LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK - BEKASI

Kasus Audrey dan Revisi UU Sistem Peradilan Pidana Anak

2019-04-12T21:55:00.003-07:00

Penulis: Seto Mulyadi Ketua LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia), Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma

Gambar Illustrasi

LPA Bekasi - Lembaga Perlindungan Anak.

SAAT saya menyusun tulisan ini, petisi #justiceforaudrey telah ditandatangani lebih dari 3 juta orang. Saya terharu oleh besarnya simpati masyarakat pada gadis malang itu. Masalahnya, apa tuntutan nyata dalam petisi tersebut? Saya melihat adanya kebutuhan untuk lebih mempertajam petisi tersebut. Petisi dukungan untuk Audrey itu patut dijadikan sebagai momentum perombakan pranata peradilan pidana anak yang dimiliki negeri ini.

Saya juga menerima kiriman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Lewat rilisnya, Kementerian itu menekankan pentingnya langkah penegakan hukum dengan berpijak pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Pandangan ini terkesan begitu normatif, yang pada gilirannya justru sewajarnya dibaca sebagai bahan berefleksi. Refleksi yang sekali lagi bermuara pada urgensi pembenahan sistem peradilan anak di Tanah Air.

Wacana tentang hal ini saya rangkai dalam sejumlah pertanyaan reflektif berikut ini. Pertama, apakah kita sepakat bahwa doktrin rehabilitasi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak justru membuat hukum tampak semakin tumpul di hadapan anak-anak yang kepribadian maupun tingkah lakunya semakin agresif?

Tidak mengejutkan, secara global, tercatat bahwa usia anak yang melakukan perbuatan pidana untuk pertama kalinya memang semakin belia. Dari segi intensitas, publik juga berulang kali kaget mendapati berita tentang semakin banyaknya kejahatan tak terkira yang dilakukan anak-anak.

Kedua, berpijak pada butir pertama, apakah kita setuju bila dikatakan bahwa kenakalan anak-anak (juvenile delinquency) meski terkesan humanis tetapi justru menurunkan derajat keseriusan masalah pidana yang dilakukan anak-anak? Apabila setuju, patutlah juvenile delinquency ini diganti dengan istilah criminal delinquency atau kejahatan anak.

Ketiga, doktrin rehabilitasi membutuhkan kerja sama solid antara institusi penegakan hukum dan institusi-institusi di luar itu. Masalahnya, samakah penilaian kita bahwa saat doktrin tersebut diimplementasikan di lapangan, pada kenyataannya kesiapan lintas sektor, lintas kementerian dan lintas lembaga masih membutuhkan penguatan besar-besaran? Seharusnya memang demikian. Apalagi, saat kasus ditangani dengan diversi, masalahnya harus dikelola dari berbagai dimensi. Tidak hanya dari dimensi hukum.

Pengasuhan keluarga, ketangguhan masyarakat, pembangunan karakter anak, dan lainnya tidak berada di ranah pidana. Urusan keluarga dan kemasyarakatan semacam demikian lebih relevan bila ditangani lewat kerja-sama, antara lain Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bahkan, bila menyadari semakin kompleksnya persoalan, pelurusan sekaligus pemurnian nomenklatur yang saya usulkan sekian belas tahun silam kiranya patut segera direalisasikan, yaitu dengan membentuk secara khusus Kementerian Urusan Anak tersendiri.

Keempat, tanpa harus mencari kambing hitamnya di media sosial, kejadian perkelahian dan pengeroyokan di kalangan anak-anak sebetulnya merupakan hal yang cukup tipikal. Semacam fenomena gunung es yang sudah terjadi sejak tempo dulu. Dari sekian banyak kasus perkelahian dan pengeroyokan, tampaknya tidak sedikit yang diselesaikan lewat diversi.

Realitasnya, akankah kita sepakat bahwa diversi (sebagai salah satu pelaksanaan doktrin rehabilitasi) belum teruji benar efektivitasnya bagi tiga pihak, yakni pemulihan hak korban, perbaikan perilaku pelaku, serta jaminan akan rasa aman publik.

Pihak ketiga, yaitu masyarakat, bahkan masih sering terkesampingkan dalam sorotan dan penerapan diversi. Diversi sejauh ini tampak masih sebatas didudukkan sebagai kepentingan pelaku dan korban semata. Padahal, manakala pelaku dijatuhi sanksi nonpemenjaraan, respons masyarakat sungguh-sungguh butuh untuk diperhatikan.

Kelima, atas dasar itu semua, pada tataran paling mendasar, akankah kita bergandeng tangan untuk melakukan revisi signifikan terhadap UU Sistem Peradilan Pidana Anak? Materi revisi yang saya usulkan berkutat setidaknya pada tiga aspek, yakni penurunan batasan usia anak, penentuan jenis perbuatan pidana anak yang dapat dikenakan sanksi yang diperberat atau bahkan dikecualikan dari UU Sistem Peradilan Pidana Anak, serta penetapan batas hukuman minimal.

Jalan revisi
Merevisi UU merupakan kerja besar dan cukup memakan waktu. Revisi atas sebuah legislasi juga harus dipicu kegentingan yang tak bisa ditawar.

Sebagaimana tertulis pada alinea awal tulisan ini, lebih dari tiga jutaan tanda tangan pada petisi #justiceforaudrey merupakan simbol kesadaran masyarakat luas bahwa Indonesia sungguh membutuhkan produk perundang-undangan yang lebih tegas, sebagai batu pijakan penanganan kasus-kasus pidana yang dilakukan anak-anak. Ini merupakan kegentingan yang sudah sangat jelas berada di depan mata.

Untuk mengakomodasi itu semua, bola kini berada di tangan pemerintah. Sungguh indah bila pemerintah bisa segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Presedennya sudah ada, yaitu Perppu tentang kebiri (pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak) yang kemudian dinaikkan kelasnya menjadi UU tentang Revisi Kedua atas UU Perlindungan Anak No 17 Tahun 2016.

Revisi UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didahului dengan dikeluarkannya Perppu, ialah penawar sekaligus penyemangat agar kita mampu beranjak dari ‘justice for Audrey’ ke dimensi yang lebih luas lagi, yaitu ‘justice for all’.

Kiranya ribuan anak akan dapat semakin terlindungi dari monster bullying yang masih terus bergentayangan dan kasus Audrey tidak akan pernah lagi terulang di negeri ini. Semoga.

Artikel ini telah terbit di : Media Indonesia

12 April 2019, 04:00 WIB

dengan link : http://m.mediaindonesia.com/read/detail/229105-kasus-audrey-dan-revisi-uu-sistem-peradilan-pidana-anak

LPAI DAN LEMBAGA LAINNYA Se-PENDAPAT BAHWA INDONESIA DARURAT ROKOK DAN "STOP IKLAN ROKOK"

2019-03-21T21:07:00.001-07:00

Jumpa Pers LPAI dan Lembaga kemanusiaan lainnya.
Hotel Balairung - Matraman Jaktim

Lembaga Perlindungan Anak- LPA Bekasi.

Lebaga Perlindungan Anak Indonesia yang di ketuai oleh Dr. Seto Mulyadi atau yang akrab di sapa Kak Seto bersama dengan beberapa lembaga / organisasi kemanusiaan lainnya yang turut menghadiri acara "Workshop" dengan Thema : "Strategi Kebijakan Nasional Pelarangan Total Iklan Promosi dan Sponsor Rokok Melalui Peraturan Perundang-Undangan Nasional". Kegiatan ini berlangsung selama dua hari sejak Rabu, tanggal 20 maret hingga Kamis 21 Maret yang di selenggarakan di Hotel Balairung Matraman Jakarta Timur.

Rokok sejak lama menjadi permasalahan kesehatan global di seluruh dunia. Rokok menyebabkan kematian lebih dari 5 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya dan masih akan terus meningkat di masa mendatang, diperkirakan menimbulkan kematian lebih dari 8 juta orang pada tahun 2030. Rokok yang merupakan produk tembakau diidentifikasikan sebagai faktor risiko berbagai macam

penyakit seperti penyakit paru obstruksi kronik (PPOK), penyakit kardiovaskuler, kanker paru, dan sejumlah kanker tertentu. Dan bagi Industri rokok, remaja merupakan jaminan keberlangsungan industrinya, karena kematian para perokok setia-nya tidak dapat dihindari disebabkan berbagai penyakit mematikan seperti kanker paru, kanker tenggorokan, kanker hati dan lainnya.

Setelah terjadi diskusi selama dua hari, maka disimpulkanlah beberapa point mengapa iklan rokok harus di stop dan mengapa Indonesia sebagai negara yang darurat rokok. sAlasannya adalah sebagai berikut berikut:

Hasil penelitian dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, rokok merupakan salah satu faktor utama pintu gerbang penyalahgunaan NAPZA di kalangan anak dan remaja, hal ini bisa dicermati bahwa dari 100 remaja perokok aktif di DKI Jakarta, 16 remaja yang menyalahgunaakan NAPZA, sedangkan remaja yang bukan perokok hanya 0,38% menyalahgunakan NAPZA.
Data survey terbaru LPAI terkait prilaku anak merokok, dari data yang di dapat sebanyak 73% anak merokok diawali dengan melihat iklan, promosi dan sponsor rokok di sekitar lingkungannya.
Data berdasar RESKESDAS 2018, Prevelensi anak merokok berumur 10 – 18Tahun dari tahun ke tahun semakin meningkat, ini bisa dicermati dari data RKDtahun 2013 sebanyak 7,3% anak merokok, meningkat di tahun 2016 (Sirkesnas)sebesar 8,8% dan semakin meningkat sebesar 9,1% ditahun 2018 berdasar data RKD tahun 2018
Sedangkan, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) konsumsi rokok adalah nomor 2 (dua) setelah konsumsi beras di kalangan masyarakat pra-sejahtera;
Data dari Tobacco Atlas tahun 2018 Indonesia merupakan negeri tertinggi ke-3 setelah India dan China dalam hal jumlah perokok, serta hingga saat ini tidak ada kenaikan cukai rokok yang sebenarnya dengan kenaikan cukai rokok merupakan salah satu factor untuk melakukan pengendalian produk tembakau di Indonesia.
Berdasar dat dari Kementerian Perindustrian RI produksi rokok berjumlah 300 miliar batang/tahun, ironisnya harga rokok di Indonesia merupakan harga jual termurah di Asia dan itupun dapat dijual secara batangan (eceran);
Ironisnya, Dampak bahaya dari asap rokok ini juga menjadi factor utama meingkatnya penyakit tidak menular di Indonesia, berdasarkan data Reskesdas Tahun 2013 – 2018 terdapat peningkatan dari 1,4 per-mil (0/00) menjadi 1,8 (0/00) seperti penyakit Asma hingga penyakit Kanker.

Dengan memperhatian berbagai dampak yang sangat mengancam kehilangan generasi bangsa akibat dari dampak rokok elektronik tersebut, Koalisi Masyarakat Perlindungan Anak Dari Dampak Asap Tembakau Indonesia menyampaikan beberapa hal terkait perlindungan anak dan bangsa dari dampak bahaya pengaruh produk tembakau yang bersifat adiktif, antara lain:

Negara WAJIB HADIR dan secara tegas menyatakan pelarangan total iklan, promosi dan sponsor rokok di media publiK maupun media streaming (internet) untuk melindungi kelompok rentan, khususnya anak, perempuan dan keluarga miskin terpengaruh menkonsumsi produk rokok demi melindungi generasi bangsa untuk mendapatkan hak kesehatan warga bangsa;

Hampir 10 tahun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran atas inisiasi DPR-RI yang didalamnya diharapkan terdapat aturan hukum Pelarangan total iklan, promosi dan sponsor rokok, hari ini pun tidak jelas keberlangsungan dan keberadaan. Karenanya, perlunya Pemerintah menggunakan hak inisiatifnya untuk merancang Undang-Undang Penyiaran yang dapat memberikan edukasi dan perlindungan masyarakat atas hak penyiaran yang sehat dan tanpa kebohongan khususnya dalam mengatur iklan, promosi, dan sponsor produk yang ditayangkan di media public dengan melarang total iklan, promosi dan sponsor yang mengandung zat adiktif didalamnya termasuk produk nikotin.;

Melalukan revisi atas PP No. No. 109 tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat adiktif Berupa produk Tembakau Bagi Kesehatan, khususnya Pasal yang berkaitan dengan pengendalian iklan produk tembakau yang mengacu pada Undang-Undang Kesehatan;

Mendorong adanya revisi UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya terkait pasal 59 Ayat (2) huruf e dan Pasal 67 yang menyatakan zat adiktif lainnya, dengan memasukan secara tegas kata “Tembakau dan/atau rokok” mengingat Tembakau dan/atau rokok secara ilmiah dinayatakan sebagai zat adkitif, hal ini sebagai bentuk kebijakan hukum negara dalam memberikan perlindungan anak dari dampak bahaya asap rokok yang mengancam kelangsungan generasi bangsa dalam proses tumbuh kembangnya;

Mendesak Pemerintah RI untuk meratifikasi FCTC yang bertujuan untuk pengendalian peredaran produk tembakau di Indonesia. Dan Negara wajib memberikan edukasi ke masyarakat, khususnya anak dan remaja yang rentan akan menjadi korban atas prilaku anak merokok, khususnya rokok elektrik tentang bahaya rokok elektrik terhadap proses tumbuh kembang dan kesehatan anak, keluarga dan masyarakat.

Berikut adalah daftar lembaga-lembaga yang turut dalam worshop tersebut.

LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA bekerjasama dengan Lembaga-lembaga:

1. IKATAN MAGISTER MAHASISWA MAGISTER HUKUM UI

2. RUMAH MEDIASI INDONESIA

3. SMOKE FREE JAKARTA

4. IKATAN PELAJAR MUHAMADIYAH

5. IISD : Institute for Social Development

6. PUSAT STUDI EKONOMI BISNIS SYARIAH UI

7. PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA

8. INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN

9. LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DKI JAKARTA

10. LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PAPUA

11. LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK BEKASI

12. LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DEPOK

13. LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK BOGOR

14. LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAKARTA TIMUR

15. YAYASAN BINA INSAN MANDIRI

“Mengapa produk beracun bebas diiklankan kepada anak-anak kita ? Apakah kita sudah tidak punya
kekuatan apa-apa lagi untuk melindungi anak-anak dan remaja dari perangkap zat adiktif ?”

MODEL PENDIDIKAN ANAK 2019 APAKAH MENJANJIKAN ATAU MERESAHKAN?

2019-01-10T18:53:00.001-08:00

Penulis : Seto Mulyadi Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI),
Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma - 05 January 2019, 02:30 WIB

LPA BEKASI.

SAAT menapak 2019, bagaimana prospek dunia pendidikan anak di Indonesia? Butuh ulasan berseri untuk menyorotinya secara lengkap.

Becermin pada kaleidoskop 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat meningginya kasus pelanggaran hak anak di lingkungan pendidikan, baik dari sisi jumlah maupun bobot kasus.

Sampai di simpulan ‘meninggi’ itu, saya memberikan acungan jempol untuk KPAI. Radar KPAI mampu menangkap fenomena pelanggaran hak anak dengan daya jangkau luas.

Risau atau tenang?
Seperti sering saya sampaikan di berbagai kesempatan, meningginya statistik kasus seperti dimuat dalam catatan KPAI sangat mungkin mengindikasikan tren positif. Paling tidak, itu merupakan pertanda bahwa masyarakat masih mau melaporkan masalah-masalah anak ke KPAI. Kesediaan masyarakat untuk mengadukan kasus-kasus anak ialah manifestasi kepercayaan publik. Demikian tafsiran positifnya.

Tiga hal absen. Padahal, itu sangat penting dari cermatan KPAI. Pertama, bagaimana deskripsi kasus demi kasus anak di lingkungan pendidikan berdampak terhadap mutu dunia pendidikan di Indonesia.

Nalar saya mengatakan keselamatan peserta didik di sekolah merupakan kebutuhan mutlak setiap anak dan keluarga. Dengan kata lain, peserta didik bisa menjalani proses edukasi secara aman dan selamat di sekolah merupakan kriteria mutlak bahkan fundamental bagi mutu sekolah dimaksud.
Ketika prinsip sedemikian rupa dihadapkan dengan situasi kekerasan dan perlakuan salah di lingkungan pendidikan, apakah lalu pencapaian akademis sekolah layak untuk dinihilkan? Lebih luas lagi, di mana posisi sistem pendidikan nasional dalam pembangunan karakter para peserta didik?

Pelajaran penting dari butir di atas adalah, ke depannya, sangat penting apabila potret yang tersaji mengenai situasi nonakademis disandingkan dengan, jika ada, hasil telaah terkait pencapaian-pencapaian sekolah di area akademis.

Kekurangan berikutnya ialah perspektif yang berhubungan dengan posisi anak sebagai pelaku. Di dalam pernyataannya, KPAI banyak menyajikan gambaran tentang anak sebagai korban kekerasan dan perlakuan salah di lingkungan pendidikan. Padahal, berulang menjadi berita, ada pula kejadian-kejadian di mana justru anak yang melakukan kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas lainnya terhadap guru di sekolah.

Temuan atau bahkan pengaduan tentang anak sebagai pelaku ialah penting juga untuk disampaikan ke khalayak luas. Masyarakat juga perlu disadarkan bahwa status anak tidak menjadikan mereka sebagai kelompok elite yang tidak terjangkau hukum.

UU Perlindungan Anak memang diperuntukkan bagi anak yang berada di posisi korban. Namun, pada sisi lain, RI juga telah bertahun-tahun memiliki UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU yang satu ini diadakan sebagai pesan bahwa anak-anak juga bisa berkedudukan sebagai pelaku dan sudah tersedia piranti hukum untuk menangani mereka. Tak pelak, KPAI juga perlu menggiatkan sosialisasi mengenai UU SPPA kepada para pemangku kepentingan di dunia pendidikan kita.

Hal ketiga yang vakum dari kaleidoskop 2018 KPAI ialah komunikasi publik oleh lembaga sebesar KPAI seyogianya tidak sekadar berhenti sampai di pendataan peristiwa (kasus) belaka. Tugas konstitusional KPAI, sebagaimana tercantum pada UU Perlindungan Anak, adalah jauh sekali lagi, jauh lebih luas daripada itu.

Seberapa jauh KPAI menaruh keseriusan pada tugas-tugas konstitusionalnya secara keseluruhan, minimal setara dengan penyebutan jumlah dan bobot kejadian, itulah yang selama ini justru publik sangat nantikan.

Memperkuat diri

Gambaran yang cakupannya sebatas peta sebaran kasus justru mengesankan negara (cq KPAI) tidak hadir. Padahal, potret sedemikian rupa, tanpa harus menunggu pernyataan akhir tahun KPAI, sudah amat sering disampaikan media dan warga net lewat banyak saluran.

Sebagai sebuah institusi berlogo burung garuda Pancasila, KPAI juga sepatutnya mampu menyampaikan kerja-kerja nyatanya dengan mengacu pada UU Perlindungan Anak, khususnya bagaimana pengaduan dan temuan disikapi (ditangani) serta hasil dari penanganan tersebut.

Sebagai ilustrasi, dari sekian banyak kasus anak di lingkungan pendidikan, seberapa banyak yang ditangani KPAI dan yang diatasi oleh lembaga lain. Berlanjut, khusus pada kasus-kasus yang ditangani lembaga lain, seberapa jauh KPAI tidak berlepas tangan dan tetap melakukan pemantauan sekaligus berkoordinasi dengan lembaga itu.

Tidak kalah penting, bagaimana KPAI memberikan warna signifikan bagi dihasilkannya kebijakan makro dan ketentuan teknis terkait kasus-kasus yang meresahkan masyarakat banyak. Pada lingkup kerja demikian saya memandang KPAI masih perlu memperkuat diri sendiri.

Bahkan dengan asumsi KPAI telah melakukan itu semua, agenda yang harus KPAI kelola dengan lebih baik ialah memastikan publik juga terinformasikan secara memadai.

Ditarik khusus ke ranah pendidikan, informasi yang lebih dari sekadar jumlah insiden di sekolah akan membantu masyarakat untuk menatap 2019 dengan suasana batiniah yang lebih optimistis atau justru lebih skeptis bahkan pesimistis.

Demikian pula, ketika agenda-agenda itu terkesan terkesampingkan, ‘wajar’ bila sesama lembaga perlindungan anak tidak memperoleh pencerahan dan standar kerja yang bisa diacu secara nasional.

Ketidakjelasan sikap KPAI terhadap dugaan eksploitasi anak lewat ajang audisi badminton oleh sebuah yayasan yang bernama persis dengan perusahaan rokok, adalah ilustrasi nyata di mana KPAI justru mengambangkan persoalan sehingga terkesan ‘membingungkan’ masyarakat.

Kebutuhan KPAI akan penguatan seperti tergambar di atas salah satunya boleh jadi bersumber dari persinggungan antara KPAI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Ruang lingkup, mata rantai koordinasi, dan keluaran dari kedua institusi itu kiranya perlu lebih didefinitifkan lagi.

================

artikel ini telah terbit di : Media Indonesia

Link : http://m.mediaindonesia.com/read/detail/208389-dunia-pendidikan-anak-2019-menjanjikan-atau-meresahkan

5 Januari 2019

KEGITAN SMP STRADA DI AKHIR SEMESTER GANJIL 2018 OLEH LPAI BEKASI DENGAN THEMA EDUCATION SEX

2018-12-12T17:25:00.001-08:00

Siswa kelas VII SMP Strada Sebelum di bagi menjadi 2 kelompok

LPAI BEKASI.

Selasa, 11 Desember 2018 LPAI BEKASI di undang oleh SMP Strada Budi Luhur yang beralamat di Jl. Ir. H Juanda No. 164 Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi –Jawa Barat . Tujuannya adalah untuk mengadakan seminar Education Sex bagi pelajar tingkat SMP khusunya kelas VII dengan jumlah peserta seluruhnya 229 anak.

Acara ini berlangsung selama kuran lebih 2 jam, di awali dari penampilan Band siswa atau yang di sebut dengan nama BLUE BAND yang terdiri dari 5 personil yaitu lukas Bayu nugroho 8a pemain Piano, Yosef Marvin 8a pemain gitar string, Devandra Yudha pemain Bas dan dan Daut Giovany Manullang 8a memainkan kahon, ditambah dengan Prisellia Kiansty Taluhun 7d vocalis yang bulan lalu juga sebagai juara II Solo Vocal tingkat Nasional di TMII. Dua lagu yang di bawakan mereka cukup memukau para pendengar. Lalu di lanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan kemudian MARS Strada.

Agar acara ini berlangsung kondusif dan terbuka, maka Kegiatan ini di bagi menjadi 2 kelompok, satu kelompok siswa dan 1 kelompok siswi. Kelompok siswi yang di isi oleh Kak Lovely dan kelompok Siswa oleh Kak Ricky. Sehingga anak-anak tidak sungkan untuk bertanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa atau siswi. Ada banyak pertanyaan yang selama ini mungkin sudah mereka pertanyakan tapi bingung mau bertanya kepada siapa. Lewat acara ini, akhirnya, khusunya para siswi meluapkan semua pertanyaan yang terniang di benak mereka. (Mohon maaf kami tidak tuliskan di artikel ini setiap pertanyaan mereka dikarenakann bersifat personal)

Kegiatan ini telah di program dari awal semester, Kepala sekolah dan Guru BK kerja sama untuk mengadakan kegiatan ini. Tujuannya agar anak-anak dapat belajar hal baru yang mungkin mereka tidak dapatkan dari orangtua, ataupun dari guru mereka sendiri. Sebelumnya, juga pada hari senin, 10 Desember mereka juga sudah mengadakan kegiatan yang sama, dengan Thema “Hidup Cerdas tanpa Narkoba” khusus untuk kelas VIII dengan jumlah siswa 223 anak. Sesuai dengan instruksi Presiden bahwa Indonesia dalam situasi Darurat narkoba, oleh karena itulah mereka juga mengadakan kegiatan sosialisasi ini bahaya narkoba. Pihak sekolah juga berencana akan mengadakan kegiatan ini berkesinambungan.

LPAI Bekasi sangat meng-apresiasi sekolah ini, karena ada banyak sekolah yang tertutup untuk mengadakan kegiatan atau seminar tentang seks kepada anak sekolah tingkat SMP. LPAI berharap sekolah-sekolah lain terbuka untuk kegiatan seperti ini, karena ini merupakan salah satu kebutuhan anak di jaman milenial ini.

Ibu Rosa (Kepala sekolah) menegaskan bahwa kegiatan ini akan terus berlanjut. Mereka berharap tetap dapat kerja sama dengan LPAI untuk mengadakan seminar paling tidak 2 kali dalam setahun. Dan hal lain yang sangat mengejutkan, SMP Strada sedang focus untuk membuat suatu buku tentang perlindungan anak di sekolah yang menjadi acuan bagi sekolah Strada lainnya di seluruh Indonesia.

Berikut Cuplikan Video Kegiatan:
Terima kasih sudah berkunjung.

Wawancara Eksklusif Kak Seto, Permasalahan Anak Dalam Rangka Hari Anak

2018-11-22T00:23:00.004-08:00

Kak Seto saat di wawancarai IDN Times / Fitang Budhi Adhitia

Kekerasan anak, lagu dan film anak hingga masalah orang tua

LPAI BEKASI. 20 November diperingati sebagai Hari Anak Universal. Hari Anak Universal ini diresmikan pada tahun 1954 oleh United Nations atau Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Dilandasi agar anak memperoleh empat hak mereka yakni hak hidup, hak untuk mengembangkan potensi , hak memperoleh pendidikan layak dan hak perlindungan.

Tujuan dari Hari Anak Universal ini adalah untuk mengingatkan masyarakat dunia agar mau meluangkan sedikit tenaga, waktu, dan pikiran demi kesejahteraan anak-anak di dunia.

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi mengatakan masih banyak hak anak yang masih belum dipenuhi, khususnya di Indonesia.

“Masih belum disadari bahwa tiap anak punya hak yang melekat. Ada anak yang diculik, pengambilan organ tubuh, kadang anak dianggap udah gak punya hak untuk hidup, tidak memperoleh pendidikan layak, kadang dipaksa jadi orang yang tidak sesuai dengan potensinya untuk tumbuh,” kata Seto saat ditemui IDN Times di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

IDN Times berbicara berbagai permasalahan anak dengan pria yang akrab disapa Kak Seto ini. Berikut percakapan IDN Times dengan Kak Seto.

1. Bagaimana caranya agar kita dapat memenuhi hak-hak anak yang tadi Kak Seto sebutkan?

Kami salah satu upayanya dengan mencetuskan gagasan Melindungi Anak Perlu Orang Sekampung. Peran serta masyarakat dengan membentuk satgas perlindungan anak atau Sparta, seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga, itu dari paling awal RT dilengkapi.

Rumah ini RT RW pertama yang mempunyai satgas perlindungan anak dan mendapat rekor muri pada tanggal 27 januari 2013. Akhirnya kami dorong Walikota Tangerang Selatan mewajibakn RT RW dilengkapi dan akhirnya Tangsel juga dapat rekor muri, menjadi kota pertama yg RT RW dilengkapi Satgas perlindungan anak.

Satgas terbentuk dari warga, sukarela. Sehingga kalau ada apa-apa, warga peduli. Kalau ada anak dipukuli bapak atau ibunya, warga diam saja, segera tegur bahwa itu melanggar undang-undang.

Caranya melalui pertemua RT, ada ketua seksi perlindungan anak. Ketua seksi dan anggota mengundang para ibu, lalu kita jelaskan ada undang-undang perlindungan anak, kita ingatkan. Dimulai dari paling bawah, kalau hanya mengandalkan LPAI dan KPAI terlalu jauh.

2. Apa masalah pada anak yang paling serius sekarang ini di Indonesia?

Kekerasan dan penelantaran anak masih sering terjadi. Jumlahnya relatif seperti fenomena gunung es. Yang dilaporkan mungkin sekian ribu tapi yang tidak terangkat ke permukaan banyak. Dengan satgas ini orang mulai berani melapor terdekat.

3. Bagaimana dengan berkembangnya teknologi sehingga anak kini banyak yang candu gadget? Kenapa bisa terjadi seperti itu?

Itu karena orangtua tidak ramah ke anak, tidak jadi sahabat anak. Saya pernah dipanggil presiden di awal tahun “Ini kok anak sering main gadget, larinya ke gadget?”. Ya karena orangtuanya begitu, anak-anak peniru yang terbaik. Orangtuanya sebentar-sebentjadir begini (main hp), ketika ditanya anak menjawab “Sebentar ini ada Instagram diselesaikan” dan sebagainya.

Saya bilang ke presiden, mohon canangkan Gernas Sasana, gerakan nasional saya sahabat anak. Mulai dari bapak presiden dan menteri bermain dengan gembira bersama anak-anak Indonesia. Ada sekitar 600-700 di halaman belakang Istana Merdeka, itu tanggal 4 Mei 2018 dalam rangka hari pendidikan nasional.

Nanti ini supaya (program) ini turun, jadi gubernur sahabat anak, walikota, bupati, camat, lurah, RT RW hingga ayah dan bunda jadi sahabat anak. Kami sudah minta ke presiden melalui Mendagri untuk melibatkan gubernur, bupati dan walikota. Jadi nanti kedua program itu (Gernas Sasana dan Melindungi Anak Perlu Orang Sekampung) diberdayakan dan bertemu, supaya nyambung.

Anak merindukan sahabat dalam keluarganya yaitu ayah dan bundanya. Dengan begini kan nyambung. Ayah dan bunda mau ke permainan tradsional, bermain di alam bebas, dan akhirnya itu gak kalah menarik dari gadget. Caranya ya main di luar.

4. Sayangnya lahan terbuka hijau sebagai tempat bermain anak masih sedikit?

Masih sangat kuran, makanya harus ada ketentuan tegas dari pemerintah daerah untuk membangun rumah harus ada ruang terbuka hijau. Dengan syarat yang ketat seperti di Jepang akhirnya pengembang bisa menyediakan lahan untuk warganya sendiri. Mungkin kalau yang belum segera ada yang bisa dikorbankan untuk bisa jdi ruang terbuka hijau agar anak bisa bermain.

5. Lagu dan film anak sangat sedikit, meski kini ada tanda perbaikan?

Saya sebagai Ketua LPAI aktif memberikan seminar dari anak-anak sampai dewasa. Kami mengelola kegiatan Si Komo, jadi kami melatih para guru dan ibu-ibu menciptakan lagu anak-anak. Misal anak-anak mandi jangan dibentak “Ayo mandi!”. Tapi misalkan dengan bernyanyi “Ayo kita mandi dengan sabun wangi”, atau “Cuci tangan sebelum makan agar bersih segala kotoran biasakan jaga kebersihan, itu baik untuk kesehatan”. Seperti itu kita bikin dengan CD dan berikan dalam bentuk operet Si Komo.

6. Tapi masih banyak orangtua yang sungkan atau malu untuk bernyanyi?

Itu yang kami latih. Orangtua zaman now kadang menggunakan zaman old. Orangtua harus pertama jadi sahabat anak, kedua siap jadi artis serba bisa. Kalau harus nyanyi, kenapa gak? Nyanyi dong. Bisa juga dengan dongeng. Mungkin juga dengan gerakan menari atau gerakan sederhana. Kalaupun main gadget bisa sambil bergerak, itu juga bisa. Kami juga mohon peran dari BEKRAF ditingkatkan untuk menciptakan tontonan lagu teater yang ramah anak dan betul-betul untuk anak.

7. Bagaimana kekerasan terhadap anak atau oleh anak kerap terjadi?

Anak yang sebagai pelaku juga korban lingkungan yang tidak kondusif dan ramah sehingga membuat mereka tergelincir menjadi pelaku. Anak yang terus dibombardir kekerasan akhirnya meniru kekerasan, dia melakukan kepada anak lain juga guru. Anak menjadi korban kemudian menjadi pelaku. Ini bisa ditangani dengan cara membentuk satgas.

Kekerasan terjadi karena ada pembiaran terhadap anak-anak ini. Apa yang menyebabkan karena tidak adanya kontrol dari sekolah maupun keluarga. Jadi pembiaran karena masing-masing orang tua sibuk. Saya pernah tanya “Gimana putra-putri bapak ibu?”. Mereka jawab “Aduh saya lagi sibuk, gak ada waktu buat anak”. Saya selalu mengatakan kalau tidak ada waktu buat anak kenapa punya anak?

Harus ada waktu buat anak, ini yang sering terjadi. Pembiaran karena tidak ada waktu untuk anak, tidak ada kontrol dan anak akhirnya “semau gue”, dia merasa tidak peduli akhirnya dia kabur ke narkoba, geng motor, LGBT, radikalisme, merokok dan sebagainya.

Kadang ada yang kabur ke sini, dipikir ini tempat perlindungan anak. Saya tanya “Kenapa kabur ke rumah saya?”. Ada beberapa yang mengatakan “Nyokab gue mulutnya kayak ember. Ngomel, marah terus”. Akhirnya anak gak betah dan kabur.

8. Beberapa penelitian mengatakan LGBT terjadi karena faktor genetik?

Ada yang mengatakan faktor gen dari LGBT paling tinggi 40 persen. Jadi 60 persen ada waktu untuk mengubah jadi normal. Tapi sering ada pembiaran. Akhirnya begitu anak lebih nyaman sesama jenis, gak ada halangan, gak ada apa. Pergi sama teman cowok atau cewek tidak apa, tapi tadi, tidak ada kasih sayang dari orang tua, akhirnya dapat kasih sayang dari teman-temanya itu.

Kalau sudah kena (LGBT) harus terapi psikologis, ada treatmennya. Dan itu kembali kedekatan emosional dan kekuatan cinta. Maka salah satu tugas kami LPAI adalah pemberdayaan kembali keluarga. Pelatihan-pelatihan keluarga supaya jadi keluarga harmonis.

9. Bolehkah orang tua overprotektif ke anak? Apa dampaknya?

unsplash.com/@scoutthecity

Itu bisa masuk dalam kekerasan ke anak karena tidak memberikan kesempatan ke anak untuk jadi diri sendiri. Jangan ini, itu, serba atur jadi seperti memenjarakan anak. Mereka juga perlu lepas dan sosialisasi ke teman tapi tetap dengan pengawasan yang profesional. Itu perlu. Kekerasan anak bisa dengan perlindungan yang berlebihan.

Intinya adalah anak berhak didengar suaranya, jadi apa-apa kalau bisa demokratis . Bicara dari hati ke hati. Di mana keputusan harus win-win solution. Mana yang terbaik.

10. Apakah anak yang yatim atau piatu bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tua seutuhnya?

Thumb.saliha.id

Anak yang terbaik di dalam lingkup keluarga, bukan di panti. Tapi dengan pemahaman mendidik anak perlu orang sekampung ya berarti warga dilibatkan untuk gotong royong membina keluarga yang mungkin hanya separuh dan sebagainya.

Bisa memang mendapatkan ayah atau ibu pengganti. Apakahh itu paman, kakek, nenek, yang memosisikan sebagai pengganti yang tetap mengasuh dengan serius. Bisa juga warga kiri-kanan yang memberikan perhatian seperti seorang ayah atau ibu. Saudara terdekat bagi sebuah keluarga bukan saudara sepupu yang jauh tapi kiri-kanan adalah saudara terdekat, saling bantu.

11. Bagaimana dengan maraknya pernikahan anak usia dini, lalu mereka kemudian juga memiliki anak di usia yang cukup muda?

Pexels

Harus ada gerakan bersama. Misalnya gerakan Berlian, Bersama Lindungi Anak. Ini konsep dari Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempauan dan Perlindungan Anak. Dari segi kesehatan psikologis, sosial, tidak baik untuk kejiwaan anak dan anak yang dilahirkan, bisa terjadi perceraian karena secara psikologis belum siap bertangungg jawab. Usia idealnya kalau sudah matang rata-rata 25 tahun itu sudah siap.

12. Bagaimana dengan kasus keluarga anak yang orang tuanya berbeda keyakinan? Cara merawat anak dan apa yang harus mereka lakukan?

zoosk.com

Kalau sudah menikah maka harus ada komitmen bersama, nanti mau dibawa kemana anak ini, agama ayah atau bunda? Itu harus jelas. Kalau agama ayah, bundanya gimana? Apakah ada perbedaan kalau ikut anak laki ikut ayah, perempuan ikut ibu atau semua ikut ayah dan sebagainya, itu harus jelas.

Sebaiknya tidak diajarkan kedua agama supaya anak tidak bingung. Sebaiknya tetap ada satu warna dalam keluarga untuk anak. Harus dipilih dan berdasarkan kesepakatan. Kalau perlu secara tertulis, bantuan supaya nanti tidak rebutan, dengan notaris misalnya. Tapi semua harus ditanamkan kepada anak sebagai sesuatu yang melekat pada hidupnya nanti. Kalau sudah sepakat ya harus rela. Kalau muslim ya salat, ke masjid, begitu juga kalau misal dia Kristen ke gereja.

Perlu ada dialog konstruktif yang terus dilakukan. Jadi semua harus terbuka dari awal, bahwa memang di Indonesia ada beberap agama dan keyakinan. Yang penting kita harus dengan pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ada toleransi untuk ditanamkan ke anak.

===================
Sumber : Media IDN TIMES telah terbit tgl 20 Nov 2018
link : https://www.idntimes.com/life/family/helmi/wawancara-eksklusif-kak-seto-permasalahan-anak-dalam-rangka-hari-anak/full

Lembaga Perlindungan Anak Sesalkan Dua Anak Jadi Korban Pembuhuhan di Bekasi

2018-11-22T00:00:00.001-08:00

Kak Seto saat memberikan Materi Perlindungan anak
untuk orang tua di acara Deklarasi SPARTA

LPA BEKASI -- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia menyesalkan dua orang anak ikut menjadi korban pembunuhan satu keluarga di Bekasi pada Selasa (13/11/2018) lalu.

"Tentu kami sangat prihatin dan itu sangat menyakitkan kita semua. Anak-anak yang harus dilindungi bersama justru menjadi korban kekerasan sampai ketingkat pembunuhan," ucap Seto Mulyadi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, usai meresmikan Sparta (Seksi Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga) di Kebalen, Kabupaten Bekasi, Selasa (20/11/2018).

Ka Seto, mengatakan atas kejadian itu diperlukan peran keluarga dan masyarakat yang bisa mencegah tindakan kekerasan atau hingga pembunuhan terhadap anak. Ia berharap disemua wilayah Indonesia didirikan satgas perlindungan anak di tingkat Rukun Tetangga atau RT.

"Jadi pencegahan kekerasan pada anak ini harus dibentuk dari tingkat terendah yaitu RT. Orang sekampung itu harus melindungi. Bukan sebagai pemadam kebakaran, yang hanya bertindak kalau sudah ada kekerasan, butuh preventif. Kampanyekan gimana menghadapi anak harus dengan kekuatan cinta, menghadapi anak tidak boleh lagi dengan cara membentak, menjewer, memukul dan lainnya," papar Ka Seto.

Sebelumnya, Haris Simamora tersangka kasus pembunuhan satu keluarga Diperum Nainggolan, berhasil ditangkap pada Rabu (14/11/2018), di daerah Garut Jawa Barat.

Polisi juga telah menetapkan Haris sebagai tersangka. Haris yang masih saudara dengan istri korban tega membunuh karena dendam seringkali dimarahi korban.Mobil yang digunakan Haris juga ditemukan di rumah kos di Cikarang, Jawa Barat. Sementara linggis yang digunakan tersangka dibuang ke Kalimalang dan hingga kini polisi belum menemukannya. Tersangka sendiri diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan istri Diperum Nainggolan, Maya Boru Ambarita.

Sebelumnya Satu keluarga ditemukan tewas di Jalan Bonjong Nangka II RT 002 RW 007 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, pada Selasa (13/11/2018) dini hari. Empat korban tewas itu, yakni Diperum Nainggolan (38) suami, Maya Boru Ambarita (37) istri, Sarah Boru Nainggolan (9) anak pertama, dan Arya Nainggolan (7) anak kedua. Keempat tewas akibat luka senjata tajam dan benda tumpul di leher maupun bagian tubuh lainnya.(m18)

===============================

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Lembaga Perlindungan Anak Sesalkan Dua Anak Jadi Korban Pembuhuhan di Bekasi, http://wartakota.tribunnews.com/2018/11/20/lembaga-perlindungan-anak-sesalkan-dua-anak-jadi-korban-pembuhuhan-di-bekasi.
Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Andy Pribadi

DEKLARASI SPARTA DAN PELANTIKAN PENGURUS SATGAS SPARTA OLEH SETO MULYADI

2018-11-21T23:43:00.001-08:00

Kak Seto (Ketua Umum LPAI) dan Kak Frans (Ketua LPAI Bekasi)
di dampingi beberapa Kabid P2PTA dan DP3A Kab. Bekasi

LPA BEKASI. Selasa 20 November 2018, Bertepatan dengan Children Universal Day, dan juga perayaan Maulid Nabi Muhammad, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) yang diketuai oleh DR. Seto Mulyadi, S.Psi., M.Psi atau yang sering di sapa Kak Seto menghadiri acara pelantikan dan Deklarasi SPARTA (Seksi Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga) yang di gagas oleh FKKP (Forum Kerukunan Kebalen Peduli)di daerah Villa Mutiara Gading 3 Kel. Babelan Kec. Babelan.

Dalam acara ini, Kak Seto menyampaikan kepada seluruh peserta yang hadir, khusunya kepada setiap orang tua agar menjadi sahabat bagi anak-anak. Tidak dengan mudah langsung memukul, menjewer, atau melakukan tindak kekerasan lainnya kepada anak. Orang tua harus mengenali potensi setiap anak, sehingga dengan mudah dapat mengarahkan dan mendidik anak sesuai dengan keinginan si anak dan kemampuan anak. Kak Seto juga menyampaikan bahwa Pendidikan tidak selalu harus yang Formal, tetapi juga dapat di berikan dengan pendidikan informal, seperti Homeschooling.

Selain kepada oragtua, Kak Seto dengan di dampingi oleh Kak Henny Sekjen LPAI menghibur anak-anak yang hadir dari beberapa sekolah TK di lingkungan Kebalen, Bekasi Utara. Kak Seto dengan semangat mendongeng di depan anak-anak dan diselingi berbagai macam Trik Sulap yang membuat semua mata anak-anak fokus ke arah Kak Seto.

Dengan dilantiknya para Satgas SPARTA sebanyak 55 pengurus, Kak Seto berharap anak-anak dilingkungan tiap RT dapat dengan aman bermain di sekitar rumah mereka. Kak Seto sangat sesalkan kejadian yang baru saja terjadi di Bekasi, yang menimpa keluarga Nainggolan yang mengorbankan 2 anak. Itulah sebabnya Kak seto Berharap peran keluarga dan masyarakan untuk menjadi benteng utama dalam melindungi anak-anak. Ia berharap di semua wilayah Indonesia didirikan satgas Sparta.

Acara ini juga di hadiri dari berbagai pihak, baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Seperti, Lurah setempat, Bimas Pol, Babinsa, P2TPA Kabupaten Bekasi, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) dan dari pihak Pengelola Tempat yaitu dari OASIS ISPI. Kedepanya seluruh lapisan masyarakat dapat mendukung kegiatan ini. Sehingga dapat terbentuk di berbagai Kelurahan di Indonesia. Kebalen adalah menjadi wilayah ke-empat yang membentuk Satgas Sparta. Dan akan menyusul wilayah-wilayah lainnya di Bekasi dan seluruh Indonesia.

Berikut Cuplikan Acara Deklarasi SPARTA:

Terima kasih- Salam Sahabat Anak

ORANG TUA DAN GURU HARUS JADI IDOLA ANAK

2018-11-09T12:14:00.004-08:00

LPAI BEKASI. Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi mengatakan orang tua dan guru harus memainkan perannya sedemikian rupa sebagai pendidik dan teladan bagi anak agar menjadi idola bagi anak bukan yang ditakuti anak.

"Orang tua dan guru harus jadi idola anak," katanya dalam penutupan Rapat Koordinasi Teknis Perlindungan Anak Tahun 2018 Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (7/11).

Ia yang juga seorang psikolog mengatakan rumah dan sekolah harus menjadi tempat yang ramah anak dan penuh keakraban dan kerja sama. "Dicintai karena kita mendidik dengan kekuatan cinta bukan cinta pada kekuatan dan kekerasan," ujarnya.

Menurut dia, orang tua dan guru jangan menjadi sosok yang ditakuti dan dihindari anak melainkan menjadi sosok yang diidolakan dan dibanggakan anak. Orang tua dan guru diharapkan tidak mengutamakan kekerasan atau emosi dalam mendidik anak seperti membentak-bentak anak apalagi memukul anak.

Seto mengatakan orang tua harus menciptakan suasana atau kondisi yang meningkatkan hubungan keakraban dan harmonis, serta menyelipkan suatu pembelajaran dalam pertemuan dan percakapan dengan anak secara kreatif. Misalnya, belajar lingkungan alam saat berwisata serta belajar angka sambil berolahraga.

"Jangan buru-buru mengkritisi anak. Kita perlu mendengar suara anak. Kita perlu akrab dan rukun dengan anak," ujarnya.

Dia menambahkan, orang tua harus memahami anak dan mengembangkan bakat anak serta mendukung pertumbuhan anak optimal dengan suasana gembira dan terlindungi dari kekerasan. "Belajar tidak harus dengan cara kekerasan lagi tapi harus dengan cara ramah anak," tuturnya.

Artikel ini telah terbit di repubika.co.id
Link : https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/11/07/phteko335-kak-seto-orang-tua-dan-guru-harus-jadi-idola-anak

SETO DORONG PENDIDIK JADI ARTIS SERBA BISA

2018-11-09T11:32:00.000-08:00

LPA BEKASI. Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi mengatakan pendidik profesional harus siap menjadi artis serba bisa. Maksud Seto, pendidik dalam memberikan pembelajaran harus menyenangkan dan dinanti-nantikan anak.

"Pendidik profesional harus siap jadi artis serba, bisa menjadi penyanyi, pendongeng, seniman, pelawak, pesulap dan sebagainya," katanya dalam penutupan Rapat Koordinasi Teknis Perlindungan Anak Tahun 2018 Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (7/11).

Pria yang akrab disapa Kak Seto itu menambahkan anak-anak akan lebih senang dan nyaman belajar jika ada permainan dan hiburan bukan dalam kondisi yang kaku dan monoton. "Bagi anak belajar efektif jika ada hiburan, permainan, warna warni verpikir kreatif, badan segar dan emosi sehat," tambahnya.

Dia juga mendorong para orang tua untuk bermimpi memiliki anak yang mandiri bukan semata-mata penurut karena takut pada orang tua. "Jangan bermimpi punya anak yang penurut tapi bermimpilah punya anak yang mandiri dan bisa bekerja sama," tekannya.

Seto mengatakan impian anak adalah rumah dan sekolah yang ramah anak. Oleh karena itu, orang tua dan guru harus menciptakan atmosfer yang nyaman dan aman bagi anak di rumah dan sekolah dengan mengutamakan pemenuhan hak anak dan tanpa adanya kekerasan terhadap anak.

"Anak-anak tidak hanya menjadi anak yang cerdas tapi mereka perlu jadi anak bahagia karena kita semua mendidik cinta," ujarnya. Dia melanjutkan pentingnya mengenali karakteristik perkembangan anak di tiap tahapan sehingga dapat bertindak mendidik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak.

Artikel ini telah terbit di Republika.co.id
Link : https://republika.co.id/berita/nasional/umum/18/11/07/pht5ff328-seto

DPRD Kota Bekasi Sambut Baik Dua Program LPAI yaitu "SPARTA" DAN "SASANA"

2018-10-23T00:04:00.002-07:00

LPA Bekasi di dampingi Sekjen LPAI Henny Harmanoe
Audiensi dengan DPDR Kota Bekasi.

LPA BEKASI.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai mengapresiasi kunjungan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Pusat ke DPRD Kota Bekasi dalam rangka mengatasi maraknya kasus kekerasan anak khususnya di Kota Bekasi.

Menurutnya, Kota Bekasi telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Layak Anak yang selanjutnya dapat diisi dengan kebijakan-kebijakan untuk memfasilitasi kebutuhan anak dan remaja.

“Kami mendukung sepenuhnya program yang LPAI ajukan dan perlu adanya perencanaan, pembahasan dan perumusan agar program tersebut dapat terlaksana sampai tingkat RT dan RW se Kota Bekasi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Edi mengatakan banyak terimakasih atas kunjungan LPAI ke DPRD Kota Bekasi. Pihaknya berharap moment ini menjadi langkah bersama untuk merumuskan apa yang harus kita lakukan bersama untuk perlindungan anak dan perempuan di Kota Bekasi. “Hal terpenting dari pertemuan ini adalah tindak lanjut yang akan memberikan manfaat bagi keberlangsungan kota layak anak di Kota Bekasi,” terang politisi partai Golkar tersebut.

Terpisah, Sekjend LPAI, Henny Adi Hermanoe dalam sambutannya mengatakan, permintaan maaf dari Kak Seto lantaran tidak dapat menghadiri pertemuan dikarenakan ada pembekalan Doktor. Menurutnya, perlu disampaikan bahwa LPAI sebagai lembaga resmi non pemerintah yang independen dan aktif dalam menjalankan kegiatan pemenuhan hak dan kepentingan terbaik anak sejak tahun 1997.

“Dalam kesempatan ini kami bermaksud untuk mengutarakan kesiapan kami dalam turut serta mengatasi maraknya kasus kekerasan dan perlakuan salah yang terjadi pada anak Indonesia khususnya yang terjadi di Kota Bekasi. Peran kami yang bersifat Nasional tidak akan dapat bergerak optimal tanpa adanya dukungan dari Pemerintahan Daerah,” ujar Henny

Menurutnya, salah satu program LPAI yang akan ditempuh yakni Program SPARTA (Seksi Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga). Program ini diharapkan dapat menyentuh secara langsung sampai lapisan masyarakat bawah. Yang kedua kata dia, Program SASANA (Saya Sahabat Anak). “Dari kedua program tersebut kami berharap akan tercipta masyarakat dan lingkungan yang layak anak di Indonesia,” pungkasnya.

Berita ini telah terbit di : Pojok Bekasi, dengan Link : https://bekasi.pojoksatu.id/baca/dprd-kota-bekasi-sambut-baik-dua-program-lpai

LPAI Dorong Pemkot Bentuk Satgas Perlindungan Anak

2018-10-20T00:28:00.001-07:00

LPAI BEKASI. Ketua umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, DR. Seto Mulyadi, berharap kota Bekasi menjadi kota keempat setelah Tangerang Selatan, Banyuwangi dan Kabupaten Bengkulu Utara yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak di tingkat RT/RW.

Kak Seto, demikian panggilan akrabnya mengakui bahwa penanganan masalah eksploitasi anak, kejahatan seksual pada anak, dan lainnya tidak bisa hanya mengandalkan KPAID, kepolisian dan Dinas Sosial tetapi juga harus melibatkan masyarakat secara aktif dan masif.

Psikolog anak ternama ini berharap ada partisipasi masyarakat di level paling bawah di tingkat RT/RW, karena menurutnya mereka yang melihat dan bersentuhan langsung di lapangan. Untuk itu kata Seto, perlu dibentuk Satgas Perlindungan Anak seperti yang sudah dilakukan di beberapa daerah.

“Saya mengapresiasi kepada setiap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk serius dan memberikan perhatian lebih kepada perlindungan anak, karena tidak cukup menangani persoalan ini hanya dengan mengandalkan pihak berwajib, Dinas Sosial, dan KPAID,” ujarnya, Rabu, (11/10/2017).

Lebih lanjut Seto berharap perlu adanya payung hukum berupa peraturan daerah (Perda). Selain itu, diperlukan juga partisipasi masyarakat dengan membentuk Satgas perlindungan anak lewat kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi persoalan perlindungan anak.

Seto juga mencontohkan di kota Tangerang Selatan yang sempat mendapatkan rekor MURI karena berhasil membentuk Satgas Perlindungan Anak di seluruh RT/RW.

Kemudian juga kota Banyuwangi setelah terjadinya kasus Yuyun, kata Seto, kini kota tersebut juga sudah membentuk Satgas Perlindungan Anak di setiap RT/RW.

Yang teranyar adalah kabupaten Bengkulu Utara. Dirinya sempat diundang kesana untuk meresmikan langsung Satgas Perlindungan Anak di seluruh RT/RW Kabupaten Bengkulu Utara.

Untuk itu Seto sangat berharap kota Bekasi nantinya mampu mengikuti daerah lain yang sudah lebih dahulu menjadi kota percontohan “layak anak”. Kota yang menjamin perlindungan ekstra bagi anak untuk hidup sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak serta mendapatkan kesempatan pendidikan, kesehatan serta ketentraman pada lingkungannya.

“Saya berharap tentunya yang keempat Kota Bekasi, tidak cukup hanya mengandalkan Polisi, KPAID tapi juga yang lebih penting dari itu adalah partisipasi nasyarakat langsung,” pungkasnya. (RON)

Sumber : http://beritabekasi.co.id/2017/10/lpai-dorong-pemkot-bentuk-satgas-perlindungan-anak/

ANAK IBARAT KERTAS POLOS DI TANGAN SENIMAN

2018-10-19T19:17:00.002-07:00

LPA BEKASI.

Anak itu polos. Polos dalam arti masih dalam proses pembentukan menjadi seperti apa. Belum terkontaminasi. Mereka mudah terpengaruh, mudah terbawa suasana, mudah juga terhipnotis dengan janji-janji manis. Sehingga kerap kali tawaran yang datang, menghayutkan mereka dengan pesona yang indah dipikiran mereka, mereka ikut, padahal hanyalah sebuah bujukan menuju kehancuran.

Saya ibaratkan mereka seumpama kertas yang masih polos, belum ada guratan, coretan, belum tertulis, belum terisi. Hingga suatu saat akan ada pena dan tangan yang menuliskan guratan di atasnya.

Namun, yang perlu kita ketahui dan pertanyakan juga, ditangan siapakah kertas itu berada? apakah ditangan yang salah? atau apakah berada ditangan yang tepat?

Kertas, jika belum tertulis alias masih baru, nilainya adalah standar. Kemudian pembeli datang dan menbayar dengan harga standar tersebut. Pembeli ini siapa? Bisa siapa saja. Kemudian sang pembeli akan mulai mengisi lembar demi lembar setiap kertas. Ketika dia salah menulis, apa yang terjadi? ada dua kemungkinan yang akan terjadi:

Pertama; Ketika dia salah menulis, jika dia menulis dengan pensil, kemungkinan besar adalah dia akan hapus dan perbaiki. Tetapi perlu kita pahami, sama halnya seperti anak, ketika kita mulai menuliskan sesuatu di benaknya, yang ternyata itu adalah hal yang salah, dan kemudia kita sadar kalau itu adalah hal yang salah, lalu kita akan memperbaiki kesalahan itu. Jika kesalahan itu lewat perkataan atau kekerasan lainnya, mungkin kita akan menghapusnya dengan permintaan maaf. apakah akan di maafkan si anak? bisa jadi. tetapi renungkanlah, sama halnya seperti kertas yang sudah di hapus tadi, pernah kah kita perhatikan bahwa setiap hapusan akan tetap meninggalkan bekas. Jika kita menulis dengan pulpen dan kemudian salah, kemungkinan kita akan tutupi dengan tipp ex, namun tetap juga akan meninggalkan bekas. Jadi, setiap kekerasan yang kita lakukan kepada anak, walaupun kita sudah minta maaf dan berusaha menutupi, tetap saja bekanya tidak akan hilang. Itulah sebabnya sangat perlu kita berhati-hati untuk anak, buat anak jangan pernah coba-coba. Anak bukan bahan percobaan.

Kedua; kemungkinan yang akan terjadi , jika kita menulis dan kemudian salah, dan salah besar, sehingga terpaksa kita sobek dan buang. Siapa yang salah? Kita. Seringkali ketika anak melakukan kesalahan besar, kita bahkan menyalahkan si anak? Tanpa pernah kita koreksi penyebab utama kesalahan. Dengan luapan emosi kadang kita korbankan anak dengan kata-kata kasar, bahkan sampai anak terbuang, terusir dari kehidupan orangtuanya. Siapa yang salah? kita.

Orangtua, pendidik, adalah Seniman. Seniman yang menentukan seberapa mahal selembar kertas. Selembar kertas bisa memiliki nilai yang tinggi, atau bisa jadi tidak berharga, terbuang, tergantung pelukisnya, tergantung ditangan siapa kertas tersebut berada. Siapa pelukisnya? Kita. Kita adalah seniman bagi anak-anak kita, yang bisa menentukan akan jadi seperti apa nilai mereka kelak.

Article by : Ricky Waldo - LPAI Bekasi

LPAI Dorong Kemendikbud Dirikan Sekolah Darurat di Sulawesi Tengah

2018-10-09T03:41:00.001-07:00

Kak Seto saat diwawancarai di Polda Metro Jaya,

Jakarta Selatan, Jumat (25/8/2017)

LPA BEKASI.

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ( LPAI) Seto Mulyadi mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membangun sekolah-sekolah darurat di lokasi bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Dengan adanya sekolah darurat anak-anak korban bencana bisa segera bersekolah kembali. “Jangan terpaku pada pendidikan formal. Seperti yang model pendidikan yang ada di Jakarta semacam home schooling jadi pendidikan nonformal dan informal bisa ditempuh dalam hal ini. Sebetulnya kami yang melakukan kegiatan bermain ini tanpa sadar memasuki garis-garis pendidikan pada anak tetapi nonformal gitu. Suasana yang dibungkus dengan keceriaan,” kata Seto, yang biasa disapa Kak Seto, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (7/10/2018) malam.

Pendidikan yang ramah anak, lanjut dia, harus mengedepankan kreativitas dengan menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran. Menurut Kak Seto, secara teori, jika trauma yang dialami anak-anak segera diatasi akan meminimalisasi dampak buruk. “Mereka ibarat patung lilin ketika jatuh tidak patah, peyok-peyok misalnya. Itu harus segera diluruskan kembali. Cepat mengalami trauma tetapi tetap bangkit kembali manakala momentum itu tidak terlambat,” ujar Kak Seto. Lebih lanjut, Kak Seto mengatakan, LPAI akan tetap bekerja sama dan bersinergi dengan relawan, khususnya dari tim Layanan Dukungan Psikososial Kementerian Sosial untuk menjalankan program trauma healing.

"Yang paling penting anak-anak diberi kegiatan, diberi suatu kesibukan sehingga mereka tidak terus menerawang pengalaman sebelumnya yang penuh kegetiran terus. Selalu optimistis, harapan dan itu dengan cara bermain bersama,” kata Kak Seto. "Dalam psikologi, ada teori social learning. Jadi belajar secara sosial anak-anak kan saling melihat ‘Lho teman saya enggak papa sama-sama mengalami pengalaman yang sangat pahit tapi ini sudah gembira’. Jadi saling menularkan positif tadi,” kata dia. Namun, Kak Seto mengakui, ada juga anak-anak korban bencana di Sulteng yang membutuhkan pendekatan individual. “Saya menemukan seorang anak yang kedua orangtuanya hilang dalam likuefaksi itu. Tapi diajak bermain sudah bisa senyum, gembira, kekuatan dari motivasi teman-temannya tanpa disadari," kata Kak Seto. "Jadi intinya dalam keadaan apa pun juga bencana jangan pernah lupakan anak-anak,” ujar Seto.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan LINK: https://nasional.kompas.com/read/2018/10/08/08214121/lpai-dorong-kemendikbud-dirikan-sekolah-darurat-di-sulawesi-tengah.
Penulis : Reza Jurnaliston
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

"Trauma Healing" Anak-anak Korban Gempa, Kemensos Gandeng LPAI

2018-10-04T22:15:00.001-07:00

Sekretaris Jenderal Kemensos RI Hartono Laras Kantor Kemensos RI, Salemba, Jakarta Pusat

LPAI BEKASI

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Hartono Laras mengatakan, Kemensos menggandeng Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ( LPAI) untuk penanganan anak-anak yang menjadi korban bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah. Hal ini dilakukan agar anak-anak tidak mengalami trauma. “Kami juga menggandeng dari Lembaga Perlindungan anak Indonesia. Kami minta juga bisa turun,” kata Hartono di Kantor Kemensos RI, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (1/10/2018). Hartono mengatakan, langkah ini akan dikoordinasikan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos RI. “Jadi semua mendukung terkait penanganan bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kota Palu dan sekitarnya,” kata Hartono.

Kemensos juga akan membentuk pondok ceria anak untuk menghibur anak-anak yang terkena dampak bencana gempa bumi dan tsunami. Selain itu, Kemensos melalui Tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP) telah memberangkatkan tim untuk membantu memulihkan psikologis para korban yang terdampak bencana di Sulawesi Tengah pada hari ini. “Kami sudah mengirim dan sudah diberangkatkan tim trauma healing dari Makassar. Sekarang menuju ke lokasi, Insya Allah sore sudah sampai di sana,” ujar Hartono. Hartono menjelaskan, Tim reaksi cepat dari balai-balai Kemensos yang ada di Makassar, seperti balai rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, balai rehabilitasi sosial terkait anak memerlukan pendampingan khusus.

Ada pula, balai rehabilitasi sosial yang dikerahkan untuk membantu pemulihan kondisi psikologis masyarakat yang terdampak gempa bumi dan tsunami. “Sudah kami kirimkan. Ada balai-balai besar rehabilitasi sosial, ada 3 balai diambil dari Makassar, ada yang sudah bersama-sama ini. Ada 11 orang sudah jalan ditambah lagi teman-teman yang mendukung dari berbagai organisasi,” kata dia. Kemensos juga akan mengerahkan Tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP) yang berasal dari Tim LDP Pusat Kemensos RI dan Tim LDP Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, serta beberapa LDP kabupaten lainnya. Pada Jumat (28/9/2018) lalu, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Donggala, Sulawesi Tengah. Tak lama setelah gempa, terjadi tsunami yang menyapu sejumlah kawasan. Menurut data BMKG, tsunami itu terjadi setidaknya di tiga wilayah, yaitu Palu, Donggala, dan Mamuju.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan LINK: https://nasional.kompas.com/read/2018/10/01/15303881/trauma-healing-anak-anak-korban-gempa-kemensos-gandeng-lpai.

Penulis : Reza Jurnaliston

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary