Praperadilan ini diajukan melalui kuasa hukum Neli Sakura, M. Amin, S.H., untuk menguji keabsahan proses penggeledahan dan penyitaan barang-barang milik kliennya yang dilakukan oleh Polres Sarolangun selaku Termohon.

Persidangan dipimpin hakim tunggal Ashifa Yona, S.H., dan berlangsung tertib. Sebelum pemeriksaan saksi dimulai, hakim terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi para pihak dan saksi yang dihadirkan, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah.

Sesuai ketentuan hukum acara, pemeriksaan praperadilan dilaksanakan secara cepat dengan batas waktu penyelesaian paling lama tujuh hari.

Meski persidangan berlangsung tertib, persoalan terkait proses penggeledahan dan pengambilan dokumen milik Pemohon kembali menjadi sorotan.

Usai persidangan, kuasa hukum Neli Sakura, M. Amin, S.H., mengatakan pihaknya telah mengajukan sejumlah bukti surat serta menghadirkan saksi untuk memperkuat dalil permohonan praperadilan.

Menurut Amin, persoalan utama yang dipersoalkan bukan sekadar ada atau tidaknya izin penggeledahan, melainkan kesesuaian antara tujuan penggeledahan dengan barang-barang yang dibawa petugas.

“Memang benar, berdasarkan keterangan saksi, Termohon memiliki izin melakukan penggeledahan. Tetapi yang kami persoalkan adalah izin yang diperlihatkan saat penggeledahan dengan barang-barang yang dibawa itu berbeda,” tegas Amin.

Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi, kedatangan petugas saat itu disebut bertujuan mencari ATM atas nama M. Junaidi. Namun, ATM yang dimaksud justru tidak ditemukan. Sebaliknya, sejumlah barang dan dokumen milik Pemohon turut dibawa petugas.

Kondisi tersebut, menurut Amin, menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum pengambilan barang-barang milik kliennya.

“Kalau memang barang-barang itu merupakan hasil kejahatan atau berkaitan dengan tindak pidana, tentu harus ada prosedur penyitaan yang jelas. Namun, sampai sekarang, terhadap barang-barang yang kami persoalkan dalam permohonan, tidak ada dokumen penyitaan yang diperlihatkan kepada kami,” ungkapnya.

Pihak Pemohon berharap melalui proses praperadilan ini, hakim dapat menguji keabsahan tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Termohon berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. (Ilham)

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 13.30 WIB. JK tertangkap tangan oleh pemilik kebun saat diduga sedang mengangkut buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor.

Pemilik kebun, Rahmat Ilahi, menceritakan bahwa kejadian bermula sekitar pukul 12.30 WIB ketika dirinya berniat mengecek kebun kelapa sawit miliknya yang berlokasi di belakang Pasar Desa Balai Rajo.

Setibanya di lokasi, Rahmat mendapati buah kelapa sawit miliknya telah dipanen dan dikumpulkan menjadi tiga tumpukan. Merasa curiga dengan kondisi tersebut, ia kemudian pulang ke rumah untuk berganti pakaian kerja sebelum kembali ke kebun.

Sekitar pukul 13.00 WIB, Rahmat kembali mendatangi kebunnya dan melakukan pengintaian. Tidak lama kemudian, kecurigaannya terbukti setelah ia melihat seorang pemuda berinisial JK sedang memuat buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor.

Rahmat mengaku sengaja membiarkan pelaku membawa angkutan pertama sebelum akhirnya melakukan penyergapan pada angkutan kedua.“Pada lansiran buah pertama saya biarkan. Kemudian, saat lansiran buah yang kedua, baru saya sergap,” ungkap Rahmat.

Saat ini, JK telah diamankan di Mako Polsek VII Koto Ilir untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Warga Minta Polisi Bertindak TegasPenangkapan tersebut mendapat perhatian masyarakat setempat. Warga mengaku sudah lama resah dengan dugaan aksi pencurian kelapa sawit yang berulang kali terjadi dan merugikan para pemilik kebun.

Salah seorang warga, Zikri, menyebutkan bahwa JK sebelumnya juga pernah tertangkap dalam kasus serupa. Namun, menurut keterangannya, saat itu yang bersangkutan dilepaskan dengan mempertimbangkan hubungan kekeluargaan.

Setelah itu, JK kembali diamankan dan telah mendapatkan pembinaan dari petugas Polsek VII Koto Ilir. Namun, kini ia kembali tertangkap dalam dugaan kasus pencurian sawit.

“Kami berharap pihak Polsek kali ini bertindak tegas dan tidak memberikan toleransi lagi apabila memang terbukti melakukan pencurian. Perbuatannya sudah sangat meresahkan masyarakat. Kami juga berharap pihak kepolisian dapat mendalami kebun-kebun mana saja yang pernah menjadi sasaran pencurian,” ujar Zikri.

Usulkan Aturan Ketat untuk RAM Penampung Sawit

Selain meminta penegakan hukum, Zikri juga mengusulkan langkah pencegahan agar kasus pencurian buah kelapa sawit tidak terus berulang.

Ia mengusulkan agar Camat VII Koto Ilir memanggil seluruh kepala desa dan pemilik RAM (tempat penampungan atau penimbangan buah kelapa sawit) yang beroperasi di wilayah Kecamatan VII Koto Ilir untuk membahas dan menyepakati aturan bersama.

Salah satu aturan yang diusulkan adalah mewajibkan setiap orang yang membawa buah kelapa sawit ke RAM untuk menunjukkan bukti kepemilikan kebun.

Apabila pengantar buah tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan kebun, pihak RAM diharapkan melakukan konfirmasi mengenai identitas pemilik buah yang sebenarnya. Selanjutnya, pihak RAM wajib menghubungi pemilik kebun sesuai keterangan pengantar untuk memastikan keabsahan buah kelapa sawit tersebut.

“Kalau ternyata keterangan pemilik kebun berbeda dengan pengakuan pengantar buah, tentu hal ini patut dicurigai sebagai buah hasil pencurian. Jadi, saya rasa aturan seperti ini perlu diberlakukan di kecamatan kita,” tegas Zikri.

Menurutnya, keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pemilik RAM, hingga masyarakat sangat diperlukan untuk memutus mata rantai penjualan buah kelapa sawit hasil pencurian.

Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan tidak ada lagi ruang bagi pelaku pencurian untuk menjual hasil kejahatannya, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya para pemilik kebun kelapa sawit di Kecamatan VII Koto Ilir. (MZ)

Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan percepatan pembayaran ganti rugi menjadi langkah penting untuk menyelesaikan persoalan lahan yang selama ini menghambat pembangunan kolam retensi.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah area yang belum dilakukan penggalian karena proses pembebasan lahan belum sepenuhnya selesai.

“Pada tahap ketiga ini, kita menyiapkan anggaran sekitar Rp12 miliar untuk pembayaran ganti rugi kepada masyarakat pemilik lahan. Kita ingin proses ini segera diselesaikan agar pembangunan kolam retensi bisa dilanjutkan tanpa hambatan,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, penyelesaian pembayaran lahan akan membuka jalan bagi kelanjutan pekerjaan konstruksi, terutama pada bagian yang belum dilakukan penggalian.

Maulana berharap kolam retensi tersebut segera selesai dan dapat difungsikan untuk menampung air saat hujan dengan intensitas tinggi.

“Kolam retensi ini merupakan salah satu upaya kita untuk mengurangi risiko banjir di Kota Jambi. Karena itu, proses pembangunan harus terus dipercepat agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di kawasan rawan genangan,” jelasnya.

Pemkot Jambi menargetkan percepatan pembangunan ini dapat membantu mengurangi volume genangan dan menekan dampak banjir ketika curah hujan meningkat.

Melalui penyelesaian pembayaran ganti rugi dan kelanjutan pembangunan, pemerintah berharap kolam retensi dapat menjadi bagian penting dari sistem pengendalian banjir di Kota Jambi.

Hal tersebut terlihat dari dibukanya 162 stand bazar dan pameran yang menghadirkan beragam produk unggulan dari 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Bazar yang berlokasi di kawasan Kantor Wali Kota Jambi tersebut resmi dibuka pada Minggu pagi (01/11/2026).

Pembukaan dilakukan oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jambi, Hj. Hesnidar, S.E., didampingi Ketua Dekranasda Kota Jambi, Dr. dr. Hj. Nadiyah Maulana, Sp.OG, serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Jambi, Marsha Lystia, S.E., B.Com.

Ratusan stand tersebut menampilkan beragam produk unggulan daerah, mulai dari kerajinan tangan, kuliner khas, busana muslim, wastra, hingga berbagai produk kreatif hasil karya perajin dan pelaku UMKM.

Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, mengatakan penyelenggaraan berbagai event berskala daerah hingga nasional merupakan peluang strategis untuk mendorong kemajuan UMKM sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Pemerintah ingin terus memajukan ekonomi pelaku UMKM kabupaten dan kota, terutama melalui berbagai acara besar seperti MTQH ini. Dengan banyaknya event, tentu akan semakin banyak masyarakat dari berbagai daerah yang datang ke Kota Jambi,” ujarnya.

Menurut Hesnidar, MTQH juga menjadi momentum untuk memperkuat syiar Islam dengan mengajak masyarakat membaca, memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Ia mengajak masyarakat untuk mengunjungi bazar dan membeli produk-produk unggulan yang dipamerkan selama rangkaian kegiatan berlangsung.

“Sudah kita kunjungi seluruh kabupaten dan kota yang mempromosikan karya para perajin lokal dengan berbagai keunggulan dan jenis produk. Ada lebih dari 100 stand UMKM. Mari kunjungi, kegiatan ini akan berlangsung hingga seminggu ke depan,” katanya.

Hesnidar juga berpesan kepada para pelaku UMKM agar memberikan pelayanan terbaik kepada pengunjung dengan mengedepankan keramahan dan kualitas produk.

“Para UMKM berdaganglah dengan membawa berkah. Layani pengunjung dengan ramah, berikan senyum dan harga terbaik, sehingga berkah untuk keluarga dan berkah untuk pelaksanaan MTQH Provinsi Jambi di Kota Jambi,” tuturnya.

Ia menambahkan, pemberdayaan umat dan penguatan ekonomi masyarakat merupakan bagian dari nilai-nilai yang dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan MTQH. Karena itu, Dekranasda terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta pelaku UMKM.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Jambi, Nadiyah menegaskan komitmen Kota Jambi sebagai tuan rumah untuk menjadikan setiap event besar sebagai momentum peningkatan ekonomi masyarakat.

“Menjadi tuan rumah MTQH, kita terus bekerja keras untuk meningkatkan ekonomi. Setiap event harus membawa keberkahan dan peningkatan ekonomi. Para pelaku ekonomi kita bisa membangun jejaring untuk meningkatkan usaha,” ujarnya.

Nadiyah menyampaikan, sebagai kota perdagangan dan jasa, Kota Jambi harus mampu memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan kondusif kepada seluruh tamu yang datang.

Ia menjelaskan, stand utama pameran di halaman parkir Kantor Wali Kota Jambi diisi oleh Dekranasda Provinsi Jambi dan Dekranasda kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Sementara itu, area bazar di sepanjang jalan depan Kantor Wali Kota Jambi diisi oleh pelaku UMKM Kota Jambi.

Sebanyak 162 tenant yang berpartisipasi diharapkan dapat memanfaatkan tingginya jumlah pengunjung MTQH untuk meningkatkan transaksi sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.

“Pemerintah sudah memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mendapatkan multiplier effect dari penyelenggaraan MTQH. Para pelaku usaha bisa memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan transaksi ekonomi,” katanya.

Nadiyah mengungkapkan, berdasarkan laporan sementara, transaksi UMKM telah mencapai lebih dari Rp100 juta per hari. Ia berharap nilai tersebut terus meningkat hingga puncak pelaksanaan MTQH.

Selain MTQH, Kota Jambi juga akan menjadi tuan rumah sejumlah agenda berskala nasional, di antaranya Forum Smart City Nasional, Healthy City Summit, dan Rapat Kerja Nasional Ikatan Dokter Indonesia (Rakernas IDI).

Menurutnya, berbagai agenda tersebut merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Setiap event harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pelaku ekonomi sehingga menjadi multiplier effect dari event itu sendiri, termasuk dalam pelaksanaan MTQH ini,” ujarnya.

Nadiyah mengajak masyarakat untuk datang ke halaman Kantor Wali Kota Jambi dan menikmati beragam produk unggulan daerah, mulai dari wastra, kriya, hingga makanan khas dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

“MTQH ini adalah ajang kita untuk memuliakan Al-Qur’an. Mudah-mudahan juga membawa keberkahan berupa dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha di Kota Jambi dan berbagai daerah di Provinsi Jambi, sekaligus menjadi ajang ukhuwah persaudaraan,” tuturnya.

Ia juga mengundang masyarakat untuk menghadiri pembukaan MTQH pada malam hari ini di halaman Kantor Wali Kota Jambi. Salah satu rangkaian acara yang disiapkan adalah drama kolosal yang mengangkat kisah perjuangan para ulama di kawasan Seberang dalam menyiarkan Islam dan melawan penjajahan.

Dikesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi sekaligus Ketua Panitia, Feriadi, menjelaskan bahwa pameran untuk stand kabupaten/kota berlangsung selama tujuh hari, mulai 1 hingga 7 November 2026. Sementara itu, stand UMKM di area depan Kantor Wali Kota Jambi telah beroperasi sejak 29 Oktober dan akan berlangsung selama 10 hari.

“Tempatnya ada dua lokasi. Pertama untuk kabupaten dan kota di halaman parkir Kantor Wali Kota Jambi, kemudian yang kedua berada di area jalan depan Kantor Wali Kota Jambi. Semuanya kurang lebih 162 tenant,” jelas Feriadi.

Ia menyampaikan, berdasarkan laporan transaksi sejak awal pelaksanaan, omzet UMKM mencapai sekitar Rp100 juta per hari.

“Alhamdulillah, dari hari pertama angkanya mencapai sekitar Rp100 juta per hari. Setelah kurang lebih dua bulan kita diliputi kabut asap dan kondisi ekonomi masyarakat kurang baik, Alhamdulillah dengan acara ini ekonomi masyarakat kita kembali bangkit,” ungkapnya.

Melalui bazar dan pameran ini, produk unggulan daerah diharapkan semakin dikenal luas, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperluas promosi, pemasaran, dan jejaring bisnis.

Antusiasme masyarakat pun terlihat sejak malam sebelumnya. Berdasarkan pantauan di lokasi, ratusan pengunjung mulai memadati area bazar untuk berbelanja sekaligus melihat langsung berbagai produk kreatif khas Jambi.

Pembukaan bazar turut dihadiri, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Dr. Hj. Nurcahaya Mahbub, Ketua DWP Kota Jambi, Hj. Sri Hartati Ridwan, S.Pd., M.E., para Ketua Dekranasda kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, serta tamu undangan lainnya.

Dengan hadirnya 162 stand bazar dan pameran, pelaksanaan MTQH ke-55 di Kota Jambi diharapkan tidak hanya memperkuat syiar Islam dan ukhuwah, tetapi juga meningkatkan perputaran ekonomi serta menghadirkan keberkahan bagi pelaku UMKM dan masyarakat luas.

Pawai dimulai dari kawasan Gedung Olahraga dan Seni Kota Baru menuju Tugu Keris Siginjai. Sepanjang rute, masyarakat antusias menyaksikan iring-iringan peserta yang terdiri dari kafilah kabupaten dan kota, pelajar, kelompok keagamaan, serta berbagai komunitas.

Kemasan pawai semakin semarak dengan penampilan drumband, marching band, pasukan santri berkuda, hingga beragam atraksi peserta. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana memperkenalkan keberagaman dan semangat keagamaan masyarakat Jambi.

Tak hanya menjadi ajang syiar Islam, rangkaian MTQH ke-55 juga memberikan peluang bagi pelaku usaha lokal. Sekitar 150 tenant UMKM dilibatkan untuk memasarkan produk unggulan kepada pengunjung.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., mengapresiasi antusiasme masyarakat yang turut memeriahkan pawai. Menurutnya, penyelenggaraan MTQH juga memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi di Kota Jambi melalui keterlibatan pelaku UMKM.

“Dalam kesempatan ini ada lebih kurang 150 tenant UMKM dan ratusan UMKM lainnya, sehingga menggeliatkan aktivitas ekonomi di Kota Jambi,” ujar Maulana.

Ramainya peserta dan pengunjung dari berbagai kabupaten dan kota diharapkan turut meningkatkan aktivitas perdagangan, kuliner, dan sektor jasa. Dengan demikian, manfaat penyelenggaraan MTQH tidak hanya dirasakan peserta dan penyelenggara, tetapi juga masyarakat luas, khususnya pelaku UMKM.

Penyelenggaraan MTQH ke-55 diharapkan menjadi momentum memperkuat nilai-nilai keagamaan, mempererat persatuan antardaerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Jambi.

Penyambutan berlangsung penuh kehangatan dan nuansa religius di Lobi Utama Kantor Wali Kota Jambi. Para kafilah disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kota Jambi, bersama jajaran Pemerintah Kota Jambi.

Kafilah Kabupaten Kerinci menjadi rombongan pertama yang tiba pada Jumat pagi, disusul kafilah Kabupaten Muaro Jambi yang hadir bersama Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir.

Penyambutan tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus komitmen Pemkot Jambi sebagai tuan rumah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta MTQH ke-55 agar merasa nyaman selama berada di Kota Jambi.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh kafilah. Ia berharap MTQH tidak hanya menjadi ajang perlombaan untuk meraih prestasi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat syiar Islam, mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan kecintaan umat terhadap Al-Qur’an dan Hadits.

“Atas nama Pemerintah Kota Jambi, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh kafilah. Kehadiran Bapak dan Ibu merupakan kebahagiaan sekaligus kehormatan bagi kami. Anggaplah Kota Jambi sebagai rumah bersama. Bapak dan Ibu bukan sekadar tamu, melainkan keluarga yang datang untuk bersilaturahmi dan bersama-sama menyukseskan syiar Islam,” ujar Diza.

Menurutnya, keberhasilan MTQH tidak hanya diukur dari siapa yang meraih juara, tetapi juga dari nilai kebersamaan, persaudaraan, dan semangat untuk mengamalkan ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

“MTQH bukan sekadar perlombaan untuk mencari yang terbaik. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bagian dari syiar Islam dan upaya melahirkan generasi Qur’ani yang mampu membaca, memahami, menghayati, serta mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadits,” tambahnya.

Diza juga berharap seluruh rangkaian perlombaan dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan menjunjung tinggi ketentuan yang berlaku. Ia mengajak seluruh kafilah untuk saling berkoordinasi dan menjaga semangat kebersamaan selama pelaksanaan MTQH.

Ia turut mengingatkan para peserta untuk menjaga kesehatan dan memanfaatkan waktu istirahat dengan baik setelah menempuh perjalanan menuju Kota Jambi.

Pada kesempatan tersebut, Diza juga menyampaikan bahwa Pemkot Jambi memberikan perhatian terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak kondisi kabut asap dalam beberapa waktu terakhir.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan ekonomi masyarakat, Pemkot Jambi melibatkan hampir 200 pelaku UMKM dalam rangkaian kegiatan MTQH ke-55.

“Kami ingin kegiatan MTQH ini tidak hanya memberikan manfaat dari sisi keagamaan, tetapi juga membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Karena itu, hampir 200 UMKM kami libatkan agar mereka dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kegiatan ini,” jelasnya.

Diza juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama penyelenggaraan MTQH terdapat kekurangan dalam pelayanan maupun penyambutan. Ia memastikan Pemkot Jambi bersama seluruh panitia akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi para kafilah.

“Kami mewakili Wali Kota Jambi, seluruh jajaran pemerintah, dan panitia MTQH memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik agar seluruh kafilah merasa aman dan nyaman selama berada di Tanah Pilih Pusako Betuah Kota Jambi,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemkot Jambi atas sambutan hangat yang diberikan kepada kafilah Kabupaten Muaro Jambi.

Ia berharap pelaksanaan MTQH ke-55 dapat berjalan sukses serta semakin mempererat hubungan antardaerah di Provinsi Jambi.

Menurutnya, siapa pun yang nantinya meraih juara, hal terpenting dari kegiatan tersebut adalah terjaganya silaturahmi dan lahirnya generasi yang beriman, berakhlak mulia, serta mencintai Al-Qur’an.

Berdasarkan jadwal panitia, kedatangan kafilah dari 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi berlangsung selama dua hari, yakni 30 hingga 31 Oktober 2026. Selanjutnya, para peserta akan mengikuti berbagai cabang perlombaan hingga 8 November 2026.

Adapun jadwal kedatangan kafilah pada hari pertama, Jumat (30/10/2026), meliputi Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Kerinci.

Sementara pada hari kedua, Sabtu (31/10/2026), dijadwalkan kedatangan kafilah Kabupaten Tebo, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Merangin, Bungo, dan Sarolangun.

Melalui penyelenggaraan MTQH ke-55 ini, Pemkot Jambi berharap Kota Jambi tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya perlombaan, tetapi juga menjadi ruang mempererat ukhuwah Islamiyah, memperkuat syiar Islam, serta membangun kebersamaan dan persatuan masyarakat di Provinsi Jambi.

Memastikan Pilkades berjalan dengan baik, Bupati Sarolangun H. Hurmin bersama unsur Forkopimda meninjau secara langsung sekaligus melaksanakan zoom meeting bersama Menteri Dalam Negeri, yang dilaksanakan di TPS 01 Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut.

Tampak kegiatan diikuti Wakil Bupati Gerry Trisatwika, SE, Sekda Sarolangun, Anggota DPRD Sarolangun, Kasdim 0420/Sarko, Perwakilan Kapolsek Singkut, Kasi Datun Kejari Sarolangun, Kepala Dinas PMD, Plt. Camat Singkut, Pj. Kepala Desa Payo Lebar, Penyelenggara Pilkades dan Tamu undangan lainnya

Dalam dialog virtual bersama Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Lusje Anneke Tabalujan, H. Hurmin menyampaikan bahwa Pilkades Serentak 2026 dilaksanakan di 39 desa dengan 50 TPS dan 48.358 pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Secara keseluruhan, Pilkades kali ini diikuti 100 calon kepala desa, terdiri dari 94 laki-laki dan enam perempuan, termasuk 15 calon petahana,” ujar Bupati dalam laporannya.

‘Sementara itu, Desa Kalimau Ulu, Kecamatan Batang Asai, dan Desa Rangkiling, Kecamatan Mandiangin, melaksanakan pemilihan dengan calon tunggal”. Tambahnya.

Bupati juga menjelaskan bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara manual dengan dukungan pembiayaan dari APBD Kabupaten Sarolangun sebesar Rp800 juta serta APBDes sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Turut juga dibahas sejumlah usulan inovasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkades, diantaranya digitalisasi rekapitulasi suara, peningkatan aksesibilitas TPS, pencegahan politik uang dan hoaks, penguatan pengamanan, serta efisiensi anggaran.

Melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, unsur Forkopimda, penyelenggara, dan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sarolangun berharap pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Sementara dari hasil pemantauan yang dilakukan, H. Hurmin mengaku bersyukur karena proses pemungutan suara berlangsung aman, damai, dan kondusif. Antusiasme masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) juga terbilang tinggi, dengan tingkat partisipasi pemilih diperkirakan mencapai lebih dari 75 persen.

“Alhamdulillah, proses pemilihan berjalan dengan aman dan sejuk, tanpa ada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Hal ini menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi,” ungkap Hurmin.

Dirinya berharap pesta demokrasi tingkat desa ini dapat melahirkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat, sekaligus menjaga persatuan dan kondusivitas di seluruh wilayah Kabupaten Sarolangun. (Ridho)

Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mendorong pelestarian sejarah Melayu Jambi, khususnya kisah perjuangan Sultan Thaha Saifuddin yang perlu terus ditelusuri melalui dokumen, manuskrip, dan sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hj. Ernawati menyampaikan bahwa penelitian sejarah sangat penting agar generasi muda Jambi mengenal perjuangan para pahlawan daerahnya sendiri.

“Kita ingin sejarah perjuangan Sultan Thaha Saifuddin dan pahlawan-pahlawan Jambi lainnya terus digali dan diteliti. Melalui seminar dan penelitian manuskrip serta silsilah Kerajaan Melayu Jambi, kita berharap sejarah ini dapat terdokumentasi dengan baik. Jangan sampai generasi mendatang kehilangan pengetahuan tentang sejarah dan perjuangan pahlawannya sendiri. Anak-anak muda Jambi harus memahami nilai perjuangan para pendahulu agar tetap dikenal dan dikenang sepanjang masa,” ungkap Ernawati.

Ia juga berharap hasil penelitian terhadap manuskrip dan sumber sejarah Melayu Jambi nantinya dapat dijadikan bahan ajar bagi peserta didik, mulai dari sekolah hingga jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya mengenal nama para pahlawan, tetapi juga memahami kisah perjuangan, pengorbanan, dan peran mereka dalam membangun Jambi.

Menurutnya, pengenalan sejarah lokal melalui bahan ajar yang bersumber dari penelitian dapat menjadi upaya penting untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap daerahnya sekaligus menjaga warisan budaya Melayu Jambi agar tidak hilang ditelan zaman.

Melalui rencana seminar dan penelitian tersebut, ISMI Jambi berharap terbangun kolaborasi antara akademisi, peneliti, tokoh adat, keluarga kerajaan, dan masyarakat untuk menggali serta mendokumentasikan sejarah secara lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan media gathering BPJS Kesehatan di Jambi, Selasa (27/10/2026). Dalam kegiatan itu, BPJS Kesehatan juga memaparkan perkembangan cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Jambi yang mencapai 95,28 persen pada 2026.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, membantah informasi mengenai penghapusan layanan BPJS Kesehatan dan penggantiannya dengan klinik kesehatan Koperasi Desa Merah Putih. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

“Dapat kami sampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar,” kata Rizzky.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa memeriksa kebenarannya melalui saluran resmi BPJS Kesehatan.

Untuk memperoleh informasi mengenai program dan layanan JKN, masyarakat dapat memanfaatkan layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165, aplikasi Mobile JKN, serta Care Center 165.

BPJS Kesehatan juga mengingatkan pentingnya membedakan informasi mengenai perubahan status kepesertaan atau ketentuan pelayanan dengan klaim bahwa seluruh program JKN akan dihapus.

Cakupan JKN di Jambi Capai 95,28 Persen

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Kedeputian Wilayah II BPJS Kesehatan, Jenal M. Sambas, memaparkan bahwa cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Jambi mencapai 95,28 persen atau sekitar 3.758.134 jiwa dari total penduduk sekitar 3.944.226 jiwa pada 2026.

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Sarolangun mencatat cakupan kepesertaan tertinggi, yakni 99,49 persen. Sementara itu, Kabupaten Tebo memiliki cakupan terendah sebesar 83,42 persen.

Jenal juga menyampaikan bahwa empat kabupaten/kota di Provinsi Jambi telah mencapai target Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta, dengan tingkat kepesertaan minimal 98 persen.

Keempat daerah tersebut meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan cakupan 98,80 persen, Kabupaten Sarolangun 99,49 persen, Kota Jambi 98,17 persen, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 98,14 persen.

Meski cakupan kepesertaan telah mencapai lebih dari 95 persen, tingkat keaktifan peserta masih menjadi perhatian. BPJS Kesehatan mencatat peserta JKN yang aktif di Provinsi Jambi mencapai 72,85 persen atau sekitar 2.873.433 jiwa dari total penduduk.

Kabupaten Sarolangun kembali mencatat tingkat keaktifan tertinggi, yakni 83,31 persen, disusul Kota Jambi sebesar 82,81 persen. Adapun Kabupaten Tebo mencatat tingkat keaktifan terendah, yaitu 57,35 persen.

Menurut Jenal, perluasan cakupan dan peningkatan keaktifan peserta masih perlu menjadi perhatian, terutama di Kabupaten Tebo yang memiliki cakupan 83,42 persen, Kabupaten Kerinci 89,82 persen, dan Kabupaten Merangin 90,57 persen.

“Peningkatan cakupan dan keaktifan peserta JKN diharapkan dapat memperluas perlindungan kesehatan masyarakat serta mendukung akses pelayanan kesehatan bagi penduduk di seluruh wilayah Provinsi Jambi,” katanya.

Melalui sosialisasi dan penyampaian informasi yang akurat, BPJS Kesehatan berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai keberlanjutan program JKN sekaligus semakin menyadari pentingnya kepesertaan aktif untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. (Agus)

Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Bungo AKBP Zamri Elfino, S.I.K., serta diikuti ⁠Wakapolres Bungo Kompol Aswindo Indriadi, S.Kom.,M.H, Kepala Kejaksaan Negeri Bungo Fik Fik Zulrofik, S.H.,M.H, ⁠Ketua Pengadilan Negeri Bungo Justiar Ronal, S.H, Pasi Ops Kodim 0416/Bute Kapten Inf Sahita Gurusinga, ⁠Dansubdenpom) II/2-1 Bungo (Bute) Kapten Cpm Sabri, Perwakilan dari Jasa Raharja, Para Kabag, Kasat, Kasie Polres Bungo, Para Kapolsek Jajaran Polres Bungo, Personel Polres Bungo yang Tersprint.

Kapolres Bungo melalui Plt Kasi Humas Polres Bungo Iptu Bambang JM, menyampaikan bahwa Operasi Patuh Siginjai bertujuan mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan,” operasi ini difokuskan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayah Kabupaten Bungo.

“Operasi Patuh Siginjai 2026 berlangsung mulai tanggal 26 Oktober hingga 8 November 2026. Kami menghimbau seluruh masyarakat agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI, memastikan kelayakan kendaraannya, memiliki TNKB yang sah, serta melengkapi seluruh persyaratan berkendara,” ujar Iptu Bambang JM.

Selain itu, pihak kepolisian juga mengingatkan pengendara untuk tidak menggunakan knalpot brong, tidak melawan arus, serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

“Melalui Operasi Patuh Siginjai 2026, Polres Bungo berharap tercipta budaya berlalu lintas yang lebih disiplin, sehingga keamanan, ketertiban, dan keselamatan di jalan dapat terwujud dengan dukungan seluruh elemen masyarakat,”ucap Iptu Bambang JM.

Selain itu, Kasi Humas Polres Bungo Iptu Bambang JM mengajak seluruh masyarakat agar menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama setiap kali berkendara di jalan raya. Dan menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan. (Ilham)