Liputankini

Sosialisasi Aplikasi SIMPAN, Solok Selatan Perkuat Pengelolaan Arsip Digital

noreply@blogger.com (Liputankini) — Fri, 17 Apr 2026 13:44:00 +0000

Solok Selatan - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Aman dan Nyaman (SIMPAN) Digital bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Solok Selatan.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip serta mendukung implementasi sistem informasi kearsipan berbasis digital di lingkungan pemerintah daerah.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Syamsuria dalam sambutannya menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam mendorong tertib arsip dan transformasi digital di lingkungan OPD.

“Pengelolaan arsip yang baik dan berbasis digital menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta akuntabel. Melalui aplikasi SIMPAN ini, kita harapkan seluruh OPD dapat mengelola arsip secara lebih aman dan terintegrasi,” katanya di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Jumat, (17/04/2026).

Dalam kegiatan ini, peserta yang terdiri dari Kasubag Umum dan Kepegawaian dari masing-masing OPD mendapatkan pemaparan materi terkait penggunaan aplikasi SIMPAN. Materi disampaikan oleh narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan, Adrianto.

Adrianto menjelaskan secara rinci mengenai fitur dan manfaat aplikasi SIMPAN, mulai dari penginputan data arsip, pengelolaan dokumen digital, hingga sistem keamanan arsip berbasis teknologi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh OPD di Kabupaten Solok Selatan mampu mengimplementasikan sistem kearsipan digital secara optimal, sehingga mendukung peningkatan pelayanan publik yang lebih modern dan profesional. (Jup)

Jadwalkan Pemungutan Suara 7 Oktober, Bupati Solok Selatan Launching Pilwana Serentak 2026

noreply@blogger.com (Liputankini) — Fri, 17 Apr 2026 07:55:00 +0000

Foto bersama usai peluncuran jadwal Pilwana Solok Selatan

SOLOK SELATAN-Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, resmi meluncurkan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak Tahun 2026 yang akan dilaksanakan untuk seluruh nagari.

Kegiatan Launching sekaligus Sosialisasi Pilwana Serentak ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Solok Selatan H. Khairunas, disaksikan bersama seluruh jajaran pemerintahan di Aula Sarantau Sasurambi, Kantor Bupati, Jumat (17/4/2026) pagi

Khairunas mengatakan Pilwana Serentak di Kabupaten Solok Selatan ini akan diikuti seluruh nagari, sebanyak 39 Nagari di Kabupaten Solok Selatan.

“Ini merupakan momentum penting dalam proses demokrasi di tingkat nagari, sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin terbaik di nagarinya masing-masing,” kata Khairunas.

Dalam menyongsong Pilwana ini, Khairunas menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga suasana aman, damai, dan kondusif. Juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, saling menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada.

“Kita berharap, melalui Pemilihan Wali Nagari Serentak ini akan lahir pemimpin-pemimpin nagari yang amanah, mampu merangkul seluruh elemen masyarakat,” imbuhnya.

Karena pembangunan nagari, lanjutnya, adalah pondasi utama mewujudkan Kabupaten Solok Selatan yang makin maju dan sejahtera.

Menurut rencana, pemungutan suara Pilwana di Solok Selatan akan digelar pada tanggal 7 Oktober 2026. Tahapan Pilwana ini akan dimulai dengan pembentukan panitia pemilihan pada bulan ini. Kemudian dilanjutkan dengan pemuktahiran data dan daftar pemilih serta pengadaan logistik pemilihan pada bulan Mei 2026.

Sementara pengumuman pendaftaran Bakal Calon (Balon) Wali Nagari dimulai pada pertengah Juli 2026 hingga ditetapkannya kontestan pada Akhir September 2026.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Efi Yandri yang menyampaikan tahapan Pemilihan Wali Nagari Serentak ini menyebut, seluruh proses ini akan berakhir pada Akhir Desember 2026.

“Semua tahapan Pilwana ini akan selesai pada saat pelantikan wali nagari terpilih oleh Bapak Bupati, menurut rencana tanggal 21 Desember 2026,” ujarnya.

Launching sekaligus Sosialisasi Pilwana ini diikuti oleh seluruh elemen pemerintahan kabupaten, Forkopimda, Pemerintahan Nagari dan lainnya. (Jup)

Pemprov Sumbar Siapkan Sejumlah Langkah Strategis untuk Percepat Proses Rehabilitasi Sawah Terdampak Bencana

noreply@blogger.com (Liputankini) — Fri, 17 Apr 2026 07:51:00 +0000

Pejabat tanam padi bersama. (Biro Adpim)

PADANG-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memastikan proses rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana hidrometeorologi terus berjalan dan saat ini tengah dipercepat di berbagai daerah terdampak. Sejumlah langkah strategis pun telah disiapkan untuk mensukseskan upaya tersebut.

Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Afniwirman menyampaikan perhatian Menteri Pertanian RI terhadap percepatan penanganan di lapangan menjadi dorongan penting bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan seluruh tahapan pelaksanaan.

“Kami menyambut baik arahan Bapak Menteri sebagai bagian dari upaya bersama mempercepat pemulihan lahan pertanian di Sumatera Barat. Saat ini, proses rehabilitasi sedang berjalan dan terus kami dorong agar lebih cepat,” ujar Afniwirman di Padang, Jum'at (17/4/2026).

Berdasarkan data Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumbar diketahui dampak bencana terhadap lahan sawah di Sumbar cukup signifikan. Tercatat seluas 2.802 hektare rusak ringan, 1.100 hektare rusak sedang, 2.540,69 hektare rusak berat dan 730,97 hektare hilang.

Alat berat dipergunakan untuk normalisasi sawah yang terkena bencana. (Biro Adpim)

Ia menjelaskan, penanganan sawah terdampak bencana tidak hanya berupa pembersihan material yang menutupi lahan, tetapi juga mencakup pemulihan fungsi lahan secara menyeluruh. Mulai dari normalisasi sedimentasi, perbaikan jaringan irigasi, hingga penyiapan kondisi tanah agar kembali layak tanam.

“Di beberapa lokasi, sawah tertimbun material cukup tebal dan jaringan irigasi mengalami kerusakan. Kondisi ini membuat penanganan harus dilakukan bertahap dan membutuhkan ketelitian teknis, sehingga memerlukan waktu lebih dibanding penanganan biasa,” jelasnya.

Selain faktor teknis lapangan, lanjutnya, proses rehabilitasi juga melibatkan tahapan administratif yang harus dilalui sesuai ketentuan, seperti pendataan dan verifikasi luasan lahan terdampak, verifikasi calon petani dan calon lokasi (CP/CL), penyusunan rencana teknis, hingga mekanisme pencairan anggaran yang langsung disalurkan kepada kelompok tani.

"Kita ingin memastikan, proses penanganan ini tidak hanya baik dalam pelaksanaan, tapi juga aman dari segi pertanggungjawaban keuangan,"tegasnya.

Afniwirman juga menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran anggaran rehabilitasi mengikuti sistem keuangan negara, di mana dana dari pemerintah pusat disalurkan melalui pemerintah provinsi untuk selanjutnya dialokasikan kepada kabupaten/kota dan kelompok tani penerima.

“Mekanisme ini bertujuan memastikan penanganan dilakukan secara terkoordinasi, tepat sasaran, dan akuntabel, mengingat lokasi terdampak tersebar di beberapa daerah. Dalam pelaksanaannya, memang terdapat tahapan verifikasi dan perencanaan berjenjang yang harus dilalui,” jelasnya.

Ia menjelaskan, guna penanganan tersebut Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp455 Miliar. Dana tersebut tidak hanya untuk pemulihan lahan rusak ringan dan sedang tapi juga untuk rehabilitasi saluran irigasi, jalan usaha tani, dan bantuan bibit berbagai tanaman, seperti coklat, padi, jagung dan lain sebagainya.

"Jadi perlu digaris bawahi ya, anggaran 455 milyar yang disampaikan Pak Menteri itu adalah total keseluruhan anggaran bantuan pertanian untuk Sumbar. Bukan hanya untuk pemulihan lahan tapi juga untuk irigasi, jalan dan bibit," jelasnya.

Afniwirman lalu menegaskan, progres pelaksanaan di lapangan, hingga saat ini terus menunjukkan perkembangan signifikan. Untuk program optimalisasi lahan pascabencana, dari total target seluas 2.802 hektare, sebagian besar telah memasuki tahap kontrak dan pencairan.

Program rehabilitasi sawah juga mencatkan progres serupa, dari total volume yang direncanakan seluas 1.100 hektare, 861 hektare telah berkontrak dan 794 hektare di antaranya telah memasuki tahap pencairan anggaran.

“Bahkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Solok, Kota Padang, Tanah Datar, dan Kota Pariaman, realisasi pencairan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi lahan sudah mencapai 100 persen,” ungkapnya.

Untuk mempercepat proses di lapangan, Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait telah mengambil sejumlah langkah strategis, antara lain:

* penyederhanaan proses koordinasi lintas sektor;

* percepatan verifikasi dan penetapan lokasi prioritas;

* optimalisasi penggunaan alat dan sumber daya di lapangan;

* serta penguatan pendampingan kepada kelompok tani dalam pelaksanaan kegiatan.

“Kami terus memperkuat koordinasi dan memastikan seluruh tahapan berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan aspek teknis di lapangan. Targetnya, seluruh bantuan tersalurkan sesegera mungkin sehingga lahan yang terdampak bisa kembali produktif,” tegasnya.

Ia memastikan, Pemprov Sumbar memiliki komitmen besar untuk menuntaskan seluruh proses rehabilitasi dalam waktu dekat, sejalan dengan upaya menjaga ketahanan pangan daerah dan mendukung program nasional di sektor pertanian. (adpsb/busan)

Jelang Idul Adha Pemkab Solsel Gencarkan Vaksinasi PMK

noreply@blogger.com (Liputankini) — Fri, 17 Apr 2026 06:34:00 +0000

SOLOK SELATAN-Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) mulai intensif melakukan langkah pencegahan untuk menjamin kesehatan hewan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Para petugas dari UPT Puskeswan dan Pembibitan Ternak bersama Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan langsung melakukan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di tujuh kecamatan di Solok Selatan.

Kepala Dinas PKPP melalui Kapala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Irwan Supriadi mengatakan vaksinasi PMK ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran PMK sekaligus memastikan kesehatan hewan ternak, khususnya menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha.

“Vaksinasi dilakukan secara intensif guna memberikan perlindungan optimal terhadap hewan kurban yang akan diperjualbelikan dan dikonsumsi Masyarakat,” kata Irwan pada Rabu (16/04/2026) di Padang Aro.

Selain untuk menjamin kesehatan dan kelayakan hewan kurban, kegiatan ini juga untuk menjaga produktivitas peternak dan stabilitas ekonomi sektor peternakan serta mendukung ketahanan pangan di daerah.

“Langkah ini menjadi bagian penting dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik peternak maupun konsumen, bahwa hewan ternak yang beredar dalam kondisi sehat dan layak,” iimbuhnya.

Sebanyak empat tim vaksinasi dari UPT Puskeswan disebar ke tujuh kecamatan, selain vaksinasi, tim juga memberikan layanan pemeriksaan kesehatan hewan serta edukasi kepada peternak terkait pencegahan dan penanganan PMK.

Irwan juga berharap, agar seluruh peternak proaktif berpartisipasi dalam program vaksinasi ini serta segera melaporkan apabila ditemukan gejala penyakit PMK pada ternak.

Jelang hari raya kurban ini, pemerintah daerah juga terus mengingatkan masyarakat untuk tidak menyembelih hewan atau sapi betina produktif sebagai kurban. (jup)

Penyuluh Swadaya Kabupaten Solok Selatan Ikutin Sosialisasi Manfaat Program BPJS Ketenagakaerjaan

noreply@blogger.com (Liputankini) — Fri, 17 Apr 2026 06:31:00 +0000

SOLOK SELATAN-Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial untuk melindungi pekerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan.

Hal itu di ungkapkan oleh kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Solok Selatan Muhammad Yasir Ginting saat memberikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi Manfaat Program BPJS Ketenagakaerjaan Kepada Penyuluh Swadaya se- Kabupaten Solok Selatan dengan tema " Hasil Panen Terjaga Risiko Kerja Terlindung.

Kegiatan yang dilaksanakan Kamis, (16/04/2026) bertempat di ruangan pertemuan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Solok Selatan.

Dikatakan lebih lanjut oleh Yasir " Lembaga ini (BPJS Ketenagakerjaan) wajib bagi pekerja formal maupun informal,seperti para petani maupun pekerja lainya yang ada di Indonesia khususnya Solok Selatan terangnya.

Selain menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, para petani atau penyulu petani Swadaya bisa menjadi Pengerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai).

Masih banyak masyarakat Solok Selatan yang belum terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa semaksimal mungkin dengan mengandeng berbagai elemen termasuk Kontak Tani Nelayan Indonesia (KTNA) Kabupaten Solok Selatan, serta penyuluh swadaya se- Solok Selatan.

Sementara itu Dio selaku staf di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok Selatan saat menyampaikan materi mengatakan

"Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) adalah program keagenan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan jaminan sosial, terutama bagi pekerja informal.

Agen Perisai bertugas mensosialisasikan, mendaftarkan, dan melayani peserta, serta membantu pembayaran iuran.

Program ini memudahkan akses perlindungan jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua bagi masyarakat. Terang Dio.

Sementara itu ketua Kontak Tani Nelayan Indonesia, Kabupaten Solok Selatan Jhon Maltos Ahda, S.Sos sangat berterima kasih sekali dengan adanya kegiatan seperti ini,

Karena dengan mendengarkan langsung penjelasan dan pemaparan dari BPJS Ketenagakerjaan Solok Selatan akan memudahkan bagi para penyuluh swadaya untuk menyebarkan dan mengajak para petani di Solok Selatan untuk bergabung (mendaftar) menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. (jup)

Dasawisma Mawar 4 Solsel Masuk 6 Besar Lomba Dasawisma Berprestasi Tingkat Sumbar

noreply@blogger.com (Liputankini) — Fri, 17 Apr 2026 06:28:00 +0000

SOLOK SELATAN- Dasawisma Mawar 4 Jorong Sinar Paninjauan Nagari Sungai Kunyit Barat Kecamatan Sangir Balai Janggo, Solok Selatan, masuk nominasi enam besar dalam Lomba Koordinator Dasawisma Berprestasi Tingkat Sumatera Barat.

Ketua TP PKK Solok Selatan melalui Staf Ahli TP PKK Ny. Bet Yulian Efi mengatakan Dasawisma Mawar 4 berhasil masuk enam besar kabupaten di Sumatera Barat setelah melewati tahapan presentasi di Padang pada 2 April lalu.

"Alhamdulillah kita Solok Selatan masuk enam besar di Sumatera Barat. Kerja keras dari kita semua, pada tanggal 2 April 2026 kemarin, Lomba Koordinator Dasawisma Berprestasi yang diwakili Dasawisma Mawar 4," kata Bet Yulian dalam persiapan menyambut Tim Penilai Lomba Koordinator Dasawisma Berprestasi TK Sumbar di Aula Tansi Ampek, Kamis (16/04/2026).

Bahkan, lanjutnya, Dasawisma Mawar 4 juga meraih nilai tertinggi di Sumatra Barat dari ekspose Ketua Dasawisma.

Menurut rencana, Tim Penilai TP PKK Provinsi Sumbar akan melakukan kunjungan lapangan pada tanggal 30 April 2026 mendatang.

Inovasi Dasawisma Mawar 4 yang menjadi utusan Kabupaten Solok Selatan ini diantaranya Krisan Balaga alias Bersama Lindungi Generasi Keluarga adalah komitmen bersama dengan kepala keluarga yang bebas dari Narkoba.

Dari sisi teknologi, inovasi SIDABa (Sistem Data Barkode Dasawisma) yang memberikan akses informasi keluarga yang lebih cepat dan mudah yang langsung membaca data SIMSALABIM.

Selain itu, produk UP2K dari hasil Satu Nangka Satu Keluarga (Nangkara) , menghasilkan produk Nangkara Rendang Nangka dan Abon Nangka. Produk ini juga menjadi oleh-oleh ketika mengunjungi objek wisata Goa Batu Kapal.

Kegiatan ini juga dihadiri Sekda H. Syamsurizaldi, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Wakil Ketua II TP PKK Ny. Fitri Syamsurizaldi, nagari dan OPD terkait. (Jup)

Pimpin Sertijab Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang, Ini Pesan Kajari Solok Selatan

noreply@blogger.com (Liputankini) — Fri, 17 Apr 2026 06:25:00 +0000

Foto bersama usai pelantikan

SOLOK SELATAN-Kejaksaan Negeri Solok Selatan melaksanakan kegiatan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (Kasi PAPBB) dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Solok Selatan, Dahnir, S.H., Μ.Η, Kamis (16/4/2026)

Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, serta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Solok Selatan, yang berlangsung dengan khidmat dan penuh rasa kebersamaan sebagai bagian dari dinamika organisasi.

Jabatan Kasi PAPBB secara resmi diserah terimakan dari Yuharmen Yakub, S.H., M.H. kepada Adilla Mamega Sari, S.H. yang kini dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Kasi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan.

Pergantian jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka penyegaran organisasi, pengembangan karier, serta peningkatan kinerja institusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum.

Yuharmen Yakub, S.H., M.H. mendapatkan promosi jabatan sebagai Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Selama menjabat sebagai Kasi PAPBB Kejaksaan Negeri Solok Selatan, beliau telah menunjukkan dedikasi, integritas, serta kinerja yang baik dalam pengelolaan barang bukti dan pemulihan aset negara.

Sementara itu, pejabat yang baru dilantik, Adilla Mamega Sari, S.H., diharapkan dapat melanjutkan serta meningkatkan kinerja yang telah dibangun sebelumnya.

Kajari Solok Selatan Dahnir, S.H., M.H. menyampaikan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari sistem pembinaan Sumber Daya Manusia di lingkungan kejaksaan.

"Pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk penyegaran serta peningkatan kinerja.

Saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan oleh pejabat lama, serta berharap pejabat yang baru dapat segera menyesuaikan diri dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab."

Dahnir juga mengingatkan kepada seluruh jajaran dilingkungan Kejaksaan Negeri Solok Selatan untuk selalu propesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

"Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalitas, serta memperkuat koordinasi dan sinergi antar bidang, khususnya dalam pengelolaan barang bukti dan pemulihan aset negara, agar setiap pelaksanaan tugas dapat berjalan secara optimal, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku." Kata Dahnir.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Kejaksaan Negeri Solok Selatan dapat terus meningkatkan kinerja, memperkuat integritas, serta menjaga profesionalitas dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah Kabupaten Solok Selatan.

Kejaksaan Negeri Solok Selatan bertekat Profesional, Berintegritas, dan Melayani masyarakat. (juf)

PPID Solok Selatan Masifkan Penyelengaraan Layanan Informasi Publik

noreply@blogger.com (Liputankini) — Thu, 16 Apr 2026 12:19:00 +0000

Foto bersama usai pertemuan

SOLOK SELATAN-Setelah tahun lalu pertama kalinya meraih predikat sebagai Kabupaten Informatif, Kabupaten Solok Selatan semakin mengintensifkan pelayanan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan publik.

Terlebih dengan telah dikeluarkannya Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, seluruh PPID Pelaksana diminta untuk semakin aktif dalam menyediakan Dokumen Informasi Publik (DIP).

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Solok Selatan Taufik Effendi mengatakan penyediaan informasi publik ini sudah menjadi amanat konstitusi dan kewajiban bagi badan publik.

"Maka perlu kita susun DIP yang Dimutakhirkan dan DIP yang Dikecualikan untuk menyediakan pelayanan yang baik dan cepat," kata Taufik dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan Penyusunan DIP Dimuktahirkan dan Dikecualikan Tahun 2026 di Kantor Bupati Solok Selatan, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, peran PPID Pelaksana dalam penyusunan DIP ini sangat besar lantaran seluruh dokumen informasi ini dikuasai oleh OPD. Meski begitu, PPID berkewajiban untuk melakukan pendampingan dan pengarahan terkait dengan klasifikasi dokumen yang ada.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Syafrizal menyebut pembaruan DIP ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan untuk terus memutakhirkan data dan mengkompilasi dokumen yang ada pada PPID Pelaksana agar terorganisir dengan baik.

"Daftar Informasi Publik ini adalah instrumen penting dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik. Tujuan akhirnya adalah pelayanan informasi yang akurat, cepat, mudah, dan efektif," katanya pada kesempatan yang sama.

Pemutahkhiran DIP ini diikuti oleh seluruh PPID Pelaksana yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. (Juf)

Jemaah Calon Haji Sergai Dijadwalkan Akhir April Bertolak ke Tanah Suci

noreply@blogger.com (Liputankini) — Thu, 16 Apr 2026 12:16:00 +0000

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh (Kakankemenhaj) Kabupaten Sergai, H. Hasan Basri,

SERGAI-Jemaah Calon Haji (JCH) Serdang Bedagai (Sergai) dijadwalkan akan bertolak ke tanah suci Mekah akhir april mendatang.

Keberangkatan JCH ini rencananya akan dilepas Bupati Sergai, Darma Wijaya bersama unsur Forkopimda, di Mesjid Agung, pada 29 April 2026.

"Insya Allah berangkat dari Sergai ke Asrama Haji pada hari Rabu 29 April 2026 pukul 09.00 Wib. Dan berangkat ke Madinah Kamis 30 April 2026 pukul 09.50 Wib", kata Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh (Kakankemenhaj) Kabupaten Sergai, H. Hasan Basri, di kantornya, Kamis (16/4/2026).

Menurut H. Hasan Basri, total JCH asal Sergai yang akan bertolak, sebanyak 200 orang dengan rincian, 84 laki-laki dan 116 perempuan tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 8 Embarkasi Medan Gelombang I.

"Jemaah kita awalnya 210, ada 8 orang ditunda karena tidak terpenuhi istithoah kesehatan, dan 2 org wafat, jadi tinggal 200 Jemaah", ujarnya.

Dari 200 JCH ini kata Kakankemenhaj, 190 tergabung di Kloter 8, dan 10 lagi terbagi dalam beberapa Kloter, 4 orang di Kloter 4 Batu Bara, 1 di Kloter 11, serta 5 orang Kloter 17.

"Soal keberangkatan JCH kita yang 10 ini, saya sudah koordinasi dengan Sekda dan Kabag Kesra, mereka tetap akan difasilitasi Pemkab Sergai, meski masuk di Kloter lain, dan teknisnya akan di antar menggunakan Bus Pemkab," ucapnya.

Sementara untuk satu orang JCH yang di Kloter, H. Hasan Basri berupaya agar bisa bergabung di Kloter 8 karena kuotanya berkurang satu disebabkan ada jemaah yang meninggal.

"Rencana saya, yang satu orang ini mau saya masukkan ke kloter 8 karena ada yang meninggal satu di Kloter 8. Sudah saya surati ke Provinsi", ucapnya.

Ia berharap pelaksanaan Ibadah Haji tahun ini berjalan lancar dan JCH Sergai diberi kesehatan, sehingga dapat menjalani rangkaian Ibadah Haji dengn lancar di Tanah Suci.(ML.hrp)

Teppei Yachida Kagumi Atmosfer Sepak Bola Indonesia

noreply@blogger.com (Liputankini) — Thu, 16 Apr 2026 05:32:00 +0000

Pemain Bali United, Teppei Yachida. (ileague.id)

BANDUNG-Gelandang asal Jepang, Teppei Yachida mampu mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia, khususnya suporter Bali United FC.

Yachida tampil eksplosif di sektor tengah Serdadu Tridatu dan total sudah mengoleksi empat gol dalam 10 laga yang telah dijalani pada kompetisi BRI Super League 2025/26.

Yang terbaru, satu gol indah sukses ia cetak ke gawang Persib pada laga pekan ke-27.

Walaupun belum mampu membawa timnya membawa pulang poin, namun sepakan bebas melengkungnya cukup untuk membuat dirinya menjadi perbincangan.

Yachida pun angkat bicara terkait dengan proses adaptasinya di sepak bola Indonesia khususnya di skuat Bali United.

"Tim pelatih dan rekan-rekan pemain memahami apa yang jadi kelebihan saya. Meskipun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, tapi saya cukup puas dengan performa saya sampai saat ini," kata Yachida yang dikutip dari ileague.id .

Yachida mengaku sangat menikmati atmosfer sepak bola Indonesia serta suasana Pulau Dewata tempat ia menetap saat ini.

"Ada banyak pertandingan seru di Liga Indonesia dan saya sangat menikmatinya. Para fans juga sangat bersemangat, dan saya ingin memenuhi ekspektasi mereka," ujarnya.

"Saya dan istri juga sangat menyukai Bali. Kami senang pergi ke kafe dan restoran bersama," tutup eks penggawa timnas Jepang di ajang Olimpiade Paris 2024 tersebut. (*)

Diduga Sebar Hoaks dan Provokasi Akun Facebook Dilaporkan Ke Polres Inhil

noreply@blogger.com (Liputankini) — Thu, 16 Apr 2026 03:14:00 +0000

Bikin laporan polisi tentang dugaan hoaks

INHIL-Polemik di media sosial berujung laporan hukum. Kepala Desa Belantaraya, Hasbullah, melalui kuasa hukumnya resmi melaporkan sejumlah akun Facebook ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, serta provokasi.

Laporan tersebut telah diajukan ke Polres Indragiri Hilir sebagaimana tertuang dalam Surat Pengaduan Nomor: 016/MA.LP/IV/2026.Saat dikonfirmasi media ini, Hasbullah membenarkan langkah hukum yang diambilnya.

“Benar, sudah saya laporkan melalui kuasa hukum saya,” ujarnya, Rabu (15/04/2026).

Kuasa hukum Hasbullah juga memastikan laporan tersebut menyasar sejumlah akun media sosial. "Ada beberapa akun, termasuk beberapa akun anonim yang kami laporkan," jelasnya.

Adapun tim kuasa hukum terdiri dari M. Agustrian, S.H, Hendri Irawan, S.H, M.H, dan Riski Marwira, S.H, M.H dari Kantor Advokat M. Agustrian SH & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/MA/SKK.LP/IV/2026.

Dalam laporan itu, pelapor menyebut sedikitnya beberapa akun sebagai terlapor, termasuk pemilik laman Facebook “Berita Belantaraya” serta akun lainnya yang diduga terlibat.

Para terlapor diduga melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 240, Pasal 241, dan Pasal 246 KUHP, serta Pasal 29 jo Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kuasa hukum menjelaskan, dugaan pelanggaran mencakup penyebaran berita bohong (hoaks), pencemaran nama baik, pengancaman, hingga provokasi yang mengarah pada ajakan tindakan kekerasan dan perusakan fasilitas publik melalui media sosial.

"Beberapa unggahan dan komentar di laman Facebook ‘Berita Belantaraya’ diduga mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, serta hasutan untuk melakukan tindakan melawan hukum,” ungkapnya.

Berdasarkan kronologi, salah satu akun disebut aktif memposting narasi bernada provokatif sejak 12 Maret 2026, termasuk ajakan untuk melakukan aksi demonstrasi hingga dugaan ancaman terhadap pelapor.

Tak hanya itu, sejumlah akun lainnya juga diduga turut melontarkan komentar bernada penghinaan, ajakan boikot, hingga dorongan agar mundur dari jabatannya sebagai kepala desa.

Pelapor juga menilai pengelola laman “Berita Belantaraya” tidak melakukan moderasi terhadap konten yang beredar, sehingga dianggap turut bertanggung jawab atas penyebaran informasi yang diduga melanggar hukum.

Melalui laporan ini, pelapor berharap pihak kepolisian segera mengambil langkah tegas dan memproses para terlapor sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (red)

Demo di Desa Belantaraya Picu Pro-Kontra, Hanya Puluhan Warga Teken Penolakan Kades dari Ribuan Penduduk

noreply@blogger.com (Liputankini) — Thu, 16 Apr 2026 02:12:00 +0000

INHIL-Demonstrasi berlangsyung di Kantor Desa Belantaraya, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rabu (15/4/2026).

Demo hanya diikuti puluhan warga. Demo juga berlangsung singkat dan tertib, namun dengan pengawalan aparat keamanan.

Massa menyampaikan berbagai aspirasi, termasuk tuntutan terkait kepala desa. Namun, di balik keramaian aksi, muncul dinamika pro dan kontra di tengah masyarakat.

Sejumlah warga menilai demonstrasi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Perbedaan pandangan terlihat jelas, baik dari warga yang mendukung maupun yang menolak aksi tersebut.

Berdasarkan pantauan di lapangan, saat koordinator aksi mengajak peserta menandatangani pernyataan dukungan pemberhentian kepala desa, tidak semua warga bersedia. Bahkan, sebagian memilih meninggalkan lokasi.

“Saya cuma datang mau lihat-lihat saja,” ujar salah seorang warga.

Data yang dihimpun menunjukkan hanya sekitar 92 orang yang menandatangani pernyataan tidak mengakui kepala desa.

Jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan total warga yang mencapai sekitar 6.000 orang.

Sejumlah warga mengaku enggan terlibat karena menilai aksi tersebut tidak sepenuhnya murni.

“Aksi ini pro dan kontra. Ada yang diduga dipicu kepentingan pribadi. Kalau memang murni, kenapa saat diminta tanda tangan banyak yang pergi,” ungkap seorang warga.

Pandangan lain juga disampaikan warga di sekitar Pasar Belantaraya. Ia menilai demonstrasi bukan solusi yang tepat.

“Kalau soal etika kepala desa, seharusnya disampaikan ke pemerintah di Tembilahan. Kalau soal lahan jalan, itu ranah perusahaan, bukan didemo di kantor desa,” ujarnya.

Aksi tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Inhil, Evan Arisandi, Camat Gaung Fauziah, serta tim dari pemerintah kabupaten.

Perwakilan Dinas PMD menegaskan, aspirasi masyarakat akan ditampung, namun pemberhentian kepala desa tidak bisa dilakukan secara serta-merta melalui tekanan massa.

“Kepala desa diangkat dan diberhentikan bupati,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa dan Perda Inhil, kepala desa hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme resmi, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses tersebut juga harus melalui tahapan administratif dan evaluasi oleh pemerintah daerah.

Kepala Desa Belantaraya, Hasbullah menegaskan, pihaknya tidak mengetahui persoalan lahan yang dipersengketakan dan tidak pernah mengeluarkan dokumen terkait.

Untuk menjaga situasi tetap kondusif, puluhan personel gabungan dari kepolisian dan TNI dikerahkan ke lokasi. Aksi berlangsung aman tanpa tindakan anarkis.

Hasbullah menyatakan siap diberhentikan apabila terbukti melanggar aturan.

“Saya siap diberhentikan sesuai undang-undang yang berlaku jika memang terbukti melakukan pelanggaran,” tegasnya.

Seorang warga lainnya menyebut keramaian aksi tidak sepenuhnya mencerminkan jumlah penuntut.

“Ramai karena hari pasar. Banyak yang datang hanya menonton. Dari sekitar 6.368 pemilih, hanya 92 yang meminta kepala desa mundur,” ujarnya.

Camat Gaung Fauziah menyampaikan, tuntutan masyarakat akan tetap diproses sesuai aturan yang berlaku.

“Kami akan memproses sesuai ketentuan daerah dan kabupaten. Saya berharap semua pihak menyikapi persoalan ini secara damai,” katanya.

Ketua Pemuda Desa Belantaraya, Surahman, menilai pembangunan desa di bawah kepemimpinan Hasbullah berjalan baik dan dirasakan masyarakat, seperti akses listrik dan pembangunan jalan.

Ia menyebut aksi tersebut hanya melibatkan sebagian kecil warga.

“Saya jamin pemuda wilayah pasar tidak ada yang ikut aksi,” tegasnya.

Hal senada disampaikan tokoh masyarakat, H. Asmuni yang menilai kebijakan pemerintah desa selama ini pro terhadap masyarakat.

Ia juga menyebut aksi tersebut tidak pernah dikoordinasikan dengan tokoh masyarakat setempat.

“Saya tidak mendukung desakan agar kepala desa mundur,” ujarnya. (*)

Koperasi Nagari Merah Putih Mulai Urus Izin dan Beroperasi

noreply@blogger.com (Liputankini) — Wed, 15 Apr 2026 14:24:00 +0000

SOLOK SELATAN-Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mendorong percepatan perizinan dan operasional Koperasi Desa/Nagari Merah Putih (KDMP) melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kini 22 dari 39 Koperasi Merah Putih sudah berizin bahkan mulai beroperasi.

Kepala DPMPTSP Alfiandri Putra mengatakan 22 koperasi telah dikeluarkan izinnya. Sedangkan sisanya akan difasilitasi pengurusan dalam minggu ini.

"Fasilitasi dan intervensi pengurusan ini dilakukan untuk mendukung percepatan program prioritas nasional. Sebab, beberapa memang terkendala karena penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) jenis usaha," kata Alfiandri dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).

Hal ini berkaitan dengan perubahan regulasi Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) menurut PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Menurutnya, koperasi mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan PP tersebut.

Aturan ini, disebutnya, memiliki persyaratan yang kompleks dan proses yang berubah, seperti merubah pola yang awal persyaratan dasar bisa dilengkapi di akhir, menjadikan pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dasar di awal misalnya KKPR/Amdal. Hal itu diakuinya menyulitkan pemohon untuk melakukan pendaftaran.

Sedangkan menurut arahan Presiden, Koperasi Merah Putih ini difokuskan pada kegiatan ekonomi yang menunjang ketahanan pangan, perdagangan sembako, dan layanan simpan pinjam di tingkat desa. Namun, pemerintah juga menyarankan agar KBLI koperasi ini untuk memaksimalkan potensi usaha desa.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM melalui Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Azizah Mutia menyebut seluruh nagari definitif di Kabupaten Solok Selatan sudah memiliki badan usaha koperasi sesuai dengan arahan Presiden.

"Usaha dari koperasi ini secara garis besar bergerak di bidang simpan pinjam, sembako, klinik, apotek, cold storage, serta logistik dan distribusi. Selain itu juga sesuai dengan potensi usaha di daerah masing-masing," jelasnya secara terpisah.

Dari 39 koperasi tersebut, kini enam diantaranya sudah mulai beroperasi. Seperti misalnya KDMP Pakan Rabaa Utara yang bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), KDMP Nagari Abai yang menjadi mitra penyalur pupuk, kemudian KDMP Pakan Rabaa Timur yang bergerak di bidang pemasaran ayam petelur.

"Saat ini ada delapan SPPG yang masih menunnggu pembangunan gerai untuk berusaha," tutupnya. (Jup)

Pemkab Solsel Berikan Pendampingan Perizinan Kopdes Merah Putih

noreply@blogger.com (Liputankini) — Wed, 15 Apr 2026 14:21:00 +0000

SOLOK SELATAN-Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan fasilitasi dan pendampingan langsung pengurusan perizinan bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh nagari.

Kepala Dinas PMPTSP melalui Koordinator PTSP, Afria Senja menyebut pendampingan legalitas atau asistensi perizinan ini adalah upaya percepatan perizinan untuk percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

“Selain perizinan, kami berikan pemahaman terkait alur pengurusan NIB bagi koperasi. Mulai dari penyiapan pembentukan atau legalitas koperasi melalui akta notaris serta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, serta menyiapkan dokumen pendukung seperti NIK, NPWP, alamat koperasi, serta email aktif untuk pendaftaran akun OSS,” kata Senja saat Pendampingan/Fasilitasi Pembuatan NIB Koperasi Desa Merah Putih Rabu (15/04/2026).

Lebih lanjut, Afria Senja, menyampaikan keluhan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dan pengurus koperasi dalam menggunakan aplikasi sistem Online Single Submission (OSS), keterbatasan akses jaringan internet, yang menghambat proses pengurusan melalui website OSS.

Data DPMPTSP, dari total 39 Koperasi Desa Merah Putih di Nagari yang telah terbentuk di Solok Selatan, baru 22 koperasi yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kegiatan pendampingan / fasilitasi ini diharapkan mampu mempercepat legalitas koperasi serta mendorong pertumbuhan UMKM yang lebih tertata dan berdaya saing. Hal ini juga sejalan dengan program unggulan Bupati Solok Selatan dalam mendorong “UMKM Naik Kelas” guna menggerakkan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

Salah satu pendamping KDMP Solok Selatan, Isyuardi Ma'as yang turut hadir dan melakukan pendampingan, menyebut dari 10 Kopdes yang dibawah pendampingannya, satu koperasi telah beroperasi, delapan telah selesai proses perizinannya, dan hanya dua koperasi yang dalam proses melengkapi persyaratan perizinan.

“Dua koperasi ini kami lakukan pendampingan hari ini ke Dinas PMPTSP, karena adanya perubahan regulasi dan beberapa syarat yang harus dilengkapi,” katanya.

Fasilitasi perizinan ini dilaksanakan selama tiga hari kedepan, 15-17 April 2026. Tanggal 15 April 2026 dilaksanakan di Aula Kantor DPMPTSP Kabupaten Solok Selatan untuk Kodes di wilayah Sangir Batang Hari, Sangir Jujuan dan Sangir Balai Janggo.

Kemudian pada tanggal 16 April 2026 di Aula Kantor Wali Nagari Pasir Talang untuk nagari di Kecamatan Pauh Duo dan Sungai Pagu serta tanggal 17 April 2025 di Aula Kantor Wali Nagari Pakan Rabaa untuk layanan perizinan nagari di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. (Jup)

Komitmen Menciptakan Lingkungan Pemasyarakatan Bersih dari Penyalahgunaan Narkotika dan Pelanggaran Aturan

noreply@blogger.com (Liputankini) — Wed, 15 Apr 2026 14:19:00 +0000

S(OLOK SELATAN-Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Muara Labuh menggelar kegiatan Ikrar Zero Narkoba dan Handphone (HP) di lingkungan Rutan pada Rabu, (15/4/2026).

Bertempat di Aula Rutan, seluruh pegawai Rutan mengikuti kegiatan sebagai bentuk penguatan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika dan pelanggaran aturan penggunaan telepon genggam.

Kegiatan di awali dengan apel singkat dipimpin langsung Kepala Rutan Kelas IIB Muara Labuh, Yudi Hari Yanto.

Seluruh pegawai secara serempak membacakan ikrar berisi komitmen untuk menolak, mencegah, dan memberantas segala bentuk peredaran narkoba serta tidak membawa atau menggunakan telepon genggam secara ilegal di lingkungan Rutan.

Setelah pembacaan ikrar, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen komitmen bersama.

Kepala Rutan Yudi Hari Yanto menyampaikan, ikrar ini bukan sekadar seremonial, melainkan pernyataan tegas bahwa kita semua memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga Rutan ini sebagai zona integritas.

Narkoba dan penggunaan HP ilegal adalah dua musuh utama yang harus kita lawan bersama. Sanksi tegas akan diberikan kepada siapa pun yang terbukti melanggar.

Yudi Hari Yanto juga menekankan, pengawasan akan semakin diperketat melalui razia rutin, tes urine berkala, serta kerja sama intensif dengan aparat penegak hukum.

"Kami tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi pelanggaran. Mari kita wujudkan Rutan Kelas IIB Muara Labuh sebagai contoh terbaik dalam hal kedisiplinan dan kepatuhan,” pungkas Yudi.

Dengan digelarnya ikrar ini, Rutan Kelas IIB Muara Labuh semakin memperkokoh posisinya sebagai lembaga pemasyarakatan yang bersih, aman, dan berintegritas.

Sekaligus mendukung program nasional pemberantasan narkoba dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (Jup)

Wagub Vasko Dorong Kabupaten/Kota di Sumbar Tiru Langkah Pariaman Perluas Pasar Produk Pangan

noreply@blogger.com (Liputankini) — Wed, 15 Apr 2026 10:51:00 +0000

Wagub Sumbar berikan keterangan pers. (Biro Adpim)

PADANG-Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Vasko Ruseimy berharap model kerja sama Business to Government (B2G) seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Food Station Tjipinang Jaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan Provinsi DKI Jakarta dapat diduplikasi oleh kabupaten/kota lain di Sumbar.

Menurutnya, Model kerja sama tersebut efektif untuk memperluas akses pasar bagi komoditas pangan unggulan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar yang mayoritas bergerak di sektor pertanian.

“Kota Pariaman sudah melangkah lebih maju. Kerja samanya bukan lagi antar kepala daerah, tetapi langsung dengan perusahaan daerah di ibu kota negara. Kita berharap model seperti ini bisa direplikasi oleh daerah lain sebagai langkah strategis dan progresif dalam meningkatkan kesejahteraan para petani di Sumbar,” ujar Vasko di Padang, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, sebagian besar Kabupaten/Kota di Sumbar memiliki potensi besar di sektor pangan yang dapat dikembangkan melalui pola kerja sama serupa. Komoditas seperti beras, bawang, dan ikan memiliki peluang pasar yang luas, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan lahan pertanian namun didukung kapasitas fiskal yang kuat.

“Kita di Sumbar punya keunggulan produksi pangan. Sementara daerah lain tidak semuanya punya sumber daya serupa, tetapi mereka memiliki kekuatan fiskal. Ini adalah peluang pasar yang harus kita tangkap dan ikat melalui kerja sama yang konkret,” jelasnya.

Vasko menegaskan, pembangunan jembatan distribusi antar daerah menjadi kunci penting dalam memastikan produk pangan masyarakat terserap secara optimal. Dengan demikian, rantai pasok dapat berjalan lebih efisien dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha sektor pangan di Sumbar.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, dalam penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Food Station Tjipinang Jaya dan Pemerintah Kota Pariaman pada Senin (13/4) lalu, menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan DKI Jakarta sangat bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain.

“Kebutuhan beras DKI Jakarta itu per bulannya mencapai 80 ribu ton, kebutuhan ikan dan daging juga sangat besar, belum lagi komoditas pangan lainnya. Kami memiliki kapasitas fiskal, tetapi tidak memiliki lahan pertanian, sehingga pasokan dari daerah menjadi sangat penting bagi DKI Jakarta,” ungkap Wagub DKI Jakarta, Rano Karno.

Ia berharap, kerja sama tersebut dapat menjadi solusi konkret untuk memperkuat ketahanan pangan DKI Jakarta, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi daerah produsen, seperti Sumbar. (adpsb/busan/bud)

Polda Riau Buka Hotline untuk Terima Laporan Kasus Narkoba

noreply@blogger.com (Liputankini) — Wed, 15 Apr 2026 02:28:00 +0000

Wakapolda Riau berikan keterangan pers

PEKANBARU-Polda Riau membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba dan nomor WhatsApp khusus khusus untuk laporan penyalahgunaan narkoba, dengan nomor 08136306547.

Hal itu sebagai langkah strategis dan komprehensif dalam merespons keresahan masyarakat terhadap maraknya peredaran narkoba, khususnya pasca dinamika yang terjadi di wilayah Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir.

Satgas ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pengawasan internal dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepolisian di lapangan, guna memastikan penanganan narkoba berjalan maksimal dan profesional.

Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi menegaskan, pembentukan Satgas Anti Narkoba merupakan respons nyata atas aspirasi dan kegelisahan masyarakat yang menginginkan penanganan lebih serius terhadap peredaran narkoba.

“Kami memahami betul keresahan masyarakat terhadap narkoba. Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi sudah menyentuh aspek sosial dan masa depan generasi. Karena itu, kami membentuk Satgas Anti Narkoba sebagai langkah konkret untuk memastikan penanganan dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi,” ujar Wakapolda, Selasa (14/4/2026).

Ia menegaskan, Polda Riau memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan narkoba dengan prinsip zero tolerance.

“Polda Riau sangat concern terhadap pemberantasan narkoba. Tidak ada ruang, tidak ada toleransi. Ini zero tolerance. Narkoba harus kita berantas sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.

Menurutnya, komitmen tersebut juga sejalan dengan atensi dan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang menempatkan pemberantasan narkoba sebagai prioritas utama.

“Ini juga menjadi atensi dan arahan khusus dari Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, bahwa narkoba harus diberantas secara serius dan menyeluruh. Karena itu, kami memastikan seluruh jajaran bergerak dalam satu arah yang sama,” lanjutnya.

Wakapolda menjelaskan, Satgas ini akan bekerja secara simultan, tidak hanya dalam aspek penindakan, tetapi juga memperkuat fungsi pengawasan dan pembenahan internal.

“Satgas ini tidak hanya berbicara soal penindakan, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap kinerja internal, memastikan tidak ada celah, serta memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar profesional dan akuntabel,” tegasnya.

Satgas Anti Narkoba Polda Riau terdiri dari unsur Itwasda, Bidpropam, dan Ditresnarkoba, serta dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Riau Kombes Prabowo Santoso.

Dalam pelaksanaannya, fungsi pengawasan oleh Itwasda menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh kegiatan Satgas berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Setiap tahapan penindakan akan dilakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan guna menutup celah terjadinya penyimpangan serta memastikan profesionalitas anggota di lapangan.

Irwasda Polda Riau Kombes Prabowo Santoso menyampaikan, kehadiran Satgas ini menjadi instrumen penguatan dalam memastikan seluruh proses penanganan narkoba berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

“Kami tidak hanya fokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja anggota di lapangan. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan transparan, profesional, dan sesuai aturan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Satgas juga akan melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang dianggap rawan, termasuk melakukan langkah-langkah terukur dalam mengungkap jaringan narkoba secara lebih efektif.

“Kami akan bekerja secara menyeluruh, mulai dari pemetaan, pengawasan, hingga penindakan. Semua dilakukan secara sistematis agar hasilnya benar-benar berdampak,” jelasnya.

Sebagai bagian dari pendekatan yang lebih komprehensif, Polda Riau juga akan berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) untuk mencanangkan program “Kampung Bersih Narkoba” atau Kampung Bersinar di wilayah Panipahan.

Program ini diharapkan menjadi langkah preventif yang melibatkan langsung masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.

“Melalui kolaborasi dengan BNNP, kami akan mencanangkan Kampung Bersinar di Panipahan. Ini bukan hanya program simbolik, tetapi gerakan bersama untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam melawan narkoba,” kata Prabowo.

Wakapolda menambahkan, dengan pembentukan Satgas Anti Narkoba ini, Polda Riau menegaskan komitmennya untuk tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga melakukan pembenahan internal serta membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.

“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat. Penanganan narkoba harus dilakukan secara tegas, tetapi juga menyentuh aspek pencegahan dan pembinaan. Ini yang sedang kami bangun melalui Satgas ini,” tutup Brigjen Hengki Haryadi. (ES)

Wali Kota Solok Resmikan The Balibis Farm House Garden Resto

noreply@blogger.com (Liputankini) — Tue, 14 Apr 2026 10:16:00 +0000

Foto bersama usai peresmian

KOTA SOLOK-Pemerintah Kota Solok kembali menghadirkan warna baru dalam dunia pariwisata dan kuliner.

Wali Kota Solok secara resmi meresmikan The Balibis Farm House Garden Resto, destinasi wisata kuliner bernuansa Bali, pada Senin (13/4/2026).

Peresmian berlangsung meriah dan dihadiri oleh berbagai unsur penting, mulai dari Owner The Balibis Farm House Garden Resto, Ketua TP-PKK Kota Solok, Kepala Dinas Pariwisata, Lurah Kampung Jawa, hingga tokoh masyarakat setempat.

Kehadiran para undangan ini mencerminkan dukungan luas terhadap pengembangan destinasi baru tersebut sebagai bagian dari kemajuan sektor pariwisata daerah.

Wali Kota Solok menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas hadirnya destinasi ini. Ia menilai konsep unik yang menghadirkan nuansa Bali di tengah Kota Solok menjadi daya tarik tersendiri yang mampu meningkatkan minat kunjungan wisatawan.

“Konsep yang dihadirkan sangat menarik dan berbeda. Ini menjadi bukti bahwa kreativitas pelaku usaha di Kota Solok terus berkembang. Kami berharap tempat ini dapat menjadi ikon wisata baru yang mampu menggerakkan sektor ekonomi kreatif,” ujar Wali Kota.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Solok untuk terus mendukung hadirnya destinasi wisata inovatif dan berdaya saing. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Owner The Balibis Farm House Garden Resto menjelaskan, pembangunan tempat ini tidak terlepas dari semangat kolaborasi lintas sektor, melibatkan dunia pendidikan, pelaku usaha, serta kreativitas generasi muda.

“Kami ingin menghadirkan bukan hanya tempat makan, tetapi juga ruang yang memberikan pengalaman. Pengunjung bisa merasakan suasana khas Bali tanpa harus pergi jauh, sekaligus menikmati keindahan alam dan konsep taman yang kami tawarkan,” jelasnya.

Dengan desain yang memadukan ornamen khas Bali, taman hijau yang asri, serta berbagai spot foto yang Instagramable, The Balibis Farm House Garden Resto diharapkan menjadi magnet baru bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Selain itu, tempat ini juga dirancang sebagai ruang interaksi sosial, kegiatan komunitas, hingga edukasi kreatif.

Kehadiran destinasi ini turut memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Selain membuka lapangan kerja baru, tempat ini juga memberi peluang bagi pelaku UMKM lokal untuk berkembang melalui kolaborasi dan penyediaan produk kreatif.

Dengan diresmikannya The Balibis Farm House Garden Resto, Kota Solok kini memiliki tambahan destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan kuliner, tetapi juga pengalaman rekreasi yang berbeda. Diharapkan, tempat ini menjadi tujuan favorit sekaligus memperkuat citra Kota Solok sebagai kota yang kreatif, inovatif, dan ramah wisata. (Siska)

Tak Ada Alasan Putus Sekolah! Semua Biaya Ditanggung di Solok Selatan

noreply@blogger.com (Liputankini) — Tue, 14 Apr 2026 08:03:00 +0000

Sekda Solok Selatan disambut siswa yang perpisahan

SOLOK SELATAN-Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat.

Berbagai program strategis dihadirkan untuk meringankan beban orang tua sekaligus meningkatkan kualitas generasi muda.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan, Dr. H. Syamsurizaldi saat menghadiri perpisahan siswa-siswi kelas XII SMAN 3, Selasa (14/04/2026).

Syamsurizaldi menegaskan, pemerintah hadir untuk memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.

Salah satu program unggulan yang telah berjalan adalah gratis seragam sekolah mulai dari tingkat TK, SD, hingga SMP yang menjadi kewenangan kabupaten.

Sementara untuk tingkat SMA/SMK/SLB yang berada di bawah kewenangan provinsi, serta madrasah (MI, MTs, MA) di bawah Kementerian Agama, juga turut difasilitasi melalui sinergi lintas pemerintah.

Tak hanya itu, pemerintah juga menerapkan program sekolah gratis untuk jenjang SD hingga SMA/SMK. Program ini merupakan bentuk sinergi kuat antara Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

“Ini adalah bukti sinergi luar biasa agar beban orang tua semakin ringan, dan anak-anak bisa fokus belajar tanpa terkendala biaya,” ujar Syamsurizaldi.

Guna mewujudkan pendidikan berkualitas, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya. Di antaranya melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah agar lebih layak dan modern, serta pengembangan program Sekolah Penggerak guna meningkatkan mutu pembelajaran.

Selain itu, bantuan pendidikan juga diberikan kepada siswa dan mahasiswa kurang mampu namun berprestasi, agar tetap dapat melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

Melalui sinergi maksimal antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berharap dapat mencetak generasi muda yang cerdas, berprestasi dan berakhlak mulia. (jup)

Tak Banyak yang Tahu, Ini Dampak Besar Kerjasama Pemkab Solok Selatan dengan PT SEML

noreply@blogger.com (Liputankini) — Tue, 14 Apr 2026 04:31:00 +0000

SOLOK SELATAN-Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus memperkuat sinergi dengan pihak swasta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini terlihat dari rapat dan diskusi persiapan pelaksanaan program kolaborasi tahun 2026 antara Pemkab Solok Selatan dan PT Supreme Energy Muara Laboh (PT SEML).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan, Dr. H. Syamsurizaldi didampingi Staf Ahli Bupati, Dr. H. Novirman, bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Rapat berlangsung di ruang kerja Sekda, Selasa (14/4/2026).

Dalam keterangannya, Syamsurizaldi menyampaikan pertemuan tersebut membahas kerja sama strategis antara pemerintah daerah dan PT SEML.

“Pagi ini kami rapat dan berdiskusi bersama pihak PT Supreme Energy Muara Laboh terkait pembahasan kerja sama strategis,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kolaborasi ini difokuskan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar di tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan sosial.

“Kita berkomitmen bersama untuk mewujudkan Solok Selatan yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat,” tambahnya.

Dia menegaskan, kerja sama strategis ini memberikan dampak besar terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM), peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan fisik daerah.

Program-program tersebut direalisasikan melalui dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) yang secara rutin diberikan setiap tahun oleh PT SEML yang beroperasi di Bumi Sarantau Sasurambi. (jup)

Perpisahan MAN 2 Solok Selatan Haru, Ini Pesan Penting Kemenag untuk Siswa Kelas XII

noreply@blogger.com (Liputankini) — Tue, 14 Apr 2026 02:23:00 +0000

Kepala MAN 2 Solok Selatan, Al Mudaris bersama Kepala Kantor Kementerian Agama, Fitriyoni.

SOLOK SELATAN- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan, Fitriyoni hadiri perpisahan dan pelepasan siswa-siswi kelas XII MAN 2 Solok Selatan Plus Keterampilan tahun ajaran 2025/2026, Senin (13/4/2026).

Fitriyoni menyampaikan, momen perpisahan ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal menuju fase kehidupan yang lebih luas.

"Hari ini adalah hari yang penuh makna—hari perpisahan, namun bukan akhir dari perjalanan. Ini adalah gerbang awal menuju fase kehidupan yang lebih luas," ujarnya.

Ia menekankan, ilmu yang diperoleh di madrasah tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi juga mencakup nilai keimanan, akhlak mulia, serta pembentukan karakter yang kuat.

"Madrasah bukan hanya tempat belajar, tetapi tempat menempa diri menjadi insan yang berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah," lanjutnya.

Fitriyoni juga mengingatkan, perpisahan bukan berarti terputusnya hubungan, melainkan awal pengabdian di tengah masyarakat.

Ia berpesan agar para siswa terus menuntut ilmu sepanjang hayat.

"Teruslah belajar, jangan pernah berhenti menuntut ilmu, karena Rasulullah SAW mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban sepanjang hayat," tambahnya.

Fitriyoni menyampaikan apresiasi kepada para guru dan tenaga kependidikan yang telah mendidik dan membimbing siswa dengan penuh dedikasi.

Ia mengucapkan terima kasih kepada orang tua atas kepercayaan yang diberikan kepada madrasah.

Kepala MAN 2 Solok Selatan, Al Mudaris berpesan kepada para siswa yang dilepas agar senantiasa menjaga salat dan ibadah, serta menghormati orang tua dan guru.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga nama baik almamater dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Ingatlah, kesuksesan sejati bukan hanya diukur dari jabatan dan materi, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat kita berikan kepada orang lain," tutupnya. (Jup)

SMANPASS ROAD Competition 3 rd Resmi Dibuka Kadis Pendidikan Provinsi, Puji Kepemimpinan Akmalu Rijal Putra

noreply@blogger.com (Liputankini) — Mon, 13 Apr 2026 14:06:00 +0000

Kepala SMAN 4 Solok Selatan, Akmalu Rijal Putra, bersama Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat, Habibul Fuadi.

SOLOK SELTAN-Ajang bergengsi bagi pelajar melalui SMANPASS Road Competition ke 3 yang dibuka secara resmi oleh kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat Habibul Fuadi, Senin (13/4/2026) pagi.

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN 4) yang berada di Jorong Bariang Rao-rao Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan akan kembali menghadirkan ajang bergengsi bagi pelajar melalui SMANPASS Road Competition ke 3.

Kegiatan yang dirancang sebagai ruang kreasi bagi siswa untuk menyalurkan bakat sekaligus mempererat hubungan antar pelajar di wilayah Kabupaten Solok Selatan.

Kepala SMAN 4 Solok Selatan, Akmalu Rijal Putra,S.Pd, MM menjelaskan bahwa kompetisi tahun ini menghadirkan empat cabang lomba menarik, yakni Vlog, Futsal, Solo Song, dan Penyiar dengan total hadiah menarik sebesar Rp 30 juta.

Menurutnya, Akmalu Rijal Putra kegiatan menjadi kesempatan bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan di luar kegiatan akademik yang selama ini mendominasi aktivitas mereka di sekolah. Kata Akmalu Rijal Putra.

Akmalu Rijal Putra juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Alumni SMAN 4 Solok Selatan yang telah berpartisipasi aktif membantu pendanaan kegiatan ini.

Kemudian kepada seluruh donatur yang sangat peduli pendidikan,anggota Dewan,baik Propinsi maupun Kabupaten.

Ia menambahkan, sekolah yang terletak di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu itu, tidak membatasi jumlah peserta dari setiap sekolah. Untuk mengikuti kegiatan ini

Hal yang terpenting adalah semangat para pelajar untuk berkompetisi secara positif dan menjadikan ajang ini sebagai sarana pengembangan diri.

Akmalu Rijal Putra juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh sekolah yang telah ikut meramaikan kegiatan tersebut ini. Semua bakat siswa dapat tersalurkan dengan baik sehingga mereka tidak memendam keterampilan yang ada pada pribadi siswa masing-masing.

Kepala Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si. mengatakan "Kami sangat salut dengan gaya kepemimpinan Akmalu Rijal Putra, yang bisa berkolaborasi dengan semua pihak. Seperti kita ketahui bersama Pendidikan bukan semata-mata tangung jawab pemerintah tapi juga tangung jawab semua masyarakat, inilah yang dilakukan oleh Akmalu Rijal Putra, ia bisa menyatukan semua, baik itu pemerintah daerah,Kecamatan, nagari, jorong.

Anggota DPRD Kabupaten dan Provinsi, serta majelis guru, Komite dan para alumni, berperan besar dan berpartisipasi aktif untuk mensukseskan kegiatan, yang kaya nilai positif ini kata Habibul Fuadi. (jup)

Semua Fraksi Sepakat, Perda Nomor 5 Tahun 2003 Dicabut, DPRD Kota Padang Usulkan Peraturan Kepala Daerah

noreply@blogger.com (Liputankini) — Mon, 13 Apr 2026 13:28:00 +0000

Wakil Ketua DPRD Padang serahkan persetujuan pencabutan perda

PADANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang adakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Pencabutan Perda No.5 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang.

Rapat paripurna diadakan di ruang siding Utama dewan, komplek perkantoran Aie Pacah, Padang, Senin (13/5/2026). Semua fraksi sepakat, Ranperda itu diterima dan disahkan jadi peraturan daerah. Perda yang lama dinilai sudah tak lagi relevan.

Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Mastilizal Aye, didampingi Osman Ayub dan Jupri, bersama Sekwan Hendrizal Azhar. Paripurna dihadiri Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir.

Penandatangan keputusan DPRD

Ketua Pansus I DPRD Padang, Faisal Nasir, menegaskan perda lama tersebut sudah tertinggal jauh dari perkembangan aturan nasional. Bahkan, sejumlah ketentuannya dinilai tidak lagi sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini.

“Perda Nomor 5 Tahun 2003 sudah tidak relevan dengan dinamika regulasi nasional. Pencabutan ini penting untuk memberikan kepastian hukum,” tegasnya.

Ia menjelaskan, perda tersebut masih menggunakan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lama yang kini sudah tidak berlaku. Tak hanya itu, beberapa pasalnya juga berpotensi bertentangan dengan regulasi yang lebih baru, sehingga berisiko menimbulkan kebingungan dalam implementasi di lapangan.

Dalam pembahasan, Pansus I turut merujuk berbagai aturan terbaru, mulai dari undang-undang pemerintahan daerah hingga regulasi teknis yang mengatur biaya operasional kepala daerah. Hal ini menjadi dasar kuat bahwa pembaruan regulasi adalah langkah mendesak.

Menariknya, DPRD juga mendorong agar ke depan pengaturan terkait hak keuangan kepala daerah tidak lagi diatur melalui perda, melainkan cukup melalui peraturan kepala daerah (perkada) yang dinilai lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan.

Langkah pencabutan ini bukan sekadar mengganti aturan lama, tetapi juga menjadi bagian dari upaya besar menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan

DPRD optimistis, jika Ranperda pencabutan ini segera disahkan, maka sistem pengelolaan keuangan daerah akan menjadi lebih tertib dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat ke depan.

“Alhamdulillah, pencabutan Perda ini akhirnya disepakati seluruh fraksi dengan berbagai catatan yang diberikan oleh masing-masing fraksi,” ungkap Wakil Ketua DPRD Padang, Mastilizal Aye.

sulan pencabutan perda ini pada rapat paripurna tanggal 27 Oktober 2025 bersamaan dengan dua Ranperda lainnya.

Oleh DPRD Padang, ketiga usulan Ranperda ini ditetapkan untuk dibahas tiga panitia khusus (Pansus) yakni Pansus I, II dan III.

Melalui keputusan DPRD Padang, Pansus I ditetapkan untuk melakukan pembahasan Ranperda Padang No 5 Tahun 2003 ini dengan ketua dari Fraksi PAN, Faisal Nasir, wakil ketua, Arnedi Yarmen (fraksi PKS) dan M Rusdi (Fraksi Demokrat).

Pansus I ini beranggotakan 11 orang yang merupakan utusan dari 8 fraksi yang ada di DPRD Padang periode 2024-2029. Mereka yakni Gufron,Rachmad Wijaya, Delma Putra, Argi Putra Finalo, Usmardi Thareb, Devi Febrida, Surya Jufri, Alfi Beben One, Iswanto Kwara, Christian Rudy Kurniawan Sutiono dan Erismiarti.

Ketua Pansus I, Faisal Nasir dalam laporannya menyebutkan, pembahasan usulan pencabutan Perda No 5 Tahun 2003 ini telah dimulai tanggal 8-12 Desember 2025. Kemudian, dilanjutkan finalisasi penyusunan laporan Pansus.

Dari rapat finalisasi itu didapat empat butir kesimpulan. Pertama, besaran biaya penunjang operasional kepala daerah masih merujuk pada angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp150 miliar. Dengan begitu, angka ini tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Diketahui, pada tahun 2025 lalu, PAD yang mampu direalisasikan Pemko Padang mencapai angka Rp924,166 miliar. Angka ini sama dengan 102,95 persen dari target sebesar Rp897,692 miliar.

Pada 2024, target PAD Padang ditetapkan sebesar Rp706,838 miliar, tercapai Rp662,552 miliar atau 93,73 persen.

Kesimpulan kedua, pembatalan anggaran untuk kedudukan kepala daerah ini juga terbuka peluangnya sebagaimana diatura dalam Pasal 10 Ayat 2 Perda No. 5 Tahun 2003.

Ketiga, merujuk Permendagri No 15 Tahun 2024 yang mengisyaratan, Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur lebih lanjut dalam Perkada (Peraturan Kepala Daerah) mengenai pengelolaan keuangan daerah, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Kesimpulan keempat, merujuk dengan tiga poin pertimbangan di atas serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah, maka pencabutan Perda No 5 Tahun 2003 penting segera dilakukan.

“Pengaturan terkait hak keuangan kepala daerah, sebaiknya dituangkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang lebih fleksibel dengan tetap merujuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” terang Faisal Nasir.

Selain untuk penyesuaian regulasi, ungkap Faisal, langkah pencabutan ini juga bertujuan menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, serta adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional.

Wali Kota Fadly Amran mengatakan pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2003 bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari strategi besar memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan akuntabel.

Aturan lama tersebut sudah tak lagi sejalan dengan perkembangan regulasi nasional yang terus diperbarui. Karena itu, pencabutan dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang bisa menghambat kinerja pengelolaan keuangan daerah.

“Perda ini sudah tidak relevan dengan aturan terbaru. Kita perlu menghadirkan regulasi yang jelas, konsisten, dan mengikuti perkembangan hukum nasional,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Perda Nomor 5 Tahun 2003 sebelumnya merujuk pada aturan lama, sementara saat ini pemerintah telah memiliki payung hukum baru yang lebih komprehensif. Ketidaksesuaian itu berpotensi menimbulkan konflik kebijakan jika tidak segera diselaraskan.

Fadly menekankanlangkah ini juga bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan regulasi yang lebih mutakhir, pemerintah daerah diharapkan dapat bekerja lebih optimal dan transparan.

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi peran DPRD yang aktif memberikan masukan selama pembahasan Ranperda. Menurutnya, perbedaan pandangan yang muncul justru menjadi bagian penting dalam melahirkan kebijakan yang lebih matang.

“Dinamika ini adalah kekuatan demokrasi. Dari sinilah kita menghasilkan keputusan terbaik untuk masyarakat,” ujarnya.

Ranperda pencabutan Perda tersebut juga telah melalui proses fasilitasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah kota optimis regulasi baru nantinya akan mampu memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, efisien, dan akuntabel. (adv)

Iklim Investasi Kian Membaik, Tingkat Pengangguran Solsel Terus Turun

noreply@blogger.com (Liputankini) — Mon, 13 Apr 2026 13:05:00 +0000

Solok Selatan pengangguran terbuka di Kabupaten Solok Selatan terus mengalami penurunan. Menurut data BPS, selama tiga tahun terakhir terus turun dari posisi 2,57% di 2023, kemudian menjadi 2,30% di tahun 2024, dan angka terakhir pada tahun lalu sebesar 2,13%.

Bupati Solok Selatan melalui Sekretaris Daerah Dr. H. Syamsurizaldi mengatakan penurunan ini terjadi secara kontinu sebab terus membaiknya iklim investasi di Solok Selatan di berbagai sektor.

"Kabupaten Solok Selatan menjadi yang terendah angka tingkat penganggurannya di Sumatera Barat untuk kabupaten. Angka pengangguran yang terus menurun itu ada beberapa faktor, salah satunya iklim investasi ya," kata Syamsurizaldi ditemui di kantornya, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, iklim investasi di Solok Selatan kian membaik, terutama investasi di bidang energi. Dengan dilakukannya investasi oleh PT Supreme Energi tahap dua yang dimulai tahun lalu, diakuinya sangat berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Tak hanya itu, investasi di bidang perkebunan dan pertanian juga kian meningkat. Perkebunan kelapa sawit, jagung, dan kopi kini juga terus meluas dan digandrungi oleh generasi muda.

"Kemudian juga intervensi pemerintah untuk mendorong berkembangnya UMKM juga menjadi slaah satu faktor. Apalagi sekarang UMKM sudah butuh digitalisasi yang semakin membuka lapangan kerja," tuturnya.

"Jadi ini membuktikan bahwa dahulu pemerintah kabupaten dianggap ekstrem tentang persoalan honorer. Ternyata setelah kita evaluasi juga melalui Dinas Teanga Kerja dan Transmitrasi itu mereka banyak masuk ke sektor informal. Jadi petani bawang, kopi, sawit, termasuk juga merambah ke UMKM," lanjutnya.

Ke depan, Sekda terus optimis penurunan angka pengangguran akan terus turun. Tak hanya karena investasi dari perusahaan energi yang akan berlanjut sampai ke 2030, namun juga karena pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan.

Seperti pada pembukaan jalan tembus Solok Selatan-Dharmasraya yang disebut-sebut akan mengundang lebih banyak kunjungan ke sektor pariwisata di Kabupaten Solok Selatan yang otomatis juga akan membuka lapangan kerja

Terus turunnya angka pengangguran inipun juga menarik perhatian pemerintah pusat. Kabupaten Solok Selatan kini menjadi salah satu nominator mewakili regional I Sumatera dalam Penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. (Jup)

Peran Baru Perempuan Kota Solok Dimulai, Wawako: Ini Bukan Sekadar Pelantikan

noreply@blogger.com (Liputankini) — Mon, 13 Apr 2026 10:19:00 +0000

Wakil wali kota beri sambutan

KOTA SOLOK– Suasana penuh semangat dan kebersamaan terasa di Gedung Kubung 13, Kota Solok, Senin (13/04/2026), saat Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unsur Pelaksana se-Kota Solok masa bhakti 2024–2029 resmi dikukuhkan.

Pengukuhan tersebut turut disaksikan langsung oleh Wakil Wali Kota Solok, H. Suryadi Nurdal, bersama jajaran pejabat dan undangan lainnya. Momen ini menjadi awal baru bagi para perempuan yang siap mengambil peran lebih besar dalam organisasi dan pembangunan daerah.

Wakil Wali Kota Solok menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan titik awal untuk bergerak bersama dan memberikan kontribusi nyata.

“Hari ini bukan hanya tentang pelantikan, tetapi tentang langkah awal untuk berkarya dan memberi dampak,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti peran strategis Dharma Wanita Persatuan yang selama ini tidak hanya menjadi organisasi pendamping, tetapi juga sebagai kekuatan yang mampu mendorong perubahan, khususnya di lingkungan keluarga ASN dan masyarakat.

Menurutnya, di tengah perkembangan zaman, DWP dituntut untuk terus bertransformasi dengan menghadirkan program-program yang relevan, kreatif, serta mampu menjawab kebutuhan anggota dan masyarakat.

“Perempuan hari ini adalah penggerak. DWP memiliki potensi besar untuk menjadi motor dalam berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, hingga ekonomi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota mengajak seluruh pengurus untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Solok, sehingga setiap program yang dijalankan selaras dengan arah pembangunan daerah.

Sementara itu, Penasehat DWP Kota Solok, Ny. Dona Ramadhani, menyampaikan harapan agar pengurus yang baru dikukuhkan dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan kekompakan.

“Organisasi ini akan kuat jika kita solid. Mari kita jalankan amanah ini dengan hati dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Pengukuhan ini menjadi simbol dimulainya perjalanan baru bagi DWP Kota Solok. Di balik prosesi yang berlangsung khidmat, tersimpan harapan besar agar organisasi ini semakin maju, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Dengan semangat baru yang terbangun, para pengurus diharapkan tidak hanya menjalankan program kerja, tetapi juga mampu menghadirkan perubahan positif di tengah masyarakat. (Siska)