<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kotatuban.id</title>
	<atom:link href="https://www.kotatuban.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kotatuban.id</link>
	<description>Portal Berita Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 03:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kotatuban.id/wp-content/uploads/2024/11/cropped-new-ikon-90x90.jpg</url>
	<title>kotatuban.id</title>
	<link>https://www.kotatuban.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sertipikat Tanah Ulayat Jadi Benteng Nagari dalam Menjaga Kepemilikan Adat</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/sertipikat-tanah-ulayat-jadi-benteng-nagari-dalam-menjaga-kepemilikan-adat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 02:42:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=52498</guid>

					<description><![CDATA[kotatuban.com. KAB. LIMA PULUH KOTA &#8211; Sertipikat tanah ulayat menjadi pegangan penting bagi masyarakat adat di Sumatera Barat dalam menjaga aset nagari agar tetap terlindungi dan dapat diwariskan kepada generasi <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/sertipikat-tanah-ulayat-jadi-benteng-nagari-dalam-menjaga-kepemilikan-adat/" title="Sertipikat Tanah Ulayat Jadi Benteng Nagari dalam Menjaga Kepemilikan Adat" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="align-items-center mb-3 mt-5 row">
<div class="col-12">
<div class="g-0 row">
<div class="col-auto">
<h3 class="card-title mb-4 fw-bold"><span style="font-size: 16px;">kotatuban.com. KAB. LIMA PULUH KOTA &#8211; Sertipikat tanah ulayat menjadi pegangan penting bagi masyarakat adat di Sumatera Barat dalam menjaga aset nagari agar tetap terlindungi dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Bagi masyarakat Nagari Sitapa di Kabupaten Lima Puluh Kota, kepastian hukum atas tanah ulayat sangatlah memperkuat posisi ninik mamak dalam melindungi tanah adat dari berbagai potensi permasalahan.</span></h3>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="pb-5 row">
<div class="cta-5 ">
<p>Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sitapa, Kabupaten Lima Puluh Kota, Datuk Paduko Mogek Yosef Purnama menceritakan pengalaman yang menjadi pelajaran besar bagi masyarakat adat tentang pentingnya perlindungan hukum atas tanah ulayat.</p>
<p>Pada masa pandemi Covid-19, hutan di wilayah nagarinya banyak ditebangi kaumnya. Kondisi ekonomi yang sulit kala itu membuat masyarakat memanfaatkan hutan pinus secara tak terkendali. Situasi tersebut menjadi pukulan berat bagi masyarakat adat yang selama ini menjaga tanah ulayat sebagai warisan bersama nagari.</p>
<p>“Kami sudah mencoba berbagai cara, mulai dari sosialisasi, pendekatan secara adat, sampai membujuk anak kemenakan supaya tidak memanfaatkan aset nagari secara berlebihan. Tapi, waktu itu situasinya memang sulit karena banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan,” ujar Yosef Purnama.</p>
<p>Di balik posisinya sebagai pemimpin adat, Yosef Purnama mengaku keputusan yang diambil saat itu bukan perkara mudah. Para ninik mamak bahkan harus menempuh langkah hukum demi melindungi tanah ulayat mereka sendiri. “Kami menangis semua. Sebagai anak nagari tentu rasanya ini kerugian besar bagi kami. Tetapi tanah ulayat harus tetap dijaga karena itu milik bersama anak kemenakan, bukan untuk habis hari ini saja,” tuturnya.</p>
<p>Pengalaman tersebut menjadi titik balik bagi masyarakat adat Nagari Sitapa untuk memperkuat perlindungan tanah ulayat melalui kepastian hukum. Yosef Purnama menuturkan, saat proses penanganan berlangsung, masyarakat adat sempat menghadapi kendala karena belum kuatnya pembuktian subjek hak atas tanah ulayat yang mereka kelola secara turun-temurun.</p>
<p>Kini, sertipikat tanah ulayat menjadi pegangan baru bagi masyarakat adat Nagari Sitapa dalam menjaga aset nagari. “Dengan adanya sertipikat tanah ulayat ini, sekarang niniak mamak bisa melindungi tanah ulayat karena telah memiliki kepastian hukum bahwa tanah ini memang tanah ulayat kami,” kata Yosef Putnama.</p>
<p>Bagi masyarakat Nagari Sitapa, sertipikat tanah ulayat bukan sekadar dokumen administrasi pertanahan. Lebih dari itu, sertipikat menjadi simbol pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat sekaligus benteng bagi nagari untuk menjaga warisan leluhur agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. (JM/RZ)/(r)</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rakor Bersama para Kepala Daerah di Kalsel, Menteri Nusron: Penentuan Lokasi LP2B Menjadi Kewenangan Daerah</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/rakor-bersama-para-kepala-daerah-di-kalsel-menteri-nusron-penentuan-lokasi-lp2b-menjadi-kewenangan-daerah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 02:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=52501</guid>

					<description><![CDATA[kotatuban.com. Jakarta &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Selatan, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Rabu (13/05/2026). Salah <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/rakor-bersama-para-kepala-daerah-di-kalsel-menteri-nusron-penentuan-lokasi-lp2b-menjadi-kewenangan-daerah/" title="Rakor Bersama para Kepala Daerah di Kalsel, Menteri Nusron: Penentuan Lokasi LP2B Menjadi Kewenangan Daerah" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="align-items-center mb-3 mt-5 row">
<div class="col-12">
<div class="g-0 row">
<div class="col-auto">
<h3 class="card-title mb-4 fw-bold"><span style="font-size: 16px;">kotatuban.com. Jakarta &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Selatan, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Rabu (13/05/2026). Salah satu pesan yang Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, tekankan dalam Rakor tersebut adalah soal kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).</span></h3>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="pb-5 row">
<div class="cta-5 ">
<p>“Pada prinsipnya, yang penting bagi pemerintah pusat adalah angka 87% LP2B tersebut terpenuhi. Adapun lokasi dan bidang mana saja yang akan ditetapkan sebagai LP2B, itu menjadi kewenangan kepala daerah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.</p>
<p>Pelaksanaan LP2B perlu dikawal agar berjalan seimbang antara visi menjaga ketahanan pangan dan kebutuhan pembangunan di daerah. Menteri Nusron menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi wilayahnya. Rakor yang diadakan kali ini menjadi salah satu upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk soal penentuan lokasi LP2B yang perlu disesuaikan dengan karakteristik dan rencana pembangunan masing-masing daerah.</p>
<p>“Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Melalui pertemuan ini, saya berharap kita dapat menyamakan persepsi dan bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan yang perlu segera diputuskan,” tutur Menteri Nusron.</p>
<p>Dalam Rakor yang dihadiri pimpinan daerah di Kalsel ini, Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya penyelesaian kawasan perkebunan sawit yang belum memiliki legalitas lengkap. Mengingat cukup banyaknya kawasan perkebunan sawit di wilayah tersebut, ia meminta pemerintah daerah aktif berkoordinasi dengan dinas terkait agar perusahaan perkebunan segera mengurus Hak Guna Usaha (HGU).</p>
<p>“Dalam Undang-Undang Perkebunan disebutkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan wajib memiliki izin usaha dan HGU. Karena itu, langkah terbaik adalah segera mengurus HGU-nya agar status lahannya jelas,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.</p>
<p>Pada kesempatan ini, para bupati dan wakil bupati yang hadir memaparkan dan menyampaikan aspirasi kebutuhan pengembangan wilayahnya. Beberapa hal yang diutarakan antara lain kebutuhan dukungan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), kebutuhan tambahan kuota Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan terkait sertipikasi kawasan perumahan guna mendukung target nasional pembangunan tiga juta rumah. Menteri Nusron menyimak dan menampung aspirasi yang disampaikan para pemimpin daerah dalam Rakor ini.</p>
<p>Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), M. Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan harapannya agar Kementerian ATR/BPN terus memberikan dukungan terhadap pembangunan daerah. Ia meyakini koordinasi yang baik juga bisa jadi kunci penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di Kalsel.</p>
<p>“Yang paling penting adalah bagaimana kita dapat membangun kesepahaman dan memperkuat kerja sama di antara kita semua. Kami berharap pertemuan ini dapat memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penyelesaian isu pertanahan dan tata ruang serta percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan,” ujar M. Rifqinizamy Karsayuda yang berperan sebagai pimpinan dalam Rakor kali ini.</p>
<p>Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam Rakor ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana; Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; serta Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono. Turut hadir mengikuti Rakor ini, Bupati/Wakil Bupati Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Balangan, Banjar, Tabalong, dan Tapin. (SG/JR)/(r)</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integrasi Sertipikat Elektronik dan Aplikasi Sentuh Tanahku Berikan Manfaat Lebih dalam Transaksi Pertanahan</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/integrasi-sertipikat-elektronik-dan-aplikasi-sentuh-tanahku-berikan-manfaat-lebih-dalam-transaksi-pertanahan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 02:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=52504</guid>

					<description><![CDATA[​kotatuban.com. Jakarta &#8211; Transformasi digital dalam bidang pertanahan tidak hanya menghadirkan kemudahan layanan, tetapi juga memperkuat sistem keamanan setiap transaksi pertanahan. Melalui implementasi Sertipikat Elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/integrasi-sertipikat-elektronik-dan-aplikasi-sentuh-tanahku-berikan-manfaat-lebih-dalam-transaksi-pertanahan/" title="Integrasi Sertipikat Elektronik dan Aplikasi Sentuh Tanahku Berikan Manfaat Lebih dalam Transaksi Pertanahan" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="align-items-center mb-3 mt-5 row">
<div class="col-12">
<div class="g-0 row">
<div class="col-auto">
<h3 class="card-title mb-4 fw-bold"><span style="font-size: 16px;">​kotatuban.com. Jakarta &#8211; Transformasi digital dalam bidang pertanahan tidak hanya menghadirkan kemudahan layanan, tetapi juga memperkuat sistem keamanan setiap transaksi pertanahan. Melalui implementasi Sertipikat Elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan proses verifikasi data pertanahan kini dilakukan secara lebih akurat, transparan, dan minim risiko manipulasi.</span></h3>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="pb-5 row">
<div class="cta-5 ">
<p>“Ketika akan membuat akta jual beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib memindai <em>barcode</em> yang ada di Sertipikat Elektronik. Sistem kami lalu akan mengeluarkan <em>secret code</em>. Kode ini hanya bisa diakses melalui pemindaian dokumen digital (melalui Sentuh Tanahku) dan tidak tersedia pada dokumen cetak,” jelas Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kementerian ATR/BPN, I Gede Ketut Ary Sucaya, dalam keterangannya pada Rabu (13/05/2026).</p>
<p><em>Secret code</em> atau <em>e-code</em> akan tertera pada Sertipikat Elektronik yang muncul di dalam aplikasi Sentuh Tanahku setelah pemindaianan <em>barcode</em> dilakukan. Posisi <em>e-code</em> berada di bagian kanan atas tampilan Sertipikat Elektronik.</p>
<p>Sejak Sertipikat Elektronik diterapkan, proses verifikasi digital menjadi tahap yang wajib dilakukan PPAT dalam setiap proses pembuatan akta jual beli. PPAT tidak lagi hanya mengandalkan pemeriksaan dokumen fisik, namun juga wajib mencocokkannya dengan data digital yang tersimpan dalam Sentuh Tanahku.</p>
<p>Data yang perlu dicocokkan antara lain data bidang tanah beserta informasi kepemilikan tanah. Mekanisme validasi berlapis ini menjadi pengaman tambahan untuk memastikan keaslian data sekaligus menutup ruang terjadinya pemalsuan maupun manipulasi dokumen saat masyarakat hendak melakukan jual beli tanah.</p>
<p>“PPAT harus benar-benar memeriksa data digital kita. Jadi tidak hanya sekadar membaca buku tanah hasil cetakannya. Setelah itu akan dicocokkan, apakah benar elemen-elemen yang ada di sertipikat cetak sama dengan yang ada di elektronik, di data digital,” ujar I Gede Ketut Ary Sucaya.</p>
<p>Sertipikat Elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku pada akhirnya memperkuat aspek keamanan, transparansi, serta akuntabilitas dalam layanan pertanahan. Digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital yang dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN. “Benar-benar untuk mempermudah masyarakat,” pungkas I Gede Ketut Ary Sucaya. (GE/CK)/(r)</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perdana Dirasakan Warga Kabupaten Tangerang, Urus Roya dan Waris Selesai dalam Lima Menit</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/perdana-dirasakan-warga-kabupaten-tangerang-urus-roya-dan-waris-selesai-dalam-lima-menit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 02:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=52507</guid>

					<description><![CDATA[​kotatuban.com. Kabupaten Tangerang &#8211; Sebagai bentuk inovasi dalam peningkatan kualitas layanan pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tangerang resmi meluncurkan Layanan Roya dan Waris Lima Menit Selesai (LARIS MANIS) pada Senin <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/perdana-dirasakan-warga-kabupaten-tangerang-urus-roya-dan-waris-selesai-dalam-lima-menit/" title="Perdana Dirasakan Warga Kabupaten Tangerang, Urus Roya dan Waris Selesai dalam Lima Menit" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="align-items-center mb-3 mt-5 row">
<div class="col-12">
<div class="g-0 row">
<div class="col-auto"></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="row">
<div class="col-lg-12 col-md-12 col-12">​<strong>kotatuban.com. Kabupaten Tangerang</strong> &#8211; Sebagai bentuk inovasi dalam peningkatan kualitas layanan pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tangerang resmi meluncurkan Layanan Roya dan Waris Lima Menit Selesai (LARIS MANIS) pada Senin (11/05/2026). Melalui inovasi ini, layanan roya atau penghapusan hak tanggungan yang umumnya baru selesai dalam hitungan hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit.</div>
</div>
<div class="pb-5 row">
<div class="cta-5 ">
<p>“Awalnya saya pikir proses roya akan memakan waktu lama. Namun, ternyata prosesnya cepat dan pelayanannya bagus, bahkan hanya sekitar empat menit saja dengan LARIS MANIS,” ujar Darmin (45), warga Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang yang mencoba langsung LARIS MANIS sesaat setelah peluncuran berakhir.</p>
<p>LARIS MANIS merupakan layanan roya dan waris lima menit selesai yang diperuntukkan bagi pemohon langsung tanpa kuasa, termasuk kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil. Waktu penyelesaian layanan selama lima menit dihitung setelah pemohon melakukan pembayaran Surat Perintah Setor (SPS).</p>
<p>Melalui tahap pra-layanan, masyarakat dapat mendaftarkan permohonan secara <em>online</em> tanpa perlu datang langsung ke Kantah melalui laman https://larismanis-bpnkabtang.id/. Selanjutnya, pemohon dapat mengunggah dokumen persyaratan untuk dilakukan validasi, verifikasi data yuridis dan spasial, alih media dokumen elektronik, hingga penerbitan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). Setelah berkas dinyatakan lengkap, pemohon cukup datang sesuai jadwal untuk menyerahkan dokumen fisik dan melakukan pembayaran SPS.</p>
<p>Setelah mencoba LARIS MANIS, Darmin menilai pelayanan pertanahan saat ini jauh lebih mudah dibandingkan anggapan masyarakat selama ini. Setelah SPS diterbitkan, proses layanan dapat diselesaikan dalam waktu singkat.</p>
<p>“Selama ini mungkin masih ada anggapan bahwa mengurus di BPN itu ribet dan sulit. Padahal berdasarkan pengalaman saya sendiri, pelayanannya baik, nyaman, dan tidak susah. Saya juga bisa mengurus sendiri tanpa harus menggunakan jasa pihak ketiga,” tutur Darmin.</p>
<p>Inspektur Wilayah II sekaligus Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, Tri Wibisono, dalam keterangannya usai meluncurkan LARIS MANIS, menjelaskan latar belakang diusungnya inovasi ini adalah untuk menghadirkan layanan pertanahan yang lebih cepat, mudah, dan efisien bagi masyarakat. Khususnya, pada layanan roya dan waris yang jumlah permohonannya terus meningkat di Kabupaten Tangerang. Inovasi ini juga menjadi langkah dalam memperkuat kualitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan Zona Integritas di Kantah Kabupaten Tangerang.</p>
<p>“Dengan hadirnya layanan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pelayanan yang lebih praktis tanpa harus berkali-kali datang ke Kantah sehingga waktu dan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih ringan,” ungkap Inspektur Wilayah II.</p>
<p>Untuk mendukung optimalisasi LARIS MANIS, Kepala Kantah Kabupaten Tangerang, Febri Effendi, berkomitmen akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pemerintah daerah, camat, kepala desa, hingga RT dan RW. Dengan begitu, mekanisme layanan tersebut bisa dipahami dan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat.</p>
<p>“Kami berharap layanan ini mampu menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih mudah, cepat, pasti, dan sederhana bagi masyarakat. Apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, kami akan terus melakukan penyempurnaan dan evaluasi dalam tiga bulan ke depan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Kabupaten Tangerang,” pungkas Febri Effendi.</p>
<p>Dalam kesempatan ini, hadir Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis; Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten, Fadli Afriandi; serta sejumlah jajaran pemerintah daerah di Kabupaten Tangerang. (SG/JR)/(r)</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jurus “Sat-Set” Eko Agus Suwandi, Mengubah Ritme Pendidikan Gresik</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/jurus-sat-set-eko-agus-suwandi-mengubah-ritme-pendidikan-gresik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 12:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opini Pembaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=52490</guid>

					<description><![CDATA[kotatuban.id. GRESIK &#8211; Pagi di kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik kini terasa berbeda. Tidak lagi identik dengan suasana birokrasi yang lamban dan kaku. Area pelayanan tampak lebih tertata. <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/jurus-sat-set-eko-agus-suwandi-mengubah-ritme-pendidikan-gresik/" title="Jurus “Sat-Set” Eko Agus Suwandi, Mengubah Ritme Pendidikan Gresik" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>kotatuban.id. GRESIK</strong> &#8211; Pagi di kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik kini terasa berbeda. Tidak lagi identik dengan suasana birokrasi yang lamban dan kaku. Area pelayanan tampak lebih tertata. Pegawai bergerak cepat. Aktivitas berlangsung dinamis sejak pintu kantor dibuka.</p>
<p>Perubahan itu berlangsung dalam waktu relatif singkat. Hanya empat hingga lima bulan sejak Eko Agus Suwandi memimpin.</p>
<p>Di lingkungan pendidikan Gresik, gaya kerjanya mulai dikenal dengan istilah sederhana: “sat-set”.</p>
<p><strong>Cepat bergerak. Cepat memutuskan. Cepat mengeksekusi.</strong></p>
<p>Karakter itu langsung terlihat dari langkah pertamanya membenahi wajah kantor cabang dinas. Gedung yang sebelumnya terkesan biasa kini berubah lebih representatif. Ruang pelayanan dibuat lebih nyaman. Penataan lingkungan kantor terasa lebih modern dan terbuka.</p>
<p>Namun, pembenahan itu ternyata bukan sekadar urusan tampilan fisik.</p>
<p>Mantan kepala sekolah SMA Taruna Brawijaya Kediri tersebut sedang membangun budaya kerja baru. Bahwa pelayanan publik harus menghadirkan rasa aman dan nyaman, baik bagi pegawai maupun masyarakat yang datang.</p>
<p>“Kalau tempat kerja nyaman, cara melayani masyarakat juga ikut berubah,” ujar salah satu staf.</p>
<p><strong>Perubahan lain bergerak di ruang digital.</strong></p>
<p>Selama ini, media sosial sekolah berjalan sendiri-sendiri. Informasi pendidikan sering tercecer dan tidak terintegrasi. Kondisi itu membuat publik kesulitan memperoleh informasi yang cepat dan akurat.</p>
<p>Eko lalu mengonsolidasikan seluruh akun Instagram sekolah SMA dan SMK agar terhubung dengan akun resmi cabang dinas.</p>
<p><strong>Hasilnya mulai terasa.</strong></p>
<p>Informasi sekolah menjadi lebih masif. Prestasi siswa lebih mudah diketahui masyarakat. Aktivitas pendidikan lebih hidup di ruang digital. Jumlah pengikut akun resmi cabang dinas pun melonjak tajam hanya dalam beberapa bulan.</p>
<p>Di era digital seperti sekarang, langkah itu menjadi penting. Pendidikan tidak cukup hanya berjalan baik, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi publik yang efektif.</p>
<p>Gebrakan yang paling menyita perhatian muncul lewat peluncuran aplikasi EduTrust.</p>
<p>Aplikasi ini dirancang untuk memantau kinerja pegawai secara real-time. Aktivitas kerja tercatat digital. Target pekerjaan dapat dipantau lebih transparan.</p>
<p>Langkah tersebut terbilang tidak biasa di lingkungan birokrasi pendidikan.</p>
<p>Namun bagi Eko, digitalisasi merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola yang profesional dan akuntabel.</p>
<p>“Yang dibangun bukan sekadar pengawasan, tetapi budaya kerja,” ungkap seorang pegawai.</p>
<p>Transformasi itu mulai berdampak pada capaian pendidikan.</p>
<p>Di sektor vokasi, angka keterserapan lulusan SMK ke dunia usaha dan dunia industri meningkat signifikan. Bahkan sebagian siswa sudah direkrut perusahaan sebelum menerima ijazah kelulusan.</p>
<p>Hal itu menunjukkan hubungan sekolah dengan dunia industri mulai terbangun lebih kuat.</p>
<p>Sementara di jalur akademik, capaian siswa SMA juga mengalami peningkatan. Jumlah siswa yang lolos ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP dan PTKIN naik dibanding tahun sebelumnya.</p>
<p>Capaian tersebut diperkirakan masih akan bertambah setelah pengumuman SNBT.</p>
<p>Tidak berhenti di sana, Eko juga mulai mendorong kepala sekolah keluar dari zona nyaman.</p>
<p>Para kepala sekolah diminta memaparkan inovasi secara terbuka. Tidak cukup hanya menjalankan rutinitas administrasi.</p>
<p>Sekolah harus bergerak menghadirkan perubahan nyata.</p>
<p>Dalam berbagai kesempatan, Eko lebih sering turun langsung ke lapangan dibanding duduk lama di ruang kerja. Ia memilih menyelesaikan persoalan melalui komunikasi dan eksekusi cepat.</p>
<p>Pendekatan itu membuat hubungan pimpinan dan staf terasa lebih cair.</p>
<p>Meski memimpin sebagai orang nomor satu di Cabang Dinas Pendidikan Gresik, ia dikenal low profile dan mudah berdiskusi dengan pegawai.</p>
<p>Suasana kerja yang sebelumnya formal perlahan berubah menjadi lebih kolaboratif.</p>
<p><strong>Dari situlah loyalitas tumbuh.</strong></p>
<p>Pegawai merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk memajukan pendidikan.</p>
<p>Dalam waktu singkat, ritme baru birokrasi pendidikan mulai terasa di Gresik. Perpaduan teknologi digital, komunikasi publik, dan pendekatan humanis sedang dibangun menjadi fondasi perubahan.</p>
<p>Perjalanan transformasi itu memang masih panjang. Namun dalam beberapa bulan terakhir, publik mulai melihat satu hal yang jarang muncul dalam birokrasi pendidikan: kecepatan bergerak.</p>
<p>Dan di Gresik, ritme “sat-set” itu kini sedang perbincangan.(<strong>*</strong>)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ratusan Siswa SMK di Gresik Sudah Direkrut Sebelum Lulus, Industri Berebut Talenta Muda</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/ratusan-siswa-smk-di-gresik-sudah-direkrut-sebelum-lulus-industri-berebut-talenta-muda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 11:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laporan Utama]]></category>
		<category><![CDATA[CabdindikGresik]]></category>
		<category><![CDATA[dindik_jatim]]></category>
		<category><![CDATA[dindikjatim]]></category>
		<category><![CDATA[infogresik]]></category>
		<category><![CDATA[inigresik]]></category>
		<category><![CDATA[Insanpendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[wonggresik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=52483</guid>

					<description><![CDATA[kotatuban.id. GRESIK — Ketika banyak daerah masih bergulat dengan tingginya angka pengangguran lulusan sekolah, Kabupaten Gresik justru menunjukkan fenomena berbeda: ratusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah “dibajak” dunia industri <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/ratusan-siswa-smk-di-gresik-sudah-direkrut-sebelum-lulus-industri-berebut-talenta-muda/" title="Ratusan Siswa SMK di Gresik Sudah Direkrut Sebelum Lulus, Industri Berebut Talenta Muda" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>kotatuban.id. GRESIK</strong> — Ketika banyak daerah masih bergulat dengan tingginya angka pengangguran lulusan sekolah, Kabupaten Gresik justru menunjukkan fenomena berbeda: ratusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah “dibajak” dunia industri bahkan sebelum pengumuman kelulusan resmi dilakukan.</p>
<p>Data terbaru Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Gresik per 4 Mei mencatat sebanyak 480 siswa kelas XII SMK telah diterima kerja. Fakta ini menjadi sinyal keras bahwa peta pendidikan vokasi di Gresik mulai bergerak ke arah yang selama ini hanya menjadi slogan: sekolah langsung kerja.</p>
<p>Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Gresik, Eko Agus Suwandi, menyebut capaian tersebut bukan hanya angka statistik, melainkan alarm keberhasilan sinergi antara sekolah dan dunia industri.</p>
<p>“Ini pertama kalinya kami melakukan pendataan secara komprehensif terhadap siswa yang sudah diterima bekerja sebelum kelulusan. Dari sini terlihat bahwa hubungan SMK dengan industri di Gresik mulai benar-benar hidup,” tegasnya.</p>
<p>Fenomena ini memperlihatkan bahwa industri tidak lagi menunggu ijazah, melainkan memburu keterampilan. Dunia usaha kini lebih tertarik pada kompetensi nyata dibanding sekadar formalitas administratif.</p>
<p>Salah satu penyumbang terbesar serapan tenaga kerja datang dari dengan 54 siswa telah lebih dulu mengamankan pekerjaan. Ketua Bursa Kerja Khusus (BKK), Kurniawan Dwi Angga Efendi, mengungkapkan keberhasilan itu lahir dari strategi agresif sekolah memanfaatkan kawasan industri Driyorejo.</p>
<p>Menurutnya, banyak siswa justru direkrut setelah menunjukkan performa impresif selama Praktik Kerja Lapangan (PKL). Industri memilih mempertahankan mereka lewat kontrak kerja maupun perpanjangan magang.</p>
<p>“Anak-anak yang disiplin dan punya etos kerja bagus langsung dilirik perusahaan. Bahkan ada yang belum ujian akhir tapi sudah diminta tetap bekerja,” ujarnya.</p>
<p>Namun, di balik capaian itu, sekolah juga menghadapi tantangan mentalitas siswa. Banyak lulusan muda masih ingin langsung mendapat pekerjaan nyaman dengan gaji tinggi. Karena itu, pihak sekolah terus melakukan pendekatan agar siswa tidak gengsi memulai dari bawah.</p>
<p>“Kami tekankan kepada siswa, jangan terlalu pilih-pilih pekerjaan di awal. Pengalaman kerja jauh lebih mahal untuk masa depan,” tambah Kurniawan.</p>
<p>Keberhasilan serupa juga ditunjukkan SMK SIG. Kepala sekolah, Choirul Ichsan, menyebut lonjakan serapan kerja tahun ini dipicu penguatan kelas industri dan pembelajaran berbasis kebutuhan perusahaan.</p>
<p>“Industri sekarang tidak hanya mencari ijazah, tetapi karakter, disiplin, kemampuan komunikasi, dan kesiapan kerja. Karena itu kami perkuat hard skill dan soft skill secara bersamaan,” jelasnya.</p>
<p>Enam siswa bahkan berhasil direkrut melalui program kelas industri yang dirancang langsung bersama perusahaan mitra. Ditambah lagi, seluruh siswa dibekali sertifikasi kompetensi LSP P3 BNSP sebagai “paspor” memasuki dunia kerja.</p>
<p>Capaian ini sekaligus mematahkan stigma lama bahwa lulusan SMK hanya menjadi penyumbang pengangguran terbuka. Di Gresik, SMK mulai berubah menjadi jalur cepat menuju dunia industri.</p>
<p>Berikut 10 besar SMK dengan persentase siswa diterima kerja tertinggi di Kabupaten Gresik: SMK Al Furqon (41%), SMK Al Masyhudiyah (40%), SMK Muhammadiyah 5 Gresik (31%), SMK PGRI 2 Gresik (26%), SMK Dharma Wanita (23%), SMK Sunanul Muhtadin Sidayu (20%), SMKS Muhammadiyah 3 Gresik (18%), SMK Hidayatul Ummah (18%), SMK Muhammadiyah 2 Gresik (18%), SMK Mambaul Ulum Kebomas (17%)</p>
<p>Di tengah persaingan kerja yang semakin keras, capaian 480 siswa yang telah bekerja sebelum lulus menjadi pesan kuat: pendidikan vokasi yang serius membangun koneksi dengan industri mampu mengubah masa depan generasi muda lebih cepat dari yang diperkirakan.(<strong>co</strong>)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bahas Transformasi Organisasi dan Tata Kerja, Kementerian ATR/BPN Rumuskan Cara Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/bahas-transformasi-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-atr-bpn-rumuskan-cara-kerja-efektif-berbasis-kewilayahan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 03:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=52513</guid>

					<description><![CDATA[kotatuban.com. ​Jakarta &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia membahas penyusunan transformasi organisasi dan tata kerja <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/bahas-transformasi-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-atr-bpn-rumuskan-cara-kerja-efektif-berbasis-kewilayahan/" title="Bahas Transformasi Organisasi dan Tata Kerja, Kementerian ATR/BPN Rumuskan Cara Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="align-items-center mb-3 mt-5 row">
<div class="col-12">
<div class="g-0 row">
<div class="col-auto"></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="row">
<div class="col-lg-12 col-md-12 col-12"><strong>kotatuban.com. ​Jakarta</strong> &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia membahas penyusunan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantah. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang /Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, ingin transformasi dilakukan dengan pendekatan berbasis wilayah.</div>
</div>
<div class="pb-5 row">
<div class="cta-5 ">
<p>“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Wamen Ossy dalam rapat yang berlangsung secara daring pada Senin (11/05/2026).</p>
<p>Saat ini, struktur organisasi di Kantah dibangun dengan pendekatan tematik atau lebih dikenal dengan pembagian seksi berdasarkan jenis fungsi dan layanan atau hal teknisnya. Mulai dari Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.</p>
<p>Di tahap awal perumusan transformasi struktur organisasi ini, Wamen Ossy menekankan agar jajaran melakukan kajian matang dan mendalam agar mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih cepat, tepat, dan juga responsif. Ke depannya, diharapkan Kantah bisa lebih adaptif terhadap dinamika wilayah tanpa mengesampingkan aspek teknisnya.</p>
<p>“Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu, misal ada satu kawasan yang berkembang cepat karena ada investasi di sana, muncul kebutuhan akan sertipikasi, penataan ruang, potensi sengketa dan sebagainya. Saat ini, OTK kita menitikberatkan pada penguasaan fungsi/teknis, maka pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” jelas Wamen Ossy.</p>
<p>Kepada para Kepala Kanwil BPN Provinsi, Kepala Kantah Kabupaten/Kota, serta seluruh jajaran yang mengikuti pertemuan daring ini, Wamen Ossy memaparkan sejumlah manfaat yang berpotensi diperoleh dengan diterapkannya OTK berbasis wilayah. Beberapa di antaranya memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, serta mendukung integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.</p>
<p>“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini tidak lagi kemudian dianggap sebagai penanganan secara sektoral, tapi harus menyeluruh, tidak lagi ini hanya urusan pengukuran, urusan pendaftaran, semua harus bisa memahami sehingga penguasaan wilayah menjadi penting,” tutur Wamen Ossy.</p>
<p>Terkait rencana perubahan OTK, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyoroti pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi di Kementerian ATR/BPN hingga ke daerah di Kanwil dan Kantah, salah satunya berfokus pada spesialisasi kerja. Ia menegaskan, koordinasi antarfungsi dan rantai komando yang terstruktur juga menjadi kunci dalam mendukung transformasi pelayanan di lingkungan ATR/BPN.</p>
<p>“Struktur organisasi kita ini menentukan jalannya proses pelayanan publik kita kepada masyarakat. Harapan kita ingin memberi pelayanan yg terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM kita untuk memenuhi ini,” pungkas Sekjen ATR/BPN. (AR/FA)/(r)</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kementerian ATR/BPN dan KPK Jadikan Sulut Lokasi Percontohan Transformasi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/kementerian-atr-bpn-dan-kpk-jadikan-sulut-lokasi-percontohan-transformasi-pelayanan-publik-di-bidang-pertanahan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 02:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=52510</guid>

					<description><![CDATA[​kotatuban.com. Manado &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Sulawesi Utara (Sulut) sebagai salah satu daerah percontohan transformasi pelayanan publik bidang pertanahan <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/kementerian-atr-bpn-dan-kpk-jadikan-sulut-lokasi-percontohan-transformasi-pelayanan-publik-di-bidang-pertanahan/" title="Kementerian ATR/BPN dan KPK Jadikan Sulut Lokasi Percontohan Transformasi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="align-items-center mb-3 mt-5 row">
<div class="col-12">
<div class="g-0 row">
<div class="col-auto">
<h3 class="card-title mb-4 fw-bold"><span style="font-size: 16px;">​kotatuban.com. Manado &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Sulawesi Utara (Sulut) sebagai salah satu daerah percontohan transformasi pelayanan publik bidang pertanahan yang terintegrasi. Melalui kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah (Pemda), program ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola layanan pertanahan.</span></h3>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="pb-5 row">
<div class="cta-5 ">
<p>“Karena menjadi bagian dari piloting kerja sama Kementerian ATR dan KPK, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik dan bisa menjadi best practice untuk kita terapkan di seluruh Indonesia, memperbaiki kualitas layanan publik khususnya di bidang pertanahan,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemda se-Sulut di Wisma Negara Sulut, Selasa (12/05/2026).</p>
<p>Sebelum di Sulut, piloting program ini sudah dimulai di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Andi Tenri Abeng menjelaskan, kerja sama dengan KPK ini diinisiasi Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, pada Oktober 2025 sebagai langkah memperkuat transformasi pelayanan pertanahan di daerah. Pelibatan Pemda dalam upaya transformasi layanan ini diharapkan bukan hanya bisa mendukung penyelesaian berbagai persoalan pertanahan, namun juga tata ruang di daerah.</p>
<p>“Diputuskanlah ada kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan KPK juga dengan Pemda. Dan kami sangat yakin dengan semangat Pak Gubernur dan semua jajaran, mudah-mudahan ini semua bisa terlaksana dengan baik,” tutur Andi Tenri Abeng di hadapan Gubernur Sulut.</p>
<p>Dalam pertemuan ini, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, membenarkan bahwa persoalan pertanahan masih menjadi tantangan yang terus muncul dari waktu ke waktu. Karena itu, KPK bersama Kementerian ATR/BPN mendorong penguatan pelayanan publik bidang pertanahan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.</p>
<p>“Makanya kami kemarin sepakat, pimpinan memerintahkan dahulukan permasalahan pertanahan. Jadi kami mendorong pelayanan publik bidang pertanahan,” kata Edi Suryanto.</p>
<p>Edi Suryanto menjelaskan tiga fokus utama dari KPK RI dalam kerja sama ini, yakni pelayanan publik bidang pertanahan, pengelolaan barang milik daerah, dan optimalisasi pendapatan daerah. Salah satu program yang akan didorong ialah integrasi layanan pertanahan di Mal Pelayanan Publik (MPP) agar akses masyarakat terhadap layanan pertanahan semakin mudah.</p>
<p>Di momen Rakor ini, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus Komaling, langsung meminta seluruh kepala daerah untuk bergerak menyelesaikan persoalan pertanahan di wilayah masing-masing. “Saya mau persoalan tanah selesai. Jadi jangan mengeluh-mengeluh saja, tapi aksinya tidak ada. Ini hari ini ruang dan waktu milik kita, milik Sulut. Teman-teman KPK dan ATR/BPN ini serius untuk memberikan bantuan kepada kita, memberikan solusi-solusi kepada kita,” tegas Yulius Selvanus Komaling.</p>
<p>Dalam Rakor ini dihasilkan komitmen bersama pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang yang ditandatangani oleh Gubernur Sulut beserta kepala daerah se-Sulut; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulut beserta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sulut. Penandatanganan disaksikan oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK.</p>
<p>Dalam rakor yang juga dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Sulut ini, dilakukan diskusi teknis terkait sembilan program kerja sama dalam pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang. (LS/YZ)/(r)</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SH Terate Cabang Tuban Lindungi 1.106 Calon Warga dengan BPJS Ketenagakerjaan</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/sh-terate-cabang-tuban-lindungi-1-106-calon-warga-dengan-bpjs-ketenagakerjaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kotatuban]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 09:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pilihan Redaksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=52480</guid>

					<description><![CDATA[Kotatuban.id – 1.106 Calon Warga (Cawar) 2026 Persaudaraan Setia Hati Terate (SH Terate) Cabang Tuban Pusat Madiun resmi terlindungi program asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan. &#160; Kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/sh-terate-cabang-tuban-lindungi-1-106-calon-warga-dengan-bpjs-ketenagakerjaan/" title="SH Terate Cabang Tuban Lindungi 1.106 Calon Warga dengan BPJS Ketenagakerjaan" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kotatuban.id – 1.106 Calon Warga (Cawar) 2026 Persaudaraan Setia Hati Terate (SH Terate) Cabang Tuban Pusat Madiun resmi terlindungi program asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tuban, didampingi Ketua SH Terate Cabang Tuban Kangmas Lamidi S.P. dan Ketua Dewan Cabang Kangmas Sumarno dalam acara pembinaan calon warga 2026 di Padepokan SH Terate Tuban, Minggu (10/5/2026).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dalam kesempatan itu, Anita Riza Chaerani menyampaikan bahwa pengurus SH Terate Cabang Tuban telah bermitra dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada pengurus dan calon warga tahun 2026.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Tadi juga ada simbolis bukti bahwa mereka sudah menjadi peserta kami selama enam bulan di tahun 2026,” ujar Riza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ia menjelaskan, para calon warga mendapatkan perlindungan melalui dua program BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Saat ini yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ada 1.106 orang, terdiri dari 18 pengurus dan pembina, sisanya calon warga. Dengan kepesertaan ini, ketika mereka berlatih atau mengikuti kegiatan, mereka terlindungi dua program tersebut,” imbuhnya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Riza juga mengimbau seluruh peserta agar tetap mengutamakan keselamatan selama berlatih maupun berkegiatan guna meminimalisasi risiko kecelakaan kerja.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Namun apabila terjadi risiko kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan. Kami juga sudah berkomunikasi dengan rumah sakit mitra kami, yaitu RSNU. Jadi jika terjadi risiko kecelakaan kerja bisa langsung ke RSNU untuk pengobatan dan tidak dipungut biaya sama sekali,” pungkasnya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sementara itu, Ketua SH Terate Cabang Tuban, Kangmas Lamidi S.P., mengatakan bahwa kemitraan dengan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk kontribusi SH Terate dalam mendukung program pemerintah. Selain itu juga sebagai bentuk perhatian dan perlindungan kepada para calon warga yang sedang dalam aktivitas berlatih menjelang pengesahan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Kami ingin membantu program pemerintah. Dulu SH Terate hadir untuk melawan penjajah, sedangkan saat ini setelah Indonesia merdeka, SH Terate ingin ikut membantu program pemerintah melalui kemitraan dengan BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mas Lamidi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tuban atas kerja sama yang telah terjalin dengan SH Terate Cabang Tuban.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Semoga ke depan kemitraan ini bisa terus berjalan dengan baik,” tutupnya. (*)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kacabdin Gresik Soroti Pentingnya Pendidikan Spiritual di Tengah Tantangan Zaman</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/kacabdin-gresik-soroti-pentingnya-pendidikan-spiritual-di-tengah-tantangan-zaman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 14:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laporan Utama]]></category>
		<category><![CDATA[CabdindikGresik]]></category>
		<category><![CDATA[dindik_jatim]]></category>
		<category><![CDATA[dindikjatim]]></category>
		<category><![CDATA[inigresik]]></category>
		<category><![CDATA[Insanpendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[wonggresik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=52472</guid>

					<description><![CDATA[kotatuban.id. GRESIK — Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik, Eko Agus Suwandi, menegaskan pentingnya penguatan pendidikan karakter dan spiritual di lingkungan sekolah saat menghadiri kegiatan “SMANDU Bersholawat” dalam rangka <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/kacabdin-gresik-soroti-pentingnya-pendidikan-spiritual-di-tengah-tantangan-zaman/" title="Kacabdin Gresik Soroti Pentingnya Pendidikan Spiritual di Tengah Tantangan Zaman" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>kotatuban.id. GRESIK</strong> — Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik, Eko Agus Suwandi, menegaskan pentingnya penguatan pendidikan karakter dan spiritual di lingkungan sekolah saat menghadiri kegiatan “SMANDU Bersholawat” dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 , Jumat (8/5) malam.</p>
<p>Menurut Eko, sekolah saat ini tidak cukup hanya mencetak murid yang unggul secara akademik, tetapi juga harus mampu membangun fondasi moral dan spiritual yang kuat di tengah tantangan sosial dan perkembangan teknologi yang semakin kompleks.</p>
<p>“Pendidikan hari ini harus seimbang. Anak-anak tidak hanya dibekali kemampuan intelektual, tetapi juga karakter, akhlak, dan spiritualitas. Kegiatan seperti sholawat bersama ini menjadi bagian penting dalam membentuk generasi muda yang beretika dan memiliki kepedulian sosial,” ujarnya di hadapan ribuan jamaah.</p>
<p>Acara yang dipadati murid, wali murid, tokoh masyarakat, serta jamaah sholawat dari berbagai wilayah Kecamatan Dukun itu menghadirkan bersama Hadroh Bustanul Hasyrof. Suasana religius terasa sejak awal kegiatan melalui istighosah, penampilan banjari, hingga lantunan sholawat bersama yang berlangsung hingga malam hari.</p>
<p>Eko menilai, langkah menggelar kegiatan berbasis spiritual merupakan contoh positif pendidikan yang menyentuh sisi emosional dan moral peserta didik.</p>
<p>“Sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam membangun budaya positif. Ketika murid dekat dengan nilai-nilai agama dan lingkungan yang baik, maka itu menjadi benteng penting untuk menghadapi pengaruh negatif di luar,” katanya.</p>
<p>Ia juga mengapresiasi pemberian penghargaan kepada siswa penghafal Juz 30 yang dilakukan dalam rangkaian acara. Menurut dia, apresiasi terhadap capaian religius murid menjadi bentuk pendidikan karakter yang konkret dan perlu terus dikembangkan di sekolah-sekolah.</p>
<p>Sementara itu, Kepala SMAN 1 Dukun, Siti Khofifah, mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan spiritual yang rutin dilakukan sekolah.</p>
<p>“Kami ingin membangun generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki akhlak dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Pendidikan karakter harus hadir dalam kegiatan nyata yang dirasakan langsung oleh murid,” ujarnya.</p>
<p>Kegiatan itu turut dihadiri unsur Forkopimcam Dukun, kepala sekolah, tokoh masyarakat, serta masyarakat sekitar sekolah. Antusiasme jamaah yang memadati lokasi acara menunjukkan tingginya dukungan masyarakat terhadap kegiatan pendidikan berbasis religius di lingkungan sekolah.(<strong>co</strong>)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dukungan Lintas Sektor Mengalir untuk Perhutanan Sosial di Tuban</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/dukungan-lintas-sektor-mengalir-untuk-perhutanan-sosial-di-tuban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kotatuban]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 02:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lintas Peristiwa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=52468</guid>

					<description><![CDATA[Kotatuban.id — Dukungan terhadap pengembangan program perhutanan sosial di Kabupaten Tuban terus mengalir dari berbagai sektor. Hal itu terlihat dalam kegiatan penyerahan bantuan Simbolis berupa alat ekonomi produktif kepada kelompok <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/dukungan-lintas-sektor-mengalir-untuk-perhutanan-sosial-di-tuban/" title="Dukungan Lintas Sektor Mengalir untuk Perhutanan Sosial di Tuban" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kotatuban.id — Dukungan terhadap pengembangan program perhutanan sosial di Kabupaten Tuban terus mengalir dari berbagai sektor. Hal itu terlihat dalam kegiatan penyerahan bantuan Simbolis berupa alat ekonomi produktif kepada kelompok masyarakat perhutanan sosial  Desa Maindu, Kecamatan Montong, Rabu (6/5/2026).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dr.Ir.Jumadi MMT, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Aulia Hany Mustikasari S.E.M.M., Kepala Bakorwil Bojonegoro, Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Bojonegoro, ADM Perhutani KPH Tuban, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, Kepala DLHP Kabupaten Tuban, perwakilan Bappeda Bojonegoro, Badan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Tuban, unsur Forkopimcam Montong, pemerintah desa, hingga kelompok tani hutan penerima manfaat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sebanyak lima kelompok penerima manfaat mendapatkan bantuan alat ekonomi produktif, yakni KTH Sumber Agung, KTH Sumber Tani, KTH Wono Joyo, KTH Rimba Jaya Sejahtera, dan LPHD Sumber Sari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Penyerahan bantuan alat ekonomi produktif tersebut menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah dalam memperkuat usaha masyarakat desa hutan sekaligus mendorong percepatan pengembangan perhutanan sosial di Kabupaten Tuban.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dr.Ir.Jumadi MMT., menegaskan bahwa perhutanan sosial harus mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya dengan akses kelola kawasan, namun juga harus dibarengi penguatan usaha produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Perhutanan sosial harus menjadi jalan tumbuhnya ekonomi masyarakat desa hutan. Karena itu pemerintah hadir melalui bantuan alat ekonomi produktif agar kelompok tani hutan semakin mandiri dan berkembang,” ujarnya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Aulia Hany Mustikasari S.E.M.M., menyampaikan bahwa sinergi lintas sektor sangat penting dalam membangun kawasan hutan yang produktif sekaligus lestari. Ia menilai Kabupaten Tuban memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi hijau berbasis perhutanan sosial.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kehadiran berbagai instansi pemerintah, Perhutani, hingga lembaga perencanaan daerah dalam kegiatan tersebut dinilai menjadi sinyal positif bahwa pembangunan kawasan hutan tidak lagi berjalan secara sektoral, melainkan melalui kolaborasi bersama demi memperkuat ekonomi masyarakat pinggiran hutan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kelompok tani hutan penerima bantuan pun menyambut baik dukungan tersebut. Mereka berharap program perhutanan sosial ke depan tidak hanya berhenti pada bantuan sarana, tetapi juga pendampingan usaha, akses pemasaran, serta dukungan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat desa hutan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dengan semakin kuatnya dukungan lintas sektor, perhutanan sosial di Kabupaten Tuban diharapkan mampu berkembang menjadi model pembangunan berkelanjutan yang menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (lim)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hardiknas 2026 di Gresik: Cabdindik Apresiasi Prestasi dan Penguatan Ketahanan Pangan Sekolah</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/hardiknas-2026-di-gresik-cabdindik-apresiasi-prestasi-dan-penguatan-ketahanan-pangan-sekolah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 12:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laporan Utama]]></category>
		<category><![CDATA[CabdindikGresik]]></category>
		<category><![CDATA[dindik_jatim]]></category>
		<category><![CDATA[dindikjatim]]></category>
		<category><![CDATA[gresikmedia]]></category>
		<category><![CDATA[infogresik]]></category>
		<category><![CDATA[inigresik]]></category>
		<category><![CDATA[Insanpendidikan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=52414</guid>

					<description><![CDATA[kotatuban.id. GRESIK — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kabupaten Gresik tidak hanya menjadi ajang refleksi dunia pendidikan, tetapi juga momentum penguatan inovasi dan kemandirian sekolah. Cabang Dinas Pendidikan <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/hardiknas-2026-di-gresik-cabdindik-apresiasi-prestasi-dan-penguatan-ketahanan-pangan-sekolah/" title="Hardiknas 2026 di Gresik: Cabdindik Apresiasi Prestasi dan Penguatan Ketahanan Pangan Sekolah" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>kotatuban.id. GRESIK </strong>— Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kabupaten Gresik tidak hanya menjadi ajang refleksi dunia pendidikan, tetapi juga momentum penguatan inovasi dan kemandirian sekolah. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Gresik menggelar rangkaian kegiatan yang memadukan apresiasi prestasi dengan peluncuran program berbasis lingkungan dan ketahanan pangan, Selasa (5/5).</p>
<p>Kegiatan yang berlangsung di kantor Cabang Dinas Pendidikan tersebut diawali dengan senam bersama yang diikuti para pendidik dan tenaga kependidikan. Suasana kebersamaan terlihat mewarnai pembukaan acara sebelum memasuki agenda utama.</p>
<p>Pada puncak kegiatan, sejumlah penghargaan diberikan kepada insan pendidikan yang menunjukkan capaian di berbagai bidang. Penghargaan meliputi juara Turnamen Futsal GTK Hardiknas 2026, pemenang lomba poster Hari Kartini tingkat SMA/SMK/PKPLK, serta apresiasi bagi siswa yang menulis surat kepada Gubernur Jawa Timur. Selain itu, sepuluh besar peserta EJIES kategori Inovasi GTK Kabupaten Gresik dan 131 siswa yang lolos seleksi proposal Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) hingga tingkat nasional turut mendapatkan pengakuan.</p>
<p>Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Gresik, Eko Agus Suwandi, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk dorongan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.</p>
<p>“Apresiasi ini diharapkan memotivasi para pendidik dan peserta didik untuk terus berinovasi dan berprestasi,” ujarnya.</p>
<p>Selain pemberian penghargaan, Cabang Dinas Pendidikan Gresik juga meluncurkan Program Sistem Inovasi Ketahanan Pangan (SIKAP). Program ini ditandai dengan penanaman pohon secara simbolis yang diikuti kegiatan penanaman sayuran dan tanaman obat keluarga (TOGA), pelepasan ikan, serta pengelolaan peternakan ayam petelur di lingkungan kantor.</p>
<p>Menurut Eko, program tersebut merupakan upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, sehat, dan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga diharapkan memberikan manfaat langsung bagi kesehatan tenaga pendidik.</p>
<p>“Lingkungan yang tertata dengan baik akan mendukung proses kerja yang lebih optimal. Kami berharap hasil dari program ini, seperti ikan dan sayuran, dapat dimanfaatkan dalam waktu dekat,” kata dia.</p>
<p>Cabang Dinas Pendidikan juga menyiapkan fasilitas olahraga berupa lapangan yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk futsal, sebagai bagian dari upaya menjaga kebugaran tenaga pendidik.</p>
<p>Melalui perpaduan antara penghargaan prestasi dan penguatan lingkungan berbasis ketahanan pangan, peringatan Hardiknas di Gresik diharapkan menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi muda yang sehat, berdaya saing, dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045.(<strong>co</strong>)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
