Jurnal terbaru dari www.jurnal-ekonomi.org

Barat Ancam Cina Terkait Masalah Bahan Mentah

Hidayatullah — Tue, 23 Jun 2009 17:26:35 PDT

EKONOMI: Internasional

oleh Hidayatullah Muttaqin

Meskipun telah menjadi anggota World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Bebas Dunia, Cina tetap menjadi negara yang menerapkan pajak ekspor. Kebijakan Cina mengenakan pajak ekspor menyebabkan produk bahan mentah seperti bouksit dan timah lebih banyak tertahan di pasaran domestik.

Dengan kebijakan ini, industri di Cina, misalnya industri baja mendapatkan bahan baku yang murah sehingga memiliki keunggulan harga ketika memasuki pasar internasional. Sebaliknya, kebijakan Cina menahan bahan mentahnya di tingkat domestik berdampak pada kurangnya supply bahan mentah di pasar internasional. Akibatnya harga-harga bahan mentah yang lebih mahal mendorong industri-industri negara Barat kesulitan bersaing dengan industri Cina.

Terancam kepentingan dagangannya, negara-negara Barat yang tergabung dalam Uni Eropa dan Amerika Serikat mengancam akan mengadukan Cina ke WTO. Seperti yang dilaporkan Deutsche Welle (23/6/2009), Komisaris Urusan Perdagangan Uni Eropa Catherine Ashton menentang langkah Cina menerapkan pajak ekspor. Menurut Catherine, pembatasan dagang Cina terhadap bahan baku menyebabkan terjadinya kenaikan harga di seluruh dunia, sehingga semakin membebani perusahaan yang sekarang sedang lesu.

Penentangan kebijakan perdagangan oleh Barat terhadap Cina ini, memberikan gambaran bahwa barat menjadikan WTO sebagai institusi yang berfungsi untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan perdagangan Barat khususnya korporasi-korporasi mereka. Begitu pula, di balik penentangan Barat terhadap kebijakan Cina sebenarnya Barat juga memiliki beragam sistem hambatan untuk membatasi penetrasi produk asing ke pasaran mereka. Misalnya barat menerapkan standar atas suatu jenis produk ekspor negara lain sebagai syarat masuk ke pasaran mereka.

Berbeda dengan Cina yang mengerti maksud dan tujuan Barat dalam perdagangan bebas, pemerintah negara kita justru menerapkan kebijakan yang menguntungkan asing dan merugikan kepentingan dalam negeri.

Sebagian besar sumber daya alam negeri kita justru diprivatisasi dan diserahkan kepada swasta dan asing. Bahkan lebih dari itu, pemerintah cenderung memberi kelonggaran agar bahan mentah Indonesia lebih banyak “terbang” ke luar negeri dibandingkan memasok kebutuhan lokal. Akibatnya industri lokal lebih sering menghadapi kesulitan pemenuhan bahan baku, termasuk PLN yang terbatas pemenuhan sumber daya energinya.

Nampak sekali pemerintah tidak memiliki visi bagaimana mengelola sumber daya alam dan industri nasional, termasuk menghadapi perdagangan bebas. Pemerintah hanya mengikuti “apa maunya” Barat.

Berbeda dengan Indonesia, Cina mengerti betapa vitalnya bahan mentah (termasuk sumber daya energi) sehingga memproteksi agar China dapat memanfaatkan bahan mentah tsb untuk kepentingan industrinya. Begitu pula, Barat sangat mengerti vitalnya bahan mentah. Meskipun sudah memiliki korporasi-korporasi tambang yg bercokol di dunia ketiga, Barat memandang negara-negara lain yg memiliki bahan mentah harus mengekspornya ke negara-negara Barat untuk kepentingan industri mereka

Inilah Indonesia dikelola tanpa visi kemandirian, yang cenderung dikelola sekedar memenuhi “hasrat” Barat. Indonesia membutuhkan lebih dari sekedar visi kemandirian, sebab kemandirian membutuhkan tujuan, standar, dan metode tertentu. Indonesia membutuhkan visi ideologis, yakni visi Islam. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS/www.jurnal-ekonomi.org]

Tulisan terkait lainnya ….

Silah Ukhuwah Muslim Kalsel dan Peluncuran Manifesto HTI

Hidayatullah — Tue, 23 Jun 2009 06:54:28 PDT

Ahad, 21 Juni 2009 DPD I HTI Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan acara Silah Ukhuwah Muslim Kalsel, bertempat di Mahligai Pancasila Prov. Kalsel. Pada kesempatan ini juga dilangsungkan Peluncuran Manifesto HTI Untuk Indonesia Yang Lebih Baik, yang berisi tawaran konsep pemikiran Hizbut Tahrir untuk Indonesia,

Dengan mengambil tema “Membangun Sinergi Umat Untuk Indonesia Yang Lebih Baik”, acara ini berlangsung cukup antusias, ini terlihat dari kehadiran peserta yang tidak hanya dari Banjarmasin saja, bahkan juga dari daerah kabupaten/kota seperti Banjarbaru, Martapura, Tapin, HST, Amuntai dan Kabupaten lainnya di Kalsel. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan-perwakilan dari Organisasi dan Parpol di Kalsel.

Acara ini sendiri dimaksudkan untuk semakin memperkokoh komitmen terhadap perjuangan Syariah dan Khilafah di Indonesia. Pada kesempatan ini hadir untuk memberikan sambutan dan membuka acara adalah Humas HTI Kalsel H. Hidayatul Akbar, SE dan Gubernur Kalsel Drs. H. Rudy Ariffin, MM. Humas HTI Kalsel menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Sementara itu Gubernur Kalsel dalam sambutannya, menyampaikan rasa bangga dan penghargaan kepada Hizbut Tahrir yang telah memprakarsai Silah Ukhuwah Muslim Kalsel ini.

Acara yang diselingi dengan pemutaran video komentar-komentar para tokoh dan masyarakat tentang urgensi penerapan Syariah Islam dan Khilafah di Indonesia dan Film singkat tentang manifesto HTI, yang mendapat sambutan hangat dari peserta.

Kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan singkat tentang manifesto HTI yang berisi pemaparan singkat konsep-konsep pemikiran HTI yang memerikan gambaran tentang tawaran-tawaran konsep pemikiran Hizbut Tahrir untuk Indonesia dari bidang Pemerintahan, Hukum, Ekonomi, Politik Dalam dan Luar Negeri sampai kepada Pendidikan. Adapun narasumber yang memaparkan konsep ini diantaranya, Ust. Baihaqi Al Munnawar, SHut (Ketua DPD I HTI Kalsel), Ust Taufik Ibnu Tamjid, SPd, MSi (Ketua Lajnah Tsaqofiah DPD I HTI Kalsel) dan Hidayatullah Muttaqien, SE, MES (Ketua Lajnah Siyasiah DPD I HTI Kalsel), dengan dipandu oleh Mispansyah, SH, MH.

Pada Kesempatan ini juga, diberikan kesempatan kepada sejumlah tokoh untuk memberikan tanggapan terhadap Manifesto HTI diantaranya KH Husin Naparin Lc MA (Ulama Kalsel), Bp. Abdurrahman Malik (Tokoh Masyarakat Peduli Syariah), dan Syahrituah Siregar (Pengamat Ekonomi).

Acara kemudian diakhiri dengan do’a bersama yang dipimpin oleh Ust H. Sofyan Tasrifin (Ketua Dewan Dakwah Indonesia Kalsel).

Random Posts

Jejak Neoliberalisme di Indonesia

Hidayatullah — Sun, 21 Jun 2009 16:21:34 PDT

Oleh Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI

Menjelang digelarnya pemilihan umum presiden pada 8 Juli 2009, “neolib” menjadi salah satu topik paling hangat. Hal ini seiring dengan dipilihnya Boediono oleh SBY sebagai pendampingnya di dalam memimpin Indonesia ke depan.

Tidak dapat dipungkiri, “neolib” atau Neoliberalisme telah menjadi isu menguntungkan bagi kandidat Mega-Pro dan JK-Win dan sebaliknya merugikan kandidat incumbent SBY-Boediono. Isu ini membuat kubu SBY-Boediono “kebakaran jenggot”.

SBY menyebut pihak-pihak yang menuduhnya “neolib” tidak memahami apa yang disebut dengan Neoliberalisme. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah tidak mungkin menerapkan sistem ekonomi neoliberal. Begitu pula Pjs Gubernur BI, Miranda S. Goeltom menganggap dirinya yang sudah 42 tahun belajar ekonomi tidak mengenal apa itu neoliberalisme. Sejumlah ekonom seperti Chatib Basri dan Raden Pardede juga menekankan bahwa tidak ada jejak Neoliberalisme di Indonesia.

Definisi dan Akar Ideologi Neoliberalisme

Saat ini perbincangan tentang Neoliberalisme telah lepas dari akar ideologinya (Kapitalisme), sehingga banyak yang memandang Neoliberalisme hanya sebatas “isme” anti intervensi pemerintah dan anti subsidi. Karena itu pula pasangan SBY-Boediono mengklaim pemerintahannya bukanlah pemerintahan Neoliberal melainkan pemerintahan yang menjalan kebijakan ekonomi jalan tengah. SBY beralasan pemerintahannya masih menerapkan intervensi dan subsidi, termasuk program BLT dan PNPM Mandiri.

Neoliberalisme juga lebih banyak dipandang sebagai konsep ekonomi pasar berdasarkan Konsensus Washington yang dirumuskan oleh John Williamson (1989). Konsensus Washington yang berisi 10 item liberalisasi ekonomi seperti disiplin fiskal, deregulasi, privatisasi, liberalisasi perdagangan, liberalisasi investasi, dan liberalisasi sektor finansial menjadi standar paket reformasi ekonomi yang ditawarkan (baca: dipaksakan) IMF, Bank Dunia, dan Amerika Serikat kepada dunia ketiga.

Neoliberalisme merupakan “isme” yang dinisbatkan kepada “watak” pemerintahan Augustu Pinochet (1873-1990) di Chile hasil perselingkuhan keditaktoran dengan ekonomi pasar bebas (B. Hery Priyono: 2009). Perselingkuhan ini terjadi ketika Pinochet yang meraih kekuasaan melalui kudeta berdarah mengangkat Chicago boys untuk mengelola kebijakan ekonomi.

Chicago boys adalah para pemuda Chile yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas Chicago. Selama 1955-1963, 30 pemuda Chile telah mendapat gelar PhD di bidang ekonomi. Di universitas inilah para pemuda tersebut dicuci otaknya dengan pemikiran ekonomi ala mazhab Chicago, yakni mazhab ekonomi yang dikembangkan oleh seorang imigran Yahudi Milton Friedman yang mendapat gelar “nabi” Neoliberalisme (Wibowo: 2004).

Milton Friedman bersama Friedrich August Hayek (ekonom dari Austria) menjadi peletak dasar bangunan Neoliberalisme. Hayek mengunggulkan Kapitalisme pasar bebas dengan menempatkan harga sebagai metode untuk mengoptimalkan alokasi modal, kreativitas manusia, dan tenaga kerja. Sementara Friedman berpandangan insentif individual merupakan cara terbaik untuk menggerakkan ekonomi. Menurut Friedman, ”Ada satu, dan hanya satu, tanggungjawab sosial bisnis, yaitu menggunakan seluruh sumber-dayanya untuk aktivitas yang mengabdi akumulasi laba…” (B Herry Priyono: 2003).

”Isme” liberal baru yang dikembangkan Friedman dan Hayek tidak dapat dipisahkan dari nilai dan spirit ideologi Kapitalisme yang dibangun dari filsafat liberalisme klasik. Menurut Betrand Russel (2002) Filsafat liberalisme klasik merupakan inti pemikiran asas ideologi Kapitalisme, yakni Sekularisme.

Liberalisme yang diwujudkan dalam kebebasan individu diperlukan untuk mempertahankan dan menyebarkan nilai-nilai sekuler ke seluruh dunia. Kebebasan individu tersebut dibagi ke dalam empat jenis, yaitu: kebebasan beragama (freedom of religion), kebebasan berpendapat (freedom of speech), kebebasan kepemilikan (freedom of ownership), dan kebebasan berperilaku (freedom of behavior) (Zallum: 2001). Kebebasan kepemilikan merupakan prinsip dasar sistem ekonomi Kapitalisme yang menonjolkan kepemilikan individu dalam perekonomian.

Dalam liberalisme klasik Adam Smith, perekonomian harus berjalan tanpa campur tangan pemerintah (laissez faire). Smith percaya pada doktrin invisible hands (tangan gaib) akan menciptakan keseimbangan secara otomatis. Setiap upaya individu mengejar kepentingannya, maka secara sadar atau pun tidak indvidu tersebut juga mempromosikan kepentingan publik. Dengan kata lain, Smith mengklaim dalam sebuah perekonomian tanpa campur tangan pemerintah yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan, maka perekonomian secara otomatis mengatur dirinya untuk mencapai kemakmuran dan keseimbangan. Pandangan ekonomi Smith ini kemudian dikenal sebagai ekonomi pasar murni.

Berbeda dengan liberalisme klasik yang masih berbicara kepentingan publik, liberalisme Friedman menempatkan transaksi ekonomi (motif materi) sebagai satu-satunya landasan interaksi antar manusia dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hubungan antar bangsa.

Meskipun Neoliberalisme mengusung ide pasar bebas, bukan berarti persaingan yang tercipta di pasar berlangsung secara bebas. Dalam bahasa Prof. Claudia von Werlhof (2007) kebebasan ekonomi yang terjadi adalah kebebasan bagi korporasi bukan bagi masyarakat. Begitu pula tidak benar jika dalam kerangka Neoliberalisme negara tidak melakukan campur tangan. Bahkan seringkali dalam merealisasikan kebijakan neolib pemerintah menerapkan kebijakan ”tangan besi”.

Tingkat resistensi masyarakat terhadap kebijakan neoliberal sangat besar. Untuk itu, kebijakan neoliberal selalu dibungkus secara apik sebagai bentuk kebohongan publik. Misalnya, globalisasi dan pasar bebas digemba-gemborkan sebagai jalan menuju kemakmuran. Atau privatisasi dianggap sebagai upaya untuk memperluas kepemilikan masyarakat.

Terlepas adanya perbedaan Neoliberalisme dengan liberalismenya Adam Smith, serta pandangan yang bertolak belakang dengan mazhab Keynesian yang mengedepankan campur tangan pemerintah, Neoliberalisme merupakan wujud baru Kapitalisme yang lebih serakah dan jahat.

Neoliberal dari Masa ke Masa

Liberalisasi ekonomi merupakan ciri khas sistem Kapitalisme. Hanya saja bentuk dan cara liberalisasi tersebut mengalami perkembangan seiring dengan perubahan realitas sistem Kapitalisme dan tarik-menarik kepentingan negara besar khususnya Amerika Serikat.

Dalam booklet Sarana dan Cara Imperialisme Barat di Bidang Ekonomi yang dikeluarkan Hizbut Tahrir (1998), dijelaskan Amerika menyebarkan ide tentang pembangunan ekonomi dan keadilan sosial untuk menggiring negara-negara baru merdeka masuk ke dalam cengkramannya. James Petras (2004) menyebut hal itu sebagai ekpansi penjajah (imperialist expansion) dalam wujud neoliberalisme dan globalisasi.

Amerika mendorong pembangunan berbasis hutang hutang dan investasi asing di dunia ketiga. Dengan cara ini, Amerika menjebak mereka dalam perangkap hutang (debt trap) sehingga mudah didikte bahkan hingga “bertekuk lutut”.

Sebelum Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Amerika telah mengincar negeri kita. Dalam bahasa David Ransom, Indonesia merupakan “hadiah yang terkaya bagi penjajah” di dunia. Presiden AS, Richard Nixon pernah menyebut Indonesia sebagai “hadiah terbesar” di wilayah Asing Tenggara (Ransom: 2006). Sedangkan Presiden Lyndon Johnson menyatakan kekayaan alam Indonesia yang melimpah sebagai alasan Amerika mendekati dan “membantu” Indonesia (Johnson Library: 1967).

Amerika berupaya mempengaruhi sistem politik di Indonesia dan menempatkan orang-orangnya di pemerintahan. Soemitro Djojohadikusumo yang menjadi Menteri Perdagangan dan Industri dalam pemerintahan koalisi adalah pejabat pro Amerika.

Soemitro bersama Soedjatmoko merupakan anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang berorientasi ke Barat. Pada 1949 di School of Advanced International Studies yang dibiayai Ford Foundation, Soemitro mengatakan Sosialisme yang diyakininya termasuk akses seluas-luasnya terhadap sumber daya alam Indonesia dan insentif yang cukup bagi investasi asing. Sedangkan Soedjatmoko di hadapan tokoh-tokoh Amerika di New York menyampaikan strategi Marshal Plan di Eropa bergantung pada ketersediaan sumber daya di Asia

Sejak 1951 Soemitro menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Di kampus ini, Soemitro bekerjasama dengan Ford Foundation mengatur pemuda Indonesia untuk disekolahkan di kampus terkemuka Amerika, seperti MIT, Cornell, Berkeley, dan Harvard. Inilah cikal bakal lahirnya Mafia Berkeley.

Pada saat itu, Ford Foundation dipimpin Paul Hoffman yang juga pemimpin Marshall Plan di Eropa. Tujuan program pendidikan para pemuda Indonesia di Amerika untuk mencetak para administrator modern di dalam pemerintah Indonesia yang secara tidak langsung bekerja di bawah perintah Amerika. Hal ini persis seperti yang dilakukan Amerika terhadap para pemuda Chile yang tergabung dalam Chicago Boys.

Jika Chicago Boys memegang peranan penting di tubuh pemerintahan setelah kudeta berdarah Jenderal Augusto Pinochet yang didukung Amerika, maka Mafia Berkeley pun mendapatkan kedudukan strategis setelah Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno dengan dukungan Amerika pula (Ransom: 2006).

Mafia Berkeley sudah memiliki peran penting sejak awal Orba dalam meliberalisasi ekonomi Indonesia. November 1967, Mafia Berkeley mewakili pemerintah Indonesia dalam sebuah konferensi yang digagas Life Time Corporation di Genewa Swiss. Dalam konferensi tersebut, Mafia Berkeley menyetujui pengkaplingan wilayah dan sumber daya alam Indonesia untuk para korporasi raksasa dunia (Pilger: 2008).

Pada tahun 1967 pula Undang-Undang Nomor 1 tentang Penanaman Modal Asing disahkan pemerintah. Perusahaan asal Amerika, Freeport merupakan korporasi asing pertama yang memanfaatkan undang-undang tersebut.

Setahun kemudian, Soeharto mengangkat sejumlah anggota Mafia Berkeley duduk dalam kabinetnya. Soemitro Djojohadikusumo menjadi Meteri Perdagangan, Widjojo Nitisastro Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Emil Salim Wakil Ketua Bappenas, Ali Wardhana Menteri Keuangan, Subroto Direktur Jenderal Pemasaran dan Perdagangan, Moh. Sadli Ketua Tim Penanaman Modal Asing, dan Sudjatmoko Duta Besar RI di Washington (Ransom: 2006).

Mafia Berkeley memformat pembangunan Indonesia bertumpu pada hutang. Sementara Amerika memainkan peranan melalui IMF, Bank Dunia, ADB, dan PBB. IMF bertugas menciptakan stabilisasi ekonomi, penjadwalan hutang, dan memobilisasi hutang baru. Sedangkan Bank Dunia berperan dalam memandu perencanaan pembangunan dan rekonstruksi perekonomian Indonesia.

Bergesernya mazhab ekonomi negara-negara besar, dari Keynesian menjadi Neoliberal, semakin mendorong IMF dan Bank Dunia menerapkan program penyesuaian struktural dalam pinjaman yang mereka berikan kepada Indonesia. Pada tahun 1980-an Indonesia melakukan liberalisasi sektor keuangan dan perbankan secara siknifikan, khususnya setelah keluar Pakto 88 melalui tangan Trio RMS (Radius-Mooy-Sumarlin).

Di awal 1990-an, Indonesia sangat menggalakkan investasi asing dan swasta untuk menggenjot pertumbuhan. Akibatnya hutang luar negeri swasta Indonesia membengkak dari US$ 1,8 miliar pada tahun 1975 menjadi US$ 18,8 pada 1990. Tujuh tahun kemudian hutang luar negeri swasta Indonesia membengkak 4,5 kali lipat menjadi US$ 82,2 miliar. Beban hutang yang sangat besar inilah yang membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap krisis dan meledak pada pertengahan 1997 (Muttaqin: 2002).

Sementara itu tekanan beban hutang Orba mendorong pemerintah melakukan privatisasi sejumlah BUMN di pasar modal Indonesia dan internasional sejak tahun 1991 hingga 1997. Dana hasil privatisasi pada periode tersebut sebagian digunakan untuk membayar cicilan hutang pemerintah (Muttaqin: 2008).

Indonesia juga terlibat dalam liberalisasi perdagangan dan pasar bebas khususnya setelah bergabung dengan World Trade Organization (WTO), APEC, dan AFTA.

Kebijakan neoliberal di Indonesia semakin tidak terkendali dengan masuknya IMF dalam penataan ekonomi sejak akhir 1997. Melalui kontrol yang sangat ketat, IMF memaksa Indonesia menjalankan kebijakan neoliberal, termasuk menalangi hutang swasta melalui BLBI dan merekapitalisasi sistem perbankan nasional yang tengah ambruk dengan biaya Rp 650 trilyun. Momen ini juga dimanfaatkan Bank Dunia, ADB, USAID, dan OECD untuk meliberalisasi ekonomi Indonesia melalui program pinjaman yang mereka berikan.

Pemerintahan neoliberal di Indonesia berlangsung menjelang akhir kekuasaan Orde Baru hingga saat ini. Sepanjang itu, pemerintahan neoliberal mengukir prestasi meningkatkan hutang negara dua kali lipat dalam waktu 10 tahun dari US$ 67,3 miliar menjadi US$ 65,7 miliar untuk hutang bilateral/multilateral dan Rp 972,2 trilyun dalam bentuk hutang obligasi. Karenanya, pemerintahan Soerharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY-JK menjadi bagian tidak terpisahkan dari penerapan kebijakan ekonomi neoliberal. Jadi sangat aneh klaim pasangan incumbent SBY-Boediono tidak menjalan ekonomi neoliberal. Begitu pula sama anehnya dengan kedua pasangan calon presiden lainnya yang mengklaim bersih dari neolib, sebab mereka pernah menjadi incumbent.

Kesimpulan

Indonesia merupakan korban penjajahan Kapitalisme, baik Kapitalisme Keynes pada masa awal Orba maupun Kapitalisme Neoliberal pada saat ini. Karena itu sangat memprihatinkan pejabat negara yang sesungguhnya memiliki peran penting dalam mengubah negeri ini menjadi lebih baik justru menjadi kepanjangan tangan asing. Bahkan agenda liberalisasi yang mereka jalankan jauh lebih liberal dibandingkan negara-negara Kapitalis besar sekali pun.

Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita bahwa negara-negara penjajah tidak akan pernah rela melepaskan daerah jajahannya. Mereka senantiasa merancang dan memperbaharui bentuk penjajahan. Jika pada awal Orba penjajahan tersebut diwujudkan dalam “topeng” pembangunan, maka kini penjajahan dibungkus dalam kerangka globalisasi, pasar bebas, investasi, privatisasi, termasuk demokratisasi dalam ranah politik, liberalisasi agama dan sosial budaya masyarakat.

Karena itu tawaran konsep Islam untuk Indonesia lebih baik dan kuat dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah menjadi sangat relevan sebagai sebuah solusi. Sebab masalah negeri kita tidak semata-mata masalah personal pemimpin yang neolib malinkan juga akibat bercokolnya sistem Kapitalisme liberal di Indonesia. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS/www.jurnal-ekonomi.org]

Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Ketua Lajnah Siyasiyah DPD I HTI Kalsel.

Tulisan terkait lainnya ….

Ketua MPR tidak “Tau” Neolib?

Hidayatullah — Sun, 21 Jun 2009 15:46:08 PDT

POLITIK: Isu Neolib

oleh Hidayatullah Muttaqin

Isu Neolib yang menimpa Boediono terus berkembang menjadi sebuah polemik “jungkir balik”. Saya menyebut “jungkir balik” karena terjadi pemutarbalikkan fakta Neolib itu sendiri oleh para pendukung Boediono.

Setelah kita sebelumnya mendengar serangkaian bantahan Neolib dari para pejabat negara dan ekonom, termasuk “ketidakmengertian” Deputi Senior Gubernur BI Miranda S. Goeltom, kini Ketua MPR Hidayat Nurwahid menyatakan hal serupa.

Sebagaimana diberitakan Antara (21/6/2009), Hidayat Nurwahid menyatakan keyakinannya Boediono bukan seorang Neolib. Menurut Hidayat, kehadiran Boediono dalam pertemuan asosiasi perbankan syariah di Jakarta merupakan indikasi ia tidak beraliran Neolib. Hidayat mengutip pendapat Boediono bahwa perbankan Islam adalah sistem ekonomi yang tidak tergoyahkan.

Hidayat mengatakan “Tuduhan itu tidak berdasar yang tidak lebih sebagai kampanye hitam (black campagne) dan fitnah.” Pendapat Hidayat tuduhan Neolib merupakan kampanye hitam oleh dua kandidat lainnya tidak salah. Sebab bagaimana pun isu Neolib dimanfaatkan oleh kedua kandidat tersebut untuk menurunkan citra SBY-Boediono.

Menurut saya, kedua kandidat yang menuduh SBY-Boediono sebagai Neolib termasuk Neolib juga berdasarkan sepak terjang mereka dalam pemerintahan selama ini. Hanya saja kritik Neolib lebih banyak ditujukan kepada SBY-Boediono disebabkan mereka incumbent dan paling tinggi “kadar neolibnya.”

Meskipun demikian, menyebut tuduhan Neolib tidak berdasar sangat keliru. Karena isu Neolib yang melekat pada Boediono berangkat dari fakta yang benar bukan fakta menyesatkan.

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan Neolib sudah sangat jelas. Begitu pula pemikiran dan sepak terjang Boediono selama ini cukup menggambarkan keterkaitan cawapres SBY ini dengan Neolib.

Hanya saja perlu ditekankan pemahaman, meskipun Neoliberalisme merupakan paham yang sangat liberal dari sisi pemerintahan dan ekonomi, bukan berarti tidak ada intervensi negara. Negara tetap melakukan intervensi untuk kepentingan para pemilik modal atau untuk melindungi kekuasaannya dari resistensi masyarakat. Begitu pula kerap kali negara yang menerapkan kebijakan Neoliberal melakukan kebijakan “tangan besi”.

Sangat memprihatinkan, bagaimana sistem Neolib yang diadopsi Indonesia ini tidak dapat dipahami oleh para pejabat negara. Jika Neolib saja tidak paham, lalu bagaimana mungkin mereka bisa mengurus rakyat dan negara? Nauzubillahi minzalik. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS/ www.jurnal-ekonomi.org]

Tulisan terkait lainnya ….

Mengontekstualkan Kapitalisme

Hidayatullah — Fri, 19 Jun 2009 17:58:16 PDT

PEMIKIRAN EKONOMI

oleh: M. Hatta

Seiring semakin disadari dan dirasakan oleh banyak manusia akan bau busuk dari sistem ekonomi Kapitalisme. Seiring dengan hal itupula terlahirlah banyak respon terhadapnya, ada yang merespon dengan cara menolaknya secara totalitas dan ada pula yang masih mencoba mencari yang bermanfaat darinya.

Bentuk respon yang kedua inilah yang dipilih oleh SBY setelah sebelumnya dikatakan sering kali mengambil kebijakan ala neo liberal yang merupakan salah satu varian dari Kapitalisme. Bentuk responnya itu ia namai dengan ekonomi jalan tengah.

Jauh-jauh hari sebelum SBY, Ide mengontekstualkan konsep Kapitalisme sejatinya juga sudah dilontarkan oleh beberapa ekonom yang menyadari betapa hebatnya kerusakan yang ditimbulkan dari penerapan sistem ekonomi Kapitalisme.

Selain para ekonom, di kalangan para pemikir liberal juga sering kali menggunakan ide ini dalam diskursus hukum-hukum Islam yang mereka tuduh sudah tidak lagi sejalan dengan zaman modern. Sebagai contoh adalah pendapat mereka terkait dengan hukum Islam tentang kewajiban berjilbab bagi seorang Muslimah.

Antara Mengontekstualkan dan Pragmatisme

Ide mengontekstualkan sebuah konsep sejatinya lahir dari sebuah pemikiran yang pragmatis. Pragmatisme memandang bahwa kriteria kebenaran ajaran adalah “faedah” atau “manfaat”. Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh Pragmatisme benar apabila membawa suatu hasil. Dengan kata lain, suatu teori itu benar kalau berfungsi (if it works).

Dalam konteks judul artikel ini, wujud dari sikap pragmatis adalah ketiadaan standar dalam menilai mana yang harus diambil dari sistem ekonomi Kapitalisme yang kemudian dikontekstualkan dengan Bangsa Indonesia. Kalau kemudian dikatakan bahwa standar yang digunakan adalah nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia, nilai-nilai dan budaya Indonesia seperti apa yang hendak dijadikan standar?

Padahal, ketiadaan standar tersebut akan berdampak sangat parah. Sebagai misal, Kapitalisme mengajarkan bahwa, pasar harus dibuka seluas-luasnya bagi setiap orang untuk berusaha dan berkompetisi. Ide ini, sudah sangat dikenal oleh banyak ekonom yang jujur dan kritis adalah rusak. Lantas, bagi orang yang hendak mengontekstualkan ide ini dengan bangsa Indonesia mau menggunakan standar apa agar ide ini ketika diterapkan di Indonesia tidak membawa dampak buruk.

Singkat kata, ide mengontekstualkan sebuah konsep ditinjau dari segi epistemologi sangatlah bermasalah.

Sikap Seorang Muslim Terhadap Ide ini

Apabila diibaratkan sebuah pohon, maka Kapitalisme mulai dari akar hingga buah yang dihasilkannya sejatinya adalah racun yang bisa membunuh siapa saja dan bahkan mampu memusnahkan umat manusia. Hanya sedikit dari buahnya yang ada bisa memberikan manfaat bagi manusia, itupun apabila sebelumnya sudah diberikan pembersihan dari virus-virus yang bersarang di dalamnya dengan menggunakan anti virus.

Sebagai contoh dalam hal ini adalah ilmu manajemen. Ilmu manajemen yang ada saat ini banyak mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan ideologi Islam, sehingga harus diberi perlakuan koreksi dan internalisasi dengan nilai-nilai Islam (islamic values).

Oleh karenanya, pandangan dan respon yang tepat bagi seorang Muslim terhadap Kapitalisme adalah tidak mengambil, tidak meyakininya, serta senantiasa bersikap kritis dalam memandangnya. Lebih dari itu, seorang Muslim juga dituntut untuk terlibat aktif menjelaskan kebusukannya sekaligus menghancurkannya sampai ke akarnya. Wallahu’alam bi ash Shawab. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS/ www.jurnal-ekonomi.org]

M. Hatta adalah aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Sleman dan mahasiswa Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Yogyakarta Konsentrasi Ekonomi Islam.

Tulisan terkait lainnya ….

Akibat Krisis BUMN Singapura Rugi Lebih dari Rp 400 trilyun

Hidayatullah — Fri, 29 May 2009 00:25:02 PDT

EKONOMI: Singapura

Oleh Hidayatullah Muttaqin

Menteri Keuangan Singapura, Tharman Shanmugaratnam menyatakan kejatuhan pasar saham berdampak pada usaha Tamasek Holdings Pte. Ltd. Badai krisis keuangan tersebut menyebab kerugianbesar bagi BUMN Singapura yang bergerak di bidang investasi secara siknifikan.

Menurut laporan Wall Street Journal (29/5), BUMN Singapura ini telah kehilangan 58 milyar dollar Singapura atau sekitar 39,91 milyar dollar AS (lebih dari Rp 400 trilyun). Kerugian yang dialami Tamasek Holdings terjadi pada periode Maret 2008 hingga November 2008.

Tharman mengatakan investasi portofolio Tamasek sempat meningkat 114 milyar dollar Singapura selama periode 2003 hingga 2007. Namun selama Maret hingga November 2008, nilai saham Tamasek terdistorsi sebesar 41%.

Tamasek merupakan salah satu pemegang saham utama di Telkomsel, perusahaan telekomunikasi GSM terbesar di Indonesia. Sementara kerugian Tamasek ini bukanlah jumlah yang sedikit. Kerugian tersebut setara dengan separuh nilai pendapatan Indonesia dalam APBN 2009.

Ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa selama ini sumber daya keuangan tersedot ke sektor finansial sebagai ajang “perjudian”. Akibatnya kegiatan ekonomi dunia berjalan timpang. Sektor finansial melambung “setinggi langit” (bubble) sedangkan sektor riil “tertatih-tatih”. Karena itu wajar dunia mudah sekali mengalami krisis yang terjadi secara berulang-ulang. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS/ www.jurnal-ekonomi.org]

REFERENSI BERITA

Wall Street Journal (29/5/2009), Temasek Portfolio Lost $39.91 Billion.

Tulisan terkait lainnya ….

Out Put Jepang Meningkat Pengangguran Juga Meningkat

Hidayatullah — Thu, 28 May 2009 23:40:33 PDT

EKONOMI: Jepang

Oleh Hidayatullah Muttaqin

Out put industri manufaktur di Jepang pada bulan April 2009 mengalami peningkatan di luar perkiraan. Tingkat pertumbuhan out put industri mencapai 5,2%.Namun ironisnya, jumlah angkatan kerja yang menganggur mengalami pertambahan.

Pada bulan April tingkat pengangguran meningkat menjadi 5% dari sebelumnya 4,8% pada bulan Maret. Ini merupakan tingkat pengangguran tertinggi sejak tahun 2003. Jumlah tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan meningkat dari 710.000 tahun lalu menjadi 3,46 juta. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS/ www.jurnal-ekonomi.org]

REFERENSI BERITA

Associated Press dakam Wall Street Journal (28/5/2009), Japan Output Rises But Jobs Fall.

Tulisan terkait lainnya ….

Apakah Perbankan Syariah Sekarang Mampu Terhindar dari Riba ?

Muhammad Sholahuddin — Tue, 26 May 2009 17:48:08 PDT

Assalamu’alaikum wr. wb.

Ustadz, Apakah perbankan syariah sekarang ini mampu terhindar dari sistem ribawi ?

Wassalam.

Estina….

Jawaban :

Wa’alaikum Salam Wr. Wb.

Audzubillah, bismillah, wassholatu wassalamu’ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ‘ala alihi washahbih waman walah, amma ba’du,

Estina,

Memang benar bahwa bank syariah saat ini masih belum bisa terlepas 100 % dari unsur riba, namun bukan karena disengaja. Tetapi, menurut Pak Ascarya yang dimaksud bank syariah masih mengandung riba karena dua hal.

Pertama, uang yang kita gunakan masih uang kertas atau fiat money yang penciptaan dari awalnya sudah mengandung riba, kecuali kita kembali ke gold standard.

Kedua, Perbankan syariah juga menerapkan fractional reserve banking yang menciptakan uang bank, yang juga tidak ada ‘countervalue’-nya, sehingga juga mengandung riba, kecuali Perbankan syariah menerapkan 100 percent reserve banking atau narrow banking atau free banking.

Estina,
Meskipun demikian, bank syariah jauh lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Supaya keadaan di Indonesia yang menganut system keungan ganda menjadi lebih baik, porsi syariah dari system keuangan Indonesia harus dibesarkan sampai melampaui titik dimana keuangan konvensional tidak dominan lagi. Dengan demikian, keuangan Islam akan menjadi benchmark, sedangkan keuangan konvensional akan mem-benchmark ke keuangan Syariah. Caranya? Masing-masing kita harus ikut berkontribusi. Minimal semua transaksi keuangan kita sehari-hari kita lakukan secara syariah (banknya bank Syariah, asuransinya takaful, reksadananya syariah, dst.).

Disamping itu, kita tidak hanya butuh pemimpin yang berakhlak baik, seiman namun juga kita butuh pemimpin yang komitment untuk menerapkan syariah yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri, berdaulat penuh

Wallahu ‘alam bishowab.

Tulisan terkait lainnya ….

Dusta Kaum Neolib

Hidayatullah — Tue, 26 May 2009 15:45:55 PDT

EKONOMI: Neoliberalisme

Foto: Presidensby.info

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Melekatnya stempel Neoliberal pada kubu SBY-Boediono membuat gerah sekelompok ekonom neolib. Setelah Rizal Malaranggeng “mengejek” Kwik Kian Gie tidak sepintar Boediono, kini giliran ekonom UI Chatib Basri yang bersuara.

Dalam diskusi ‘Boedionoomics’ di Hotel Borobudur (26/5/2009), Chatib mengemukakan, tidak ada jejak neoliberal pada ekonomi Indonesia sejak dulu hingga Boediono memegang jabatan tinggi dalam pemerintahan. Ia mencontohkan privatisasi terjadi sejak zaman pemerintahan Gusdur.

Menurut Chatib, ia tidak dapat mencari jejak neolib di Indonesia sebab peran pemerintah dalam perekonomian yang diwakili oleh BUMN masih sangat besar.

Pembelaan kedua ekonom terhadap Boediono sangat tidak berdasar. Bagaimana mungkin di Indonesia tidak ada jejak neolib sementara berbagai undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi seperti UU Migas dan UU Penanaman Modal sangat kental nuansa liberalisasi. Bahkan kedua undang-undang tersebut dilahirkan dalam rangka liberalisasi ekonomi yang digencarkan oleh IMF, Bank Dunia, ADB, WTO, dan negara-negara maju.

Begitu pula kebijakan-kebijakan neolib sangat nampak dilakukan pemerintahan SBY -termasuk pemerintahan sebelumnya- tanpa memberi rasa kasihan kepada rakyat. Kita menyaksikan dengan “mata kepala sendiri” bagaimana BUMN-BUMN strategis diprivatisasi. Bahkan di zaman SBY-JK pemerintah memprogramkan “obral aset negara” lebih dari 40 BUMN pada tahun 2008 dan 20 BUMN tahun ini. Meski kemudian program “obral aset negara” tersebut gagal total akibat krisis finansial global.

Kita juga melihat dengan sejelas-jelasnya bagaimana pemerintahan SBY-JK merancang harga BBM Indonesia sesuai dengan harga pasar internasional. Ketika MK melarang harga BBM sesuai mekanisme pasar internasional karena BBM merupakan barang publik yang menguasai hajat hidup orang banyak, pemerintahan ini malah “mengakalinya” dengan mengubah istilahnya menjadi “harga kekinian”.

Sungguh terlalu banyak dan terlalu zalim kebijakan Neoliberal yang dijalankan pemerintahan SBY-JK. Adapun Boediono termasuk pejabat tinggi negara yang paling bertanggungjawab dalam terealisasinya kebijakan-kebijakan neolib di Indonesia. Tidak tertutup kemungkinan, ekonom neolib seperti Chatib Basri dan Rizal Malaranggeng menjadi penikmat “rente” ekonomi Neoliberal di Indonesia.

Sebagai ekonom yang duduk dalam salah satu departemen, seharusnya mereka memberikan pencerahan bagi rakyat bukannya berbohong. Namun perilaku mereka seperti seseorang yang digambarkan dalam hadis nabi berikut ini: “Seseorang yang ditetapkan Allah (dalam kedudukan) mengurus kepentingan umat, dan dia tidak memberikan nasihat kepada mereka (umat), dia tidak akan mencium bau surga.” (HR Bukhari dari Ma’qil bin Yasar ra).

Inilah “dusta kaum neolib” yang “banci” tidak mau mengakui bahwa mereka dan sejumlah pejabat negara adalah orang-orang neolib. Sebuah dusta yang tentu saja dicatat di sisi Allah sebagai timbangan dosa di samping kebijakan neolib itu sendiri yang zalim dan bertentangan dengan hukum-hukum Allah SWT. Allah SWT berfirman: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu.” (Terjemahan QS. Yunus: 57). [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS/ www.jurnal-ekonomi.org]

Tulisan terkait lainnya ….

Neoliberalisme Bangkrut Neoliberalisme Berkuasa

Hidayatullah — Mon, 25 May 2009 17:10:34 PDT

POLITIK : Pilpres

Ilustrasi: tocque-ville.it

Oleh Hidayatullah Muttaqin

Hakikatnya, ekonomi Neoliberal dengan Kapitalismenya telah mengalami kebangkrutan ide dengan kegagalan Neoliberalisme menanggulangi krisis berdasarkan ide dasar kaum neolib, yakni laissez faire. Namun tidak bisa dipungkiri, institusi Neolib masih tegak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Dalam rangkain menuju puncak kekuasaan tertinggi di Indonesia, isu Neolib kembali mencuat terutama distumulir oleh pilihan SBY terhadap Boediono sebagai pasangan CaWapresnya. Boediono yang sejak lama dikenal sebagai ikon Neolib di Indonesia pun menjadi sasaran tembak.

Sebenarnya tidak salah menunjukkan bahwa Boediono adalah seorang Neolib, walaupun kubu SBY-Berboedi membantah bahwa mereka Neolib. Juga adalah sebuah keharusan bagi kita untuk menjelaskan posisi kandidat pro asing ini kepada masyarakat. Yang harus kita waspadai adalah isu ini dimanfaatkan oleh pasangan kandidat yang lain untuk memuluskan pencalonannya.

Seolah-olah SBY-Boediono saja yang Neolib sementara yang lain tidak. Padahal track record pemikiran dan kebijakan mereka sewaktu memegang pemerintahan menjalankan ide-ide Neoliberal. Sebagaimana diungkapkan Revrisond Baswir dalam Diskusi Neolib dan Ekonomi Kerakyatan (25/5/2009).

Menurut Revrisond “Ketiga capres semuanya mantan orang dalam pemerintahan, sehingga sulit mengubah neoliberlisme itu. Tiga capres itu tidak meyakinkan kita mereka bisa menjalankan ekonomi kerakyatan,” sebagaimana dikutip Detikfinance.com.

Dari ketiga kandidat pemimpin Indonesia, sulit untuk tidak berharap bahwa Indonesia bisa lepas dari Neoliberalisme. Sebab sistem Indonesia sudah terformat dalam kerangka Neoliberalisme dan menjadi subordinasi Kapitalisme Global.

Sungguh sangat ironis tentunya, di saat ide neoliberalisme sudah mengalami kebangkrutan dan menzalimi seluruh umat manusia, negeri ini “tanpa sadar” mengukuhkan sistem Neoliberalisme.

Kita terjebak pada permasalahan profil calon pemimpin semata, tetapi kita abai terhadap sistem Neolib itu sendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan dan ekonomi Indonesia. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS / www.jurnal-ekonomi.org]