di tempat kerja saja. Ia juga perlu menjangkau arena kebijakan, termasuk upaya mempengaruhi perumusan aturan dan mengubah keseimbangan kekuatan dalam proses tersebut. Tanpa itu, gerakan buruh dan kelompok pekerja lain akan terus bermain dalam aturan yang ditentukan oleh pihak yang dilawan.

Prekarianisme dirancang untuk bertahan dan beradaptasi. Ia mampu menyerap tuntutan-tuntutan parsial tanpa mengubah struktur dasarnya, serta mencegah solidaritas tumbuh kuat. Menghadapinya membutuhkan kesabaran yang tetap aktif, yang terus bergerak, membangun, dan belajar dari kegagalan tanpa kehilangan arah.

Sistem ini mengandung kontradiksi-kontradiksinya sendiri. Tugas kita adalah menemukannya, mempelebarnya, dan mengubahnya menjadi celah perlawanan yang nyata.

Bacaan Lanjutan

Bagi Kawan-kawan yang berminat mendalami lebih lanjut tentang basis teoretik dari artikel ini, berikut daftar bacaan yang sangat berguna. Bacaan esensial (yang merupakan pondasi) ditandai **, sementara bacaan yang lebih popular ditandai *. Sangat disayangkan bahwa semua bacaan ini berbahasa Inggris dan, dengan demikian, membutuhkan upaya ekstra (seperti menggunakan aplikasi penerjemah) untuk membacanya. Namun demikian, diharapkan, setelah membaca artikel ini, Kawan-kawan cukup tergerak untuk mulai membaca.

Fordisme, Neoliberalisme, dan Transisi Rejim Produksi

Braverman, H. (1974). Labor and monopoly capital: The degradation of work in the twentieth century. Monthly Review Press.

Dardot, P., & Laval, C. (2013). The new way of the world: On neoliberal society. Verso. (*)

Harvey, D. (1989). The condition of postmodernity: An enquiry into the origins of cultural change. Blackwell. (**)

Slobodian, Q. (2018). Globalists: The end of empire and the birth of neoliberalism. Harvard University Press.

Prekarianisme dan Kerja Platform

Cant, C. (2019). Riding for Deliveroo: Resistance in the new economy. Polity Press.

Srnicek, N. (2016). Platform capitalism. Polity Press.

Standing, G. (2011). The precariat: The new dangerous class. Bloomsbury. (*)

Webster, E., Lambert, R., & Bezuidenhout, A. (2008). Grounding globalization: Labour in the age of insecurity. Blackwell.

Gender, Kerja Reproduktif, dan Feminisme Sosialis

Bhattacharya, T. (Ed.). (2017). Social reproduction theory: Remapping class, recentering oppression. Pluto Press.

Federici, S. (2004). Caliban and the witch: Women, the body and primitive accumulation. Autonomedia. (**)

Fraser, N. (2022). Cannibal capitalism: How our system is devouring democracy, care, and the planet—and what we can do about it. Verso. (*)

Mies, M. (1986). Patriarchy and accumulation on a world scale: Women in the international division of labour. Zed Books.

Ekologi Politik dan Ekstraktivisme

Dunlap, A., & Jakobsen, J. (2020). The violent technologies of extraction: Political ecology, critical agrarian studies and the capitalist world-system. Palgrave Macmillan.

Foster, J. B. (2000). Marx’s ecology: Materialism and nature. Monthly Review Press. (**)

Hickel, J. (2020). Less is more: How degrowth will save the world. Heinemann. (*)

Moore, J. W. (Ed.). (2016). Anthropocene or Capitalocene? Nature, history, and the crisis of capitalism. PM Press.

Svampa, M. (2019). Neo-extractivism in Latin America: Socio-environmental conflicts, the territorial turn, and new political narratives. Cambridge University Press.

Imperialisme dan Finansialisasi

Harvey, D. (2003). The new imperialism. Oxford University Press.

Lapavitsas, C. (2013). Profiting without producing: How finance exploits us all. Verso.

Lenin, V. I. (1916). Imperialism, the highest stage of capitalism. [Tersedia dalam berbagai edisi cetak dan digital.] (*)

Patnaik, U., & Patnaik, P. (2016). A theory of imperialism. Columbia University Press.

Konteks Indonesia

Ford, M. (2009). Workers and intellectuals: NGOs, trade unions and the Indonesian labour movement. NUS Press.

Li, T. M. (2014). Land’s end: Capitalist relations on an indigenous frontier. Duke University Press.

Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. RoutledgeCurzon.

Warburton, E. (2018). Nationalism, developmentalism and politics in Indonesia’s mining sector. In A. A. Patunru, M. C. Basri, & M. Pangestu (Eds.), Indonesia in the New World: Globalisation, Nationalism and Sovereignty (pp. 90–108). ISEAS–Yusof Ishak Institute.

Ken Budha Kusumandaru adalah peneliti INKRISPENA dan anggota Serikat Buruh Paguyuban Karya Utama.

Pendahuluan: Perlawanan Tanpa Peta

PADA Agustus 2025, jalanan Indonesia menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sejak era Reformasi.

Aksi ini bermula dari duka atas kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang bekerja melalui platform Gojek. Demonstrasi yang awalnya muncul di 13 kota dengan cepat meluas menjadi 107 titik bentrokan di 32 provinsi. Sebanyak 3.195 orang ditangkap, menjadikannya salah satu gelombang penangkapan terbesar dalam sejarah Reformasi.

Mereka yang turun ke jalan tidak hanya mahasiswa. Basis utama gelombang ini adalah kaum prekariat: pengemudi ojek online, kurir, dan pekerja lepas. Mereka bekerja tanpa kepastian kontrak, tanpa jaminan sosial yang memadai, dan tanpa perlindungan saat sakit atau ketika akun mereka dinonaktifkan secara sepihak oleh platform. Selama ini mereka dianggap terlalu tersebar dan terlalu sibuk bertahan hidup untuk bisa bertindak kolektif.

Namun, mereka bergerak dan sistem sempat terguncang.

Meski begitu, hingga tulisan ini dibuat, belum ada perubahan struktural yang benar-benar tercapai. Tuntutan seperti perlindungan hukum yang jelas bagi pekerja platform masih belum terpenuhi. Penangkapan telah terjadi, korban sudah ada, dan mobilisasi telah mereda. Sementara itu, sistem yang melahirkan situasi tersebut tetap bertahan.

Mengapa perlawanan sebesar ini belum menghasilkan perubahan?

Jawaban yang muncul beragam: represi negara, lemahnya kepemimpinan, atau koalisi yang tidak solid. Semua faktor itu relevan. Namun tulisan ini mengajukan satu persoalan yang lebih mendasar, yaitu keterbatasan pemahaman atas sistem yang sedang dihadapi.

Para pengemudi yang turun ke jalan memahami pengalaman mereka secara langsung. Mereka tahu penghasilan mereka tidak cukup, bahwa algoritma memperlakukan mereka layaknya variabel, dan bahwa tidak ada jaminan ketika risiko datang. Mereka merasakan ketidakadilan itu setiap hari.

Yang belum sepenuhnya dipahami adalah asal-usul kondisi tersebut. Mengapa pola kerja seperti ini terbentuk, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana mekanisme keuntungan itu dipertahankan. Juga, mengapa negara yang seharusnya melindungi justru sering berpihak sebaliknya. Kondisi yang tampak sebagai masalah individual sebenarnya merupakan hasil dari desain yang sistematis.

Tanpa pemahaman tersebut, setiap gelombang perlawanan, sebesar apa pun, cenderung berhadapan dengan sistem yang sudah memiliki cara untuk meredamnya. Tuntutan ditunda, sebagian aktivis dikriminalisasi, konsesi kecil diberikan tanpa menyentuh akar persoalan, lalu mobilisasi perlahan mereda.

Tulisan ini berangkat dari pertanyaan tersebut.

Argumen utamanya adalah bahwa prekarianisme bukanlah konsekuensi alami dari perkembangan ekonomi. Ia merupakan hasil dari strategi yang terbentuk dalam konteks tertentu. Ketika kapital menghadapi tekanan dari pengorganisasian buruh, gerakan perempuan, dan krisis ekologis yang kian nyata, muncul berbagai mekanisme untuk mengelola tekanan itu. Prekarianisme dapat dipahami sebagai salah satu respons yang berkembang melalui kebijakan, praktik kelembagaan, dan dinamika kekuasaan selama beberapa dekade.

Tulisan ini disusun untuk menelusuri proses tersebut. Bagian pertama membahas kontradiksi dalam Fordisme dan bagaimana pergeseran menuju neoliberalisme berlangsung melalui konflik politik. Bagian kedua mengurai cara kerja prekarianisme, termasuk fragmentasi tenaga kerja, pergeseran risiko, dan peran negara. Bagian ketiga melihat bagaimana relasi gender dibentuk ulang dalam kerangka ini. Bagian keempat mengaitkannya dengan krisis ekologi. Bagian kelima menunjukkan keterkaitan antara kelas, gender, dan lingkungan sebagai satu kesatuan. Bagian terakhir mengajukan pertanyaan tentang kemungkinan strategi ke depan.

Tulisan ini ditujukan terutama bagi pengorganisir lapangan yang membutuhkan kerangka untuk membaca situasi secara lebih menyeluruh. Di saat yang sama, tulisan ini juga diarahkan pada pembaca yang akrab dengan perdebatan akademik, dengan harapan dapat menjadi bahan diskusi yang lebih lanjut.

Kematian Affan Kurniawan tidak bisa dipahami sebagai peristiwa kebetulan. Ia bekerja sebagai mitra, bukan karyawan, dalam ekosistem perusahaan teknologi besar di Asia Tenggara. Posisi tersebut membuatnya terikat pada platform, tetapi tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Ia berada dalam sistem yang memproduksi kerentanan, dan peristiwa itu belum cukup mengguncang sistem untuk berubah.

Memahami mengapa perlawanan belum menghasilkan kemenangan adalah langkah awal untuk merumuskan kemungkinan kemenangan di masa depan.

Bab 1 // Dari Fordisme ke Prekarianisme: Bukan Evolusi, tapi Pergantian Senjata

1.1. Fordisme: Kontrak Sosial yang Menguntungkan Sekaligus Berbahaya bagi Kapital

Pada tahun 1914, Henry Ford membuat keputusan yang mengejutkan dunia bisnis: ia menaikkan upah buruhnya menjadi lima dolar per hari, hampir dua kali lipat dari standar industri saat itu. Kebijakan ini bukan lahir dari kemurahan hati, melainkan dari perhitungan yang sangat rasional. Buruh yang menerima upah layak akan mampu membeli mobil yang mereka produksi sendiri. Produksi massal membutuhkan konsumsi massal, dan hubungan itu harus dijaga.

Dari sini muncul apa yang kemudian dikenal sebagai Fordisme. Ia bukan sekadar teknik produksi, tetapi juga sebuah bentuk kontrak sosial. Bagi kapital, sistem ini menawarkan stabilitas karena buruh yang relatif sejahtera cenderung lebih produktif dan tidak mudah bergejolak. Bagi kelas pekerja, ini membuka kemungkinan baru: upah yang cukup untuk hidup, bahkan untuk ikut serta dalam konsumsi yang sebelumnya tidak terjangkau.

Namun, pengaturan ini sekaligus membawa konsekuensi yang tidak sederhana bagi kapital.

Fordisme bertumpu pada pabrik besar yang tidak mudah dipindahkan. Mesin-mesin berat, jalur perakitan yang panjang, serta infrastruktur yang tertanam secara permanen membuat investasi menjadi sangat terikat pada satu lokasi. Dalam situasi seperti ini, mobilitas kapital menjadi terbatas, dan di situlah posisi tawar buruh menguat.

Ketika serikat buruh mengorganisir pemogokan, dampaknya tidak bisa diabaikan. Produksi berhenti, dan seluruh investasi yang terpusat di satu tempat terancam. Kapital berada dalam posisi yang relatif kaku, sementara buruh memiliki kemampuan untuk menghentikan roda produksi.

Tidak mengherankan jika serikat buruh pada era Fordisme berkembang menjadi kekuatan yang signifikan. Hal ini bukan semata karena kepemimpinan yang lebih militan, tetapi karena struktur produksi itu sendiri menciptakan kondisi bagi terbentuknya kekuatan kolektif. Konsentrasi Pemogokan besar di industri otomotif Amerika pada 1936 hingga 1937 menunjukkan bagaimana kondisi material dapat berubah menjadi kekuatan politik yang konkret. Pola yang serupa terlihat di berbagai tempat lain: tambang batu bara di Inggris, galangan kapal di Italia. Semua bertumpu pada situasi yang sama, yaitu buruh yang terkonsentrasi dalam jumlah besar dan kapital yang terikat pada satu lokasi sehingga sulit berpindah.

Di luar pabrik, perubahan lain juga sedang berlangsung.

Dua perang dunia mendorong perempuan masuk ke lini produksi untuk menggantikan jutaan laki-laki yang dikirim ke medan perang. Dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, perempuan memperoleh penghasilan sendiri, memasuki ruang sosial di luar rumah, dan mulai terlibat dalam organisasi. Perkembangan transportasi seperti trem, bus, kereta, dan sepeda memperluas mobilitas mereka. Industrialisasi, meski tidak dirancang untuk tujuan itu, ikut membuka jalan bagi kebangkitan perempuan.

Namun, pada saat yang sama, Fordisme juga membentuk batasan baru.

Model keluarga yang menopang sistem ini adalah laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Produk-produk seperti mesin cuci dan kompor gas dipasarkan bukan untuk membebaskan perempuan, melainkan untuk membuat pekerjaan domestik lebih efisien. Perempuan tetap dibebani tugas mengurus rumah, memasak, merawat anak, dan memastikan tenaga suami pulih agar bisa kembali bekerja. Ada ruang baru yang terbuka, tetapi juga bentuk subordinasi yang bertahan dalam pola yang berbeda.

Ketegangan ini tidak bisa dipertahankan tanpa batas.

1.2. Krisis Fordisme: Kapital Terdesak dari Tiga Arah

Memasuki akhir 1960-an, Fordisme mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan dari dalam.

Pertama, pasar mulai jenuh. Produk-produk industri dalam sistem ini dirancang untuk tahan lama, dan justru di situlah persoalannya. Ketika sebagian besar rumah tangga kelas pekerja di Amerika dan Eropa Barat sudah memiliki kulkas, mesin cuci, dan mobil, ruang untuk menyerap produksi baru semakin terbatas. Surplus meningkat, sementara tingkat laba mulai tertekan. Situasi ini memicu kegelisahan di kalangan kapital.

Kedua, kelas pekerja semakin militan. Akhir 1960-an hingga awal 1970-an menjadi salah satu periode dengan gelombang pemogokan terbesar dalam sejarah kapitalisme pascaperang. Di Italia, peristiwa yang dikenal sebagai autunno caldo pada 1969 melumpuhkan industri nasional selama berbulan-bulan, menandai tingkat intensitas konflik yang tidak bisa lagi diabaikan. Di Inggris, serikat buruh tambang memaksa pemerintah konservatif bertekuk-lutut pada 1972 dan 1974. Di Amerika Latin, militansi buruh dan rakyat miskin perkotaan mengguncang fondasi berbagai rezim, yang salah satu puncaknya adalah kemenangan Unidad Popular di Chile (1973). Kapital tidak hanya menghadapi tuntutan upah yang lebih tinggi, tapi juga menghadapi kelas pekerja yang mulai mempertanyakan siapa yang seharusnya mengendalikan produksi.

Ketiga, perempuan tidak lagi bersedia diam. Gelombang feminisme kedua yang menguat pada akhir 1960-an tidak muncul begitu saja. Ia berakar pada kontradiksi yang juga dibentuk oleh Fordisme. Perempuan yang telah mengalami kemandirian ekonomi dan memasuki ruang publik tidak dengan mudah menerima kembali pembatasan dalam ranah domestik. Tuntutan pun menguat, mulai dari upah yang setara, hak reproduksi, hingga pengakuan atas kerja domestik yang selama ini tidak dianggap sebagai pekerjaan.

Ketiga tekanan ini hadir hampir bersamaan dan saling memperkuat. Krisis minyak 1973 kemudian memperparah situasi yang sudah rapuh.

Dalam kondisi tersebut, kapital dihadapkan pada pilihan yang tidak sederhana: menyesuaikan diri dengan tekanan yang ada, atau melakukan langkah yang lebih ofensif.

1.3. Serangan Balik Kapital: Pertumpahan Darah Mendahului Kebijakan

Krisis Fordisme tidak diselesaikan melalui negosiasi semata. Dalam banyak kasus, ia didahului oleh kekerasan, bahkan sebelum perubahan kebijakan ekonomi dijalankan.

Neoliberalisme tidak bermula dari pemerintahan Margaret Thatcher. Jejak awalnya dapat dilihat dari kudeta militer di bawah Augusto Pinochet.

Pada 11 September 1973, militer Chile menggulingkan pemerintahan Salvador Allende, seorang presiden sosialis yang terpilih secara demokratis dan tengah mendorong nasionalisasi tambang serta perluasan hak buruh. Dalam waktu singkat, ribuan aktivis, pemimpin serikat, dan kelompok kiri ditangkap, disiksa, atau dibunuh. Stadion nasional di Santiago dijadikan tempat penahanan massal. Serikat buruh dibubarkan. Dalam situasi represif tersebut, sekelompok ekonom lulusan Universitas Chicago yang kemudian dikenal sebagai Chicago Boys mulai menerapkan kebijakan pasar bebas yang radikal.

Chile pada 1973 sering disebut sebagai salah satu titik awal eksperimen neoliberalisme. Kebijakan ekonomi dijalankan setelah ruang politik dibersihkan melalui kekerasan.

Peristiwa ini bukan berdiri sendiri. Pola serupa muncul dalam berbagai konteks.

Di Brasil, kudeta militer 1964 menggulingkan pemerintahan João Goulart yang berupaya melakukan reformasi agraria dan memperkuat posisi buruh, dengan dukungan Amerika Serikat. Di Indonesia, kekerasan 1965 hingga 1966 menghancurkan Partai Komunis Indonesia beserta jaringan organisasi buruh dan tani yang terkait dengannya. Jumlah korban diperkirakan mencapai ratusan ribu hingga lebih dari satu juta jiwa. Para penyintas hidup dalam tekanan dan pembatasan selama puluhan tahun. Rezim Orde Baru kemudian membangun model industrialisasi berbasis tenaga kerja murah dengan kontrol ketat terhadap serikat buruh.

Di Argentina, pemerintahan militer yang berkuasa sejak 1976 menerapkan pendekatan yang sejalan: represi terhadap gerakan buruh diikuti dengan pembukaan ekonomi. Pola ini juga terlihat di Bolivia, Turki, serta sejumlah negara lain di Amerika Latin dan Asia, meski dengan variasi masing-masing.

Dalam konteks ini, kekerasan tidak bisa dipahami semata sebagai penyimpangan. Ia sering kali menjadi bagian dari proses pembentukan ulang tatanan ekonomi. Ketika tekanan dari gerakan buruh meningkat, perubahan struktural tidak selalu ditempuh melalui mekanisme pasar, tetapi melalui pelemahan atau penghancuran kekuatan kolektif yang ada.

Memasuki akhir 1970-an dan awal 1980-an, ketika Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat mulai berkuasa, arah kebijakan ekonomi yang lebih liberal sudah memiliki preseden. Konfrontasi dengan serikat buruh, seperti yang terlihat dalam konflik dengan serikat penambang Inggris pada 1984 hingga 1985, berlangsung dalam konteks global di mana banyak gerakan buruh di negara berkembang telah lebih dulu dilemahkan.

Dua institusi internasional memainkan peran penting dalam fase ini, yaitu Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Melalui program penyesuaian struktural, negara-negara yang mengalami krisis didorong atau diwajibkan untuk mengurangi subsidi, membuka pasar, dan melonggarkan perlindungan tenaga kerja sebagai syarat pinjaman. Mekanisme ini bekerja tanpa kekerasan langsung, tetapi tetap menghasilkan tekanan yang signifikan terhadap kelompok rentan.

Indonesia mengalami proses ini secara nyata pada krisis 1997 hingga 1998. Paket kebijakan yang terkait dengan IMF mencakup liberalisasi sektor keuangan dan pengurangan subsidi, yang dalam praktiknya memperdalam dampak krisis bagi masyarakat pekerja.

Yang penting untuk dicatat bukan hanya rangkaian peristiwa, tetapi juga pola yang muncul. Perubahan menuju sistem kerja yang lebih fleksibel sering kali didahului oleh pelemahan organisasi buruh dan kekuatan politik yang mendukungnya. Tanpa itu, transformasi tersebut akan menghadapi resistensi yang jauh lebih kuat.

Dengan demikian, neoliberalisme tidak dapat dipahami semata sebagai perkembangan alami dari logika ekonomi. Ia juga berkaitan dengan relasi kekuasaan dan proses historis yang melibatkan konflik terbuka. Dalam proses itu, gerakan buruh, gerakan perempuan, dan isu lingkungan kerap berada dalam posisi yang terdampak secara langsung.

1.4. Prekarianisme Bukan Kecelakaan; Ia Murni Rancangan

Apa yang terjadi setelah itu sering dijelaskan sebagai “pergeseran alamiah” menuju ekonomi jasa, “globalisasi yang tak terelakkan”, atau “revolusi teknologi”. Cara pandang seperti ini perlu dipertanyakan.

Prekarianisme, yaitu bentuk kerja yang ditandai oleh ketidakpastian kontrak, fragmentasi tenaga kerja, melemahnya jaminan sosial, serta kompetisi yang dipicu antarpekerja, tidak bisa dipahami sebagai hasil perkembangan ekonomi yang netral. Ia lebih tepat dilihat sebagai respons terhadap tekanan yang sebelumnya menguat: organisasi buruh, gerakan perempuan, dan batas ekologis yang mulai terasa.

Penjelasannya tidak harus bertumpu pada asumsi adanya perencanaan terpusat. Yang lebih penting adalah melihat bagaimana sistem ini bekerja dalam praktik. Dalam banyak kasus, prekarianisme terbukti efektif melemahkan ketiga kekuatan tersebut secara bersamaan.

Serikat buruh tidak hanya dilemahkan melalui represi langsung, tetapi juga melalui perubahan struktur kerja. Ketika produksi tidak lagi terpusat dalam satu lokasi, melainkan tersebar melalui subkontrak, kerja harian, dan rantai pasok lintas negara, basis material untuk membangun solidaritas ikut terkikis.

Perempuan memang semakin banyak masuk ke pasar kerja, tetapi sering kali dalam posisi yang paling rentan, dengan upah rendah dan perlindungan terbatas. Pada saat yang sama, pengurangan layanan publik seperti penitipan anak, layanan kesehatan, dan perumahan memindahkan kembali beban reproduksi sosial ke ranah domestik, yang sebagian besar tetap ditanggung perempuan.

Sementara itu, untuk mengatasi kejenuhan pasar, banyak industri mengandalkan praktik keusangan yang direncanakan. Produk dibuat agar cepat usang atau tergantikan, sehingga konsumsi terus berulang. Pola ini berimplikasi langsung pada percepatan eksploitasi sumber daya alam.

Jika dilihat bersama, ketiga dinamika ini menunjukkan arah yang serupa. Bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari cara kerja sistem yang saling terkait.

Bagian-bagian selanjutnya akan menguraikan mekanisme ini secara lebih rinci, termasuk dampaknya terhadap perempuan dan lingkungan. Namun sejak awal perlu ditegaskan bahwa melihat prekarianisme sebagai hasil desain sosial, bukan sekadar keadaan yang tidak terhindarkan, merupakan langkah penting untuk memikirkan kemungkinan perlawanan.

Bab 2 // Anatomi Prekarianisme: Bagaimana Rejim Ini Bekerja

2.1. Atomisasi Tenaga Kerja sebagai Strategi Anti-Serikat

Kekuatan buruh dalam Fordisme bertumpu pada konsentrasi. Ribuan pekerja berada di satu tempat, menghadapi kondisi yang serupa, dan memiliki kepentingan yang relatif mudah dikenali bersama. Solidaritas tidak muncul sebagai gagasan abstrak, tetapi dari pengalaman yang dibagi: mesin yang sama, pengawasan yang sama, risiko kerja yang sama, dan struktur upah yang serupa.

Dalam prekarianisme, kondisi semacam itu perlahan dibongkar.

Perubahan ini tidak selalu dilakukan melalui pelarangan serikat secara terbuka, meskipun praktik tersebut tetap ada. Cara yang lebih efektif adalah mengubah struktur kerja itu sendiri sehingga fondasi material bagi solidaritas ikut melemah.

Salah satu mekanismenya adalah outsourcing dan subkontrak. Perusahaan besar tidak lagi mempekerjakan buruh secara langsung, melainkan memecah proses produksi ke jaringan pemasok yang lebih kecil. Dalam industri bernilai tinggi seperti manufaktur sepatu olahraga, misalnya, pekerjaan produksi sering berada di tangan kontraktor di berbagai kota atau negara. Dalam situasi ini, ketika terjadi konflik di satu titik produksi, perusahaan induk dapat mengambil jarak dan memindahkan kontrak ke pihak lain.

Mekanisme lain adalah penggunaan kontrak jangka pendek dan kerja harian. Ketika status kerja selalu berada dalam ketidakpastian, ruang untuk menyuarakan keberatan menjadi sempit. Risiko kehilangan pekerjaan dalam waktu dekat menjadi faktor yang menahan pekerja untuk terlibat dalam aktivitas kolektif.

Selain itu, ada pula dispersi geografis. Jika dalam Fordisme kapital cenderung terikat pada satu lokasi, dalam sistem yang lebih baru kapital menjadi jauh lebih mobile. Kemampuan untuk memindahkan produksi ke wilayah lain sering digunakan sebagai tekanan. Ketika upaya pengorganisasian muncul di satu kawasan, ancaman relokasi menjadi alat yang efektif untuk meredamnya.

Gabungan dari mekanisme-mekanisme ini tidak hanya berdampak pada organisasi buruh, tetapi juga pada cara pekerja memahami situasi mereka. Dalam kondisi kerja yang terfragmentasi, berpindah-pindah, atau berbasis proyek, pengalaman kolektif menjadi lebih sulit dibangun. Persoalan yang sebenarnya bersifat struktural sering kali dirasakan sebagai masalah individu.

Di Indonesia, pola ini dapat dilihat dalam industri garmen dan elektronik di kawasan Jabodetabek dan Jawa Barat. Struktur produksi melibatkan perusahaan induk, jaringan subkontraktor, serta tenaga kerja yang banyak berada dalam hubungan kerja tidak tetap. Sebagian besar pekerja, yang banyak di antaranya perempuan, menghadapi kontrak jangka pendek atau bahkan bekerja tanpa kontrak formal. Kerangka hukum seperti Undang-Undang Cipta Kerja 2020 turut memperkuat kecenderungan ini dalam praktik ketenagakerjaan.

2.2. Keusangan yang Direncanakan dan Finansialisasi

Ketika pasar Fordisme mulai jenuh, kapital menghadapi dua persoalan utama: bagaimana menciptakan permintaan baru dan bagaimana terus menekan biaya produksi.

Untuk persoalan pertama, salah satu jawabannya adalah planned obsolescence, atau keusangan yang dirancang. Produk tidak lagi dibuat untuk bertahan lama, tetapi justru agar cepat usang, baik secara teknis maupun secara sosial. Ini bukan karena keterbatasan teknologi, melainkan karena produk yang terlalu tahan lama justru memperlambat perputaran modal. Contohnya mudah ditemukan: ponsel yang masih berfungsi tetapi tidak lagi mendapat pembaruan sistem, pakaian yang cepat rusak, atau perangkat elektronik yang sulit diperbaiki karena suku cadangnya tidak tersedia.

Dalam situasi ini, “kebaruan” menjadi dorongan utama konsumsi. Pembelian tidak lagi semata didasarkan pada kebutuhan, tetapi juga pada tekanan untuk mengikuti standar yang terus berubah. Konsumerisme dalam arti ini bukan sekadar gaya hidup, melainkan bagian dari cara sistem mempertahankan dirinya.

Sementara itu, untuk menekan biaya produksi, prekarianisme memainkan peran penting, seperti telah dibahas sebelumnya. Namun ada dimensi lain yang juga menentukan, yaitu finansialisasi. Dalam konteks ini, keuntungan tidak lagi terutama diperoleh dari proses produksi, tetapi semakin bergeser ke aktivitas keuangan seperti bunga, perdagangan saham, dan instrumen derivatif. Salah satu bentuk yang paling langsung dirasakan pekerja adalah perluasan utang konsumen.

Dalam kondisi upah yang tidak mencukupi, banyak pekerja bergantung pada pinjaman, mulai dari kredit konsumsi hingga pinjaman berbasis aplikasi. Di sini muncul lapisan kedua dari tekanan ekonomi: selain menghadapi keterbatasan di tempat kerja, mereka juga harus menanggung beban bunga di luar pekerjaan.

Mekanisme ini tidak hanya bekerja pada tingkat individu. Sejak awal abad ke-20, sudah ada analisis yang melihat utang sebagai instrumen relasi kekuasaan antarnegara. Dalam perkembangan mutakhir, pola tersebut muncul dalam bentuk yang lebih kompleks, misalnya melalui pinjaman internasional dan pasar obligasi.

Indonesia mengalami dinamika ini secara langsung pada krisis 1997 hingga 1998. Bantuan keuangan internasional yang diterima saat itu disertai dengan berbagai persyaratan kebijakan, seperti liberalisasi ekonomi dan pengurangan subsidi. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga membentuk arah kebijakan ekonomi dalam jangka panjang.

Dengan demikian, finansialisasi bekerja pada dua tingkat sekaligus. Di satu sisi, individu terdorong masuk ke dalam siklus utang untuk menutup kekurangan ekonomi sehari-hari. Di sisi lain, negara juga terikat dalam relasi keuangan global yang membatasi ruang kebijakan. Keduanya menunjukkan pola yang serupa: kekurangan yang bersifat struktural ditutup melalui utang, dan utang itu sendiri menjadi mekanisme yang memperkuat ketergantungan.

2.3. Instrumen Prekarianisme: Negara, Pasar, dan Algoritma

Prekarianisme tidak muncul begitu saja dari dinamika pasar. Ia dibentuk melalui serangkaian mekanisme yang saling terkait dan bekerja berlapis.

Instrumen pertama adalah negara. Kebijakan ketenagakerjaan sering menjadi arena penting dalam menentukan relasi antara buruh dan pengusaha, meskipun kerap kurang mendapat perhatian dibanding aksi di lapangan. Melalui regulasi, negara menetapkan kerangka dasar yang mengatur fleksibilitas kontrak, hak mogok, kewajiban jaminan sosial, hingga legalitas sistem outsourcing. Perubahan-perubahan ini bukan hasil proses yang netral, melainkan keputusan politik. Di Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja 2020 menjadi contoh bagaimana berbagai aturan diubah secara bersamaan, dengan implikasi yang cenderung memperbesar ruang bagi fleksibilitas pengusaha.

Selain itu, pengurangan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan penitipan anak juga berperan penting. Ketika tanggung jawab sosial negara menyusut, beban biaya hidup berpindah ke individu. Dalam kondisi pendapatan yang terbatas, banyak orang kemudian bergantung pada mekanisme pasar, termasuk utang, untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Instrumen kedua adalah pembentukan pasar tenaga kerja itu sendiri. Prekarianisme bekerja lebih efektif ketika terdapat kelebihan pasokan tenaga kerja. Dalam situasi di mana jumlah pencari kerja jauh melampaui kesempatan yang tersedia, persaingan terjadi dengan sendirinya. Pekerja terdorong untuk menerima kondisi yang kurang menguntungkan demi mempertahankan akses pada pekerjaan.

Mobilitas kapital memperkuat kondisi ini dalam skala global. Kemampuan untuk memindahkan investasi lintas wilayah membuat selalu ada alternatif lokasi produksi dengan biaya lebih rendah. Akibatnya, pekerja di berbagai negara berada dalam posisi saling bersaing, meskipun tidak pernah berinteraksi secara langsung.

Instrumen ketiga adalah penggunaan algoritma dalam pengelolaan kerja. Dalam ekonomi berbasis platform seperti layanan transportasi daring, kurir, dan kerja lepas digital, kontrol tidak lagi hadir dalam bentuk pengawasan langsung oleh manusia. Sebaliknya, ia diwujudkan melalui sistem penilaian, peringkat, dan mekanisme otomatis yang menentukan akses terhadap pekerjaan.

Model ini menghadirkan bentuk hubungan kerja yang lebih tidak transparan. Keputusan terkait distribusi pekerjaan atau sanksi sering kali terjadi tanpa penjelasan yang jelas. Hal ini membuat proses keberatan atau negosiasi menjadi sulit dilakukan.

Di sisi lain, sistem penilaian juga mendorong kompetisi antarpekerja. Setiap individu berupaya mempertahankan atau meningkatkan posisinya dalam sistem, yang secara tidak langsung dapat menghambat terbentuknya solidaritas.

Ketiga instrumen ini saling menguatkan. Regulasi menyediakan kerangka yang memungkinkan fleksibilitas, pasar tenaga kerja menjaga posisi tawar pekerja tetap lemah, dan teknologi mengelola serta mendisiplinkan tenaga kerja secara terus-menerus.

Hasil akhirnya adalah pergeseran beban risiko. Ketidakpastian yang sebelumnya ditanggung oleh perusahaan semakin banyak dialihkan ke individu pekerja, terutama mereka yang berada dalam posisi paling rentan.

Bersambung…

Ken Budha Kusumandaru adalah peneliti INKRISPENA dan anggota Serikat Buruh Paguyuban Karya Utama.

KAPITALISME kontemporer tidak lagi bekerja semata dalam ranah produksi dan distribusi barang, melainkan telah merembes ke wilayah yang lebih halus: cara manusia melihat, merasakan, dan menginginkan dunia. Kini, kapitalisme tidak hanya mengorganisasi kerja dan komoditas, tetapi juga mengorganisasi persepsi. Dunia tidak lagi sekadar diproduksi untuk digunakan, melainkan untuk dilihat, dinilai, dan dihasratkan.

Jika pada fase sebelumnya kapitalisme tampak dalam bentuk pabrik, pasar, dan komoditas yang kasat mata, maka dalam bentuk mutakhirnya ia bekerja melalui layar, antarmuka, dan aliran gambar yang nyaris tak putus. Pengalaman sehari-hari pun berubah menjadi sesuatu yang dapat dikurasi, ditampilkan, dan dipertukarkan.

Dalam konteks ini, estetika mengalami pergeseran fundamental. Ia tidak lagi berdiri sebagai wilayah refleksi yang relatif otonom tentang keindahan, melainkan menjadi bagian dari infrastruktur produksi nilai. Dengan kata lain, dalam kapitalisme digital, estetika berfungsi sebagai mekanisme yang mengatur perhatian, membentuk preferensi, dan memungkinkan ekstraksi nilai secara berkelanjutan. Apakah kita masih benar-benar menjadi subjek dari pengalaman kita sendiri, atau telah menjadi objek dalam sistem yang membentuknya?

Ketika Estetika Kehilangan Otonominya

Secara historis, estetika memang lahir sebagai refleksi atas pengalaman indrawi manusia. Alexander Gottlieb Baumgarten pertama kali memperkenalkan estetika sebagai disiplin filsafat pada abad ke-18. Ia mendefinisikannya sebagai “ilmu tentang pengetahuan indrawi” (scientia cognitionis sensitivae). Baumgarten mendekati seni secara rasional sehingga kemudian menggunakan kerangka Cartesian tentang ide yang jelas dan terpilah-pilah untuk berbicara tentang kesan indrawi yang ditimbulkan oleh karya seni (Suryajaya, 2016, hal. 288). Dengan demikian, estetika sejak awal tidak semata soal keindahan, melainkan juga soal cara manusia mengetahui dunia melalui rasa.

Kemudian, Immanuel Kant menempatkan keindahan tidak dapat diukur secara objektif, tetapi tetap dapat dikomunikasikan dan diperdebatkan. Penilaian selera bukanlah penilaian kognitif, dan karenanya tidak bersifat logis, melainkan bersifat estetis (Kant, 1790). Di sini, estetika menjadi ruang antara subjektivitas dan universalitas—antara perasaan personal dan klaim bersama. Dalam kerangka ini, estetika beroperasi sebagai ruang refleksi—suatu wilayah di mana manusia mengalami dan menilai keindahan secara relatif otonom dari kepentingan praktis.

Namun, dalam kapitalisme, estetika tidak lagi sekadar persoalan refleksi, melainkan masuk ke dalam sirkuit produksi.

Asumsi otonomi ini menjadi sulit dipertahankan dalam kapitalisme kontemporer. Sejak Karl Marx, kita memahami bahwa kesadaran manusia—termasuk selera—tidak berdiri di luar kondisi material. Dalam The German Ideology, Marx menunjukkan bahwa bukan kesadaran yang menentukan kehidupan, melainkan kehidupan sosial yang menentukan kesadaran (Marx, 1970). Artinya, cara kita melihat dunia, termasuk apa yang kita anggap indah, selalu terkait dengan struktur produksi yang melingkupinya.

Dalam kapitalisme digital, relasi ini tidak hanya bersifat reflektif, tetapi juga produktif. Estetika tidak lagi sekadar dipengaruhi oleh kondisi material, melainkan diproduksi secara aktif untuk kepentingan ekonomi.

Lebih jauh, sebagaimana ditunjukkan oleh Shoshana Zuboff dalam The Age of Surveillance Capitalism, ‘kapitalisme pengawasan’ di era digital tidak hanya memanfaatkan aktivitas manusia, tetapi juga mengekstraksi pengalaman itu sendiri sebagai sumber nilai. Ia secara sepihak menjadikan pengalaman manusia sebagai “bahan mentah gratis” (Zuboff, 2019). Setiap interaksi—klik, waktu menonton, preferensi visual—menjadi jejak perilaku yang dikumpulkan, diolah, dan diubah menjadi prediksi. Dalam kerangka ini, estetika bukan hanya soal bagaimana sesuatu tampak, tetapi juga bagaimana respons kita terhadapnya dapat ditangkap sebagai data. Dengan demikian, pengalaman estetis tidak lagi sepenuhnya milik subjek, melainkan menjadi bagian dari proses ekonomi yang lebih luas.

Platform digital memainkan peran sentral dalam proses ini. Menurut Nick Srnicek dalam Platform Capitalism, model bisnis platform bertumpu pada ekstraksi data dan prediksi perilaku. Algoritma bekerja dengan mengamplifikasi pola-pola yang terbukti efektif dalam mempertahankan perhatian pengguna. Apa yang sering dilihat akan semakin sering ditampilkan—menciptakan efek pengulangan yang pada akhirnya menormalisasi bentuk estetika tertentu.

Namun proses ini tidak berhenti pada prediksi. Seperti dicatat Zuboff, sistem ini tidak sekadar mengamati perilaku, tetapi berupaya membentuknya (Zuboff, 2019). Ia bergerak menuju pengkondisian. Lingkungan visual pengguna disusun sedemikian rupa sehingga preferensi tertentu lebih mungkin muncul dibandingkan yang lain. Dalam arti ini, algoritma tidak sekadar mencerminkan selera, tetapi secara aktif membentuknya—bahkan sebelum selera itu disadari oleh subjek.

Relasi kuasa dalam konteks ini menjadi asimetris. Platform bertindak sebagai aktor dominan yang mengontrol infrastruktur visibilitas, sementara pengguna menempati posisi ganda: sebagai konsumen sekaligus produsen data. Aktivitas pengguna tidak hanya menghasilkan pengalaman, tetapi juga nilai ekonomi yang diekstraksi tanpa kontrol penuh dari pihak pengguna itu sendiri.

Contohnya dapat dilihat pada menjamurnya kafe “estetik” di kota-kota besar. Interior dengan dinding putih, meja kayu terang, tanaman kecil, dan pencahayaan hangat bukan lagi sekadar pilihan desain, melainkan standar visual yang berulang. Pengunjung tidak hanya datang untuk mengonsumsi kopi, tetapi untuk memproduksi citra—foto yang dapat diunggah dan didistribusikan di media sosial.

Di sini, estetika bukan lagi pengalaman, melainkan bagian dari produksi.

Hal serupa terjadi pada ruang privat. Meja belajar yang ditata rapi dengan laptop tipis, lampu minimalis, dan buku catatan yang tersusun simetris menjadi konten populer di TikTok. Aktivitas belajar tidak hanya dilakukan, tetapi juga dipertontonkan dalam format visual tertentu.

Di sini, rantai produksi nilai menjadi lebih jelas: estetika menarik perhatian; perhatian menghasilkan data; data memungkinkan prediksi; dan prediksi dikonversi menjadi profit melalui sistem periklanan dan optimasi keterlibatan. Estetika bukan lagi efek samping dari produksi, melainkan bagian inti dari proses akumulasi kapital. Dengan demikian, estetika telah masuk ke dalam sirkuit produksi kapitalisme—bukan sebagai efek samping, tetapi sebagai komponen inti.

Selera dalam Cengkeraman Sistem Produksi

Masuknya estetika ke dalam sirkuit produksi kapitalisme membawa konsekuensi lanjutan: komodifikasi. Estetika tidak lagi dipahami sebagai pengalaman reflektif, melainkan sebagai atribut yang dapat meningkatkan nilai tukar suatu objek.

Fenomena ini sejalan dengan kritik Theodor W. Adorno dan Max Horkheimer dalam Dialectic of Enlightenment. Dua estetikawan marxis tersebut menunjukkan bahwa industri budaya menghasilkan keseragaman melalui standarisasi. Budaya saat ini membuat segala sesuatu menjadi seragam (Adorno & Horkheimer, 1944).

Dalam kapitalisme, budaya tidak lagi menjadi ruang otonom, melainkan bagian dari industri yang memproduksi keseragaman. Film, musik, dan desain visual dibuat dengan pola yang dapat diprediksi agar mudah dikonsumsi. Keberagaman yang tampak hanyalah variasi permukaan dari struktur yang sama. Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa industri hiburan terus-menerus menipu para konsumennya dengan janji-janji yang tak pernah ditepati Adorno & Horkheimer, 1944).

Dalam konteks media sosial, keseragaman ini tampak dalam format konten yang berulang. Video “daily vlog”, “morning routine”, atau “study with me” memiliki struktur yang hampir identik: bangun pagi, membuat kopi, bekerja di meja yang rapi, lalu menutup hari dengan suasana tenang. Meskipun tampak personal, pola ini sebenarnya sangat terstandarisasi.

Di sinilah estetika berubah menjadi formula.

Lebih jauh, komodifikasi estetika juga bekerja pada level makna. Roland Barthes dalam Mythologies menunjukkan bahwa tanda-tanda budaya dapat berfungsi sebagai mitos—yakni sistem makna yang menaturalisasi konstruksi ideologis. Mitos adalah salah satu jenis wacana (Barthes, 1972). Dalam konteks ini, kata “estetik” tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga dapat menjadi medium ideologi serta legitimasi gaya hidup tertentu.

Ketika sebuah kamar disebut “estetik”, yang dimaksud bukan hanya tampilannya, tetapi juga nilai-nilai yang diasosiasikan dengannya: keteraturan, produktivitas, dan kontrol diri. Estetika dijadikan bahasa yang menyamarkan ideologi sebagai sesuatu yang tampak alami.

Analisis ini dapat diperjelas melalui pembacaan terhadap Pierre Bourdieu dalam Distinction. Bourdieu menunjukkan bahwa selera berfungsi sebagai mekanisme diferensiasi sosial. Selera mengklasifikasikan, dan selera itu sendiri yang diklasifikasikan (Bourdieu, 1984). Namun, dalam kapitalisme digital, diferensiasi ini menjadi paradoksal: individu ingin tampil unik, tetapi menggunakan standar estetika yang sama. Hasilnya adalah homogenisasi terselubung—keseragaman yang disamarkan sebagai keberagaman.

Dalam kapitalisme digital, algoritma tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi, tetapi juga sebagai mekanisme produksi ideologi. Ia menentukan apa yang terlihat dan apa yang tidak, apa yang dianggap menarik dan apa yang diabaikan.

Dalam proses ini, preferensi personal menjadi sulit dibedakan dari hasil kurasi sistem. ‘Kapitalisme pengawasan’ tidak hanya memprediksi perilaku, tetapi juga berupaya mengarahkannya (Zuboff, 2019). Bahkan lebih jauh, ia bekerja dengan menciptakan kondisi di mana perilaku tertentu lebih mungkin terjadi dibandingkan yang lain. Lingkungan digital disusun sedemikian rupa sehingga pilihan yang tersedia tampak alami, padahal telah melalui proses desain yang intensif.

Hal ini berakibat pada munculnya ilusi pilihan.

Dalam titik ini, ilusi pilihan dapat dipahami lebih jauh melalui konsep alienasi. Alienasi dipahami sebagai terganggunya kapasitas untuk intensionalitas kolektif—yakni kemampuan manusia dalam membangun dan berbagi makna bersama (Armstrong, 2013). Kondisi tersebut tampak dalam praktik konsumsi yang tidak lagi berfungsi sebagai ekspresi diri, melainkan kehilangan batas dan orientasinya. Sebaliknya, konsumsi berubah menjadi tindakan yang terinstrumentalisasi, individu bertindak berdasarkan makna sosial yang dibentuk secara eksternal. Dengan demikian, tindakan konsumsi tidak lagi bersifat ekspresif, tetapi dimanfaatkan sebagai sarana untuk menampilkan diri (Armstrong, 2013).

Kita merasa memilih apa yang kita suka, padahal pilihan tersebut telah dibentuk sebelumnya. Kita merasa menemukan sesuatu yang “sesuai dengan diri kita”, padahal kesesuaian itu adalah hasil dari proses prediksi berbasis data.

Dalam titik ini, kapitalisme digital tidak hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga bentuk baru keterasingan. Jika dalam kapitalisme klasik manusia terasing dari hasil kerjanya, maka dalam bentuk paling mutakhir ini ia tereksploitasi dan terasing dari pengalaman hidupnya sendiri. Apa yang kita lihat, sukai, dan rasakan tidak lagi sepenuhnya lahir dari diri kita, melainkan dari interaksi panjang dengan sistem yang mengamati, mempelajari, dan secara halus mengarahkan kita. Dengan demikian, estetika tidak lagi sekadar soal keindahan, tetapi juga medan relasi kuasa bekerja secara paling intim—di dalam persepsi kita sendiri.

Daftar Pustaka

Adorno, Theodor W., and Max Horkheimer. Dialectic of Enlightenment. Stanford: Stanford University Press, 2002.

Armstrong, Peter. “Alienated Consumption.” Journal of Consumer Culture 13, no. 3 (2013): 211–228. https://doi.org/10.1177/1469540513488409

Barthes, Roland. Mythologies. New York: Hill and Wang, 1972.

Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.

Kant, Immanuel. Critique of Judgment. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1987.

Marx, Karl, and Friedrich Engels. The German Ideology. New York: International Publishers, 1970.

Srnicek, Nick. Platform Capitalism. Cambridge: Polity Press, 2017.

Suryajaya, Martin. Sejarah Estetika: Era Klasik sampai Kontemporer. Jakarta: Gang Kabel, 2016.

Zuboff, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs, 2019.

Muhammad Fariz Ardan Fitriansyah adalah penulis dan alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Pengantar redaksi: Setahun lebih pemerintahan Prabowo-Gibran berkuasa, prestasi terbesarnya adalah melakukan persekusi secara massif dan brutal terhadap para aktivis gerakan demokrasi. Pasca aksi protes pada Agustus 2025, berdasarkan data yang dihimpun oleh YLBHI dan Kontras, tercatat sekitar 6.179 hingga 6.719 aktivis dan anak muda yang ditangkap. Ini merupakan perburuan aktivis terbesar sejak reformasi 1998. Hingga Februari lalu, sekitar 703 orang masih ditahan, dengan 959 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus terbaru adalah penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, wakil koordinator Kontras pada 14 Maret.

 Mengapa pemerintahan Prabowo-Gibran ini semakin otoriter alias semakin mengangkangi demokrasi? Apa yang menyebabkannya? Kepentingan apa dan siapa yang mereka lindungi serta perjuangkan di tengah-tengah kehidupan mayoritas rakyat yang semakin memburuk? Mengapa lebih mudah mengalahkan rezim Orde Baru ketimbang mendemokratisasi kapitalisme? Mengapa gerakan sosial semakin melemah di tengah-tengah kemarahan rakyat yang kian membuncah? Kami menerjemahkan dan memuat ulang artikel yang ditulis oleh sosiolog Argentina Atilio Boron, untuk membantu menjawab beberapa pertanyaan di atas. Bercermin dari pengalaman Amerika Latin, artikel yang terbit di Boston Review dua dasawarsa lalu (1996) ini semakin terasa relevansinya buat kita sekarang.

PADA dekade 1980-an, gelombang demokratisasi yang melanda Amerika Latin, memicu perdebatan luas mengenai hakikat dan harapan demokrasi.[1] Perdebatan ini mendapat sambutan luas dan positif di sebuah kawasan yang memiliki sejarah panjang otoritarianisme. Otoritarianisme politik di Amerika Latin dapat ditelusuri hingga ke warisan kolonial dan bentuk pembangunan kapitalis yang bersifat dependen (dependent form of capitalism), yang sebagian besar bertumpu pada sistem latifundia (kepemilikan tanah besar) dan perbudakan, dan tidak  seperti di Amerika Serikat, pada dorongan politik dari para petani merdeka. Bahkan, dalam hampir dua abad kehidupan politik yang merdeka, Amerika Latin belum pernah mengalami satu pun revolusi politik yang berujung pada tegaknya sebuah rezim demokratis. Di Meksiko antara tahun 1910 dan 1917, Guatemala pada tahun 1944, dan Bolivia pada tahun 1952, misalnya, perhatian utama revolusi adalah kapitalisme, bukan demokrasi.

Diperkuat oleh dorongan demokratis di seluruh dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, gerakan reformasi demokrasi pada dekade 1980-an sebagian berhasil mengatasi beban warisan dari sejarah traumatis tersebut. Namun, bahkan pada tataran pemikiran demokratis, kemenangan itu pun masih terbatas. Dihadapkan pada arus besar demokratisasi, serta kegagalan “sosialisme yang pernah ada (really existing socialism)” dan ketidakmampuan sosial demokrasi untuk melampaui kapitalisme, sebagian besar kelas politik di Amerika Latin — termasuk kalangan kiri — bergegas memeluk pemahaman demokrasi yang bersifat prosedural. Pemahaman tersebut, yang akar intelektualnya dapat ditelusuri hingga ke karya Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy[2], mengidentikkan demokrasi semata-mata dengan pemilihan pemerintahan melalui kompetisi elektoral, dan perjuangan demi demokrasi dengan pembentukan aturan-aturan kompetisi pemilu. Yang luput dari pandangan proseduralis ini adalah nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan yang secara tradisional selalu dikaitkan dengan demokrasi.

Konsepsi prosedural tentang demokrasi mengimplikasikan suatu pergeseran radikal dari tradisi politik Barat, sejak dari Plato hingga Marx dan Tocqueville. Dalam bab pembuka Democracy in America, Tocqueville menggambarkan sifat epik demokratisasi dengan kata-kata yang mengharukan:

Keseluruhan buku ini ditulis di bawah dorongan semacam kegentaran religius yang terilhami oleh perenungan atas revolusi tak terbendung ini, yang bergerak maju dari abad ke abad melewati setiap rintangan, dan bahkan kini terus melangkah di tengah reruntuhan yang diciptakannya sendiri.[3]

Jika kita menyikapi bahasa Tocqueville secara serius, pandangan proseduralis tentang demokrasi menyodorkan sebuah teka-teki kepada kita: bagaimana mungkin sebuah program politik yang begitu sederhana dan masuk akal pernah membangkitkan hasrat yang membara dan perlawanan yang gigih dalam bentuk revolusi dan kontra-revolusi, perjuangan rakyat yang berkepanjangan dan represi yang brutal? Apakah seluruh drama ini, yang bagaimanapun juga merupakan drama peradaban Barat sejak Athena di masa Perikles, hanyalah produk dari sebuah kesalahpahaman belaka? Mengapa jauh lebih mudah menghapus perbudakan di Brasil, beserta sebuah Kekaisaran yang bertumpu pada tenaga kerja budak, daripada mendemokratisasi kapitalisme Brasil?

Mungkin hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa demokrasi, pada hakikatnya, merupakan sesuatu yang melampaui sekadar susunan prosedur yang sederhana.[4] “Sesuatu yang melampaui” itulah — asal muasal dari “rasa takzim religius” yang disebut Tocqueville — yang barangkali dapat dirumuskan melalui sebuah pemahaman demokrasi yang bersifat substantif, dengan empat karakteristik pokok:

(a) Demokrasi mensyaratkan adanya serangkaian lembaga yang menata persaingan kekuasaan secara jujur dan cukup kuat untuk memberlakukan hasilnya, sekalipun pihak yang kalah menolak. Mengutip gagasan Adam Przeworski, demokrasi melembagakan ketidakpastian — artinya, tidak ada satu partai, kelas, atau kelompok masyarakat pun yang dijamin kemenangannya oleh desain proses politik itu sendiri.[5]

(b) Demokrasi mensyaratkan terpenuhinya taraf minimum kesejahteraan material bagi setiap orang, kendati patokan itu berubah-ubah seiring perjalanan sejarah.

(c) Demokrasi bertolak dari anggapan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara sederajat, sehingga membuka ruang bagi perkembangan penuh individu-individu yang sungguh khas serta keragaman ekspresi kehidupan sosial yang tanpa batas.

(d) Demokrasi menjamin pelaksanaan kebebasan secara nyata bagi warga negara dengan cara melindungi hak-hak mendasar dan — melampaui hak-hak formal belaka (yang telah tertulis dalam banyak konstitusi Amerika Latin namun hanya menjadi aksara tanpa makna) — menyediakan pembagian sumber daya material maupun simbolis agar setiap orang benar-benar dapat menggunakan kebebasannya.

Dalam kenyataannya, tentu saja, kapitalisme-kapitalisme demokratis, termasuk yang paling maju, hampir tidak mampu memenuhi tolok ukur tersebut. Namun, perbedaan apa, di luar kegagalan semata dalam menepati janji demokrasi, yang sesungguhnya ditimbulkan oleh kesenjangan ini?

Demokrasi dan Neoliberalisme

Krisis ekonomi, militer yang memberontak, plutokrasi yang despotik, dan kedutaan besar Amerika Serikat yang intervensionistis, kesemuanya telah memainkan peran krusial dalam sejarah panjang ketidakstabilan politik dan kudeta militer di Amerika Latin: Setiap langkah maju menuju demokrasi selalu membawa serta ancaman kembalinya kekuasaan otoriter. Kini, ancaman utama terhadap demokrasi jauh lebih halus, lebih bersifat internal, dan mungkin lebih tangguh: yang berpotensi pada hilangnya kepercayaan warga negara terhadap demokrasi itu sendiri.

Dalam sistem dengan hak pilih universal, hak untuk berpartisipasi dalam memilih pemerintahan memberikan semacam martabat dan penghormatan serta penghormatan publik kepada setiap individu. Namun, ketika pemerintah terpilih melanggar “perjanjian perwakilan” dan menunjukkan ketidakpedulian total terhadap penderitaan warga, ketika demokrasi direduksi menjadi serangkaian aturan abstrak dan kehilangan maknanya bagi sebagian besar warga negara, maka banyak orang akan cenderung menganggap demokrasi sebagai sandiwara belaka, kehilangan kepercayaan, dan mencabut dukungan mereka terhadap institusi-institusi perwakilan. Hasil dari kekecewaan semacam itu tentu bergantung pada seberapa luas dan seberapa lama reputasi buruk demokrasi tersebut bertahan. Jika hanya segelintir orang yang selalu menganggap demokrasi sebagai sandiwara, atau jika banyak orang sesekali berpikir demikian, dampaknya kemungkinan tidak akan terlalu parah. Kasus yang mengkhawatirkan adalah ketika banyak orang secara terus-menerus meyakini bahwa demokrasi hanyalah sandiwara. Bahkan dalam situasi tersebut, konsekuensinya bergantung pada seberapa besar “banyak orang” itu, organisasi dan kapasitas mereka untuk melakukan aksi kolektif, serta tentu saja, kapasitas spesifik masing-masing negara dalam menyerap kekecewaan rakyat.

Meskipun demikian, kepercayaan publik tetaplah penting. Jika rezim otokrasi beroperasi secara relatif independen dari gagasan dan sentimen rakyatnya, stabilitas demokrasi justru membutuhkan legitimasi rakyat. Oleh karena itu, data opini survei publik di beberapa negara Amerika Latin menjadi sumber kekhawatiran yang serius. Ketidakpuasan terhadap demokrasi kini berkisar dari 40 persen di Peru dan Bolivia hingga 59 persen di Brasil dan 62 persen di Kolombia.[6]

Apa yang menjadi penyebab lunturnya kepercayaan ini? Mantan presiden Chile, Patricio Aylwin, menawarkan sebuah jawaban ketika ia mengatakan bahwa di negaranya sendiri, isu paling mendesak yang dihadapi demokrasi adalah melunasi “utang sosial” yang ada pada saat itu. Sebagaimana tersirat dari pernyataan Aylwin, institusi-institusi demokratis yang baru terbentuk telah mengecewakan harapan warga negara. Hal ini terjadi karena sebagian besar warga bukanlah penganut proseduralis ala Schumpeter; mereka tidak menganggap demokrasi sekadar sebuah seperangkat aturan main kompetisi elektoral. Mereka mengharapkan demokrasi mampu menyediakan barang dan jasa yang esensial, dan dengan demikian membawa perubahan nyata yang positif dalam kehidupan mereka. Singkatnya, mereka mengharapkan sesuatu yang substantif dari demokrasi. Namun, kemunculan proses demokratis di Amerika Latin bertepatan dengan diadopsinya reformasi ekonomi neoliberal. Dan karena reformasi-reformasi tersebut telah membawa bencana bagi warga biasa, hal yang substantif itu tidak pernah terwujud.

Inti dari reformasi ekonomi neoliberal sudah diketahui secara luas: stabilisasi moneter, liberalisasi ekonomi, anggaran berimbang, deregulasi, privatisasi, perampingan negara, dan kebebasan penuh bagi bekerjanya mekanisme pasar. Demikian pula dominasi neoliberalisme dalam perdebatan politik-ekonomi di Amerika Latin. Namun demikian, keberhasilan neoliberalisme di ranah ideologis jauh melampaui capaian ekonominya yang terbilang sederhana, yang bagaimanapun juga telah membebankan ongkos sosial yang teramat besar.

Ambil contoh kasus Chile, yang lazim dijadikan model keberhasilan neoliberal. Pada tahun 1988, setelah lima belas tahun penataan ulang ekonomi, pendapatan per kapita dan upah riil para pekerja tidak berbeda jauh dari tahun 1973, meskipun rata-rata tingkat pengangguran mencapai 15 persen sepanjang tahun 1975 hingga 1985, bahkan menyentuh puncaknya di angka 30 persen pada tahun 1983. Dalam kurun 1970 hingga 1987, angka kemiskinan melonjak dari 17 persen menjadi 38 persen, dan pada tahun 1990 tingkat konsumsi per kapita di Chile masih berada di bawah level tahun 1980.[7] Setelah mengapresiasi “kemajuan berarti” yang dicapai upah minimum perkotaan di Chile antara tahun 1990 dan 1992, sebuah laporan terkini dari Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin (ECLA) berkesimpulan bahwa upah tersebut baru berhasil mengembalikan daya beli ke taraf yang pernah diraihnya pada tahun 1980.[8] Bukan berarti seluruh rakyat Chile mengalami stagnasi: Dalam rentang 1979 hingga 1988, kelompok sepersepuluh terkaya berhasil meningkatkan porsi pendapatannya dari 36,2 persen menjadi 46,8 persen dari total pendapatan nasional, sementara separuh penduduk terbawah justru mengalami penurunan dari 20,4 persen menjadi 16,8 persen.[9]

Di Meksiko, lebih dari satu dekade penyesuaian ortodoks telah menghasilkan kemunduran sosial dan ekonomi yang nyata. Menurut data resmi Meksiko, pendapatan nasional per kapita turun 12,4 persen antara tahun 1980 dan 1990, terlepas dari retorika kemenangan yang digunakan oleh pemerintahan PRI (The Partido Revolucionario Institucional) untuk “menjual” ketundukan mereka terhadap penerapan agenda  neoliberalisme.[10] Antara tahun 1982 dan 1988, upah riil anjlok sebesar 40 persen, dan sejak itu tetap bertahan di kisaran level tahun 1988. Sementara tingkat pengangguran — yang secara tradisional sudah tinggi di Meksiko — meningkat, konsumsi per kapita turun 7 persen antara tahun 1980 dan 1990.[11] Menurut Castañeda, “ketika pada tahun 1992 pemerintah Meksiko merilis data statistik distribusi pendapatan untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, datanya sungguh mengerikan.”[12] Meski demikian, dibutuhkan sebuah pemberontakan di Chiapas, dua pembunuhan politik, defisit perdagangan yang besar, dan runtuhnya nilai tukar peso untuk membuat elite lokal dan para penasihat mereka tersadar bahwa kebijakan neoliberal telah gagal. Dan ketika kesadaran itu datang, Presiden Ernesto Zedillo justru mengajukan paket penyelamatan darurat baru yang niscaya akan menambah beban penderitaan bagi kaum miskin. Para pejabat pemerintah sendiri telah memperkirakan penurunan daya beli upah sebesar 32 persen, yang akan membawa kesengsaraan pdan kekurangan tambahan bagi mayoritas rakyat Meksiko.[13]

Singkatnya, reformasi neoliberal tidak menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan, distribusi pendapatan yang lebih merata, ataupun tatanan masyarakat yang berkeadilan. Dan semestinya hal itu tidak mengejutkan. Sebagaimana ditunjukkan dengan gamblang oleh pengalaman lima puluh tahun Eropa Barat, dan sebagaimana dipertegas oleh pengalaman yang lebih baru di Asia Timur, pembangunan kapitalis membutuhkan perpaduan kebijakan publik yang tepat, dan ini berarti sebuah negara yang dibekali kapasitas memadai untuk intervensi dan regulasi terhadap pasar.[14]

Memang, perlu diingat bahwa restrukturisasi ekonomi Chile sendiri — yang sebenarnya tidak terlalu mengesankan jika dibandingkan dengan Asia Timur atau Tiongkok — tetap mempertahankan industri tembaga yang bernilai strategis di bawah kendali pemerintah. Dinasionalisasi pada masa pemerintahan Salvador Allende, perusahaan-perusahaan tembaga milik negara menyumbang sekitar 50 persen dari pendapatan ekspor Chile. Lebih dari itu, pendapatan ini langsung masuk ke kas fiskal negara — bukan, seperti di Argentina, Brasil, dan sebagian besar ekonomi Amerika Latin, ke kantong pengusaha swasta — sehingga memperkuat keuangan publik dan kapasitas negara. Pada tahun 1995, Corporación del Cobre milik negara menyetorkan 1,8 miliar dolar AS ke kas negara, sebuah angka yang melebihi total pajak yang dibayarkan oleh seluruh perusahaan swasta di Chile.[15]

Mengesampingkan kekhususan tembaga, ukuran negara Chile (diukur dari rasio pengeluaran publik terhadap PDB) terus mengalami pertumbuhan dalam dekade terakhir, begitu pula regulasi negara atas pasar keuangan. Jadi, restrukturisasi ekonomi Chile sulit dijadikan contoh yang meyakinkan dari penerapan kebijakan neoliberal, dan kondisi perekonomiannya boleh jadi akan lebih buruk seandainya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan signifikan dari proyek neoliberal tersebut. Namun, semua “kekhasan” model Chile ini tampaknya luput dari perhatian Bank Dunia. Dalam sebuah dokumen resmi terbaru — yang mencakup bagian tentang “Chile sebagai Model” — Kepala Ekonom Bank Dunia Sebastián Edwards tidak menyinggung fakta-fakta yang janggal ini, bahkan dalam sebuah catatan kaki yang sederhana sekalipun.[16]

Dampak dari “fundamentalisme pasar bebas” menjalar ke seluruh kawasan, dan sama sekali tidak terbatas pada Chile dan Meksiko saja, negara-negara yang pernah diiklankan sebagai kisah “sukses.” Kebijakan neoliberal telah meningkatkan secara drastis jumlah penduduk miskin dan “sangat miskin,” serta memperlebar jurang yang memisahkan golongan kaya dan miskin. Berdasarkan laporan terbaru dari ECLA:

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar bagi perekonomian Amerika Latin dan Karibia. Antara tahun 1980 dan 1990, kemiskinan memburuk akibat krisis dan kebijakan penyesuaian, menghapus sebagian besar kemajuan pengurangan kemiskinan yang dicapai selama dekade 1960-an dan 1970-an. Estimasi terbaru menempatkan jumlah penduduk miskin pada awal dekade ini, tergantung pada definisi kemiskinan, di kisaran antara 130 hingga 196 juta jiwa… Resesi dan penyesuaian pada dekade delapan puluhan juga meningkatkan ketimpangan pendapatan di sebagian besar kawasan. Di negara-negara dengan distribusi pendapatan yang paling terkonsentrasi, 10 persen rumah tangga terkaya menerima 40 persen dari total pendapatan.[17]

Dengan demikian, dengan memperparah ketimpangan ekonomi, kebijakan neoliberal secara bersamaan telah memperbesar daya tawar segelintir aktor kolektif yang diistimewakan — yang tuntutannya didengar di eselon atas pemerintahan dan birokrasi pusat — merusak fondasi material kewarganegaraan dengan menciptakan rakyat yang terdemobilisasi, tidak terorganisir, terdepolitisasi, dan sering kali tunduk, serta melemahkan kapasitas negara untuk memperbaiki ketimpangan yang merusak ini.

Sebuah Negara yang Berdaulat?

Neoliberalisme di Amerika Latin memikul tanggung jawab yang signifikan atas merosotnya kepercayaan warga negara terhadap demokrasi. Kemerosotan kepercayaan tersebut kian diperburuk oleh dua karakteristik ekonomi politik Amerika Latin yang semakin mempersempit kapasitas negara: masih bertahannya “hak veto perpajakan” yang terus berhasil digunakan oleh kalangan pemilik kapital di seluruh kawasan Amerika Latin, serta dampak-dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi ekonomi.

 Veto Pajak

Orang-orang kaya Amerika Latin menolak membayar pajak. Mereka bereaksi dengan kemarahan dan rasa jijik ketika pemerintah berusaha mengenakan pajak atas properti, keuntungan, dan penghasilan mereka, bahkan menganggap pajak yang sederhana atas kapal pesiar, pesawat pribadi, kendaraan mewaht, dan vila peristirahatan sebagai tindakan perampasan bergaya komunis.

“Hak veto pajak” ini, sebuah tradisi sosial dan ekonomi yang menyimpang yang berasal dari masa kolonial, secara berkala telah menciptakan tekanan yang tidak tertanggungkan terhadap anggaran negara. Mengingat kekakuan yang dihasilkan pada sisi penerimaan anggaran negara, para pembuat kebijakan secara rutin berusaha “menyelesaikan” masalah fiskal dengan memotong pengeluaran atau, jika memungkinkan, menaikkan pajak tidak langsung baru yang  secara sosial bersifat regresif. Dalam kedua skenario tersebut, beban jatuh di pundak para pekerja dan kaum miskin. Di Argentina, sebuah studi Bank Dunia menunjukkan bahwa pada akhir dekade 1980-an, 10 persen penduduk terkaya membayar 27 persen dari total pendapatannya dalam bentuk pajak, sementara 10 persen penduduk termiskin justru membayar 29,3 persen dari penghasilannya. Sayangnya, setidaknya dalam hal ini, “reformasi struktural” yang dilancarkan oleh presiden Carlos Menem pada dekade 1990-an hanya memperburuk keadaan.[18]

Dengan terjadinya krisis utang dekade 1980-an, kekurangan pendanaan negara yang menahun di Amerika Latin berubah menjadi sumber kekhawatiran nasional dan internasional yang sangat besar dan mendesak. Demi membayar utang luar negeri yang terus membengkak, negara-negara yang terlilit utang berat perlu menjalankan surplus anggaran. Oleh karena itu, di tengah krisis parah dekade 1980-an, negara-negara Amerika Latin justru memperparah kecenderungan resesi ekonomi melalui kebijakan fiskal pro-siklikal yang semakin menekan daya beli sebagian besar penduduk, mengurangi pendapatan kelas menengah, dan menciptakan — sesuai dengan teori-teori “sisi penawaran” yang sedang populer — “insentif pajak” baru bagi orang kaya. Pemotongan tajam dalam belanja sosial dan pengeluaran publik menjadi pilar-pilar utama cetak biru neoliberal, yang dilegitimasi dengan dalih kebutuhan untuk “menjaga angka-angka tetap positif” dan merampingkan negara yang dianggap terlampau gemuk.

Namun, persoalan fiskal negara-negara Amerika Latin sesungguhnya bersumber dari ketidakmampuan kronis pemerintah dalam memungut pajak dari kalangan kaya, bukan dari membengkaknya pengeluaran. Sementara penelitian Bank Dunia sendiri mengungkapkan betapa sangat regresifnya sistem perpajakan Amerika Latin, para petinggi Bank justru mendesak pemerintah-pemerintah di Kawasan ini untuk menarik investasi swasta dengan cara mengurangi “beban pajak.” Padahal beban pajak tersebut (sebagai persentase dari PDB dan tidak termasuk kontribusi jaminan sosial) di negara-negara Amerika Latin yang lebih maju hanya sekitar 17 persen, sementara di negara-negara OECD proporsi ini mencapai 37,5 persen. Yang lebih mencolok lagi adalah tarif pajak atas keuntungan modal dan laba, yang rata-rata mencapai 14 persen dari PDB di negara-negara OECD, namun hanya 4 persen di Brasil, 3 persen di Argentina, Chile, dan Uruguay, serta hanya 1 persen di Bolivia.[19] Pemerintah-pemerintah Amerika Latin yang cukup kuat untuk membongkar dan/atau menjual perusahaan-perusahaan negara yang besar — dan terkadang sangat efisien — dengan harga murah, yang telah menutup lembaga-lembaga pemerintah, mengakhiri program-program sosial, memprivatisasi segala jenis layanan publik, menghancurkan serikat buruh, memangkas anggaran publik, dan mematahkan perlawanan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan ini, tampak sangat lemah secara mengejutkan ketika dihadapkan pada tugas mengorganisasi sebuah rezim perpajakan yang adil dan progresif.

Meletusnya krisis utang di Amerika Latin dengan demikian mempercepat pembongkaran tanpa henti terhadap aparatur negara dan mundurnya pemerintah secara serampangan dari berbagai ranah kebijakan yang selama ini kontribusinya sangat bermanfaat bagi sebagian besar lapisan masyarakat. Jika negara-negara ini gagal mematahkan “veto pajak” tersebut, maka kapitalisme Amerika Latin yang ditata-ulang  akan semakin menyerupai Rusia “pasar bebas” yang korup dan dikuasai mafia, alih-alih menyerupai Swiss atau Austria — yang jelas bukan tanah subur bagi konsolidasi demokrasi.

 Globalisasi

Globalisasi ekonomi hanya memperburuk situasi. Ditambah dengan “veto pajak,” globalisasi — untuk menyederhanakan sebuah cerita yang kompleks namun sudah umum diketahui — telah secara radikal melemahkan negara-negara nasional, mengikis kapasitas administratif dan pengambilan keputusan mereka, merusak kualitas tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kerentanan di hadapan lingkungan domestik dan internasional yang semakin kompleks. Demokrasi-demokrasi baru di Amerika Latin menyerahkan porsi penting dari kedaulatan nasional dan hak menentukan nasib sendiri, secara de facto, dan terkadang mengalihkan kewenangan pengambilan keputusan formal di bidang-bidang sensitif kepada perusahaan-perusahaan transnasional dan lembaga keuangan internasional dan/atau pemerintah asing dengan kedok perjanjian komersial, “persyaratan-persyaratan,” dan penilaian “risiko negara.” Pelemahan ini telah menghasilkan distorsi mendalam dalam preferensi politik: Pemerintah-pemerintah di kawasan ini, pada Tingkat pertama, melayani kepentingan pemerintah asing dan kreditor serta sektor-sektor kunci dari kapital internasional beserta “anjing penjaganya” (Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional); kemudian mereka merespons “kekuatan pasar” domestik, sebuah istilah halus untuk kapital besar dan perusahaan-perusahaan, lokal maupun asing, yang beroperasi di pasar domestik; sementara kepentingan warga negara biasa menempati urutan terakhir.

Sulit membayangkan sebuah demokrasi yang stabil tanpa tercapainya ambang batas minimum kedaulatan nasional, yang memadai untuk membuat keputusan-keputusan otonom dengan dampak distribusi yang berarti. Mengingat jangkauan globalisasi yang luar biasa, dan peran utang luar negeri dalam memperkuat ketergantungan finansial, sebuah demokrasi yang berdiri di atas negara yang lemah dan semakin kehilangan kemandirian dalam pengambilan keputusan, besar kemungkinan akan mengalami kemunduran.

Pelemahan negara dan globalisasi, dengan demikian, sama sekali tidak bersifat netral dalam dampak distribusinya. Para pemilik modal lokal beserta mitra-mitra mereka di negara-negara metropolitan telah diuntungkan dalam berbagai cara dari penyusutan drastis negara developmentalis lama. Pertama, mereka secara signifikan memperkokoh dominasi ekonomi mereka dengan memangkas secara tajam pengawasan publik atas pasar serta melemahkan konsistensi dan cakupan kebijakan publik. Kini, masyarakat-masyarakat Amerika Latin telah menjadi sangat “terprivatisasi”: Negara telah menyusut ke fungsi-fungsi yang paling minimal, dan hal-hal yang sebelumnya merupakan kebutuhan kolektif — kesehatan, gizi, pendidikan, perumahan, pelatihan kerja — telah berubah menjadi urusan individual yang jalan keluarnya harus dicari sendiri di pasar. Prinsip yang berlaku adalah bertahan hidup bagi yang paling kuat; sementara sisanya — kaum miskin, lanjut usia, anak-anak, orang sakit, tunawisma, pengangguran, dan mereka yang tidak mampu bekerja — hanya bisa menjadi penerima santunan baru dari Palang Merah dan sejumlah organisasi non-pemerintah bersifat amal lainnya.

Kedua, melenyapnya negara-negara nasional dan privatisasi besar-besaran atas perusahaan serta layanan milik negara telah mengalihkan monopoli-monopoli yang sangat menguntungkan ke tangan para pemilik modal, sekaligus menjamin pelunasan utang luar negeri — yang dikontrak, seperti di Argentina, Brasil, Chile, dan Uruguay — oleh para penguasa militer de facto yang tidak akuntabel dan korup. Neoliberalisme menyediakan dalih umum bagi pengalihan aset publik dan perusahaan milik negara, yang dibangun dengan dana tabungan rakyat, bahkan di sektor-sektor yang dianggap “terlarang” dan tidak boleh diusik hingga beberapa tahun sebelumnya, seperti kelistrikan, penerbangan, perminyakan, atau telekomunikasi.

Ketiga, reformasi-reformasi ini telah menggeser keseimbangan antara negara dan pasar sedemikian dramatisnya sehingga pemerintah mana pun di masa depan yang peka terhadap tuntutan rakyat, atau terinspirasi oleh bahkan sedikit saja semangat reformis, akan segera menyadari bahwa ia kekurangan beberapa instrumen paling elementer dalam pembuatan kebijakan publik serta tenaga-tenaga administratif yang cakap untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Itulah mengapa salah satu tugas paling mendesak yang dihadapi masyarakat-masyarakat Amerika Latin adalah membangun kembali negara. Sebagaimana diamati oleh seorang mantan menteri perindustrian Venezuela, pada akhir dekade 1990-an, “Washington mungkin akan menemui beberapa kejutan di selatan. Amerika Latin, yang telah menghabiskan sepuluh tahun terakhir untuk meruntuhkan negara, akan mencurahkan sepuluh tahun berikutnya untuk membangunnya kembali.”[20]

Masyarakat Sipil

Masyarakat yang terfragmentasi dan heterogen, dilintasi oleh ketimpangan mendalam serta perpecahan berdasarkan garis etnis, kelas, gender, dan kedaerahan: itulah warisan utama dari lima belas tahun hegemoni neoliberal. Masalah ini pun tidak eksklusif bagi masyarakat Amerika Latin. Di Eropa Barat, kemunduran sosial yang diakibatkan oleh kemerosotan negara kesejahteraan telah mendorong beberapa analis untuk berbicara tentang masyarakat “dua pertiga.” Dan ekonom Richard Freeman baru-baru ini menyarankan dalam Harvard Business Review bahwa Amerika Serikat mungkin sedang bergerak menuju sebuah “ekonomi apartheid,” di mana “orang kaya hidup terisolasi di pinggiran kota yang eksklusif serta apartemen mewah mereka dengan nyaris tanpa hubungan dengan kaum pekerja miskin di permukiman kumuh mereka.”[21] Dalam masyarakat-masyarakat kapitalis konservatif pada akhir dekade 1980-an dan 1990-an, sebuah sektor yang luas — kurang lebih sepertiga dari populasi — secara progresif telah tersingkir dari manfaat kemajuan material, ditakdirkan untuk menjadi kelas bawah atau segmen masyarakat modern yang melapuk, tidak mampu untuk diintegrasikan kembali ke dalam pasar tenaga kerja formal kapitalisme maju.[22]

Persoalannya bukan semata-mata keburukan moral dari penyingkiran sosial. Sebuah “masyarakat” yang dilemahkan oleh dinamika pasar yang tidak terkendali — dan negara-negara Amerika Latin dengan cepat mendekati kondisi tersebut — tak lebih dari sekadar kumpulan dunia-dunia sosial yang berbeda secara radikal berbeda. Meskipun mungkin tampak paradoks, Brasil pada masa perbudakan dan Meksiko pada era kolonial jauh lebih terintegrasi secara sosial dibandingkan penerus-penerus kapitalis mereka di penghujung abad kedua puluh. Dalam sistem-sistem pra-kapitalis tersebut, eksploitasi kelas menuntut bentuk-bentuk pergaulan sosial, keterpaduan struktural, dan hubungan antar-kelas yang sebagian besar sudah lenyap dalam Brasil atau Meksiko kontemporer. Meskipun bersifat antagonistik, sang fazendeiro dan budak, seperti halnya tuan tanah dan petani pribumi, merupakan bagian dari masyarakat yang sama. Konflik-konflik mereka berkembang dalam satu struktur sosial dan ekonomi tunggal, yang diikat oleh hubungan-hubungan eksploitatif perbudakan dan perhambaan serta sejumlah hubungan sosial lainnya.

Pada akhir abad kedua puluh, Amerika Latin terpecah secara jauh lebih dalam. Para “pemenang” dalam permainan restrukturisasi kapitalis ini mencari perlindungan di Kawasan-kawasan perumahan eksklusif, dilindungi oleh sistem pengawasan canggih dan pasukan kecil penjaga keamanan. Anak-anak mereka mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah swasta dan lembaga dwibahasa, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi dan universitas Amerika. Dokter mereka tinggal di Houston dan Miami; para penghibur mereka di New York, London, dan Paris. Kekayaan mereka tersebar luas dan berskala global: Kontak fisik dengan seorang anggota kelas pekerja semakin mustahil. Hubungan ekonomi dan sosial apa yang bisa terjalin antara kaum borjuasi akhir zaman (fin de siècle) ini dengan para “pecundang” — “kaum sengsara di muka bumi,” jutaan orang yang menjual permen, permen karet, dan rokok di persimpangan-persimpangan tersibuk kota-kota kita yang melapuk; para pemakan api atau badut compang-camping di trotoar pusat kota; para pembersih kaca mobil di persimpangan yang macet; para pekerja rentan dan informal yang hidup di gubuk-gubuk seng dan kardus, tanpa keterampilan, tanpa pendidikan formal, tanpa akses ke layanan kesehatan?

Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Darcy Ribeiro, kelompok-kelompok marjinal tidak melawan eksploitasi kapitalis, melainkan berjuang untuk menjadi tenaga kerja yang dapat dieksploitasi. Namun, bahkan perjuangan itu sulit dimenangkan ketika penataan ulang neoliberal sedang menghancurkan negara, membongkar sistem pendidikan publik dan layanan kesehatan, serta mengeliminasi institusi-institusi yang melatih orang dalam keterampilan yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Bagi bagian masyarakat Amerika Latin yang terus bertumbuh, eksploitasi kelas bukanlah masalah yang paling mendesak: Masalah mereka adalah ketidakmampuan mereka untuk menjadi tenaga kerja yang dapat dieksploitasi.

Para pemikir konservatif berargumen bahwa suatu bentuk pencabutan hak politik rakyat yang kurang lebih terselubung diperlukan guna mencegah “kelas bawah” ini memperoleh pengaruh politik dan untuk memungkinkan kalangan yang dianggap “bertanggung jawab” mengelola urusan pemerintahan tanpa campur tangan rakyat kebanyakan. Dalam mengulas krisis tata kelola di Amerika pada awal dekade 1970-an, Samuel Huntington berpendapat bahwa masalah-masalah yang menghimpit negara-negara industri merupakan akibat dari keberlimpahan demokrasi, bukan dari ketidakadilan kapitalisme.[23] Tesisnya keliru pada saat itu, dan tetap keliru hingga kini. Persoalan utama yang menggerogoti demokrasi dan tata kelola demokratis di penghujung abad ini adalah kapitalisme — lebih tepatnya, cara di mana produksi kapitalis dan masyarakat borjuis telah bertransformasi — dan bukanlah kecenderungan-kecenderungan merusak diri sendiri dari demokrasi yang dianggap tidak terhindarkan.

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut tentu saja membutuhkan jauh lebih dari sekadar upaya rekayasa politik yang rumit: Penataan kelembagaan yang memadai, kompromi yang masuk akal di antara para elite, kepemimpinan politik yang lebih berkualitas, dan kebijakan publik yang lebih baik — semuanya memang dibutuhkan, namun belum mencukupi. Perubahan-perubahan struktural yang lebih mendasar diperlukan dalam masyarakat-masyarakat kapitalis, dan untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan sebuah program reformasi sosial dan ekonomi yang radikal. Beberapa poin dalam agenda reformasi semacam itu sudah terang: pembaruan perpajakan yang bersifat progresif; penataan ulang politik yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas negara dalam meregulasi pasar secara efektif, menghasilkan kebijakan publik yang layak, serta menjamin tersedianya kebutuhan-kebutuhan publik yang esensial bagi kelangsungan hidup dasar; serta pendalaman dan penguatan lembaga-lembaga demokratis guna meningkatkan daya tanggap dan akuntabilitas pemerintah.[24] Lebih dari itu, program reformasi struktural yang mendasar ini harus ditempatkan di atas pertimbangan-pertimbangan seperti pelunasan utang luar negeri yang tidak sah, penyeimbangan anggaran negara, atau pemeliharaan “iklim yang ramah” bagi para penanam modal.

Kaum neoliberal menampik premis tersebut. Dalam sebuah wawancara yang termasyhur dengan surat kabar konservatif Chile, El Mercurio, pada masa kekuasaan Augusto Pinochet, Friedrich von Hayek menyatakan bahwa untuk sementara waktu, ia rela mengorbankan demokrasi dan hak-hak politik demi sebuah program pemerintahan yang berkomitmen pada pembangunan kapitalis tanpa rintangan. Pada akhirnya, Hayek berargumen, kebebasan-kebebasan ekonomi akan meneguhkan kembali dirinya sendiri dan membukakan jalan bagi demokrasi serta kebebasan politik.

Akan tetapi, demokrasi merupakan nilai yang lebih luhur dan lebih berharga ketimbang pasar bebas dan keuntungan: Kebebasan politik adalah sebuah keharusan, demikian John Stuart Mill kerap menyatakan, sedangkan kebebasan ekonomi adalah sebuah kenyamanan. Proyek utama kepemimpinan yang berjiwa reformis di Amerika Latin seharusnya adalah menjadikan negara-negara di kawasan ini aman bagi demokrasi; mengingat kemerosotan kepercayaan warga terhadap demokrasi yang mencemaskan, serta peran neoliberalisme dalam menimbulkan kemerosotan tersebut, proyek reformasi perlu melampaui sekadar proses pemilihan dan memenuhi janji substantif demokrasi. Jika demokrasi adalah, sebagaimana diungkapkan Tocqueville, sebuah revolusi tak terbendung yang bergerak maju dari abad ke abad menembus setiap rintangan dan bahkan kini tetap melangkah di tengah reruntuhan yang diciptakannya sendiri, maka tentu ia tidak akan berhenti dengan patuh di ambang pintu kapitalisme. Reformasi demokratis yang sungguh-sungguh di Amerika Latin perlu dimulai dengan menghentikan dampak merusak neoliberalisme, serta menuntut pemberdayaan perempuan dan laki-laki biasa agar mampu melindungi diri mereka dari pemusnahan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya yang ditimbulkan oleh para penganut pasar bebas. IP

Catatan Kaki

[1] Topik mengenai hal ini dapat dibaca dalam buku saya State, Capitalism, and Democracy in Latin America (Boulder dan London: Lynne Rienner Publishers, 1995).

[2] (New York: Harper and Row, 192).

[3] Alexis de Tocqueville, Democracy in America (Doubleday: Garden City, 1969), hlm. 12.

[4] Sebuah catatan tentang terminologi: Saya menggunakan istilah “kapitalisme demokratis” alih-alih yang lebih umum “demokrasi kapitalis” karena istilah yang terakhir secara menyesatkan menyiratkan bahwa “kapitalis” hanya sedikit memengaruhi bekerjanya sebuah demokrasi penuh. Sebaliknya, “kapitalisme demokratis” secara akurat menyampaikan bahwa fitur-fitur demokratis, betapapun pentingnya, hampir tidak lebih dari pengubah politik dari struktur kapitalisme yang pada dasarnya tidak demokratis. Lihat Boron, State, Capitalism, and Democracy, hlm. 189-220.

[5] Lihat Adam Przewrorski, Capitalism and Social Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), hlm. 138-145. Perlu kita tekankan, meskipun demikian, sifat “relatif” dari jaminan ini. Dalam demokrasi borjuis, beberapa permainan politik dimainkan dengan dadu yang “dibebani,” dan yang lainnya tidak dimainkan sama sekali: misalnya, tidak ada negara yang pernah memutuskan bentuk kepemilikan properti melalui referendum rakyat.

[6] Stephan Haggard dan Robert R. Kaufman, The Political Economy of Democratic Transitions (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995), hlm. 330-34.

[7] Patricio Meller, “Latin American Adjustment and Economic Reforms: Issues and Recent Experience” (Santiago: CIEPLAN, 1992).

[8] Panorama Social de América Latina (Santiago: CEPAL, 1994), hlm. 10.

[9] Jorge Castañeda, La Utopía Desarmada (Buenos Aires: Ariel, 1993), hlm. 284.

[10] Oscar Altimir, “Cambios en las desigualdades de ingreso y en la pobreza en América Latina,” (Buenos Aires: Instituto Torcuato Di Tella, 1992).

[11] Luiz C. Bresser Pereyra, “Economic Reforms and Economic Growth: Efficiency and Politics in Latin America,” dalam L. C. Bresser Pereira, J. M. Maravall dan A. Przeworski, ed., Economic Reforms in New Democracies. A Social-Democratic Approach (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), hlm. 15-76.

[12] Jorge Castañeda, La Utopía Desarmada, hlm. 283-84.

[13] A. DePalma, “Mexicans Ask How Far Social Fabric Can Stretch,” The New York Times (10 Januari 1995).

[14] Robin Blackburn, “Socialism after the Crash,” New Left Review 185 (Januari-Februari 1991): 5-66.

[15] Interlink Headline News 432 (6 April 1996).

[16] Sebastián Edwards, América Latina y el Caribe. Diez Años después de la Crisis de la Deuda (Washington, D.C.: Banco Mundial, 1993), hlm. 34-35.

[17] CEPAL, Panorama Social, hlm. 1.

[18] Juan José Santiere, Distribución de la Carga Tributaria por Niveles de Ingreso (Buenos Aires: World Bank, 1989).

[19] Equidad y Transformación Productiva. Un Enfoque Integrado (Santiago: CEPAL, 1992), hlm. 92.

[20] Moisés Naim, “Latin America: Post-Adjustment Blues,” Foreign Policy 92 (Musim Gugur 1993), hlm. 133.

[21] “Toward An Apartheid Economy,” Harvard Business Review (September-Oktober 1996), hlm. 120.

[22] Lihat André Gorz, Critique of Economic Reason (London: Verso, 1989).

[23] Michel Crozier, Samuel P. Huntington, dan Joji Watanuki, The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission (New York: New York University Press, 1975), hlm. 73.

[24] Tidak ada istilah dalam bahasa Spanyol atau Portugis yang berpadanan dengan “responsiveness” maupun “accountability.” Tradisi politik otoriter kita yang telah berlangsung lama berhasil menjadikan kata-kata tersebut tidak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Atilio Boron adalah seorang sosiolog Marxis asal Argentina.