Kenotariatan dan Pertanahan

Pemungutan PPh. Final Atas Akta Sewa Tanah dan/atau Bangunan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

2013-12-30T12:00:00.000+07:00

Disusun oleh: Kemas D. Hamdani, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Magister Notariat

Ringkasan:

Pajak Penghasilan merupakan salah satu pelaksanaan pengenaan pajak kepada masyarakat yang ditujukan agar setiap penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak diharapkan dapat diberikan kepada Negara guna pembangunan sesuai tarif pajak yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas sewa tanah dan/atau bangunan, apakah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Pajak Penghasilan beserta aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah.

Penulisan tesis ini menggunakan sumber hukum berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berisi tentang norma hukum berupa peraturan Perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari literatur-literatur mengenai ilmu hukum, khususnya mengenai pajak penghasilan.

PPh Final berbeda dengan objek pajak pada umumnya, baik dari segi obyek yang dikenakan, tarifnya, maupun tata cara pelaksanaannya. Objek PPh Final itu sendiri didapat dari Sewa Tanah dan/atau bangunan, apartemen, rumah susun dan lain-lain. Berbicara Sewa Tanah dan/atau bangunan itu sendiri tidak lepas dari Pejabat Pembuat Akta Tanah karena ia berwenang untuk membuat aktanya. Berkaitan dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bahwa itu bukanlah wewenang atribusi dan delegasi untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam rangka pendaftaran tanah, karena sejak awal pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah bukanlah wewenang Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan. Akan tetapi terkait dengan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pemungut PPh Final, hal tersebut merupakan pendelegasian terhadap perundang-undangan. Ini dapat dibuktikan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

Sanksi Hukum Bagi Notaris yg Menolak Menerima Magang

2013-12-29T11:30:00.000+07:00

(Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris)

Disusun oleh: Rika R. Cahyaningrum, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Magister Notariat

Intisari:

Penulisan tesis ini berjudul sanksi hukum bagi Notaris yang menolak menerima magang (Menurut Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris), yang bertujuan untuk: pertama, menganalisa peraturan tentang magang calon Notaris. Kedua, menganalisa penjatuhan sanksi terhadap NotarIs yang menolak magang calon Notaris.

Metode penelitian menggunakan tipe penelitian doctrinal research, yakni tipe penelitian hukum yang berusaha untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab issue hukum yang dihadapi dan pendekatan masalah statute approach (pendekatan perundang-undangan) yaitu pendekatan masalah yang dikaji melalui perundang-undangan yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan conceptual approach (pendekatan konseptual), yaitu pendekatan yang didasarkan pada literatur-literatur yang berkaitan dengan sanksi hukum terhadap Notaris.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, seorang calon Notaris wajib melakukan magang untuk memenuhi syarat pengangkatan Notaris yang diatur dalam pasal 3 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana syarat pengangkatan ini bersifat mutlak dan harus dilaksanakan oleh calon Notaris, apabila calon Notaris tidak melakukan magang maka calon Notaris tidak memenuhi syarat pengangkatan dan tidak dapat diangkat menjadi Notaris. Penerimaan magang calon Notaris ini merupakan kewajiban Notaris hal ini ditegaskan dalam pasal 16 huruf m dan kedua, sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang menolak magang calon Notaris termuat secara implisit dalam pasal 12 huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa Notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila melakukan pelanggaran berat dengan kewajiban dan larangan Notaris, sehingga Notaris dapat dikenakan sanksi administratif yang penjatuhan sanksinya berjenjang dari teguran lisan hingga pemberhentian secara tidak hormat.

Analisa Pembiayaan sbg Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dlm Perbankan Syariah

2013-12-27T11:30:00.000+07:00

Disusun oleh: Anastasia E. Widayati, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Magister Notariat

Intisari:

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang dalam hal memperoleh penyaluran dana atau pembiayaan dari suatu bank khususnya bank syariah, maka dibutuhkan kepercayaan yang dari pihak nasabah atau dari pihak bank yang bersangkutan. Bank syariah dalam penyaluran dana atau pembiayaan kepada masyarakat sangat memperhatikan beberapa prinsip, terutama prinsip kehati-hatian. Dalam melakukan penyaluran dana atau pembiayaan kepada nasabah harus berdasarkan prinsip syariah.

Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada penerapan prinsip kehati-hatian dari bank syariah dalam melakukan penyaluran dana atau pembiayaan kepada nasabah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Prinsip kehati-hatian diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 35 yang membahas Unit Usaha Syariah dan Bank Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatiannya. Prinsip kehati-hatian itu sendiri adalah pedoman pengelolaan yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang kuat, sehat, dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang menjadi perhatian dalam tesis ini adalah pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah untuk menganalisa penyaluran dana atau pembiayaan kepada nasabah sebelum memutuskan pemberian kredit kepada nasabahnya.

Tanggung Gugat Notaris yg Tergabung dlm Perserikatan Perdata

2013-12-21T11:30:00.000+07:00

Disusun oleh: Mahkamah I. P. Putra, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Magister Notariat

Ringkasan:

Perserikatan Perdata Notaris yang tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) UUJN yang menjelaskan hanya sebatas kantor bersama, tentunya menuai kontroversi. Hal ini disebabkan perserikatan perdata telah ada aturan yang mengaturnya dalam BW, sementara penjelasan Pasal 20 ayat (1) UUJN mengatakan perserikatan perdata notaris merupakan kantor bersama, sehingga telah menimbulkan pertentangan antara penjelasan dan batang tubuh serta menimbulkan suatu norma baru. Perserikatan pada BW, dalam hal pertanggung jawaban, bertanggung jawab secara pribadi sepanjang sekutu tersebut tidak mendapat kuasa dari sekutu lainnya ataupun tindakan dari sekutu tersebut tidak telah mendapat manfaat bagi persekutuan. Apabila terjadi permasalahan yang mengakibatkan sekutu tersebut harus bertanggung jawab, maka sekutu lainnya juga harus bertanggung jawab, atau disebut tanggung renteng. Akan tetapi, dalam perserikatan perdata Notaris, tidak dikenal pemberian kuasa antar sekutu/Notaris, ataupun jika tindakan hukum notaris tersebut mendapatkan manfaat bagi perserikatan perdata notaris. Hal ini bertentangan dengan prinsip dalam Perserikatan yang diatur dalam BW, di satu sisi, apabila konsep Perserikatan dalam BW murni diterapkan, akan bertentangan dengan Prinsip kemandirian Notaris dimana otoritas pembuatan akta hanya ada pada diri Notaris, tidak atas nama perserikatan perdata. Hubungan hukum antara Notaris dan klien yang datang menghadap untuk memformulasikan keinginan mereka ke dalam akta otentik, menjadi landasan bagi para penghadap menggugat Notaris jika terjadi cacat yuridis yang disebabkan oleh kesalahan Notaris yang bersangkutan. Kesalahan Notaris yang menyebabkan kerugian bagi penghadap menjadi awal tanggung gugat Notaris.

Notaris sbg Deelnemer dlm Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik

2013-12-19T12:00:00.000+07:00

Disusun oleh: Andina W. M. Teguh, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Magister Notariat

Intisari:

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik. Dalam jabatan notaris terdapat kepercayaan publik yang sangat besar. Kewenangan dan tugas notaris membuat akta otentik diikuti pula oleh tanggung jawab notaris, baik yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Jabatan Notaris. Namun, terdapat beberapa kasus tindak pidana pemalsuan akta otentik yang menyangkut Notaris baik sebagai saksi maupun terdakwa. Perlu ditelaah lebih lanjut, dalam hal Notaris tersebut sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik atau sebagai pelaku penyerta.

Dalam penulisan ini dianalisa lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dan teori penyertaan. Bentuk penyertaan dapat dilihat didalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Didalam rumusan Pasal 55 KUHP dibedakan bentuk-bentuk mededader (para peserta, para pembuat). Kelompok ini terdiri dari orang yang melakukan/pelaku (plegen), yang turut serta melakukan (mede plegen), yang menyuruhlakukan (doen plegen), sengaja menganjurkan/penganjur (uitlokken). Sedangkan di dalam Pasal 56 KUHP dijelaskan mengenai pembantuan (medeplichtige). Penulis menganalisa bentuk-bentuk tindak pidana penyertaan (deelneming) pemalsuan akta otentik yang mungkin dapat dilakukan oleh Notaris. Sedangkan pertanggungjawaban pidana Notaris sebagai “Deelnemer” dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik dapat dilihat sesuai kapasitas peran Notaris dalam kasus penyertaan (deelneming) tersebut. Prinsip pertanggungjawaban pelaku tindak pidana juga harus dilakukan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan penyertaan (deelneming).

Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa (PPJK) dlm Rangka Pengadaan Rumah Hunian

2013-12-17T18:00:00.000+07:00

Disusun oleh: Mario U. Jeremia, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Magister Notariat

Intisari:

Pembiayaan rumah yang dibeli oleh konsumen dari pengembang yang uang pembayarannya dilunasi oleh bank penyalur KPR, sertifikat komplek perumahan itu dijaminkan oleh pihak pengembang kepada bank yang memberikan pinjaman dana guna membangun kompkek perumahan yang bersangkutan. Kalau kemudian konsumen membeli satu unit rumah yang pembayarannya dilunasi oleh bank penyalur KPR, sesuai prinsip kehati-hatian, bank yang bersangkutan ingin dana yang disalurkan tetap aman, maka bank akan minta jaminan. Rumah yang dibeli itulah yang dijadikan jaminan, jelas belum dapat dilihat dengan perjanjian pembebanan. Dalam praktek ada beberapa cara yang ditempuh oleh pihak bank sebagai upaya awal untuk menyelamatkan dana pinjaman, antara lain dibuatlah Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah hubungan hukum para pihak dalam rangka pengadaan Rumah Hunian yang sertifikat induknya masih dijaminkan oleh pengembang dan upaya hukum apa yang dilakukan oleh pihak Bank yang mengeluarkan dana pembelian rumah hunian pada konsumen apabila debitor wanprestasi? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa hubungan hukum para pihak antara pengembang dengan konsumen didasarkan atas perjanjian pemesanan tanah berupa perumahan dan ikatan jual beli hak atas tanah, pengembang dengan bank penyedia dana didasarkan atas perjanjian kerjasama dan hubungan antara konsumen dengan bank didasarkan atas perjanjian pemberian kredit. Pada perjanjian pemberian kredit yang dibuat antara pengembang dengan bank penyedia dana dengan menyerahkan sertifikat unduk sebagai jaminan kredit. Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Bank terhadap debitor yang tidak mampu mengembalikan kreditnya, ialah bank mengambil pelunasan dengan mendasarkan pada akta perjanjian kerjasama antara pengembang dengan bank berdasarkan pasal 1 ayat (6) bagian c bahwa apabila pembeli tidak membayar angsuran tiga bulan berturut-turut, maka pihak pertama (pengembang) wajib membayar utang seketika dan sekaligus lunas, yang lebih dikenal dengan buyback.

Konflik Norma dlm Peraturan Lelang Tentang Kewenangan Membuat Risalah Lelang dan Undang Undang Jabatan Notaris

2013-12-10T18:30:00.000+07:00

Disusun oleh: Prawita Trisnawati, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Magister Notariat

Ringkasan:

Dalam penulisan tesis ini, penulis mencoba untuk menulis mengenai adanya konflik atau tumpang tindih norma hukum dalam Undang-Undang mengenai Risalah Lelang tentang siapa pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat risalah lelang dan Undang-Undang mengenai Jabatan Notaris, dan bagaimana pula kedudukan risalah lelang dalam hal kedudukannya sebagai akta otentik.

Dalam kehidupan masyarakat, Notaris telah menjadi profesi yang memegang peranan penting karena mempunyai tugas memberikan penyuluhan dan pelayanan hukum kepada masyarakat dan juga mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dari suatu perbuatan hukum atau keadaan, peristiwa hukum. Notaris menuangkan segala kejadian ataupun kehendak para pihak ke dalam akta otentik tersebut sehingga isi dari akta otentik tersebut secara formil mengikat para pihak dan menjadi alat bukti yang sempurna bagi pihak-pihak yang terkait.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 (selanjutnya akan disebut Undang-Undang Jabatan Notaris), ada beberapa hal baru yang diatur, salah satu diantaranya dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf g dimana Notaris berwenang pula membuat akta Risalah Lelang. Hal ini tentu sangat menarik karena dengan diberlakukannya Undang-Undang Jabatan Notaris berarti Notaris mempunyai kewenangan yang sama dengan Pejabat Lelang untuk membuat akta Risalah Lelang yang merupakan berita acara yang dibuat oleh Pejabat Lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Untuk Pejabat Lelang acuan hukumnya adalah Peraturan Lelang (Vendu Reglement, Stbl. 1908 : 189 sebagaimana telah diubah dengan Stbl. 1940 : 56), sedangkan untuk Notaris, acuan yang digunakan untuk membuat sebuah akta otentik adalah Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga dapat dikatakan telah timbul banyak pertanyaan terkait dengan akta otentik dan Risalah Lelang yang dibuat Notaris tersebut. Dalam hal untuk menemukan bagaimana kedudukan notaris dalam pembuatan risalah lelang dan bagaimana kedudukan risalah lelang tersebut, penulis mempergunakan metode yuridis normatif untuk menganalisa fakta perundang-undangan yang ada tersebut serta memberikan kajian yang komprehensif. Belum adanya penyelesaian yang signifikan akan tumpang tindih semacam ini pada saatnya nanti akan menimbulkan satu konflik norma yang akan mengarah kepada satu bentuk ketidakpastian hukum akan risalah lelang.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh jawaban bahwa pejabat lelang sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan adalah pihak yang paling berwenang dalam pembuatan risalah lelang. Hal ditegaskan dengan penggunaan azas hukum lex specialist derogat lex generalis, dimana Peraturan Menteri Keuangan nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang, berkedudukan sebagai peraturan yang lebih khusus dalam peraturan mengenai pembuatan risalah lelang. Menilai fakta-fakta hukum tersebut, maka dibutuhkan adanya keseriusan dari pembuat undang-undang untuk dengan segera mengakhiri tumpang tindih semacam ini. Adanya konflik dengan Undang-Undang mengenai Jabatan Notaris membuat penulis memberikan solusi atau saran untuk supaya Undang-Undang tersebut diadakan sebuah revisi mengenai kewenangan notaris dalam membuat risalah lelang dengan mengadopsi atau menambah satu klausul sebagaimana yang tertera dalam Peraturan yang lebih khusus. Sehingga dengan demikian, segala proses pembentukan hingga kedudukan risalah lelang dapat memiliki satu kepastian norma hukum. Segala konflik norma dan kesimpang-siuran dapat tereduksi dengan baik.

Pembuatan WEB oleh Notaris di Internet Terkait dgn Larangan Promosi atau Publikasi Lewat Media Elektronik

2013-12-09T18:00:00.000+07:00

Disusun oleh: Boy F. Halim, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Magister Notariat

Intisari:

Tesis ini menjelaskan mengenai larangan promosi atau publikasi bagi seorang Notaris serta mengkaji dan menganalisa apakah tindakan pembuatan Web oleh Notaris tersebut merupakan Promosi atau Publikasi sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Metode yang digunakan yaitu Penelitian Hukum Normatif dimana dalam Penelitian ini memberikan suatu penjelasan yang sistematis tentang norma yang mengatur kategori tertentu, menganalisa hubungan antara norma, menjelaskan bidang-bidang yang sulit atau menimbulkan masalah Hukum dan mungkin dapat memprediksi perkembangan masa depan. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Apprroach).

Kesimpulan dari permasalahan di dalam tesis ini adalah Pengertian mengenai Promosi atau Publikasi haruslah dipilah terlebih dahulu dimana dalam hal ini yang menentukan adalah kewenangan dari Dewan Kehormatan, berkaitan dengan Pembuatan Web oleh Notaris hal ini tidak menjadi masalah asalkan Notaris tidak mencantumkan jabatan dan kedudukannya sebagai Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Keabsahan Akta Akad Bank Syariah yg Dibuat oleh Notaris yg Tidak Bersertifikat Lembaga Keuangan Syariah

2013-12-08T18:30:00.000+07:00

(Studi Kasus di Kupang NTT)

Disusun oleh: Lilies Pratiwipuspa, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Magister Notariat

Ringkasan:

Sasaran utama dalam penelitian ini untuk mengetahui tentang keabsahan akta akad Bank Syariah yang dibuat oleh Notaris yang tidak bersertifikat Lembaga Keuangan Syariah dan Sanksi terhadap Notaris yang bersertifikat Lembaga Keuangan Syariah di luar tempat kedudukan dan wilayah jabatannya.

Metode penelitian ini dibatasi oleh perumusan masalah, tradisi keilmuan dan obyek yang diteliti itu sendiri. Tipe penelitian ini merupakan pengkajian normatif dan dilakukan dengan cara melakukan evolusi terhadap Undang-Undang yang diinginkan (Law Reform Oriented). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (Conceptual Apprroach), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum, pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang dilakukan dengan menelaah regulasi dan undang-Undang yang bersangkut paut dengan issu yang dihadapi dan studi kasus (Case Study) merupakan studi terhadap kasus tertentu yang dilihat dari berbagai aspek hukum.

Untuk menemukan jawaban di atas, dilakukan penelitian, setelah bahan hukum dikumpulkan, kemudian dianalisis dan diolah. Pertama-tama bahan hukum dikualifikasikan menurut permasalahan yang diajukan, kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka penulisan yang telah disiapkan. Keseluruhan bahan hukum kemudian dianalisa dengan menggunakan penafsiran-penafsiran untuk dapat diperoleh kesimpulan, selanjutnya disajikan secara deskriptif analisis.

Pada dasarnya semua Notaris berwenang membuat akta akad Bank Syariah, namun apabila Notaris tersebut tidak bersertifikat Lembaga Keuangan Syariah, dalam proses pembuatannya cenderung melanggar UUJN sehingga produk akta akad Bank Syariah yang telah dibuatnya akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan bahkan akta tersebut dapat dibatalkan sehingga akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Pada dasarnya Notaris hanya berwenang membuat akta dalam wilayah jabatannya sehingga proses pembuatan akta akad Bank Syariah oleh Notaris yang bersertifikat Lembaga Keuangan Syariah hanya dapat dilakukan dalam wilayah jabatan Notaris.

Jual Beli Kavling Tanah Matang

2013-12-07T18:00:00.000+07:00

Disusun oleh: Justian Pranata, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Magister Notariat

Intisari:

Pembangunan permukiman dan perumahan bertujuan agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi. Dewasa ini, rumah tidak lagi hanya berfungsi sebagai hunian atau tempat tinggal, namun juga sebagai sarana investasi. Demikian pula dengan tanah, selain sebagai tempat untuk membangun permukiman dan perumahan, dewasa ini tanah juga dijadikan sebagai salah satu bentuk investasi. Pembangunan permukiman dan perumahan umumnya dilakukan oleh penyelenggara pembangunan rumah atau perumahan yang dapat berupa badan hukum atau perseorangan. Tujuan utama perusahaan pembangunan perumahan adalah membangun dan menjual rumah bukan menjual tanah. Terdapat pula ketentuan mengenai larangan bagi perusahaan pembangunan perumahan menjual kavling tanah matang saja tanpa rumah dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Namun dalam prakteknya, perusahaan pembangunan perumahan hanya menjual tanah saja (kavling tanah matang) tanpa rumah yang disiasati dengan perjanjian pengikatan jual beli tanah beserta bangunan (rumah) dengan walaupun hal tersebut dilarang dan ada sanksi pidananya bila melanggar sebagaimana tertulis dalam Pasal 36 ayat (1) dan 36 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1992.

Pendaftaran Pewarisan Hak Milik Atas Tanah dgn Akta Pembagian Hak Bersama thd Anak Kandung yg Belum Dewasa

2013-12-05T18:00:00.000+07:00

Disusun oleh: Suhariyati, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Magister Notariat

Intisari:

Untuk melaksanakan pendaftaran tanah telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Kegiatan dalam pendaftaran tanah meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Salah satu macam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah peralihan hak karena pewarisan. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan dapat dilaksanakan apabila dipenuhinya syarat formal dan syarat materiil. Pada saatnya suatu hak bersama yang diperoleh sebagai warisan dibagi sehingga menjadi hak individu, untuk itu kesepakatan antara pemegang hak bersama tersebut perlu dituangkan dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang akan menjadi dasar bagi pendaftarannya. Dalam prakteknya anak yang belum dewasa yang belum cakap bertindak dalam hukum dapat menjadi pemegang hak individu atas dasar kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Pembagian Hak Bersama oleh seluruh penerima warisan sebagai pemegang hak bersama. Anak yang belum dewasa yang karena kematian oleh salah satu orang tuanya (ibu atau bapaknya) berada di bawah perwalian, yakni orang tua yang hidup terlama (langstlevende ouder) dengan sendirinya menjadi wali, tanpa harus meminta kepada Pengadilan mengambil ketetapannya untuk menunjuk seorang wali. Dalam menerima pewarisan hak atas tanah dan melaksanakan pendaftaran pewarisan dengan Akta Pembagian Hak Bersama dikuasakan kepada orang tuanya yang hidup terlama untuk dan atas nama anak yang belum dewasa tersebut.

Penyelundupan Hukum dlm Kepemilikan Tanah Secara Absentee

2013-12-02T18:00:00.000+07:00

Disusun oleh: Awor Yudho, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Magister Notariat

Ringkasan:

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Berbagai macam masalah pertanahan muncul seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia akan tanah. Salah satu permasalahan itu adalah munculnya rasa ingin memiliki tanah seluas-luasnya, meskipun kadangkala dalam memperoleh tanah tersebut terdapat suatu bentuk penyelundupan hukum.

Kepemilikan tanah secara absentee merupakan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh peraturan yang berlaku di Indonesia, yakni sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian. Namun, larangan tersebut seringkali diterobos dengan melakukan suatu penyelundupan hukum.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada 2 permasalahan yang hendak dicari jawabannya, yakni berkaitan dengan bentuk penyelundupan hukum dalam kepemilikan tanah secara absentee, dan akibat penyelundupan hukum dalam kepemilikan tanah secara absentee. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana dalam pelaksanaanya menggunakan 2 pendekatan masalah, yakni pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach).

Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyelundupan hukum dalam kepemilikan tanah absentee memiliki 2 bentuk yang sering digunakan yakni dengan menggunakan kartu tanda penduduk ganda atau menggunakan surat kuasa mutlak. Sedangkan akibat dari adanya penyelundupan hukum dalam kepemilikan tanah absentee ini dibagi menjadi 2 macam tergantung dari bentuk penyelundupan hukumnya. Penyelundupan hukum yang berbentuk penggunaan kuasa mutlak terdiri dari 2 macam akibat hukum, yakni akibat hukum bagi notaris yang dihadapannya dibuat akta kuasa mutlak, jika akta kuasa mutlak tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik, dan akibat hukum bagi akta kuasa mutlak yang telah dibuat. Sedangkan penyelundupan hukum yang berbentuk penggunaan kartu tanda penduduk ganda atau lebih dari satu terdiri dari 3 macam akibat hukum, yakni akibat hukum bagi pembeli yang dengan sengaja membuat kartu tanda penduduk lebih dari satu, akibat hukum bagi pejabat pembuat akta tanah yang dihadapannya telah dibuat akta jual beli tanah absentee tersebut dan akibat hukum bagi obyek hak atas tanah yang diperjualbelikan.

Akad Bai Al Murabahah pada Pembiayaan Perumahan di Bank Syariah

2013-11-21T12:00:00.000+07:00

Disusun oleh: Yogi Adrianto, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Magister Notariat

Ringkasan:

Permasalahan hukum yang melandasi kajian margin keuntungan dalam Akad Bai al Murabahah dalam pengadaan rumah dibenarkan oleh Syariah dan apakah obyek dalam pembiayaan murabahah pengadaan rumah dapat dialihkan. Margin keuntungan dalam murabahah dibenarkan syariah dengan alasan:jual beli merupakan suatu transaksi yang mulya yang disebut dalam firman Allah. Surat Al Baqarah 92) : 275. Murabahah merupakan salah satu jenis jual beli yang dianjurkan dalam sunnah Nabi Muhammad`SAW Salah satu rukun murabahah adalah Harga (Tsaman) yang memiliki unsur Harga Beli , Margin Keuntungan dan Harga Jual. Dalam jual beli telah terjadi perpindahan kepemilikan sejak terjadi ijab dan qabul. Demikian pula halnya dengan jual beli murabahah. Objek pembiayaan murabahah telah berpindah kepemilikan menjadi milik nasabah. Kewajiban nasabah ialah membayar hutang piutang karena penundaan pembayaran yang terjadi. Apabila objek murabaha dijadikan objek jaminan, maka tidak dapat dipindah tangankan dan apabila objek jaminan hutang piutangnya adalah benda lain, maka objek pembiayaan murabahah tidak melanggar prinsip murabahah apabila dipindah tangankan. Sehingga disarankan Untuk menjaga konsistensi terhadap kepatuhan pada prinsip syariah, maka diperlukan pembinaan dan pencerahaan terhadap SDM bisnis syariah. Kepatuhan atas prinsip syariah harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam bisnis syariah. Nasabah harus menjaga amanah bahwa objek pembiayaan yang dijadikan salah satu objek jaminan adalah untuk menjaga keseriusan nasabah menyelesaikan hutangnya.

Peran Notaris dlm Penyelenggaraan Undian Berhadiah Kaitannya dgn Perlindungan Konsumen

2013-11-14T11:30:00.000+07:00

Disusun oleh: Felicia I. Puspita, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Kenotariatan

Intisari:

Pelaku usaha menyelenggarakan program undian berhadiah untuk menarik minat konsumen dalam rangka penjualan barang dan/atau jasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian jo. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14A/HUK/2006 Tahun 2006 tentang Izin Undian, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial dan melibatkan beberapa pejabat dan instansi terkait antara lain Notaris. Dewasa ini, telah berkembang fenomena rekayasa program undian oleh para pelaku usaha dengan terlebih dahulu mengatur para pemenangnya, sehingga terselenggara pengundian yang tidak murni dan obyektif. Selain itu, pelaku usaha mencantumkan klausula “ keputusan juri/penyelenggara undian tidak dapat diganggu gugat “. Hal ini termasuk indikasi rangkaian penyimpangan yang merugikan masyarakat dan konsumen pada khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peran notaris cukup penting mengingat wewenangnya untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu penyelenggaraan program undian berhadiah dan membuat akta berita acara pengundian untuk jenis undian tidak langsung. Notaris merupakan jabatan kepercayaan sehingga wajib menjalankan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab, sebab produk yang dihasilkan adalah berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Diharapkan pula bahwa notaris mampu menegakkan independensi jabatannya dengan tidak memihak salah satu pihak dalam memberikan pelayanan jasa hukumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Kode Etik Notaris.

Pertanggungjawaban Pidana Malpraktik Notaris

2013-11-07T11:30:00.000+07:00

Disusun oleh: Ika Nurmasari, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Magister Notariat

Ringkasan:

Malpraktik notaris adalah tindakan tertentu yang dilakukan / tidak dipenuhinya oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berupa kewajiban dan larangan yang tercantum di dalam Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris.

Banyaknya pelanggaran terhadap kode etik jabatan notaris menyebabkan notaris kerap menjadi sorotan. Tidak jarang pelanggaran kode etik ini, terindikasi mengandung unsur pidana, yang berakibat notaris yang bersangkutan ikut diperiksa dalam suatu dugaan tindak pidana. Kebersinggungan profesi notaris dengan hukum pidana berkenaan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dan/atau melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris kepadanya, dan peraturan pelaksanaannya.

Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris mengatur secara tegas bahwa notaris adalah pejabat umum. Profesi saja yang tugas serta fungsinya hanya diatur didalam Kode Etik tidak boleh melakukan malpraktik, apalagi notaris sebagai pejabat umum yang tugas, fungsi serta kewenangannya diatur secara tegas di dalam undang-undang negara dan kode etik. Tentulah beban mereka untuk bekerja lebih baik (bahkan menurut penulis harus lebih baik dari sebuah profesi) agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat menjadi lebih berat. Karena apabila mereka melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian, bukan notaris secara pribadi saja yang akan menanggung beban kesalahan tersebut, namun negara pun ikut dianggap bertanggung jawab karena tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini timbul, karena kewenangan notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik lahir dari delegasi kewenangan yang diberikan oleh negara kepada mereka. Jadi negara memberi andil bagi lahirnya notaris yang mengabaikan larangan dan kewajiban yang tercantum di dalam Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris, sehingga berakibat merugikan kepentingan para penghadap dan masyarakat secara umum.

Negaralah yang mengangkat, menempatkan serta memberhentikan seorang notaris dari jabatannya. Notaris menjalankan perintah negara yang termuat didalam undang-undang. karena delegasi kewenangan notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik berasal dari negara.

Rukun dan Syarat Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Berbasis Syariah

2013-11-06T11:30:00.000+07:00

Disusun oleh: Vitria F. Mayasari, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Magister Notariat

Intisari:

Reksa dana syariah sebagai suatu bentuk alternatif lembaga investasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan reksa dana konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kebijakan investasi yang dirumuskannya. Dalam melakukan pengelolaan investasi, maka reksa dana syariah harus berpedoman pada nilai-nilai syariah. Pada dasarnya, pembentukan reksa dana syariah sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi konsep ekonomi Islam yang mengacu pada asas-asas pokok dan sistem nilai filsafat ekonomi Islam yang berpedoman pada Al Quran serta sumber-sumber hukum Islam lainnya. Eksistensi reksa dana syariah khususnya yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam kapasitasnya sebagai lembaga trust mempunyai karakteristik akad mudharabah dan wakalah. Dalam operasionalisasinya, reksa dana syariah membutuhkan lembaga pengawas khusus selain Bapepam, yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah.

Akibat Hukum Perkawinan Campuran thd Status Kewarganegaraan Anak dan Kepemilikan Hak Atas Tanah

2013-11-04T11:30:00.000+07:00

Disusun oleh: Yustin Srinugroho, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Magister Notariat

Intisari:

Globalisasi ekonomi, pendidikan, informasi, dan transportasi telah menyebabkan banyaknya perkawinan campuran merambah seluruh pelosok Tanah Air. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diatur dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan secara substansi jauh lebih maju dan demokratis dari pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, karena dalam pembentukan Undang-Undang tersebut telah mengakomodasi berbagai pemikiran yang mengarah kepada pemberian perlindungan warga negaranya dengan memperhatikan kesetaraan gender, tapi yang tidak kalah penting adalah pemberian perlindungan terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, tersebut akan berkewarganegaraan ganda dan setelah anak sudah kawin atau berusia 18 tahun maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah kawin atau setelah anak berusia 18 tahun. Terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda, maka apabila anak tersebut menentukan untuk memilih menjadi warga negara asing, dalam waktu 1 (satu) tahun wajib mengalihkan atau melepaskan tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Kedudukan Pasal 16 UU No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yg Berkaitan dgn Tanah dlm Take Over Kredit

2013-11-03T11:30:00.000+07:00

Disusun oleh: Riska B. Adiputra, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Kenotariatan

Ringkasan:

Di tengah persaingan dunia perbankan yang semakin ketat, banyak bank bersaing untuk mendapatkan calon debitur sehingga berbagai cara dilakukan untuk menarik calon debitur, antara lain dengan persaingan fasilitas kredit dan bunga kredit yang diberikan. Karena adanya perbedaan itu maka tidak jarang debitur dari suatu bank beralih ke bank yang lain demi mendapatkan nilai lebih. Karena itu di dalam dunia kredit, take over merupakan hal yang tidak asing lagi. Dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pemberian kredit yang yang dilakukan oleh dunia perbankan wajib mempunyai keyakinan dan kemampuan pelunasan dari pihak debitur.

Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada proses take over dan kedudukan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah di dalam proses take over kredit beserta proses sekuritisasi aset sebagai salah satu bentuk take over pihak kreditur.

Klausula Pengakhiran Perjanjian Secara Sepihak dlm Perjanjian Waralaba

2013-10-31T11:30:00.000+07:00

Disusun oleh: Aida Zuhrufa, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Kenotariatan

Intisari:

Penelitian tentang klausula pengakhiran perjanjian secara sepihak dalam perjanjian waralaba ini mengkaji 2 issu hukum yang terkait dengan: 1). upaya hukum yang dapat dilakukan penerima waralaba jika dirugikan akibat pemutusan perjanjian sepihak, dan 2). pengakhiran perjanjian waralaba secara sepihak sah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam pengkajian terhadap 2 issu hukum ini, yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach).

Hasil penelitian ini menemukan :
- Adanya perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada penerima waralaba memungkinkan pihak yang dirugikan menggugat pemberi waralaba.

- Dalam perjanjian waralaba lazimnya terdapat klausula tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian dengan kesepakatan para pihak tetapi dalam pelaksanaannya pengakhiran perjanjian secara sepihak dilakukan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba tanpa persetujuan pihak lain.
- Kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mencapai keputusan musyawarah mufakat, maka suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalannya ke pengadilan kecuali jika para pihak sepakat untuk menyimpangi ketentuan ini.

Akta Perjanjian Kawin antara Subyek Hukum yg Beragama Islam Berdasarkan Hukum Islam dan BW

2013-10-30T11:30:00.000+07:00

Disusun oleh: Nury Nurmala, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Kenotariatan

Ringkasan:

Permasalahan dalam tesis ini ialah Apakah dasar hukum yang digunakan dalam pembuatan Akta Perjanjian Kawin Bagi Subyek Hukum Yang Beragama Islam? Dan Apakah yang melatar belakangi Subyek Hukum yang beragama Islam menggunakan dasar hukum BW dalam membuat perjanjian kawin? Simpulannya ialah dasar hukum yang digunakan dalam pembuatan Akta Perjanjian Kawin Bagi Subyek Hukum Yang Beragama Islam. Adalah Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan: Pada waktu Perkawinan atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan; perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan; perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan selama perkawinan berlangsung perjajian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga; hal yang melatarbelakangi subyek hukum yang beragama Islam menggunakan dasar hukum BW dalam membuat perjanjian perkawinan ialah ketidakpahaman para notaris bahwa dengan berlakunya UU maka hukum perkawinan Islam berlaku untuk pasangan yang beragama Islam, ketidaksepahaman penafsiran UU perkawinan di kalangan akademi.

Ketidaksepahaman penafsiran UU Perkawinan di kalangan pengajar program kenotariatan menyebabkan pemahaman yang berbeda di kalangan notaris yang menjadi alumni. Sehingga muncul pemahaman bahwa jika berhubungan dengan notaris harus mendasarkan diri pada BW serta kalau dilihat dari filosofisnya UU Perkawinan mengatur berbeda dengan BW tentang harta dalam perkawinan. Didasarkan perlu sosialisasi dan pengkajian lebih lanjut tentang model perjanjian kawin bagi subyek hukum yang beragama Islam berdasarkan syariaah Islam serta perlu kesatuan paham untuk meningkatkan fungsi notaris dalam membuat akta-akta perjanjian dan akta yang lain yang berlandaskan pada hukum Islam.

Notaris yg Berkedudukan Sebagai Pemegang Saham dlm Perseroan Terbatas

2013-10-29T11:00:00.000+07:00

Disusun oleh: Fitriyana, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Kenotariatan

Intisari:

Notaris yang berkedudukan sebagai pemegang saham pada Badan Hukum Perseroan Terbatas, adalah pokok permasalahan yang ingin diungkap dalam tesis ini. Permasalahan Notaris yang juga sebagai pemegang saham pada Badan Hukum Perseroan Terbatas, yang mempunyai sub-sub pokok permasalahan adalah Notaris yang berkedudukan sebagai pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas.

Secara umum penulisan ini untuk menganalisa landasan hukum Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang merupakan hukum positif bagi Notaris untuk melaksanakan jabatannya sehari-hari termasuk kedudukan jabatan Notaris sebagai pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, karena bersumber pada peraturan perundang-undangan, konsep-konsep teori-teori dan doktrin-doktrin yang berhubungan dengan permasalahan di atas. Dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu yang tata pelaksanaannya dilakukan secara kritis, logis dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian terungkap, Notaris dapat berkedudukan sebagai pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas. Dan tidak bertentangan Pasal 17 huruf Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain itu ditemukan analisa dalam melihat posisi pada Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas. Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas adalah tidak termasuk kategori sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara. Bila Notaris yang berkedudukan sebagai pemegang saham, tidak diperkenankan membuat segala akta yang menyangkut dalam perseroan terbatas tersebut, karena menyangkut kepentingan diri Notaris itu sendiri. Sebab ada batasan sesuai pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan Notaris tersebut harus menunjuk seorang Notaris Pengganti Khusus sesuai pasal 1angka 4 Undang-Undang Jabatan Notaris, untuk menangani akta-akta Perseroan Terbatas dimana salah satu pemegang sahamnya adalah seorang yang menjabat Notaris.

Analisa selanjutnya seorang Notaris yang berkedudukan sebagai pemegang saham dalam Perseroan terbatas berakibat Hukum mempunyai Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab terhadap Badan Hukum Perseroan Terbatas yang di atur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kewenangan Kantor Pertanahan Menolak Pendaftaran Pemindahan Hak Atas Tanah dlm Jual Beli Hak Atas Tanah

2013-10-28T11:00:00.000+07:00

Disusun oleh: Nancy S. Kurnia, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Kenotariatan

Ringkasan:

Jual beli hak atas tanah dan pendaftarannya telah ditentukan dalam UUPA dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, dalam peraturan yang telah ada menentukan bahwa dalam perpindahan hak atas tanah melalui jual beli harus dengan akta PPAT. Jual beli tersebut harus segera didaftarkan, hal ini terkait dengan kepastian hukum bagi pemilik baru selaku pemegang hak atas tanah tersebut. Perihal penentuan sah atau tidaknya pendaftaran pemindahan hak atas tanah dalam jual beli hak atas tanah (lebih banyak dikenal dengan istilah balik nama) oleh Kantor Pertanahan telah diatur berdasarkan peraturan perundangan dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dasar kewenangan penolakan oleh Kantor Pertanahan terhadap pendaftaran pemindahan hak atas tanah diatur dalam Pasal 45 PP No. 24 Tahun 1997 dan dalam pasal tersebut juga diatur faktor-faktor yang dapat dijadikan alasan oleh Kantor Pertanahan untuk menolak permohonan pendaftaran hak atas tanah melalui jual beli hak atas tanah. Kewenangan yang didapat oleh Kantor Pertanahan untuk melakukan penolakan pendaftaran hak atas tanah telah diatur dalam Pasal 6 PP No. 24 Tahun 1997, dimana dalam pasal tersebut diatur dengan tegas bahwa kewenangan Kantor Pertanahan merupakan delegasi dari BPN dimana Kantor Pertanahan sebagai pelaksana dari pada sistem pendaftaran tanah.

Perlindungan Hukum thd Penelantaran Anak oleh Orang Tua Angkatnya

2013-10-26T11:00:00.000+07:00

Disusun oleh: Yunita P. Aji, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Kenotariatan

Ringkasan:

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan setempat. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai hak asasi dan kebebasan anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Prinsipnya anak-anak harus mendapat perlindungan atas hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan dan wajar.

Orangtua angkat bertanggungjawab dalam memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak angkatnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Orangtua angkat yang melalaikan kewajibannya dalam merawat dan memelihara anaknya dapat dikenakan ketentuan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan bagi anak yang ditelantarkan orangtua angkatnya dapat dilakukan pelayanan, konseling, rehabilitasi, atau perawatan yang diperlukan. Upaya-upaya perlindungan hukum sangat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup anak angkat di masa yang akan datang.

Peran Organisasi Ikatan Notaris Indonesia dlm Pengawasan dan Pembinaan Notaris

2013-10-25T11:00:00.000+07:00

Disusun oleh: Rony Yuanto, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Kenotariatan

Intisari:

Penulisan ini membahas tentang wadah tunggal organisasi notaris yang diakui di Indonesia dan peran apa yang dijalankan organisasi tersebut, sebagaimana pasal 82 ayat (1) mengatur bagaimana notaris harus tergabung dalam satu wadah organisasi profesi dan pasal 1 ayat (5) UUJN menyebutkan bahwa organisasi notaris harus berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam karya tulis berupa tesis ini adalah Juridis Normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Analisis dilakukan secara sistematis dan teratur sehingga memperoleh jawaban yang benar. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menegaskan nama wadah tunggal organisasi jabatan Notaris. Hal tersebut bisa kita lihat pada Pasal 82 ayat (1) UUJN, dimana dalam pasal tersebut hanya mewajibkan para notaris untuk berkumpul pada satu wadah tunggal organisasi jabatan notaris. Organisasi jabatan notaris berbentuk perkumpulan dan berbadan hukum, sebagaimana pasal 1 ayat 5 UUJN dan wadah organisasi jabatan Notaris yang telah mendapat status badan hukum sampai saat ini hanyalah Ikatan Notaris Indonesia. Keberadaan pasal 82 (1) UUJN yang tidak tegas dan jelas isinya kemudian diajukan ke mahkamah konstitusi, meskipun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi tidak memutuskan secara tegas adanya satu satunya organisasi jabatan Notaris, hanya menegaskan dalam kenyataan selama ini, bahwa Ikatan Notaris Indonesia yang sudah ada sebagai suatu organisasi jabatan notaris di Indonesia dan telah berbadan hukum. Bahwa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia adalah dengan membentuk Dewan Kehormatan, serta keanggotaannya dalam Majelis Pengawas Notaris.

Hak Waris Anak Perempuan dlm Sistem Kekeluargaan Patrilineal

2013-10-24T11:00:00.000+07:00

(Studi pada Suku Batak)

Disusun oleh: Ricad T. Sitorus, S.H.
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Fakultas: Hukum
Program Studi: Kenotariatan

Ringkasan:

Hukum Adat adalah aturan aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak hukum adat tersebut tidak dikodifikasi atau tidak tertulis (maka dikatakan adat). Pewarisan dalam hukum adat masih diberlakukan dengan didasarkan atas pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Pada masyarakat adat suku Batak yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, anak perempuan tidak mewaris harta peninggalan orang tuanya, dan harta diwaris atau jatuh kepada saudara kandung laki-laki pewaris. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dan konsep budaya mengenai perempuan dan laki-laki pada masyarakat Batak, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan, menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, khususnya dalam hal waris. Padahal secara teoritis ahli waris terjadi karena adanya hubungan perkawinan dan karena adanya hubungan darah.

Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada perkembangan hak mewaris anak perempuan dalam sistem kekeluargaan patrilineal Suku Batak. Sasaran dalam tesis ini adalah hak mewaris anak perempuan dalam sistem kekeluargaan patrilineal dan upaya hukum yang dilakukan oleh anak perempuan pada masyarakat adat Batak untuk mendapatkan hak warisnya.