JAKARTA — Salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) yang diperoleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tanpa sensor telah memicu perdebatan baru di ruang publik dan proses hukum di Polda Metro Jaya. Dokumen tersebut jadi sorotan karena dinilai memiliki sejumlah kejanggalan yang kontroversial, yang kemudian dibahas oleh pihak yang menilai keaslian dokumen pendidikan tersebut.

Dokumen Tanpa Sensor dan Sengketa Informasi

Salinan ijazah tanpa sensor ini diperoleh setelah Bonatua melalui proses sengketa informasi panjang di Komisi Informasi Pusat (KIP), yang menegaskan bahwa dokumen tersebut merupakan informasi publik dan harus dibuka untuk penelitian. KPU RI kemudian menyerahkan fotokopi terlegalisir ijazah Jokowi yang tidak disensor kepada Bonatua, berbeda dari salinan yang sebelumnya beredar.

Dokumen ini kemudian diperlihatkan ke media dan menjadi dasar pernyataan dari kubu tertentu bahwa ijazah tersebut memiliki kesamaan dengan foto ijazah yang sempat diunggah oleh pihak lain sebelumnya, sehingga memicu klaim mengenai potensi kejanggalan konten dokumen.

Analisis dan Klaim Kontroversial

Pengacara dan tim pendukung kubu Roy Suryo Cs, yang meneliti dokumen tersebut, menyatakan bahwa menurut hasil analisis mereka, ijazah itu 99,9 persen palsu berdasarkan perbandingan dengan dokumen yang mereka teliti sebelumnya. Klaim ini diungkapkan menyusul pemerolehan dokumen asli tanpa sensor yang kemudian dianalisis oleh Bonatua dan tim ahli.

Bonatua sendiri telah dipanggil dan diperiksa sebagai ahli meringankan oleh penyidik Polda Metro Jaya, di mana ia dicecar puluhan pertanyaan terkait identifikasi salinan ijazah tersebut. Ia menjelaskan bahwa fotokopi terlegalisir yang diperoleh dari KPU adalah bagian dari data resmi yang menjadi sumber penelitian pihaknya.

Implikasi dalam Kasus Hukum

Salinan ijazah ini menjadi bagian penting dalam proses hukum terkait dugaan fitnah atas tuduhan ijazah palsu Jokowi, di mana Bonatua dan tim Roy Suryo akan mengajukan bukti dan pandangan ahli dalam penyidikan. Dokumen yang kini berada di tangan publik diharap dapat membantu proses pembuktian di kepolisian, meskipun interpretasi atas keaslian konten itu masih diperdebatkan.

Sementara itu, kuasa hukum Jokowi menyatakan bahwa mereka tidak melihat persoalan atas dibukanya ijazah sebagai isu penting, karena menurutnya keputusan KIP yang menetapkan ijazah sebagai informasi publik sudah jelas dan diserahkan KPU sesuai putusan.

Perdebatan Publik yang Masih Berlanjut

Perdebatan ini menambah daftar panjang kontroversi seputar ijazah sejumlah tokoh publik yang sempat menjadi isu berulang di masyarakat Indonesia. Dokumentasi tanpa sensor yang kini beredar tetap menjadi bahan penelitian dan diskusi di kalangan pengamat, akademisi, dan pihak terkait hingga proses hukum dan opini publik berjalan beriringan.

The post Bonatua Silalahi Terima Salinan Ijazah Jokowi appeared first on Info Tenggarong.

JAKARTA — Perbincangan hangat antara dua pejabat tinggi pemerintahan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yang sempat menjadi sorotan publik terkait anggaran pengadaan kapal nasional, kini menunjukkan arah yang lebih kooperatif setelah keduanya menyatakan akan berdiskusi secara langsung untuk saling meluruskan pandangan masing-masing.

Isu yang Memicu Saling Sindir

Polemik bermula ketika Purbaya dalam sebuah forum diskusi menyampaikan keprihatinannya bahwa industri galangan kapal dalam negeri belum mendapatkan pesanan signifikan dari KKP, meskipun anggaran sudah disebutkan tersedia. Kritik tersebut kemudian dibalas oleh Trenggono melalui unggahan di media sosial, yang menekankan bahwa sumber pendanaan pembangunan kapal itu berasal dari pinjaman luar negeri Pemerintah Inggris (UK) dan bukan dari anggaran belanja reguler, sehingga mekanismenya berbeda.

Isi komentar Trenggono juga menyinggung agar Purbaya mengecek kembali data internal di kementeriannya sebelum mengeluarkan pernyataan publik, yang kemudian diperinterprestasikan sebagai kritik tajam di ruang publik.

Sikap Keduanya Mengarah pada Dialog

Menanggapi respons itu, Purbaya menyatakan kesiapannya untuk bertemu secara langsung dengan Trenggono, menyebutnya sebagai sahabat dan menegaskan bahwa perbedaan pandangan semata adalah bagian dari dinamika kerja pemerintahan. Ia berharap pertemuan empat mata dapat menyelesaikan kerancuan interpretasi dan memperbaiki komunikasi antarkementerian.

Lebih lanjut, Purbaya juga menyampaikan bahwa informasi awal yang disampaikannya bersumber dari aspirasi pelaku industri galangan kapal nasional yang belum melihat dampak anggaran yang disebut disiapkan, sehingga ia ingin memastikan data tersebut tepat dan menjadi dasar kebijakan selanjutnya.

Reaksi Publik dan Pencegahan Misinterpretasi

Publik serta sebagian analis sempat mencermati polemik ini sebagai indikasi kurangnya koordinasi internal antarkementerian. Namun, dengan keputusan kedua menteri untuk berdiskusi secara langsung dan menghapus potensi kesalahpahaman, dinamika ini kini dipandang sebagai bagian dari proses koordinasi pemerintahan yang sehat, selama pada akhirnya berdampak pada sinergi kebijakan dan kepastian bagi industri kapal dalam negeri.

Dampak Positif Bagi Industri dalam Negeri

Pertemuan yang direncanakan diharapkan mampu mengidentifikasi titik-titik yang perlu diperbaiki dalam proses pengadaan kapal agar bukan hanya anggaran tersedia, tetapi juga memberikan kepastian order kepada industri galangan kapal domestik, sekaligus memperkuat kebijakan peningkatan daya saing sektor maritim nasional.

The post Drama Singkat Purbaya vs Trenggono soal Anggaran Kapal appeared first on Info Tenggarong.

BEKASI — Polisi berhasil menangkap dua orang tersangka terkait kasus pembunuhan tragis seorang pria berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penangkapan ini menjadi perkembangan terbaru dalam penyelidikan yang sempat menyisakan berbagai pertanyaan soal motif di balik aksi keji tersebut.

Korban yang diketahui berinisial NHW (33) merupakan PPPK di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara (RSPAU) Halim Perdanakusuma. Jasadnya ditemukan dalam kondisi berselimut di kamar kontrakannya di Jalan Setia 2 Gang H Enting, Kelurahan Jatiwaringin, Rabu (4/2/2026). Penemuan ini bermula saat rekan korban curiga karena NHW tidak masuk kerja selama beberapa hari dan ponselnya tidak bisa dihubungi, lalu memutuskan memeriksa kontrakan korban bersama pemilik rumah.

Penangkapan Dua Terduga Pelaku

Tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat dan berhasil menangkap dua tersangka pelaku pada Jumat (6/2/2026) pagi. Keduanya ditangkap di sebuah warung di Jalan Argabinta, Kampung Pasir Nungkuh, Desa Bojong Kaso, Kabupaten Cianjur. Identitas pelaku diberi inisial AR dan AA. Saat ini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik untuk mengungkap peran masing-masing dalam pembunuhan tersebut.

Kapolda Metro Jaya melalui Kabid Humas Kombes Budi Hermanto menegaskan bahwa polisi telah mengamankan pelaku dan kini fokus pada pendalaman motif serta alur kejadian. Salah satu tantangan penyidik adalah menggali motif pembunuhan yang masih belum jelas tersangka melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Pihak kepolisian menyatakan motif ini masih dalam proses penyelidikan dan akan dikembangkan lebih lanjut.

Kondisi Korban dan Kronologi Penemuan

Berdasarkan olah tempat kejadian perkara (TKP), mayat korban ditemukan dalam posisi telentang di atas tempat tidur dengan selimut yang masih menutupi tubuhnya, sedangkan kondisi jasad sudah menghitam dan menunjukkan tanda telah meninggal beberapa hari sebelum ditemukan. Polsek Pondok Gede bersama polisi kemudian melakukan pemeriksaan awal, termasuk identifikasi jenazah dan pengumpulan bukti di lokasi penemuan.

Penemuan ini mengguncang lingkungan sekitar kontrakan korban karena kondisi mayat yang tidak biasa dan keterlambatan ditemukan membuat warga serta rekan kerja merasa prihatin. Polisi menghimbau masyarakat untuk tetap tenang karena kedua pelaku sudah diamankan dan penyelidikan terus berlanjut.

The post Kasus PPPK Bekasi Mulai Terkuak 2 Tersangka Diamankan appeared first on Info Tenggarong.

JAKARTA — Tragedi memilukan yang menimpa seorang siswa Sekolah Dasar (SD) berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sorotan serius nasional. Anak tersebut diduga mengakhiri hidupnya sendiri karena tekanan kondisi ekonomi dan kebutuhan pendidikan yang sulit terpenuhi, termasuk ketidakmampuan keluarga memenuhi biaya buku dan alat tulis sekolah. Kasus ini bukan hanya soal kehilangan nyawa seorang anak, tetapi juga cerminan kemiskinan ekstrem yang masih membelit anak-anak Indonesia dan rapuhnya sistem perlindungan sosial.

Cerita Tragedi dan Kemiskinan Anak

Korban, seorang siswa kelas IV SD berinisial YBR, ditemukan meninggal di rumahnya setelah diduga bunuh diri karena tidak mampu membeli buku dan pulpen yang diminta untuk kebutuhan sekolahnya. Kejadian ini memantik keprihatinan berbagai pihak karena menunjukkan bahwa hambatan ekonomi dapat berujung pada dampak psikologis ekstrem bagi anak, terutama di keluarga yang mengalami kemiskinan dan tekanan sosial.

Tragedi ini juga menarik perhatian publik karena menjadi simbol betapa sulitnya kehidupan anak-anak yang tumbuh dalam keterbatasan ekonomi. Anak tersebut tinggal bersama neneknya dengan ibunya sebagai orang tua tunggal yang bekerja jauh dari tempat tinggalnya, sehingga tekanan hidup yang berlapis memperberat beban emosi dan psikologis korban. Psikolog keluarga menyatakan bahwa permasalahan seperti ini tidak bisa diselesaikan sendirian oleh keluarga inti, tetapi membutuhkan dukungan lingkungan dan sistem perlindungan yang kuat untuk anak-anak rentan.

Sorotan terhadap Perlindungan Sosial dan Pendidikan

Pihak pemerintah dan legislator menilai bahwa tragedi ini menjadi “tamparan keras” bagi sistem perlindungan anak dan pendidikan di Indonesia. Wakil Ketua Komisi X DPR RI menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab mutlak untuk memastikan setiap anak tidak terbebani oleh kemiskinan saat menjalani pendidikan dasar, khususnya hak memperoleh kebutuhan pendidikan gratis dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

Sorotan ini bermuara pada persoalan akses pendidikan yang berkeadilan dan efektivitas program bantuan pemerintah seperti bantuan buku sekolah, biaya pendidikan, dan jaring pengaman sosial. Banyak pihak menilai bahwa kejadian ini menunjukkan kelemahan dalam sistem pemberian bantuan yang selama ini belum sepenuhnya menjangkau anak-anak paling membutuhkan, termasuk di wilayah paling miskin seperti NTT.

Pentingnya Pengasuhan Kolektif dan Dukungan Komunitas

Psikolog anak juga menekankan bahwa tragedi tersebut menjadi alarm penting untuk memperkuat pengasuhan kolektif atau community parenting, yakni peran serta lingkungan dalam menjaga kesehatan mental anak dan memberikan dukungan psikososial yang kuat. Kondisi kemiskinan yang berkepanjangan tidak hanya mengancam pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga dapat memperburuk kesehatan mental anak apabila tidak ada dukungan dari keluarga besar, sekolah, dan masyarakat sekitar.

Menurut para ahli, anak yang tumbuh tanpa figur pendamping yang memadai — terutama dalam keluarga dengan ekonomi sulit — menghadapi risiko tekanan emosional dan rasa kesepian yang lebih besar. Hal inilah yang bisa memicu kondisi putus asa yang ekstrem di kalangan anak, apabila tidak segera ditangani dengan baik.

Refleksi Nasional: Kemiskinan, Perlindungan Anak, dan Masa Depan Bangsa

Tragedi ini seharusnya menjadi “wake-up call” bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Kemiskinan bukan hanya soal kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi, tetapi juga soal hak anak untuk tumbuh dengan aman dan bermartabat. Pemerintah, masyarakat, serta lembaga perlindungan anak perlu bekerja sama dalam memperkuat sistem pendidikan dan kesejahteraan sosial agar kejadian serupa tidak terulang. Pendidikan yang berkualitas dan dukungan sosial yang menyeluruh menjadi kunci untuk melindungi generasi masa depan bangsa dari dampak buruk kemiskinan ekstrem.

The post Cerita Tragis Anak di Ngada Jadi Alarm Kerja Perlindungan Anak appeared first on Info Tenggarong.

JAKARTA — Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung membeberkan fakta baru dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Chromebook pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dalam persidangan, jaksa memaparkan chat internal vendor yang menunjukkan ungkapan “mesti dijorokin”, yang diduga menjadi indikasi penggelembungan harga (mark-up) dalam proyek senilai triliunan rupiah itu.

Kasus pengadaan Chromebook ini mulai diselidiki jaksa sejak tahun lalu sebagai bagian dari skandal besar yang menyita perhatian publik. Total anggaran untuk program tersebut diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah dan melibatkan puluhan vendor serta pejabat terkait.

Ungkapan “Mesti Dijorokin” di Obrolan Vendor

Dalam salah satu sidang pekan ini, JPU menampilkan bukti obrolan elektronik antara beberapa pihak vendor yang masuk dalam e-catalogue pengadaan Chromebook. Jaksa menunjukkan bahwa dalam chat tersebut sempat muncul kalimat “mesti dijorokin”, yang menurut penuntut dipahami sebagai arahan untuk menaikkan harga penawaran atau menyesuaikan harga secara tidak wajar agar keuntungan yang diperoleh lebih besar. Istilah ini dibawa ke persidangan sebagai salah satu lembar bukti dugaan manipulasi harga dalam proses pengadaan.

Jaksa menekankan bahwa bukti chat ini penting dalam membuktikan unsur kesengajaan dan mens rea para terdakwa yang diduga terlibat dalam praktik penggelembungan harga. “Chat ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan alur kerja pengadaan dan keputusan tender yang tidak transparan,” kata JPU di hadapan majelis hakim.

Dugaan Monopoli dan Mark-Up

Selain bukti percakapan, jaksa juga mengurai adanya indikasi monopoli pasar dalam proses pengadaan laptop Chromebook. Dugaan ini muncul lantaran spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh panitia tender disebut-sebut mengarahkan pada produk tertentu sehingga kompetisi tidak berjalan efektif. Jaksa menilai kondisi ini memberi keuntungan tidak wajar bagi vendor tertentu sementara merugikan negara.

Dugaan mark-up tersebut menjadi fokus utama jaksa untuk membuktikan bahwa proyek Chromebook bukan sekadar masalah prosedural pengadaan, tetapi telah mengakibatkan kerugian negara yang besar karena selisih harga antara harga pasar dan harga yang dikondisikan dalam pengadaan.

Peran Para Terdakwa

Sidang kasus ini melibatkan beberapa terdakwa dari kalangan pejabat dan pengusaha yang dituduh berperan dalam pengadaan Chromebook. Jaksa menyatakan bahwa bukti obrolan chat, dokumen tender, dan pernyataan saksi lain menunjukkan adanya kerja sama sistemik yang memungkinkan harga dipengaruhi demi keuntungan bersama.

Meski demikian, para penasihat hukum terdakwa membantah sejumlah tuduhan dan menyatakan bahwa bukti harus diuji secara menyeluruh di persidangan. Mereka berjanji akan menghadirkan bukti dan argumentasi yang mendukung pembelaan klien mereka.

Proses Hukum Berlanjut

Sidang kasus pengadaan Chromebook ini masih berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta. JPU terus menghadirkan bukti dan saksi untuk memperkuat tuntutan. Sementara publik masih menunggu bagaimana majelis hakim akan memutuskan perkara yang menjadi sorotan nasional ini, terutama soal bukti percakapan “mesti dijorokin” yang menjadi representasi dari tuduhan manipulasi harga tersebut.

The post JPU Bongkar Chat Vendor Chromebook appeared first on Info Tenggarong.

Warzone World Championship (WWC) (kadang disebut WWC Championship) adalah sebuah ajang olahraga bela diri/tinju dan Muay Thai internasional yang digelar di Malaysia.

Peserta datang dari berbagai negara di Asia, termasuk Malaysia, Indonesia, Thailand, India, dan China.

WWC Championship berlangsung pada 6–7 Desember 2025.

Kemenangan Devan Febra Anantha diumumkan oleh banyak akun di media sosial, khusunya Instagram.

Dilansir TribunKaltim.co dari akun Instagram @sparkcombatstudio menulis “Keluarga Spark mengucapkan selamat atas kemenangan bro @devanfebraaa di Internasional Fight Warzone World Championship Malaysia, di pertandingan Muaythai Warzone Malaysia”

Pun dengan akun Instagram @info_kukar yang penuh bangga atas pencapaian Devan di kancah Internasional.

“Bangga! Devan Febra fighter asal Tenggarong Indonesia menang atas fighter Malaysia di WWC Internasional yang digelar di Malaysia. Selamat @devanfebraaa fighter kebanggaan Kukar”

Unggahan ini mendapatkan ribuan like dan ratusan komentar.

Warganet berbondong-bondong mengucapkan selamat dan memuji pencapaian Devan.

Baca juga : Devan Febra Anantha Siap Tempur di WWC Malaysia, Sempat Hadapi Drama 2 Kali Ganti Lawan

Diberitakan sebelumnya, atlet Muaythai asal Kutai Kartanegara, Devan Febra Anantha, dipastikan tampil malam ini dalam ajang Warzone World Championship (WWC) di Malaysia.

Devan dijadwalkan turun pada partai ke-5 PPV, dengan perkiraan tanding sekira pukul 22.00 waktu setempat.

Devan tidak berangkat sendirian. Ia didampingi Coach Yudi Dyo, serta official Denny Purnama dan Jemmy, yang memastikan seluruh persiapan berjalan lancar.

Tim official Devan, Jemmy menyebut Devan menjalani persiapan yang sangat intens.

TribunKaltim.co dari akun Instagram @sparkcombatstudio menulis “Keluarga Spark mengucapkan selamat atas kemenangan bro @devanfebraaa di Internasional Fight Warzone World Championship Malaysia, di pertandingan Muaythai Warzone Malaysia”

sosok Devan Febra Anantha, pemuda asal Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur keluar sebagai juara pemenang kejuaraan Muaythai di Internasional Fight Warzone World Championship Malaysia 2025.

Devan Febra fighter asal Tenggarong Indonesia menang atas fighter Malaysia di WWC Internasional yang digelar di Malaysia. Selamat @devanfebraaa fighter kebanggaan Kukar”

The post Viral Devan Febra Anantha Asal Tenggarong, Juara Muaythai di WWC Malaysia 2025 appeared first on Info Tenggarong.

Agenda persidangan memasuki tahap pembuktian penuntut umum , yang digelar di Pengadilan Negeri Tenggarong, Senin (1/12/2025).

Kuasa hukum korban, Sudirman, menjelaskan sidang hari ini merupakan agenda pemeriksaan lanjutan terhadap para korban setelah pekan lalu jaksa membacakan uraian dugaan perbuatan terdakwa, seorang tenaga pengajar di pondok pesantren tersebut.

“Ini sidang kedua. Minggu kemarin sudah selesai untuk pembacaan dari jaksa. Hari ini giliran jaksa menghadirkan para korban untuk memberi keterangan,” ujar Sudirman.

Menurutnya, ada 7 anak yang merupakan korban hadir dalam persidangan.

Masing-masing didampingi orang tua.

Meski begitu, mereka tidak ditempatkan dalam ruang yang sama dengan terdakwa.

“Sidangnya dipisah. Para korban tidak mau bertemu langsung dengan terdakwa karena trauma berat. Itu wajar, anak-anak dalam usia seperti itu pasti menghindari sesuatu yang tidak mereka harapkan,” jelasnya.

Salah satu orang tua korban menceritakan bagaimana proses pendampingan membuat anak-anak perlahan berani mengungkapkan apa yang mereka alami.

Baca Juga : Peringatan Hari Ibu di Kukar, Bupati Aulia Rahman Apresiasi Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah

Ia menyebut pendampingan dari konselor, kuasa hukum, Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim membantu korban lebih terbuka.

“Alhamdulillah karena pendampingan kemarin, anak-anak itu benar-benar mengeluarkan hampir semuanya,” ungkapnya.

Namun sebagian korban masih mengalami intimidasi, baik dari lingkungan maupun pihak yang berkaitan dengan kasus.

Ia mencontohkan dugaan ancaman yang diterima salah satu korban.

menyebut pendampingan dari konselor, kuasa hukum, Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim membantu korban lebih terbuka.

“Ada yang diancam. Misalnya ditanya ‘kamu di mana, kita ketemu’. Itu yang membuat anak-anak tambah takut,” tuturnya.

hukum korban, Sudirman, menjelaskan sidang hari ini merupakan agenda pemeriksaan lanjutan terhadap para korban setelah pekan lalu jaksa membacakan uraian dugaan perbuatan terdakwa, seorang tenaga pengajar di pondok pesantren tersebut.

The post Sidang Dugaan Pencabulan Santri di Kutai Kartanegara, 7 Korban Trauma Berat appeared first on Info Tenggarong.

Mereka datang untuk menyampaikan keresahan soal penyelenggaraan event daerah yang dinilai masih belum sepenuhnya memberi panggung bagi pelaku seni dan musisi lokal.

Aksi berlangsung di pelataran pintu masuk Kantor Bupati dan berlanjut ke Ruang Eksekutif untuk audiensi.

Dalam pertemuan itu, aliansi menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang lebih efisien serta keberpihakan pemerintah terhadap komunitas seni di daerah.

Plt Kepala Dinas Pariwisata Kukar, Arianto, memastikan pihaknya membuka diri terhadap kritik dan masukan yang disampaikan. Ia menyebut evaluasi akan dilakukan agar pelibatan talent lokal bisa lebih optimal.

“Teman-teman aliansi menyampaikan bahwa event di Kukar perlu kolaborasi, khususnya menampilkan talent, pegiat, dan pelaku lokal. Kita sudah undang talent nasional, tapi ke depan akan kita buat konsep yang lebih bagus supaya ada keadilan dalam pengisian event-event di Kukar,” ucap Arianto.

Baca Juga : KNPI Kukar Hadirkan Layanan Pendampingan Psikolog untuk Anak Muda, Launching Bulan Desember 2025

Ia menambahkan komitmen Dispar tetap sama, yakni mengutamakan hadirnya seni budaya lokal dalam setiap event. Termasuk dalam pelaksanaan Tingkilan Fest. Namun ia menegaskan bahwa seluruh penampil harus disesuaikan dengan tema kegiatan.

“Tema event ini berkaitan dengan musik tingkilan dan kebudayaan. Jadi talent yang tampil harus nyambung dengan tema itu. Jumlahnya masih dibahas dengan teman-teman pelaku lokal,” ujarnya.

Di sisi lain, perwakilan massa aksi, Fajri, meminta agar talent lokal tidak lagi terpinggirkan. Ia menyebut masih ada sejumlah grup yang belum mendapat kesempatan tampil.

“Jangan hanya artis ibu kota, tapi tolong lokalnya juga difasilitasi,” kata Fajri.

Ia juga menyoroti kesenjangan anggaran antara artis nasional dan lokal, terlebih daerah sedang mengalami defisit anggaran.

“Kami tidak mau menganggangu Tingkilan Fest, hanya ingin anggarannya lebih berpihak kepada musisi lokal,” tambahnya.

Fajri menyebut aliansi masih menunggu keputusan dari pemerintah usai audiensi hari itu.

“Responnya masih dipertimbangkan. Mudah-mudahan ada titik temu. Sikap kami selanjutnya menunggu hasil diskusi dan keputusan dari pemerintah,” tutupnya.

The post Aliansi Peduli Kukar Desak Pemerintah Beri Ruang Lebih untuk Musisi Lokal appeared first on Info Tenggarong.

Rendi Solihin mengatakan Pemkab Kukar berkomitmen dan konsisten dalam penguatan di bidang pendidikan kualitas SDM maupun bidang bidang lainnya.

oleh karena itu Pemkab Kukar siap mendukung anak anak untuk bisa berprestasi di tingkat yang lebih tinggi lagi.

“Kami mengapresiasi dan mensupport semangat para pelajar yang aktif berprestasi dan memiliki kepedulian terhadap isu-isu sosial serta kebangsaan, maka dari itu saya berharap melalui momentum ini selain sebagai silaturahmi, kami ingin terus memotivasi anak anak yang sudah membawa harum nama kabupaten Kukar bisa berprestasi di tingkat yang lebih tinggi lagi,” katanya.

Lanjut Rendi mengatakan saat ini Pemerintah daerah terus mengoptimalkan dan berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kukar, selain teknologi, penguatan literasi konvensional tetap menjadi fokus.

Baca Juga :  Sinergi Dispora dan KNPI Hadirkan Ruang Kompetisi Baru Bagi Pemuda Kutai Kartanegara

“Semua elemen harus bersatu dan fokus untuk meningkatkan dunia pendidikan, apalagi saat ini Pemkab terus menggalakkan dan mengoptimalkan kemampuan yang ada untuk memajukan pendidikan.

Maka dari itu saya berharap kepada kepala sekolah maupun stakeholder terkait untuk dapat terus bersinergi dan berkolaborasi, berpikir dan berikhtiar meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kukar,”ujarnya (Prokom09)

Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin menerima audiensi Duta Pelajar Sadar Hukum Kukar 2025 dan Putri Muslimah Nusantara dari Sekolah SMA 3 Unggulan Tenggarong Seberang di Pendopo Wakil Bupati Kukar, Rabu (05/11/2025).

dan mensupport semangat para pelajar yang aktif berprestasi dan memiliki kepedulian terhadap isu-isu sosial serta kebangsaan, maka dari itu saya berharap melalui momentum ini selain sebagai silaturahmi, kami ingin terus memotivasi anak anak yang sudah membawa harum nama kabupaten Kukar bisa berprestasi di tingkat yang lebih tinggi lagi,” katanya.

mengatakan saat ini Pemerintah daerah terus mengoptimalkan dan berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kukar, selain teknologi, penguatan literasi konvensional tetap menjadi fokus.

The post Wabup Terima Audiensi Duta Pelajar Sadar Hukum Kukar 2025 dan Putri Muslimah Nusantara appeared first on Info Tenggarong.

Aksi tersebut merupakan respons atas dugaan keterlibatan Oknum anggota DPRD Bulungan dalam tindakan pengeroyokan terhadap warga berinisial AS (38 tahun) pada Rabu (12/11/2025) lalu.

Diketahui, dua anggota DPRD Bulungan berinisial AH dan LB turut dilaporkan ke Polda Kaltara, atas dugaan keterlibatannya dalam aksi pengeroyokan dibsalah satu Cafe di Jalan Sengkawit Tanjung Selor itu.

Dalam orasinya, mahasiswa menuntut proses penegakan hukum yang terbuka dan akuntabel.

Mereka membawa empat poin tuntutan, antara lain, mendesak Dewan Kehormatan DPRD Bulungan untuk memproses, memeriksa, dan mengumumkan secara terbuka seluruh dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Oknum anggota dewan yang bermasalah. Utamanya terhadap Oknum yang diduga terlibat pengeroyokan ini.

Lalu kedua, menuntut transparansi hasil pemeriksaan serta publikasi sanksi yang dijatuhkan kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar serta meminta proses hukum yang adil, terbuka, dan tidak diskriminatif, serta menjamin keselamatan korban dalam kasus dugaan pengeroyokan yang melibatkan dua Oknum legislator tersebut.

“Menegaskan bahwa tindakan kekerasan oleh pejabat publik tidak dapat ditoleransi, karena merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan” bunyi poin ke 4 tuntutan mahasiswa dala aksi tersebut.

Selain keempat tuntutan tersebut, para mahasiswa juga sempat mengungkap beberapa persoalan di DPRD Bulungan yang dianggap mengecewakan masyarakat. Di antaranya soal SPPD fiktif, dugaan ijazah palsu, serta soal rumor dugaan perselingkuhan.

Baca Juga :  Progres Pembangunan Kawasan Industri Signifikan, Bupati Bulungan Minta Warga Lokal jadi Prioritas

Menanggapi aksi mahasiswa, Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, menyampaikan bahwa lembaga DPRD menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan di kepolisian.

“Saya ingin sampaikan, terkait pengeroyokan yang terduga dilakukan Oknum anggota DPRD Bulungan, bahwa Oknum itu harus dibedakan dengan lembaga DPRD-nya. Lembaga DPRD jelas akan mengikuti dan menghormati proses yang ada di kepolisian,” ujar Riyanto yang saat itu, didampingi seluruh pimpinan DPRD, Badan Kehormatan (BK), serta sejumlah anggota DPRD.

Riyanto menegaskan, bahwa kasus tersebut sepenuhnya sudah berada dalam penanganan Polda Kaltara. Karena itu, DPRD meminta untuk bersabar menunggu, serta bersama-sama mengawal tahapan hukum hingga ada kejelasan.

“Kalau nanti prosesnya sudah jelas, tegas ada sanksinya, tentu DPRD akan mengambil tindakan tegas. Tapi saat ini statusnya masih terduga. Bukan ranah kewenangan kami untuk mengadili atau menindak dua Oknum tersebut,” tegasnya.

Riyanto juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil dua Oknum anggota DPRD tersebut untuk meminta klarifikasi, didampingi Badan Kehormatan DPRD dan dua wakil ketua dewan.

“Kami minta dijelaskan. Pertanyaan saya waktu itu: apakah betul saudara berada di lokasi saat kegaduhan? Dan mereka mengakui bahwa mereka ada di sana. Namun mereka menyampaikan bahwa keberadaan mereka justru untuk ‘melerai’, bukan terlibat pengeroyokan,” jelasnya.

Menurut dia, pengakuan itu merupakan hak masing-masing anggota. Karena itu, DPRD tidak bisa memaksakan pengakuan lebih jauh.

The post Datangi DPRD Bulungan, Mahasiswa Tuntut Tindak Tegas 2 Oknum Anggota Dewan Diduga Keroyok Warga appeared first on Info Tenggarong.