Warga mengaku keberatan bukan semata karena besaran iuran, melainkan karena mekanisme penarikan dan pelayanan yang diterima dinilai belum jelas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pungutan tersebut mulai dicantumkan dalam nota tagihan sejak 20 Juli 2026. Sejumlah warga juga mengaku menerima bukti pembayaran berupa kuitansi yang mencantumkan iuran sampah sebesar Rp10 ribu per bulan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai dasar penetapan tarif, pihak yang mengelola dana, hingga bentuk pelayanan persampahan yang diberikan kepada warga.

Padahal, Kabupaten Batanghari telah memiliki regulasi mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 22 Tahun 2011 mengatur antara lain objek dan subjek retribusi, struktur dan besaran tarif, tata cara pemungutan, pembayaran hingga penagihan.

Selain itu, Perda Kabupaten Batanghari Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah juga mengatur mengenai pelayanan persampahan, termasuk retribusi, serta hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Namun, warga mempertanyakan bagaimana aturan tersebut diterapkan di lingkungan mereka, terutama ketika pembayaran retribusi dicantumkan bersamaan dengan tagihan PDAM.

“Kalau memang ada biaya operasional ataupun biaya jasa lainnya, kami tidak keberatan. Tapi harus jelas penggunaannya dan sesuai dengan aturan. Jangan sampai masyarakat merasa tidak dianggap dan tidak pernah diberitahu mengenai mekanismenya,” ujar salah seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan.

Warga Klaim Tak Mendapat Layanan Pengangkutan Sampah

Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, Srikandi. Ia mempertanyakan penarikan retribusi kepada pelanggan PDAM, sementara menurutnya tidak ada layanan pengangkutan sampah secara langsung ke rumah warga.

“Jadi orang LH ini minta pungutan sampah bagi yang pakai PDAM. Sementara kita tidak menerima pelayanan pungutan sampah. Kita hidup di kampung, tidak ada mobil sampah yang datang ke rumah mengambil sampah. Kita bisa buang sampah sendiri,” kata Srikandi.

Menurutnya, warga selama ini memiliki cara masing-masing dalam menangani sampah rumah tangga sehingga perlu ada penjelasan mengenai layanan yang menjadi dasar penarikan retribusi.

Warga lainnya, Boy Marsukun, juga menyoroti pencantuman retribusi sampah dalam tagihan PDAM.

Ia menilai mekanisme tersebut berpotensi menyulitkan masyarakat yang hanya ingin membayar tagihan air, tetapi tidak sepakat dengan pungutan sampah.

“Secara tidak langsung, dengan tidak adanya pemisahan pembayaran retribusi sampah dengan pembayaran PDAM, masyarakat yang tidak ingin membayar retribusi sampah secara langsung tidak bisa membayar PDAM,” ujar Boy.

Boy juga mempertanyakan penerapan tarif yang dinilai sama terhadap seluruh lapisan masyarakat.

“Ini untuk masyarakat kelas miskin sampai kelas masyarakat kaya, iurannya disamaratakan. Padahal perda-nya jelas membuat kelas untuk menyesuaikan dan membuat masyarakat yang sudah menderita tidak dibebankan lagi,” katanya.

Ia juga menyoroti warga yang mengaku tidak menggunakan layanan pengangkutan sampah namun tetap dikenakan tarif.

“Masyarakat tidak pernah buang sampah juga dikenakan tarif. Padahal mereka kadang membuang sampah di belakang rumah sendiri. Kenapa juga dikenakan tarif retribusi? Namun di forum tidak ada jawaban dari pihak terkait,” ujar Boy.

DLH: Sedang Disosialisasikan

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batanghari saat dikonfirmasi melalui WhatsApp menyampaikan bahwa mekanisme tersebut masih dalam tahap sosialisasi.

“Ini yang lagi kita sosialisasikan. Karena dengan rekening kita mencegah pungli dan memaksimalkan pelayanan nantinya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi penjelasan awal dari pihak DLH terkait sistem penarikan retribusi melalui rekening pelanggan. Namun, sejumlah warga masih berharap adanya penjelasan lebih rinci mengenai dasar tarif, mekanisme pemungutan, penggunaan dana, serta bentuk pelayanan yang akan diberikan.

PDAM Belum Beri Penjelasan

Untuk memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pencantuman retribusi sampah dalam tagihan PDAM, awak media juga mendatangi kantor PDAM Kabupaten Batanghari.

Namun, saat didatangi, pihak yang berwenang memberikan penjelasan disebut sedang mengikuti rapat di Kantor Bupati Batanghari.

Petugas keamanan kantor PDAM menyampaikan bahwa Direktur PDAM sedang tidak berada di kantor. (Ilham)

Forum tersebut diselenggarakan melalui kolaborasi United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) dan Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC), dengan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai tuan rumah.

Dialog Pemerintah Daerah Indonesia-Tiongkok 2026 menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah kedua negara untuk membangun kemitraan yang lebih konkret dan berkelanjutan, sekaligus mendorong terciptanya community with a shared future melalui kerja sama antarkota.

Forum ini juga diarahkan untuk memperkuat pertukaran pengalaman antara pemerintah daerah Indonesia dan Tiongkok, mendorong kerja sama praktis di bidang pembangunan ekonomi, kebudayaan, pariwisata dan tata kelola perkotaan, serta memperluas pembelajaran bersama dan apresiasi terhadap keberagaman budaya kedua negara.

Bagi Pemerintah Kota Jambi, forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus membuka peluang kerja sama internasional yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Maulana menyampaikan paparan bertajuk “Jambi City: A Global Gateway for Cultural Harmony” atau “Kota Jambi: Gerbang Global bagi Harmoni Budaya.”

Paparan tersebut sekaligus memperkenalkan visi pembangunan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa yang bersih, aman, harmonis, religius, inovatif, dan sejahtera, dengan kekuatan utama pada keberagaman budaya, sejarah, pendidikan, pariwisata, serta potensi ekonomi daerah.

Maulana menjelaskan, Kota Jambi memiliki karakter sebagai kota yang tumbuh dari keberagaman. Kehidupan masyarakat yang harmonis dengan kekayaan adat dan budaya menjadi modal sosial penting dalam membangun kota yang terbuka terhadap kerja sama global.

Selain aspek budaya, Pemerintah Kota Jambi juga memperkenalkan berbagai potensi strategis daerah, mulai dari sektor perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata, hingga kekayaan sejarah dan peradaban yang berkembang di kawasan Kota Seberang dan kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi.

Menurut Maulana, sejarah panjang hubungan antara Indonesia dan Tiongkok juga dapat menjadi landasan untuk membangun kerja sama masa kini dan masa depan. Jejak hubungan peradaban tersebut antara lain dapat dilihat dari sejarah KCBN Muaro Jambi yang pada masa lalu berkembang sebagai salah satu pusat pendidikan dan keagamaan Buddha di kawasan Asia.

“Hubungan Indonesia dan Tiongkok memiliki sejarah yang panjang. Muaro Jambi menjadi salah satu bukti bahwa sejak masa lampau telah terjalin hubungan peradaban, pendidikan, budaya dan perdagangan yang melintasi batas wilayah,” ujar Maulana.

Ia menilai, warisan sejarah tersebut tidak hanya penting untuk dilestarikan, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kolaborasi baru, khususnya dalam pengembangan pariwisata berbasis sejarah dan budaya, pendidikan, ekonomi kreatif, pertukaran budaya, serta penguatan jejaring antarkota.

“Faktanya turis terbanyak datang ke Kota Jambi 34 persen dari China, ini wujud dari eratnya hubungan kita sejak masa lalu (people to people),” ucapnya.

Pemerintah Kota Jambi, lanjutnya, terbuka terhadap berbagai peluang kerja sama yang dapat memperkuat pembangunan daerah sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat Kota Jambi untuk terhubung dengan dunia internasional.

“Melalui kerja sama antarkota, kita ingin membangun hubungan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menghasilkan kolaborasi konkret dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Wali Kota Maulana.

Dalam forum tersebut, sejumlah kepala daerah dan delegasi dari Indonesia maupun Tiongkok turut menyampaikan berbagai gagasan dan peluang kolaborasi di berbagai sektor. Pertukaran pengalaman tersebut diharapkan dapat melahirkan kerja sama yang saling menguntungkan dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan perkotaan.

Keikutsertaan Pemerintah Kota Jambi dalam forum internasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jejaring daerah sekaligus memperkenalkan Kota Jambi sebagai kota yang memiliki kekayaan sejarah, budaya dan potensi ekonomi, namun tetap menjunjung tinggi nilai harmoni dan keberagaman.

Melalui forum ini, Pemerintah Kota Jambi berharap terbentuk kerangka kerja sama yang lebih kuat antar-kota di Indonesia dan Tiongkok, termasuk terbukanya peluang kolaborasi di bidang budaya, pariwisata, pendidikan, ekonomi, perdagangan dan tata kelola perkotaan, sehingga turut berdampak terhadap pendapatan daerah.

Lebih jauh, jejaring tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran terhadap warisan sejarah bersama, mempererat hubungan antarmasyarakat, serta mendukung kontribusi pemerintah daerah dalam mewujudkan kerja sama kawasan dan lokalisasi Visi Komunitas ASEAN 2045 melalui berbagai inisiatif konkret di tingkat kota.

Bagi Kota Jambi, diplomasi antarkota bukan sekadar memperkenalkan daerah ke dunia internasional, tetapi juga menjadi strategi untuk membuka lebih banyak peluang investasi, pariwisata, pertukaran pengetahuan dan inovasi, sehingga dapat mempercepat terwujudnya pembangunan Kota Jambi yang semakin maju, inklusif dan berdaya saing.

Aktivitas tersebut bahkan kembali ramai diperbincangkan di media sosial, salah satunya melalui unggahan di grup Facebook Info Batanghari, khususnya terkait kondisi di wilayah Kecamatan Mersam.

Dalam sejumlah rekaman video yang beredar, terlihat rakit dompeng atau lanting sedot beroperasi di tengah badan Sungai Batanghari. Rakit-rakit tersebut tampak berjejer di sepanjang aliran sungai.

Kondisi itu memicu keresahan sebagian warga. Mereka khawatir aktivitas pertambangan yang diduga tidak mengantongi izin tersebut berdampak terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat yang berada di sepanjang bantaran sungai.

Aktivitas penambangan menggunakan rakit dompeng dinilai berpotensi menyebabkan perubahan kondisi lingkungan sungai.

Sejumlah dampak yang dikhawatirkan warga antara lain air sungai menjadi keruh, abrasi bantaran sungai, hingga terganggunya ekosistem perairan.

Selain itu, masyarakat juga menyoroti potensi pencemaran akibat limbah aktivitas pertambangan. Penggunaan bahan kimia tertentu dalam proses pengolahan emas ilegal dapat menimbulkan risiko terhadap kualitas air dan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik.

Kekhawatiran tersebut semakin besar karena Sungai Batanghari menjadi salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat di sepanjang alirannya.

Dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah warga menyampaikan protes terhadap keberadaan aktivitas dompeng di kawasan tersebut.

Warga menilai persoalan PETI bukan masalah baru. Mereka mengaku pernah mengalami keresahan akibat suara mesin dompeng yang beroperasi hingga siang dan malam.

Salah seorang warga melalui rekaman tersebut bahkan mendorong masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan desa dan menolak aktivitas pertambangan yang dinilai meresahkan.

Sementara warga lainnya, Yosakai, menyebut persoalan PETI telah berlangsung cukup lama dan tidak hanya terjadi di Batanghari.

“Penanganan aktivitas pertambangan ilegal membutuhkan kekompakan masyarakat sekaligus tindakan tegas dari aparat penegak hukum,” ujarnya.

Ia juga menilai persoalan PETI telah menjadi masalah kompleks yang melibatkan berbagai kepentingan ekonomi.

Pada Minggu (10/8/2026), seorang warga berinisial HR mengaku melihat langsung aktivitas dompeng yang beroperasi di aliran Sungai Batanghari.

HR menyebut aktivitas tersebut masih berlangsung dan dinilai beroperasi tanpa hambatan berarti.

Ia mengaku khawatir kondisi tersebut semakin memperparah kerusakan lingkungan di sepanjang aliran sungai.

“Kalau aktivitas seperti ini terus dibiarkan, kami khawatir kondisi sungai semakin rusak. Air bisa tercemar dan ekosistem juga terganggu,” kata HR.

Menurutnya, masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari sumber daya Sungai Batanghari turut terdampak apabila aktivitas pertambangan ilegal terus berlangsung.

HR berharap aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan aktivitas PETI yang diduga masih marak di sepanjang aliran Sungai Batanghari.

Persoalan PETI di wilayah Batanghari selama ini menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Berbagai upaya penertiban telah dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum. Namun, aktivitas pertambangan ilegal dinilai masih muncul kembali di sejumlah wilayah.

Warga berharap penanganan tidak hanya dilakukan secara sesaat, tetapi juga disertai pengawasan berkelanjutan agar aktivitas pertambangan ilegal tidak kembali beroperasi.

Masyarakat juga meminta agar penertiban dilakukan secara tegas sesuai ketentuan hukum, sekaligus mengedepankan perlindungan terhadap lingkungan dan keselamatan warga di sepanjang Sungai Batanghari.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait mengenai aktivitas PETI yang disebut warga berlangsung di aliran Sungai Batanghari tersebut. (Ilham)

Program tersebut menyasar masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan penghasilan tambahan, khususnya mereka yang berstatus penganggur, sedang mencari pekerjaan, maupun pekerja setengah menganggur.

Program Padat Karya tidak hanya diarahkan untuk menciptakan peluang kerja sementara, tetapi juga mendorong pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Untuk melihat pelaksanaannya secara langsung, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si., IPU, melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Simpang Tiga Sipin RT 13, Kota Jambi.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai yang tengah berjalan di lingkungan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Wamenaker Afriansyah Noor didampingi Wali Kota Jambi. Kehadiran keduanya disambut antusias warga dan para peserta program Padat Karya di RT 13.

Afriansyah Noor melihat langsung progres pekerjaan, menyapa masyarakat yang terlibat, sekaligus memastikan program berjalan sesuai sasaran.

“Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat ganda, yakni membuka kesempatan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus memperbaiki sarana dan prasarana lingkungan,” ujar Wamenaker.

Melalui skema tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan, tetapi juga ikut terlibat dalam pembangunan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Ketenagakerjaan terhadap masyarakat Kota Jambi.

Menurutnya, program Padat Karya menjadi salah satu bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Semoga kolaborasi ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat program pemerintah,” ujar Walikota.

Kegiatan kunjungan kemudian ditutup dengan foto bersama dan penyerahan bantuan secara simbolis kepada para peserta Padat Karya.

Kemnaker memastikan proses pengajuan Program Bantuan Padat Karya Tahun 2026 dilakukan secara transparan.

Pendaftaran dan pengajuan proposal program sebelumnya dibuka secara terpusat melalui platform digital Bizhub Kemnaker pada periode 30 April hingga 16 Mei 2026.

Masyarakat perlu mengetahui bahwa seluruh proses pengajuan program tersebut tidak dipungut biaya atau gratis.

Kemnaker juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan program pemerintah.

Seiring tingginya minat masyarakat terhadap Program Padat Karya, sempat beredar tautan formulir pendaftaran palsu di media sosial yang berpotensi digunakan untuk mencuri data pribadi masyarakat.

Karena itu, masyarakat diminta tidak sembarangan mengisi data melalui tautan yang tidak jelas sumbernya.

Informasi mengenai Program Padat Karya dan proses pengajuan hendaknya hanya merujuk pada kanal resmi pemerintah, termasuk bizhub.kemnaker.go.id.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar, S.I.K., M.H., kepada Kapolres Bungo AKBP Zamri Elfino, S.I.K., di Mapolda Jambi, Rabu (5/8/2026).

Dalam kesempatan yang sama, PS Kasi Keuangan Polres Bungo Aiptu Ikhwan Aris Solihin juga menerima piagam penghargaan dari Kapolri sebagai bendahara satuan kerja yang berhasil mencapai nilai IKPA sempurna, yakni 100.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pimpinan Polri kepada satuan kerja yang dinilai mampu mengelola anggaran negara secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian nilai 100 pada penilaian IKPA 2025 menunjukkan kualitas tata kelola keuangan Polres Bungo yang dinilai berjalan optimal, mulai dari proses perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu dan sesuai standar.

Kapolres Bungo AKBP Zamri Elfino melalui Kasi Humas Polres Bungo IPTU Bambang JM mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh personel dan sinergi antarbagian yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.

“Prestasi ini merupakan buah dari kerja sama seluruh personel, khususnya fungsi yang mengelola perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga seluruh program kerja dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujar IPTU Bambang JM.

Ia menegaskan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Polres Bungo untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan organisasi, termasuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel.

Menurutnya, komitmen tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan Polri yang Presisi, profesional, modern, dan terpercaya, sekaligus memastikan setiap anggaran negara yang dikelola memberikan manfaat maksimal bagi pelaksanaan tugas kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat. (Ilham)

Ibnu Faizal selaku Kepala Lapas Kelas IIB Sarolangun menyebutkan bahwa 400 orang warga binaan tersebut terdiri dari 373 orang yang diusulkan untuk mendapatkan remisi umum I, sementara 7 orang lainnya diusulkan untuk mendapatkan remisi umum II.

“Jadi yang memenuhi syarat sampai saat ini telah kita usulkan 373 orang untuk remisi umum satu, dan untuk yang remisi umum dua atau bebas pada tanggal 17 nanti ada 7 orang dan sudah di proses. Insyaallah pada hari H nanti SK-nya sudah turun dari pusat”. Sebut Kalapas saat dikonfirmasi (05/08/2026)

Dengan adanya pengurangan masa hukuman ini, dirinya berharap para warga binaan dapat terus termotivasi untuk mengikuti seluruh program pembinaan kepribadian maupun kemandirian dengan baik di dalam lembaga pemasyarakatan.

“Remisi ini merupakan instrumen apresiasi negara bagi para warga binaan yang dinilai menunjukkan perubahan perilaku positif. Jadi, diharapkan warga binaan ini dapat terus termotivasi dan juga mengikuti program-program pembinaan yang diberikan”. Harapnya.

Diakhir kesempatan ia mengapresiasi atas dukungan dari seluruh pihak yang telah terlibat, sehingga program pembinaan di lapas sarolangun dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Tentunya kami tidak bisa berjalan sendiri, kami ucapkan terima kasih untuk pihak keluarga terpidana, masyarakat sekitar dan tentunya seluruh stakeholder terkait yang telah memberikan dukungan sehingga program pembinaan berjalan baik dan lancar,” pungkasnya. (Ridho)

Mengusung tema “Green City for Sustainable Development”, forum tersebut mempertemukan para wali kota, kepala daerah, dan delegasi dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, serta merumuskan strategi pembangunan kota hijau yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Keikutsertaan Kota Jambi menjadi bagian dari upaya memperluas jejaring kerja sama internasional sekaligus mempercepat transformasi Kota Jambi menuju kota yang semakin ramah lingkungan.

Selama mengikuti rangkaian kegiatan GCMC IMT-GT, Wali Kota Maulana menghadiri seminar internasional mengenai pembangunan kota hijau, mengunjungi berbagai lokasi penerapan best practices pengelolaan lingkungan di Kota Pekanbaru, termasuk Green School, serta meninjau pengelolaan Bank Sampah di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kaca Mayang yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Menurut Maulana, forum internasional tersebut memberikan banyak inspirasi dan referensi yang dapat diadaptasi untuk memperkuat berbagai program lingkungan yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Jambi.

“Alhamdulillah, saya bersama delegasi Pemerintah Kota Jambi mengikuti rangkaian GCMC IMT-GT di Pekanbaru. Banyak praktik baik yang dapat kita adopsi untuk mempercepat terwujudnya Kota Jambi sebagai kota yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah penguatan Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) yang saat ini sudah berjalan melalui sistem pengambilan sampah langsung dari sumbernya,” ujar Maulana, Rabu (05/08/2026).

Ia menjelaskan, pendekatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Jambi dalam membangun sistem pengelolaan sampah dari hulu, mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi melalui konsep ekonomi sirkular.

Dalam forum tersebut, Kota Jambi yang mengemban amanah sebagai Ketua Bidang Energi IMT-GT Green Cities Mayor Council juga memaparkan perkembangan sejumlah kota anggota dalam pemanfaatan energi terbarukan sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan rendah karbon.

“Di Kota Jambi kami terus mendorong pengembangan konsep waste to energy, bagaimana sampah tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi sumber energi dan memberikan manfaat ekonomi melalui penerapan ekonomi sirkular. Dampaknya bukan hanya terhadap pengurangan sampah, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan,” jelasnya.

Maulana menilai sejumlah negara anggota IMT-GT telah menunjukkan keberhasilan dalam mentransformasi tata kelola persampahan menjadi sistem yang modern, efisien, dan berbasis teknologi. Pengalaman tersebut menjadi referensi penting yang dapat diadaptasi sesuai dengan karakteristik Kota Jambi.

“Sampah yang kita miliki bernilai ekonomi apabila dikelola dengan baik. Melalui pemanfaatan teknologi dan aplikasi digital, sistem pengelolaan sampah dapat menjadi lebih efektif sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat. Kolaborasi seperti inilah yang harus terus kita dorong,” tegasnya.

Selain pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Jambi juga terus mempercepat berbagai program pendukung terwujudnya kota hijau, di antaranya pengembangan kendaraan berbasis listrik, pemanfaatan energi terbarukan, hingga perluasan jaringan city gas sebagai energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

“Kita juga sedang mengembangkan jaringan city gas yang juga telah diterapkan di berbagai negara. Forum ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat kerja sama dalam menghadirkan berbagai inovasi pembangunan berkelanjutan di Kota Jambi,” pungkas Wali Kota Maulana.

Forum internasional tersebut turut dihadiri berbagai organisasi dan lembaga strategis dunia, seperti Institute for Global Environmental Strategies (IGES), UN-Habitat, serta Asosiasi Perdagangan Karbon Indonesia (APERKARIA). Kehadiran berbagai lembaga tersebut membuka peluang kolaborasi yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan kota hijau, pengelolaan lingkungan, hingga perdagangan karbon.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Jambi juga memperkuat sinergi antardaerah melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., bersama Wali Kota Pekanbaru H. Agung Nugroho, S.E., M.M., serta dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Plt. Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru Zaki Helmi dan Kepala DPMPTSP Kota Jambi Abu Bakar dalam agenda Gala Dinner GCMC IMT-GT 2026, Rabu malam (5/8/2026).
Kesepakatan tersebut mencakup penguatan kerja sama penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui optimalisasi potensi dan sumber daya secara efektif, peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan perekonomian daerah, serta sinergi dalam pengendalian inflasi.

Sementara itu, Perjanjian Kerja Sama difokuskan pada replikasi Sistem Informasi Perizinan Akuntabel, Mudah, Amanah, dan Nyaman (SIP AMAN) sebagai upaya memperkuat transformasi digital pelayanan publik, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta menghadirkan layanan perizinan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Keikutsertaan Kota Jambi dalam IMT-GT Green Cities Mayor Council 2026 menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam memperluas jejaring kolaborasi internasional, mengadopsi berbagai inovasi pembangunan hijau, serta mempercepat transformasi menuju Kota Jambi yang lebih bersih, sehat, tangguh, dan berkelanjutan sebagai bagian dari visi mewujudkan Kota Jambi Bahagia.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui Deklarasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Menolak Segala Aktivitas Balap Liar dan Geng Motor di Kabupaten Bungo, yang digelar di GOR Serunai Baru, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut dihadiri langsung Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjen Asep Saepudin, S.I.K., Dansat Brimob Kombes Pol Budi Hidayat, S.I.K., Kasatgaswil Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol Beri Diatra, S.I.K., M.H., Bupati Bungo H. Dedy Putra, S.H., M.Kn., Wakil Bupati Bungo Ust. Tri Wahyu Hidayat, Ketua DPRD Bungo Muhamad Adani, S.H., M.Kn., serta jajaran Forkopimda dan sejumlah pejabat terkait.

Dari jajaran Polres Bungo turut hadir Wakapolres Bungo Kompol Aswindo Indriadi, S.Kom., M.H., Kabag Ops AKP Botben Mingan Pasaribu, S.E., dan Kasat Intelkam AKP Fajar Nugroho.

Deklarasi tersebut dirangkaikan dengan Sosialisasi Akbar Pencegahan Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme dan Terorisme (IRET), True Crime Community (TCC), perundungan, bahaya narkoba, serta pencegahan balap liar dan geng motor.

Di hadapan para guru dan pelajar, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial maupun sosialisasi semata.

Menurutnya, diperlukan aksi nyata dan pengawasan berkelanjutan di lingkungan sekolah untuk membentengi generasi muda dari berbagai ancaman yang dapat merusak masa depan.

“Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti pada tataran sosialisasi semata, tetapi mampu melahirkan aksi nyata di setiap sekolah melalui penguatan pendidikan karakter, pembinaan siswa, peningkatan literasi digital, serta pengawasan yang berkelanjutan,” ujar Al Haris.

Ia juga mengajak seluruh pihak menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman dan positif bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi serta membangun karakter.

“Mari kita jadikan sekolah sebagai tempat tumbuhnya generasi yang cerdas, berprestasi, berkarakter, sehat, serta memiliki semangat persatuan dan toleransi,” katanya.

Al Haris menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi akan terus mendukung berbagai langkah pencegahan terhadap ancaman ideologi yang bertentangan dengan nilai kebangsaan, penyalahgunaan narkoba maupun berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan.

Pesan khusus juga disampaikan terkait aksi balap liar dan geng motor yang selama ini menjadi perhatian karena tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga pengguna jalan lainnya.

“Dan satu lagi, ayo bersama-sama kita menolak adanya balap liar dan geng motor di lingkungan kita,” tegas Gubernur.

Usai sambutan Gubernur Jambi, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Bupati Bungo dan penandatanganan komitmen bersama menolak aktivitas balap liar dan geng motor di Kabupaten Bungo.

Selain itu, dilakukan pula deklarasi relawan antinarkoba BNK Bungo. Para peserta kemudian mengikuti pemaparan materi mengenai pencegahan IRET, TCC dan perundungan, bahaya narkoba, serta dampak balap liar dan geng motor.

Kegiatan semakin menarik dengan penyampaian pengalaman dan kilas balik dari mantan narapidana terorisme (eks-Napiter) sebagai edukasi kepada para pelajar agar tidak mudah terpengaruh oleh paham maupun jaringan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Keterlibatan para guru dan siswa dalam kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman sekaligus memperkuat peran sekolah sebagai benteng pencegahan narkoba, kekerasan, perundungan, balap liar, geng motor, serta paham intoleran dan radikal.

Deklarasi bersama tersebut menjadi bentuk sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dunia pendidikan dan masyarakat untuk menjaga generasi muda Kabupaten Bungo agar tetap berada pada jalur pendidikan, prestasi dan kegiatan positif. (Ilham)

Setelah kejadian tersebut, terduga pelaku diduga menjadi sasaran amuk massa hingga meninggal dunia.
Kapolsek Pauh IPTU H. Simangunsong, S.H., menjelaskan bahwa peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 23.00 WIB setelah warga mendengar teriakan minta tolong dari anak korban.

“Anak korban berteriak meminta pertolongan kepada warga dengan mengatakan bahwa ibunya dibunuh oleh ayahnya. Mendengar teriakan tersebut, warga langsung mendatangi lokasi,” ujar Kapolsek.

Salah seorang saksi yang pertama tiba di lokasi melihat terduga pelaku berdiri di depan pintu rumah sambil memegang sebilah parang yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut. Dari dalam rumah, korban perempuan ditemukan telah tergeletak dengan luka-luka serius.

Warga kemudian berdatangan ke lokasi dan melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang berusaha melarikan diri. Terduga pelaku selanjutnya diduga menjadi sasaran amuk massa hingga meninggal dunia.

Mendapatkan laporan tersebut, personel Unit Identifikasi Satreskrim Polres Sarolangun bersama Unit Reskrim Polsek Pauh segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan barang bukti, memeriksa saksi-saksi, serta melakukan penyelidikan awal.

Pada Rabu (5/8/2026) dini hari, Kasat Reskrim Polres Sarolangun AKP Yosua Andrian, S.T.K., S.I.K., M.H., didampingi Kasat Intelkam AKP Wiji Nur Eko Wahyu, S.H., M.H., bersama personel Satreskrim, Unit Identifikasi, serta personel Polsek Pauh kembali melakukan pengecekan dan olah TKP lanjutan guna memastikan seluruh rangkaian peristiwa terdokumentasi secara lengkap untuk kepentingan penyelidikan.

Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis parang sepanjang kurang lebih 60 sentimeter dan satu buah pecahan batu bata. Sementara itu, berdasarkan koordinasi dengan pihak keluarga, baik keluarga korban maupun keluarga terduga pelaku menyatakan menolak dilakukan visum maupun autopsi. Penolakan tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan resmi.

Kasat Reskrim Polres Sarolangun AKP Yosua Andrian menegaskan bahwa penyelidikan terhadap peristiwa tersebut tetap berjalan meskipun kedua pihak keluarga menolak dilakukan visum dan autopsi.

“Personel kami telah melakukan serangkaian tindakan kepolisian mulai dari mengamankan TKP, olah TKP, mengumpulkan barang bukti, meminta keterangan para saksi hingga mendokumentasikan seluruh rangkaian kejadian. Kami masih melakukan pendalaman terhadap seluruh fakta untuk memastikan kronologi peristiwa secara utuh sesuai alat bukti yang ada,” ujar AKP Yosua Andrian.

Ia menambahkan, penyelidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna memberikan kepastian hukum atas peristiwa tersebut.

Kasat Reskrim juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dalam menyelesaikan suatu persoalan.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mempercayakan setiap penyelesaian perkara kepada aparat penegak hukum. Tindakan main hakim sendiri bukanlah solusi dan justru dapat menimbulkan persoalan hukum baru. Apabila terjadi tindak pidana, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegasnya.

Saat ini Satreskrim Polres Sarolangun masih terus melengkapi administrasi penyelidikan dan mendalami keterangan para saksi guna memastikan seluruh fakta dalam peristiwa tersebut terungkap secara menyeluruh. (Nug)

Dua tersangka yang diserahkan yakni AS, selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau mantan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2019 hingga April 2022, serta MD, selaku Ketua Satgas B atau Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2019 hingga 2022.

Penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut dilaksanakan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Penuntut Umum, masing-masing berdasarkan Surat Nomor B-1970/L.5.18/Fd.2/08/2026 tanggal 3 Agustus 2026 atas nama tersangka AS dan Surat Nomor B-1971/L.5.18/Fd.2/08/2026 tanggal 3 Agustus 2026 atas nama tersangka MD.

Usai pelaksanaan Tahap II, Penuntut Umum melakukan penahanan terhadap kedua tersangka selama 20 hari, terhitung mulai 4 Agustus 2026 hingga 23 Agustus 2026, di Lembaga Pemasyarakatan Jambi, guna kepentingan proses penuntutan.

Dalam perkara ini, kedua tersangka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 622 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 20 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, atau subsidiair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto ketentuan pidana lainnya yang berlaku.

Selanjutnya, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi untuk disidangkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui proses Tahap II ini, Kejati Jambi menegaskan komitmennya dalam menuntaskan setiap perkara tindak pidana korupsi secara profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Provinsi Jambi. (Nug)