Posisi perekonomian di banyak negara saat ini mulai membaik dari sisi indikator permintaan dan pertumbuhan. Kondisi ini mendorong berbagai negara mendeklarasikan diri telah keluar dari resesi ekonomi atau mungkin akan mengakhri masa ekonomi suram.

Di Asia, ADB meramalkan perekonomian negara-negara Asia dengan pertumbuhan ekonominya akan memimpin pemulihan ekonomi global. Di Amerika, gubernur bank sentral AS, The Fed, Ben Bernake mendeklarasikan kejatuhan ekonomi AS segera berakhir. Sedangkan di Eropa, gubernur bank sentral Inggris, BoE (Bank of England), Mervyn King minggu lalu menyatakan Inggris telah bergabung dengan Jerman dan Prancis dalam barisan negara yang keluar dari resesi.

Paradoks Krisis

Harian Inggris The Independent (20/9) menurunkan sebuah laporan tentang paradoks ekonomi yang mengiringi pemulihan ekonomi. Meski berbagai negara besar telah menyatakan sudah keluar dari resesi atau akan berhenti dari kejatuhan ekonomi, pada kenyataannya negara-negara tersebut menghadapi masalah semakin meningkatnya jumlah pengangguran.

Di Inggris, jumlah pengangguran bertambah 2,5 juta orang dalam 3 bulan hingga Juli. Ini merupakan level tertinggi sejak tahun 1995.

Posisi angka pengangguran di Inggris sendiri 7,9% masih di bawah angka pengangguran rata-rata Uni Eropa, OECD, dan G7. Sementara Amerika Serikat dan Prancis telah menembus tingkat pengangguran 10%. Negara lain seperti Irlandia angka pengangguran mencapai 12%.

OECD, organisasi yang menghimpun negara-negara industri minggu lalu melaporkan akibat pelambatan ekonomi global di seluruh dunia telah kehilangan 25 juta lapangan kerja. Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria menyatakan pengangguran akan tetap bertambah pada tahun depan.

Ketika bisnis mulai tumbuh akibat dorongan permintaan domestik ataupun pasar internasional yang mulai menaik, tidak otomatis lapangan kerja bertambah dalam sebuah perusahaan sebanyak lapangan kerja yang hilang sebelumnya.

Di sisi lain bailout dan stimulus fiskal yang dijalankan sebuah negara untuk mendorong permintaan dan pertumbuhan ekonomi domestiknya harus dibiayai dengan hutang dengan kompensasi bunga. Dalam jangka pendek dan jangka panjang langkah ini menimbulkan beban keuangan pemerintah yang cukup berat dan lagi-lagi harus ditanggung rakyat negara bersangkutan. Ini juga sebuah paradoks.

Hal ini merefleksikan: “Jika resesi (akan) berlalu dengan pemulihan di sisi permintaan (domestik) dan laju pertumbuhan telah beranjak dari negatif ke positif, maka tidak otomatis krisis pasti akan berakhir.” Dengan kata lain, “jangan tertipu oleh gejala-gejala di permukaan”.

Ekonomi memang tumbuh, tetapi pertumbuhan tersebut tidak memecahkan masalah pengangguran. Permintaan memang mulai pulih tetapi permintaan tersebut didorong oleh konsumsi yang dibiayai hutang. Hal ini berbeda jika permintaan lahir dari kemampuan finansial mandiri.

Ibarat pasien yang sedang sakit, negara-negara di dunia saat ini memfokuskan perhatiannya pada gejala-gejala sakit saja. Mereka hanya memperhatikan bagaimana caranya keluar dari krisis atau resesi dengan mendorong permintaan dan pertumbuhan.

Jika ekonomi mulai tumbuh dan terkatagori keluar dari resesi, maka perekonomian negara tersebut dianggap telah sembuh dari sakitnya. Padahal resesi hanyalah gejala yang tidak muncul kecuali ada problem sistemik di dalamnya. Tidak aneh karena salah diagnosis, krisis yang terjadi datang secara berulang-ulang, dengan rentang waktu yang lebih pendek dan konskwensi yang lebih berat. (Jurnal Ekonomi Ideologis / www.jurnal-ekonomi.org)

Tulisan terkait lainnya ….

• Out Put Jepang Meningkat Pengangguran Juga Meningkat
• Resesi Sebabkan 5,7 juta Warga AS di-PHK
• Jerman Alami Defisit dan Pertumbuhan Terburuk Paska Perang
• Tidak Ada Negara yang Lolos Dari Krisis
• Ekonomi Dunia Tempati Posisi Terburuk Sejak PD II
• Roubini: Resesi Bisa Berlanjut Hingga Akhir 2010
• Terjerumus Krisis, Defisit Transaksi Berjalan Jepang Capai Rekor Terburuk
• Amerika Semakin Suram
• Apakah Krisis Saat Ini Lebih Hebat dari Great Depression 1929?
• Ekonomi AS Menyusut 6,2%

Dalam rilis berita ADB yang diterima Jurnal Ekonomi Ideologis kemarin (22/9), ADB memprediksi Asia akan memimpin pemulihan ekonomi global. Hal ini tertuang dalam update Asian Development Outlook (ADO) 2009.

Kepala ahli ekonomi ADB, Jong-Wha Lee menyatakan ketahanan ekonomi Asia akan memimpin pemulihan ekonomi global di tengah situasi perekonomian dunia yang masih krisis.

Dalam Asian Development Outlook 2009, perekonomian Asia diprediksi tumbuh 3,9% dari perkiraan semula 3,4% pada saat ADO diril bulan Maret lalu. Untuk tahun 2010, ADB juga meningkatkan proyeksi pertumbuhan Asia dari 6% menjadi 6,4%.

Asia Selatan dan Asia Timur memimpin laju pertumbuhan di Asia. Menurut ADB kedua kawasan tersebut tumbuh 5,6% dan 4,4% pada tahun ini dari perkiraan semula 4,8% dan 3,6%. India dan China tetap menjadi pionir penggerak pertumbuhan di kawasan ini, yakni 6% dan 8,2%.

Sementara itu, proyeksi pertumbuhan Asia Tenggara diturunkan dari 0,7% menjadi 0,1%. Hal ini didorong oleh penurunan perekonomian Malaysia dan Thailand.

Sedangkan proyeksi pertumbuhan Asia Tengah anjlok dari 3,9% menjadi 0,5%. Hal ini disebabkan jatuhnya harga-harga komoditas primer yang menjadi andalan ekspor negara-negara Asia Tengah.

Terhadap semakin positifnya perekonomian Asia terkini, Jong-Wha Lee memperingatkan agar negara-negara Asia jangan berpuas diri dengan kondisi ekonomi yang mereka capai.

Memang jika ditinjau dari besaran angka makro ekonomi semata, negara-negara Asia di barisan terdepan jauh meninggalkan negara-negara Barat. Tapi harus kita pahami perekonomian yang tumbuh, secara internal belum tentu dapat memecahkan permasalahan ekonomi negara yang bersangkutan. Bahkan seringkali pertumbuhan menghasilkan berbagai problem.

Memimpin pemulihan ekonomi global tidak berarti Asia memimpin ekonomi dunia. Ketergantungan Asia terhadap kawasan lain khususnya Amerika masih cukup tinggi. Asia tetap menjadi subordinasi ekonomi Barat selama kawasan ini masih menjadi bagian dari Kapitalisme Global. (Jurnal Ekonomi Ideologis / www.jurnal-ekonomi.org)

Tulisan terkait lainnya ….

• ADB: Kerugian Dunia Akibat Krisis 50 trilyun Dollar

Oleh: Hidayatullah Muttaqin

Rakyat Irak adalah manusia sebagaimana manusia lainnya yang memiliki hak fundamental untuk hidup. Mereka bukan binatang dan binatang pun tidak boleh dibantai.

Hingga kini tidak ada satu negara pun termasuk badan dunia seperti PBB yang memandang AS sebagai penjahat perang dan negara teroris, apalagi melawannya dengan mengangkat senjata.

Logika-logika berpikir politik internasional pun menjadi jungkir balik. Mengapa peradaban modern melahirkan pembantaian demi pembantaian?

Yang kita ingat ketika Amerika memaksakan diri menginvasi Irak tanpa legalitas perang adalah untuk mencari senjata pemusnah massal dan memerangi rezim pro teroris. Ternyata tidak ditemukan bukti senjata pemusnah massal dan tidak ada pula kaitan rezim Saddam Husein dengan al-Qaidah.

Yang kita dengar AS datang untuk membebaskan rakyat Irak dari kediktatoran rezim Saddam Husein dan membangun Demokrasi yang menjunjung tinggi harkat manusia. Tetapi yang kita ketahui AS tidak sekedar negara diktator terhadap negara lainnya melainkan negara imperialis sejati yang tanpa sungkan membunuh ratusan hingga ribuan nyawa dalam sekejap. Demokrasi telah menjadi alat AS untuk menjajah dunia dan merampok kekayaan minyak sebuah negara berdaulat.

Peradaban modern begitu ganas bagi yang tidak memiliki kekuatan. Karena yang lemah tersebut seperti buih di lautan atau seperti hidangan di atas meja makan yang menjadi santapan manusia serakah.

Keganasan peradaban modern disebabkan oleh nilai-nilai sekuler yang menjadi paradigma berpikir para pemimpin dunia. Mereka tidak takut terhadap Tuhan, bahkan kadang-kadang Tuhan pun mereka anggap tidak ada. Maka wajar mereka tidak memiliki rasa takut terhadap umat manusia yang mereka zalimi.

Keganasan peradaban modern juga disebabkan oleh dominasi ideologi Kapitalisme atas dunia. Ideologi ini adalah ideologi yang didorong oleh motif keserakahan dan ketamakan. Karenanya, ideologi ini menjadikan imperialisme atau penjajahan sebagai metode untuk memajukan dan melestarikan peradaban modern.

Lihatlah bagaimana krisis finansial global telah memukul AS yang oleh para pakar ekonomi dunia disebabkan oleh keserakahan pemodal di sektor keuangan. Lihatlah bagaimana keserakahan elit penentu kebijakan Amerika telah meluluhlantakkan negeri Irak dan Afghanistan.

Apakah dunia masih dapat disebut beradab jika tidak dapat menghukum kejahatan perang ini dan mencegahnya di masa depan? Apakah sebuah negara dapat disebut beradab jika diam atas kejahatan berat ini bahkan menganggap AS sebagai negara sahabat atau negara mitra?

Alasan-alasan ini sudah cukup untuk mendongkel Kapitalisme dari dominasi dunia. Bagi dunia Islam, tidak ada lagi argumentasi untuk mempertahankan nilai-nilai dan sistem yang berkarakter imperialis kecuali kembali pada sistem Islam itu sendiri.

Tidak pantas hari kemenangan dirayakan jika masih terdapat kaum Muslimin yang menderita akibat penjajahan seperti di Irak, Afghanistan, Palestina, Xinjiang, Somalia, Sudan, Pattani, Moro, Kashmir, India, dan Pakistan. Begitu pula tidak pantas jika problematika kaum Muslim belum dapat dipecahkan di mana sampai saat ini ratusan juta menderita kemiskinan dan kemelaratan.

Satu koma tiga juta rakyat Irak yang dibantai jangan lagi dibiarkan bertambah. Sudah saatnya hari kemenangan bagi umat Islam direngkuh dengat tegaknya Khilafah dan Syariah Islam. (Jurnal Ekonomi Ideologis / www.jurnal-ekonomi.org)

Tulisan terkait lainnya ….

• AC Manullang: Ada Grand Strategy Global Amerika
• Resesi Sebabkan 5,7 juta Warga AS di-PHK
• Taliban atau Amerika yang Menjadi Ancaman?
• Akhirnya Amerika Keluarkan Jurus Cetak Dollar
• Amerika Serba Defisit
• Dunbar-Ortiz: Amerika Dirancang sebagai Negara Penjajah
• Amerika Semakin Suram
• Hillary: Komitmen AS Kuat untuk Keamanan Israel
• Ekonomi AS Menyusut 6,2%
• Alamak! Defisit APBN AS membengkak US$ 1,75 trilyun

Random Posts

• Dialog Delegasi HTI-China : Kedubes Cina Kehabisan Argumentasi
• Indonesia Keluar dari OPEC, Ada Apa?
• Nota Keuangan dan RAPBN 2008
• FORUM EKONOMI DAVOS: Gagal Tanggulangi Krisis dan Tanda Kematian Neoliberalisme
• AIG Mewakili Kerakusan Kapitalisme
• Bank Dunia Senang yang Paling Neolib Menang
• JUBIR HTI: Liberalisasi Sektor Migas Sangat Mengkhawatirkan
• Kejahatan Kapitalisme dalam Angka
• Dusta Kaum Neolib
• Membangun Ekonomi Rumah Tangga Islami

Oleh Hidayatullah Muttaqin

Hari ini (14/8) dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Paripurna DPR RI, Presiden SBY menyampaikan pandangannya tentang paradigma dan strategi pembangunan ekonomi. Menurut SBY, Indonesia tidak boleh terjerat Kapitalisme Global.

Sebagaimana dipetik Kompas.com (14/8), presiden mengatakan: “Paradigma dan grand strategy pembangunan ekonomi seperti itulah yang mesti kita anut dan perkokoh. Intinya kita tidak boleh terjerat, menyerah, dan tersandera oleh kapitalisme global yang fundamental yang sering membawa ketidakadilan bagi kita semua.”

Pernyataan presiden tersebut terasa sangat mempesona. Sepertinya rakyat memiliki seorang pemimpin yang berani melawan arus politik ekonomi global. Namun sayangnya, realitas paradigma dan track record kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan presiden SBY justru bertolakbelakang dengan ucapan-ucapannya.

Begitu pula, track record bagaimana SBY berhadapan dengan publik sudah diketahui umum bahwa ia merupakan orang yang gemar membangun citra dirinya dari pada bertindak sesuai ucapannya. Di bawah kepemimpinannya, birokrasi pusat hingga ke daerah lebih sibuk memoles “gincu” dalam bentuk iklan-iklan di media elektronik dan cetak dari pada menyelesaikan permasalahan negara dan masyarakat.

Sementara itu, realitas paradigma kebijakan pemerintah tetap setia pada liberalisme ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah justru membangun keterikatan dengan lembaga-lembaga global Kapitalisme seperti organisasi perdagangan bebas dunia (WTO), IMF, World Bank, dan ADB.

Satu contoh, betapa Indonesia terikat dengan Kapitalisme global adalah upaya pemerintah menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar internasional. Ini artinya pemerintah menyerahkan harga komoditas BBM (yang sebagian sumber dayanya ada di negeri sendiri) mengikuti turun naiknya harga minyak mentah yang ditentukan oleh para penjudi (spekulan) di lantai bursa dunia.

Ketika Mahkamah Konstitusi melarang pemerintah menetapkan harga BBM berdasarkan harga pasar internasional, pemerintah pun mengakalinya dengan mengubah istilahnya menjadi harga kekinian.

Sungguh kita mengetahui begitu beratnya dampak dari kenaikan harga BBM bagi masyarakat khususnya lapisan menengah ke bawah. Namun pemerintah tidak bergeming.

Inilah satu contoh negara kita dan pemimpin negeri ini telah mengikatkan tali Kapitalisme Global sehingga Indonesia tersendera. Dan untuk itu, penguasa negeri ini terus melakukan kebohongan publik dengan konsekwensi semakin langgengnya penjajahan Kapitalisme Global di Indonesia. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS/ www.jurnal-ekonomi.org]

Tulisan terkait lainnya ….

• G-20: Perebutan Hegemoni Kapitalisme Global
• Keynes Ekonom Gay
• AIG Mewakili Kerakusan Kapitalisme
• Kerusakan Sistem Barat Semakin Tidak Teratasi
• Barat Terjungkal karena Ekonomi Non Riil
• Kapitalisme Sistem yang Gagal
• Neoliberalisme dan Kebangkrutan Ideologi Kapitalisme
• Obama, Loyalis Yahudi, dan Babak Baru Imperialisme AS
• Hidayatullah Muttaqin: Indonesia for Sale
• Goncangan Pasar Global dan Urgensi Khilafah

PLN merupakan badan usaha milik negara yang sejatinya didirikan untuk memberikan pelayanan listrik kepada seluruh warga negara. Karena itu pula, sudah seharusnya sumber daya yang diperlukan PLN untuk memberikan pelayanan tersebut harus disediakan dan diupayakan oleh negara. Termasuk dalam hal ini sumber pendanaan.

Namun, arus globalisasi dan neolibisasi yang dijalankan pemerintah khususnya sejak era reformasi telah membuat PLN kehilangan sumber-sumber pendanaan yang selama ini dibackup oleh negara. PLN kini harus mencari sendiri pembiayaan untuk pemeliharaan dan investasi pengembangan kelistrikan di Indonesia.

Konsekwensinya tentu saja PLN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih bersifat komersiil, di samping kekuatan PLN sendiri saat ini sudah dipecah-pecah dalam kerangka privatisasi.

Salah satu dampak terbesar dari “berlepas tangannya” pemerintah adalah PLN melakukan pembiayaan melalui hutang.

Seperti diberitakan Kompas hari ini (5/8/2009), PLN baru saja menerbitkan obligasi internasional senilai U$ 750 juta atau setara Rp 7,5 trilyun. Obligasi bertenor 10 tahun tersebut di pasar modal mengalami kelebihan permintaan sebanyak 11 kali lipat, yakni sebesar U$ 8,6 milyar. Obligasi PLN diminta 310 pembeli dari Asia, Amerika Serikat, dan Eropa.

Menyambut besarnya minat atas obligasi PLN, wakil direktur PLN Rudianto (4/8/2009) menyatakan optimis akan penerbitan kembali obligasi. Hal ini sangat memprihatinkan. Sebab, tidak sedikit beban bunga yang harus dibayar PLN mengingat imbal hasil yang dijanjikan mencapai 8,125 persen.

Kondisi beban keuangan PLN sendiri dari segi jumlah hutang tidak sedikit. Menurut laporan Kompas (5/8/2009), beban hutang yang ditanggung PLN hingga akhir tahun 2008 mencapai Rp 35 trilyun dalam mata uang dollar AS dan Rp 23 trilyun dalam Yen. Ditambah dengan hutang baru PLN senilai U$ 750 juta plus bunganya dan rencana penerbitan kembali obligasi, menjadikan BUMN ini terjerambat dalam lingkaran hutang.

PLN, sekarang dan ke depan akan selalu terlilit masalah hutang yang berdampak pada perubahan fungsi PLN itu sendiri. Para kreditor PLN sudah pasti menuntut PLN membayar hutang-hutangnya plus bunga tepat waktu sesuai jadwal. Kondisi ini menuntun PLN pada pelayanan yang bersifat komersial dengan mengutamakan pemasukan. Akibatnya, tarif listrik ke depan akan menjadi lebih mahal.

Masalah hutang PLN dan problem kelistrikan secara menyeluruh tidak dapat ditimpakan kepada BUMN ini. Sebab kondisi PLN sekarang erat kaitannya dengan grand design global yang dikawal IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan WTO. Lembaga-lembaga neoliberal ini selalu menyertakan syarat liberalisasi dan privatisasi sektor publik Indonesia agar pemerintah Indonesia mendapatkan pinjaman. Inilah penjajahan ekonomi terhadap negeri kita.

“Kata kunci” untuk melepaskan PLN dari jerat hutang dan mengembalikan fungsinya ada di tangan pemerintah. Pemerintah harus mengambilalih pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan PLN. Memperkuat PLN dengan tidak memisahkan PLN dari sumber daya energi yang dimiliki Indonesia (migas, batubara, dll), produksi, dan distribusi listrik ke masyarakat.

Namun hal itu hanya akan tercapai jika negara kita mampu membebaskan diri dari cengkraman hutang dan pasar bebas dengan mengelola kekuatan dan potensi ekonomi berdasarkan syariah. (JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS / www.jurnal-ekonomi.org)

Tulisan terkait lainnya ….

• Jangan Tertipu dengan Perhatian IMF terhadap Negara-Negara Miskin
• Terbitkan Obligasi US$ 3 m, Hutang Indonesia Semakin Menggunung
• Penerbitan Obligasi Negara: Perangkap Kapitalisme
• Paradoks Ekonomi : Resesi Berakhir Pengangguran Meningkat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global
• Aneh, Bonsai BUMN tapi Berharap Tambah Dividen
• AC Manullang: Ada Grand Strategy Global Amerika
• Jangan Kambing Hitamkan Islam
• Indonesia Diam dengan Genosida Muslim Uighur
• Neolib Tidak Mungkin Memajukan Ekonomi Syariah

Oleh M. Hatta

Sebagaimana diketahui, banyak para ekonom, baik itu ekonom konvensional maupun Islam, mengatakan bahwa salah satu permasalahan ekonomi yang harus atau wajib dipecahkan adalah persoalan inflasi. Mereka semua memandang (dari segi dampak) bahwa inflasi sangat tidak baik bagi masyarakat, meskipun dalam hal tertentu mereka memiliki pandangan yang sangat berbeda terutama dalam hal upaya penyelesaiannya.

Betapa pentingnya penyelesaian masalah inflasi bukanlah tanpa alasan. Betapa tidak, inflasi secara faktual sesungguhnya menggambarkan tingkat harga dari barang dan jasa yang sejatinya sering dibutuhkan oleh masyarakat kebanyatakan.

Dari segi urgensitas penyelesaiannya, sesungguhnya permasalahan inflasi tidaklah memandang siapa dan dari mana orangnya, apakah orang Islam atau bukan. Hal ini dikarenakan inflasi sejatinya adalah sebuah fenomena faktual dalam sebuah ekonomi. Namun, dalam dataran sebab dan bagaimana solusinya akan sangat berbeda bagaimana antara orang (ekonom) Islam dan konvensional dalam memandangnya.

Bagaimana dari segi pengukurannya atau perhitungannya, apakah juga terdapat perbedaan antara ekonom Islam dan konvensional? Dalam konsep sistem ekonomi konvensional, inflasi diukur dan diamati sedemikian rupa dengan menggunakan berbagai cara. Istilah yang terlahirpun bermacam-macam, ada inflasi inti, inflasi IHK, dan inflasi IHPB. Jenis barang dan jasa yang diukurpun juga dikelompokkan bermacam-macam, ada kelompok bahan makanan, sandang, dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga. Begitu pula teknik dan metode yang digunakan untuk mengukur besaran inflasi yang terjadi juga bermacam-macam adanya. Bagaimana dalam konsep sistem ekonomi Islam?

Tulisan ini dimaksudkan penulis sebagai kajian awal konsep inflasi dalam kerangka Daulah Khilafah. Sebuah pemerintahan yang sudah pernah berkuasa kurang lebih tiga belas abad lamanya dan diprediksikan akan kembali memimpin dunia dalam waktu dekat ini.

Urgensitas Penyelesaian Inflasi Dalam Perspektif Islam

Pentingnya persoalan inflasi diselesaikan menurut Islam dapat dimulai dari pandangan politik ekonomi Islam yang disampaikan oleh Taqiyuddin an Nabhani. Beliau mengatakan, Politik ekonomi Islam adalah menjamin terealisasinya pemenuhan semua kebutuhan primer (basic needs) setiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan dirinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kesanggupannya sabagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu (Islam).¹

Oleh karenanya, agar semua basic needs beserta sekunder dan tersiernya dapat terpenuhi, maka pemerintah (Khalifah) memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjaga tingkat harga barang dan jasa yang beredar sehingga berada dalam jangkauan masyarakat untuk membelinya.²

Dalam kerangka menjaga tingkat harga inilah kemudian dibutuhkan sebuah pengamatan terhadap barang dan jasa yang beredar sehingga dapat diketahui perkembangan tingkat harga terkini.

Menjernihkan Definisi dan Hakikat Persoalan Inflasi

Definisi inflasi

Dalam mendefinisikan inflasi, ekonom konvensional memberikan definisi yang saling berbeda. Dari beberapa definisi yang ada, setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: pertama, definisi yang menggabungkan antara penyebab dengan fenomena inflasi itu sendiri. Kedua, definisi yang hanya sebatas memberikan definisi kepada fenomenanya saja.

Contoh dari definisi yang pertama adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ludwig von Mises (salah seorang ekonom mazhab Austria). Ia mengatakan Inflasi adalah “peningkatan jumlah uang dan uang kertas yang beredar serta kuantitas deposito bank yang dapat dicairkan.”³

Aliminsyah dan Padji memberikan definisi inflasi sebagai berikut “suatu keadaan yang menunjukkan jumlah peredaran uang yang lebih banyak dari pada jumlah barang yang beredar, sehingga menimbulkan penurunan daya beli uang dan selanjutnya terjadi kenaikan harga yang menyolok”⁴.

Downes dan Elliot Goodman mengatakan, inflasi adalah kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi jika pembelanjaan bertambah dibandingkan dengan penawaran barang di pasar (dengan kata lain terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit).⁵

Higher prices: an increase in the supply of currency or credit relative to the availability of goods and services, resulting in higher prices and a decrease in the purchasing power of money.⁶

A continuing rise in the general price level usu. Attributed to an increase in the volume of money and credit relative to available goods and services.⁷

Adapun contoh dari definisi yang kedua misalnya adalah sebagai berikut:

Inflasi dalam Dictionary of Economics didefinisikan dengan suatu peningkatan tingkat harga umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu.⁸

Samuelson dan Nordhaus dalam buku mereka Macro Economics mendefinisikan inflasi dengan cukup singkat yaitu kenaikan tingkat harga umum.⁹

Bank Indonesia mendefinisikan inflasi dengan kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus.¹⁰

Badan kebijakan fiskal Departemen Keuangan mendefinisikan inflasi dengan sebuah proses kenaikan harga-harga secara umum dan berkelanjutan sebagai akibat adanya ketidakseimbangan (excess demand) dalam perekonomian.¹¹

Terjadinya perbedaan dalam mendefinisikan inflasi di atas dikarenakan sebagian pakar ekonomi menjelaskan makna inflasi berdasarkan sebab yang menimbulkan inflasi dan sebagian yang lain berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh inflasi.¹²

Dari dua kelompok definisi di atas, penulis cenderung untuk sepakat dan menggunakan definisi inflasi dari kelompok yang kedua dengan menambahkan beberapa point. Mengapa kelompok yang kedua?

Pertama, harus kita pahami bahwa sebuah definisi adakalanya berasal dari sebuah konsep tentang nilai yang dalam perumusannya diharuskan merujuk kepada dalil-dalil syar’i dan adakalanya terkait dengan konsep yang murni berasal dari sebuah fakta.¹³

Definisi inflasi sepenuhnya didasarkan pada penelaahan yang cermat (dan tepat) terhadap fakta fenomena perkembangan harga barang dan jasa. Dengan kata lain, definisi inflasi adalah berbicara fakta apa adanya (das sein), bukan berbicara apa yang seharusnya (das sollen).¹⁴ Dalam hal ini, definisi inflasi kelompok yang ke pertama tidaklah menggambarkan fakta apa adanya.¹⁵

Ini sama halnya ketika kita mendefinisikan tentang akal. Akal atau berpikir adalah proses pemindahan fakta melalui indera ke dalam otak disertai dengan informasi sebelumnya yang digunakan untuk menafsirkan fakta tersebut. Definisi ini diperoleh dari fakta kegiatan berpikir manusia.¹⁶ Metode telaah seperti inilah yang seharusnya juga diterapkan dalam mendefinisikan fakta tentang inflasi.

Kedua, sebagaimana halnya definisi kebijakan moneter, definisi inflasi kelompok yang ke dua memasukkan unsur besaran jumlah uang beredar sehingga definisi tersebut tidak bersifat netral (mengikuti aliran moneteris). Dengan kata lain, ia hanya memuat salah satu dari penyebab terjadinya inflasi. Padahal secara faktual penyebab inflasi sangatlah beragam.

Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis mendefinisikan inflasi adalah sebagai suatu fakta (kejadian) yang menunjukkan telah terjadi kenaikan relatif harga barang dan jasa baik dalam satu jenis maupun secara umum (dalam banyak jenis), dimana kenaikan itu dapat dinilai berdasarkan nilai sebuah mata uang ataupun benda yang lainnya.

Penjelasan definisi:

Sebagai suatu fakta, maksudnya adalah inflasi merupakan sebuah kejadian yang benar-benar terjadi.

Kenaikan relatif, maksudnya adalah meskipun kenaikan dari harga barang dan jasa yang ada tidaklah sama atau dalam prosentase yang saling berbeda tetaplah dikatakan sebagai sebuah inflasi.

Dalam satu satu jenis maupun secara umum, artinya dikatakan inflasi meskipun barang dan jasa yang mengalami kenaikan harganya hanya satu jenis.

Kenaikan itu dapat dinilai berdasarkan nilai sebuah mata uang ataupun benda yang lainnya, maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa kenaikan harga barang yang terjadi dapat diketahui dari nilai sebuah mata uang ataupun dengan benda lainnya. Tidak semata-mata hanya dapat diketahui dari mata uang. Lebih dari itu, bagian dari definisi ini bukan bermaksud menunjukkan bahwa penyebab terjadinya inflasi hanya karena nilai uang yang turun atau banyaknya uang yang beredar. BERSAMBUNG [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS / www.jurnal-ekonomi.org]

M. Hatta adalah aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Sleman dan mahasiswa Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Yogyakarta Konsentrasi Ekonomi Islam.

Tulisan terkait lainnya ….

• Membongkar Kerusakan Teori Inflasi Moderat
• Telaah Singkat Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam
• Problem Mata Uang Kertas (Fiat Money)
• Kebutuhan Khilafah Sangat Mendesak
• Mengenal APBN Khilafah
• Mengontekstualkan Kapitalisme
• Free e-Book: Makna Kebangkrutan Amerika
• Demokrasi Kapitalis Tidak Berkah, Ekonomi Islam Khilafah itu Berkah
• Sudan Membutuhkan Khilafah
• “Blame The Victim”

Foto: Detikcom

Oleh Hidayatullah Muttaqin

Membaca berita yang dilaporkan Detikcom (18/7/2009) dengan judul Pemerintah Minta Setoran Dividen BUMN Ditambah, seperti melihat pemerintah sedang melakukan “kekonyolan”. Betapa tidak, pada saat yang sama khususnya sepanjang pemerintahan neolib saat ini BUMN telah dibonsai sedemikian rupa melalui program privatisasi.

Konsekwensi dari pembonsaian kepemilikan pemerintah pada BUMN mengakibatkan semakin menipisnya potensi penerimaan negara baik dari penerimaan langsung maupun dari dividen.

Privatisasi juga semakin melemahkan peran pemerintah dalam perekonomian yang selama ini didukung oleh keberadaan BUMN. Dengan lepasnya sejumlah BUMN Indonesia dan semakin tipisnya kepemilikan pemerintah pada sebagian BUMN, maka kemampuan pemerintah mengarahkan BUMN pada kepentingan nasional menjadi lebih sulit.

Sepanjang pemerintahan SBY-JK dalam lima tahun terakhir, privatisasi BUMN menjadi agenda utama pemerintah sebagai pra syarat diberikannya pinjaman oleh ADB dan Bank Dunia. Tahun 2007 Pemerintah merencanakan 15 BUMN diprivatisasi, sedangkan tahun 2008 BUMN yang hendak diprivatisasi mencapai 44. Namun akibat krisis keuangan global, agenda privatisasi tersebut tertunda. Sementara itu, obral BUMN menanti pemerintahan baru ke depan yang kemungkinan dilanjutkan oleh SBY-Boediono.

Permintaan penambahan setoran dividen BUMN yang oleh Sekretaris Kementrian Negara BUMN, M Said Didu untuk menutupi lubang akibat penerimaan pajak yang tidak mencapai target pada tahun ini menjadi pelajaran sangat berharga bagi pemerintah. Bahwa kebijakan pemerintah telah berjalan di atas “kekonyolan” tanpa berpikir panjang. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS / www.jurnal-ekonomi.org]

Tulisan terkait lainnya ….

• Obral BUMN Menanti SBY-Boediono
• Kuat Dugaan Privatisasi untuk Pembiayaan Parpol
• Hidayatullah Muttaqin: Indonesia for Sale
• Fakta dan Kebohongan Privatisasi di Indonesia
• BOM Privatisasi Indonesia 2008
• BUMN Diprivatisasi lagi: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab
• Yahudi di Balik Pembelian Indosat
• Paradoks Ekonomi : Resesi Berakhir Pengangguran Meningkat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global
• PLN Terjerambat dalam Jebakan Hutang