Pengungkapan kasus tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/50/VII/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES BATANGHARI/POLDA JAMBI, tertanggal 21 Juli 2026.

Kedua terduga pelaku yang diamankan yakni Gusni (43), warga Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, dan Fatmawati (26), warga Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

Kasat Resnarkoba Polres Batang Hari AKP Saprizal, S.H., M.H. membenarkan pengungkapan tersebut. Ia menjelaskan, penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Kuda Hitam melalui serangkaian penyelidikan hingga dilakukan penggerebekan pada dini hari.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras Tim Kuda Hitam dan dukungan informasi dari masyarakat. Saat ini kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polres Batang Hari. Penyidik masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pemasok maupun jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku narkoba di Kabupaten Batang Hari,” tegas AKP Saprizal.

Dari hasil penyelidikan, sekitar pukul 03.00 WIB, petugas mengamankan kedua terduga pelaku yang sedang berada di sebuah rumah kos. Penggeledahan badan yang disaksikan Ketua RT setempat tidak menemukan barang bukti pada tubuh keduanya. Namun, saat dilakukan penggeledahan di sekitar lokasi, petugas menemukan satu dompet berwarna cokelat yang berisi delapan paket kecil sabu siap edar.

Selain sabu, petugas turut mengamankan satu unit timbangan digital, alat hisap (bong), plastik klip kosong, dua unit telepon genggam, satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU, dua dompet, satu tas, serta uang tunai sebesar Rp575.000 yang diduga hasil transaksi narkotika.

Seluruh barang bukti sabu yang diamankan memiliki berat bruto 9,17 gram.

Dalam pemeriksaan awal, kedua terduga pelaku mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang perempuan berinisial Ririn yang berada di Kota Jambi. Keterangan tersebut kini masih didalami penyidik untuk mengungkap mata rantai jaringan peredaran narkotika.

Atas perbuatannya, kedua terduga dipersangkakan melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto ketentuan pidana yang berlaku sebagaimana tercantum dalam laporan polisi.

Sementara itu, Kepala Desa Sungai Baung, Ridwan Suib, mengapresiasi langkah cepat Tim Kuda Hitam Satresnarkoba Polres Batang Hari dalam mengungkap kasus tersebut, meskipun salah satu terduga merupakan warganya.

“Kami mengapresiasi tindakan tegas Satresnarkoba Polres Batang Hari. Siapa pun yang terbukti terlibat narkoba harus diproses sesuai hukum. Pemerintah Desa Sungai Baung siap mendukung penuh aparat kepolisian dalam memerangi peredaran narkotika dan mengajak seluruh masyarakat untuk berani memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba,” ujar Ridwan Suib.

Ia berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan kepolisian terus diperkuat agar Kabupaten Batang Hari semakin bersih dari peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan generasi muda. (Ilham)

Nobar akan digelar di kawasan Tugu Keris Siginjai pada Senin (20/7/2026) pukul 02.00 WIB. Sebelum laga final berlangsung, masyarakat juga dapat menyaksikan pertandingan perebutan tempat ketiga antara Timnas Prancis melawan Timnas Inggris yang ditayangkan mulai Sabtu malam (18/7/2026) hingga Minggu dini hari.

Juru Bicara Pemkot Jambi, Saleh Ridho, mengatakan kegiatan nobar telah menjadi agenda sejak babak perempat final hingga semifinal Piala Dunia 2026. Untuk partai puncak, Pemkot Jambi kembali membuka kegiatan tersebut secara gratis untuk seluruh masyarakat.

“Nobar ini telah dimulai sejak babak perempat final, kemudian semifinal, dan kali ini partai puncak Final Piala Dunia 2026. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan di kawasan Tugu Keris Siginjai, terbuka untuk umum dan dapat dinikmati secara gratis oleh seluruh masyarakat,” ujar Saleh Ridho, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui keterlibatan para pelaku UMKM.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan suasana kebersamaan dan kegembiraan bagi masyarakat Kota Jambi. Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar,” katanya.

Untuk menambah kemeriahan, Pemkot Jambi menyiapkan berbagai doorprize menarik serta voucher belanja gratis yang dapat digunakan pengunjung di stan-stan UMKM yang berpartisipasi selama kegiatan berlangsung.

Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), sosialisasi, serta pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang disediakan di lokasi acara.

Saleh menjelaskan, kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai program pemerintah sekaligus menikmati hiburan.

“Kami ingin momentum nobar ini tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Karena itu, kami menghadirkan UMKM dan gerai Perlinsos agar masyarakat dapat menikmati layanan pemerintah sekaligus mendukung ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Sebelum pertandingan dimulai, masyarakat akan dihibur dengan penampilan grup band, berbagai permainan interaktif, serta pembagian hadiah yang dapat diikuti secara gratis.

Untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih nyaman, Pemkot Jambi juga menyiapkan layar LED berukuran besar sehingga ribuan masyarakat yang diperkirakan hadir dapat menikmati pertandingan dengan maksimal.

“Kami ingin masyarakat Kota Jambi merasakan euforia final Piala Dunia dengan suasana yang meriah. Karena itu, kami siapkan layar LED berukuran besar agar seluruh penonton dapat menikmati pertandingan dengan nyaman. Sekaligus, kegiatan ini juga menjadi ajang pemberdayaan UMKM dan mendukung berbagai program pemerintah,” jelas Saleh.

Pemkot Jambi mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, serta mematuhi rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di sekitar kawasan Tugu Keris Siginjai selama pelaksanaan nobar.

Kegiatan tersebut juga dijadwalkan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kota Jambi, serta berbagai pihak yang mendukung penyelenggaraan acara. Aparat kepolisian dan instansi terkait juga akan melakukan pengamanan guna memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Pembukaan dilakukan langsung oleh Ketua Umum KONI Jambi, AKBP Mat Sanusi. Hadir mendampingi Ketua PASI Jambi Ramli Taha, serta Ketua KONI dari 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

Tahun ini Kejurprov diikuti 325 atlet berbakat dari seluruh penjuru Jambi. Keikutsertaan penuh 11 kabupaten/kota menjadi catatan penting, menunjukkan solidnya pembinaan atletik di daerah.

Target: Lahirkan Juara Kejurnas dan PON

Ketua PASI Jambi Ramli Taha menegaskan Kejurprov merupakan agenda rutin tahunan sebagai implementasi program kerja pembinaan.

“Kejurprov ini adalah agenda rutin tahunan kami, di mana tujuan akhirnya adalah melahirkan prestasi gemilang di tingkat Kejurnas. Kami sangat bangga dan mengapresiasi karena 11 kabupaten/kota di Jambi kompak mengirimkan perwakilan atlet terbaik mereka untuk berkompetisi di sini,” ungkap Ramli Taha.

Selain memperebutkan medali, ajang ini juga menjadi panggung seleksi. Tim pemandu bakat PASI Jambi akan menjaring atlet potensial untuk masuk program Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) jangka panjang.

Apresiasi KONI: Pembinaan PASI Masuk 10 Besar Nasional

KONI Jambi memberi apresiasi tinggi atas konsistensi PASI dalam menggelar kompetisi berkala. Hasilnya sudah terlihat di level nasional.

“Kami dari KONI Jambi sangat mengapresiasi Kejurprov Atletik ini. Ini adalah bukti komitmen nyata dari jajaran pengurus PASI Jambi yang rutin melakukan pembinaan dari bawah,” tegas AKBP Mat Sanusi.

Mat Sanusi menyebut prestasi atletik Jambi melompat signifikan pada Kejurnas terakhir dengan sukses menembus 10 besar nasional.

Ia berharap Kejurprov 2026 menjadi batu loncatan kuat untuk menghadapi Babak Kualifikasi PON 2027 dan PON 2028 mendatang.

Dengan semangat “Bumi Siginjai Berlari”, PASI Jambi optimis rantai regenerasi atlet akan terus terjaga dan melahirkan lebih banyak atlet bermental juara. (Rilis)

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB di ruang kerja Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari itu disambut langsung oleh Kajari Batanghari Dr. H. Muhammad Irwan, S.H., M.H., didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Billy Christopher Sitompul, S.H., M.H., Kepala Seksi Intelijen Michael Yandi Pangihutan Tampubolon, S.H., M.H., serta jajaran pegawai Kejaksaan Negeri Batanghari.

Kapolres Batanghari hadir bersama para Pejabat Utama Polres Batanghari dalam rangka mempererat hubungan kelembagaan yang selama ini telah terjalin.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Arya Tesa Brahmana menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Kejaksaan Negeri Batanghari.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan hangat dan kesempatan yang diberikan untuk bersilaturahmi dengan Kejaksaan Negeri Batanghari,” ujarnya.

Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergitas dan soliditas antara Polri dan Kejaksaan sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Criminal Justice System).

Ia menegaskan, hubungan yang harmonis antara kedua institusi sangat penting untuk meningkatkan koordinasi dan menyamakan persepsi dalam proses penegakan hukum, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

“Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi kedua institusi demi mendukung berbagai agenda pemerintah sekaligus memastikan pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari, Dr. H. Muhammad Irwan, menyambut baik kunjungan Kapolres beserta jajaran.

Ia menilai silaturahmi tersebut merupakan cerminan sinergi yang telah lama terjalin antara Kejaksaan dan Polri dalam menjalankan tugas negara.

“Pertemuan ini merupakan cerminan sinergitas antara Kejaksaan dan Polri yang telah mengakar kuat sejak lama. Bagi kami, kerja sama ini bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban yang harus terus dijaga demi tegaknya hukum,” ujarnya.

Kajari menambahkan, koordinasi yang baik serta komunikasi yang terbuka menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain membahas penguatan koordinasi penegakan hukum, kedua institusi juga menyoroti isu keamanan yang tengah menjadi perhatian masyarakat, salah satunya terkait aksi berandalan bermotor di Kabupaten Batanghari.

“Kita akan bersinergi untuk mengambil langkah-langkah terkait isu berandalan bermotor yang berkembang di Kabupaten Batanghari agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif,” tegas Muhammad Irwan.

Silaturahmi tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara Polres Batanghari dan Kejaksaan Negeri Batanghari dalam memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat. (Ilham)

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB itu turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Bungo Fik Fik Zulrofik, S.H., M.H., Dandim 0416/Bute Letkol Inf Yudi Susilo Yudhanto, S.E., M.P.A., Ketua Pengadilan Negeri Bungo Justiar Ronal, S.H., serta jajaran Pejabat Utama Polres Bungo dan Kejaksaan Negeri Bungo.

Dalam suasana penuh keakraban, para pimpinan instansi penegak hukum membahas penguatan koordinasi lintas sektor guna mendukung pelaksanaan tugas masing-masing. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas kamtibmas sekaligus mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan di Kabupaten Bungo.

Kapolres Bungo AKBP Zamri Elfino menegaskan bahwa komunikasi dan koordinasi yang baik antar lembaga merupakan kunci utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif.

Sementara itu, Kajari Bungo Fik Fik Zulrofik menyampaikan bahwa hubungan kerja sama antara Kejaksaan Negeri Bungo dan Polres Bungo selama ini telah terjalin dengan sangat baik. Melalui silaturahmi ini, sinergitas yang telah terbangun diharapkan semakin kuat sehingga setiap pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut juga menjadi bukti komitmen bersama Forkopimda dan Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Bungo untuk terus mempererat kolaborasi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (Ilham)

Putusan sidang adat tingkat banding terhadap Kepala Desa Kembang Seri, Anang Pahri, ditetapkan pada 27 April 2026 dan tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 01/LID/LAD-TTS/MSU/IV/2026. Sidang tersebut berkaitan dengan perkara dugaan perselingkuhan dengan seorang warga.

Dalam persidangan, majelis adat tingkat banding menyatakan telah memeriksa kembali seluruh alat bukti, mulai dari rekaman CCTV, rekaman percakapan, keterangan para saksi, hingga pengakuan para pihak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, majelis memutuskan untuk menguatkan putusan sidang adat tingkat pertama.

Melalui amar putusannya, Anang Pahri dijatuhi sanksi adat berupa Selemak Semanis dan Cuci Kampung, serta diwajibkan membayar denda adat berupa dua ekor kerbau, 100 gantang beras, 100 butir kelapa, beserta perlengkapan adat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, perempuan yang menjadi pihak dalam perkara tersebut juga dijatuhi sanksi adat sebagaimana tertuang dalam putusan majelis.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, hingga hampir dua bulan setelah putusan berkekuatan tetap di lingkungan adat, kewajiban pembayaran sanksi tersebut belum juga dipenuhi.

Camat Maro Sebo Ulu, Ismail, selaku Pembina Adat Kecamatan Maro Sebo Ulu, membenarkan bahwa putusan adat telah berkekuatan berlaku karena tidak ada upaya sanggah dari pihak yang bersangkutan.

“Hak sanggah diberikan selama tujuh hari. Karena tidak ada sanggahan, maka putusan tersebut dinyatakan berlaku. Sampai saat ini, hampir dua bulan setelah putusan, sanksi adat tersebut belum juga dilaksanakan. Kami juga sudah beberapa kali melakukan pemanggilan secara resmi melalui surat, namun sampai sekarang belum ada hasil yang maksimal,” kata Ismail saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.

Hal senada disampaikan Ketua Lembaga Adat Desa (LAD) Kecamatan Maro Sebo Ulu, Saman. Ia mengatakan pihaknya telah tiga kali melayangkan surat pemanggilan kepada Kepala Desa Kembang Seri agar melaksanakan putusan adat tersebut.

“Kami sudah tiga kali menyampaikan surat pemanggilan. Namun hingga saat ini yang bersangkutan masih bersikukuh tidak melaksanakan kewajiban membayar sanksi adat sebagaimana yang telah diputuskan,” ujarnya.

Belum dilaksanakannya putusan adat tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai tindak lanjut yang akan diambil Pemerintah Kabupaten Batanghari, khususnya Inspektorat, terhadap status Kepala Desa Kembang Seri.

Masyarakat juga mempertanyakan sanksi administratif yang akan dikenakan apabila kepala desa tidak melaksanakan putusan adat yang telah berkekuatan tetap.

Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kepala Inspektorat Kabupaten Batanghari menyatakan proses penanganan masih berlangsung.

“Masih dalam proses, masih berjalan,” tulisnya melalui pesan singkat.

Hingga berita ini diterbitkan, Inspektorat Kabupaten Batanghari belum memberikan penjelasan lebih rinci mengenai sejauh mana proses pemeriksaan yang dilakukan maupun kemungkinan sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Kepala Desa Kembang Seri. (Ilham)

Kegiatan yang berlangsung selama Juli hingga Agustus 2026 itu bertujuan memastikan legalitas, keaktifan organisasi, serta keberadaan kantor sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Verifikasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017, serta Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 55 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Batanghari.

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Kabupaten Batanghari mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan memperbarui data organisasi sekaligus memastikan seluruh administrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pada bulan Juli hingga Agustus 2026 kami akan melaksanakan kegiatan verifikasi terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan, baik Ormas, LSM maupun OKP di wilayah Kabupaten Batanghari,” ujarnya.

Menurutnya, tim akan melakukan pengecekan langsung ke kantor sekretariat organisasi guna memastikan organisasi masih aktif, memiliki alamat sekretariat yang jelas, serta melengkapi dokumen legalitas yang dipersyaratkan.

“Kegiatan ini merupakan pengecekan tahunan rutin untuk memastikan keaktifan organisasi, keberadaan kantor sekretariat, serta legalitas dokumen organisasi yang terdaftar. Ada beberapa organisasi yang sudah berganti kepengurusan, namun belum melaporkannya ke Bakesbangpol. Karena itu kami melakukan jemput bola dengan turun langsung ke lapangan,” katanya.

Ia menjelaskan, keberadaan sekretariat merupakan salah satu syarat penting dalam administrasi sebuah organisasi.

“Sekretariat itu rumahnya organisasi untuk duduk bersama dan membahas seluruh kegiatan organisasi. Keberadaan sekretariat juga menjadi salah satu persyaratan administrasi dalam pendaftaran organisasi,” jelasnya.

Bakesbangpol juga mengimbau seluruh Ormas, LSM, dan OKP di Kabupaten Batanghari agar segera memperbarui data kepengurusan maupun dokumen administrasi apabila terjadi perubahan.

Menurutnya, tertib administrasi sangat penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas organisasi dalam mendukung pembangunan daerah.

“Kami berharap seluruh organisasi segera membenahi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas organisasi dalam berkontribusi membangun daerah. Mari kita wujudkan administrasi yang tertib menuju Batanghari Super Tangguh,” pungkasnya. (Ilham)

BPK menemukan anggota DPRD Muaro Jambi inisial AA atau Ade Asmara dari Fraksi Demokrat telah mencairkan dana reses tahun 2025 sebesar Rp106.941.000,00 secara penuh, padahal sama sekali tidak melaksanakan kegiatan Reses I hingga III.

“Saya tidak ingin jadi isu, saya tidak ingin jadi rumor, saya tidak ingin menjadi hoaks, silahkan saja kalau memang ada bukti-buktinya,” kata Sekjen DPP Herman Khaeron, usai membuka Musda ke V DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi, di Aston Hotel, Minggu, 12 Juli 2026.

Lanjut Sekjen DPP, Partai Demokrat punya instrumen, ada badan kehormatan yang biasanya akan memproses kasus jika ada pengaduan masyarakat.

Herman juga mengaku sebagai Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang bertugas melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengingatkan agar masalah tersebut tidak menjadi isu yang menjurus kepada fitnah.

“Saya juga bagian dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, silahkan disampaikan saja nanti. Kalau benar, kami akan memproses sebaik-baiknya,” tegas Sekjen DPP Herman Khaeron.

Asal tahu saja, sebelumnya Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi Fauzi Ansori memastikan akan memanggil Ade Asmara untuk dimintai keterangan. Namun saat ini Demokrat Provinsi Jambi sedang fokus pada pelaksanaan Musda, sehingga pemanggilan baru akan dilakukan setelah kegiatan tersebut selesai.

“Setelah itu akan kita lakukan pemanggilan,” tegas Fauzi.

Aliansi Pemuda Anti Korupsi yang dikomandoi Prabowo M.R telah melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Muaro Jambi pada 9 Juli 2026 lalu. Prabowo bilang kasus tersebut tidak bisa dianggap sekadar kesalahan administrasi.

“Kami meminta Kejaksaan mengusut Ade Asmara. Berdasarkan hasil BPK, ia tidak menjalankan Reses I hingga III, namun tetap mencairkan dana kegiatan maupun tunjangan reses,” ujar Prabowo.

Prabowo menilai hal ini patut diduga memiliki unsur kesengajaan (mens rea) berdasarkan Undang-Undang Tipikor Nomor 31 tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pasal 4 bahwa pengembalian uang tidak menghapuskan pidana. (Sdk)

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan layanan VIOLA merupakan kanal berbasis video conference yang memungkinkan masyarakat berinteraksi langsung dengan petugas BPJS Kesehatan secara real time untuk mengurus administrasi kepesertaan, memperoleh informasi, hingga menyampaikan pengaduan.

Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah 3T dengan memanfaatkan fasilitas seperti puskesmas, kantor desa, kelurahan, kecamatan, sekolah, hingga lokasi pelayanan publik lainnya sebagai titik pelaksanaan VIOLA.

Selama periode Januari hingga Mei 2026, layanan VIOLA telah dimanfaatkan sebanyak 218.729 kali. Lokasi layanan paling banyak berada di puskesmas, sementara jenis layanan yang paling sering digunakan adalah perubahan data Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta layanan informasi kepesertaan. Mayoritas pengguna berasal dari segmen peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Namun demikian, BPJS Kesehatan menyadari belum seluruh wilayah Indonesia memiliki akses internet dan infrastruktur digital yang memadai. Karena itu, layanan BPJS Keliling tetap dioptimalkan sebagai solusi jemput bola bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan jaringan komunikasi maupun kondisi geografis.

“Optimalisasi VIOLA dan BPJS Keliling merupakan implementasi program Layanan Ujung Negeri (LANURI), salah satu Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan. Hari ini LANURI dilaksanakan serentak di 558 titik kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, melibatkan 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Sebanyak 179 titik menghadirkan layanan BPJS Keliling dan 379 titik lainnya menyediakan layanan VIOLA,” ujar Prihati Pujowaskito saat Launching LANURI dan Closing Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan, Senin (13/7/2026).

Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan akses layanan JKN bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil maupun daerah dengan akses transportasi yang terbatas.

Pada kesempatan yang sama, Prihati juga mengungkapkan capaian Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan yang telah mencapai 91,53 persen.

Program tersebut terdiri atas empat program Customer Centric yang berfokus pada kebutuhan peserta JKN serta empat program Collaborative yang dijalankan melalui sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan.

Beberapa program yang telah berjalan di antaranya JKN 3T, melalui kerja sama pengoperasian kapal bantu rumah sakit dan pengiriman tenaga kesehatan ke wilayah terpencil, P-Care MBG untuk pemantauan kesehatan petugas SPPG dan siswa penerima Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Eliminasi Inefisiensi melalui sistem intelligence claim guna mencegah potensi fraud dalam penyelenggaraan JKN.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan dalam memperluas akses layanan JKN hingga ke pelosok negeri.

Menurutnya, jaringan Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar hingga tingkat desa dapat dimanfaatkan sebagai titik layanan VIOLA maupun BPJS Keliling karena telah didukung akses internet.

“Kami akan mendorong pengurus koperasi di daerah 3T untuk mendukung pelaksanaan LANURI sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” ujarnya.

Dukungan serupa juga datang dari Kepala Pusat Kesehatan TNI, dr. Hadi Juanda. Ia menyatakan jaringan fasilitas kesehatan milik TNI siap mendukung pelaksanaan LANURI melalui pemanfaatan rumah sakit, pengoperasian kapal rumah sakit, hingga pengerahan sekitar 76 ribu personel Babinsa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, BPJS Kesehatan berharap akses layanan JKN semakin merata sehingga masyarakat di wilayah terpencil tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, dan berkualitas. (Agus/Rilis)

Reses menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan yang diharapkan dapat diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Kabupaten Batanghari.

Dalam sambutannya, perwakilan masyarakat menyampaikan apresiasi atas kehadiran Mawardi Harahap yang turun langsung menyerap aspirasi warga.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Mawardi Harahap beserta rombongan. Kami berharap berbagai aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan sehingga memberikan manfaat bagi warga Kelurahan Muara Bulian, khususnya di Daerah Pemilihan I,” ujar salah seorang perwakilan warga.

Berbagai usulan disampaikan masyarakat, di antaranya peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur lingkungan, bantuan 100 ekor bibit bebek, dukungan dana sebesar Rp1 juta bagi kegiatan pemuda dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, hingga pemasangan tiang dan jaringan listrik PLN di RT 23 RW 06, termasuk di Lorong Kalimatan, Lorong Batu Sepah, dan Lorong Arisuddin.

Warga juga menjelaskan bahwa selama ini biaya pemasangan amper listrik dilakukan secara swadaya oleh salah seorang warga bernama Suparsih. Begitu pula jaringan air bersih PDAM di lingkungan tersebut dibangun melalui swadaya masyarakat yang dikoordinasikan oleh Tahan Nasution.

Selain itu, masyarakat mengeluhkan adanya pungutan sebesar Rp10 ribu yang dibebankan melalui rekening PDAM untuk biaya kebersihan atau persampahan.

Menanggapi persoalan tersebut, Mawardi Harahap menyatakan akan segera memanggil Dinas Lingkungan Hidup, Direktur PDAM, Ketua RT 23 RW 06 Batu Sepah, serta pihak terkait pada Senin (13/7/2026) guna meminta penjelasan mengenai mekanisme penarikan biaya tersebut.

“Persoalan ini akan kami tindak lanjuti dengan memanggil instansi terkait agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai mekanisme pungutan tersebut,” tegas Mawardi.

Dalam kesempatan itu, perwakilan kaum ibu juga mengusulkan bantuan seperangkat alat hadrah, seragam grup hadrah, serta dua set perlengkapan prasmanan.

Menanggapi usulan tersebut, Mawardi mengatakan pihaknya akan berupaya merealisasikannya secara bertahap.

“Insyaallah akan kami penuhi secara bertahap sesuai kemampuan anggaran,” ujarnya.

Sementara itu, Luthfi yang mewakili warga RT 23 RW 06 mengusulkan pemasangan lampu penerangan jalan di Lorong Batu Sepah dan peningkatan fasilitas olahraga bagi pemuda.

Hal senada disampaikan Eko yang mewakili kalangan pemuda. Ia berharap adanya pembangunan lapangan bola voli serta penambahan jaringan listrik PLN di Lorong Kalimatan guna menunjang aktivitas masyarakat.

Mawardi memastikan seluruh aspirasi tersebut akan diperjuangkan sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.

Di bidang keagamaan, Ustaz Taha meminta pemerintah melanjutkan pembangunan madrasah di RT 23 RW 06. Menurut Mawardi, usulan tersebut akan dibawa dalam pembahasan bersama pemerintah daerah agar dapat direalisasikan apabila anggaran tersedia.

Suasana reses berlangsung hangat dan penuh dialog. Bahkan, Luthfi (86), salah seorang warga, mengaku baru pertama kali melihat anggota DPRD Kabupaten Batanghari datang langsung ke lingkungan RT 23 RW 06 untuk mendengar aspirasi masyarakat.

Melalui kegiatan reses tersebut, Mawardi Harahap menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan seluruh aspirasi warga agar dapat direalisasikan melalui program pembangunan Pemerintah Kabupaten Batanghari sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah. (Ilham)