Pergantian ini tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-347/C/04/2026 tanggal 13 April 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

Dari keputusan itu tertulis Saptono mendapat penugasan baru sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur. Tasjrifin Muljana Abdul sendiri sebelumnya menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Pergantian ini tergolong cepat. Bila dibadingkan dengan para mantan Kajari Kotamobagu sebelumnya, rata-rata mereka menjabat 1,5 hingga 2 tahun. Saptono sendiri bertugas di Kotamobagu sejak Juli 2025.

Yang jadi perhatian dalam pergantian Kajari ini adalah proses penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 di Bawaslu Kotamobagu.

Kasus tersebut sampai saat ini belum ada kejelasan. Padahal Kejari Kotamobagu dipimpin langsung oleh Saptono, sudah melakukan penggeledahan dan menyita banyak dokumen di kantor Bawaslu dan Kesbangpol Kotamobagu.

Tak sampai di situ, puluhan orang termasuk seluruh Komisioner Bawaslu dan Kepala Sekretariat sudah diperiksa. Tapi kasus ini belum ada kejelasan.

Publik berharap pergantian pimpinan tidak menghambat proses hukum, melainkan justru mempercepat penanganan perkara secara transparan dan profesional.***

The post Baru 9 Bulan Saptono Sudah Diganti dari Kajari Kotamobagu, Penanganan Dugaan Korupsi di Bawaslu Belum Tuntas appeared first on kroniktotabuan.com.

Dalam arahannya, Bupati meminta seluruh jajaran bersikap kooperatif dan responsif terhadap proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Ia secara khusus menyoroti peran strategis Puskesmas dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.

“Saya berharap seluruh data yang diminta segera ditindaklanjuti, terutama dari Puskesmas karena banyak dokumen yang diperlukan, baik secara internal maupun yang melibatkan pihak ketiga,” tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa sistem kedisiplinan ASN akan segera terintegrasi secara digital melalui aplikasi MyASN yang terkoneksi langsung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menurutnya, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sepenuhnya bergantung pada capaian kinerja yang tercatat dalam sistem tersebut.

“TPP dibayarkan berdasarkan capaian di MyASN. Ke depan, mungkin akan ada penyesuaian oleh Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.

Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk bersyukur atas kondisi keuangan daerah yang masih mampu memenuhi hak-hak pegawai, di tengah sejumlah daerah lain yang mengalami kendala pembayaran Gaji 14 maupun TPP serta adanya wacana efisiensi anggaran.

“Di saat daerah lain terkendala, Bolsel masih mampu memenuhi. Tolong imbangi dengan kinerja yang semakin baik,” ujarnya.

Tak hanya soal kinerja, isu integritas moral turut menjadi perhatian. Bersama Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, ia menginstruksikan pengawasan terhadap potensi keterlibatan ASN dalam aktivitas negatif seperti judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol).

“Jangan sampai terjebak dalam judol atau pinjol. ASN harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat,” tegasnya di hadapan Sekda M. Arvan Ohy dan seluruh jajaran.

Mengakhiri arahannya, Bupati mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk memberikan dukungan moril kepada tim kebanggaan daerah, Bolsel FC, yang tengah berjuang dalam kompetisi dengan semangat tinggi. (Sudarto Manoppo)

The post Bupati Iskandar Tegaskan ASN Bolsel Harus Kooperatif Terkait Audit BPK, Jaga Kedisiplinan dan Jauhi Judol appeared first on kroniktotabuan.com.

Kegiatan ini mempertemukan pengurus dan tokoh Pramuka se-Sulawesi Utara guna merumuskan arah strategis organisasi untuk masa bakti 2026–2031, dengan mengusung tema “Mewujudkan Kepemimpinan Berkelanjutan Menuju Pramuka Sulawesi Utara yang Mandiri dan Berprestasi.”

Musda turut dihadiri Sekretaris Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar Utomo, Ketua Kwarda Sulut Vanda Sarundajang, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulut melalui Kadispora, serta seluruh Kwartir Cabang se-Sulut.

Ketua Kwarda Sulut, Vanda Sarundajang, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musda menjadi momentum penting dalam memperkuat peran Pramuka sebagai pembina karakter generasi muda di tengah tantangan global. Ia juga mengajak seluruh peserta menjaga persatuan dan menjadikan forum sebagai wadah pertukaran gagasan.

Senada, Sekjen Kwarnas Pramuka Bachtiar Utomo menekankan pentingnya sinergi antara Gerakan Pramuka dan pemerintah daerah untuk mencetak generasi yang berdaya saing. Ia juga menyoroti peran strategis pembina dalam mentransformasi nilai-nilai kepramukaan.

Sementara itu, Gubernur Sulut melalui Kadispora menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musda dan menilai forum ini sebagai momentum strategis dalam merumuskan langkah konkret pengembangan Pramuka ke depan, termasuk dalam proses pemilihan kepemimpinan yang berintegritas.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Bolsel Deddy Abdul Hamid menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Gerakan Pramuka dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.

Musda XI ini diharapkan mampu melahirkan program kerja inovatif serta kepemimpinan yang visioner guna memperkuat peran Pramuka sebagai wadah pendidikan karakter di Sulawesi Utara. (infotorial)

The post Wabup Bolsel Hadiri Pembukaan Musda XI Pramuka Sulut appeared first on kroniktotabuan.com.

Acara dibuka oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dan turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur Sulawesi Utara, unsur Forkopimda, serta para kepala daerah se-Sulut.

Kepala Bappeda Sulut, Elvira M. Katuuk, melaporkan Musrenbang ini melibatkan 375 pemangku kepentingan dengan total 695 usulan, termasuk 78 usulan terkait penanganan stunting.

Gubernur Sulut menegaskan komitmen pembangunan melalui delapan misi utama, di antaranya pemberantasan KKN, peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi, dan ketahanan pangan. Ia juga menyoroti tantangan belanja pegawai yang mencapai 47,52% serta pentingnya sinkronisasi anggaran antarlevel pemerintahan.

Dalam forum tersebut, Wabup Deddy Abdul Hamid secara langsung mengajukan permohonan kepada Menteri PKP untuk pembangunan 300 unit rumah subsidi di Bolsel. Selain itu, Bolsel juga mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 500 unit tahun ini, meningkat dari 100 unit pada tahun sebelumnya.

Mendagri Tito Karnavian turut mengapresiasi sejumlah daerah, termasuk Bolsel, atas penerapan layanan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Wabup Deddy menegaskan komitmen Pemkab Bolsel untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar program prioritas daerah dapat selaras dengan arah pembangunan Sulawesi Utara tahun 2027.

Musrenbang ini menjadi forum strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang mencakup sektor infrastruktur, pengembangan SDM, hingga penguatan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. (infotorial)

The post Wabup Bolsel Hadiri Musrenbang RKPD Sulut 2027, Ajukan 300 Rumah Subsidi appeared first on kroniktotabuan.com.

Kegiatan ini menandai dimulainya pemeriksaan terperinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolsel Tahun Anggaran 2025. Dalam sambutannya, Wabup menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim pemeriksa di Bumi Berikhtiar serta berharap seluruh proses audit dapat berjalan lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Selamat datang kembali di Kabupaten Bolsel. Kami berharap seluruh rangkaian pemeriksaan ini berjalan lancar hingga selesai,” ujar Deddy.

Ia menjelaskan, setelah Bupati menyerahkan LKPD kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, tahapan selanjutnya adalah audit rinci. Menurutnya, Pemkab Bolsel telah menyelesaikan seluruh kegiatan APBD 2025 dan siap menjalani pemeriksaan.

Deddy juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersikap kooperatif dan responsif terhadap permintaan data dari tim auditor agar proses pemeriksaan berjalan efektif.

Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulut, Erlangga Patikawa, menjelaskan bahwa daerah yang telah menyerahkan LKPD wajib menjalani pemeriksaan lanjutan guna menentukan opini atas laporan keuangan daerah, termasuk kemungkinan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Pemeriksaan di Bolsel dijadwalkan berlangsung selama empat minggu dua hari. Kami membutuhkan koordinasi yang intens selama proses pemeriksaan berlangsung,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada minggu ketiga dan keempat tim akan menyampaikan catatan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi masing-masing OPD. Untuk menjaga kode etik, seluruh diskusi antara tim auditor dan pemerintah daerah diminta dilakukan di lingkungan kantor pemerintahan.

Diketahui, pemeriksaan lapangan oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dijadwalkan mulai efektif pada Selasa (7/4/2026). Kegiatan entry meeting ditutup dengan penyerahan surat tugas tim pemeriksa kepada Wakil Bupati Bolsel.***

The post Wabup Bolsel Pimpin Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025 oleh BPK RI appeared first on kroniktotabuan.com.

Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya kebutuhan energi rumah tangga, khususnya penggunaan LPG subsidi 3 kilogram yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro.

Pertamina menilai penggunaan LPG secara efisien tidak hanya membantu masyarakat menghemat pengeluaran rumah tangga, tetapi juga berperan penting dalam menjaga ketersediaan energi agar tetap dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan bahwa efisiensi penggunaan LPG dapat dimulai dari kebiasaan sederhana dalam aktivitas sehari-hari di rumah tangga.

“Penggunaan LPG secara bijak menjadi kunci dalam menjaga ketersediaan energi agar tetap merata. Langkah-langkah sederhana di rumah tangga dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi konsumsi LPG secara keseluruhan,” ujar Lilik Hardiyanto.

Menurutnya, penggunaan LPG yang efisien tidak hanya berdampak pada penghematan biaya rumah tangga, tetapi juga membantu menjaga stabilitas distribusi energi agar pasokan LPG subsidi tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak menerima.

Edukasi Penggunaan LPG Hemat

Sebagai bagian dari edukasi kepada masyarakat, Pertamina membagikan sejumlah langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan LPG dalam aktivitas memasak sehari-hari, antara lain:

– Membersihkan kompor secara rutin agar pembakaran lebih sempurna dan tidak boros gas.

– Mengatur besar kecilnya api sesuai kebutuhan memasak

– Menutup panci saat memasak untuk mempercepat proses pematangan

– Menggunakan regulator berstandar SNI guna menjaga keamanan dan mencegah kebocoran

– Memilih peralatan masak berbahan stainless steel yang mampu menghantarkan panas secara merata

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menggunakan LPG sesuai peruntukannya serta melakukan pembelian di pangkalan resmi agar mendapatkan harga sesuai ketentuan pemerintah serta kualitas produk yang terjamin.

“Kesadaran bersama dalam menggunakan energi secara efisien akan membantu menjaga stabilitas distribusi LPG. Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembelian berlebih agar pasokan dapat tersalurkan secara merata,” tambah Lilik.

Perkuat Pengawasan Distribusi

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi juga terus memperkuat pengawasan distribusi LPG melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta berbagai pemangku kepentingan guna memastikan penyaluran LPG subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Masyarakat yang menemukan kendala layanan atau indikasi pelanggaran di lapangan dapat melaporkannya melalui Pertamina Call Center (PCC) 135 sebagai saluran resmi pengaduan masyarakat.

Pertamina menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan distribusi energi melalui edukasi kepada masyarakat, penguatan pengawasan distribusi, serta kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait.***

The post Pertamina Patra Niaga Sulawesi Imbau Masyarakat Gunakan LPG Secara Bijak dan Efisien appeared first on kroniktotabuan.com.

Program ini dibuka saat kebutuhan perusahaan terhadap Ahli K3 terus meningkat. Di tengah risiko kecelakaan kerja, tuntutan kepatuhan, dan kebutuhan menjaga produktivitas, keberadaan Ahli K3 tidak lagi bisa dipandang sekadar pelengkap.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengatakan, pembukaan batch kedua ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk memperluas akses pekerja terhadap kompetensi K3 yang makin dibutuhkan dunia kerja.

“Melalui program ini, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pekerja dan masyarakat untuk menjadi Ahli K3 yang kompeten, sehingga mampu berkontribusi dalam menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif,” kata Yassierli dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (4/4/2026).

Menurut Menaker, penguatan kompetensi K3 bukan hanya menyangkut pemenuhan aturan, melainkan juga perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha. Karena itu, akses terhadap pembinaan dan sertifikasi K3 harus makin terbuka dan menjangkau lebih banyak pekerja.

“Kami ingin semakin banyak pekerja memiliki kompetensi K3. Semakin kuat kompetensi itu, semakin besar pula peluang terciptanya tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif,” ujarnya.

Seperti pada batch pertama, program ini gratis untuk biaya pembinaan/pelatihan. Peserta hanya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp420.000 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2023. Rinciannya meliputi Rp150.000 untuk Sertifikat Pembinaan Pelatihan K3, Rp120.000 untuk Evaluasi SKP AK3, dan Rp150.000 untuk Penerbitan SKP.

Skema ini memberi ruang lebih luas bagi pekerja untuk meningkatkan kompetensi tanpa terbebani biaya pelatihan. Di sisi lain, perusahaan juga mendapat manfaat karena kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang memahami keselamatan dan kesehatan kerja terus meningkat.

Kemnaker menetapkan sejumlah persyaratan bagi peserta. Calon peserta minimal lulusan D3 dan wajib melampirkan scan ijazah asli dalam format PDF, scan KTP dalam format PDF, pasfoto berlatar merah dalam format JPG, scan dokumen asli Surat Pernyataan Kesediaan Peserta Mengikuti Pembinaan yang telah ditandatangani di atas materai dalam format PDF, Curriculum Vitae dalam format PDF, serta scan dokumen asli Surat Keterangan Sehat dalam format PDF.

Peserta juga wajib menyiapkan handphone untuk absensi, komputer atau laptop/PC untuk mengikuti rangkaian pembinaan, serta mengikuti ujian yang dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan.

Pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi dijadwalkan berlangsung pada 27 April hingga 13 Mei 2026. Kemnaker mengimbau pekerja yang memenuhi persyaratan untuk segera mendaftar melalui tautan (KLIK DI SINI).***

The post Kemnaker Buka Lagi Pembinaan K3 Gratis untuk 2.100 Peserta, Lihat Jadwal dan Syarat di Sini! appeared first on kroniktotabuan.com.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan perusahaan tetap mengikuti kebijakan pemerintah sembari menjaga stabilitas distribusi energi.

Menurutnya, berbagai langkah antisipasi terus dilakukan, mulai dari penguatan koordinasi dengan pemasok hingga optimalisasi sistem distribusi agar pasokan tetap terjaga.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang dapat memicu pembelian berlebih,” ujarnya.

Sementara itu, dari sisi regional, Pertamina Patra Niaga Sulawesi memastikan stok BBM dalam kondisi aman. Pengawasan distribusi juga diperketat untuk mengantisipasi lonjakan permintaan di sejumlah daerah.Energi & Utilitas

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menyebut distribusi BBM terus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Suplai tetap kami jaga dan distribusi berjalan normal. Masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaan BBM,” katanya.

Ia menambahkan, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat dan pemangku kepentingan lainnya, terus dilakukan untuk memastikan penyaluran berjalan lancar dan tepat sasaran.

Di sisi lain, masyarakat diingatkan untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, terutama yang berpotensi memicu panic buying. Konsumsi energi secara bijak dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan nasional.

Untuk informasi resmi, masyarakat dapat mengakses layanan perusahaan melalui www.pertaminapatraniaga.com atau menghubungi Pertamina Contact Center 135.***

The post Tidak Ada Kenaikan Harga BBM, Pertamina Jamin Pasokan di Sulawesi Aman appeared first on kroniktotabuan.com.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis pusat gempa berada di laut, sekitar 127–129 kilometer tenggara Kota Bitung, dengan kedalaman berkisar 18 hingga 62 kilometer.

Meski berdasarkan rilis BMKG, sejumlah wilayah Sulut dan Maluku Utara (Malut) berpotensi terdampak tsunami, tetapi warga diimbau tetap tenang. Potensi tsunami di beberapa daerah statusnya berbeda, yakni siaga dan waspada.

Pemerintah Provinsi Sulut memperingatkan warga untuk tidak beraktivitas di laut sebelum situasi dinyatakan aman oleh BMKG.

“Hindari dulu aktivitas di laut termasuk pinggiran pantai,” kata Gubernur Sulut, Yulius Selvanus.

YSK mengatakan, Pemprov Sulut membuka ruang pelaporan bagi masyarakat jika terjadi sesuatu yang sifatnya darurat.

“Segera laporkan,” ujarnya.

Sementara itu, di akibat gempa bumi tadi pagi, sejumlah fasilitas dilaporkan mengalami kerusakan parah. Di Manado, gedung KONI Sulut ambruk dan menimbulkan satu korban jiwa. Di Bitung, kantor wali kota juga alami kerusakan cukup parah.***

The post Sulut Diguncang Gempa 7,6 SR Potensi Tsunami, Gubernur YSK Imbau Warga Tetap Tenang appeared first on kroniktotabuan.com.

Penyerahan LKPD tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengharuskan kepala daerah menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan bahwa penyerahan LKPD merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bolsel dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kami berharap proses pemeriksaan oleh BPK dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan opini yang baik serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah,” ujar Iskandar.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bolsel turut didampingi Sekretaris Daerah Marzanzius Arvan Ohy, Ketua Komisi II DPRD Bolsel Zulkarnain Kamaru, serta Asisten III Setda Bolsel.

The post Bupati Iskandar Kamaru Hadiri Penyerahan LKPD Unaudited 2025 di BPK Sulut appeared first on kroniktotabuan.com.