Likespedia

Pameran IndoGreen Environment & Forestry Expo (JEFE) 2016

2016-01-02T15:30:00.002-08:00

The 8th International Exhibition On Environment & Forest Product, Services, Technology, Food And Energy, Forestry Investment, Business, Environment & Forest Safety & CSR.

Pameran Indogreen Forestry Expo yang sekarang berubah nama menjadi IndoGreen Environment & Forestry Expo (JEFE) akan diselenggarakan di JCC (Jakarta Convention Center) pada tanggal 19-22 Mei 2016. Tema IEFE ke-8 tahun 2016 adalah gotong royong mewujudkan kelestarian lingkungan dan hutan untuk mendukung kedaulatan pangan, dan energi terbarukan rendah emisi.

Kegiatan IEFE antara lain:

Pesona potensi alam hutan Indonesia : pengelolaan pariwisata alam hutan, pesona potensi tanaman nasional, pesona potensi taman wisata alam, pesona potensi produk hutan Indonesia.
Teknologi pengelolaan lingkungan dan hutan, pengolahan limbah dan sampah serta pemanfaatan hutan : hutan alam produksi, hutan tanaman ¡ndustri, restorasi ekosistem, hutan tanaman rakyat, hutari kemasyarakatan. Hutan desa, jasa tata air, jasa ekowisata, jasa perdagangan karbon & jasa keanekaragaman hayati dan sylvopastura, sylvofishery, agroforestry, wanafarma.
Penggunaan kawasan hutan dalam upaya rekiamasi areal bekas tambang dalam kawasan hutan, jasa lingkungan dan panas bumi.
Pengembangan landscape/mosaic system penetapan HCVF dan HOE (High Conservation Values Forest & High Carbon Stock) dalam pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan dan kegiatan non kehutanan.
Upaya pencegahan tindakan yang merusak, dan perbaikan ekosistem, habitat, dan populasi.

Pameran IEFE juga bertujuan untuk mensosialisasikan peran serta industry terhadap lingkungan hidup dan hutan, penguatan budaya lokal serta mendukung upaya merealisasikan konsep gaya hidup yang hijau menuju green living style towards green Indonesia, serta pemanfaatan CSER (Corporate Social Environment Responsibility) untuk kepentingan publik.

IEFE mengusung konsep Zero Waste yaitu penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) meliputi sistem pengolahan sampah secara terpadu, teknologi pengomposan, daur ulang sampah plastik dan kertas, teknologi pembakaran sampah dan insenator, teknologi pengolahan sampah organik menjadi pakan ternak, Teknologi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, peran serta masyarakatdalam penanganan sampah, pengolahan sampah kota metropolitan, dan peluang dan tantangan usaha daur ulang.

Acara pendukung yang tidak terlewatkan antara lain talkshow, workshop, seminar, temu bisnis pesona potensi wisata alam hutan dan hasil hutan serta family environment & forestry day (forestry tour, green fun bike, pembagian pohon gratis, penanaman dan pemeliharaan pohon, pendidikan tentang pelestarian lingkungan dan pemanfaatan hutan bagi masyarakat).

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PT. Wahyu Promo Citra.

Contoh Format & Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

2016-01-02T14:14:00.000-08:00

Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). PPK membuat spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri dengan cara melakukan survey harga pasar yang membandingkan harga dari dua sumber berbeda sehingga ditemukan harga yang wajar.

Tujuan penyusunan HPS adalah untuk mendapatkan harga penawaran yang wajar sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dilaksanakan oleh rekanan sesuai dengan ketentuan kontrak. Oleh karena itu, Harga Perkiraan Sendiri merupakan dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dasar hukum HPS adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 junto Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah.

Contoh format daftar harga dan spesifikasi barang:

Contoh format daftar hasil survey harga:

Contoh penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS):

CPNS: Formasi 2016

2015-11-05T11:00:00.000-08:00

Semenjak pemerintahan Jokowi, mulai tahun 2015-2019 lowongan pendaftaran PNS memang memasuki masa dorman karena adanya moratorium penerimaan CPNS. Kebijakan diambil karena dana APBN diprioritaskan untuk sektor strategis lainnya disamping agar kinerja pegawai negeri sipil yang ada meningkat dan lebih baik.

Mengutip dari pernyataan KemenPanRB bahwa moratorium rekrutmen CPNS bersifat terbatas sehingga tahun 2016 tatap akan dibuka pendaftaran & penerimaan pegawai baru pada formasi-formasi strategis sebagai pengganti PNS yang memasuki masa pensiun.

Rekrutmen dibuka untuk 46000 orang dengan latar belakang pendidikan yang di-syarat-kan pada jabatan fungsional tertentu untuk formasi:

Tenaga pendidikan (guru, dosen, instruktur, profesi widyaiswara, dan tenaga pendidik lainnya), diutamakan bagi para pendidik/pengajar di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.
Tenaga kesehatan (dokter gigi, umum, spesialis, perawat, bidan, apoteker, analis farmasi, penyuluh kesehatan, tenaga gizi, terapis, tenaga teknis medis, radiografer, elektromedis, perekam media, radioterapis, teknisi tranfusi, & tenaga kesehatan lainnya), diprioritaskan bagi para tenaga medis yang masih PTT.
Tenaga bidang hukum (hakim, jaksa, advokat, dll yang memenuhi syarat dengan latar belakang pendidikan sebagai penegak hukum).

Sebagai informasi tambahan, kebijakan rekrutmen CPNS 2016 sedikit diambil dari lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), intelejen, sandi negara, perpajakan (STAN), IPDN, dan kegunungapian. Sedangkan polisi & tentara direkrut dengan cara dan waktu yang berbeda.

Terkait dengan pengumuman resmi penerimaan CPNS, waktu & jadwal tes, serta materi soal CAT, tertuang dalam Surat Keputusan (SK) kementerian yang berwenang dan di-info-kan pada website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) yang merupakan instansi pembina ASN selain BKN dan BKD.

Taman Nasional Laut Diserahkan ke Perikanan

2015-10-28T06:57:00.003-07:00

Menurut Sjarief Widjaja; Sekjen Kementerian Kelautan & Perikanan; ada 7 taman nasional yang sebelumnya dikelola lingkungan hidup & kehutanan bakal diambil alih. Urusan TN yang akan diserahkan dari KLHK (Dephut) ke KKP tahun 2016 yaitu:
Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Karimun Jawa (Jawa Tengah), Bunaken (Sulawesi Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Togean (Sulawesi Tengah), Taman Nasional Taka Bonerate (Sulawesi Selatan), dan TN Teluk Cenderawasih (Papua Barat).
Kebijakan ini diambil karena tujuan utama pengalihan bahwa kawasan konservasi TN harus mendukung upaya Menteri Kelautan Perikanan untuk meningkatkan produksi hasil laut karena mangrove dan terumbu karang adalah habibat ikan. Alih kelola juga menunggu hasil revisi UU Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati & ekosistem.

Prosedur Kerja PUPNS

2015-10-18T09:51:00.001-07:00

Pengertian PUPNS adalah sistem pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara elektronik (online). Kegiatan merupakan pemutakhiran data pada setiap pegawai yang dimulai dengan pemeriksaan data yang tersedia dalam database kepegawaian BKN dan selanjutnya pegawai yang bersangkutan melakukan perbaikan data yang tidak sesuai serta menambahkan/melengkapi data yang belum lengkap/tersedia di database BKN.

Tujuan PUPNS adalah untuk memperoleh data yang lebih akurat dan terpercaya sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara.

Peraturan pelaksanaan PUPNS yaitu:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015 (e-PUPNS 2015).

Cara mendaftar, login, dan mengisi data pada portal pupns.bkn.go.id yaitu:

Registrasi dapat dilakukan dengan menggunakan web browser (internet explorer, mozilla firefox, google chrome, opera, safari, maxthon, sea monkey, dll) pada smartphone, tablet, komputer ataupun laptop.
Tahapan/alur kerja atau prosedur proses e-PUPNS seperti pada gambar di bawah ini:

Fungsi & Jenis Peraturan Perundang-Undangan

2015-10-17T10:01:00.000-07:00

Keberadaan peraturan perundang-undangan pada dasarnya dapat dibagi dalam 2 (dua) fungsi, yakni :

Fungsi umum adalah sebagai instrumen hukum suatu Negara/Pemerintahan untuk mengatur segala dimensi yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam penyelenggaraan suatu Negara/pemerintahan.
Fungsi khusus adalah sebagai penentu atau petunjuk mengenai system ketatanegaraan yang dianut oleh suatu Negara/pemerintahan.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tata urutan jenis/bentuk peraturan perundangan dari tertinggi sampai dengan terendah yang dibuat di Indonesia, yaitu:

Undang-Undang Dasar (UUD)
Ketetapan (Tap) MPR
Undang-Undang (UU)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (PERPRES)
Peraturan Daerah (PERDA)
Peraturan Kepala Daerah (PERGUB/PERBUP).

Free Timber Certification (TLVS/SVLK)

2015-10-11T00:42:00.002-07:00

Timber Legality Verification System (TLVS); or SVLK in Indonesia; serves to ensure wood products and raw materials derived from sources whose origin is unclear and its management meet legal aspects. Legality include the origin of timber, logging licenses, systems and procedures for harvesting, transporting, processing, and trade or transfer of its owner can be proven, and it meets all applicable legal requirements.

Timber from state forests and private forests must obtain a verification of legality. This obligation guarantees the origin of raw material resources. Similarly, in the primary and secondary industries, wood raw material must undergo verification of legality up to the time into wood products. Wood products for export requires a V-Legal Documents. V-legal documents aimed at ensuring that the wood raw material used to make the product the wood comes from legal sources.

In conclusion, the Timber Legality Verification System or SVLK is a tracking system that multistakeholder arranged to ensure the legality of the timber being circulated and traded in Indonesia. TLVS/SVLK developed to encourage the implementation of government regulations related to trade and the distribution of forest products that are legal in Indonesia.

SVLK implementing regulations:

Regulation of the Minister of Environment and Forestry: P.95 / Menhut-II / 2014 on the Assessment of Sustainable Production Forest Management Performance and Verification of Timber Legality for License Holders or in Private Forests.
Regulation of the Minister of Trade: 66 / M-DAG / PER / 8/2015 on the export of forestry industry products.
Regulation of Director General of Forestry Enterprises: P. 14 / VI-BPPHH / 2014 About Standards and Guidelines on Assessment of Performance of Sustainable Production Forest Management (SFM) and Timber Legality Verification (VLK).
Circular of the Director General of Forestry Enterprises: SE.14 / VI-BPPHH / 2014 on the Obligations Implementation of Timber Legality Verification System.

In the implementation of SVLK, timber certificate can be obtained for free according to the rules:

Regulation of Director General of Forestry Enterprises No. P.13 / VI-BPPHH / 2014 on Guidelines for Certification of Timber Legality in Flocking.

Peraturan Pokok Pelaksanaan SVLK

2015-10-10T09:48:00.000-07:00

Peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan SVLK:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permenhut P.95/Menhut-II/2014) tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag 97/M-DAG/PER/12/2014) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana diubah dalam Permendag 66/M-DAG/PER/8/2015.
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Perdirjen BUK P. 14/VI-BPPHH/2014) Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana diubah dalam Perdirjen BUK P.1/VI-BPPHH/2015.
Surat Edaran Nomor SE.14/VI-BPPHH/2014 tentang Kewajiban Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu.

Masalah Kebakaran Hutan & Kabut Asap

2015-10-09T10:35:00.000-07:00

Artikel dalam bentuk saduran dengan topik kebakaran hutan membahas tentang latar belakang, pengertian, penanggulangan, dan akibat/dampak kebakaran hutan sebagai penyebab kabut asap yang umumnya terjadi di Indonesia:

Kebakaran hutan merupakan kejadian pembakaran yang penjalarannya bebas pada areal yang tidak direncanakan serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan (Saharjo 2003). Syaufina (2008) menegaskan bahwa kebakaran hutan merupakan kejadian dimana api melalap bahan bervegetasi yang terjadi didalam kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi di kawasan non hutan. Kebakaran hutan dan/ lahan menjadi penyebab kabut asap di Indonesia, contoh-nya di Kalimantan dan Sumatera/Riau.

Api merupakan fenomena alam yang dihasilkan dari kombinasi yang cepat antara oksigen dengan suatu bahan bakar yang terjelma dalam bentuk panas, cahaya dan nyala. Tiga komponen diperlukan untuk setiap api agar dapat menyala dan mengalami proses pembakaran (Countryman 1975). Pertama harus tersedia bahan bakar yang dapat terbakar. Kedua, panas yang cukup digunakan untuk menaikkan suhu bahan bakar hingga ke titik penyalaan. Ketiga, udara diperlukan untuk mensuplai oksigen agar proses pembakaran tetap berjalan dan untuk mempertahankan suplai panas sehingga memungkinkan penyalaan bahan bakar yang sulit terbakar. Ketiga unsur itu adalah bahan bakar, panas, dan oksigen yang memungkinkan timbulnya api, disebut segitiga api (Fire Triangle).

Api hanya dapat terjadi bila ketiga komponen di atas berada pada saat yan bersamaan atau tidak ada api sama sekali. Untuk itu maka prinsip dasar dalam usaha pengendalian kebakaran hutan dilakukan dengan cara memutus salah satu dari ketiga komponen tersebut. Mengurangi komponen bahan bakar dan panas dengan berbagai teknik sering dilakukan untuk penanggulangan atau mengendalikan kebakaran hutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peraturan, metode, jutlak/juknis terkait dengan pengendalian kebakaran hutan yang meliputi pencegahan, pemadaman, penanganan pasca dan penyelamatan, serta pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana, dipandang perlu untuk di-sosialisasi-kan dan di-praktek-kan oleh pemerintah pusat dan daerah serta para stakeholder (pemangku kepentingan) pada kegiatan pengendalian kebakaran hutan untuk masyarakat sekitar hutan.

Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)

2015-10-08T01:50:00.001-07:00

Jabatan fungsional tertentu, Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) pada bidang kehutanan terdiri dari:

PEH Terampil dan
PEH Tingkat Ahli.

Dasar hukum pembentukan, pengangkatan, tugas pokok fungsi (tupoksi), petunjuk teknis (juknis), unsur dan sub-unsur kegiatan, serta cara membuat Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (Dupak) mempedomani aturan yaitu:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;
Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.1/Menhut-II/2013 dan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.10/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya.

Contoh Tanaman Penghijauan: Jenis MPTS & Kayu Keras Kehutanan

2015-08-28T09:29:00.000-07:00

Memilih tanaman penghijauan yang baik adalah bibit yang cepat tumbuh. Namun lebih tepat jika jenis tanaman penghijauan sesuai dengan keinginan masyarakat selaku pemilik lahan. Untuk lokasi penanaman, bibit dapat ditanam di lahan yang di-kategori-kan kritis, sekitar hulu DAS (daerah aliran air), catchment area/waduk/sekitar mata air, dan kanan-kiri sungai sampai dengan hilir DAS.

Berdasarkan peraturan kementerian kehutanan yang terkait dengan pemilihan jenis tanaman pada program penanaman pohon, berikut ini adalah:

Contoh tanaman kehutanan:
Untuk bibit pohon kayu pertukangan antara lain: Angsana, Ekaliptus, Acacia Mangium, Gmelina, Sonokeling, Suren, Waru Gunung, dll. ataupun tanaman kayu keras komersil seperti Jati, Sengon, dan Mahoni.

Contoh tanaman MPTS:
Untuk bibit pohon multi purpose tree species antara lain: Alpukat, Aren, Bambu, Cempedak, Cengkeh, Jambu Mete, Jengkol, Kenanga, Kayu Manis, Kelengkeng, Mangga, Nangka, Pete, Rambutan, Sukun, Mimba, Asam, Gayam, Pala, dll. dimana selain untuk tujuan konservasi manfaatnya juga dapat diambil oleh masyarakat.

Selain itu, contoh bibit pohon untuk turus jalan/penghijuan kota yaitu: Asam kranji, Bungur, Cemara, Dadap, Damar, Felisium, Flamboyan, Johar, Kenari, Mangrove, Palem Raja, Tanjung, Trembesi, Meranti Merah, Eboni, Kepuh, dll.

Trading House Kayu SVLK Hutan Rakyat Harus Seperti Bulog

2015-04-25T04:08:00.000-07:00

Berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan, sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) bersifat mandatory terhadap pemilik izin usaha industri dan hutan rakyat. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa masalah di daerah.

Review tentang masalah penerapan SVLK dan pembahasan mengenai solusi sebagai masukan adalah sebagai berikut:

Jika masalah SVLK adalah terkait dengan biaya mengurus sertifikat legalitas kayu, untuk industri kayu skala kecil dan hutan rakyat/hak sebenarnya banyak dana hibah ataupun dana gratis dari pemerintah pusat/kementerian namun pemerintahan di daerah belum optimal melakukan sosialisasi dan memberikan arahan. Karena keterlibatan pemerintah daerah dalam penerapan SVLK bagi industri dan hutan rakyat sangat kecil; dimana untuk mengurus SVLK pemilik IUIPHHK dan HR langsung berhubungan dengan LVLK; padahal lokasi IPHHK dan HR terletak di wilayah kerja kabupaten/kota. Oleh karena itu, daerah perlu diberikan biaya operasional untuk melakukan pendampingan sekaligus klasifikasi terhadap industri kecil (IPKR) dan pemilik hutan rakyat menjadi kelompok-kelompok agar dapat diajukan mendapat sertifikat SVLK gratis. Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga mempengaruhi pelaksanaan SVLK karena kewenangan pemerintahan kabupaten/kota dicabut untuk urusan kehutanan; menjadi urusan pilihan; sehingga dalam hal ini pemerintah provinsi harus bekerja keras.
Sebenarnya biaya mengurus SVLK untuk pertama kali bukan menjadi masalah besar (karena ada dana hibah gratis untuk IPKR), beban bagi industri kecil (IPKR) dan pemilik hutan rakyat adalah adanya biaya penilikan kembali. Oleh karena itu, biaya penilikan (surveillance) harus dihapus atau sekurang-kurangnya dibiayai oleh pemerintah, tentu hal ini akan mendukung percepatan penerapan SVLK tahun 2016; alasannya karena sifat SVLK adalah Government to Government (GTG) bukan Business to Business (BTB); sedangkan industri bersifat provide oriented. Beban biaya SVLK akan ditanggung kembali oleh pemilik IPKR dan hutan rakyat pada saat masa berlaku sertifikat legalitas kayu habis; biaya SVLK-pun dapat diperoleh melalui dana hibah kembali.
Bagi IPKRdan/UMKM, membangun/membuat trading house kayu dengan tujuan sebagai tempat jual beli atau transaksi kayu kurang lebih dapat membantu kualitas legal-nya kayu yang diperoleh serta menjamin legalitas usaha industri kayu-nya; namun hal ini belum cukup bagi para pemilik kayu hutan rakyat/hak. Pemilik hutan rakyat tetap meminta jaminan bahwa harga kayu mereka yang sudah ber-SVLK dapat meningkat/lebih tinggi nilai jualnya (premium price). Alasan-nya, kayu rakyat yang sudah ber-SVLK dan yang tidak, harga jualnya sama saja padahal pemilik hutan yang ber-SVLK harus mengeluarkan biaya untuk mengurus SVLK ditambah dengan biaya surveillance. Oleh karena itu pemerintah perlu membuat sebuah tempat penampungan terdaftar kayu rakyat (TPT-KBKR) dimana pemerintah membeli kayu rakyat yang sudah SVLK; katakanlah seperti Perum Bulog dengan Dolog-nya yang dapat membeli gabah/beras milik petani.
Beberapa keuntungan: Tujuan TPT-KBKR adalah pengendalian harga kayu, dengan kata lain pemerintah dapat mengatur standar harga kayu rakyat yang beredar untuk mempersempit ruang gerak para broker kayu yang tidak memiliki izin usaha dibidang perkayuan. PT Angkasa Pura dan PT KAI sekarang sudah bagus, bandara dan stasiun sekarang sudah hampir bebas calo. Harga beras dapat dikendalikan karena ada Perum Bulog. Selain itu, TPT-KBKR dapat membantu minat pemilik hutan rakyat untuk ber-SVLK karena sudah ada standar harga antara kayu yang SVLK dan yang tidak. Lambat laun kayu yang tidak SVLK akan terdesak karena tidak ada standar harga dan legalitas sehingga pengawasan kayu yang beredar dapat mudah dikendalikan. TPT-KBKR bisa didirikan disetiap provinsi atau kabupaten, pengelolanya dapat dinas setempat ataupun berdiri sendiri berbadan hukum PT menjadi perusahaan daerah. Jika pemerintah tidak mampu membangun TPT-KBKR dapat MoU dengan Perum Perhutani ataupun PTPN dengan sistem bagi hasil.Keuntunga lainnya, secara financial dapat menambah income kas daerah sebagai salah satu sumber pendapat daerah dan/nasional.

SVLK Dihapus: Antara Pihak yang Pro & Kontra

2015-04-23T09:53:00.001-07:00

Pengertian SVLK certification adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi pengelolaan hutan dan sertifikasi legalitas kayu.
Tujuan penerapan SVLK kayu kehutanan yaitu pemberantasan ilegal logging dan ilegal trading, perbaikan tata kelola usaha produk industri kehutanan, kepastian jaminan legalitas kayu, meningkatkan martabat bangsa, dan promosi kayu legal yang berasal dari sumber lestari baik dari hutan alam atau hutan rakyat/hak.

Kontra SVLK:
Pada akhir tahun lalu, Kemendag menyatakan bahwa peraturan SVLK cukup memberatkan industri mebel, khususnya yang berskala kecil dan menengah, karena ongkos sertifikasi mencapai kisaran Rp 30 juta. Akibatnya, biaya produksi bertambah dan daya saing industri mebel berskala kecil dan menengah untuk ekspor menjadi berkurang.

Mandatori SVLK harusnya hanya dikenakan kepada industri kayu di hulu, tidak perlu sampai ke industri hilir yang mengolahnya menjadi mebel. Dalam hal ini, hanya pemasok kayu yang harus mendapat verifikasi legalitas kayu.

Sebagai gantinya, Kemendag akan membuat daftar perusahaan pemasok kayu yang sudah bersertifikat legalitas kayu (SLK), lalu industri mebel wajib membeli kayu dari pemasok yang ada pada daftar tersebut.

Untuk ekspor mebel, akan dibuat dokumen pendamping ekspor yang menerangkan dari mana mebel tersebut mendapat pasokan kayu. Apabila kayu diperoleh dari perusahaan pemasok kayu yang tidak mengantongi SVLK, mebel tersebut tidak dapat diekspor.

Sementara itu, sebagian Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) dan AMKRI mendukung jika Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) dihapus. Selama ini yang menjadi hambatan adalah perusahaan eksportir juga harus memiliki SVLK kayu hutan yang digunakan sebagai bahan dasar. SVLK seharusnya hanya dimiliki oleh perusahaan hulu. Jika kayu yang digunakan sudah memiliki legalitas, maka perusahaan eksportir mebel dan kerajinan tidak perlu memiliki SVLK.

Pro SVLK:
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memfasilitasi sertifikasi legalitas kayu dan pendampingan, serta surveillance/penilikan pertama bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) secara berkelompok.

Kemenhut menjelaskan, pendampingan SVLK dalam rangka mempercepat pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada IKM dilakukan dengan me-revisi/melakukan perubahan peraturan tentang izin usaha industri kayu yaitu untuk industri primer kapasitas produksi dibawah 2000 m3/tahun ijinnya cukup lurah/kepala desa yang mengeluarkannya; begitu juga untuk industri rakyat (IPKR) dan hutan rakyat/hal legalitas hasil hutan kayu cukup pakai DKP saja.

Oleh karena itu, jika SVLK dihapus/dicabut dapat mempengaruhi ekspor kayu karena mempertimbangkan seberapa ketat aturan yang berlaku di negara tujuan ekspor. Tanpa SVLK, negara tujuan ekspor bisa meragukan legalitas produk dari sisi kelestarian lingkungan. Ini dikemudian hari akan menjadi salah satu hambatan pemasaran produk-produk berbahan baku kayu asal Indonesia.

SVLK pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya saing hasil kerajinan berbasis kayu di pasar dunia. Sistem ini sesungguhnya akan memproteksi peredaran kayu ilegal mengingat bahan baku industri kayu di Jawa-Bali masih didatangkan dari luar pulau. Sebanyak 28 negara Uni Eropa sudah mensyaratkan SVLK dari Indonesia. Artinya, jika aturan yang sedianya diberlakukan menyeluruh pada 2016 mendatang ini batal diberlakukan, maka produk yang tak dilengkapi dokumen SVLK akan ditolak negara pembeli.

Referensi: dari berbagai sumber.

IFS: Integrated Farming System (Pertanian Terpadu)

2015-04-15T10:42:00.000-07:00

Pengertian Integrated Farming System (IFS) atau pertanian terpadu pada kawasan hutan dapat diartikan sebagai berikut:

Integrated Farming System (IFS) adalah sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan, sehingga diharapkan dapat sebagai salah satu solusi bagi peningkatan produktifitas lahan.

Pengembangan sistem ini lebih diarahkan pada wilayah perdesaan atau dengan modifikasi tertentu dapat dikembangkan di wilayah kawasan hutan dan terintegrasi dengan wilayah perdesaan. Oleh karena itu perlu peraturan sebagai payung hukum kebijakan yang mendukung penerapan sistem ini untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan pada khususnya.

Aplikasi/penerapan IFS di Jawa dilatarbelakangi oleh kekurangan stok bahan pangan, kurangnya bahan baku kayu, penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan, kekurangan sumber energi, serta kemunduran lingkungan akibat perilaku manusia mengelola lahan dan atau aktifitas alam yang kurang menguntungkan.

Tujuan Integrated Farming System (pertanian terpadu) di kawasan hutan-hutan Indonesia antara lain:

Optimalisasi pemanfaatan lahan kawasan hutan untuk tanaman pangan dan tanaman dibawah tegakan.
Identifikasi potensi sumberdaya alam di dalam kawasan hutan dan di sekitar kawasan hutan.
Meningkatkan produk hutan jati melalui kombinasi klon unggulan.
Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Meningkatkan pengetahuan masyarakat sekitar hutan melalui alih teknologi pengolahan lahan untuk pertanian dan kehutanan.

Fungsi Hutan Sebagai Pengatur Tata Air

2015-04-15T10:21:00.000-07:00

Bagi petani, hutan sangat penting artinya, karena merupakan kawasan pengatur tata air dan kesuburan tanah. Terkait fungsi hutan sebagai pengatur tata air, maka kebutuhan air akan terganggu apabila keberadaan hutan mengalami kerusakan terutama di bagian hulu. Gangguan kebutuhan air tersebut saat ini sudah mulai terasa, yaitu dengan terjadinya kerusakan fungsi hidro-orologis hutan oleh berbagai sebab, yang membuat cadangan air tanah untuk mendukung sistem irigasi semakin berkurang.

Kerusakan hutan yang terjadi saat ini telah menyebabkan terjadinya bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor serta kekeringan yang mengancam keberlanjutan pertanian pangan. Pengertian-nya adalah banyak sawah yang terendam banjir saat musim hujan dan mengalami kekeringan saat kemarau. Hal ini tentu mempengaruhi produktifitas lahan pertanian, akibat-nya petani tidak berhasil meningkatkan pendapatan-nya. Oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam peraturan Menteri Kehutanan tentang pelaksaaan penanaman pohon sudah bagus.

Peran hutan sebagai pengatur tata air sangat penting artinya dalam pengendalian fungsi hidro-orologis, yaitu sebagai penyerap, penyimpan, penghasil dan pendistribusi air. Oleh karena itu, tidak cukup untuk menanam satu pohon, kurang lebih 1 milyar pohon harus ditanam, dijaga, dan dipelihara membentuk kumpulan pohon menjadi satu kesatuan yang disebut hutan. Sangatlah penting jika penghutanan kembali dilakukan di daerah hulu/sumber-sumber mata air dan kanan-kiri daerah aliran air (DAS). Dalam hal ini, moral harus dibina dan tindakan masyarakat harus dikendalikan agar dapat menjaga hutan sehingga ber-fungsi sesuai peruntukannya sebagai pengatur tata air.

Pembagian Wilayah DAS Karakteristik

2015-03-18T02:29:00.007-07:00

Mempelajari ekosistem Daerah Aliran Sungai tentu tak lepas dari klasifikasi bagian hulu, tengah, dan hilir DAS. Karakteristik wilayah hulu DAS: (1) Berfungsi sebagai daerah penyangga, daerah resapan, reservoar alami. (2) Pemanfaatannya terbatas. (3) Penghasil jasa lingkungan (jasling).
Karakteristik wilayah tengah DAS: (1) Area peralihan. (2) Fungsi lindung dan budidaya tanaman. (3) Dapat dilakukan kegiatan konservasi vegetatif dan pembuatan bangunan sipil teknis.
Karakteristik wilayah hilir DAS: (1) Area multi pemanfataan. (2) Banyak permukiman dan aktifitas ekonomi. (3) Produktifitasnya tergantung daya dukung bagian hulu. Untuk peraturan yang terkait dengan pembagian wilayah DAS silahkan di share yep!

Masalah Rawa Pening, Dulu dan Sekarang

2015-02-12T05:26:00.000-08:00

Berbicara mengenai Rawa Pening memang tak lepas dari sebuah legenda. Tempat pariwisata yang memiliki area wisata Tlogo, Lopait, Bukit Cinta, Muncul, dan Asinan ini masih tetap menyimpan misteri cerita rakyat tentang asal-usul dan sejarah terbentuknya danau di Ambarawa, Jawa Tengah.

Namun dibalik misteri cerita legenda itu, danau yang berada di cekungan lereng Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo dan Gunung Ungaran tersebut sampai dengan saat ini permasalahan-nya tetap menjadi beban Pemerintah Pusat-Daerah. Masalah gulma eceng gondok dan sedimentasi tetap menunggu rencana aksi penyelamatan Danau Rawa Pening yang hingga kini belum tampak.

Danau seluas 2.670 hektar itu masih saja dipenuhi gulma eceng gondok yang pertumbuhannya tak terkendali. Laju sedimentasi di danau itu juga semakin cepat per tahun. Akibatnya, volume air berkurang hingga 30 persen dari kapasitas maksimum 65 juta meter kubik sehingga diperkirakan dalam waktu tak lama lagi Rawa Pening akan menjadi daratan. Bisa saja untuk lahan pertanian ataupun bahkan lokasi industri ya?

Agar tidak terjadi degradasi lingkungan dan kerusakan alam yang berkelanjutan, sebenarnya sudah banyak tangan-tangan yang melakukan usaha penanganan. Contoh-nya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Pemerintah Provinsi; hingga akhirnya Rawa Pening menjadi salah satu danau di Indonesia yang mendapat perhatian nasional.

Permasalahan lain yang dihadapi Rawa Pening sebagai daerah tangkapan air (DTA) adalah perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan yang tidak sesuai peruntukan serta pencemaran limbah domestik yang mengancam habitat air. Padahal selama ini, Rawa Pening telah menjadi bagian kehidupan masyarakat sekitar karena manfaat-nya sebagai sumber air baku (air minum), pembangkit tenaga listrik, irigasi pertanian, tempat wisata, dan sumber mata pencaharian nelayan air tawar.

Terkait dengan permasalahan tersebut, beberapa pengendalian yang dapat dilakukan adalah:

menghentikan penambangan galian C yang mengambil galian andesit, pasir dan batu yang dapat menjadi penyebab tanah longsor.
membatasi pengambilan gambut dan air baku secara berlebihan di sumber atau mata air atau di hilir danau yang tidak diimbangi dengan konservasi.
mengatur zonasi peruntukan danau untuk menghindari alih fungsi tanah untuk pemukiman dan pertanian yang tidak ramah lingkungan.
membuat sekaligus memelihara bangunan konservasi untuk menghindari erosi lereng dan run off.
mengatur penggunaan lahan untuk tegalan/kebun, memperbaiki hutan yang ber-potensi menjadi lahan kritis dengan melakukan penghijauan yang disertai dengan pemeliharaan untuk meningkatkan vegetasi penutup tanah dan mencegah banjir di areal pasang surut.
membangun sarana dan prasarana dalam pengelolaan wisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengendalian pemanfaatan ruang terbuka untuk kepentingan pengembangan wilayah/kota untuk menghindari terjadinya penyimpitan daerah-daerah resapan air.
melakukan pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya alam yang seperti penggunakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai peraturan dan/ racun serta cara pengambilan enceng gondok yang tidak ramah lingkungan yang berdampak terhadap pendangkalan danau.
menggalang dana dan investasi untuk melakukan pembersihan terhadap limbah rumah tangga, sisa-sisa makanan ikan, sisa-sisa aktifitas pertanian, erosi, dan tumbuhan parasit.
perlunya membangun tembok pembatas antara areal Rawa Pening dengan lingkungan di luarnya untuk mempermudah pelaksanaan sistem zonasi pemanfaatan danau.

Oleh karena itu, perlu:

penguatan kelembagaan dan melakukan kerjasama antara para pemangku kepentingan yang disertai dengan dukungan dana memadai dengan melakukan promosi untuk menciptakan peluang investasi serta penyusunan peraturan (regulasi) pengelolaan kawasan Rawa Pening.
penataan terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah/lahan.
peran Perguruan Tinggi diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah untuk mempercepaat usaha penyelamatan Rawa Pening.
para stakeholder diminta untuk membantu mengubah perilaku sekaligus meningkatkan keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan konservasi danau Rawa Pening untuk menghidari konflik antar pemanfaat.

Minat Menjadi Asisten Komite Pegawai ASN?

2015-02-03T07:13:00.000-08:00

Minat mengisi formasi/posisi sebagai Asisten Komite pegawai ASN?
UU Nomor 5 Tahun 2014 menetapkan bahwa Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional serta berkinerja, memberikan pelayanan secara adil & netral, serta menjadi perekat-pemersatu bangsa. KASN berkedudukan di ibu kota negara; Jakarta.

KASN ber-fungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.

KASN ber-tugas:
a. menjaga netralitas Pegawai ASN;
b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN;
c. melaporkan pengawasan & evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.

KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi berupa:
a. peringatan;
b. teguran;
c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;
d. hukuman disiplin untuk Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KASN dalam melaksanakan tugas/wewenang-nya dibantu oleh asisten & Pejabat Fungsional keahlian yang dibutuhkan. Operasional KASN dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Kualifikasi pendidikan pada seleksi sebagai asisten Komite ASN (KASN) di Jakarta:

asisten KASN dapat berasal dari PNS maupun non-PNS yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah strata dua (S2) di bidang administrasi negara, manajemen publik, manajemen sumber daya manusia, psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/atau strata dua (S2) di bidang lain yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia.
asisten KASN tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, tidak merangkap jabatan, serta diseleksi secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan rekam jejak, kompetensi, netralitas, & integritas moral.

Hak Kewajiban Pegawai ASN dan PPPK

2015-02-03T07:01:00.002-08:00

Hak dan kewajiban PNS dan PPPK diatur oleh UU Nomor 5 Tahun 2014, yaitu:

PNS sebagai pegawai ASN ber-hak memperoleh:
a. gaji tunjangan dan fasilitas PNS;
b. cuti;
c. jaminan pensiun & jaminan hari tua PNS;
d. perlindungan;
e. pengembangan kompetensi dalam rangka penilaian kinerja PNS untuk karier.

PPPK ber-hak memperoleh:
a. gaji & tunjangan;
b. cuti;
c. perlindungan;
d. pengembangan kompetensi.

Kewajiban Pegawai ASN:
a. setia-taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
b. menjaga persatuan-kesatuan bangsa;
c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, serta tanggung jawab;
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan & tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
g. menyimpan rahasia jabatan; hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13 Jabatan Pejabat Negara

2015-02-03T06:53:00.000-08:00

Definisi/pengertian pejabat negara adalah seseorang yang lingkungan kerja-nya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung (Wikipedia). Macam-jenis jabatan pejabat negara berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 serta penjelasan-nya menurut undang-undang:

(A) Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara.

(B) Pejabat negara terdiri dari:

Presiden-Wakil Presiden;
Ketua, wakil ketua, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Ketua, wakil ketua, anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
Ketua, wakil ketua, anggota Dewan Perwakilan Daerah;
Ketua, wakil ketua, ketua muda & hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
Ketua, wakil ketua, anggota Mahkamah Konstitusi;
Ketua, wakil ketua, anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
Ketua, wakil ketua, anggota Komisi Yudisial;
Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
Menteri serta jabatan setingkat menteri;
Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa & Berkuasa Penuh;
Gubernur-wakil gubernur;
Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota;
Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

(C) Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden/Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur/wakil gubernur; bupati/walikota/wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Jika sudah tidak menjabat lagi, dapat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, atau Jabatan Fungsional, sepanjang tersedia lowongan jabatan. Jika tidak tersedia lowongan jabatan, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

(D) Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua/wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri/jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS. Jika sudah tidak menjabat akan diaktifkan kembali sebagai PNS.

Jenjang Jabatan Pegawai ASN & Penyetaraan

2015-02-03T06:07:00.000-08:00

Tidak ada istilah pangkat dan golongan ruang, pejabat eselon, dan jabatan struktural PNS yang disebutkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014. Istilah & jenjang jabatan PNS sebagai pegawai ASN menurut peraturan tersebut, yaitu:

Jabatan pegawai ASN terdiri atas:
A| Jabatan Administrasi:

administrator;
pengawas;
pelaksana.

B| Jabatan Fungsional:
(a) fungsional keahlian:

ahli utama;
ahli madya;
ahli muda;
ahli pertama.

(b) fungsional keterampilan:

penyelia;
mahir;
terampil;
pemula.

C| Jabatan Pimpinan Tinggi:

pimpinan tinggi utama;
pimpinan tinggi madya;
pimpinan tinggi pratama.

Untuk setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan; diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penyetaraan jabatan PNS sebagai pegawai ASN:

jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama;
jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya;
jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;
jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;
jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas;
jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana.

Pegawai ASN Tetap Mendapat Jaminan Pensiun dan Hari Tua

2015-02-03T05:56:00.001-08:00

Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diatur menurut peraturan UU Nomor 5 Tahun 2014:

(1) Batas usia pensiun yaitu:
a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

(2) PNS diberikan jaminan pensiun apabila:
a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
c. mencapai batas usia pensiun;
d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini;
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

(3) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS mencakup jaminan pensiun & jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.

(4) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak serta sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.

(5) Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja & iuran PNS yang bersangkutan.

(6) Pemerintah wajib memberikan perlindungan PNS berupa:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian;
d. bantuan hukum.

Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS

2015-02-03T05:39:00.000-08:00

Pengertian, penjelasan tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014:

Gaji pegawai ASN (PNS) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan; pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.
Tunjangan meliputi tunjangan kinerja & tunjangan kemahalan.
Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai capaian pada penilaian kinerja PNS.
Tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.
Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Opini: Tingkat kemampuan masing-masing daerah tidak sama, bisa saja tunjangan PNS yang dianggarkan dalam APBD di setiap daerah tidak seragam/berbeda-beda karena disesuaikan dengan besar pendapatan masing-masing daerah.

Kompetensi & Penilaian Kinerja Mempengaruhi Karier Pegawai ASN

2015-02-03T05:26:00.001-08:00

Pengertian, Penjelasan tentang Kompetensi, Penilaian Kinerja, Karier PNS berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

(1) Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Pengembangan karier PNS dilakukan juga dengan mempertimbangkan integritas & moralitas.

(2) Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

(3) Kompetensi PNS meliputi:

A| kompetensi teknis yang diukur dari tingkat & spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;

B| kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, & pengalaman kepemimpinan;

C| kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

(4) Integritas diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, pengabdian kepada masyarakat, bangsa-negara.

(5) Moralitas diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, & sosial kemasyarakatan.

(6) Penilaian kinerja PNS:

A| dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

B| dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, transparan.

C| didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS.

D| dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat & bawahannya.

E| Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS yang digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS; dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan atau kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, promosi, serta untuk mengikuti pendidikan-pelatihan.

F| PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi BKN Menurut UU

2015-02-03T05:20:00.000-08:00

Tugas, Fungsi, Wewenang Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sesuai peraturan UU Nomor 5 Tahun 2014:

Fungsi BKN:
a. pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
b. penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun;
c. penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.

Tugas BKN:
a. mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN;
b. membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah;
c. membina Jabatan Fungsional di bidang kepegawaian;
d. mengelola & mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif;
e. menyusun norma, standar, prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN;
f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN;
g. mengawasi-mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur manajemen kepegawaian ASN.

Kewenangan BKN adalah mengawasi-mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.