Perka ini sangat ditunggu-tunggu, karena organisasi ULP sudah dimasukkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 namun Perka LKPP yang mengatur lebih lanjut mengenai ULP, yaitu Perka LKPP Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih mengacu kepada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 sehingga banyak aturan di dalamnya bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Aturan mengenai ULP dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 juga masih membingungkan sebagian K/L/D/I, misalnya siapa yang berhak membentuk ULP, bagaimana bentuk organisasinya, termasuk siapa yang menetapkan pemenang dalam proses pelelangan, apakah kepala ULP atau Pokja ULP.

Pada Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012, hal-hal tersebut sudah terang benderang dijelaskan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian utama di dalam Perka ini adalah:

1. Dipertegas bahwa yang membentuk ULP adalah Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi. Sehingga di daerah, tidak ada lagi ULP yang dibentuk oleh Kepala SKPD atau Rektor pada Perguruan Tinggi, hal ini karena SKPD berada di bawah naungan Kepala Daerah dan Perguruan Tinggi berada di bawah naungan Menteri.
2. ULP dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang telah ada. Apabila berdiri sendiri, maka pembentukannya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan pemerintah. Apabila melekat pada unit yang telah ada, maka dapat diintegrasikan kepada unit struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa
3. Ada kepastian anggaran bagi ULP, yaitu seluruh pembiayaan kegiatannya disiapkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Insitusi
4. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dapat membentuk lebih dari 1 (satu) ULP dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan beban kerja, yaitu volume, besaran dana dan jenis kegiatan
5. Khusus untuk kantor perwakilan/unit pelaksana teknis (UPT) yang tidak memiliki sumber daya untuk membentuk ULP atau tidak efektif membentuk ULP sendiri, maka dapat menggunakan ULP terdekat atas persetujuan Menteri/Pimpinan Lemabaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi yang membentuk ULP dengan terlebih dahulu menandatangani Nota Kesepahaman dengan ULP terkait
6. Tugas pokok Kepala ULP sudah diperjelas, yaitu bertanggung jawab secara administratif terhadap pengelolaan ULP. Kepala ULP juga dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP
7. Penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja ULP. Hal ini sangat penting karena masih banyak ULP yang terbentuk beranggapan bahwa penetapan pemenang dilakukan oleh Kepala ULP atas usul Pokja ULP

Dengan berlakukan Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012, maka Perka LKPP tentang ULP sebelumnya, secara resmi telah dicabut.

Silakan mengunduh Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 melalui tautan disini

Tujuannya untuk berdiskusi mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dan mencari tahu apa saja yang telah dilakukan oleh IPW untuk membantu pencegahan KKN dalam bidang PBJ. Hal ini saya lakukan karena melihat informasi yang amat terbatas pada web IPW serta hasil diskusi dari senior saya dalam bidang PBJ, pak Harmawan Kaeni sewaktu bersama-sama menangani pengadaan bahan ujian nasional.

Saya disambut oleh pak Budihardjo yang merupakan Direktur Eksekutif IPW dan beberapa rekan IPW lainnya.

Diskusi cukup hangat dan menarik, karena rupanya IPW hanya kalah di publikasi namun tidak kalah dalam tindakan-tindakan dalam bidang penegakan aturan PBJ. Beberapa bukti nyata hal-hal yang telah dan sedang dilakukan oleh IPW disampaikan dan didiskusikan bareng.

Tetapi seperti biasa, kendala utama dari LSM adalah Sumber Daya Manusia. Rupanya masih banyak orang yang mencoba “mencari makan” dari sebuah organisasi, padahal organisasi itu bukan organisasi profit, sehingga setelah masuk dan tidak menemukan yang diinginkan, maka segera menarik diri dan meninggalkan organisasi tersebut. Padahal seharusnya, jangan mencari makan dari organisasi tetapi justru berikan kehidupan kepada organisasi tersebut.

Sebagai oleh-oleh dari kunjungan tersebut, saya diberikan beberapa buku yang telah disusun oleh IPW untuk kampanye anti korupsi dan sebagai tools untuk mencegah atau melakukan audit terhadap korupsi dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Silakan diunduh pada tautan dibawah ini:

1. Toolkit Anti Korupsi Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
3. Prinsip Dasar dan Kerangka Hukum PBJ
4. Manual Penerapan Pakta Integritas
5. Daftar SIMAK Monitoring Pengadaan Barang/Jasa

Alhamdulillah, akhirnya Forum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah genap berusia satu tahun. Pada usia balita ini, sudah memiliki 4.278 anggota, 2.760 topik diskusi dan 20.920 diskusi.

Jumlah rata-rata penambahan pengguna per-hari mencapai 12 orang, topik baru bertambah 7 topik per-hari dan postingan masuk sebanyak 56 postingan. Ini belum termasuk spam yang harus saya hapus satu-persatu dan IP spammer yang harus dibanned satu-persatu

Pada usia yang pertama, saya tambahkan Forum Kumpulan Aturan Pengadaan, agar pengguna dapat saling berbagi peraturan-peraturan dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga dapat saling mempermudah memperoleh rujukan aturan dalam pengadaan barang/jasa.

Jadi tunggu apa lagi, silakan bergabung bersama komunitas pengadaan barang/jasa melalui Forum Pengadaan Barang/Jasa di http://forum.pengadaan.org

Pada awalnya, dokumen PermenPU ini hanya tersedia dalam bentuk hardcopy dan dijual hanya di Kementerian PU dengan harga yang cukup mahal. Saya sendiri membeli dengan harga 500 ribu rupiah. Namun, setelah beberapa lama, versi softcopy sudah tersedia dalam website PU serta sudah dapat diunduh.

PermenPU ini berisi SBD khusus untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi dengan tetap berpedoman pada SBD yang telah dikeluarkan oleh LKPP, sehingga dapat disimpulkan bahwa SBD ini merupakan SBD yang lebih lengkap dibandingkan SBD LKPP untuk pekerjaan konstruksi. SBD ini juga dilengkapi dengan pedoman evaluasi dokumen penawaran sehingga akan mempermudah ULP untuk melaksanakan evaluasi terhadap dokumen penawaran penyedia. Selain itu, juga terdapat contoh berita acara yang dibutuhkan dalam proses pelelangan.

Dari sisi penyedia juga akan dimudahkan karena akan memahami hal-hal apa saja yang dievaluasi dalam sebuah proses pelelangan.

Satu yang mengganjal adalah, format yang ada pada web Pekerjaan Umum masih berbentuk PDF sehingga mempersulit ULP/Panitia untuk menyusun dokumen karena harus mengubah terlebih dahulu ke dalam format word.

Untuk mempermudah ULP/Panitia Pengadaan, silakan mengunduh SBD menurut PermenPU Nomor 7 Tahun 2011 dalam bentuk Word berikut ini:

Apabila hendak mengunduh seluruh file secara keseluruhan, silakan diklik tautan dibawah ini:

• Dokumen Pedoman Pekerjaan Konstruksi berdasarkan PermenPU 7/2011

Apabila hendak mengunduh secara terpisah dan disesuaikan dengan kebutuhan, maka silakan mengklik tautan dibawah ini:

Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan

• SBD Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan
• Pedoman Evaluasi Penawaran Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan

Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur Kontrak Lumpsum

• SBD Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur Kontrak Lumpsum
• Pedoman Evaluasi Penawaran Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur Kontrak Lumpsum

Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan

• SBD Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan
• Pedoman Evaluasi Penawaran Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan

Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan

• SBD Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan
• Pedoman Evaluasi Penawaran Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan

Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Dua Tahap Sistem Nilai Kontrak Lumpsum

• SBD Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Dua Tahap Sistem Nilai Kontrak Lumpsum
• Pedoman Evaluasi Penawaran Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Dua Tahap Sistem Nilai Kontrak Lumpsum

Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan

• SBD Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur Ambang Batas Kontrak Harga Satuan
• Pedoman Evaluasi Penawaran Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur Ambang Batas Kontrak Harga Satuan

Dokumen Kualifikasi dan Pedoman Penyusunan Dokumen Pelelangan

• Dokumen Kualifikasi
• Pedoman Evaluasi Dokumen Kualifikasi
• Pedoman Penyusunan Dokumen Pengadaan

Untuk SBD lainnya dapat diperoleh pada postingan Standard Bidding Document (Dokumen Standar Pengadaan) Menurut Perpres 54/2010

Diskusi tentang pengadaan barang/jasa mohon tidak dilakukan melalui kolom komentar, melainkan melalui Forum Pengadaan Barang/Jasa.

Karena heran, saya bertanya kepada Ibu saya yang sedang menjemur pakaian, “Kok ada botol air di halaman rumah bu?”

“Untuk obat…” jawab ibu saya sambil tetap bolak balik memasang jemuran.

“Obat?”

Saya tambah heran, karena botol itu tidak berisi yang aneh-aneh, malah air di dalamnya masih jernih dan tidak berwarna. Sepertinya tidak berisi betadine atau rivanol atau obat apapun.

“Obat apaan?” tanya saya

“Obat untuk kucing…”

Lha…obat kucing? Saya malah tambah bingung sambil melihat kucing sebelah rumah yang asik bercengkrama dan terlihat gemuk dan sehat. Apa kira-kira mereka sehat karena botol ini yah?

“Maksudnya apa?” tanya saya lagi

Ibu saya kemudian menjelaskan panjang lebar, “Sebelum memasang botol-botol tersebut, kucing liar banyak masuk ke halaman rumah dan buang air besar sembarangan. Kemudian ada keluarga yang menyarankan, untuk mencegah mereka buang air sembarangan, pasang saja botol air mineral yang terisi air, maka mereka tidak akan buang air lagi di sekitar botol tersebut”

Wah…ini teori baru nih dan belum pernah saya dengar sebelumnya.

“Kok bisa yah bu?”

Sambil tersenyum, ibu saya menjawab “tidak tahu juga, mungkin kucingnya mengira akan disiram dengan air dari dalam botol itu, dan buktinya, sejak dipasang di halaman, tidak pernah ada lagi kucing liar yang buang air besar sembarangan.”

Saya hanya bisa mengangguk dan memang melihat tidak ada satupun kotoran kucing di halaman.

Mungkin ada pembaca yang bisa membuat penelitian dan menjelaskan secara ilmiah fenomena ini. Siapa tahu bisa dapat gelar Peneliti Obat anti Buang Air Besar untuk Kucing

Yang menjadi permasalahan utama, pelaksanaan pekerjaan untuk kontrak tahun tunggal tidak boleh melewati tahun anggaran. Belum lagi KPPN hanya melayani pembayaran maksimal pada tanggal 20 Desember.

Menyikapi hal tersebut, khususnya untuk pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada tanggal 31 Desember, dilakukan salah satu dari 3 kemungkinan yaitu:

1. Memutuskan kontrak secara sepihak sejak tanggal 31 Desember dan menyatakan penyedia wanprestasi
2. Melanjutkan pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya namun penyedia wajib menyerahkan jaminan pembayaran senilai pekerjaan yang belum diselesaikan. Hal ini telah dituliskan oleh pak Agus Kuncoro (Guskun) melalui tulisan pada laman http://www.guskun.com/blog/pengadaan/84-pilihan-seorang-ppk-bagi-negara-nya
3. Memalsukan Berita Acara Serah Terima (BAST) seakan-akan pekerjaan telah selesai pada tanggal 20 Desember, namun menahan anggarannya sampai pekerjaan selesai dilaksanakan pada rekening penampungan tertentu.

Yang mengkhawatirkan, banyak terjadi kasus yang diakibatkan pilihan ke 3 di atas, karena rawan terhadap penyimpangan serta kalau ada pemeriksaan sudah dapat dipakstikan menjadi temuan.

Namun, tanggal 7 Februari 2012, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya.

Ini merupakan angin segar terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut, walaupun terlambat,  agar tidak terjadi lagi BEST palsu bertebaran dimana-mana.

Beberapa hal pokok dalam PMK tersebut adalah:

1. Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun dapat dilanjutkan pekerjaannya pada tahun anggaran berikutnya namun tidak termasuk sebagai kontrak tahun jamak (Multiyears);
2. Pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya tidak boleh menggunakan DIPA tahun pelaksanaan, melainkan harus menggunakan DIPA tahun berikutnya. Apabila anggaran belum tersedia maka harus melakukan revisi DIPA/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
3. Kontrak pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya harus diadendum untuk mencantumkan sumber anggaran tahun berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan;
4. Penyedia wajib membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan yang ditujukan kepada KPA (bukan PPK) ;
5. Penyedia tetap dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 x jumlah hari, maksimal 50 hari kalender sejak tanggal berakhirnya kontrak awal;
6. Apabila setelah 50 hari penyedia tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka kontrak dihentikan dan dikenakan denda maksimum.

Untuk dapat mengunduh PMK ini, silakan klik disini

Postingan tersebut adalah “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini resmi saya memasukkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Semoga keputusan ini adalah yang terbaik dan senantiasa diberi keberkahan dan rahmat dari Allah SWT.”

Nah, singkat saja khan dan maknanya juga jelas dan tegas

Paragraf ini sampai mengundang 82 like dan 130 komentar. Ada yang menyampaikan ucapan selamat, ada yang mengucap syukur, ada yang mendoakan semoga lebih baik, tapi banyak juga yang mempertanyakan alasannya.

Malah ada yang menghubungi via inbox dan ada yang menelepon langsung karena tidak percaya terhadap berita tersebut. Diantara yang menelepon ada yang bilang saya jadi gila karena orang lain berlomba-lomba untuk masuk PNS dan saya sendiri malah keluar dari PNS

Pada tulisan ini saya akan menyampaikan alasan mengapa saya keluar dari PNS

Seperti yang rekan-rekan ketahui dari tulisan di blog ini, sejak awal tahun 2011 kehidupan saya banyak berubah. Salah satu perubahan terbesar adalah meninggalkan dunia TI yang selama ini digeluti dan berganti menjadi dunia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ).

Sejak awal tahun, bahkan sebelum dinyatakan lulus dalam pelatihan instruktur pengadaan barang/jasa pemerintah, sudah banyak jadwal sosialisasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 atau panggilan untuk mengajar dalam bidang PBJ.

Tapi satu hal yang mengganjal dalam hati dan itu sudah lama menghantui.

Sebagian dari permintaan mengajar, selain yang dilaksanakan rutin oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas, yang saat ini sudah berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan /Kemdikbud), juga berasal dari masyarakat umum, baik dari institusi pendidikan swasta, institusi penyedia barang/jasa atau pemerintah daerah/pemda.

Yang jadi masalah, selaku PNS saya dituntut untuk hadir di kantor mulai pukul 7.30 hingga 16.00 WIB setiap hari. Hanya boleh meninggalkan kantor dalam rangka tugas kedinasan dan harus membuat surat tugas terlebih dahulu.

Saya terus terang sering menggunakan waktu kerja untuk mengajar PBJ diluar program resmi yang sudah ditetapkan. Bahkan beberapa kegiatan dilaksanakan diluar kota sehingga harus meninggalkan kantor 1 hari penuh. Ini semua sebagian besar hanya berdasarkan ijin lisan kepada atasan langsung yang tentu saja sudah melanggar aturan.

Ini menjadi tekanan batin. Disatu sisi saya memang menyukai untuk mengajar dan merasa perlu untuk terus berbagi ilmu dimana saja, tapi disisi lain aturan kepegawaian juga harus ditegakkan.

Tidak mungkin saya mengajar tentang larangan korupsi, sedangkan saya sendiri melaksanakan korupsi, yaitu Korupsi Waktu

Tidak mungkin saya mengajar tentang kedisiplinan kalau saya sendiri tidak disiplin.

Sebagai seorang pengajar atau pendidik, kesesuaian antara apa yang diajarkan dengan tindakan adalah hal yang mutlak. Karena ini merupakan cerminan integritas dari seorang pendidik.

Banyak yang menyarankan, “jalanin saja sebagai PNS juga sebagai instruktur, khan bolos sekali-sekali demi membagi ilmu itu tidak apa-apa, banyak juga kok PNS tapi tetap nyambi diluaran.”

Saya memegang prinsip nila setitik dapat merusak susu sebelanga. Apalah artinya kebaikan yang kita ajarkan kalau ditempuh dengan cara yang tidak baik walaupun tujuannya juga baik?

Saya sadar, setiap waktu yang tertulis dalam aturan PNS dibayar dari uang pajak rakyat, artinya harus saya gunakan secara bertanggungjawab sesuai aturan kepegawaian. Tidak ada alasan pembenaran dalam aturan, karena aturan mutlak harus dipenuhi.

Dengan alasan utama inilah, daripada terbagi antara PNS dan kesempatan untuk berbagi ilmu yang lebih luas, tanpa dibatasi ijin atasan dan surat tugas, saya memilih untuk melepas status sebagai PNS dan memilih untuk penuh bekerja membagi ilmu dan pengetahuan.

Hal ini juga terinspirasi dari pendapat pak Onno W Purbo, “Saya percaya bahwa nilai seseorang tak akan ditentukan oleh banyaknya harta, banyaknya kekayaan, tingginya pangkat dan jabatan, tingginya gelar, serta banyaknya ilmu. Nilai seseorang akan lebih ditentukan oleh berapa besar/banyak umat manusia yang memperoleh manfaat dari seseorang tersebut.”

Dengan bekerja sendiri, tidak menjadi pegawai manapun, saya bebas untuk lebih luas membagi ilmu, lebih bebas menjawab pertanyaan-pertanyaan di forum pengadaan, atau menghadiri permintaan rekan-rekan di seluruh pelosok Indonesia yang membutuhkan pencerahan dalam bidang PBJ.

Khusus untuk permintaan dari daerah, saya pernah cukup terpukul saat menerima disposisi pimpinan saat meneruskan surat permintaan narasumber dari salah satu pemkab. Isinya adalah “perlu dipertimbangkan untuk dihadiri karena bukan instansi vertikal.”

Jadi, kita hanya bisa berbagi pengetahuan hanya kepada instansi vertikal saja? Selain itu tidak boleh?

Kalau alasannya adalah “dahulukan tugas pokok” atau ada pekerjaan yang wajib dilaksanakan atau ada kegiatan yang bersamaan maka wajar saja mendahulukan yang instansi sendiri. Tapi saat itu tidak ada kegiatan, hanya bengong di ruangan saja dan semua pekerjaan telah diselesaikan, mengapa tidak boleh?

Jadi kasihan dengan rekan-rekan yang sudah mengundang, padahal ada beberapa kasus pengadaan di daerah tersebut yang hendak ditanyakan langsung dan tidak bisa hanya sekedar tulisan di forum, blog, atau email.

Oleh sebab itu, saya berketetapan untuk keluar sebagai PNS dan bekerja sebagai pihak swasta dan meluangkan lebih banyak waktu memberikan ilmu dan pikiran apabila dibutuhkan oleh masyarakat.

Masalah rejeki telah ada yang mengatur, tidak perlu khawatir kehilangan pendapatan tetap dan tidak perlu takut karena kehilangan pensiun

Intinya adalah bekerja dengan ikhlas, karena ada 2 kebahagiaan untuk setiap manusia yang bekerja dengan ikhlas.