Blog JTC Indonesia

Singkatan Indonesia - Inggris

noreply@blogger.com (JTC Indonesia) — Sat, 22 Jul 2017 00:10:00 -0700

AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) = Indonesian Advocates' Association
ABG (Anak Baru Gede) = Grown-Up Kids
ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) = Indonesian Armed Forces
ADRI (Angkatan Darat Republik) = Indonesia Indonesian Army
AEI (Asosiasi Emiten Indonesia) = Indonesian Public Listed Companies Association
AIMMI (Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia) = Association of Indonesian Edible Oil Industries
AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) = Association of Indonesian Political Scientists
AJI (Aliansi Jurnalis Independen) = Alliance of Independent Journalists
AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) = Indonesian Armed Forces Academy
AKMIL (Akademi Militer) = Military Academy
AKPOL (Akademi Polisi) = Police Academy
ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) = Indonesian Navy
Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) = Environmental Impact Analysis
APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) = Indonesian Budget
APEI (Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia) = Indonesian Securities Companies
APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) = Association of Indonesian Forest Concessionaires
Apindo (Asosiasi Pengusaha indonesia) = Indonesian Employers Association
APJATI (Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) = Association of Indonesian Labor Export Companies
APKI (Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia) = Indonesian Pulp and Paper Association
Apkindo (Asosiasi Panel Kayu Indonesia) = Association of Indonesian Wood Panel Producers
ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) = Indonesian Recording Industry Association
Askes (Asuransi Kesehatan) = Health Insurance
Aspadin (Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia) = Association of Indonesian Producers of Packaged Drinking Water
AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia) = Indonesian Air Force

Simbol Matematika dalam Bahasa Inggris

noreply@blogger.com (JTC Indonesia) — Wed, 21 May 2014 00:00:00 -0700

This post lists mathematical symbols in English

Simbol	Dengan kata	Contoh
+	plus	x + 1 [x plus one]
-	minus	x - 1 [x minus one]
±	plus or minus	x ± 1 [x plus or minus one]

advokat

noreply@blogger.com (JTC Indonesia) — Mon, 19 May 2014 07:08:00 -0700

advokat

Istilah ini biasanya dipakai untuk mengacu kepada advokat di Indonesia yang terfokus pada litigasi dan mewakili klien di pengadilan. Akan tetapi, pasal 1(1) Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat mendefinisikan ‘advokat’ secara luas, sebagai orang yang memberi jasa hukum dan mewakili klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Istilah ini juga meliputi konsultan hukum, pengacara dan penasihat hukum.

lawyer (usually litigation)

This term has traditionally been used to refer to lawyers in Indonesia who focus on litigation and representing clients in court. However, Article 1(1) of Indonesia’s Advocate Law (No 18 of 2003) defines advocate generally, as a person who provides legal services and represents clients in and out of court. The term also encompasses legal consultant, lawyer and legal advisor.

abrogasi = abrogate

noreply@blogger.com (JTC Indonesia) — Mon, 19 May 2014 07:00:00 -0700

Indonesian		English
Istilah	Penjelasan	Term	Description
abrogasi	Membatalkan atau mencabut. Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan dapat membatalkan hak, tugas dan kewajiban.	abrogate	To annul or repeal. For example, laws may abrogate, duties and obligations.

Perbedaan antara SUFFICIENT dan ADEQUATE

noreply@blogger.com (JTC Indonesia) — Sun, 18 May 2014 23:52:00 -0700

ADEQUATE
Adequate adalah kata sifat [adjective] yang menjelaskan kondisi di mana sesuatu memenuhi kebutuhan minimum. Jadi, kalau Anda mengatakan gula di dapur cukup [adequate] untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama seminggu ke depan, artinya Anda harus siap-siap membeli gula untuk minggu depannya lagi. Gampangnya, adequate mengandung arti bahwa suatu jumlah hanya cukup/memadai untuk tujuan tertentu. Contoh kalimat:

Electricity department does not have adequate supply of linesmen to look after the requirements of this area.
The number of doctors in Indonesia is not adequate enough to provide quality services efficiently to the entire population.
This small car is adequate to take you around inside the city.
He has adequate computer skills for the job that has been advertised.
The salary that was offered to him was adequate but not attractive.

SUFFICIENT
Sufficient adalah kata yang menjelaskan kondisi di mana sesuatu lebih dari yang dibutuhkan. Jika sesuatu atau seseorang dianggap cukup [sufficient] untuk suatu tujuan, Anda bisa santai dan bernapas lega. Sufficient adalah kata sifat [adjective] yang sangat dekat artinya dengan adequate, bedanya dengan sufficient Anda tidak perlu khawatir. Kalau menemukan rumah yang sufficient untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Anda ingin membelinya dan pindah ke situ. Anda menganggap rumah itu sepenuhnya memenuhi kebutuhan Anda. Artinya sufficient lebih dari adequate. Contoh kalimat:

The police have sufficient evidence to prove that the woman is behind the death of her husband.
There was sufficient food for all the students at the camp.

KESIMPULAN

Adequate dan sufficient memiliki arti yang mirip, dan keduanya menjelaskan situasi di mana jumlah memenuhi kebutuhan, namun sufficient agak lebih dari adequate.
Adequate berarti hanya bisa memenuhi kebutuhan. Jika sesuatu adequate, artinya jumlahnya tidak berlimpah.

sumber: Difference Between Adequate and Sufficient

Istilah Pajak = Indonesian - English terms of tax

noreply@blogger.com (JTC Indonesia) — Wed, 14 May 2014 23:56:00 -0700

Singkatan	Indonesian	English
	Aktiva Pajak Tangguhan	Deferred Tax Asset
	Angsuran Pajak	Tax Installment
Badora	Badan dan Orang Asing	Foreign Corporate & Individual
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Capital Investment Coordinating Board
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Development and Finance Supervisory Agency
BAPEPAM	Badan Pengawasan Pasar Modal	Capital Market Supervisory Agency
BPSP	Badan Penyelesaian Sengketa Pajak	Tax Dispute Settlement Agency (Now: Tax Court)
BAPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	National Development Planning Board
BUPLN	Badan Urusan Piutang dan Lelang Nasional	State Agency for Receivable and Auctions
	Bagian Tahun Pajak	Fraction of Tax Year
	Bank Persepsi	Designated Bank
BKP	Barang Kena Pajak	Taxable Good
BBN	Bea Balik Nama	Title Transfer Tax
BM	Bea Meterai	Stamp Duty
BPHTB	Bea Pengalihan Hak Atas Tanah & Bangunan	Duty on Land and Building Right Acquisition
	Beban Pajak Tangguhan	Deferred Tax Expense
BUT	Bentuk Usaha Tetap	Permanent Establishment (PE)
BAP	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pajak	Minutes of Tax Audit Result
BKP	Bersertifikat Konsultan Pajak	Certified Tax Consultant
	Biaya Jabatan	Occupational / Functional Expenses
	Buku Petunjuk Pengisian	Booklet, Manual Book
	Dasar Pengenaan Pajak	Tax (imposition) Base, Tax Basis
DJBC	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Directorate General of Customs and Excise
DJLK	Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.	Directorate General of Finance Institutions
DJP	Direktorat Jenderal Pajak	Directorate General of Taxation (DGT)
	Direktur Peraturan Pajak	Director of Tax Regulations
FP	Faktur Pajak	Tax Invoice
	Faktur Pajak Pengganti	Revised Tax Invoice
	Fiskal Luar Negeri	Exit Tax/Fiscal
	Harga Pasar	Market Price
	Harga Wajar	Fair Price
	Harta Berwujud	Tangible Asset
	Harta Tetap	Fixed Asset
	Harta Tidak Berwujud	Intangible Asset
	Hutang Pajak	Tax Liability, Tax Payable
IKPI	Ikatan Konsultan Pajak Indonesia	Indonesian Tax Consultants Association
	Iuran Jamsostek	Jamsostek Contribution
JHT	Jaminan Hari Tua (Jamsostek)	Retirement Security, Old Age Security
JKK	Jaminan Kecelakaan Kerja (Jamsostek)	Work Accident Security
JKM	Jaminan Kematian (Jamsostek)	Death Security
Jamsostek	Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Worker's Social Security Program
JKP	Jasa Kena Pajak	Taxable Service
KPP	Kantor Pelayanan Pajak	Tax Service Office, commonly as: Tax Office
Karikpa	Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak	Tax Audit and Investigation Office
KPKN	Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara	State Treasury
KPMB	Kantor Perusahaan Masuk Bursa	Office for Publicly Listed Companies
Kanwil	Kantor Wilayah	Regional Office
KB	Kawasan Berikat	Bonded Zone
KAPET	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu	Integrated Economic Development Areas (KAPETs)
Kasi	Kepala Seksi	Section Head, Head of Section
Kasubdit	Kepala Sub-direktorat	Sub Directorate Head, Head of Sub Directorate
Kasubsi	Kepala Sub-seksi	Sub Section Head
KEPMEN	Keputusan Menteri	Ministerial Decision
	Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan	General Provisions and Tax Procedures
	Ketua Majelis (Pengadilan Pajak)	Tax Court Presiding Judge
	Keuntungan / Kerugian Selisih Kurs	Foreign Exchange Gain / Loss
	Kewajiban Pajak Tangguhan	Deferred Tax Liability
	Kompensasi Kerugian Pajak	Tax Loss Compensation
	Kompensasi Kerugian Pajak Tahun Sebelumnya	Carry Forward Tax Loss Compensation
KBH	Kontrak Bagi Hasil	Production Sharing Contract (PSC)
KKr	Kontrak Karya	Contract of work (CoW)
KP	Kredit Pajak	Tax Credit
	Kuasa Pertambangan	Delegated Mining Rights
	Laba / Rugi Fiskal	Fiscal Profit / Loss
	Laba / Rugi Komersil	Commercial Profit / Loss
	Laba Usaha	Profit, Business Profit
MPP	Majelis Pertimbangan Pajak	Tax Supreme Court (defunct)
NJKP	Nilai Jual Kena Pajak (PBB)	Taxable Sales Value (L&B tax)
NJOP	Nilai Jual Obyek Pajak (PBB)	Land & building Tax Imposition Base, Tax Object Sales Value
	Nilai Perolehan	Acquisition Cost
NPPKP	Nomor Penegasan Pengusaha Kena Pajak	Taxable Entrepreneur Confirmation Number
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak	Taxpayer Identification Number
	Norma Penghitungan Penghasilan Neto	Net Income Calculation Norm
NPP	Nota Perhitungan Pajak	Tax Calculation Note, Tax Computation Memo
PBB	Pajak Bumi & Bangunan	Land & building tax (L&B Tax)
	Pajak Dibayar Dimuka	Prepaid Tax, Tax Prepayment
	Pajak Pembangunan (Pajak Daerah)	Development Tax (for district/regency level)
PPh	Pajak Penghasilan	Income tax
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah	Sales Tax on Luxurious Goods
PP	Pengadilan Pajak	Tax Court
PPN	Pajak Pertambahan Nilai	Value Added Tax (VAT)
	Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan	VAT Exempted
	Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dikenakan	Non VAT Object
	Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut	Non Collected VAT
	Pajak Tangguhan	Deferred Tax
PTLL	Pajak Tidak Langsung Lainnya	Other Indirect Taxes
	Pajak Yang Masih Kurang Dibayar	Tax Underpayment
Perusahaan	Pedagang Eceran	Retail Merchant, Retail Trader
	Pekerjaan Bebas	Independent Personal Services
	Pemateraian Kemudian	Postdated Duty Stamp
	Pembebasan Hutang	Discharge of Indebtness
PEB	Pemberitahuan Ekspor Barang	Notification of Exported Goods
PHP	Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (Pajak)	Notification of Tax Audit Findings
PIB	Pemberitahuan Impor Barang	Notification of Imported Goods
PLK	Pemeriksaan Lengkap Kantor	Comprehensive Office Tax Audit
PLL	Pemeriksaan Lengkap Lapangan	Comprehensive Field Tax Audit
PSK	Pemeriksaan Sederhana Kantor	Simple Office Tax Audit
PSL	Pemeriksaan Sederhana Lapangan	Simple Field Tax Audit
PMA	Penanaman Modal Asing	Foreign Capital Investment
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri	Domestic Capital Investment
PTKP	Penanggung Pajak	Tax Bearer
	Pengalihan Harta	Transfer of Property, Transfer of Asset
	Pengembalian Pajak	Tax Refund
	Penghapusan NPWP / Pencabutan NPKP	Tax ID / VAT Entrepreneur Revocation
	Penghasilan Dalam Bentuk Natura	Benefit in Kind (BIKs)
	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Non-Taxable Income
PKP	Pengusaha Kena Pajak (PPN)	Taxable Entrepreneur
PKP PE	Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran	Retail Trade Taxable Enterprise
PKP Rekanan	Pengusaha Kena Pajak Rekanan	VAT Enterprise Counterpart
	Penilaian Kembali	Revaluation
PER DJP	Peraturan Direktur Jenderal Pajak	DGT Regulation
PMK	Peraturan Menteri Keuangan	Ministry of Finance (MoF) Decree
PP	Peraturan Pemerintah	Government Regulation
	Perbedaan Tetap (Penyusutan/Amortisasi)	Permanent Difference
	Perbedaan Waktu (Penyusutan/Amortisasi)	Timing Difference
PPPB (P3B)	Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda	Double Tax Avoidance Agreement
	Permohonan Penegasan Masalah Perpajakan (kepada DJP)	Tax Ruling
	Permohonan Peninjauan Kembali	Reconsideration / Judicial Review Request
	Permohonan Penundaan Pajak	Tax Deferment Request
	Perselisihan Perpajakan	Tax Dispute
	Perseroan Terbatas (PT)	Limited Liability Company
	Pidana Pajak	Tax Crime
	PPN Jasa Luar Negeri Dibayar Sendiri	Self Assessed VAT on Offshore Services
	PPN Keluaran, Pajak Keluaran	Output VAT
	PPN Masukan, Pajak Masukan	Input VAT
	Pemungut PPN	VAT Collector
	Putusan Banding	Appeal Verdict
	Sanksi Administrasi	Administration Charge
	Sanksi Bunga	Interest Charge
	Sanksi Denda	Penalty Charge
	Secara Jabatan	In officio
	Seksi Penerimaan dan Keberatan	Receiving and Objection Section
	Surat Banding Pemohon	Appeal Request Letter
	Surat Bantahan Pemohon (dalam proses Banding)	Appellant's response
SE DJP	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	DGT Circular Letter
	Surat Himbauan	Advise Letter
	Surat Ijin Praktek Konsultan Pajak	DGT Tax Practical License
	Surat Keputusan Banding	Appeal Decision Letter
	Surat Keputusan Keberatan	Objection Decision Letter
	Surat Keputusan Pembetulan	Notice of Tax Correction
SKB	Surat Keterangan Bebas (Pajak)	Exemption Certificate
	Surat Keterangan Domisili	Certificate of Domicile (CoD), Certificate of Residence (CoR)
SKF	Surat Keterangan Fiskal	Tax Clearance Certificate / Letter
SKFLN	Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri	Fiscal Exit (departure) Tax Payment Slip
SKT	Surat Keterangan Terdaftar	Tax Registered Certificate
SKP	Surat Ketetapan Pajak	Tax Assessment Letter, Notice of Tax Assessment
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	Tax Underpayment Assessment Letter
SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan	Additional Tax Underpayment Assessment Letter
SKPLB	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar	Tax Overpayment Assessment Letter
SKPN	Surat Ketetapan Pajak Nihil	Nil Tax Assessment Letter
	Surat Kuasa	Power of Attorney
	Surat Paksa	Distress Warrant
	Surat Panggilan	Invitation Letter, Summon Letter
	Surat Panggilan Sidang	Hearing Summon Letter, Hearing Invitation Letter
SPT	Surat Pemberitahuan (Pajak)	Tax Return
SPT Masa	Surat Pemberitahuan (Pajak) Masa	Periodic Tax Return
SPT Tahunan	Surat Pemberitahuan (Pajak) Tahunan	Annual Tax Return
SPHP	Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan	Notification of Tax Audit Findings
SPOP	Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (PBB)	Tax Object Notification Letter (L&B tax)
SPPT	Surat pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB)	Notification of Tax Due (L&B tax)
SPMKP	Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak	Tax Overpayment Refund Order / Instruction
SPPP (SP3)	Surat Perintah Pemeriksaan Pajak	Tax Audit Instruction Letter
SPPSS	Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus	Immediate and Total Tax Collection Instruction Letter
	Surat Pernyataan Persetujuan	Declaration / Notification of Acceptance
SSBC	Surat Pernyataan Persetujuan atas Hasil Pemeriksaan Pajak	Declaration / Notification of Acceptance of Tax Audit Result
	Surat Setoran Bea dan Cukai	Excise Payment Slip
SSBPHTB	Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Land and building Duty Payment Slip
SSP	Surat Setoran Pajak	Tax Payment Slip
	Surat Sita	Confiscation Letter
STP	Surat Tagihan Pajak	Tax Collection Letter, Tax Collection Note
	Surat Teguran	Warning Letter
	Surat Uraian Banding	Appeal Response or Appeal Summation
	Tahun Pajak	Taxable Year
	Tarif Pajak Berjenjang	Progressive Tax Rate
	Tidak Dapat Dibebankan Secara Fiskal Sebagai Biaya	Non-Deductible Expenses
	Tunjangan Jabatan	Occupational / Functional Allowance
	Tunjangan Pajak	Tax Allowance
	Uang Pesangon	Severance Payment
WP	Wajib Pajak	Taxpayer
WPDN	Wajib Pajak Dalam Negeri	Resident Taxpayer
WPLN	Wajib Pajak Luar Negeri	Non-resident Taxpayer
WPOP	Wajib Pajak Orang Pribadi	Individual Taxpayer

anggaran dasar = articles of association/articles of incorporation

noreply@blogger.com (JTC Indonesia) — Sat, 7 Sep 2013 02:28:00 -0700

Terjemahan anggaran dasar = articles of association
— jtc-indonesia.com (@jasapenerjemah) March 24, 2012

akta pendirian = deed of incorporation/deed of establishment

noreply@blogger.com (JTC Indonesia) — Sat, 7 Sep 2013 02:16:00 -0700

Terjemahan akta pendirian = deed of incorporation/deed of establishment
— jtc-indonesia.com (@jasapenerjemah) March 24, 2012

Surat pemberitahuan (SPT): tax return

noreply@blogger.com (JTC Indonesia) — Fri, 9 Aug 2013 18:39:00 -0700

Surat pemberitahuan (SPT): tax return
— jtc-indonesia.com (@jasapenerjemah) July 24, 2013

Teori Hukum Murni Hans Kelsen (5) Hirarki Norma dan Proses Pembentukan Hukum

noreply@blogger.com (JTC Indonesia) — Wed, 24 Apr 2013 08:00:00 -0700

Read Pure Theory of Law in English

Hirarki Norma dan Proses Pembentukan Hukum

Deskripsi Kelsen mengenai proses hukum sebagai sebuah hirarki norma-norma, keberlakuan setiap norma (terlepas dari norma dasar) bersandar pada norma yang lebih tinggi, dan setiap level dalam hirarki yang mewakili pergerakan dari keumuman utuh menjadi individualisasi yang semakin meningkat, kadang kala disalahpahami bahwa interpretasi dan aplikasi aturan umum adalah sebuah karakter mekanik semata. Hal ini sangatlah jauh dari pandangan Kelsen. Sebaliknya, Kelsen menunjukkan bahwa, meskipun hukum memiliki keunikannya sendiri dalam mengatur hasil ciptaannya, norma yang lebih tinggi dapat menentukan ciptaan dan konten normal in hanya pada level tertentu. Sejauh terdapat diskresi atau pun pilihan terhadap aturan yang diaplikasikan, fungsi norma dalam menciptakan berkaitan dengan karakter politis. Hal ini tampak jelas dalam cara Mahkamah Agung Amerika Serikat menginterpretasikan Undang-Undang, namun ini sama saja dengan aplikasi hukum oleh pihak yang berwenang. Dan fungsinya tidak berhenti hanya pada tataran absah saja sebab hal ini masih berada dalam kerangka norma-norma.

Kelsen tidak meniadakan nilai sosiologi hukum. Sosiologi hukum berdiri berdampingan dengan yurisprudensi normatif dan tak dapat saling menggantikan. Yurisprudensi normatif berkaitan dengan keabsahan dan sosiologi hukum berkaitan dengan keampuhan, namun keduanya saling terhubung, sebab sosiologi hukum mengandaikan konsep normatif hukum. Namun Kelsen menarik garis perbedaan antara peran ilmuwan hukum dengan pihak berwenang yang menciptakan hukum, misalnya hakim. Ilmuwan hukum hanya dapat mendeskripsikan namun tidak menegakkan, dan, oleh sebab itu, mereka tidak dapat melaksanakan hal-hal yang dapat dilakukan oleh pihak yang kedua. Ilmuwan hukum harus menerima segala keputusan sebagai sesuatu yang sah sebab hal tersebut berada di luar kuasanya untuk menyatakan apakah hal tersebut berada dalam kerangka norma umum yang sedang dipertanyakan. Dan meskipun mereka dapat memberikan kemungkinan interpretasi mereka harus menyerahkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang dalam menciptakan hukum untuk mengambil keputusan, sebab mencoba mempengaruhi wewenang ini berarti melaksanakan fungsi politis dan bukannya fungsi hukum. Kelihatannya dalam hal ini tindak penolakan ikut terlibat dalam porsi ilmu hukum yang tampaknya sulit merelakan, dan nampaknya menyebabkan para penasihat hukum berdebat mengenai sebuah kasus sebagai potisi, daripada sebagai pengacara.

Teori Hukum Murni Hans Kelsen (4) Norma dan Norma Dasar

noreply@blogger.com (JTC Indonesia) — Wed, 24 Apr 2013 07:53:00 -0700

Read Pure Theory of Law in English

Norma dan Norma Dasar

Norma adalah peraturan yang ditetapkan untuk mengatur bagaimana seseorang berperilaku dan oleh karenanya hukum positif adalah tata tertib normatif yang mengatur tindakan manusia dalam cara tertentu. Sebuah norma adalah sebuah proposisi “harus”: norma tidak mengekspresikan apa yang, atau apa yang harus, namun apa yang harus akan terjadi, dalam keadaan-keadaan tertentu; keberadaannya hanya dapat diartikan dari keberlakuannya, dan hal ini mengacu pada hubungannya dengan sistem dari norma-norma yang menjadi bagian-bagiannya. Norma tidak dapat dibuktikan keberadaannya secara faktual, namun norma semata-mata diturunkan dari norma lainnya, dan oleh sebab itu, menjadi absah.

Namun jika sebuah norma hanya dapat diturunkan dari norma lain, apakah ini berarti bahwa seseorang dapat meneruskan penurunan ini ad infinitum? Secara teoritis, ya, namun, dalam praktiknya, sebab norma berkaitan erat dengan tindakan manusia, maka haruslah ada sebuah norma mutlak yang didalilkan sebagai dasar pijakan bagi norma-norma lainnya. Inilah yang menjadi norma dasar. Sejauh yang dianut oleh sistem hukum norma dasar ini mesti bersifat sebagai hukum agung, sebab ex hypothesi norma dasar ini tidak diturunkan dari norma hukum yang lain. Namun Kelsen tidak semudah itu menuding bahwa pilihan norma dasar ini bukanlah sesuatu yang arbitrer. Justru sebaliknya, norma dasar ini harus dipilih oleh para ilmuwan hukum berdasar prinsip keampuhan, yaitu bahwa aturan hukum secara keseluruhan mesti berpijak pada asumsi bahwa pada kebanyakan kekuatan keampuhannya, orang-orang akan bertindak sesuai dengan norma tersebut. Norma dasar bersifat non-positif dan oleh karenanya bukanlah urusan ilmu hukum, namun norma dasar memang sesungguhnyalah ada untuk memberi kesatuan terhadap sistem hukum dan dalam menarik garis batas untuk norma-norma yang menjadi subjek ilmu hukum. Pilihan akan norma dasar juga memiliki implikasi penting dalam menentukan relasi hukum nasional Negara hingga hukum internasional. Jika norma dasar sesuai dengan undang-undang setiap Negara, maka tidak akan ada tumpukan pluralistik dalam sistem hukum mandiri. Sementara jika norma tersebut dipilih sebagai dasar hukum internasional, maka akan tercipta sebuah tata dunia monistik, yang akan menjadi dasar pijakan hukum nasional setiap Negara. Kelsen, meski demikian, tidak menjabarkan secara jelas mengenai sejauh apa pilihan norma tersebut ditentukan terlebih dahulu oleh prinsip kefektifan, meskipun fakta bahwa setiap Negara tunduk untuk menganggap diri mereka sendiri terikat oleh hukum internasional (tunduk terhadap konstruksi mereka sendiri mengenai apa yang seharusnya menjadi aturan), mungkin saja terdengar seperti mendengungkan sistem monistik, tanpa diragukan lagi sangat didukung oleh Kelsen sendiri, dalam prinsip-prinsip ini.

Kelsen, sebagai positivis filsosofis sejati, menolak segala entitas metafisik, seperti Negara atau hak atau kewajiban. Oleh sebab itu, imputasi sebuah tindakan terhadap Negara adalah sesuatu yang figuratif, yang, dalam konteks hukumnya semata-mata mengacu pada norma-norma tata hukum. Namun istilah “tatanan hukum” bermakna lebih luas daripada Negara, sebab Negara hanyalah sebuah tata tertib yang dipusatkan dan diberi nama Negara, dan situasi ini menafikan, misalnya, masyarakat primitif dan tata hukum internasional yang berlaku. Sekali lagi hak dan kewajiban bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri, namun semata-mata ekspresi norma-norma hukum yang terkait dengan tindakan konkrit seorang individu.

Teori Hukum Murni Hans Kelsen (3) Ilmu Hukum Murni

noreply@blogger.com (JTC Indonesia) — Thu, 18 Apr 2013 10:00:00 -0700

Read Pure Theory of Law in English

Ilmu Hukum Murni

Tujuan Kelsen adalah ilmu hukum yang murni: bukannya teori hukum murni. Dia membayangkan bahwa tidak ada khayalan yang dapat disebut “norma murni”. Kelsen bukannya tidak tertarik terhadap keadilan atau sosiologi atau psikologi. Teori murni menjadi bentuk dasar di mana makna dapat diketahui secara ilmiah sebagai norma hukum-yang akan memiliki kontennya, meskipun konten tertentu tersebut bersyarat secara empiris, dan yang, begitu diputuskan konten tertentunya, dapat dievaluasi secara moral. Oleh sebab tersebut, “Bukannya coba mengecualikan pengalaman, konten dan keadilan sebagai sebuah pertimbangan, tapi teori murni ini bertujuan untuk menarik perhatian terhadap ketiga hal tersebut menjadi lebih dimungkinkan.” Oleh sebab itu, tujuan kognisi teori-norma-dilihat tanpa mengacu pada kontennya atau pada pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa hal tersebut dipatuhi (atau tidak dipatuhi). Oleh sebab itulah Kelsen bertujuan untuk mengklarifikasi hal-hal ini bagi mereka yang tertarik sekali terhadap pertanyaan-pertanyaan ini.

Teori Hukum Murni Hans Kelsen (2) Normativisme

noreply@blogger.com (JTC Indonesia) — Thu, 18 Apr 2013 09:11:00 -0700

Pure Theory of Law in English

NORMATIVISME

Kelsen seringkali digambarkan, seperti yang telah diterangkan di edisi awal buku ini, sebagai seorang positivis. Dan jika, seperti yang dikemukakan oleh Shiner, positivisme dan, yang disebutnya, anti-positivisme bersifat lengkap terhadap kemungkinan-kemungkinan spekulasi mengenai kodrat hukum, maka Kelsen harus dikategorikan sebagai seorang positivis. Namun normativisme Kelsen secara konseptual berbeda dari tradisi empiris mengenai positivisme hukum, yang dijunjung tinggi dalam periode pasca perang oleh Hart. Kelsen menolak positivisme hukum sebab hal tersebut mencampuradukkan hukum dengan moral. Oleh karenanya Kelsen menjabarkan baik himbauan terhadap moralitas maupun terhadap fakta. Bagi Kelsen hukum terdiri dari norma-norma: sebuah norma tidak dapat ditarik dari fakta-fakta, namun hanya dapat ditarik dari norma yang lain. Hubungan antara norma-norma adalah sebuah “tuduhan,” dan bukanlah “kausalitas.” Ilmu alam berkaitan erat dengan penjelasan asal muasal dunia fisik, sementara ilmu normatif, seperti hukum atau pun etika, berkaitan erat dengan sebuah tindakan yang wajib dilakukan, berdasarkan ketentuan norma-norma. “Dalam kondisi tertentu, sebuah konsekuensi mesti terjadi. Ini adalah bentuk ketentuan dari prinsip imputasi.” Oleh sebab tersebut, hukum alam yang dulu pun ditolak, sama seperti Hume, dengan prinsip dasar bahwa menciptakan karakter objektif mengenai apa yang harus menjadi normatif adalah sebuah tindakan yang tidak logis dan tidak diperbolehkan.

Raz telah menunjukkan bahwa normativisme Kelsen dapat didukung tanpa harus mengacu pada neo-Kantianisme dalam kaitannya dengan gagasan seperti imputasi normatif. Menurut Raz, Kelsen telah mendahului “interpretasi kognitivis terhadap semua wacana normatif.” Bagi Kelsen, proposisi normatif (baik hukum atau pun moral atau lainnya) memperlihatkan “sebuah kepercayaan terhadap keberadaan norma yang absah, dan sebuah norma dapat membentuk sebuah nilai. Terdapat sebuah permasalahan dalam hal ini: jika masuknya hal-hal yang normatif dalam proposisi dijelaskan dengan fakta bahwa hal tersebut menyatakan keberadaan norma yang mengikat dengan kuasa nilai, maka proposisi hukum akan nampak seperti sebuah pernyataan moral, dan, mengutip Raz, “the law dan its existence dan content … seem to be essentially moral facts.” (“hukum dan keberadaannya dan isinya … nampaknya pada intinya adalah sebuah fakta-fakta moral.”) Bagaimana hal ini dapat disesuaikan dengan tesis “kemurnian” Kelsen? Terdapat sebuah dilema di sini: jika proposisi hukum Kelsen memiliki hal-hal normatif maka proposisi hukum tersebut menyatakan fakta-fakta moral, dan hal ini menodai “kemurnian” tesisnya. Namun, jika tidak menyatakan fakta-fakta moral, maka tidak ada hal-hal normatif yang dimasukkan. Seperti yang dikedepankan oleh Paulson: “Ide bahwa proposisi hukum mungkin mengalami kekurangan hal-hal normatif adalah sesuatu yang penuh dengan konsekuensi nun jauh di depan mata, salah satunya adalah fakta bahwa ilmu hukum akan kehilangan dasarnya dalam mengklaim status khusus sebagai ilmu normatif.” Dan teori Kelsen akan “runtuh” dalam sebuah teori yang mendekati empiris-positivis.

Raz, seperti yang akan terlihat dalam kutipan darinya dalam bab ini, menawarkan sebuah rekonstruksi dan sebuah celah melarikan diri bagi Kelsen. Dia mendorong kita untuk membayangkan sebuah sosok “yang kepercayaan moralnya identik dengan hukum.” Para ilmuwan hukum mempelajari hukum sebagai sebuah sistem normatif namun hal ini tidak mengikat mereka terhadap normativitas tersebut. Proposisi hukum yang dirumuskan oleh para ilmuwan hukum bersifat konsidional: “Jika para ahli hukum benar, maka seseorang harus melakukan hal tersebut dan seterusnya.” Atau, mengubah hal ini ke dalam bahasa yang akan digunakan oleh Kelsen: “Jika norma dasarnya absah, maka seseorang harus melakukan hal tersebut dan seterusnya.” Raz mengklaim cara ini untuk merekonstruksi ilmu hukum yang memiliki kemurnian dan menjelaskan hukum sebagai sistem normatif.

Teori Hukum Murni Hans Kelsen (1) Pengantar

noreply@blogger.com (JTC Indonesia) — Thu, 18 Apr 2013 08:24:00 -0700

English version see here

Teori Hukum Murni

Hingga saat ini belum ada seorangpun penulis hukum yang melakukan analisa mengenai proses hukum sejelas Hans Kelsen (1881-1973). Dan tentu saja, tidak dapat dipungkiri bahwa dia telah memberikan jerih payahnya seperti penulis-penulis lainnya melalui analisa pembelaannya yang jelas dan kuat, untuk menstimulasi alam pikiran dan memprovokasi penggalian lebih jauh terhadap makna, struktur dan keabsahan hukum. Dan sejumlah kontroversi yang muncul dari tulisan-tulisannya tersebut disebabkan oleh kesalahpengertian yang mencuat sebagai akibat dari, terhadap semua kejernihan umum dari pikirannya, penggunaan bahasa yang, bagi kaum Anglo-Saxon setidaknya, terbukti dapat menyesatkan. Meskipun Kelsen adalah sebuah antitesis dari mereka yang, entah benar entah salah, dianggap oleh para penasihat hukum Inggris sebagai ahli filsuf hukum kontinental tipikal yang berurusan dengan abstraksi kata-kata tanpa ada kaitannya dengan kenyataan, namun mesti diakui bahwa, khususnya dalam tulisannya pada masa-masa awal, sejumlah ketertarikan tertentu terhadap terminologi Kantian dapat berujung pada sebuah kebingungan yang pada akhirnya telah dijelaskan, untuk beberapa hal, dalam tulisan-tulisannya di kemudian hari.

Tak diragukan lagi Kelsen telah menunjukkan kecenderungan terhadap pendekatan Kantian dalam teori ilmu pengetahuan, yang menurut pendekatan tersebut dunia yang objektif ini ditransmutasikan oleh sejumlah kategori formal yang diterapkan pada pendekatan tersebut oleh alam pikiran para pengamat luar. Hal ini berdasar pada pencariannya terhadap elemen-elemen formal, sebagai konsep alam pikiran manusia yang memungkinkan kita untuk memahami struktur inheren sistem hukum, dan juga pada penerimaannya terhadap monisme, sebuah “dunia hukum” yang tunggal. Kelsen juga mengikuti Kant dalam membedakan dua kategori mengenai keberadaan dan hubungan normatif (“bisa” dan “wajib”).

Terjemahan Statuta FIFA (Inggris-Indonesia)

noreply@blogger.com (JTC Indonesia) — Mon, 20 Jun 2011 17:04:00 -0700

Statuta FIFA
Ketentuan yang Mengatur Penerapan Statuta
Tata Tertib Kongres
Edisi Agustus 2009

KETENTUAN UMUM

Definisi
I. Ketentuan Umum
II. Keanggotaan
III. Presiden kehormatan, wakil presiden kehormatan dan anggota kehormatan
IV. Konfederasi
V. Organisasi
A. Kongres
B. Komite Eksekutif
C. Presiden
D. Komite Darurat
E. Panitia kerja
VI. Tindakan disipliner
VII. Badan peradilan
VIII. Arbitrase
IX. Kepatuhan terhadap keputusan FIFA
X. Sekretariat jenderal
XI. Keuangan
XII. Hak-hak dalam kompetisi dan event
XIII. Kompetisi
A. Kompetisi final FIFA
B. Pertandingan dan kompetisi internasional
XIV. Ketentuan penutup

KETENTUAN YANG MENGATUR PENERAPAN STATUTA

I. Permohonan menjadi anggota FIFA
II. Definisi, pemberitahuan dan pendaftaran pertandingan
III. Pertandingan antarklub dan antarliga
IV. Turnamen
V. Pengaturan keuangan
VI. Agen pertandingan dan pemain
VII. Kelayakan untuk bermain bagi tim perwakilan
VIII. Integritas kejujuran
IX. Aturan Pertandingan
X. Wasit dan asisten wasit
XI. Ketentuan penutup

TATAT TERTIB KONGRES FIFA