Di Indonesia, kebijakan pajak karbon memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kehadiran pajak karbon menandai perubahan paradigma perpajakan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penerimaan negara, melainkan juga sebagai instrumen pengendalian perilaku ekonomi demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi pajak karbon menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi dan efektivitasnya. Sebagian pihak menilai pajak karbon merupakan bentuk keadilan antargenerasi karena pelaku pencemar wajib menanggung biaya kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Sebaliknya, terdapat pandangan bahwa pajak karbon dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing industri nasional.

Untuk memahami dinamika tersebut secara lebih komprehensif, teori hukum Gustav Radbruch menawarkan kerangka analisis yang relevan melalui tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan atau tujuan sosial (zweckmäßigkeit), dan kepastian hukum (rechtssicherheit).

Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum harus mengandung tiga nilai fundamental yang saling berkaitan, yaitu Keadilan (justice); Kemanfaatan atau tujuan sosial (expediency/utility); dan Kepastian hukum (legal certainty).

Menurut Radbruch, ketiga nilai tersebut sering kali berada dalam hubungan yang tidak selalu harmonis. Oleh karena itu, pembentuk hukum harus mampu menciptakan keseimbangan agar hukum tidak kehilangan legitimasi moral maupun efektivitas sosialnya.

Dalam konteks pajak karbon, ketiga nilai tersebut menjadi instrumen analitis untuk menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan hukum yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pajak Karbon dari Perspektif Keadilan

Aspek pertama yang dapat dianalisis adalah keadilan. Dalam perspektif Radbruch, hukum harus memberikan perlakuan yang adil kepada setiap subjek hukum berdasarkan kondisi yang relevan.

Pajak karbon mencerminkan prinsip “polluter pays principle”, yaitu pihak yang menghasilkan pencemaran wajib menanggung biaya sosial atas dampak yang ditimbulkannya. Dengan demikian, beban ekonomi akibat kerusakan lingkungan tidak sepenuhnya ditanggung masyarakat umum, melainkan dialihkan kepada pihak yang menjadi penyebab emisi karbon.

Dari sudut pandang keadilan distributif, pajak karbon bertujuan mengoreksi ketidakseimbangan yang selama ini terjadi ketika perusahaan memperoleh keuntungan ekonomi tanpa memperhitungkan biaya lingkungan yang ditanggung masyarakat. Pajak karbon menjadi mekanisme redistribusi tanggung jawab lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologis.

Selain itu, pajak karbon juga mengandung dimensi keadilan antargenerasi (intergenerational justice). Generasi saat ini memiliki kewajiban moral dan hukum untuk tidak mewariskan kerusakan lingkungan kepada generasi mendatang. Oleh karena itu, pengenaan pajak karbon dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang melindungi hak-hak generasi masa depan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Namun demikian, keadilan pajak karbon juga harus mempertimbangkan kemampuan wajib pajak. Apabila tarif pajak karbon diterapkan secara berlebihan tanpa memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan kesiapan industri, maka dapat menimbulkan ketidakadilan baru berupa meningkatnya biaya produksi, penurunan investasi, dan berkurangnya kesempatan kerja.

Pajak Karbon dari Perspektif Kemanfaatan

Nilai kedua menurut Radbruch adalah kemanfaatan atau tujuan sosial hukum. Hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung tercapainya kesejahteraan umum.

Dalam perspektif ini, pajak karbon memiliki fungsi yang sangat strategis. Berbeda dengan pajak konvensional yang terutama bertujuan menghimpun penerimaan negara, pajak karbon dirancang untuk mengubah perilaku ekonomi pelaku usaha dan masyarakat.

Melalui mekanisme harga, pajak karbon memberikan sinyal ekonomi bahwa aktivitas yang menghasilkan emisi tinggi akan menimbulkan biaya tambahan. Konsekuensinya, perusahaan terdorong melakukan inovasi teknologi, meningkatkan efisiensi energi, dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

Secara jangka panjang, manfaat pajak karbon dapat berupa:

• penurunan emisi gas rumah kaca;
• peningkatan investasi energi terbarukan;
• terciptanya ekonomi hijau (green economy);
• peningkatan kualitas lingkungan hidup;
• pengurangan risiko bencana akibat perubahan iklim.

Dari perspektif kemanfaatan, pajak karbon tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga manfaat ekonomi melalui transformasi menuju pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pajak karbon dapat menjadi instrumen yang menghubungkan tujuan fiskal dan tujuan lingkungan secara bersamaan.

Pajak Karbon dari Perspektif Kepastian Hukum

Nilai ketiga dalam teori Radbruch adalah kepastian hukum. Suatu kebijakan tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.

Dalam konteks pajak karbon, kepastian hukum mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

Pertama, kejelasan objek pajak. Wajib pajak harus mengetahui secara pasti aktivitas atau emisi apa yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Kedua, kejelasan tarif pajak. Besaran tarif harus ditetapkan secara transparan dan tidak berubah secara tiba-tiba sehingga pelaku usaha dapat melakukan perencanaan bisnis.

Ketiga, kejelasan mekanisme pengukuran emisi. Sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi harus memiliki standar yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, konsistensi kebijakan. Pemerintah harus menjaga kesinambungan implementasi pajak karbon agar pelaku usaha memiliki keyakinan dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang.

Tanpa kepastian hukum, tujuan keadilan dan kemanfaatan yang ingin dicapai oleh pajak karbon akan sulit terwujud karena muncul ketidakpercayaan dari masyarakat maupun dunia usaha.

Teori Radbruch menunjukkan bahwa keberhasilan pajak karbon tidak cukup hanya diukur dari besarnya penerimaan negara atau penurunan emisi karbon. Keberhasilannya harus dinilai berdasarkan kemampuan kebijakan tersebut dalam menyeimbangkan tiga nilai hukum sekaligus.

Keadilan menuntut agar beban pajak ditanggung secara proporsional oleh pihak yang menghasilkan emisi karbon. Kemanfaatan menghendaki agar pajak karbon benar-benar mampu mendorong perbaikan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, kepastian hukum mensyaratkan adanya regulasi yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.

Apabila salah satu nilai diabaikan, maka legitimasi kebijakan pajak karbon dapat melemah. Pajak karbon yang hanya berorientasi pada penerimaan negara berpotensi kehilangan aspek keadilan. Sebaliknya, pajak karbon yang terlalu idealis tanpa memperhatikan kepastian hukum dapat menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha.

Dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch, pajak karbon merupakan instrumen hukum modern yang memiliki legitimasi kuat karena mengandung dimensi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pajak karbon mencerminkan keadilan melalui penerapan prinsip pencemar membayar, memberikan kemanfaatan melalui pengendalian perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, serta memerlukan kepastian hukum agar dapat diimplementasikan secara efektif.

Oleh karena itu, tantangan utama bagi Indonesia bukanlah sekadar memberlakukan pajak karbon, melainkan memastikan bahwa desain dan implementasinya mampu menjaga keseimbangan antara ketiga nilai dasar hukum tersebut. Dengan tercapainya keseimbangan tersebut, pajak karbon dapat menjadi instrumen fiskal yang tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mewujudkan keadilan ekologis dan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Penulis                  : Nuradi, S.H, M.H (Alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan)

Editor                    : Nurrani Rusmana

Posting Pajak Karbon dan Tiga Tujuan Hukum: Keadilan, Manfaat, dan Kepastian dalam Kebijakan Lingkungan ditampilkan lebih awal di Universitas Pasundan.

Rektor Universitas Pasundan, Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang terus diberikan oleh mitra internasional kepada Unpas.

“Semoga Aliya dan Nagita betah dan lancar semuanya selama berada di sana,” ujarnya.

Sementara itu, Dekan FEB Unpas, Prof. Dr. H. Juanim, S.E., M.Si., mengatakan bahwa keberangkatan mahasiswa ke Kyung Hee University merupakan bagian dari kerja sama yang telah terjalin sejak tahun 2016.

“Setiap tahun FEB Unpas diundang oleh Kyung Hee University untuk mengikuti Summer School karena memang memiliki kerja sama sejak 2016. Tahun ini merupakan keberangkatan undangan yang keempat,” katanya.

Menurutnya, program tersebut menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi akademik sekaligus memperluas wawasan internasional.

“Mahasiswa dapat bergaul lintas budaya dan meningkatkan kompetensi. Ini merupakan kesempatan luar biasa karena mereka tidak hanya mewakili FEB dan Unpas, tetapi juga membawa nama Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, partisipasi mahasiswa dalam program internasional juga memberikan dampak positif bagi institusi.

“Kerja sama internasional sangat penting dalam membangun jejaring yang akan memperkuat rekognisi internasional bagi lembaga,” tambahnya.

Salah satu peserta, Aliya Siti Zahra, mengaku bersyukur dapat lolos mengikuti Summer School 2026, terlebih jumlah pendaftar tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Saya melihat ini bukan hanya sebagai pencapaian, tetapi juga peluang besar untuk belajar, berkembang, dan mendapatkan pengalaman internasional,” katanya.

Aliya mengungkapkan proses seleksi dimulai dari pemenuhan persyaratan untuk bergabung di kelas internasional, kemudian dilanjutkan dengan wawancara bersama Ketua dan Sekretaris Program Studi.

Selama mengikuti program, ia paling menantikan mata kuliah ESG and UN Global Impact karena dinilai relevan dengan perkembangan bisnis berkelanjutan. Selain itu, ia berharap dapat berdiskusi dan bertukar pengalaman dengan mahasiswa dari berbagai negara.

Untuk mempersiapkan keberangkatan, Aliya mengurus dokumen administrasi, termasuk visa, sekaligus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, khususnya speaking dan listening, serta mulai mempelajari percakapan dasar bahasa Korea.

Ia menargetkan dapat memperluas jejaring internasional, meningkatkan kemampuan komunikasi lintas budaya, serta memperoleh wawasan akademik baru yang bermanfaat bagi pengembangan diri dan kariernya.

Sementara itu, Nagita Rianto mengaku sangat senang karena mengikuti Summer School di Korea Selatan telah menjadi targetnya sejak semester pertama kuliah.

“Program ini sudah menjadi salah satu target saya sejak awal semester satu. Jadi, saat dinyatakan lolos, saya benar-benar merasa senang karena akhirnya bisa mewujudkan impian tersebut,” ujarnya.

Nagita menjelaskan proses seleksi dilakukan melalui wawancara di tingkat program studi. Menjelang keberangkatan, ia mempersiapkan kemampuan bahasa Inggris melalui kursus, mengurus visa, serta melengkapi seluruh kebutuhan administrasi.

Ia berharap dapat memperoleh pengalaman belajar di lingkungan internasional, memahami budaya serta sistem pendidikan Korea Selatan, sekaligus memperluas relasi dengan mahasiswa dari berbagai negara.

Baik Aliya maupun Nagita sama-sama mengajak mahasiswa FEB Unpas untuk tidak ragu mengikuti program internasional.

“Jangan takut mencoba dan keluar dari zona nyaman. Persiapkan diri dengan baik, baik secara akademik, mental, maupun kemampuan bahasa. Kesempatan seperti ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga,” pesan mereka. (Rani)

Posting Wujudkan Mimpi Belajar di Korea, Dua Mahasiswi FEB Unpas Lolos Summer School 2026 ditampilkan lebih awal di Universitas Pasundan.

Hal tersebut disampaikan Prof. Yaya saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch V yang berlangsung di Grand Sunshine Resort and Convention, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (26/6/2026).

Dalam paparannya bertajuk “Perspektif Kebijakan Publik terhadap Program Direktif Presiden Berdasarkan Realitas di Provinsi Jawa Barat: Dari Desain Program Menuju Ekosistem Tata Kelola yang Adaptif”, Prof. Yaya menjelaskan bahwa desain kebijakan yang ideal di atas kertas sering kali mengalami tantangan ketika diimplementasikan di lapangan akibat keterbatasan kapasitas birokrasi serta beragam dinamika lokal.

Menurutnya, Provinsi Jawa Barat merupakan miniatur kompleksitas pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan yang berhasil diterapkan di Jawa Barat memiliki peluang besar untuk direplikasi secara nasional.

“Satu instruksi nasional akan terpecah menjadi puluhan skenario implementasi ketika berhadapan dengan variasi kapasitas dan persoalan lokal di setiap daerah,” ujarnya.

Prof. Yaya menilai peningkatan kualitas implementasi tidak selalu memerlukan program baru. Yang jauh lebih penting adalah memperkuat kapasitas tata kelola daerah yang mampu mengorkestrasi berbagai pemangku kepentingan.

Ia juga menyoroti masih kuatnya ego sektoral yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan lintas sektor. Padahal, tantangan pembangunan saat ini menuntut respons cepat yang mampu menembus sekat-sekat birokrasi tradisional.

Selain itu, ketergantungan pendanaan pada APBD dinilai berpotensi menciptakan kesenjangan hasil antara daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi dan daerah dengan kemampuan yang lebih terbatas.

“Kecepatan respons birokrasi tanpa didukung data real-time hanya akan menghasilkan intervensi yang kurang tepat sasaran,” katanya.

Prof. Yaya menambahkan, berbagai solusi strategis terhadap agenda nasional justru sering lahir dari inovasi di tingkat lokal yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, aparatur sipil negara dituntut tidak hanya patuh terhadap petunjuk teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika lapangan dan kondisi kelembagaan daerah.

Prof. Yaya menekankan pentingnya membangun ekosistem tata kelola modern yang mendistribusikan peran secara jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

“Masa depan pembangunan tidak terletak pada peluncuran program baru, tetapi pada kapasitas mengubah kebijakan menjadi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Prof. Yaya juga mengingatkan bahwa setiap Program Direktif Presiden memiliki karakteristik risiko implementasi yang berbeda sehingga membutuhkan strategi pelaksanaan yang presisi agar dapat menjangkau seluruh ekosistem pemerintahan daerah.

Diketahui, Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui proses monitoring serta evaluasi yang sistematis.

Selain Prof. Yaya, forum tersebut juga menghadirkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.I.Pol., yang membahas peran lembaga legislatif dalam implementasi Program Direktif Presiden, Kepala BSKDN Kemendagri, Dr. Drs. Yusharto Huntoyungo, M.Pd., yang memaparkan sinkronisasi strategi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si., mewakili Gubernur Jawa Barat yang menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memastikan seluruh Program Direktif Presiden berjalan secara optimal.

Diketahui, Pelaksanaan Rakor Strategi Kebijakan Regional Batch V diawali dengan survei dan Focus Group Discussion (FGD) pada 17 April 2026, kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi regional pada 26 Juni 2026 di Bandung. Kegiatan ini melibatkan sekitar 250 peserta yang berasal dari Komisi II DPR RI, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta unsur Kementerian Dalam Negeri.

Ruang lingkup kegiatan mencakup lima provinsi, 66 kabupaten, dan 24 kota. Hasil rapat koordinasi diharapkan menjadi rekomendasi strategis yang disusun secara kolaboratif oleh unsur pemerintah, akademisi, dan media guna memperkuat implementasi Program Direktif Presiden di daerah. (Rani)

Posting Guru Besar Unpas Prof. Yaya Soroti Pentingnya Tata Kelola Adaptif dalam Implementasi Program Direktif Presiden ditampilkan lebih awal di Universitas Pasundan.

Penandatanganan LoI berlangsung di Grand Sunshine Resort and Convention, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (26/6/2026), bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch V.

LoI ditandatangani oleh Wakil Direktur I Pascasarjana Unpas, Prof. Dr. H. Yaya Mulyana A. Aziz, M.Si., dan Kepala BSKDN Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd. Selain penandatanganan LoI, Prof. Yaya Mulyana juga menjadi narasumber dalam pelaksanaan rakor tersebut.

Melalui kerja sama ini, Unpas dan BSKDN berkomitmen meningkatkan kapasitas kelembagaan sekaligus memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mempererat sinergi dalam merumuskan strategi kebijakan berbasis riset guna mendukung pembangunan nasional.

Salah satu fokus utama kerja sama adalah pengembangan dan pemanfaatan berbagai indeks strategis yang dikembangkan BSKDN Kemendagri, yakni Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), serta Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Keempat indeks tersebut diharapkan menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah serta memperkuat kelembagaan.

Dalam rencana kerja sama yang disepakati, kedua institusi akan melaksanakan sejumlah program kolaboratif. Di antaranya penyelenggaraan workshop dan seminar untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan, tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, inovasi daerah, serta pemanfaatan indeks strategis BSKDN.

Selain itu, Unpas dan BSKDN juga akan menggelar seminar serta diskusi publik sebagai wadah berbagi pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai kebijakan publik serta pembangunan nasional yang berbasis data dan riset kredibel.

Kolaborasi lainnya diwujudkan melalui pelaksanaan riset bersama yang melibatkan kedua belah pihak untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu mendukung penyusunan strategi kebijakan yang lebih efektif dalam mencapai target pembangunan nasional. Kedua institusi juga membuka peluang bentuk kerja sama lain yang akan disepakati sesuai kebutuhan di masa mendatang.

Sebelum penandatanganan LoI, Unpas dan BSKDN telah menggelar audiensi dan penjajakan kerja sama di Ruang Rapat Lantai 7 Gedung Rektorat Kampus II Unpas Tamansari, Kamis (25/6/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, PPM, dan Dana Usaha Unpas Prof. Dr. H. M. Budiana, S.I.P., M.Si., Kepala LPPM Unpas Prof. Dr. Ir. H. Asep Dedy Sutrisno, M.P., jajaran Biro Kerja Sama Unpas, serta perwakilan dari BSKDN Kemendagri.

Penandatanganan LoI ini menjadi langkah awal bagi Unpas dan BSKDN dalam membangun kemitraan strategis yang diharapkan dapat menghasilkan inovasi, memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, serta menghadirkan rekomendasi kebijakan yang berbasis riset untuk mendukung pembangunan nasional. (Rani)

Posting Unpas dan BSKDN Kemendagri Teken LoI, Perkuat Sinergi Riset dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah ditampilkan lebih awal di Universitas Pasundan.

Penandatanganan ini dihadiri oleh Rektor Unpas Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc., Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, PPM, dan Dana Usaha Unpas Prof. Dr. H. M. Budiana, S.I.P., M.Si., Kepala LPPM Unpas Prof. Dr. Ir. H. Asep Dedy Sutrisno, M.P., jajaran Biro Kerja Sama dan Biro Keuangan Unpas serta Deputy CEO Regional I Bank bjb Yatni Rohayati, Pemimpin Bank bjb Cabang Tamansari Adytia Sovana, Manager Bisnis Komersial Bank bjb Ryza Sativa.

Deputy CEO Regional I Bank bjb Yatni Rohayati menyampaikan apresiasinya kepada Unpas yang telah memberikan kepercayaan kepada Bank bjb untuk menjalin kerja sama ini.

“Melalui kerja sama ini diharapkan terjalin sinergitas antara kedua belah pihak, terutama dalam fasilitasi layanan pembayaran mahasiswa, layanan customer service, kredit pegawai, serta berbagai bentuk kerja sama lainnya,” ujarnya.

Menurut Yatni, kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan transaksi perbankan bagi seluruh sivitas akademika Unpas, mulai dari lembaga, mahasiswa, dosen, hingga tenaga kependidikan.

Ia menjelaskan, sejumlah layanan yang akan diperkuat melalui kerja sama tersebut antara lain kemudahan pembayaran uang kuliah mahasiswa, transaksi digital melalui aplikasi DIGI bank bjb, serta produk penyaluran kredit konsumtif bagi dosen dan staf Unpas.

“Besar harapan kami kerja sama ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi kedua belah pihak. Dengan ditandatanganinya MoU dan PKS ini, kami berharap seluruh program dapat berjalan lancar dan memberikan nilai tambah yang nyata,” katanya.

Sementara itu, Rektor Unpas Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc., menilai kerja sama tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan dunia usaha.

“Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan sinergi, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama yang telah terjalin ini harus terus dioptimalkan agar memberikan manfaat yang lebih luas,” ungkapnya.

Prof. Azhar menambahkan, sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi pada pelayanan, Unpas memiliki tanggung jawab untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa, termasuk dalam aspek pembayaran pendidikan. Selain itu, perguruan tinggi juga dituntut untuk menjalin kolaborasi yang erat dengan dunia usaha dan dunia industri.

“Kami adalah lembaga pelayanan yang harus mampu memberikan kemudahan bagi mahasiswa. Di sisi lain, kami juga dituntut untuk bersinergi dengan dunia usaha dan dunia industri. Karena itu, kerja sama ini harus memberikan dampak yang nyata,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Azhar juga menyampaikan apresiasi kepada Bank bjb atas komitmennya dalam mendukung peningkatan layanan dan pengembangan kerja sama dengan Unpas.

Melalui penandatanganan MoU dan PKS ini, kedua institusi berharap dapat memperkuat hubungan kemitraan yang berkelanjutan serta menghadirkan berbagai inovasi layanan yang mendukung kebutuhan akademik maupun administrasi di lingkungan Universitas Pasundan. (Rani)

Posting Unpas dan Bank bjb Jalin Kerja Sama Tingkatkan Kualitas Layanan ditampilkan lebih awal di Universitas Pasundan.

Meski berhasil menjadi lulusan dengan IPK tertinggi, Egha memandang pencapaian tersebut bukanlah tujuan akhir. Baginya, IPK hanyalah angka yang harus diiringi dengan kualitas diri, integritas, kompetensi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Saya merasa bahagia dan bersyukur atas pencapaian ini. Namun, IPK tersebut juga menjadi pengingat bahwa saya harus lebih bertanggung jawab dalam dunia kerja dan kehidupan ke depan. IPK hanyalah angka, sedangkan kualitas diri tercermin dari integritas, kompetensi, dan manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain,” kata Egha kepada Minpas, Selasa (23/6/2026).

Motivasi terbesar Egha selama menempuh pendidikan datang dari kedua orang tuanya. Ia mengaku ingin membalas segala perjuangan orang tua yang telah memberikan dukungan penuh selama dirinya merantau dan berkuliah di Bandung.

“Sebagai salah satu bentuk balas budi kepada mereka, saya ingin menyelesaikan perkuliahan tepat waktu dan dengan hasil yang baik,” katanya.

Menurutnya, kunci utama yang membuatnya mampu mempertahankan prestasi akademik adalah konsistensi dan kedisiplinan. Ia selalu berusaha hadir di setiap perkuliahan dan tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang telah diperoleh.

“Absensi sangat penting. Saya juga selalu merasa haus ilmu. Setiap naik semester, saya tidak pernah merasa cukup dengan apa yang saya terima sehingga terus belajar dari mana saja,” ungkapnya.

Menariknya, selama semester satu hingga lima, Egha memilih untuk tidak mengikuti organisasi agar dapat fokus pada akademik. Namun pada semester enam, ia mulai keluar dari zona nyaman dengan menerima amanah sebagai Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himakom) Periode 2024–2025.

Meski aktif berorganisasi, ia tetap memegang prinsip bahwa kegiatan kemahasiswaan tidak boleh mengganggu kewajibannya sebagai mahasiswa. Bahkan, ia mengaku tetap berusaha hadir di kelas meski sedang menjalankan berbagai program organisasi, magang, maupun tugas akademik.

“Mata kuliah adalah sesuatu yang sangat saya butuhkan. Saya merasa sayang jika harus melewatkan satu hari kuliah,” tuturnya.

Selama kuliah, Egha mengaku paling terkesan dengan mata kuliah Filsafat yang membentuk pola pikirnya menjadi lebih terbuka dan kritis. Selain itu, mata kuliah Islam Disiplin Ilmu juga memberinya pemahaman baru tentang nilai-nilai keislaman yang mendorong sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

Perjalanan akademiknya tidak selalu berjalan mulus. Salah satu masa tersulit yang pernah ia hadapi terjadi ketika sang kakek meninggal dunia di tengah pelaksanaan Ujian Akhir Semester pada 2023. Kehilangan sosok yang menjadi penyemangatnya itu sempat membuatnya terpuruk.

Namun, pesan terakhir sang kakek agar dirinya menyelesaikan pendidikan dengan penuh tanggung jawab menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus berjuang hingga berhasil meraih hasil terbaik.

Dalam belajar, Egha memiliki metode yang cukup unik. Ia membuat rangkuman materi, kemudian merekamnya dalam bentuk audio untuk didengarkan kembali menjelang ujian.

“Melalui rekaman tersebut, saya bisa memahami dan menjawab pertanyaan ujian dengan bahasa saya sendiri,” jelasnya.

Selain aktif di organisasi, Egha juga terlibat dalam berbagai kegiatan volunteer serta bekerja sebagai talent dan content creator freelance. Menurutnya, pengalaman organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, empati, kemampuan beradaptasi, serta memperluas relasi.

Ia juga menilai bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari capaian akademik maupun materi semata. Bagi Egha, kesuksesan sejati adalah kemampuan untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi sesama.

“Kesuksesan bukan semata-mata dinilai dari banyaknya materi yang dimiliki, melainkan dari bagaimana hati mampu melahirkan empati yang tulus, pikiran mampu menghasilkan kebijaksanaan, dan tindakan mampu memberikan manfaat bagi sesama,” katanya.

Setelah lulus, Egha berencana melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi sembari berkarier. Ia memiliki cita-cita menjadi tenaga pendidik yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di daerah-daerah yang belum mendapatkan akses pendidikan yang optimal.

“Tantangan besar yang ingin saya taklukkan berikutnya adalah berkontribusi dalam upaya mencerdaskan generasi muda. Saya ingin Indonesia memiliki banyak generasi berkualitas yang tidak egois dan memiliki empati untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik,” pungkasnya. (Rani)

Posting Lulusan Terbaik FISIP Unpas, Egha Pilih Tumbuh daripada Sekadar Berprestasi ditampilkan lebih awal di Universitas Pasundan.

Lahir di Garut pada 4 Desember 2003, Naufal mengaku sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian tersebut. Meski demikian, ia tetap memandang keberhasilannya dengan rendah hati.

“Ini merupakan hasil dari kerja keras, dukungan banyak pihak, serta kesempatan yang diberikan universitas. Pencapaian ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus belajar dan memberikan kontribusi yang lebih baik,” ujarnya kepada Senin (22/6/2026).

Ketertarikannya pada dunia hukum menjadi motivasi utama selama menempuh pendidikan. Menurutnya, pemahaman hukum yang mendalam sangat penting untuk membantu masyarakat memperoleh keadilan. Selain itu, ia juga merasa memiliki tanggung jawab sebagai mahasiswa untuk memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya.

Dalam mempertahankan prestasi akademiknya, Lulusan FH Unpas ini menerapkan prinsip konsistensi, manajemen waktu yang baik, serta fokus pada pemahaman materi, bukan sekadar menghafal. Ia juga rutin melakukan evaluasi dan meninjau kembali materi perkuliahan setiap hari.

“Kunci utama saya adalah konsisten. Saya selalu berusaha memahami materi secara mendalam, membuat ringkasan, berdiskusi dengan teman, dan menghubungkan teori dengan kasus-kasus nyata,” ungkapnya.

Selama kuliah, Naufal aktif mengikuti berbagai kegiatan non-akademik. Ia terlibat dalam organisasi mahasiswa hukum di BEM Fakultas Hukum, menjadi anggota tim Clinic Legal Education, serta berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum. Di samping itu, ia juga aktif berolahraga badminton bersama dosen dan staf tata usaha Fakultas Hukum.

Bagi Naufal, pengalaman organisasi memiliki peran penting dalam membentuk karakter mahasiswa. Melalui organisasi, mahasiswa dapat mengembangkan berbagai keterampilan non-akademik seperti kepemimpinan, komunikasi, kerja sama tim, serta kemampuan memecahkan masalah.

Selama masa studi, mata kuliah Hukum Perdata dan Hukum Pidana menjadi pengalaman akademik yang paling berkesan baginya karena memiliki keterkaitan erat dengan praktik hukum di lapangan. Selain itu, pengalaman mengikuti klinik hukum dan penyusunan kontrak juga memberikan banyak pembelajaran yang berharga.

Meski berhasil meraih prestasi akademik tertinggi, perjalanan kuliahnya tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah menyeimbangkan tuntutan akademik dengan kegiatan magang dan organisasi.

“Saya mengatasinya dengan disiplin, menjaga pola istirahat, serta tidak ragu meminta arahan kepada dosen maupun senior ketika menghadapi kesulitan,” katanya.

Keberhasilan Naufal tidak lepas dari dukungan keluarga dan para dosen yang senantiasa memberikan motivasi. Ia menyebut orang tua dan dosen pembimbing skripsi sebagai sosok yang paling berjasa dalam perjalanan pendidikannya.

“Keluarga adalah fondasi utama. Mereka selalu mendukung secara moral maupun finansial, serta memberikan doa dan semangat dalam setiap proses yang saya jalani,” tuturnya.

Setelah menyelesaikan studinya, Naufal berencana untuk langsung terjun ke dunia kerja guna memperoleh pengalaman profesional yang lebih luas. Ia bercita-cita menjadi jaksa yang profesional dan berintegritas, sekaligus membuka peluang berkarier sebagai advokat. Tidak hanya itu, ia juga memiliki impian untuk membangun usaha di bidang legal technology maupun jasa konsultasi hukum yang inovatif.

Saat ini, Naufal tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian advokat, seleksi CPNS di lingkungan kejaksaan, serta mengembangkan berbagai ide bisnis yang berkaitan dengan dunia hukum.

Bagi mahasiswa yang ingin meraih prestasi akademik terbaik, Naufal berpesan agar selalu konsisten, berani mencoba hal-hal baru, dan memanfaatkan setiap kesempatan belajar yang tersedia.

“Prestasi terbaik lahir dari proses yang dijalani dengan sungguh-sungguh. Manfaatkan masa kuliah sebaik mungkin, bangun relasi yang baik, dan jangan pernah melupakan tujuan awal ketika memilih menempuh pendidikan hukum,” pesannya.

Menurut Naufal, kesuksesan yang sesungguhnya bukan hanya diukur dari pencapaian akademik, melainkan dari kemampuan seseorang untuk memberikan manfaat bagi orang lain, menjaga integritas, serta menciptakan dampak positif bagi masyarakat.

Dengan bekal prestasi akademik, pengalaman organisasi yang aktif, serta komitmen terhadap keadilan, Muhammad Naufal Yasykur menjadi salah satu lulusan inspiratif Fakultas Hukum Unpas yang siap memberikan kontribusi nyata bagi dunia hukum Indonesia. (Rani)

Posting IPK 4,00 Bukan Akhir Perjalanan, Lulusan Unpas Naufal Siap Wujudkan Mimpi Menjadi Jaksa ditampilkan lebih awal di Universitas Pasundan.

Hadir Rektor Unpas Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc., Wakil Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan Prof. Dr. Ali Anwar, M.Si., Wakil Direktur I Pascasarjana Unpas Prof. Dr. H. Yaya Mulyana Abdul Azis, M.Si., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unpas Prof. Dr. Ir. H. Asep Dedy Sutrisno, M.P., Kepala Divisi Kerja Sama, Inovasi dan Dana Usaha Unpas M. Tirta Mulia, S.T., M.T. beserta jajarannya, serta perwakilan dari setiap fakultas di lingkungan Unpas.

Sementara dari pihak Pemkab Kuningan hadir Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., Asisten Daerah I Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan Drs. H. Deniawan, M.Si., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Dr. Carlan, S.Pd., M.MPd., serta Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan Mahardika Rahman, S.H., M.H.

Rektor Unpas menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya guna mengimplementasikan kerja sama yang telah disepakati.

“Kerja sama ini sejalan dengan semangat transformasi pendidikan tinggi yang kini mengedepankan konsep ‘kampus berdampak’, di mana perguruan tinggi harus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak melalui konsep pentahelix. Dalam hal ini, perguruan tinggi siap berkontribusi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ia berharap MoU yang ditandatangani tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi mampu menghasilkan berbagai program produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Sementara itu, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. menyambut baik kerja sama tersebut. Sebagai alumni Unpas tahun 2012, ia menyampaikan rasa bangga atas terjalinnya kemitraan antara Pemkab Kuningan dan almamaternya.

Bupati mengungkapkan bahwa Kabupaten Kuningan masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, di antaranya tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Karena itu, menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan kalangan akademisi.

“Saya ingin MoU ini ditindaklanjuti dengan program-program yang lebih bermakna. Hasil studi dan riset dari akademisi Unpas diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan program prioritas pembangunan,” katanya.

Selain itu, Bupati juga berharap Unpas dapat membantu mengembangkan model-model pembangunan yang sesuai dengan potensi unggulan daerah serta menciptakan program yang mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Kuningan memiliki visi pembangunan yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata. Keberadaan Gunung Ciremai sebagai gunung tertinggi di Jawa Barat dinilai menjadi salah satu pusat kekuatan ekonomi daerah yang perlu terus dikembangkan.

“Potensi pariwisata yang kita miliki sangat besar. Namun hingga saat ini kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sekitar 8 persen. Dengan dukungan dan pendampingan dari Unpas, kami berharap kemajuan sektor ini akan semakin terasa,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua LPPM Unpas Prof. Dr. Ir. H. Asep Dedy Sutrisno, M.P. turut memaparkan hasil penelitian mengenai pengelolaan sampah terpadu. Menurutnya, persoalan sampah saat ini menjadi tantangan nasional yang memerlukan solusi inovatif dan berkelanjutan.

Prof. Asep menjelaskan bahwa tim peneliti Unpas telah mengembangkan teknologi pengolahan sampah yang diberi nama PESAT (Pengelolaan Sampah Terpadu). Inovasi tersebut dirancang untuk mengubah sampah menjadi pakan, pangan, dan energi dalam satu sistem terpadu.

“Keunggulan teknologi ini adalah pengoperasiannya tidak menggunakan bahan bakar maupun listrik. Kami berharap hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu solusi yang sesuai untuk diterapkan di Kabupaten Kuningan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Kerja Sama, Inovasi dan Dana Usaha Unpas, M. Tirta Mulia, S.T., M.T., menjelaskan mengenai program KOHE OKEH. Program ini bertujuan mengubah limbah kotoran hewan yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi produk yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi.

Menurut Tirta, terdapat dua persoalan utama yang ditemukan di sektor peternakan dan pertanian. Di sektor peternakan, khususnya pada peternakan sapi yang menjadi mitra Unpas dengan populasi mencapai sekitar 2.500 ekor, masalah utama berasal dari aspek pakan dan pengelolaan limbah. Sementara di sektor pertanian jagung, tantangan yang dihadapi meliputi standar kualitas panen, pemasaran hasil produksi, serta kebutuhan pupuk.

“Karena itu kami mencoba mengolaborasikan peternak dengan petani. Kotoran sapi dimanfaatkan menjadi pupuk untuk lahan jagung, sedangkan hasil panen jagung nantinya dapat digunakan sebagai bahan pakan sapi maupun ternak lainnya. Hasil panen ini juga dipastikan terserap karena wajib dibeli, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan,” ujar Tirta.

Dalam implementasinya, Unpas berperan mendampingi petani agar kualitas hasil panen tetap konsisten dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, Unpas mengembangkan teknologi pertanian berbasis smart farming yang dinamakan FertiFlow.

Melalui penandatanganan MoU ini, Pemkab Kuningan dan Unpas berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam berbagai program strategis guna mendukung pembangunan daerah yang berbasis riset, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. (Rani)

Posting Wujudkan Kampus Berdampak, Unpas Perluas Kolaborasi dengan Pemkab Kuningan ditampilkan lebih awal di Universitas Pasundan.

Rektor Unpas, Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc., mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati atas pencapaian akademik yang telah diraih.

“Kami mewakili seluruh sivitas akademika Universitas Pasundan dengan penuh rasa bangga mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Prosesi wisuda merupakan peristiwa penting yang menjadi tonggak perjalanan hidup setelah melalui proses panjang, kerja keras, dan doa dari dosen maupun orang tua,” ujarnya.

Sebanyak 1.072 lulusan yang diwisuda terdiri atas 83 lulusan program doktor, 216 lulusan program magister, 8 lulusan Pendidikan Profesi Dokter dan 665 lulusan program sarjana dari tujuh fakultas di lingkungan Unpas.

Menurut Prof. Azhar, gelar akademik yang diraih merupakan bentuk pengakuan atas kompetensi yang telah dicapai. Namun, di tengah era persaingan global dan transformasi digital yang berkembang sangat cepat, dunia kerja tidak hanya menuntut penguasaan teori, melainkan juga kemampuan praktis serta sertifikasi kompetensi yang diakui dunia profesi dan industri.

“Ijazah tetap menjadi bukti capaian akademik, tetapi saat ini lulusan juga harus memiliki keterampilan praktis dan kompetensi yang terukur. Di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan, mereka yang memiliki kombinasi antara ijazah, keterampilan, dan sertifikasi kompetensi akan memiliki daya saing yang lebih luas,” katanya.

Ia menegaskan bahwa wisuda bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari komitmen untuk terus meningkatkan kemampuan profesional agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan, Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi, M.Si., mengingatkan para lulusan bahwa peran sebagai alumni Unpas merupakan panggilan untuk memberikan solusi bagi masyarakat.

Menurutnya, alumni harus memiliki tiga keterampilan utama, yakni kemampuan mengidentifikasi persoalan, memahami permasalahan secara mendalam, dan menafsirkan berbagai kondisi yang sering kali berada dalam wilayah abu-abu.

“Kami optimistis alumni Unpas memiliki karakter pantang menyerah, pemberani, dan petarung dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan,” ujarnya.

Kepala LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, Dr. Lukman, S.T., M.Hum., menyoroti tantangan besar yang akan dihadapi para lulusan di masa depan, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Menurutnya, AI merupakan teknologi yang memiliki dua sisi. Di satu sisi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, namun di sisi lain berpotensi menggantikan sejumlah pekerjaan manusia.

“Karena itu, lulusan harus mampu memberdayakan AI untuk membantu mewujudkan mimpi dan cita-cita mereka, bukan justru tergeser oleh perkembangan teknologi tersebut,” katanya.

Ia menyebutkan tiga formula sukses di era Autonomy Society 5.0, yaitu penguasaan teknologi dan AI, kualitas lulusan yang unggul, serta kekuatan manusia sebagai faktor utama yang tidak dapat tergantikan.

Dalam kesempatan tersebut, kesan dan pesan wisudawan disampaikan oleh Mayor Jenderal TNI (Purn.) Dr. Karmin Suharna, S.I.P., M.A., lulusan Program Doktor Ilmu Hukum yang juga menjabat Ketua Forum Bela Negara Provinsi Jawa Barat.

Karmin menilai keberhasilan para lulusan merupakan hasil dari ekosistem pendidikan yang kuat di Universitas Pasundan.

“Produk yang dihasilkan hari ini bukanlah sesuatu yang biasa, tetapi merupakan hasil dari ekosistem yang sangat baik di Universitas Pasundan,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh lulusan untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai instrumen dalam memperkuat integrasi bangsa, nasionalisme, serta menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan publik.

“Atas nama seluruh wisudawan dan wisudawati, kami menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada para dosen, pembimbing, promotor, dan co-promotor yang telah membimbing dengan penuh dedikasi. Keberhasilan ini juga kami persembahkan kepada orang tua, suami, istri, dan keluarga tercinta,” katanya.

Daftar Nama Wisudawan dan Wisudawati Terbaik

Pada wisuda kali ini, terdapat para lulusan terbaik dari setiap program studi dan fakultas. Di antaranya:

1. Elin Herlina, Doktor Ilmu Manajemen: IPK 3.87
2. Nesan Sujana, Doktor Ilmu Sosial: IPK 3.76
3. Wide Putra Ananda, Doktor Ilmu Hukum: IPK 3.88
4. Ribert Susanto, Magister Administrasi dan Kebijakan Publik: IPK 3.83
5. Yana Nufriana, Magister Manajemen: IPK 3.93
6. Regina Salmadina Rauf, Magister Teknik Industri: IPK 3.80
7. Zaini Abdillah, Magister Ilmu Hukum: IPK 3.95
8. Mestika Nur Faidah, Magister Teknologi Pangan: IPK 3.89
9. Yusdi Faruliansyah, Magister Pendidikan Matematika: IPK 3.97
10. Asep Bahtiar, Magister Teknik Mesin: IPK 3.58
11. Sabro Wardiantino, Magister Ilmu Komunikasi: IPK 3.94
12. Lista Piastrina Ayu, Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia: IPK 3.76
13. Ervan Wiguna, Magister Kenotariatan: IPK 3.76
14. Dede Iskandar, Magister Akuntansi: IPK 3.83
15. Muhammad Naufal Yasykur, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum: IPK 4.00
16. Chaterine Egha Vevayosa G, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi: IPK 4.00
17. Leonardus Calvin Wicaksana, Fakultas Teknik, Prodi Teknologi Pangan: IPK 3.87
18. Puspa Nurpauziah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen: IPK 3.97
19. Virgia Dinda Syelima, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia: IPK 3.84
20. Yonatan Cahyadi, Fakultas Ilmu Seni dan Sastra, Prodi Seni Musik: IPK 3.74
21. Shiva Rosita Fauzia, Fakultas Kedokteran, Pendidikan Kedokteran: IPK 3.87

Melalui wisuda ini, Universitas Pasundan kembali menegaskan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang siap menghadapi tantangan global, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. (Rani)

Posting Rektor Unpas Tekankan Pentingnya Kompetensi dan Adaptasi AI pada Wisuda Gelombang II TA 2025/2026 ditampilkan lebih awal di Universitas Pasundan.

Kegiatan yang dilaksanakan melalui virtual ini menjadi sarana strategis untuk membuka akses informasi karier, memperluas jejaring profesional, meningkatkan penyerapan tenaga kerja lulusan, serta memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, alumni, pemerintah, dan dunia industri.

Acara ini dihadiri oleh Rektor Unpas Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc., Ketua Unit CDC Unpas Dr. Dewi Yuliati Indah, S.E., M.M. beserta Sekretaris Dini Nadila, S.Sos., M.AP. yang menjadi moderator.

Kemudian hadir Pengantar Ahli Madya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Danilo Dias Quintas Dos Santos, S.Pd., perwakilan PT Sentra Vidya Utama (SEVIMA) Muhammad Nur Fauzan, S.P., para dekan dan wakil dekan, pimpinan lembaga dan unit di lingkungan Unpas, pengurus Ikatan Alumni (IKA) Unpas, serta pimpinan perusahaan mitra.

Rektor Unpas Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc. yang membuka menuturkan tema Connecting Talent, Creating Future sangat relevan dengan tantangan dunia kerja saat ini yang menuntut kemampuan membangun koneksi, beradaptasi, berkolaborasi, serta mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan industri.

“Melalui kegiatan ini, Unpas berkomitmen untuk terus menjembatani kebutuhan dunia usaha dan industri dengan potensi sumber daya manusia yang dimiliki mahasiswa dan alumni. Teknologi digital telah mengubah cara kita terhubung dengan dunia kerja. Kini pencari kerja dapat mengakses informasi perusahaan, mengikuti sesi rekrutmen, berinteraksi dengan recruiter, hingga melamar pekerjaan tanpa dibatasi ruang dan waktu,” katanya.

Prof. Azhar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan, instansi, dan mitra yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan para mitra menjadi bukti nyata kuatnya sinergi antara perguruan tinggi dan dunia kerja dalam menyiapkan generasi yang unggul, adaptif, dan berdaya saing.

Dalam kesempatan tersebut juga, Ketua Unit CDC Unpas sekaligus Ketua Pelaksana, Dr. Dewi Yuliati Indah, S.E., M.M., menuturkan bahwa di tengah pesatnya transformasi digital, perguruan tinggi dituntut untuk terus beradaptasi dan menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Dewi mengatakan Unpas berkomitmen tidak hanya mencetak lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga menjembatani mereka agar sukses memasuki dunia usaha dan dunia industri.

“Melalui konsep virtual yang kami usung, platform ini hadir untuk meruntuhkan batasan jarak dan waktu sehingga alumni dan pencari kerja dapat berinteraksi langsung dengan perusahaan, mengirimkan CV terbaik, hingga mengikuti proses seleksi secara lebih efisien dari mana saja,” ujarnya.

Dewi mengungkapkan, Virtual Career Expo Universitas Pasundan 2026 melibatkan 26 perusahaan yang didukung oleh Disnakertrans Jawa Barat serta berbagai perusahaan mitra CDC Unpas.

CDC Unpas juga menggelar sesi berbagi mengenai peran CDC dan pentingnya tracer study bagi mahasiswa serta alumni. Dewi menjelaskan bahwa CDC didirikan sebagai respons terhadap dinamika pasar kerja yang semakin kompetitif sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab perguruan tinggi dalam memastikan lulusan mampu memasuki dunia profesional secara efektif melalui pendekatan link and match.

Sementara itu, Ketua IKA Unpas periode 2026–2031, Dr. Euis Mulyati, S.H., M.H., CTA., membagikan pengalaman dan kiat dalam membangun karir yang berkelanjutan. Menurutnya, kesuksesan karir diawali dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis yang kuat, disertai kesungguhan dalam menekuni bidang pekerjaan.

“Teruslah belajar, mengembangkan kemampuan, jangan sungkan bertanya, dan jangan pelit berbagi ilmu. Unpas tidak hanya mencetak lulusan yang cerdas secara akademis, tetapi juga individu yang berkarakter tangguh dan siap memberikan kontribusi bagi masyarakat,” tuturnya.

Perwakilan PT Sentra Vidya Utama (SEVIMA), Muhammad Nur Fauzan, S.P., memperkenalkan penggunaan Portal Karir melalui aplikasi Karir Link. Ia menjelaskan bahwa platform tersebut menjadi sarana bagi alumni untuk mengakses berbagai lowongan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan yang telah terverifikasi oleh CDC Unpas.

“Seluruh mitra perusahaan yang terdaftar di Karir Link telah melalui proses verifikasi sehingga legalitas dan kredibilitasnya terjamin,” jelasnya.

Pada sesi pemaparan dunia industri, Operasional Manager PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) Bandung, Abdurahman Ridwan, menjelaskan berbagai layanan pengembangan sumber daya manusia yang disediakan perusahaan, mulai dari pelatihan motivasi, persiapan karier, public speaking, negotiation skill, hingga pelatihan sektor perbankan dan persiapan masa pensiun.

Adapun Supervisor PT Trijaya Pratama Futures (TPFx), Richaldiansyah Dimas Yudistira, S.E., menyampaikan bahwa perusahaannya yang bergerak di bidang perdagangan derivatif dan forex mencari individu yang memiliki semangat belajar tinggi, adaptif, dan siap berkembang bersama perusahaan.

Selain itu, Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama Disnakertrans Jawa Barat, Rivaldi R.W. Pratama Putra, S.E., memperkenalkan aplikasi Nyari Gawe milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Aplikasi tersebut memberikan akses yang mudah, cepat, dan akurat bagi masyarakat untuk memperoleh informasi lowongan kerja serta mengajukan lamaran sesuai kompetensi dan lokasi tempat tinggal.

Melalui penyelenggaraan Virtual Job Fair Universitas Pasundan 2026, Unpas berharap dapat membuka lebih banyak peluang karir dan kerja sama yang memberikan manfaat bagi mahasiswa, alumni, perusahaan, serta seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen Unpas dalam mencetak lulusan yang kompeten, berintegritas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja masa depan. (Rani)

Posting Virtual Job Fair Universitas Pasundan 2026 Perkuat Sinergi Kampus dan Industri ditampilkan lebih awal di Universitas Pasundan.