Yang menjadi permasalahan utama, pelaksanaan pekerjaan untuk kontrak tahun tunggal tidak boleh melewati tahun anggaran. Belum lagi KPPN hanya melayani pembayaran maksimal pada tanggal 20 Desember.

Menyikapi hal tersebut, khususnya untuk pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada tanggal 31 Desember, dilakukan salah satu dari 3 kemungkinan yaitu:

1. Memutuskan kontrak secara sepihak sejak tanggal 31 Desember dan menyatakan penyedia wanprestasi
2. Melanjutkan pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya namun penyedia wajib menyerahkan jaminan pembayaran senilai pekerjaan yang belum diselesaikan. Hal ini telah dituliskan oleh pak Agus Kuncoro (Guskun) melalui tulisan pada laman http://www.guskun.com/blog/pengadaan/84-pilihan-seorang-ppk-bagi-negara-nya
3. Memalsukan Berita Acara Serah Terima (BAST) seakan-akan pekerjaan telah selesai pada tanggal 20 Desember, namun menahan anggarannya sampai pekerjaan selesai dilaksanakan pada rekening penampungan tertentu.

Yang mengkhawatirkan, banyak terjadi kasus yang diakibatkan pilihan ke 3 di atas, karena rawan terhadap penyimpangan serta kalau ada pemeriksaan sudah dapat dipakstikan menjadi temuan.

Namun, tanggal 7 Februari 2012, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya.

Ini merupakan angin segar terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut, walaupun terlambat,  agar tidak terjadi lagi BEST palsu bertebaran dimana-mana.

Beberapa hal pokok dalam PMK tersebut adalah:

1. Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun dapat dilanjutkan pekerjaannya pada tahun anggaran berikutnya namun tidak termasuk sebagai kontrak tahun jamak (Multiyears);
2. Pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya tidak boleh menggunakan DIPA tahun pelaksanaan, melainkan harus menggunakan DIPA tahun berikutnya. Apabila anggaran belum tersedia maka harus melakukan revisi DIPA/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
3. Kontrak pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya harus diadendum untuk mencantumkan sumber anggaran tahun berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan;
4. Penyedia wajib membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan yang ditujukan kepada KPA (bukan PPK) ;
5. Penyedia tetap dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 x jumlah hari, maksimal 50 hari kalender sejak tanggal berakhirnya kontrak awal;
6. Apabila setelah 50 hari penyedia tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka kontrak dihentikan dan dikenakan denda maksimum.

Untuk dapat mengunduh PMK ini, silakan klik disini

Postingan tersebut adalah “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini resmi saya memasukkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Semoga keputusan ini adalah yang terbaik dan senantiasa diberi keberkahan dan rahmat dari Allah SWT.”

Nah, singkat saja khan dan maknanya juga jelas dan tegas

Paragraf ini sampai mengundang 82 like dan 130 komentar. Ada yang menyampaikan ucapan selamat, ada yang mengucap syukur, ada yang mendoakan semoga lebih baik, tapi banyak juga yang mempertanyakan alasannya.

Malah ada yang menghubungi via inbox dan ada yang menelepon langsung karena tidak percaya terhadap berita tersebut. Diantara yang menelepon ada yang bilang saya jadi gila karena orang lain berlomba-lomba untuk masuk PNS dan saya sendiri malah keluar dari PNS

Pada tulisan ini saya akan menyampaikan alasan mengapa saya keluar dari PNS

Seperti yang rekan-rekan ketahui dari tulisan di blog ini, sejak awal tahun 2011 kehidupan saya banyak berubah. Salah satu perubahan terbesar adalah meninggalkan dunia TI yang selama ini digeluti dan berganti menjadi dunia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ).

Sejak awal tahun, bahkan sebelum dinyatakan lulus dalam pelatihan instruktur pengadaan barang/jasa pemerintah, sudah banyak jadwal sosialisasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 atau panggilan untuk mengajar dalam bidang PBJ.

Tapi satu hal yang mengganjal dalam hati dan itu sudah lama menghantui.

Sebagian dari permintaan mengajar, selain yang dilaksanakan rutin oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas, yang saat ini sudah berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan /Kemdikbud), juga berasal dari masyarakat umum, baik dari institusi pendidikan swasta, institusi penyedia barang/jasa atau pemerintah daerah/pemda.

Yang jadi masalah, selaku PNS saya dituntut untuk hadir di kantor mulai pukul 7.30 hingga 16.00 WIB setiap hari. Hanya boleh meninggalkan kantor dalam rangka tugas kedinasan dan harus membuat surat tugas terlebih dahulu.

Saya terus terang sering menggunakan waktu kerja untuk mengajar PBJ diluar program resmi yang sudah ditetapkan. Bahkan beberapa kegiatan dilaksanakan diluar kota sehingga harus meninggalkan kantor 1 hari penuh. Ini semua sebagian besar hanya berdasarkan ijin lisan kepada atasan langsung yang tentu saja sudah melanggar aturan.

Ini menjadi tekanan batin. Disatu sisi saya memang menyukai untuk mengajar dan merasa perlu untuk terus berbagi ilmu dimana saja, tapi disisi lain aturan kepegawaian juga harus ditegakkan.

Tidak mungkin saya mengajar tentang larangan korupsi, sedangkan saya sendiri melaksanakan korupsi, yaitu Korupsi Waktu

Tidak mungkin saya mengajar tentang kedisiplinan kalau saya sendiri tidak disiplin.

Sebagai seorang pengajar atau pendidik, kesesuaian antara apa yang diajarkan dengan tindakan adalah hal yang mutlak. Karena ini merupakan cerminan integritas dari seorang pendidik.

Banyak yang menyarankan, “jalanin saja sebagai PNS juga sebagai instruktur, khan bolos sekali-sekali demi membagi ilmu itu tidak apa-apa, banyak juga kok PNS tapi tetap nyambi diluaran.”

Saya memegang prinsip nila setitik dapat merusak susu sebelanga. Apalah artinya kebaikan yang kita ajarkan kalau ditempuh dengan cara yang tidak baik walaupun tujuannya juga baik?

Saya sadar, setiap waktu yang tertulis dalam aturan PNS dibayar dari uang pajak rakyat, artinya harus saya gunakan secara bertanggungjawab sesuai aturan kepegawaian. Tidak ada alasan pembenaran dalam aturan, karena aturan mutlak harus dipenuhi.

Dengan alasan utama inilah, daripada terbagi antara PNS dan kesempatan untuk berbagi ilmu yang lebih luas, tanpa dibatasi ijin atasan dan surat tugas, saya memilih untuk melepas status sebagai PNS dan memilih untuk penuh bekerja membagi ilmu dan pengetahuan.

Hal ini juga terinspirasi dari pendapat pak Onno W Purbo, “Saya percaya bahwa nilai seseorang tak akan ditentukan oleh banyaknya harta, banyaknya kekayaan, tingginya pangkat dan jabatan, tingginya gelar, serta banyaknya ilmu. Nilai seseorang akan lebih ditentukan oleh berapa besar/banyak umat manusia yang memperoleh manfaat dari seseorang tersebut.”

Dengan bekerja sendiri, tidak menjadi pegawai manapun, saya bebas untuk lebih luas membagi ilmu, lebih bebas menjawab pertanyaan-pertanyaan di forum pengadaan, atau menghadiri permintaan rekan-rekan di seluruh pelosok Indonesia yang membutuhkan pencerahan dalam bidang PBJ.

Khusus untuk permintaan dari daerah, saya pernah cukup terpukul saat menerima disposisi pimpinan saat meneruskan surat permintaan narasumber dari salah satu pemkab. Isinya adalah “perlu dipertimbangkan untuk dihadiri karena bukan instansi vertikal.”

Jadi, kita hanya bisa berbagi pengetahuan hanya kepada instansi vertikal saja? Selain itu tidak boleh?

Kalau alasannya adalah “dahulukan tugas pokok” atau ada pekerjaan yang wajib dilaksanakan atau ada kegiatan yang bersamaan maka wajar saja mendahulukan yang instansi sendiri. Tapi saat itu tidak ada kegiatan, hanya bengong di ruangan saja dan semua pekerjaan telah diselesaikan, mengapa tidak boleh?

Jadi kasihan dengan rekan-rekan yang sudah mengundang, padahal ada beberapa kasus pengadaan di daerah tersebut yang hendak ditanyakan langsung dan tidak bisa hanya sekedar tulisan di forum, blog, atau email.

Oleh sebab itu, saya berketetapan untuk keluar sebagai PNS dan bekerja sebagai pihak swasta dan meluangkan lebih banyak waktu memberikan ilmu dan pikiran apabila dibutuhkan oleh masyarakat.

Masalah rejeki telah ada yang mengatur, tidak perlu khawatir kehilangan pendapatan tetap dan tidak perlu takut karena kehilangan pensiun

Intinya adalah bekerja dengan ikhlas, karena ada 2 kebahagiaan untuk setiap manusia yang bekerja dengan ikhlas.

Sebagian isi diskusi adalah menanyakan pekerjaan yang dilaksanakan akhir tahun 2011 namun hingga tahun 2012 masih belum selesai. Ada yang bertanya bagaimana cara pemutusan kontrak, ada yang bertanya kok bisa terjadi padahal penawaran penyedia barang/jasa pada saat pelelangan bagus-bagus, ada juga yang bingung bagaimana membayarnya padahal batas akhir pembayaran hanya sampai 31 Desember.

Setelah diteliti lebih dalam, sebagian besar terjadi karena ketidaktahuan dan kurangnya kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Penyebabnya, sebagian besar menjadi PPK bukan karena memang pantas menjadi PPK, melainkan karena menduduki jabatan eselon tertentu.

Sayangnya, banyak yang lupa, bahwa tanggung jawab PPK di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 amat berat.

Berdasarkan Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, tugas pokok dan kewenangan PPK adalah:

Saya melihat banyak sekali tulisan-tulisan yang luar biasa dan memiliki nilai keilmuan tinggi bertebaran di internet, baik berupa blog, komentar, atau sekedar status di Facebook.

Sayangnya, seluruh tulisan-tulisan tersebut berserakan, dan butuh upaya lebih untuk memperolehnya.

Tiba-tiba muncul ide untuk menyatukan tulisan-tulisan tersebut dan membuat semacam portal tulisan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga mempermudah pembaca untuk menemukan artikel apapun dalam bidang PBJ.

Kebetulan salah satu domain saya masih kosong dan bisa digunakan. Awalnya hanya menjadi penampung tulisan PBJ selain blog ini dan sub domainnya (forum.pengadaan.org) sudah menjadi salah satu forum pengadaan teraktif di Indonesia.

Tantangan berikutnya adalah, bagaimana portal ini tidak hanya diisi oleh satu orang, melainkan harus mampu diisi oleh banyak orang sekaligus. Kebetulan WordPress sudah memperbarui sistem Multi Usernya. Setiap blog sebenarnya dapat digunakan sebagai portal dan dapat diisi oleh banyak orang sebagai author, kontributor, atau sekedar sebagai subscriber.

Siang hari, saya install ulang WordPress pada domain tersebut, mengeset multi user, memasang beberapa plugins termasuk plugins anti spam, dan menginvite beberapa teman-teman instruktur PBJ untuk mencoba.

Alhamdulillah berjalan lancar dan beberapa tulisan dari teman-teman sudah menghiasi web tersebut.

Sekarang, saya menawarkan kepada masyarakat umum, siapa saja yang ingin berbagi ilmu tentang pengadaan barang/jasa, yang hendak menanamkan amal jariah, atau  yang hendak menuangkan ide-ide dan harapan dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bentuk artikel atau tulisan, silakan mengirim email ke admin@pengadaan.org berisi:

1. Nama Lengkap
2. Alamat Email
3. Username yang diinginkan
4. Alamat web/blog (apabila ada)
5. Jenis keanggotaan (Author atau Contributor, author artinya penulis tetap, silakan dipilih apabila memiliki banyak artikel yang bisa dibagi dan dapat mengisi secara teratur. Contributor dapat dipilih apabila artikel yang dimasukkan tidak terlalu banyak dan merasa ragu apakah bisa menulis secara tetap. Artikel yang ditulis oleh contributor juga harus mendapatkan approval/persetujuan dari admin untuk dapat ditayangkan)

Nanti admin web akan mengirimkan user dan password sementara melalui email yang dapat digunakan untuk login pada sistem. Segera ganti password dengan password yang diinginkan dan silakan mulai menulis

Karena sifatnya volunteer maka mohon maaf saya tidak bisa memberikan honor terhadap artikel yang dimuat, cukup doa semoga amal yang diperoleh dibalas berlipat ganda oleh Tuhan

Silakan klik pada gambar di bawah atau klik disini untuk masuk pada web http://pengadaan.org

Yang menarik adalah kalimat pada Lampiran 1 Permendikbud Nomor 56, V, B, angka 1 dan 2, yaitu:

1. Sekolah melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat beserta perabotnya dan/atau pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya secara swakelola sesuai peraturan perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
2. Pengadaan peralatan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan mekanisme penyedia barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan.

Saya menggarisbawahi hal-hal yang ditulis tebal di atas, yaitu swakelola sesuai peraturan perundang-undangan,  kesesuaian terhadap prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan pengadaan peralatan pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dari sisi tata bahasa, Manajemen Berbasis Sekolah adalah gabungan dari 3 kata, yaitu Manajemen, Berbasis dan Sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran, berbasis memiliki akar kata basis yang berarti asas atau dasar, dan sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Berdasarkan hal tersebut maka MBS dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran (Nurkolis, 2002)

Dalam pengertian yang luas, MBS adalah pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipan sekolah pada tingkat lokal guna memajukan sekolahnya. Partisipan sekolah adalah kepala sekolah, guru, konselor, pengembang kurikulum, administrator, orang tua siswa, masyarakat sekitar, dan siswa (Wohlstetter dan Mohrman, 1996).

Depdiknas (2007) menerangkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar kepada sekolah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Juga menurut Depdiknas dalam Nurkolis (2002) fungsi-fungsi yang dapat didesentralisasikan dalam bentuk Manajemen berbasis Sekolah adalah:

1. Perencanaan dan evaluasi program sekolah, termasuk proposal penunjang blockgrant yang terdiri atas jenis program dan perkiraan anggaran serta penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah;
2. Pengelolaan kurikulum;
3. Pengelolaan proses belajar mengajar;
4. Pengelolaan ketenagaan;
5. Pengelolaan peralatan dan perlengkapan, termasuk pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh sekolah. Hal ini karena sekolah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas masing-masing khususnya kecukupan, kesesuaian, dan kemutakhiran yang berkaitan dengan proses belajar mengajar;
6. Pengelolaan keuangan, khususnya pengalokasian dan penggunaan uang. Bahkan sekolah dapat diberi keleluasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan sehingga tidak bergantung kepada pemerintah;
7. Pelayanan siswa;
8. Hubungan sekolah dan masyarakat; dan
9. Pengelolaan Iklim Sekolah.

Dari berbagai literatur tersebut terlihat bahwa pokok dari MBS adalah peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan sekolah dari berbagai bidang sehingga tidak ada intervensi yang merusak pelaksanaan manajemen di sekolah.

Swakelola

Peraturan perundang-undangan yang membahas tentang swakelola adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengertian swakelola dijelaskan pada Pasal 26 Ayat 1, yaitu Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Pada pasal ini jelas bahwa swakelola bukanlah sebuah kegiatan yang 100% dilaksanakan sendiri, melainkan dapat salah satu atau seluruh tahap pekerjaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan.

Pengadaan barang/jasa tidak hanya terdiri atas pelelangan atau tender melainkan kegiatan yang dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa (Pasal 1 Ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010).

Jadi pendapat yang selama ini menyatakan “apabila sebuah pekerjaan ditenderkan maka pekerjaan tersebut bukan pekerjaan swakelola” tidak sepenuhnya benar, karena bisa saja pekerjaan tersebut dikerjakan oleh penyedia barang/jasa namun perencanaan dan pengawasannya dilaksanakan sendiri oleh institusi pemerintah pemilik anggaran atau institusi pemerintah lain yang bukan penanggung jawab anggaran, atau kelompok masyarakat dalam bentuk swakelola.

Sebuah kegiatan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan melalui swakelola sepenuhnya (artinya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dikerjakan sendiri), atau penyedia barang/jasa sepenuhnya (artinya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan oleh penyedia barang/jasa), maupun gabungan antara swakelola dengan penyedia barang/jasa.

Tidak seluruh pekerjaan juga dapat dilaksanakan dengan cara swakelola. Persyaratan sebuah pekerjaan dapat diswakelolakan dituangkan dalam Pasal 26 Ayat 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010:

Alasan pengguguran tersebut adalah:

1. Pada contoh surat penawaran (Bentuk Surat Penawaran) tertulis nama perusahaan, dibawahnya disediakan tempat untuk menulis nama dan jabatan yang mengajukan penawaran. Antara nama perusahaan dan nama/jabatan penawar ada ruang untuk tandatangan, yang harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau oleh penerima kuasa dari direktur walaupun bukan tandatangan basah dan tidak distempel
2. Mengacu lampiran Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2011, huruf V, angka 2, huruf d, angka 5), Surat Penawaran ditandatangani secara elektronik oleh pemimpian/direktur perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
   Panitia sudah memeriksa secara SEKSAMA (kurang kalimat “dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnya kaleee…) tanda tangan elektronik pada surat penawaran saudara dengan menggunakan sistem elektronik yaitu meng-click dokumen/sign (?), namun tidak ditemukan adanya tandatangan elektronik yang dimaksud (harus pakai kaca pembesar atau mikroskop kali yah…). Oleh karena tidak ditemukan tanda tangan elektronik tersebut Panitia Pengadaan mengambil keputusan bahwa dokumen penawaran saudara tidak lengkap dan tidak sah sehingga dinyatakan GUGUR EVALUASI ADMINISTRASI dan tidak dilanjutkan pada evaluasi teknis.

Kalau ada panitia seperti ini, seharusnya ikut pelatihan ulang untuk E-Procurement…

Perpres Nomor 54 Tahun 2010,  Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering, Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik, dan Petunjuk Penggunaan Apendo sudah amat sangat jelas menyampaikan bahwa:

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 134 Ayat 2 menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional tentang Daftar Hitam, pengadaan secara elektronik, dan sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diatur oleh Kepala LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.”
2. Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering, point V, 2, d, 4, menyebutkan “Surat Penawaran dan/atau surat lain bagian dari dokumen penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan basah dan stempel sehingga penyedia barang/jasa tidak perlu mengunggah (upload) hasil pemindaian dokumen asli, kecuali surat lain yang memerlukan tandatangani basah dari pihak lain, contoh: surat dukungan bank, surat keterangan fiskal (tax clearance).”
   Hal ini secara jelas menyebutkan bahwa surat penawaran tidak perlu ditandatangani secara basah dan tidak perlu distempel.
3. Apabila panitia login pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan mengklik pada link Apendo, akan terlihat seperti gambar dibawah:

   Nah, lihat pada fungsi Apendo LPSE yang ke 3, yaitu “Memastikan bahwa pengirim dokumen adalah penyedia yang bersangkutan dengan menyertakan IDENTITAS DIGITAL di dalam dokumen penawaran.
   Jadi, walaupun dicari dalam surat penawaran pakai super mikroskop-pun tidak akan ketemu yang namanya tandatangan digital. Tandatangan yang di scan juga bukan tandatangan digital karena yang discan adalah keseluruhan suratnya bukan sekedar tandatangannya.
   Untuk penjelasan lebih lanjut bagaimana bentuk identitas digital pada Apendo Peserta dapat disini dan untuk melihat dari sisi panitia dapat dilihat disini

4. Khusus untuk evaluasi administrasi pada lelang elektronik, dimuat pada Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2011.
   Berdasarkan Standard Bidding Document Jasa Lainnya Pascakualifikasi yang merupakan bagian dari Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik, Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP), E, 27.11, b, 2 menyebutkan bahwa surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP;
2. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP; dan
3. bertanggal.

Hal ini menegaskan bahwa tandatangan pada surat penawaran bukan menjadi pemenuhan ketentuan surat penawaran untuk lelang secara elektronik dan apabila tidak ditandatangani maka tidak dapat digugurkan pada tahap evaluasi administrasi.

Pesan saya kepada panitia pengadaan barang/jasa, kalau lain kali ada pelatihan E-Proc, mohon jangan tidur dan perhatikan setiap penjelasan Instruktur. Kalau pelatihannya dilaksanakan di Bali, jangan cuman nitip absen kemudian pergi jalan-jalan disepanjang Kuta atau ke pasar Sukawati.

Ingat bahwa apabila lelang dilaksanakan secara elektronik (E-Proc), maka Surat Penawaran tidak wajib ditandatangani. Apabila ada penyedia yang tidak menandatangani maka tidak boleh digugurkan.

Silakan di klik pada gambar untuk mengunduh Majalah ini

Alhamdulillah, blog saya pada hari ini tepat berusia 4 (empat) tahun. Total postingan hingga hari ini (belum termasuk postingan ini) mencapai 247 tulisan.

Blog ini juga dapat diakses dari 4 domain, yaitu khalidmustafa.info, khalidmustafa.net, khalidmustafa.com, dan domain gratisan yang merupakan awal mula blog ini yaitu khalidmustafa.wordpress.com

Total pengunjung untuk domain wordpress adalah 340.954 pengunjung dan untuk domain khalidmustafa.info sebanyak 1.008.386.

Tulisan pertama, dibuat tanggal 2 Januari 2008 tengah malam dan sepanjang hari tersebut sampai membuat 3 tulisan, yaitu Tulisan Pertama, Tentang Saya, dan Gara-Gara Blog Jadi Susah Tidur.

Awalnya membuat blog hanya untuk menumpahkan uneg-uneg dalam hati dan pikiran, jadinya berkembang menjadi pengamat telekomunikasi (dan sempat masuk detik.com karena tulisan tentang kebohongan operator dalam mengiklankan pulsa murah) dan pada 1 tahun terakhir banyak menulis tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tahun 2011, karena mulai kerepotan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Pengadaan Barang/Jasa dan agar tercipta komunitas pembelajar dalam bidang PBJ, maka saya juga membuat forum di forum.pengadaan.org yang hari ini anggotanya sudah mencapai 3.604 orang, total postingan 16.239, dan total topik 2.127.

Semoga kedepan, blog ini selain menjadi tempat curhatan dan pemikiran saya, juga dapat menjadi sumber belajar bagi orang lain

Hal ini disebabkan karena kemarin (22 Desember 2011) saat saya memberikan materi PBJ di Hotel Twin Plaza, saya meminta panitia agar membeli buku Perpres 54/2010 agar peserta tidak sekedar melihat slide presentasi melainkan langsung menelaah pasal demi pasal yang ada pada Perpres.

Namun, setelah kembali dari Gramedia Matraman, rupanya panitia membawa buku yang berjudul “Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” karena menurut mereka buku itulah yang ditawarkan oleh Gramedia sebagai buku Perpres 54/2010.

Melihat buku ini, saya teringat posting pada laman Facebook saya pada tanggal 30 Mei 2011, yang mengomentari buku ini secara langsung setelah saya juga menemukan pada rak buku di Gramedia.

Ada 2 kesalahan fatal yang terdapat pada buku ini, yaitu:

1. Menuliskan singkatan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 menjadi PP Nomor 54 Tahun 2010
2. Mengambil Matriks Perbedaan Keppres 80/2003 dengan Perpres 54/2010 dari blog saya tanpa menuliskan sumbernya

Menyingkat Peraturan Presiden menjadi PP?

Seperti yang kita ketahui, singkatan Peraturan Presiden adalah Perpres sedangkan PP merupakan singkatan dari Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2010 juga bukan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melainkan tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan. Filenya dapat diunduh disini.

Sebuah buku hendaknya dapat menjadi pelita dan penuntun terhadap pembacanya sehingga seharusnya penulis lebih berhati-hati terhadap apa yang dituliskannya, apalagi kalau bersentuhan dengan produk hukum.

Matriks Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010

Permasalahan berikutnya yang saya lihat adalah penulis mengambil matriks perbedaan Keppres 80/2003 dengan Perpres 54/2010 dari tulisan http://www.khalidmustafa.info/2010/08/13/matriks-rancangan-perpres-pengganti-keppres-no-80-tahun-2003-bagian-1.php

Mengapa saya yakin diambil dari tulisan tersebut? Karena ada bagian dari tulisan tersebut yang salah

Dan kesalahan itu memang kesalahan saya dan sudah ditegur langsung oleh Pak Agus Prabowo yang saat itu menjabat Deputi Bidang Kebijakan LKPP.

Nah, tulisan yang salah itulah yang sudah diambil dan dimasukkan dalam buku, sedangkan pada blog saya sudah saya lakukan perbaikan segera setelah ditegur

Bagian yang salah dapat dilihat dibawah ini:

Padahal yang seharusnya adalah:

Perlu diketahui bahwa bahan matriks saya peroleh dari LKPP saat Perpres 54/2010 masih berupa draft, sehingga ada beberapa hal yang berubah setelah ditandatangani. Salah satu perubahan cukup mendasar adalah Kontrak Payung (Framework Agreement).

Pada matriks awal tertulis bahwa salah satu contoh pekerjaan yang dapat dilakukan melalui kontrak payung adalah Bandwidth, namun setelah Perpres 54/2010 ditandatangani,  pekerjaan ini hilang. Juga mengenai pembayaran yang berdasarkan kesepakatan diganti menjadi sesuai pengukuran bersama.

Pada intinya, saya tidak melarang untuk membuat sebuah buku, tetapi mohon berhati-hati dalam menyusun isinya karena buku dapat menjadi salah satu sumber data dan informasi, apalagi apabila pembacanya tidak memiliki informasi lain sebagai pembanding sehingga bisa saja menelan bulat-bulat apa yang tertulis.

Yang kedua, saya tidak meminta pembayaran, royalti, atau apapun yang bersifat materi, cuman minta tolong dan tidak ada salahnya mencantumkan sumber tulisan yang diperoleh. Juga lakukan pengecekan ulang karena boleh jadi data yang menjadi rujukan sudah berubah sehingga dapat dilakukan revisi terhadap data yang sudah dicetak.

Akhir kata, inilah sampul buku tersebut dan mohon pembaca berhati-hati dengan informasi di dalamnya.

Pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, Meterai digunakan di Formulir Isian Kualifikasi dan Kontrak/SPK antara Penyedia dengan PPK. Juga meterai digunakan pada surat-surat jaminan serta pernyataan-pernyataan yang diperlukan pada proses pengadaan barang/jasa.

Nah, bagaimana kalau dokumen yang seharusnya bermeterai, misalnya pada formulir isian kualifikasi, namun tidak diberi meterai atau tandatangan tidak kena meterai atau meterai “tidak dimatikan” (sebuah istilah yang diberikan apabila meterai tidak dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun)?

Apakah dokumen tersebut tetap sah dan dapat digunakan? Atau penawaran penyedia barang/jasa (apabila menggunakan metode Pascakualifikasi, maka formulir isian kualifikasi tidak dapat diubah lagi) digugurkan karena tidak memenuhi ketentuan?

Pada tulisan ini, kita akan membahas masalah tersebut.

Pertanyaan pertama sebenarnya adalah, apa itu Meterai?

Pengaturan tentang Meterai diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Pengertian meterai tertuang pada Pasal 1 Ayat 2 Huruf b, yaitu:

Benda materai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

Sedangkan maksud dari meterai tertuang pada UU Nomor 13 Tahun 1985 Pasal 1 Ayat 1, yaitu:

Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-undang ini

Dari 2 pasal ini jelas bahwa Meterai adalah sebuah benda yang berbentuk tempel atau kertas yang bertujuan sebagai bukti pembayaran Pajak.

Artinya, sah atau tidaknya sebuah dokumen bukan ditentukan ada atau tidaknya meterai pada dokumen tersebut, karena meterai bukan merupakan syarat sah sebuah dokumen namun merupakan bukti pembayaran pajak.

Nah, bagaimana apabila sebuah dokumen yang seharusnya bermeterai namun tidak diberikan meterai?

Mari kita lihat UU Nomor 13 Tahun 1985 Pasal 8 ayat 1 dan 2:

1. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar
2. Pemegang dokumen atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melunasi Bea Meterai yang terhutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian.

Pasal ini lebih memperjelas bahwa dokumen yang tidak atau kurang bermeterai hanya dikenakan denda administrasi dan tidak menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak sah.

Bagaimana dengan meterai yang tidak kena tandatangan atau “tidak dimatikan?” Apakah sah atau tidak dan bagaimana tindaklanjutnya?

Ketentuan tata  cara meterai, yang terdiri atas ketentuan lokasi perekatan, tandatangan yang melintasi meterai dan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun pada meterai diatur pada Pasal 6 ayat (1) hingga (8).

Pada Pasal 6 ayat (9) disebutkan bahwa:

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak ber Meterai

Bagaimana cara pemeteraian kemudian? Apakah dengan menempel meterai langsung pada dokumen?

UU Nomor 13 Tahun 1985 Pasal 10 menyebutkan bahwa:

Pemeteraian kemudian dilakukan oleh Pejabat Pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Jadi jangan asal tempel meterai saja, melainkan bawa ke Kantor Pos terdekat untuk dilakukan pemeteraian kemudian.

Kesimpulannya, jangan sekali-sekali panitia/pokja ULP menggugurkan sebuah dokumen yang tidak bermeterai, karena meterai bukan syarat sah suatu dokumen melainkan bukti pembayaran pajak. Apabila tidak bermeterai, lakukan pemeteraian kemudian dan walaupun bersifat “post bidding” namun post bidding yang diperintahkan oleh Undang-Undang.