Dengan Data, Kami Bicara - Klikanggaran.com http://klikanggaran.com/ Tue, 12 Dec 2017 21:16:30 +0700 Joomla! - Open Source Content Management id-id Asyiknya, Anggota BKSAP DPR Ini ke Swedia dengan Anggaran Rp 2,2 M http://klikanggaran.com/anggaran/asyiknya-anggota-bksap-dpr-ini-ke-swedia-dengan-anggaran-rp-2-2-m.html http://klikanggaran.com/anggaran/asyiknya-anggota-bksap-dpr-ini-ke-swedia-dengan-anggaran-rp-2-2-m.html

Jakarta, Klikanggaran.com (12/12/2017) - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Indonesia pada tanggal 3-9 Desember 2017 melakukan jalan-jalan akhir tahun ke salah satu negara Eropa, yaitu Swedia. Kegiatan jalan-jalan ini dikemas dalam kegiatan menjalin kerja sama antara Indonesia dengan Swedia untuk saling bertukar gagasan.

Jalan-jalan akhir tahun atau kunjungan kerja BKSAP ini membawa rombongan berjumlah 16 orang, 11 di antaranya merupakan anggota DPR RI. Dan, rombongaan jalan-jalan BKSAP ini dinilai publik telah menghamburkan uang negara sebesar Rp 2,2 miliar.

Untuk uang harian jalan-jalan DPR diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar Rp 601 juta, dan tiket pesawat saja bisa menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,6 miliar.

Dari informasi yang diterima Klikanggaran.com disebutkan, anggota dewan yang ikut jalan-jalan atau kunker BKSAP ke Swedia ini diketuai oleh H. Rofi Munawar, Lc. (PKS), dan Dave Akbarshah Fikarno, ME (PG) sebagai wakil. Sedangkan sebagai anggota ada Ir. Nazaruddin Kiemas (PDI-P), Vanda Sarundajang (PDI-P), H. Hasnutyadi Sulaiman (PG), Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc. (P-GERINDRA), H. Jon Erizal, SE. (PAN), Drs. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si. (PKB), Mahfuz Sidik, M.Si. (PKS), H. Achmad Farial (PPP), dan Muhktar Tompo (P-Hanura). Turut menyertai 4 orang staf BKSAP DPR dan satu orang jurnalis dari Kompas.

Banyak pihak menyesalkan hal ini, karena dari dulu yang namanya kunker DPR dinilai publik tidak penting sekali, dan hanya menghambur-hamburkan devisa negara saja.

“Kunjungan BKSAP DPR ke Swedia ini tidak ada pentingnya untuk rakyat, selain hanya bikin senang para BKSAP DPR karena gratis, mendapat uang harian pula, dan uang bisa masuk ke kantong pribadi,” cetus salah seorang publik.

 

]]>
Pilihan Anggaran Tue, 12 Dec 2017 20:00:00 +0700
Pembangunan Rumah Sakit Pratama PALI Jangan Jadi Ladang Korupsi!!! http://klikanggaran.com/anggaran/pembangunan-rumah-sakit-pratama-pali-jangan-jadi-ladang-korupsi.html http://klikanggaran.com/anggaran/pembangunan-rumah-sakit-pratama-pali-jangan-jadi-ladang-korupsi.html

Pali, Klikanggaran.com (12/12/17) - Pada tahun 2015 diketahui Pemkab Pali membangun Rumah Sakit Pratama Tipe D di daerah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten PALI.

Dari data yang dimiliki Klikanggaran.com. diketahui, anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah sakit penyangga tersebut terbagi ke dalam beberapa tahap.

Tahap I dimulai pada tahun 2015 yang menyedot uang rakyat cukup fantastis, yaitu mencapai Rp9.989.442.000. Kemudian pada tahun 2016 Pemkab Pali melalui Dinas Cipta Karya dan Pengairan kembali menganggarkan pembangunannya sebesar Rp7.907.101.000.

Meski sudah menyedot duit rakyat hingga 17 milyar lebih, namun Pemkab Pali nyatanya masih terus menganggarkan biaya pembangunan rumah sakit yang terkesan sempat mangkrak tersebut. Dimana di lokasi pembangunan fisiknya, telah hidup subur tumbuh-tumbuhan di sekitarnya.

Hal ini terlihat pada kucuran anggaran di tahun 2017, dimana Pemkab Pali melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Pali kembali menganggarkan pembangunan lanjutan Tahap III dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.945.675.000.

Bisa kita bandingkan, bukan? Dengan anggaran dan waktu pembangunan Rumah Sakit Pratama di salah satu kabupaten tetangga kita, yaitu Kabupaten Muara Enim, yang hanya menelan anggaran berkisar Rp 15-20 milyar, namun saat ini sudah dapat dioperasikan.

Dari informasi yang dihimpun klikanggaran.com, Tim BPK dan pihak terkait telah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Tipe D Pratama (Tahap I) oleh PT RM. Dan, hasil pemeriksaan dokumen serta pengujian secara uji petik, terdapat kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp96.309.171,09 pada pekerjaan beton struktur.

]]>
Pilihan Anggaran Tue, 12 Dec 2017 10:19:12 +0700
Sudah Ada 4 Kendaraan Dinas, Wagub Jambi Nambah Lagi? http://klikanggaran.com/anggaran/sudah-ada-4-kendaraan-dinas-wagub-jambi-nambah-lagi.html http://klikanggaran.com/anggaran/sudah-ada-4-kendaraan-dinas-wagub-jambi-nambah-lagi.html

Jakarta, Klikanggaran.com (12/12/2017) - Menjadi pejabat memang dambaan setiap orang. Selain karena pendapatan yang tetap, pejabat juga mendapatkan keuntungan dan fasilitas yang memadai, guna menunjang pekerjaan dan kinerja pejabat tersebut.

Seperti pejabat di Pemerintahan Kota Jambi, Gubernur Zumi Zola dan Wakilnya, H. Fachrori Umar. Dimana pada tahun 2017 terdapat belanja mobil untuk kendaraan dinas dengan menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp 2,5 miliar.

Terkait hal tersebut, Jajang Nurjaman selaku Koordinator Center for Budget Analisys (CBA) mengatakan bahwa pada laporan di tahun 2015 saja, menunjukkan harta kekayaan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, masing-masing sebenarnya sudah memiliki kendaraan roda empat yang bisa dimanfaaatkan untuk bekerja. Bahkan, H. Fachrori Umar sebagai Wagub sedikitnya memiliki kendaraan sebanyak 4 unit mobil.

“Mata anggaran di tahun 2017 yang digelontorkan untuk pembelian mobil dinas Gubernur dan Wagub ini benar-benar pemborosan,” kata Jajang pada Klikanggaran.com di Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Menurut Jajang, uang sebesar Rp 2,5 miliar lebih hanya untuk 2 unit mobil bagi Gubernur dan Wagub Jambi ini sangat menciderai rasa keadilan terhadap rakyat.

"Jika mau dihemat, sebenarnya bisa saja anggaran yang dikeluarkan cukup untuk biaya perawatan, sisanya kan bisa untuk pos anggaran lain yang lebih bermanfaat bagi masyakat,” tutupnya.

(Baca juga : Nah! Harga Mobil Wagub Jambi Lebih Mahal Ketimbang Gubernurnya, Ada Mark Up?

]]>
Pilihan Anggaran Tue, 12 Dec 2017 09:26:13 +0700
Awas! Di Bawaslu Pernah Ada Penganggaran yang Tidak Sesuai http://klikanggaran.com/anggaran/awas-di-bawaslu-pernah-ada-penganggaran-yang-tidak-sesuai.html http://klikanggaran.com/anggaran/awas-di-bawaslu-pernah-ada-penganggaran-yang-tidak-sesuai.html

Jakarta, Klikanggaran.com (12/12/2017) - Untuk diketahui oleh publik, bahwasanya pada tahun 2016 lalu pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terjadi budget error. Padahal, mestinya ditingkatkan lagi kewaspadaan dan pengawasannya, agar tidak terjadi kembali dalam penganggaran belanja.

Seperti ditemukannya belanja barang sebesar Rp 1,31 miliar, malah digunakan untuk pengadaan aset tetap. Bahkan, belanja pemeliharaan digunakan untuk pengadaan barang persediaan sebesar Rp 123,59 juta.

Hal itu tentu menimbulkan beberapa masalah, seperti laporan realisasi belanja barang yang belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian tujuan penganggaran yang efektif dan efesien jadi tidak tercapai.

Sehingga, publik menilai, ini namanya "ngaco". Kenapa pejabat terkait di Bawaslu tidak mengikuti norma dalam menyusun dan melaksanakan anggaran?

Jika pejabat bagian penganggarannya tidak paham dalam menyusun dan melaksakan anggaran, kenapa Bawaslu mau menerima orang seperti itu? Kira-kira demikian pertanyaan yang terlontar dari sebagian besar publik.

“Makan gaji buta saja!!” cetus salah seorang publik yang tidak bersedia disebutkan namanya, pada Klikanggaran.com di Jakarta, Senin (11/12/2017).

 

]]>
Pilihan Anggaran Tue, 12 Dec 2017 08:00:00 +0700
Berpotensi Kehilangan Pendapatan Rp 42 M, Pemkot Medan Adem Ayem Saja? http://klikanggaran.com/anggaran/berpotensi-kehilangan-pendapatan-rp-42-m-pemkot-medan-adem-ayem-saja.html http://klikanggaran.com/anggaran/berpotensi-kehilangan-pendapatan-rp-42-m-pemkot-medan-adem-ayem-saja.html

Jakarta, Klikanggaran.com (12/12/2017) - Pada tahun 2016, penindaktegasan terhadap pemasangan reklame yang melanggar ketentuan di 655 titik pada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Pemerintahan Kota Medan dinilai terbilang sangat lemah. Hal tersebut mengakibatkan kehilangan potensi pendapatan daerah Pemkot Medan sekian miliar.

Akibat kelalaian Pemkot Medan yang tidak melakukan pembongkaran atas 655 reklame yang terpasang dan belum memilki izin tersebut, ditaksir kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp42.622.331.075.

Angka yang sangat fantastis, yang dapat digunakan untuk membantu atau memperbaiki jalan di Kota Medan, yang diketahui masih banyak yang rusak dan bolong-bolong.

Namun, entah kenapa Pemkot Medan di mata publik seperti enggan bertindak tegas, dan membiarkannya begitu saja.

Bahkan, dari informasi yang diterima Klikanggaran.com, setelah Walikota Medan mendapatkan instruksi dari lembaga audit negara agar memerintahkan Kepala Dinas TRTB untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan pendapatan pajak reklame, retribusi IMB, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah, seperti hanya masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri saja (masa bodo).

Padahal jelas aturannya, bahwa penetapan pajak reklame, retribusi IMB, maupun retribusi pemakaian kekayaan daerah, patut dikenakan pajak. Dan, jika tidak memenuhi persayaratan perizinan agar dibongkar saja.

 

]]>
Pilihan Anggaran Tue, 12 Dec 2017 07:00:00 +0700
Bebas KKN? Usut Realisasi Belanja Diduga Fiktif di Kemenko http://klikanggaran.com/anggaran/bebas-kkn-usut-realisasi-belanja-diduga-fiktif-di-kemenko.html http://klikanggaran.com/anggaran/bebas-kkn-usut-realisasi-belanja-diduga-fiktif-di-kemenko.html

Jakarta, Klikanggaran.com (12/12/2017) - "Adat bersendi syarak, syarak bersendi adat". Artinya, pekerjaan/perbuatan hendaklah selalu mengingat aturan yang berlaku, jangan bertentangan satu dengan yang lain.

Ungkapan tersebut mungkin cocok diberikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Darmin Nasution, terkait temuan ini.

Hal tersebut memang dimaksudkan sebagai sebuah sindiran atas kinerja Kemenko yang dinilai publik bermasalah. Misalnya saja yang terlihat pada laporan yang diperoleh Klikanggaran.com, pada tahun 2016 ditemukan adanya realisasi belanja pencetakan buku laporan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Semester II Tahun 2016 yang diduga fiktif.

Bahkan diketahui, anggaran pencetakan buku laporan yang diperkirakan sebesar Rp155.000.000 tersebut tidak didukung keberadaannya (fiktif).

Publik menduga hal ini fiktif, karena ternyata terdapat pengungkapan yang berbeda, antara dokumen yang ada dengan faktanya.

Misalnya, dari Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) atas pemeriksaan fisik tanggal 23 Februari 2017 dan 29 Maret 2017 diketahui, buku Laporan KPPIP Semester II Tahun 2016 belum dicetak. Bahkan menurut PPK, hal ini disebabkan materi untuk penyusunan laporan yang berasal dari Direktur Program belum tersedia.

Kondisi ini berbeda dengan yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan BAPP-07/PPK.KPPIP/CETAK-BUKU/12/2016 tanggal Desember 2016 yang menyebutkan bahwa penyedia telah menyelesaikan pekerjaan percetakan buku tersebut dalam keadaan baik dan lengkap.

Bahkan, pihak KPPIP menyebutkan telah menerima hasil pekerjaan pencetakan Buku Laporan KPPIP Semester II Tahun 2016 dalam keadaan baik.

Hal ini memperlihatkan, ada yang tidak beres atas realisasi belanja pencetakan buku lapran tersebut. Maka, pihak berwenang seharusnya segera menyelidiki kasus ini, dan membawanya ke ranah hukum, guna menghindari dari praktik KKN di Kemenko.

 

]]>
Pilihan Anggaran Tue, 12 Dec 2017 06:00:00 +0700
Nah, Harga Mobil Wagub Jambi Lebih Mahal Ketimbang Gubernurnya, Ada Mark Up? http://klikanggaran.com/anggaran/nah-harga-mobil-wagub-jambi-lebih-mahal-ketimbang-gubernurnya-ada-mark-up.html http://klikanggaran.com/anggaran/nah-harga-mobil-wagub-jambi-lebih-mahal-ketimbang-gubernurnya-ada-mark-up.html

Jakarta, Klikanggaran.com (11/12/2017) - Pada tahun 2017 di Pemerintah Provinsi Jambi melalui Biro Pengelola Barang Milik Daerah membeli dua buah kendaraan dinas. Satu kendaraan dinas untuk Wakil Gubernur, dan satu lagi untuk Gubernurnya.

Dari dokumen yang diterima Klikanggaran.com diketahui, Biro Pengelola Barang Milik Daerah belanja mobil untuk Gubernur Jambi, Zumi Zola, melalui PT Wahana Jaya Indah Jambi yang beralamatkan di Jalan Pangeran Hidayat RT 007 Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Jambi, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.006.500.000.

Sedangkan belanja mobil untuk kendaraan dinas Wakil Gubernur Jambi, H. Fachrori Umar, Biro Pengelola Barang Milik Daerah melalui perusahaan PT Bhineka Tunggal Mandiri yang beralamatkan di Bursa Otomotif Sunter, Jalan Yos Sudarso Kavling 87 - 88 First Auto Blok C2 No.20 - 21 Jakarta Utara, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.578.000.000.

Jelas sekali, bahwa kendaraan dinas yang dibeli oleh Biro Pengelola Barang Milik Daerah ini, ternyata lebih mahal harga kendaraan dinas untuk Wakil Gubernur Jambi, H. Fachrori Umar, dibandingkan untuk Gubernurnya, Zumi Zola. Tentu saja, publik bertanya-tanya atas hal ini.

Harga kendaraan dinas untuk Wagub Jambi sebilai Rp 1,5 miliar. Sedangkan harga kendaraan dinas untuk Gubernur Jambi sebesar Rp 1 miliar. Hal ini berarti, ada selisih harga atau dugaan mark up sebesar Rp571.500.000 atas pembelian mobil untuk Wakil Gubernur Jambi tersebut.

Maka rakyat meminta, sebaiknya pihak Kejati Jambi segera melakukan penyelidikan atas belanja pembelian mobil untuk Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut. Karena ditemukan kejanggalan dalam bentuk selisih harga atau adanya dugaan mark up atas pembelian mobil untuk Wakil Gubernur Jambi tersebut.

 

]]>
Pilihan Anggaran Mon, 11 Dec 2017 12:00:00 +0700
Wah! Puskesmas Sriamur Bekasi Telah Banyak Kecewakan Pasein, Nih http://klikanggaran.com/peristiwa/peristiwa-daerah/wah-puskesmas-sriamur-bekasi-telah-banyak-kecewakan-pasein-nih.html http://klikanggaran.com/peristiwa/peristiwa-daerah/wah-puskesmas-sriamur-bekasi-telah-banyak-kecewakan-pasein-nih.html

Jakarta, Klikanggaran.com (11/12/2017) - Koordinator Investigasi Kaki Publik, Wahyudin, mengatakan, puskemas yang menjadi mitra kesehatan terdekat bagi masyarakat seharusnya mencerminkan sikap baik dan tidak sombong terhadap warga yang berkunjung sebagai pasien.

Warga di daerah Desa Sriamur, Kec. Tambun Utara, mengeluhkan kesombongan dan keangkuhan dokter di Puskesmas Sriamur. Warga yang berkunjung ke pusat kesehatan masyarakat itu acapkali mendapatkan perkataan yang muncul dari dokter (dokter Linda dan dokter Imran_Red) dengan nada congkak dan menyombongkan statusnya sebagai dokter yang telah sekolah lebih tinggi dibandingkan pasien.

Menurut penuturan Wahyudin, Dahlia (24), warga Desa Sriamur yang pernah menjadi pasien puskesmas tersebut mengakui ketenaran dari kesombongan dan keangkuhan yang sering terjadi di puskemas Sriamur.

"Harusnya, puskesmas bisa bersikap baik dan mencerminkan perilaku yang mengayomi terhadap pasien. Pernah dokter bilang, katanya, dokter itu lebih tau daripada pasien. Bahkan ada dokter di puskesmas itu seperti tidak mau melayani pasien. Namanya juga orang sakit, kalau dilayani dengan setengah hati, pasien takut diagnosanya salah," ungkap Dahlia.

Dikonfirmasi melalui pegawai puskesmas yang tidak ingin disebutkan namanya, membenarkan pernyataan tersebut. Bahkan, dia sering menjadi tempat pengaduan pasien yang menjadi korban dari kelakukan dokter di puskesmas tersebut.

"Saya sering mendapati keluhan pasien, cuma saya sering bilang ke mereka, kalau memang tidak berkenan, silahkan saja demo, atau silahkan rekam dan sebarkan melalui sosmed," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wahyudin, Koordinator Advokasi Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik), menyatakan bahwa Pemkab mestinya memperhatikan keseluruhan aspek di setiap puskesmas di lingkungannya.

"Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan standar minimum bagi masyarakat, jika pelayanan kesehatan di tingkat desa saja sudah mengalami masalah, bagaimana Pemkab Bekasi mampu mengurusi hal yang lebih besar," jelas Wahyudin.

Wahyudin menambahkan, di balik gencarnya kebijakan Gerakan Masyarakat Sehat yang sedang bergulir pada saat ini, jangan kemudian dirusak oleh oknum dokter yang bersikap kontra produktif terhadap kebijakan tersebut.

"Kewenangan dokter adalah melayani dengan sebaik mungkin keluhan pasien tanpa mengintimidasi tingkat pengetahuan pasien. Apalagi sampai merendahkan. Ini jelas menyalahi janji sebagai dokter," pungkasnya.

Wahyudin menutup dengan tegas, bahwa puskesmas harus menjadi interpretasi dari pelayanan pemerintah dalam hal kesehatan masyarakat. Agar puskesmas beserta anggaran yang terus diberikan kepada pihak puskesmas menjadi tepat sasaran.

Diketahui bahwa puskesmas di lingkungan Pemkab Bekasi seringkali melakukan intimidasi kepada pasien melalui ucapan yang merendahkan tingkat pendidikan, pengetahuan, bahkan kondisi masyarakat di desa.

 

]]>
Pilihan Peristiwa Daerah Peristiwa Mon, 11 Dec 2017 11:00:00 +0700
Begini Menurut Pengamat Terkait PAD Pemrov Sumsel http://klikanggaran.com/anggaran/begini-menurut-pengamat-terkait-pad-pemrov-sumsel.html http://klikanggaran.com/anggaran/begini-menurut-pengamat-terkait-pad-pemrov-sumsel.html

Jakarta, Klikanggaran.com (11/12/2017) – Diketahui, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (sumsel) tahun anggaran (TA) 2016 adalah sebesar Rp2.546.177.544.348,66. PAD Pemprov Sumsel ini mengalami kenaikan yang tajam, hingga Rp11.651.131.033,46 dengan rasio 82,30 persen dari tahun sebelumnya.

Sumber PAD Pemprov Sumsel ini di antarannya adalah Pendapatan Pajak Daerah Rp2.378.960.064.732,96, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp18.403.609.038,90, Pendapatan Hasil Pengola Kekayaan Daerah yang dipisah Rp62.837.135.004,93, dan Lain-Lain PAD yang Sah Rp85.976.735.571,87.

Menurut Koordinator Investigasi Kaki Publik, Wahyudin, PAD Pemprov Sumsel tidak sebanding dengan pembangunan daerah Sumsel yang bertujuan meningkatkan daya saing wilayah serta memajukan kehidupan masyarakat. Kenyataannya, pembanguan di Provinsi Sumsel lamban, indikator utama dalam pembangunan wilayah meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan, dapat menggambarkan capaian kinerja pembangunan wilayah secara umum.

“Hal ini terlihat dari data BPS Pemprov Sumsel, PDRB per kapital ADHB hanya 30,627.55 persen, pengurangan pengangguran 5.03 persen, pengurangan kemiskinan 13,9 persen, pertumbuhannya di bawah pertumbuhan nasional. Seharusnya, PAD Pemprov Sumsel mampu mengakomodir pembangunan wilayah dan masyarakat Sumsel,” tutur Wahyudin pada Klikanggaran.com di Jakarta, Senin (11/12/2017).

Selain itu, menurut Wahyudin, PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah,” tegasnya.

 

]]>
Pilihan Anggaran Mon, 11 Dec 2017 10:00:00 +0700