Musancab dibuka langsung Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara, Olly Dondokambey. Dalam arahannya, Olly menekankan pentingnya soliditas struktur partai hingga tingkat akar rumput untuk menghadapi dinamika politik dan mendukung pembangunan daerah.

Mewakili lima DPC PDI Perjuangan se-Bolaang Mongondow Raya, Iskandar Kamaru menyampaikan laporan pelaksanaan Musancab. Ia mengatakan, seluruh tahapan penjaringan kader telah dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme fit and proper test.

“Pelaksanaan Musancab ini merupakan hasil gotong royong seluruh DPC PDI Perjuangan se-Bolaang Mongondow Raya. Hari ini tinggal dilakukan pengukuhan,” ujar Iskandar.

Ia menegaskan, seluruh DPC di wilayah Bolaang Mongondow Raya tetap solid dan siap melanjutkan tahapan Musyawarah Ranting sesuai instruksi partai menuju penguatan struktur hingga Pemilu 2029.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda konsolidasi internal partai guna memperkuat kapasitas kader, evaluasi kepengurusan, serta penyusunan program kerja organisasi di tingkat anak cabang. (sudarto manoppo)

JBK mengurai beberapa poin utama kasus dugaan penipuan yang ia alami. Menurutnya, ia dimintai HK uang Rp300 juta. HK menjanjikan ada proyek pengadaan meubeler di Dinas Pendidikan Kotamobagu yang akan diberikan kepada korban.

“Dari modus ini, yang bersangkutan bukan meminjam uang Rp300 juta. Itu perlu dicatat,” kata JBK kepada kroniktotabuan.com, Kamis (14/5/2026).

Baca Juga: HK Anggota DPRD Kotamobagu Diperiksa Kasus Dugaan Penipuan Rp300 Juta, Korban Dijanjikan Proyek

JBK melanjutkan, pernyataan HK bahwa telah ada pengembalian Rp85 juta tidak benar. Ia menegaskan tidak pernah menerima sepeser pun uang dari HK sebagai pengembalian dari Rp300 juta tersebut.

“Kerugian saya tetap Rp300 juta penuh. Tidak ada pengembalian Rp85 juta seperti yang disebutkan. Tawaran Rp25 juta di bulan Januari 2026 juga saya tolak karena proyek meubeler itu memang tidak pernah ada,” ungkap JBK.

JBK membantah adanya upaya penyelesaian secara kekeluargaan seperti yang disebutkan oleh Herdy. Ia justru menilai HK tidak punya itikad baik sebab berupaya mengalihkan kasus dugaan penipuan tersebut ke ranah perdata.

“Saya sangat menyesalkan sikap yang tidak mencerminkan seorang wakil rakyat. Karena itu saya serahkan semua pada proses hukum. Saya yakin penyidik Polres Kotamobagu akan bekerja secara profesional,” pungkasnya.

Sebelumnya, HK usai menjalani pemeriksaan di Mapolres Kotamobagu menyatakan bahwa persoalan ini bukanlah tindak pidana, melainkan murni sengketa perdata.

“Dari total Rp300 juta itu, sudah ada sekitar Rp85 juta yang kami kembalikan, baik melalui transfer maupun tunai. Semua bukti dokumentasinya lengkap,” jelas HK, 11 Mei 2026 di halaman Mapolres Kotamobagu.

Kuasa Hukum HK, Supriyadi Pangelu menambahkan, inti persoalan ini adalah perjanjian yang belum tuntas. Ia menilai unsur niat jahat (mens rea) tidak terpenuhi karena kliennya telah melakukan upaya pembayaran, termasuk tambahan Rp25 juta pada Januari lalu yang ditolak oleh pelapor.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kotamobagu, IPTU Ahmad Waafi, mengonfirmasi bahwa penyidik masih melakukan pendalaman bukti-bukti dalam kasus melibatkan JBK dan HK.

“Belum ada penetapan tersangka, status yang bersangkutan masih sebagai terlapor. Kami pastikan kasus ini diproses sesuai prosedur dan saat ini tim masih mengumpulkan bukti-bukti tambahan sebelum dilakukan gelar perkara,” kata Waafi menjelaskan.***

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Muba, Edi Haryanto, dan dihadiri anggota Komisi IV yakni Drs. Ahmad Fauzi, M.Si, Alpian, serta Sodingun, SH. Turut hadir Ketua Komisi I DPRD Muba Indra Kesumajaya, SH., M.Si, Wakil Ketua Komisi I Andri Septa, SH, dan anggota Komisi I Tapriansah, S.Pd.I.

Selain jajaran DPRD, kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Musi Banyuasin, Bagian Hukum Setda Muba, para camat se-Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Muba, Kepala BPJS Kesehatan Muba, Ketua Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan Korwil Muba, serta sejumlah perusahaan dan organisasi buruh.

Adapun perusahaan yang mengikuti RDP antara lain PT Kirana Musi Persada, PT Musi Banyuasin Indah Selabu, PT Musi Banyuasin Indah SEI Jarum, PT Musi Banyuasin Indah PKS Selabu, PT Pinago Utama, PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera, PT Banyu Kahuripan Indonesia, PT Surya Cipta Kahuripan, PT Arum Makmur Sejahtera, PT Mitra Agrolika Sejahtera, PT Cangkul Bumi Subur, dan PT Inti Megah Bestari Pertiwi.

Hadir pula Pengurus PC FSBPI KASBI Musi Banyuasin bersama pengurus BASIS di 12 perusahaan.

RDP tersebut digelar sebagai forum untuk membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan organisasi buruh dalam mewujudkan perlindungan serta pemenuhan hak pekerja di Kabupaten Musi Banyuasin. (fitriana/ adve)

Kegiatan yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional itu membahas strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui implementasi sembilan paket program kerja sama strategis bidang pertanahan dan tata ruang.

Sembilan program tersebut meliputi integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan RTR terintegrasi OSS, sensus pertanahan berbasis geospasial, integrasi KP2B/LP2B dalam RTRW, optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Iskandar Kamaru turut menandatangani komitmen bersama bersama Gubernur Sulawesi Utara, para bupati dan wali kota se-Sulut, serta jajaran Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan ATR/BPN.

Penandatanganan komitmen bersama itu bertujuan memperkuat upaya pencegahan korupsi, mendorong penguatan ekonomi daerah melalui kepastian hukum dan investasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di sektor pertanahan.

Kehadiran Bupati Bolsel dalam forum tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan sekaligus mempercepat pembangunan daerah melalui pembenahan layanan tata ruang dan pertanahan.

Turut hadir dalam kegiatan itu jajaran pimpinan KPK RI, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Gallang, para bupati dan wali kota se-Sulut, sekretaris daerah, inspektur daerah, serta kepala BPKPD kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Utara. (sudadrto manoppo)

HK sudah dua kali mangkir dalam panggilan penyidik sebelum akhirnya datang dengan didampingi kuasa hukumnya. JBK sebagai korban melaporkan HK ke Polres Kotamobagu pada 24 Februari 2026. Laporan polisi bernomor:LP/B/96/II/2026/SPKT/RES KOTAMOBAGU/POLDA SULUT.

Dalam laporannya, korban yang berprofesi sebagai kontraktor mengaku dimintai Rp300 juta oleh HK dengan iming-iming akan diberikan proyek pengadaan meubeler di lingkungan Pemerintah Kota (Pamkot) Kotamobagu.

Tak main-main proyek yang dijanjikan oleh HK, anggarannya sebesar Rp1,7 miliar dengan perkiraan keuntungan sebesar Rp670 juta.

Namun, hingga saat ini proyek tersebut tidak ada sehingga korban merasa ditipu dengan mengalami kerugian sebesar yang ia setorkan kepada HK.

HK usai menjalani pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya Supriadi Pangellu SH, MH, mengatakan, kronologis tuduhan penipuan yang dilaporkan oleh BK alias Beto di Polres Kotamobagu sudah disampaikan kepada penyidik.

“Kronologisnya sudah saya laporkan. Tinggal menunggu hasil gelar perkara,” kata HK.

Menurut HK, dari total dana Rp300 juta yang dipersoalkan, ia telah mengembalikan sebagian dana tersebut kepada pelapor sebagai bentuk tanggung jawab.

“Dari angka 300 itu, sudah ada sekitar Rp85 juta yang kita kembalikan, ada bukti transfernya. Jadi saya punya niat baik. Kalau saya menipu, pasti dia tidak terima Rp85 juta itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Supriadi Pangellu selaku kuasa hukum menjelaskan bahwa pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari hari Jumat pekan lalu.

“Proses pemeriksaan baik dan berjalan lancar. Berkaitan dengan laporan oknum berinisial Beto terkait dugaan penipuan Rp300 juta klien kami sudah mengembalikan Rp85jt. Bahkan awal Januari lalu, klien kami mencoba dan berupaya memberikan tambahan Rp25 juta lagi, namun pelapor menolak menerima. Jadi niatan untuk mengganti itu sudah dilakukan,” tambahnya.

Supriadi optimis bahwa setelah penyidik melakukan gelar perkara, fakta-fakta yang disampaikan akan memperjelas posisi kasus ini sebagai Perdata.

“Itu semua sudah diberikan keterangan tadi dalam BAP, sebagai klasifikasi awal kepada penyidik. Jadi itu sudah dituangkan dalam berita acara klarifikasi,” jelasnya.***

Hal itu disampaikan Abdur Rohman Husen usai mengikuti Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian AGHT pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Rabu (6/5/2026).

Rapat tersebut membahas sejumlah ruas prioritas, yakni Kayu Agung–Palembang–Betung, Simpang Indralaya–Muara Enim (Junction Palembang), Betung–Tempino–Jambi, serta Pematang Panggang–Kayu Agung Seksi Akses Mataram Jaya.

Menurut Abdur Rohman Husen, penyelesaian AGHT menjadi kunci utama kelancaran pembangunan jalan tol, terutama terkait pembebasan lahan dan penanganan berbagai kendala di lapangan.

“Pemkab Muba berkomitmen penuh mendukung percepatan penyelesaian AGHT. Koordinasi lintas sektor harus diperkuat agar setiap hambatan bisa segera diselesaikan,” tegasnya.

Ia menambahkan, kehadiran Jalan Tol Trans Sumatera akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, memperlancar konektivitas antarwilayah, serta meningkatkan daya saing investasi.

“Tol ini bukan hanya infrastruktur, tetapi juga pengungkit ekonomi. Karena itu, kita harus memastikan seluruh prosesnya berjalan efektif dan tepat waktu,” ujarnya.

Pemkab Muba, lanjutnya, siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan proyek berjalan sesuai target dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Muba, dari total 108 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan untuk pembebasan lahan, baru 12 yang dinyatakan lengkap dan dapat diproses. Sedangkan 164 bidang tanah lainnya masih dalam tahap verifikasi administrasi.

Turut mendampingi Wakil Bupati Muba dalam kegiatan tersebut antara lain Asisten I Pemkab Muba Ardiansyah, Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Iskandar Syahrianto, Kepala Bappeda Muba Mursalin, Plt Kepala BPPRD Muba Noor Yosepth Zaath, Kabag Hukum Yunita, dan Kabag Tapem Setda Muba Firdaus Pakualam.

Rapat koordinasi tersebut turut dipimpin Direktur Pengadaan Tanah ATR/BPN, Unu Ibnudin bersama Asisten I Setda Pemprov Sumsel, Apriyadi. (Fitriana)

Lantaran, penanganan kasus ini sudah berlangsung cukup lama. Puluhan orang telah diperiksa, penggeledahan sudah dilakukan, tetapi sampai saat ini belum ada kepastian. Apakah kasus ini akan berujung pada kepastian hukum atau seperti beberapa kasus yang malah mengendap dan tidak diketahui lagi bagaimana penyelesaiannya.

Memang beberapa waktu lalu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kotamobagu, Ikram Achmad, menyatakan bahwa proses penyidikan tengah berjalan.

Baca Juga: Bongkar Korupsi di Bawaslu Kotamobagu, Penyidik Temukan Rp300 Juta untuk Beli 100 Buku

Menurut Ikram, penanganan kasus ini sedang menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari ahli.

“Jadi tinggal menunggu hasil perhitungan dari ahli ,” ungkap Ikram, 15 April 2026, lalu.

Ia menegaskan bahwa penanganan perkara dana hibah pilkada tersebut dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel.

“Intinya proses penanganan perkara sedang berjalan. Soal penetapan tersangka tentunya setelah proses penyidikan selesai,” katanya.

Baca Juga: Penyidik Kejari Kotamobagu Sita Empat Boks Dokumen Terkait Dana Hibah Pilkada di Kantor Bawaslu

Kepala Kejari Kotamobagu yang baru dilantik, Tasjrifin Muljana Abdul, menyatakan penanganan kasus yang saat ini sedang berjalan tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pengecualian.

“Semua yang sedang ditangani terus dilanjutkan. Tidak ada yang dibiarkan,” tegasnya usai serah terima jabatan Kajari Kotamobagu, 24 April 2026.

Gerald, salah satu pemerhati hukum, politik dan pemerintahan, meminta dengan tegas agar Kejari Kotamobagu fokus dan prfesional menangani kasus dugaan korupsi dana hibah di Bawaslu.

Ia menilai sudah seharusnya penyidik Kejari Kotamobagu menetapkan tersangka dalam kasus ini.

“Pemeriksaan saksi serta pihak terkait dengan anggaran ini sudah dilakukan, penggeladahan dan penyitaan dokumen sudah. Harusnya sudah ada tersangka,” kata Gerald, Selasa (5/5/2026).

Sebagai informasi, dari total dana hibah Pilkada 2024 lalu sebesar Rp7,6 Miliar ke Bawaslu, masih tersisa Rp1,7 miliar.

Sesuai ketentuan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sisa anggaran wajib dikembalikan sepenuhnya ke kas daerah.

Namun, informasi yang dihimpun menyebutkan terjadi dugaan penyimpangan. Alih-alih mengembalikan sisa anggaran tersebut, Bawaslu Kotamobagu diduga melakukan revisi penggunaan dana setelah pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu terpilih dilantik pada 20 Februari lalu.

Revisi itu disebut tidak memiliki dasar sesuai NPHD dan justru mengarahkan dana ke kegiatan yang tidak termasuk pembiayaan resmi pengawasan Pilkada.

Hasilnya, sisa Rp1,7 miliar tersebut hampir habis terpakai, dan hanya Rp9 juta yang dikembalikan ke kas daerah. Selisih yang sangat besar inilah yang kini menjadi fokus penguatan konstruksi perkara oleh penyidik.***

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara, para bupati dan wali kota se-Sulut, pejabat pimpinan tinggi pratama, serta tamu undangan lainnya. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola serta peningkatan kinerja birokrasi pemerintahan daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian besar pemerintah pusat terhadap daerah tersebut. Ia menyebut, dalam kurun waktu kurang dari satu setengah tahun, banyak pejabat tinggi negara yang telah berkunjung ke Sulawesi Utara.

“Kita harus berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang memperhatikan Sulawesi Utara secara khusus. Hampir 90 persen menteri, kepala badan, dan lembaga hadir di daerah ini. Wakil Presiden sudah dua kali datang, dan para menteri bahkan berulang kali hadir untuk melihat serta mendengar langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menegaskan bahwa momentum tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal, khususnya oleh Sekretaris Daerah Provinsi yang baru dilantik. Ia menekankan pentingnya sikap kreatif, inovatif, dan responsif dalam merespons aspirasi masyarakat.

“Sekretaris Daerah harus mampu bergerak cepat dan tidak menunggu program tahun depan. Momentum ini harus dimaksimalkan, terutama dalam proses Musrenbang, agar anggaran yang tersedia tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat,” tegasnya.

Kehadiran Bupati Bolaang Mongondow Selatan dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolsel dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Usai pelantikan, Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan ucapan selamat kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang baru. Ia berharap Tahlis Gallang dapat menjalankan amanah dengan profesional dan berintegritas, serta mampu mengoordinasikan perangkat daerah secara efektif demi mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bolsel M. Arvan Ohy, S.STP., MAP., bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bolsel, Ny. Teike Magreth Ohy-Tentero, S.T. (infotorial)

Kegiatan tersebut secara resmi dilepas oleh Wakil Bupati Muba Kyai Abdur Rohman Husen bersama Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Brigjen Pol Rony Samtana SIK MTCP dan Kapolres Muba AKBP Ruri Prastowo SH SIK MIK.

Peserta yang ambil bagian tidak hanya berasal dari wilayah Muba, tetapi juga dari Kabupaten Banyuasin hingga Provinsi Jambi. Sejak pagi hari, antusiasme peserta terlihat dengan memadati area start.

Dalam ajang ini, panitia mempertandingkan dua kategori lomba, yakni 5 kilometer (5K) untuk peserta perempuan dan 10 kilometer (10K) untuk peserta laki-laki. Rute lomba dimulai dari Stable Berkuda Sekayu, menyusuri Jalan Kolonel Wahid Udin, dan berakhir kembali di titik start.

Wakil Bupati Muba, Abdur Rohman Husen, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mendorong gaya hidup sehat sekaligus mempererat kebersamaan antar masyarakat dari berbagai daerah.

“Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi. Pemerintah daerah mendukung penuh kegiatan positif seperti ini karena berdampak baik bagi kesehatan dan kebersamaan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi jajaran kepolisian yang telah menginisiasi kegiatan tersebut sehingga dapat terselenggara dengan baik dan mendapat sambutan luas dari masyarakat.

Sementara itu, Kapolres Muba AKBP Ruri Prastowo memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib berkat dukungan berbagai pihak.

“Pengamanan melibatkan personel Polres Muba yang bersinergi dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Dinas Kesehatan. Kami memastikan peserta dapat mengikuti kegiatan dengan aman dan nyaman,” kata Ruri.

Menurutnya, kehadiran petugas di sepanjang rute juga bertujuan untuk mengantisipasi potensi gangguan serta memberikan penanganan cepat jika terjadi keadaan darurat.

Bhayangkara Fun Run 2026 merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara, sekaligus menjadi upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan rekreatif. (fitriana)

Dukungan tersebut disampaikan Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, saat menerima audiensi asosiasi yang dipimpin Sehan Ambaru di ruang kerjanya, Kamis (30/4/2026).

Sebanyak 48 pelaku usaha kopi yang beraktivitas di kawasan Lapangan Boki Hontinimbang hadir dalam pertemuan tersebut untuk menyampaikan aspirasi dan komitmen mendukung penataan usaha yang lebih tertib dan profesional.

“Kami ingin menjadi bagian dari solusi, bukan dianggap mengganggu. Harapannya, Katege Moon bisa berkembang sebagai ikon ekonomi kreatif yang legal dan tertata,” ujar Sehan Ambaru.

Menanggapi hal itu, Weny Gaib menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh kreativitas masyarakat, namun pelaku usaha juga harus menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan.

“Kami ingin mereka menjadi ‘duta sampah’ yang memberi teladan bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disperindagkop Kotamobagu, Ariono Potabuga, mengatakan pihaknya akan melakukan pendataan, fasilitasi legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pembinaan standar pelayanan dan pengelolaan limbah.

Keberadaan Kopi Street di kawasan Lapangan Boki Hontinimbang dinilai berpotensi menjadi pusat ekonomi baru sekaligus daya tarik wisata malam di wilayah Bolaang Mongondow Raya. (ewin)