...Info Realita Bengkulu...

BARONG LANDONG BENGKULU

2019-04-03T11:33:00.001-07:00

TARI NAPAH (PENCAK ADAT SERAWAI BENGKULU)

2019-04-03T11:32:00.001-07:00

Lirik Lagu - Yo Botoi-botoi (Lagu Daerah Bengkulu)

2019-04-03T11:31:00.001-07:00

LAGU DAERAH BENGKULU: Sungai Suci (Lirik Lagu)

2019-04-03T11:29:00.001-07:00

2019-04-03T11:25:00.000-07:00

google-site-verification: google642767f9610438fe.html

Solution for Text Message Not Deliver on IOS 7

2013-12-21T03:35:00.002-08:00

One of a million problem on IOS 7 is fail to sending text message. User (especially who using rsim, gevey or gpp) can't use text message anymore. Maybe they think that everyone use i message now, that is suck.

This is a working solution for you who face problem with text message. So simple, but you have to re-write your contact. Let me know if you have another simple working solution. First, please make sure, that your device allowed text message. (Setting-message-turn on send as SMS)

Step by step for text message problem on I.O.S 7 (working until IOS 7.0.4)
1. Remember your contact number, write on note or paper, then delete it (contact-edit-scroll down-delete)
2. Compose new message, write manually the phone number without country number, use '0'

3. Send your text message, then you will see the message send normally. (*If you still fail to send text, restart your device, send it again)
4.When your message already sent, on the text window, create new contact.
5. Re-write your contact. Write two phone number, using '0' and using country number. (I am in Indonesia so, I put +62) . You have to put these two, or the caller id will not show up.

6.Now you will see two phone number, one of them has message cloud, the number with '0'.

7. Use that cloud when you need to text your contact. The text message problem on IOS 7 solved.

Please leave comment if it helps you... :)

AKTIVIS, ANTARA PERJUANGAN DAN POPULARITAS

2013-07-28T08:57:00.002-07:00

*Tulisan telah dimuat di Harian Rakyat Bengkulu tanggal 28 Juli 2013

Era reformasi telah membawa keterbukaan dalam menyampaikan pendapat secara bebas jauh dari tekanan seperti di zaman orde baru. Jika sebelumnya hampir setiap orang tidak berani menyampaikan pendapatnya secara terbuka, setelah reformasi semua berani bersuara bahkan mengkritik habis-habisan pemerintah tanpa takut akan dibui atau ‘dihilangkan’. Reformasi telah melahirkan demokrasi yang melampui batas-batas kekangan dalam upaya menyampaikan apa-apa yang dirasakan baik melalui tulisan maupun lisan kepada penguasa negara.

Salah satu pihak yang terus menerus bersuara lantang tersebut adalah aktivis-aktivis kampus maupun organisasi intelektual dan kemasyarakatan yang terus berteriak mensuarakan suara rakyat atas kezaliman pemerintah. Keberanian untuk tampil menentang pemerintah seperti menjadi suatu kebanggaan tersendiri didukung oleh idealisme yang memang masih terpatri didalam sanubari. Persoalan timbul setelah aktivis yang dulunya berteriak lantang tersebut berhasil duduk di pemerintahan baik legislatif maupun yudikatif. Suara mereka mendadak lenyap ditelan kejamnya sistem yang memaksa mereka ikut jika masih mau berada di zona nyamannya.

Begitu banyak contoh aktivis Indonesia yang ternyata tidak bisa berbuat apa-apa saat berada di lingkaran kekuasaan bahkan berakhir tragis menjadi tersangka koruptor. Sebut saja Anas Urbaningrum, mantan Ketua Partai Demokrat yang dulunya merupakan Ketua Umum PB HMI dan turut memperjuangkan reformasi 98. Setelah menjadi ketua partai terbesar di Republik ini, sepertinya Anas tidak lagi bisa mempertahankan idealismenya dan berujung pada ditetapkannya Anas sebagai tersangka korupsi. Meskipun masih berstatus tersangka, kejadian yang dialaminya seolah ikut mencoreng nama baik aktivis yang selama ini dianggap masyarakat sebagai pejuang rakyat kecil.

Selanjutnya Denny Indrayana yang sekarang menjadi Wamenkumham. Masih segar dalam ingatan saat beliau menjadi aktivis anti korupsi (Pukat UGM), Denny sangat rajin mengkritik pemerintah secara tulisan maupun lisan melalui wawancara dengan wartawan. Denny mengkritik epicentrum terjadinya korupsi yang menurut beliau terjadi di Istana Presiden, keluarga presiden, pemegang senjata (TNI, POLRI, Jaksa, Hakim), dan Pengusaha Naga (konglomerat pengempelang BLBI). Tidak beberapa lama, Denny ditarik menjadi Staf Khusus Presiden bidang hukum, kemudian menjadi Juru Bicara Kepresidenan bahkan Sekretaris Satgas Mafia Hukum. Apa mau dikata, mendadak Deni menjadi kehilangan suara, tidak terdengar lagi sepak terjangnya yang dulu garang, bahkan sampai berakhir tugasnya di satgas mafia hukum, hukum masih saja dipermainkan oleh aparat penegak hukum. Bisa dilihat dengan ditangkapnya Irjen Djoko Susilo, Jaksa Cirus Sinaga dan Sistoyo, hakim Kartini Marpaung, Heru Kusbandono dan nama-nama lainnya. Terbukti lagi, seorang aktivis menjadi mandul setelah berada di lingkaran Istana.

Masih banyak lagi nama-nama nasional yang dulunya terkenal sebagai aktivis, ternyata pada saat mendapat kekuasaan malah menjadi salah satu pelaku perbuatan yang dulu dikritiknya habis-habisan. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat lokal atau kedaerahan dimana seorang aktivis, setelah mendapatkan nama berhasil menjadi anggota legislatif atau ditarik ke pemerintahan sebagai staf ahli, staf khusus atau posisi strategis lainnya, mendadak sang aktivis tenggelam, bersembunyi dinikmatnya kekuasaan.

Ferry Mursyidan Baldan, seorang mantan ketua umum PB HMI pernah mengatakan bahwa pejabat dan wakil rakyat yang menjadi tersangka korupsi di Indonesia hampir sebagian besar adalah mantan aktivis (lensaindonesia.com 11 Juli 2012). Penyebabnya menurut Ferry karena dunia aktivis tidak mengajarkan sikap mental, hanya mengajarkan cara mengejar kekuasaan. Akibatnya setelah kekuasaan didapat, maka tidak ada lagi idealisme yang dulu pernah dimiliki. Untuk itu masyarakat harus banyak bergerak dan jangan lagi terlalu banyak berharap dengan mantan aktivis yang sudah menjadi pejabat pemerintahan.

Fenomena ini juga pernah ditanggapi oleh Prof. Dr. Sudjito, Kepala Pusat Study Pancasila UGM. Menurutnya, banyak aktivis yang sebelumnya tampil mewakili kepentingan rakyat dan berbuat atas nama rakyat, saat ini ternyata malah terjerat kasus korupsi. Hal ini terjadi karena kurikulum pendidikan perguruan tinggi yang tidak mengajarkan ilmu anti korupsi. Akibatnya, sistem yang ada dalam tubuh partai dan negara makin melanggengkan kegiatan korupsi yang dilakukan mantan aktivis.

Bisa dimaklumi jika saat ini masyarakat seperti kehilangan kepercayaan terhadap pergerakan yang dilakukan oleh aktivis. Meskipun pada kenyataannya masih ada aktivis yang memang benar-benar berjuang untuk membela kepentingan rakyat, namun rakyat sudah pesimis duluan dan beranggapan bahwa tindakan mereka hanya sekedar mencari popularitas untuk kemudian bisa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Sejarah memang telah membuktikan bahwa seorang aktivis yang kemudian mencalonkan diri menjadi anggota legislatif banyak yang berhasil mendulang suara. Sepak terjang mereka yang biasanya dipublikasikan secara besar-besaran oleh media menjadi ajang sosialisasi dan kampanye gratis yang bisa menarik simpati pemilih. Tapi itu dulu, sebelum banyaknya aktivis yang terjerat masalah atau bungkam setelah menjadi bagian dari pemerintahan.

Seharusnya aksi dari para aktivis saat ini tetap harus mendapatkan dukungan masyarakat secara penuh agar perjuangannya berhasil dan kepentingan masyarakat terpenuhi. Sikap antipati masyarakat ini otomatis akan mematahkan perjuangan mereka, karena harus diakui, salah satu syarat agar suatu kasus cepat ditindaklanjuti oleh aparat adalah kasus yang mendapatkan perhatian masyarakat banyak. Jika masyarakat saja sudah tidak peduli, maka kecil kemungkinan akan berlanjut ke proses hukum selanjutnya.

Kedepannya, seorang aktivis haruslah mampu membuktikan diri sebagai orang yang amanah saat berhasil mencapai kursi kekuasaan atau sudah berada dalam sistem. Masyarakat tidak lagi bisa menerima alasan bahwa sistem membuat para aktivis ini tidak bisa berbuat banyak dalam menentang korupsi atau pelanggaran lainnya. Idealisme dan mental pejuang harus tetap terjaga dan semakin aktif mengempur penyelewengan dalam kenegaraan. Jangan sampai arus kuat yang ada membuat seseorang benar-benar menjadi ‘mantan aktivis’ yang tidak lagi berani bersuara apalagi menentang kezaliman karena sudah merasa takut kehilangan. (Ahmad Medapri H)

Lagu Hiphop : Visit to Bengkulu City

2013-07-17T08:07:00.002-07:00

Lagu yang mempromosikan Bengkulu, asyik untuk didengar. Berbeda dengan lagu-lagu lama yang biasanya bergenre pop, kali ini anak2 muda yang tergabung dalam "Los Rafflesticos La Familia", membuat lagu bergenre hiphop. Cukup lumayan untuk mengobati kerinduan akan kampung halaman tercinta.

KONTROVERSI JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH

2013-04-12T03:40:00.001-07:00

Keberadaan seorang Wakil Kepala Daerah pada prinsipnya bertujuan untuk membantu meringankan tugas-tugas dari Kepala Daerah (KDH). Wakil seharusnya merupakan "orang kepercayaan" atau tangan kanan dari Kepala Daerah yang memiliki suatu keterikatan secara emosional satu sama lain. Kepercayaan ini akan didapat apabila seorang Kepala Daerah bisa memilih secara bebas wakilnya tanpa terikat kepada suatu sistem atau manajemen yang bersifat memaksa. Kalaupun ada ketentuannya, maka seorang KDH harus terlibat secara langsung dalam menentukan Wakilnya. Jika tidak maka hubungan ini rentan konflik dan dapat berujung kepada perpecahan antara Kepala Daerah dan wakilnya.

Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah sebelum masa reformasi, maka keberadaan wakil KDH harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah (Pasal 24 Ayat 5). Artinya, posisi Wakil KDH bukanlah suatu keharusan dan jumlahnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. Wakil Kepala Daerah Tk. I diangkat oleh Presiden dan untuk Daerah Tk.II oleh Mendagri serta berasal dari pegawai negeri yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan dari DPRD tanpa melalui proses pemilihan. Dalam penjelasan Undang-Undang ini disebutkan bahwa keberadaan Wakil KDH dipandang perlu mengingat luasnya tugas-tugas yang dihadapi oleh Kepala Daerah baik fungsinya sebagai Kepala Wilayah Administratif maupun sebagai Kepala Daerah Otonom. Keharusan Wakil KDH berasal dari pegawai negeri menunjukkan bahwa seorang Wakil KDH haruslah berasal dari orang yang memahami seluk beluk birokrasi agar dapat membantu Kepala Daerah secara maksimal.

Setelah era reformasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan setiap Daerah dipimpin oleh seorang Kepala daerah sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil KDH (Pasal 30). Pengisian jabatan Wakil KDH ini dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan (Pasal 34 Ayat 1). Selanjutnya pada Pasal 57 Ayat 1, disebutkan secara tegas bahwa tugas seorang Wakil Kepala Daerah adalah : membantu KDH dalam melaksanakan kewajibannya; mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintahan di daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KDH. Seorang Wakil KDH juga bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Jadi meskipun mereka dipilih dalam satu paket, seorang Wakil Kepala Daerah tetap berada dibawah koordinasi Kepala Daerah.

Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan secara jelas tentang keberadaan Wakil KDH, namun kedudukan seorang Wakil KDH masih sering menjadi persoalan. Keberadaannya masih dirasakan kurang efektif dalam membantu tugas-tugas Kepala Daerah. Apalagi untuk daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang banyak seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dsb, tentunya keberadaan 1 orang Wakil KDH kurang bisa membantu mengatasi persoalan yang timbul di daerah-daerah tersebut. Sebaliknya, untuk daerah yang jumlah penduduknya masih sedikit seperti di beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan serta belahan timur Indonesia, keberadaan Wakil KDH menjadi kurang berarti karena memang semua tugas pemerintahan masih bisa dilaksanakan oleh Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah.

Hubungan Yang Rawan Konflik

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang otomatis menganulir Undang-Undang sebelumnya, memang mengatur tentang kedudukan seorang Kepala Daerah dan Wakilnya dimana mereka dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Karena yang berhak mengajukan pasangan calon adalah partai politik -keberadaan calon independen masih sulit untuk diajukan mengingat syarat-syarat yang diperlukan- maka baik Kepala Daerah maupun wakilnya kebanyakan juga berasal dari unsur politik atau paling tidak memiliki keterikatan dengan Partai Politik pengusungnya.

Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil KDH yang masa jabatannya masih tersisa 18 bulan atau lebih, maka seorang Kepala Daerah juga kembali menghadapi persoalan dalam menentukan siapa wakilnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya memberi peluang bagi seorang Kepala Daerah yang berasal dari calon independen untuk menentukan wakilnya secara langsung yang kemudian diajukan kepada DPRD (Pasal 26 Ayat 7). Sementara untuk Kepala Daerah yang berasal dari partai politik, maka hak menentukan calon berada pada partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil KDH untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD (Pasal 26 Ayat 6).

Akibatnya bisa kita saksikan bersama, sebagian besar Kepala Daerah dan wakilnya yang terpilih seringkali mengalami ketidakharmonisan hubungan bahkan berakhir dengan pengunduran diri. Pada umumnya konflik terjadi karena KDH dan Wakil KDH saling berebut kewenangan karena merasa dipilih secara bersama oleh rakyatnya. Sampai dengan awal tahun 2013 ini, data dari Kemendagri menunjukan dari sekitar 900 Kepala Daerah hasil Pilkada di Indonesia, sebanyak 828 pasangan atau sekitar 94 persennya telah pecah kongsi. dan hanya sekitar 6 persen atau 56 pasangan saja yang masih akur. Hal ini juga terjadi karena pada umumnya pasangan kepala daerah ini berasal dari partai yang berbeda (gabungan partai), sehingga juga membawa kepentingan yang berbeda bagi partainya masing-masing.

Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS, dalam makalahnya menyebutkan Pembagian tugas, wewenang dan kewajiban antara KDH dengan Wakil KDH merupakan wilayah yang rawan konflik, apabila tidak diatur secara tegas dan rinci dalam ketentuan perundang-undangan yang cukup kuat kedudukan hukumnya. Untuk itu, Ada tiga model yang dapat digunakan untuk meminimalisir potensi konflik ini yaitu :

1) diatur secara rinci dalam UU atau PP;

2) diatur prinsip-prinsipnya di dalam UU atau PP, kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan yang lebih rendah tingkatannya seperti Peraturan Kepala Daerah.

3) tidak diatur sama sekali dalam UU atau PP, tetapi lebih merupakan “gentlemen agreement” antara dua orang yang dibuat pada saat adanya kesepakatan untuk maju bersama dalam Pilkada.

Pemilihan Wakil KDH Inkonstitusional

Jika dikembalikan kepada UUD 1945, pada Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyebutkan Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis. Dapat difahami, bahwa jabatan yang harus dipilih langsung oleh rakyat atau melalui wakilnya di DPRD hanyalah jabatan Kepala Daerah. Sementara untuk wakilnya, UUD 1945 tidak mengatur hal tersebut. Berbeda dengan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden yang memang disebutkan dengan jelas harus dipilih secara langsung oleh rakyat. Artinya keberadaan seorang Wakil KDH bukanlah sesuatu yang mutlak (harus ada) dalam pemerintahan daerah. Meskipun secara jelas pemilihan Wakil KDH tidak sesuai dengan konstitusi, namun karena belum ada yang mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi maka Pemilihan KDH dan Wakil dalam satu paket masih dapat dilakukan.

Tentunya persoalan antara Kepala Daerah dan wakilnya menjadi sangat urgent untuk segera dicarikan solusinya karena akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat. Untuk diketahui, rata-rata dana yang dihabiskan dalam penyelenggaraan Pilkada pada tingkat provinsi mencapai Rp 100-200 milyar per-pasangan, dan Rp 10-30 milyar untuk tingkat Kota/Kabupaten. Belum lagi waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan konflik atau melakukan pemilihan ulang terhadap posisi Wakil KDH yang kosong. Salah satu solusinya yaitu dengan tidak mengadakan pemilihan Wakil KDH, melainkan cukup diangkat langsung oleh Kepala Daerah terpilih sebagaimana jabatan Sekretaris Daerah. Jika pemerintahan masih saja disibukkan dengan persoalan pengisian jabatan yang kosong, atau ketidakharmonisan antara Kepala Daerah dan Wakilnya, apalagi berujung kepada perseteruan antara eksekutif dan legislatif, maka rakyat juga yang akhirnya akan merasakan dampaknya. Karena banyak persoalan lain yang jauh lebih penting dan berhubungan langsung dengan pembangunan dan kemaslahatan masyarakat menjadi terbengkalai. (Ahmad Medapri H)

Exchange Rate System

2013-01-01T06:16:00.000-08:00

Exchange rate system from Ahmad Medapri

Lempuk Durian Dari Bengkulu

2012-12-21T21:45:00.002-08:00

Salah satu oleh-oleh khas Bengkulu yang biasa dicari orang saat berkunjung ke Bengkulu yaitu Dodol Durian. Di Bengkulu dodol ini disebut dengan Lempuk. Terbuat dari 100% durian asli yang ditanak selama lebih kurang 3-4 jam sampai berwarna hitam, menjadikan Lempuk menebarkan aroma khas yang menggoda. Panganan ini sudah ada dari dulu, resep dari nenek moyang orang Bengkulu yang dibuat turun temurun.

Setelah ditanak sampai menghitam, lempuk ini kemudian dikemas dengan berbagai ukuran. Mulai dari yang hanya sebesar bungkusan permen, 1/4 kg, 1/2 kg sampai 1 kg. Karena proses pembuatannya yang cukup lama tadi, maka wajar saja kalo untuk 1kg, harganya bisa mencapai Rp 120rb dan termasuk salah satu oleh2 termahal dari Bengkulu.

Saat ini sudah banyak pengusaha yang fokus membuat lempuk sebagai oleh-oleh khas Bengkulu. Lempuk dengan mudah bisa kita temukan di toko-toko Souvenir kawasan Anggut Atas kota Bengkulu. Jadi kalau anda ke Bengkulu, jangan lupa membeli oleh-oleh Lempuk Durian. (Ahmad Medapri H)

Video Klip Lagu Daerah Bengkulu

2012-10-18T08:16:00.003-07:00

YO BOTOI-BOTOI

DENDANG BENGKULU

PAJAR BULAN

KEBILAU BALIAK

KOTA SELENGEK

NASIB NANG MALANG

BEKATAK KURAK KARIK

Download Koleksi Cerita Rakyat Bengkulu Lengkap

2012-04-26T03:03:00.000-07:00

Bengkulu adalah daerah yang sangat kaya akan cerita rakyat yang memiliki banyak sekali nilai-nilai pendidikan. Untuk itu, kami menyajikan koleksi cerita rakyat bengkulu yang bisa anda download di sini:

*Setelah muncul adf.ly, tunggu 5 detik kemudian klik SKIP di Pojok Kanan atas...

Asal Mula Air Langkap

Legenda Ular n’Daung

Si Bungsu dan Ular di Puncak Gunung

Bunda Sejati

Asal Muasal Danau Tes

Putri Gading Cempaka

Sinatung Natak
Putri Sedoro Putih
Legenda Danau Dendam Tak Sudah

(Cerita2 tersebut diambil dari berbagai sumber dan ada beberapa tulisan yang tidak ditemukan nama penulis. Bagi yang merasa memiliki tulisan tersebut, silahkan kontak kami untuk dicantumkan namanya)

Software Tes Buta Warna Sendiri

2012-04-19T03:22:00.003-07:00

Untuk anda yang akan mengikuti tes Akpol/ Akmil/ PNS atau pekerjaan lagi yang mengharuskan dilakukan tes buta warna, maka sekarang anda bisa melakukannya sendiri di rumah. Melalui software gratis buatan MorphosLab ini, tes buta warna tidak lagi harus dilakukan di dokter.

Halaman Awal

Penggunaannya juga sangat mudah, karena sifatnya yang portable, sehingga tidak harus diinstal. Ukuran ringan hanya 1MB dengan pemakaian bahasa Indonesia dan English. Berikut penampakannya :

Tes Buta Warna

Langsung saja ke halaman download :

DOWNLOAD DI SINI (Ukuran 1 MB)

FENOMENA GERAKAN RAKYAT BENGKULU DI KOMUNITAS FACEBOOK

2012-04-08T04:32:00.000-07:00

Perkembangan media online (internet) telah memberi kemudahan bagi setiap orang untuk berhubungan dengan waktu yang cepat, mudah, massive dan efisien. Internet memungkinkan siapapun untuk berbagi ide dan mendiskusikan tentang segala hal dari yang hanya bersifat keseharian hingga hal-hal yang lebih serius tanpa dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Kecanggihan teknologi internet ini mampu memberikan alternatif bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan tanggapannya atas berbagai isu yang ada. Jika selama ini penyampaian pendapat masyarakat terbatas pada suara anda, surat pembaca, kotak-kotak saran yang tersedia di berbagai fasilitas umum maka keterbatasan tersebut mampu ditembus oleh kecanggihan teknologi ini.

Hal ini juga terjadi di Provinsi Bengkulu yang saat ini sedang mengalami ‘demam’ jejaring sosial khususnya Facebook yang telah bertransformasi menjadi gerakan massa melalui komunitas online. Puluhan group yang mengatasnamakan komunitas Bengkulu bermunculan dengan membawa misi-misi yang hampir mirip yaitu menyatukan warga Bengkulu baik yang berdomisili di Bengkulu ataupun di perantauan untuk bersama-sama menyampaikan aspirasi perubahan untuk perbaikan Provinsi Bengkulu. Perasaan kecewa kepada kekuasaan atas apa yang telah dan sedang terjadi di Provinsi Bengkulu menjadi salah satu pemicu berkembangnya berbagai komunitas online ini. Sangat dimaklumi, karena melalui komunitas ini mereka bisa menyampaikan apapun yang mereka rasakan dan inginkan tanpa harus melalui jalur birokrasi yang panjang, langsung saat itu juga.

Semua umur, dengan berbagai macam latar belakang pendidikan dan pekerjaan, bersatu bersama menyuarakan pendapat di sini. Kemudahan akses yang tidak harus melalui komputer, melainkan cukup dengan handphone, menjadikan jejaring sosial seperti Facebook sebagai media yang sangat fleksible bagi warga Bengkulu karena bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Sesekali memang terjadi perdebatan sengit mengenai satu isu yang mengharuskan admin menjadi moderator yang bijak dan bisa menengahi membernya. Hilangnya sekat-sekat antara golongan menjadikan arus diskusi yang terjadi di dunia jejaring sosial mengalir tanpa terbendung mengikuti trend topic yang ada. Bahkan, jika memang takut akan mendapatkan interpensi dari pihak yang berkuasa, kita bisa dengan gampang membuat akun 'kloningan' dengan identitas palsu.

Fenomena jejaring sosial ini memang semakin menglobal dalam satu dasawarsa terakhir. Bahkan data dari checkbook.com menyebutkan pada tahun 2011 terdapat 670 juta pengguna facebook dari seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, lebih dari 250 juta orang login setiap hari dan 50% mengecek facebook ketika mereka bangun tidur. Sementara Indonesia sendiri menjadi negara pengguna Facebook terbesar kedua di dunia setelah Amerika. Ini menunjukan bahwa facebook sudah menjadikan penggunanya seperti kecanduan. Perasaan akan ketinggalan informasi, atau sekedar ingin mengetahui update status teman ataupun group semakin memperkuat posisi facebook sebagai salah satu dari 5 situs besar dunia yang paling sering diakses.

Kembali ke fenomena facebook di Provinsi Bengkulu. Kemunculan berbagai komunitas seperti Komunitas Peduli Bengkulu, B.O.N.G, Komitmen Anti Korupsi dsb telah memberi warna baru dalam era berdemokrasi di tanah Bengkulu. Setiap persoalan dan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, dengan up to date bisa diketahui dari postingan membernya di group. Contohnya saja persoalan Tugu Merdeka Bengkulu yang dirobohkan dan sampai sekarang dibiarkan menjadi semak belukar, atau rencana penghapusan tabot yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, dan yang terhangat kasus video mesum yang dilakukan oleh siswa SMP di Bengkulu. Beberapa persoalan tersebut telah menjadi trend topic yang dibicarakan di komunitas-komunitas ini. Member dengan leluasa memberikan pendapat dan atau mengkritisi setiap persoalan tersebut baik yang setuju ataupun yang kontra. Biasanya yang paling sering menjadi pembicaraan adalah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan masyarakat (khususnya member).

Disamping itu, khusus untuk member yang berada di perantauan, keberadaan komunitas Bengkulu di Facebook ini juga bisa sedikit mengobati kerinduan akan kampung halaman melalui berbagai cerita yang diposting dan juga foto-foto yang bisa diupload dengan bebas oleh setiap member. Sesekali, penggunaan bahasa daerah menjadi daya tarik tersendiri untuk sekedar bercanda dan bernostlagia. Bahkan penggunaan bahasa daerah Bengkulu yang beranekaragam semakin menunjukan ke-Bhineka Tunggal Ika-an yang dimiliki Provinsi Bengkulu. Dalam hal pemenuhan kebutuhan akan informasi dan pendidikan ternyata Komunitas Facebook ini juga dapat menjadi alternatif. Banyak informasi menarik dan berguna yang bisa didapatkan di group-group Facebook tersebut. Contohnya saja informasi mengenai sejarah dan tempat-tempat wisata Bengkulu yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya ternyata bisa kita dapatkan dengan mudah di sini.

Keberadaan komunitas Facebook ini tentunya tidak bisa dianggap remeh oleh pihak Pemerintah Daerah Bengkulu. Komunitas ini bisa berubah menjadi gerakan massa yang dapat saja menggulingkan otoritas dengan efektif. Tanpa harus melalui aksi masa berupa demonstrasi langsung ke lapangan, penyampaian aspirasi yang dilakukan di facebook bisa saja akan berpengaruh kepada kelanggengan kekuasaan. Opini yang dibangun bersama, kemudian disampaikan secara berantai antara member dan juga orang diluar member komunitas, akan mampu membentuk gerakan anti pemerintah yang efisien. Apalagi saat tindakan pemerintah dianggap menyalahi rasa keadilan, maka berbagai pemikiran akan langsung dikemukakan melalu comment di group atau status di facebook. Masyarakat akan menjadi lebih kritis dan pada akhirnya bisa diorganisir untuk turun ke jalan melakukan demonstrasi dan penggalangan massa apabila kesamaan aspirasi tadi semakin menggejolak menuntut untuk segera dipenuhi oleh pihak penguasa.

Tentunya kita masih ingat dengan kasus Bibit-Chandra yang pada akhirnya bebas setelah mendapatkan dukungan dari jutaan rakyat Indonesia melalui facebook. Atau “Koin untuk Prita’ yang menghadapi tuntutan dari RS Omni Jakarta. Di luar negeri, masih segar dalam ingatan gerakan Un Million Voces Contra Las FARC di Kolombia tahun 2008 dan bagaimana tergulingnya pemimpin Tunisia Ben Ali dan pemimpin Mesir Hoesni Mubarak yang semuanya dimulai dari gerakan massa yang diorganisir melalui Facebook.

Sebaliknya, Pemerintah juga bisa memanfaatkan jejaring sosial seperti Facebook atau Twitter untuk mensosialisasikan kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Sehingga saat kebijakan tersebut diterapkan, tidak akan terjadi penolakan yang begitu keras karena sebelumnya sudah disosialisasikan terlebih dahulu. Berbagai kritikan yang disampaikan masyarakat secara langsung melalui facebook akan sangat berguna bagi pemerintah kedepannya jika bisa menyerap berbagai aspirasi tersebut. Karenanya, para Pejabat Daerah, Anggota Dewan dan pengambil kebijakan lainnya sudah selayaknya ikut bergabung di Komunitas Facebook ini agar bisa semakin dekat dengan rakyat. Jangan hanya membutuhkan rakyat saat Pileg atau Pilkada saja. Apalagi di DPRD terdapat kegiatan penyerapan aspirasi yang akan sangat efisien dilakukan melalui media online terutama di daerah perkotaan yang sudah lebih melek tehnologi.

Selain itu, untuk peserta Pilkada/ Pileg, atau person yang ingin mencari massa, keberadaan berbagai komunitas di Facebook dapat menjadi sarana efektif untuk sosialisasi dan menjaring massa. Tentunya kemampuan berkomunikasi di dunia maya dan menjaring aspirasi yang berkembang sangat diperlukan saat melakukan sosialisasi di jejaring sosial. Kepandaian beretorika dan mempengaruhi member melalui permainan kata-kata sangat diperlukan apabila ingin mendapatkan simpati. Karena jika salah kata, malah bisa menimbulkan perasaan antipati bagi si calon dan efek yang tidak akan menguntungkan lainnya. (Ahmad Medapri H)

Download CorelDraw Portable

2012-04-06T11:51:00.000-07:00

Coreldraw sangat berguna untuk anda yang hobi desain. Namun untuk diinstal, memakan memory yang sangat besar sehingga bisa membuat akses komputer menjadi lambat. Untuk mengakalinya, kita bisa menggunakan Coreldraw dalam versi portable, yang tidak harus diinstal. Pemakaian sangat mudah, tinggal sekali klik, dan Coreldraw sudah bisa digunakan seperti biasa.

Bagi yang ingin mencoba, silahkan di download di sini :

CorelDraw Portable

Passwd : ketupek-bengkulu

THE IMPACT OF OIL PALM PLANTATION TO THE ROAD CONDITIONS IN THE PROVINCE OF BENGKULU

2011-11-06T07:21:00.000-08:00

Bengkulu is one of the provinces in Sumatra with an area of 21.168 km². It is on the southwest coast of the island of Sumatra, and borders the Provinces of West Sumatra, Jambi, South Sumatra and Lampung. The capital and largest city is Bengkulu city. This area, largely functioned as agricultural land. This makes Bengkulu, also known as the plantation areas which has vast and fertile agricultural land. Some agricultural products derived from Bengkulu are Coffee, Cocoa, Oil Palm and Rubber. Unfortunately, much of this agricultural production was not matched with adequate infrastructure. One of the important facility is the road that used as a means of outcomes plantation transport . This condition is very concerning because more than half of the roads in Bengkulu have been damaged.

Base on the table we can see that the increase in palm oil production in Bengkulu Province matched by a reduction in the percentage of poor people. In the last five years, an increase in palm oil production in Bengkulu province are quite significant. When in 2006 the production as much as 373.815 tons, in 2010 the production of palm oil increased by almost 100 percent to reach 615.624 tons (Source: Statistics of Indonesia Plantation 2009-2011). Whereas, the percentage of poverty in the Province of Bengkulu the steadily declining from year to year. When in 2006, 23% of the population of Bengkulu is in the poor category, by 2010 this number was reduced to 18.30%. This occurs because in this time more people are interested in farming palm oil to get the potential income which is very promising. Previously, farmers in Bengkulu focus on coffee, rubber and cocoa. But in a last decade they switched become oil palm farmers.

The amount of land used for oil palm plantation reached 224.651 hectares in 2010. There are owned by People: 165.627 hectares, Goverment Plantation: 4.725 hectares, and Private Plantation: 183.964 hectares. Beside, there are also Processing Plant Oil Palm Plantation that owned by the Private. It can be seen, that most of the oil palm plantations in Bengkulu Province are owned by the private sector. So, that is very reasonable if Bengkulu Province became one seed production centers of palm oil and crude palm oil in Southern Sumatra. Plantation centers are spread evenly in South Bengkulu regency, North Bengkulu, Bengkulu City, Seluma, Kaur and the largest area in Muko-Muko regency. To support the production of palm oil, it would require adequate infrastructure especially roads for the distribution of this product into neighboring areas where the processing of this raw material done. Actually, the crude palm oil in Bengkulu also being exported to Thailand and the other countries.

Bengkulu Province has Nine regency and a town. For the infrastructure, Bengkulu has States Road, Provincial Road and there are also Road of Regency/city. Based on the classification of the average, the existing roads is limited to class IIIA of arterial or collector roads which is passable by motor vehicles, including load ≤ 2.50 m width and length ≤ 18 m and maximum load ≤ 8 Tons. As for state roads located in the province of Bengkulu, a reasonable maximum capacity of 12 tons. So the load conditions of transport of palm oil production and mining reached which more than 25 tons, it can easily causing the damage of road even immediately after they pass the road.

The three main causes of road damage are the transport burden that exceeds of heaviest required by the class streets, a continuous or repetitive transport, as well as the aging of the road, such as roads with age plan is only 10 years but until the past 10 years still has not being repaired. In the end of 2010, from 1,500 km of roads in the Province of Bengkulu about 61% in damaged condition. Including National roads which is 67% of 960 km also in damaged condition. The damage is divided into 3 categories, heavily damaged, medium and minor damage. This percentage indicates that more than half of the roads in the Province of Bengkulu in damaged condition. Damage to roads is also affecting people's economic condition because of access to transportation and distribution of goods to be hampered. The length of travel time resulting in increased transportation costs and take effect on the price increases in areas that far from the city center. Though the state budget funds are managed SKPD for maintenance of national roads every year is big enough that in 2008 amounted to Rp 46 billion, amounting to Rp 48 billion in 2009 and 2010 increased to Rp 61 billion but this repairs does not occur efficiently. The damaged roads are so slow to be repaired so that the condition is getting worse.

This condition becomes a prolonged problem in the province of Bengkulu and require immediate settlement. Palm oil has increased the community's economy and also became the leading sectors to earn foreign exchange area. In fact, the Institute of Indonesia Investment Coordinating Board, has set the Palm Oil as a Commodity in the regions as the main investment options in the Province of Bengkulu. But on the other hand, the increased production of palm oil is also an impact on increasing the flow of distribution of his products through the streets of Bengkulu. As a result, damage to roads can no longer inevitable and raises issues that are very disturbing for the people of Bengkulu. Access to good and convenient transportation becomes an important factor as welfare indication of the population.

Although the increased production of palm oil results in improving people's welfare, but it also affects the damage to roads that has become the main means of transportation in the Province of Bengkulu. Government as the policy holder, faced with the issues that should be able to benefit both parties, farmers and public road users. Truck transporting palm oil yields, certainly can not be stopped because it is a livelihood for the majority of the farming community in Bengkulu. The streets that are damaged also should be a development priority because this is an indication of progress in an area. (Ahmad Medapri H)

KEMBANGKAN KAWASAN WISATA PANTAI PANJANG DENGAN METODE SKAMPER

2011-11-05T22:54:00.001-07:00

TULISAN INI TELAH DIMUAT DI MEDIA ONLINE : www.kabarbengkulu.com

Pantai Panjang Bengkulu

Pantai Panjang adalah salah satu objek wisata yang ada di Provinsi Bengkulu. Lokasi yang strategis (sekitar 1,5 km dari pusat kota), hamparan pasir putih dan cemara pantai sepanjang 7 km menjadikan Pantai ini sangat menarik untuk menjadi objek wisata andalan daerah ini. Meskipun Pemerintah Daerah telah melakukan upaya pembenahan dan penataan kawasan pantai dengan membangun Sport Centre dan Pusat Perbelanjaan serta penginapan, namun pada kenyataannya kawasan ini masih belum mampu menghasilkan devisa untuk daerah khususnya dari sektor pariwisata. Wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini, kebanyakan hanyalah wisatawan lokal dan daerah tetangga yang datang secara musiman (misalnya saat lebaran). Untuk itu, sangat perlu diadakannya perubahan yang dapat menambah arus kunjungan wisata ke daerah ini.

Salah satu langkah yang sangat ampuh untuk memicu pemunculan ide-ide baru, cara-cara baru dan pola-pola baru yaitu metode SKAMPER (Subtitusi, Kombinasi, Adaptasi, Modifikasi, Penggunaan lain, Eliminasi dan Reserve/pengaturan ulang). Metode ini diperkenalkan oleh Alex Osborn dan diperkaya oleh Bob Eberle. Melalui metode ini diharapkan akan tercipta satu perencanaan baru terhadap penataan kawasan wisata Pantai Panjang ini.

Metode pertama yaitu subtitusi dimana yang bisa disubtitusikan adalah kendaraan yang boleh melintas di kawasan ini. Selama ini semua kendaraan bermotor bisa melintas dengan leluasa sehingga seringkali menyebabkan kemacetan pada waktu-waktu ramai seperti sore hari atau hari libur. Untuk itu, kendaraan bermotor yang dibawa pengunjung harus diparkir di satu tempat sebelum memasuki kawasan pantai. Sebagai pengganti, maka pada jam-jam padat tersebut, kendaraan bermotor digantikan dengan kendaraan tak bermotor seperti Sepeda, Becak dan Andong. Selain akan menambah lapangan pekerjaan bagi warga, tentunya ini akan menjadi daya tarik tersendiri terhadap kawasan ini. Karena pejalan kaki juga akan merasa aman untuk melintas di jalan raya tanpa merasa takut tertabrak.

Untuk menjadikan Pantai Panjang sebagai kawasan wisata terpadu, maka di sini bisa digabungkan berbagai alternatif pilihan wisata (metode kombinasi). Selain wisata alam yang dilengkapi dengan Sport Centre dan Mall, dapat ditambahkan pusat jajanan (kuliner), pusat souvenir, dan lokasi Outbound. Dengan demikian banyak alternatif pilihan bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke sini. Ini juga bertujuan untuk memenuhi berbagai minat wisatawan sehingga tujuan utama kedatangan saat ke Bengkulu adalah kawasan pantai ini. Selanjutnya, metode adaptasi juga bisa diterapkan terhadap lokasi wisata utama Provinsi Bengkulu ini. Kita sadari kalau Pantai Panjang kurang diminati Wistawan Asing sehingga jumlah pengunjung dari luar negeri sangat minim. Untuk itu pemerintah bisa mengadaptasi metode promosi dan penataan kawasan daerah lain. Contohnya Bali yang selalu ramai dikunjungi sepanjang tahun. Di Bali, wisatawan selalu ramai berkunjung karena foto Pantai Kuta bertebaran di media massa dunia seperti internet dan gampang diakses oleh siapapun sehingga mereka tertarik untuk berkunjung. Pembangunan tempat-tempat hiburan dan kesenian tradisional juga menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah Bali. Ini bisa diterapkan di Pantai Panjang dengan cara memperbanyak promosi melalui media massa sehingga informasinya bisa di dapat oleh siapa saja dengan mudah. Tempat hiburan dan seni tradisional yang dipentaskan secara rutin juga dapat menjadi andalan kawasan ini karena Bengkulu banyak sekali memiliki seni-seni tradisional yang menarik.

Suasana siang di Pelataran Hotel

Keberadaan pedagang kaki lima di sepanjang jalan kawasan wisata ini dapat dimodifikasi menjadi tempat jajanan kuliner dan souvenir dengan penataan yang rapi dan bersih. Selama ini kondisi para pedagang terlihat semrawut dan jauh dari kesan bersih. Untuk itu, sebaiknya pemerintah memfasilitasi para pedagang ini untuk ditempatkan dilokasi khusus sehingga tidak merusak pemandangan. Gerobak dagangan juga bisa dibuat seragam dengan warna menarik dan dapat dibedakan dengan papan merk yang menyebutkan menu atau jenis dagangannya.

Selama ini keberadaan pasir putih yang sangat luas di kawasan Pantai Panjang masih sekedar tempat bermain keluarga dan sekedar olahraga sore. Padahal, lokasi ini sangat layak untuk dijadikan tempat Volley Pantai bertaraf internasional. Dengan potensi ini, pemerintah bisa memfasilitasi event kejuaraan Volley Pantai Nasional maupun Internasional yang dilakukans ecara rutin. Suatu saat Pantai Panjang akan dikenal sebagai lokasi kejuaraan Volley Pantai bergengsi dengan standar internasional dan akan didatangi atlit-atlit dari seluruh dunia. Ini tentu akan berpengaruh dengan keberadaan Pantai Panjang sebagai kawasan wisata.

Keberadaan pohon-pohon cemara dan tempat yang masih banyak semak-semak menjadikan di beberapa lokasi menjadi tempat orang berpacaran. Tentunya ini akan menimbulkan image negatif dan merusak terutama bagi remaja di daerah ini. Untuk itu, keberadaan tempat yang memungkinkan terjadinya tindakan asusila ini perlu dihilangkan dengan cara membersihkan semak-semak tersebut. Selain itu, lampu-lampu penerangan juga perlu diperbanyak sehingga menciptakan suasana ruang terbuka yang nyaman di malam hari.

Langkah terakhir dari metode SKAMPER yaitu Reverse (Mengatur Ulang). Selama ini, penataan Pantai Panjang hanya berdasarkan kepentingan pemerintah dan warga sekitar. Akibatnya, kawasan wisata ini menjadi tidak tertata dengan rapi dan warga berlomba-lomba mengambil keuntungan (misalnya dengan berjualan) tanpa memperhatikan keinginan wisatawan. Melalui penataan yang mengedepankan kepentingan pengunjung/ wisatawan, maka kawasan wisata ini akan berlembang pesat dan menjadi pilihan lokasi liburan yang mengasyikkan. Pola pikir warga yang hanya ingin mencari keuntungan juga harus diatur ulang menjadi pola pikir ‘pelayanan’ bagi wisatawan sehingga memberikan suasana nyaman. Hal ini otomatis akan berpengaruh kepada pendapatan daerah dan warga sekitar karena kedatangan wisatawan yang berbelanja tentu akan mendatangkan penghasilan secara ekonomi.

Dengan diterapkannya metode SKAMPER di atas, maka akan terjadi perubahan secara menyeluruh terhadap keberadaan kawasan wisata Pantai Panjang. Kalau sebelumnya Pantai Panjang hanya menjadi salah satu objek wisata tanpa ada sesuatu yang spesial dibandingkan loaksi wisata lainnya, maka setelah diterapkan metode ini Pantai Panjang akan menjadi pusat wisata daerah yang memberikan banyak pilihan dan memenuhi semua kebutuhan pengunjung. Selanjutnya, Pantai Panjang akan menjadi ikon daerah dimana setiap orang akan mengenal Bengkulu dengan pusat wisata Pantai Panjang yang dimilikinya.

MASIH PERLUKAH PILKADA?

2011-10-30T22:54:00.000-07:00

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan perwujudan Pasal 18 ayat 4 Perubahan Kedua UUD 45 yang berbunyi "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis." Sebagai tindaklanjutnya dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pilkada yang Demokratis artinya semua pemilih dapat menggunakan hak suaranya tanpa ada tekanan dari pihak manapun, sehingga pemilih akan lebih bebas, rasional, obyektif dan logis dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian akan didapatkan figur seorang Kepala daerah dan wakilnya yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Selain itu Kepala daerah terpilih memiliki kedekatan dengan rakyat karena memang telah dipilih langsungoleh rakyat. Rakyat sebagai pemilih, secara tidak langsung turut bertanggungjawab dan harus menerima konsekuensi atas pilihannya tersebut.

Faktanya, selama ini Pilkada langsung masih jauh dari cita-cita demokrasi yang diinginkan. Pemimpin yang diharapkan berkualitas dan dekat dengan rakyat karena merupakan cerminan dari suara rakyat terbanyak, ternyata masih ‘jauh panggang dari api’. Yang kita lihat selama ini adalah Kepala Daerah yang tunduk kepada partai, mementingkan kepentingan sekelompok orang atau golongan, dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Akibatnya kesejahteraan rakyat masih bukan menjadi prioritas utama, kesejahteraan hanya dijual pada saat kampanye untuk mendapatkan simpati pemilih.

Pilkada dan Multi Persoalan

Persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan pilkada sudah terjadi sejak Pilkada baru akan dilaksanakan. Kampanye hitam dan upaya untuk menjatuhkan lawan terus berlangsung di tengah masyarakat. Belum lagi kasus money politik dan sengketa Pilkada yang berujung ke Mahkamah Konstitusi. Umumnya setiap Pilkada yang diselenggarakan di Indonesia berujung ke Mahkamah Konstitusi karena pihak yang kalah selalu saja tidak puas dan tidak mau menerima kekalahannya. Berdasarkan data dari website Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2010 terdapat 232 atau 80% sengketa pilkada dari 300-an pilkada yang berlangsung sepanjang tahun itu. Bahkan di tahun awal 2011 ini, dari 8 pilkada yang telah dilaksanakan semuanya berujung kepada sengketa di MK. Ini tentu semakin menyedot banyak biaya, tenaga dan perhatian sebelum proses pemerintahan yang baru bisa berjalan dengan normal.

Hal lain yang biasa kita saksikan setelah Pilkada berlangsung yaitu kerusuhan antar pendukung karena masing-masing calon ternyata hanya siap menang tapi tidak siap kalah. Hal ini tentunya akan berdampak secara sosial kemasyarakatan sehingga pembangunan yang diinginkan akan sulit terwujud. massa yang kalah akan terus menerus melakukan upaya untuk menjatuhkan Kepala Daerah terpilih sehingga menciptakan kondisi pemerintahan yang tidak kondusif.

Setelah pemerintahan Kepala Daerah terpilih dimulai, ternyata persoalan masih belum berakhir. Lagi-lagi persoalan hukum masih berlanjut. Fakta menyedihkan, ternyata dari 33 Kepala Daerah tingkat Provinsi (Gubernur) yang dipilih secara langsung, sebanyak 17 orang terlibat kasus korupsi dan sedang menyandang status tersangka, terdakwa bahkan ada yang sudah dipidana. Jika dipersentase, jumlah tersebut melebihi angka 50% dari jumlah Gubernur se-Indonesia. Bahkan data yang dihimpun oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK), jumlah Kepala Daerah yang terlibat Korupsi jauh lebih besar. Sampai dengan akhir tahun 2010, sebanyak 90% Kepala Daerah Di Indonesia (terdiri dari 33 Provinsi dan 333 Kabupaten/ Kota) terlibat korupsi. Sungguh jumlah yang luar biasa.

Hal ini terjadi selain karena memang mentalitas pemimpin yang tidak baik, pelaksanaan Pilkada membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, dana untuk pelaksanaan Pilkada ditingkat Kabupaten/ Kota mencapai Rp 15 milyar perdaerah. Ini baru yang dialokasikan dari APBD. Jika ditambahkan dengan jumlah yang dikeluarkan oleh semua calon yang juga rata-rata mencapai Rp 15 milyar, maka untuk setiap penyelelenggaraan Pemilihan Bupati/ Walikota membutuhkan dana Rp 30 milyar. Sedangkan untuk tingkat Provinsi, total dana yang keluarkan untuk penyelenggaraan Pilkada mencapai angka 500 Milyar s.d 1 Triliyun untuk tiap Provinsi.

Tingginya biaya untuk menjadi Kepala Daerah ini berimbas kepada upaya untuk megembalikan dana investasi yang dikeluarkan oleh pasangan calon terpilih. Inilah yang menyebabkan banyaknya Kepala Daerah di Indonesia yang terlibat korupsi dalam upaya mengembalikan modal yang telah dikeluarkan saat mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah tadi.

Sungguh ironi, ditengah semangat otonomi daerah yang menggebu-gebu dan pemilihan langsung sebagai wujud aspirasi rakyat, ternyata orang-orang yang dipilih langsung oleh rakyat ini dikemudian hari terlibat dalam salah satu tindak pidana yang mengkhianati rakyat. Tentunya hal ini harus dikaji ulang oleh semua pihak demi mendapatkan formula yang lebih baik untuk menjaga penyampaian aspirasi rakyat.

Peningkatan jumlah Golput

Kesadaran masyarakat untuk menggunakan haknya masih sangat memprihatinkan. Jumlah Golput (pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya) berdasarkan data LSI pada tahun 2009 kemarin jumlahnya sangat besar dan akan mempengaruhi hasil pemilihan jika saja suara mereka digunakan. Pada pemilihan legislatif saja, jumlah Golput mencapai 35 persen sedangkan pada Pilpres jumlah Golput 27,48 persen. Hal yang sama juga terjadi untuk Pemilihan Pilkada. Bahkan persentasenya bisa lebih besar jika dibandingkan dengan perolehan suara pemenang Pilkada. Artinya, meskipun secara Undang-Undang pemenang Pilkada telah secara sah menjadi Kepala Daerah terpilih, namun secara de facto pemenang Pilkada tersebut bukanlah benar-benar hasil pilihan dari seluruh Rakyat yang mempunyai hak memilih.

Contohnya Pilkada Kabupaten Blitar pada Bulan November tahun 2010 yang lalu. Sebanyak 44,3 % pemilih atau setara dengan 441.362 pemilih tidak menggunakan hak suaranya. Sementara pemenang Pilkada, yaitu pasangan Herry Noegroho dan Riyanto hanya mendapatkan 318.856 suara. Ternyata suara Golput yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya jauh lebih besar dari pada suara yang diperoleh pemenang.

Terbaru adalah Pilkada Kabupaten Tasikmalaya pada 9 Januari 2011. Sebanyak 434.331 suara yang tercatat dalam daftar pemilih, ternyata tidak menggunakan hak suaranya. Sementara pemenang Pilkada yaitu pasangan Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto hanya meraih 263.099 suara. Selisih perbedaan suara antara Golput dan pemenang begitu tinggi sehingga secara harfiah sulit untuk kita nyatakan bahwa Kepala Daerah terpilih merupakan perwujudan suara rakyat.

Namun tetap saja, Secara yuridis dan administrasi, pemenang Pilkada tersebut sah, karena suara golput tidak dihitung sama sekali. Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya mensyaratkan jumlah 30% yang harus diraih seorang Calon Kepala Daerah untuk menjadi pemenang Pilkada berdasarkan jumlah suara sah saat pemungutan suara. Jadi berapapun jumlah golput tidak akan mempengaruhi penghitungan hasil akhir Pilkada. Kemenangan yang didapatkan tersebut, secara politis dan sosial akan kurang maksimal karena masyarakat tidak menunjukan dukungan melalui Pilkada.

Tingginya angka golput ini terjadi karena sikap apatis dan pesimis dari masyarakat yang beranggapan bahwa tidak ada perubahan yang akan terjadi meskipun Pilkada diselenggarakan. Masyarakat telah menjadi skeptis dan beranggapan bahwa Pilkada tidak lebih dari sekedar perpindahan kekuasaan tanpa berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pilkada dan pendidikan politis yang tidak merata menyebabkan jumlah Golput ini cenderung makin meningkat. Akibatnya masyarakat menjadi jenuh dan sama sekali tidak tertarik untuk memilih siapapun. Padahal sikap apatis ini justru akan merugikan masyarakat sendiri. Karena bisa jadi calon yang sebenarnya banyak kekurangan dan menghalalkan segala cara dan proses Pilkada malah jadi pemenang.

Masih Perlukah Pilkada?

Dari beberapa persoalan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilkada harus segera dikaji ulang terkait efektifitas dan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Alasan bahwa Indonesia masih dalam tahap pembelajaran berdemokrasi tidak bisa lagi digunakan dengan melihat perkembangan kondisi yang ada. Pemerintah harus kembali ke tujuan utama dari negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mensejahterakan rakyat dan melindungi segenap bangsa Indonesia.

Pelaksanaan Pilkada sejauh ini hanya menghasilkan raja-raja kecil yang sarat dengan kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan tanpa memperdulikan kesejahteraan rakyat. Intrik politik yang dilakukan untuk mendapatkan kemenangan dalam pilkada pada akhirnya hanya membawa masalah baru dalam tata pemerintahan. Kalau kepala daerahnya sudah disibukan dengan urusan hukum dan persoalan balas jasa, maka pembangunan sudah tidak lagi menjadi hal yang utama.

Namun jika Pilkada dihentikan selamanya, dan Indonesia kembali ke sistem Orde Baru dimana Kepala Daerah ditunjuk oleh DPRD atas persetujuan Pemerintah Pusat, maka nilai-nilai reformasi demokrasi yang telah diperjuangkan selama ini telah dikhianati. Atau sebagaimana era penerapan Undnag-Undang Nomor 22 tahun 1999, dimana pemilihan dari awal sampai akhir dilaksanakan di DPRD dan pemerintah pusat tidak berhak mengintervensi, hanya melantik, maka pemilihan Kepala Daerah benar-benar hanya menjadi milik elit politik. Politik uang masih tetap akan terjadi hanya saja penerimanya yang berbeda dimana uang diterima dikalangan anggota DPRD saja dan masyarakat hanya bisa menjadi penonton.

Pilkada langsung sebagai perwujudan suara rakyat harus tetap dipertahankan demi menghormati azas demokratis dalam konstitusi negara Indonesia. Hanya saja, untuk sementara waktu, bisa jadi proses Pilkada dihentikan sementara untuk memformulasikan konsep pelaksanaan Pilkada yang jauh lebih kondusif dan tidak menghabiskan banyak biaya. Ini bisa dimulai dari proses pencalonan yang tidak harus membeli perahu politik dengan biaya mahal dan kampanye yang terstruktur dan hemat namun maksud sosialisasi yang diinginkan sampai ke masyarakat pemilih.

Pilkada serentak juga menjadi salah satu solusi jitu untuk mengurangi beban anggaran dalam pelaksanaan Pilkada. Contohnya Di Sumatera Barat, Pilkada serentak yang terdiri atas Pilgub (Pemilihan Gubernur), 11 Pilbup (Pemilihan Bupati), dan 2 Pilwali (Pemilihan Walikota), pada 30 Juni 2010, terbukti hanya membutuhkan Rp. 62 miliar dari total anggaran Rp. 130 miliar dan menghemat APBD 65 persen. Sedangkan di Bengkulu, pemilihan Kepala Daerah Provinsi dan Enam Kabupaten yang berlangsung serentak pada 3 Juli 2010 menghemat anggaran hingga Rp. 40 miliar.

Sistem penegakan hukum dalam pelaksanaan Pilkada juga harus menjadi perhatian utama untuk diperbaiki. Sanksi hukum bagi pelaku politik uang dan pelanggaran Pilkada lainnya haruslah jelas sehingga tidak ada celah bagi pelanggaran Pilkada. Aparat terkait seperti KPUD, Panwaslu, Kepolisian harus aktif melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pilkada dan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran apapun. Pada akhirnya Pilkada yang demokratis dan jauh dari pelanggaran hukum akan menghasilkan Kepala Daerah yang berkualitas dan benar-benar menampung aspirasi rakyat pemilih untuk kemajuan daerah. (Ahmad Medapri H)

JADIKAN PERBAIKAN JALAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

2011-08-14T09:06:00.000-07:00

Tulisan Pernah dimuat di Harian Rakyat Bengkulu Edisi Jum'at 3 November 2010

Jalan Utama di Kawasan Pasar Panorama

Kondisi kerusakan jalan di Provinsi Bengkulu yang sudah sedemikian parah seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah. Selain karena tonase yang berlebih, kerusakan jalan ini juga terjadi karena usia jalan-jalan di Bengkulu yang memang sudah seharusnya diperbaharui. Akibatnya, terjadilah kerusakan berupa lubang-lubang besar, aspal yang terkelupas, longsor, abrasi dan berbagai macam kerusakan lain yang menyebabkan hak masyarakat sebagai pengguna jalan telah dilanggar.

Tidak bisa dipungkiri bahwa jalan sebagai sarana transportasi utama di Provinsi Bengkulu juga menjadi faktor utama penguat perekonomian daerah. Karena distribusi barang dari dan keluar daerah Bengkulu sebagian besar masih dilakukan lewat jalur darat. Begitu juga dengan arus transportasi angkutan penumpang. Meskipun sudah banyak penerbangan dari dan ke Bengkulu, pada kenyataannya transportasi darat masih lebih banyak digunakan karena lebih ekonomis untuk ukuran masyarakat Bengkulu.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU-LLAJ) telah mengatur secara tegas dan jelas mengenai hak dan kewajiban penyelenggara jalan maupun pemakai jalan. Pasal 24 ayat 1 menyebutkan, Penyelenggara Jalan yang dalam hal ini untuk tingkat Provinsi yaitu Pemerintah Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat 1), wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Jika belum dapat dilakukan perbaikan, pada Pasal 24 ayat 2 disebutkan, Penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Untuk melindungi hak pemakai Jalan (masyarakat), Undang-Undang ini juga memberikan peluang bagi masyarakat yang mengalami lakalantas akibat kondisi jalan yang rusak untuk melakukan penuntutan kepada Penyelenggara Jalan. Sesuai bunyi Pasal 236 ayat (1) maka Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas wajib mengganti kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

Untuk itu, tidak ada alasan lagi untuk menunda perbaikan jalan. Pemerintah Daerah harus segera melaksanakan perbaikan jalan sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut. Perbaikan jalan harus menjadi prioritas utama pembangunan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Jika tidak, siap-siap menghadapi ancaman pidana berupa denda yang jumlahnya mencapai 120 juta rupiah atau pidana penjara maksimal 5 tahun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 273 UU-LLAJ. (Ahmad Medapri)

REVITALISASI PASAR TRADISIONAL CIPTAKAN PASAR RAPI DAN NYAMAN

2011-08-14T08:59:00.000-07:00

Tulisan Pernah dimuat di Harian Rakyat Bengkulu tanggal 14 November 2010

Keberadaan Pasar Tradisional di Bengkulu masih sangat berperan dalam mengerakan ekonomi kerakyatan. Di tengah maraknya Minimarket dan Pasar Modern yang bermunculan, pada kenyataannya keberadaan pasar tradisional masih menjadi pilihan utama sebagian besar warga Bengkulu. Terbukti, semakin hari keberadaan pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional semakin memenuhi badan jalan sehingga berdampak pada kemacetan dan kondisi pasar yang semrawut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, penataan Pasar Tradisional menjadi salah satu kewenangan dan hal vital yang harus diperhatikan Pemerintah Daerah mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota (Pasal 2 ayat 1). Penataan ini harus dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan sehingga dapat diciptakan kondisi pasar yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan adanya ruang publik yang nyaman bagi penjual maupun pembeli (Pasal 2 ayat 2).

Ditengah perkembangan daerah seperti sekarang, maka kendala yang sering ditemui dalam hal penataan pasar yaitu lokasi yang tidak memadai. Bagaimana mungkin para pedagang akan tertata dengan rapi kalau lapak-lapak tidak disediakan, kalaupun ada harganya mahal dan mustahil bisa dijangkau oleh pedagang kecil. Belum lagi banyaknya pungli yang diluar pungutan resmi sehingga makin memberatkan pedagang kecil. Persoalan semakin rumit dengan banyaknya sampah limbah pasar yang berserakan dan menimbulkan aroma tak sedap di kawasan pasar tradisional.

Untuk itu, perlu dilakukan revitalisiasi secara menyeluruh dengan menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan Pasar Tradisonal secara maksimal. Pembangunan ini juga hendaknya bisa mensubsidi kepemilikan lapak sehingga pedagang kecil sekalipun bisa berdagang di lapak-lapak murah namun tertata rapi. Untuk menciptakan keteraturan ini, Pasar tradisional dapat dibagi menjadi blok-blok sesuai dengan kelompok yang diperjualbelikan. Misalnya kelompok buah-buahan, sembako, kuliner (jajanan) dan kelompok daging/ikan. Di samping itu, Revitalisasi ini juga harus dilengkapi sistem pengelolaan limbah pasar yang modern dimana limbah pasar diolah kembali menjadi pupuk atau produk lain yang bermanfaat.

Kita bisa mencontoh pembangunan Pasar Sindu di Denpasar Provinsi Bali yang mengedepankan konsep ramah dan segar. Ramah artinya setiap orang baik penjual maupun pembeli dapat melakukan tawar menawar secara ramah. Sedangkan segar, artinya pasar menyediakan bahan pokok yang masih segar langsung dari sumbernya. Pada akhirnya, kesan kumuh bisa dihilangkan dan menjadikan Pasar Tradisional menjadi lokasi yang tertata rapi dan nyaman untuk dikunjungi. Bahkan selain untuk berbelanja, pasar tradisional juga bisa berkembang menjadi tujuan wisata karena berbagai macam jajanan khas daerah bisa ditemukan dengan mudah di sini dan terjamin kebersihannya. (Ahmad Medapri)

KEMBANGKAN POTENSI WISATA PETUALANGAN BENGKULU

2011-08-14T08:42:00.000-07:00

Bukit Kaba

Salah satu potensi wisata yang masih belum digarap secara maksimal oleh Provinsi Bengkulu yaitu wisata petualangan. Kondisi Geografis Bengkulu yang dilalui Bukit Barisan dan tepat berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia menjadikan Bengkulu memiliki lokasi-lokasi wisata petualangan yang sangat layak untuk dipromosikan bagi petualang-petualang lokal bahkan mancanegara.

Jika kita mengacu kepada kota-kota lain di Indonesia yang telah lebih dulu berhasil dalam pengembangan wisatanya, maka bisa dipastikan di daerah tersebut terdapat wisata alam khususnya wisata petualangan yang berkembang pesat dan menjadi pemicu perkembangan industri pariwisata daerahnya. Contohnya saja di Pulau Bali. Di sini wisatawan datang untuk Surfing (berselancar) di tengah ombak-ombak tinggi yang terkenal di seluruh di dunia. Selain Surfing, Bali juga dikenal dengan kegiatan Rafting (Arung Jeram) di sungai Ayung. Terdapat juga aktifitas Mountaineering (Pendakian Gunung), Diving (Menyelam) Snorkeling (Selam permukaan), Bongie Jumping, dan masih banyak sekali wisata petualangan yang tersedia di salah satu kota tujuan wisata Dunia ini.

Aktifitas tersebut, juga bisa dilaksanakan di Provinsi Bengkulu yang memiliki potensi alam tidak kalah menariknya dengan Bali. Misalnya untuk Surfing, bisa dilakukan di Pantai Zakat yang berada di kota Bengkulu. Untuk kegiatan Mountaineering, di sini terdapat Bukit kaba yang berada sekitar 19 km dari ibukota Kabupaten Rejang Lebong atau 90 km dari ibukota Provinsi Bengkulu. Di puncaknya terdapat tiga buah kawah besar dan 12 kawah kecil yang mengepulkan asap belerang. Dengan ketinggian mencapai 1936 mdpl, dan panorama eksotis hutan di sepanjang jalur pendakian menjadikan kawasan ini sangat layak untuk dipromosikan ke luar bagi wisatawan pencinta olahraga petualangan.

Arung Jeram di Air Manna

Selanjutnya untuk pemanjatan tebing alam terdapat Kabupaten Bengkulu Tengah yang berjarak hanya sekitar 30 menit perjalanan dari ibu kota Provinsi, terdapat Bukit Kandis yang menyajikan jalur pendakian ekstrim dan menantang dan menjadikannya sangat layak dikembangkan lebih lanjut terutama oleh pemerintah daerah setempat.

Kegiatan Rafting juga bisa dilakukan di Air Manna yang terletak di perbatasan antara Bengkulu dengan Sumatera Selatan. Lokasi ini Sekarang sudah mulai dikenal di kalangan penggiat arung jeram Indonesia. Tebing-tebing alam yang berada di sepanjang tepian sungai menawarkan keindahan hutan hujan tropis. Dengan tingkat kesulitan mencapai Grade IV dan kondisi daerah yang masih belum terjamah tangan manusia semakin melengkapi suasana petualangan yang memang dicari oleh penggiat olahraga pemacu adrenalin ini.

Tentunya potensi daerah ini belum akan berkembang jika tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai. Jalan-jalan menuju objek wisata petualangan harus tersedia dan dirawat sehingga akses menuju lokasi menjadi mudah dicapai. Selain itu fasilitas seperti penginapan juga harus tersedia karena kegiatan petualangan biasanya akan memakan waktu lebih dari satu hari sehingga pengunjung harus bermalam. Kalaupun tidak tersedia penginapan, pemerintah dapat menyediakan camping ground yang bisa dijadikan areal perkemahan sehingga semakin melengkapi nuansa petualangannya.

Setelah fasilitas tersebut tersedia, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu mempromosikan potensi wisata petualangan tersebut keluar daerah. Langkah promosi dapat dilakukan misalnya dengan mengadakan event akbar mengundang peserta dari berbagai daerah se-Indonesia dengan diliput media nasional. Contohnya saja, pertandingan Dragon Boat di Danau Dendam Tak Sudah yang dapat dijadikan agenda tahunan dan diikuti oleh peserta dari berbagai daerah se-Indonesia. Ini akan memperkenalkan daerah Bengkulu ke seluruh Indonesia dan sangat efeketif dalam mengembangkan potensi wisata. Karena setiap peserta yang datang tentunya juga akan berkunjung ke lokasi-lokasi wisata lain di daerah ini. (Ahmad Medapri)

Dendam Tak Sudah Nan Menawan Hati

2011-08-14T08:23:00.000-07:00

Jika anda ingat kisah Romeo And Juliet yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup karena cinta mereka yang tidak direstui, konon peristiwa yang sama juga pernah terjadi di kota Bengkulu ini. Namun kali ini cara mereka mengakhiri hidup sedikit berbeda, kalau Romeo & Juliet meminum racun, sepasang muda-mudi Bengkulu ini memilih untuk mengakhiri hidup mereka dengan menceburkan diri ke Danau, inilah yang konon menjadi cikal bakal nama Danau Dendam Tak Sudah (DTS) yang berada di kawasan Cagar Alam Dusun Besar Kota Bengkulu.

Tapi itu baru satu cerita. Cerita lain yang menurut penulis lebih bisa diterima bahwa dulunya Danau ini sengaja dibuat untuk mencegah mengalirnnya air laut ke darat dengan membuat penampangnya. Karenanya lokasi danau ini hanya sekitar 2km saja dari bibir pantai. Selain itu konon, pada zaman penjajahan, Belanda pernah membangun DAM (Bendungan) agar lebih tertata dan tidak mudah meluap yang dapat mengakibatkan banjir. Setelah masa kemerdekaan, Dam ini menjadi terbengkalai dan sering disebut oleh warga sekitar sebagai DAM Tak Sudah. Nama inilah yang kemudian berkembang menjadi Dendam Tak Sudah. Kenapa kata "DAM" menjadi "Dendam"? biarlah sejarah yang menyimpannya. Yang pasti nama ini justru mengundang rasa ingin tahu orang lain yang belum pernah berkunjung ke Danau ini.

Melengkapi landscape indah ini, terdapat view Bukit Barisan yang seolah menjadi Background dari ciptaan Sang Maha Besar ini. Jika berkunjung di pagi hari, maka cahaya matahari pagi membuat danau ini memantulkan kilauan bak mutiara di permukaan air. Benar-benar menawan dan menyejukan jiwa.

Jadi, Jika anda ke Bengkulu, jangan lupa untuk mampir ke Danau DTS ini. Lokasinya yang hanya berjarak sekitar 6 km dari pusat kota, membuat lokasi wisata yang satu ini sangat mudah untuk dijangkau. Rugi jika sudah jauh-jauh ke Bengkulu namun tidak sempat singgah di sini. Dari Pasar Panorama, lokasi ini bisa ditempuh dengan menggunakan angkot sekitar 10-15 menit saja. Kalau punya kendaraan pribadi, bisa lebih cepat lagi, karena memang lokasinya masih berada dalam kawasan kota Bengkulu.

Dari pinggir Danau yang sekarang sudah banyak berdiri pondok-pondok penjual jagung bakar, kita bisa menikmati hamparan Danau seluas 37,5 Ha ini yang begitu indah dengan air yang merah kecoklat-coklatan. Eits, jangan salah, warna ini bukan disebabkan oleh polusi, tapi memang tumbuhan atau lumut yang ada di dalam danau ini berwarna merah Kecoklatan. Sejauh ini masih banyak warga sekitar yang mandi-mandi di pinggiran danu ini.

Pada sore hari, meskipun sunset tidak bisa dinikmati di sini, namun justru lokasi ini menjadi tempat nongkrongnya muda-mudi yang lagi dilanda asmara. Pondokan yang ada di pinggir sungai, memang sengaja disediakan penjual jagung bakar yang kebanyakan merupakan warga sekitar kawasan ini. Tidak mahal, satu buah jagung bakarnya ditawarkan seharga 4-5 ribu dan anda bisa duduk berlama-lama di bangku-bangku ini. Tapi jika tidak mau belanja, sebaiknya jangan duduk di bangku ini, cukuplah di pinggir Danau sembari menyentuhkan kaki ke permukaan air danau yang terasa sejuk.(Ahmad Medapri)

BENGKULU KOTA SEMARAK (Lubang-lubang jalanan)

2011-08-14T08:19:00.000-07:00

Kota semarak lubang-lubang jalanan. Susah untuk mencari jalan aman di Bengkulu. Tidak berlebihan, karena pada kenyataannya sepanjang jalan utama khususnya di kota Bengkulu tidak ada yang terbebas dari lubang. Perbaikan hampir tidak pernah dilakukan. Kalaupun ada, cuma sekedar tambal sana tambal sini. Ibarat ban motor yg sudah pernah bocor, umurnya tidak lama, belum lagi satu tahun, sudah bolong lagi, makin besar pula!

Entah siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Semuanya saling melempar tanggung jawab. Kata orang kota, ini punya provinsi, nah kata orang provinsi ini milik kota. Mana yang benar? mana saya tahu. Yang pasti tidak bisa berjalan nyaman di Bengkulu.

Lihat saja jalan sepanjang kawasan Tebeng. Mulai dari Panorama-Tebeng-Sawah Lebar sampai ke Stadion, semuanya hancur berkeping-keping. Diperbaiki sebentar, sudah hancur lagi. Bagaimana bisa tahan, kalau cuma ditempel ala kadarnya. Apa mungkin kendaraan di Bengkulu sudah terlalu banyak, jadinya jalanan yang ada tidak kuat lagi menanggung bebannya.

Hal yang sama juga dialami jalan di Surabaya, Sukamerindu, Lingkar Barat, Hibrida dan masih banyak lagi lokasi. Pokoknya susah mencari jalan yang sehat di Bengkulu.

Tanah Patah, mungkin karena jalan ini bakal dilewati pejabat dari pusat jika akan menuju pusat kota, makanya lumayan terjaga. Tapi di beberapa titik masih ada juga yang berlubang ataupun bergelombang. Lumayan mengganggu kecuali bila menggunakan mobil mewah yang bisa meredam getaran menjadi tidak terasa. Padahal ini lah jalanan yang paling nyaman digunakan karena terasa sejuk dengan naungan pohon-pohon pelindung. Maklum kami hanya menggunakan motor yang selalu siap diguyur hujan ataupun dihajar terik matahari.

Ini sekedar ungkapan perasaan sebagai seorang warga Bengkulu. Tidak bermaksud menghujat, ataupun menyalahkan sesuatu. Tapi inilah Bengkulu, yang pernah menjadi penyelenggara event akbar, MTQ Nasional 2010. Bengkulu memang telah menjadi tuan rumah di tengah kota seribu lubang... (AMH)

KAIN BESUREK

2011-08-01T13:52:00.000-07:00

Uncu....
Marolah dekek siko
Cubo tolonglah sayo

Buekkan kain Besurek selembar sajo
Buek kenangan kawan nang tecinto

Uncu dasarnyo halus pulo
Raginyo ragi lamo

Peninggalan datuk kek andung dahulu kalo
Yang perlu kito lestarikan besamo

Kain
Kain Besurek ragi lamo
Kini banyak nan dapek membueknyo

Pacak dibuek jadi kenangan
Dipakai baju oi elok nian

Uncu...
Liek ado nan datang
samo-samo kesiko

Katonyo ndak pesan kain besurek pulo
Dibuek kenangan balik ke kampungnyo