Jurnal-Akuntansi

Cara Menghitung Pajak Pph 24

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Sun, 20 Sep 2015 03:25:00 -0700

Dalam mempelajari perhitungan pajak kita harus tahu caranya terlebih dahulu. Bagaimana cara menghitung pajak pph 2 dan apa saja batasan-batasan dalam pajak pph 24 tersebut? Pada dasarnya wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Untuk meringankan dari beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh diluar negeri, ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri.

Ketentuan dari pasal 24 UU PPh ialah mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yagn dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di indonesia. Indonesia menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country limitation.

Penggabungan Penghasilan di dalam Cara Menghitung Pajak Pph 24

Proses penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut:

Penggabungan penghasilan dari usaha yang dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut (accrual basis).
Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (cash basis).
Penggabungan penghasilan yang berupa dividen (pasal 18 ayat 2 UU PPh) dilakuka n dalam tahun pajak pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan.

Contoh dari cara menghitung pajak PPh 24

Contoh 1:
PT agung memperoleh penghasilan netto dalam tahun 2014 sebagai berikut:

Penghasilan dari luar negeri Rp 5.000.000.000,00, dengan tarif pajak sebesar 40%.
Penghasilan usaha di indonesia Rp 3.000.000.000,00.

Maka jumlah dari penghasilan neeto adalah:
Rp 5.000.000.000,00 + Rp 3.000.000.000,00 = Rp 8.000.000.000,00
Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur/perhitungan berikut:

Pph terutang atau dibayar diluar negeri adalah:

40% x Rp 5.000.000.000 = Rp 2.000.000.000,00

(Rp 5.000.000.000,00 : Rp 8.000.000.000,00) x Rp 2.240.000.000,00 = Rp 1.400.000.000,00
Pph terutang (menurut tarif pasal 17) = Rp 8.000.000.000,00 x 28% = Rp 2.240.000.000,00

Dengan demikian kredit pajak yang diperkenankan adalah pada poin 2 sebesar Rp 1.400.000.000,00.

Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara.
Contoh 2:
PT Sadewa memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut:

Di negara A, memperoleh penghasilan (laba) Rp 2.000.000.000,00 dengan tarif pajak sebesar 35% (Rp 700.000.000,00).
Di negara B, memperoleh penghasilan (laba) Rp 1.000.000.000,00 dengan tarif pajak sebesar 20% (Rp 200.000.000,00)
Penghasilan usaha di indonesia Rp 5.000.000.000,00.

Penghitungan kredit pajak luar negeri adaah sebagai berikut:

Penghasilan luar negeri
Laba di negara A Rp 2.000.000.000,00
Laba di negara B Rp 1.000.000.000,00

Jumlah penghasilan luar negeri Rp 3.000.000.000,00

Penghasilan dalam negeri Rp 5.000.000.000,00
Jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya adalah:

Rp 3.000.000.000,00 + Rp 5.000.000.000,00 = Rp 8.000.000.000,00

PPh terutang (menurut tarif pasal 17) = Rp 8.000.000.000,00 x 28% = Rp 2.240.000.000,00.
Batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara adalah:
Untuk negara A:

(Rp 2.000.000.000,00 : Rp 8.000.000.000,00) x Rp 2.240.000.000,00
= Rp 560.000.000,00.
Pajak terutang di negara A sebesar Rp 700.000.000,00 maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp 560.000.000,00.

Untuk negara B:

(Rp 1.000.000.000,00 : Rp 8.000.000.000,00 x Rp 2.240.000.000,00
= Rp 280.000.000,00
Pajak terutang di negara B sebesar Rp 200.000.000,00 maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp 200.000.000,00.

Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar:

Rp 560.000.000,00 + Rp 200.000.000,00 = Rp 760.000.000,00.

Cara Menghitung Pajak PPh 23

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Thu, 17 Sep 2015 16:45:00 -0700

Begitu beragam cara dalam perhitungan pajak, begitu juga dengan cara menghitung pajak PPh 23. Dalam ketentuan pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau di peroleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah di potong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pemotong PPh pasal 23

Sebelum beranjak ke cara menghitung pajak PPh 23, kita harus tahu terlebih dahulu siapa saja yang berhak memotong pajak pph pasal 23. Pemotong pph pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, diantaranya terdiri atas:

Badan pemerintah,
Subjek pajak badan dalam negeri,
Penyelenggara kegiatan,
Bentuk usaha tetap,
Perwakilan perussahaan luar negeri lainnya,
Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah dapat penunjukan dari direktur jenderal pajak untuk memotong pajak pph pasal 23 yang meliputi sebagai berikut:
Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) kecuali PPAT terseebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekeerjaan bebas.
Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.
Objek pemotongan pph pasal 23

Jenis penghasilan yang terkenal potongan pph pasal 23 adalah:

Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagimana dimaksud dalam pasal 21.
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan. Dan
Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
Tarif pemotongan pph pasal 23

Besarnya tarif pph pasal 23 yang harus dipotong adalah:

Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
Dividen;
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
Royanti; dan
Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak pajak pph pasal 21.
Sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai, atas:
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21.
Cara menghitung Pajak PPh 23

Cara menghitung Pajak PPh 23 atas dividen akan dikenakan pemotongan pph pasal 23 sebesar 15% Dari jumlah bruto. (PPh Pasal 23 = 15% x Bruto).

Contoh 1: cara menghitung pph pasal 23 atas dividen.
PT Solatif membayarkan dividen kepada CV Perwira pada bulan April 2014 sebesar Rp 200.000.000,00.
PPh pasal 23 di potong PT Solatif adalah:
15% x Rp 200.000.000,00 = Rp 30.000.000,00.

Contoh 2: cara menghitung pph pasal 23 atas bunga.
PT makmur sentosa membayar bunga atas pinjaman membayar bunga kepada PT Jaya sebesar Rp 80.000.000,00
PPh pasal 23 yang dipotong PT makmur sentosa adalah:
15% x Rp 80.000.000,00 = Rp 12.000.000,00.

Cara Menghitung Pajak PPh 22

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Thu, 17 Sep 2015 16:22:00 -0700

Begitu pentingnya untuk mempelajari bagaimana cara menghitung pajak PPh 22, dan mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam kategori dari pajak PPh 22 tersebut. Siapa saja yang sekiranya terkena oleh pajak PPh 22 dan pemungutan pajak pph 22 ini siapakah yang berhak untuk memungutnya.
Pajak PPh 22 adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

Bendahara pemerintah, termasuk bendaharan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;
Badan-badan tertentu, baik dari badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu, antara lain barang otomotif dan semen; dan
Wajib pajak badan tertentu untuk melakukan pemungutan pajak pari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh wajib pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

Pemungutan Pajak Pph 22

Sebelum kita beranjak ketahap bagaimana cara menghitung pajak pph 22, kita terlebih dahulu harus tahu siapa saja yang melakukan pemungutan pph pasal 22. Dan yang melakukan pemungutan pajak pph 22 adalah sebagai berikut:

Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas Impor barang.
Direktorat Jenderal perbendaharaan, bendahara pemerintah baik di tingkat pusat ataupun ditingkat daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
Barang usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milih daerah (BUMD) yang melakukan pembelian barang dengan menggunakan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada butir 4;
Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan pengelola aset (PPA), perum badan urusan logistik (BULOG), PT Telekomunikasi indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN;
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas.
Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh direktorat jenderal pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Objek pemungutan pajak pph 22

Di dalam cara menghitung pajak pph 22, ada beberapa yang merupakan objek pph pasal 22, yaitu sebagai berikut:

Impor barang;
Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran, Bendaharawan pemerintah baik ditingkat pusat maupun pemerintah daerah;
Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah;
Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif;
Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh pertamina dan badan usaha selain pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas;
Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul;
Penjualan barang yang tergolong sangat mewah, yang tergolong kedalam barang yang sangat mewah adalah:
Pesawat udara pribadi, dengan harga jualnya lebih dari Rp. 20.000.000.000,00
Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,00
Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 dan luas bangunannya lebih dari 500m²
Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 dan/atau luas bangunan lebih dari 400m²
Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multipurpose vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,00 dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

Cara Menghitung Pajak Pph 22

Cara menghitung pajak pph 22 atas kegiatan impor barang adalah sebagai berikut:

Yang menggunakan API (Angka Pengenal Impor), tarif pemungutannya ialah sebesar 2,5% dari nilai impor. (PPh pasal 22 = 2,5% x Nilai Impor).
Yang tidak menggunakan API (Angka pengenal Impor), tarif pemungutannya ialah sebesar 7,5% dari nilai impor. (PPh pasal 22 = 7,5% x Nilai Impor).
Yang tidak dikuasai, tarif pemungutannya ialah sebesar 7,5% dari harga jual lelang. (PPh pasal 22 = 7,5% x Harga Jual Lelang).

Catatan:
Yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk. Nilai impor dihitung sebesar cost insurance and freight (CIF) + bea masuk + pungutan pabean lainnya.

Contoh 1
PT Toshiba memiliki nomor API, melakukan impor komputer dari Amerika Serikat dengan perician sebagai berikut:
Harga komputer (Cost)                                       US$ 20.000,00
Asuransi (Insurance)                                           US$ 1.000,00
Biaya angkut (Freight)                                        US$ 4.000,00
Harga Pabean                                                      US$ 25.000,00
Pungutan:

Bea masuk 20% US$ 5.000,00
Bea masuk tambahan 10% US$ 2.500,00

Nilai Impor US$ 32.500,00

Apabila pada tanggal impor (sesuai dokumen impor: pemberitahuan impor barang) nilai kurs US$ 1,00 = Rp 10.000,00, maka:

Dasar pengenaan pph pasal 22: US$ 32.500,00 x Rp 10.000,00 = Rp 325.000.000,00
Pph pasal 22 yang harus dipungut: Rp 325.000.000,00 x 2,5% = 8.125.000,00

Jika tidak mempunyai API, maka perhitungannya adalah:
PPh pasal 22 yang harus dipungut: Rp 325.000.000,00 x 7,5% = 24.375.000,00.

Cara Menghitung Pajak Pph 21 Sesuai Ketentuan Perpajakan

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Wed, 16 Sep 2015 21:16:00 -0700

Mungkin bagi para pengusaha atau para pekerja (Karyawan) tidak asing dengan yang namanya pajak, apalgi dengan pajak pph 21 yang setiap bulan sering dijumpai karena harus dibayar setiap bulannya. Akan tetapi pertanyaannya sudah pada bisa atau belum Cara Menghitung Pajak Pph 21 Sesuai Ketentuan Perpajakan ?

Di dalam artikel ini akan coba dibahas mengenai cara menghitung pajak pph 21 sesuai ketentuan perpajakan, agar semuanya mengetahui bagaimana cara untuk menghitungnya. Dalam penghitungan pajak ini sewaktu-waktu bisa berubah, maka dari itu kita harus terus mengupdate dari peraturan perpajakan, seberapa besar penghasilan yang terkena pajak.

Seperti yang telah kita ketahui, di mulai dari bulan januari 2013, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Untuk sekarang wajib pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah Penghasilan Tiadak Kena Pajak (PTKP)-nya sebesar Rp 24.300.000,00 atau setara dengan Rp 2.025.000,00 per bulan. Dengan adanya aturan perubahan itu, tatacara dari penghitungan pph pasal 21 juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut diatur dalam peraturan direktorat jendral pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak pengahasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Dalam aturan baru tersebut, yang berkewajiban melakukan pemotongan pph pasal 21 dan/atau pph pasal 26 adalah seorang pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah yang bertugas membayarkan gaji, upah dan sejenisnya dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi atau pembayaran lain dengan kondisi tertentu dan penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Perincian penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dalam perhitungan pajak pph pasal 21

Aturan dari direktorat jendaral pajak mengenai PTKP akan selalu mengalami perubahan, tidak beda halnya seperti yang terjadi pada tahun 2013. Kali ini akan di paparkan secara rinci PTKP yang terjadi sebelum tahun 2013 sampai dengan aturan yang terjadi di tahun 2013.
Berikut ini perincian penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk tahun 2013, adalah sebagai berikut:

Rp 24.300.000,00 untuk wajib pajak sendiri (sebelumnya Rp 15.840.000,00)
Rp 2.025.000,00 untuk wajib pajak yang berstatus kawin (sebelumnya Rp 1.320.000,00)
Rp 24.300.000,00 untuk penghasilan seorang istri yang digabung (sebelumnya Rp 15.840.000,00), dan
Rp 2.025.000,00 untuk satu orang tanggungan dengan maksimal 3 orang tanggungan (sebelumnya Rp 1.320.000,00).

Perhitungan dari pajak pph pasal 21 menurut aturan yang baru tersebut, dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu:

pph pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala,
pph pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas,
pph pasal 21 bagi anggota dewan pengawas atau
dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap,
penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan
peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun.

Langkah-langkah dalam menghitung pajak perhasilan pribadi (PPh 21)

Pada prinsipnya untuk menghitung pajak penghasilan pribadi dilakukan pada akhir tahun, yaitu setelah kita mendapatkan seluruh data-data penghasilan pada tahun berjalan. Apabila kita bekerja pada suatu perusahaan, pada awal tahun kita akan mendapatkan pemotongan pajak penghasilan SPT tahunan (1721-A) dari bagian sumber daya manusia tentang penghasilan total anda pada tahun berjalan, pajak penghasilan yang telah disetor ke negara dan informasi lainnya untuk kita gunakan dalam mengisi form surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak.
Apabila kita ingin tahu bagaimana Cara Menghitung Pajak Pph 21 Sesuai Ketentuan Perpajakan setiap bulannya, berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat menbantu kita untuk mengetahui bagaimana cara menghitungnya. Langkah-langkah ini telah disesuaikan dengan undang-undang No. 36 tahun 2008 (undang-undang tentang pajak penghasilan) dengan asumsi bahwa pekerja tidak punya penghasilan lain. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Hitunglah penghasilan bruto-nya setiap bulan

Yang termasuk penghasilan bruto pada bulan berjalan adalah gaji pokok (basic sallary), tunjangan transport (bila ada), tunjangan perumahan (bila ada), premi jaminan kecelakaan kerja, ;premi jaminan kematian, premi asuransi kesehatan dan tunjangan lainnya yang sifatnya teratur. Selain itu, uang lembur, uang perjalanan dinas bonus, uang cuti, tunjangan hari raya dan tunjangan lain merupakan bagian dari penghasilan bruto kita. Semua komponen penghasilan kotor ini di jumlahkan.

Hitung total pengurang

Yang termasuk dari pengurang yaitu biaya jabatan, iuran pensiun (bila ikut), dan iuran jaminan hari tua. Biaya jabatan besarnya 5% dari gaji pokok; iuran pensiun biasanya 2% dari gaji pokok, sesuai dengan keputusan menteri keuangan. Apabila kita ikut program jamsostek, iuran jaminan hari tua biasanya sebesar 5,7% dari gaji pokok setiap bulan; 3,7% ditanggung perusahaan dan 2% ditanggung pekerja.

Hitung penghasilan bersih (Netto) sebulan

Penghasilan netto adalah penghasilan bruto (dari langkah No. 1) kurang total pengurang (dari langkah No. 2).

Hitung penghasilan bersih setahun

Untuk menghitung potongan pajak penghasilan pribadi, penghasilan bersih perbulan disetahunkan dulu, yaitu penghasilan bersih (dari langkah No. 3) dikalikan 12.

Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya PTKP tergantung dari status pekerja (wajib pajak). Ada perbedaan PTKP antara yang belum kawin, kawin dan belum punya anak (k-0), kawin dan punya anak 1 (K-1), kawin dan punya anak dua (K-2), dan kawin dan punya anak 3 (K-3).

Hitung penghasilan kena pajak

Penghasilan kena pajak adalah penghasilan bersih setahun (dari langkah No. 4) dikurang penghasilan tidak kena pajak (dari langkah No.5)

Hitung pajak penghasilan pribadi sesuai dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku

Pajak penghasilan adalah penghasilan kena pajak (dari langkah No. 6) dikalikan dengan tarif pajak penghasilan pribadi.

Hitung pajak penghasilan pribadi pada bulan berjalan

Menghitung pajak penghasilan pribadi pada bulan berjalan adalah membagi total pajak setahun (dari langkah N0. 7) dengan 12.
Dengan mengetahui pajak penghasilan pada bulan berjalan, kita dapat menghitung penghasilan bersih setelah di potong pajak, yaitu penghasilan bersih pada bulan berjalan (dari langkah No. 3) dikurang dengan pajak penghasilan pada bulan berjalan (dari langkah No. 8).
Pada kesempatan kali ini, akan coba dipaparkan tentang contoh dari cara menghitung pajak pph pasal 21 sesuai ketentuan perpajakan untuk pegawai tetap dan penerima pensiun secara berkala. Perhitungan pajak pph pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua): penghitungan pph pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan dan penghitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja).
Berikut ini akan disampaikan contoh dari cara menghitung pajak pph pasal 21 sesuai ketentuan perpajakan.
Contoh 1:
Suyanto pegawai pada perusahaan PT Setia Abadi, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 3.000.000,00. PT Setia Abadi mengikuti program jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Setia Abadi menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan suyanto membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Setia Abadi juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Setia Abadi membayar iuran pensiun untuk suyanto ke dana pensiun, yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp 100.000,00, sedangkan suyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000,00. Pada bulan juni 2014 suyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitungan dari pph pasal 21 bulan juni 2014 adalah sebagai berikut:
Jawaban:

Gaji		3.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		15.000,00
Premi Jaminan Kematian		9.000,00
Penghasilan bruto			3.024.000,00
Pengurangan
1. Biaya jabatan 5%x3.024.000,00	151.200,00
2. Iuran Pensiun	50.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua	60.000,00
			261.200,00
Penghasilan neto sebulan			2.762.800,00
Penghasilan neto setahun
=12x2.762.800,00		33.153.600,00
PTKP
- untuk WP sendiri	24.300.000,00
- tambahan WP kawin	2.025.000,00
		26.325.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun		6.828.600,00
Pembulatan		6.828.000,00
PPh terutang =5%x6.828.000,00	=341.400,00
PPh Pasal 21 bulan Juni	=341.400,00 : 12 = 28.452,00

Catatan:

biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam hal ini pegawai yang bersangkutan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka jumlah pph pasal 21 yang harus di potong pada bulan Juni adalah sebesar: 120% x Rp 28.452,00 = Rp 34.140,00

Contoh 2
Tuan Andre pegawai pada perusahaan PT Mata Nazwa, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 10.000.000,00. PT Mata Nazwa mengikuti program jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Mata Nazwa menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Tuan Andre membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Mata Nazwa juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Mata Nazwa membayar iuran pensiun untuk Tuan Andre ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp 300.000,00, sedangkan Tuan Andre membayar iuran pensiun sebesar Rp 200.000,00.
Berapakah besarnya perhitungan pajak (penghasilan) yang harus dipotong PT Mata Nazwa untuk satu bulannya?
Jawaban:

Gaji sebulan		10.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		50.000
Premi Jaminan Kematian		30.000
Jumlah Penghasilan Bruto		10.080.000
Pengurangan :
1. Biaya Jabatan	500.000
2. Iuran Pensiun	200.000
3. Iuran Jaminan Hari Tua	200.000
Jumlah Pengurangan		900.000
Penghasilan Neto Sebulan		9.180.000
Penghasilan Neto Setahun		110.160.000
PTKP
- Diri WP Sendiri	24.300.000
- Status Kawin	2.025.000
Jumlah PTKP		26.325.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		83.835.000
Pembulatan		83.835.000
PPh Pasal 21 Setahun (5%, 15%)		7.575.250
PPh Pasal 21 Sebulan (dibagi 12)		631.271

Catatan:

Menjumlahkan penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pegawai secara teratur dalam sebulannya. Yang termasuk dalam penghasilan bruto ini misalnya adalah gaji, tunjangan-tunjangan uang lembur dan premi asuransi yang ditanggung oleh perusahaan. Tidak termasuk dalam penghasilan bruto adalah imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Dalam contoh di atas penghasilan bruto yang menjadi objek pph pasal 21 adalah gaji, premi jaminan kecelakaan kerja (5% dari gaji) dan premi jaminan kematian (0,3% dari gaji) yang dibayar atau ditanggung prusahaan.
Hitung pengurang yang diperbolehkan yaitu pada dasarnya ada dua macam yaitu biaya jabatan dan iuran pensiun (termasuk iuran jaminan hari tua). Biaya jabatan sendiri besarnya 5% x Rp 10.080.000,00 atau sama dengan Rp 504.000,00. Jumlah ini masih di atas maksimum yang diperkenankan yaitu sebesar Rp 500.000,00 perbulan sehingga biaya jabatan adalah sebesar Rp 500.000,00.
Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua (JHT) yang maasing-masing sebesar Rp 200.000,00 dan Rp 200.000,00 (2% dari gaji) perbulan. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua (JHT) yang dibayar atau ditanggung oleh perusahaan tidak dapat dikurangkan. Dengan demikian, jumlah seluruh pengurang adalah Rp 900.000,00.
Penghasilan bruto Rp 10.080.000,00 dikurangi pengurang Rp 900.000,00 sama dengan Rp 9.180.000,00. Jumlah inilah yang dimaksud dengan penghasilan neto sebulan. Selanjutnya penghasilan neto sebulan ini di kalkulasikan jadi penghasilan setahun dengan cara penghasilan neto sebulan dikalikan 12 bulan atau Rp 9.180.000,00 x 12 = Rp 110.160.000,00.
Selanjutnya kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang berlaku pada tahun 2013 yang dalam hal ini jumlahnya adalah Rp 26.325.000,00. Hasil dari selisih inilah yang merupakan penghasilan kena pajak (PKP) (Rp 83.835.000,00).
Pajak penghasilan terutangny adalah tarif pajak (berdasarkan tarif pasal 17 UU pajak penghasilan) dikalikan penghasilan kena pajak. Beesarnya adalah 5% x Rp 50.000.000,00 + 15% x (Rp 83.835.000,00 – Rp 50.000.000,00) = Rp 7.575.250,00.
Terakhir, karena kita menghitung pph pasal 21 untuk satu bulan, maka pph pasal 21 terutang di atas tinggal dibagi 12 sehingga pajak yang dipotong oleh PT Mata Nazwa atas penghasilannya Tuan Andre adalah Rp 7.575.250,00 : 12 = Rp 631.271,00.

Demikinlah pemaparan dan beberapa contoh soal tentang Cara Menghitung Pajak PPh 21 Sesuai Ketentuan Perpajakan yang dapat dibagikan, semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang telah membaca artikel ini. Ilmu perpajak adalah ilmu yang setiap saat selalu berubah peraturannya, oleh karena itu, kita harus selalu uptade mengenai hal-hal yang bersinggungan mengenai perpajakan, khususnya tentang ketentuan atas penghasilan yang kena pajak. Update informasi ini bisa di dapat dari media televisi, koran atau juga bisa lewat internet. Maka dari itu kita jangan bosen-bosen untuk meng-update pengetahuan kita khususnya di perpajakan ini. Sekian terima kasih.

Pengertian Pajak Menurut Berbagai Sumbernya

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Wed, 16 Sep 2015 10:00:00 -0700

Pengertian pajak menurut berbagai sumbernya ini sangat beragam sekali. Banyak pendapat-pendapat dan artian-artian dari pengertian pajak ini. Banyak aturan-aturan yang mengatur tentang perhitugan pajak, baik pajak perorangan ataupun badan.

Pengertian pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Lembaga Pemerintah yang bertugas mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Terdapat bermacam-macam definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya sebagai berikut:

Menurut Leroy Beaulieu,

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

Menurut P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment'.

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.
Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.
Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat''

Unsur pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."
Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Laporan Keuangan

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Mon, 8 Apr 2013 02:21:00 -0700

A. Kerangka Dasar

1.Tujuan laporan keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

2.Tanggung jawab atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

3.Komponen laporan keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

4.Bahasa laporan keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

5. Mata uang pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Apabila transaksi bank menggunakan mata uang lain selain dari rupiah maka laporan tersebut harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

6. Kebijakan akuntansi

Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK. Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi:

a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;dan

b. dapat diandalkan, dengan pengertian:

(1) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan perusahaan;

(2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;

(3) netral, yaitu bebas dari keberpihakan;

(4) mencerminkan kehati-hatian; dan

(5) mencakup semua hal yang material.

Manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan pertimbangan tersebut manajemen memperhatikan:

a. persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;

b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK); dan

c. pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan huruf a dan b.

7. Penyajian

a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.

c. Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal bank, disajikan dan diungkapkan secara terpisah antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa termasuk pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

d. Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara berjenjang (multiple step) dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya.

e. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.

f. Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

g. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Perubahan estimasi akuntansi

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang

mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari

perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-

periode berikutnya.

2) Perubahan kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:

a) penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku; atau

b) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan. Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian. Dalam hal perlakuan secara retrospektif dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya atau mengikuti ketentuan dalam PSAK yang berlaku apabila terdapat aturan lain dalam ketentuan masa transisi pada standar akuntansi keuangan baru.

3) Terdapat kesalahan mendasar

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

h. Pada setiap lembar neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas harus diberi pernyataan bahwa “catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan”.

i. Di samping hal-hal di atas, penyajian laporan keuangan bagi bank wajib mengikuti ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia.

8. Konsistensi penyajian

a. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar-periode harus

konsisten, kecuali:

1) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perbankan; atau

2) perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

b. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya harus direklasifikasi untuk memastikan daya banding, sifat, dan jumlah. Selain itu alasan reklasifikasi juga harus diungkapkan. Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya.

9. Materialitas dan agregasi

a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.

b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

c. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan (ommission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement) informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

10. Saling hapus (Oﬀ se« ng)

a. Jumlah aset dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh disalinghapuskan dengan kewajiban atau aset lain kecuali secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan prakiraan realisasi atau penyelesaian aset atau kewajiban.

b. Pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disalinghapuskan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi lindung nilai, serta dengan aset dan kewajiban yang disalinghapuskan sebagaimana dimaksud di atas.

11. Periode pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Dalam hal bank baru berdiri, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim. Selain itu untuk kepentingan pihak lainnya, bank dapat membuat dua laporan yaitu dengan menggunakan periode tahun takwim dan periode efektif, dengan mencantumkan:

a. Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan.

b. Fakta bahwa jumlah yang tercantum dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan.

12. Informasi komparatif

a. Laporan keuangan tahunan dan interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk laporan laba rugi interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.

b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

13. Laporan keuangan interim

a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan atau periode lain yang kurang dari satu tahun.

b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

14. Laporan keuangan konsolidasi

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan bank dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasi dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok perusahaan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

a. Transaksi dan saldo resiprokal antara induk perusahaan dan anak perusahaan harus dieliminasi.

b. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, yang timbul dari transaksi antara bank dan anak perusahaan harus dieliminasi.

c. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal laporan keuangan anak perusahaan pada dasarnya harus sama dengan tanggal laporan keuangan bank. Apabila tanggal laporan keuangan tersebut berbeda maka laporan keuangan konsolidasi per tanggal laporan keuangan bank masih dapat dilakukan sepanjang:

1) perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan

2) peristiwa atau transaksi material yang terjadi di antara tanggal pelaporan

tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

d. Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.

e. Hak minoritas (minority interest) harus disajikan tersendiri dalam neraca konsolidasi antara kewajiban dan modal sedangkan hak minoritas dalam laba disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi.

B. Komponen Laporan Keuangan

1.Laporan keuangan bank untuk tujuan umum terdiri dari:

a. Neraca;

b. Laporan laba rugi;

c. Laporan arus kas;

d. Laporan perubahan ekuitas; dan

e. Catatan atas laporan keuangan.

2. Perbankan wajib membuat laporan keuangan sebagai laporan kepada bank sentral dan pengguna lainnya yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya laporan keuangan bank yang menyediakan informasi-informasi tersebut untuk pengambilan keputusan, seperti dicerminkan dalam laporan-laporan berikut ini:

a. Laporan Posisi Keuangan

Posisi keuangan bank dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Informasi ini berguna untuk memprediksi kemampuan bank di masa depan dalam menghasilkan kas dan setara kas, kebutuhan investasi, pendistribusian hasil pengembangan dan arus kas, memprediksi kemampuan bank dalam memenuhi komitmen keuangan pada saat jatuh tempo, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Informasi posisi keuangan bank tergambar dalam neraca.

b. Laporan Kinerja

Informasi kinerja bank diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi ini berguna untuk memprediksi kapasitas bank dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Selain itu, informasi ini berguna dalam perumusan tentang efektivitas bank dalam memanfaatkan sumber daya. Informasi kinerja bank tergambar dalam laporan laba rugi.

c. Laporan Perubahan Posisi Keuangan

Informasi perubahan posisi keuangan bank, antara lain:

1) Perubahan kas dan setara kas

Informasi perubahan kas dan setara kas berguna untuk menilai kemampuan bank menghasilkan arus kas dan setara kas serta kebutuhan bank untuk menggunakan arus kas pada setiap aktivitas. Informasi ini bermanfaat untuk menilai aliran kas dan setara kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi perubahan kas dan setara kas tergambar dalam laporan arus kas.

2) Perubahan ekuitas

Informasi perubahan ekuitas bank menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Informasi ini bermanfaat untuk mengetahui perubahan aset bersih yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham dan jumlah keuntungan atau kerugian yang berasal dari kegiatan bank selama periode yang bersangkutan. Informasi perubahan ekuitas tergambar dalam laporan perubahan ekuitas.

C. Keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi

yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki

keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.

2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.

3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.

4. Hanya melaporkan informasi yang material.

5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aset yang paling kecil.

6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).

7. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar-bank.

D. Metode Pencatatan Transaksi Mata Uang Asing

1. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB setiap hari.

2. Dalam melakukan pencatatan transaksi mata uang asing terdapat dua metode yang dapat digunakan yaitu:

a. single currency (satu jenis mata uang);

b. multi currency (lebih dari satu jenis mata uang).

3. Pengertian dan karakteristik:

a. Single currency adalah pencatatan transaksi mata uang asing dengan membukukan langsung ke dalam mata uang dasar (base currency) yang digunakan yaitu mata uang rupiah/Indonesian Rupiah (IDR).

Karakteristik dari single currency adalah sebagai berikut:

1) neraca yang diterbitkan hanya dalam mata uang rupiah;

2) saldo rekening dalam mata uang asing dicatat secara extracomptable;

3) penjurnalan tidak menggunakan pos rekening perantara mata uang asing;

4) penjabaran (revaluasi) saldo rekening mata uang asing dilakukan langsung per

rekening yang bersangkutan.

b. Multi currency adalah pencatatan transaksi mata uang asing dengan membukukan langsung ke dalam mata uang asing asal (original currency) yang digunakan pada transaksi tersebut. Karakteristik dari multi currency adalah sebagai berikut:

1) neraca dapat diterbitkan dalam setiap mata uang asing asal (original currency) yang digunakan;

2) untuk mengetahui posisi keuangan gabungan seluruh mata uang, diterbitkan neraca dalam base currency;

3) penjurnalan menggunakan pos rekening perantara; dan

4) penjabaran (revaluasi) saldo rekening mata uang asing dilakukan melalui rekening perantara mata uang asing. Penjabaran ekuivalen rupiah dari rekening-rekening tersebut hanya dilakukan dalam rangka pelaporan neraca.

4. Pencatatan biaya dan pendapatan mata uang asing dilakukan sebagai berikut:

a. Jika menggunakan single currency

Seluruh biaya dan pendapatan mata uang asing dicatat dalam Rupiah.

b. Jika menggunakan multi currency

1) Seluruh biaya dan pendapatan mata uang asing dicatat dalam mata uang asal.

2) Agar saldo biaya dan pendapatan mata uang asing tidak menimbulkan selisih kurs revaluasi maka pada setiap akhir hari, saldo rekening biaya dan pendapatan mata uang asing tersebut dipindahbukukan ke rekening biaya dan pendapatan rupiah.

Istilah-Istilah Dalam Akuntansi

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Fri, 5 Apr 2013 15:17:00 -0700

Dalam belajar akuntansi sering kita temui istilah-istilah yang tidak dimengerti. Berikut ini adalah beberapa istilah-istilah akuntansi yang ada :

Akuntan Publik Bersertifikat (Certified Public Accountace - CPA)
Akrual (Accruals)
Aktiva Tetap (Fixed Assets)
Akumulasi Penyusutan (Accumulated Depreciation)
Akun Aset (Asset Accounts)
Akun Beban (Expense Accounts)

Akun Ekuitas (Equity Accounts)
Akun Kewajiban (Liability Accounts)
Akun Kontra (Contra Accounts)
Akun Modal Pemilik (Owner's Equity Account)
Akun Nominal/ Akun Laba-Rugi (Nominal Accounts)
Akun Penarikan Modal Pemilik / Prive (Owner's Withdrawal Account)
Akun Pendapatan (Revenue Accounts)
Akun Permanen (Permanent Accounts)
Akun Riil/ Akun Neraca (Real Accounts)
Akun Sementara (Temporary Accounts)
Akun/ Rekening (Accounts)
Akuntansi (Accounting)
Akuntansi Anggaran (Budgetary Accounting)
Akuntansi Biaya (Cost Accounting)
Akuntansi Intern (Internal Accounting)
Akuntansi Keuangan/ Akuntansi Umum (Financial Accounting/ General Accounting)
Akuntansi Manajemen (Management Accounting)
Akuntansi Pemeriksaan (Auditing)
Akuntansi Pemerintahan (Governmental Accounting)
Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting)
Akuntansi Publik (Public Accounting)
Aset (Assets)
Aset Tak Berwujud (Intangible Assets)
Asuransi Dibayar di Muka (Prepaid Insurance)
Auntan Industri/ Akuntan Biaya (Cost Accountance)
Ayat Jurnal (Journal Entry)
Ayat Jurnal Koreksi (Correction Entries)
Ayat Jurnal Pembalik (Reversing Entries)
Ayat Jurnal Penutup (Closing Entries)
Ayat Jurnal Penyesuaian (Adjusting Entry)
Bahasa Bisnis (Business Language)
Beban (Expenses)
Beban Gaji (Salary Expense)
Beban Iklan (Advertising Expense)
Beban Listrik, Telepon, Air/ Beban
Utilitas (Utilities Expenses)
Beban Operasi (Operasional Expenses)
Beban Penyusutan (Depreciation Expense)
Beban Sewa (Rent Expense)
Bentuk Akun (Account Form)
Bentuk Akun Skontro/ Bentuk
Horizontal/ Bentuk Akun T (T Account Form)
Bentuk Akun Stafel (Balance Column Accounts)
Bentuk Bertahap (Multiple Step Form)
Bentuk Langsung (Single Step Form)
Buku Besar (General Ledger)

ISTILAH-ISTILAH DALAM AKUNTANSI

Catatan atas Laporan Keuangan (Notes of Financial Statements)
Controller
Dasar Akrual (Accrual Basis)
Dasar Tunai/ Dasar Kas (Cash Basis)
Debit (Debit)
Dokumen Sumber (Source Document)
Ekuitas Pemilik (Owner's Equity)
Ikatan Akuntan Indonesia - IAI
Ikhtisa Laba-Rugi (Income Statement Summary)
Investasi Jangka Panjang (Longterm Investment)
Investor
Jurnal Dua Kolom (Two Column Journal)
Jurnal Khusus (Special Journal)
Jurnal Penyesuaian (Adjustment Journal)
Jurnal/ Buku Harian (Journal)
Karyawan
Kas (Cash)
Keluaran (Barang atau Jasa =
Output)
Kewajiban (Liabilities)
Kewajiban Akrual (Accrued Liabilities)
Kewajiban Jangka Panjang (Longterm Debts)
Kewajiban Lain-lain (Other Liabilities)
Kewajiban Lancar (Current Liabilities)
Konsep Penandingan (Matching Concept)
Konsep Pengakuan Pendapatan (Revenue Recognition Concept)
Kredit (Credit)
Kreditor (Creditur)
Laba (Profit)
Laba Bersih sebelum Pajak (Net Income before Taxes)
Laba Bersih setelah Pajak (Net Income after Taxes)
Laba Operasi
Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flow)
Laporan Ekuitas Pemilik (Statement of Owner's Equity)
Laporan Keuangan (Financial Statement)
Laporan Laba-Rugi (Income Statement)
Manajer (Manager)
Neraca (Balance Sheet)
Neraca Lajur/ Kertas Kerja (Worksheet)
Neraca Saldo (Trial Balance)
Neraca Saldo (Trial Balance)
Neraca Saldo setelah Penutupan (Post Closing Trial Balance)
Neraca Saldo yang Disesuaikan (Adjusted Trial Balace)
Organisasi Nirlaba (Non-profit Oriented Organization)
Pelanggan (Customer)
Pemegang Buku (Book Keeper)
Pemeriksa Intern (Internal Auditor)
Pemilik Perusahaan (Owner)
Pemindah Bukuan (Posting)
Penangguhan (Deferrals)
Pendapatan Diterima di Muka (Unearned Revenue)
Pendapatan Jasa (Service Revenue)
Penjurnalan (Journalizing)
Peralatan Kantor (Office Equipment)
Periode Akuntansi (Accounting Periode)

ISTILAH-ISTILAH PENTING DALAM AKUNTANSI

Perlengkapan (Supplies)
Persamaan Dasar Akuntansi (Accounting Equation)
Perusahaan Dagang (Merchandising)
Perusahaan Jasa (Service Company)
Perusahaan Manufaktur (Manufacturing)
Perusahaan Persekutuan (Partnership)
Perusahaan Perseorangan (Proprietorship)
Perusahaan Perseroan (Corporation)
Piutang Usaha (Accounts Receivable)
Porsekot/ Premi (Prepaid)
Proses Akuntansi (Accounting Process)
Proses Penyesuaian (Adjusting Process)
Rugi (Loss)
Saldo (Balance)
Saldo Normal Akun (Normal
Balance of Accounts)
Seimbang (Balance)
Sewa Dibayar di Muka (Prepaid Rent Expense)
Siklus Akuntansi (Accounting Cycle)
Sistem Akuntansi Berpasangan (Double Entry System)
Sumber Daya (Input)
Tanah (Land)
Transaksi Bisnis (Business Transaction)
Transaksi Eksternal (External Transaction)
Transaksi Internal (Internal Transaction)
Utang Beban/ Beban Akrual (Accrued Expenses)
Utang Usaha (Accounts Payable)

Jenis-jenis Perusahaan

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Fri, 5 Apr 2013 14:50:00 -0700

Terdapat 3 (tiga) jenis-jenis perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan laba, yaitu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Setiap jenis perusahaan memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Manufaktur

Perusahaan ini mengubah input dasar menjadi produk jadi yang akan dijual kepada masing-masing pelanggan. Contoh perusahaan yang tergolong dalam perusahaan manufaktur, seperti PT Gudang Garam dengan produk utamanya adalah rokok, PT Unilever yang menghasilkan barang-barang konsumsi, seperti pasata gigi, sabun mandi, dan sebagainya.

2. Perusahaan Dagang

Perusahaan ini juga menjual produk ke pelanggan, tetapi perusahaan ini tidak memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Perusahaan membeli dari perusahaan lain barang yang akan dijualnya. Contoh perusahaan dagang adalah Alfamart, Alfa, Hero, dan sebagainya.

3. Perusahaan Jasa

Perusahaan ini menghasilkan jasa, bukan barang atau produk yang kasat mata. Contoh perusahaan ini adalah Hotel Santika, Biro Perjalanan Shafira, dan sebagainya.

Jenis-jenis Organisasi Perusahaan

Hampir semua organisasi memerlukan akuntansi. Dalam hal tertentu, prosedur akuntansi dapat tergantung pada bentuk organisasi.

Umumnya terdapat 3 (tiga) bentuk perusahaan yang berbeda, yaitu perusahaan perorangan, perusahaan persekutuan, dan perusahaan perseroan. Masing-masing bentuk perusahaan ini memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing. Jenis-jenis perusahaan meliputi :

1. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan dimiliki oleh individu, pemilik tunggal. Bentuk ini mudah pengelolaannya, biayanya juga tidak terlalu mahal. Kelemahan utama bentuk perusahaan ini adalah sumberdaya keuangan yang terbatas pada harta milik pribadi.

2. Perusahaan Persekutuan

Perusahaan persekutuan dimiliki oleh dua atau lebih individu, masing-masing pemilik menyetorkan modalnya ke perusahaan untuk bekerja secara bersama-sama. Sumber daya keuangan tidak hanya berasal pada satu orang saja, tetapi berasal dari beberapa pemilik perusahaan.

3. Perusahaan Perseroan

Perusahaan perseroan Sering disebut juga korporasi. Perusahaan ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai suatu badan hukum. Biasanya modalnya terdiri dari saham-saham, yang diterbitkan oleh korporasi tersebut dan dijual kepada masyarakat yang berminat. Keunggulan utama bentuk perusahaan korporasi adalah kemampuan untuk mendapat sejumlah sumberdaya keuangan dengan cara menerbitkan saham tersebut. Sehingga pemegang saham perusahaan ini bisa perorangan, atau individu yang membeli saham perusahaan ini.

Jenis-jenis perusahaan tersebut adalah yang umumnya dikenal dalam ilmu ekonomi. Tidak menutup kemungkinan masih ada lagi jenis-jenis perusahaan yang lainnya.

Bidang-Bidang Spesialisasi Akuntansi

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Tue, 19 Feb 2013 19:15:00 -0800

Setiap profesi akuntansi memiliki bidang-bidang spesialisasi akuntansi masing-masing. Bidang-Bidang Spesialisasi Akuntansi tersebut antara lain adalah :

Akuntansi Keuangan

Disebut juga akuntansi umum (general accounting). Informasi yang disajikan dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan, yang penggunanya adalah pengambil keputusan dari pihak luar perusahaan. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan bersifat umum untuk berbagai pengguna. Kelompok pengguna yang biasanya memerlukan informasi akuntansi keuangan adalah:

a. Pemilik perusahaan, menggunakan informasi keuangan ini untuk pengambilan keputusan apakah mereka akan tetap bertahan pada pemilikan perusahaan tersebut atau harus melepaskan kepemilikan dalam perusahaan.

b. Kreditor perusahaan, menggunakan informasi keuangan ini untuk pengambilan keputusan apakah pihaknya akan memperpanjang pemberian kredit perusahaan tersebut atau menolaknya

c. Pemerintah menggunakan informasi ini sebagai dasar penetapan besarnya pajak, dsb

d. Karyawan memerlukan informasi keuangan ini untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan dalam hal kontrak atau berbagai keputusan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan

e. Pelanggan perusahaan menggunakan informasi keuangan ini untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kerjasama dengan perusahaan

Akuntansi keuangan biasanya meliputi 3 (tiga) fungsi, yaitu :

(1) pemilihan dan pencatatan data,

(2) analisis data, dan

(3) menyiapkan laporan bagi pengguna

Akuntansi Biaya (Cost Accounting)

penganggaran masuk dalam kelompok akuntansi manajemen. Manajemen perusahaan harus menyediakan berbagai informasi untuk pencapaian sasaran. Kategori utama dari informasi yang diperlukan adalah untuk perencanaan dan pengendalian perusahaan yang bersifat harian. Manajemen harus mengetahui apa yang terjadi di perusahaan dan lingkungannya pada saat sekarang dan apakah operasi perusahaan bisa berjalan dengan lancar sebagaimana yang diinginkan untuk mencapai tujuannya.

Kategori lain atas informasi yang dibutuhkan manajemen adalah untuk perencanaan jangka panjang, misalnya untuk menentukan kebijakan menyeluruh bagi perusahaan atau untuk membuat kebijakan khusus karena adanya kejadian di masa lampau yang tidak diinginkan akan terulang lagi di masa mendatang.

Akuntansi Manajemen

Akuntansi manajemen meliputi 3 (tiga) fungsi, yaitu:

(1) pemilihan dan pencatatan data,

(2) analisis data, dan

(3) menyiapkan laporan bagi manajemen.

Akuntansi Pemeriksaan (Auditing).

Akuntansi pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan pemeriksaan terhadap catatan hasil kegiatan Akuntansi Keuangan yang bersifat pengujian atas kelayakan Laporan Keuangan secara bebas (independen/ tidak berpihak) dan obyektif.

Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting)

Bidang Akuntansi Perpajakan berhubungan dengan penentuan obyek pajak yang menjadi tanggungan perusahaan serta perhitungannya. Kegiatan akuntansi Perpajakan adalah membantu manajemen dalam menentukan pilihan-pilihan transaksi yang akan dilakukan sehubungan dengan pertimbangan perpajakan.

Akuntansi Anggaran (Budgetary Accounting)

Bidang kegiatan akuntansi anggaran berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data operasi keuangan yang sudah terjadi serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi, untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan (anggaran) dalam suatu periode tertentu.

Akuntansi Pemeriksaan (Governmental Accounting)

Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan masalah pemeriksaan keuangan Negara lazim disebut Administrasi Keuangan Negara.

Dari bidang-bidang spesialisasi akuntansi tersebut setidaknya kita harus benar-benar menguasai salah satunya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

Profesi Akuntansi - AKUNTAN

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Tue, 19 Feb 2013 19:12:00 -0800

Kontribusi para akuntan terhadap sistem sosial ekonomi suatu negara tidaklah sedikit. Bidang spesialisasi akuntansi dalam praktik sehari-hari. Secara garis besar, profesi akuntan / akuntansi dibedakan menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

(1) akuntansi publik, dan
(2) akuntansi intern (akuntansi swasta).

Profesi Akuntansi

Akuntansi publik berkenaan dengan pelayanan jasa akuntansi bagi masyarakat. Akuntan yang berprofesi pada akuntansi publik disebut sebagai akuntan publik dan mereka akan mendapatkan fee dari pengguna jasanya. Jenis pekerjaan yang biasa dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan laporan keuangan, bantuan di bidang perpajakan, sistem informasi akuntansi ataupun konsultasi manajemen. Untuk dapat menjadi Akuntan Publik Bersertifikat (Certified Public Accountants = CPA) ada persyaratan khusus yang harus ditempuh oleh para akuntan. Organisasi profesi akuntan di Indonesia disebut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Sedangkan, dalam akuntansi internal, para akuntan akan bekerja pada sebuah perusahaan. Akuntansi intern disebut juga akuntansi swasta. Para akuntan yang berkecimpung dalam akuntansi intern ini dikatakan berprofesi sebagai akuntan intern atau akuntan swasta atau akuntan manajemen. Jasa yang diberikan oleh para akuntan dalam sebuah perusahaan meliputi pekerjaan-pekerjaan sebagai :

(a) controller,

(b) bookkeeper (pemegang buku),

(d) Internal auditor (pemeriksa intern),

(e) tax specialist, dan

(f) akuntan penyusun anggaran.

Pengertian dan Tujuan Akuntansi

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Sun, 17 Feb 2013 12:12:00 -0800

Pengertian dan Tujuan Akuntansi - Peranan akuntansi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan semakin disadari oleh semua pihak yang berkepentingan. Bahkan organisasi pemerintahpun, sekarang ini sedang berupaya untuk menerapkan konsep-konsep akuntansi pada pola manajemennya untuk tujuan pertanggungjawaban kegiatan. Itulah sebabnya, akuntansi semakin banyak dipelajari di berbagai lapisan masyarakat mulai dari siswa sekolah di pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar informasi yang diperlukan para manajer modern adalah informasi akuntansi. Oleh karena itu, para manajer dituntut untuk memiliki kemampuan menganalisis dan menggunakan data akuntansi. Perkembangan perekonomian yang semakin pesat inilah yang menuntut para pelaku ekonomi untuk lebih memahami data akuntansi yang dapat memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis (business language), atau lebih tepatnya sebagai bahasa pengambilan keputusan. Semakin seseorang menguasai bahasa ini, maka akan semakin baik pula orang tersebut menangani berbagai aspek keuangan dalam kehidupannya. Definisi akuntansi dapat dirumuskan melalui 2 (dua) sudut pandang, yakni definisi dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi dan definisi dari sudut pandang proses kegiatannya.

Apabila ditinjau dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu dan atau aktivitas jasa yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau transaksi yang bersifat keuangan (financial ).

Kegunaan informasi akuntansi adalah untuk :

1. Membuat perencanaan yang efektif, sekaligus mengadakan pengawasan, serta pengambilan keputusan ekonomi yang tepat oleh manajemen;

2. Pertanggungjawaban entitas kepada para investor, kreditor, pemerintah, dan sebagainya. Jika ditinjau dari sudut pandang proses kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu entitas.

Dari sini bisa dilihat, bahwa akuntansi merupakan kegiatan yang kompleks, menyangkut berbagai macam kegiatan, sehingga pada dasarnya akuntansi harus:

1. Mengidentifikasikan data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil;

2. Memroses atau menganalisis data yang relevan;

3. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Dari definisi di atas, secara sederhana kita dapat menjelaskan bahwa akuntansi dapat menghasilkan informasi yang digunakan manajer untuk menjalankan operasi perusahaan. Akuntansi juga memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja keuangan dan kondisi perusahaan. Dengan demikian, secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi keuangan yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sebagai suatu sistem informasi keuangan, akuntansi merupakan sebuah proses dari 3 (tiga) aktivitas, yaitu pengidentifikasian, pencatatan dan komunikasi kejadian-kejadian ekonomis suatu perusahaan yang menghasilkan informasi bagi penggunanya,

Peran Akuntansi dalam Perusahaan dan Pengguna Akuntansi

Pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan laporan akuntansi sebagai sumber informasi utama untuk pengambilan keputusan. Informasi lainpun juga diperlukan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Informasi-informasi tersebut ditampung menjadi satu, dianalisis dan pada akhirnya dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Sebagai suatu sistem informasi, Akuntansi sangatlah diperlukan baik oleh pihak intern perusahaan, maupun dari luar perusahaan. Secara garis besar, pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi adalah :

1. Manajer. Seorang manajer perusahaan memerlukan informasi akuntansi untuk penyusunan perencanaan perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai perusahaan, serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan

2. Investor. Para investor sangat memerlukan data akuntansi suatu organisasi untuk menganalisis perkembangan organisasi yang bersangkutan. Investor telah melakukan penanaman modal pada suatu usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil. Sehingga, investor harus melakukan analisis laporan keuangan perusahaan yang akan dipilihnya untuk disuntik dana dari investor

3. Kreditor. Kreditor berkepentingan dengan data akuntansi, karena kreditor berkepentingan untuk pemberian kredit kepada calon nasabahnya. Nasabah yang dipilih kreditor adalah nasabah yang mampu mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya pada waktu yang tepat. Oleh karena kreditor sangat berkepentingan dengan laporan keuangan calon nasabah dan nasabahnya.

4. Instansi Pemerintah. Instansi pemerintah sangat berkepentingan dengan informasi akuntansi. Dari informasi keuangan suatu organisasi, pemerintah akan dapat menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh organisasi yang bersangkutan.

5. Organisasi Nirlaba. Meski organisasi nirlaba bertujuan tidak untuk mencari laba, organisasi ini masih sangat memerlukan informasi keuangan untuk tujuan penyusunan anggaran, membayar karyawan dan membayar beban-beban yang lain

6. Pemakai lainnya. Informasi akuntansi juga diperlukan oleh organisasi lainnya seperti organisasi buruh, yang memerlukan informasi akuntansi untuk mengajukan kenaikan gaji, tunjangantunjangan, serta mengetahui kemajuan perusahaan dimana mereka bekerja.

PEMERIKSAAN SURAT BERHARGA & INVESTASI

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Thu, 24 Jan 2013 09:37:00 -0800

SIFAT SURAT BERHARGA

Investasi dlm surat berharga dpat merupakan aktiva lancar /bukan aktiva lancar tergantung maksud dr pembeliannya.

INVESTASI JANGKA PANJANG

Untuk menguasai manajemen dari perusahaan yang sahamnya dibeli.
Untuk memperoleh pendapatan yg terus menerus.
Sebagai sumber penampungan dari penjualan hasil produksi atau sumber pembelian bahan baku.

TUJUAN PEMERIKSAAN SURAT BERHARGA

Untuk memeriksa terdapat internal control yang cukup baik atas investasi sementara.
Untuk memeriksa surat berharga yang tercantum di neraca, benar adanya, dimiliki dan atas nama perusahaan pada tanggal neraca.
Untuk memeriksa semua pendapatan yang berasal dari surat berharga telah dibukukan dan uangnya diterima perusahaan.
Untuk memeriksa penilaian dari surat berharga sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
Untuk memeriksa penyajian di dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

PROSEDUR PEMERIKSAAN SURAT BERHARGA

Pelajari dan evaluasi internal control atas investasi sementara dan jangka panjang.
Minta rincian surat berharga yang memperlihatkan adanya mutasi.
Periksa phisik dari surat berharga dan kepemilikannya.
Cocokkan data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaannya.
Periksa mathematical accuracynya.
Cocokkan saldo akhirnya dengan buku besarnya.
Lakukan vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga.
Periksa pembukuan dan perhitungan bunga dan pajaknya.
Periksa harga pasar dari surat berharga pada tanggal neraca.
Periksa apakah perubahan tujuan dari investasi surat berharga.
Periksa subsquent events untuk mengetahui transaksi setelah tanggal neraca.
Periksa penyajiannya sudah sesuai dengan prinsip akutansi yang berlaku. Tarik kesimpulan.

Materi Akuntansi Sektor Publik

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Sat, 17 Nov 2012 18:11:00 -0800

Materi Akuntansi Sektor Publik (Public Sector Accounting)

Definisi Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumberdaya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan management control.

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer sektor publik untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai sektor publik untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan accountablity.

SIFAT DAN KARATERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memilki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi.

Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi: Faktor ekonomi meliputi antara lain :

Pertumbuhan ekonomi
Tingkat inflasi
Tenaga kerja
Nilai tukar mata uang
Infrastruktur
Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)

Faktor politik meliputi antara lain :

Hubungan negara dan masyarakat
Legitimasi pemerintah
Tipe rezim yang berkuasa
Ideologi negara
Elit politik dan massa
Jaringan Internasional
Kelembagaan

Faktor kultural meliputi antara lain :

Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
Sistem nilai di masyarakat
Historis
Sosiologi masyarakat
Karakteristik masyarakat
Tingkat pendidikan

Faktor demografi meliputi antara lain :

Pertumbuhan penduduk
Struktur usia penduduk
Migrasi
Tingkat kesehatan

Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya.

VALUE FOR MONEY

Value for money merupakan konsep pengelolaan sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi,efisiensi dan efektivitas

Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah
Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu
Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan

Ketiga hal tersebut merupakan pokok value for money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan (equality) penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata.

Manfaat implementasi value for money :

1. Meningkatkan pelayanan publik

2. Meningkatkan efektifitas pelayanan publik, pelayanan tepat sasaran.

3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input.

Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta

Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi
Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi dan efektif.
Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor.
Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan.Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan

Lebih lengkapnya baca: materi akuntansi sektor publik

Membuat Laporan Laba Rugi (Income Statement)

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Sat, 20 Oct 2012 11:50:00 -0700

Membuat laporan laba-rugi atau disebut juga income statement adalah salah satu bagian dari siklus akuntansi. Laporan laba-rugi dibuat untuk mengetahui posisi suatu usaha mengalami loss atau profit. Jadi setelah membuat laporan laba-rugi kita akan tahu dengan pasti berapa laba ataupun kerugian yang dialami pada suatu usaha.

Jurnal Penyesuaian

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Sat, 20 Oct 2012 10:46:00 -0700

Jurnal penyesuaian atau disebut adjustment entries adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode yang digunakan untuk menyesuaikan saldo akun-akun pada buku besar sehingga akan diketahui berapa saldo pada akun-akun tersebut sebenarnya.

Fungsi Jurnal Penyesuaian
Jurnal Penyesuaian berfungsi untuk mengetahui harta dan beban-beban yang dimiliki. Sebelum ada jurnal penyesuaian, saldo yang ada pada neraca (trial balance) adalah bukan saldo sebenarnya dari harta yang dimiliki.

Membuat Neraca Saldo (Trial Balance)

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Fri, 20 Jul 2012 20:42:00 -0700

Neraca Saldo (saat ini sesuai dengan IFRS disebut sebagai laporan posisi keuangan / Financial Position Statement) atau dalam bahasa inggris disebut trial balance adalah daftar akun-akun beserta saldo-saldo (debet dan kredit) yang ada di dalam buku besar pada periode tertentu. Dalam neraca saldo ini kita dapat mengetahui apakah jurnal-jurnal yang telah kita buat sebelumnya sudah benar atau belum dalam penempatan rekening maupun posisi saldo. Neraca saldo harus menunjukkan saldo rekening yang sama antara kolom debet dengan kredit.

Tujuan Pembuatan Neraca Saldo

Dalam penyusunannya, neraca saldo ini bertujuan untuk menguji kesamaan saldo debet dan kredit yang ada di dalam buku besar. Selain itu neraca saldo juga dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan.

Proses Pembuatan Neraca Saldo

Pertama kita jumlahkan terlebih dahulu kolom kredit dan debit pada rekening yang ada dalam buku besar
Masukkan hasil penjumlahan tersebut ke dalam neraca saldo sesuai dengan akun-akunnya dan pada posisi saldo normal (debet/kredit)
Hitung semua saldo rekening yang ada dalam buku besar. Lihat apakah ada selisih antara kolom saldo dengan kolom kredit
Susun kembali neraca saldo sesuai dengan nama-nama akun yang ada beserta saldonya. Urutan teratas berdasarkan nomor referensi adalah akun-akun bersaldo normal debet kemudian diikuti akun-akun bersaldo normal kredit.

Buku Besar Akuntansi

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Wed, 11 Jul 2012 11:18:00 -0700

Buku besar / Ledger adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar juga dapat diartikan tahapan catatan terakhir dalam akuntansi book of final entry yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokan atau diklasifikasikanyang berasal dari jurnal.

Akun buku besar kadang-kadang tidak mencerminkan data secara rinci, seperti rekening Utang, Piutang dan Persediaan Barang Dagang. Untuk mengetahui Utang, Piutang dan Persediaan Barang Dagang secara rinci, diperlukan rekening-rekening lain yang dikelompokkan dalam suatu buku atau kumpulan kartu-kartu yang disebut buku besar pembantu (subsidiary ledger). Dengan demikian ada buku besar pembantu utang, buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu barang dagang.

Bentuk Buku Besar

Bentuk Buku Besar yang biasa digunakan adalah :

1. Bentuk T (T account) Bentuk buku besar ini adalah yang paling sederhana dan hanya berbentuk seperti huruf T besar. Sebelah kiri menunjukan sisi Debet dan sebelah kanan menunjukan sisi Kredit. Nama akun diletakan di kiri atas dan kode akun diletakan di kanan atas. Contoh buku besar bentuk T :

Nama Akun : Kas Kode : 101

2.Bentuk Skontro; Buku besar bentuk skontro biasa disebut bentuk dua kolom. Skontro artinyasebelah menyebelah(dibagi dua) yaitu sebelah debet dan sebelah kredit. Contoh buku besar skontro :

Nama Akun : Utang Usaha Kode : 201

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Tanggal		Keterangan	Ref	Kredit

3. Bentuk staffle (berkolom saldo tunggal)

Bentuk ini digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang realtif banyak. contohnya dibawah ini :

4. Bentuk Staffle berkolom saldo rangkap

Bentuk ini hamper sama dengan bentuk kolom saldo tunggal. Hanya perbedaannya kolom saldo dibagi dua kolom yaitu kolom debet dan kolom kredit, contohnya di bawah ini :

Keterangan:

1. Diisi tanggal transaksi secara kronologis

2. Diisi penjelasan transaksi

3. Diisi sumber posting dan halaman jurnal

4. Diisi jumlah uang yang didebet

5. Diisi jumlah uang yang dikredit

6. Dan 7 Diisi saldo uang yang didebet ataupun dikredit

Posting ke buku besar

Pencatatan ke dalam Buku Besar (Posting)

Pencatatan saldo awal dari data neraca awal (jika perusahaan sudah berdiri sebelum periode bersangkutan). Rekening yang ada di sisi debet neraca dicatat sebagai saldo debet dan rekening yang di sisi kredit neraca dicatat sebagai saldo kredit. Pencatatan tanggal terjadinya transaksi yang diambilkan dari tanggal transaksi pada jurnal, ke kolom tanggal rekening buku besar yang bersangkutan.

Pencatatan keterangan yang diambilkan dari keterangan/uraian dari jurnal ke kolom keterangan pada rekening buku besar yang bersangkutan.

Pencatatan jumlah debet dalam jurnal ke kolom debet rekening yang bersangkutan, dan mencatat jumlah kredit dalam jurnal ke kolom kredit rekening yang bersangkutan.

Pencatatan nomor halaman jurnal ke kolom referensi (Ref) rekening buku besar yang bersangkutan

Jika rekening dalam jurnal sudah dibukukan ke dalam rekening buku besar, di kolom referensi jurnal dicatat nomor kode rekening yang bersangkutan.

Jika digunakan rekening yang berbentuk tiga kolom atau empat kolom, carilah saldonya dengan cara membandingkan antara jumlah saldo dengan pencatatan transaksi tersebut. Pencatatan debet akan menambah saldo debet atau mengurangi saldo kredit, sedangkan pencatatan kredit akan mengurangi saldo debet atau menambah saldo kredit.

Sebagai contoh pada tanggal 1 Juli 2006 cleaning service Khrisna menerima uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 sebagai setoran investasi Khrisna dalam perusahaannya.

Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal umum sebagai berikut :

Teknik Pengkodean Buku Besar

Pengkodean kolom Reff dalam Buku Besar diambilkan dari Buku Jurnal pada saat transaksi dipindahkan ke Buku Besar, atau dengan kata lain bahwa pemberian kode di buku besar dilakukan saat posting dilakukan. Misalnya dalam kolom referensi (Ref) Buku Jurnal ditulis nomor 111 dan 311. Artinya data yang bersangkutan sudah dipindahkan ke dalam buku besar akun nomor 111 dan 311. Dalam buku besar akun yang di debit (Kas) dalam kolom referens ditulis JU-1 artinya data yang bersangkutan diposting dari Jurnal Umum halaman. Demikian pula untuk akun yang di kredit.

Jurnal Umum Akuntansi Perusahaan Jasa

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Sun, 8 Jul 2012 22:35:00 -0700

Sebelumnya saya akan memberikan batasan apa yang dimaksud dengan pengertian jurnal. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis (berdasarkan urutan waktu) dengan menunjukkan akun/perkiraan yang harus di DEBET dan KREDIT beserta jumlahnya masing-masing. Jurnal merupakan catatan pertama setelah adanya bukti transaksi sebelum dilakukan pencatatan dalam buku besar, sehingga jurnal sering dikatakan sebagai catatan asli atau book of original entry.

Jurnal akuntansi perusahaan jasa

Apakah Anda sudah mengerti betul dalam menganalisis transaksi jurnal umum akuntansi perusahaan jasa? Apabila Anda tidak tepat dalam menganalisis transaksi tersebut, maka dalam memindahkan transaksi ke dalam jurnal akan banyak mendapatkan kesalahan. Supaya kita dapat membuat jurnal akuntansi perusahaan jasa, kita harus mengerti dahulu tentang persamaan dasar akuntansi. Setelah kita mengerti tentang persamaan dasar akuntansi, kita dapat membuat jurnal dengan lebih mudah dalam penempatan akun-akun jurnal. Jika anda belum belajar persamaan dasar akuntansi, anda bisa membaca dulu artikel sebelumnya mengenai persamaan dasar akuntansi.

Berdasarkan rumus persamaan dasar akuntansi pada artikel sebelumnya, menimbulkan ketentuan sebagai berikut:

Setiap transaksi mempunyai unsur debet dan unsur kredit secara bersamaan
Jumlah debet dan kredit haruslah sama
Tentukan rekening apa saja yang terlibat, bertambah atau berkurangkah rekening tersebut dan kemudian dilihat aturan main debet dan kreditnya
Aturan main debet dan kredit

Pendebetan dilakukan bila:	Pengkreditan dilakukan bila:
-Aktiva bertambah -Utang berkurang -Modal berkurang -Biaya bertambah -Pendapatan berkurang	-Aktiva berkurang -Utang bertambah -Modal bertambah -Biaya berkurang -Pendapatan bertambah

Cara Pengisian ke dalam Jurnal

Tahap Pencatatan Akuntansi Perusahaan Jasa. Proses pemindahan dari transaksi ke dalam jurnal disebut “penjurnalan (journalizing)”. Agar Anda dapat memahami secara jelas bagaimana mencatat transaksi ke dalam jurnal, maka berikut ini saya berikan cara-cara pengisian ke dalam jurnal umum.

1. Mencatat tanggal

a. Tahun dicatat pada kolom tanggal paling atas (pada baris pertama) dan hanya ditulis satu kali pada setiap halaman.

b. Bulan ditulis pada baris kedua pada kolom tanggal.

c. Tanggal ditulis pada baris kedua pada kolom tanggal yang berlajur kecil.

2. Mendebet perkiraan

Nama perkiraan yang harus di debet dicatat sebelah atas dan menjorok ke sebelah kiri pada kolom keterangan.

3. Mengkredit perkiraan

Nama perkiraan yang harus di kredit dicatat sebelah bawah perkiraan yang di debet, dan menjorok ke sebelah kanan ditulis pada kolom keterangan.

4. Lajur reference

Diisi dengan nomor kode perkiraan apabila jurnal itu telah dipindahkan ke buku besar.

5. Halaman jurnal

Diisi sesuai dengan lembaran jurnal.

6. Memindahkan jumlah jurnal

Apabila suatu halaman jurnal yang dipakai sudah penuh, maka pencatatan transaksi akan dilanjutkan pada halaman berikutnya dengan menuliskan kata “jumlah dipindahkan” dalam lajur keterangan. Setelah itu jumlahkan lajur debet dan kredit; jumlahnya harus sama. Beri tanda sudah dicek (V) dalam lajur reference.

Pengertian Jurnal Akuntansi

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Sun, 24 Jun 2012 21:41:00 -0700

Pengertian Jurnal Akuntansi

Ketika sebuah usaha membuat transaksi keuangan, mereka membuat jurnal dalam jurnal akuntansi keuangan untuk mencatat transaksi tersebut. Transaksi ini dicatat dalam jurnal umum atau salah satu jurnal khusus untuk akun-akun yang paling aktif. Jurnal-jurnal khusus yang paling umum adalah Journal Penjualan, Journal Pembelian, Kas Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran Kas Jurnal.

Pengertian jurnal akuntansi adalah catatan transaksi keuangan yang dicatat (dimasukkan) dalam sebuah jurnal. Jurnal adalah rincian semua transaksi keuangan dan akun-akun yang mempengaruhi transaksi tersebut.

Semua transaksi bisnis akan dicatat dalam jurnal dengan menggunakan metode pembukuan double-entry atau single-entry.

Biasanya, entri jurnal dimasukkan sesuai urutan kronologis / berurutan / dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan saldo debet dimasukkan sebelum saldo kredit.

Tujuan Entri Jurnal Akuntansi

Jurnal memberikan informasi dasar untuk semua laporan keuangan dan digunakan oleh auditor untuk menganalisis bagaimana efek transaksi keuangan terhadap bisnis.

Jurnal dimasukkan ke akun tertentu dengan menggunakan Daftar Pembukuan ( chart of accounts ) , dan ayat jurnal tersebut kemudian dicatat dalam buku besar.

Penjelasan dari Jurnal Akuntansi

Dalam akuntansi, sebuah "jurnal" mengacu pada catatan keuangan yang disimpan dalam bentuk buku, spreadsheet, atau perangkat lunak akuntansi yang berisi semua informasi transaksi keuangan pada suatu bisnis.

Jurnal akuntansi dibuat dengan memasukkan informasi dari penerimaan, tiket penjualan, kas, faktur, dan sumber data lainnya yang menunjukkan transaksi keuangan. Transaksi bisnis harus dicatat sehingga dapat disajikan dalam jurnal sesuai urutan kronologis.

Sebelum dimasukkan ke komputer, sebuah jurnal akuntansi adalah buku log fisik dengan beberapa kolom untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Saat ini, kebanyakan bisnis menggunakan jenis software akuntansi keuangan untuk mencatat dan mengelola transaksi bisnis mereka. Transaksi tersebut kemudian dimasukkan dalam kelas buku besar tertentu menggunakan Chart of Accounts Number (No. referensi Daftar Pembukuan) untuk menyiapkan laporan laba rugi, laporan keuangan, dan Laporan keuangan lainnya.

Kesimpulan : Pengertian Jurnal akuntansi adalah catatan rinci tentang transaksi keuangan bisnis. Transaksi yang tercantum dalam urutan kronologis, dengan jumlah, dengan account yang terpengaruh, dan ke arah akun yang terpengaruh. Tergantung pada ukuran dan kompleksitas usaha, nomor referensi dapat diberikan ke setiap transaksi dan catatan dapat menempel menjelaskan transaksi.

Setiap transaksi yang tercantum disebut sebagai jurnal . Informasi dari jurnal ini kemudian dicatat dalam buku besar .

Terima kasih telah membaca artikel : Pengertian Jurnal Akuntansi

Siklus Akuntansi Keuangan

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Thu, 21 Jun 2012 21:21:00 -0700

Udah sedikit mengerti tentang akuntansi kan? setelah sebelumnya kita belajar tentang apa itu akuntansi dan apa itu persamaan dasar akuntansi, selanjutnya kita akan mempelajari pokok bahasan yang lebih menarik lagi yaitu mengenai siklus akuntansi keuangan di perusahaan.

Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi, sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode

Apabila digambarkan, siklus akuntansi dapat dinyatakan sebagai berikut:

Transaksi Usaha
Pembuatan Bukti Asli
Pencatatan dalam Buku Harian (Jurnal)
Pencatatan ke Buku Besar dan Buku Tambahan 1
Neraca Lajur Penyesuaian
Laporan Keuangan
Jurnal Penutup
Neraca Saldo setelah penutupan.

TRANSAKSI

Transaksi usaha adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang handal/wajar untuk dicatat.3 Transaksi ini biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen.

Sebagai contoh transaksi yang dapat terjadi dalam suatu perusahaan adalah: pembayaran rekening telepon bulanan, pembelian barang dagangan secara kredit, pembelian tanah dan gedung, dan lain sebagainya.

Suatu transaksi tertentu dapat menimbulkan peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan transaksi lainnya. Misalnya, pembelian barang dagangan secara kredit akan disusul dengan transaksi lainnya, yaitu pembayaran kepada kreditor.

PEMBUATAN BUKTI ASLI.

Sebagaimana disebutkan diatas transaksi yang terjadi biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Suatu transaksi baru dikatakan sah atau benar bila didukung oleh bukti- bukti yang sah, akan tetapi harus pula disadari bahwa ada transaksi-transaksi yang tidak mempunyai bukti secara tertulis, misalnya pencurian barang dagangan. Transaksi ini merupakan transaksi yang bersifat luar biasa.

Semua transaksi baik yang terjadi secara rutin atau tidak merupakan bahan untuk menyusun laporan keuangan dengan jalan mencatat dan mengolah transaksi itu lebih lanjut.

Bukti-bukti asli yang dapat mendukung setiap terjadinya transaksinya transaksi antara lain : kwitansi, faktur dan bentuk – bentuk lain.

Kwitansi; Kwitansi merupakan bukti bahwa seseorang atau badan hukum telah menerima sejumlah uang tunai.
Faktur Penjualan atau Pembelian; Setiap penjualan secara kredit memerlukan bukti yang disebut faktur. Bagi si penjual faktur tersebut merupakan faktur penjualan sebaliknya faktur yang dikirimkan kepada sipembeli merupakan faktur pembelian.
Bukti-bukti lain; Disamping kwitansi dan faktur terdapat bukti lain, misalnya: nota-nota dari Bank (nota debet atau nota kredit) , serta bukti pengirirnan atau penerimaan barang.

PENCATATAN DALAM BUKU HARIAN (JURNAL).

Transaksi dicatat pertama kali yang disebut Buku Harian (Jurnal). Jurnal adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas.5

Sebagaimana di tunjukkan oleh nama-nma kolom, jurnal memberikan informasi berikut:

.. Tanggal, merupakan hal yang sangat penting karena memungkinkan kapan terjadinya transaksi
.. Nama perkiraan.
.. Kolom debet, menunjukkan jumlah yang didebet
.. Kolom kredit, menunjukkan jumlah yang dikredit.

Proses pencatatan mengikuti lima langkah berikut ini:

a) Mengidentifikasikan transaksi dari dokumen sumbernya, misalnya dari slip deposito bank, penerimaan penjualan dan cek.

b) Menentukan setiap perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklasifikasikan berdasarkan jenisnya (aktiva, kewajiban atau modal).

c) Menetapkan apakah setiap perkiraan tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi itu.

d) Menetapkan apakah harus mendebet atau mengkredit perkiraan.

e) Memasukkan transaksi tersebut kedalam jurnal.

Berdasarkan kelima tahap tersebut, untuk menjurnal transaksi yang terjadi pacta sebuah Perusahaan Pengangkutan, PT. Yudi Makmur, yaitu menginvestasikan Rp. 50.000.000,- tunai kedalam usaha adalah sebagai berikut:

Langkah 1. Dokumen sumbernya adalah slip deposito bank dan cek milik Yudi Makmur sebesar Rp.50.000.000,- yang diambil dari rekening langkah pribadinya di bank.

Langkah 2. Perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut adalah Kas dan Modal Yudi Makmur. Kas adalah perkiraan aktiva dan modal Yudi Makmur adalah perkiraan modal pemilik.

Langkah 3. Kedua perkiraan tersebut mengalami penambahan sebesar Rp.50.000.000.- Karena itu kas didebet: yaitu perkiraan aktiva mengalami penambahan dan modal Yudi yang Makmur dikredit yaitu: perkiraan modal pemilik yang mengalami penambahan.

Langkah 4. Kas didebet untuk mencatat penambahan dalam perkiraan aktiva. Modal Yudi Makmur dikredit untuk mencatat penambahan dalam perkiraan modal pemilik.

Langkah 5. Ayat jurnalnya adalah:

Setiap ayat jurnal menunjukkan secara lengkap pengaruh investasi dari suatu transaksi awal dari Yudi usaha. Makmur, Jika dipelajari perkiraan kas menunjukkan suatu gambaran, yaitu debet sebesar Rp.50.000.000,-. Setiap transaksi mempunyai suatu kredit, dan dalam contoh sederhana ini hal itu diwakili oleh perkiraan modal.

PENCATATAN BUKU BESAR DAN BUKU TAMBAHAN.

a. Buku Besar (Ledger)

Untuk memudahkan menyusun informasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukannya terutama pimpinan perusahaan rnaka perkiraan-perkiraan yang sudah dihimpun didalam buku harian tersebut harus pula dipisah-pisahkan atau digolongkan menurut jenisnya. Menggolongkan perkiraan menurut jenis perkiraan tersebut dinamakan menyusun buku besar besar itu merupakan penggolongan perkiraan menurut jenisnya.

Jumlah buku besar yang dimiliki perusahaan tergantung pada banyaknya jenis perkiraan yang ditimbulkan oleh transaksi-transaksi perusahaan tersebut, karena masing-masing jenis besarnya sendiri- sendiri.

Judul kolom yang mengidentifikasikan perkiraan buku besar menampilkan: Tanggal, Kolom item, Kolom debet, berisi jumlah yang didebet, dan Kolom kredit, berisi jumlah yang dikredit.

Pemindah bukuan perkiraan memiliki buku berarti memindahkan jumlah dari jurnal kedalam perkiraan yang sesuai dalam buku besar. Debet dalam jurnal dipindahkan sebagai debet dibuku besar, dan kredit dalam jurnal dipindahkan sebagai kredit dalam buku besar. Transaksi investasi awal oleh Yudi Makrnur akan dipindahkan kebuku besar seperti tampak pada gambar 2.

b. Buku Tambahan (Sub Ledger)

Beberapa perkiraan memerlukan penjelasan secara terperinci untuk mendukung pas-pas Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi. Pada perkiraan piutang diperlukan penjelasan kepada siapa kita berpiutang (nama langganan) dan berapa saldo masing-masing langganan. Pada perkiraan hutang diperlukan penjelasan kepada siapa kita berhutang (nama kreditur) dan berapa saldo masing-masing kreditur.

Untuk mengetahui perubahan saldo dari tiap-tiap langganan/ kreditur dibukalah perkiraan untuk tiap langganan/kreditur. Kumpulan yang dari terpisah perkiraan ini disebut buku besar tambahan (buku tambahan) . Perkiraan masing-

masing langganan yang membentuk buku besar tambahan disebut buku besar langganan (buku besar piutang). Demikian juga perkiraan masing-masing kreditor yang membentuk buku besar tambahan disebut buku besar kreditor (buku besar hutang).

Gambar 3.

Perkiraan piutang dalam buku besar umum merupakan ikhtisar dari perkiraan-perkiraan buku besar tambahan, sehingga perkiraan piutang itu disebut perkiraan kontrol (Controlling accounts) yang mengontrol buku besar piutang. Demikian juga halnya dengan perkiraan hutang.

Sumber pencatatan buku tambahan adalah dari buku controlling (perincian) piutang dan hutang tahun lalu dan transaksi, sehingga apabila digambarkan tampak seperti yang terdapat pada gambar 3.

Sebagai contoh, pada PT. Yudi Makmur terdapat buku tambahan hutang dan tambahan piutang dan buku berikut buku sebagai berikut :

NERACA LAJUR.

Setelah seluruh transaksi selama periode dibukukan di buku besar, dihitung. Setiap saldo masing-masing perkiraan dapat perkiraan akan memiliki saldo debet, kredit, atau nol. Neraca saldo adalah suatu daftar dari saldo-saldo perkiraan ini, dan karenanya menunjukkan apakah total debet sama dengan total kredit. Jadi suatu neraca saldo merupakan suatu alat untuk mengecek atas kecermatan pencatatan dan pembukuan.

Gambar 4 adalah neraca saldo dari PT. Yudi Makmur per tanggal 31 Desember 199X.

Dalam neraca saldo terdapat hampir semua perkiraan pendapatan dan beban perusahaan. Dikatakan hampir semua, karena masih ada pendapatan dan beban yang mempunyai pengaruh lebih dari satu periode akuntansi. Itulah sebabnya neraca ini disebut dengan neraca saldo yang belum disesuaikan. Untuk itu diperlukan jurnal penyesuaian.

Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menempatkan pendapatan pada periode dimana pendapatan tersebut dihasilkan dan beban pada periode dimana beban itu terjadi.

Jurnal penyesuaian akan membuat pengukuran laba periode tersebut lebih akurat dan memperbaharui perkiraan Aktiva dan Kewajiban sehingga memiliki nilai sisa yang tepat bagi laporan keuangan. Dengan kata lain, melalui jurnal penyesuaian dapat ditimbulkan perkiraan yang tidak kelihatan.

Perkiraan-perkiraan yang memerlukan penyesuaian antara lain ialah:

1. Biaya-biaya yang masih harus dibayar

2. Pendapatan yang masih harus diterirna

3. Biaya-biaya yang dibayar lebih dahulu

4. Pendapatan yang diterima lebih dahulu

5. Penyusutan bangunan, mesin-mesin dan lain-lain

6. Pemakaian perlengkapan (office supplies dan store supplies)

7. Kemungkinan piutang tidak dapat tertagih

8. Persediaan Barang dagangan.8

Contoh di bawah ini mengikhtisarkan ayat jurnal penyesuaian dari PT. Yudi Makmur yang dibuat pada tanggal 31 Desember.

Inforrnasi yang diperoleh untuk membuat ayat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 199X adalah:

a. Pendapatan jasa belum diterima Rp. 250.000

b. Perlengkapan yang masih dimiliki perusahaan Rp. 400.000

c. Sewa dibayar dimuka yang telah terpakai Rp. 1.000.000

d. Penyusutan meubel Rp. 275.000

e. Beban gaji terhutang Rp. 950.000

f. Jumlah pendapatan jasa diterima dimuka yang dapat dianggap sebagai pendapatan Rp. 150.000

Untuk mencatat pendapatan jasa diterima dimuka yang dapat diakui

Sebagai pendapatan.

LAPORAN KEUANGAN.

Cara penyiapan laporan keuangan yang terbaik adalah mempersiapkan laporan laba rugi terlebih dahulu, disusul dengan laporan perubahan posisi keuangan dan terakhir adalah neraca. Elemen penting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah: nama perusahaan, nama laporan, tanggal atau periode yang dicakup laporan, rangka laporan tersebut.

Panah-panah yang terdapat dalam Gambar 5, 6 dan 7, menunjukkan hubungan antara laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan dan neraca.

a) Laporan laba rugi mencerminkan laba bersih atau kerugian bersih yang diperoleh dengan mengurangkan beban dari pendapatan. Karena pendapatan dan beban juga merupakan perkiraan Laporan Perubahan Posisi Keuangan, maka selisih antara pendapatan dan beban tersebut (laba/kerugian bersih) akan dipindahkan kedalam Laporan Perubahan Posisi Keuangan. Jika diperhatikan, laba, bersih pada Gambar 5 sebesar Rp.3.525.000,- menambah modal pemilik dalam gambar 6. Suatu kerugian bersih akan mengurangi modal pemilik

b) Modal adalah dalam neraca, jadi nilai sisa akhir dalam Laporan Perubahan Posisi Keuangan akan dipindahkan kedalam neraca. Nilai ini merupakan elemen keseimbangan yang paling akhir dalam neraca. Hal ini dapat ditelusuri melalui nilai Rp. 31.575.000,- pada gambar 6 ke gambar 7.

JURNAL PENUTUP.

Jurnal Penutup ialah ayat jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal.9

Pendapatan yang akan menambah modal pemilik dan beban serta pengambilan pribadi akan mengurangi modal pemilik. Pada saat ayat penutup dipindah bukukan maka perkiraan modal akan menyerap dampak dari nilai sisa perkiraan sementara tersebut. Walau demikian, pendapatan dan beban akan dipindahkan terlebih dahulu kedalam perkiraan yang bernama Ikhtisar Laba Rugi, yang akan mengumpulkan jumlah total debet dari seluruh jumlah beban dan total kredit dari seluruh jumlah pendapatan pada periode tersebut. Perkiraan Ikhtisar lata rugi merupakan suatu "tempat penyimpanan" sementara yang akan digunakan pada proses penutupan. Kemudian nilai sisa dari Ikhtisar laba rugi tersebut akan dipindahkan kedalam modal. Langkah-langkah penutupan perkiraan suatu perusahaan adalah sebagai berikut:

Mendebet setiap perkiraan Pendapatan sebesar nilai sisa kreditnya. Mengkredit Ikhtisar laba rugi sebesar jumlah total pendapatan. Ayat jurnal ini memindahkan jumlah total pendapatan kedalam sisi kredit dari Ikhtisar laba rugi.
Mengkredit setiap perkiraan beban sebesar nilai sisa debetnya. Mendebet Ikhtisar laba rugi sebesar jumlah total beban. Ayat jurnal ini memindahkan jumlah total beban ke dalam sisi debet dari Ikhtisar laba rugi.
Mendebet Ikhtisar laba rugi sebesar nilai sisa kreditnya dan mengkredit perkiraan modal.
Mengkredit perkiraan Pengambilan Pribadi sebesar nilai sisa debetnya. Mendebet perkiraan modal pemilik perusahaan.

Untuk mengambarkan hal diatas, misalnya Yudi Makmur menutup buku pacta akhir Desember, maka jurnal penutupnya adalah:

NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN.

Siklus akuntansi akan berakhir dengan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah pengujian terakhir mengenai ketepatan penjurnalan dan pemindah bukuan ayat jurnal penyesuaian dan penutupan. Seperti halnya neraca saldo yang terdapat pada awal pembuatan neraca lajur, neraca saldo setelah penutupan adalah daftar seluruh perkiraan dengan nilai sisanya. Langkah ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa buku besar berada pada posisi yang seimbang untuk memulai periode akuntansi berikutnya. Neraca saldo setelah penutupan diberi tanggal perakhir periode akuntansi dimana laporan tersebut dibuat.

Isi perkiraan Neraca adalah nilai sisa akhir dari daftar permanen yaitu perkiraan neraca: aktiva, kewajiban dan modal. Didalamnya tidak termasuk perkiraan sementara, seperti perkiraan pendapatan, beban atau pengambilan pribadi, karena nilai sisa perkiraan tersebut telah ditutup (gambar 8).

KESIMPULAN

Siklus Akuntansi adalah suatu proses pembuatan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode tertentu. Dimulai dengan terjadinya transaksi transaksi yang dicatat dan dikumpulkan secara sistematis.

Transaksi-transaksi yang beranekaragam sifatnya, umumnya dicatat dalam bukti-bukti formil yang catatan-catatan selanjutnya.

Dari bukti-bukti asli tersebut kemudian diadakan dalam Buku Harian (jurnal) . Selanjutnya dipindahkan ke Buku Besar (Ledger). Pemindahan Buku Harian ke Buku Besar merupakan klasifikasi menurut sifat masing-masing transaksi dalam perkiraan-perkiraan. Disamping Buku Besar terdapat pula Tambahan (Sub Ledger) yang memperinci tiap gabungan dalam Buku Besar. Buku Tambahan ini antara lain Buku Piutang, Buku Hutang, Buku Persediaan, dan lain – lain.

Pada akhir tahun suatu masa (akhir tahun) atau akhir setengah tahun dari buku daftar kertas kerja (Work Sheet) yang memuat semua perkiraan dalam buku Besar. Kertas Kerja ini sekaligus dipakai untuk menyusun Perhitungan Laba-Rugi dan Neraca setelah diadakan pembetulan-pembetulan seperlunya dan pemindahan pos-poss tertentu yang disebut dengan penyesuaian (adjustment).Setelah Kertas Kerja selesai disusunlah Laporan Keuangan berupa Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Posisi Keuangan.

Persamaan Dasar Akuntansi

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Thu, 14 Jun 2012 18:22:00 -0700

Neraca merupakan suatu daftar yang menggambarkan aktiva (harta kekayaan), Utang dan Modal pemilik pada saat tertentu. Dalam Neraca ini selalu menunjukkan adanya keseimbangan antara sisi Debit dengan sisi Kredit. Keseimbangan ini selanjutnya disebut dengan persamaan dasar akuntansi (accounting equation).

Pengertian Persamaan Dasar Akuntansi

Persamaan dasar akuntansi adalah rumus dasar tentang akuntansi yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H = Harta, yaitu semua milik (Kekayaan) dari suatu perusahaan.

U = Utang, yaitu kewajiban perusahaan terhadap pihak lain.

M = Modal, yaitu hak pemilik perusahaan.

Rumus lain :

B = Biaya, pengorbanan untuk memperoleh penghasilan

P = Pendapatan, adalah bertambahnya aktiva perusahaan.

Harta bersaldo normal di debet (bertambah) dan jika di kredit berkurang, sedangkan pendapatan bersaldo normal di kredit (bertambah) dan jika di debet berkurang, biaya mengurangi modal sedangkan pendapatan menambah modal.

Harta (assets):

Merupakan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan yang akan memberikan nilai ekonomis pada masa yang akan datang.

Contoh :

Harta (assets):
Kas (cash)
Piutang usaha (account receivable)
Piutang wesel (notes receivable)
Perlengkapan (supplies)
Beban beban dibayar dimuka (prepaid expenses)
Tanah (land)
Gedung (building)
Peralatan (equipment)
Mesin (machine)

Utang (liabilitiy)

Merupakan hak (klaim) terhadap harta dari pihak selain pemilik.

Contoh :

Utang usaha (accounts payable)
Utang wesel (notes payable)
Utang gaji (salary payable)
Utang bunga (interest payable)
Utang sewa (rent payable)
Utang pajak (tax payable)
Utang Obligasi (bonds payable)
Utang sewa guna usaha (lease obligation)
Dll.

Modal (owners equity)

Merupakan sisa hak terhadap harta (SD) suatu perusahaan setelah dikurangi dengan pihak ketiga (liability). Dipengaruhi oleh:

Revenues
Expenses
Investment
Prive/ drawing/ withdrawal

Dokumen Sumber Pencatatan, Persamaan Dasar Akuntansi

Setiap transaksi yang terjadi di perusahaan memerlukan pencatatan. Dalam proses pencatatan ini memerlukan dokumen atau bukti terjadinya transaksi agar pencatatan mampu menunjukkan kejadian yang sebenar-benarnya. Berdasarkan bukti transaksi tersebut harus dicermati agar tidak terjadi kesalahan atau penyelewengan atas kekayaan perusahaan. Adapun fungsi dari bukti transaksi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Memastikan keabsahan transaksi yang terjadi.

2. Sebagai rujukan atau dokumen atas peninjauan kembali transaksi (bukti) jika terjadi permasalahan di kemudian hari.

Beberapa bukti transaksi yang biasanya terjadi di suatu perusahaan yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan antara lain :

1. Kuitansi atau bukti penerimaan kas, merupakan dokumen surat tanda penerimaan uang yang ditandatangani oleh penerimaan uang dan diberikan kepada yang membayar uang tersebut. Bagian kanan dari lembar kuitansi diberikan kepada pihak yang membayar dan bagian kiri digunakan sebagai arsip bagi penerima uang.

2. Faktur, adalah bukti pembelian atau penjualan yang dilakukan secara kredit. Bukti transaksi pembelian biasanya disebut faktur pembelian demikian pula bukti transaksi penjualan dinamakan faktur penjualan.

3. Cek, adalah surat perintah tertulis dari pemegang rekening kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada orang yang namanya tertulis pada surat cek tersebut. Cek diterbitkan oleh suatu bank, dan diberikan kepada nasabahnya yang mempunyai simpanan dalam jumlah tertentu di bank tersebut. Jika pengeluaran uang dilakukan dengan cek maka strook yang tertinggal dalam buku cek dapat digunakan sebagai bukti transaksi.

4. Bilyet giro, pemilik rekening giro selain menggunakan cek dapat juga menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran. Bilyet giro merupakan surat perintah dari nasabah suatu bank yang bersangkutan untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekeningnya kedalam rekening pihak yang namanya tertulis pada bilyet giro pada bank yang sama atau bank lain. Dengan demikian penerima bilyet giro tidak dapat menerima dalam bentuk uang.

Pengaruh Transaksi Keuangan terhadap Persamaan Dasar Akuntansi

Setiap transaksi keuangan akan memengaruhi posisi keuangan perusahaan, dengan adanya transaksi dapat memengaruhi pada kelompok aktiva saja atau bisa juga memengaruhi pasiva saja atau bahkan memengaruhi aktiva dan pasiva secara bersamaan. Artinya setiap perubahan akan menunjukkan perubahan secara berpasangan baik antara harta dengan harta, antara harta dengan utang atau antara harta dengan modal, oleh karena itu pencatatannya dinamakan sistem akuntansi berpasangan (double entry accounting system).

Berdasarkan pada bukti transaksi tersebut dicatat dalam persamaan dasar sebagaimana contoh berikut :

Tn. Wahyu bertempat tinggal di Yogyakarta, pada bulan September 2006 membuka usaha fotokopi yang diberi nama Fotokopi “Cepat”. Pencatatan atas pendapatan jasa dilakukan seminggu sekali yaitu tanggal 9, 16, 23 dan 30 September 2006 (setiap akhir pekan). Adapun transaksi yang terjadi saat memulai usaha adalah:

Tanggal 1 September 2006

Tn. Wahyu pemilik sekaligus

pengelola perusahaan Fotokopi “Cepat”

menyerahkan uang pribadinya sebesar

Rp120.000.000,00 sebagai modal usaha. Pada

tanggal ini pula dibayar uang sewa kios kepada

Tn. Salimi sebesar Rp3.600.000,00 untuk masa

sewa satu tahun.

Berdasarkan bukti transaksi, maka perusahaan akan mencatatnya dalam persamaan dasar berikut ini:

Tanggal 2 September 2006

dibeli dengan tunai 5 unit mesin

fotokopi @ Rp15.000.000,00 dari Toko Eropa.

Transaksi terus terjadi dan setiap hari dicatat dalam persamaan dasar, setiap terjadi transaksi harus dihitung saldonya sehingga setiap saat dapat diketahui posisi keuangan perusahaan.

Tanggal 3 September 2006

dibeli kredit 50 rem kertas HVS

ukuran folio @ Rp25.000.00 dan 25 rem kertas

HVS ukuran kwarto @ Rp23.000,00 serta 10

kantong tinta fotokopi @ Rp70.000,00 di Toko

Mitra.

Tanggal 9 September 2006

dicatat penerimaan uang

sebesar Rp3.000.000 dari pelanggan sebagai

pembayaran atas pekerjaan foto kopi dan jilid

pada minggu pertama.

Tanggal 10 September 2006

dikembalikan kepada Toko

Mitra 5 rem kertas HVS ukuran folio

dikarenakan rusak.

Tanggal 11 September 2006

Tn. Adili pegawai bagian servis

fotokopi meminta uang di kasir sebesar

Rp200.000,00 untuk membeli kertas sampul

sebanyak 50 lembar.

Tanggal 15 September 2006

dicatat penerimaan uang

sebesar Rp1.600.000,00 dari pelanggan sebagai

ongkos fotokopi pada minggu kedua.

Tanggal 17 September 2006

dibayar kepada Toko Mitra

uang sebesar Rp1.400.000,00 sebagai pembayaran

atas pembelian tanggal 3 September 2006.

Tanggal 18 September 2006

dibeli tunai 50 rem kertas HVS

ukuran folio @ Rp25.000,00 dan 25 rem kertas

HVS ukuran kwarto @ Rp23.000,00 serta 10

kantong tinta fotokopi @ Rp70.000,00 di Toko

Mitra.

Tanggal 20 September 2006

dibayar listrik dan telepon

untuk bulan September masing-masing senilai

Rp475.000,00 dan Rp400.000,00.

Tanggal 23 September 2006

diterima uang hasil fotokopi dan

jilid dari Toko Sukses senilai Rp11.252.000,00

Tanggal 24 September 2006

dibayar beban iklan untuk

bulan September senilai Rp500.000,00.

Tanggal 29 September 2006

telah diselesaikan dan

diserahkan pekerjaan fotokopi dan jilid sebesar

Rp11.700.000,00 diterima pembayaran sebesar

Rp9.750.000,00 dan diterima bulan depan

senilai Rp1.950.000,00.

Tanggal 30 September 2006

dibayar gaji karyawan sebesar

Rp7.500.000,00.

Pada akhir bulan yang belum dibukukan (sebagai data penyesuaian) terdiri atas sebagai berikut :

a. Beban depresiasi mesin fotokopi diperhitungkan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa untuk masa manfaat 10 tahun, depresiasi tiap bulan. Rp 75.000.000 / 10 x 12 bulan = Rp625.000, oleh karena itu beban depresiasi untuk bulan September 2006 sebesar

Rp625.000.

b. Beban sewa ruangan untuk bulan September 2006 Rp300.000,00

c. Perlengkapan fotokopi (kertas, tinta dan lain-lain) yang masih ada di gudang Rp1.425.000,00

Berdasarkan transaksi tersebut, dapat dicatat dalam persamaan dasar akuntansi selama periode waktu satu bulan sebagai berikut :

Untuk informasi yang lebih lengkap mengenai materi ekonomi kunjungi >> blog ILMU EKONOMI

Teori Pengertian Akuntansi

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Tue, 12 Jun 2012 20:34:00 -0700

Apa sih Akuntansi itu????? Bagaimana Teori Pengertian Akuntansi ?

I. Sifat Dasar Akuntansi

Komite AICPA mendefinisikan akuntansi sebagai berikut :

Akuntansi adalah pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomik yang diperkirakan bermanfaat dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomik, dalam membuat pilihan diantara alternative tindakan yang ada

The Handbook of Accounting mengidentifikasi berbagai bidang yang memanfaatkan akuntansi yaitu : Laporan keuangan, penentuan dan perencanaan paajk, audit independen; system-sistem pemrosesan data dan informasi; akuntansi biaya dan manajemen; akuntansi pendapatan nasional; dan konsultan manajemen.

Berikut adalah bebrapa pandangan yang telah membentuk perkembangan akuntansi keuangan:

1. Akuntansi sebagai sebuah ideologi

Akuntansi telah dipandang sebagai fenomena ideologis-sebagai sarana untuk mendukung dan melegitimasi tatanan social, ekonomi, dan politik saat ini. Karl Marx menegaskan bahwa akuntasi melakukan suatu bentuk dan menjadi sarana untuk mengaburkan-bukan mengungkapkan sifat sesungguhnya dari hubungan-hubungan sosial yang membentuk usaha produktif. Akuntansi juga dipandang sebagai mitos, symbol, dan kegiatan ritual yang mengizinkan penciptaan suatu tatanan simbolis yang di dalamnya aagen-agen sosial dapat saling berinteraksi. Kedua persepsi tersebut juga mewujud dalam pandangan umum merupakan bahwa akuntansi juga instrument rasionalisasi ekonomi dan alat system kapitalisme.

2. Akuntansi sebagai sebuah bahasa

Persepsi akuntansi sebagai bahasa merupakan persepsi yang populer dalam buku-buku akuntansi. Sebagai contoh, Ijiri berpendapat bahwa :

Berbagai aktivitas bisnis suatu perusahaan dilaporkan dalam laporan akuntansi menggunakan bahasa akuntansi, yang juga sama apabila disajika dalam surat kabar menggunakan bahasa inggris. Untuk mengungkapkan suatu kejadian akuntansi tidak hanya sekedar menghadapi risiko akan adanya kesalahpahaman namun juga menghadapi risiko adanya hukuman terhadap kesalahan penyajian, kebohongan atau sumpah palsu. Perbandingan laporan perlu dilakukan untuk memenuhi fungsi bahasa yang efektif, apakah itu dalam bahasa inggris atau dalam bahasa akuntansi.

Hawes mendefinisikan bahasa sebagi berikut :

Simbol-simbol manusia bukan merupakan tanda-tanda yang disusun secara acak, yang mengarahkan pada konseptualisasi rujukan yang bersifat tertutup dan rahasia. Sebaliknya, simbol-simbol manusia disusun secara sistematis dan berpola dengan aturan-aturan khusus yang mengarahkan penggunaannya.Susunan simbol tersebut dinyatakan sebagai tata bahasa.

3. Akuntansi Sebagai Catatan peristiwa yang lalu

Umumnya akuntansi dipandang sebagai sebuah cara penyajian sejarah perusahaan dan transaksi yang dilakukannya dengan pihak lain. Bagi pemilik maupun pemegang saham, catatan akuntansi menyediakan sejarah pertanggung jawaban manajer atas sumber-sumber daya yang disediakan pemilik. Pengukuran konsep pertanggung jawaban telah dilakukan dri waktu ke waktu. Bimberg membedakannya dalam empat periode:

Periode Pure Custodial.
Periode traditional custodial
Periode asset-utilization.
periode open-ended.

Dua periode pertama mengacu pada kepentingan agen untuk mengembalikan sumber-sumber daya secara lengkap kepada principal dengan menetapkan tugas-tugas minimal dalam melaksanakan fungsi pemeliharaaan (Custodial). Pada dua periode ini, pengungkapan data keuangan dalam neraca dianggap sudah memadai. Period eke tiga mengacu pada kepentingan agen untuk menetapkan inisiatif pemakaian asset secara mendalam agar sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Terakhir, periode open ended berbeda dengan periode asset utilization dalam hal penetapan pemanfaatan asset yang lebih fleksibel dan memungkinkan agen untuk merencanakan aliran pemanfaatan asset.

4. Akuntansi Sebagai Realitas Ekonomi saat ini

Akuntansi juga dipandang sebagai cara untuk menggambarkan realiatas ekonomi saat ini. Argumen utama yang mendukung pandangan ini adalah bahwa baik neraca maupun laporan laba rugi seharusnya didasarkan pada taksiran yang menggambarkan relitas ekonomi saat ini daripada kos histories. Metode yang digunakan agar lebih menunjukan realita ekonomi saat ini, lebih difokuskan pada penetapan harga saat ini dan di masa mendatang daripada penetapan harga di masa lalu. Tujuan utama dari pandangan akuntansi adalah penetapan pendapatan sesungguhnya (True Income), suatu konsep yang menunjukkan perubahan kesejahteraan perusahaan dari suatu period eke periode selanjutnya.

5. Akuntansi Sebagai Suatu Sistem Informasi

Akuntansi selalu dipandang sebagai suatu system informasi. Pandangan ini mengasumsikan akuntansi sebagai suatu proses yang menghubungkan sumber informasi atau transmitter (biasanya akuntan), saluran komunikasi, dan sekumpulan penerima (pengguna eksternal). Dengan menggunakan istilah dalam proses komunikasi, akuntansi dapat didefinisi sebagai “Proses menyandikan sejumlah observasi kedalam bahasa sistem akuntansi, memanipulasi sinyal sistem pelaporan,dan mengawasandikan (dengan coding) serta mentransmisikan hasilnya. Pandangan tentang akuntansi ini memberikan manfaat yang penting baik secara konseptual maupun secara empiris. Pertama, pandangan ini mengasumsikan bahwa sistem akuntansi merupakan satu-satunya sistem pengukuran formal dalam organisasi. Kedua, pandangan ini memunculkan kemungkinan desain sistem akuntansi yang optimal, yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat (bagi pengguna). Perilaku pengirim (sender) merupakan hal yang penting baik dalam reaaksi terhadap informasi yang disjikan maupun dalam pemanfaatan informasi yang dibuat. Kedua perilaku ini merupakan subjek penelitian empiris dalam bidang akuntansi keperilakuan.

6. Akuntansi Sebagai Komoditas

Akuntansi juga dipandang sebagai komoditas yang dihasilkan dari suatu aktivitas ekonomi. Pandangan ini muncul disebabkan adanya permintaan informasi khusus, dan para akuntan memiliki kemampuan untuk permintaan tersebut. Sebagai komoditas umum, akuntansi menjadi dasar ideal untuk pengaturan, yang berdampak terhadap kebijakan umum dan memantau seluruh bentuk perjanjian antar organisasi dengan lingkungannya. Pemilihan informasi akuntansi dan atau teknik akuntansi selanjutnya memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat. Akibatnya muncul pasar informasi akuntansi yang berasal dari adanya penawaran dan permintaan informasi.

II. Penyusunan dan pembuktian Teori

Walaupun akuntansi merupakan sekumpulan teknik yang dapat digunakan dalam bidang spesifik, namun praktiknya dilakukan dalam kerangka konseptual implisit yang terdiri dari prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang telah diterima oleoh profesi, dikarenakan oleh kegunaan dan logika yang dikandungnya. Petunjuk yang disebut juga sebagai “prinsip-prinsip akuntansi berterima umum/PABU” ini mengarahkan profesi akuntansi dalam pemilihan teknik-teknik akuntansi dan dalam penyiapan laporan keuangan dengan suatu cara yang diaanggap sebagai praktik terbaik. Dalam menanggapi perubahan lingkungan, perubahn nilai dan kebutuhan informasi, prinsip-prinsip akuntansi berterima umum merupakan subjek penilaian kembali yang sifatnya tetap dan subjek analis kritis. Hal ini ditunjukkan dalam APB Staement No.4, yang menguraikan prinsip-prinsip sebagi berikut :

Penyajian prinsip-prinsip akuntansi berterima umum merupakan hasil suatu proses evolusi yang diharapkan terus berlanjut di masa medatang. Perubahan dapat saja muncul pada setiap tingkatan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum…

Perubahan terhadap prinsip-prinsip akuntansi berterima umum dapat dilakukan untuk menanggapi perubahan kondisi ekonomi dan social, terhadap pengetahuan dan teknologi baru, dan terhadap permintaan pengguna akan informasi keuangan yang lebih berguna. Sifat dinamis akuntanssi keuangan-kemampunnya untuk berubah dalam menanggapi perubahan kondisi-memungkinnya untuik menjaga dan meningkatkan kegunaan informasi yang dihasilkan.

Proses penyusunan teori akuntansi sebaiknya dilengkapi pula dengan proses pembuktian (verification) dan pengesahan (validation) teori. Machlup mendefinisikan proses ini sebagai berikut :

Pembuktian dalam penelitian dan analis dapat menunjuk pada bebrapa hal, termasuk kebenaran argument-argumen matematis dan logika, dapat diterapkannya rumus dan persamaan yang dibuat, dapat dipercayanya laporan, keautentikan dokumen, alat ataupun barang-barang peningalan, keckupan barang-barang reproduksi, terjemahan, dan uraian yang dibuat, keakuratan perhitungan yang lalu dan perhitungan statistic, bukti-bukti yang menguatkan pelaporan suatu kejadian, kelengkapan dalam pendataan peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya terjadi, dapat diulangnya eksperimen yang dilakukan, kekuatan penjelas atau kemampuan untuk memprediksi hasil.

Pernyataan ini bermakna bahwa teori seharusnya tunduk terhadap pengujian yang bersifat logis dan empiris untuk membuktikan keakuratannya.

III. Sifat Dasar Teori Akuntansi

Tujuan utama teori akuntansi adalah menyajikan suatu dasar dalam memprediksi dan menjelaskan perilaku serta kejadian-kejadian akuntansi. Kita mengasumsikan, atas dasar keyakinan, bahwa teori akuntansi itu ada. Teori didefinisikan sebagai “sekumpulan gagasan (konsep), definisi dan dalil yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena, dengan menjelaskan hubungan antar variabel yang ada dan bertujuan untuk menjelaskan serta memprediksi fenomena tersebut.

Pada awalnya harus diakui bahwa tidak ada teori akuntansi yang komprehensif ketika itu. Bahkan terdapat teori-teori yang berbeda dan berkembang, yang disajikan dalam sejumlah literature. Banyak dari teori-teori tersebut yang muncul karena dipakainya pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam penyusunan teori akuntansi atau dari upaya perkembangan teori yang sudah ada sebelumnya dan bersifat setengah jadi (middle range), dari pada melalui pengembangan suatu teori yang komprehensif.

Dalam hal bagaimana seharusnya para pengguna dan penyaji data akuntansi berperilaku. Perbedaan ini menyebabkan America Accounting Association’s Committee on Concept and Standards (or External Financial Report) menyimpulkan bahwa :

Tidak ada satupun pengaruh teori akuntansi keuangan yang cukup memadai dalam memenuhi spesifikasi pengguna lingkungan yang luas secara efektif; sehingga
Yang ada dalam literature akuntansi keuangan selama ini bukanlah teori akuntansi keuangan melainkan sekumpulan teori yang dikumpulkan dari perbedaan-perbedaan dalam spesifikasi pengguna-lingkungan.

E.S. Hendrikson mengunakan definisi “teori” yang dapat diaplikasikan dalam akuntansi. Berdasarkan Webster’ Third New International Dictionary, “teori menyajikan “sekumpulan hipotesis, konsep, dan prinsip-prinsip pragmatis yang saling berkaitan, yang membentuk kerangka acuan umum untuk suatu bidang penelitian”.

IV. Metodologi-metodologi dalam penyusunan Teori Akuntansi

Kita sekarang dapat menyimpulkan bahwa suatu teori akuntansi adlah munglin apabila (1) di dalamnya terdapat suatu kerangka acuan, seperti yang disarankan oleh hendriksen, dan (2) mengandung tiga elemen : penyandian fenomena ke dalam penyajian secara simbolis ; manipulasi atau penggabungan sesuai ketentuan ; dan penerjemahan kembali ke fenomena yang sesungguhnya, seperti yang disarankan McDonald.

Dalam profesi akuntansi, ada keyakinan yang luas bahwa akuntansi merupakan suatu seni yang tidak dapat diformilkan dan bahwa metodologi yang digunakan secra tradisional dalam peyusunan teori akuntansi merupakan sebuah upaya untuk menilai apa yang terjadi melalui penyusunan praktik-[raktik akuntansi. Sejumlah teori dengan pendekatan ini yang dinamakan akuntansi deskriptif atau teori akuntansi deskriptif.

Pendekatan akuntansi deskriptif telah dikritik oleh para pemdukumg metodologi normative. Teori akuntansi normatif berupaya untuk menyajikan lebih pada “apa yang seharusnya” (Ougt to be), dari pada “apa yang terjadi” (What is). Teori dengan pendekatan ini dinamakan akuntansi normatif.

Metodologi deskriptfi berupaya untuk menilai sejumlah praktik akuntansi yang diaanggap berguna dan metodologi normatif berupaya untuk menilai sejumlah praktik akuntansi yang seharusnya dapat digunakan.

V. Pendekatan-pendekatan Non Teoritis

Pendekatan-pendekatan non teoritis biasanya merupakan pendekatan pragmatis (praktis) dan otoriter (otoritarian).

Pendekatan pragmatis terdiri dari penyusunan teori yang ditandai dengan penyesuaian terhadap praktik sesungguhnya, yang bermanfaat untuk memberi daran solusi praktis.

Pendekatasn otoritarian dalam penyusunan teori akuntansi, yang umumnya digunakan oleh organisasi profesi, terdiri dari penyajian sejumlah peraturan praktik-praktik akuntansi.

Teori pendekatan akun merasionalisasikan pemilihan teknik-teknik akuntansi atas dasar upaya untuk mempertahankan persamaan akuntansi, yang dinamakan persamaan neraca (Balance sheet equation) dan persamaan profit akuntansi (accounting profit equation).

Persamaaan neraca biasanya dinyatakan dalam :

Asset = Kewajiban + Ekuitas Pemilik

Persamaan profit akuntansi biasanya dinyatakan dalam :

Profit Akuntansi = Pendapatan – Kos

Dua persamaan dalam pendekatan akun ini menghasilkan pengembangan dua posisi dalam proses penyusunan standar, yang dinamakan posisi berorientasi neraca (balece sheet oriented position) dan posisi berorientasi profit (profit-oriented position). Dalam setiap kasus, pendekatan ini, seperti halnya pendekatan pragmatis maupun otoritarian, juga menghadapi kendala kurangnya landasan teoretis.

VI. Pendekatan Deduktif

Pendekatan deduktif dalam penyusunan suatu teori akan dimulai dengan adanya asumsi-asumsi dasar dan hasil penarikan konklusi yang bersifat logis tentang suatu subjek dengan sejumlah pertimbangan. Dalam penerapannya di bidang akuntansi, pendekatan deduktif dimulai dengan asumsi atau dalil dasar akuntansi dan konklusi logis yang diperoleh dari sejumlah prinsip akuntansi untuk menyajikan petunjuk dan dasar bagi pengembangan teknik-teknik selanjutnya. Pendekatan ini bergerak dari kondisi yang bersifat umum ke spesifik. Apabila pada kondisi ini, asumsi dasar tentang lingkungan akuntansi terdiri dari sejumlah tujuanmaupun dalil, tahap-tahap yang digunakan untuk menjalankan pendekatan deduktif terdiri dari :

Penetapan tujuan-tujuan pelaporan keuangan.
Pemilihan dalil-dalil akuntansi.
penentuan prinsip-prinsip akuntansi.
pengembangan teknik-teknik akuntansi.

Oleh karenan itu, dalam penentuan teori akuntansi secara deduktif, teknik-teknik yang dikembangkan akan berhun\bungan dengan prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan tujuan-tujuan melalui sejumlah cara, dan apabila pendekatan tersebut dilakukan secara benar, maka teknik-teknik tersebut seharusnya juga benar. Pendefinisian struktur teoritis akuntansi yang dilakukan melalui serangkaian tersebut didasarkan pada perumusan tujuan akuntansi yang semestinya.

VII. Pendekatan Induktif

Pendekatan Induktif dalam penyusunan teori dimulai dengan serangkaian pengamatan, kemudian pengukuran serta selanjutnya aktivitas untuk memperoleh suatu konklusi. Apabila diterapkan dalam bidang akuntansi, pendekatan ini dimulai dengan serangkaian pengamatan terhadap informasi keuangan dari bisnis perusahaan dan selanjutmya akan diperoleh rumusan gagasan serta prinsip-prinsip akuntansi dari pengamatan tersebut dengan menggunakan dasar hubungan yang terjadi secara berualang. Argumentasi induktif dikatakan membawa keterangan-keterangan yang bersifat khusus ke suatu bentuk umum. Pendekatan induktif dalam penyusunan teori mencakup empat tahap :

Pencatatan seluruh pengamatan
penganalisaan dan pengelompokan pengamatan untuk mendeteksi adanya hubungan yang berulang.
Penginduksian asal mula konklusi-konklusi dan prinsip-prinsip akuntansi dari pengamatan-pengamatan yang menggambarkan hubungan secara berulang.
Pengujian konklusi-konklusi dibuat.

Dalam proses induksi, kebenaran suatu dalil tergantung pada pengamatan yang secara memadai menyajiakan contoh adanya hubungan berualang.

Dengan cara yang sama, kita dapat menyatakan bahwa dalil-dalil akuntansi yang diperoleh dari konklusi induktif dapat dilahirkan menjadi teknik-teknik akuntansi yang bersifat khusus hanya apabila terdapat probabilitas yang lebih tinggi atau lebih rendah, sementara itu, dalil-dalil akuntansi yang berasal dari simpulan deduktif dapat diarahkan ke teknik-tekink khusu yamg sudah pasti.

Terimakasih telah membaca : Teori Pengertian Akuntansi

INSTRUMEN PASAR MODAL

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Mon, 11 Jun 2012 11:54:00 -0700

Apakah efek itu?

Semua yang termasuk surat berharga bisa disebut efek, dapat berupa:

· Surat pengakuan utang

· Surat berharga komersial

· Saham

· Obligasi

· Tanda bukti utang

· Unit penyertaan kontrak investasi kolektif

· Kontrak berjangka atas efek

· Setiap turunan (derivatif) dari saham atau obligasi

Saham Biasa

Diantara surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, saham biasa (common

stock) adalah yang paling dikenal masyarakat. Diatara emiten (perusahaan yang

menerbitkan surat berharga), saham biasa juga merupakan yang paling banyak digunakan

untuk menarik dana dari masyarakat. Jadi saham biasa paling menarik, baik bagi pemodal

maupun bagi emiten.

Apakah Saham Itu?

Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.

Saham Preferen

Meskipun tidak sepopuler saham biasa, namun saham preferen (prefered stock), cukup

berkembang. Bahkan akhir-akhir ini, telah lahir produk-produk baru yang merupakan

pengembangan dari saham preferen ini misalnya adjustable rate prefered stock (ARPs)

dan market auction prefered. Perkembangan demikian belum terjadi di Indonesia. Namun

dimasa mendatang perkembangan demikian tidak bisa dihindari. Saat ini saham preferen

yang diperdagangkan di BEJ adalah saham preferen Hotel Prapatan.

Apakah Saham Preferen Itu?

Saham preferen merupakan gabungan (hybrid) antara obligasi dan saham biasa. Artinya,

disamping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik saham

biasa. Karakteristik obligasi misalnya, saham preferen memberikan hasil yang tetap

seperti bunga obligasi. Biasanya saham preferen memberikan pilihan tertentu atas hak

pembagian deviden. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan deviden

yang besarnya tetap setiap tahun, adapula yang menghendaki didahulukan dalam

pembagian deviden, dan lain sebagainya. Memiliki karakteristik saham biasa, sebab tidak

selamanya saham freferen bisa memberikan penghasilan seperti yang dikehendaki

pemegangnya. Jika suatu ketika emiten mengalami kerugian, maka pemegang saham

freferen bisa tidak menerima pembayaran deviden yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Jadi jelasnya, saham preferen adalah saham yang memberikan prioritas pilihan (preferen)

kepada pemegangnya.

Prioritas apa saja yang ditawarkan saham preferen?

· Prioritas pembayaran: pemodal memiliki hak untuk didahulukan dalam hal

pembayaran deviden.

· Deviden tetap: pemodal memiliki hak mendapat pembayaran deviden dengan jumlah

tetap.

· Deviden kumulatif: pemodal berhak mendapat pembayaran semua deviden yang

terutang pada tahun-tahun sebelumnya.

· Convertible preferen stock: pemodal berhak menukar saham preferen yang

dipegangnya dengan saham biasa.

· Adjustable devidend: pemodal mendapat prioritas pembayaran devidennya

menyesuaikan dengan saham biasa.

Obligasi

Obligasi sudah lama dikenal di pasar modal Indonesia. Hanya saja, kalah populer dengan

saham. Ini disebabkan, emiten obligasi kebanyakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Beberapa BUMN emiten obligasi adalah: Bapindo, Jasa Marga, Bank Tabungan Negara

dan masih banyak lagi. Kini perusahaan-perusahaan swasta mulai menggunakan obligasi

untuk menghimpun modal.

Apakah obligasi itu?

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi

pinjaman (dalam hal ini pemodal) dengan yang diberi pinjaman (emiten). Jadi surat

obligasi adalah selembar kertas kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut

memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan surat obligasi.

Obligasi konversi

Obligasi konversi (convertible bond) sudah dikenal di pasar modal Indonesia. Untuk

kelangan emiten swasta, obligasi konversi lebih dulu populer dibandingkan dengan

obligasi yang justru lebih awal diterbirkan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) se

Indonesia. Kecenderungan pelaksanaan emisi obligasi ramai sejak tahun 1986-1988

sedangkan untuk obligasi konversi pada akhir tahun 1990.

Apakah obligasi konversi itu?

Obligasi konversi, sekilas tidak ada bedanya dengan obligasi biasa, misalnya,

memberikan kupon yang tetap, memiliki jatuh tempo dan memiliki nilai pari. Hanya saja,

obligasi konversi memiliki keunikan, yaitu bisa ditukar dengan saham biasa. Pada

obligasi konversi selalu tercantum persyaratan untuk melakukan konversi. Misalnya,

setiap obligasi konversi bisa dikonversi menjadi 5 saham biasa setelah 31 Desember 2007

dengan harga konversi yang telah ditetapkan sebelumnya. Persyaratan itu tidak sama

diantara obligasi konversi yang satu dengan yang lainnya.

Reksa Dana

Sebenarnya, melalui reksa dana inilah nasihat investasi yang baik - jangan menaruh

semua telur didalam satu keranjang – bisa dlaksanakan. Sebab pada prinsipnya, investasi

pada reksa dana adalah melakukan investasi yang menyebar pada sekian alat investasi

yang diperdagangkan di pasarmodal dan pasar uang, saham biasa, obligasi, commercial

paper dan lainnya.

Apakah reksa dana itu?

Reksa dana (mutual fund) adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya

menitipkan uang kepada pengelola reksa dana (disebut menajer investasi), untuk

digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal.

Right issue

Right issue diterjemahkan sebagai bukti right. Alat investasi ini merupakan produk

turunan dari saham. Kebijakan right issue merupakan upaya emiten untuk menambah

saham yang beredar, guna menambah modal perusahaan. Sebab dengan pengeluaran

saham baru itu, berarti pemodal harus mengeluarkan uang untuk membeli saham yang

berasal dari righ issue. Kemudian uang ini akan masuk ke modal perusahaan. Bagi

pemodal, right issue berdampak positif kalau tidak berpengaruh terhadap harga saham.

Sebaliknya, berdampak negatif kalau menyebabkan menurunnya harga saham. Secara

umum, dampak right issue bisa dirasakan oleh semua pemodal.

Apakah right issue itu

Right issue merupakan hak bagi pemodal memberli saham baru yang dikeluarkan emiten.

Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat harus membelinya. Ini berbeda

dengan saham bonus atau deviden saham, yang otomatis diterima oleh pemegang saham.

Contoh, PT A melakukan right issue 3:1. Ini berarti setiap pemegang 3 saham PT A

barhak membeli 1 saham baru PT A (hasil right issue)

Waran

Waran duterbitkan dengan tujuan agar pemodal tertarik membeli obligasi atau saham

yang diterbitkan emiten. Pada keadaan tertentu, midalnya pada saat suku bunga bank

tinggi, para pemodal lebih suka menginvestasikan dananya ke bank. Kalau emiten

menerbitkan obligasi yang memberikan bunga lebih tinggi dari suku bunga bank, tentu

memberatkan keuangan emiten. Sebaliknya kalau menerbitkan obligasi dengan bunga

rendah, mungkin tidak laku. Supaya obligasi berbunga rendah itu menarik minat

pemodal, maka obligasi disertai waran.

Apakah waran itu?

Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah

ditentukan. Biasanaya waran dijual bersamaan dengan surat berharga lain, misalnya

obligasi atau saham. Penerbit waran harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh

pemegang waran. Namun, setelah obligasi atau saham yang disertai waran memasuki

pasar, baik obligasi, saham maupun waran dapat diperdagangkan secara terpisah. Sebagai

contoh, PT A menerbitkan obligasi dengan jatuh tempo 5 tahun. Setiap pemegang

obligasi akan mendapatkan 2 waran. Selanjutnya, untuk setiap waran berhak membeli 1

lembar saham sejak akhir tahun pertama.

Mengenal Pasar Modal

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Mon, 11 Jun 2012 11:31:00 -0700

Apakah Pasar Modal ?

Pasar Modal adalah wahana untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana

jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana tersebut.

Pengertian Pasar Modal Menurut Undang-Undang

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan:

· Penawaran umum dan perdagangan efek,

· Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya,

· Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek

· (UU No.8 Th. 1995)

Fungsi Pasar Modal

· Sumber dana jangka panjang

· Alternatif investasi

· Alat restrukturisasi modal perusahaan

· Alat untuk melakukan divestasi

Apakah Penawaran Umum?

Adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten (perusahaan) untuk menjual

efek tersebut kepada masyarakat.

Proses Penawaran Umum

1. Pasar Perdana

· Penawaran efek oleh sindikasi penjamin emisi dan agen penjualan

· Penjatahan

· Penyerahan efek

2. Pasar Sekunder

· Emiten mencatatkan sahamnya di Bursa

· Perdagangan efek di Bursa

Pasar Perdana vs Pasar Sekunder

1. Pasar Perdana

· Harga saham tetap

· Tidak dikenakan komisi

· Hanya untuk pembelian saham

· Pemesanan dilakukan melalui agen penjualan

· Jangka waktu terbatas

2. Pasar Sekunder

· Harga berfluktuasi sesuai dengan kekuatan pasar

· Dibebankan komisi

· Untuk pembelian maupun penjualan saham

· Pemesanan dilakukan melalui anggota bursa

· Jangka waktu tidak terbatas

Jenis Pasar di Pasar Modal

· Pasar Perdana (Primary Market/Penawaran Umum/Initial Public Offering)

· Pasar Sekunder (Secondary Market)

Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

1. Tugas:

Melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal

2. Tujuan:

Mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta

melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Wewenang BAPEPAM:

a. Memberikan izin usaha kepada:

· Bursa Efek,

· Lembaga kliring dan penjaminan,

· Lembaga penyimpanan dan penyelesaian,

· Reksa Dana,

· Perusahaan efek,

· Penasehat investasi,

· Biro administrasi efek,

b. Memberikan izin orang perseorangan bagi:

· Wakil penjamin emisi efek

· Wakil perantara perdagangan efek

· Wakil menejer investasi

· Wakil agen penjualan efek reksa dana

c. Memberikan persetujuan bagi Bank Kustodian

d. Melakukan pemeriksaan dan penyidikan

e. Menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran

f. Mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal, yaitu:

· Notaris

· Konsultan Hukum

· Penilai

· Akuntan

· Wali Amanat

BAPEPAM mempunyai fungsi:

· Menyusun peraturan di bidang pasar modal

· Menegakkan peraturan di bidang pasar modal

· Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha,

persetujuan, pendaftaran, dari BAPEPAM dan pihak lain yang bergerak di pasar

modal

· Menetapkan prinsip keterbukaan

· Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa

Efek, LKP, dan LPP

· Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal

· Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok BAPEPAM sesuai dengan

kebijaksanaan Menteri Keuangan

Bursa Efek

Adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk

perdagangan efek.

Bursa efek sebenarnya sama dengan pasar-pasar lainnya, yaitu tempat dimana

bertemunya penjual dan pembeli. Hanya saja, di bursa efek yang diperdagangkan adalah

efek-efek (surat berharga). Pada saat ini di Indonesia ada 2 bursa efek yaitu Bursa Efek

Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Kedua bursa masing-masing dijalankan

oleh Perseroan Terbatas, PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya. Pemegang

saham dari bursa efek adalah para pialang (broker) anggota bursa efek bersangkutan yang

telah memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagangan efek.

Peran Bursa

· Menyediakan semua sarana perdagangan efek (fasilitator)

· Membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa

· Mengupayakan likuiditas instrumen

· Mencegah praktek-praktek yang dilarang bursa (kolusi, pembentukan harga yang

tidak wajar, insider trading, dsb)

· Menyebarluaskan informasi bursa (transparansi)

· Menciptakan instrumen dan jasa baru

Kewajiban Bursa Efek

· Menyerahkan laporan kegiatan kepada BAPEPAM

· Menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan

efek, kliring dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan

kegiatan bursa

· Memiliki satuan pemeriksanaan

Dimanakah Alamat PT Bursa Efek Jakarta ?

Alamat PT Bursa Efek Jakarta adalah di Gedung Bursa Efek Jakarta Lt. 4 Tower 1, Jalan

Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, Telepon: (6221) 5150515

(hunting). Fax: (6221)5150330. Homepage: http://www.jsx.co.id, email:

webmaster@jsx.co.id. Di gedung ini selaina terdapat kantor manajemen Bursa Efek

Jakarta juga ada lantai bursa dimana transaksi dilakukan.

Perusahaan Publik

Adalah perusahaan yang:

1. Sahamnya telah dimiliki oleh 300 pemegang saham atau lebih, dan

2. Telah memiliki modal disetor Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau lebih.

Emiten

· Emiten adalah perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat investor

melalui penawaran umum

· Efek yang telah dijual kepada investor di Pasar Perdana dapat diperjualbelikan

kembali antar investor melalui Bursa Efek dimana efek tersebut tercatat (Pasar

Sekunder)

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

· Adalah lembaga yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian

transaksi bursa

· Saat ini diselenggarakan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

· Adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral di Bank

Kustodian, perusahaan efek dan pihak lain.

· Saat ini diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Lembaga Penunjang Pasar Modal

1. Penjamin Emisi Efek

Adalah perusahaan yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan penawaran

umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek

yang tidak terjual

2. Perantara Perdagangaan Efek

· Adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jual-beli efek untuk

kepentingan sendiri atau pihak lain (nasabah)

· Perantara Perdagangan Efek disebut juga Perusahaan Pialang

3. Kustodian

Adalah perusahaan yang memberikan jasa:

· Penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, serta jasa lain, termasuk

menerima deviden, bunga dan hak-hak lain

· Menyelesaikan transaksi efek

· Mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya

4. Biro Administrasi Efek

Adalah perusahaan yang berdasarkan mkontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan

pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek

5. Wali Amanat

Adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang

6. Pemeringkat Efek

Adalah badan swasta yang melakukan pemeringkatan atas efek yang bersifat utang.

Tujuan pemeringkatan adalah untuk memberikan opini (independen, obyektif dan jujur)

mengenai risiko suatu efek utang

7. Manajer Investasi

Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau

mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan

asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan

perundang-undangan yang berlaku.

Profesi Penunjang Pasar Modal

Terdiri dari: Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris dan profesi lain yang

ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal, wajib terlebih dahulu terdaftar di

BAPEPAM.

Persyaratan pendaftaran profesi penunjang pasar modal diatur dalam peraturan

BAPEPAM.

1. Akuntan Publik

Tugas:

· Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan

pendapatnya.

· Memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia

dan ketentuan BAPEPAM

· Memberikan petunjuk peaksanaan cara-cara pembukuan yang baik (apabila

diperlukan).

2. Konsultan Hukum

· Melakuan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum (Legal Audit)

· Memberikan pendapat dari segi hukum (Legal Opinion) terhadap emiten dan

perusahaan publik.

3. Legal Audit

· Akte pendirian berikut perubahannya

· Permodalan

· Perizinan

· Kepemilikan aset harus atas nama perusahaan

· Perjanjian dengan pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri

· Perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun

pribadi direksi

· UMR

· AMDAL

4. Notaris

Tugas:

· Membuat Berita Acara RUPS

· Membuat Akte Perubahan Anggaran Dasar

· Menyiapkan perjanjian-perjanjian dalam rangka emisi efek.

5. Penilai

Adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani Leporan Penilai yaitu pendapat atas

nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian para penilai.

MATERIALITAS DAN RISIKO

noreply@blogger.com (Hilyakimi Auliya Sa'adah) — Sun, 10 Jun 2012 17:26:00 -0700

MATERIALITAS

Tanggung jawab Auditor, adalah menentukan apakah laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian yang Material. Materialitas adalah pertimbangan utama dalam menentukan ketepatan laporan audit yang harus dikeluarkan.

Jika Auditor memutuskan bahwa terdapat suatu salah saji yang Material, maka ia akan menunjukkannya pada klien sehingga suatu koreksi atas kesalahan tersebut dapat dilakukan.

Ada tujuh ( 7 ) Fase Materialitas dan Resiko, yaitu :

Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal
Memahami bisnis dan industri klien
Menilai Risiko bisnis klien
Melaksanakan prosedur analitis awal
Menetapkan materialitas dan menilai risiko akseptibilitas audit serta risiko inheren
Memahami pengendalian intern dan menilai risiko pengendalian
Menyusun seluruh rencana serta program audit

Dalam penerapan Materialitas tersebut ada lima tahap yang perlu diketahui, yaitu :

a. Perencanaan tentang rentang uji audit :

Menetapkan Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas
Mengalokasikan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas ini ke

dalam segmen-segmen

b. Evaluasi Hasil :

Mengestimasi total kesalahan penyajian yang terdapat dalam segmen
Mengestimasi kesalahan penyajian gabungan
membandingkan antara estimasi gabungan dan pertimbangan awal atau pertimbangan yang telah direvisi tentang tingkat materialitas.

Penetapan suatu pertimbangan awal tentang tingkat materialitas adalah untuk membantu auditor merencanakan bukti audit yang memadai yang harus dikumpulkan.

Materialitas lebih merupakan konsep yang Relatif bukannya Absolut.

Kesalahan penyajian atas besaran tertentu mungkin saja bersifat material bagi perusahaan skala kecil, sedangkan kesalahan penyajian dengan jumlah dolar yang sama, bagi perusahaan lainnya yang berskala besar, dapat bersifat tidak material.

Sejumlah dasar pertimbangan diperlukan untuk mengevaluasi tingkat Materialitas

Laba bersih sebelum pajak, umumnya merupakan dasar pertimbangan utama yang dipergunakan untuk menentukan tingkat materialitas, karena item ini dianggap sebagai item penting dalam penyajian informasi kepada para pengguna laporan.

Faktor-faktor Kualitatif mempengaruhi Tingkat Materialitas

- Nilai-nilai yang melibatkan kecurangan seringkali dianggap lebih penting dari pada

sejumlah nilai yang sama tetapi yang diakibatkan oleh kekeliruan yang tidak disengaja

karena perbuatan tersebut merefleksikan kejujuran serta reliabilitas manajemen atau

karyawan yang terlibat.

- Kesalahan penyajian yang kecil dapat bersifat material jika terdapat kemungkinan timbulnya berbagai konsekuensi atas sejumlah kewajiban kontrak.

Mengalokasikan Pertimbangan awal tingkat Materialitas segmen

Jika auditor telah memiliki pertimbangan awal tentang tingkat materialitas tiap segmen, pertimbangan tersebut akan sangat membantu auditor dalam memutuskan bukti audit apa yang tepat untuk dikumpulkan.

Ada tiga kesulitan utama dalam upaya mengalokasikan tingkat materialitas ke akun-akun neraca yaitu :

- auditor memiliki ekspektasi bahwa sejumlah akun tertentu mengandung lebih

banyak salah saji dari pada akun-akun lainnya

- Baik salah saji lebih, maupun salah saji kurang harus tetap dipertimbangkan

- Biaya-biaya audit secara relatif mempengaruhi pengalokasian.

Mengestimasi Nilai salah saji serta membandingkannya dengan nilai Pertimbangan Awal.

Pada saat auditor melaksanakan sejumlah prosedur audit bagi setiap segmen audit, maka kertas kerja haruslah dipelihara untuk mencatat semua salah saji yang

diketemukan. Berbagai salah saji ini dipergunakan untuk melakukan estimasi atas total salah saji yang terkandung dalam persediaan.

Estimasi salah saji tersebut dihitung berdasarkan uji-uji audit yang sebenarnya,

Salah satu cara untuk menghitung estimasi salah saji adalah dengan membuat suatu proyeksi langsung dari sampel yang ada pada populasi, serta dengan menambahkan suatu estimasi atas sampling error.

Metodologi sampling disediakan untuk penentuan suatu gabungan sampling error yang akan membuat nilai salah saji maksimum ini akan masuk dalam pertimbangan auditor.

RISIKO

Risiko dalam auditing berarti bahwa auditor menerima suatu tingkatan ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Auditor menyadari, misalnya, bahwa ada ketidakpastian mengenai kompetensi bahan bukti, efektif struktur pengendalian intern klien, dan ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah tersaji secara wajar setelah audit selesai

Seorang auditor yang efektif menyadari bahwa risiko-risiko ada dan akan menangani dengan sepantasnya. Kebanyakan dari risiko tersebut sukar diukur dan memerlukan penanganan yang hati-hati dan seksama. Misalkan, kalau auditor menyadari bahwa bidang industri sebuah klien mengalami perubahan teknologi besar-besaran, yang tidak saja mempengaruhi klien tadi, tapi juga pelanggannya.Ini akan menyebabkan usangnya persediaan klien, mempengaruhi kolektibilitas piutang usaha, bahkan dapat mempengaruhi kesinambungan usahanya. Bagaimana auditor menangani risiko-risiko ini dengan pantas adalah sangat penting dalam menjaga mutu suatu audit.

Model Resiko Audit

Cara auditor menangani masalah risiko dalam tahap perencanaan pengumpulan bahan bukti. Terutama adalah dengan menggunakan model risiko audit. Literatur profesional yang menjadi sumbernya adalah PSA 26 untuk uji petik dan PSA 25 untuk materialitas dan risiko.

Model resiko audit digunakan terutama untuk tahap perencanaan dalam menentukan berapa besar bahan bukti yang harus dikumpulkan dalam tiap siklus.

PDR = AAR

IR x CR

Dimana :

PDR = Risiko penemuan yang direncanakan (Planed Detection Risk)

AAR = Risiko audit yang dapat diterima (Accceptable Audit Risk)

IR = Risiko bawaan (Inherent Risk)

CR = Risiko pengendalian (Control Risk)

Resiko Penemuan yang direncanakan

Risiko penemuan yang direncanakan adalah risiko bahwa bahan bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan salah saji yang melewati jumlah yang dapat ditoleransi, kalau salah saji semacam itu timbul. Ada dua hal penting mengenai risiko penemuan yang direncanakan diatas: pertama ia tergantung pada 3 unsur risiko lain dalam model.Risiko penemuan yang direncanakan hanya akan berubah kalau auditor mengubah salah satu unsur lainnya. Kedua, risiko penemuan yang direncasnakan menetukan besarnya rencana bahan bukti yang akan dikumpulkan, dalam hubungan yang berlawanan. Kalau nilai risiko penemuan yang direncanakan diperkecil, auditor harus mengumpulkan bahan bukti yang lebih banyak dalam audit.

Resiko Bawaan

Risiko bawaan adalah penetapan auditor akan kemungkinan adanya salah uji dalam segmen audit yang melewati batas toleransi, sebelum memperhitungkan faktor efektifitas pengendalian intern. Risiko bawaan adalah faktor kerentanan laporan keuangan terhadap salah saji yang material, dengan asumsi tidak ada pengendalian intern.

Hubungan risiko bawaan dengan risiko penemuan serta rencana penumpulan Bahan buikti adalah risiko bawaan sifatnya berbanding terbalik dengan risiko penemuan, dan berbanding lurus dengan bahan bukti.

Resiko Pengendalian

Risiko pengendalian adalah ukuran penetapan auditor akan kemungkinan adanya kekeliruan (salah saji) dalam segmen audit yang melewati batas toleransi ,yang tak terditeksi atau tercegah oleh struktur pengendalian intern klien. Risiko pengendalian mengandung unsur (1) penetapan apakah struktur pengendalian intern klien cukup efektif untuk mendeteksi atau mencegah kekeliruan Dan (2) keinginan auditor untuk membuat penetapan tersebut dibawah nilai maksimum (100%) dalam rencana audit.

Seperti risiko bawaan ,hubungan risiko pengendalian dengan risiko penemuan adalah berbanding terbalik , sementara dengan bahan bukti adalah bebanding lurus.

Sebelum auditor dapat menetapkan tingkat risiko pengendalian yang lebih kecil dari 100% ia harus melakukan 3 hal : memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien,mengevaluasi seberapa baik struktur tersebut seharusnya berfungsi berdasasrkan pemahaman yang diperoleh dan melakukan pengujian atas efektifitas pengendalian. Hal pertama berhubungan dengan menumbukan pemahaman terhadap perusahana klien yang diperlukan untuk keseluruhan audit. Dua lainnya adalah langkah menetapkan risiko pengendalian harus diambil jika auditor menginginkan untuk menetapkan angka risiko pengendalian dibawah maksimum. Bila auditor memilih untuk tidak menetapkan risiko pengendalian dibawah nilai maksimumnya,risiko pengendalian harus dicatat 100% tanpa melihat efektifitas aktual struktur pengendalian internnya.(dengan asumsi risiko bawaan tinggi)

Resiko Audit yang Dapat Diterima

Adalah ukuran ketersediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan salah saji secara material walaupun audit telah selesai dan pendapatan wajar tanpa pengecualian telah diberikan.

Seringkali auditor menggunakan istilah keyakinan audit, keyakinan menyeluruh, atau tingkatan keyakinan,adalah istilah risiko audit yang dapat diterima.

Mengubah Resiko Usaha atau Resiko Audit yang Dapat Diterima Karena Usaha

Risiko usaha adalah tingkat resiko bahwa auditor atau kantor akuntan publik akan menderita kerugian yang diakibatkan hubungan dengan klien, walaupun laporan audit yang diberikan sudah pantas.

Tingkat ketergantungan pemakai pada laporan keuangan

Kalau pemakai memiliki ketergantungan yang besar pada laporan keuangan ,dengan sendirinya risiko audit perlu diperkecil. Beberapa faktor dapat dijadikan petunjuk tingkat ketergantungan pemakai pada suatu laporan keuangan :

Ukuran perusahan klien.
Distribusi kepemilikan,
Jumlah dan sifat kewajiban perusahaan

Kemungkinan akan adanya kesulitan keuangan klien yang timbul setelah laporan audit diterbitkan, bila klien terpaksa dinyatakan pailit setelah audit selesai ,besar kemungkinan auditor akan diminta untuk mempertahankan kualitas audit yang dilaksanakan.

Sulit bagi auditor untuk meramalkan kesulitan keuangan sebelum benar-benar terjadi, namun beberapa indikator dapat yang dicatat:

Posisi likuiditas
Laba(rugi) tahun sebelumnya
Metode pertumbuhan pembiayaan
Sifat operasi klien
Kompetensi manajemen

Evaluasi auditor atas integritas manajemen

Menetapkan Resiko Audit yang Dapat Diterima

Auditor harus menyelidiki kondisi klien dan menilai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi derajat ketergantungan pemakai ekstern terhadap laporan ,kemungkinan kegagalan keuangan setelah audit selesai,dan integritas manajemen. Demikian pula, prosedur analitis pendahuluan berguna untuk mengevaluasi kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. berdasarkan penyelidikan dan penetapan ini, auditor akan dapat menentukan risiko audit yang dapat diterima tentatif dan sangat subjektif bahwa laporan keuangan akan berisi salah saji material setelah audit selesai..

Resiko Bawaan

Pada awal audit tidak banyak yang bisa diperbuat untuk mengubah resiko bawaan. Fakto-faktor utama dibawah ini harus ditelaah dalam menetapkan risiko bawaan :

Sifat bidang usaha klien
Integritas manajemen
Motivasi klien
Hasil audit sebelumnya
Penugasan pertama atau penugas ulang
Hubungan istimewa transaksi tidak rutin
Pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat saldo akun padahal akun dan transaki secara benar
Kerentanaan terhadap kecurangan
Unsur-unsur populasi

Sifat Usaha Bidang Klien

Risiko bawaan dalam beberapa hal dipengaruhi oleh sifat bidang usaha dari perusahaan klien sendiri.misalnya, akan lebih besar kemungkinan usangnya persediaan pada pabrik elektronika daripada peleburan baja. Risiko bawaan tiap jenis usaha akan lebih bervariasi pada akun seperti persediaan,piutang usaha ,piutang pijaman,tanah dan bangunan. Sifat usaha ini akan kurang pengaruhnya untuk akun kas,wesel tagih dan utang hipotek.

Integritas Manajemen

Jika manajmen didominasi satu atau beberapa orang yang integritasnya kurang, maka kemungkinan bahwa laporan keuangan disalah sajikan akan lebih besar. Seringkali manajemen memilikki tingkat integritas tertentu yang memadai tetapi tidak dapat disebut jujur dalam semua hal. Auditoir harus mengevaluasi dahulu apakah ia akan menerima penugasan dari klien semacam itu, jika ya, darus ditetapkan tingkat risiko bawaan yang tinggi untuk semua segmen dalam penugasan untuk menguji kemungkinman salah saji yang disengaja.

Motivasi Klien

Dalam situasi tertentu manajemen dapat merasa bahwa akan lebih menguntungkan mensalah sajikan laporan keuangan. Juga,perlu dipertimbangkan motivasi untuk mengurang sajikan laba sebelum pajak untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Jadi kalau manajemen tidak memiliki integritas yang tinggi, motivasi tertentu bisa membuat mereka mensalah sajikan laporan keuangan

Hasil Audit Sebelumnya

Salah saji yang terjadi pada audit sebelumnya memiliki kemungkinan untuk terjadi lagi dalam audit tahun berjalan. Ini disebabkan beberapa salah saji mempunyai sifat yang sistematis dan organisasi cenderung lamban melakukan pengubahan untuk mengatasinya. Maka auditor harus dianggap lalai jika tidak memperhatikan hasil audit tahun sebelumnya dalam audit program tahun berjalan. Akan tetapi kalau pada beberapa tahun sebelumnya tidak ditemui salah saji apapun, auditor dibenarkan untuk mengurangi risiko bawaan, dengan catatan tidak ada perubahan keadaan yang relavan.

Penugasan Pertama atau Penugasan Ulang

Auditor akan memiliki penetahuan dan pengalaman mengenai kemungkinan terjadinya salah saji setelah mengaudit sebuah klien untuk beberapa tahun. Kebanyakan auditor menetapkan risiko bawaan yang tinggi pada penugasan pertama, dan menguranginya pada tahun-tahun berikutnya setelah memperoleh pengalaman.

Hubungan Istimewa

Transaksi antar induk perusahaan dengan anak perusahaan atau antar perusahaan dengan pribadi manajemen adalah contoh hubungan istimewa seperti yang didefinisikan PSAK 7. transaksi yang dilakukan dua pihak yang independen dan dilaksanakan secara normal tidak termasuk dalam definisi ini. Dalam hal transaksi semacam ini terjadi , auditor harus meningkatkan risiko bawaan klien yang bersangkutan.

Transaksi Tidak rutin

Transaksi yang tidak biasa akan lebih besar kemungkinannya untuk tidak dicatat dengan benar karna kurangnya pengalaman klien dalam penanggannya. Contohnya adalah kerugian karena kebakaran, pembelian tanah dan bangunan yang besar atau persetujuan sewa guna usaha.

Pertimbangan yang Diperlukan Untuk Mencatat Saldo dan Transaksi Secara Benar

Banyak akun yang melibatkan estimasi dan pertimbangan manajemen. Contohnya adalah penyisihan piutang tak tertagih,usangnya persediaan ,kewajiban pembayaran bergaransi ,dan cadangan kredit tak tertagih . demikian pula transaksi perbaikan besar-besaran atau pergantian aktiva merupakan contoh diperlukannya pertimbangan untuk mencatat transaksi dengan benar.

Kerentanan Terhadap Kecurangan

Auditor perlu mempertimbangkan risiko akan adanya kecurangan dalama situasi dimana relatif mudah untuk memindahkan aktiva perusahan menjadi milik pribadi. Kalau ini terjadi risiko bawaan harus ditingkatkan

Unsur-unsur Populasi

Unsur-unsur individual yang membentuk populasi seringklai mempengaruhi ekspektasi salah saji yang material. Transaksi dengan perusahaan afiliasi,piutang karyawan, pembayaran utang lewat kas dan piutang usaha yang belum tertagih beberapa bulan adalah contoh situsasi yang membutuhkan risiko bawaan tinggi, dan karenanya penelaah lebih seksama karena lebih tingginya kemungkinan terjadi salah saji dari pada transaksi biasa.

Penetapan Resiko Bawaan

Auditor harus mengevaluasi faktor-faktor diatas dan memutuskan tingkat risiko bawaan yang pantas untuk setiap siklus,akun dan seringkali untuk tiap tujuan audit. Walaupun profesi auditing tidak membuat pedoman atau norma penetapan risiko bawaan, dipercaya bahwa kebanyakan auditor mengambil langkah konservatif dalam penetapannya. Bila dalam audit atas persedian auditor menemukan bahwa, (1) sejumlah besar saah saji ditemukan pada audit sebelumnya dan (2) perputaran persediaan lambat pada tahun berjalan. Kebanyakan auditor dalam kondisi ini akan menetapkan risiko bawaan yang tinggi(100%) untuk tiap tujuan audit yang berhubungan dengan persediaan.

Mendapatkan Informasi untuk Menentukan Resiko Bawaan

Auditor mulai menetapkan risiko bawaan selama tahap perencanan dan memutakhirkan penetapan disepanjang audit. Pada saat auditor melaksanakan berbagai pengujian audit, informasi tambahan yang diperoleh seringkali mempengaruhi penetapan awal.

Menilai Resiko Kecurangan

Untuk memenuhi standar audit, lebih penting bagi auditor untuk menilai resiko dan memberikan respon kepadanya daripada hanya mengidentifikasikan mereka sebagai resiko akseptibilitas audit, resiko inheren atau resiko pengendalian. Untuk menilai resiko kecurangan, auditor mengumpulkan informasi untuk menentukan luasnya keberadaan kondisi kecurangan. Tida kondisi yang pada umumnya sering muncul saat salah saji yang disebabkan oleh kecurangan adalah

- Insentif atau tekanan

- Kesempatan

- Perilaku/ rasionalisasi

Untuk menilai luas dimana ketiga kondisi kecurangan ini hadir, auditor harus mempertimbangkan yang berikut :

- factor resiko khusus yang berhubungan dengan pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktiva

- Semua informasi yang diperoleh mengenai perusahaan dan industrinya

- Respon pertanyaan auditor dari manajemen tentang pandangan mereka tentang resiko kecurangan serta tentang program dan pengendalian untuk membahasnya.

- Hasil prosedur analitis yang diperoleh selama perencanaan menunjukan kemungkinan tidak jujur

- Pengetahuan yang diperoleh melalui hal seperti penerimaan klien dan keputusan retensi.

Saat salah saji akibat kecurangan teridentifikasi, maka audito dapat meresponnya dengan 3 (tiga) cara :

Merancang dan melakukan prosedur audit untuk mengarah kepada resiko kecurangan yang teridentifikasi
Mengubah keseluruhan perilaku dari audit untuk merespon resiko kecurangan yang teridentifikasi
Melakukan prosedur untuk mengarahkan resiko manajemen menguasai control

Hubungan antar Resiko dengan Bukti Audit dan Faktor –faktor yang Mempengaruhi Resiko

Ada hubungan yang searah antara bukti audit dengan resiko bawaan dan begitu pula dengan resiko pengendalian. Hubungan searah juga terjadi antara resiko akseptibilitas audit dengan resiko deteksi terencana. Sebagai tambahan untuk memodifikasi bukti audit, ada dua cara lainnya dimana auditor bisa mengubah audit untuk merespon usaha misalnya :

Perjanjian itu mungkin membutuhkan staff yang lebih berpengalaman
Perjanjian akan ditelaah kembali lebih teliti daripada biasanya.

Ada batasan utama dalam penerapan model resiko yaitu kesulitan pengukuran berbagai komponen model. Untuk mengimbanginya, para auditor mempergnakan istilah –istilah pengukuran yang lebar dan subyektif seperti tinggi, sedang dan rendah.

Mengevaluasi Hasil

Setelah auditor melakukan perencanaan penugasan dan mengumpulkan bukti audit, hasil audit dapat dinyatakan pula dalam sejumlah istilah dari versi evaluasi atas model resiko audit. Model resiko audit untuk mengevaluasi resiko audit dinyatakan sebagai berikut :

A_CAR= IR x CR x A_CDR

Dimana :

A_CAR : Achieved audit Risk, sutau pengukuran resiko yang dilakukan oleh auditor dan menyatakan bahwa suatu akun dalam laporan keuangan mengandung salah saji yang material setelah auditor melakukan pengumpulan bukti audit.

IR : Inherent Risk ( resiko bawaan)

CR : Control Risk ( resiko pengendalian)

A_CDR : Achieved detection Risk (resiko deteksi yang tercapai)

Formula ini menunjukan bahwa terdapat tiga cara untuk mengurangi tingkat resiko audit yang tercapai hingga mencapai tingkat resiko yang dapat diterima.

1. Mengurangi tingkat resiko inheren

2. Mengurangi tingkat resiko pengendalian

3. Mengurangi tingkat resiko deteksi yang tercapai dengan meningkatkan uji-uji yang substantive.

Penggabungan ketiga jenis factor ini dilakukan secara subyektif untuk mencapai tingkat resiko audit yang dapat diterima yang rendah membutuhkan pertimbangan professional yang matang.

Merevisi Resiko-resiko dan Bukti Audit

Perhatian yang cermat harus diberikan dalam melakukan revisi atas factor-faktor resiko ketika hasil audit yang secara actual diperoleh tidak sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Tidak terjadinya kesullitan apapun pada saat auditor mengumpulkan bukti audit yang direncanakan serta menyimpulkan bahwa penilaian atas setiap resiko tersebut telah wajar atau lebih baik daripada pemikiran pertama kali. Kemudian auditor akan menimpulkan bahwa bukti audit yang cukup kompeten berhasil dikumpulkan untuk akun atau siklus tertentu.

Dalam kondisi seperti ini, auditor harus melakukan pendekatan dengan dua langkah:

Auditor harus merevisi penilaian awal tentang tingkat resikoyang tepat.
Audiotr harus mempertimbangkan pengaruh revisi tersebut tehadap kebutuhan akan bukti audit, tanpa mempergunakan model resiko audit.

Auditor harus melakukan evluasi dengan sangat hati-hati atas implikasi-implikasi yang akan diperoleh dari revisi resiko serta melakukan modifikasi bukti audit yang tepat, tanpa menggunakan model resiko audit.

Sumber : Arens, Alvin A., Elder, Randal J., Beasly, Mark S. 2001. Auditing and Assurance Services – An Integrated Approach 9^th edt. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.