KORP PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPHAN

Tipe, Gaya dan Perilaku Kepemimpinan

noreply@blogger.com (korpri dephan) — Sat, 24 Jul 2010 07:15:00 +0000

Pemimpin seyogyanya memiliki sifat kepemimpinan dalam memiliki wewenang sehingga ia berhak melaksanakan kepemimpinannya. Dalam melakukan praktik kepemimpinan, sesungguhnya pemimpin melakukan penerapan teori kepemimpinan dan juga menerapkan seni kepemimpinan agar ia berhasil memimpin. Keberhasilan memimpin itu merupakan bentuk pertanggungjawaban perilaku kepemimpinannya.
Seseorang yang memiliki keistimewaan sifat kepemimpinan, baik itu sifat fisik maupun rohaniah, juga telah memiliki kuasa dan wewenang, bahkan penuh bertanggung jawab, namun belum menjamin kepemimpinannya mencapai keberhasilan. Mengapa itu terjadi ? Masalah itulah yang akan dijawab dalam uraian-uraian berikut ini. Ikutilah uraian itu sehingga pembaca akan menemukan jawaban atas pertanyaan itu.
Ketidakberhasilan itu antara lain karena kelebihan keistimewaan sifat bodang kepemimpinan, kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab seorang pemimpin harus dibuktikan dalam berperilaku membimbing anak buah. Memimpin anak buah berlangsung di lingkungan kegiatan kepemimpinan, baik perilaku memimpin anak buah itu bersifat formal maupun nonformal. Perilaku kepemimpinan itu menjadi salah satu sarana tolok ukur jaminan keberhasilan pemimpin. Sekalipun perilaku itu sendiri masih perlu ditopang dengan tolok ukur lainnya sebagai pelengkap karena sulit mengukurnya.

Atas dasar itu maka masalah ini akan memfokuskan pada penjelasan tentang perilaku pemimpin, gaya kepemimpinan dan tipe kepemimpinan. Ketiga topik bahasan itu akan diuraikan berikut.

Perilaku Pemimpin

Perilaku seorang pemimpin ketika memimpin anak buah akan memperoleh tanggapan atau reaksi dapat berupa sikap atau perilaku bawahan. Reaksi perilaku itu tidak saja gerakan badan, tetapi termasuk ucapan, sepak terjang sebagai reaksi pengikut terhadap kepemimpinan seorang pemimpin. Tanggapan itu dapat bersifat terang-terangan atau tersembunyi dengan berbagai bentuk.

Instrumen Kekuatan Nasional

noreply@blogger.com (korpri dephan) — Sun, 31 Jan 2010 15:10:00 +0000

Dalam pemahaman secara konvensional, instrumen kekuatan nasional umumnya terbagi dalam tiga lapis. Instrumen militer terkait dengan angkatan bersenjata suatu negara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. Instrumen ekonomi terkait dengan pemanfaatan sumber-sumber material negara untuk mencapai tujuan itu. Instrumen diplomatik (atau politik) terkait dengan cara-cara kedudukan politik internasional dan keterampilan diplomatik suatu negara dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan nasional. Setiap instrumen digunakan tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai hasil yang mendukung kepentingan nasional.
Serangkaian strategi penggunaan melekat pada setiap instrumen. Kecenderungan kuat penggunaan instrumen militer, bahkan ketika penggunaanya tidak terancam pun selalu dilatarbelakangi kondisi hubungan internasional. Potensi perang thermonuklir misalnya, dianggap sebagai suatu pengatur dalam hubungan AS-US yang memaksa kedua negara adidaya itu untuk saling bersikap lebih berhati-hati daripada tidak ada pengaturnya sama sekali.

Pada saat yang sama angkatan bersenjata dapat digunakan dalam berbagai cara untuk mempengaruhi keadaan. Beberapa penggunaan kekuatan relatif ringan-ringan saja dan lebih bersifat simbolis daripada substansial, sebagaimana yang terjadi pada pergerakan kekuatan laut ke dalam perairan yang berhubungan dengan konflik lokal untuk menyatakan dukungan terhadap rejim tertentu. Tergantung pada tujuan-tujuan dan persepsi tingkat ancaman, strategi-strategi yang lebih aktif bisa menyediakan senjata-senjata untuk para pejuang, menugaskan para penasehat perang atau teknis atau bahkan melibatkan diri dalam perseteruan. Penggunaan yang terakhir adalah keterlibatan secara langsung dalam perang, dalam usaha mendukung kepentingan vital.
Instrumen ekonomi juga berperan dalam berbagai bentuk, seberapa luas instrumen tersebut dapat digunakan tergantung sepenuhnya pada sumberdaya ekonomi negara tersebut. Dalam hal ini, kebanyakan kekhawatiran adalah merosotnya kekuatan nasipnal AS di era 1970-an dan 1980-an paling tidak menyiratkan penjelasan mengenai kekuatan ekonomi Amerika dalam sistem ekonomi global. Sebagai negara industri terdepan di dunia (apabila Masyarakat Ekonomi Eropa tidak dipandang sebagai sebuah kesatuan), AS memiliki lebih banyak peralatan ekonomi dibandingkan dengan hampir semua negara berkembang atau dalam hal ini, Uni Soviet yang juga merupakan negara berkembang dari segi ekonomi.
Instrumen ekonomi secara lebih eksplisit dapat menerima pendekatan "hadiah dan hukuman" daripada instrumen lainnya. Dengan demikian, bantuan ekonomi atau hubungan perdagangan yang bersahabat dapat digunakan sebagai hadiah positif untuk menghasilkan perilaku yang diharapkan, sedangkan ancaman penghentian bantuan atau penerapan kuota atau tarif untuk merugikan perdagangan dapat menjadi hukuman atau sanksi apabila negara lain tidak mengambil tindakan-tindakan yang diharapkan. Strategi yang sama dapat diterapkan pada bidang ekonomi lainnya, seperti kebijakan investasi asing untuk memacu atau justru menghambat aktivitas perusahaan-perusahaan Amerika di luar negeri, dan kebijakan-kebijakan yang lebih terkait erat dengan instrumen militer, seperti bantuan persenjataan.
Instrumen politik/diplomatik lebih bersifat sebab akibat dan tidak berbentuk. Oleh karena AS sebagai pemimpin politik bagi negara-negara Barat dan sekutunya, maka sebagai akibatnya proposal-proposalnya secara otomatis akan mendapat perhatian dan sorotan lebih banyak dibandingkan dengan proposal-proposal dari sebuah negara kecil dan lemah. Tidak jelas apakah kekuatan politik AS berasal dari kedudukan atau dari kekuatan ekonomi dan militernya.Namun, jelas keterampilan berdiplomasi dapat membantu membalilk kejadian menjadi keuntungan sebuah negara. Selama abad ke 19,sebagai contoh, pengaruh kerajaan Haspburg yang lemah di dalam hubungan Austria-Hongaria sebagian besar merupakan hasil kepiawaian berdiplomasi Menlu Count van Matternich. Kemampuannya menengahi dengan sukses dan menghasilkan pemechan yang unik dan dapat menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan yang rumit tanpa menggunakan kekuatan militer, atau ekonomi, merupakan hakikat dari kekuatan diplomatik.
Instrumen kekuatan nsional tidak akan tersedia dalam suasana vakum. Dalam hal di mana sebuah negara memiliki kekuatan militer yang besar,sumber-sumber keterbatasan,namun di sisi lain, masyarakat demokratik masih memiliki kendala-kendala lain, terutama dalam masalah dalam negeri. Karena alasan undang-undang,peraturan,ataupun ketentuan politik, presiden AS tidak dapat menggunakan instrumen militernya semaunya sendiri untuk mendukung strategi pembatasan pengaruh Uni Soviet. Kepercayaan kekuasaan secara konstitusional untuk menyatakan perang kepada Kongres membatasi hak prerogatif dan UU perang tahun 1973, juga membatasi perang dalam situasi di mana perang tidak dideklarasikan (AS tidak mengikuti sistem pernyataan perang sejak Perang Dunia II). Secara politik, perlunya dukungan publik membatasi lebih jauh kekuasaan presiden.
Instrumen ekonomi memiliki kendala-kendala yang serupa. Dalam hal dimana pemerintah AS dapat memanipulasi bantuan ekonomi dibatasi oleh ukuran anggaran bantuan yang relatif kecil dan tidak berubah-ubah.Bantuan luar negeri digambarkan sebagai unsur anggaran murni yang tidak dikenai aturan ekonomi dalam negeri sehingga bantuan luar negeri tidak terkena inflasi (berarti nilai riilnya telah menurun). Selanjutnya, manipulasi hubungan perdagangan dibatasi oleh pertimbangan-pertimbangan dlam negeri. Contohnya, penawaran kondisi-kondisi perdagangan yang menguntungkan bagi golongan tertentu, seperti industri otomotif asing mungkin akan merusak industri-industri dalam negeri dan menimbulkan penolakan dalam negeri;dan pembatasan-pembatasan perdagangan, seperti embargo gandum ke Uni Soviet akibat invasinya ke Afganistan cenderung akan berakibat pada pengorbanan dalam negeri yang dalam hal ini dianggap tidak adil.Masih hal yang sama, pemerintah tidak dapat memerintahkan perusahaan swasta AS untuk menanamkan modal dinegara-negara tertentu, juga tidak dapat sepenuhnya mengawasi kegiatan-kegiatan mereka apabila mereka memang menanamkan modal mereka. Kerumitan dalam menerapkan instrumen ekonomi dan apa tujuannya sangat tergambar jelas dalam diskusi yang sedang berlangsung mengenai keikutsertaan perusahaan swasta Amerika di Afrika Selatan. Tujuan diskusi ini adalah hukuman melalui penon-aktifan dan keikutsertaan yang menyebabkan terjadinya perubahan menyeluruh yang disebur dengan kerja sama konstruktif.

Nonaktifkan Fungsi Restart Otomatis

noreply@blogger.com (korpri dephan) — Sun, 31 Jan 2010 14:07:00 +0000

Sering kali Windows XP tiba-tiba merestart dirinya sendiri saat menemukan masalah. Cara ini merupakan cara windows dalam menangani masalahnya secara cepat. Sebenarnya tidak semua masalah yang dihadapi windows perlu dilakukan restart PC. Untuk itu anda bisa menonaktifkan fungsi restart tersebut.

Setting defaultnya, restart otomatis ini memang diaktifkan oleh windows. Walaupun masalah yang ditemukan windows ternyata bukan masalah besar, tetap saja windows akan merestart dirinya. Untuk mematikan fungsi restart otomatis saat windows saat windows menemukan masalah : Buka control panel --> buka system --> aktifkan tab advanced perhatikan bagian startup and Recovery --> klik tombol setting --> Non aktifkan option Automatically Restart pada bagian system failure --> kemudian konfirmasikan dengan klik OK.

Kumpulan Tips & Triks

noreply@blogger.com (korpri dephan) — Sun, 31 Jan 2010 13:55:00 +0000

@ Manfaat Safe Mode (Artikel ini download pdf)

@ Cara Menonaktifkan fungsi Restart Otomatis
Sering kali Windows XP tiba-tiba merestart dirinya sendiri saat menemukan masalah. Cara ini merupakan cara windows dalam menangani masalahnya secara cepat. Sebenarnya tidak semua masalah yang dihadapi windows perlu dilakukan restart PC. Untuk itu anda bisa menonaktifkan fungsi restart tersebut. Selengkapnya.......

Tipe Kepemimpinan Otokratis

noreply@blogger.com (korpri dephan) — Thu, 28 Jan 2010 19:35:00 +0000

Istilah otokratis berasal dari dua kata autos dan kratos. Autos berarti sendiri atau diri pribadi. Kratos adalah kekuasaan atau kekuatan. Jadi Otokratis berarti berkuasa sendiri secara mutlak. (centre of authority). Kepemimpinan otokratis merupakan kepemimpinan nyang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan perilaku otoriter.

Pemimpin otoriter (diktator) dalam praktik memimpin ia mengutamakan kekuasaan (power) . Seorang pemimpin bertipe otokratis menganggap dirinya adalah segala-galanya (people centered) Egonya kokoh menyatakan bahwa dirinya adalah pusat kekuasaan dan kewenangan sehingga ia berhak menjadikan anak buah sesuai dengan kehendaknya.

Pemimpin jenis otokratis biasanya sangat perhatian terhadap efisiensi dan efektivitas kerja, tapi sayang meninggalkan perhatian pada peran anak buah dalam satu kesatuan gerak guna keberhasilan kepemimpinannya. Bagaimana tipe perilaku atau ciri pemimpin otokratis ? Untuk menggambarkan hal itu, maka tipe kepemimpinan otokratis dapat ditelusuri dari perilaku yang merinci ciri-ciri tipe pemimpin yang mempraktekkan kepemimpinan perilaku otokratis. Pemimpin otokratis dalam memimpin para pengikut menempatkan dirinya sebagai pusat kekuasaan. Perilaku memimpin akan menampakkan ciri kepemimpinannya antara lain :

* Memegang kewenangan mutlak (bersikap adigang, adigung dan adiguna).
* Kuasa dipusatkan pada diri pemimpin (aji mumpung).
* Merumuskan sendiri ide, rencana dan tujuan.
* Memilih kebijakan sendiri.
* Menetapkan keputusan sendiri.

Tipe perilaku pemimpin otokratis memimpin dirinya

Perilaku seorang pemimpin otokratis tampak dari kegiatan perilakunya memimpin anak buah. Perilaku itu akan menunjukkan tipe kepemimpinannya, antara lain sebagai berikut :

* Memraktekkan komunikasi satu arah (one way traffic of comunication)
* Pengawasan kepada anak buah ketat.
* Saran, pertimbangan, pendapat dari bahawan tertutup sama sekali.

Tipe perilaku otokratis jika menghadapi bawahan

Tipe pemimpin otokratis tampak dalam kegiatan membina bawahan, dan perilakunya antara lain berciri berikut dibawah ini. Namun demikian pada situasi dan kondisi tertentu pemimpin otokratis masih diperlukan. Adapun ciri pemimpin otokratis antara lain meliputi :

* Mementingkan tugas dibandingkan pendekatan kemanusiaan
* Memaksa bawahan untuk patuh dan menuntut kesetiaan mutlak
* Memaksa, mengancam, menghukum atau bahwkan mengintimidasi terhadap anak buah
* Serba intruksi dan perintah
* Kasar dalam pikiran, perasaan dan perbuatan
* Kaku dalam pergaulan terutama kepada anak buah
* Mencari perhatian ke atasan kalau ia pemimpin tingkat lini dan tingkat menengah
* Lebih banyak kritik dari pada memuji bawahan

Dan masih banyak lagi sumber yang menulis tentang tipe kepemimpinan otokratis. Berdasarkan ciri-ciri perilaku pimpinan otokrat dari beberapa ahli tersebut maka pemimpin otokratis memiliki ciri perilaku lebih mementingkan dirinya. Yang jelas mereka itu sangat mengandalkan kekuasaan dan kewenangannya. Berbeda dengan tipe kepemimpinan demokratis. Untuk lain waktu akan saya posting mengenai tipe kepemimpinan demokratis.

(Ilmu dan Seni Kepemimpinan : Drs. E. Martono, B.Sc, MM)

Sebab-sebab Timbulnya Konflik

noreply@blogger.com (korpri dephan) — Sun, 22 Nov 2009 12:59:00 +0000

Sebagai aparatur pemerintah yang tentunya mempunyai wadah suatu lembaga atau organisasi tertentu sudah pasti berinteraksi dan bekerja dengan orang lain. Dalam hubungan kerja tersebut baik terhadap atasan, bawahan atau yang satu tingkat mungkin pernah terjadi hubungan kerja yang tidak harmonis yang bisa kita anggap sebagai konflik.Konflik terjadi sebagai akibat kondisi dan situasi yang tidak serasi. Dalam hal ini Robin menegaskan bahwa konflik itu terjadi karena kondisi pemula (entecedent condition) (Robins, 1974; Walton and Dutton, 1969). Enam kelompok pemicu konflik meliputi :

1. Persaingan terhadap sumber-sumber
2. Ketergantungan pekerjaan
3. Kekaburan bidang tugas
4. Problem status
5. Rintangan komunisasi
6. Sifat-sifat individu ( Kenneth N. Wexley and Cary A. Juki, 1992)

Persaingan Terhadap Sumber (Competition for Resources)

Penyebab konflik itu antara lain persaingan mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan. Kalau dua pihak membutuhkan sumber tertentu, padahal sumber itu terbatas, maka persaingan untuk memperoleh sumber itu dapat menyulut konflik. Contoh sederhana : Kalau di kantor hanya tersedia satu kendaraan untuk dinas luar, padahal bagian Tata Usaha dan bagian Personalia sama-sama membutuhkan, maka kalau penggunaan kendaraan dinas tersebut tidak diadakan pengaturan secara seksama tidak tertutup kemungkinan kedua bagian itu saling konflik, karena saling perlu kendaraan pada waktu yang sama atas sumber yang sama, yakni kendaraan dinas tersebut. Contoh lain betapa gigih bangsa dan negara Eropa berusaha keras untuk menguasai selat Panama, yang sangat berguna untuk menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, khususnya untuk mempercepat lalu lintas niaga.
Selain itu, terusan Suez juga merupakan tempat strategis yang menghubungkan Laut Tengah dengan Samudra Hindia sehingga memperpendek pelayaran dari Eropa ke Asia. Terusan Panama dan Terusan Suez merupakan sumber persaingan dan mudah memicu konflik sampai sekarang. pembaca dapat mencari contoh yang lain.

Ketergantungan Tugas (Task Independent)

Salah satu sebab konflik ketergantungan tugas ini terjadi, kalau dua individu atau kelompok tergantung satu dengan lainnya dalam tugas mencapai tujuan. Contoh sederhana, masinis kereta api dan petugas pengatur perjalanan kereta api. Masinis mempunyai tugas menjalankan kereta api. Keberangkatan dan kedatangan sampai tujuan tepat waktu. Sebaliknya, pengatur perjalanan kereta api harus memberangkatkan kereta api.
Ia memberi kode kereta berangkat kalau jalur yang akan dilalui aman. Kalau waktu pemberangkatan tidak diatur secara tepat ada kemungkinan kerata api bertumburan. Itulah contoh dua individu yang memiliki tugas berbeda, tetapi satu dengan yang lain saling terkait. Bagaimana tentang pilot dan penjaga menara bandar udara? Jadi, keterkaitan tugas tidak jarang sering terjadi benturan konflik langsung atau tidak langsung.
dengan pilot, co pilot, dan teknisi. Pesawat yang akan landing dipandu oleh penjaga menara atau tower bandara udara. Kekeliruan betapa kecilpun akan berakibat keselamatan penerbangan.
Contoh penyebab konflik di perusahaan dapat terjadi antara bagian produksi dan bagian pemasaran. Kedua bagian itu diadakan untuk menjadikan perusahaan untung (tujuan sama). Akan tetapi, kedua bagian itu berorientasi berbeda. Bagian produksi bertujuan menghasilkan produk berkualitas dengan kuantitas sesuai target.
Sebaliknya, bagian pemasaran menghendaki produk yang sesuai dengan kemampuan daya beli konsumen. Mengapa? Karena produk yang bekualitas, kalau tidak dapat dipasarkan akan berakibat sirkulasi produk terhenti dan merugikan perusahaan. Justru itu, perlu diadakan riset pasar untuk mendeteksi pangsa pasar sebelum memproduksi barang.

Batas Bidang Kerja Kabur (Jurisdicitional Ambiquity)

Penyebab konflik ini adalah batas tanggung jawab dan wewenang tidak jelas. Sehingga terjadi ketidakserasian. Kondisi ini antara lain, tentang izin pengelolaan pendidikan tan formal (non formal) yang diselenggarakan atas swadaya masyarakat.
Disatu pihak, izin pengelolaan kursus atau pendidikan tanformal diatur oleh Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga. Di pihak lainnya, Departemen Tenaga Kerja juga memberi izin. Kondisi seperti itu berakibat terjadi ketidak harmonisan dan kebingungan para pemakai jasa. Untunglah kedua hal itu sudah dapat diatasi.

Status Individu dan Kelompok

Penyebab konflik status adalah persepsi ketidakadilan dalam hal ganjaran, penugasan kerja, kondisi-kondisi kerja, serta simbol status. Satu contoh konflik yang terjadi akibat simbol status adalah konfliks yang terjadi dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia semasa Orde Baru. Pembaca mengetahui secara pasti asal-usul penyebab konflik.
Dari situasi kenegaraan terjadi konfliks simbol status, yakni Demokrasi dan Tirani. Hal itu terjadi semasa revolusi Perancis antara Pemerintahan Raya yang menghendaki pembatasan kuasa pemerintah.
Mereka memisahkan kuasa legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semboyan mereka liberty, egality, dan fraternity. Hal itu memicu meletuslah Revolusi Perancis yang terkenal. Revolusi Perancis yang menelan korban ternyata dapat mengubah situasi dunia bahwa terani atau kediktatoran itu, akhirnya harus kalah dengan kekuatan keadilan. Coba cari contoh lainnya.

Sifat Individu (Individu Traits)

Sifat individu termasuk juga sifat kelompok. Sifat individu dan sifat kelompok ini dapat memicu konflik. Dalam hal ini Walton dan Mc Kersie, 1965 berkesimpulan bahwa perilaku konflik mudah terjadi bila satu pihak/kelompok sangat dogmatis dan otoriter serta rendah harga dirinya.
Contoh, bila dia kubu berselisih dan keduanya kaku, karena keduanya tidak mau melihat langkah kearah suatu kondisi yang memungkinkan terjadi permufakatan, maka konflik mudah terjadi berkepanjangan. Hal itu pernah terjadi di kalangan wakil rakyat, yakni tindakan walk Out dari sidang. Tindakan itu merupakan contoh bahwa ada kelompok yang bersikukuh mempertahankan pendiriannya.
Di kalangan kegiatan kerja, para karyawan ada yang memiliki sifat autoworker. Mereka dapat mengatur irama pekerjaan secara mandiri menuju keberhasilan. Atau mereka memiliki kemampuan auto kreativitas sendiri. Mereka akan berontak menentang, kalau diatur secara ketat oleh tata aturan yang kaku, apa lagi perlakuan pimpinan yang bersifat otoriter, justru akan memudahkan terjadi konflik. Dapat ditambahkan, nilai-nilai sosial, politik, moral atau agama dapat menyebabkan konflik kalau tidak dihayati dan dipraktikan secara proporsional.

Hambatan Komunikasi (Communication Barriers)

Komunikasi memegang peran penting sebagai penyebab konflik. Terutama bahasa, termasuk adat istiadat. Dan simbol-simbol komunikasi. Kesalahpahaman bahasa dan simbol-simbol peradaban dapat memicu konfllik berkepanjangan. Komunikasi dewasa ini demikian canggih. Tetapi kesalahtafsiran akan makna informasi komunikasi akan berakibat konflik. Oleh karena itu, di bidang komunikasi masa, perang urat syaraf tentang informasi memegang peran penting dalam mencegah atau mengakibatkan konfliks. Kesalahan tafsir simbol komunikasi peradaban itu dapat memicu konflik.
Contoh : tanggal 17 Januari 1718 berlabuhlah kapal berbendera Belanda (VOC) di bawah Kapten De Chavonnes. Kebiasaan hubungan internasional, kalau kapal asing berlabuh guna melakukan kunjungan persahabatan, maka satu pejabat Madura pada waktu itu adalah Tjakraningrat III dan permaisurinya. Kapten Kapal De Chavonnes menyambut tamunya dengan rasa bangga pada tangga kapal. Sayang sekali, beliau kurang mengetahui adat istiadat (simbol peradaban) di lingkungan bangsawan Madura.
Pada saat menyambut permaisuri Tjakraningrat III, sang Kapten mencium tangan permaisuri, seperti layaknya kebiasaan orang barat. Tiba-tiba Tjakraningrat III menarik keris dan menusuk Kapten De Chavonnes hingga meninggal. Akibatnya anak kapal mengeroyok Tjakraningrat III dan membunuhnya. Rakyat Madura marah dan membakar kapal milik Belanda itu. Sungguh tragis, itulah contoh yang diakibatkan oleh kesalah fahaman simbol komunikasi peradaban. Itulah salat satu kejadian kelabu protokoler di negeri kita.

(Ref : Ilmu Seni dan Kepemimpinan : Drs. Martono, B.Sc, MM)

Tata Pemerintahan Yang Baik

noreply@blogger.com (korpri dephan) — Thu, 19 Nov 2009 05:20:00 +0000

a. Agenda Tata Pemerintahan Yang Baik.

Tata pemerintahan yang baik adalah gerakan segala daya upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan baik yang bisa diterima oleh seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu gerakannya harus memiliki agenda yang jelas tentang apa yang mesti dilakukan agar tujuan utamanya dapat dicapai. Untuk kasus Indonesia, agenda tata pemerintahan yang baik harus disesuaikan dengan kondisi riil bangsa saat ini, yang meliputi :

1) Agenda Politik
Masalah politik seringkali menjadi penghambat bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena beberapa sebab, diantaranya adalah acuan konsep politik yang tidak/kurang demokratis yang berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan. Krisis politik yang melanda bangsa Indonesia dewasa ini tidak lepas dari penataan sistim politik yang kurang demokratis. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan.

2) Agenda Ekonomi
Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Untuk kasus Indonesia, permasalahan krisis ekonomi ini telah berlarut-larut dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Kondisi demikian ini tidak boleh dibiarkan berlanjut dan harus segera ada percepatan pemulihan ekonomi. Mengingat begitu banyak permasalahan ekonomi di Indonesia, perlu dilakukan prioritas-priotitas kebijakan. Prioritas yang paling mendesak untuk pemulihan ekonomi saat ini antara lain:

3) Agenda Sosial
Masyarakat yang berdaya, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan perwujudan riil tata pemerintahan yang baik. Masyarakat semacam ini akan solid dan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Selain itu masyarakat semacam ini juga akan menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

4) Agenda Hukum
Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan tata pemerintahan yang baik. Kekurangan atau kelemahan sistim hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dapat dipastikan, tata pemerintahan yang baik tidak akan berjalan mulus di atas sistim hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan sistim hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

b. Wujud Pemerintahan Yang Baik.

Mengimplementasikan terjadinya pengurangan peran pemerintah, sebagai institusi tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Pertanyaan bagaimana negara (pemerintah) menempatkan diri dan bersikap ketika berlangsung proses governing dalam konteks governance? Atau bagaimana pemerintah berperan dalam mengelola negara atau publik? Setidaknya terdapat enam prinsip yang ditawarkan yang dapat dijadikan acuan untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu :

1) Negara harus melibatkan semua pilar masyarakat dalam prosos kebijakan mulai dari formmulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan, serta pemberian layanan politik.

2) Dalam kolaborasi yang dibangun, negara (baca : pemerintah) tetap bermain sebagai figur kunci namun tidak mendominasi, yang memiliki kapasitas untuk mengkoordinasi (bukan memobilisasi) aktor-aktor pada institusi-lnstitusi semi dan non-pemerintah, untuk mencapai tujuan-tujuan politik.

3) Negara harus mampu meningkatkan kualitas responsivitas, adaptasi, dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan kepentingan, pemenuhan kebutuhan, dan penyelesaian masalah publik.

4) Kekuasaan yang dimiliki negara harus ditransformasikan, dari yang semula dipahami sebagai "kekuasaan atas" menjadi "kekuasaan untuk" menyelenggarakan kepentingan, memenuhi kebutuhan, dan menyelesaikan masalah publik.

5) Negara harus mampu mendesain ulang struktur dan kultur organisasinya agar siap dan mampu menjadi katalisator bagi institusi lainya untuk menjalin sebuah kemitraan yang kokoh, otonom, dan dinamis.

6) Negara, NGO, swasta, dan masyarakat lokal merupakan aktor-aktor yang memiliki posisi dan peran yang saling menyeimbangkan untuk tidak menyebut setara.

Menurut UNDP (United Nation Development Program), tata pemerintahan yang baik memiliki delapan prinsip sebagai berikut :
1) Kepastian hukum
2) Akuntabel
3) Partisipasi
4) Efektif dan efisiensi
5) Transparansi
6) Konsensus
7) Responsif
8) Setara dan inklusif

Ada pula yang menyebutkan beberapa prinsip, mirip dengan dafar di atas, yakni :

1) Supremasi Hukum
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

2) Cepat Tanggap
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

3) Partisipasi
Semua pria dan wanita mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapa¬sitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

4) Efektif dan Efisien
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

5) Transparansi
Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

6) Membangun Konsensus
Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan kebijakan dan prosedur-prosedur.

7) Bertanggungjawab
Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan dan dari apakah bagi organisasi itu keputusan tersebut bersifat ke dalam atau ke luar.

8) Kesetaraan
Semua pria dan wanita mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

9) Visi Strategis
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
(Sumber : Taskap Suspimjemen 3 Pusdiklatjemen 2008)

Koleksi Anti Virus Lokal dan Asing

noreply@blogger.com (korpri dephan) — Sat, 14 Feb 2009 18:34:00 +0000

Untuk Memperbaiki Registry yang rusak oleh Virus : Registryfix

Untuk menghilangkan Virus Sality Variant : SalityKiller

Virus sality memang cukup memusingkan, karena menyerang file exe yang dipakai untuk menjalankan sebuah aplikasi di komputer anda. Yang belum pernah menemukan Virus ini, belum mengetahui kecanggihnya, dan cukup sulit untuk membersihkan virus ini . Untuk teman-teman yang kesulitan mengatasinya dengan cara yang sudah ada, coba gunakan software sality killer yang bisa di downlload pada link di atas.

PCMAV terbaru V.2.2C Build 4 : download disini

Anti Virus 2010

SMADAV Antivirus Lokal yang lumayan Handal

Smadav 2010 Rev. 8 dirilis dengan berbagai fitur dan penyempurnaan baru yang dikhususkan untuk pemberantasan virus lokal. Fitur-fitur itu seperti Smad-Behavior yang bisa mengenali virus lokal baru yang belum ada di database Smadav dari tingkah lakunya ketika menginfeksi sistem. Smad-Ray yang bisa melakukan scan flashdisk secara otomatis setelah terpasang hanya dalam waktu maksimum 5 detik. Smadav 2010 lebih stabil dan sangat disarankan untuk digabungkan dengan antivirus internasional karena Smadav hanya bisa menangani virus lokal. Pengebalan flashdisk (menggunakan folder autorun.inf) telah disempurnakan lagi dan sebelumnya akan ada konfirmasi sehingga Anda bisa memutuskan apakah suatu flashdisk ingin dikebalkan atau tidak.

download SMADAV 8.0 disini

PCMAV versi 2.2c Januari 2010
PCMAV 2.2c Update Build1 telah hadir dengan penambahan 20 pengenal varian virus baru. Bagi Anda pengguna PCMAV 2.2c, sangat disarankan segera melakukan update, agar PCMAV Anda dapat mengenali dan membasmi virus lebih banyak lagi.

Untuk mendapatkan dan menggunakan update PCMAV ini, Anda cukup menjalankan PCMAVPCMAV-CLN.exe), komputer harus dalam keadaan aktif terhubung ke Internet (non-proxy). Fitur Automatic Updates dari PCMAV akan secara otomatis men-download dan meng-update database dari PCMAV.

download disini

PCMAV Valkyrie2.0.0 Beta
February 15, 2009

pcmav-2.0-beta

Bagi yang ingin mencoba anti virus PCMAV setelah versi 1.93 kini telah di keluaran rilis baru dengan nama Valkyrie 2.0.0 versi Beta.

Pada PCMAV 2.0 Beta ini, seluruh fitur yang direncanakan hadir di PCMAV 2.0
telah dianggap lengkap. Fitur-fitur tersebut adalah Automatic Update, Virus Quarantine, Virus Submit, RTP for Windows Vista & 7, iScan for ClamAV engine, integrated Cleaner & RTP module, dan Tampilan baru nan segar dan menyenangkan.

download Valkyrie 2.0.0 disini

ANTI VIRUS SBELUMNYA

PCMAV 1.92
PCMAV 1.9
PCMAV 1.8
Kespersky Internet Scurity
Norman Virus Control
Avast Home Edition

Sambutan Presiden RI dalam Upacara HUT Korpri ke-37

noreply@blogger.com (korpri dephan) — Sat, 29 Nov 2008 12:52:00 +0000

SAMBUTAN TERTULIS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU PENASEHAT NASIONAL KORPRI
PADA
HARI ULANG TAHUN KE-37 KORPRI TAHUN 2008

Jakarta, 29 November 2008

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Segenap anggota KORPRI yang saya banggakan,
Hadirin yang saya muliakan,

Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang ke 37.

Atas nama Pemerintah dan rakyat Indonesia, saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun ke-37, kepada segenap Keluarga Besar KORPRI di mana saja saudara bertugas dan berada. Semoga, KORPRI sebagai sebuah organisasi pegawai Republik Indonesia, tetap solid, profesional, dan terus maju dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Hadirin yang saya muliakan.
Peringatan Hari Ulang Tahun ke-37 KORPRI tahun ini, bertepatan dengan peringatan 100 tahun kebangkitan nasional, 80 tahun sumpah pemuda, 63 tahun Proklamasi kemerdekaan, dan 10 tahun reformasi. Oleh karena itu, peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI tahun ini, sangat tepat untuk dijadikan sebagai momentum dalam meningkatkan semangat pengabdian, etos kerja, dan pelayanan kepada masyarakat.

Perjalanan waktu selama tiga puluh tujuh tahun, bukanlah perjalanan waktu yang singkat. Sejak didirikan pada tanggal 29 November 1971, KORPRI sebagai organisasi tempat bernaung para Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah menunjukkan komitmen, perjuangan, dan pengabdiannya yang tidak kenal lelah kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara.

Secara organisatoris, posisi KORPRI sebagai organisasi yang mandiri dan profesional, yang kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan, harus senantiasa bergerak bersama komponen bangsa lainnya untuk secara konsisten memperjuangkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan pembangunan dewasa ini, seluruh anggota KORPRI dituntut untuk tetap mengedepankan tiga peran utamanya.

Pertama, peran sebagai abdi negara yang memiliki tugas dan kewajiban, untuk ikut melaksanakan kehidupan bernegara, sesuai dengan amanat konstitusi dan semua peraturan hukum yang berlaku.

Kedua, peran sebagai abdi masyarakat, yang harus selalu memberikan pelayanan publik terbaik kepada seluruh masyarakat; dan

Ketiga, peran sebagai abdi pemerintah, yang senantiasa memberikan dukungan pada pelaksanaan tugas keseharian pemerintahan, yang dilakukan oleh segenap jajaran pemerintahan, dari pusat sampai ke daerah-daerah di seluruh tanah air.

Hadirin yang saya muliakan.
Hari ulang Tahun ke 37 KORPRI kali ini, mengangkat tema; “Dengan Semangat Netralitas, KORPRI Ikut Mensukseskan Pemilihan Umum 2009”. Tema ini, sangat tepat dan relevan dengan dinamika kehidupan bangsa saat ini. Melalui tema ini, seluruh anggota KORPRI diajak untuk tetap bersikap netral, sekaligus menjaga profesionalitasnya, dalam meng-hadapi Pemilu tahun depan.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sikap netralitas anggota KORPRI harus diwujudkan dengan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, di atas kepentingan apapun. KORPRI harus memberikan pelayanan publik yang terbaik dan berkualitas kepada seluruh komponen bangsa, termasuk partai-partai politik peserta Pemilu. Netralitas anggota KORPRI, merupakan wujud komitmen nyata anggota KORPRI, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian hanya bagi kepentingan bangsa dan negara.

Semangat netralitas itu, pada prinsipnya juga merupakan bagian dari amanat reformasi. Kita semua ingin mengembalikan peran utama birokrasi sebagai komponen utama pengelola pemerintahan. Paradigma baru KORPRI yang profesional, netral, dan sejahtera, merupakan langkah yang sangat positif. Dengan sikap seperti itu, diharapkan birokrasi kita akan semakin profesional dalam mendukung pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

Hadirin yang saya muliakan.
Dewasa ini, negara kita tengah menjalankan tiga agenda strategis, yaitu melanjutkan reformasi, memantapkan kehidupan demokrasi, dan mem-bangun kembali perekonomian nasional, setelah kita mengalami krisis 10 tahun yang lalu. Tiga tugas besar itu, harus terus kita jalankan, kendati kita menghadapi persoalan dan tantangan baru yang datang berturutan, seperti perubahan iklim, krisis pangan dan energi, serta yang terakhir krisis keuangan global.

Pemerintah bersama dengan segenap komponen bangsa lainnya, baik kalangan ekonomi, perbankan, maupun para pelaku dunia usaha, terus berusaha meminimalkan dampak krisis global. Insya Allah, dengan kebersamaan kita semua, dampak dari krisis ekonomi global, dapat kita atasi dengan baik dan selamat.

Pada kesempatan yang baik ini, selaku Penasehat Nasional KORPRI, saya ingin menyampaikan beberapa pesan dan ajakan kepada segenap keluarga besar KORPRI di mana saja saudara bertugas.

Pertama, marilah kita lanjutkan reformasi, untuk terus mengembangkan demokrasi, menegakkan hukum, membangun sistem yang bersih, menggiatkan pembangunan daerah, serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Mari kita cukupkan kebutuhan pokok rakyat, utamanya pangan, agar kebutuhan pokok rakyat tetap dapat dipenuhi. Mari kita majukan ekonomi daerah, di seluruh provinsi, kabupaten dan kota, agar semuanya menjadi sumber kekuatan dan sabuk pengaman perekonomian kita. Mari kita kelola penggunaan sumber daya alam kita, agar benar-benar dapat meningkatkan penerimaan negara, dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kedua, sebagai anggota KORPRI, mari kita bangun mental melayani, bukan mental dilayani. Ciptakan pelayanan yang mudah dan baik, sebagai suatu kewajiban bagi aparatur pemerintahan. Mari kita tingkatkan kualitas pengabdian dalam menjalankan tugas, dengan mengedepankan prinsip tanggung-jawab yang sebaik-baiknya. Mari kita terus bekerja dengan sekuat tenaga dengan penuh disiplin, tanggungjawab, dan semangat untuk berbuat yang terbaik.

Ketiga, mari kita tingkatkan sikap tanggap atas kritik-konstruktif dari kalangan masyarakat, agar kita lebih maju dan responsif. Lakukan inovasi dan pembaharuan, agar pendekatan, cara, dan kegiatan pemerintahan semakin tepat dan sesuai dengan keadaan jaman. Bertindaklah secara profesional dan proposional, serta jalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Keempat, di era reformasi dan demokrasi sekarang ini, mari kita lanjutkan reformasi dan demokrasi ke arah tatanan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Mari kita tingkatkan usaha-usaha pemberantasan korupsi. Hormati pranata hukum dan demokrasi di tanah air. Pegang teguh sumpah jabatan dan Panca Prasetya KORPRI; dan

Kelima, dalam menghadapi Pemilu tahun 2009 mendatang, pegang teguh komitmen netralitas. Hindari politik praktis. Berikan pelayanan publik yang profesional dan proporsional kepada semua kekuatan politik yang ada di masyarakat. Keberpihakan KORPRI adalah keberpihakan kepada kepentingan bangsa dan negara. Sebagai negara demokrasi, pemerintahan boleh berganti setiap lima tahun, tetapi loyalitas birokrasi tidak boleh berubah.

Mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyam-paikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota KORPRI, yang saat ini, sedang melaksanakan tugas dan pengabdian, baik di seluruh pelosok tanah air, maupun di manca negara.

Semoga dalam mengemban tugas dan pengabdian itu, saudara-saudara senantiasa berada dalam bimbingan dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

DIRGAHAYU KORPRI KE-37.

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, 29 November 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU
PENASIHAT NASIONAL KORPRI,

Ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Sistem Pengelolaan Sumber Daya Nasional

noreply@blogger.com (korpri dephan) — Thu, 20 Nov 2008 16:32:00 +0000

a. Wilayah

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang dimaksud dengan menjaga keutuhan wilayah adalah mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan negara dengan segala isinya, di darat, laut, dan udara yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam konteks pertahanan negara, aspek ruang wilayah memiliki peranan yang sangat penting, sebagai alat juang, ruang juang dan kondisi juang. Namun penguunaan ruang wilayah untuk kepentingan pertahanan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penataan ruang wilayah secara nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Namun, disadari bahwa selama ini persepsi sebagian masyarakat masih menganggap bahwa masalah pertahanan merupakan masalah yang eksklutif bagi institusi/kalangan tertentu saja, sehingga belum menjadi kesadaran bagi setiap warga negara serta seluruh komponen bangsa. Sehingga tidak pernah terpikirkan para pengambil kebijakan untuk senantiasa mensinergikan kepentingan pertahanan dengan aspek lain yang terkait, termasuk di dalamnya aspek penataan ruang wilayah.

Ketidakterpaduan penataan ruang wilayah nasional yang mewadahi kepentingan pertahanan ini semakin dirasakan sejak terjadinya reformasi sepuluh tahun yang lalu, yang diperparah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengelola dan mendayagunakan seluruh sumberdaya nasional yang ada di wilayahnya. Sehingga, penataan ruang wilayah selama ini lebih memprioritaskan pemanfaatannya untuk kepentingan ekonomi dan bisnis sebagai salah satu strategi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Sedangkan aspek pertahanan seakan tidak terpikirkan, dan bahkan apabila harus mengakomodasi bisa jadi merupakan prioritas terakhir. Bahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tidak secara eksplisit mengatur dan mengakomodasi penataan ruang pertahanan. Hal yang sama juga terjadi pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai hasil amandemen Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya. Dengan kewenangan yang dimiliki tersebut akan mendorong timbulnya keinginan daerah untuk berupaya semaksimal mungkin menarik manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya yang tersedia bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah.

Akibat dari tidak diakomodasikannya secara eksplisit dalam kedua perundang-undangan tersebut, ditambah dengan suasana eforia otonomi daerah yang masih melanda daerah, harapan keterpaduan pengelolaan tata ruang yang berbasis kesejahteraan dan pertahanan secara sinergi masih jauh dari harapan. Rapat koordinasi pembangunan Daerah (Rakorbangda) yang dihadiri oleh para pejabat yang tergabung dalam Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) seringkali hanya terkesan sebagai sebuah kegiatan seremonial, sehingga keterlibatan aparat teritorial di daerah yang juga berperan sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi (PTF) Dephan di Daerah untuk berperan aktif dalam penataan ruang menjadi sangat kurang, bahkan seakan terkesan bahwa penataan ruang wilayah hanya menjadi kewenagan Pemerintah Daerah.

b. Sumber Daya Manusia

Aspek sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ia merupakan subyek dalam mendayagunakan sumber daya lainnya yang menjadi alat pertahanan negara, sekaligus menentukan bagaimana sistem pertahanan itu dijalankan. Namun demikian, dalam realita yang ada pada saat ini, kesadaran warga negara dalam upaya bela negara sebagai wujud kontribusinya dalam penyelenggaraan pertahanan negara masih rendah.
Sebagian dari masyarakat masih mempersepsikan bahwa masalah bela negara dan pertahanan negara hanyalah urusan TNI atau institusi yang mengurusi masalah pertahanan. Kesadaran

c. Sumber Daya Alam dan Buatan

Keberadaan sumber daya alam pada beberapa daerah membawa berkah bagi daerah tersebut dimana dimungkinkannya memperoleh pendapatan yang lebih besar dari dana perimbangan yang bersumber dari bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam. Penerimaan dari sumber daya alam ini antara lain dapat meliputi bidang pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas alam, kehutanan dan kelautan.

Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam memiliki kontribusi yang tinggi terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Karena kata kunci keberhasilan otonomi daerah adalah kesejahteraan masyarakat. Sedangkan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah secara adil dan berkelanjutan. Indikator keberhasilan otonomi daerah adalah jika terdapat peningkatan tingkat kehidupan masyarakat secara ekonomis dan sosial sesudah diberlakukannya otonomi daerah dibandingkan sebelumnya. Dengan demikian tidak heran jika bagi sebagian daerah memandang bahwa sumber daya alam di daerah harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat menjamin untuk dimanfaatkan tidak hanya unutk keperluan jangka pendek, tetapi juga mengingat kepentingan generasi selanjutnya.

Hingga saat ini, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan masih dikelola untuk memenuhi kepentingan kesejahteraan saja, dan belum banyak memikirkan pula pemanfaatannya untuk mendukung kepentingan pertahanan. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih terjadinya eforia otonomi daerah, disamping pengelolaannya kebanyakan di handle oleh pihak swasta. Di sisi lain, sumber daya alam dan buatan belum terinventarisasi dan terpilah dengan baik sumber daya alam dan buatan mana yang dapat ditaransformasikan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.

d. Sarana dan Prasarana Nasional
Sama halnya dengan keberadaan sumber daya alam dan buatan, maka pemanfaatan sarana dan prasarana masih banyak difokuskan untuk mendukung kegiatan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan. Belum banyak diarahkan untuk mendukung kepentingan peratahan negara. Hal ini tidak lain disebabkan oleh minimnya informasi yang dimiliki oleh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang memahami kebijakan pertahanan. Di sisi lain, sarana dan pra sarana nasional belum terinventarisasi dan terpilah dengan baik, sarana prasarana nasional mana yang memenuhi persyaratan serta dapat ditaransformasikan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.

(sumber : Dra. Endang Purwaningsih, M.Si Suspimjemenhan III)

Korpri dan Neofeodalisme Dalam Birokrasi

noreply@blogger.com (korpri dephan) — Sat, 15 Nov 2008 09:39:00 +0000

Pada 29 November 2007, Korpri genap berusia 36 tahun. Jika dianalogikan dengan kehidupan manusia, rentang usia tersebut bisa dibilang masih cukup muda. Usia yang identik dengan idealisme, tetapi tak jarang gampang tersulut emosi dan tensi tinggi. Wadah non-kedinasan bagi pegawai yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 82 tahun 1971 ini –warisan rezim Orde Baru– dinilai makin eksis berkiprah di tengah riuhnya dinamika zaman. Korpri dinilai cukup berhasil dalam melakukan pembinaan dan penggalangan eksternal secara total dan intens kepada para anggotanya. Dengan doktrin “Bhinneka Karya Abdi Negara” didukung mobilitas andal, Korpri telah mampu menyamakan gerak, langkah, pikiran, dan tindakan para pegawai yang tersebar di segenap lini dan sektor kehidupan. Sungguh, bukan soal mudah mengakomodasi dan mengakumulasi beragam profesi dalam satu visi.

Meskipun demikian, secara jujur harus diakui, masih banyak masalah krusial yang belum teratasi, masih banyak agenda penting yang luput dari perhatian. Dalam rentang usia yang belum bisa dibilang “dewasa”, Korpri dituntut untuk bisa bersikap arif dan dewasa dalam menangani masalah-masalah yang muncul maupun menyikapi kritik yang mencuat. Ibarat sosok pemuda, Korpri harus sanggup memanggul beban idealisme di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin berat. Upaya meningkatkan bobot dan mutu pengabdian pegawai demi terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa “harus” menjadi agenda yang urgen dan penting untuk digarap.

Dalam UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974Menimbang butir a). Untuk itu, diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (klausul Menimbang butir b) . tentang Pokok-pokok Kepegawaian disebutkan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (klausul

Makna dan nilai luhur yang tersirat dari ketentuan tersebut ialah bahwa dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya, seorang pegawai harus mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab kepada bangsa dan negara serta masyarakat Indonesia, dilandasi semangat religius, dedikasi, dan loyalitas tinggi.

Tampaknya ketentuan tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi secara intensif oleh segenap jajaran warga Korpri. Diakui atau tidak, masih ada keeenderungan pegawai kita yang bermental feodal dan elitis. Status priyayi yang diwariskan oleh kaum penjajah tampak belum benar-benar terkikis. Mereka bukannya mau melayani masyarakat dengan sikap yang baik dan tulus, melainkan malah minta dilayani ala “borjuis kecil”. Bahkan, di dalam Korpri ditengarai telah muncul fenomena neo-feodalisme dalam tatanan birokrasi. Para pegawai yang seharusnya menjadi abdi negara dan abdi masyarakat justru terkesan elitis dan eksklusif. Mereka dinilai makin jauh jaraknya dari masyarakat.

Yang memprihatinkan, tragedi penggusuran dan razia terhadap pedagang-pedagang kecil masih marak dan terus terjadi di berbagai kota. Bahkan, isu penilapan beras untuk rakyat miskin (raskin) atau bantuan untuk korban bencana sudah jadi rahasia umum yang terungkap di depan publik. Esensi utama sebagai abdi masyarakat belum terealisasikan dalam tataran praktek. Idiom-idiom miring, semacam pungutan liar (pungli), manipulasi dan mark-up anggaran, kolusi, korupsi, atau nepotisme masih sangat kental melekat dalam tubuh Korpri.

Keluhan masyarakat tentang rendahnya mutu pelayanan di sektor publik yang ditandai dengan ruwetnya birokrasi dan masih sumirnya pemahaman budaya disiplin masih sering terdengar. Simaklah “somasi terselubung” yang gencar disuarakan oleh masyarakat luas lewat Surat Pembaca di berbagai media cetak. Kasus ganti rugi tanah yang dinilai tidak layak, belum optimalnya pelayanan hukum sehingga memicu munculnya rumor “mafia” peradilan, pengurusan sertifikat tanah yang berbelit-belit, atau lambannya pelayanan administrasi di kantor-kantor yang bersentuhan langsung dengan denyut kehidupan masyarakat merupakan fenomena umum yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi tersebut diperparah dengan munculnya “oknum” pegawai yang bermental korup, sehingga tak segan-segan menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk melakukan korupsi, manipulasi, kolusi, dan sederet ulah tak jujur lainnya yang merugikan kepentingan publik. Jika kondisi semacam itu dibiarkan berlarut-larut, jelas membuat citra pegawai merosot, masyarakat pun jadi tidak respek lagi terhadap figur pegawai. Dalam keadaan demikian, Korpri harus semakin mempertajam visi dan misinya dalam menegakkan disiplin pegawai, mengakarkan roh spiritual ke dalam nurani setiap pegawai, dan meningkatkan profesionalisme pegawai dalam upaya memberikan pelayanan publik yang bermutu dan berbobot.

Setidaknya, ada tiga agenda penting yang perlu dilakukan oleh Korpri dalam upaya meningkatkan mutu dan bobot pelayanan publik yang mesti disosialisasikan secara gencar kepada segenap jajaran warga Korpri. Pertama, meningkatkan keterampilan profesional pegawai. Entitas profesionalisme akan tampak pada sosok pegawai yang cekatan dan terampil mengemban tugasnya di lapangan. Upaya merekrut calon pegawai hendaknya lebih diperketat melalui uji keterampilan yang selektif sesuai bidangnya masing-masing, sehingga tidak lagi merasa “gagap” setelah menyentuh tugasnya di lapangan. Upaya ini mesti didukung oleh kinerja dunia pendidikan yang mampu menghasilkan out-put yang memiliki basis kognitif, afektif, dan psikomotorik andal.

Kedua, mengekstensifkan dan mengintensifkan wawasan pegawai. Sebagai salah satu “pilar” pembangunan, tugas rutin pegawai di lapangan akan semakin “afdol” jika ditunjang dengan wawasan dan visi yang luas. Upaya memberikan kesempatan belajar dan pemberian beasiswa studi lanjut bagi para pegawai yang potensial perlu lebih digalakkan. Selain itu, setiap pegawai hendaknya memiliki hasrat belajar secara simultan dan berkelanjutan, baik lewat buku maupun kehidupan, untuk lebih meningkatkan aktualitas diri sesuai bidang tugas yang digelutinya.

Ketiga, mempertinggi integritas kepribadian pegawai. Munculnya mentalitas korup dan tidak jujur yang dibingkai kepentingan dan pamrih sempit, boleh jadi lantaran keringnya integritas kepribadian, sehingga merasa tak berdosa ketika melakukan setumpuk dosa dan penyimpangan moral.

Melahirkan pegawai yang tinggi integritas kepribadiannya jelas menjadi tantangan tersendiri bagi Korpri di tengah-tengah semakin dahsyatnya pola hidup konsumtif, materialistis, dan hedonis yang melanda kehidupan global saat ini. Dalam hal ini, Korpri harus lebih gencar lagi dalam mengakarkan kode etik “Panca Prasetya Korpri” kepada para pegawai, sehingga tidak terperangkap menjadi slogan moral yang kehilangan nilai spiritualnya. Kode etik tersebut harus mendarah daging dan bernaung-turba ke dalam nurani pegawai, tidak cukup sekadar dihafalkan tanpa penghayatan dan pengamalan.

Sisi lain yang penting dicermati adalah tak henti-hentinya “meniupkan” roh spiritualisme ke dalam dada warga Korpri. Dengan semangat spiritualisme yang terus memancar, warga Korpri akan semakin optimal mengemban tugas sehinngga tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan “konyol” yang bisa meruntuhkan namanya sebagai seorang abdi negara dan abdi masyarakat.

Dengan demikian, menjalani profesi sebagai pegawai negeri tidak semata-mata berupa pelepasan energi fisik untuk menghasilkan sesuatu, tetapi pada tugas tersebut juga melekat faktor spiritual. Selain menghasilkan sesuatu, mereka juga dapat mengekspresikan diri dalam melaksanakan tugasnya yang berfungsi sebagai simbol menjadi sebuah “kode” yang menunjuk nilai atau makna tertentu (Sartono Kartodirdjo, 1994:105).

Nilai kesalehan, baik pribadi maupun sosial, agaknya bisa menjadi resep mujarab dalam mencegah berjangkitnya “penyakit” moral. Dengan landasan spiritual yang tinggi, tanpa ada pengawasan melekat pun seorang pegawai tidak akan mudah tergiur dan tergoda untuk melakukan tindakan tercela, sebab setiap gerak-geriknya senantiasa merasa diawasi oleh Yang Maha melihat.

Agar bisa memberikan mutu pelayanan yang baik kepada publik, pengejawantahan nilai-nilai kepemimpinan luhur perlu menjadi sebuah keniscayaan bagi pegawai negeri. Agaknya, insan pegawai negeri, khususnya para pemimpin di jajaran birokrasi, bisa becermin dan sekaligus mengambil hikmah dari nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam ajaran Asthabrata, sebuah ajaran luhur tentang perilaku hidup yang pernah diterima Arjuna dari Begawan Kesawasidhi. Ajaran ini mengandung delapan watak alam yang bisa dijadikan sebagai “simbol moralitas” manusia modern di tengah-tengah dahsyatnya gerusan nilai global yang gencar menawarkan gaya hidup konsumtif, materialistis, dan hedonis.

Pertama, watak bumi (simbol karakter manusia yang mau memeratakan kekayaannya kepada siapa pun tanpa pilih kasih). Kedua, watak matahari (mampu memberikan penerangan, kehangatan, dan energi secara merata kepada mereka yang membutuhkan). Ketiga, watak bulan (mampu membahagiakan orang lain dengan penuh sentuhan kelembutan cinta dan kasih sayang terhadap sesama). Keempat, watak angin (bersikap adaptif dan bisa bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan status, agama, atau ras).

Kelima, watak samudra (mampu menampung keluhan, aspirasi, dan masukan orang lain dengan tingkat kesabaran yang tinggi). Keenam, watak air (bersikap adil dan ikhlas, tidak arogan, tidak mau menang sendiri, dan memiliki semangat persaudaraan yang tinggi terhadap sesama). Ketujuh, watak api (memiliki kekuatan pelebur yang mampu memecahkan masalah yang muncul). Dan kedelapan, watak bintang (tegar, tangguh, dan tidak mudah tergoda untuk melakukan perbuatan tercela).

Agaknya, nilai-nilai dalam ajaran Asthabrata terkesan “perfeksionis” dan terlalu berlebihan diharapkan dari figur seorang pegawai negeri. Untuk bisa direalisasikan pada tataran praktik dibutuhkan perhatian serius dan kesadaran tinggi. Akan tetapi, jika komitmen dan tanggung jawab moralnya senantiasa ditujukan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara serta seluruh masyarakat, nilai-nilai luhur tersebut bukan mustahil akan menjadi entitas jatidiri warga Korpri yang pada gilirannya akan muncul sosok pegawai yang bervisi kerakyatan, kemanusiaan, kejujuran, dan tidak korup.

Di tengah-tengah arus globalisasi, visi dan misi yang mesti dipikul Korpri sebagai satu-satunya wadah non-kedinasan bagi pegawai negeri memang tidak semakin ringan. Dalam kondisi demikian, Korpri mesti bersikap terbuka terhadap kritik sehingga tidak akan terjebak menjadi sebuah organisasi yang kaku dan tertutup.

Seiring dengan meningkatnya taraf hidup dan pendidikan masyarakat, Korpri juga semakin dituntut untuk mampu memberikan mutu pelayanan publik yang baik dan memuaskan. Hanya dengan cara demikian, kiprah Korpri akan semakin eksis, citra pegawai negeri akan terbangun, masyarakat pun akan semakin respek terhadap keberadaan Korpri dan pegawainya. Sebuah tantangan yang butuh dijawab oleh Korpri. Nah, dirgahayu Korpri 29 Nopember 2008.
(Sawali Tuhusetya)

Harga Netralitas Bagi Karier PNS

noreply@blogger.com (korpri dephan) — Mon, 10 Nov 2008 23:45:00 +0000

PEJABAT politik berperan aktif dalam membangun suasana kondusif dalam jagad birokrasi. Bersama-sama membangun hubungan harmonis dengan pejabat birokrasi dan pegawai, yang enak tetapi tidak seenaknya.

Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai wadah pegawai negeri sipil (PNS), telah mendeklarasikan paradigma baru. Profesional, netralitas, dan sejahtera yang mandiri dan demokratis. Sesuai Musyawarah Nasional ke-VI tahun 2004, untuk menjalankan roda pemerintahan.

Paradigma baru ini menandai Korpri kembali ke UU No 43 tahun 1999, tentang perubahan UU No 8 tahun 1984, tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peratur¬an Pelaksanaannya, sebagai upaya turut aktif Korpri dalam reformasi birokrasi. Peran aktif Korpri dalam mendorong reformasi birokrasi, diperlukan sebagai wujud keberpihakan Korpri pada pemerintah yang sah, sesuai amanat peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sehingga anggota Korpri sebagai aparatur negara profesional karir dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yaitu melakukan pelayanan kepada masyarakat luas secara profesional tidak membedakan kelompok atau partai politik tertentu. Ini diamanatkan Penasehat Nasional Korpri, Presiden Republik Indonesia, bahwa pegawai dan pejabat birokrasi yang merupakan anggota Korpri. Pelaksana roda pemerintahan harus netral, tidak ditarik kesana kemari oleh kekuatan politik tertentu.

Dapat diartikan, anggota Korpri tidak berpihak pada calon pejabat politik yang diusung partai politik tertentu. Dan implikasinya, PNS tidak dapat bertindak sebagai tim sukses calon pejabat politik. Sehingga, pejabat politik yang dihasilkan melalui pilkada (pemilu), tidak sesuka hati melakukan perombakan pejabat birokrasi yang merupakan aparatur pro¬fesional karir.

Penggantian pejabat struktural atau pun fungsional harus melalui proses, sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tidak dibenarkan, karena dalih tidak mendukungnya dalam pilkada (pemilu). Jika terjadi, timbul wacana “perlunya calon independen tidak di usung oleh partai politik dalam pilkada (pemilu)" sangat relevan. Sementara putra atau putri bangsa terbaik dan terdidik serta berpengalaman di lingkungan birokrat sebagai pemimpin ada pada PNS.

Pembinaan & Promosi Karir

Menteri Dalam Negeri, Moch Ma’rif, sebelumnya mengemukakan bahwa kita mencari pemimpin bukan mencari lawan dalam pemilu. Jadi, hak pembinaan dan promosi jenjang karir anggota Korpri sebagai PNS merupakan “kebijakan” pejabat politik, hendaknya berdasarkan peraturan perundang undangan berlaku.

Hal itu penting dikontrol bersama, agar tidak terkesan aparatur negara dalam melaksanakan netralitas yang sesuai peraturan diberhentikan tanpa prosedur. Bahasa lainnya, pejabat birokrasi tidak dapat diganti karena tidak memberikan dukungan dalam proses pencalonan pejabat politik, atau tidak terlibat dalam tim sukses calon pejabat politik tertentu.

Pejabat politik dapat berperan aktif dalam membangun suasana kondusif di dalam jagad birokrasi. Bersama sama membangun hubungan yang harmonis dengan pejabat birokrasi dan pegawai, yang enak tetapi tidak seenaknya. Hendaknya, tidak membangun hubungan yang tidak konstruktif. Seperti dikemukakan Daril R Conner, dalam bukunya ”Managing at the Speed of Change, people in selfdestructive relationships spend most of their time miscommunicating, blaming, being defensive, an complaining about why they can't make headway on the task”.

Bersama Kita Bisa. Begitu slogan SBY dan MJK dalam kampanyenya dulu. Bersama sama kita bisa membangun jagad birokrasi yang profesional, netral, dan sejahtera yang mandiri dengan mengimplementasikan azas demokrasi serta menjunjung tinggi hak azasi manusia (HAM).

Sebuah Perbedaan

Presiden Republik Indonesia, selaku Penasehat Nasional menyatakan, antara pejabat politik dan Pejabat Birokrasi terdapat perbedaan yang sangat jelas, namun terkait secara jelas.

Pejabat politik berwewenang menerapkan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang undangan, sedangkan pejabat birokrasi menjalankannya sesuai arahan kebijakan publik. Jangan organisasi ini ditarik ke sana ke mari oleh kekuatan politik mana pun, juga yang ada di tengah tengah masyarakat.

Sebab itulah, Presiden menyerukan kepada segenap jajaran pengurus Korpri, untuk sama sama menjaga netralitas organisasi ini. Sebagaimana dimaklumi, Korpri adalah wadah tempat berhimpun para pegawai negeri, aparatur pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Menjalankan roda pemerintahan berarti menjalankan suatu kebijakan umum yang telah digariskan para pembuat kebijakan, di setiap tingkatan penyelenggaraan negara.

Sesuai amanat Munas ke VI Korpri, Pengurus harus berani memperjuangkan hak hak dan memperhatikan kesejahteraan para anggota, dengan tetap melandaskan diri pada peraturan perundang-ndangan yang berlaku. Penasehat Nasional Korpri juga menekankan, sebagai wadah berhimpun para penyelenggara roda pemerintahan, Korpri harus senantiasa peka terhadap setiap perkembangan yang terjadi di tengah tengah masyarakat.

Kritik masyarakat kepada birokrasi, harus direspon positif. Jika perlu dijelaskan. Jangan segan segan untuk memberikan penjelasan agar masyarakat megetahui apa yang sesungguhnya telah terjadi. Karena pegawai dan pejabat biokrasi merupakan pelaksana kebijakan yang dibuat pejabat politik.

Pejabat politik juga diharapkan dapat mengayomi, membina, dan melakukan upaya untuk mensejahterakan aparatur negara, anggota Korpri. Himbauan Ketua Umum DPN Korpri, kepada para Penasehat Korpri di tingakat provinsi dan Kabupaten/Kota, agar senantiasa mempertahankan hubungan harmonis, antara pejabat politik dan pejabat birokrasi serta pegawai sangat relevan dan signifikan membangun birokrasi yang profesional, netral, dan sejahtera.

Birokrasi yang handal dan paripurna adalah birokrasi. Profesional, punya etos kerja tinggi, integritas pribadi yang kuat, berkompetensi, loyal kepada NKRI. Netral, tidak membedakan dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Sejahtera, cukup sandang dan pangan, tentraman jasmani dan rohani dalam bekerja serta kepastian hukum yang jelas.

Pembinaan terencana, sistematis, dan sesuai protap oleh pejabat politik terhadap aparatur negara, merupakan sumbangsih pelaksanaan demokrasi yang menjunjung tinggi hak azasi manusia menuju masyarakat madani.

Harga netralitas anggota Korpri, harus tetap dan dengan jaminan pengembangan karir aparatur negara.***

(Penulis adalah Ketua IV DPN Korpri)

Download Software

noreply@blogger.com (korpri dephan) — Sun, 09 Nov 2008 13:33:00 +0000

SOFTWARE FREE

Software untuk membuat icon : IcoFX 1.6.4
Software untuk deteksi Hardware : SIW (Sistem Information for Windows)
Software untuk backup driver : Drivermax
Software untuk recovery data yang terformat :
- Get Data Back
- Recovery My Files 3.98

Software untuk partisi Hardisk : Easus Partition Hardisk
Software Plugin Flash : Active x 10
Software Flash Flayer 10 : dowload disini
Software download cepat : Download Accelerator Manager
Software Kompres File JPG (Image) : download disini
Software Convert Video : VideoConverterMaster
Software Uninstall Tuntas : Revo Uninstall
Software untuk convert swf to gif : swf2gif
ANTI MALWARE
AdAwarePersonal 1.06
PeerGuardian 2.0 Beta
HijactThis

TOOLS
Langkah-Lahngkah Membuat Dual Boot Vista dan XP
Software Dual Boot Vista XP
Cara Dual Boot Vista XP
Kompres FIle JPG

TRIKS
Manfaat Safe Mode

Kontak Kami

noreply@blogger.com (korpri dephan) — Sat, 08 Nov 2008 16:22:00 +0000

Bagi Pengunjung yang berminat untuk menyampaikan pesan atau menyampaikan pertanyaan, sharing, dan ingin mencurahkan isi hati silahkan berkirim email kepada kami :

KIRIM EMAIL

Link Terkait

noreply@blogger.com (korpri dephan) — Sat, 08 Nov 2008 14:10:00 +0000

DEPARTEMEN PERTAHANAN RI

BADIKLAT DEPHAN

PUSDATIN DEPHAN

DPN KORPRI

KORPRI DEPHAN

ANGGARAN DASAR KORPRI DEPHAN

MENHAN DI BLOGSPOT

MENHAN DI WORDPRESS

KABADIKLAT DEPHAN

SUSPIMJEMEN HAN III

Visi dan Misi

noreply@blogger.com (korpri dephan) — Sat, 08 Nov 2008 13:33:00 +0000

VISI :

Terwujudnya Unit Nasional Korpri Dephan sebagai mitra kerja Dephan dalam mengemban tugasnya, serta meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota.

MISI :

Guna merealisasikan Visi tersebut, maka Unit Nasional Korpri Dephan periode Tahun 2005-2009 menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan organisasi Korpri sebagai penampung aspirasi PNS Dephan

2. Memperkuat kedudukan, wibawa, dan martabat organisasi Korpri

3. Meningkatkan peran serta Korpri dalam membangun kompetensi PNS Dephan

4. Meningkatkan perlindungan hukum dan pengayoman kepada anggota

5. Meningkatkan ketaqwaan dan profesional anggota

6. Mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas sesama anggota Korpri.

7. Mengupayakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.

Profile

noreply@blogger.com (korpri dephan) — Sat, 08 Nov 2008 13:13:00 +0000

Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan suatu organisasi profesi beranggotakan seluruh Pegawai Negeri Sipil baik Departemen maupun Lembaga Pemerintah non Departemen. Korpri berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 82 Tahun 1971, 29 November 1971.

Korpri dibentuk dalam rangka upaya meningkatkan kinerja, pengabdian dan netralitas Pegawai Negeri, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari lebih dapat berdayaguna dan berhasil guna.

Korpri merupakan organisasi ekstra struktural, secara fungsional tidak bisa terlepas dari kedinasan maupun di luar kedinasan. Sehingga keberadaan Korpri sebagai wadah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat harus mampu menunjang pencapaian tugas pokok institusi tempat mengabdi.

Latar belakang sejarah Korpri sangatlah panjang, pada masa penjajahan kolonial Belanda, banyak pegawai pemerintah Hindia Belanda, yang berasal dari kaum bumi putera. Kedudukan pegawai merupakan pegawai kasar atau kelas bawah, karena pengadaannya didasarkan atas kebutuhan penjajah semata.

Pada saat beralihnya kekuasaan Belanda kepada Jepang, secara otomatis seluruh pegawai pemerintah eks Hindia Belanda dipekerjakan oleh pemerintah Jepang sebagai pegawai pemerintah.Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini seluruh pegawai pemerintah Jepang secara otomatis dijadikan Pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan RI, Pegawai NKRI terbagi menjadi tiga kelompok besar, pertama Pegawai Republik Indonesia yang berada di wilayah kekuasaan RI, kedua, Pegawai RI yang berada di daerah yang diduduki Belanda (Non Kolaborator) dan ketiga, pegawai pemerintah yang bersedia bekerjasama dengan Belanda (Kolaborator).

Setelah pengakuan kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949, seluruh pegawai RI, pegawai RI non Kolaborator, dan pegawai pemerintah Belanda dijadikan Pegawai RI Serikat. Era RIS, atau yang lebih dikenal dengan era pemerintahan parlementer diwarnai oleh jatuh bangunnya kabinet. Sistem ketatanegaraan menganut sistem multi partai. Para politisi, tokoh partai mengganti dan memegang kendali pemerintahan, hingga memimpin berbagai departemen yang sekaligus menyeleksi pegawai negeri. Sehingga warna departemen sangat ditentukan oleh partai yang berkuasa saat itu. Dominasi partai dalam pemerintahan terbukti mengganggu pelayanan publik. PNS yang seharusnya berfungsi melayani masyarakat (publik) dan negara menjadi alat politik partai. PNS pun menjadi terkotak-kotak.

Prinsip penilaian prestasi atau karir pegawai negeri yang fair dan sehat hampir diabaikan. Kenaikan pangkat PNS misalnya dimungkinkan karena adanya loyalitas kepada partai atau pimpinan Departemennya. Afiliasi pegawai pemerintah sangat kental diwarnai dari partai mana ia berasal. Kondisi ini terus berlangsung hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dengan Dekrit Presiden ini sistem ketatanegaraan kembali ke sistem Presidensiil berdasar UUD 1945. Akan tetapi dalam praktek kekuasaan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangatlah besar. Era ini lebih dikenal dengan masa Demokrasi Terpimpin, sistem politik dan sistem ketatanegaraan diwarnai oleh kebijakan Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme).

Dalam kondisi seperti ini, muncul berbagai upaya agar pegawai negeri netral dari kekuasaan partai-partai yang berkuasa. Melalui Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1961 ditetapkan bahwa … Bagi suatu golongan pegawai dan/atau sesuatu jabatan, yang karena sifat dan tugasnya memerlukan, dapat diadakan larangan masuk suatu organisasi politik (pasal 10 ayat 3). Ketentuan tersebut diharapkan akan diperkuat dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya, tetapi disayangkan bahwa, PP yang diharapkan akan muncul ternyata tidak kunjung datang.

Sistem pemerintahan demokrasi parlementer berakhir dengan meletusnya upaya kudeta oleh PKI dengan G-30S. Pegawai pemerintah banyak yang terjebak dan mendukung Partai Komunis.

Pada awal era Orde Baru dilaksanakan penataan kembali pegawai negeri dengan munculnya Keppres RI Nomor : 82 Tahun 1971 tentang Korpri. Berdasarkan Kepres yang bertanggal 29 November 1971 itu, Korpri “merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai RI di luar kedinasan” (Pasal 2 ayat 2). Tujuan pembentukannya Korps Pegawai ini adalah agar “Pegawai Negeri RI ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam negara RI”.

Akan tetapi Korpri kembali menjadi alat politik. UU No.3 Th.1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah No.20 Th.1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Parpol, makin memperkokoh fungsi Korpri dalam memperkuat barisan partai. Sehingga setiap kali terjadi birokrasi selalu memihak kepada salah satu partai, bahkan dalam setiap Musyawarah Nasional Korpri, diputuskan bahwa organisasi ini harus menyalurkan aspirasi politiknya ke partai tertentu.

Memasuki Era reformasi muncul keberanian mempertanyakan konsep monoloyalitas Korpri, sehinga sempat terjadi perdebatan tentang kiprah pegawai negeri dalam pembahasan RUU Politik di DPR. Akhirnya menghasilkan konsep dan disepakati bahwa Korpri harus netral secara politik. Bahkan ada pendapat dari beberapa pengurus dengan kondisi tersebut, sebaiknya Korpri dibubarkan saja, atau bahkan jika ingin berkiprah di kancah politik maka sebaiknya membentuk partai sendiri.

Setelah Reformasi dengan demikian Korpri bertekad untuk netral dan tidak lagi menjadi alat politik. Para Kepala Negara setelah era Reformasi mendorong tekad Korpri untuk senantiasa netral. Berorientasi pada tugas, pelayanan dan selalu senantiasa berpegang teguh pada profesionalisme. Senantiasa berpegang teguh pada Panca Prasetya Korpri

PP Nomor 12 tentang Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 1999 muncul untuk mengatur keberadaan PNS yang ingin jadi anggota Parpol. Dengan adanya ketentuan di dalam PP ini membuat anggota Korpri tidak dimungkinkan untuk ikut dalam kancah partai politik apapun. Korpri hanya bertekad berjuang untuk mensukseskan tugas negara, terutama dalam melaksanakan pengabdian bagi masyarakat dan negara.