Kabar Politik & Hukum

Di Pamekasan Berkah Ungguli Karsa 0,71%

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Fri, 06 Sep 2013 02:17:00 +0000

Di Pamekasan Berkah Ungguli Karsa 0,71% Kamis, 05/09/2013 | 11:29 WIB PAMEKASAN - Pasangan Cagub-Cawagub nomor urut 4 Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawireja (Berkah) menang tipis hanya 0,71%, dari pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa). Berkah meraih 43,2 % atau 166.460 suara, sedang Karsa memperoleh 42,49% atau 163.743 suara, selisih 2.717 suara.

Pasangan Karsa menguasai sebagian besar kecamatan, yaitu Karsa unggul atau menang di 7 kecamatan dari 13 kecamatan yang ada di Pamekasan. Sementara paslon nomor 2 Eggi-Sihat (Beres) memperoleh 1,78% atau 6.851 suara, dan paslon nomor 3 Bambang DH-Said Abdullah (Bangsa) memperoleh 12,53% atau 48.280 suara.

Hal itu diketahui saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil suara Pilgub Jatim di KPU Pamekasan, yang dilaksanakan di ruang pertemuan SMKN 3 Pamekasan, Rabu (4/9). Acara rekapitulasi penghitungan itu dimulai pukul 14.00, dan dihadiri beberapa instansi seperti forum pimpinan daerah (Forpimda), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan utusan Pemkab Pamekasan, Panwaslu Kabupaten, Panwascam dan Panitia Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Pada pelaksanaan pemungutan suara Pilgub kali ini, paslon Beres tak menyediakan saksi di tiap-tiap TPS. Sehingga dalam berita acara, tidak ada tanda tangan saksi untuk paslon Beres. Bahkan dalam rekapitulasi, hanya ada tiga saksi saja, yaitu saksi untuk paslon nomor 1, 3, dan 4.

Saat pelaksanan rekapitulasi 13 kecamatan selesai dilaksanakan, Ketua Panwaslu Pamekasan Zaini sempat melakukan protes dengan meminta klarifikasi kepada KPU Jatim yang menjadi penanggungjawab pelaksanaan pemungutan suara di Pamekasan karena struktur KPU Pamekasan belum lengkap, soal hasil total penghitungan di Kecamatan Batumarmar.

Menurut Zaini, ada perbedaan jumlah suara antara yang dilaporkan PPK Batumarmar, dengan hasil rekap Panwascam Batumarmar. Saat itu, KPU Jatim langsung mempertemukan antara Panwaslu, Panwascam Batumarmar dan PPK Batumarmar. Setelah dikroscek, hanya kesalahan tulis saja di berita acara rekap tingkat Kecamatan Batumarmar.

”Kedua belah pihak kami pertemukan langsung di ruangan pleno. Dan itu langsung clear. Sehingga rekapitulasi ini bisa dilanjutkan tidak ada masalah, ” kata Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad kepada wartawan, usai memimpin langsung rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, Rabu (4/9).

Andre menyayangkan tentang besarnya angka ketidak hadiran masyarakat Pamekasan pada pelaksanaan pemungutan suara pada 29 Agustus lalu. Minat warga, kata dia, sangat rendah untuk datang ke TPS. Buktinya dari 656.342 daftar pemilih tetap (DPT), hanya 391.831 atau 59,7% DPT yang hadir. Terdapat 264.511 orang atau 40,3% dari total DPT yang tak datang ke TPS.

Dengan angka 59,7 kehadiran, lanjut Andry, maka angka itu jauh dari target. Sebab sesuai dengan tekad pihak KPU sendiri, pada Pilkada tahun ini menargetkan angka kehadiran pemilih dalam Pilgub Jatim ini minimal harus mencapai angka 70 %. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. mas

Pemutakhiran Data Molor Lagi

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Wed, 19 Jun 2013 10:14:00 +0000

SURABAYA - Proses pemutakhiran data Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2013 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim kembali molor. Sebanyak 23 kabupaten/kota di Jawa Timur belum menyetorkan pemutakhiran data meski batas akhir pada Selasa (18/6) sudah lewat. Akibatnya, sampai saat ini Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgub Jatim masih belum bisa disusun. Seperti diketahui, deadline awal bagi daerah untuk pemutakhiran data tanggal 10 Juni. Karena belum siap, maka batas waktu akhir itu diundur hingga Selasa kemarin. Lagi-lagi belum semua daerah siap dengan hasil pemutakhiran datanya. Padahal, jadwal pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgub tanggal 1 Juli mendatang, dua pekan lagi.

”Masih dalam proses kami sudah menunggu semua data dari kabupaten masuk,” kata Komisioner KPU Jatim, Agus Mahfud Fauzi ketika dikonfirmasi, Rabu (19/6) pagi tadi.

Dia mengatakan, ada tambahan satu daerah yang sudah menyetorkan data pemilih pada hari Selasa yakni Kabupaten Bojonegoro, jadi total baru 15 daerah yang sudah menyelesaikan pemutakhiran datanya.

Sedangkan, 14 wilayah sejak awal sudah menyetor adalah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Nganjuk, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kota Surabaya, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Magetan, Kota Pasuruan dan Kabupaten Sumenep. ”Kalau ditotal memang ada 15 yang sudah menyerahkan sedangkan yang lainnya masih kita tunggu,” tegasnya.

Sekadar diketahui, pemutakhiran adalah data awal untuk menjadi DPS. Seharusnya sudah dilakukan oleh KPU Jatim pada tanggal 10 Juni lalu. Sedangkan, proses penyusunan DPS dilakukan mulai tanggal 11 Juni sampai 1 Juli mendatang. Untuk jadwal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan dilakukan KPU Jatim mulai tanggal 8 sampai 14 Juli.

Agus menjelaskan, pihaknya akan memberikan tambahan waktu lagi bagi masing-masing daerah untuk segera menyetorkan data tersebut. Pemutakhiran data harus dilakukan secara merata di seluruh kabupaten/kota di Jatim agar tidak ada data pemilih ganda atau yang tidak terdaftar. ”Karena belum dikumpulkan sampai saat ini kami hanya menunggu dan memberikan tambahan waktu lagi,” terangnya.

Agus optimistis meski proses penyusunan DPS tersebut terlambat tidak akan mempengaruhi tahapan Pilgub. ”Karena wilayahnya di Jatim kan luas. Saya kira semua petugas di lapangan akan bekerja secara optimal agar proses pemutakhiran data pemilih segera selesai,” terangnya.

Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi meminta agar KPU benar-benar serius melalui setiap tahapan dalam menyusun DPT dalam Pilgub Jatim. Jangan sampai potensi kecurangan seperti yang terjadi dalam Pilgub 2008 lalu kembali terulang.”Penyusunan DPS sampai dengan DPT harus diawasi karena itu adalah modal untuk menyelenggaralan pemilihan yang kredibel,” terangnya.

Airlangga meminta agar KPU Jatim bekerja dengan cepat. Pasalnya, waktu penyelenggaraan Pilgub sudah sangat mepet. Dengan selesainya data DPS, maka ada banyak ruang lagi untuk melakukan evaluasi terhadap pemilih di Jatim.”Harus diselesaikan tepat waktu jangan molor terus. Karena masyarakat dan pasangan calon butuh waktu untuk meneliti data pemilih yang keluar,” tandasnya.

Memang, terjadi sejumlah perdebatan dalam penyusunan daftar pemilih di Jawa Timur. Selain belum rampungnya proses e-KTP, jumlah data kependudukan yang akan dijadikan dasar untuk menyusun DPS juga berbeda. Hasil update terakhir dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim disebutkan kalau data Pilgub mencapai 29.348.579 jiwa. Jumlah tersebut berbeda dengan data akumulasi dari masing-masing KPU di tingkat kabupaten/kota yang mencapai 32 juta.sty

Sumber: Surabaya Post,Rabu, 19/06/2013

Khofifah dan Kubu Karsa Saling Lapor ke DKPP

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Wed, 19 Jun 2013 10:09:00 +0000

| 12:13 WIB SURABAYA - Bakal calon gubernur (bacagub) Jatim, Khofifah Indar Parawansa berkonsultasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait adanya dugaan kecurangan dalam Pilgub Jatim 2013. Hal yang sama juga dilakukan oleh kubu pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa). ”Saya memang sudah bertemu dengan Pak Jimly (Jimly Assidiqie Ketua DKPP). Saya paparkan sejumlah keganjilan dalam proses Pemilukada (Pemilihan Kepala Daerah) di Jatim. Beliau bilang kalau demokrasi di Jatim sudah tidak berakhlak,” tegas Khofifah, Selasa (18/6). Dalam pertemuan itu Khofifah menunjukkan dua surat dukungan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah (PPNUI) dan Partai Kedaulatan (PK) yang dianggap janggal. Pasalnya, sejak awal, kedua partai tersebut mendukung pencalonan Khofifah-Herman Sumawiredja. Tetapi, keanehan tersebut mulai terlihat setelah kedua partai itu juga mendukung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa). ”Saya menunjukkan kedua surat dukungan tersebut dan beliau mengaku heran,” katanya. Dijelaskan Khofifah, tim internal pemenangan pasangan tersebut sudah mengaji permasalahan yang terjadi di kedua partai non-parlemen tersebut. Selain itu, surat dukungan yang dilayangkan kepada KPU Jawa Timur juga sudah ditembuskan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). ”Sudah ada tim yang mengkaji dan kami sudah memberikan tembusannya kepada MK dan DKPP saat memberikan surat dukungan ke KPU Jatim,” tandasnya. Sementara, PPNUI yang mendukung Karsa juga tidak mau kalah dengan manuver pihak lawan. Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPNUI Andi William mengaku segera melapor ke DKPP untuk menyikapi surat dukungan Wasekjen dan Ketum kepada pasangan Khofifah-Herman. “Saya pasti akan menggugat ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Red),’’ katanya ketika dikonfirmasi pada Selasa (18/6). Menurutnya, pengesahan dukungan harus ada tanda tangan Ketum dan Sekjen. Pernyataan Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto yang menyebutkan kalau surat dukungan kepada Khofifah-Herman bisa ditandatangani Ketum dan Wasejken dianggap menabrak aturan yang berlaku. “Kecuali kalau saya sudah meninggal atau berhalangan tetap. Juga ngapain harus menafsirkan AD/ART kami,” tambahnya. Dijelaskannya, DPP PPNUI sudah menggelar pleno luar biasa, dan menjadikan Ketua Umum DPP PPNUI Yusuf Humaidi jadi Ketua Dewan Syuriah. Untuk itu, Yusuf Humaidi dianggap tidak lagi mempunyai wewenang untuk membuat keputusan di partai tersebut. ”Kan sudah diputuskan dalam rapat pleno jadi dia sudah tidak mempunyai wewenang,” tandasnya. Memang, sebelumnya, Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad mengatakan bahwa tanda tangan Ketua Umum dan Wasekjen bisa dipakai sepanjang AD/ART tidak melarang. Pernyataan tersebut klop dengan perbaikan yang diberikan oleh pihak Khofifah dengan mengirimkan surat penegasan dukungan yang dinyatakan oleh Ketua DPP PPNUI dan Wasekjen. Menanggapi masalah itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim Andreas Pardede meminta agar KPU berpegang pada aturan dalam memberikan kebijakan. Menurutnya, kondisi politik di Jatim memang sangat sensitif, karena itu KPU tidak boleh bermain-main dan harus netral dalam meloloskan pasangan calon. “Seharusnya, KPU Jatim harus kembali berpegang pada peraturan perundangan yang ada. Karena, implikasinya bisa serius,” ucapnya.sty Sumber: Surabaya Post,Rabu, 19/06/2013

Khofifah-Karsa Saling Tuding Palsu

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Mon, 17 Jun 2013 23:16:00 +0000

Surabaya-Sehari jelang batas waktu verifikasi berkas yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, ‘perang’ antara pasangan calon (paslon) peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013, Soekarwo-Siafullah Yusuf (Karsa) dan Khofifah Indar Parawansa-Herman Sunawiredja makin meruncing. Khofifah menuding, surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) yang mendukung Karsa palsu.

Tak mau kalah, pasangan incumbent menuding balik SK kepengurusan Partai Kedaulatan (PK) yang mendukung Khofifah juga palsu. ”Seharusnya PPNUI dan PK yang dukung saya yang disahkan, KPU Jatim tidak netral” ujar Khofifah ketika dikonfirmasi Sabtu (15/6). Sekadar diketahui, 2 paslon tersebut diberi waktu deadline hingga Minggu (16/6) besok.

Ada banyak kejanggalan yang diklaim ditemukan pasangan Khofifah-Herman pada dukungan ganda PK dan PPNUI. SK pengurus PPNUI yang mendukung dirinya adalah sah, sementara punya Karsa palsu. Dalam surat bernomor 29.90/DPP-PPNUI/2013 itu tertera tanda tanda tangan pengurus dan sekjen yang asli. Disamping itu, beberapa item lainnya seperti kop surat dan dasar hukum SK tersebut juga sangat jelas.

Sementara, Khofifah menduga bila tanda tangan Ketua Umum (Ketum) PPNUI pada SK kepengurusan mendukung ke Karsa lah yang dipalsukan.”Bentuk tanda tangannya kan sudah jelas mana yang asli dan mana yang palsu. Sekarang tinggal tanya saja ke mabes Polri. Bagaimana proses forensiknya karena itu tidaklah sulit,” terangnya.

Dalam pengamatan surabayapost, SK pengurus PPNUI yang ke Khofifah-Herman dan ke Karsa terdapat beberapa perbedaan. Kop surat keduanya tidak sama. Pada kop SK PPNUI yang ke Karsa tidak dilengkapi alamat email dan nomor telepon.

Sementara pada poin ‘Memperhatikan’ landasan undang-undang yang dipakai untuk menetapkan SK tersebut tidak sama. Dalam SK PPNUI yang mendukung Khofifah-herman menggunakan UU no 2 tahun 2011. Sebaliknya, SK PPNUI yang mendukung Karsa adalah UU no 2 tahun 2008.”Saya merasa heran kenapa kok KPU memperlakukan kedua dukungan tersebut sama statusnya,” terangnya lagi.

Selain itu, kata Khofifah, kejanggalan lainnya juga dirasakan saat verifikasi KPU kepada PK. Pasalnya, KPU Jawa Timur membatalkan sepihak jadwal verifikasi di kantor DPP hanya karena surat dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PK. Padahal, kata Khofifah, saat itu seluruh pengurus DPP sudah berada di kantor menunggu kedatangan KPU.”Kenapa hanya berpedoman surat dari Sekjen saja KPU membatalkan proses verifikasi. Padahal seluruh pengurus DPP sudah ada dikantor menunggu kedatangan KPU,” tandasnya.

Namun, menurut kabar yang beredar kubu Karsa juga mengklaim tanda tangan sekjen di surat kepengerusan DPW PK pendukung Khofifah juga dipalsukan.

Kondisi makin memanas, karena pada Jumat (14/6), atas nama Sekjen DPP PK, Ketua Bidang OKK DPP PK, Danu Indriadi melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan ke Polda Jatim. Selain itu, Danu datang ke kantor KPU Jatim untuk memberikan surat pernyataan dan klarifikasi terkait surat yang dikirimkan sebelumnya oleh Ketua Umum DPP PK Denny M Cilah."Kami datang ke sini untuk meluruskan masalah internal partai kami," katanya.

Laporan polisi dengan nomor TBL/658/VI/2013 tertanggal 14 Juni itu menyebutkan bahwa materi laporannya adalah pemalsuan tanda tangan, di mana yang jadi terlapor adalah Ketua DPD PK Jatim versi Denny M Cilah bernama Ahmad Isa Noercahya. Danu ingin mengklarifikasi surat keterangan yang dikirimkan Denny yang menyebutkan ada pleno harian menegaskan dukungan ke Khofifah Indarparawansa-Herman S Sumawiredja.

Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Restianrick Bachsjirun selaku Sekjen DPP PK tidak pernah diundang atau dikonfirmasi mengenai rapat pleno yang dimaksud oleh Ketua Umum DPP PK, Denny M Cilah. Sehingga keabsahan rapat pleno yang dimaksud tidak sesuai dengan proswdur dan mekanisme yangbberlaku di internal PK.

Dia mengatakan, pendapat Ketum yang menyatakan pembuatan SK DPP atas dasar kolegial tidak benar. Pasalnya, dalam aturan sudah jelas bahwa SK DPP harus ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen."Sesuai AD/ART DPP PK secara tegas mengatur asas dwi tunggal antara ketua umum dan sekretaris jenderal dalam melaksanakan fungsi kewenangan ke dalam maupun ke luar untuk mewakili DPP PK," katanya.

Tak berselang lama setelah elite PK menyampaikan aspirasi ke KPU Jatim, rombongan PPNUI versi hasil pleno terbaru pada Rabu (11/6) yang dipimpin Plt Ketua Umum Emir El Zuhdi Batubara (menggantikan KH Yusuf Humaidi, pendukung Khofifah) datang ke KPU Jatim.

"Kami datang ke KPU untuk menyerahkan berkas dokumen penggantian kepengurusan di DPP kami," terang Emir kepada sejumlah wartawan. Berkas itu diterima Komisioner KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data Agus Mahfudz Fauzi.

Terpisah, Tim pemenangan Karsa mengaku sudah melengkapi seluruh berkas kekurangan yang dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim dalam proses verifikasi tahap pertama lalu, berkas kekurangan yang dianggap kurang sebelumnya seperti perbedaan nama KTP dan ijazah serta kekurangan materai pun sudah dilengkapi.

Ketua tim pemenangan Karsa, Toni Sunarto mengatakan, surat penetapan kesamaan nama Soekarwo dan Saifullah Yusuf dari Pengadilan Negeri Surabaya dan surat pernyataan lainnya yang tidak mempunyai matrerai telah dituntaskan oleh pihaknya.

“Sudah kita lengkapi semua berkasnya sejak dua hari lalu, tidak ada yang kurang, kan kemarin tidak terlalu banyak kekurangan berkas administratifnya,” ujar tim pemenangan Karsa, Toni Sunarto, Sabtu (15/6).

Menurut Toni, berkas-berkas itu sudah dikirim ke KPU oleh bidang hukum tim pemenangan Karsa, sehingga tidak ada lagi yang kurang dari berkas incumbent itu. “Hanya hasil tes kesehatan saja yang belum, karena Karsa baru tes kesehatan pada tanggal 17 Juni besok,” jelasnya.sty,jib

Sumber: Surabaya Post,Sabtu, 15/06/2013 | 12:25 WIB

Bantuan Siswa Miskin Dipakai untuk Rekreasi

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Fri, 14 Jun 2013 10:12:00 +0000

Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) seharusnya digunakan untuk peralatan sekolah bagi siswa tak mampu, digunakan untuk biaya rekreasi di SMPN 2 Atap Desa Aengsareh Kec. Kota Sampang. Para siswa penerima mengeluh, karena dana yang sudah diambil di kantor Pos, harus disetorkan kembali ke sekolah.

Salah seorang siswa yang enggan disebut namanya mengungkapkan, awalnya ia merasa senang karena bersama teman-temannya yang lain telah menandatangani pencairan dana BSM, karena uangnya dapat digunakan untuk keperluan sekolah. Namun akhirnya kecewa karena pihak sekolah meminta kembali uang tersebut.

"Sebenarnya kami tidak ikut acara rekreasi yang diadakan sekolah, mengingat kami tidak punya uang saku. Tetapi sekolah memaksa, walaupun tidak ikut tetap harus menyerah dana BSM untuk biaya rekreasi," ungkapnya, Jum'at (14/6).

Kepala Sekolah (Kasek) SMPN 2 Atap, Untung Supandi, ketika dikonfirmasi terkait dengan keluhan siswa tersebut, awalnya membantah pihaknya telah memakai dana BSM untuk biaya rekreasi. Namun ia tidak bisa mengelak, saat dikatakan bahwa informasi itu justru diungkapkan sendiri oleh para siswa.

Ia pun mencoba berkelit, jika dana itu digunakan untuk biaya rekreasi berdasarkan atas permintaan siswa itu sendiri. "Jadi dari 42 siswa penerima dana BSM masing-masing sebesar Rp 275 ribu, sudah sepakat uangnya digunakan untuk acara rekreasi. Sehingga kami memfasilitasi keinginan mereka tersebut, namun bagi siswa penerima BSM tapi tidak ikut rekreasi, uangnya saya kembalikan sebesar Rp 25 ribu," ujarnya.

Sementara itu Kepala Seksi (Kasi) Pembiayaan Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, Yayuk Sri Wahyuni, menjelaskan, penggunaan dana BSM tidak diperbolehkan untuk kegiatan dalam bentuk apapun, hanya dapat digunakan untuk pembelian buku, baju seragam sekolah, alat olahraga, alat keterampilan, pembayaran transportasi ke sekolah dan keperluan lain yang berkaitan dengan kegiatan belajar.

"Dananya memang khusus untuk keperluan sekolah siswa tidak mampu, bukan malah dikoordinir oleh guru untuk kepentingan di luar ketentuan. Kepala sekolah yang bersangkutan harus bertanggung-jawab mengembalikan uang itu, karena jelas menyalahi petunjuk teknis (Juknis), sehingga kami akan mengklarifikasi terkait dengan tindakan sekolah tersebut," tandasnya. rud

Sumber: Surabaya Post, Jumat, 14/06/2013

PDIP Usung Bambang DH-Said Abdullah

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Mon, 06 May 2013 01:51:00 +0000

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jumat (3/5), resmi mengusung Bambang Dwi Hartono dan Said Abdullah sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur dalam Pilkada Jatim yang akan digelar tanggal 29 Agustus 2013 mendatang.

Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, ada beberapa alasan yang membuat partainya mengusung duet Bambang-Said, di antaranya tingkat keaktifan kader di partai serta kesamaan visi misi yang dimiliki keduanya.

“Mereka berdua adalah salah satu pendiri partai dan telah memiliki pengalaman yang cukup. Bahkan Pak Bambang terbilang sukses saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya,” ujar Tjahjo dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Sementara Said Abdullah dipilih menjadi pendamping Bambang karena dia bukan sosok asing di lingkungan partai. Terlebih, kata Tjahjo, Said telah banyak dibekali ilmu politik sejak duduk di bangku DPR. Said pun dikenal sebagai pribadi yang aktif di bidang agama.

“Maka setelah mempertimbangkan berbagai hal, akhirnya Saudara Said terpilih untuk mendampingi Pak Bambang. Said adalah tokoh Madura yang juga dikenal sebagai kiai muda, sekaligus senior di DPR RI karena sudah menjabat tiga periode di DPR,” kata Tjahjo. Basis di tapal kuda

Keputusan DPP PDIP yang memajukan pasangan Bambang-Said ini telah diketahui oleh Dewan Pimpinan Cabang PDIP Surabaya. “Kami baru menerima kabar soal itu, karena mendadak Bambang DH diminta datang ke kantor DPP PDIP di Jakarta siang ini,” ujar Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya, Adi Sutarwijono, di Surabaya.

Ia mengatakan, pilihan DPP untuk menduetkan Bambang DH dan Said Abdullah adalah tepat, karena PDIP memiliki 17 kursi di DPRD Jatim sehingga berhak mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendirian tanpa harus menggandeng partai lain.

Berdasarkan aturan Komisi Pemilihan Umum, sebuah partai politik bisa mendaftarkan pasangan calon gubernur jika memiliki 15 kursi di DPRD Jatim. “Sejak awal, darah Bambang adalah PDI Perjuangan. Begitu juga Said Abdullah. Keduanya merupakan duet tepat untuk membangun Jawa Timur lima tahun ke depan,” kata Adi.

Menurutnya, Said juga memiliki basis massa kuat, khususnya di wilayah Madura dan kawasan tapal kuda yang meliputi timur Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Oleh sebab itu PDIP memprediksi warga Madura yang tersebar di provinsi Jawa Timur akan memilihnya Said.

“Dengan mencalonkan kader murni PDIP, kami yakin bisa berhasil di Pilkada Jatim karena calon kami punya akar rumput kuat di daerah,” kata anggota DPRD Surabaya.

Bambang DH sendiri siap untuk menjalankan amanat partai. “Sebagai kader, jika ditunjuk dan dipercaya partai, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Apapun dan di manapun tempatnya, saya siap mengabdi untuk partai dan berjuang demi kepentingan rakyat,” kata Bambang.ins

Sumber: Surabaya Post, Jumat, 03/05/2013

11 Mei 2013 Pasangan Bambang-Said Deklarasi di Malang

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Sun, 05 May 2013 02:56:00 +0000

Setelah resmi mengusung pasangan Bambang DH-Said Abdullah dalam Pilgub Jatim 2013, PDIP akan langsung mendeklarasikan pasangan sesama kader tersebut.

Bakal Cawagub PDIP Said Abdullah mengatakan, deklarasi pencalonan dirinya dan Bambang DH maju Pilgub Jatim akan dilaksanakan tanggal 11 Mei 2013. “Deklarasi kita laksanakan di Kota Malang. Mas Bambang dan saya sudah sepakat tentang masalah deklarasi ini,” ujarnya kepada Surya.co.id, Jumat (3/5/2013).

Menurut Said, setelah rekomendasi resmi turun, pihaknya akan langsung tancap gas untuk berjuang sekuat tenaga merebut kursi Grahadi. Dengan soliditas kekuatan struktural yang dimiliki DPIP dan semangat perjuangan para kader Banteng, pihaknya, kata Said yakin akan mampu merebut hati masyarakat Jatim.

“Dengan kekuatan kami pada soliditas struktur partai dan pemilih loyalis dan komposisi kultur Jawa-Madura, kami bertekad merebut Jatim satu untuk menjadi pelayan masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.

Sumber: Surya, Jumat, 3 Mei 2013

Pastikan Bambang DH

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Sun, 05 May 2013 02:49:00 +0000

Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH dipastikan bakal maju dalam perebutan kursi Gubernur Jatim mendatang. Kepastian ini menyusul pernyataan Ketua DPP PDIP Mindo Sianipar yang memastikan PDIP bakal mengusung kader sendiri. Baik untuk kursi cagub maupun cawagub.

"Tentu kesempatan Bambang DH sangat besar," ujarnya saat berada di kantor DPC PDIP Kota Madiun, Kamis (25/4/2013).

Menurut Mindo, pada pilgub Jatim, PDIP sudah bertekad bulat untuk mengusung pasangan kader sendiri. Baik itu untuk Jatim 1 maupun Jatim 2.

"Dua-duanya dari internal partai," katanya. Meski sebelumnya sempat mencuat, Bambang DH enggan untuk dipasangkan dengan Said Abdullah, anggota DPR RI dari Madura. Mantan wali kota Surabaya itu lebih sreg bergandeng dengan Khofifah Indra Parawansa.

Namun, Mindo memastikan, jika PDIP bakal mengusung kader sendiri. "Minggu depan rekom sudah turun," katanya.

Mindo juga memastikan, Pramono Anung untuk tidak maju dalam pilgub Jatim nanti.

"Mas Pram sudah tugas di nasional. Janganlah, biar tugasnya di tingkat nasional," katanya.

Perlu diketahui beberapa nama disebut-sebut berkeinginan maju dalam pilkada Jatim mendatang. Beberapa nama kader itu, seperti Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH, anggota DPR RI Said Abdullah, serta Pramono Anung.

Sumber: Surya, Kamis, 25 April 2013

Bambang Gunakan Persneling Lima Lawan KarSa

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Sun, 05 May 2013 02:36:00 +0000

Calon Gubernur Jatim yang diusung PDIP Bambang DH menyatakan, dirinya siap all out memenangkan pertarungan dalam Pilgub 2013.

Menurut Bambang, meski dirinya tidak ikut mendaftar sekaligus mengikuti fit and proper test sebagai bakal Cagub atau cawagub PDIP, namun setelah DPP PDIP resmi memberikan rekomendasinya untuk maju berpasangan dengan Anggota DPR RI dari Madura Said Abdullah, sebagai kader partai, Bambang mengaku siap menjalankan perintah partai tersebut.

“Sebagai kader, saya siap melaksanakan amanah dan tugas partai, meski tugas itu sangat berat,” ujarnya, kepada Surya.co.id, Jumat (3/5/2013).

Beratnya tugas yang harus dilakukan, karena musuh yang harus dihadapi adalah pasangan incumbent, yakni Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) yang sudah melakukan ‘kampanye’ selama empat tahun memimpin Jatim. Sedangkan dirinya praktis hanya punya waktu tiga bulan saja untuk menyongsong Pilgub yang digelar 29 Agustus nanti.

“Meski waktu sangat mepet, saya siap tarung dan akan melakukan gerak cepat. Mesin partai untuk pemenangan akan langsung kita stel persneling lima,” tegas Wakil Wali Kota Surabaya ini.

Untuk itu, Bambang yakin pasangan Bambang-Said yang diusung PDIP tidak hanya numpang lewat, mesti lawan yang dihadapi adalah incumbent, apalagi memuluskan jalan bagi pasangan KarSa. “Meski berat, kita siap menghadang laju kemenangan incumbent,” tandasnya.

Disinggung konflik dan faksi yang ada di internal DPD PDIP Jatim, Bambang menimpali, bahwa setelah rekomendasi yang diteken Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo turun, konflik, faksi, dan friksi yang ada akan hilang dengan sendirinya.

“Begitu rekom turun, semua akan solid dan bersatu untuk kepentingan partai,” kilahnya.

Sumber: Surya, Jumat, 3 Mei 2013

Noer Tjahja Bantah Terlibat Narkoba

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Thu, 10 May 2012 04:51:00 +0000

Diduga Motif Politik

Noer Tjahja

Isu yang merebak ditangkapnya Bupati Sampang, Noer Tjahja, karena terlibat narkoba, dibantah keras. Menurutnya, isu itu disebar sebagai black campaign (kampanye hitam) menjelang Pemilukada Sampang yang akan digelar 12 Desember 2012 mendatang.

Seperti diketahui, sejak beberapa hari kemarin beredar isu bahwa Noer Tjahja ditangkap polisi karena terlibat narkoba bersama salah seorang pimpinan DPRD Sampang, serta dua wanita di salah satu hotel di Surabaya. Noer Tjahja menyebut, isu itu merupakan bagian dari upaya character assassination atau pembunuhan karakter.

”Dalam alam demokrasi memang ada yang senang dan tidak senang, kebetulan sekarang tahun politik di Sampang. Tapi yang sangat saya sayangkan, ini pembelajaran politik yang tidak baik bagi masyarakat," ungkap Noer Tjahja, saat hendak bermain tenis di lapangan Wijaya Kusuma, Selasa (8/5) malam.

Terkait desas desus yang menerpa dirinya tersebut, Noer Tjahja sempat mengancam jika ada koran atau media yang memberitakan tentang dirinya tertangkap karena terlibat narkoba, tetapi tanpa melakukan cek and rechek akan disomasi dan diperkarakan dengan tuduhan pencemaran nama baik.

”Jangan kaget, jika ini dianggap tidak mempan akan ada isu lain lagi macam-macam. Tapi buat saya ibarat tumbuhan itu merupakan pupuk yang akan membesarkan saya,” tegasnya. Lebih lanjut dia menjelaskan, Senin (7/5) pagi, ia ke Jakarta dengan seluruh Fraksi PKB DPRD Sampang mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PKB. Selanjutnya Selasa (8/5) di Surabaya rapat bersama Bank Indonesia (BI).

Ditegaskannya, dia siap dilakukan tes urine jika memang ingin membuktikan bahwa dia tidak pernah mengkonsumsi narkoba. ”Tolong jangan mengandai-andailah, karena sejak masa SMA saya tidak mengenal yang namanya ganja, bahkan sudah berhenti merokok sejak 3 tahun lalu,” ujarnya. (rud)

Sumber: Surabaya Post

Sekkab Sampang Dicopot Mendadak

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Wed, 25 Apr 2012 01:08:00 +0000

Dinilai sarat muatan politis, pencopotan itu diduga terkait pencalonan bupati

Konflik internal di tubuh Pemkab Sampang kian memanas. Bupati Sampang, Noer Tjahja, akhirnya mencopot Hermanto Subaidi, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sampang dari jabatannya, digusur menjadi staf ahli. Pencopotan secara mendadak itu mengundang reaksi dan pertanyaan banyak pihak, mengingat aroma politis yang kuat diduga ada di balik kebijakan itu.

Hermanto, belakangan disebut bakal maju mencalonkan diri jadi bupati Sampang. Sementara Pemilukada Sampang akan berlangsung Desember 2012 ini. Eni Marjuni, istri Hermanto juga di mutasi dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka), menjabat sebagai staf ahli.

Pengumuman pencopotan Hermanto memang terasa mengejutkan dan membuat hampir seluruh staf dan pegawai Pemkab Sampang terbengong-bengong. Pasalnya, pengumuman pencopotan itu berlangsung kemarin (10/4), berbarengan saat bupati melantik dan mengambil sumpah 41 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Sampang. Gerbong mutasi di Pemkab Sampang bergerak cepat menjelang masa akhir jabatan bupati.

Kontan Hermanto pun terkejut. Ia bereaksi keras menanggapi tindakan Bupati yang dinilainya terlalu naïf, dan tidak prosedural tersebut. Karena menurutnya, dalam pengangkatan dan pemberhentian Sekda berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, harus melalui persetujuan Gubernur yang disampaikan secara tertulis.

"Negara kita adalah negara hukum, bukan negara barbar yang dapat bertindak seenaknya. Karena selama ini saya tidak pernah melakukan tindakan indispliner dan tidak terlibat dalam tindak pidana. Sehingga tidak ada pelanggaran sangat prinsip yang membuat saya harus turun jabatan dari eselon II A dimutasi menempati jabatan staf ahli yang nota bene eselon II B. Itu jelas menyalahi ketentuan," kata Hermanto, dengan nada kecewa, ditemui Selasa (10/4).

Mantan Kepala Dinas Peternakan Kab. Blitar itu mengaku, pada prinsipnya dia menerima pencopotan tersebut, tetapi harus tetap berpijak terhadap tata aturan yang berlaku. Soal akan melayangkan gugatan ke PTUN, masih dipertimbangkan secara matang, dampak positif dan negatifnya. "Jika karena saya dituding akan mencalonkan sebagai Bupati dalam Pilkada, itu tuduhan tidak berdasar. Karena buktinya sampai detik ini saya belum pernah mencalonkan atau di calonkan oleh salah satu Partai Politik (Parpol). Tetapi perlu diingat, setiap warga negara punya hak politik yang tidak dilarang oleh undang-undang. Justru yang tidak boleh adalah menfitnah atau menjelek-jelekkan orang lain," sindirnya.

Anggota DPRD Sampang ikut menyikapi. Ketua Komisi B, Sahuri, menyatakan, dari sisi politis dewan akan mengunakan hak interpelasi atau hak bertanya kepada bupati, karena kasus itu dinilai terlalu kental muatan politisnya. Sedangkan dari sisi yuridis, Hermanto dapat melakukan gugatan PTUN jika merasa dirugikan dengan keputusan tersebut.

"Berdasarkan Pasal 122 ayat 3 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi bahwa Sekda untuk Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 14 PP No. 9/2003, pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan ayat (1) pengangkatan Sekda setelah mendapatkan persetujuan pimpinan DPRD ayat (2) pengangkatan dan pemberhentian Sekda dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur," tandas Sahuri.

Sementara itu Bupati Noer Tjahja, membantah dituding mutasi yang dilaksanakan itu membawa muatan politis. Menurutnya, tidak mendadak dan tidak ada yang aneh, karena Sekda telah 4 tahun menjabat jadi sudah waktunya dirotasi.

"Mutasi dan promosi biasa dalam sebuah birokrasi sebagai penyegaran organisasi untuk melaksanakan pelayanan publik secara professional," kata Noer Tjahja. Ia menegaskan, bahwa pelengseran Sekda sudah prosedural, karena telah dikonsultasikan secara lisan dengan Gubernur, bahkan itu merupakan instruksi dari Gubernur. Namun pengajuan secara tertulis masih dalam proses.
Ketika ditanya kabar pencalonan Hermanto menjadi pemicu retaknya hubungan dengannya, bupati mencoba berkelit. "Saya tidak tahu jika dia ingin mencalonkan diri. Karena tidak pernah ada permohonan izin yang saya terima," elaknya, usai melantik 41 pejabat eselon II, III dan IV yang tidak dihadiri Hermanto.

Dalam gerbong mutasi yang bergulir di penghujung jabatan Noer Tjahja yang akan berakhir dalam tahun ini, Eni Marjuni istri Hermanto juga di mutasi dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka), menjabat sebagai staf ahli. Namun Noer Tjahja membantah, menurutnya, penempatan Eni Marjuni di jabatan yang baru tersebut merupakan kehendak suaminya. (rud)

Sumber: Surabay Post, Rabu, 11/04/2012

Data e-KTP Amburadul

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Sat, 17 Mar 2012 12:42:00 +0000

Pemilukada Sampang Terancam Molor

Amburadulnya proses pembuatan e-KTP, dikhawatirkan mempengaruhi pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Sampang yang ditetapkan 12 Desember 2012 mendatang, akan molor dari jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.

Padahal KPUD berpedoman terhadap jumlah data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) sesuai ketentuan undang-undang (UU). Sedangkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) diperlukan sebagai bahan baku bagi KPU untuk pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada.

Ironisnya, data e-KTP yang akan dijadikan sebagai acuan pemutakhiran data DP4, ternyata pelaksanaannya baru mencapai 50 % dari target yang telah dicanangkan pemerintah harus rampung April nanti. Sementara itu tahapan Pemilukada sudah semakin dekat.

Yusuf, Kepala Bidang (Kabid) Informasi, Pengembangan dan Pengkajian, Dispendukcapil Sampang, mengakui, data kependudukan memang masih belum valid untuk digunakan sebagai acuan DP4, karena banyak ditemukan data Kepala Keluarga (KK) ganda sehingga sangat merepotkan petugas untuk memproses data kependudukan tersebut.

’’Jika mengacu data sementara jumlah hak pilih mencapai 720 ribu jiwa, tapi angka tersebut masih akan terus bergerak karena data kependudukan merupakan data yang dinamis. Karena dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk,’’ jelas Yusuf, ditemui Sabtu (17/3).

Dia mengutarakan, keterlambatan pembuatan e-KTP terkendala peralatan yang tidak memadai, karena setiap kecamatan yang menerima jatah 2 alat sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang dilayani, itu pun alatnya sering ngadat. ’’Sebenarnya baru-baru ini kita menerima tambahan alat sebanyak 16 unit, tetapi ternyata hanya 9 unit yang siap pakai, sedangkan 7 unit tidak dilengkapi dengan signature pad, sehingga peralatan tersebut tidak dapat dioperasionalkan,’’ terangnya.

Ia menegaskan, pihak konsorsium sebagai pemenang tender seharusnya bertanggung jawab terhadap berbagai permasalahan teknis yang kerap terjadi dilapangan. Bahkan ada sebanyak 5 unit alat Iris yang berfungsi mendetiksi kornea mata mengalami kerusakan, sehingga membutuhkan waktu sampai 1 bulan untuk memperbaiki alat tersebut, karena harus menunggu petugas teknis dari PT Quadra yang berada di Surabaya. ’’Kita juga menghadapi masalah dengan 50 orang tenaga pendamping teknis yang tidak mampu menguasai peralatan, karena selama ini tidak pernah dilatih secara khusus oleh pihak konsorsium,’’ paparnya.

Dia menambahkan, minimnya peralatan mengakibatkan warga Pulau Mandangin, Kec. Kota Sampang dengan jumlah wajib KTP mencapai 14 ribu jiwa, hanya dilayani 1 unit mobil enrollment dengan alat yg baru diterima akhir desember 2011 lalu, itupun aplikasinya sering rusak.

’’Jadi apabila sehari mampu melayani 100 orang warga Mandangin maka sampai 30 april nanti, baru 9 ribu jiwa yang sudah dilayani. Ini berarti masih tersisa sebanyak 5 ribu jiwa yang masih belum terlayani. Untuk itu Pemkab minta dispensasi penambahan waktu pelayanan e-KTP sampai 30 juni 2012,’’ pungkasnya. (rud)

Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 17/03/2012

‘Incumbent’ Kuat, Ketua Dewan Tidak Siap Maju

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Mon, 06 Feb 2012 04:37:00 +0000

Meskipun hingga kini ini belum ada deklarasi pasangan calon bupati (cabub) dan calon wakil bupati (cawabup) Pamekasan yang akan maju dalam Pemilukada 2013 mendatang, namun Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (DPC PBB) Pamekasan memprediksi maksimal nanti akan ada empat pasangan calon.

M Suli Faris, Sekretaris DPC PBB Pamekasan yang juga Ketua Fraksi PBB DPRD Pamekasan mengatakan jumlah pasangan itu dilihat dari partai politik yang ada di parlemen dan syarat 15% untuk bisa mengusung pasangan calon. Pihaknya masih belum bisa memprediksi apakah incumbent akan mencalonkan lagi atau tidak.

“Soal saudara Bupati yang ingin mencalonkan kembali, kami masih belum melakukan rapat internal, sebab meski berangkat dari PBB pada Pilkada tahun lalu, pasti melalui mekanisme yang diatur partai, yang menentukan semuanya adalah masyakarat karena masyarakat telah matang dalam persoalan politik,” katanya, Senin (6/2).

Sementara itu menghadapi pemilukada Pamekasan 2013 medantang, tampaknya calon terkuat saat ini masih didominasi oleh pihak incumbent atau Bupati Pamekasan saat ini Drs KH Khalilurrahman SH, MSi.

Khairul Kalam, Wakil Ketua DPRD Pamekasan mengatakan, sampai saat ini belum ada calon yang muncul dari partai politik. “Realita masih belum ada calon yang mendeklarasikan dirinya untuk maju,” ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi B DPRD Pamekasan yang juga legislator asal Partai Amanat Nasional (PAN), Drs Ec Hosnan Ahmadi. Dia bilang, dari realitas pelaksanaan Pemilukada di sejumlah daerah, calon incumbent memang memiliki kesempatan besar untuk menang. Sampai saat ini partainya masih belum melakukan konsolidasi internal terkait dengan Pemilukada Pamekasan 2013 mendatang.

Sementara itu Drs Holil Asyari, Kader PPP yang saat ini menjabat ketua DPRD Pamekasan mengaku tidak siap menjadi Calon Bupati pada Pilkada Kabupaten Pamekasan 2013 mendatang. Kholil Asyari di hadapan sejumlah wartawan mengatakan, bahwa kapasitas dan kemampuan dirinya menjadi kepala daerah tidak ada. Termasuk kesiapan dirinya untuk mencalonkan diri, juga belum terfikirkan.

Dia mengaku sampai saat ini PPP, partainya sendiri belum melakukan koordinasi berkenaan dengan pencalonan tersebut. Sekalipun secara internal partai, dirinya ramai diperbincangkan untuk pencalonan kepala daerah. “Sampai saat ini, saya belum membicarakan ini dengan partai. Saya pribadi, tidak ada kesiapan untuk mencalonkan diri,” kata Kholil.

Sebelumnya, Iskandar, Wakil Ketua Bidang Politik DPC PPP Pamekasan mengatakan, partainya akan memberangkatkan 3 calon kepala daerah dalam pilkada tahun 2013 mendatang. Masing-masing, K.Mujahhid Ansori yang kini menjadi Pengurus PPP Provinsi Jawa Timur, K. Kholil Muhammad , Mantan Ketua PPP Pamekasan serta Kholil Asyari, Ketua DPRD Pamekasan Fraksi PPP. (mas)

Sumber: Surabaya Post, Senin, 06/02/2012

Gubernur Minta Bupati-Wabup Sumenep Rukun

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Mon, 25 Oct 2010 05:47:00 +0000

Gubernur Jatim Soekarwo meminta A Busyro Karim-Sungkono Sidik yang telah dilantik sebagai bupati-wakil bupati (Wabup) Sumenep periode 2010-2015 untuk tetap rukun. "Jangan sampai setelah dilantik pada Senin (25/10) ini, Pak Busyro dan Pak Sungkono malah tengkar. Masak hanya rukun sebelum dilantik," kata gubernur di Pendapa Agung Sumenep.

Ia mengatakan, bupati-wabup harus bisa mempertahankan komitmennya untuk selalu bersama dan saling mengisi hingga lima tahun. "Sekali lagi, jangan sampai ’bulan madunya’ hanya berlangsung tiga bulan. Kalau setelah dilantik, bupati-wabup bertengkar alias tidak rukun, itu sama saja mengkhianati rakyat," katanya menegaskan.

Busyro-Sungkono yang dilantik sebagai bupati-wabup Sumenep periode 2010-2015 di Pendapa Agung setempat adalah calon yang diusung koalisi PKB dan PDIP pada Pilbup yang berlangsung hingga dua putaran. Pimpinan Polres Sumenep menyiagakan sedikitnya 520 personel untuk mengamankan pelantikan bupati-wabup.

Sudah jadi rahasia umum ada beberapa bupati-wabup tidak akur di Jatim. Khusus Madura, kasus seperti itu terjadi di Sampang. Bupati Noer Tjahja tidak komunikasi dengan Wabup Fannan Hasib. Puncaknya terjadi ketika Noer Tjahja menangguhkan penyerahan mobil dinas untuk wabup, karena Fannan Hasib tidak menjalankan tugas dengan benar dan tidak pernah masuk kantor. Namun Fannan berkilah, dia tidak ngantor karena tidak mendapat pembagian tugas yang jelas dari bupati. Jika bupati ingin menangguhkan pemberian mobil dinasnya, itu tidak masalah. Karena, Fannan tidak membutuhkan mobil dinas. (ntr,ins)

Sumber: Surabaya, Senin, 25 Oktober 2010

Capek Terobati Antusias Warga

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Sat, 10 Apr 2010 13:40:00 +0000

Menjadi tim sukses pasangan cabup dan cawabup, bukan perkara mudah. Fisik dan pikiran terkuras untuk pemenangan calon. Namun, Azis Salim Sabibie yang merupakan tim sukses pasangan BASMALAH (Bambang Mursalin-Saleh Abdullah) merasa enjoy dengan tugas berat yang diembannya.

Memang, kadang-kadang dia bersama anggota tim yang lain tidak tidur pada malam hari, karena banyak tugas yang harus diselesaikan. Namun, Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumenep ini menemukan sesuatu yang membuat ia mampu mengusir rasa capek. Meski tiap hari Azis harus turba mendampingi pasangan BASMALAH, mulai pagi hingga malam blusukan ke desa-desa, namun rasa capek itu hilang. Yang membuat capek itu hilang, kata Aziz, adalah sambutan warga.

”Memang capek sih, tapi rasa capek itu terobati dengan antusias warga ketika bertemu cabup dan cawabup kita,” katanya.

Turba ke desa-desa bukan kali pertama dia lakukan. Sebagai tokoh politik di Kabupaten Sumenep, Azis kerap turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan program partainya. Pengalaman tersebut yang membantunya memperlancar tugas pemenangan BASMALAH ketika turun ke bawah. (iir)

Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 10 April 2010

Busyro Kontrak Politik dengan Kiai

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Tue, 16 Mar 2010 06:01:00 +0000

Calon bupati Abuya Busyro Karim berjanji akan berusaha memajukan Nahdhatul Ulama (NU) dan PKB jika nanti diberi amanat Allah sebagai Bupati Sumenep.

Janji ini ditandatangani dalam kontrak politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Hotel Utami, Minggu (14/3) disaksikan sejumlah kiai dan pengurus DPC PKB Sumenep.

Busyro juga menyatakan tekatnya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

”Banyak hal yang akan kami kerjakan jika terpilih pimpinan di kabupaten ini. Kita akan membangun kabupaten ini lebih baik dari sebelumnya,” kata Busyro dalam sambutannya.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Sumenep, Unais Ali Hisyam, optimis pilkada yang akan digelar 14 Juni 2010 mendatang bakal berlangsung satu kali putaran.

Dengan 11 kursi di DPRD pada pemilu legislatif lalu, maka calon yang diusung PKB bakal menang dalam satu putaran. Apalagi PKB berkoalisi dengan DPC PDI Perjuangan yang mempunyai 6 kursi di parlemen. ”Hitung-hitungan di atas kertas, koalisi PKB dengan PDI Perjuangan sudah mengantongi 180 ribu suara,” terang Unais.

Unais yang juga anggota DPR RI ini memperhitungkan akan mampu meraup suara hingga 40%, sebab berbagai paguyuban sudah menyatakan siap untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon bupati dari PKB.

Untuk itu, dia meminta kepada seluruh kader PKB agar solid memperjuangkan cabup PKB dan memenangkan pilkada. ”Soal wakil bupati, kita serahkan pada PDI Perjuangan yang sudah dideklarasikan, Soengkono Sidik,” tegasnya. (iir)

Sumber: Surabaya Post, Senin, 15 Maret 2010

Pilkada Terancam Mundur

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Tue, 09 Mar 2010 14:47:00 +0000

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Sumenep terancam tertunda dari jadwal yang telah ditentukan, yakni 14 Juni 2010. Pasalnya, hingga saat ini, dana hibah dari APBD belum cair karena peraturan bupati (perbup) belum terbit. Padahal, dana itu sangat dibutuhkan untuk pengadaan logistik dan sejumlah tahapan pilkada.

Sebelumnya, KPU mendeadline anggaran pilkada harus cair pada Januari lalu. Namun, hingga lebih satu bulan, anggaran itu belum turun. ”Anggaran belum turun, sehingga sejumlah logistik belum bisa diadakan,” kata anggota KPU Sumenep bagian logistik, Moh. Ilyas, kepada Surabaya Post, Senin (8/3).

Dikatakan Ilyas, proses pengadaan logistik semestinya dimulai sejak pertengahan Februari. ”Sampai sekarang tahapan pilkada belum bisa dilakukan, karena kami tidak punya rujukan mengenai harga satuan barang dan jasa,” kata Ilyas.

Menurut dia, harga satuan barang dan jasa untuk pengadaan logistik pilkada harus tertuang dalam peraturan bupati (perbup). ”Pengadaan logistik merupakan salah satu tahapan penting yang harus direalisasikan tepat waktu. Jika tidak tepat waktu, otomatis akan berpengaruh terhadap pendistribusian,” jelasnya.

Sumenep, kata Ilyas pula, berbeda dengan daerah lain. Sumenep memiliki 27 kecamatan, 9 di antaranya berada di wilayah kepulauan. Daerah ini memiliki banyak pulau yang tentu membutuhkan waktu lama untuk proses pendistribusian logistik karena harus menyesuaikan jadwal kapal.

“Kalau distribusi logistik di wilayah daratan, prosesnya mudah dan bisa diselesaikan dalam waktu tiga hari,” kata Ilyas. ”Kami akan tunggu satu-dua hari ini, perbup tersebut harus sudah kami terima. Sebab, kalau pengadaan logistik melewati pertengahan Maret ini, Pilkada Sumenep terancam mundur,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Sumenep, Didik Untung Samsidi, saat dikonfirmasi mengatakan, pihak keuangan sudah siap untuk mencairkan dana pilkada dalam bentuk hibah. Namun, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, termasuk penentuan harga satuan barang dan jasa. ”Kami akan berupaya mempercepat pencairan dana itu, jika semua berkas sudah lengkap,” katanya. (iir)

Sumber: Surabaya Post, Selasa, 9 Maret 2010

H Sirmadji Kembali Pimpin PDIP Jatim

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Mon, 08 Mar 2010 13:18:00 +0000

Seperti dapat diprediksi sebelumnya, H Sirmadji akhirnya dilantik kembali sebagai Ketua Dewan Pimpinan daerah Partai Demokrasi Perjuangan (DPD PDIP) Jawa Timur periode 2010-2015. Anggota DPRD Jatim ini terpilih seara aklamasi melalui Konfrensi Daerah (Konferda) III PDIP Jawa Timur di Sumenep.

Konferda PDIP di Gedung Zanzibar ini berlangsung relatif singkat. Hanya menghabiskan waktu sekitar 3 jam. Mulusnya nama Sirmadji melenggang ke kursi yang sudah ia duduki 5 tahun terakhir ini tak lepas dari hasil Konfercab PDIP di 38 kabupaten/kota yang semuanya merujuk pada nama Sirmadji.

”Konferda ini berlangsung singkat dan memang sejak awal kita harapkan berlangsung efektif dan efisien. Dengan begitu, kita dapat menyimpan energi untuk kegiatan yang lain,” kata Megawati dalam sambutan akhir Konferda.

Megawati berharap, kepengurusan yang baru lebih solid dan bekerja lebih keras untuk pengembangan partai. ”Kabinet yang baru ini adalah kabinet kerja keras. Diharapkan partai ke depan bisa lebih maju,” katanya.

Sirmadji mengakui tugas partainya ke depan tidaklah mudah. Apalagi, dalam Pemilu lalu perolehan suara PDIP banyak digerus Partai Demokrat yang menjadi partai terbesar di Jatim. “Tidak salah kalau kepengurusan kali ini disebut kabinet kerja keras,” katanya.

Dari hasil rapat tim formatur, Sekretaris DPD PDIP Jatim diamanatkan kepada Kusnadi, sedangkan bendahara tetap dipegang MH. Said Abdullah yang asli Sumenep. Kesembilan belas pengurus baru langsung diambil sumpahnya oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

Mega berharap pengurus baru PDIP Jawa Timur mampu bekerja lebih baik lagi guna membesarkan PDIP di Jawa Timur. DPD PDIP Jawa Timur adalah daerah yang memiliki cabang paling banyak, yakni 38 cabang.

“Kami berharap semua pengurus PDIP Jawa Timur yang baru dilantik, siap untuk lebih bekerja keras,” kata Mega sebelum menutup Konferda III PDIP Jawa Timur.

Sementara itu, Sirmadji mengakui tugas partainya ke depan tidaklah mudah. Apalagi, dalam Pemilu lalu perolehan suara PDIP banyak digerus Partai Demokrat yang menjadi partai terbesar di Jatim. “Tidak salah kalau kepengurusan kali ini disebut kabinet kerja keras,” katanya.

Dari hasil rapat tim formatur, Sekretaris DPD PDIP Jatim diamanatkan kepada Kusnadi, sedangkan bendahara tetap dipegang MH. Said Abdullah yang asli Sumenep. Kesembilan belas pengurus baru langsung diambil sumpahnya oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Ketua DPD PDIP Jawa Timur Sirmadji mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan 38 pengurus cabang PDIP se-Jawa Timur.(osi/ijo)

Sumber: Zona Berita, Sabtu, 6 Maret 2010

Bupati Sampang Dituding Lecehkan NU

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Sat, 06 Mar 2010 05:41:00 +0000

Godaan teresar kedua, NU terlalu 'besar kepala' dengan historis masa lalu

Pimpinan Anak Cabang (PAC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kecamatan Sampang, menuding Bupati Sampang, Noer Tjahja telah melecehkan NU. Bupati melontarkan pernyataan 'besar kepala,' yang disampaikan dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad yang dihadiri Said Agil Sirad, beberapa waktu lalu.

Menurut Ketua PAC IPNU, Junaidi, sebagai pemimpin seharusnya bupati mengayomi dan bekerjasama membangun Sampang; tapi malah membuat statemen negatif terhadap NU sehingga dapat menimbulkan konfrontasi antara pemerintah dengan warga nahdiyin, yang mayoritas masyarakat Sampang.

“Kami menuntut agar bupati meminta maaf secara terbuka di depan publik,” tegas Junaidi, Jumat (5/2). “Kami juga menuntut Pengurus Cabang (PC) NU bersikap tegas atas pernyataan yang melecehkan dan menghina NU tersebut.”

Menanggapi tudingan itu, Noer Tjahja membantah keras telah melecehkan kelembagaan NU. Menurut dia, penggalan kalimat itu diambil secara sepotong-sepotong sehingga menghilangkan arti secara keseluruhan serta dapat menyesatkan bagi orang yang tidak membaca keseluruhan kalimat tersebut.

“Saya menyatakan, godaan terbesar NU adalah kekuasaan pragmatis, artinya NU jangan berpolitik praktis tetapi berpolitik kebangsaan dan kembali ke khittoh. Kritikan itu saya lontarkan karena kasihan terhadap warga NU, diombang-ambingkan oleh pemimpinnya yang terjun ke politik,” jelasnya.

Sedangkan kata 'besar kepala,' lanjut dia, jika diruntut dari awal dia menyampaikan, godaan terbesar kedua, NU terlalu 'besar kepala' dengan historis masa lalu; katakanlah, mampu mewujudkan NKRI, tapi sayang tidak dilanjutkan dengan prestasi yang lain.

Tapi sepanjang yang dia ketahui hanya di masa Gus Dur, NU lahir untuk kedua kalinya. “Jadi saya menilai, selebaran yang mengatasnamakan IPNU itu masuk kategori fitnah serta dipolitisir oleh oknum NU yang sengaja ingin mengadu domba saya dengan warga nahdiyin,” tandasnya.

“Padahal kritikan didepan publik itu merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas, serta rasa kecintaan saya terhadap NU sebagai Ormas Islam terbesar di Sampang,” tambah Bupati Noer Tjahja. (Ahmad Hairuddin)

Sumber: Surabaya Post, Jum'at, 5 Maret 2010

Megawati Ramaikan Konferda PDI-P Jatim

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Sat, 06 Mar 2010 05:05:00 +0000

Ketua DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri dipastikan seharian penuh akan mengikuti acara Konferensi Daerah (Konferda) di Sumenep, Madura. Acara partai berlambang Banteng Moncong Putih itu akan dimulai Sabtu, 6 Maret 2010 pukul 14.00 WIB.

”Ibu Megawati yang dijadwalkan membuka dan menutup acara itu. Termasuk melantik ketua terpilih dan kepengurusan yang baru,” kata Ketua Pelaksana Konferda III PDIP Jawa Timur, Puguh Wardono dihubungi VIVAnews, Sabtu 6 Maret 2010.

Dikatakan, pemilihan Ketua DPD PDI-P Jawa Timur sebenarnya sudah final dan tinggal pembahasan secara formalitas. Dipastikan Sirmadji akan terpilih menjadi Ketua DPD PDI-P Jatim periode tahun 2010-2015. Itu setelah, seluruh DPC PDI-P se-Jatim telah menetapkan Sirmadji melalui Rakercabsus DPC.

”Pastinya Sirmadji akan terpilih menjadi Ketua DPD PDI-P Jatim,” terang Ketua Infokom DPD PDI-P Jatim ini.

Puguh menambahkan, forum nantinya tidak ada perbedaan yang prinsip dalam pemilihan ketua. Dan yang paling banyak menyita waktu perdebataan adalah masalah program kerja, target pemilu dan pilkada.

”Semoga Rapat Pleno nantinya sesuai rencana dan lancar. Ibu Megawati nantinya akan mengikuti forum Konferda III ini sampai selesai. Ini merupakan wujud dukungan dan dorongan yang besar dari Ketua Umum dalam membesarkan partai,” tegasnya.

Sesuai jadwal, Megawati Soekarnoputri akan tiba di Sumenep siang ini pukul 12.00 Wib, didampingi Sekjen DPP PDI-P, Pramono Anung.

Anggota DPR RI Dapil XI Jawa Timur, Said Abdullah yang didampingi Sekretaris DPC PDIP Sumenep, Dekky Purwanto mengatakan, persiapan Konferda sudah final 100 persen. "Kita telah lakukan gladi bersih untuk mengecek jalannya acara,” katanya.

Dikatakan, panitia lokal sudah menyiapkan segala sesuatunya, menyambut kedatangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri serta peserta konferda lainnya. Data yang ada, utusan peserta penuh berjumlah 34 DPC dan 4 DPC peserta peninjau. Termasuk semua pengurus harian DPD PDIP Jawa Timur.

”Setiap utusan peserta penuh berjumlah 3 orang per DPC dan peserta peninjau 2 orang per DPC. Dan undangan khusus meliputi seluruh Anggota DPR RI dan DPRD Jawa Timur dari PDIP,” terang mantan Sekretaris DPC PDI Sumenep zaman orde baru ini.

Said menambahkan, kedatangan Megawati Soekarnoputri ke Sumenep dirancang lewat jalur darat, dari Surabaya menuju Sumenep, Madura

Diperoleh keterangan, acara Konferda III ini terjadwal untuk memilih ketua dan membentuk kepengurusan DPD PDIP Jawa Timur yang baru.

Selain membahas kepengurusan baru. Konferda juga akan membahas strategi pemenangan partai pada pemilu 2014. Terutama jangka pendeknya adalah memenuhi target kemenangan 18 Pilkada di Jawa Timur.

”Target kami 14 Kabupaten merebut Walikota/Bupati dan 4 Kabupaten merebut Wakil Walikota/Wakil Bupati. Ini merupakan startegi jangka panjang untuk memperkuat PDIP pada 2014,” pungkas pria yang baru mengikuti Paripurna Angket Century ini. (Tudji Martudji)

Sumber: vivanews, Sabtu, 6 Maret 2010

KPU Sumenep Siap Terima Berkas Dukungan Perseorangan

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Sun, 14 Feb 2010 04:43:00 +0000

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, telah menyiapkan petugas untuk menerima berkas dukungan untuk calon perseorangan yang akan maju pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah setrempat.

"Kami sudah menyiapkan staf yang bertugas menerima berkas dukungan untuk calon perseorangan mulai 26 Februari," kata anggota KPU Sumenep Hidayat Andiyanto di Sumenep, Selasa. Sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Sumenep, penyerahan berkas dukungan calon perseorangan dijadwalkan selama empat hari, yakni tanggal 26 Februari hingga 1 Maret 2010.

"Pencalonan perseorangan harus memiliki dukungan sedikitnya dari 33.001 penduduk yang tersebar di lebih 50 persen jumlah kecamatan di Sumenep atau 14 kecamatan," katanya menambahkan. Hidayat Andiyanto mengemukakan, berkas dukungan yang harus disertakan calon perseorangan itu berupa fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, atau keterangan domisili.

"Nantinya, berkas dukungan dari sedikitnya 33.001 warga tersebut akan diverifikasi oleh kami melalui panitia pemungutan suara (PPS) dibantu petugas pemutakhiran data pemilih," katanya menambahkan. Verifikasi harus dilakukan guna memastikan dukungan itu riil dan tidak sekadar klaim dari calon perseorangan.

"Kalau dalam verifikasi diketahui ada fakta yang berbeda, yakni warga yang fotokopi KTP-nya menjadi berkas dukungan calon perseorang tertentu ternyata ketika dicek menyatakan tidak mendukung, tentunya dukungan dari warga tersebut akan dicoret," kata Hidayat Andiyanto menuturkan. Hari "H" Pilkada Sumenep pada tanggal 14 Juni 2010.

Sementara pengumuman pendaftaran calon oleh partai politik atau koalisi partai politik dan perseorangan pada tanggal 18-22 Maret 2010, dan pendaftaran calon kepada KPU pada tanggal 23-29 Maret 2010.

Sumber: AntaraJatim, Selasa, 09 Peb 2010

Baliho Pilkada Sumenep

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Sun, 07 Feb 2010 03:27:00 +0000

Sumenep - Salah satu alat peraga sosialisasi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumenep, Madura, yang dibuat KPU diletakkan di Kantor DPRD setempat, Jumat (5/2). KPU Sumenep membuat 45 alat peraga sosialisasi pilkada berupa 15 baliho dan 30 spanduk. (FOTO ANTARA/Slamet Hidayat/Oka).

Bupati Akui Ada Perbedaan Visi-Misi

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Thu, 28 Jan 2010 05:02:00 +0000

Bupati Pamekasan Drs KH Kholilurrahman SH menegaskan bahwa dalam proses pergantian Sekdakab Pamekasan memang ada perbedaan antara dirinya dengan Dr A Jamaludin Karim MSi, mantan Sekdakab Pamekasan. Namun, perbedaan itu bukan dilatarbelakangi oleh kepentingan atau masalah pribadi, melainkan beda dalam soal visi dan misi Pamekasan ke depan.

Bupati mengungkapkan hal itu saat memberi sambutan sesudah melantik Drs R Hadi Suwarso MSi sebagai Sekdakab Pamekasan menggantikan Dr A Jamaludin Karim MSi di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan, Rabu (27/1). “Perbedaan kita jelas hanya dalam soal visi dan misi ke depan, bukan soal pribadi. Karena itu, saya minta masalah ini benar benar diperhatikan oleh Sekda yang baru,” katanya.

Proses pergantian Sekdakab Pamekasan dari Dr A Jamaludun Karim ke Drs R Hadi Suwarso sempat diwarnai polemik. Pihak Jamaludin menilai pencopotan jabatan dirinya tidak prosedural, sehingga dia mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya. Sementara, pihak bupati mengakui bahwa proses yang dilaluinya sudah prosedural.

Menurut Bupati Kholil, dalam proses pergantian Sekdakab harus disikapi dengan bijaksana. Bupati Kholil mengakui bahwa jabatan Sekdakab merupakan jabatan penting karena menjadi eselon tertinggi eksekutif di daerah. Sekdakab, kata dia, harus memiliki kemampuan untuk mengelola dana dengan tepat, sarana dan prasana, serta harus mampu berkoordinasi dengan lembaga lain secara baik. Karena kriteria yang berat itu, Bupati Kholil mengaku berhati-hati sekali menetapkan figur Sekdakab yang diajukan ke gubernur.

Kepada Hadi Suwarso, Bupati Kholil berharap agar dalam menjalankan tugasnya tidak hanya mengandalkan cara berfikirnya sendiri, namun juga harus bisa memperhatikan masukan dan pemikiran staf atau bawahannya. “Pimpinan yang bijaksana adalah tidak hanya bertindak menurut cara pemikirannya sendiri, namun juga menerima masukan dari orang lain atau bawahan,” tandasnya. (mas)

Sumber: Surabaya Post, Kamis, 28 Januari 2010

Cabup Visioner Azasi Hasan Lolos Konvensi

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Thu, 21 Jan 2010 23:37:00 +0000

Kandidat Bakal Calon Bupati Sumenep Azasi Hasan, SE, MM dinyatakan lolos Konvensi dan Rapimcab DPC PPP Sumenep. Ia lolos dalam Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati 2010-2015 di Aula Gedung RRI Sumenep, Minggu malam (10/01). Pada agenda besar partai berlambang ka’bah ini, Azasi Hasan terpilih bersama kandidat dua nama lain yang mengikuti acara konvensi.

Bersama itu konvensi juga menetapan tiga nama bakal calon yang lolos sebagai bakal calon wakil bupati. Azasi Hasan lolos sebagai kandidat bakal calon bupati karena dianggap memiliki visi-misi untuk mewujudkan perubahan nyata. Dimana pada penyampaian visi-misi Azasi Hasan mampu menguraikan secara singkat, padat dan tepat sararan.

Bahkan saat sambutan, banyak terikan dan tepuk dari peserta, pengurus partai dan undangan sebagai bentuk dukungan. Hadir empat panelis sebagai penanggap atas penguraian visi-misi yang dilontarkan semua bakal calon bupati dan wakil bupati. Diantaranya Hariyadi (Unair), Sri Adiningsih (UGM), Ach. Novel (Unija) dan dr. Kusmuni Dali Ketua IDI Sumenep

Dihadapan peserta dan panelis ia menyampaikan visi-misinya. Azasi Hasan menyampaikan bahwa visinya adalah Mewujudkan Sumenep Sejahtera & Berahlak Melalui penyelenggara Pemerintahan Yang Bersih, Demokratis & Efisien. ”Untuk mewujudkan visi pembangunan seperti dimaksud visi tersebut, kami akan merumuskan misi pembangunan agar tujuannya dapat tercapai,” kata Azasi Hasan yang saat ini sebagai Secretary Corporate Bank BNI 1946

Secara garis besar, misi pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2015, Azasi Hasan diantaranya, Peningkatan aksebilitas pelayanan pendidikan yang murah, bermutu, disegala bidang demi peningkatan kualitas SDM, yang berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meningkatkan aksebilitas pelayanan kesehatan yang murah & memadai untuk peningkatan produktivitas masyarakat.

Selanjutnya, Perluasan lapangan kerja untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup rakyat dengan memberdayakan perekonomian rakyat yang berbasis pertanian, nelayan, pengusaha kecil & menengah. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan industri, perdagangan yang berdaya saing berbasiskan potensi daerah & pengelolaan potensi ekonomi rakyat melalui kemitraan antar pelaku ekonomi.

Ditambahkan juga bahwa, perlunya mengoptimalkan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang produktif, berdaya saing, adil, merata & ramah lingkungan serta berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Perimbangan pembangunan disemua daerah secara terpadu & proporsional. Mewujudkan birokrasi profesional dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dan terakhir peningkatan keamanan, ketertiban, supremasi hukum, stabilitas politik & HAM.

Sementara dalam rangka mewujudkan visi-misi pembangunan Sumenep kedepan yang telah diuraikan. Tentunya diperlukan kerangka strategis agar proses dan langkah terseut dapat lebih terarahkan. ”Yakni dengan cara menterpadukan secara harmonis penyelenggaraan tugas pemerintahan, tugas pemberdayaan masyarakat dan tugas pembangunan,” jelas pria kelahiran Sumenep, 28 Juli 1968 ini.

Azasi Hasan juga menjelaskan, penyelenggaraan tugas pembangunan harus dengan program-program prioritas dan terarah. Diharapkan dapat mencapai atau mewujudkan visi dan misi pembangunan Sumenep yang telah ditetapkan. ”Adapun strategi pembangunan yang kita terjemahkan diantaranya; Strategi Bidang Pemerintahan, Strategi di Bidang Pembangunan dan Strategi di Bidang Kemasyarakatan,” ujarnya.

Adapun menurutnya strategi tersebut, memerlukan komitmen penyelenggaraan tugas pemerintahan, tugas pemberdayaan masyarakat, dan tugas pelaksanaan pembangunan. ”Secara garis besar dapat dijelaskan dengan, Pengembangan ekonomi sektor riil, Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Ponpes, Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Penegakan Supremasi Hukum, Otonomi Daerah dan Pengembangan Potensi Daerah,” tandasnya.

Lolosnya Azasi Hasan tidak lepas karena dukungan dari ulama, sesepuh, pengurus Partai. Dimana menghadiri konvensi terlihat hadir diantaranya, tokoh ulama, tokoh masyarakat dan pemuda, tim sukses dan pendukung Azasi Hasan mendampingi dirinya. Turut juga hadir beberapa pengurus Pimpinan Anak Cabang PPP dan sesepuh PPP Sumenep ikut mendampingi dirinya.

Langkah kedapan Sesuai Pasal 5 Juklak Desk Pilkada DPP PPP tentang Pengusulan, Pengajuan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota. Ayat 2 tertulis apabila tidak memenuhi persyaratan untuk mencalonkan paket calon sendiri, maka DPC dapat melakukan koalisi dengan partai politik yang memiliki kesamaan visi, misi dan Khittah Program Perjuangan PPP.

”Kami juga akan terus menggalang komunikasi dan mencari tambahan dukungan koalisi dengan parpol lainnya. Agar dukungan meluas dan merata. Sehingga dengan dukungan tersebut, cita-cita kemenangan yang kita harapkan kemenangan bisa tercapai,” terang Azasi Hasan.

Selanjutnya sebagaimana poin penting pada Pasal 5 ayat 3 menyebutkan, Pertimbangan kemungkinan terpilih sebagaimana pada ayat 2 didasarkan atas kecendrungan pendapat masyarakat yang diantaranya, didapatkan melalui survey pendapat masyarakat yang dilaksanakan Lembaga Survey Opini Publik. Baik yang dikelola oleh Partai maupun Lembaga Survey Indonesia.

Setelah lolos konvensi Azasi Hasan akan terus berkonsentrasi pada membangun komunikasi politik agar bisa lolos pada tahapan konvensi berikutnya. Selain itu ia terus akan menggalang dukungan suara dan melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan elektabilas. Agar DPW PPP Jawa Timur dan DPP PPP memilih, merekomendasikan dan menetapkan dirinya sebagai satu-satunya Bakal Calon Bupati Sumenep 2010-2015. (adv)

Sumber: Azasi Hasan Center, January 17, 2010

Djamal Menang, Bupati Banding

noreply@blogger.com (Iskandar Z. Karnain) — Thu, 21 Jan 2010 12:55:00 +0000

Terkait Putusan PTUN dalam Kasus Sekkab

Sengketa surat pemecatan (sementara) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Djamaludin Karim melawan Bupati Kholilurrahman sudah jatuh vonis. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berkedudukan di Surabaya menerima gugatan Djamaludin yang diberhentikan per 4 November 2009 lalu pada sidang terakhir Selasa (19/1).

Untuk mengingatkan, bupati memberhentikan (sementara) Djamaludin Karim dari jabatan Sekkab dan digeser menjadi staf ahli bupati. Namun, Djamal -sapaan Djamaludin Karim-melawan SK bupati tersebut dengan mengajukan gugatan ke PTUN di Surabaya.

Djamal merasa pemberhentiannya bertabrakan dengan aturan. Sebab, Sekkab diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. Dia pun mencari keadilan dengan menggugat SK bupati lewat PTUN. Pada sidang yang ke delapan 19 Januari lalu, PTUN mengabulkan gugatan Djamal.

Ditemui koran ini kemarin (20/1), Djamal mengakui gugatannya dikabulkan PTUN. Dalam perkara ini, pria yang juga dosen di sejumlah perguruan tinggi ini mengaku tidak ingin menang, tapi mencari kebenaran. Menurut dia, kebenaran itu telah datang melalui meja PTUN yang mengabulkan gugatannya terhadap SK bupati yang memecatnya (sementara).

"Kenyaatan ini (gugatan yang dikabulkan PTUN), insya Allah yang terbaik bagi siapa pun," katanya di rumah dinas Sekkab Jalan KH Agus Salim.

Menurut dia, sengketa terhadap sesuatu yang diyakini tidak benar dapat dilakukan siapa saja. Gugatan terhadap SK bupati yang dilakukannya semata-mata karena menganggap telah terjadi dugaan pelanggaran atas pemberhentian dirinya sebagai Sekkab oleh bupati. Alasannya, sesuai UU 32/2004, hanya gubernur (atas usul bupati) yang berwenang memecat Sekkab. "Harus diterima dengan lapang dada, karena semuanya akan baik-baik saja," ujarnya.

Terpisah, penasihat hukum bupati, Chairil Utama, menilai putusan PTUN di Surabaya belum final. Sebab, kliennya masih mengajukan banding. Dikatakan, putusan atas sesuatu jika salah satu yang bersengketa menyatakan banding, putusan hukum itu belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Karena itu, dia mengibaratkan kendaraan yang sedang berjalan atau mobil, Djamal dan bupati sama-sama kembali ke porsneling normal. "Perkara ini belum berakhir dan kami akan memulai babak berikutnya ke jenjang yang lebih tinggi," urainya.

Menurut Chairil, Djamal maupun bupati baru melakukan lari estafet di putaran pertama. Dia mengaku tidak tahu di putaran berikutnya siapa yang bakal dieksekusi penggugat maupun tergugat yang baik. Karena itu, dia meminta publik tidak terburu-buru menentukan siapa yang menang dan yang kalah. "Proses sedang berlangsung. Perkara ini belum menemui titik akhir," katanya dengan mimik serius. (abe/mat)

Sumber: Jawa Pos, Kamis, 21 Januari 2010