Penggerebekan dipimpin langsung Kapolsek Pelepat Ilir AKP Haspenri Cibro, S.H., M.H., bersama personel kepolisian di sebuah rumah yang berada di Jalan Pajajaran RT 09 RW 02, Desa Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo.

Dua pelaku yang diamankan masing-masing berinisial W (43), warga Desa Purwosari, dan IB (36), warga Desa Lembah Kuamang.

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas penyalahgunaan narkotika di rumah tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, jajaran Polsek Pelepat Ilir langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan penggerebekan.

Saat dilakukan penggerebekan, petugas berhasil mengamankan kedua pelaku beserta sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Dari lokasi kejadian, polisi menyita satu paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 2,19 gram, timbangan digital, alat hisap sabu, bong, pirek kaca, tiga buah korek api, uang tunai sebesar Rp6,2 juta, dua unit telepon genggam, serta satu unit sepeda motor Honda CRF tanpa nomor polisi.

Dalam pemeriksaan awal, tersangka W mengakui barang haram tersebut merupakan miliknya. Selanjutnya kedua pelaku bersama barang bukti langsung diamankan ke Mapolsek Pelepat Ilir guna menjalani proses hukum lebih lanjut sebelum dilimpahkan ke Satresnarkoba Polres Bungo.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan pidana lainnya sesuai KUHP terbaru.

Kapolsek Pelepat Ilir AKP Haspenri Cibro menegaskan pihaknya akan terus melakukan penindakan tegas terhadap segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polsek Pelepat Ilir.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian guna memutus mata rantai peredaran narkotika di Kabupaten Bungo. (Ilham)

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bapperida Kota Jambi, Jumat pagi (22/05/2026), itu dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A. Turut hadir Direktur Integrasi Data Pembangunan Nasional bersama jajaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Kota Jambi sendiri menjadi satu dari 42 daerah di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi pilot project atau percontohan nasional program digitalisasi bantuan sosial.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha menegaskan bahwa kualitas data menjadi faktor utama penentu keberhasilan setiap kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Program pemerintah akan berjalan jauh lebih efektif apabila didukung oleh data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi dengan baik antara pemerintah pusat dan daerah. Data yang kuat dan akurat adalah landasan utama agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Diza.

Menurutnya, penerapan sistem digitalisasi data sosial diharapkan mampu menghadirkan tata kelola bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah dipantau masyarakat. Selama ini, persoalan ketidaksesuaian data penerima bantuan masih kerap terjadi dan memicu polemik di tengah masyarakat.

Diza menilai persoalan tersebut umumnya bukan disebabkan unsur kesengajaan, melainkan karena proses pendataan dan verifikasi yang belum berjalan optimal serta belum terintegrasi secara menyeluruh.

Karena itu, integrasi data menjadi langkah penting untuk meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Selain penguatan sistem data, pemerintah juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial.

“Tujuan utama dari program ini sederhana namun sangat penting, yakni memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan. Untuk itu, pendampingan dan edukasi kepada penerima manfaat maupun para agen penyebar informasi juga harus dilakukan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Pemerintah Kota Jambi menyambut baik program strategis tersebut dan berharap digitalisasi bantuan sosial dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial demi kesejahteraan masyarakat. (Herni)

Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Kelas IIB Muara Bulian itu turut dihadiri jajaran pejabat Eselon IV, Eselon V, JFT, serta JFU sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat pelaksanaan tugas pemasyarakatan secara profesional dan berintegritas.

Pengarahan virtual tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Drs. Mashudi, dan diikuti secara serentak oleh seluruh Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam arahannya, Dirjen Pemasyarakatan menegaskan pentingnya optimalisasi fungsi pengamanan dan pengawasan guna menjaga stabilitas keamanan di lingkungan lapas dan rutan. Ia meminta seluruh jajaran meningkatkan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan serta memperkuat pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan.

Selain itu, integritas, disiplin, dan profesionalisme petugas kembali ditekankan sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Sinergi antarpetugas juga dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban serta mendukung keberhasilan sistem pemasyarakatan yang aman dan kondusif.

Kalapas Muara Bulian, M. Ilham Santoso Sahdani, menyampaikan kesiapan pihaknya dalam menjalankan seluruh arahan yang diberikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengamanan dan pelayanan di lingkungan Lapas Kelas IIB Muara Bulian.

“Kami siap melaksanakan seluruh arahan yang disampaikan Dirjen Pemasyarakatan demi memperkuat fungsi pengamanan, pengawasan, serta meningkatkan kualitas pelayanan di Lapas Muara Bulian,” ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, seluruh rangkaian pengarahan berjalan lancar, tertib, dan kondusif tanpa kendala. (Ilham)

Capaian positif tersebut ditopang strategi bisnis yang adaptif serta ekspansi ekosistem emas yang terus diperkuat melalui layanan Bank Emas dan transformasi digital perusahaan. Selain laba yang meningkat tajam, Pegadaian juga mencatat total aset sebesar Rp183,8 triliun atau naik 56 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Outstanding Loan (OSL) gross tumbuh menjadi Rp153,6 triliun atau meningkat 58,8 persen secara tahunan.

Tidak hanya mencatat pertumbuhan bisnis, kualitas pembiayaan Pegadaian juga semakin sehat. Rasio Non-Performing Loan (NPL) berhasil ditekan dari 0,82 persen menjadi 0,51 persen. Di sisi lain, rasio profitabilitas perusahaan juga meningkat dengan Return on Asset (ROA) mencapai 7,49 persen dan Return on Equity (ROE) sebesar 29,72 persen.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil III Sumbagsel, Novryandi, mengatakan capaian tersebut menjadi bukti keberhasilan transformasi bisnis yang dijalankan perusahaan dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“Pencapaian kinerja Pegadaian pada awal tahun 2026 ini menunjukkan bahwa transformasi bisnis yang dijalankan perusahaan mampu memberikan hasil positif dan berkelanjutan. Pertumbuhan laba, peningkatan aset, hingga kualitas pembiayaan yang semakin sehat menjadi indikator kuat bahwa Pegadaian terus dipercaya masyarakat sebagai solusi finansial yang aman dan relevan dengan kebutuhan saat ini,” ujar Novryandi.

Menurutnya, penguatan ekosistem emas melalui layanan Bullion Services atau Bank Emas menjadi langkah strategis Pegadaian dalam memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan literasi investasi emas di tengah masyarakat. Langkah tersebut juga diperkuat melalui transformasi digital lewat aplikasi Tring! by Pegadaian yang memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan.

Novryandi menegaskan, Pegadaian Kanwil III Sumbagsel mendukung penuh transformasi perusahaan melalui penguatan layanan berbasis emas dan digitalisasi layanan. Kehadiran Bank Emas disebut menjadi momentum penting untuk memperkuat ekosistem investasi emas nasional sekaligus memberikan akses keuangan yang lebih luas, mudah, dan aman bagi masyarakat.

Ia juga menilai semangat “MengEMASkan Indonesia” bukan hanya soal pertumbuhan bisnis, tetapi juga bentuk komitmen Pegadaian dalam menciptakan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM, khususnya di wilayah Sumatera Bagian Selatan.

“Melalui inovasi layanan, penguatan ekosistem emas, dan transformasi digital yang berkelanjutan, Pegadaian Kanwil III Sumbagsel berkomitmen untuk terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami ingin semangat MengEMASkan Indonesia dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui layanan keuangan yang inklusif, adaptif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” tutup Novryandi.

Sebagai informasi, Pegadaian menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang memperoleh izin operasional kegiatan usaha bulion atau Bank Emas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui layanan tersebut, Pegadaian menghadirkan berbagai produk Bullion Services seperti Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi, hingga Perdagangan Emas.

Dengan penguatan ekosistem emas dan transformasi digital yang terus berjalan, Pegadaian optimistis mampu memperkuat kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. (Agus/Rilis)

Agenda rapat paripurna tersebut membahas penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara sebagai dasar pembahasan awal RAPBN 2027 yang bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional.

Presiden menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen perjuangan dalam membangun bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa. Alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan. Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar kita, Undang Undang Dasar Tahun 1945,” ujar Kepala Negara.

Usai menghadiri agenda kenegaraan tersebut, Hasan Basri Agus dijadwalkan berangkat menjalankan tugas pengawasan ibadah haji sebagai bagian dari Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan keagamaan dan penyelenggaraan haji.

Rombongan yang didampingi 3 petugas ini dijadwalkan terbang menuju Arab Saudi melalui Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 21.00 WIB, bergabung dengan jemaah asal Kepulauan Riau. Di dalam kloter ini, tercatat Zainab Agil (86) sebagai jemaah tertua dan Salmatun Naswa (22) sebagai jemaah termuda.

Gubernur Al Haris mengimbau agar seluruh jemaah Jambi senantiasa menjaga kesehatan, kekompakan, dan saling tolong-menolong di Tanah Suci.

Sementara itu, Kakanwil Kemenhaj Jambi, Wahyudi, mengungkapkan bahwa dari total kuota 3.306 jemaah Jambi, sebanyak 3.301 orang berhasil diberangkatkan secara lancar. Namun, terdapat 5 jemaah yang dipastikan gagal berangkat tahun ini karena kendala medis.

Menghadapi cuaca ekstrem di Makkah menjelang puncak Armuzna pada 25 Mei, Pembimbing Ibadah Kloter 25, KH. M. Maskun Hadi, memastikan seluruh jemaah dalam kondisi aman. Ia mengimbau jemaah untuk disiplin menjaga fisik agar tidak dehidrasi. (Izul & Herni)

Rombongan jemaah mulai diberangkatkan sekitar pukul 08.00 WIB. Prosesi pelepasan dipimpin langsung oleh Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Muhtamar Hamdi, yang hadir mewakili Pemerintah Provinsi Jambi.

Jemaah Kloter 24 merupakan gabungan dari tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, yakni Kota Jambi, Kerinci, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Merangin, Tebo, dan Sarolangun.

Dalam sambutannya, Muhtamar Hamdi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jemaah yang akan menunaikan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah di Arab Saudi hingga kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur.

Di tengah suasana pelepasan, terselip kabar duka setelah satu calon jemaah haji dilaporkan harus menunda keberangkatannya. Penundaan dilakukan karena kondisi kesehatan jemaah yang dinilai belum memungkinkan untuk menjalani perjalanan jauh maupun aktivitas ibadah yang padat di Tanah Suci.

Pihak Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Jambi memastikan kondisi jemaah tersebut akan terus dipantau untuk menentukan kemungkinan keberangkatan pada kesempatan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Usai seremoni pelepasan, para jemaah langsung diarahkan menuju bus untuk diberangkatkan ke bandara dengan pengawalan petugas. Tangis haru dan lambaian tangan keluarga yang mengantar mewarnai keberangkatan jemaah Kloter 24 menuju perjalanan suci mereka. (Izul)

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas konsumsi dan transaksi narkoba di sebuah pondok di pinggir Sungai Batang Tembesi, tepatnya di RT 03 Kelurahan Muara Jangga.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Unit Reskrim Polsek Batin XXIV yang dipimpin Kapolsek Edi Susanto langsung bergerak ke lokasi sekitar pukul 12.00 WIB.

Sesampainya di tempat kejadian perkara, petugas menemukan tiga orang yang berada di dalam pondok. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga kuat berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Tiga orang yang diamankan masing-masing berinisial Renaldi (30), Heri Firmansyah (33), dan Andri Mulhadini (36).

Dari lokasi, petugas menyita barang bukti berupa tujuh klip bening berisi paket kecil sabu, satu klip berisi kristal putih diduga sabu, alat hisap atau bong, timbangan digital, plastik pembungkus, uang tunai sebesar Rp2.902.000, serta sejumlah perlengkapan lainnya yang diduga digunakan untuk transaksi dan konsumsi narkoba.

Selanjutnya, para terduga pelaku beserta seluruh barang bukti dibawa dan diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Batanghari untuk proses hukum lebih lanjut.

Kapolsek menegaskan tidak ada ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di wilayah hukumnya.

“Kami tegaskan, tidak ada tempat bagi pelaku narkoba, khususnya di wilayah Batin XXIV. Kami akan tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga mengimbau kepada seluruh perangkat desa, lurah, serta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan narkotika di lingkungan masing-masing. (Ilham)

Kedatangan rombongan legislator dari Kalimantan Tengah tersebut disambut langsung oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari, Asriyal, bersama jajaran staf sekretariat di ruang pertemuan gedung dewan. Pertemuan lintas daerah ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Penerimaan kunjungan kerja ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Batang Hari dalam memperkuat hubungan kelembagaan antardaerah. Pertemuan tersebut juga membuka ruang diskusi yang produktif serta menjadi sarana saling bertukar pengalaman terkait tata kelola administrasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas kedewanan.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Batang Hari, Asriyal, menyampaikan bahwa kunjungan studi banding seperti ini memberikan dampak dan manfaat yang sangat positif bagi kedua belah pihak. Terutama, dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat dewan serta penguatan koordinasi kelembagaan legislatif.

“Melalui kunjungan kerja ini, kita dapat saling berbagi pengalaman dan informasi berharga terkait sistem kerja maupun inovasi-inovasi pelayanan yang telah diterapkan di masing-masing daerah,” ujar Asriyal di Muara Bulian, Rabu.

Melalui momentum ini, pihak DPRD Batang Hari berharap hubungan sinergis antarlembaga legislatif daerah tersebut dapat terus terjalin dengan baik di masa mendatang. Hal ini dinilai penting guna mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah agar lebih efektif, efisien, serta responsif dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

Dalam orasinya, massa menuntut agar PT JDR memberikan perhatian lebih terhadap hak, kesejahteraan, serta memprioritaskan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, khususnya bagi masyarakat Desa Sungai Buluh selaku wilayah terdampak operasional perusahaan. Masyarakat menilai keberadaan perusahaan di wilayah mereka seharusnya memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi warga sekitar.

Kedatangan massa aksi ini diterima langsung oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Hari, M. Ali, yang mewakili pimpinan dan anggota dewan yang kebetulan tengah melaksanakan tugas luar daerah.

“Kami menerima aspirasi masyarakat Desa Sungai Buluh dengan baik. Walaupun pimpinan dan anggota DPRD sedang melaksanakan tugas luar daerah, seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini kami catat dan akan segera diteruskan kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” ujar M. Ali di Muarabulian, Rabu.

Ia juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada massa aksi yang tetap menjaga ketertiban dari awal hingga akhir, sehingga ruang dialog dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. DPRD pada prinsipnya selalu terbuka terhadap masukan dan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi,” tambahnya.

Dialog yang berlangsung di ruang pertemuan gedung DPRD itu berjalan dengan sangat kondusif. Perwakilan warga secara bergantian menyampaikan poin-poin tuntutan dan harapan mereka mengenai persoalan lapangan kerja di desa mereka.

Aksi unjuk rasa tersebut berakhir dengan tertib di bawah pengawalan ketat aparat keamanan, setelah pihak Sekretariat DPRD mengamankan seluruh berkas tuntutan untuk segera diserahkan kepada unsur pimpinan dewan.