KabarOk.com - Kabar dikabarkan

Pelarangan Peliputan Oleh PT Brantas Abipraya, Merampas Hak Kebebasan Pers

2026-04-27T12:28:00.003+08:00

BOLTARA- Profesi wartawan profesi mulia, karena tugas wartawan memberikan, menyebarluaskan informasi dan pencerahan kepada masyarakat berdasarkan keterangan, fakta dan data yang diperoleh dari narasumber.

Pernyataan ini disampaikan langsung Skertaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Candriawan Datuela kepada media ini pada Senin (27/04/2025).

Dijelaskannya, aparatur pemerintah,perusahan atau siapapun dengan sengaja menghalangi wartawan atau jurnalis disaat menjalankan tugasnya dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur pasal 18 ayat (1) UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

Bunyinya, setiap orang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta," ujar Datuela.

Tugas wartawan berkaitan dengan informasi patut diketahui oleh orang tersebut, wajib memberikan keterangan sepanjang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kecuali karena sifatnya masih dirahasiakan dan tidak boleh dipublikasikan seperti perkara masih dalam penyelidikan,"tegas Datuela.

Kronologis Peristiwa penghalangan peliputan terjadi pada Senin (27/04/2026), disaat beberapa wartawan yang ingin melakukan peliputan peresmian pembangunan peletakan batu pertama pada Pelaksanaan Konstruksi Terintegrasi Rancana Bangunan Pembangunan Renovasi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan nilai kontrak: Rp 128.306.878.400 oleh perusahan PT. BRATAS ABIPRAYA (Persero) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terletak di Desa Talaga Tomoagu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara.

Sejumlah rekan-rekan media online yang bertugas peliputan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara itu ketika hendak melakukan peliputan,tiba-tiba mendapatkan penghalangan dari pihak Security pengamanan yang bertugas di Pos jaga.Melarang wartawan yang ingin masuk melakukan peliputan.

Saya hanya menjalankan tugas dan diperintahkan bertugas di Pos jaga. Jika teman-teman media ingin masuk dan melakukan peliputan harus menunjukan Identitas surat tugas, Kartu pers,surat tugas maksud dan tujuan.

Semula, sejumlah jurnalis menjelaskan, bahwa mereka hanya menjalankan tugas peliputan saja.Karena agenda hari ini berdasarkan tentatif, pak Bupati Bolaang Mongondow Utara akan menghadiri kegiatan syukuran dimualinya proyek pembangunan gedung RSUD Boltara yang akan dimuali pada pukul 08:00 wita sd selesai.

Masa Reses DPRD Kota Tomohon 2026 Jadi Momentum Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat

2026-04-27T10:38:00.005+08:00

TOMOHON, KabarOk.com -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2026 yang akan berlangsung pada 27 hingga 30 April 2026.

Persiapan tersebut diawali dengan pelaksanaan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang digelar di Ruang Rapat 1 Kantor DPRD Kota Tomohon pada awal April 2026. Rapat ini bertujuan untuk menetapkan agenda kerja serta penjadwalan turun lapangan bagi seluruh anggota legislatif.

Masa reses menjadi salah satu instrumen penting bagi anggota dewan untuk kembali ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing guna menjaring langsung aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, para legislator akan melakukan kunjungan langsung ke rumah warga atau secara door to door agar komunikasi dengan masyarakat berlangsung lebih efektif.

“Reses Masa Persidangan Kedua ini menjadi momentum krusial setelah penutupan masa sidang sebelumnya. Kami memastikan setiap anggota dewan siap menampung aspirasi masyarakat dengan kunjungan langsung ke rumah warga,” ujar salah satu anggota DPRD.

Aspirasi yang dijaring dalam reses kali ini akan difokuskan pada pengawasan implementasi program Pemerintah Kota Tomohon tahun berjalan, sekaligus menjadi bahan masukan untuk perencanaan pembangunan ke depan.

Kota Tomohon sendiri terbagi dalam empat Daerah Pemilihan (Dapil) yang mencakup seluruh kecamatan, mulai dari Tomohon Tengah, Tomohon Timur, Tomohon Selatan, Tomohon Barat, hingga Tomohon Utara.

Selama empat hari pelaksanaan reses, seluruh anggota dewan diharapkan dapat menyerap berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat secara langsung agar kebijakan pembangunan yang dirancang benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan.

Hasil kegiatan reses nantinya akan didokumentasikan dalam bentuk laporan resmi dan disampaikan kembali kepada Pemerintah Kota Tomohon melalui rapat paripurna. Laporan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait sesuai bidang masing-masing.

Masyarakat pun diharapkan dapat memanfaatkan momentum reses ini untuk aktif menyampaikan masukan, saran, maupun kebutuhan prioritas di lingkungan mereka demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan bersama di Kota Tomohon. (Jor)

Jamu Delegasi Asia Pasifik dan Afrika Serta Kemenlu, Wawali RS Tegaskan Komitmen Ekonomi Biru

2026-04-26T01:49:00.002+08:00

Manado -Adapun prinsip ekonomi biru bukan sekedar tentang kebutuhan hari ini, melainkan tentang kebijaksanaan menjaga keberlanjutan demi generasi mendatang. Ini pun menjadi fokus Pemerintah Kota Manado saat menjamu perwakilan delegasi Asia Pasifik dan Afrika bersama Kementerian Luar Negeri, dalam kegiatan yang bertajuk Farewell Dinner On Diplomatik Strengthening Cooperation On Blue Economy.

Kegiatan yang dipusatkan di Manado Bay Kawasan Mega Mas Manado, Jumat (24/04/2026) ini dihadiri Wakil Wali Kota Manado, dr. Richard Sualang (RS).

Para tamu pun disuguhkan dengan penampilan tarian khas daerah Sulawesi Utara seperti kabasaran dan pementasan alat musik kolintang.

Dalam sambutannya, Wawali Richard Sualang mengatakan pentingnya kolaborasi yang baik antar delegasi diplomatik bidang ekonomi biru. “Delegasi-delegasi diplomatik telah bertemu dan membahas kerja sama di bidang ekonomi biru. sejumlah lokasi di Sulawesi Utara telah dikunjungi untuk memperoleh pemahaman yang praktis dan dasar untuk kerja sama di masa depan,” kata Sualang.

Sebagai pemimpin daerah, Sualang berharap penguatan ekonomi biru bisa membawa manfaat bagi perkembangan daerah khususnya Kota Manado. “Semoga penguatan kerja sama ekonomi biru akan membawa manfaat berkelanjutan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Semoga manfaat ini memungkinkan manusia dan bangsa untuk hidup dalam harmoni satu sama lain dan dalam harmoni dengan alam, membuka jalan yang lebih baik untuk masa depan yang lebih cerah,” tukas Sualang.

Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antar Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Febrian Mamesah, mengatakan pertemuan yang digelar penuh kekeluargaan ini mencerminkan pengakuan Internasional bagi Kota Manado. “Acara ini mencerminkan pengakuan internasional tidak hanya Manado tapi Indonesia dalam kerja sama konservasi kelautan di Indonesia,” ujar Mamesah.

Turut hadir sebagai bagian ekonomi biru (blue economy) adalah Deputy Chief Of Mission Papua New Guniea, Mr. Gregory Hombuahin, perwakilan Kementerian, Direktur Jendral Asia Pasifik Dan Afrika Kemlu, Santo Darmosumarto, Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antar Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Febrian Mamesah, Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Hendra Yusran Siry, Sekretaris Daerah Kota Manado, dr. Steven Dandel, Kepala Dinas Pariwisata, Esther Mamangkey, serta para pejabat Pemkot Manado.(*/ifa)

Pemkot Manado Peringati Hardiknas, Wawali Sualang Buka Kegiatan Jalan Sehat

2026-04-26T01:44:00.001+08:00

Manado-Pada rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 Pemerintah Kota Manado resmi dibuka Wakil Wali Kota Manado, dr. Richard Sualang (RS), lewat kegiatan jalan sehat di Lapangan Sparta Tikala, Jumat (24/04/2026) pagi.

Turut hadir dalam kegiatan, Asisten I, Julises Oehlers, Kadis Pendidikan, Bart Assa, serta para guru dan tenaga kependidikan di lingkup Pemkot Manado.

Dalam kesempatan tersebut, Sualang menyampaikan bahwa kegiatan jalan sehat tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan, tetapi juga mempererat kebersamaan di antara para pendidik di Kota Manado. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kurikulum, tetapi juga kekompakan dan solidaritas para tenaga pendidik dalam menjalankan tugas mereka.

“Melalui kegiatan jalan sehat ini kami mengajak para guru untuk saling mengenal dan mempererat silaturahmi. Jika para pendidik kompak, maka tugas mulia dalam mendidik generasi muda harapan bangsa di Kota Manado akan terasa lebih ringan dan berdampak maksimal,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan atas dedikasi yang telah diberikan dalam membentuk generasi masa depan. Pemerintah Kota Manado, lanjutnya, berharap momentum peringatan Hardiknas dapat semakin memotivasi para tenaga pendidik untuk terus bersemangat menjalankan tugas mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Terima kasih atas dedikasi seluruh tenaga pengajar. Teruslah semangat menjalankan tugas suci ini demi masa depan anak-anak kita,” tutupnya.

Kegiatan jalan sehat tersebut menjadi salah satu agenda pembuka dari rangkaian peringatan Hardiknas 2026 di Kota Manado yang melibatkan para guru dan tenaga kependidikan dari berbagai sekolah.(*/tin)

Wali Kota Tomohon Apresiasi DPRD, Tegaskan Sinergi untuk Pembangunan Daerah

2026-04-25T11:02:00.002+08:00

TOMOHON, KabarOk.com -- Wali Kota Tomohon, Caroll J.A Senduk, SH bersama Wakil Wali Kota Sendy G.A Rumajar, SE, M.I.Kom menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025, Jumat (24/04/2026), di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Tomohon.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Tomohon Ferdinand Mono Turang, S.Sos didampingi Wakil Ketua DPRD masing-masing Donal Pondaag dan Jeffri Polii serta dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Tomohon.

Dalam sambutannya, Wali Kota Caroll Senduk menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terus terjalin antara eksekutif dan legislatif, khususnya melalui fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Tomohon, serta apresiasi khusus kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang telah melakukan pendalaman menyeluruh hingga menghasilkan berbagai catatan strategis.

“Sinergi dan hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Kota Tomohon merupakan modal penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah,” ujar Wali Kota.

Caroll menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tomohon menerima secara terbuka seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD, baik yang bersifat administratif maupun substantif. Rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti secara serius dan terukur sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan proses perencanaan program pembangunan maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan.

"Pemerintah berkomitmen mengintegrasikan seluruh rekomendasi tersebut ke dalam dokumen perencanaan daerah agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat," bebernya.

Wali Kota juga memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025, Kota Tomohon telah meraih berbagai capaian positif di bidang pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dan tantangan yang perlu dihadapi bersama," ujar Caroll Senduk.

Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh elemen pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi demi mewujudkan Kota Tomohon yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera," pungkas Wali Kota CS sapaan akrabnya.

Turut hadir unsur Forkopimda Kota Tomohon, di antaranya Korwil BIN Tomohon Alfons Sumenge, SS, Wakapolres Tomohon Kompol Stenly Mawedingan, S.S mewakili Kapolres Tomohon, Mayor CBA Robby Rengku mewakili Dandim 1302 Minahasa, Kasi Intel Kejari Tomohon Iman Rahmat Feisal, SH, M, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, SE, ME, bersama jajaran Pemerintah Kota Tomohon, insan pers, serta para undangan lainnya. (Jor)

Totalitas Untuk Sulawesi Utara, Felly Runtuwene Dampingi Tim Visitasi Kemenkes ke Unklab

2026-04-25T10:32:00.002+08:00

Kabarok.com- Totalitas seorang Felly Estelita Runtuwene untuk kemajuan Sulawesi Utara layak diberi apresiasi.

Jumat, (24-04-2026) Felly Runtuwene bersama Tim Visitasi Kementerian Kesehatan RI

Tim.dari Kementerian Kesehatan mengunjungi Universitas Klabat di Air Madidi Sulawesi Utara.

Maksud dari kedatangan Felly Runtiuwene dan tim visitasi adalah untuk melakukan meninjau langsung kesiapan Universitas Klabat (Unklab) terkait pendirian Fakultas Kedokteran.

“Jadi Hari ini kita bersama Ibu Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia, Anna Kurniati, untuk mengecek kembali kesiapan dan lain sebagainya untuk proses pembukaan Fakultas Kedokteran di Universitas Klabat,” ujar Felly pada awak media.

Felly mengatakan khusus Sulawesi Utara (Sulut) itu ada tiga Universitas. “Pertama kan De La Salle. De La Salle sudah dapat, dan ini (Unklab) yang kedua, nanti ketiga Unima. Tiga universitas ini membuka Fakultas Kedokteran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, minimal masyarakat lokal ya, yang ada di Sulawesi Utara,” ujar dia.

Lanjut Felly, diharapkan juga mereka bukan hanya ada di sini, tapi juga bisa membantu pelosok-pelosok di Indonesia yang memang pelosok ya, tempat lain mereka juga bisa mengabdi di sana.

“Jadi, ini harapan kita supaya persoalan yang selama ini kita hadapi kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan ini bisa terpenuhi dengan dibuka kembali moratorium yang ada,” kata Felly.

Felly mengungkapkan, Unklab sudah memenuhi kriteria untuk pendirian Fakultas Kedokteran.

“Sudah memenuhi kriteria. Apa yang disampaikan oleh ibu direktur dan timnya, semua sudah memenuhi kriteria. Kita tinggal tunggu waktu. Karena ada satu step lagi, begitu ini sudah dapat izin dari Kementerian Kesehatan tinggal mendapatkan izin dari Dikti (Kementerian Pendidikan) ya. Tinggal itu satu step lagi,” ungkap dia.

Dia menambahkan, sebetulnya paling berita menyiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan sebagai syarat.

“Karena menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan permintaan ini tidak mudah, berat sekali. Kadang-kadang walaupun itu mahal belum tentu barangnya ada. Kayak manekin. Walaupun dia mahal belum tentu dia ada. Jadi ini salah satu yang sudah dipenuhi Universitas Klabat untuk menjadi syarat ini. Ketika semuanya sudah di aprove semuanya akan berjalan dengan baik karena mereka sudah sangat siap secara fasilitas,” tukas Felly. (**/Oby)

Caroll - Sendy Sambut Dubes India, Dorong Ekspor Gula Aren Masarang ke Pasar Internasional

2026-04-24T15:18:00.002+08:00

TOMOHON, KabarOk.com -- Wali Kota Tomohon Caroll J.A Senduk, SH didampingi Wakil Wali Kota Sendy G.A Rumajar, SE, M.I.Kom menerima kunjungan resmi Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, Kamis (23/04/2026).

Kunjungan diplomatik tersebut difokuskan pada peninjauan potensi komoditas unggulan daerah serta sektor energi terbarukan di Kota Tomohon. Rangkaian kegiatan diawali dengan kunjungan ke Pabrik Gula Aren Masarang di Kelurahan Tondangow, Kecamatan Tomohon Selatan.

Dalam kesempatan itu, Dubes Sandeep Chakravorty meninjau langsung proses produksi gula aren, mulai dari pengoperasian mesin pabrik hingga berbagai produk turunannya seperti gula semut dan gula merah cetak.

Wali Kota Caroll Senduk menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan kualitas produk lokal Kota Tomohon ke pasar internasional. Pemerintah berharap pertemuan ini dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas, khususnya di sektor ekspor," ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Kedutaan Besar India untuk Indonesia, serta Ibu Vonny Pangemanan dan Bapak Fabian Pascoal. (Jor)

DPRD Kota Tomohon Sampaikan Rekomendasi atas LKPJ Wali Kota 2025 dalam Rapat Paripurna

2026-04-24T14:45:00.004+08:00

TOMOHON, KabarOk.com -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tomohon Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Tomohon, Jumat (24/04/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tomohon Ferdinand Mono Turang didampingi para Wakil Ketua DPRD masing-masing Donald Pondaag dan Jeffri Polii, serta dihadiri oleh Wali Kota Tomohon Caroll J.A Senduk, SH, Wakil Wali Kota Tomohon Sendy G.A Rumajar, SE, M.I.Kom bersama Anggota DPRD Kota Tomohon, unsur Forkopimda Kota Tomohon, Sekretaris DPRD Kota Tomohon Steven Waworuntu serta Kepala OPD Pemerintah Kota Tomohon.

Dalam rapat tersebut, DPRD menyampaikan berbagai rekomendasi strategis sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama Tahun Anggaran 2025.

Ketua DPRD Kota Tomohon menyampaikan bahwa rekomendasi yang diberikan merupakan hasil pembahasan secara menyeluruh oleh seluruh komisi DPRD bersama alat kelengkapan dewan, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

“Rekomendasi ini merupakan bentuk fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan, sekaligus menjadi masukan penting bagi Pemerintah Kota Tomohon dalam memperbaiki serta menyempurnakan pelaksanaan program pembangunan,” beber Mono Turang.

Sementara itu, Wali Kota Tomohon dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama serta masukan konstruktif yang diberikan melalui rekomendasi terhadap LKPJ tersebut.

Menurutnya, rekomendasi DPRD menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami menerima seluruh rekomendasi ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Tomohon,” tutur Caroll Senduk.

Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan penuh semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan disampaikannya rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Tahun 2025, diharapkan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Tomohon semakin kuat dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Jor)

Pansus LKPJ DPRD Kota Tomohon Lakukan Kunjungan Lapangan ke Sejumlah Lokasi Strategis

2026-04-24T13:49:00.000+08:00

TOMOHON, KabarOk.com -- Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Tomohon melaksanakan kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi strategis di Kota Tomohon, Kamis (23/04/2026).

Kunjungan yang dipimpin langsung Ketua Pansus Noldie Lengkong, dilakukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, sekaligus untuk memastikan capaian pembangunan berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Adapun lokasi yang dikunjungi oleh Pansus LKPJ DPRD Kota Tomohon meliputi SMP Negeri 1 Tomohon, SD GMIM 6 Tomohon, SMP Negeri 3 Tomohon, RSUD Anugerah Tomohon, Balai Benih Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon serta Taman Wisata Alam (TWA) Kota Tomohon.

Dalam kunjungan tersebut, Pansus meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana, pelayanan publik, serta pelaksanaan program di masing-masing instansi. Peninjauan ini menjadi bagian penting dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

Ketua Pansus menegaskan bahwa kunjungan lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat sebagai bahan evaluasi, sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar berdasarkan kondisi riil di lapangan.

"Kegiatan ini juga menjadi bentuk pengawasan DPRD terhadap efektivitas penggunaan anggaran daerah, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, serta pengembangan pariwisata," kata Noldie Lengkong.

Dengan adanya kunjungan lapangan ini, diharapkan seluruh program pemerintah dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat Kota Tomohon. (Jor)

Kota Tomohon Jadi Magnet Perhatian Pemerintah Pusat, Peran Strategis Wawali SEGAR Jadi Sorotan

2026-04-23T16:37:00.004+08:00

TOMOHON, KabarOk.Com -- Pemerintah pusat dinilai semakin menunjukkan perhatian besar terhadap Kota Tomohon dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Tomohon, Caroll J.A Senduk, SH menyusul meningkatnya intensitas kunjungan sejumlah pejabat tinggi negara ke Kota Tomohon.

Dalam sepekan terakhir, beberapa menteri tercatat melakukan kunjungan kerja langsung ke Kota Tomohon. Bahkan, beberapa di antaranya memilih untuk menginap, yang dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam memperhatikan perkembangan daerah.

Menurut Caroll, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan juga disertai dengan penyaluran berbagai bentuk bantuan untuk pemerintah daerah maupun masyarakat.

“Kunjungan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga disertai penyaluran berbagai bentuk bantuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat,” tutur Wali Kota Tomohon ini.

Meningkatnya perhatian dari pemerintah pusat ini pun memunculkan berbagai penilaian dari masyarakat dan pengamat politik. Salah satu faktor yang disebut berkontribusi adalah peran Wakil Wali Kota Tomohon, Sendy G.A Rumajar, SE, M.I.Kom yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Tomohon.

Posisi strategis tersebut dinilai membuka akses komunikasi dan hubungan politik yang lebih kuat dengan pemerintah pusat, terutama dalam memperjuangkan program pembangunan bagi Kota Tomohon.

Selain itu, publik juga menyoroti latar belakang keluarga Wakil Wali Kota yang disebut memiliki kedekatan historis dengan Presiden Prabowo Subianto. Suami Sendy Rumajar, Ariel Warow, diketahui pernah menjabat sebagai ajudan sekaligus sekretaris pribadi Presiden Prabowo. Saat ini, ia juga dipercaya sebagai salah satu pengurus DPP Gerindra serta Komisaris PT Telkomsel Infrastruktur.

Aktivis pemerhati pembangunan Kota Tomohon, Dani Tular, menilai pasangan kepala daerah saat ini menunjukkan sinergi yang kuat dan saling melengkapi dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Fakta politik bahwa Caroll cerdas dalam memilih pasangan wakilnya. Ibu Sendy Rumajar yang akrab disapa SEGAR mulai membuktikan janji kampanyenya untuk mengerahkan relasinya di pusat demi kemajuan Kota Tomohon. Harapan saya, segenap komponen masyarakat Tomohon dapat menjaga keharmonisan pasangan CS-SR untuk kemajuan daerah,” ujarnya, Kamis (23/04/2026).

Pengamat menilai, kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah dan jejaring strategis di tingkat pusat menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan daerah, khususnya dalam menarik dukungan program, investasi, serta anggaran dari pemerintah pusat.

Dengan sinergi tersebut, masyarakat berharap Kota Tomohon dapat terus berkembang dan memperoleh perhatian yang lebih besar demi kemajuan daerah dan kesejahteraan warga. (Jor)

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara Gelar Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Di Boltara

2026-04-23T14:31:00.001+08:00

BOLTARA- Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar kegiatan Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah Dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat pada Kamis (23/04/2026) yang dilaksanakan di Cafe Coconut Beach Pantai Batu Pinagut Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara).

Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat baca serta meningkatkan budaya literasi di kalangan pelajar sekolah dasar dan masyarakat umum, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Sulawesi Utara lebih khusus di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Secara pribadi saya memaknai literai adalah membaca dan mendapatkan makna. Tingkat membaca Sulawesi Utara berada di angka 99,56 persen.Bolaang Mongondow Utara hampir 100 persen.

Jika kita bicara literasi kita harus naik satu step lagi membaca dan memaknai,memahami,mencerna seta berkarya dan itu menjadi harapan yang nantinya akan kami dorongan bersama, ungkap Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara Roldy Azkarya Apolti Mailangkay ketika diwawancarai media ini.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena, Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Roldy Azkarya Apolti Mailangkay,Ketua Tim Penggerak Provinsi yang diwakili langsung oleh Ketua pokja II dr Greity Inggrit Giroth,Ketua Tim Penggerak Bolaang Mongondow Utara sekaligus bunda literasi beserta sekertaris,Ketua umum putra putri literasi Sulawesi Utara sekaligus ketua Indonesia Creative Cities Network Standius Bara Prima ,Staf Khusus Gubernur bidang kepemudaan H Farist Soeharjo, Staf Khusus Gubernur bidang informasi dan teknologi Januardo Binilang.

Dalam kesempatan itu Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena sekaligus membuka kegiatan sosialisasi.

Bupati Sirajudin Lasena dalam

sambutannya menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat dalam menumbuhkan minat baca sejak usia dini. “Budaya baca bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Dengan membaca, kita memperluas wawasan dan memperkuat karakter generasi penerus,ujar Bupati.

Ditambahkan pula, budaya gemar membaca sejak dini pada pelajar Sekolah Dasar maupun SMP dan SMA untuk terus mengingatkan perkembangan zaman yang memudahkan akses informasi cukup melalui gadget, hal ini dapat mengurangi kemauan membaca buku.

“Memang tidak masalah menggunakan gadget untuk literasi, namun alangkah baiknya anak-anak mencintai Perpustakaan, gemar berkunjung ke Perpustakaan, dengan datang ke Perpustakaan, fisik mereka bergerak.

Masa depan bangsa kedepannya akan ditentukan oleh adik-adik sekalian ,sehingga siapakan diri anda dengan pengetahuan melakukan membaca, tutup Bupati.

Selain sesi sosialisasi, kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif dan penyampaian materi tentang strategi menumbuhkan minat baca di era digital. Para peserta yang terdiri dari guru sekolah dasar, siswa dan perwakilan masyarakat terlihat antusias mengikuti jalannya kegiatan.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam membangun masyarakat yang gemar membaca dan mencintai ilmu pengetahuan, sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan literat.

Menteri Pendidikan Apresiasi Revitalisasi Di Minut, Tahun Ini Kuota Bertambah Signifikan

2026-04-23T11:47:00.002+08:00

MANADO, kabarok.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, meresmikan program revitalisasi satuan pendidikan se-Sulawesi Utara dalam kerangka Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden RI Prabowo Subianto bertajuk “Wujudkan Sekolah Asri”.

Dalam kunjungan kerja selama dua hari, 21–22 April 2026, Menteri Abdul Mu’ti juga memberikan apresiasi khusus terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

Hal itu disampaikan saat pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Minut, Jofieta Supit.

"Banyak selamat untuk Minahasa Utara," ujar Menteri Abdul Mu’ti.

Berdasarkan data, pada tahun 2025 program revitalisasi di Minut telah terealisasi di 17 sekolah. Capaian tersebut berlanjut pada 2026 dengan tambahan kuota signifikan sebanyak 66 sekolah, mencakup jenjang SD, SMP, TK, hingga PAUD.

Peningkatan kuota tersebut merupakan bukti kepercayaan pemerintah pusat terhadap kinerja daerah.

“Ini bukti bahwa Minahasa Utara mampu menjalankan program dengan baik, sehingga mendapat dukungan lebih besar dari pemerintah pusat,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Minut, Jofieta Supit.

Secara keseluruhan, di Sulawesi Utara terdapat 248 satuan pendidikan yang menjadi sasaran revitalisasi, terdiri dari 247 sekolah yang direnovasi dan satu unit sekolah baru, dengan total anggaran mencapai Rp231 miliar lebih.

Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan harapannya agar perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pendidikan di Sulut terus ditingkatkan.

Ia mengungkapkan masih banyak sekolah dalam kondisi rusak, bahkan sebagian terdampak bencana.

“Dalam rapat bersama BPKP, ditemukan bahwa 58 persen TK dan SD mengalami kerusakan, SMP sekitar 56 persen, serta SMA/SMK mencapai 46 persen,” ungkapnya.

Menurutnya, program revitalisasi menjadi langkah nyata dalam memperbaiki kondisi tersebut.

Ia optimistis dalam lima tahun ke depan kualitas sarana pendidikan di Sulawesi Utara akan semakin baik.

Sementara itu, secara nasional pada 2025 Kementerian telah merevitalisasi 16.167 satuan pendidikan, melampaui target awal 10.440 sekolah.

Pada 2026, target awal sebanyak 11.744 sekolah diproyeksikan meningkat hingga 71.744 satuan pendidikan sesuai arahan Presiden.

(**)

Direktur, Eks Komut dan Komisaris Sudah Diperiksa Kejati Sulut, Dana CSR BSG Penyidikan?

2026-04-23T10:49:00.001+08:00

Manado-Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) gerak cepat dalam menuntaskan dugaan kasus penyalahgunaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Bank Sulut-Gorontalo (BSG/Bank SulutGo).

Pasalnya hingga Rabu (22/04/2026), tercatat sudah diperiksa sekitar 5 petinggi BSG baik yang masih aktif maupun mantan.

Info dari sumber media ini menyebutnya pada Senin (20/04/2026) mantan Dirut Kepatutan MT, sedangkan Selasa (21/04/2026) mantan Komisaris Utama (Komut) yang juga mantan Sekprov Sulut ES, serta pada Rabu kemarin Dirum JD dan mantan komisaris MP yang mendatangi kantor korps baju coklat di Jalan 17 Agustus Teling Manado.

"Ya, saya datang hanya membawa berkas data dan memberikan keterangan," ungkap salah satu mantan petinggi BSG pada beberapa wartawan di Kantor Kejati Sulut Rabu siang.

Sedangkan info terbaru pada Kamis (23/04/2026) ini, Direktur Utama Revino Pepah akan memberikan keterangan di Kejati Sulut.

Dugaan kasus penyelewengan dana CSR yang menurut sejumlah info dari tahun anggaran 2022 hingga 2024 dengan nilai total nyaris menyentuh angka Rp150 miliar itu, mendapat perhatian serius pihak Kajati Sulut.

Bahkan saat ini telah viral di media sosial selebaran surat yang menyebutkan bahwa kasus ini sudah memasuki tahap penyidikan dengan kemungkinan akan ada tersangka dari jajaran petinggi BSG baik yang masih aktif menjabat atau yang sudah tidak lagi.

Sayangnya hingga berita ini dipublish, belum ada keterangan resmi dari pihak Kejati Sulut terkait perkembangan kasus maupun soal kabar yang viral bahwa kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan.

Dirut Bank Sulut-Go Revino Pepah yang coba dikonfirmasi terkait hal ini belum membalas upaya konfirmasi.

Namun sebelumnya Pimpinan Divisi Corporate Secretary (Corsec) Bank SulutGo Heince Rumende secara tidak langsung membenarkan adanya kabar ini.

"Warga negara harus taat Hormati proses hukum.' Tulis Pimdiv Heince melalui pesan WhatsApp pada wartawan media ini, Rabu kemarin.(*/ifa)

Sudah 3 Direksi Aktif dan Mantan BSG Diperiksa Kejati Sulut, Dirut Pepah Kabarnya Rabu Ini

2026-04-22T10:31:00.001+08:00

Manado-Saat ini pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut telah melakukan pemeriksaan marathon sejumlah petinggi Bank Sulut-Gorontalo (Bank Sulut-Go/BSG).

Informasi teranyar sudah 3 petinggi baik masih aktif menjabat atau mantan/ sudah tak menjabat, telah memberikan keterangan di Kantor Kejati Sulut yang berada di Jalan 17 Agustus Teling Manado.

Informasi pada Senin (20/04/2026) satu orang dan dua lainnya diperiksa Selasa (21/05/2026).

"Semua petinggi Bank Sulut-Go akan memberikan keterangan ke Kejati Sulut, baik yang masih aktif maupun yang sudah tak lagi menjabat," ungkap sumber media ini.

Menurut sumber memang ada panggilan memberikan keterangan di Kejati.

"Tapi penyaluran CSR sudah sesuai aturan dan penerimanya adalah masyarkat," ungkapnya lagi.

Sementara itu dari sejumlah informasi yang media ini peroleh selain jajaran direktur, kabarnya di pihak komisaris bisa ikut diperiksa pihak Kejati Sulut.

Saat dikonfirmasi Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulut Januarius Bolitobi, S.H. membenarkan soal pemeriksaan ini.

"Ada dua orang yang diperiksa hari ini," ungkap Januarius yang tidak menyebutkan identitas yang diperiksa saat dikonfirmasi Selasa (21/04/2026).

Sayannya Dirut Bank Sulut-Go Revino Pepah yang juga kabarnya akan ikut memberikan keterangan di Kejati Sulut yang kabarnya pada Rabu hari ini, belum membalas upaya konfirmasi media ini.

Namun Pimpinan Divisi Corporate Secretary (Corsec) Bank SulutGo Heince Rumende secara tidak langsung membenarkan adanya kabar ini.

"Warga negara harus taat Hormati proses hukum.' Tulis Pimdiv Heince melalui pesan WhatsApp pada wartawan media ini, Rabu (22/04/2026) ini.

Adapun dari sejumlah sumber menyebutkan bahwa pemeriksaan ini terkait penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau yang lebih populer dengan Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2022, 2023 dan 2024 dengan total sekira Rp120 miliar.

Menurut sebuah sumber, pemanggilan para petinggi dan mantan petinggi ini untuk memperjelas aliran dana CSR yang disalurkan melalui kepala daerah.

Kabarnya, yang telah mendapat surat panggilan adalah yang masih aktif adalah Direktur Utama Revino Pepah, Direktur Umum Joubert Dondokambey, Direktur Operasional Louisa Parengkuan.

Dan dua orang mantan yaitu Machmud Turuis (Direktur Kepatuhan) serta Pius Batara (Direktur Pemasaran).(*/ifa)

Terungkap di Rapat Pansus LKPJ, Sulut Masih Koleksi 39.349 Anak Putus Sekolah

2026-04-22T09:24:00.003+08:00

Manado-Fakta mencengangkan mencuat pada pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 antara Pansus DPRD dan pihak eksekutif, Selasa (14/04/2026) lalu.

Pasalnya pada pembahasan tersebut terungkap ada puluhan ribu anak di Sulut yang putus sekolah.

Pihak Pansus DPRD Sulut menyoroti hal tersebut dan diminta pihak Pemprov Sulut, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk mengambil tindakan.

“Untuk Dinas Pendidikan, saya teringat pada anak-anak yang putus sekolah. Saya berharap ada program di seluruh kabupaten/kota bagi mereka, misalnya melalui Paket C. Mungkin mereka bisa bekerja sebagai pelayan atau di bengkel, tetapi tetap membutuhkan ijazah sebagai bekal,” ungkap srikandi PDIP Jeane Laluyan saat rapat.

Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut, Dr. Femmy J. Suluh, M.Si, memberikan penjelasan.

“Terkait anak-anak putus sekolah di Sulut, berdasarkan data, jumlahnya mencapai 39.349 anak, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK. Angka ini sekitar 1,3 persen dari total penduduk Sulut,” jelasnya.

Femmy mengungkapkan, terdapat beberapa faktor utama penyebab anak putus sekolah. Pertama adalah faktor ekonomi, di mana keterbatasan kondisi keluarga memaksa anak-anak untuk bekerja lebih awal demi membantu perekonomian.

Lanjut Femmy, faktor geografis dan infrastruktur di beberapa wilayah, yang menyebabkan akses terhadap sekolah menjadi terbatas.

Untuk solusinya Femmy menyampaikan Dinas Pendidikan Sulut, terus melakukan berbagai langkah. Bagi siswa yang tidak lulus SMA/SMK, pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengikutsertakan mereka dalam program Paket C melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Untuk yang tidak tamat SD diarahkan mengikuti Paket A, dan yang tidak tamat SMP mengikuti Paket B. Ada juga yang harus menempuh secara berjenjang dari Paket A hingga C agar setara dengan pendidikan formal SMA/SMK,” ujarnya seperti dikutip dari barta1.com.

Hingga saat ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sulut terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, mengumpulkan data, serta mendorong pencarian anak-anak putus sekolah agar tetap dapat mengakses pendidikan melalui jalur PKBM.

Langkah ini diharapkan mampu membuka kembali peluang bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. (*/ifa)

Masyarakat Jadi Susah, Felly Runtuwene Desak BPJS Segera Aktifkan Kembali Keanggotaan Yang Dinonaktifkan

2026-04-22T08:07:00.001+08:00

Jakarta,Kabarok.com-Karut marut keanggotaan BPJS jadi isu nasional yang terkesan menyusahkan masyarakat jadi perhatian serius Anggota DPR RI Felly Runtuwene.

Ketua Komisi IX DPR RI ini mengungkapkan keprihatinannya terkait non aktifnya sejumlah peserta BPJS yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Keresahan warga terjadi di semua wilayah diseluruh Indonesia. Alasan Pemerintah bahwa penyebab nonaktifnya keanggotaan BPJS khususnya penerima bantuan Iuran karena dalam DTSEN banyak warga yang sudah masuk desil 6-10.

Namun fakta di lapangan ada beberapa warga yang tingkat hidupnya masih tergolong miskin tapi masuk kategori desil 6-10.

Namun mirisnya BPJS dalam hal ini seolah tidak mau ambil pusing karena semua warga yang sudah dinonaktifkan keanggotaanya diarahkan untuk kembali mendaftar mandiri.

Terkait itu, Felly Runtuwene mendesak pemerintah untuk segera mengaktifkan kembali (reaktivasi) 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang sempat dinonaktifkan.

Diakui Felly Runtuwene, ia telah banyak menerima laporan mengenai rumah sakit yang menolak memberikan layanan kesehatan kepada warga terdampak selama masa transisi.

Felly mengungkapkan bahwa banyak masyarakat, terutama penderita penyakit kronis, mengeluh karena kehilangan akses pengobatan akibat kendala administrasi ini. Padahal, berdasarkan kesepakatan antara DPR dan Pemerintah, peserta nonaktif seharusnya tetap mendapatkan layanan kesehatan selama proses pemutakhiran data berlangsung.

”Banyak rumah sakit yang tidak menjalankan kesepakatan. Mereka mengeluh kepada kami. Kasihan mereka, ada yang harus cuci darah, ada yang sudah jadwal operasi jadi terganggu,” tegas Runtuwene di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Felly Runtuwene mengingatkan kembali hasil rapat konsultasi antara DPR dan Pemerintah pada 9 Februari 2026 dan , yang menjamin layanan kesehatan tetap berjalan selama masa transisi tiga bulan ke depan.
Bahkan , seluruh biaya PBI selama masa transisi tetap dibayarkan oleh Pemerintah.

” Tanpa Pengecualian: Frasa “semua layanan kesehatan” berarti tidak boleh ada diskriminasi, termasuk bagi pasien penyakit kronis dan katastropik,” ungkapnya.

Felly menekankan bahwa penolakan ini mencederai komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjamin hak kesehatan dasar bagi masyarakat di kategori Desil 1-5.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan, baru sekitar 2,155 juta peserta yang berhasil diaktifkan kembali per 13 April 2026.

Politikus NasDem Dapil Sulawesi Utara yang juga Putri asli Minahasa Selatan ini mengkritik mekanisme reaktivasi yang dianggap terlalu rumit bagi rakyat kecil.
“Mau aktivasi bagaimana lagi? Masyarakat tidak paham untuk itu. Data itu dibuka saja supaya masyarakat tahu kenapa status mereka berubah,” ujarnya.

Sebagai solusi atas karut-marut layanan ini, Felly meminta pemerintah melakukan langkah-langkah strategis diantaranya mengaktifkan kembali seluruh peserta PBI sambil melakukan pembersihan data secara paralel.

Mewajibkan Pemerintah Daerah (Pemda) hingga level desa/kelurahan untuk mengedukasi warga terkait status kepesertaan mereka serta membuka data hasil verifikasi agar masyarakat tahu hak dasar pelayanan kesehataan mereka.

Felly juga secara tegas meminta agar semua data hasil Cleansing yang tidak masuk kategori penerima PBI agar diBold (huruf tebal), agar diketahui sekaligus ditempel di desa dan kelurahan yang tersebar di wilayah NKRI hingga pelosok.

” Agar masyarakat pantau langsung benarkah peserta telah meninggal ? TNI atau Polri ? ASN bahkan Pensiunan dan pekerja penerima upah. Data ini bukan persoalan adminitrasi semata, tapi ada hak dasar yakni pelayanan kesehatan yang harus negara jaminkan,” kata srikandi yang getol memperjuangkan hak hak dasar pelayanan Kesehatan masyarakat seperti perlindungan kesehatan bagi warga Kurang mampu.

Meski mendesak reaktivasi bagi warga miskin, Komisi IX tetap mendukung pembersihan data terhadap kategori yang tidak layak menerima bantuan APBN, yakni Pekerja Formal, ASN, TNI, Polri, serta pegawai BUMN/BUMD. NIK tidak valid atau terdaftar ganda.
Mampu secara Ekonomi, Individu dengan penghasilan di atas UMP atau masuk Desil 6-10.Peserta yang telah meninggal, namun masih terdata ditanggung negara.

”Intinya, jangan sampai karena urusan administrasi, nyawa masyarakat terancam. Sepersekian detik keterlambatan pelayanan bagi pasien PBI sangat fatal,” pungkas Felly. (**/Oby)

3 Tahun Berturut-turut Raih WTP, Perumda Dua Sudara Bitung Perkuat Reputasi Tata Kelola

2026-04-21T22:58:00.014+08:00

Bitung- Perumda Air Minum Dua Sudara Kota Bitung kembali mencatatkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun buku 2023, 2024, dan 2025, yang disahkan pada audit tahun 2026..

Opini diberikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh BPK RI, serta diperkuat dengan hasil pengawasan dari BPKP yang juga menyatakan tanpa pengecualian..

Pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif manajemen dan pengawasan internal Perumda Dua Sudara, di bawah pengawasan Dewan Pengawas serta dukungan Pemerintah Kota Bitung.

Opini WTP tersebut diberikan dalam siklus audit tahun 2026, berdasarkan laporan keuangan tiga tahun berturut-turut (2023–2025) di lingkungan Perumda Dua Sudara yang beroperasi di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.

Untuk di ketahui keberhasilan meraih WTP secara konsisten menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan perusahaan telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Capaian ini diraih melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, serta komitmen manajemen dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Pencapaian ini sekaligus mempertegas posisi Perumda Dua Sudara sebagai salah satu BUMD yang mampu menjaga konsistensi kinerja keuangan sekaligus memberikan pelayanan publik yang optimal.

Hasil audit tersebut diterima langsung oleh Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Air Minum Duasudara, Dr. Drs Jeffry Wowiling, M.Si,C.R.P di Yogyakarta pada 12 Maret 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Dewas didampingi oleh jajaran manajemen, yakni Manager Umum Joubert Kusoy SE, Asisten Manager Umum Oudy Lumingkewas S.Pd, serta Asisten Manager Bagian Akuntansi James Tuwonaung SE.

Dewan Pengawas Perumda Dua Sudara, DR Drs Jefri Wowiling MSi C.R.P menilai capaian ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi bukti nyata keseriusan dalam membangun tata kelola yang sehat.

“Opini WTP yang diraih secara berturut ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan perusahaan berjalan dengan baik dan konsisten. Ini adalah hasil dari kerja kolektif termasuk direksi dan seluruh jajaran yang disiplin serta komitmen terhadap prinsip akuntabilitas serta memotivasi bagi karyawan untuk memberikan pelayanan yang terbaik " ungkap Wowiling.

Ia menambahkan bahwa capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kinerja.

. “Tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan opini WTP, tetapi memastikan bahwa kinerja keuangan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.(z)

Sejumlah SKPD Gagal Capai Target RPJMD, Tumbelaka Ingatkan YSK-Victory Rombak Kabinet

2026-04-21T20:18:00.000+08:00

Manado-Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay (YSK-Victory) diingatkan untuk segera melakukan perombakan kabinet.

Ini diingatkan Pengamat Politik Pemerintahan Taufik Tumbelaka karena kegagalan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Sulut yang gagal mencapai target RPJMD.

Menurut Tumbelaka kegagalan mencapai target RPJMD harus menjadi perhatian serius dari pemerintahan YSK-Victory.

Menurutnya, Kegagalan SKPD tersebut bukan hanya disebabkan adanya efisiensi anggaran seperti penjelasan Plh Sekprov Denny Mangala.

Sosok jebolan UGM Jogyakarta ini, mengakui memang ada efisiensi anggaran, tapi gagalnya sejumlah SKPD capai target RPJMD dipengaruhi kinerja kepala SKPD yang tidak maksimal. “Kemudian, lemahnya komposisi kabinet saat ini, masih banyak pejabat dengan status Plt,” tandas Tumbelaka, Selasa (21/04/2026) ini.

Lebih jauh dikatakannya, jika hal ini terus berlanjut, dan target RPJMD tidak tercapai secara terus menerus, akan sangat berbahaya bagi pemerintahan YSK-Victory.

Untuk itu, Tumbelaka mendorong kabinet YSK-Victory dirombak total dengan memperhatikan posisi-posisi kepala dinas/badan dengan pejabat yang tepat.

“Jika salah penempatan pejabat, akan berdampak pada roda pemerintahan,”katanya.
Dia juga mengharapkan Pihak Pemprov terbuka dan transparan membeberkan SKPD-SKPD yang gagal dalam mencapai target RPJMD.

Selain itu, Tumbelaka juga mengharapkan peran DPRD Sulut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam hal pengawasan.

“DPRD juga harusnya berperan aktif . Apakah mereka melakukan pengawasan secara benar atau karena ada hal lain. DPRD harus kritis,” tutup Tumbelaka.

Sebelumnya saat pembahasan bersama pansus LKPJ Gubernur tahun 2025 di DPRD Sulut, Senin (20/04/2026) kemarin, Plh Sekprov Denny Mengala mengakui adanya perangkat daerah tak mampu mencapai target RPJMD.

Dirinya mengatakan bahwa adanya kebijakan efisiensi sehingga tak capai target.

“Tahun 2025 kami tak prediksi akan adanya instruksi dari pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi. Ada ratusan milyar yang kami lakukan efisiensi. Itulah salah satunya yang sebabkan ada beberapa SKPD tak penuhi target RPJMD,”ujar Mangala saat rapat awal pekan ini.

Sayangnya saat dikonfirmasi soal SKPD-SKPD yang tak capai target RPJMD, Plh Sekprov Mangala belum memberikan bocorannya.(*/ifa)

Pasca Sorotan Dugaan 'Tambal Sulam,' Proyek Revitalisasi Museum Sulut Rp14 M Kembali Beraktivitas

2026-04-21T19:28:00.004+08:00

Manado-Diduga karena mulai jadi polemik pihak kontraktor bereaksi cepat dengan melakukan tambahan perbaikan di proyek revitalisasi Museum Sulawesi Utara.

Ini diduga akibat saat ini timbul sorotan soal pelaksanaan proyek meseum yang kabarnya akan segera diresmikan itu, hanya 'tambal sulam.'

Sedangkan dana yang dianggarkan untuk proyek ini terbilang fantastis yaitu Rp14 Miliar.

Terbukti pantauan di lokasi proyek Revitalisasi Meseum pada Senin (20/4/2026), tampak adanya sejumlah aktivitas pekerjaan.

Seperti terlihat di beberapa titik, sejumlah pekerja sedang melakukan pengecatan di plafon serta dinding meseum.

“Oh belum, belum klar,” jawab pekerja di lokasi saat ditanyai wartawan.

Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Yorry Rommy Lesawengen, dikonfirmasi wartawan mengatakan pekerjaan revitalisasi Museum yang dibiayai APBD Provinsi Sulut tahun 2026 pekerjaannya telah selesai.

“Pekerjaan so (sudah) selesai. Yang sekarang sementara dilakukan pemeliharaan bangunan termasuk cat ulang di beberapa bagian yang kemarin pengecatannya kurang sempurna,” ungkap Lesawengen.

Ia mengatakan, terkait bangunan baru masa pemeliharaannya 6 bulan setelah pekerjaan selesai.

“Jadi kalo msh ada yang kurang sempurna, masih dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan oleh penyedia,” tutup Kadis Lasawengen.

Sebelumnya diberitakan bahwa, proyek revitalisasi atau perbaikan Museum Provinsi Sulawesi Utara yang bernilai fantastis, mencapai lebih dari Rp 14 Miliar, kini menuai kontroversi dan kecurigaan luas.

Proyek yang dikerjakan dengan pola “tambal sulam” ini dinilai tidak wajar dan berpotensi bernasib sama seperti pembangunan GOR KONI Sulut yang sempat menjadi sorotan publik.

Menurut sumber di Dinas Kebudayaan Sulut, kalangan seniman dan pengamat pembangunan di Manado sudah berkomentar terkait pembangunan dengan pola tambal sulam di Museum Sulut.

“Mereka menilai bahwa sesuai amatan dan hitung-hitungan mereka revitalisasi Museum Sulawesi Utara anggaran sebenarnya jauh di bawah Rp. 14 M, yaitu tidak lebih dari Rp 5 Miliar,” ujar sumber.

Selisih anggaran yang sangat jauh ini memunculkan dugaan kuat adanya mark-up.

Kabar terbaru menyebutkan bahwa kejanggalan dalam proyek pembangunan ini kini sudah mulai dicium Aparat Penegak Hukum (APH).

Alhasil, hingga kini meski telah selesai Museum tak kunjung diresmikan dan dibuka pengoperasiannya.

Diketahui bersama bahwa komitmen keras Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus yang menegaskan tekadnya untuk memberantas praktik korupsi di seluruh lini pemerintahan.

“Kami tidak akan mentolerir penyalahgunaan anggaran. Uang rakyat harus digunakan sebaik-baiknya untuk rakyat,” tegas komitmen yang disuarakan Gubernur Yulius Selvanus dalam banyak kesempatan.

Sebelumnya, mantan Kadis Kebudayaan Sulut Yani Lukas saat dikonfirmasi mengaku pekerjaan proyek sudah sesuai.

"Pekerjaan sudah sesuai," ungkap Lukas yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bapelitbang Sulut itu.(*/ifa)

Pasca Sorotan Dugaan 'Tambal Sulam,' Proyek Revitalisasi Museum Sulut Rp14 M Kambali Beraktivitas

2026-04-21T19:21:00.007+08:00