KUA Tarogong Kidul

2015-11-05T08:06:00.003+07:00

Ini Dia Aturan Sementara Penghulu yang Jadi Kepala KUA Kecamatan

Jakarta, bimasislam— Menyikapi perbedaan pemahaman mengenai rangkap jabatan Penghulu dan Kepala KUA serta keperluan pendaftaran ulang E-PUPNS, Ditjen Bimas Islam mengeluarkan surat edaran tertanggal 28 Oktober 2015. Surat edaran ini berisi tentang status jabatan Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan.

Merujuk KMA 517 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA, bahwa Kepala KUA merupakan pejabat struktural Eselon IV/b dan bertanggungjawab kepada Kemenag Kabupaten/Kota. Menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007, Kepala KUA bertindak sebagai PPN dengan tugas: (a) Melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan bimbingan perkawinan; (2) menandatangi nikah, akta rujuk, kutipan akta nikah (buku nikah) dan kutipan akta rujuk; (3) dalam melaksanakan tugasnya, PPN dapat mewakilkan kepada Penghulu atau Pembantu PPN.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dijelaskan bahwa Penghulu adalah PNS sebagai PPN yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Untuk menyikapi hal tersebut, maka Ditjen Bimas Islam perlu mengambil sikap sambil melakukan kajian berupa penghulu yang diangkat menjadi Kepala KUA diberhentikan sementara dari jabatan fungsional sambil menunggu revisi regulasi terkait organisasi dan tata kerja KUA dan jabatan fungsional penghulu yang saat ini dilakukan.

“Regulasi tentang Kepala KUA dan Penghulu saat ini perlu di-clear-kan agar jelas apakah kepala KUA boleh menikahkan atau tidak. Jika merujuk pada KMA 517 Tahun 2001 jelas sekali bahwa Kepala KUA yang berkedudukan sebagai PPN memiliki tugas yang luas, termasuk pengawasan nikah dan rujuk seperti penghulu, dan dapat menugaskan kepada penghulu atau pembantu PPN. Karena itu perlu diperjelas antara PPN dan penghulu supaya tidak terjadi kerancuan”, tegas Anwar Saadi, Kasubdit Kepenghuluan saat dikonfirmasi bimasislam.

Lebih lanjut Anwar menegaskan, ke depan perlu diatur bahwa Kepala KUA harus dari penghulu tanpa harus kehilangan jabatan fungsionalnya, sehingga dia memiliki pemahaman yang utuh tentang tugas-tugas kepenghuluan.

“Ke depan, Kepala KUA itu harusnya dari penghulu. Di lingkungan Kejaksaan, Ketua Kantor Kejaksaan sudah pasti seorang jaksa. Demikian juga Ketua Pengadilan sudah pasti seorang hakim. Mereka masih memiliki kewenangan menuntut atau menghakimi perkaran di pengadilan. Hal sama harusnya berlaku pada kepala KUA, mereka harus dari penghulu, bisa melakukan tugas-tugas kepenghuluan, tetapi juga bisa menjabat sebagai kepala”, tutupnya. (thobib/foto:bimasislam) -

2015-10-15T13:34:00.001+07:00

MoU Diteken, Calon Pengantin Harus Tanam Pohon

Jakarta, bimasislam— Indonesia merupakan 10 negara yang memiliki hutan terluas di dunia. Hutan Indonesia pernah menutupi lahan sebesar 84 persen dari keseluruhan wilayah NKRI, Dengan demikian Indonesia merupakan satu di antara sedikit negara yang menjadi paru-paru dunia. Namun kini hutan di Indonesia telah semakin menyempit seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang menggerus lahan hutan hijau.

Kesadaran akan kondisi bumi menggugah kesadaran masyarakat Indonesia untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan bumi bagi kelangsungan hidup umat manusia. Pada Selasa (6/10) Dirjen Islam, Machasin, menandatanagani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hilman Nugroho berkaitan dengan perlunya penanaman pohon bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Machasin dan Hilman di Gedung Kementerian Agama lantai 6, jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, disaksikan sejumlah pejabat dari kedua instansi. MoU ini merupakan upaya Ditjen Bimas Islam untuk menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari kepedulian terhadap efek pemanasan global. (ska/bimasislam)

2015-09-07T13:47:00.002+07:00

PUPNS (Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil) TAHUN 2015

Badan Kepegawaian Negara tahun ini akan melakukan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) yaitu mengadakan sensus kepegawaian kembali setelah 12 tahun yang lalu pernah dilakukan. Hal ini didasari oleh masih banyaknya PNS yang belum ikut terdata dengan baik pada waktu PUPNS tahun 2003.

Pengertian PUPNS 2015

Adalah Pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS) nasional yang merupakan kegiatan pemutakhiran data PNS yang dilakukan secara online dan dilaksanakan sejak bulan Juli dan berakhir pada Desember 2015. Untuk proses pemutakhiran data ini setiap PNS memulai dengan melakukan pemeriksaan data yang tersedia dalam database kepegawaian BKN dan selanjutnya PNS, melakukan perbaikan data yang tidak sesuai serta menambahkan/melengkapi data yang belum lengkap/tersedia di database BKN.

Dasar Hukum PUPNS 2015

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 Tanggal:22 Mei 2015, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015 (e-PUPNS 2015)

Tujuan PUPNS 2015

Untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara.
Membangun kepedulian dan kepemilikan PNS terhadap data kepegawaiannya.

Sanksi :

Apabila PNS tidak melaksanakan pemutaklriran data melalui e-PUPNS pada periode yang telah ditentukan, data PNS tersebut akan dikeluarkan dari database kepegawaian nasional.
Akibat dari data PNS yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.

Prosedur Pendaftaran PUPNS

Setiap PNS dalam melakukan entri Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil atau PUPNS harus registrasi terlebih dahulu sebagai otentifikasi PNS yang bersangkutan.
Pada saat melakukan registrasi, PNS yang bersangkutan menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan membuat kata sandi untuk mendapatkan nomor register.
Nomor register sebagaimana dimaksud pada angka 2 digunakan sebagai username yang digunakan bersamaan dengan kata sandi untuk login ke dalam sistem e-PUPNS.
Nomor registrasi sebagai bukti registrasi/pendaftaran PUPNS disimpakan dalam bentuk file elektronik (.pdf) dan/atau dicetak dan digunakan sebagai alat kendali penyampaian berkas fisik.
Bukti registrasi sebegaimana tersebut pada angka 3 dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yattg merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Cara Pengisian Formulir e-PUPNS

PNS harus login terlebih dahulu sesuai dengan nomor register sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 untuk dapat mengisi pada formulir e-PUPNS.
Formulir Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil atau e-PUPNSsebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari data sebagai berikut:

Data Utama PNS;
Data Posisi;
Data Riwayat;
Data untuk PNS Guru (hanya diisi oleh PNS Guru);
Data untuk PNS Dokter (hanya diisi oleh PNS Dokter); dan
Data StakehoLder, antara lain memuat Bapertarum, BPJS Kesehatan, Kartu Pegawai Elektronik (KPE); dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 sampai dengan Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

PNS memeriksa keakuratan dan kelengkapan data pada formulir e-PUPNSsebagaimana dimaksud pada angka 2.
Apabila data sebagaimana dimaksud pada angka 2 sudah akurat atau Iengkap, PNS dapat langsung mengirim data untuk dilakukan prroses verifikasi data.
Apabila terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, PNS melakukan pemutakhiran data sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Dalam pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 5, PNS harus melampirkan dokumen pendukung dan menyampailran kepada user verifikator pada jenjang terendah.
Setelah melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 5, PNS mengirim data untuk dilakukan proses verifikasi data.
Pada tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan prrosesvalidasi data PNS secara interaktif oleh sistem e-PUPNS.
PNS dapat memantau keseluruhan proses pemutakhiran data dan prqgress datanya masing-masing melalui sistem e-PUPNS.

Kewenangan Verifikasi Data

1. Kewenangan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 6 dilakukan secara berjenjang yang diatur sebagai berikut:

a. Pada Instansi Pusat

Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah /Kantor/Unit Pelaksana Teknis atau sejenis.
Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di lingkungan Kantor pusat.
Badan Kepegawaian Negara.

b. Pada Instansi Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau sejenisnya.
Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
Badan Kepegawaian Negara.

2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka L, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Verifikasi Data

User verifikator melakukan verifikasi data PNS sesuai kewenangan yang dimiliki.
Verifikasi dilakukan setelah data PNS masuk ke inbox user verifikator.
Proses verifikasi data PNS yang dimutakhirkan dilalmkan dengan memerhatikan dan memeriksa dokumen pendukung yang dilampirkan.

Penunjukan User Admin Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil atauE-PUPNS

Pelaksanaan e-PUPNS diawali dengan penunjukan user admin sistem yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara atas usul pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di instansi masing-masing.
Tugas dan kewenangan user admin sistem antara lain:

menunjuk user verifikator;
melengkapi data unit kerja;
melengkapi data fasilitas kesehatan pemerintah; dan
fasilitas pendidikan di lingkungan instansinya.

User admin sistem instansi harus sudah selesai melakukan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada tarapan persiapan pelaksanaaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil atau e-PUPNS.

Sistem Bantuan E-PUPNS/ Help Desk System (Hds)

Untuk mendukung kegiatan e-PUPNS 2015 BKN menyiapkan sistem bantuan/HDS.
HDS sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk membantu pendaftaran dan proses pengisian e-PUPNS apabila mengalami kesulitan.

Penanggung Jawab Dan Tim Pelaksana Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil atau E-PUPNS

E-PUPNS dilaksanakan oleh tim pelaksana pusat dan daerah yang terdiri dari:

Penanggung jawab pelaksanaan e-PUPNS nasional adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Penanggung jawab pelaksanaan e-PUPNS regional adalatr Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat membenhrk tim nasional pelaksana e-PUPNS.
Pimpinan Instansi Rrsat/Instansi Daerah dapat membentuk tim pelaksana e-PUPNS di lingkungannya masing-masing.
Tim pelaksana e-PUPNS terdiri atas:

UserAdmin Sistem;
UserVerifikator; dan
User Executive.

Cara Registrasi Pendaftaran e-PUPNS 2015

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan Pendataan Ulang PNS (PUPNS) mendata ulang PNS baik PNS daerah, PNS pusat, termasuk guru PNS. Pendataan ini sesuai dengan Peraturan kepala BKN nomor 19 tahun 2015.

Cara Registrasi PUPNS Online Melalui Situs BKN.GO.ID

Untuk melakukan registrasi PUPNS, kunjungi situs yang disediakan BKN.
Masukkan Nomor Induk Pegawai (NIP) baru tanpa spasi, lalu klikcari. Lalu muncul nama dan instansi pemerintah tempat bekerja. Ketik email Anda, kemudian klik lanjut
Ketik kata kunci Anda, seperti jika Anda membuat email, facebook dan sebagainya. Ketik ulang kata kunci di konfirmasi kata kunci, dan tulis nama ibu kandung. Pilih pertanyaan keamanan, silakan pilih salah satu. Kemudian masukkan kode captcha yang sesuai dan klik Registrasi.
Jika sudah akan muncul Regitrasi Sukses, dengan tampilan nomor registrasi, NIP baru, nama Anda dan instansi. Klik cetak untuk mencetak langsung atau menyimpan kartu tanda bukti registrasi PUPNS.
Kartu tanda bukti ada dua, satu untuk tim verifikasi dan satu untuk PNS. Tim verifikasi tergantung instansi Anda bekerja, jika instansi pemerintah kabupaten/kota, maka yang memverifikasinya adalah BKD kabupaten/kota.

Setelah selesai registrasi Anda menunggu verifikasi, setelah di verifikasi tahap selanjutnya adalah memasukan data PNS tersebut, panduan ini mungkin sedikit berguna dalam mengisi data die-PUPNS 2015 ini:

Berikut langkahnya :

1. PNS harus login terlebih dahulu sesuai dengan nomor register sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 untuk dapat mengisi pada formulir e-PUPNS.

2. Formulir e-PUPNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari data sebagai berikut:

Data Utama PNS;
Data Posisi;
Data Riwayat;
Data untuk PNS Guru (hanya diisi oleh PNS Guru);
Data untuk PNS Dokter (hanya diisi oleh PNS Dokter); dan
Data StakehoLder, antara lain memuat Bapertarum, BPJS Kesehatan, Kartu Pegawai Elektronik (KPE);dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran

PNS memeriksa keakuratan dan kelengkapan data pada formulir e- PUPNS sebagaimana dimaksud pada angka 2.
Apabila data sebagaimana dimaksud pada angka 2 sudah akurat atau Iengkap, PNS dapat langsung mengirim data untuk dilakukan proses verifikasi data.
Apabila terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, PNS melakukan pemutakhiran data sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Dalam pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 5, PNS harus melampirkan dokumen pendukung dan menyampailran kepada user verifikator pada jenjang terendah.
Setelah melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 5, PNS mengirim data untuk dilakukan proses verifikasi data.
Pada tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan prroses validasi data PNS secara interaktif oleh sistem e-PUPNS.
PNS dapat memantau keseluruhan proses pemutakhiran data dan
progress datanya masing-masing melalui sistem e-PUPNS.

2015-08-11T10:41:00.004+07:00

PEMBUKAAN KEGIATAN BIMBINGAN MANASIK HAJI

TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2015

Pembukaan Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kecamatan Tahun 2015 diselenggarakan di Mesjid Besar Kec. Tarogong Kidul. Kegiatan tersebut dibuka oleh sambutan dari Kepala KUA Kec. Tarogong Kidul selaku ketua panitia Drs. Cecep Binawiguna, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Sekmat Kec. Tarogong Kidul yang mewakili Camat Kec. Tarogong Kidul yang berhalangan hadir, serta sambutan terkahir dari Kassubag TU Kemenag Kab. Garut, Drs. H. Undang Suryana, M.Si, yang sekaligus secara resmi membuka kegiatan tersebut.Pada acara pembukaan tersebut dihadiri pula antara lain oleh Ketua MUI Kec. Tarogong Kidul Drs. H. Makhrojan dan Ketua IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Kec. Tarogong Kidul H. Kusdinar, serta para calon jemaah haji dari wilayah Kec. Tarogong Kidul yang pada tahun ini sebanyak 164 jemaah calon haji.

Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kecamatan Tahun 2015 akan diselenggarakan dari tanggal 10 - 13 Agustus 2015 dimulai pada pukul 12.30 sampai dengan selesai. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan.Narasumber Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kecamatan Tahun 2015 berasal dari unsur Kementerian Agama Kab. Garut, IPHI Kab. GArut dan tokoh agama yag kompeten di bidang manasik haji.
Acara ini diharapkan dapat memberikan tambahan keilmuan bagi seluruh calon jamaah haji dari wilayah Kec. Tarogong Kidul, dan mudah-mudahan menjadi wasilah dan sababiyyah tercapai predikat haji mabrur dan mabruroh, amien.

Sambutan Kassubag TU Kemenag Kab. Garut

Sambutan Kepala KUA Kec. Tarogong Kidul

Sambutan Sekmat Kec. Tarogong Kidul

Ketua IPHI Kec. Tarogong Kidul dan Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh

Ibu-ibu peserta Bimbingan Manasik Haji Kec. Tarogong Kidul

Bapak-bapak peserta Bimbingan Manasik Haji Kec. Tarogong Kidul

2015-07-02T08:17:00.003+07:00

Pelunasan Tahap 1 Ditutup, Kuota Haji Reguler Tersisa 10.980

Jakarta (Pinmas) —- Masa pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi jamaah haji reguler tahap 1 ditutup sore ini, Selasa (30/06), pukul 16.00 WIB. Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) mencatat bahwa masih ada 10.980 jamaah haji yang belum melunasi BPIH reguler.
Keputusan Menteri Agama (KMA) No 32 Tahun 2015 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1436H/2015M mengatur bahwa kuota haji nasional berjumlah 168.800 yang terdiri dari kuota haji reguler (155.200) dan kuota haji khusus (13.600). Kuota haji reguler terbagi menjadi dua, yaitu: 154.049 untuk jamaah haji dan 1.151 untuk petugas haji daerah.
Sampai dengan Selasa sore tadi, Siskohat mencatat bahwa calon jamaah haji reguler yang sudah melakukan pelunasan berjumlah 143.069 orang. Masih tersedia 10.980 (7,13%) kuota dan karenanya Kementerian Agama akan membuka pelunasan BPIH Reguler tahap ke-2 pada 7 – 13 Juli mendatang.
Untuk pelunasan tahap kedua, pengisian sisa kuota diperuntukan bagi calon jamaah dengan ketentuan urutan prioritas: 1) jamaah tahap 1 yang mengalami kegagalan sistem pada saat pelunasan; 2) jamaah lunas tunda yang sudah berstatus haji; dan 3) jamaah yang nomor porsinya masuk alokasi Tahun 1436H/2015M dan sudah berstatus haji.
Selain itu, jamaah haji lansia dan penggabungan suami/istri dan anak/orang tua terpisah juga termasuk yang bisa melakukan pelunasan pada tahap 2, dengan catatan usia jamaah lansia sudah 75 tahun per tanggal 21 Agustus 2015 yang sudah mendaftar haji reguler paling lambat 1 Januari 2013. Jamaah lansia seperti ini dapat didampingi oleh 1 orang pendamping yaitu istri/suami/anak kandung/adik kandung yang sudah mendaftar haji reguler paling lambat 1 Januari 2013.
Catatan lainnya adalah jamaah haji penggabungan suami/istri dan anak/orang tua kandung terpisah, dengan ketentuan jamaah yang digabung sudah melunasi BPIH, jamaah haji yang menggabung sudah mendaftar haji reguler paling lambat 1 Januari 2013. Selain itu, jamaah lansia dan pendamping serta penggabungan suami/istri dan anak/orang tua terpisah, terdaftar haji reguler dalam satu provinsi yang sama.
Kuota Cadangan
Selain untuk jamaah haji reguler yang sudah masuk dalam daftar berhak lunas, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) juga membuka pelunasan untuk kuota cadangan. Sampai dengan penutupan Selasa sore ini, ada 5.794 jamaah haji yang masuk dalam kuota cadangan yang sudah melakukan pelunasan. Tahun ini setidaknya ada 7.775 kuota cadangan yang diberi kesempatan untuk melakukan pelunasan BPIH sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
1. jamaah tersebut memiliki status cadangan yang baru bisa diberangkatkan bilamana terdapat sisa kuota pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota setelah pelunasan tahap ke-2 berakhir (7 – 13 Juli 2015);
2. jamaah status cadangan harus membuat surat pernyataan di Kankemenag Kab/Kota sebelum melakukan pelunasan di BPS BPIH bahwa yang bersangkutan tidak melakukan tuntutan bilamana tidak diberangkatkan tahun ini dikarenakan kuota habis setelah pelunasan tahap 2. Surat pernyataan tersebut, sebagai dasar bagi pelunasan jamaah haji yang berstatus cadangan;
3. bilamana jamaah cadangan tersebut belum dapat diberangkatkan pada tahun 1436H/2015M, maka menjadi prioritas pemberangkatan pada tahun berikutnya dengan pembayaran besaran BPIH menyesuaikan dengan besaran tahun berikutnya. (mkd/mkd)

2015-06-22T08:10:00.001+07:00

Peran KUA & BP4 Perlu Ditingkatkan Untuk Tekan Angka Gugat Cerai

Jakarta (Pinmas) — Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Muharram Marzuki mengatakan pentingnya peningkatan peran KUA dan BP4 dalam memberikan nasihat perkawinan untuk menekan angka gugat cerai. Hal ini menjadi salah satu rekomendasi dari seminar atas hasil penelitian tentang Trend Cerai Gugat Di Kalangan Masyarakat Muslim yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (17/06).
Menurut Muharram, salah satu rekomendasi seminar Penelitian Trend Cerai Gugat Di Kalangan Masyarakat Muslim adalah pentingnya meningkatkan peran Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam (KUA), BP4, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan nasihat-nasihat perkawinan dan pelayanan kursus calon pengantin.

Dikatakan Muharram bahwa saat ini, Kementerian Agama bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Mahkamah Agung sedang mencari jalan keluar untuk mengurangi angka gugat cerai di Indonesia. Menurutnya, berdasarkan data yang ada di Mahkamah Agung dan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang terdapat di Kankemenag Kabupaten/Kota, rata – rata angka gugat cerai ini mengalami kenaikan di setiap provinsi.
“Dari penelitian Balitbang-Diklat melalui Puslitbang Kehidupan Keagamaan, tren angka gugat cerai ini meningkat. Faktor ekonomi ternyata bukan satu-satunya penyebab. Di antara persoalan yang paling utama adalah tidak adanya keharmonisasian antara suami dan istri,” terang Muharram Marzuki saat ditemui pada Seminar Laporan Penelitian tentang Tren Cerai gugat di Kalangan Muslim Indonesia, Jakarta, Rabu (17/06).
Menurutnya, temuan penelitan menyebutkan bahwa ketidakharmonisan itu banyak penyebabnya, antara lain: kasus KDRT dan penelantaran suami terhadap istri. Apalagi kalau ada perlakuan kasar terhadap istri, bagaimana dia mau bertahan hidup berkeluarga lebih panjang, akhirnya mereka melakukan gugat cerai terhadap suaminya. “Hal inilah kebanyakan yang terjadi tidak adanya harmonis itu,” kata Muharram.
Sehubungan itu, Muharram memandang perlunya pengembangan program keluarga sakinah di mana orang yang mau menjadi pengantin bisa mempunyai idola keluarga yang sukses, baik dari sisi ekonomi, sisi anak-anak yang sukses studi, serta hubungan antar tetangga yang baik. “Hal ini perlu ditumbuhkembangkan kepada para calon pengantin,” ucap Muharram Marzuki.
“Sukses story keluarga sakinah, baik yang sudah tua maupun para keluarga yang muda-muda ini, bisa ditularkan kepada para calon pengantin dengan harapan akan mengurangi angka gugat cerai,” tambahnya.
Muharram berharap temuan hasil penelitian ini nantinya tidak hanya menjadi dokumen yang dibukukan saja. Lebih dari itu, bisa dijadikan dasar pengambilan kebijakan dan ditindaklanjuti. (ba/mkd)
Sumber : kemenag.go.id

2015-06-03T15:13:00.000+07:00

DAFTAR CALON JEMAAH HAJI

KEC. TAROGONG KIDUL

TAHUN 1436 H / 2015 M

No.	Nama	Alamat	Ket.
1	H. D. Abdullah, SH. Drs. bin H. Muhamad Harun	Kp. Babakan Pasirmuncang RT 04 RW 07 Ds. Haurpanggung
2	Kurniadi bin H. Kardiman	Kp. Panawuan RT 03/07 Kel. Sukajaya
3	Moh. Iqbal Santoso bin Syihabudin	Jl. Ters. Pembangunan RT 01/04 Kel. Pataruman
4	Misbah bin Iing	Komp. Excello Indah RT 05/09 Kel. Pataruman
5	Astri Yulia Kusumawardhani binti Yamin Abdullah	Jl. Merdeka No. 92 B RT 01/05 Ds. Haurpanggung
6	Ridwan Sutriadi bin Kusnadi	Jl. Merdeka No. 92 B RT 01/05 Ds. Haurpanggung
7	Yanto Suryanto bin Maskan	Kp. Bojong RT 03/09 Ds. Haurpanggung
8	Afnan Zakaria S. bin Asep Zakarian	Jl. Guntur Melati RT 03/09 Ds. Haurpanggung
9	Dadan Hidayatulloh bin H. Abas Basuni	Perum Jati Putra Blok 36 RT 04/07 Ds. Cibunar
10	Ai Nurjanah binti H. Mahpud	Perum Jati Putra Blok 36 RT 04/07 Ds. Cibunar
11	Dessy Yulianti, A.Mk. Binti Abas	Komp. Nusa Jaya RT 04/10 Ds. Jayaraga
12	Ai Djuarsih binti Aban Sobandi	Komp. Nusa Jaya RT 04/10 Ds. Jayaraga
13	Zulkifli Adnan Mursyi bin Abdul Manan	Kp. Sukaasih RT 04/14 Ds. Haurpanggung
14	Wiwin Suwarni binti H. Amay Sukaryana	Jl. Aster No. 101 A RT 04/14 Ds. Jayaraga
15	Yana bin Entom	Jl. Aster No. 101 A RT 04/14 Ds. Jayaraga
16	Herly Sudrajat bin Maruf	Komp. Margamulya No. 598 RT 02/05 Kel. Pataruman
17	Lia Yulipah binti Hidayat	Komp. Margamulya No. 598 RT 02/05 Kel. Pataruman
18	Holim Hodijah binti Nunuh	Kp. Pedes RT 01/01 Kel. Pataruman
19	Hidayat bin Maman	Kp. Pedes RT 01/01 Kel. Pataruman
20	Asep Zaenudin bin H. Ajat	Jl. Guntur Sari RT 04/05 Ds. Haurpanggung
21	Imas Oneng Siti Aisyah binti Muh. Sodikin	Kp. Pataruman RT 01/02 Kel. Pataruman
22	Engkun Maskun bin Maswi	Jl. Guntur Kencana RT 04/17 Ds. Haurpanggung
23	Dessy Purwanti, A.Md. Binti Iwan Minwari	Komp. Intan Regency Blok H 10 RT 03/08 Ds. Tarogong
24	Yayan Gunawan, S.Sos. M.Si bin Usman	Komp. Intan Regency Blok H 10 RT 03/08 Ds. Tarogong
25	Nani Mulyani bin Nana	Kp. Babakan Loa RT 03/08 Kel. Sukagalih
26	Juanda bin Idi	Kp. Babakan Loa RT 03/08 Kel. Sukagalih
27	Tuti Herawati binti Yuyuh Suhendar	Jl. Adung No. 4 Tarogong Kolot RT 04/02 Ds. Tarogong
28	Engkos Hardy S. bin E. Suhardja	Jl. Adung No. 4 Tarogong Kolot RT 04/02 Ds. Tarogong
29	Nuraeni binti Much. Agus	Kp. Panyingkiran RT 02/07 Ds. Mekargalih
30	Dede Zamhur bin Undang	Kp. Panyingkiran RT 02/07 Ds. Mekargalih
31	Dewi Resnawati binti Atma	Kp. Cireungit RT 05/01 Ds. Mekargalih
32	E. Komarudin bin Ikim	Kp. Cireungit RT 05/01 Ds. Mekargalih
33	Aas Aryani binti Endi Djuhaedi	Jl. Otista No. 265 B RT 02/07 Ds. Tarogong
34	Fatimah binti Juhana	Jl. Pahlawan No. 115 RT 02/12 Kel. Sukagalih
35	Aten Komara, Drs bin Utama	Jl. Ters. Pembangunan No. 106 RT 02/09 Kel. Pataruman
36	Rumyati binti Empun Makbulloh	Jl. Ters. Pembangunan No. 106 RT 02/09 Kel. Pataruman
37	Budi Sukarna bin Endi Emuk	Jl. Patriot Dalam RT 05/06 Kel. Sukagalih
38	Imas Maesaroh binti Munib Suherman	Jl. Patriot Dalam RT 05/06 Kel. Sukagalih
39	Jaliah binti Saduloh	Kp. Mekarjaya RT 05/16 Ds. Haurpanggung
40	Syamsu Akbar bin Salim Saud	Perum Jati Putra Blok X No. 4 RT 01/06 Ds. Cibunar
41	Ely Yulianti binti Aceng Hidayat	Perum Jati Putra Blok X No. 4 RT 01/06 Ds. Cibunar
42	Nanang Suryana bin Sunaryo	Komp. Griya Intan G 11 RT 02/13 Kel. Pataruman
43	Tati Suryati binti M. Toip	Komp. Griya Intan G 11 RT 02/13 Kel. Pataruman
44	Nina Roslianawati binti Drs. Enda	Komp. Warga Rahayu Blok D 12 RT 02/03 Kel. Pataruman
45	Deden Agus Setiono bin A. Basri	Komp. Warga Rahayu Blok D 12 RT 02/03 Kel. Pataruman
46	Tuti Rohmah Budiastuti, Rd. binti Rd. H. Iim Abdurahim	Komp. Marga Mulya Blok B No. 607 RT 06/05 Kel. Pataruman
47	Hermanto, Ir bin Maman Karsiman	Komp. Marga Mulya Blok B No. 607 RT 06/05 Kel. Pataruman
48	Apong, Drs binti H. Olih Marzuki	Intan Regency Blok U 7 RT 06/08 Ds. Tarogong
49	Maslamah binti Holil	Kp. Pedes RT 03/15 Kel. Pataruman
50	Yati Rohayati binti Winata	Kp. Seni Kidul RT 03/04 Kel. Jayawaras
51	Odah bin Madri	Jl. Tenjolaya RT 06/04 Kel. Sukagalih
52	Idim bin Air Karnata	Jl. Tenjolaya RT 06/04 Kel. Sukagalih
53	Aan Hasanah binti Ahmad Rasidin	Jl. Merdeka No. 222 RT 01/12 Ds. Haurpanggung
54	Mia Nurhasanah binti Rahmat Gunawan	Jl. Merdeka No. 222 RT 01/12 Ds. Haurpanggung
55	Mega Nurrahmat binti Rahmat Gunawan	Jl. Merdeka No. 222 RT 01/12 Ds. Haurpanggung
56	Rahmat Gunawan bin Gunawan	Jl. Merdeka No. 222 RT 01/12 Ds. Haurpanggung
57	Entin Supriatin binti E. Rohanda	Perum Bumi Asri Tarumanagara C 38 RT 01/11 Kel. Jayawaras
58	Olih S. bin E. Sobana	Perum Bumi Asri Tarumanagara C 38 RT 01/11 Kel. Jayawaras
59	Dede Nani Nurdiani binti Syarifudin	Kp. Bojong Kaliki RT 03/11 Kel. Pataruman
60	Takim bin Wahidin	Kp. Bojong Kaliki RT 03/11 Kel. Pataruman
61	Jojoh Khodijah binti Abas	Kp. Tajug RT 03/06 Ds. Haurpanggung
62	Titin Rahmawati binti H. Uban	Griya Intan Nusa Indah Blok A 6 RT 01/13 Ds. Jayaraga
63	Asep Adam Sulaeman bin Eem S.	Griya Intan Nusa Indah Blok A 6 RT 01/13 Ds. Jayaraga
64	Hafidz Usman bin Fahrudin	Jl. Guntur Indah RT 03/17 Ds. Haurpanggung
65	Nia Selina Kuswati binti Idad S.	Jl. Guntur Indah RT 03/17 Ds. Haurpanggung
66	Suryani binti M. Irad	Jl. Merdeka Gg. Muhammadiyah RT 02/02 Ds. Haurpanggung
67	Laela Fajarwati binti Hasan Ali	Kp. Jayaraga RT 03/02 Ds. Jayaraga
68	Ida Widaningsih binti Aip	Kp. Jayaraga RT 03/02 Ds. Jayaraga
69	Risdan Djk bin Djakaria	Kp. Karangmulya RT 01/01 Kel. Sukajaya
70	Siti Maryam binti Sulaeman	Kp. Karangmulya RT 01/01 Kel. Sukajaya
71	Dede Saadah binti Ibrahim Gaos	Jl. Guntur Melati RT 01/17 Ds. Haurpanggung
72	Siti Maimunah binti H. Sopyan Dasuki	Komp. Harapan Baru RT 03/16 Ds. Jayaraga
73	Agus Supriatna bin Wasman	Kp. Karangmulya RT 04/02 Kel. Sukajaya
74	Dewi binti Suyud	Kp. Karangmulya RT 04/02 Kel. Sukajaya
75	Andi Azizi bin Izazi	Jl. Ters. Pembangunan RT 04/09 Ds. Jayaraga
76	Elis Rina Herawati binti Soleh Sutisna	Jl. Ters. Pembangunan RT 04/09 Ds. Jayaraga
77	Torikhin bin Rasmidi	Jl. Pemb. Darul Mutaqin RT 04/09 Ds. Jayaraga
78	Rina Indryati binti Maman Taryono	Jl. Pemb. Darul Mutaqin RT 04/09 Ds. Jayaraga
79	Hasyim Wahyudi bin H. Giman Ahmad Sutaji	Perum Jati Putra Blok K 12 RT 02/06 Ds. Cibunar
80	Wini Rosdiani binti Drs. E. Karsodin	Perum Jati Putra Blok K 12 RT 02/06 Ds. Cibunar
81	Dede Juariah binti Enu	Kp. Cireungit RT 04/01 Ds. Mekargalih
82	Dadi bin Enjum	Kp. Cireungit RT 04/01 Ds. Mekargalih
83	Ai Rochayati binti Ahmad	Jl. Nusa Wangi No. 1 RT 03/08 Ds. Jayaraga
84	Fuji Utami Lestari binti Dede Rochim	Jl. Nusa Wangi No. 1 RT 03/08 Ds. Jayaraga
85	Aas Asmana binti Rukman E. P.	Komp. Excello Indah RT 05/09 Kel. Pataruman
86	Dudi Kusmararudi bin M. Kusnadi S.	Jl. Cimanuk No. 69-71 RT 02/01 Ds. Jayaraga
87	Weti Herkawati binti Karyo	Jl. Cimanuk No. 69-71 RT 02/01 Ds. Jayaraga
88	Herry Syamsudin bin Edjeb Syamsudin	Jl. Ters Pembangunan No. 47 RT 05/09 Ds. Jayaraga
89	Darnella binti Zakriyatim	Jl. Ters Pembangunan No. 47 RT 05/09 Ds. Jayaraga
90	Nani Rohayani binti Ahdi	Kp. Karangmulya RT 01/01 Kel. Sukajaya
91	Tatang Sutresna bin Supandi Adiwiria	Komp. Paseban II No. 5 RT 03/07 Kel. Sukagalih
92	Awang Nawangsih binti Ikin Sodikin	Komp. Paseban II No. 5 RT 03/07 Kel. Sukagalih
93	Nanan Juyasman bin M. Kusnadi	Kp. Pedes RT 01/10 Kel. Pataruman
94	Iswansih binti Idi	Kp. Pedes RT 01/10 Kel. Pataruman
95	Ida Suherman binti Muhtar	Perum Jaya Asri I C-27 RT 03/02 Kel. Jayawaras
96	Andi Sutardi bin Anang Suratman	Perum Jaya Asri I C-27 RT 03/02 Kel. Jayawaras
97	Abdurahman bin Iri Mansyur	Kp. Pedes RT 01/10 Kel. Pataruman
98	Elin Marliani binti M. Kusnadi S.	Kp. Pedes RT 01/10 Kel. Pataruman
99	Novianti binti Udep Priatna	Jl. Subyadinata No. 515 A RT 03/06 Ds. Jayaraga
100	Atik binti Noemita	Kp Babakan Kalapa RT 02/04 Ds. Mekargalih
101	Toteng Darmaji bin Encon	Jl. Cimanuk RT 02/01 Ds. Jayaraga
102	Siti Masitoh binti Ahmad	Jl. Cimanuk RT 02/01 Ds. Jayaraga
103	Ai Kustiah binti Salimun	Jl. Merdeka Gg. Tsanawiyyah No. 911 RT 04/09 Ds. Jayaraga
104	Syarif Hidayat, Drs bin Adun	Jl. Anggrek No. 27 RT 03/09 Ds. Haurpanggung
105	Nina Yuningsih binti Amas Setiana	Permata Hijau Blok D 14 RT 04/16 Kel. Sukagalih
106	Emiria Miranti binti Undang S. Apit	Griya Pataruman Indah A 7 RT 01/14 Kel. Pataruman
107	Jonny Koswara bin Ono Rochana	Permata Hijau Blok D 14 RT 04/16 Kel. Sukagalih
108	Wildan Ramdani bin bin O. Komarudin	Griya Pataruman Indah A 7 RT 01/14 Kel. Pataruman
109	Sujana bin O Basuni	Kp. Astana Girang RT 03//03 Kel. Sukajaya
110	Yayah Rohayati binti Uum	Kp. Astana Girang RT 03//03 Kel. Sukajaya
111	Pipin Resdiana bin H. Mamar Mardiana	Kp. Lame RT 05/10 Ds. Haurpanggung
112	Asep Zakaria, Drs. Lc, M.Si bin KH. Moch. Mahbub	Jl. Guntur Melati No. 15 RT 03/15 Ds. Haurpanggung
113	Dini Hanifah binti H. Uban Subandi	Kp. Lame RT 05/10 Ds. Haurpanggung
114	Lili Nurjaman bin Tamami	Jl. Cimanuk Blk. 65 RT 02/01 Ds. Jayaraga
115	Arti Sunarti binti iing Sapari	Jl. Cimanuk Blk. 65 RT 02/01 Ds. Jayaraga
116	Ibo Rohim bin Emod	Jl. Terusan Pembangunan No.54 RT.01/14 Ds. Jayaraga
117	Dadan Ridwan bin Amas	Jl. Oto Iskandardinata No.269 RT.02/07 Ds. Tarogong
118	Mila Meliana binti Djadja	Jl. Oto Iskandardinata No.269 RT.02/07 Ds. Tarogong
119	Lia Gustini binti H. Mamar Mardiana	Jl. Trs.Pembangunan RT.01/13 Ds.Jayaraga
120	Bang bang Gunawan bin H.Adin Sumardin	Jl. Merdeka Kp. Nusa Indah dalam RT.05/13 Ds. Jayaraga
121	Asep Rana Kurnia bin H. Abdul Somad	Jl. Trs.Pembangunan RT.01/13 Ds.Jayaraga
122	Siti Rahmi Rahimah binti H. Mamar Mardiana	Jl. Merdeka Kp. Nusa Indah dalam RT.05/13 Ds. Jayaraga
123	Anang bin Engkan	Kp. Kebon Jeruk RT.02/09 Kel. Sukagalih
124	Ani Maryani binti ojo	Kp. Kebon Jeruk RT.02/09 Kel. Sukagalih
125	Euis Dian R binti H.Mamar Mardiana	Griya Intan Nusa Indah B-1 RT.04/13 Ds. Jayaraga
126	Iin Jaenudin bin Lili	Griya Intan Nusa Indah B-1 RT.04/13 Ds. Jayaraga
127	Deden Herawan, Drs. bin Pepe Parta Atmadja	Komp. Paseban II Blok C No E8 RT.01/06 Kel. Sukagalih
128	Euis Rohmayati binti Apip Soenarjo	Komp. Paseban II Blok C No E8 RT.01/06 Kel. Sukagalih
129	Markus Kusnady, S.Pd bin Agus	Jl. Pahlawan Dalam No.8 RT.06/12 Kel. Sukagalih
130	Anita Sulastika binti H. Sumbi	Jl. Pahlawan Dalam No.8 RT.06/12 Kel. Sukagalih
131	Siswanto Jatnika,Drs, BE.M.SI bin Achmad Tajudin	Jl. Terusan Pembangunan RT.04/05 Kel. Pataruman
132	Yanti Sugiharti,Dra, M.SI Binti Lili Hambali	Jl. Terusan Pembangunan RT.04/05 Kel. Pataruman
133	Rubby Siti Rubi'ah binti Abdul Ko	Jl. Pahlawan Gg.H. Yusuf No.7 RT.06/03 Kel. Sukagalih
134	Santi Rostiana binti Ahmad Endi	Jl. Guntur Sari Kp. Sudika Indah RT.04/13 Ds. Haurpanggung
135	Aan Hermawan bin Abidin	Kp. Rancamaya RT.02/03 Ds. Sukabakti
136	Asep Ependi, DRS bin Abidin	Kp. Rancamaya RT.02/03 Ds. Sukabakti
137	Euis Karningsih binti Muhlar	Kp. Hampor rt.01/10 Kel. Sukagalih
138	Awang Wangsa Dinata bin Sachyar	Perum Gordah Blok C.43 Rt.02/14 Kel. Jayawaras
139	Siti Muna binti Kardi Atmaja	Perum Gordah Blok C.43 Rt.02/14 Kel. Jayawaras
140	Dalfah binti Kamsari	Kp. Warga Rahayu RT.01/03 Kel. Pataruman
141	Yanti Haryanti Harjo binti Jojo Harjo	Jl. Cimanuk Kp. Seni Baru RT.01/18 Kel. Jayawaras
142	Herman bin Ade Saepudin	Jl. Cimanuk Kp. Seni Baru RT.01/18 Kel. Jayawaras
143	Teti Solihat binti Salim	Kp. Haurpanggung RT.05/04 Ds. Haurpanggung
144	Cucun bin Ahun Sugandi	Jl. Nusa Indah II No.62 RT.02/16 Ds. Jayaraga
145	Herlin Herlina binti Aja S	Jl. Nusa Indah II No.62 RT.02/16 Ds. Jayaraga
146	Tetty Sumarti binti M. Abdulah	Komp. Bale Endah No.622 Rt.01/06 Kel. Pataruman
147	Ani Sumartini binti Udan	Kp. Mekarsari RT.01/11 Ds. Haurpanggung
148	Yayat bin Momod	Kp. Mekarsari RT.01/11 Ds. Haurpanggung
149	Dede Supardi bin H.E Junaedi	Permata Hijau Residence A7 RT.02/16 Kel. Sukagalih
150	Tati Suparti binti Oesoep G. Permana	Permata Hijau Residence A7 RT.02/16 Kel. Sukagalih
151	Wieke Sri Widyastuti,DRG binti Tranggono,Ds	Jl. Guntur Melati Perum Pkm RT.04/04 Ds. Haurpanggung
152	Bustomi bin Muhamad Akna	Komp. Paseban II Blok B No.10 RT.03/07 Kel. Sukagalih
153	Euis Aisyah binti Ajan	Kp. Rancabogo RT.03/07 Ds. Tarogong
154	Cicih Mintarsih binti Endang	Jl. Subyadinata Gg. TU RT.03/05 Ds. Jayaraga
155	Ajat Sudrajat bin Solihin	Kp. Mekarsari RT.03/05 Ds. Jayaraga
156	Suryana, Drs bin Uhe	Kp. Sukasirna Rt.03/01 Kel. Pataruman
157	Heri Supiansah bin Iding Jawidi	Kp. Sukasirna Rt.03/01 Kel. Pataruman
158	Vina Nafiyanti bin Suryana	Kp. Sukasirna Rt.03/01 Kel. Pataruman
159	Sarip Muslim bin Anas Saepurrohman	Kp. Pamoyanan RT.06/02 Kel. Sukagalih
160	Salamah binti Sirodjudin	Kp. Pamoyanan RT.06/02 Kel. Sukagalih
161	Ade Sukmana bin Acun	Kp. Jayaraga RT.01/03 Ds. Jayaraga
162	Karwati binti Uja	Kp. Jayaraga RT.01/03 Ds. Jayaraga
163	Len Yerni binti Sofyan ST Mantari	Jl. Lantana No,2 Nusa Indah II RT.02/08 Ds. Jayaraga
164	Afrinel bin K.ST. Rajo Ameh	Jl. Lantana No,2 Nusa Indah II RT.02/08 Ds. Jayaraga
165	Hilmanudin bin Enjang Sehabudin	Kp. Al-Falah Biru RT.03/06 Ds. Mekargalih	Cadangan
166	Lilis binti E. Muchlis	Kp. Al-Falah Biru RT.03/06 Ds. Mekargalih	Cadangan
167	Maman Suparman bin Endon	Jayaraga RT.03/04 Ds. Jayaraga	Cadangan
168	Aah Marfuah binti Uha	Jayaraga RT.03/04 Ds. Jayaraga	Cadangan
169	Asyhari Tauhid Dalebl bin Muhamad Tauhid	Komp. Paseban II Blok H No. 8 RT.03/07 Kel. Sukagalih	Cadangan
170	Teti Sumiati binti Sehat Suganda	Jl. Guntur Melati RT.01/17 Ds. Haurpanggung	Cadangan
171	Edah Ny binti Sukarmi	Kp. Pamoyanan RT.03/01 Kel. Sukagalih	Cadangan
172	Opar Rosidin bin Nurdin	Kp. Pamoyanan Rt.03/01 Kel. Sukagalih	Cadangan

2015-05-28T08:07:00.001+07:00

Ini Besaran BPIH Tahun 1436H/2015M

Jakarta (Sinhat)--Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1436H/2015M telah ditandatangani Presiden Jokowi pada Kamis (21/05) lalu. Perpres dengan nomor 64 tahun 2015 ini diundangkan sejak Senin (25/05) kemarin.
Perpres ini mengatur bahwa BPIH Tahun 1436H/2015M meliputi biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup. Sebelumnya, Kementerian Agama bersama DPR RI telah menyepakati bahwa rata-rata besaran BPIH tahun ini adalah USD2.717, atau turun sebesar USD502 jika dibandingkan dengan BPIH tahun lalu yang mencapai USD3.219.
Adapun besarannya pada masing-masing embarkasi adalah sebagai berikut:
a. Embarkasi Aceh sebesar USD2.401;
b. Embarkasi Medan sebesar USD2.404;
c. Embarkasi Batam sebesar USD2.556;
d. Embarkasi Padang sebesar USD2.561;
e. Embarkasi Palembang sebesar USD2.623;
f. Embarkasi Jakarta sebesar USD2.626;
g. Embarkasi Solo sebesar USD2.769;
h. Embarkasi Surabaya sebesar USD2.801;
i. Embarkasi Banjarmasin sebesar USD2.924;
j. Embarkasi Balikpapan sebesar USD2.926;
k. Embarkasi Makassar sebesar USD3.055; dan
l. Embarkasi Lombok sebesar USD2.962.
Setelah Perpres BPIH ini ditandatangani Presiden, maka tahapan persiapan pelaksanaan ibadah haji selanjutnya adalah pelunasan BPIH Reguler yang waktunya akan segera diumumkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Pembayaran BPIH ini dilakukan dengan mata uang dolar Amerika atau mata uang Rupiah sesuai dengan kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran.
BPIH disetorkan kepada rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH. Ditjen PHU sudah merilis daftar nama jamaah haji reguler yang berhak melunasi BPIH Reguler 1436H/2015. Untuk mengetahuinya, sila lihat di http://haji.kemenag.go.id/v2/publikasi/berhaklunasreguler. (ar/ar)

2015-05-25T09:49:00.001+07:00

Sekjen Minta Kepala KUA Monitor Anggaran Pernikahan

Sekjen Kementerian Agam Nur Syam mengingatkan para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memonitor penggunaan anggaran pernikahan.

“Tolong dimonitor betul terkait anggaran pernikahan,” kata Sekjen saat berbicara di hadapan para Kepala KUA pada acara pembinaan pegawai di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jambi, di Aula Kankemenag Jambi, Sabtu (23/05).

Pemeirntah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. PP tersebut antara lain mengatur bahwa setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebesar Rp.600.000.
“Kita tidak perlu membuat Perda seperti di Lombok Timur, bahwa bagi PNS yang mau menikah membayar 10 juta,” imbuh Nur Syam disamput tawa hadirin.
Nur Syam mengingatkan bahwa KUA dalam beberapa tahun terakhir memiliki tekanan yang luar biasa, karena, adanya masalah gratifikasi. Dugaan gratifikasi, lanjut Nur Syam, bahkan jumlahnya kalau diakumulasikan mencapai triliunan rupiah. Untuk itu, Nur Syam meminta aparaturnya untuk serius dalam berupaya meminimalisir terjadinya gratifikasi layanan di KUA.
Menurut Nur Syam, tugas dan peran Kementerian Agama menyangkut persoalan-persoalan yang seksi sehingga banyak disorot oleh masyarakat. Selain haji dan kerukunan, masalah pernikahan juga sering mendapatkan sorotan dari masyarakat. Karenanya, Nur Syam meminta perhatian dari aparatur Kemenag, khususnya yang di KUA agar pembenahan pada sektor ini bisa berjalan sebagaimaan regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pusat. (arief/mkd/mkd)
Sumber : kemenag.go.id

2015-04-17T09:01:00.005+07:00

Menag: Orang Beragama Harus Radikal

Jakarta (Pinmas) —- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa dalam beragama, seseorang memang harus radikal dalam pengertian mempunyai keyakinan yang kuat dan mengakar. Menurutnya, agama adalah keyakinan dan meyakini sesuatu memang harus mengakar.
“Yang tidak boleh bukan radikalnya, tapi menjadi brutal lalu mentolelir bahkan mewajibkan kekerasan untuk membela keyakinannya,” demikian ditegaskan Menag dalam kesempatan diskusi dengan para pemimpin redaksi dan jurnalis MNC Group, Rabu (15/04) lalu.
Terkait hal itu, Menag menilai bahwa cara menghadapi orang-orang yang berkeyakinan mentolelir cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan keyakinannya bukanlah deradikalisasi. Sebab, dalam pandangan putera mantan Menag KH Saifuddin Zuhri (alm) ini, deradikalisasi bisa dimaknai mengentengkan beragama atau pengkikisan keyakinan.

“Cara deradikalisasi akan melahirkan radikalisasi yang baru, dan karenanya moderasi yang harus dikedepankan,” tegas Menag.
Menurutnya, umat beragama harus tetap memiliki keyakinan yang mengakar akan agamanya masing-masing. Namun demikian, keyakinan itu harus diarahkan pada hal-hal yang bersifat substantif, seperti menebar kasih sayang dan lainnya. “Radikal tetap, tapi pemaknaannya pada hal-hal yang esensial,” tuturnya.
“Setiap ide silahkan diperjuangkan. Ide tidak bisa dibunuh. Yang tidak boleh adalah memperjuangkan ide dengan cara kekerasan,” tambahnya.
Dikatakan Menag bahwa Kemenag terus mencoba melakukan prosea edukasi melalui berbagai program untuk meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat pada esensi agama. “Alhamdulillah kita dibantu oleh ormas-ormas agama yang mayoritas berpaham moderat,” katanya.
“Fondasi dasar (Indonesia), mayoritas itu moderat. Itu yang harus dirawat,” tambahnya.

2015-03-11T15:18:00.001+07:00

Pemda dan Masyarakat Diimbau Hibahkan Lahan untuk Pembangunan KUA

Jakarta, bimasislam-- Ditjen Bimas Islam memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berniat ingin mewakafkan tanahnya untuk didirikan bangunan Kantor Urusan Agama (KUA) di daerahnya, namun sebaiknya tanah tersebut diberikan tidak dalam bentuk tanah wakaf melainkan dengan cara hibah kepada Kementerian Agama.

Hal itu disampaikan Sekretaris Ditjen Bimas Islam Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag saat menerima kunjungan kerja Kimisi I DPRD Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Kamis (29/1) di ruang kerjanya di Gedung Kementerian Agama,Jl.MH. Thamrin6,Jakarta.

Didampingi Kasubdit Pemberdayaan KUA M. Adib Machrus dan Kasubdit Kepenghuluan Anwar Sa’adi, Amin menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bangunan milik instansi pemerintah dilarang berdiri di atas tanah wakaf, sementara kecenderungan masyarakat selama ini dalam membantu KUA, menurut Amin, lebih memilih dengan cara menyediakan lahan dalam bentuk wakaf.

“Alhasil sekarang ini banyak KUA yang diusir karena berdiri di atas tanah wakaf,” ujarnya.

Oleh karena itu, Amin menyarankan agar Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan yang berencana menyediakan lahan untuk KUA di Kecamatan Bandar Sekijang dan KUA KecamatanBandar Patalangan yang semula tanah tersebut akan diberikan dalam bentuk tanah wakaf agar diubah menjadi hibah.

“Mumpung tanahnya belum ada ikrar wakaf atau sertifikat, sebaiknya dihibahkan saja kepada Kementerian Agama,” pungkasnya..

Sumber : kemenag.co.id

2015-02-17T07:39:00.002+07:00

BPKH Yang Bisa Menginvestasikan Dana Haji

Jakarta (Pinmas) —- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS) menegaskan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) lah yang memperoleh kewenangan untuk melakukan investasi atas dana haji.
“Selama ini tidak ada dasar hukum yang bisa menjadi acuan, payung hukum bagi Pemerintah atau siapapun untuk menginvestasikan dana akumulasi setoran jamaah yang tersimpan di sejumlah bank,” demikian ditegaskan Menag LHS saat dikonfirmasi mengenai keinginan Presiden Jokowi agar dana haji tidak hanya didepositokan, tapi juga diinvestasikan, Jakarta, Senin (16/02).

Menag mengaku bahwa berdasarkan UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang bisa dilakukan Pemerintyah hanya menyimpan dalam bentuk deposito dan sukuk. “Itulah kenapa September lalu kemenag bersama DPR mengesahkan UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH). Karena Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bisa menginvestasikan itu,” terang Menag.
Pembentukan BPKH, lanjut Menag, sebagaimana diamanatkan dalam UU PKH, selambat-lambatnya satu tahun sejak diundangkan pada September lalu. “Jadi selambat-lambatnya September tahun ini badan itu harus sudah terbentuk,” jelas Menag.
Dikatakan Menag bahwa saat ini, pihaknya sedang menyiapkan sejumlah PP yang menyertai dan menjadi perintah UU itu. Menag berharap, sebelum September BPKH sudah terbentuk dan badan itulah yang nantinyamempunyai kewenangan menginvestasikan puluhan triliun dana yang terhimpun dari setoran awal jamaah haji.
Disinggung mengenai resiko investasi, Menag mengatakan bahwa UU PKH sudah mengatur rambu-rambu yang menjadi pedoman bagi BPKH dalam menginvestasikan dana haji. Ada prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi, kata Menag, antara lain: harus berbasis syariah, harus bisa dipertanggung jawabkan, harus liquid dan prudent.
“Jadi bentuk-bentuk investasi yang dilakukan oleh badan ini harus bisa dipertanggung jawabkan. Karenanya syarat dari badan pelaksana dan pengawas badan ini adalah professional. Jadi tidak harus PNS tapi mereka yang professional,” tandasnya. (mkd/mkd)

Sumber : kemenag.co.id

2015-01-15T08:53:00.002+07:00

MoU Kemenag dan Kemendagri Sederhanakan Layanan Pencatatan Nikah

Jakarta (Pinmas) —- Kemenag melalui Ditjen Bimas Islam kembali melakukan terobosan untuk memperbaiki layanan pencatatan nikah. Setelah sebelumnya menginisiasi terbitnya PP No 48 Tahun 2014 yang mengatur biaya layanan pencatatan nikah dan rujuk, Kemenag menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kemendagri untuk menyederhanakan layanan pencatatan nikah. Selain itu, MoU ini menjadi bagian dari gerakan anti korupsi karena dimaksudkan juga mencegah gratifikasi.

“Intinya, semangatnya (MoU) adalah penyederhanaan layanan tentang persyaratan nikah. Satu lagi adalah pencegahan korupsi,” demikian penegasan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Muhtar Ali kepada kontributor Pinmas, Jakarta, Kamis (08/01).
Melalui MoU ini, lanjut Muhtar, Kemenag ingin membangun komitmen bersama dengan Kemendagri dalam dua hal, yaitu: mencegah korupsi dalam pelayanan nikah dan pertukaran data untuk menyederhanakan layanan persyaratan pencatatan nikah. Dengan MoU ini, maka KUA bisa mengakses data NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang ada di DUKCAPIL (Kependudukan dan Catatan Sipil) dan sebaliknya DUKCAPIL bisa mengakses data KUA yang terkait dengan pernikahan.
“Orang sudah tidak perlu lagi meminta N1 – N7 itu di kelurahan. Dia tinggal buka secara online karena ini bisa diaplikasikan ke data di KUA,” jelasnya.
Menurut Muhtar, kalau NIK yang ada pada DUKCAPIL itu bisa ditransfer pada KUA-KUA dan diperkenankan diakses KUA, maka calon pengantin sudah lebih mudah mengakses secara online tanpa harus datang ke kantor desa. “Begitu juga sebaliknya, KUA akan memberikan data tentang perubahan status perkawinan seseorang ke DUKCAPIL,” ujarnya.
Senada dengan Muhtar Ali, Kasubag Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam Thobib Alasyhar menjelaskan bahwa MoU ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan integrasi data pada server Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang ada di Kemenag dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang ada di Kemendagri. “Kalau sudah integrasi, Simkah bisa akses data Siak, demikian sebaliknya,” terang Thobib.
Ke depan, lanjut Thobib, calon pengantin yang baru saja melangsungkan pernikahannya, secara otomatis akan tercatat status perkawinannya dalam SIAK sebagai “nikah”, meski yang bersangkutan belum mengurus perubahan status pernikahan yang tertulis di KTP.
Draft MoU ini sekarang sudah berada di Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Setjen Kementerian Agama dan diharapkan akan bisa segera di selesaikan.
Sumber : Kemenag.co.id

2015-01-05T08:51:00.001+07:00

20 Item Harus Dilakukan Kemenag Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Bersih, dan Melayani

Jakarta (Pinmas) —- Kementerian Agama telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Desembar 2012 lalu. Kemenag bahkan telah menerbitkan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Agama.

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, proses pembangunan zona integritas dilaksanakan melalui penerapan program pencegahan korupsi yang terdiri atas 20 (dua puluh) kegiatan yang bersifat konkrit yang akan diukur melalui indicator proses.
Artinya, untuk mewujudkan Kementerian Agama sebagai wilayah yang bebas korupsi, serta menjadikan birokrasinya bersih dan melayani, ada 20 kegiatan konkrit yang harus dilaksanakan, yaitu:
1) Penandatangan dokumen pakta integritas;
2) Pemenuhan kewajiban LHKPN;
3) Pemenuhan akuntabilitas kinerja;
4) Pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan;
5) Penerapan disiplin PNS;
6) Penerapan kode etik khusus;
7) Penerapan kebijakan pelayanan publik;
8) Penerapan whistle blower system tindak pidana korupsi;
9) Pengendalian gratifikasi;
10) Penanganan benturan kepentingan;
11) Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi;
12) Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP;
13) Penerapan kebijakan pembinaan purna tugas;
14) Penerapan kebijakan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profile oleh PPATK;
15) Rekrutmen secara terbuka;
16) Promosi jabatan secara terbuka;
17) Mekanisme pengaduan masyarakat;
18) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
19) Pengukuran kinerja individu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
20) Keterbukaan informasi publik.
Irjen Kemenag M. Jasin menegaskan bahwa pada tahun 2015 ini, satuan kerja (satker) Kementerian Agama, pusat maupun daerah, secara bertahap akan segera melaksanakan secara konsisten program Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM). “Insya Allah secara bergulir pelaksanaan 5 nilai budaya kerja dan program WBK & WBBM akan secara konsisten dilaksanakan Kemenag baik satker pusat maupun daerah secara bertahap,” tegas M. Jasin, Jakarta, Kamis (01/01).
“Untuk hari pertama tahun 2015, sudah sepakat/berkomitmen kurang lebih 22 (pimpinan) satker akan melaksanakannya,” tambahnya.
Bagaimana implementasi selanjutnya, pengawasan masyarakat tentu sangat diharapkan bagi perbaikan kementerian yang bermotto “Ikhlas Beramal” ini. (mkd/mkd)

sumber : kemenag.co.id

2014-11-10T08:20:00.005+07:00

Menag: Kolom Agama Harus Tetap Dipertahankan

Jakarta (Pinmas) —- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus tetap dipertahankan, dan tidak dihilangkan.
“Karena penting, jangan sampai dihilangkan,” tegas Menag saat dimintai tanggapannya soal kebijakan pengosongan kolom agama dalam KTP, Jakarta, Jum’at (7/11).

Menurut Menag, kolom agama merupakan identitas agama yang dianut oleh setiap warga negara, karenanya harus tetap dipertahankan. “Bagaimanapun juga, agama adalah sesuatu yang sangat penting dalam bernegara dan kemasyarakatan kita,” jelas Menag.
Nilai agama itu sangat penting, lajut Menag, karenanya identitas agama yang dianut oleh setiap warga negara juga penting untuk dicatat, diketahui, untuk dinyatakan sebagai identitas setiap warga negara. “Jangan sampai kolom agama itu dihilangkan,” katanya.
Menag juga menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya mempertahankan semaksimal mungkin kolom agama dalam KTP. “Mendagri bukan menghapuskan kolom agama, Mendagri bukan menghilangkan kolom agama, tapi mengosongkan kolom agama khususnya bagi mereka-mereka yang menganut aliran kepercayaan,” ujarnya.
Ditanya tentang maraknya isu gerakan sayang anjing di Malaysia, Menag mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. “Anjing itu makhluk Tuhan juga, binatang yang harus dilindungi. Lain halnya dengan air liurnya yang (oleh) sebagian ulama dinyatakan sebagai sesuatu (yang) najis,” ujarnya.
“Kita harus tetap melindungi makhluk hidup,” imbuhnya.

Sumber : Kemenag.co.id

2014-10-28T11:33:00.000+07:00

Kemenag Segera Lakukan Survei Kepuasan Pelanggan

Jakarta (Pinmas) —- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan survei kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kementerian Agama.

Menurutnya, muara dari proses reformasi birokrasi salah satunya adalah kepuasan penerima layanan Kementerian Agama. Oleh karena itu, pada awal tahun 2015, setelah enam bulan melakukan reformasi birokrasi, Kementerian Agama akan melakukan pengukuran sejauh mana kepuasan pelanggan kita.
“Ujung dari semua ini adalah apa yang saya sebuat sebagai kepuasan pengguna Kementerian Agama, kepuasan pelanggan, atau customer satisfaction. Seperti apa tingkat kepuasan pelayanan Kementerian Agama, itu akan kita lakukan semacam survei dengan lembaga yang sangat kredible,” terang Nur Syam saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (24/10).

Keputusan Menag Agama (KMA) No 10 Tahun 2010 mengamanatkan visi Kementerian Agama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir-batin. Adapun misinya, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, kerukuan umat beragama, pendidikan agama (RA, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, serta pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya), penyelenggaraan haji, serta tata kelola yang bersih dan berwibawa.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, banyak layanan yang diberikan Kementerian Agama, antara lain: pendidikan agama dan keagamaan, pencatatan nikah dan penyuluhan agama (KUA), layanan informasi publik, juga penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

“Saya berharap pada awal tahun 2015 kita bisa membuat ukuran ini sehingga tahu persis seperti apa tingkat kepuasan pelayanan Kemenag itu berapa skornya. Ini akan dilakukan di awal tahun,” kata Nur Syam.
Hal yang sama, lanjut Nur Syam, juga akan dilakukan pada tahun 2016 guna mengukur sejauhmana reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bisa memperbaiki performance pelayanan kita atau malah justru sebaliknya. “Ini akan kita tradisikan semacam survey tahunan tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Agama sehingga kita akan tahu peningkatannya,” ujar Nur Syam. Misalnya di Dirjen atau Sekjen sheingga kita tahu penyakitnya. Selama ini kita belum punya ukuran
Nur Syam mengaku bahwa selama ini yang digunakan adalah ukuran relatif saja sehingga pihaknya mempunyai ukuran yang lebih fix. “Saya rasa itu melalui survey kepuasan pelanggan,” pungkasnya. (mkd/mkd)
sumber : kemenag.co.id

2014-10-17T09:36:00.006+07:00

Pemerintah Secara Resmi Tolak Legalisasi Nikah Beda Agama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Pada hari Selasa (14/10), pemerintah secara resmi memberikan pandangannya soal upaya legalisasi pernikahan beda agama ke hadapan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pernyataannya, pemerintah melalui Kementerian Agama menyatakan, Negara melalui Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak mengenal perkawinan beda agama.

“Perkawinan beda agama merupakan fakta yang terjadi oleh segelintir orang yang mengusung teologi lintas agama dan kebebasan hak asasi manusia,” kata Kepala Subdit Kepenghuluan Anwar Saadi kepada ROL pada Selasa (14/10).

Dari beberapa kasus yang terjadi, kata dia, perkawinan beda agama selalu menyisakan konflik dalam keluarga. Konflik di antaranya terjadi konflik kepentingan dalam pengasuhan anak di mana orang tua yang beragama Islam memiliki kewajiban mendidik anaknya secara Islam begitu pun sebaliknya yang non muslim.

Di samping itu, perkawinan beda agama juga menyisakan persoalan administrasi yang merugikan pelaku nikah beda agama. Meskipun ada lembaga yang bertindak sebagai “KUA swasta”, lanjut Anwar, menikahkan pasangan beda agama tetap saja bukti nikahnya tidak dapat dicatat di KUA Kecamatan.

Sumber : http://www.republika.co.id/

2014-10-09T15:14:00.006+07:00

Kemenag: Tunjangan Penghulu Cair Pekan Depan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pencairan dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dialokasikan untuk membayar tunjangan penghulu diharapkan dapat cair pekan ini. Hal tersebut diungkap Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Muchtar Ali kepada ROL, Ahad (5/10).

“Kita sudah rapat, intinya sekarang tinggal turun SK persetujuan dari Kemenkeu dan PMA-nya kita perbaiki, minggu depan diharapkan keluar surat persetujuannya,” kata dia. Surat persetujuan yang dimaksud Muchtar adalah surat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk mencairkan dana PNBP tersebut.

Dikatakannya, Kemenag melalui Ditjen Bimas Islam telah mengajukan Perditjen yang mengatur soal teknis pencairan dan besaran dana yang akan dicairkan. Namun keputusan tersebut harus melewati pembahasan dengan Kemenkeu untuk selanjutnya disetujui.

Selama pembahasan, lanjut dia, tidak ada pernyataan ketidaksetujuan dari pihak kemenkeu. Selama ini bahkan mereka bersikap kooperatif dan akomodatif dalam merespons pengajuan dari Kemenag. Dari rangkaian pertemuan itu, memang sempat ada beberapa pertanyaan dari Kemenkeu soal standar biaya yang akan dipakai dan potensi double accounting tunjangan penghulu.

“Tapi semua sudah selesai karena kita menggunakan standar biaya khusus, dan tidak ada double accounting karena yang dibayarkan kepada penghulu dari PNBP itu adalah honor,” ujarnya. pertanyaan tersebut, lanjut Muchtar, dilontarkan dalam rangka kehati-hatian serta menjaga agar proses pencairan dapat dilakukan secara adil di mana pekerjaan penghulu baik di dalam maupun di luar kantor dijamin oleh Negara.

Muchtar berharap prosedur pencairan akan berlangsung sebelum terjadi pergantian kepemimpinan dengan kabinet yang baru. Namun ia tidak mau berandai-andai jika saja pencairan belum selesai seelum kabinet berganti. “Yang jelas kita akan berusaha sebaik mungkin,” ujarnya.

Sumber : http://www.republika.co.id

2014-09-23T08:49:00.000+07:00

Menteri Agama Tak Terima Kemenag Hanya Mengurusi Haji & Wakaf

JAKARTA - Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin, tidak setuju bila ke depan kewenangan kementeriannya dipangkas, apalagi dihapus.

“Bagaimana pun, Kementerian Agama merupakan kementerian yang khas, memiliki historis panjang yang kemudian melahirkan bangsa Indonesia,” jelas Lukman, Minggu (21/9/2014).

Dia juga tidak terima jika ke depannya Kemenag hanya mengurusi haji, zakat, dan wakaf.

“Tugas dan fungsi Kementerian Agama jangan direduksi hanya mengurusi haji, zakat, dan wakaf,” tegasnya.

Tugas dan fungsi Kementerian Agama, jelas dia, sesungguhnya melindungi kepentingan seluruh umat beragama di Indonesia.

“Bagaimana pun juga Kemenag jangan dipersempit ruang lingkup tugas dan kewajibannya hanya untuk wakaf dan zakat. Kementerian Agama itu institusi negara yang berfungsi melindungi dan melayani semua umat beragama,” tuturnya.

JADWAL KEBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI

2014-08-21T16:03:00.001+07:00

2014-08-01T07:57:00.000+07:00

TARIF NIKAH

BERDASARKAN PP NO. 48 TAHUN 2014

Berdasarkan ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2014, biaya Nikah/Rujuk adalah :

a.      Nikah atau Rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif
       Rp. 0,- (nol rupiah);

b.      Nikah di luar Kantor Urusan Agama dan/atau di luar hari dan jam kerja dikenakan tarif
       Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);

c.       Bagi warga tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam
       dikenakan tarif Rp. 0,- (nol rupiah) dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah /
       Kepala Desa.

PEMBUKAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI KUA KEC. TAROGONG KIDUL TAHUN 2014

2014-07-22T11:30:00.001+07:00

Kepala KUA Kec. Tarogong Kidul
(Drs. Cecep Binawiguna)

Bertempat di mesjid Besar Kec. Tarogong Kidul Jl. Pembangunan depan Puskesmas Sukagalih, pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014, tepat pada pukul 09.00 WIB, kegiatan Bimbingan Manasik Haji KUA Kec. Tarogong Kidul Tahun 2014 secara resmi dibuka oleh Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Garut, Drs. H. Usep Saepudin Muchtar, M.Pd. Dalam sambutannya beliau menyampaikan tentang jumlah porsi jemaah haji untuk Kab. Garut untuk tahun 2014 adalah sebanyak 1.513 orang. Dan daftar tunggu / waiting list untuk jemaah haji Kab. Garut yaitu 10 tahun, apabila daftar hari ini calon haji baru bisa berangkat tahun 2024 atau 10 tahun kemudian.

Kepala Kemenag Kab. Garut
(Drs. H. Usep Saepudin Muchtar,, M.Pd)

Camat Kec. Tarogong Kidul
(Otto Iskandar, SH., M.Si)

Kegiatan tersebut diawali terlebih dahulu dengan sambutan dari Kepala KUA Kec. Tarogong Kidul, Drs. Cecep Binawiguna. Dalam sambutannya Kepala KUA Kec. Tarogong Kidul selaku Ketua Panitia Bimbingan Manasik Haji KUA Kec. Tarogong Kidul Tahun 2014 mengemukakan tentang urgensi manasik haji bagi para calon haji khususnya di Kec. Tarogong Kidul, "Bimbingan manasik haji merupakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah dalam hal ini Kemenag Kab./Kota dan KUA Kec. Tarogong Kidul sebagai pelaksananya bertujuan untuk membekali para calon haji dengan ilmu tentang manasik haji dalam upayanya meraih predikat haji
mabrur". Disebutkannya pula bahwa "Selain keilmuan tentang manasik haji, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar sesama calon haji se-Kec. Tarogong Kidul". Dalam sambutannya juga Kepala KUA Kec. Tarogong Kidul mengucapkan terima kasih kepada seluruh calon haji dari Kec. Tarogong Kidul atas partisipasinya dalam kegiatan bimbingan manasik haji. Calon jemaah haji dari Kec. Tarogong Kidul pada tahun ini merupakan calon haji paling banyak se-Kab. Garut yaitu 159 orang.
Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Camat Kec. Tarogong Otto Iskandar, SH., M.Si, yang menyampaikan tentang jumlah porsi haji untuk Kec. Tarogong Kidul.

Ketua MUI Kec. Trogong Kidul
(Drs. H. Makhrojan)

Kegiatan bimbingan manasik haji KUA Kec. Tarogong Kidul ditutup dengan lantunan doa yang disampaikan oleh Ketua MUI Kec. Tarogong Kidul Drs. H. Makhrojan.

Kepala Kemenag Kab. Garut dan Kepala KUA Tarogong Kidul

Ketua Penyelenggara Haji dan Umroh Kab. Garut
DR. H. Irwan Nurjaman, M.Si

Peserta Bimbingan Manasik Haji KUA Kec. Taroong Kidul Tahun 2014

2014-07-20T10:02:00.001+07:00

PP Biaya Nikah Segera Disosialisasikan

Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil (tengah).

Kementerian Agama segera menyosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) 48/2014 yang mengatur biaya nikah di Kantor Urusan Agama dan di luar jam kantor atau hari libur.

Sosialisasi itu dilakukan agar implementasi PP tersebut di lapangan tidak menimbulkan protes masyarakat, kata Pelaksana tugas Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pihaknya segera menindaklanjuti PP tersebut serta Surat Edaran Sekjen Kemenag yang menyatakan PP tersebut berlaku efektif per 10 Juli 2014.

Langkah cepat yang dilakukan Kemenag adalah mengundang Kakanwil, dan Kabid Urusan Agama Islam (Urais) seluruh Indonesia ke Jakarta, pada Rabu (16/7).

Pertemuan tersebut dimaksudkan agar mereka dapat menerima penjelasan terkait dengan aturan baru tentang biaya nikah.

Abdul Djamil menegaskan agar Kepala Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia mengantisipasi kemungkinan protes masyarakat. Kemungkinan itu ada mengingat biaya nikah itu diberlakukan satu tarif untuk semua pelaksanaan pernikahan di luar KUA. Untuk itu, PP ini perlu segera disosialisasikan ke masyarakat agar mereka dapat memahami dengan baik.

"Biaya sebesar Rp600 ribu ini hanya berlaku bagi pelaksanaan nikah di luar kantor KUA," kata Djamil.

Sementara jika dilakukan di KUA, tidak dikenakan biaya alias gratis. Hal ini berlaku kepada semua kondisi, termasuk jika pernikahan dilaksanakan di rumah yang berdekatan dengan KUA.

"Kalau ada rumah di belakang KUA, sementara pernikahan dilaksanakan di rumah, tetap dikenakan biaya Rp600 ribu. Pokoknya, jika di luar KUA, bayarnya sama," katanya.

Sumber : http://www.republika.co.id

DAFTAR CALON JEMAAH HAJI KEC. TAROGONG KIDUL TAHUN 2014

2014-04-19T12:08:00.002+07:00

NO.	NAMA CALON HAJI	ALAMAT
1	H. D. ABDULLAH, SH, Drs. BIN H. MUHAMAD HARUN	KP. BABAKAN PASIRMUNCANG RT 04 RW 07 DESA HAURPANGGUNG
2	IDA NURHIDAYAH, Dr BINTI HUSNA KUSNADI TOHA	JL. GUNTUR MELATI NO. 100 RT 04 RW 12 DESA HAURPANGGUNG
3	KURNIADI BIN. H. KARDIMAN	KP. PANAWUAN RT 03 RW 07 KEL. SUKAJAYA
4	MOHAMAD IQBAL SANTOSO BIN SYIHABUDIN	JL. TERS. PEMBANGUNAN RT 01 RW 04 KEL. PATARUMAN
5	HADIDJAH HENDRAWATI BINTI ENDUD D.	KP. SUKASIRNA RT 04 RW 15 KEL. PATARUMAN
6	UNDANG SUTISNA BIN ACHMAD SODIKIN	KP. SUKASIRNA RT 04 RW 15 KEL. PATARUMAN
7	ERNA HANDAYANI BINTI MOMO RAHMAN	KP. LEUWIDAUN RT 01 RW 01 DESA HAURPANGGUNG
8	BETTY YULIANTY BINTI KOSIM KUSDIN	KOMP. PATARUMAN INDAH B 6 RT 01 RW 08 KEL. PATARUMAN
9	MARDIANIK AGUSTINA BINTI R. MOH. MANSYUR	KOMP. PASEBAN II BLOK D 17 RT 06 RW 07 KEL. SUKAGALIH
10	FAUZAN BIN MADSONO	KOMP. PASEBAN II BLOK D 17 RT 06 RW 07 KEL. SUKAGALIH
11	MISBAH BIN IING	KOMP. EXSELO INDAH RT 05 RW 09 KEL. PATARUMAN
12	YUYUN ASIANTI, DRA BINTI IPIN SARIPIN	PERUM JATI PUTRA BLOK Y NO. 4 RT 01 RW 06 DESA CIBUNAR
13	IKIN SODIKIN BIN SUATMA	KP. MEKARSARI RT 05 RW 05 DESA JAYARAGA
14	WIWIN WININGSIH BINTI HARUN	KP. JAYARAGA RT 03 RW 02 DESA JAYARAGA
15	NINA NOORBAETI BINTI MAMAN SA	JL. TENJOLAYA NO. 30 RT 06 RW 04 KEL. SUKAGALIH
16	YANI NURCAHYANI, S.PD BINTI H. TATI LUDIN	PERUM CITRA JAYA GORDAH RT 01 RW 14 KEL. JAYAWARAS
17	TATA SAPTA BIN H. ATANG	PERUM CITRA JAYA GORDAH RT 01 RW 14 KEL. JAYAWARAS
18	NIA JUARIAH BINTI E. SUDRAJAT	KP. PANAWUAN RT 03 RW 11 KEL. SUKAJAYA
19	DIDIN BIN ENDIN	JL. PATARUMAN NO. 130 RT 04 RW 01 KEL. PATARUMAN
20	TITIN ROHAENI BINTI DUDUNG PRIATNA	JL. PATARUMAN NO. 130 RT 04 RW 01 KEL. PATARUMAN
21	ZONA PERFEKTA BIN SUKARNO	KOMP. PASEBAN I NO. 5 RT 01 RW 07 KEL. SUKAGALIH
22	A. SAEPUDIN BIN MUMIN	JL. BABAKAN MANGGUNG RT 01 RW 06 KEL. SUKAJAYA
23	ADE YUHANAH BINTI IDAD	JL. BABAKAN MANGGUNG RT 01 RW 06 KEL. SUKAJAYA
24	HERI SUHERMAN BIN RUSNADI	JL. NUSA INDAH RT 03 RW 13 DESA JAYARAGA
25	ENDANG TRESNAWATY BINTI SUTOP	JL. NUSA INDAH RT 03 RW 13 DESA JAYARAGA
26	ASTRI YULIA KUSUMAWARDHANI BINTI YAMIN ABDULLAH	JL. MERDEKA NO. 92 B RT 01 RW 05 DESA HAURPANGGUNG
27	RIDWAN SUTARDI BIN RUSNADI	JL. MERDEKA NO. 92 B RT 01 RW 05 DESA HAURPANGGUNG
28	IMAM ISKANDAR BIN ADJAT SUDRADJAT	JL. MERDEKA NO. 92 B RT 01 RW 05 DESA HAURPANGGUNG
29	HESTY NURUL UTAMI BINTI HERI SUHERMAN	JL. MERDEKA NO. 92 B RT 01 RW 05 DESA HAURPANGGUNG
30	ASEP HERMAWAN BIN DASLIM	KP. RANCABOGO RT 03 RW 07 KEL. PATARUMAN
31	WIWIN LIDAENI BINTI DADI	KP. RANCABOGO RT 03 RW 07 KEL. PATARUMAN
32	D. KUSNADI BIN ENJUM	JL. PAHLAWAN KP. AKIMANIK RT 01 RW 11 KEL. SUKAGALIH
33	NURSAADAH BINTI UYU WAHYUDIN	JL. PAHLAWAN KP. AKIMANIK RT 01 RW 11 KEL. SUKAGALIH
34	YAYU ROHAYATI BINTI ENDANG SOLIH	KP.CIATEUL RT,03 RW.05 DESA TAROGONG
35	IWA SOPIAN BIN SOBIRIN	KP.CIATEUL RT,03 RW.05 DESA TAROGONG
36	SIROJUDIN ABAS BIN M.ISMAIL	KOMP.BUMI PROKLAMASI RT.02 RW.14 KEL. JAYAWARAS
37	CICIH KURNIASIH BINTI JUMANTA	KOMP.BUMI PROKLAMASI RT.02 RW.14 KEL. JAYAWARAS
38	OJO BIN TOHARI	JL.PATARUMAN NO. 138 RT.04 RW.01 KEL. PATARUMAN
39	DEWI ANJAR BINTI HERMAN SUMPENA	JL.PATARUMAN NO. 138 RT.04 RW.01 KEL. PATARUMAN
40	LILIS LISNAWATI BINTI DIRAN	JL. PAHLAWAN NO. 17 RT.04 RW.04 KEL. SUKAGALIH
41	IYUS RUSTANDI, DRS,MM BIN MURID, RD	JL. PAHLAWAN NO. 17 RT.04 RW.04 KEL. SUKAGALIH
42	NANI SUMARNI BINTI DADI	JL.OTISTA NO. 279A RT.03 RW.07 DESA TAROGONG
43	ENTIN SUTINI BINTI KAHRI	JL.RSU DR.SLAMET RT.03 RW.02 KEL. SUKAKARYA
44	U.KIRMAN SAEFULAH BINTI M.UKAR	JL.PAHLAWAN KP.CIRENDANG RT.03 RW.11 KEL.SUKAGALIH
45	ZENAB NURLELA, DRA BINTI A.JAELANI	JL.PAHLAWAN KP.CIRENDANG RT.03 RW.11 KEL.SUKAGALIH
46	ASEP SAMIADI BIN H.ANA JUHANA	JL.GUNTUR MELATI RT.01 RW.14 DESA HAURPANGGUNG
47	YANTI KRISTIANTI BINTI H.UU SUDIRMAN	JL.GUNTUR MELATI RT.01 RW.14 DESA HAURPANGGUNG
48	RUSTIKAWATI BINTI ADIN	JL. TERUSAN PAHLAWAN DALAM RT. O5 RW.12 KEL.SUKAGALIH
49	LUTFI ASYARI BINTI E.BARNAS	JL. TERUSAN PAHLAWAN DALAM RT. O5 RW.12 KEL.SUKAGALIH
50	RIKA PUSPITA BINTI OLIP SARIP HIDAYAT	JL. DAHLIA NO. 11 RT.01 RW.08 DESA JAYARAGA
51	MIMIN MINHAD BIN ADNAN	JL. DAHLIA NO. 11 RT.01 RW.08 DESA JAYARAGA
52	KOMAR BIN UDIN	PERUM BUMI ASRI TN C37 RT.01 RW.11 KEL. JAYAWARAS
53	N. ANI ANDRIANI, A.M.PD BINTI OOB SUBARMAN	PERUM BUMI ASRI TN C37 RT.01 RW.11 KEL. JAYAWARAS
54	EUIS LULU HASANAH BINTI M.DAYUN	JL.PATRIOT RT.03 RW.06 KEL.SUKAGALIH
55	SUHANDI,BE BIN E.RUKMANA	JL.PATRIOT RT.03 RW.06 KEL.SUKAGALIH
56	AHMAD SULAHA, S.AG BIN E. BASYIR	KP. CIRENGIT RT 04 RW 01 DESA MEKARGALIH
57	ENTIN RUKWANI BINTI H. ENTO SIDIK	KP. CIRENGIT RT 04 RW 01 DESA MEKARGALIH
58	SHOLEH SOPANDI BIN MUSTOFA	KP. CIOCONG RT 02 RW 05 DESA MEKARGALIH
59	ATING YENI BINTI OBOS	KP. CIOCONG RT 02 RW 05 DESA MEKARGALIH
60	UJANG THOMI BIN AMIR	KP. TAJUG JL. H. UMAR RT 03 RW 18 DESA HAURPANGGUNG
61	MAESAROH BINTI ENJO	KP. TAJUG JL. H. UMAR RT 03 RW 18 DESA HAURPANGGUNG
62	SITI RAHMAH MAULANI BINTI H. SUHDANDI, BE	JL. PATRIOT RT 03 RW 06 KEL. PATARUMAN
63	TITING SUMINARSIH BINTI SULAEMAN	JL. MERDEKA KP. HAURPANGGUNG RT 03 RW 03 DESA HAURPANGGUNG
64	ENDANG KUSTIAMAN BIN KOMAR	JL. MERDEKA KP. HAURPANGGUNG RT 03 RW 03 DESA HAURPANGGUNG
65	SURAHMAT BIN BAHRI	KP. NUSAJAYA JL. TERS. PEMBANGUNAN RT 04 RW 10 DESA JAYARAGA
66	LALAH RUHAELAH BINTI OMAN K	KP. NUSAJAYA JL. TERS. PEMBANGUNAN RT 04 RW 10 DESA JAYARAGA
67	DEDE TARLAN SUCHENRY BIN SUMARNO	JL. MERDEKA NO. 89 RT 02 RW 08 DESA JAYARAGA
68	EUIS PUPU BINTI ANDA SUHANDA	JL. MERDEKA NO. 89 RT 02 RW 08 DESA JAYARAGA
69	E. KOMALA BINTI DADANG	JL. PEMBANGUNAN NO. 182 RT 02 RW 09 KEL. JAYAWARAS
70	EUIS ROHAYANI BINTI ADANG RUSMAN	KP. BABAKAN KALAPA NO. 728 RT 01 RW 07 KEL. PATARUMAN
71	EOLEH WAHYU BIN TAJILI	KP. BABAKAN KALAPA NO. 728 RT 01 RW 07 KEL. PATARUMAN
72	SRIYONO, SPD. M.PD,. RD BIN R. SETIYONO	KOMP. GRIYA INTAN PATARUMAN D2 RT 02 RW 13 KEL. PATARUMAN
73	ENENG HERNI MARDIANI, S.PD BINTI H. EMAN	KOMP. GRIYA INTAN PATARUMAN D2 RT 02 RW 13 KEL. PATARUMAN
74	IDA ROSIDA BIN H. ENTO	KP. CIRENGIT RT 05 RW 01 DESA MEKARGALIH
75	BADRUDIN BIN H. ACHMAD	JL. GUNTUR WANGI RT 02 RW 17 DESA HAURPANGGUNG
76	HERNI SUSILAWATI BINTI DJADJANG	PERUM CIJATI ASRI Q7 RT 01 RW 15 KEL. JAYAWARAS
77	SALIM MUHAMMAD, DRS BIN ALI HAMZAH	PERUM CIJATI ASRI Q7 RT 01 RW 15 KEL. JAYAWARAS
78	TJUTJU SAMSUDIN BIN. H. KOSASIH	KP. SENI RT 01 RW 18 KEL. JAYAWARAS
79	E. MASITOH BINTI H. DJARKASIH	KP. SENI RT 01 RW 18 KEL. JAYAWARAS
80	ASEP ZAKARIA, DRS. LC, M.SI BIN H. MOCH. MAHBUB	JL. GUNTUR MELATI NO. 15 RT 03 RW 09 DESA HAURPANGGUNG
81	DHIANUDIN A. SOFYAN BIN IYAY SOFY	KP. RANCABOGO RT 02 RW 04 KEL. PATARUMAN
82	EVA FIDANINGSIH BINTI SUGANDA	KP. RANCABOGO RT 02 RW 04 KEL. PATARUMAN
83	IPON SOPIAH BINTI ENDA	KP. ANCOL RT 02 RW 04 DESA KERSAMENAK
84	MAMAY KOMARUDIN BIN YUYU HUDAYA	JL. MERDEKA RT 04 RW 17 DESA HAURPANGGUNG
85	NURBAETI BINTI KUSWONO	JL. MERDEKA RT 04 RW 17 DESA HAURPANGGUNG
86	MULYANA BIN JUJU	KP. CIAWITALI RT 01 RW 09 DESA JAYARAGA
87	ENDEN NUR ALIAH BINTI H. E. HIDAYAT	KP. CIAWITALI RT 01 RW 09 DESA JAYARAGA
88	BETTY HERAWATI BINTI H. ENDANG HIDAYAT	JL. MERDEKA NO. 143 RT 05 RW 13 DESA JAYARAGA
89	KURMAN BIN S. ABAN	JL. MERDEKA NO. 143 RT 05 RW 13 DESA JAYARAGA
90	YUNINGSIH BINTI TATANG	KP. CIAWITALI RT 01 RW 09 DESA JAYARAGA
91	OMAN ABDURAHMAN BIN IKIN	KP. CIAWITALI RT 01 RW 09 DESA JAYARAGA
92	ADE ROMLI BIN KODIR	KP. CIREUNGIT RT 04 RW 01 DESA KERSAMENAK
93	SITI MASITOH BINTI HARUN	KP. CIREUNGIT RT 01 RW 01 DESA KERSAMENAK
94	DAMAN BIN ROSIDIN	KP. CIREUNGIT RT 01 RW 01 DESA KERSAMENAK
95	TITI BINTI OON	KP. CIREUNGIT RT 04 RW 01 DESA KERSAMENAK
96	HUSEN ZAINAL MUTTAQIN BIN ZAINAL MUTTAQIN	KP. ANCOL RT 01 RW 04 DESA KERSAMENAK
97	NENDEN VILAWATI BINTI IDAR	KP. ANCOL RT 01 RW 04 DESA KERSAMENAK
98	YANTO SURYANTO BIN MASKAN	KP. BOJONG RTT 03 RW 09 DESA HAURPANGGUNG
99	AFNAN ZAKARIA S. BIN ASEP ZAKARIA	JL. GUNTUR MELATI RT 03 RW 09 DESA HAURPANGGUNG
100	MAMAT ROCHMAT NOER BIN M. OMON	JL. BOUGENVILE NO. 177 RT 03 RW 16 DESA JAYARAGA
101	CUCU HERMAWATI BINTI UMAMI	JL. BOUGENVILE NO. 177 RT 03 RW 16 DESA JAYARAGA
102	ENTOH SUPRIATNA BIN ENCO	KP. CIAWITALI RT 01 RW 08 DESA JAYARAGA
103	ROMLAH BINTI AKIL	KP. CIAWITALI RT 01 RW 12 DESA JAYARAGA
104	ENTANG S BIN ANA SUHANDA	KP. RANCAMAYA RT 01 RW 05 DESA SUKABAKTI
105	ENOK JUMAEROH BINTI JAYA ZAKARIA	KP. RANCAMAYA RT 01 RW 05 DESA SUKABAKTI
106	ASEP SARIPUDIN BIN JAKA	KP. CIAWITALI RT 01 RW 15 DESA JAYARAGA
107	ATI SURYATI BINTI H. EDANG HIDAYAT	JL. MERDEKA NO. 143 RT 05 RW 13 DESA JAYARAGA
108	MOH. KHOER HA BIN KH. ADANG	KOMP. PEST. AL FALAH BIRU RT 03 RW 08 DESA MEKARGALIH
109	ROHAYATI BINTI H. ANDI SOLIHIN	KOMP. PEST. AL FALAH BIRU RT 03 RW 08 DESA MEKARGALIH
110	AEP SAEPUDIN BIN YUYU HUDAYA	KP. CIAWITALI RT 03 RW 12 DESA JAYARAGA
111	ADE RUKMAN BIN IDROJI	KP. SANGKALI RT 03 RW 07 DESA MEKARGALIH
112	APONG POPON BINTI HADURI	KP. SANGKALI RT 03 RW 07 DESA MEKARGALIH
113	PARMAN SUHERLAN BIN UDIYA	JL. CIMANUK NO. 107 RT 02 RW 02 DESA JAYARAGA
114	A. ROHAYATI BINTI ANDA	KOMP. PASEBAN II BLOK H 4 RT 03 RW 07 KEL. SUKAGALIH
115	ENGKOM KOMARUDIN, SPD. BINTI EMPUD	KP. PANUNGGANGAN RT 01 RW 02 DESA SUKABAKTI
116	EUIS RUHAMAH BINTI RD. ATMADIRIA	KP. PANUNGGANGAN RT 01 RW 02 DESA SUKABAKTI
117	HERMAN SA BIN OMO	KP. CIRENGIT RT 02 RW 01 DESA KERSAMENAK
118	DADAN HIDAYATULOH BIN H. ABAS BASUNI	PERUM JATI PUTRA BLOK 36 RT 04 RW 07 DESA CIBUNAR
119	AI NURJANAH BINTI H. MAHPUD	PERUM JATI PUTRA BLOK 36 RT 04 RW 07 DESA CIBUNAR
120	ASUN SUNJANA BIN H. ATENG	KP. SUKAPADANG RT 04 RW 04 KEL. SUKAKARYA
121	YETI SUPRIATI BINTI OMO	KP. SUKAPADANG RT 04 RW 04 KEL. SUKAKARYA
122	PADLI GESTANI SYUKUR BIN H. ASUN SUNJANA	KP. SUKAPADANG RT 04 RW 04 KEL. SUKAKARYA
123	EGI HAJAR JAMIL BIN H. ASUN SUNJANA	KP. SUKAPADANG RT 04 RW 04 KEL. SUKAKARYA
124	EDENG SUHERMAN BIN IKIN	KP. PASIRMUNCANG RT 05 RW 07 DESA HAURPANGGUNG
125	MIMIN MINDARIAH BINTI EJEN	KP. PASIRMUNCANG RT 05 RW 07 DESA HAURPANGGUNG
126	JUJU JUHAENAH BINTI H. AANG	JL. ASTER NO. 23 RT 04 RW 14 DESA JAYARAGA
127	ACHMAD KOSASIH BIN AHMUD	JL. ASTER NO. 23 RT 04 RW 14 DESA JAYARAGA
128	LELA TARMILAH BINTI YOYO	PERUM INTAN REGENCY BLOK O. NO. 4 RT 04 RW 08 DESA TAROGONG
129	OBAR BIN ENTOS	PERUM INTAN REGENCY BLOK O. NO. 4 RT 04 RW 08 DESA TAROGONG
130	SUWARDI BIN SOLIHUN	KP. MEKARASIH RT 04 RW 20 DESA HAURPANGGUNG
131	ETI SURYATI BINTI SOLIH	KP. MEKARASIH RT 04 RW 20 DESA HAURPANGGUNG
132	USEP SUDRAJAT BIN CUCU	JL. PATARUMAN EXSELO RT 07 RW 09 KEL. PATARUMAN
133	NINING RUMININGSIH BINTI BADIN	JL. PATARUMAN EXSELO RT 07 RW 09 KEL. PATARUMAN
134	MAMAT BIN ADIN	KP. BABAKAN KARANGMULYA RT RT 01 RW 02 KEL. SUKAJAYA
135	DESSY YULIANTI, AMK BINTI ABAS	KOMP. NUSAJAYA RT 04 RW 10 DESA JAYARAGA
136	AI DJUARSIH BINTI ABAN SOBANDI	KOMP. NUSAJAYA RT 04 RW 10 DESA JAYARAGA
137	CUCUM SITI KULSUM BINTI A. ROSYID	KP. BABAKAN LOA RT 01 RW 08 KEL. SUKAGALIH
138	DIDI YUSANDI, SPD BIN R. YOYO	KP. BABAKAN LOA RT 01 RW 08 KEL. SUKAGALIH
139	TETI MARTINI BINTI M. ENDON	JL. CIMANUK NO. 621 RT 02 RW 05 KEL. SUKAGALIH
140	ZULKIFLI ADNAN MURSYI BIN ABDUL MANAN	KP. SUKAASIH RT 04 RW 14 DESA HAURPANGGUNG
141	ENDEN ROSMAYANTI BINTI LUKMAN AA	KP. AL FALAH RT 03 RW 06 DESA MEKARGALIH
142	NIA KURNIAWATI BINTI ROHMAN	JL. GUNTUR INDAH NO. 14 RT 04 RW 17 DESA HAURPANGGUNG
143	TETE BARTA BIN BASARI	JL. GUNTUR INDAH NO. 14 RT 04 RW 17 DESA HAURPANGGUNG
144	INEZ MUGHNIY BINTI DODY PRIBADI	JL. ASTER NO. 03 RT 02 RW 16 DESA JAYARAGA
145	ENDAH SANTIKA BINTI KAROM SYAM	JL. ASTER NO. 03 RT 02 RW 16 DESA JAYARAGA
146	DODY PRIBADI BIN RUSWANDI	JL. ASTER NO. 03 RT 02 RW 16 DESA JAYARAGA
147	DEDEH RUPPAIDAH BINTI UJU	KP. BABAKAN RT 06 RW 02 DESA KERSAMENAK
148	BAMBANG HAPIS ARIPIN BIN AAM	KP. BABAKAN CARINGIN RT 02 RW 05 KEL. SUKAGALIH
149	AI ROSITA BINTI ENCEP	KP. BABAKAN CARINGIN RT 02 RW 05 KEL. SUKAGALIH
150	WAWAN HENDRAWAN, SIP BIN H. SODIK	KOMP. PASEBAN II NO. B 4 RT 03 RW 07 KEL. SUKAGALIH
151	ANIS SUSANA, DRA BINTI H. DJADJA	KOMP. PASEBAN II NO. B 4 RT 03 RW 07 KEL. SUKAGALIH
152	MUHAMAD ARTA, S. HUT BIN DRA'UP	KP. TAROGONG TENGAH RT 01 RW 04 DESA TAROGONG
153	ALI NURDIN BIN AJAT	JL. GUNTUR SARI RT 01 RW 05 DESA HAURPANGGUNG
154	WIWIN SUWARNI BINTI H. AMAY SUKARYANA	JL. ASTER NO. 101 A RT 04 RW 14 DESA JAYARAGA
155	YANA BIN ENTOM	JL. ASTER NO. 101 A RT 04 RW 14 DESA JAYARAGA
156	AAS ASRIYANTO BIN SUKMAN	KP. JAYARAGA RT 01 RW 02 DESA JAYARAGA
157	MERNAWATI BINTI AHMAD J.	KP. JAYARAGA RT 01 RW 02 DESA JAYARAGA
158	DENI SUWANDI BIN ALAM SUHARLAN	JL. RAYA SAMARANG RT 01 RW 10 KEL. SUKAGALIH
159	ENENG HODIJAH BINTI H. ARIP	JL. RAYA SAMARANG RT 01 RW 10 KEL. SUKAGALIH

Kemenag Terbitkan KMA Penetapan Kuota Haji 1435H/2014M

2014-04-17T09:42:00.002+07:00

Kuota Haji 1435H/2014M sudah ditetapkan. Keputusan Menteri Agama No 64 Tahun 2014 tentang Penetapan Kuota Haji 1435H/2014M telah ditandatangani Menteri Agama Suryadharma Ali pada 4 April 2014.
Dalam KMA ini ditetapkan bahwa kuota haji nasional tahun 1435H/2014M berjumlah 168.800 yang terdiri dari kuota haji regular sebanyak 155.200 dan kuota haji khusus 13.600.
“KMA tentang kuota sudah ditetapkan. Jumlahnya tidak ada yang berubah dari tahun lalu,” tegas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimanyu ketika memberikan sambutan pada Orientasi Pelayanan Transportasi Udara Jamaah Haji Indonesia, Jakarta, Selasa (15/04) malam.
Hadir dalam kegiatan ini, para pejabat eselon II Ditjen PHU dan para Kepala Bidang Haji Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia.
KMA ini menetapkan bahwa kuota haji regular terdiri atas kuota jamaah haji provinsi sebanyak 154.049 orang dan kuota petugas haji daerah sebanyak 1.151 orang. Sedangkan kuota haji khusus terdiri dari 12.899 jamaah haji khusus dan 701 untuk petugas haji khusus.

Dikatakan Anggito, penetapan kuota ini penting untuk menjawab banyaknya permintaan kuota tambahan dari berbagai pihak dengan beragam cara. “Permintaan kuota semuanya sudah dijawab: ma fiih kuota (tidak ada kuota),” terang Anggito disambut tawa peserta.
“Itulah ketentuannya, mohon para Kabid Haji ikut memberikan penjelasan kepada masyarakat,” tambahnya.
Terkait kapan diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435H/2014M, Anggito menjelaskan bahwa sampai saat ini masih diproses. “Insya Allah kalau tidak aral melintang akan segera diterbitkan. Tergantung pada kesibukan Presiden,” kata Anggito.
“Target kita bulan Mei sudah bisa dimulai pelunasan,” imbuhnya.
Anggito juga menjelaskan bahwa ada penurunan BPIH 1435H dengan besaran rata-rata USD308 dibandingkan BPIH 1434H. Untuk itu, jamaah haji yang telah melunasi BPIH pada tahun lalu namun tertunda keberangkatannya, akan menerima pengembalian selisihnya.
“Pengembalian selisih hanya diberikan kepada jamaah yang lunas tunda. Kebijakannya, kita akan mengembalikan uang itu dalam bentuk tunai di embarkasi,” ujar Anggito. (mkd/mkd)