Pantauan di lapangan menunjukkan tumpukan sampah tersebut tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga menimbulkan bau tidak sedap dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat sekitar.

Kondisi serupa juga pernah terjadi sebelumnya, di mana tumpukan sampah di wilayah Muara Bulian tidak kunjung diangkut dan menimbulkan keluhan warga karena bau menyengat serta mengganggu aktivitas masyarakat.

Bahkan, persoalan sampah di Batanghari disebut masih menjadi pekerjaan rumah serius, karena minimnya fasilitas tempat pembuangan serta rendahnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya.

Selain faktor fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi penyebab utama. Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan, bahkan di pinggir jalan lintas nasional.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, setiap orang memiliki kewajiban untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas serta melakukan pengawasan pengelolaan sampah.

Jika tidak ditangani dengan baik, tumpukan sampah dapat menjadi sumber berbagai penyakit seperti diare, demam berdarah, hingga infeksi saluran pernapasan, serta mencemari lingkungan sekitar.

Sejumlah warga berharap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batanghari dapat segera mengambil langkah cepat, seperti menyiapkan tong sampah di beberapa titik rawan serta meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah.

Kebersihan dinilai memiliki peran penting, bukan hanya untuk kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai wajah dan citra daerah.

Lurah Pasar Baru juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di sepanjang jalan lintas nasional di wilayah Muara Bulian.

“Sampah bisa merusak pemandangan dan kesehatan. Kami berharap masyarakat menjaga kebersihan, karena wilayah Kelurahan Pasar Baru ingin bebas dari sampah,” ujarnya.

Sementara itu, seorang pengguna jalan bernama Yanto mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.

“Saya sudah bingung dengan permasalahan sampah ini. Masyarakat masih sering buang sembarangan. Kalau dekat sungai, kadang dibuang ke sungai,” ujarnya.

Ia berharap dinas terkait segera menyediakan tong sampah agar petugas kebersihan dapat lebih cepat melakukan pengangkutan.

“Kami berharap masyarakat patuhi aturan, karena sudah ada larangan membuang sampah sembarangan,” pungkasnya.

Persoalan sampah ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. (Ilham)

Tingginya dukungan tersebut tidak lepas dari capaian program kerja selama menjabat sebagai Wali Kota Jambi yang dinilai langsung dirasakan masyarakat. Di bidang kesehatan dan sosial, Maulana berhasil memperluas jaminan kesehatan bagi masyarakat, serta menghadirkan berbagai bantuan seperti beasiswa, bantuan lansia, dan dukungan bagi kelompok rentan.

Pada sektor ekonomi, ia mendorong pertumbuhan UMKM melalui pembiayaan berbunga rendah, pelatihan kerja, serta pembukaan lapangan kerja melalui job fair. Upaya ini berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus pengurangan pengangguran.

Program Kampung Bahagia juga menjadi inovasi penting dalam pembangunan berbasis masyarakat, dengan melibatkan langsung warga di tingkat RT dalam proses pembangunan. Sementara itu, perbaikan infrastruktur seperti jalan dan penanganan banjir terus dilakukan secara bertahap.

Di sisi lain, peningkatan pelayanan publik melalui digitalisasi, termasuk call center 112, menunjukkan respons cepat pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan berbagai capaian tersebut, Maulana dinilai berhasil menghadirkan kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat. Hal ini menjadi faktor utama yang mendorong elektabilitasnya hingga mampu memimpin polling calon gubernur Jambi di berbagai platform media sosial. (Agus)

Langkah ini diinisiasi oleh Wali Kota Jambi Maulana sebagai upaya konkret membangun generasi yang lebih aktif dan produktif.

Dalam kegiatan tersebut, anak-anak tidak hanya belajar teori, tetapi langsung mempraktikkan cara bertani.

Mulai dari menanam hingga merawat tanaman, seluruh proses dilakukan secara langsung di lapangan.

“Ini bagian dari pendidikan karakter. Kita ingin anak-anak lebih dekat dengan alam dan tidak hanya terpaku pada layar gadget,” kata Maulana.

Program ini juga diharapkan mampu menumbuhkan minat generasi muda terhadap sektor pertanian yang selama ini mulai ditinggalkan. (Reni)

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan bantuan logistik tersalurkan sekaligus memberikan dukungan moril kepada keluarga Agus Lisya (40) yang terdampak musibah kebakaran pada Senin (6/4) lalu.

Peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Dr. Purwadi tersebut diduga berasal dari percikan api yang menyambar kasur di luar rumah dan dengan cepat merambat ke bagian plafon.

Dalam insiden itu, putra korban berusia enam tahun, Kairan Al Gaisan Abkorri, mengalami luka bakar di bagian wajah setelah sempat berupaya memadamkan api.

“Kehadiran kami di sini adalah bentuk empati dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan ananda Kairan mendapatkan perawatan terbaik,” ujar Maulana.

Dalam kesempatan itu, Pemkot Jambi menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok, perlengkapan sanitasi, alat sekolah hingga dokumen administrasi. Selain itu, Baznas Kota Jambi turut memberikan bantuan tunai sebesar Rp2 juta.

Maulana menegaskan, bantuan tidak berhenti pada tahap awal. Saat ini Pemkot tengah melakukan verifikasi untuk proses pembangunan kembali rumah korban.

“Setelah verifikasi selesai, bantuan bahan bangunan akan kita salurkan. Perbaikan rumah akan dilakukan secara gotong royong,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di tengah cuaca ekstrem berdasarkan prediksi BMKG. (Agus)

Permasalahan ini berkaitan dengan keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten. Seharusnya, gaji perangkat desa dibayarkan melalui ADD, bukan Dana Desa (DD) yang berasal dari APBN.

Namun dalam praktiknya, keterlambatan pencairan ADD disebut menjadi penyebab utama belum dibayarkannya gaji perangkat desa, bahkan hingga berbulan-bulan.

Sejumlah perangkat desa mengaku kondisi ini sangat memberatkan. Mereka tetap dituntut menjalankan tugas pelayanan publik secara profesional, meski tanpa kepastian penghasilan.

“Bukan cuma miris. Kami bahkan sampai jual barang-barang yang ada, sedangkan kami bekerja dituntut profesionalitas,” ujar salah seorang perangkat desa yang enggan disebutkan namanya.

Berbeda dengan aparatur sipil negara, perangkat desa tidak berstatus PNS maupun PPPK. Akibatnya, mereka tidak memiliki jaminan pendapatan tetap di tengah keterlambatan pembayaran gaji, sehingga terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk bertahan hidup.

Situasi ini juga mendapat sorotan dari Anggota DPRD Provinsi Jambi, Sapuan Ansori. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk segera menyelesaikan pembayaran gaji perangkat desa.

“Kami meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari agar secepatnya membayar gaji perangkat desa tersebut, agar kelangsungan hidup mereka lebih terjamin,” tegasnya.

Krisis ini turut memicu aksi unjuk rasa. Aliansi Masyarakat untuk Keadilan menggelar demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi, menuntut kejelasan atas penunggakan gaji yang tidak hanya dialami perangkat desa, tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga guru PAMI.

Dalam tuntutannya, massa menyebut penunggakan terjadi sejak tahun anggaran 2024 hingga 2026. Rinciannya, pada tahun 2025 terdapat tiga bulan gaji yang belum dibayarkan, sementara pada tahun 2026 terdapat dua bulan gaji yang masih tertunggak hingga April.

Aliansi juga menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta Presiden RI, Gubernur Jambi, dan Kepala Kejati Jambi memanggil Bupati Batang Hari untuk mempertanggungjawabkan keterlambatan pembayaran gaji.

Kedua, mendesak dilakukan audit terhadap penggunaan dana pinjaman daerah senilai Rp200 miliar yang diduga berkaitan dengan krisis likuiditas daerah.

Ketiga, meminta pemerintah pusat mengevaluasi penyaluran dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Batang Hari.

“Krisis pembayaran ini harus diusut tuntas agar tidak terus berulang dan merugikan masyarakat,” tegas perwakilan aliansi.

Hingga kini, persoalan keterlambatan gaji perangkat desa tersebut masih menjadi sorotan publik dan diharapkan segera mendapat solusi konkret dari pemerintah daerah. (Ilham)

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat nilai-nilai spiritual sekaligus mempererat ukhuwah islamiyah di tengah masyarakat. Sejak sore hari, masyarakat dari berbagai kalangan terlihat antusias hadir untuk mengikuti rangkaian acara yang diisi dengan tausiah agama dan lantunan shalawat bersama.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program “Bahagia Bershalawat” bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari visi besar pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, religius, dan berakhlak mulia.

“Program ini kami hadirkan sebagai wadah untuk memperkuat keimanan dan kebersamaan masyarakat Kota Jambi. Dengan bershalawat, kita berharap keberkahan dan kedamaian selalu menyertai kota yang kita cintai ini,” ujar Maulana.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek fisik semata, tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan mental dan spiritual masyarakat.

“Kami ingin menghadirkan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan karakter masyarakat. Kota yang maju adalah kota yang masyarakatnya juga memiliki nilai-nilai religius yang kuat,” tambahnya.

Tabligh Akbar ini menghadirkan penceramah yang memberikan tausiah inspiratif tentang pentingnya menjaga keimanan, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, lantunan shalawat yang dipimpin oleh para tokoh agama dan diikuti oleh seluruh jamaah menciptakan suasana haru dan penuh kekhusyukan. Banyak warga mengaku tersentuh dan merasa mendapatkan ketenangan batin dari kegiatan tersebut.

Salah satu warga yang hadir mengungkapkan rasa syukurnya atas kegiatan yang digelar oleh pemerintah kota.

“Kami sangat senang dengan adanya acara seperti ini. Selain menambah ilmu agama, juga menjadi ajang silaturahmi antar warga,” ujarnya.

Program “Bahagia Bershalawat” sendiri direncanakan akan menjadi agenda rutin yang digelar di berbagai titik di Kota Jambi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Dengan diluncurkannya program ini, Pemerintah Kota Jambi berharap dapat terus membangun lingkungan sosial yang damai, religius, dan penuh kebersamaan, sejalan dengan visi Kota Jambi sebagai kota yang “Bahagia”. (Agus)

Pertemuan tersebut membahas pentingnya pembangunan daerah yang didukung oleh kajian ilmiah dan data yang akurat, guna menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Maulana menegaskan, peran perguruan tinggi dan akademisi sangat penting dalam mendukung pemerintah daerah, khususnya dalam penyusunan kebijakan berbasis riset.

“Kolaborasi dengan akademisi menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan publik yang berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat,” ujarn Maulana.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Jambi terbuka terhadap kerja sama internasional, terutama dalam pengembangan riset, inovasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, serta responsif terhadap dinamika sosial.

Sementara itu, keterlibatan akademisi internasional dinilai mampu memberikan perspektif global dalam pembangunan daerah, sekaligus memperkaya inovasi kebijakan di tingkat lokal.

Langkah ini sejalan dengan upaya mendorong pembangunan berbasis riset dan data, yang dinilai menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. (Agus)

Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung oleh Wali Kota kepada para korban, yang terdampak peristiwa kebakaran di wilayah Kota Jambi. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok serta perlengkapan rumah tangga guna membantu meringankan beban para korban.

Maulana menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk selalu hadir dalam setiap kondisi darurat yang dialami masyarakat.

“Bantuan ini mungkin tidak sepenuhnya mengganti kerugian, namun ini adalah bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang sedang mengalami musibah,” ujarnya.

Selain itu, Pemkot Jambi juga memastikan bahwa penanganan terhadap korban dilakukan secara cepat, termasuk melalui bantuan tanggap darurat yang telah disalurkan sebelumnya.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran, terutama yang disebabkan oleh kelalaian, seperti instalasi listrik maupun aktivitas rumah tangga sehari-hari.

Melalui langkah ini, diharapkan para korban dapat segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas seperti biasa, serta masyarakat semakin sadar akan pentingnya pencegahan bencana di lingkungan masing-masing. (Agus)

Wali Kota Jambi, Maulana, menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, sebagian besar fraksi memberikan penilaian positif terhadap capaian pembangunan, khususnya pada sektor pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di Kota Jambi.

“Secara umum kami berterima kasih, karena hampir semua fraksi mengapresiasi pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan,” ujar Maulana.

Meski demikian, Pemkot Jambi juga mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian serius, salah satunya terkait pengelolaan sampah. Maulana menyebut, peningkatan volume sampah tidak lepas dari perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama penggunaan kemasan sekali pakai.

“Kita menyadari program penanganan sampah belum sepenuhnya berhasil. Ini perlu dukungan dan kesadaran bersama dari masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, ke depan Pemkot akan memperkuat pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga hingga ke tempat pembuangan akhir, serta mempertimbangkan penegakan aturan secara lebih tegas.

Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi sorotan dalam pembahasan LKPJ. Pemkot Jambi mengakui adanya ketimpangan distribusi sekolah antara wilayah lama dan kawasan permukiman baru.

“Di kawasan lama banyak sekolah kekurangan murid, bahkan ada yang tutup. Sementara di kawasan baru, kebutuhan sekolah justru meningkat,” ungkapnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Jambi telah mengusulkan pembangunan fasilitas pendidikan baru, termasuk taman kanak-kanak dan PAUD di kawasan yang mengalami pertumbuhan penduduk.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi Pemkot Jambi untuk menyerap berbagai masukan dari legislatif, sekaligus memperkuat arah kebijakan pembangunan ke depan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (agus)

Melalui program pelatihan pelayanan publik angkatan III, Pemkot Jambi memberikan pembekalan kepada para kepala sekolah guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kota Jambi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam menciptakan layanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pelatihan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi para kepala sekolah, tidak hanya dalam aspek manajerial, tetapi juga dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada siswa, orang tua, serta masyarakat luas.

“Pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah,” ujar Wali Kota Maulana dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membentuk karakter kepemimpinan kepala sekolah yang adaptif terhadap perubahan, serta mampu menghadirkan inovasi dalam pelayanan pendidikan.

Pemkot Jambi menilai, peran kepala sekolah sangat penting sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di bidang pendidikan.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan kualitas layanan pendidikan di Kota Jambi semakin meningkat, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas SDM.

Program ini juga menjadi bagian dari langkah nyata pemerintah dalam mendorong transformasi pelayanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan. (Tim)