KabarOk.com - Kabar dikabarkan

Terminal Tipe A Malalayang Rusak Parah Akibat Gempa, Dibangun 2024 Anggaran Rp23,9 M

2026-04-06T07:57:00.002+08:00

Manado-Tak hanya Gedung KONI Sario Manado yang rusak parah akibat gempa bumi yang terjadi Kamis (2/4) pukul 06.48 WITA.

Namun juga fasilitas publik Terminal Tipe A Malalayang Manado juga mengalami kerusakan akibat gempa berkekuatan magnitudo (M) 7,6 tersebut.

Pantauan di lokasi terlihat sejumlah kerusakan terjadi di sejumlah titik terminal yang baru dibangun tahun 2024 tersebut.

Seperti bangunan di bagian belakang yang dinding hancur jatuh namun syukur tak memakan korban jiwa.

Begitu pun ada beberapa bagian bangunan yang retak hingga ada kaca di terminal yang pecah..l

"Ada kerusakan di bagian belakang bangunan, serta di dalam terminal akibat goncangan gempa," ungkap Bram, salah satu warga Malalayang Manado.

Seperti diketahui Terminal tipe A Malalayang di Kota Manado ini dibangun melalui anggaran APBN tahun 2024 dengan banderol Rp23,9 miliar.

Adapun gempa tektonik yang mengguncang Sulut dan Malut ini mengakibatkan satu warga di Kota Manado tewas tertimpa reruntuhan.

Dengan Koordinat gempa 1,25 lintang utara (LU)-126,27 bujur timur (BT) atau berada di laut 132 km barat laut Ternate, Malut.

Guncangan gempa ini sempat memicu tsunami hingga merusak bangunan dan fasilitas umum.(*/ifa)l

Pipa Bocor Jalur CR IPA Tendeki, Pelayanan Air di Lima Wilayah Bitung Terganggu

2026-04-05T19:23:00.002+08:00

Bitung- Kebocoran pipa pada jalur CR Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tendeki menyebabkan gangguan pelayanan air bersih di sejumlah wilayah Kota Bitung.

Sementara warga terdampak berada di kawasan :

Meita 1,

Meita 2,

Labuan Indah,

Rizki Tangkoko,

serta Perum Torang Punya, yang merupakan pelanggan PDAM Dua Sudara.

Di ketahui Kebocoran terjadi pada jalur distribusi utama CR IPA Tendeki yang menyuplai air ke lima wilayah tersebut.

Gangguan mulai dirasakan warga sejak terjadinya kebocoran (waktu dapat disesuaikan) dan masih berlangsung hingga proses perbaikan dilakukan.

Kebocoran diduga akibat tekanan air yang tinggi serta kondisi pipa yang sudah mengalami penurunan kualitas.

Selain itu. dampak dari kebocoran ini menyebabkan distribusi air tidak maksimal. Sejumlah pelanggan mengalami penurunan tekanan bahkan tidak mendapatkan aliran air sama sekali. Tim teknis PDAM saat ini tengah melakukan perbaikan pada titik kebocoran untuk memulihkan pelayanan.

Sementara itu Manager Teknik PDAM Dua Sudara Kota Bitung, Youje Sumampow, mengatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk mempercepat penanganan.

“Kami sementara melakukan perbaikan di lokasi kebocoran. Mohon maaf atas gangguan pelayanan yang terjadi. Upaya maksimal sedang dilakukan agar distribusi air ke pelanggan di wilayah terdampak dapat segera normal kembali,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk bersabar serta menggunakan air secara bijak selama proses perbaikan berlangsung(z)

Kepemimpinan Wasit di Liga 4 Piala Gubernur Sulut Tuai Sorotan Tajam

2026-04-04T23:35:00.002+08:00

Manado-Hasil akhir 2-2 antara Persmin Minahasa dan Persminsel Minahasa Selatan meninggalkan ketidakpuasan dari kedua kubu.

Tak pelak kwalitas wasit yang memimpin di Liga 5 Piala Gubernur Sulut itu pun mendapat sorotan tajam.

Kedua kubu merasa wasit yang memimpin pertandingan di Stadion Klabat Manado, Sabtu (04/04/2026) petang tadi, sangat buruk.

Dari pihak Persmin Manager Ricko Roring menyoroti komunikasi wasit utama yang dianggap mengabaikan asisten wasit (hakim garis) dan justru lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan pemain lawan.

"Kami hari ini sangat kecewa dengan pimpinan pertandingan. Wasit tidak mau mendengar masukan dari asisten wasit (asisten wasit.red), tapi justru hanya mendengar apa pun yang dikatakan pemain (lawan) dan langsung melaksanakannya," ujar Ricko kecewa.

Lanjut dia, ketegasan dan independensi wasit sangat krusial dalam laga sebesar ini agar hasil pertandingan benar-benar murni karena kualitas permainan di lapangan, bukan karena faktor luar.

Dia pun mengingatkan kembali kesepakatan awal antara klub dan Panitia Pelaksana terkait kualitas perangkat pertandingan.

Harapannya ada evaluasi total agar insiden serupa tidak terulang di laga-laga krusial mendatang.

"Sesuai kesepakatan kami dengan Panpel, wasit-wasit yang bermasalah tidak akan dipakai lagi. Jadi, kami berharap pertandingan selanjutnya di minggu depan melawan Persma Manado, wasit yang ditugaskan benar-benar yang terbaik," tegasnya.

Ricko berharap hal ini menjadi perhatian serius pihak Panpel, terlebih pada laga krusial melawan tuan rumah Persma 1960 berikutnya.

"Kami ingin liga ini menjadi kebanggaan masyarakat Sulut. Untuk itu, pimpinan pertandingan harus profesional agar marwah sepak bola kita tetap terjaga," pungkas Ricko.

Begitupun kiper Persminsel Jason juga menyorot kepemimpinan wasit yang mengulang eksekusi penalti di menit akhir babak kedua.

Ia menjelaskan, pada eksekusi pertama, dirinya berhasil menggagalkan penalti tersebut. Namun wasit justru memutuskan untuk mengulang tendangan dengan alasan dirinya bergerak lebih dulu.

“Mereka bilang saya maju melewati garis, itu tidak benar. Kan ada garis, saya diam. Kemudian saya lihat yang melakukan eksekusi penalti melakukan step, saya diam. Nanti pas tendang baru saya bergerak membuangkan badan untuk menangkap bola,” jelasnya.

“Saya sangat kecewa sekali kepada wasit yang memimpin pertandingan, apalagi waktu itu kami sudah menang 2-1 atas Persmin,” kata Jason yang berharap wasit mendapatkan sanksi tegas.

Adapun di partai ini dua gol Persmin dicetak Alifta Rizky dan Vano Sumalah serta untuik Perminsel lahir dari kaki Christian Paduli bersama Yerikho Sumual.(*/ifa)

Akar Mahoni Ancam Infrastruktur Air Bersih, 50 Titik Kebocoran Pipa PDAM Dua Sudara di Bitung

2026-04-03T19:58:00.000+08:00

Bitung - Akar pohon mahoni yang tumbuh di sepanjang ruas jalan di Kota Bitung menjadi ancaman serius bagi jaringan pipa air bersih milik PDAM Dua Sudara Bitung. Tercatat, sedikitnya 50 titik kebocoran pipa terjadi akibat tekanan dan penetrasi akar pohon tersebut.

Masalah ini dihadapi oleh pihak PDAM Dua Sudara Bitung bersama masyarakat pelanggan yang terdampak gangguan distribusi air bersih.

Kebocoran pipa tersebar di sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Bitung yang ditanami pohon mahoni sebagai penghijauan kota.

Kasus ini teridentifikasi dalam beberapa waktu terakhir seiring meningkatnya laporan gangguan distribusi air oleh pelanggan.

Akar pohon mahoni yang besar dan kuat tumbuh hingga menekan bahkan menembus jaringan pipa yang berada di dalam tanah. Kondisi ini diperparah dengan usia pipa yang sudah lama serta penempatan jaringan yang berdekatan dengan jalur penghijauan.

Tekanan akar pohon menyebabkan pipa retak hingga bocor, mengakibatkan air terbuang sia-sia dan distribusi ke pelanggan terganggu. PDAM telah melakukan perbaikan bertahap, namun kerusakan terus berulang di titik-titik yang sama.

Direktur Utama PDAM Dua Sudara Bitung menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menangani persoalan ini secara serius.

“Kami menghadapi tantangan serius dari faktor alam, khususnya akar pohon mahoni yang merusak jaringan pipa. Hingga saat ini sudah ada sekitar 50 titik kebocoran yang kami tangani. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi jangka panjang, termasuk penataan ulang jalur pipa dan vegetasi,” ujarnya.

Dirut juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan kebocoran, agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan dampak terhadap distribusi air bisa diminimalisir.(z)

Pesan Jumat Agung DPRD Tomohon: Perkuat Kasih, Jaga Kerukunan, Bangun Daerah

2026-04-03T10:47:00.000+08:00

TOMOHON, KabarOk.com -- Momentum Jumat Agung dimaknai sebagai panggilan untuk memperkuat nilai kasih, pengorbanan, dan persatuan di tengah kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Tomohon bersama seluruh pimpinan dan anggota DPRD dalam ucapan resmi kepada umat Kristiani di Kota Tomohon, Jumat (03/04/2026).

Dalam pernyataan yang sarat makna spiritual, DPRD Kota Tomohon mengajak masyarakat menjadikan Jumat Agung sebagai waktu refleksi mendalam atas pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pengorbanan tersebut dinilai sebagai teladan utama dalam membangun kehidupan yang penuh kasih dan kepedulian terhadap sesama.

“Selamat Menghayati Jumat Agung kepada seluruh umat Kristiani di Kota Tomohon. Kiranya pengorbanan Yesus Kristus menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk terus menebar kasih, mempererat kerukunan, dan menjaga kedamaian di Kota Bunga yang kita cintai ini,” demikian isi pernyataan tersebut.

Lebih lanjut, DPRD menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai Jumat Agung sebagai landasan dalam kehidupan sosial. Semangat melayani dengan tulus, menghargai perbedaan, serta menjaga keharmonisan antar umat dinilai sebagai kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera.

Tak hanya itu, momen suci ini juga diharapkan mampu menjadi energi positif bagi seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan semangat kebersamaan, DPRD optimistis Kota Tomohon akan terus berkembang menjadi daerah yang maju, harmonis, dan berdaya saing.

“Mari kita jadikan momen refleksi suci ini sebagai motivasi untuk terus melayani sesama dengan tulus. Semoga kasih dan pengorbanan-Nya senantiasa menyertai langkah kita dalam membangun Tomohon yang lebih maju dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian,” lanjut pernyataan tersebut.

Melalui pesan ini, DPRD Kota Tomohon berharap seluruh masyarakat dapat memperkuat persatuan serta terus menjaga nilai-nilai toleransi yang selama ini menjadi ciri khas Kota Bunga. Jumat Agung 2026 pun menjadi momentum strategis untuk mempererat kebersamaan demi masa depan Tomohon yang lebih baik. (Jor)

Sekretaris DPRD Kota Tomohon Steven Waworuntu Sampaikan Pesan Refleksi di Hari Jumat Agung

2026-04-03T10:30:00.000+08:00

TOMOHON, KabarOk.com -- Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon Steven Waworuntu, SSTP, MAP menyampaikan ucapan selamat memperingati Jumat Agung kepada seluruh umat Kristiani di Kota Tomohon, khususnya di lingkungan Sekretariat dan jajaran DPRD Kota Tomohon.

Dalam pesannya, ia mengajak seluruh staf serta masyarakat Kota Tomohon untuk menjadikan momentum peringatan wafatnya Yesus Kristus sebagai waktu refleksi diri sekaligus memperbaharui komitmen dalam menjalankan pelayanan publik yang tulus dan bertanggung jawab.

“Jumat Agung mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan pengorbanan tanpa pamrih. Nilai-nilai tersebut hendaknya kita implementasikan dalam tugas sehari-hari demi memberikan pelayanan terbaik bagi kemajuan Kota Tomohon,” ungkapnya, Jumat (03/04/2026).

Lebih lanjut, Steven berharap suasana Paskah tahun 2026 dapat membawa kedamaian serta mempererat tali persaudaraan antar warga, khususnya di kota yang dikenal religius tersebut.

“Atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Sekretariat DPRD Kota Tomohon, saya mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung. Kiranya berkat kasih dan damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua dalam mempersiapkan diri menyambut hari kemenangan Paskah,” tutup Waworuntu. (Jor)

Sudah Lewat Sebulan Lebih Berproses Tahlis Belum Definitif Sekprov, Mangala Permanen?

2026-04-02T22:33:00.002+08:00

Manado-Hingga memasuki awal April ini posisi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut masih belum juga didefinitifkan.

Ini menimbulkan pertanyaan publik, mengingat pada pertengahan Februari lalu, Gubernur Sulut Yulius Selvanus (YSK) mengatakan dalam dua pekan Tahlis Galang akan segera didefinitifkan.

"Saya dibully terus karena janji politik saya dulu, bahwa belum pernah ada Sekprov dari Bolmong Raya, maka saya buktikan kemarin dua kali perpanjangan terus, kan enggak boleh aturannya ketiga kali, harus transit dulu. Tapi saya bilang enggak sampai dua minggu sudah akan jadi definitif,” kata Gubernur YSK saat kata sambutan di peresmian Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat Tagulandang Kabupaten Sitaro, yang menjadi korban erupsi gunung ruang di Desa Modisi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) pada Jumat, 13 November 2026 lalu.

Namun faktanya hingga telah melewati sebulan lebih berproses di Kemendagri RI, SK definitif Tahlis Galang belum juga ada.

Hal ini tentunya menimbulkan spekulasi apakah Denny Mangala yang saat ini menjabat Pelaksana Tugas (PLT) Sekprov Sulut akan dipermanenkan?

Pastinya hingga Kamis (02/04/2026) hari ini, Denny Mangala masih bertugas sebagai PLT Sekprov Sulut.

Diketahui, Denny Mangala ditunjuk Gubernur menjabat Plh. Sekprov Sulut pada tanggal 5 Februari 2026.

Sekadar referensi, secara spesifik aturan terkait Sekprov juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres nomor 3 tahun 2018).

Disebutkan dalam Perpres ini, kepala daerah menunjuk pelaksana harian apabila: a. sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kerja; atau b. dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian sekretaris daerah kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dan/atau pengangkatan penjabat sekretaris daerah.
Sayangnya Denny Mangala yang dikonfirmasi pada Kamis malam ini, melalui WhatsApp enggan memberikan tanggapan.(*/ifa)

WPR dan Jalan Rusak Poin Penting Demo Aliansi Merah Putih di Kantor Gubernur Sulut

2026-04-02T21:51:00.004+08:00

Manado-Pada aksi demo Aliansi Merah Putih di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di jalan 17 Agustus Teling Manado, Rabu (01/04/2026) kemarin, ada beberapa poin tuntutan yang dituntut.

Dari 36 poin yang diaspirasikan, dua hal yang mendapat perhatian khusus dari aliansi yang merupakan gabungan berbagai perwakilan desa dan ormas, diantaranya Laskar Merah Putih, Laskar Anti Korupsi, Waraney, Garputala, hingga Generasi Bela Pancasila tersebut

Yakni soal manfaat untuk rakyat dari diterbitkannya izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta banyaknya jalan provinsi Sulut yang saat ini rusak parah.

"Harus jelas pemanfaatan untuk rakyat dengan diterbitkannya izin WPR ini. Jangan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, sedangkan kami rakyat kecil tidak merasakan dampaknya dari segi peningkatan ekonomi kerakyatan," tegas Steven, salah satu pendemo asal Minahasa.

"Berapa luas lahan yang mendapat izin WPR, pengelolaannya seperti apa? Dan apa peran bagi kami penambang rakyat untuk mendapatkan manfaat dengan dikeluarkan izin ini. Hal-hal ini yang kami pertanyakan ke pemerintah provinsi," sambung pria berbadan sedang itu.

Dia juga menyorot saat ini banyak jalan pemerintah provinsi yang kondisi rusak parah.
"Ini harus mendapat perhatian serius, sebab sudah ada korban lakalantas akibat jalan rusak. Seperti kerusakan di jalan Soekarno Minut yang sudah mengaitkan lakalantas," sambung Rivo,warga Airmadidi.

Memang saat ini Pemprov Sulut melalui dinas PUPR pada anggaran APBD 2026 ini mulai melakukan pekerjaan proyek perbaikan 68 jalan rusak.

Hanya saja masih banyak jalan yang merupakan kewenangan provinsi belum teranggarkan.

Seperti jalan zero point Sukur-Tatelu yang merupakan akses jalan pariwisata menuju Likupang di Kabupaten Minahasa, jalan Dimembe-Paniki yang melintasi Desa Tetey merupakan jalan alternatif antara Kota Manado ke Kabupaten Minut.
Semantara itu pada demo Rabu kemarin,

Koordinator Aksi Indra Patrianus Wongkar, SE, dalam orasinya menyampaikan sedikitnya 36 poin tuntutan yang menjadi keluhan utama yang merupakan aspirasi warga Sulut.

Diantaranya:

Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Perbaikan infrastruktur jalan yang rusak parah di berbagai titik.

Masalah birokrasi pembuatan sertifikat tanah.

Penanganan abrasi sungai dan pengelolaan sampah.

Ketersediaan akses air bersih bagi pemukiman warga.

Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay SH menerima sejumlah perwakilan pendemo di Ruang F. Tumbelaka kantor gubernur.

Pada pertemuan ini Wagub Mailangkay yang mewakili Gubernur YSK menyampaikan apresiasinya atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib.

"Atas nama pak gubernur, saya mengucapkan terima kasih atas kepekaan rekan-rekan yang telah membawa aspirasi masyarakat ke sini. Terima kasih juga kepada rakyat yang telah memilih kami; niat baik kami adalah untuk melayani masyarakat," ujar Wagub Mailangkay di hadapan perwakilan massa.

Menanggapi 36 tuntutan tersebut, Wagub Mailangkay berjanji akan memberikan jalan keluar yang konkret.

Dia pun meminta pihak aliansi untuk membentuk tim kecil guna memastikan setiap poin tuntutan bisa ditindaklanjuti secara akurat.

"Saya minta 5 orang perwakilan untuk mengawal aspirasi di setiap bidang agar mendapatkan jawaban yang akurat. Aspirasi ini akan segera ditindaklanjuti karena kami dipilih untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat," ungkap politisi senior ini.

Dia juga menjelaskan bahwa pemerintah provinsi akan memetakan mana yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

"Ini akan ditindaklanjuti sesuai kemampuan kami dan pastinya akan segera dilaporkan kepada gubernur. Kami hadir untuk kepentingan masyarakat, intinya semua aspirasi akan diproses," tutup sosok yang beberapa periode menjabat pimpinan DPRD Sulut ini.

Pertemuan ditutup dengan penyerahan berkas tuntutan secara simbolis, sementara massa membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan.

Kaban Kesbangpol Sulut Johnny Suak mengatakan demo berlangsung dengan damai dan aman.
Diakuinya ada sejumlah poin tuntutan massa pendemo.
"Seperti soal masalah tanah, dan pertambangan soal pemanfaatannya khusus terkait izin WPR, yaitu soal luas lahan hingga dampaknya ke pada masyarakat," kata Kaban Johnny Suak.(Ifa)

Menyingkap Tabir Isu 4 Siswa SMP Eben Heazer Terancam Dikeluarkan, Diduga Karena “ Ketokohan “ Oknum Pejabat Kabupaten Minahasa

2026-04-02T21:06:00.004+08:00

Manado, kabarok.com - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Eben Heazer 2 Manado kian tenar belakangan ini.

Populer menjadi pergunjingan publik di berbagai kalangan, sekolah yang terketak di Teling ini, punya daya tarik tersendiri untuk diperbincangkan.

Namun sayang seribu sayang, masyhurnya sekolah itu bukan karena majunya pendidikan atau prestasi menonjol dari sisi ilmu pengetahuan, melainkan hal buruk yang cukup menista akan integritas dari sekolah tersebut.

Ada apa dengan sekolah ternama itu?

Wartawan media ini menggali informasi pasca beredarnya rumor ‘4 siswa terancam dikeluarkan dari sekolah itu’.

Disalah satu rumah kopi yang masih di seputaran Teling, ada perbincangan hangat yang trus menyeroti persoalan 4 siswa.

Sorotan tajam terlontar dari mulut beberapa penikmat kopi di situ.

Ternyata, ke empat siswa ini punya suatu histori yang sangat menarik dan diduga menjadi korban keegoisan pihak sekolah.

Alur cerita terua mengerucut, semuanya berawal dari dugaan adanya pelecehan yang terjadi terhadap salah satu siswi di situ.

Usut punya usut, sedikit informasi dirangkum media ini.

Empat (4) siswa yang terancam dikeluarkan, merupakan siswa berjiwa ‘Hero’.

Ingin tahu kebenaran kisah dari adanya dugaan pelecehan, para siswa itu justru mendapat tekanan dari pihak sekolah.

Mirisnya lagi, bukan memberikan perlindungan yang mendidik, salah satu dari ke empat siswa itu juga mendapat hinaan dari oknum yang bukan tenaga pendidik dari sekolah itu.

Sangat disesalkan, pihak sekolah diam menyaksikan anak didiknya dihina bahkan dikatai juga dengan suatu ancaman.

Lantas siapakah oknum yang sangat berperan dan mengintervensi kapasitas para pendidik, termasuk Kepsek.

Pertanyaan ini masih menjadi misteri. Media ini terus mencari informasi.

Senin (30/3/2026), bersama sejumlah jurnalis, dilakukanlah konfirmasi dengan pihak SMP Eben Heazer Manado.

Kepala SMP Eben Haezer 2 Manado, Gledis Pandeleke, menjelaskan, pihak sekolah telah melalui berbagai tahapan sebelum mengambil keputusan terkait keempat siswa tersebut.

Dia mengklaim pihaknya telah melakukan pembinaan berulang kali, mulai dari pemanggilan orang tua, identifikasi permasalahan, hingga koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Keputusan yang diambil pun merupakan hasil rapat dewan guru yang mempertimbangkan kondisi siswa secara menyeluruh.

Salah satu faktor, kata Gledis, adalah penilaian sikap, yang merupakan bagian penting dari kriteria kelulusan.

“Setiap sekolah memiliki kriteria kelulusan, dan salah satunya adalah penilaian sikap yang minimal harus baik. Dalam kasus ini, terdapat pelanggaran yang dinilai cukup berat sehingga memengaruhi pemenuhan kriteria tersebut,” tuturan Gledis saat itu.

Namun begitu, lanjutnya, pihak sekolah menegaskan bahwa para siswa tersebut tidak secara langsung dikeluarkan.

Mereka masih terdaftar sebagai siswa dan diberikan kesempatan untuk tetap mengikuti pembinaan di sekolah.

"Boleh tetap sekolah di sini tapi mengulang satu tahun lagi," kata Gledis.

Isu adanya tekanan dari oknum yang diduga merupakan salah satu pejabat pimpinan Kabupaten Minahasa, dibantah Gledis.

Dia menegaskan, tidak ada intervensi dan keputusan adalah independen sesuai mekanisme internal sekolah.

Hingga berita ini diterbitkan, wartawan media ini masih terus melakukan penelusuran informasi guna memyingkap siapa sebenarnya oknum yang diisukan sebagai Tokoh penting di Sekolah itu dan merupakan Pejabat tinggi birokrasi Minahasa. Disebut, ketokohannya mampu membungkam pihak sekolah.

(Eba)

Pansus DPRD Tomohon Dalami LKPJ Wali Kota 2025, Soroti Permukiman dan Investasi

2026-04-02T18:03:00.000+08:00

TOMOHON, KabarOk.com -- Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Tomohon menggelar rapat pembahasan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah Tahun Anggaran 2025.

Rapat dipimpin Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Tomohon Noldie Lengkong, Wakil Ketua Pansus James Kojongian, Sekretaris Pansus Haryanto Lasut serta Anggota Pansus Rocky Polii, Djemmy Sundah dan Gerald Lapian, yang berlangsung di ruang rapat kantor DPRD Kota Tomohon.

Rapat ini menghadirkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperumkim) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kamis (02/04/2026).

Agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Paripurna penyampaian LKPJ Wali Kota Tahun 2025 yang telah dilaksanakan pada 31 Maret 2026. Saat ini, pembahasan mendalam melalui Pansus bersama OPD mitra kerja menjadi fokus utama DPRD.

Dalam rapat, Pansus menyoroti progres pembangunan infrastruktur kawasan permukiman di Kota Tomohon. Selain itu, perhatian juga diberikan pada program penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bantuan stimulan perumahan benar-benar tepat sasaran. Pansus juga menekankan pentingnya kesesuaian program dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini tengah diperbarui.

Di sektor investasi, Pansus bersama DPMPTSP mengevaluasi efektivitas sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Penyederhanaan birokrasi dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya tarik investasi daerah.

Anggota legislatif mendorong adanya inovasi layanan berbasis digital guna mempercepat proses perizinan serta memberikan kemudahan bagi para investor.

Selain membahas capaian program, Pansus juga menelaah hambatan yang dihadapi di lapangan serta efektivitas penggunaan anggaran pada kedua dinas tersebut.

Ketua Pansus LKPJ Noldie Lengkong mengharapkan, melalui pembahasan ini, DPRD berharap rekomendasi yang dihasilkan nantinya dapat menjadi dasar perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Tomohon," ujarnya. (Jor)

DPRD Kota Tomohon Gelar Rapat Banmus Susun Agenda Kerja

2026-04-02T16:50:00.007+08:00

TOMOHON, KabarOk.com -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon melaksanakan Rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang berlangsung di Ruang Rapat 1 Kantor DPRD Kota Tomohon, Rabu (01/04/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, serta membahas sejumlah agenda penting terkait penjadwalan kegiatan dewan dalam waktu ke depan. Banmus memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan jadwal kerja DPRD agar berjalan efektif dan terkoordinasi.

Dalam rapat ini, para peserta membahas rencana pelaksanaan rapat paripurna, kegiatan komisi, serta agenda pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda). Selain itu, dilakukan pula penyesuaian jadwal agar selaras dengan program kerja Pemerintah Kota Tomohon.

Ketua DPRD Ferdinand Mono Turang yang juga sebagai Ketua Banmus menegaskan, pentingnya perencanaan yang matang guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam bidang legislasi, pengawasan, dan penganggaran," ujarnya.

Rapat berlangsung dengan lancar dan menghasilkan sejumlah keputusan terkait agenda kerja DPRD ke depan. Diharapkan, hasil rapat ini dapat meningkatkan kinerja DPRD dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kota Tomohon. (Jor)

Dampak Gempa 7,6 SR Guncang Bitung, Distribusi Air Bersih Terganggu, Alami Kekeruhan

2026-04-02T12:30:00.001+08:00

Bitung- Gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter mengguncang Kota Bitung dan berdampak serius terhadap layanan distribusi air bersih di sejumlah wilayah.

Di ketahui air yang disalurkan kepada masyarakat dilaporkan mengalami perubahan warna menjadi keruh kecoklatan sehingga tidak layak untuk dikonsumsi.

Peristiwa tersebut terjadi pada waktu 07 : 15 wita namun dampaknya langsung dirasakan warga di berbagai kawasan pelayanan PDAM Dua Sudara.

Gangguan ini dipicu oleh terganggunya sistem distribusi dan kemungkinan adanya endapan dalam jaringan pipa akibat guncangan gempa.

Sementara wilayah yang terdampak tersebar di beberapa zona pelayanan, di antaranya:

Pada wilayah PD 1 meliputi Perumnas Blok A, B, D, E, dan F, Perum Bumi Dian Indah, Kompleks Perum Bimoli, serta Kompleks Gereja Kyrios. Selain itu, area IPA Pinokalan seperti Bak Indoword juga mengalami dampak.

Sedangkan di wilayah PD 2, gangguan terjadi di Kompleks Kampung Kodok, Tanjung Merah, PT Nutrindo, Permata Hijau, serta Manembo Nembo Bawah.

Sementara itu pula wilayah PD 3 mencakup Aspol Pinokalan, Vila Pinokalan, dan Griya Permata Asri Pinokalan turut terdampak.

Beberapa wilayah juga mengalami proses pengurasan jaringan, seperti Perumnas Blok F bagian muka dan belakang serta Teling bagian bawah.

Distribusi dari Pompa Timur 150 terdampak di Perum Beverly, Glory Residence, Perum Paron, Perum Regina, Lorong Cendana, Gloryland, Primkop, Risky Girian Indah, hingga Clifford.

Selain itu, pompa timur 250 meliputi Giper Lama, Asabri I, Perumnas Blok F (muka dan belakang), Mangga 2 Atas, Risky Wangurer Lama, hingga Risky Wangurer Baru Residence.

Untuk sumber air dari Danowudu (Sumber 3), dampak dirasakan di Perum Mandiri dan Perum Porodisa.

Terkait hal ini Direktur Utama PDAM Dua Sudara menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Ia menegaskan bahwa tim teknis saat ini sedang bekerja di lapangan untuk memperbaiki sistem dan menormalkan kembali kualitas air.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan layanan air bersih. Saat ini tim sementara bekerja di lapangan untuk menormalkan keadaan,” kata Albert

Pihak PDAM mengimbau masyarakat untuk sementara tidak mengonsumsi air yang keruh dan menunggu hingga kondisi distribusi kembali normal.(serdi)

Pemprov Sulut Abaikan Edaran Pemerintah Pusat Terkait Hari Pelaksanaan WFH ASN?

2026-04-01T21:00:40.677+08:00

Manado-Secara resmi pemerintah pusat menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH (Work From Home),sehari dalam sepekan, yaitu pada WFH satu hari itu akan hari Jumat.

Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan satu hari kerja dalam seminggu yaitu tiap hari Jumat,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang digelar virtual, Selasa (31/3/2026), yang dikutip dari salah satu media online Nasional.

Namun begitu faktanya hal ini tampaknya diabaikan oleh Pemprov Sulut yang dipimpin Gubernur Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay (YSK-Victory)?

Sebab justru menetapkan WFH bagi ASN-nya dua hari, yakni Rabu dan Kamis.

Terbukti sejak Rabu (01/04/2026) hari ini, WFH sudah mulai diberlakukan di semua SKPD Pemprov Sulut.

Pantauan wartawan media ini di kantor gubernur Sulut di Jalan 17 Agustus Teling Manado, suasana agak lenggang, hanya terlihat beberapa ASN dengan seragam putih hitam yang melakukan aktivitas. Yg

Dengan kata lain tidak seperti biasanya aktivitas di hari Rabu pada waktu-waktu sebelumnya, yang banyak pegawai melakukan pekerjaannya di kantor tersebut.

Plt Sekprov DR Denny Mangala saat dikonfirmasi mengatakan bahwa penetapan WFH di Lingkup Pemprov Sulut lebih dulu diumumkan pada Senin lalu oleh Gubernur Yulius Selvanus.

"Kan pak gubernur sejak Senin lalu sudah mengumumkan penetapan WFH, sedangkan pemerintah pusat pada esoknya, dan edarannya baru kami terima kemarin malam. Jadi kami akan menyesuaikan dengan edaran pemerintah pusat terkait WFH," ungkap Sekprov Mangala yang menambahkan bahwa sebelumnya sejumlah instansi pusat hingga pemerintah daerah telah menetapkan WFH sebelum ada penetapan pemerintah pusat.

"BKN menetapkan WFH dua hari dan Pemda Jatim pada hari Rabu. Namun itu sebelum ada putusan pemerintah pusat, jadi kami akan mengikuti edaran pemerintah pusat," pungkas Sekprov Mangala.(ifa)

Aliansi Merah Putih Demo Kantor Gubernur Sulut, Aspirasi tak Dipenuhi Desak YSK Mundur

2026-04-01T20:21:00.003+08:00

Manado-Aksi demo kembali terjadi di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di jalan 17 Agustus Teling Manado, Rabu (01/04/2026) siang tadi.

Aksi demo ini dilakukan oleh gabungan berbagai perwakilan desa dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), diantaranya Laskar Merah Putih, Laskar Anti Korupsi, Waraney, Garputala, hingga Generasi Bela Pancasila menyatu dengan mengatasnamakan Aliansi Merah Putih.

Tak tanggung-tanggung aliansi ini mengancam akan mendesak Gubernur Provinsi Sulut Yulius Selvanus (YSK) untuk mundur dari jabatannya jika sejumlah poin tuntutan aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti.

Setelah berkumpul di salah satu titik di Jalan Boulevard Manado, massa Aliansi Merah Putih langsung bergerak melakukan

Adapun massa mulai berkumpul di aksi long march menuju Kantor Gubernur Sulut.

Pada aksi demo damai ini massa tampak membawa berbagai atribut aksi hingga pengeras suara.

Kedatangan massa aksi ini bertujuan untuk bertemu langsung dengan Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling (YSK), guna menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah daerah.p

Koordinator Aksi Indra Patrianus Wongkar, SE, dalam orasinya menyampaikan sedikitnya 36 poin tuntutan yang menjadi keluhan utama yang merupakan aspirasi warga Sulut.

Diantaranya:

Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Perbaikan infrastruktur jalan yang rusak parah di berbagai titik.

Masalah birokrasi pembuatan sertifikat tanah.

Penanganan abrasi sungai dan pengelolaan sampah.

Ketersediaan akses air bersih bagi pemukiman warga.

Pada kesempatan ini Indra Patrianus Wongkar menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tak ditanggapi, makanya pihaknya akan melakukan aksi demo susulan dengan massa yang lebih banyak untuk mendesak Gubernur YSK mundur dari jabatannya.

"Jika oak gubernur tidak memenuhi permintaan ini, maka kami akan kembali melakukan demonstrasi besar-besaran untuk meminta Gubernur mundur dari jabatannya," tegas Indra Wongkar di depan gerbang Kantor Gubernur Sulut.

Pihak Pemprov Sulut melalui Wakil Gubernur Victor Mailangkay SH menerima sejumlah perwakilan pendemo di Ruang F. Tumbelaka kantor gubernur.

Pada pertemuan ini Wagub Mailangkay yang mewakili Gubernur YSK menyampaikan apresiasinya atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib.

Menanggapi 36 tuntutan tersebut, Wagub Mailangkay berjanji akan memberikan jalan keluar yang konkret.

Dia pun meminta pihak aliansi untuk membentuk tim kecil guna memastikan setiap poin tuntutan bisa ditindaklanjuti secara akurat.

Dia juga menjelaskan bahwa pemerintah provinsi akan memetakan mana yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Pertemuan ditutup dengan penyerahan berkas tuntutan secara simbolis, sementara massa membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan.

Sementara itu secara terpisah Kaban Kesbangpol Sulut Johnny Suak mengatakan demo berlangsung dengan damai dan aman.

Diakuinya ada sejumlah poin tuntutan massa pendemo.

"Seperti soal masalah tanah, dan pertambangan soal pemanfaatannya khusus terkait izin WPR, yaitu soal luas lahan hingga dampaknya ke pada masyarakat," kata Kaban Johnny Suak.(*/ifa)

Tingkatkan Kualitas Regulasi, Bapemperda DPRD Tomohon Gelar Rapat Bersama Bagian Hukum Setda

2026-04-01T16:41:00.001+08:00

TOMOHON, KabarOk.com -- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tomohon menggelar rapat bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon yang turut didampingi oleh Sekretariat DPRD Kota Tomohon. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat 1 Kantor DPRD Kota Tomohon pada Selasa (31/03/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda, Feky Kosmas Rumondor. Turut hadir Wakil Ketua Abraham Arturo Wakas, serta anggota Bapemperda yakni Syalom Christy Mokorimban, Djemmy Jerry Sundah, Joice Fanda Poluan, Jeane D'Arc Paula Mamahit, dan Vonny Mongdong. Hadir pula Sekretaris DPRD serta tenaga ahli Bapemperda.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Tomohon Feky Rumondor mengatakan, rapat ini menjadi bagian dari upaya koordinasi dan sinkronisasi antara Bapemperda DPRD dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Tomohon dalam rangka pembentukan dan pembahasan peraturan daerah.

"Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah disusun secara tepat, sesuai ketentuan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat," ucapnya.

Selain itu, pertemuan ini juga menjadi forum strategis untuk membahas berbagai agenda legislasi daerah serta memperkuat sinergi antar lembaga dalam proses perencanaan hingga penyusunan regulasi," pungkas Rumondor.

Dengan adanya rapat ini, diharapkan proses pembentukan peraturan daerah di Kota Tomohon dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkualitas. (Jor)

Wali Kota Tomohon Sampaikan LKPJ 2025 dan Ranperda “Tomohon Kota Bunga” dalam Rapat Paripurna DPRD

2026-04-01T11:22:00.005+08:00

TOMOHOM, KabarOk.com -- Wali Kota Tomohon, Caroll J. A. Senduk, bersama Wakil Wali Kota Sendy G. A. Rumajar menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Selasa (31/03/2026).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Ferdinand Mono Turang, didampingi Wakil Ketua Donald Pondaag dan Jefri Polii.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang “Tomohon Kota Bunga”, serta mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Wali Kota menjelaskan bahwa LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan ini memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk dibahas bersama DPRD guna memperoleh rekomendasi perbaikan.

Selain itu, LKPJ juga mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 yang mengatur pelaksanaan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Dalam paparannya, Wali Kota menyebutkan bahwa LKPJ Tahun 2025 mencakup empat aspek utama, yakni gambaran umum daerah dan pengelolaan keuangan, perubahan penjabaran APBD, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan beserta inovasi dan penghargaan, serta pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Ia menegaskan bahwa berbagai capaian pembangunan di Kota Tomohon merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat. Kemajuan terlihat di berbagai sektor, antara lain pertanian, infrastruktur, air bersih, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, hingga fasilitasi investasi.

Terkait Ranperda “Tomohon Kota Bunga”, Wali Kota menjelaskan bahwa regulasi tersebut merupakan penggabungan dari Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kota Bunga Tomohon dan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tomohon International Flower Festival. Ranperda ini bertujuan mengoptimalkan potensi agrowisata berbasis florikultura guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat daya tarik investasi dan kunjungan wisatawan, sekaligus menjadi dasar hukum dalam penguatan branding Kota Tomohon sebagai destinasi unggulan di Provinsi Sulawesi Utara.

Wali Kota juga mengakui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025 masih terdapat sejumlah kendala dan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pembahasan yang konstruktif bersama DPRD, baik dalam evaluasi kinerja maupun penyempurnaan Ranperda.

Melalui rapat paripurna ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan Kota Tomohon yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Pada akhir penyampaiannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kota Tomohon, insan pers, serta seluruh masyarakat atas dukungan dan kerja sama selama tahun 2025.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon Reinhard Tololiu, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Edwin Roring, serta jajaran Pemerintah Kota Tomohon. (Jor)

Peringatan 1 Tahun Yayasan Permesta Sejahtera Indonesia, Boyke Rompas Tegaskan Yayasan Ini Bukan Lembaga Politik

2026-04-01T10:54:00.013+08:00

Minut, Kabarok.com- Ibadah Syukur Perayaan 1 Tahun Yayasan Permesta Sejahtera Indonesia berlangsung dalam suasana penuh hikmat dan keakraban yang berlangsung pada Senin 31-03-2026 di desa Kolongan Kabupaten Minahasa Utara.

Pastor Marianus Toiyo Pr dalam khotbahnya mengingatkan pada seluruh anggota dan simpatisan Yayasan Permesta Sejahtera Indonesia untuk mengedepankan kasih dalam praktek hidup sehari hari.
"Praktek kasih dan kepedulian yang diterapkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam pelayanannya adalah contoh yang baik untuk diterapkan oleh Yayasan Permesta Sejahtera Indonesia agar yayasan ini benar benar jadi berkat buat masyarakat,"ungkap Pastor Marinus.

Sementara itu, Boyke Rompas SH dalam sambutannya katakan Yayasan ini dinamakan Permesta Sejahtera Indonesia karena saya bangga jadi anak Permesta.

"Papi saya Mayor Nyong Rompas Mayor TNI Komandan Batalyon X telah menerima bintang Gerilya dari Presiden Soekarno itu adalah bukti pengakuan negara terhadap perjuangannya. Permesta adalah sejarah yang akan kita ceritakan turun temurun pada anak cucu kita tentunya hal hal positifnya. Kita tinggalkan cerita cerita kelam mari kita wariskan nilai nilai luhur perjuangan Permesta pada anak cucu kita karena itulah yang papi Nyong dan Mami Pop wariskan pada saya anaknya.

Lebih lanjut Boyke Rompas di hadapan Wakil Gubernur Victor Mailangkay katakan, Yayasan Permesta Sejahtera Indonesia ini didirikan tanpa ada misi politik didalamnya. Ini murni wujud kasih dan kepedulian kami anak anak Permesta pada orang orang yang membutuhkan dan secara tidak langsung kami juga menunjang program program pemerintah.

Kami berlima pengurus bekerja tanpa pamrih telah memberikan
Bantuan peduli kasih pada tahun 2025 untuk 2156 keluarga. Itu kami lakukan karena kami peduli pada masyarakat.

"Itulah alasannya kenapa Burung Merpati jadi lambang yayasan Permesta Sejahtera Indonesia. Burung merpati adalah simbol kasih dan itulah yang kami tunjukkan Kasih dan Kepedulian,"tegas Boyke Rompas.

Tak lupa Boyke Rompas ucapkan terimakasih atas kehadiran Wagub Victor Mailangkay.
"Terimakasih kehadirannya Ini adalah bukti pengakuan pemerintah terhadap yayasan ini,"ungkap Boyke Rompas.

Turut hadir dalam acara ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay.

Dalam sambutannya Wagub katakan bahwa Boyke Rompas adalah sahabat sejak kecil. Kami tumbuh bersama sejak kecil di asrama TNI bahkan kami juga sama sama alumnus FH Hukum Unsrat.
"Torang sama sama "Gorela" (julukan untuk anak anak Fakultas Hukum Unsrat). Kami tentunya berterimakasih pada yayasan Permesta Sejahtera Indonesia yang mau bersinergi dengan Pemprov Sulut," kedepannya kita akan saling support dalam mensejahterakan masyarakat,"tegas Wagub.

Turut hadir dalam acara ini Ketua Dewan Pembina Yayasan Permesta Sejahtera Indonesia ibu Ivone Felicia Intan Duanapaken Sastranagara yang turut memberikan wejangan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan sejumlah alumnus Fakultas Hukum Unsrat dan pensiunan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.

Hal menarik dalam acara tersebut adalah saat Boyke Rompas memperlihatkan kemeja yang berkalungkan Bintang Gerilya yang di berikan oleh Presiden Soekarno untuk Mayor Nyong Rompas pada tahun 1958.

"Bintang gerilya ini diberikan pada tahun 1958 oleh Presiden Soekarno untuk papi, tidak semua tentara dapat bintang gerilya saat itu hanya mereka yang benar berjuang yang mendapatkan itu,"ungkapnya.

Hal menarik lainnya dalam acara itu saat Ibunda dari Boyke Rompas yang kerap disapa "Mami Pop" ikut menyanyikan lagu perjuangan suaminya yang berjudul "Gorela" sontak semua tamu yang hadir larut dalam suasana perjuangan sambil menyanyikan lagu tersebut.

Sebagai informasi,

Yayasan Permesta Sejahtera Indonesia (YPSI) dengan kantor pusat di Manado memiliki badan hukum dari SK Kementrian Hukum - AHU

Sejauh ini,Yayasan telah menyalurkan Bantuan Kasih berupa beras premium kepada 2156 Kepala Keluarga di +/- 56 Desa Kelurahan di Minahasa, Minut, Minsel, Mitra dan Bitung

Bantuan diserahkan secara langsung dengan pola berdasarkan data lengkap dari para Rohaniawan( Pastor - Pendeta) dan Tokoh Masyarakat setempat

Bantuan dengan pola terjun langsung ke

1. Gereja, dibagikan langsung dengqn memanggil nama nama berdasarkan data

2. Kantor Hukum Tua, pola sama dengan di Gereja

3. Rumah Tokoh Masyarakat, polasama dengan di Gereja

4. Door to Door, langsung ke rumah dengan melihat lansung kondisi/ keberadaan yang bersangkutan

Berikut Susunan Pengurus Yayasan Permesta Sejahtera Indonesia

Pembina: Ivone Felicia Intan Duanapaken Sastranagara

Pengawas : Drs. Johanes Rumambi

Ketua : Boyke Rompas SH (Putera dari Komandan Batalyon X, Mayor Nyong Rompas)

Sekretaris : Anderson Umboh, SH, MP (Putera dari Komandan Batalyon F, Beto Umboh).
(Oby)

Mo'o: Sulut Mau Dibawa Kemana?? Pemimpinnya Hrs Punya Visi-Misi yg Jelas

2026-03-31T21:59:00.000+08:00

Manado-Politisi senior yang juga tokoh masyarakat Sulut Hi Ismail Mo'o mengunggah sebuah status yang menarik di laman media sosial Facebook-nya pada Senin (30/03/2026).

Pada laman FB-nya mantan calon legislatif ke DPRD Kota Manado itu menulis 'SULUT MAU DIBAWA KEMANA ?? PEMIMPINNYA HRS PUNYA VISI MISI YG JELAS.'

Kendati secara spesifik tidak dituliskan pemimpin yang mana yang dimaksud, namun dari tanggapan warganet yang mengomentari status Ismail Moo ini justru mengarah ke Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay.

Ismail Mo'o yang dikonfirmasi lewat messenger terkait statusnya ini, enggan memberikan tanggapan lebih.

''terserah anda, kenyataan seperti itu.' tulisnya menjawab pertanyaan wartawan media ini.

Status ini pun mendapat tanggapan beragam dari sejumlah warganet, diantara:

Akun atas nama Saiful Amuda yang menulis:

'Seharusnya setiap daerah memiliki grand design pembangunan daerah yg menjadi panduan bagi setiap pemimpin daerah dalam merumuskan visi dan misi selama pemerintahannya. Dengan begitu, semua kebutuhan daerah akan terpenuhi dan terhindar dari pembangunan model "tiba masa, tiba akal".

Dengan grand design ini, diharapkan pembangunan daerah akan terwujud secara berkesinambungan- berkelanjutan, terukur, menyeluruh.

Boloma'apu olo ju, bo pikirangi mulolo utiye 🙏😅

Ada juga akun bernama Soetrisno Poetra Soetrisno yang menulis:

Assalamualaikum Wr Wb Pak Hadji Ismail Insha Allah Sehat-Sehat Selalu Aamiin

🙏🙏🙏

"Pertanyaan Besar dan Sangat Krusial Warga Masyarakat Sulawesi Utara, yang belum pernah saya lihat tersirat dengan kejujuran yang paling dalam, dan Insha Allah tanpa ada sedikitpun muatan kepentingan namun saya tetap Yakin Hakul Yakin bahwa Pertanyaan Besar ini demi Kebaikan dan Perbaikan Kehidupan Warga Masyarakat Sulawesi Utara kedepannya...

Jawaban logis dan kongkrit dari saya Pribadi soal Perjalanan Roda Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, Jujur belum maksimal dan tidak ada satupun yang signifikan dan analogi saya bahwa siapapun Gubernur Sulawesi Utara saat ini, jika tidak dapat mendedikasikan dirinya dan berbuat sesuatu minimal mendekati apa yang sudah dirintis oleh Mendiang Almarhum Mantan Gubernur Sulawesi Bapak. DR. Sinyo Harry Sarundajang Periode 2004-2014 ataupun Mantan Gubernur Sulawesi Utara Berikutnya Bapak. Olly Dondokambey. SE Periode 2014-2024, Maka Beliau akan dilupakan bahkan tak akan pernah ada kenangan didalam Dada + Jiwa serta Sanubari Warga Masyarakat dan Rakyat Sulawesi Utara...

Sebab perjalanan menuju 2 Tahun Kepemimpinan Beliau ibarat Permainan Gasing sebagian besar Kebijakan yang dilahirkannya, berputar kencang tapi kecepatannya hanya berada pada poros yang sama, dan saya berkesimpulan bahkan apa yang dilaksanakannya semua bersifat Demonstratif dan Eksperimental, hingga banyak yang tidak menyentuh pada kebutuhan hajat hidup orang banyak, namun publikasi dan dokumentasi yang diperlihatkan pada kita semua Wooooow dan Bombastis Cetaaar Membahana Halilitaaar Menggelegaaar...

Dan Ingaaat di awal 2028 semua Kandidat baik Petahana dan Calon Kadal dalam Pilkadaaal nanti, so pasti siaaap-siaaap untuk pasang Kuda-kuda demi Kursi Empuk Singgasana Kekuasaan di 2029-2034, untuk bisa mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Keluarga Yang Memenangkan PILKADAAAL Nanti...

Selanjutnya Hanya Tuhan YMK dan Malaikat Pencabut Nyawa Yang Maha Mengetahuinya, Akan Kemana dan Dibawa Siapa Provinsi Sulawesi Utara Yang Kita Cintai Bersama Allahu Alam Bisawab Yaaa Allah

🙏🙏🙏🙏🙏.'

Salah satu tokoh ternama BMR Hamdi Paputungan juga ikut memberikan tanggapannya:

'Banyak di acara seremonial pk haji hehe.'

Tokoh masyarakat Sulut lainnya Bonny Ointu ikut memberikan pandangannya:

SHS seorang birokrasi yg sangat berpengalman dlm menjlnkn Administrasi pemerintahan Dari tingkat Daerah sd Pusat sehingga terbaca dalam mewujudkan visi misinya serta bisa menjlnkan birokrasi pemerintahan melalui motor birokrasi yg teruji yaitu sekda,, jika Hal ini tdk dimiliki seorang pemimpin ? benar apa yg menjadi status medsos tokoh pk Ismail Moo,, terbayang pun Sulit kmn arah pemb Sulut ???'

Namun ada akun atas nama Syafril Parasana membagikan tautan link berita salah media yang menulis pemaparan Gubernur YSK di Paripurna LPJ Tahun 2025 di Paripurna DPRD Sulut baru-baru ini, yang memaparkan capaian di berbagai bidang oleh Pemprov Sulut.

Plt Sekprov DR Denny Mengala MSi yang dikonfirmasi terkait hal ini hanya membalas dengan mengirim video satu tahun kepemimpinan YSK-Victory yang diperingati pada 5 Maret 2026 lalu.

Tentunya pada video tersebut Gubernur YSK menyampaikan berbagai capaian program kerja selama setahun memimpin Sulut.

Serat pada kesempatan itu juga dibeberkan langkah visi misi ke depannya dalam memimpin Provinsi Sulut

Pada sambutannya saat peringatan satu tahun YSK-Victory, Gubernur mengatakan bahwa tak memilih untuk tidak terjebak dalam deretan angka capaian teknis. Baginya, indikator keberhasilan yang paling nyata adalah penilaian langsung dari masyarakat.

Gubernur mengibaratkan pembangunan setahun terakhir sebagai sebuah “simpul yang saling terikat”, di mana kemajuan infrastruktur harus berjalan seirama dengan kesejahteraan ekonomi mikro.

“Satu tahun ini hanyalah pondasi awal. Tantangan ke depan akan jauh lebih berat dan dinamis,” ujar Gubernur Yulius dengan nada optimis.

Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu menempatkan kepentingan rakyat Sulawesi Utara sebagai prioritas utama

Di hadapan para tamu undangan, Gubernur kembali menekankan dua hal krusial: integritas dan kerukunan. Ia menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi untuk tetap tegak lurus dalam “Satu Komando” dan menjauhi praktik korupsi.

“Pegang teguh niat baik dan pastikan melalui proses yang benar. Tidak boleh ada jalan pintas yang merusak tatanan,” tegasnya

Selain itu, Gubernur mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat Sulawesi Utara sebagai “laboratorium toleransi” melalui semangat gotong-royong dan nilai-nilai Mapalus. Baginya, pembangunan sehebat apa pun tidak akan bisa dinikmati tanpa adanya rasa aman dan damai di tengah masyarakat.(ifa)

Pemkab Minut Publikasi Ringkasan LPPD

2026-03-31T21:08:00.003+08:00

MINUT,kabarok.com - Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara resmi mempublikasikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025 sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Sekretaris Daerah menjelaskan bahwa publikasi ini merupakan kewajiban pemerintah daerah sekaligus komitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Melalui RLPPD ini, masyarakat bisa melihat langsung bagaimana kinerja pemerintah daerah selama tahun 2025, baik capaian, tantangan, maupun arah perbaikan ke depan,” ujarnya.

Ia menambahkan, publikasi RLPPD ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Pasal 28, yang mengharuskan pemerintah daerah menyampaikan dan mempublikasikan ringkasan LPPD melalui berbagai media serta membuka ruang partisipasi masyarakat.

Capaian pembangunan Kabupaten Minahasa Utara tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si, bersama Wakil Bupati Kevin W. Lotulung, S.H., M.H., serta dukungan birokrasi di bawah arahan Sekretaris Daerah Ir. Novly G. Wowiling, M.Si, berbagai indikator pembangunan mengalami peningkatan.

Beberapa capaian penting antara lain:

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,76

Angka kemiskinan menurun menjadi 6,05%

Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5%

Selain itu, pelayanan dasar khususnya di bidang kesehatan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan banyak indikator mencapai 100%, serta pengelolaan keuangan daerah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Sebagai bentuk keterbukaan, masyarakat dapat mengakses Ringkasan LPPD Tahun 2025 melalui tautan resmi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

“Kami juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan. Ini penting agar penyelenggaraan pemerintahan ke depan semakin baik dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Ringkasan LPPD Tahun 2025 dapat diakses melalui link berikut:

👉 https://drive.google.com/file/d/1-ssMZDLlSVrQjbboSM-4ayjq4eUCkc4O/view?usp=sharing

DPRD Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Wali Kota Tomohon Tahun 2025 dan Ranperda Kota Bunga

2026-03-31T18:22:00.002+08:00

TOMOHON, KabarOk.com -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Wali Kota mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tomohon Tahun 2025 dan Penyampaian/Penjelasan Wali Kota mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kota Bunga dan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi serta Tanggapan/Jawaban Wali Kota terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi mengenai Ranperda tentang Kota Bunga, Selasa (31/03/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tomohon Ferdinand Mono Turang, S.Sos didampingi Waki Ketua masing-masing Donald Pondaag dan Jeffri Polii, dan dihadiri seluruh Anggota DPRD Kota Tomohon.

Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung Wali Kota Tomohon Caroll J.A Senduk, SH, Wakil Wali Kota Tomohon Sendy G.A Rumajar, SE, M.I.Kom, Forkopimda Kota Tomohon, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, SE, ME, Sekretaris DPRD Kota Tomohon Steven Waworuntu, S.STP serta Jajaran Pemerintah Kota Tomohon.

Ketua DPRD Kota Tomohon Ferdinand Mono Turang mengatakan, DPRD akan membahas secara komperhensif LKPJ serta Ranperda yang diajukan Pemerintah Kota Tomohon.

"Pihak DPRD akan melakukan pembahasan secara mendalam, agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat demi kesejahteraan dan kemajuan Kota Tomohon," ucap Turang.

Agenda ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah serta menjadi instrumen penting dalam mengukur efektivitas, efisiensi serta akuntabilitas pembangunan daerah," pungkas Mono Turang sapaan akrabnya. (Jor)

Pemkot Tomohon Sampaikan Duka atas Wafatnya Pdt. Simon Jahja Surentu

2026-03-31T17:26:00.002+08:00

TOMOHON, KabarOk.com -- Pemerintah Kota Tomohon menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Pdt. Simon Jahja Surentu, S.Th, di usia 59 tahun.

Wali Kota Tomohon Caroll J.A Senduk bersama Wakil Wali Kota Sendy G.A Rumajar serta jajaran Pemerintah Kota Tomohon, menghadiri ibadah penghiburan di rumah duka keluarga Surentu–Tuju, Kelurahan Kumelembuai, Kecamatan Tomohon Timur, Senin (30/03/2026).

Almarhum dikenal sebagai pelayan berdedikasi yang menjabat Ketua FKUB Kota Tomohon serta Ketua BPMJ GMIM Bukit Zaitun Kumelembuai.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat, kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Almarhum merupakan sosok teladan.

"Pemkot Tomohon juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati," tutur Wali Kota Caroll Senduk. (Jor)

Komitmen Transparansi, Caroll -Sendy Serahkan LKPD Unaudited 2025

2026-03-31T17:11:00.003+08:00

MANADO, KabarOk.com -- Wali Kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk, SH bersama Wakil Wali Kota Sendy Gladys Adolfina Rumajar, SE, M.I.Kom menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Manado pada Senin (30/03/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tomohon didampingi Wakil Wali Kota secara langsung menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara Bombit Agus Mulyo.

Penyerahan laporan keuangan ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah, di mana Gubernur, Wali Kota dan Bupati harus menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya, BPK akan melakukan pemeriksaan dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) paling lambat dua bulan setelah laporan keuangan diterima.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, Plt. Inspektur Kota Tomohon Jureyke Pitoy serta Plt. Kepala BPKPD Kota Tomohon Danie Liuw.

Kehadiran Pemerintah Kota Tomohon dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (Jor)

Wawali SEGAR Pimpin Apel Perdana Pasca Libur, Tekankan Disiplin dan Kualitas Layanan ASN

2026-03-31T16:47:00.002+08:00

TOMOHON, KabarOk.com -- Wakil Wali Kota Sendy G. A. Rumajar memimpin Apel Kerja jajaran Pemerintah Kota Tomohon yang digelar di Lapangan Kantor Wali Kota, Senin (30/03/2026). Apel ini menjadi yang pertama setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.

Dalam sambutannya, Sendy Rumajar menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 kepada umat Hindu serta Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah kepada umat Muslim. Ia berharap momentum perayaan keagamaan tersebut memperkuat kebersamaan, keseimbangan, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

"Libur panjang harus menjadi penyegar semangat bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kembali bekerja dengan motivasi tinggi, lebih produktif, dan fokus dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik," katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya profesionalitas, disiplin, dan integritas ASN, termasuk dalam hal penampilan, sikap, serta kepatuhan terhadap aturan. Selain itu, ia mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah diakses, ramah, responsif, dan solutif.

"Mengapresiasi ASN yang tetap menjalankan tugas selama masa libur. Ia berharap dedikasi tersebut terus terjaga demi kemajuan dan kesejahteraan Kota Tomohon," ujar SEGAR sapaan akrab Wakil Wali Kota.

Dalam arahannya, ia juga menekankan komitmen terhadap program strategis seperti Gerakan Indonesia Asri (aman, sehat, resik, indah), pengelolaan sampah berkelanjutan, serta program “Tomohon Menanam”. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta mempersiapkan dokumen untuk pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait audit tahun anggaran 2025 yang akan berlangsung pada bulan April," pungkas Wawali Sendy.

Apel kerja ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring bersama jajaran dan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon. (Jor)

Lapor PDAM Air Tak Mengalir di Kompleks Kolombo Bitung, Di Cek Ternyata Tunggakan Jadi Penyebab

2026-03-30T18:43:00.002+08:00

Bitung- Warga di kompleks Kampus Kolombo Kecamatan Maesa mengeluhkan tidak mengalirnya air bersih dari PDAM Dua Sudara Bitung, yang dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari.

Keluhan tersebut disampaikan oleh pelanggan PDAM Duasudara di kompleks kampus kolombo, menanggapi hal ini Direktur Utama PDAM Dua Sudara Bitung bersama Manager Teknik dan Manager Keuangan turun langsung ke lokasi.Senin 30/3/2026

Gerak cepat dilakukan setelah adanya laporan warga dalam beberapa hari terakhir terkait gangguan distribusi air di wilayah itu.

Di ketahui warga awalnya menduga gangguan terjadi karena masalah teknis pada jaringan distribusi.

Namun hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa pelanggan yang terdampak ternyata memiliki tunggakan pembayaran air selama beberapa bulan, sehingga layanan mengalami pembatasan.

Tim PDAM melakukan pengecekan jaringan serta verifikasi data pelanggan,dan hasilnya suplai air dinyatakan tersedia, namun tidak tersalurkan ke sejumlah rumah akibat kebijakan pembatasan layanan bagi pelanggan yang belum memenuhi kewajibannya.

Terkait hal ini Dirut PDAM Dua Sudara Bitung Albert Salindeho SE MM mengatakan memahami bahwa air bersih adalah kebutuhan utama masyarakat karena itu, menurut dia setiap laporan langsung di tindak lanjuti dengan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.

“Namun, kami juga menemukan adanya tunggakan pembayaran dari beberapa pelanggan, yang berdampak pada layanan distribusi. Kami mengimbau agar pelanggan dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu.” ujar Salindeho.

Kata Salindeho, apabila masyarakat mengalami kendala atau permasalahan terkait layanan air PDAM, kami membuka ruang komunikasi seluas-luasnya.

"Silahkan datang langsung ke kantor PDAM Dua Sudara Bitung agar dapat ditangani dengan cepat dan solusi yang tepat bisa diberikan" cetusnya . [Serdy]

Sekretariat DPRD Sulut Mulai Gelar WFH Setiap Rabu & Jumat

2026-03-30T18:36:00.002+08:00

Manado,Kabarok.com-Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi mulai menerapkan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Sulut, Yulius Selvanus.
Dalam skema baru ini, para ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Sulut dijadwalkan bekerja dari rumah setiap hari Rabu dan Kamis.

Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen, mengatakan, bahwa langkah ini diambil segera setelah adanya arahan gubernur dalam apel kerja perdana pasca-libur hari raya.

”Sesuai arahan Gubernur Sulut Yulius Selvanus dalam apel kerja perdana, WFH dilaksanakan setiap hari Rabu dan Kamis,” ujar Niklas saat dikonfirmasi, Senin (30/3/2026).

Namun, menurut Niklas ada catatan khusus yang disampaikan Gubernur terkait kebijakan ini.

Ia menegaskan bahwa WFH adalah sistem kerja alternatif, bukan hari libur tambahan bagi pegawai.

”WFH bukan cuti, tapi kerja dari rumah. Tugas wajib harus tetap dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Silangen sesuai arahan Gubernur.

Sebelumnya dalam apel perdana Gubernur mengatakan, kebijakan ini diambil untuk mendorong efisiensi energi di lingkungan kantor tanpa mengurangi produktivitas.

Ia meminta seluruh ASN untuk tetap menjaga integritas dan memberikan pelayanan publik yang optimal.

Penerapan WFH terbatas ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi (work-life balance) bagi para ASN, sekaligus menjadi bentuk adaptasi birokrasi terhadap pola kerja modern.

Meski bekerja secara jarak jauh, pemerintah menjamin kualitas pelayanan publik tidak akan menurun. ASN diminta untuk tetap responsif dan profesional dalam menjalankan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi).

”Balas kesejahteraan negara dengan kinerja maksimal. Kantor harus tetap aman dan hemat energi,” pungkas Yulius dalam arahannya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga menyampaikan ucapan selamat merayakan Idul Fitri dan Nyepi bagi seluruh ASN yang merayakan, sembari mengajak seluruh jajaran untuk kembali fokus membangun daerah pasca-libur panjang. (**/Oby)