Kabar Bandung

Pemkot Bandung: Jangan Beri Uang pada Pengemis!

2013-10-16T20:32:00.000+07:00

Bandung -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyebarkan imbauan agar warga Bandung tidak memberi uang pada pengemis. Hal itu agar agar jumlah pengemis di Kota Bandung berkurang.

Pemkot akan memasang spanduk imbauan di jalan-jalan protokol. Spanduk tersebut berisi imbauan untuk tidak memberi uang kepada pengemis.

"Hari Jumat besok, kita pasang ratusan spanduk untuk mengimbau kepada masyarakat agar jangan memberi uang kepada pengemis," ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat ditemui di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Rabu (16/10/2013), seperti dikutip detik.com.

Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, disinyalir para pengemis berpenghasilan besar. "Penghasilan mereka besar-besar loh," ucapnya.

Beberapa waktu lalu Satpol PP menertibkan seorang nenek yang mengemis. Dalam tasnya ada uang sebesar Rp 3,5 juta yang merupakan hasil ia mengemis selama dua hari.

Selain itu, Pemkot juga berencana untuk menyewa markas Resimen Induk Daerrah Militer Siliwangi (Rindam), karena para pengemis yang ditampung di Mess Persib disinyalir banyak yang kabur.

"Yang di Mess Persib banyak yang kabur, jadi kurang terjaga," kata Emil. (kabarbandung.net).*

Mahasiswa & Dosen UIN SGD Bandung Keluhkan Fasilitas Masjid di Kampus

2013-10-08T07:21:00.002+07:00

Bandung -- Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, merupakan salah satu PTN yang ada di Indonesia yang berbasis Islam. Namun sungguh ironi, di sana tidak diimbangi oleh keadaan fasilitas "Masjid" yang ada di dalamnya.

Hampir setiap hari Jumat dimana kaum Adam melaksanakan kewajibannya yaitu shalat Jumat, Masjid yang ada di dalamnya tidak cukup luas untuk menampung semua jamaah dan sering sekali banyak yang mengeluh karena tidak sedikit orang yang menjalankan shalat jumat di dekat WC.

"Aku shalat di depan imam apa gak yah?" ujar Achmad Nugraha salah satu mahasiswa.

Banyak keluhan yang dirasakan bukan hanya dari mahasiswa, tapi dari beberapa dosen pengajar UIN SGD Bandung sendiri. Misalnya keluhan yang sama datang dari salah satu dosen ekonomi yang mengeluhkan tentang fasilitas tempat yang ada di masjid tersebut.

"Padahal pembangunan fakultas dan fasilitas yang ada di kampus ini sedang berjalan, tapi yang jadi pertanyaan "kenapa tidak diimbangi dengan membangun sedikit fasilitas untuk masjid?" ujar sang dosenmempertanyakan kondisi tersebut. (kabarindonesia.com).*

Daftar Akun Twitter Dinas-Dinas di Kota Bandung

2013-09-24T20:23:00.002+07:00

Bandung -- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mewajibkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) alis Dinas-Dinas di lingkungan Pemkot Bandung untuk memiliki akun twitter.

Saat ini Pemkot Bandung sudah aktif di jejaring sosial tersebut. Berikut nama akun-akun twitter di lingkungan Pemkot Bandung.

Secara umum, informasi mengenai Pemkot Bandung bisa mengikuti akun @PemkotBandung.

Akun resmi SKPD atau dinas-dinas di Kota Bandung itu antara lain:

@diskar_bdg (Dinas Pemadam Kebakaran)

@bdg_disnaker (Dinas Tenaga Kerja)

@distarcipbdg (Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya)

@dinsos_bdg (Dinas Sosial)

@dishub_kotabdg (Dinas Perhubungan)

@bappedakotaband (Bappeda)

@puu_baghukham (Bagian Hukum dan HAM)

@lpsebandung (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik)

@ekonomisetdabdg (Bagian Ekonomi dan Sekretaris Daerah Kota Bandung)

@infodpkad, @disporakotabdg (Dinas Pemuda dan Olahraga)

@disyanjakkotbdg (Dinas Pajak)

@bkdkotabandung (Badan Kepegawaian Daerah).

Kelurahan dan kecamatan se-Kota Bandung juga diharuskan memiliki akun twitter.

"Hampir semua sudah punya. Bisa diinformasikan ke publik kalau sekarang bisa juga langsung komplai ke akun twitter masing-masing," kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Selasa (24/9/2013).

Menurut pria yang akrab disapa Emil ini, selama ini komplain terkait Kota Bandung masih ditujukan pada akun twitternya.

"Sekarang kan 100 persen masih ke saya. Kalau sudah ada akun masing-masing dinas bisa lebih gesit merespon aspirasi masyarakat," ucapnya seperti dikutip detik.com. (detik.com/kabarbandung.net).*

DPRD Kota Bandung Siap Hentikan Proyek PLTSa Gedebage

2013-09-10T14:58:00.002+07:00

Bandung - Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Entang Suryaman siap menghentikan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Gedebage, jika terbukti tidak ramah lingkungan. Hal itu disampaikan Entang saat ditemui detikNews di ruang kerjanya, Kantor DPRD Kota Bandung, Selasa (10/8/2013).

"Sampai sejauh ini hasil AMDAL (analisis dampak lingkungan-red) PLTSa ramah lingkungan. Namun, jika di tengah jalan nanti menunjukan hal sebaliknya (tidak ramah lingkungan-red), ya akan kita hentikan," ujar Entang.

Menurut Entang, masyarakat sekitar lokasi pembangunan PLTSa tidak usah khawatir dengan dampak yang mungkin akan ditimbulkan. "Kalau memang nanti terbukti merugikan warga, saya, yang pertama kali akan melakukan penghentian," tegas Entang.

Sebagai wakil ketua pansus V DPRD Kota Bandung, yang membahas perda mengenai Kerjasama Pembangunan PLTSa, menurut Entang, perda tersebut sudah memasuki tahap finalisasi.

"Kami masih melakukan konsultasi lanjutan dengan Kementrian Hukum dan HAM serta kementrian Dalam Negeri," terangnya. (detik.com/kabarbandung.net).*

PLTSa Gedebage Akan Ganggu Aktivitas Gelora BLA

2013-09-08T18:43:00.001+07:00

Bandung -- Sejumlah warga Graha Cempaka Arum menggelar doa bersama dan orasi menolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Gedebage yang berada dekat pemukimannya. Warga meminta DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengkaji kembali rencana pembangunan PLTSa yang akan berdampak buruk terhadap lingkungan.

Sekitar 7.30 WIB, doa bersama dan orasi tersebut dimulai di panggung kecil yang berada di tengah jalan Ruko Graha Cempaka Arum. Selain warga, hadir pula sejumlah penggiat lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat (Walhi Jabar), DPKLTS, yang ikut mendukung penolakan pembangunan PLTSa. Orasi dilakukan bergiliran antara warga dan para penggiat lingkungan tersebut.

"Setelah tiga tahun vakum, kita mengawali perjuangan terkait adanya kecenderungan mayoritas anggota DPRD Kota Bandung yang menyetujui pembanguna PLTSa," kata Koordinator Aliansi Rakyat Tolak Pemaksaan, PLTSa di Pemukiman (ART-P2SP) Muhammad Tabroni saat ditemui "PRLM" di lokasi doa bersama, Minggu (8/9/2013).

Dia mengatakan, pemerintah seharusnya melakukan kajian komprehensif terkait nasib 2000 kk yang tinggal di dekat lokasi pembangunan PLTSa. "PLTSa berpotensi menebar bencana lingkungan dan nyawa manusia karena menggunkan incinerator (mesin pembakar sampah skala besar) yang mengganggu kesehatan dan menambah beban polusi Kota Bandung," tutur Tabroni.

Tak hanya itu, dari hasil pembakaran sampah melalui incinerator akan menghasilkan zat racun berupa diozon yang membahayakan sistem syaraf dan menyebabkan kanker bagi masyarakat. Tabroni mencontohkan, keberadaan PLTSa di Cina berdampak pada sebagian warga yang menderita penyakit syaraf otak karena polusi PLTSa. "Selain itu, pada Oktober 2009, puluhan ribu penduduk Pingwang, Provinsi Jiansu, Cina Selatan memprotes keberadaan PLTSa yang dekat pemukiman. Selama masa percobaan, penduduk Pingwang sudah merasakan bau busuk dan asap akibat keberadaan PLTSa," ujar Tabroni.

Hal senada disampaikan, Ramram Mansur Ramdani dari Forum RW Graha Cempaka Arum (GCA). Dia menyatakan, pembangunan PLTSa yang tepat di samping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (BLA) akan merusak merusak kenyamanan dan mengancam keselamatan pemain dan bobotoh Persib Bandung. "Dapat dibayangkan bus pemain Persib dan rombongan Bobotoh akan beriringan dengan truk-truk pengakut sampah," ucapnya.

Kondisi tersebut, tutur Ramram, kontradiksi dengan keberadaan stadion yang membutuhkan udara segar. Nanti kebayang sampah, asap serta baunya pembakarannya mengganggu pertandingan.

Menurut dia, kejadian terganggunya pertandingan karena bau sampah pernah terjadi saat pertandingan persahabatan Persebaya dan klub Inggris Queens Park Ranger (QPR) pada 23 Juli 2012. "Bau sampah menyeruak ke seantero stadion karena berada di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo Surabaya," katanya.

Dikatakannya, dekata PLTSa Gedebage dengan pemukiman penduduk pun sangat kontras dengan keberadaan PLTSa negara lain. "Di Singapura, PLTSa berada di area industri, pinggir pantai dan jauh dari kota serta berjarak paling dekat 4-5 kilometer dengan pemukiman penduduk sekitar," tutur Ramram.

Di sisi lain, Ramram menambahkan, biaya pembangunan PLTSa Gedebage yang mencapai Rp 562 miliar pada akhirnya hanya membebani APBD. "Beban biaya jasa pengolahan (tipping fee) di luar biaya pengangkutan sampah yang akan dibebankan kepada wara sangat besar mencapai Rp 350.000 perton perhari. Apalagi, kita tahu bahwa perjanjjian berlaku selama 20 tahun dengan anggaran tiping fee senilai Rp 88,2 miliar," tambahnya.

Dari pemantauan "PRLM", perang spanduk pro kontra PLTSa Gedebage terlihat dari jalan masuk Cimencrang hingga komplek Graha Cempaka Arum. Spanduk-spanduk bertuliskan "100 persen menolak PLTSa" serta "kami warga Griya Cempaka Arum tetap menolak pembangunann PLTSa, rapatkan barisan, galang kekuatan satuka suara terbentang di dalam area komplek. Sedangkan spanduk yang mendukung PLTSa dipasang di luar komplek Graha Cempaka Arum. (pikiran-rakyat.com/kabarbandung.net).*

Warga GCA Doa Bersama Tolak PLTSa Gedebage

2013-09-08T12:42:00.004+07:00

Bandung -- Sekitar 500-an warga Griya Cempaka Arum (GCA) Gedebage Kota Bandung menggelar aksi Doa Bersama Menolak Proyek Pabrik Sampah PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah), Minggu (8/9/2013), di Depan Ruko GCA.

Merena menegaskan kembali penolakannya terhadap rencana Pemerintah Kota Bandung mendirikan PLTSa di dekat permukiman mereka yang juga berdampingan dengan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (BLA).

Doa bersama yang dipimpin Ketua MUI Kec. Gedebage tersebut juga dihadiri dua anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PKS, Tedy Rusmawan dan Ahmad Kuncaraningrat, dan pakar teknik lingkungan Gede Cahyana yang turut memberikan orasi penolakan terhadap PLTSa.

Dalam aksinya, warga membawa spanduk dan poster berisi penolakan terhadap PLTSa, antara lain "100% Warga Menolak PLTSa", "KPK Mohon Periksa Anggota DPRD yang Mendukung PLTSa", "KPK Harus Periksa PT BRIL", "PLTSa Berdiri Angggota DPRD Masuk Bui", "PLTSa Bikin Stadion Gelora BLA Bau Sampah", dan sebagainya.

Sebelum doa bersama dilakukan, salah seorang Ketua RW menyampaikan Pernyataan Sikap Warga GCA tentang Penolakan terhadap PLTSa sebagai berikut:

PERNYATAAN SIKAP WARGA GRIYA CEMPAKA ARUM
Tentang Penolakan Terhadap Proyek PLTSa

PEMERINTAH dan DPRD Kota Bandung bersikukuh meneruskan rencana pembangunan pabrik sampah Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang sejak semula ditentang warga sekitar, sejumlah pakar, dan para aktivis lingkungan hidup.

DPRD Kota Bandung menyatakan PLTSa tidak bisa dibatalkan karena sudah ditetapkan melalui rapat paripurna sebagai keputusan tertinggi dan tidak bisa ditawar lagi.

Menyikapi hal tersebut, dengan ini kami segenap warga Griya Cempaka Arum (GCA) dan sekitarnya, sebagai warga yang paling dekat dengan lokasi PLTSa, menyatakan TETAP MENOLAK pembangunan PLTSa di dekat permukiman penduduk dengan alasan sebagai berikut:

1. PLTSa berpotensi menebar bencana lingkungan dan nyawa manusia. PLTSa dengan menggunakan incinerator (mesin pembakar sampah skala besar) dapat menambah menjadi bencana, mengganggu kesehatan, dan menjadi beban polusi udara kota Bandung dan menghasilkan zat racun berupa dioxin yang membahayakan sistem syaraf dan menyebabkan kanker bagi warga sekitar dan warga Bandung pada umumnya.

Pengalaman PLTSa di China, dampak adanya PLTSa menimbulkan sebagian warga menderita penyakit syaraf otak karena polusi yang ditimbulkan terhadap warga sekitar. Selain itu, pada Oktober 2009, puluhan ribu penduduk Kota Pingwang, Provinsi Jiangsu, China selatan, memprotes PLTSa yang sedang dibangun karena terlalu dekat dengan tempat tinggal mereka. Pabrik PLTSa milik Perusahaan Pembakaran Sampah Wujiang, berjarak 0,6 kilometer dari Kota Pingwang dan 160 meter dari daerah pemukiman terdekat. Khawatir tentang pencemaran lingkungan dan masalah-masalah kesehatan terkait, penduduk setempat turun ke jalan untuk melakukan protes pada hari yang sama.

Menurut penduduk setempat, selama masa percobaan berjalan pada 19 Oktober 2009 pabrik sudah mengeluarkan bau busuk dan asap ke seluruh kota Pingwang. Pejabat setempat pun pada 22 Oktober 2009, karena kekhawatiran publik, menutup pabrik PLTSa.

2. PLTSa akan didirikan tepat di samping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (BLA) bertaraf internasional sehingga akan merusak kenyamanan dan mengancam keselamatan pemain dan bobotoh Persib Bandung. Dapat dibayangkan bus pemain Persib dan rombongan bobotoh akan beriringan dengan truk-truk pengangut sampah.

Kejadian di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tanggal 23 Juli 2012 bisa terjadi di Gelora BLA, yaitu ketika laga persahabatan antara klub sepabola Inggris, Queens Park Rangers (QPR), dan Persebaya diwarnai oleh bau sampah yang menyeruak ke seantero stadion karena berada di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. Dunia internasional pun mengajukan syarat agar PLTSa di China tidak beroperasi selama Olimpiade Beijing tahun 2008, fakta ini menegaskan bahwa stadion kontradiksi dengan PLTSa (sumber racun).

3. PLTSa dibangun sangat dekat permukiman penduduk, yakni kompleks GCA dan permukiman lain di sekitarnya. Hal itu berarti mengancam nyawa ribuan warga jika sewaktu-waktu terjadi penyebaran gas beracun sebagai dampak negatif insinerator PLTSa.

PLTSa Gedebage sangat kontras dengan PLTSa di Singapura yang berdiri di area industri, di pinggir pantai, jauh dari kota, dan berjarak paling dekat 4-5 kilometer dengan permukiman penduduk sekitar.

4. Dari sisi anggaran, biaya pembangunan PLTSa yang mencapai Rp 562 milyar pada akhirnya hanya akan membebani APBD. Beban biaya jasa pengolahan (tipping fee) di luar biaya pengangkutan sampah yang akan dibebankan kepada warga juga sangat besar. Tipping fee PLTSa mencapai Rp 350.000 per ton per hari.

Jika sampah yang dibakar sebesar 700-1000 ton per hari, maka biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp 245 hingga 350 juta per hari atau Rp 89,5 hingga 127,8 milyar per tahun selama 20 tahun, di luar biaya pengangkutan. Sangat dimungkinkan ke depan, karena PLTSa ini, biaya tarif sampah oleh Pemkot akan sangat besar dan membebani warga, dan keuangan kota Bandung bakal mengalami krisis.

5. Mekanisme lelang PLTSa mengandung cacat hukum dan menimbulkan kecurigaan adanya kolusi, sehingga warga mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap PT BRIL sebagai pemenang lelang, pemkot Bandung sebagai penyelenggara, dan para anggota DPRD Kota Bandung sebagai pihak yang mengesahkan proyek PLTSa.

Penunjukkan PT BRIL tahun 2005 sebagai pemrakarsa PLTSa oleh Wali Kota Bandu mengabaikan belasan pilihan teknologi yang diajukan oleh tim ahli. Tahun 2007 PT BRIL membuat Feasebility Study dan Amdal yang bermasalah. Proses lelang tahun 2012-2013 menyisakan tiga perusahaan yang kemudian menetapkan PT BRIL pada bulan Juli 2013 sebagai pemenang.

6. PLTSa berpotensi mengakibatkan Bandung mengalami krisis air bersih karena tersedot oleh PLTSa yang membutuhkan 50 liter air per detik atau 4,32 juta liter perhari atau 129 juta liter air per bulan, setara dengan 540 truk tangki air per hari.

7. Untuk menangani sampah di Kota Bandung, kami mangusulkan agar dikelola secara terdesentralisasi melalui TPS masing-masing dengan proses 3 R sesuai prinsip Undang-undang Persampahan.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk MENEGASKAN KEMBALI PENOLAKAN terhadap Proyek Pembangunan PLTSa di dekat permukiman penduduk.

Bandung, 8 September 2013
Atas Nama Warga Griya Cempaka Arum
Forum RW GCA & Aliansi ART-P2SP
Ramram Mansur Ramdani (Forum RW GCA)
Muhammad Tabroni (Kordinator Umum ART-P2SP)

Transaksi Seksual di Kota Bandung Kasat Mata

2013-09-06T23:57:00.003+07:00

Bandung -- Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung prihatin dengan realitas moral transaksi seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Terutama dari hasil temuan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat sebesar 28% merupakan pelajar aktif.

Ketua DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha mengatakan di Kota Bandung transaksi seks yang melibatkan anak di bawah umur sangat kasat mata. Ini seperti prostitusi terselubung. Meskipun Dewab pernah membicarakan mengenai persoalan ini tapi hingga saat ini tidak pernah ada laporan mengenai persoalan ini ke Komisi D DPRD Kota Bandung.

"Lucunya pelaporan terkait masalah perubahan perilaku ini tidak ada sama sekali ke dewan," kata Achmad di Kota Bandung, Jumat (6/9/13).

Menurutnya, permasalahan sosial ini terjadi dikarenakan adanya kemajuan teknologi dan semakin banyaknya budaya asing yang masuk ke Indonesia semakin mengikis budaya asli Indonesia. Begitu juga dengan banyaknya tempat-tempat hiburan malam yang menjadi tempat terjadinya perilaku menyimpang. Oleh karena itu, diharapkan agar tempat hiburan pun dapat lebih membatasi pengunjung yang masuk khususnya bagi anak-anak di bawah umur untuk tidak diperbolehkan masuk.

Achmad mengatakan dewan akan memberikan ketegasan bagi Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada anak-anak di bawah umur mengenai bahaya perilaku menyimpang. (pikiran-rakyat.com/kabarbandung.net).*

Sidang Sekte Seks Bebas Digelar Pekan Depan

2013-09-06T23:56:00.003+07:00

Bandung -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung pada Jumat (6/9/2013) telah melimpahkan berkas kasus pemalsuan surat tentang adanya sekte seks bebas atas nama tersangka Gl, ke Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A Bandung. Sidang perdana kasus itu kemungkinan bakal digelar pekan depan.

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Bandung Abun Hasbulloh kepada wartawan, Jumat. "Berkasnya sudah P21 atau sudah lengkap sehingga kami limpahkan ke PN Bandung. Seiring pelimpahan ini maka mulai hari ini, tersangka Gl menjadi tahanan titipan Kejari Bandung hingga 20 hari ke depan. Kini kami tinggal menunggu jadual persidangannya," katanya.

Terkait kasus itu, kuasa hukum tersangka Gl sempat mengeluhkan tentang lambannya proses pemberkasan terhadap kliennya. Pasalnya, sejak 4 bulan ditetapkan sebagai tersangka, sidang terhadap Gl belum juga dimulai.

"Penahanan terhadap klien saya sudah terlalu lama. Sangat tidak wajar. Umumnya kan penahanan dan perpanjangan itu adalah 40 plus 20 hari. Sementara ini sudah lama," kata kuasa hukum tersangka Gl, Tito Pandjaitan, di PN Klas 1 A Bandung, Jumat kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, bulan Mei 2013 lalu masyarakat sempat dihebohkan dengan isu sekte seks bebas yang dilakukan oleh pejabat dan PNS Pemkot Bandung. Hal itu dibuktikan dengan sertifikat dan surat undangan ritual sekte seks bebas yang dilaporkan GL kepada pihak kepolisian. (pikiran-rakyat.com/kabarbandung.net).*

Angkot di Bandung Akan Digratiskan

2013-09-04T19:10:00.002+07:00

KabarBandung.Net -- Kelompok Riset Indie di Bandung akan menggratiskan ongkos naik angkutan kota di Bandung.

Uji coba bernama Angkot Day itu melibatkan 200-an angkot jurusan Kebon Kalapa-Dago. Tujuannya adalah untuk menghadirkan layanan angkutan yang lebih baik.

"Angkot Day merupakan kampanye dan eksperimen sosial untuk merespon masalah kemacetan di Bandung," kata Seterhen Akbar, koordinator Riset Indie, Rabu, 4 September 2013.

Selama ini, angkot sering jadi kambing hitam kemacetan. Padahal, menurut riset, kemacetan disebabkan luas Bandung yang tak bertambah. "Sedangkan penduduk dan kendaran semakin banyak," ujarnya.

Seterhen mengakui bila angkot ikut menyumbang kemacetan ketika berhenti atau mengetem untuk mencari penumpang. Karena itu, Angkot Day akan menjajal perjalanan angkot tanpa mengetem. "Angkot kami arahkan untuk jalan terus, kecuali saat penumpang naik dan turun," ujarnya. "Dengan cara itu, asumsinya penumpang akan senang dan bertambah banyak."

Angkot Day rencananya akan diterapkan pada Jumat, 20 September 2013. Gratis ongkos penumpangnya berlaku dari pukul 05.00-19.00. Nantinya, tiap angkot akan didampingi satu relawan. Tugasnya: menjaga sopir tidak ugal-ugalan dan menyebarkan kuisioner soal angkot ideal ke penumpang. Untuk penyewaan 200 angkot itu, Riset Indie mengumpulkan dana dari anggota komunitas serta donatur melalui Internet. "Kami ingin ada perubahan layanan angkutan kota. Soal teknis dan kebijakan selanjutnya, kami serahkan ke pemerintah dan pemilik angkot," ujarnya.

Sekretaris Organda Kota Bandung, Jaja Kusnadi, mengatakan kebiasaan angkot menunggu penumpang di beberapa ruas jalan sulit dihilangkan. Sebab, beberapa terminal angkot di Bandung sudah tidak layak untuk menjaring penumpang. Bahkan, beberapa terminal tidak berfungsi lagi. Soal angkot berhenti dengan tertib di jalan, terkendala jumlah halte yang mumpuni. "Cara komunitas itu untuk memperbaiki layanan angkot masih berat," kata Jaja.

Untuk menata angkot di Kota Bandung, Jaja mengklaim sudah memiliki rancangan sendiri. Tinggal dibahas dalam kebijakan pemerintah kota. "Pola konsorsium angkutan seperti di Jakarta dengan menggaji supir, itu bisa untuk angkot," katanya. (TEMPO.CO).*

Saritem Masih Beroperasi, Pemkot Bandung Tidak Bisa Tinggal Diam

2013-09-02T12:34:00.000+07:00

KabarBandung.Net -- Pemkot Bandung harus segera bertindak tegas dengan menggeliatnya kembali aktivitas prostitusi di kawasan Saritem. Namun penangangan Saritem tidak bisa melalui pendekatan seremonial, harus dilakukan secara terpadu.

"Soal masih beroperasinya Saritem setelah ditutup, selentingan memang saya sudah dengar sebelum peristiwa kemarin (penembakan warga oleh polisi-red). Kalau memang benar, Pemkot tidak bisa tinggal diam," ujar Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung Haru Suandharu dihubungi detikcom, Senin (2/9/2013).

Namun menurutnya, penertiban kawasan Saritem tidak bisa hanya mengandalkan Satpol PP. "Ini masalah sosial, tidak bisa hanya oleh satpol pp. Pendekatannya tidak bisa seremonial, dengan ini Saritem saya tutup, tidak bisa seperti itu," ujarnya.

Haru menyatakan penertiban kawasan masih ada. Saritem harus dilakukan secara terpadu, mulai dari Satpol PP, kepolisian, juga dinsos. "Jangan hanya satpol pp, polisi juga harus bertindak. Juga harus ada tindakan dari Dinsos, cari pekerjaan alternatif bagi mereka. Soal Saritem enggak bisa hanya pencitraan," tegasnya.

Ia berharap kepemimpinan kepala daerah yang tinggal dua pekan ini, tidak membuat penanganan Saritem ditunda. "Mudah-mudahan pak wakil dan pak sekda ada apresiasi untuk arahan soal ini. Masih ada waktu, SKPD lengkap, jangan serahkan ke pemimpin baru. Kalau tidak selesai, nanti bisa diteruskan," jelasnya.

Kawasan lokalisasi Saritem ditutup Wali Kota Bandung Dada Rosada pada 17 April 2007 lalu. Saat itu ratusan pekerja seks komersial (PSK) dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Namun, kejadian penembakan Aris (33) oleh seorang anggota Sabhara Polrestabes Bandung Sabtu pagi (31/8/2013), seolah menjadi tanda aktivitas prostitusi di kawasan itu masih ada. (news.detik.com).*

Daftar Anggota DPRD Kota Bandung yang Mendukung PLTSa Gedebage

2013-09-01T21:39:00.000+07:00

DAFTAR ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG YANG MENDUKUNG PLTSa

KILAS BALIK 2010
Berikut ini data “kilas balik” ketika terjadi Voting Raperda Belanja Jasa Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PLTSa) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung Jumat, 31 Desember 2010: 37 Anggota DPRD menerima, 9 anggota DPRD menolak.

Fraksi DPRD Kota Bandung yang Mendukung PLTSa Gedebage saat itu
1. Fraksi Partai Demokrat
2. Fraksi PDIP (+PAN)
3. Fraksi Partai Golkar
4. Fraksi Gerinda Damai (Gerinda+PDS+PPP)

Fraksi yang menolak PLTSa hanya satu:
1. PKS

DAFTAR ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG YANG MENDUKUNG PLTSa
Berikut ini daftar Anggota DPRD Kota Bandung yang Mendukung PLTSa Gedebage, berdasarkan hasil sidang paripurna DPRD Tahun 2010 di atas.

PARTAI DEMOKRAT
1. H. Tomtom Dabbul Qomar, SH., MH. (Dapil VI Gedebage/GCA!)
2. Hj. Henny Sri Burhaeni (Dapil VI Gedebage/GCA!)
3. RB. Eko Sesotyo, SE. (Dapil VI Gedebage/GCA!)
4. Teten Gumilar Ramayana
5. Untung Mulyanto
6. Dra. Ani Sumarni
7. Dede Hermawannsyah
8. Drs. Katmadja
9. Wieke Wiwik Purwati
10. Antaria Pulwan
11. Dede Hermawannsyah
12. Drs. Katmadja
13. Wieke Wiwik Purwati
14. Antaria Pulwan
15. Ir. H. Agus Gunawan
16. Deni Rudiana
17. Hj. Win Bastiah Darwini
18. Donny Kusmedi GH, SH., MBA.
19. Erwan Setiawan, SE.
20. Sri Suci Karyani, S.Ag.
21. Heri Heryawan
22. Drs. Kadar Slamet
23. Entang Suryaman, SH.
24. Yuni Nabila

PDIP
25. H. Kusmana (Dapil VI Gedebage/GCA!)
26. Rieke Suryaningsih, SH.
27. Riantono, ST., M.Si.
28. H. Isa Subagdja
29. Troyadi G. Lukas
30. Achmad Nugraha DH., SH.
31. Yessa D. Siddiq

PARTAI GOLKAR
32. H. Edwin Senjaya, SE. (Dapil VI Gedebage/GCA!)
33. Drs. Tatang Suratis
34. Jhonny Hidayat
35. H. Adjat Sudradjat
36. Aat Safaat Hodijat
37. Drs. H. Asep Dedy Riyadi, SH., M.Si.

PPP
38. H. Lia Noer Hambali, SP. (Dapil VI Gedebage/GCA!)
39. Yosep Saepul Akbar M., S.Ag.
40. Ega Megantari, SH.

PDS
41. Christian Dicky, S.S., M.Pd.

DAFTAR ANGGOTA DPRD YANG MENOLAK
Anggota DPRD Kota Bandung yang Menolak PLTSa Gedebage semuanya dari PKS:
42. Oded Muhamad Danial
43. Haru Suandharu, S.Si., M.Si.
44. Tedy Rusmawan, AT.
45. Budi Haryana, S.Si.
46. Ahmad Kuncaraningrat, ST.
47. Asep Rodi
48. Ir. Nurani Esti Lestari
49. Deni Nursani
50. Teddy Setiadi, S.Sos

TAMBAHAN
Daftar Anggota DPRD Kota Bandung 2009-214 DAERAH PEMILIHAN BANDUNG VI (Kec. Regol, Bandung Kidul, Buah Batu, Gedebage, Panyileukan & Rancasari) yang seharusnya mewakili warga GCA dan sekitarnya menolak PLTSa, hanya satu orang (dari PKS) yang mendukung penolakan warga:

1. H. Tomtom Dabbul Qomar, SH., MH. (Demokrat, mendukung PLTSa)
2. Hj. Henny Sri Burhaeni (Demokrat, mendukung PLTSa)
3. RB. Eko Sesotyo, SE. (Demokrat, mendukung PLTSa)
4. Tedy Rusmawan, AT. (PKS, MENOLAK PLTSa)
5. H. Kusmana (PDIP, mendukung PLTSa)
6. H. Edwin Senjaya, SE. (Golkar, mendukung PLTSa)
7. Drs. H. Nanang Sugiri, MH. (PAN, mendukung PLTSa)

8. H. Lia Noer Hambali, SP. (PPP, mendukung PLTSa)

Sumber: Grup Facebok "TOLAK PLTSa di Bandung Raya"

Tolak PLTSa, Warga Tak Mau Laga Persib di Gelora BLA Bau Sampah

2013-08-29T10:49:00.003+07:00

Bandung - Penolakan massa terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kecamatan Gedebage ternyata berhubungan dengan keberadaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (BLA).

Warga tidak rela bau sampah akan menganggu pertandingan olahraga, khususnya Persib Bandung, yang nantinya digelar di stadion kebanggaan Jawa Barat tersebut.

Menurut Ketua RW 5 Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage, warga Cempaka Arum yang dekat dengan rencana lokasi pembangunan PLTSa menuntut DPRD Kota Bandung menolak rencana tersebut. Kami khawatir polusi yang ditimbulkan akan dirasakan oleh warga.

"Saya sebagai perwakilan warga yang paling dekat dengan tempat PLTSa dan stadion, kami tidak setuju pembangunan PLTSa. Dewan juga sebagai perwakilan warga harus berani menolaknya," ujar Ramram dalam orasinya pada aksi penolakan PLTSa bersama Walhi Jabar dan KAMMI Kota Bandung di halaman Gedung DPRD Kota Bandung Jalan Aceh, Kamis (29/8/2013).

Ramram juga menyoroti soal keberadaan stadion berstandar internasional di dekat rencana lokasi PLTSa. Dia tidak rela stadion megah tersebut disampingnya ada sampah.

"PLTSa No, stadion Yes. Jangan pertandingan Persib Bandung nanti dinodai oleh pembakaran sampah. Bagaimana mau nonton kalau stadion bau sampah. Bobotoh harus menolaknya," tuturnya.

Ramram menyatakan, Pemkot Bandung jangan terus beralasan bahwa PLTSa menjadi satu-satunya solusi penanganan sampah di Kota Bandung. Dia menunjuk Tempat Penampungan Akhir (TPA) Legoknangka seluas 90 hektare untuk sampah Kota Bandung dan sekitarnya.

"Jangan sampai ada korban berjatuhan oleh PLTSa. Anggaran 20 tahun itu akan dibebankan kepada rakyat. Solusi sampah itu banyak, Legoknangka ada 90 hektare. Jangan bicara PLTSa itu satu2nya," tegasnya. [INILAH.COM].*

Warga, Walhi, dan KAMMI Tolak PLTSa Gedebage Bandung

2013-08-29T10:45:00.000+07:00

Bandung - Puluhan orang gabungan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar, warga Griya Cempaka Arum (GCA), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (29/8/2013).

Mereka menolak rencana Pemkot Bandung membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kecamatan Gedebage.

Pantauan inilah.com, dalam aksinya, massa mengenakan masker warna hijau sebagai simbol penolakan polusi yang ditimbulkan PLTSa. Juga mengenakan ikat kepala warna putih bertuliskan 'Tolak PLTSa).

Selain bernyanyi lagu tema penolakan PLTSa, massa juga membentangkan spanduk dari kain putih bertuliskan 'Tolak!!! PLTSa Gede Bage', dan kertas karton putih bertuliskan 'Selamatkan Pemukiman warga dari Pencemaran', dan 'Jangan Bakar Sampah!!! Samping STADION'.

"Melalui PLTSa, sampah ini dibakar hanya 850 derajat celcius sehingga polusinya akan dirasakan warga Cempaka Arum. Kemudian wilayah Bandung yang cekungan seperti mangkuk, polusinya akan berdampak parah dibandingkan Jakarta. Racunnya ditampung oleh warga kota," ucap seorang orator.

Direktur Walhi Jabar Dadan Ramdan menuturkan, pihaknya mempertanyakan proyek PLTSa yang terkesan dipaksakan. Bahkan ada indikasi terjadi kasus korupsi kolusi nepotisme (KKN).

"Padahal banyak warga yang sudah menyatakan penolakannya. Bagaimana kalau ini gagal? Pernolakan satu orang pun harus dipertimbangkan. Ini banyak penolakan warga," tuturnya. [inilah.com/kabarbandung.net].*

Persib Bandung ke Urutan Dua Usai Tahan Imbang Persija 1-1

2013-08-28T20:29:00.000+07:00

KabarBandung.Net -- Persib Bandung menahan tuan rumah Persija Jakarta 1-1 di "laga usiran" yang digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Rabu (28/8) sore.

Persib tertinggal dulu lewat gol M. Ilham di menit 22 lalu disamakan striker Persib Sergio van Dijk di menit 72.

Tambahan satu poin membuat Persib naik ke urutan dua klasemen sementara dengan 60 poin. Persija tetap bertengger di urutan 10 klasemen dengan 39 poin.

Usai pertandingan yang sempat dihentikan menit ke-15 akibat ada insiden di tribun penonton, Kelompok Suporter Persija Jakarta, The Jakmania, yang tertahan di tribun timur stadion, melemparkan benda-benda ke arah parkir kendaraan.

Mereka terkunci di dalam tribun. Sembari melempar, mereka berteriak-teriak dan mengoyang-nggoyangkan pintu tralis tribun yang tingginya sekitar tiga meter. (tribunnews.com/kabarbandung.net).*

Anggota DPRD Kota Bandung Ungkap Kejanggalan Proyek PLTSa

2013-08-28T17:18:00.002+07:00

Gambar Bangunan PLTSa yang tepat Berdampingan dengan Gelora BLA

Bandung -- Beberapa anggota Pansus V DPRD Kota Bandung tetap menyuarakan penolakan pengesahan Raperda Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan alias Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha. Padahal rencananya, rapat paripurna pengesahan perda yang menjadi payung hukum pembangunan PLTSa tersebut dijadwalkan berlangsung hari ini, Kamis (29/8/2013).

Anggota Pansus V, Ega Megantari dari Fraksi Gerindra Damai mengatakan, pihaknya masih menyatakan keberatan soal tipping fee yang dinilai memberatkan APBD Kota Bandung selama 20 tahun ke depan. Apalagi, nilainya akan terus bertambah dari tahun ke tahun.

"Dalam tabel yang dimuat draft raperda, jika tahun pertama disebutkan tipping fee Rp 88,2 miliar atau Rp 350 ribu per ton sampah, maka pada tahun ke-20 nilainya menjadi Rp 975 ribu per ton sampah," kata Ega, ketika ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (28/8/2013).

Dia juga mengatakan, proses pembahasan raperda tersebut sangat terburu-buru karena mengejar deadline penandatanganan perjanjian kerja sama pada 3 September 2013. Menurut Ega, akan janggal jika Wali Kota Bandung Dada Rosada menandatangani perjanjian kerja sama tersebut dari dalam rutan.

"Dalam rencana perjanjian kerja sama pasal 5 disyaratkan pihak pertama (Wali Kota Bandung, red.) dan pihak kedua (PT BRIL) tidak sedang dikenakan denda atau terlibat dalam suatu tindakan atau proses penyelidikan kriminal, atau tidak melakukan tindakan suap atau gratifikasi dalam memperoleh hak konsesi PLTSa, itu perlu dikonfirmasi ke kejaksaan, pengadilan, dan KPK," tutur Ega.

Dia juga menuding ada beberapa pasal lain yang yang berpotensi terjadinya kolusi yang pada akhirnya merugikan pemda. Misalnya pasal 7 terkait penggunaan tanah, disebutkan bahwa pihak kedua dilarang menggunakan lahan konsesi selain untuk kepentingan proyek, kecuali atas persetujuan pihak pertama. "Juga pasal 10, 11, 12, dan beberapa pasal lain yang berpotensi merugikan pemda itu sendiri," katanya. (pikiran-rakyat.com/kabarbandung.net).*

Jamu Persiram, Persib Usung Misi Tak Terkalahkan

2013-08-24T10:25:00.000+07:00

KabarBandung.Net -- Persib Bandung akan melakoni laga terakhirnya di kandang kala menjamu Persiram Raja Ampat di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung, Sabtu (24/8) sore. Maung Bandung kali ini tak hanya menargetkan menang, tapi juga menjaga rekor tidak terkalahkan di kandang.

"Pastinya target kami adalah memetik tiga poin. Kita juga ingin menjaga persaingan mengejar posisi runner up di akhir kompetisi ini," kata Djadjang Jumat (23/8).

Persib memang cukup superior jika bermain di kandang. Dari 16 kali penampilan di Bandung, baik di Stadion Siliwangi maupun Si Jalak Harupat, Persib sudah mengema 14 kali kemenangan. Dua pertandingan lainnya berkhir imbang. Dua hasil imbang Persib diperoleh saat bermain imbang 1-1 dengan Persipura Jayapura dan 0-0 kala menghadapi Mitra Kukar.

Tekad untuk menjaga rekor tak terkalahkan juga diungkapkan Firman Utina. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu berharap Persib bisa happy ending di laga terkahirnya di kandang.

"Kita harus memberikan yang terbaik di kandang. Mengingat itu pertandingan terakhir buat PERSIB di Liga Super musim ini. Jadi Insya Allah bukan mendahului tapi harus punya target menang," ujar Firman. (jpnn.com).*

Banyak Bus tak Layak Jalan di Leuwi Panjang

2013-08-24T10:21:00.004+07:00

KabarBandung.Net -- Petugas gabungan Dinas Perhubungan dan Polda Jawa Barat menggelar uji kelayakan bus di Kota Bandung, Sabtu (24/8). Petugas menemukan banyak bus tak layak jalan.

Uji kelayakan berlangsung di Terminal Leuwi Panjang. Kegiatan itu bertujuan mengantisipasi kecelakaan bus yang berisiko menelan banyak korban jiwa. Petugas menurunkan tim ahli memeriksa 60 bus.

Beberapa bus melayani jurusan Bogor-Sukabumi yang melintasi medan cukup berat. Sekitar 40 bus dinyatakan tak layak beroperasi. Sebab kondisi mesin dan rem tak berfungsi baik.

Petugas lalu mengembalikan bus-bus ke perusahaan masing-masing untuk diperbaiki. Petugas juga meminta para penumpang tak menaiki bus rusak untuk keselamatan mereka. (metrotvnews.com).*

BATIC Gelar Pelatihan Jurnalistik Angkatan 27

2013-08-23T18:43:00.002+07:00

KabarBandung.Net -- Balai Jurnalistik ICMI Jabar (BATIC) menerima anggota baru Angkatan 27 untuk mengikuti pelatihan jurnalistik (training kewartawananan/kepenulisan).

Biaya pendaftaran/pelatihan hanya Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per peserta untuk umum dan Rp 200.000 untuk pelajar/mahasiswa.
Pelatihan dimulai 14 September 2013 atau jika pendaftar/peserta sudah mencapai jumlah minimal 10 orang.
Informasi dan pendaftaran di Sekretariat BATIC , Bumi Madani ICMI Jabar Jln. Cikutra 276-D Bandung Tlp. (022) 720 6964. (Adv)*

Pelatihan berlangsung selama 4-6 kali pertemuan, tiap Sabtu, Pkl. 13.00-17.00 WIB, di Gedung Bumi Madani ICMI Orwil Jabar Jln. Cikutra 276-D Bandung, Tlp. (022) 7206964.

Materi pelatihan antara lain dasar-dasar jurnalistik, bahasa jurnalistik, jurnalistik online, teknik reportase, manajemen media, jurnalistik radio, teknik menulis berita, artikel, dan feature, serta foto jurnalistik.

Instruktur pelatihan terdiri dari kalangan praktisi dan akademisi dari Pikiran Rakyat, Tribun Jabar, Republika, Kompas, Fikom Unpad, Fikom Unisba, dan Fidkom UIN Bandung.

DAFTAR SEKARANG

Dada Rosada Berharap Bisa Hadiri Sertijab Wali Kota Bandung

2013-08-23T08:44:00.002+07:00

KabarBandung.Net -- Dada Rosada ingin bisa menghadiri upacara serah terima jabatan Walikota Bandung. akan segera berakhir. Dia berharap KPK memberinya izin untuk mengikuti acara yang akan dilaksakan pada 16 September di Bandung.

"Mudah-mudahan kita diizinkan untuk menghadiri Sertijab untuk 16 September," ujar Dada Rosada usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jln. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2013).

Dada menyerahkan masalah perizinan itu ke pihak KPK. Dia juga masih menunggu DPRD Bandung mengajukan surat permohonan izin ke KPK.

"Tapi 'kan yang mengajukan permohonan itu DPRD. Jadi kalau 16 September, Sertijab dari Walikota lama ke baru diizinkan KPK, alhamdulillah. Jadi saya bisa ketemu masyarakat sana," jelas Dada.

Sebelumnya, pihak KPK telah menyatakan akan melihat peraturan tentang Sertijab. Lembaga anti korupsi itu masih mengkaji apakah kehadiran Dada Rosada adalah hal wajib.

"Kita akan lihat dulu peraturannya nanti, dia wajib datang apa tidak. Kalau tidak wajib datang ya tidak akan diberikan izin dan apakah ketidak hadirannya akan membatalkan acara," ujar juru bicara KPK, Johan Budi.

Sebelumnya, wakil walikota Bandung Ayi Vivananda berharap KPK bisa menangguhkan penahanan kepada Dada untuk sementara waktu dengan pertimbangan hukum. Alasannya, sambung Ayi, orang nomor satu di Pemkot Bandung tersebut selama ini bersikap kooperatif dalam pemeriksaan sehingga tidak akan mempersulit pemeriksaan.

"Serta dengan alasan kemanusiaan yang bersangkutan (Dada) telah mengabdi untuk Kota Bandung dan hanya tinggal sebulan lagi akan dilaksanakan serah terima jabatan dan pelantikan Walikota Bandung terpilih," jelas Ayi.

Dada dijadwalkan menyerahterimakan jabatan kepada Wali Kota Bandung terpilih periode 2013-2018 pada 16 September 2013 mendatang. "Kita hormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Tetapi kita akan tetap berpegang pasa asas praduga tidak bersalah. Pemkot akan memberikan bantuan hukum yang memadai," tutur Ayi.

Mengenai kewenangan mengendalikan roda pemerintahan Kota Bandung pascapenahanan Dada, Ayi mengaku belum mendapat pendelegasian. Namun begitu, Ayi tetap menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Wakil Wali Kota Bandung hingga selesai pada 16 September nanti.

Dada menjadi tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus penyuapan terhadap hakim Setyabudi, wakil ketua PN Bandung yang tertangkap oleh KPK. Dada berkali-kali diperiksa lebih memilih pasif menanggapi kasus yang melilit dirinya.

Eks Sekda Kota Bandung Edi Siswadi, yang menjadi tersangka dalam kasus ini mengakui jika ada perintah dari Dada untuk meminta iuran dari beberapa kepala dinas. Uang itu digunakan untuk memuluskan pengurusan kasus Bansos Bandung yang saat itu sedang ditangani PN Bandung. (detik.com).*

Lawan Persiram, Persib Tak Mau Kecolongan Lagi

2013-08-23T08:43:00.002+07:00

KabarBandung.Net -- Persib Bandung tak mau kecolongan lagi seperti ketika mereka kebobolan di menit terakhir lawan Persidafon Dafonsoro, Selasa (20/8).

Persib kebobolan di masa injury time. Untungnya, sebelumnya mereka sudah unggul 2-0.

Pelatih Persib, Djadjang Nurdjaman memastikan akan memperbaiki kelemahan tim agar tak lagi kecolongan.

"Masih ada waktu untuk persiapan, ada dua hari sekarang sama besok. Dari pertandingan kemarin saat lawan Persidafon, banyak sekali poin-poin atau kesalahan-kesalahan elementer yang harus diperbaiki, kalau berkaca dari pertandingan kemarin," kata dia seperti dikutip dari situs resmi Persib.

Ia berharap, dengan persiapan yang lebih matang, skuat Maung Bandung pada pertandingan menghadapi tim Dewa Laut, julukan Persiram, tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Selain itu menurut Djadjang, laga tersebut juga menentukan langkah Persib untuk finish di posisi 2. "Mudah-mudahan pada hari Sabtu penampilan di kandang terakhir penampilan yang sangat menentukan bagi laju kita. Kesalahan kemarin yang dibuat wajib tidak terulang kembali," ujarnya. (tribunnews.com).*

Duel Persija Jakarta-Persib Bandung Digelar Di Sleman

2013-08-23T08:41:00.003+07:00

KabarBandung.Net -- Persija Jakarta akhirnya memilih Stadion Maguwoharjo, Sleman, sebagai tempat pertandingan melawan Persib Bandung dalam lanjutan Indonesia Super League (ISL) 2012/13 pada 28 Agustus.

Pertandingan antara Persija dan Persib sebetulnya dijadwalkan berlangsung 22 Juni. Namun akibat ada insiden pelemparan terhadap bus pemain Persib oleh oknum suporter tak jauh dari tempat penginapan tim, laga urung digelar.

PT Liga Indonesia (LI) telah menetapkan pertandingan tersebut digelar pada 28 Agustus. Manajemen Persija kemudian memutuskan untuk menggelar laga ini di Sleman.

“Tempat pertandingan adalah pilihan dari Persija. Mungkin ada pertimbangan lain dari Persija mengenai masalah penyelengaraan atau ekspestasi penonton. Mungkin Sleman lebih baik,” ungkap CEO PT LI Joko Driyono.

“Status pertandingan tetap normal, bukan pertandingan hukuman atau usiran. Bukan kami yang memindahkan pertandingan itu, tapi karena permintaan manajemen Persija.”

“Saya berharap agar panpel [panitia pelaksana] pertandingan bisa bekerja maksimal. Kemarin kan ada sanksi buat Persija yang sifatnya percobaan. Kalau terjadi keributan, sanksi itu sendiri akan efektif di pertandingan selanjutnya.” (goal.com).*

Persib Bandung Protes Komisi Disiplin PSSI

2013-08-23T08:40:00.002+07:00

KabarBandung.Net -- Manajemen Persib Bandung keberatan atas keputusan Komisi Disiplin PSSI terkait pelemparan bus Persib Bandung saat menjelang laga tandang melawan Persija Jakarta beberapa waktu lalu. Selain menghukum Persija Jakarta, Komdis juga memberikan peringatan pada Persib Bandung.

"Keputusan itu aneh. Kenapa Persib juga diberi peringatan? Ketika insiden itu, saya sempat laporan ke PSSI dan semua sudah dikasih tahu. Saya bingung dengan pemikiran Hinca. Saya kesal juga kita dikasih peringatan seperti ini," ujar Umuh saat dihubungi Kamis (22/8).

Menurut dia, dalam keadaan panik seperti itu, wajar jika Persib Bandung memutuskan pulang dan tidak mengirimkan wakil ke Gelora Bung Karno. Bahkan, kata Umuh, pascainsiden dirinya sempat kembali ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan panitia pelaksana pertandingan. "Kalau dalam situasi ricuh lalu , kami disuruh ke GBK saat itu juga, ya, itu gila namanya."

Komdis PSSI dalam sidangnya Rabu (21/8) lalu memutuskan memberikan oeringatan keras pada Persib Bandung karena tidak melaporkan secara langsung peristiwa yang membatalkan laga kontra Persija Jakarta di GBK saat itu juga.

Selain memberi peringatan keras pada Persib Bandung, Komdis juga mendenda panitia oelaksana Persija Jakarta sbesar Rp50 juta karena gagal membuat kondisi aman bagi tamu. Persija Jakarta juga diwajibkan mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan Persib Bandung untuk bertandang ke Jakarta dalam laga ISL itu.

Tak hanya itu, Persija Jakarta juga mendapatkan hukuman satu kali pertandingan tanpa penonton. (metrotvnews.com).*

Walhi Jabar: PLTSa Membakar Uang Rakyat

2013-08-22T22:56:00.000+07:00

Tipping Fee PLTSa Rp 89,5 Milyar/Bulan, Membakar Sampah=Membakar Uang Rakyat

PLTSa, Membakar Sampah = Membakar Uang Rakyat

Tolak dan Batalkan Proyek PLTS di Kota Bandung dan Jawa Barat!

Kebijakan Walikota Bandung Dada Rosada untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang menggunakan teknologi incinerator/pembakaran skala besar dengan PT Bandung Raya Indah Lestari (BRIL) sebagai pemenang tender pembangunan infrastuktur PLTSa harus ditolak dan dibatalkan. Ada beberapa aspek yang menjadi alasan mengapa Walhi Jawa Barat menolak PLTSa diantaranya aspek prosedur kebijakan dan mekanisme lelang, biaya pembangunan dan beban tipping fee, penolakan warga, dampak lingkungan hidup dan pengalaman buruk di negara lain.

Pertama, dari prosedur kebijakan daerah, pembangunan infrastruktur PLTSa di Gedebage Kota Bandung membutuhkan payung hukum berupa Perda tahun jamak, karena pembangunan PLTSa dijalankan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun anggaran. Namun, saat ini, Pemerintahan Kota Bandung belum menyusun peraturan daerah yang mengatur pembangunan PLTSa dalam kontrak tahun jamak sementara MOU antara Pemkot Bandung dan PT BRIL pada tanggal 3 September 2013 akan disepakati dan tandatangani. Sistem PLTS dengan Incenerator juga bertentangan dengan UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Kemudian, dari aspek mekanisme lelang/tender, sejak tahun 2005 proses penunjukan PT Bandung Raya Indah Lestari (BRIL) sebagai pemrakarsa oleh walikota di luar belasan pilihan teknologi yang diajukan oleh tim ahli, kemudian tahun 2007 PT BRIL membuat Feasebility Study dan Amdal yang bermasalah. Pada, proses lelang lanjutan tahun 2012-2013 dengan menyisakan tiga perusahaan yang kemudian menetapkan PT BRIL pada bulan Juli 2013 sebagai pemenang. anehnya, sebelum ditetapkan pada sebagai pemenang tender pada bulan Juli 2013, PT BRIL ditunjuk sebagai pemrakarsa pelelangan pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi incinerator berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bandung No. 568.1/Kep.101-Bappeda pada tanggal 3 Januari 2012. Artinya Pemkot dan PT BRIL sudah melakukan praktik lelang yang cacat prosedur peraturan lelang. Proses pelelangan tidak dilakukan secara transparan. Ada indikasi pemerintah Kota Bandung melakukan kebohongan publik selama proses lelang berlangsung.

Menurut ahli persampahan, anggota tim penasehat bidang persampahan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Guntur Sitorus Penetapan Badan Usaha dalam hal ini PT Bandung Raya Indah Lestari (BRIL) sebagai pemrakasa dalam pelelangan proyek PLTSa Gedebage tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 10 butir (a) yang berbunyi : badan usaha dan badan hukum asing dapat mengajukan prakarsa proyek kerjasama penyediaan infrastruktur kepada Menteri/Kepala lembaga/Kepala Daerah dengan kriteria sebagai berikut: a. Tidak termasuk dalam rencana induk pada sektor yang bersangkutan. Artinya, andaikan terdapat tender atas sistem pengolahan sampah dengan sistem incinerator apabila telah tercantum dalam rencana induk sektor kebersihan/persampahan kota Bandung sebelumnya, maka tidak dapat dilakukan penetapan Pemrakarsa Proyek.

Kedua, pembangunan PLTSa membutuhkan biaya pembangunan infrastruktur yang sangat besar mencapai Rp 562 milyar. Selain itu, beban biaya jasa pengolahan (tipping fee) diluar biaya pengangkutan sampah yang akan dibebankan kepada rakyat/warga sangat besar. Tipping fee PLTSa kota Bandung mencapai Rp 350.000 per ton/hari, jika sampah yang diangkut sebesar 700-1000 ton/hari maka biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp 245 juta-350 juta perhari atau Rp 89,5 Milyar-127,8Milyar/bulan di luar biaya pengangkutan, biaya bottom ash-fly ash ke TPA. Dari total sampah kota Bandung 1800 ton/hari, bagaimana dengan sisa sampah yang tidak bisa diolah?. Selain itu tidak ada kepastian bahwa listrik yang dihasilkan dibeli oleh PLN. Bahkan, jika sistem operasi PLTSa gagal menjadi beban siapa? kemungkinan menjadi beban anggaran pemerintah kota Bandung. Sangat dimungkinkan ke depan, biaya tarif sampah oleh pemkot akan sangat besar dan membebani warga.

Ketiga, dari aspek lingkungan hidup, PLTSa dengan menggunakan incinerator dapat menambah menjadi bencana, mengganggu kesehatan dan menjadi beban polusi udara kota Bandung dan menghasilkan zat racun berupa dioxin yang membahayakan sistem syaraf. Selain itu, tipikal sampah kota Bandung yang kebanyakan merupakan sampah organik jika dibakar membutuhkan bahan bakar tambahan seperti batu bara misalnya. sistem Incenerator menyaratkan sebuah sistem pengelolaan 3R (reduce, reuse dan recycle) yang ketat dari sumbernya, bila tidak inceneratornya akan cepat sekali rusak. Incenerator hanya bagian akhir dari sistem pengelolaan sampah (bila diperlukan) bukan sebagai solusi cepat. sampai saat ini pengelolaan sampah di kota bandung dari awal hingga akhir tidak sesuai dengan pra syarat incenerator.

Keempat, sampai saat ini, rencana pembangunan PLTSa mendapat penolakan dari warga sekitar lokasi PLTSa dan warga Bandung lainnya. Warga di pemukiman Griya Cempaka Arum (GCA) menyatakan penolakannya terhadap rencana pembangunan PLTSa bahkan warga di Cekungan Bandung pun menolak pembangunan PLTSa di Gedebage kota Bandung. Selain itu, rencana proyek Pembangunan PLTS di Kota Bandung masih dalam evaluasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI.

Kelima, penerapan pengolahan sampah melalui PLTS dengan sistem Incenerator menuai kegagalan dan menimbulkan beban keuangan yang sangat besar bagi pemerintah. Pengalaman di Kota Harrisburg Pennsylvania AS, kegagalan penerapan PLTS incenerator telah menimbulkan beban pengeluaran anggaran yang cukup besar dan menimbulkan krisis keuangan kota. Dari kegagalan ini, membakar sampah = membakar uang. selain itu, pengalaman di Cina, dampak adanya incinerator menimbulkan sebagian warga menderita penyakit syaraf otak dan kanker karena polusi yang ditimbulkan terhadap warga sekitar PLTSa.

Walhi Jawa Barat berpandangan bahwa solusi pengelolaan sampah Kota Bandung dan wilayah kabupaten/kota ke di Jawa Barat ke depan harus melibatkan partisipasi aktif warga dan penghasil sampah serta menguntungkan secara ekonomi terhadap warga. Beberapa solusi yang bisa dilakukan ke depan diantaranya:

Penyusunan dan penerapan kebijakan pengolahan sampah sesuai dengan mandat Undang-Undang No 18 tahun 2008 dan PP No 81 tahun 2008 dan peraturan turunan lainnya.
Dalam Jangka pendek, Pemrop Jawa Barat dan Pemkot Bandung harus bersinergi memperbaiki manajemen sistem TPA di Sarimukti dan TPA regional lainnya.
Penerapan kebijakan pengelolaan sampah dengan menerapkan sistem 3R terdesentralisasi di wilayah administratif dan komunitas, dimana potensi pengelolaan oleh komunitas sangat besar.
Pemerintah Kota Bandung harus aktif melakukan upaya pendidikan dan pemberdayaan terhadap kelompok warga/komunitas yang aktif melakukan pengelolaan sampah di warga termasuk memberdayakan keberadaan pemulung.

Berdasarkan pertimbangan alasan di atas, maka Walhi Jawa Barat menyatakan menolak kebijakan dan proyek PLTS di Kota Bandung yang melibatkan PT BRILtermasuk menolak kebijakan pembangun PLTS yang direncanakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan membatalkan proyek PLTS di Kota Bandung.

Walhi Jawa Barat juga mengajak semua pihak untuk mendukung penolakan dan berpartisipasi aktif dalam mengurangi sampah dan melakukan upaya pengelolaan sampah dalam skala kecil di komunitas/wilayahnya masing-masing.

Bandung, 18 Agustus 2013
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat

Dadan Ramdan
kontak 082116759688

Sumber: Facebook Walhi Jabar

Dada Ditahan KPK, Warga Bandung Tumpengan

2013-08-22T22:49:00.002+07:00

Bandung -- Aktivis lingkungan di Bandung akan membuat acara tumpengan dan kambing guling setelah penahanan Wali Kota Bandung Dada Rosada oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Acara itu dijadwalkan berlangsung pada Ahad, 25 Agustus, di kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat.

Dada Rosada ditahan Senin lalu setelah menjadi tersangka kasus suap hakim Setyabudi Tejocahyono yang menangani kasus korupsi dana bantuan sosial.

Salah seorang panitia acara Taufan Suratno mengatakan, acara itu tidak ditekankan pada makan-makan semata. "Akan ada kilas balik perlawanan warga terhadap rezim Dada Rosada," katanya saat dihubungi Tempo, Kamis, 22 Agustus 2013. Dalam acara tersebut, sejumlah tokoh masyarakat, warga, dan kalangan aktivis turut diundang. Pertemuan itu juga sekaligus konsolidasi gerakan warga kota selanjutnya.

Menurut Taufan, pemerintahan Kota Bandung di bawah kepemimpinan Dada Rosada tercatat banyak menimbulkan masalah. Misalnya, pembangunan kawasan Punclut sebagai daerah resapan air di kawasan Bandung Utara, tata ruang kota, hilangnya bangunan cagar budaya, serta proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Pembangkit listrik itu selama ini ditolak aktivis dengan bebeberapa kali aksi unjuk rasa karena dikhawatirkan menimbulkan polusi udara. Saat ini, Walhi Jabar mulai bergiat mengkampanyekan lagi penolakan PLTSa. Beberapa masalah terkait lingkungan tersebut, kata Taufan, sampai kini belum selesai. "Setelah Dada tertangkap KPK, kebijakan Pemerintah Kota Bandung harus terus dikontrol," katanya.

Soal pengelolaan sampah yang dikaitkan dengan pembangkit listrik, ujar Direktur Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Cece H Iskandar, tetap akan berjalan sesuai jadwal. "Rencananya sudah terjadwalkan waktunya, proyeknya jalan terus," ujar dia.

Dari informasi yang dihimpun, perjanjian kerja sama Pemerintah Kota Bandung dengan perusahaan yang akan membangun PLTSa di daerah Gedebage itu akan dilakukan pada 3 September 2013. Saat ini, perjanjian itu sedang menunggu persetujuan Pemerintah Kota Bandung dengan DPRD. Jika nanti disetujui dan penandatanganan dengan swasta dilakukan, rencananya proyek paling lama akan mulai dibangun pada Februari 2014 setelah segala perizinan beres. (tempo.co/kabarbandung.net).*

Anggota DPRD Kota Bandung Ramai-Ramai Studi Banding ke Bali

2013-08-21T20:04:00.001+07:00

Bandung -- -Sebanyak 17 dari 23 anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung bertolak ke Bali untuk melakukan studi banding mengenai pajak, Rabu (21/8/2013). Rencananya, mereka akan melakukan kunjungan kerja hingga Jumat (23/8/2013) mendatang.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Haru Suandharu mengatakan, Kab. Badung, Bali, dijadikan tempat tujuan studi banding karena memiliki PAD yang lebih tinggi daripada Kota Bandung.

"Bandung dan Kab. Badung sama-sama berstatus kota jasa dengan banyak pendapatan dari hotel dan restoran," kata Haru di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (21/8/2013).

Selain itu, kata Haru, lokasi itu juga dipilih karena penarikan pajak dilakukan tidak berdasarkan izin. "Misalnya begitu ada hotel berdiri langsung ditarik pajaknya," ujarnya.

Sedangkan di Kota Bandung ini, masih banyak tempat jelas sudah berdiri, namun tidak berizin. Kondisi itu membuat pajak tidak bisa ditarik dari lokasi tersebut. "Alasan lain juga karena porsi APBD yang tidak jauh berbeda, yaitu sekitar Rp 4,5 triliun seperti Kota Bandung," ucap Haru.

Dengan mekanisme tersebut, kata dia, bukan tak mungkin hal yang sama juga dilakukan di Kota Bandung. Apalagi saat ini banyak potensi pajak yang tidak berizin namun tetap berdiri. Selain merusak estetika dan merugikan tata ruang, hal itu tidak memberikan kontribusi apapun bagi PAD Kota Bandung.

Misalnya banyaknya reklame tak berizin yang berdiri, tapi tak bisa ditarik pajaknya sekarang. "Sebelumnya jumlah reklame liar hanya mencapai 7.000, dan sudah ditertibkan 1.500. Harusnya setelah penertiban, jumlahnya berkurang tapi ini malahan bertambah. Sudah merusak estetika kota, malah tidak berkontribusi apa-apa," kata Haru.

Mengenai biaya, dia mengaku tidak tahu karena sudah diatur oleh Setwan DPRD Kota Bandung. Dia mengakui, studi banding memang bisa dilakukan melalui teleconference maupun surat dan bentuk elektronik lain. "Tapi itu normatif ya, dan diakomodir juga dalam aturan perundang-undangan, dan tidak menyalahi aturan," ucapnya. (pikiran-rakyat.com/kabarbandung.net).*