Indonesian Peoples Speak Out !

Tragedi Sape : SBY Kembali Menunjukkan Karakternya Sebagai Kaki Tangan Imperialis Yang Fasis Dan Anti Rakyat

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 28 Dec 2011 01:12:00 +0800

Salah korban tragedi Sape

Belum hilang memori rakyat atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Papua dan Mesuji, drama keji pembantaian terhadap manusia kembali dipertontonkan di negeri ini. Celakanya, pembantaian tersebut kembali dilakukan oleh aparat kepolisian yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat. Bagaikan menghadapi musuh perang, aparat kepolisian dengan beringasnya menembaki rakyatnya sendiri sehingga menyebabkan meninggalnya 2 orang, dan 1 orang lagi dikabarkan meninggal akibat shock, dan belasan lainnya dalam keadaan kritis.

Bukan Kapolsek, Bukan Kapolda, Bukan Kapolri, Melainkan SBY Sebagai Penanggungjawab Utama.

Sama halnya dengan tragedi kemanusian lainnya ketika rakyat ditembaki oleh aparat kepolisian, gerakan solidaritas rakyat pun meluas menyampaikan simpatik terhadap gerakan rakyat dan mengecam tindakan aparat kepolisian yang membabi buta tersebut. Salah satu tuntutan utama yang sering digelorakan oleh gerakan rakyat adalah pecat pejabat tinggi dari institusi yang terkait dengan kejadian tersebut.

Demikian halnya dengan tragedi Sape, salah satu tuntutan utama dari gerakan solidaritas rakyat atas tragedy kemanusiaan di Sape adalah pecat Kapolsek Bima, Kapolda NTB, dan Kapolri. Namun yang harus dipahami, kepolisian merupakan alat Negara, apa yang dilakukan oleh kepolisian adalah kepentingan politik dari pemimpin negeri ini. Kepolisian sebagai alat Negara akan bertindak sesuai dengan karakter dan kepentingan dari pemimpin Negara ini.

Maka, jika SBY sebagai presiden berkedudukan sebagai kaki tangan imperialis, yang segala kebijakannya diabdikan demi kepentingan imperialis, maka demikian dengan kepolisian dan alat Negara lainnya, akan melakukan segala upaya untuk melayani majikannya; sang imperialis yang serakah.

Dengan demikian, SBY adalah penanggungjawab utama dari sekian tragedi kemanusian yang terjadi di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh konflik agraria yang mana rakyat ditembaki demi melayani kepentingan dari perusahaan-perusahaan milik imperialis dan kaki tangannya.

Selain itu, ketika rakyat Bima menuntut dihentikannya eksplorasi tambang yang ada di Sape, dalam beberapa kali aksi yang dilakukan, Bupati Bima selalu memberikan jawaban bahwa dia tidak memiliki kewenangan untuk mencabut ijin tersebut, karena ijin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa SBY harus bertanggungjawab atas tragedi kemanusian yang terjadi di Sape.

Tuntaskan Persoalan Utama, Cabut Ijin Pertambangan.

Ketika telah terjadi tragedi kemanusian, maka isu utama yang sering dibicarakan adalah tindak kekerasan itu sendiri. Sementara isu utama yang melatarbelakangi terjadinya tragedi kemanusian tersebut, hampir tidak dibicarakan sama sekali. Demikian halnya dengan tragedy kemanusian yang terjadi di Sape.

Yang menjadi persoalan utama adalah konflik agraria. Dalam hal ini, rakyat Sape menolak keberadaan aktifitas pertambangan dari PT Sumber Mineral Nusantara, karena ditakutkan akan menghancurkan sumber penghidupan mereka sebagai petani.

Jika persoalan utama, konflik agraria tersebut tidak diselesaikan, maka akan selalu ada perjuangan rakyat untuk menolaknya, demikian halnya, maka akan selalu ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh alat Negara untuk memaksakan keberadaan pertambangan tersebut. Karena hal ini merupakan persoalan persoalan yang paling mendasar bagi rakyat Sape (demikian halnya dengan kasus agrarian lainnya), yakni untuk mempertahankan hidup. Keberadaan tambang yang mengancam sumber air bagi pertanian sama halnya akan membunuh petani secara perlahan-lahan.

Saatnya untuk moratorium.

Konflik-konflik agraria yang didasari oleh keberadaan aktifitas pertambangan, telah menjadi salah satu penyebab utama dari sekian banyak tragedi kemanusian yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Hal ini menunjukkan bahwa ada yang salah dengan pengelolahan sumber-sumber kekayaan alam, khususnya sektor pertambangan, bahwa pertambangan pada kenyataannya tidak mensejahterakan rakyat.

Pada diskusi dan pameran Peran Industri dalam Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan yang diselenggarakan Enviromental Geography Student Association (EGSA) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (7/1/2011), Ahli Geografi Ekonomi Kependudukan; Abdur Rofi memaparkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam justru merupakan daerah termiskin di Indonesia. Provinsi Riau, misalnya, menyumbang lebih dari 50% total produksi dan devisa minyak bumi. Namun, Dewan Ketahanan Pangan Riau mendata 663 desa di Riau berstatus rawan pangan. Tingkat kemiskinan Riau pun tergolong tinggi, mencapai 22,19% dari total penduduk Riau. Di Papua Barat, angka kemiskinan mencapai 36,8%, di Papua 34,88% , dan di Aceh mencapai 20,98 persen. (Kompas, 7/1/2011)

Demikian halnya dengan yang terjadi di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, hingga bulan Maret 2010, jumlah penduduk miskin di provinsi NTB mencapai 1.009.352 orang atau 21,55% dari total penduduk NTB. Hal ini menempatkan NTB dalam urutan ke enam propinsi termiskin di Indonesia.

Hingga Juli 2011, terdapat sekitar 197 Perusahaan tambang di NTB, dengan rincian 68 perusahaan logam, 28 perusahaan non logam, dan 101 perusahaan batuan (Suara NTB, 16/7/2011). Luas Wilayah Pertambangan (WP) yang direncanakan pemerintah propinsi NTB adalah sebesar 891.590 hektar atau 44,24% dari total luas daratan NTB.

Namun jumlah penguasaan tanah oleh sektor pertambangan tersebut, tidak sebanding dengan daya serap atas lapangan pekerjaan bagi penduduk NTB. Berdasarkan data BPS NTB, dari jumlah penduduk 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2009 sebesar 1.967.380 orang, sektor pertambangan dan penggalian hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 33.068 orang atau 1,68%. Dan hingga Agustus 2010, BPS NTB mencatat bahwa dari jumlah angkatan kerja di Provinsi NTB sebanyak 2.252.076, jumlah yang bekerja adalah mencapai 2.132.933 orang atau 94,71%. Dengan demikian jumlah pengangguran di NTB mencapai 119.143 orang atau sekitar 5,29%. Namun dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Agustus 2010, jumlah yang bekerja di sektor formal hanya sekitar 18,9%, sedangkan yang bekerja di sektor informal mencapai sekitar 81,1%. Dengan demikian, angka pengangguran di NTB sesungguhnya jauh lebih besar dari 5,29%.

Jika dikalkulasikan dari luas WP sebesar 891.590 hektar dengan jumlah serapan tenaga kerja yang mencapai 33.068, maka rata-rata penguasaan tanahnya mencapai 26,96 hektar/orang. Jumlah tersebut sangat timpang jika dibandingkan dengan jumlah luas lahan dan serapan tenaga kerja di sektor pertanian yang mana rata-rata kepemilikan tanahnya hanya mencapai 0,3 hektar/rumah tangga pertanian dengan rasio 3 hingga 5 orang per satu rumah tangga pertanian.

Sejauh ini jumlah lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian pangan adalah sebesar 497.893 hektar, terdiri dari lahan irigasi seluas 146.916 hektar, non irigasi 35.339 hektar, lahan tadah hujan seluas 28.553 hektar dan lahan kering seluas 287 hektar. Sedangkan untuk lahan perkebunan mencapai 175.863,45 hektar. Sementara jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian NTB hingga Agustus 2010 adalah sebanyak 1.005.240 orang atau 47,1% dari total penduduk NTB usia 15 tahun yang bekerja. Disatu sisi, laju pertumbuhan alih fungsi lahan pertanian di NTB mencapai 4% setiap tahunnya.

Tingginya penguasaan tanah oleh sektor pertambangan yang berdampak pada semakin sempitnya penguasaan tanah pertanian rakyat, disatu sisi rendahnya daya serap tenaga kerja oleh sektor pertambangan, telah menjadi penyebab utama dari semakin tingginya jumlah tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Hingga tahun 2009, jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) legal asal NTB adalah mencapai 53.731 (NTB Dalam Angka, 2010).

Jika di ukur dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB, sumbangan sektor pertambangan juga tidak memberikan perbedaan yang signifikan dengan sektor pertanian. Misalnya pada triwulan II tahun 2011, sektor pertambangan menyumbang sebesar Rp 2,81 triliun atau sekitar 25,09%, sementara sektor pertanian sebesar Rp 2,53 triliun atau sekitar 22,50% dari total PRDB NTB. Jika dibandingkan dengan tingkat penguasaan tanah dan serapan tenaga kerja, maka persentase sumbangan dari sektor pertambangan tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan sektor pertanian.

Inilah salah satu kelemahan terbesar dari sistem perekonomian di Indonesia yang sebatas mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi, tanpa berbicara tentang pemerataan, seberapa besar peningkatan kualitas hidup rakyat secara riil.

Rendahnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan, serta rendahya rata-rata pendapatan rakyat NTB, khususnya kaum tani akibat dari sempitnya penguasaan tanah, telah memberikan sumbangsih pada semakin terpuruknya kehidupan rakyat NTB dalam berbagai sektor. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB hingga saat ini masih menempati urutan ke-32 dari 33 propinsi di Indonesia. Sampai akhir tahun 2010, jumlah buta aksara di NTB masih sebanyak 225.478 orang. Dan rata-rata lama sekolah di wilayah NTB hanya mencapai 7,2 tahun. Sedangkan angka putus sekolah tingkat SD, selama tahun 2010 mencapai 5.578 orang dari total 600 ribu orang, SLTP mencapai 2.415 orang dari total 170.560 siswa, SMA mencapai 1.966 dari total 92.445 orang siswa, dan SMK mencapai 955 orang dari total 35.990 orang siswa. Data angka putus sekolah ini baru dari sekolah dibawah pengawasan langsung Dikpora provinsi dan kabupaten/kota, belum termasuk sekolah dibawah Kanwil Agama yang juga ada yang putus sekolah.

Sementara tingkat pendidikan tenaga kerja NTB juga masih di dominasi oleh lulusan SD. Hingga tahun 2009, dari jumlah pencari kerja yang sudah di tempatkan mencapai 24.550 orang, lulusan SD ke bawah sebanyak 14.442 orang atau 59%, SLTP sebanyak 6.541 atau 26,5%, SLTA sebanyak 2.710 atau 11%, sedangkan Diploma dan Sarjana hanya mencapai 857 orang atau 4,5%.

Persoalan lainnya adalah dampak kerusakan lingkungan yang timbul akibat keberadaan aktifitas pertambangan. Dari total luas WP yang direncenakan Pemprop NTB mencapai 891.590 hektar, yang berada di dalam kawasan hutan adalah seluas 479.311,13 hektar (53,75%) dan WP di luar kawasan hutan seluas 412.278,87 hektar (46,25%). Bahkan untuk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dari 126.261 hektar luas kawasan hutan, termasuk hutan lindung, sekitar 90% nya merupakan wilayah pertambangan.

Akibatnya jumlah sumber air di NTB terus mengalami pengurangan yang sangat signifikan dan mengancam terjadinya krisis air. Data versi Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB, wilayah NTB telah kehilangan sedikitnya 300 unit sumber air akibat kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dipicu oleh berbagai persoalan seperti praktek illegal logging dan eksploitasi tambang secara berlebihan. Mata air di wilayah NTB yang dulunya mencapai 500 titik kini tinggal 120-an titik saja karena terjadi defisit air permukaan akibat kerusakan DAS.

Hal ini terus berdampak pada peningkatan luas lahan kritis di NTB. Dari data yang ada, sebanyak 64 ribu hektar lahan kering dari total 1.807.463 hektar atau 84,19% dari total luas lahan pertanian di wilayah NTB, telah terdegradasi atau mengalami penurunan fungsi. Lahan kering yang mengalami degradasi itu merupakan bagian dari lahan kritis seluas 527.800 hektar atau sekitar 26% dari luas daratan NTB, yang terdiri atas hutan kritis seluas 159.000 hektar dan lahan kritis nonhutan seluas 368.800 hektar, terutama di kawasan hutan Lombok Tengah bagian selatan dan sebagian besar Sumbawa. Selain itu, sekitar 480 ribu hektar hutan lindung, 419 ribu hektar hutan produksi, 170 ribu hektar non produksi termasuk 41 ribu hektar di dalam kawasan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan 128 ribu hektar kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) juga mengalami degradasi 50 ribu hektare setiap tahunnya.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pertambangan belum mampu mensejahterahkan masyarakat, justeru sebaliknya berdampak buruk pada kerusakan ekosistem, semakin minimnya penguasaan lahan oleh petani yang terus berdampak semakin pendapatan kaum tani. Dengan demikian, sudah saatnya pemerintah mengkaji ulang kebijakan pertambangan dengan ruang yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menetukan pengelolahan sumber-sumber kekayaan alam berdasarkan aspirasinya.

Kontras: Warga Papua Diserang Teror

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 29 Nov 2011 23:31:00 +0800

Peneror, katanya, mengaku berasal dari aparat kepolisian dan TNI.

Koordinator Kontras Haris Azhar menyatakan, saat ini pihaknya banyak menerima aduan dari masyarakat dan mahasiswa asal Papua di beberapa kota besar yang merasa terancam. Ancaman ini diterima paska-penembakan saat Kongres rakyat Papua digelar beberapa waktu lalu.

Haris mengakui jika Kontras sudah menerima beberapa pengaduan dari masyarakat Papua di berbagai kota di Indonesia. Modusnya, tutur Haris, mereka diteror, dimintai identitas secara paksa, diancam akan dibunuh dan ada yang mengancam akan mengusir dan membuangnya ke laut.

Teror semacam ini, sambung Haris, sering dialami warga Papua dalam beberapa pekan terakhir pasca-merebaknya kasus penembakan di Papua baru-baru ini.

"Ini sesuatu yang tidak benar karena mereka adalah warga negara Indonesia yang berhak mendiami tanah airnya di mana saja," ujarnya, di Kuta, Bali, Selasa 29 November 2011.

Ia mengimbau kepada mahasiswa dan warga asal Papua yang sedang kuliah atau bekerja di berbagai daerah di Indonesia untuk berhati-hati menanggapi isu eksodus mahasiswa atau masyakarat Papua dari berbagai kota besar di Indonesia. Imbauan tersebut juga ditujukan kepada seluruh elemen bangsa, terutama para pengambil kebijakan atau pemerintah pusat.

"Dugaan kita, isu ini sengaja dihembuskan untuk memicu sentimen geopolitik dan memperkeruh suasana yang ada. Kita tahu saat ini Papua sedang bergolak, lalu ada oknum yang tidak bertanggungjawab sengaja memperkeruh suasana agar konflik ini semakin memuncak," ujar Haris.

Beberapa kota besar yang sering mengalami teror bagi rakyat Papua adalah Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar dan terakhir Denpasar. Di Denpasar, telah terjadi teror bagi salah satu mahasiswa asal Papua. Oknum yang mengaku diri aparat mendatangi penginapan mahasiswa asal Papua dengan alasan meminta identitas lengkap.

Permintaan tersebut ditolak karena dinilai terlalu berlebihan. "Kalau hanya minta identitas, kenapa tidak langsung saja ke pemilik kontrakan, RT, RW setempat. Permintaan tersebut juga disertai ancaman. Ini sesuatu yang tidak benar dan dinilai melanggar hukum dan HAM," ujarnya.

Hingga saat ini Kontras terus menerima pengaduan dari mahasiswa dan masyarakat Papua yang berada di luar Papua. Pengaduan tersebut berisikan tentang permintaan dan mohon perlindungan akibat intimidasi dari kelompok-kelompok tertentu yang mengaku diri sebagai aparat keamanan.

Namun demikian, Kontras belum bisa memiliki data yang pasti tentang eksodus orang Papua yang berasal dari berbagai kota besar di Indonesia.

Sumber : VIVAnews.com

Upah Lembur Tak Dibayar, Buruh Newmont Kembali Mogok Kerja

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 16 Nov 2011 16:12:00 +0800

Sebanyak 400 karyawan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) menggelar aksi demonstrasi di Townsite NNT untuk menuntut sisa upah lembur. Demo tersebut diawali pada hari Selasa dan masih berlangsung hingga hari ini.

Perhitungan upah lembur tersebut didasarkan pada kelebihan jam kerja atau roster yang berlangsung sejak kurang lebih 2 tahun terhitung sejak Juni 2008 hingga Mei 2010.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan PPK Disnakertrans NTB, Newmont menerapkan pola kerja atau roster 4:4, atau 4 hari kerja empat hari libur untuk 1.919 karyawannya di bagian operasional. Dengan pola ini, per hari karyawan bekerja selama delapan jam regular dan empat jam dihitung lembur. Namun, pola yang diterapkan melalui perjanjian kerja bersama (PKB) itu ternyata menyalahi aturan dalam Keputusan Menakertrans Nomor 234 tahun 2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumberdaya Mineral.

Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Juni 2010, meminta NNT membayar kekurangan upah lembur pekerja senilai Rp 126 miliar. Upah lembur yang belum dibayar itu selama 24 bulan, terhitung mulai Juni 2008 hingga Mei 2010.

Divestasi Saham Newmont Tidak Melanggar Hukum ?

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 15 Nov 2011 05:56:00 +0800

Perdebatan tentang kesahan dari proses divestasi saham 7% PT NNT oleh Pusat Investasi Pemerintah, hingga sekarang masih belum selesai. Pakar Hukum Perusahaan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Nindyo Pramono menilai divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) sebesar 7% oleh pemerintah pusat tidak melanggar aturan, karena termasuk investasi tidak langsung atau membeli dalam bentuk saham.

Dia mengatakan pemerintah memang boleh investasi tidak langsung dalam bentuk saham. Dasar rujukannya pada pasal 41 UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menjelaskan pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi.

"Tujuan memperoleh manfaat ekonomi yang dimaksud dalam pasal 41 melalui PP no.1/2008 tersebut, ada berupa deviden, bunga, capital gain, peningkatan atau pertumbuhan dari nilai perusahaan itu, dan sebagainya,” ujarnya dalam Seminar Mengurangi Kewenangan DPR dalam divestasi saham PT NTT di Falkutas Hukum (FH) Universitas Gajah Mada (UGM) hari ini.

Menurutnya, berdasarkan kacamata hukum bisnis, pemerintah memiliki kewenangan karena jelas merupakan investasi tidak langsung. Hal tersebut merupakan kontrak logis dari kontrak karya sejak 1986 yang memang wajib dibeli pemerintah RI atau pihak yang ditunjuk sampai mencapai 51%.

“Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) divestasi saham 7% NTT memang memiliki kewenangan, sehingga lanjut saja,” tuturnya.

Terkait perbedaan pandangan, lanjutnya, antara DPR dan BPK di satu pihak dengan Menteri Keuangan di pihak lain, penggunaan tolak ukur pasal yang berbeda yakni pasal 45 dan 46 UU no.1/2004 dinilai kurang tepat.

“Jika dianggap penyertaan modal harus ijin DPR karena dalam keadaan tertentu untuk mengamankan perekonomian, kondisinya pun bukan emergency situation, namun konsekuensi kontrak karya. Ini beli saham, bukan masuk penyertaan modal. Lebih tepat memakai pasal 41,” ujarnya.

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap menegaskan bahwa pembelian 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh pemerintah masuk dalam kategori penyertaan modal dalam keadaan tertentu dan menggunakan APBN yang harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

“Investasi pemerintah itu sesuai dengan undang-undang harus ijin DPR. Apakah investasi ke perusahaan swasta yang tertutup tidak perlu izin (DPR)? Untuk jelasnya anda bisa baca LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK yang telah kami serahkan ke DPR,” tegas Ketua BPK Hadi Purnomo di ruang kerjanya, siang ini.

Hadi menjelaskan BPK dalam melakukan audit sudah memerhatikan berbagai produk hukum yang menjadi dasar investasi pemerintah, yakni Undang-Undang No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kedua undang-undang tersebut merupakan serangkaian produk hukum yang saling berkaitan dan dipertegas oleh masing-masing aturan pelaksananya.

Gunaryanto, Kepala Biro Sekretariat Pimpinan BPK, mengingatkan pemerintah agar tidak keliru dalam memaknai investasi berupa pembelian saham dengan penyertaan modal. Pembelian saham hanya dimaksudkan untuk memperoleh kenaikan manfaat ekonomi, sedangkan penyertaan modal lebih luas, yang selain itu bertujuan untuk mendapatkan manfaat sosial dan lainnya.

“Sementara dalam surat Menteri Keuangan, yang disampaikan ke BPK, tidak hanya manfaat ekonomi, tetapi lebih dari itu. Itu hanya bisa dilakukan melalui penyertaan modal,” jelas dia.

Menteri Keuangan dalam suratnya kepada Ketua BPK No. S-344/MK.01/2011 tanggal 23 Juni menjelaskan tujuan pembelian 7% saham NNT melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) bukan hanya untuk memperoleh keuntungan melalui dividen, melainkan juga untuk menjaga kepentingan nasional.

Selain itu, untuk mendukung dan memastikan kepatuhan dari NNT dalam pembayaran pajak dan royalti, mewujudkan pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) dan bina lingkungan, peningkatan transparansi dan akutanbilitas, serta mendorong peningkatan penjualan konsentrat ke dalam negeri.

Surat Menkeu tersebut juga menunjukan bahwa NNT merupakan perusahaan tertutup yang akan didorong untuk menjadi perusahaan terbuka dengan masuknya pemerintah sebagai pemegang saham.

Berdasarkan penjelasan Menkeu tersebut, BPK dalam LHP berpendapat ada unsur upaya dominasi pemerintah dalam proses divestasi tersebut yang tidak sesuai dengan prinsip investasi atau mencari keuntungan.

Pembelian saham tersebut dianggap masuk dalam kategori penyertaan modal pemerintah, yang hanya bisa dilakukan dalam keadaan tertentu untuk menyelamatkan perekonomian negara. Untuk itu, pemerintah harus meminta persetujuan DPR terlebih dahulu.

Izin Tambang Batubara Akan Di Moratorium

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 14 Nov 2011 22:27:00 +0800

Lebih dari 4.000 perusahaan tambang batubara di Indonesia, izinnya dinilai bermasalah. Hal tersebut merupakan salah satu poin hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sektor pertambangan.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Jasin, mengatakan, izin pertambangan batubara yang "non clean and non clear" tersebut menyebabkan penerimaan negara dari sektor pertambangan kurang maksimal. Di samping itu, potensi keuangan negara yang harusnya diterima kurang maksimal, terutama iuran produksi masih kurang.

Selain izin yang bermasalah, KPK juga menemukan tumpang tindih regulasi yang diberlakukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait tambang. "Masih ada ketentuan yang tumpang tindih karena masih ada desentralisasi. Ini yang mengakibatkan tidak ada kepastian hkum di bidang pertambangan," kata Jasin dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (14/11/2011).

Oleh karena itu, KPK meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membuat action plan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai mineral batu bara. "Perlu ada yang direkonsiliasi soal batubara dan kontrak batubara. KPK ingin regulasinya ada kepastian hukum, tidak ada korupsi, dan potensi penerimaan negara maksimal di sektor itu," ungkap Jasin.

Menanggapi hal tersebut, Widjajono mengatakan bahwa pihaknya akan membuat action plan sesegera mungkin. Selama proses itu berjalan, Kementerian ESDM, katanya, akan memberhentikan sementara (moratorium) pemberian izin pertambangan. Widjajono juga mengakui adanya tumpang tindih regulasi dan pemberian izin di bidang pertambangan batu bara tersebut.

Menurutnya, tiga jenis kasus tumpang tindih pemberian izin. Pertama, izin yang sudah diberikan kepada suatu perusahaan batu bara kemudian diberikan lagi kepada perusahaan lainnya. Kedua, tumpang tindih pemberian izin batubara sekaligus izin tambang mineral lain seperti emas atau tembaga. Ketiga, tumpang tindih terkait wilayah tambang yang diizinkan.

Buruh Telkomsel Akan Melakukan Aksi Mogok

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 9 Nov 2011 14:22:00 +0800

Gerakan buruh di Indonesia terus bergelora dan terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kali ini giliran ribuan buruh Telkomsel yang tergabung dalam Serikat Pekerja Telkomsel (Sepakat) berencana melakukan aksi mogok nasional pada Kamis (10/11/2011). Aksi tersebut dilatarbelakangi karena Serikat pekerja menilai, bahwa manajemen Telkomsel telah ingkar janji dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Kuasa hukum serikat pekerja-Indra Yana menuturkan, sebanyak 4.000 karyawan tetap Telkomsel akan melakukan mogok nasional pada Kamis (10/11/2011). Pihaknya telah mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan Dinas Tenaga Kerja mulai tanggal 8 November 2011. "Mogok kerja akan dilakukan selama satu bulan penuh," ungkap Indra kepada Kontan, Selasa (8/11/2011).

Indra mengatakan, serikat pekerja tersebut menuntut tiga poin yang tertuang dalam PKB periode 2008-2010. Pertama, penyesuaian kesejahteraan agar berbasis inflasi di Indonesia. Tuntutan kedua, bantuan kesehatan saat pensiun. Sementara poin ketiga, bantuan ponsel terhadap karyawan Telkomsel. "Sepanjang 2008-2010, kesepakatan ini sama sekali tidak dilaksanakan oleh manajemen Telkomsel," urai Indra.

Seperti yang diberitakan di Kompas, salah satu karyawan Telkomsel menuturkan, sejak delapan tahun lalu hingga sekarang gaji pokoknya tidak pernah naik. Adapun gaji pokok per bulan selama dia menjabat sebagai manajer sejak delapan tahun lalu stagnan, yakni mencapai Rp 8 juta per bulan. Ia menerima gaji kotor per bulan rata-rata Rp 13 juta-Rp 15 juta. "Namun, jumlah itu sama dari delapan tahun lalu," ungkap karyawan tersebut.

Indra menambahkan, aksi mogok tersebut adalah puncak kekecewaan semua karyawan Telkomsel. Apalagi, kewajiban Telkomsel tersebut sudah tertuang dalam putusan hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Juli 2011. Putusan PHI menyebutkan bahwa Telkomsel harus memenuhi kewajiban yang tercantum dalam PKB tersebut paling lambat tiga bulan.

Lanjutnya, aksi mogok kerja akan dimulai dengan demonstrasi karyawan di kantor pusat Telkomsel di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. "Kami akan tunggu pihak manajemen mengeluarkan surat keputusan terkait pelaksanaan PKB," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, pihaknya masih merundingkan masalah ini dengan serikat pekerja dan pihak manajemen berusaha memahami tuntutan dari serikat pekerja. Menurutnya, selama ini gaji dari Telkomsel sudah berada di atas rata rata industri. Selain itu, Sarwto juga mengimbau kepada karyawan agar tidak mengganggu kepentingan umum dalam menjalankan aksinya.

Buruh Freepot Kembali Menurunkan Tuntutannya

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 7 Nov 2011 12:42:00 +0800

Setelah sebelumnya telah menurukan tuntutan kenaikan upah dari US$ 33 per jam menjadi US$ 7,5 per jam, Serikat Pekerja PT Freeport kembali menurunkan tuntutan kenaikan upah pokok menjadi US$ 4 per jam.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Organisasi Serikat Pekerja PT Freeport, Virgo Solossa saat pertemuan dengan manajemen PT Freeport di Hotel Clarion Makassar, Jumat (4 November) yang diikuti enam orang manajemen PT Freeport yang dipimpin langsung Presiden Direktur & CEO Armando Mahler serta dari pihak SPSI PT Freeport diikuti 13 orang pengurus.

Virgo menjelaskan, dalam pertemuan itu manajemen PT Freeport mengusulkan kenaikan upah pekerja 35% dari sebelumnya sebesar 30% dan meminta serikat pekerja segera membuka blokade jalan di Mil 27 dan Mil 28 Check Point 1 dekat Bandara Mozes Kilangin Timika.

Menanggapi permintaan manajemen Freeport, Virgo mengatakan para pekerja belum bisa menerimanya karena belum mengena dari sisi upah pokok. Para pekerja juga berharap masih ada ada pergerakan dari pihak manajemen.

Virgo juga menjelaskan bahwa sejak Kamis (3 November), PUK SPSI PT Freeport kembali mengirim surat pemberitahuan kelanjutan mogok kerja ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mimika. PUK SPSI tidak menghendaki kenaikan upah pekerja dengan sistem proporsional lantaran karyawan pada level terendah (F1) di PT Freeport jumlahnya hanya sedikit.

Rakyat Tidak Salah !

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 3 Nov 2011 07:00:00 +0800

Dalam pelajaran ekonomi di sebuah SMP Negeri, seorang guru bernama pak Harto, bertanya pada murid-muridnya.

Pak Harto : “anak-anak, siapa yang bisa menjawab, mengapa bangsa Indonesia butuh investasi asing?”

Seorang anak yang dianggap paling pintar di kelas itu, Bambang, dengan percaya diri mengacungkan tangan dan menjawab :

Bambang : “ saya pak. Indonesia butuh investasi karena kita tidak punya modal, sumber daya manusia yang rendah, dan tidak memiliki teknologi untuk mengolah kekayaan alam kita pak.”

Pak Harto : “benar Bambang, seratus buat kamu”

Penggalan percakapan diatas sedikit menggambarkan bagaimana sistem pendidikan Indonesia sejak jaman Orde Baru, telah mendoktrin pikiran rakyat Indonesia, bahwa tidak ada pilihan lain jika ingin maju dan sejahtera, maka kita harus menerima investasi asing.

Sekalipun banyak tanah rakyat yang dirampas, itu harus direlakan demi kepentingan umum, dan rakyat terus dininabobokan dengan dongeng indah bahwa kelak rakyat Indonesia akan merasakan dampak yang positif, taraf kehidupan rakyat akan meningkat berkat kehadiran investasi asing.

Justeru karena rata-rata kita pernah mengenyam kurikulum pendidikan yang sama, maka sebagian besar dari kita pun berpikir bahwa benar Indonesia tidak akan maju tanpa kehadiran perusahaan-perusahaan asing dalam mengolah kekayaan alam Indonesia.

Demikian halnya ketika buruh Freeport bergolak menuntut kenaikan upah, banyak wacana yang berkembang, “kalau Freeport tidak menguntungkan, kenapa harus dipertahankan keberadaannya, kenapa tidak dinasionalisasi saja?”

Namun jauh lebih banyak pandangan yang beranggapan bahwa, “kita tidak bisa mengusir Freeport dari Indonesia. Lagipula, kalau Freeport pergi, apa masyarakat Papua bisa merasakan modernisasi? Apa perekonomian yang selama ini sudah berjalan di Papua, masih akan bisa berjalan? Dan siapa yang akan mengolah kekayaan alam di Papua?”

Saya pun bertanya, “yang mana yang dimaksudkan dengan perekonomian yang maju? Bukankah pemerintah sendiri yang menjelaskan bahwa dari hingga saat ini, Papua merupakan propinsi termiskin dengan tingkat Indeks Pembangunan Masyarakat terendah?”

Lalu ada lagi yang beranggapan bahwa, “wajar saja upah buruh Indonesia rendah, toh hal itu sebanding dengan kualitasnya yang rendah!”

Apakah kita tidak pernah berpikir, kenapa kualitas rakyat Indonesia rendah? Apa sebegitu jahatnya Tuhan menciptakan rakyat Indonesia sebagai orang yang bodoh?

Bukan. Ini bukan takdir Tuhan. Setiap manusia tidak diciptakan bodoh. Yang membuat orang itu bodoh hanya karena persoalan rendahnya asupan gizi selama ibunya mengandung, dan selama masa pertumbuhannya, karena semakin mahalnya harga pangan, dan juga karena semakin rendahnya akses rakyat atas pendidikan.

Lagipula, tidak ada alasan yang masuk akal, bahwa buruh Indonesia layak mendapatkan upah murah karena rendahnya sumber daya mereka. Bukankah industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia adalah industri pengolahan makanan, minuman, tembakau, dan juga pengolahan barang konsumsi lainnya? Bukankah industri Indonesia juga hanya sebatas memproduksi bahan mentah untuk di eksport seperti industri tambang, perkebunan sawit, dan sebagainya? Dan bukankah industri yang dinilai canggih seperti seperti kendaran bermotor dan elektronik, hanya sebatas industri rakitan yang bahan bakunya di import dari hasil produksi industri negeri-negeri imperialis, padahal bahan mentahnya dikeruk dari kekayaan alam kita?

Jika seperti itu, maka untuk menjadi seorang buruh, tidak harus menjadi seorang sarjana dengan biaya kuliah yang sangat mahal. Apalagi untuk industri pengolahan makanan dan minuman yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia, cukup dengan lulusan Sekolah Dasar saja. Itu sebabnya mengapa angkatan kerja di Indonesia yang paling besar jumlahnya adalah lulusan SD.

Jika seperti itu, kenapa pemerintah dan para pengusaha yang rakus itu selalu mengatakan bahwa wajar jika upah buruh Indonesia rendah karena kualitasnya juga rendah?

Dan setiap kali pemerintah berbicara tentang program untuk menarik investasi secara besar-besaran, pemerintah selalu mengatakan “investasi Indonesia harus kompetitif”. Yang dimaksudkannya dengan kompetitif adalah bagaimana memberikan jaminan biaya produksi yang semurah-murahnya bagi para investor, seperti pajak yang murah, bahkan sampai penangguhan pajak dalam kurun waktu tertentu, termasuk upah buruh yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Negara-negara lain. Karena dengan begitu, para investor akan mau berinvestasi di Indonesia karena akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda.

Lalu ada lagi yang beranggapan, “wajar jika orang berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Maka sudah sepantasnya para pengusaha mengejar biaya produksi yang semurah mungkin. Kalau upah buruhnya mahal, tentu pengusaha akan rugi, karena harus menanggung biaya lain seperti membeli bahan mentah atau bahan baku, bahan bakar, biaya perawatan mesin, pajak, dan sebagainya”.

Kenapa kita tidak bertanya, “lalu apakah bukan hal yang wajar jika buruh mengadaikan tenaganya berharap bisa memperbaiki kualitas hidupnya?” Lagipula, sesungguhnya para pengusaha itu tidak pernah rugi ketika harus menaikkan upah buruh, karena dari harga setiap barang yang dijual, sudah termasud dengan seluruh biaya produksi yang dikeluarkan, mulai dari biaya pembelian bahan mentah atau bahan baku, bahan bakar, biaya perawatan mesin, termasuk upah buruh dan besaran pajak yang harus dibayar kepada Negara, dan biaya-biaya lainnya, sampai besaran keuntungan yang harus didapatkan pengusaha.

Lalu ada yang menanggapi, “jika tidak suka dengan ketentuan upah yang ditetapkan suatu perusahaan, kenapa tidak buka usaha sendiri saja?”

Apakah kita tidak berpikir bahwa tidak mudah untuk membuka usaha sendiri, butuh modal, belum lagi jika harga bahan bakar naik, tarif listrik naik. Tentu para pengusaha kecil tersebut akan sangat kesulitan menanggung pembengkakan biaya produksi karena terbatasnya modal, tidak seperti perusahaan-perusahaan besar dengan modal yang besar, sehingga mampu memonopoli pasar dengan harga barang yang lebih murah. Apalagi jika sekarang, usaha kecil-kecilan seperti warung tegal sekalipun, juga sudah dikenakan wajib pajak.

Dan sayangnya lagi, terlalu banyak rakyat Indonesia yang menjadi pengangguran, sementara lapangan pekerjaan yang tersedia sangatlah minim. Sekalipun pemerintah mengatakan bahwa angka pengangguran itu berkurang, pada kenyataanya presentase terbesar angkatan kerja di Indonesia terserap di sektor-sektor informal yang sewaktu-waktu mereka bisa kehilangan pekerjaannya. Dengan begitu, rakyat Indonesia memang tidak punya banyak pilihan selain terpaksa menerima ketentuan upah yang murah.

Sudah seperti inipun masih saja ada yang menanggapi, “seharusnya mereka lebih kreatif dalam menjalankan usahanya sehingga bisa laris dipasaran”. Sayangnya sebagian besar rakyat Indonesia tidak seberuntung mereka yang bisa mengakses pendidikan sehingga bisa berpikir kreatif. Dan kalaupun ada yang dari mereka yang dengan tingkat pendidikan yang rendah dan latar belakang ekonomi yang susah, bisa berhasil menjalankan usahanya, jumlah itu sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah rakyat Indonesia yang terus terpuruk keadaannya.

Jika sudah begini, pada akhirnya banyak yang beranggapan pasrah “mungkin memang benar dengan yang namanya takdir, sepertinya kita sudah harus pasrah menerimanya”.

Maaf, tulisan ini tidak bermaksud menyebarkan pandangan pesimis dalam menghadapi keadaan. Tetapi hanya mencoba meluruskan pandangan yang keliru dari sebagian orang yang terus menyalahkan rakyat atas keadaan yang mereka alami. Rakyat tidak salah, rakyat tidak malas berusaha, dan rakyat juga tidak dilahirkan bodoh, tetapi sistem di Negara inilah yang salah, yang tetap mengekang sebagian besar rakyat Indonesia dalam keterpurukkannya. Dan jika rakyat berjuang menuntut hak-hak mereka, itu karena mereka sudah bosan dengan keadaan terpuruk yang mereka rasakan, mereka bergerak atas kesadaran mereka sendiri, tanpa ada provokasi dan hasutan dari pihak manapun sebagaimana tuduhan yang selalu diberikan oleh sebagian orang, termasuk oleh pemerintah sendiri.

Benarkah Newmont Melobi Freeport?

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 2 Nov 2011 21:00:00 +0800

Meski situasi politik di Papua semakin memanas, namun perjuangan PT Freeport Indonesia untuk menuntut kenaikan upah masih terus berlangsung hingga saat ini. Seperti yang diberitakan di berbagai media massa, perjuangan yang dilakukan oleh buruh PT FI didasari oleh tingkat upah yang sangat rendah. Menurut Serikat Pekerja Freeport Indonesia (SPFI), selama ini hanya mencapai US$ 2,1-US$ 3,5 per jam, padahal jumlah upah buruh Freeport Mcmoran di beberapa Negara lain yang sudah mencapai US$ $ 66,43 per jam pada tahun 2010.

Atas dasar inilah, SPFI menuntut kenaikan upah hingga US$ US$ 17,5-US$ 44 per jam. Namun, pasca bentrokan dengan pihak kepolisian (10/10) hingga meninggal dua orang buruh yang terlibat dalam aksi tersebut, SPFI telah menurunkan tuntutan kenaikan upahnya hingga US$ 7,5 per jam.

Menanggapi tututan buruh tersebut, manajemen PT FI masih tetap bersikeras pada kenaikan upah sebesar 25%. Selain karena perhitungan manajemen PT FI yang menganggap bahwa jumlah tersebut adalah jumlah yang wajar, juga karena usulan pemerintah Indonesia yang memang mengusulkan kenaikan upah hanya sebesar 25%. Itu artinya, hanya akan menaikan upah sebesar US$ 0,5 hingga US$ 0,9 per jamnya. Jumlah ini tentu sangat jauh dari jumlah kenaikan upah yang dituntut oleh buruh.

Selain itu, sikap ngotot PT FI yang hanya akan menaikan upah sebesar 25% tersebut, dikabarkan juga karena hasil lobi oleh perusahaan tambang milik Amerika Serikat lainnya, yaitu Newmont, NCO, Medco, dan Unilever. Seperti yang diberitakan di Majalah Tambang (27/10/2011), kabar tersebut disampaikan oleh Manajer Kampanye Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Pius Ginting.

Menurut Pius, adanya desakan dari beberapa perusahaan agar Freeport tidak menaikkan upah karyawan itu, disampaikan sendiri oleh Director Executive Vice President & Chief Admin Officer Freeport Indonesia, Shinta Sirait, dalam rapat pertemuan Indonesia Center for Ethics (ICE) di Bimasena Club, Jl Dharmawangsa, Jakarta.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Manager Public Relation PTNNT, Rubi W Purnomo membantah bahwa tidak ada dari Newmont yang mendatangi Freeport dan meminta Freeport untuk tidak memenuhi tuntutan buruh. Menurutnya, konteks pembicaraan itu terkait dengan rilis Indonesian Mining Association (IMA) yang dikeluarkan pada Jumat, 30 September 2011, dengan tandatangan Wakil Ketua Umum IMA, Tony Wenas. Inti rilis itu menyebutkan tuntutan karyawan Freeport terlalu tinggi, tidak realistis, tidak sesuai dengan standar-standar yang berlaku di Indonesia dan industri pertambangan. Dan jika dipenuhi, akan menimbulkan kesenjangan pendapatan dengan sektor industri lainnya, serta mengurangi penerimaan negara.

Terlepas dari kabar tersebut, aksi yang dilakukan oleh buruh PT FI telah menjadi kekhawatiran sendiri bagi perusahaan-perusahaan tambang lainnya. Tentu aksi yang dilakukan oleh buruh PT FI dikhawatirkan akan memberikan inspirasi bagi buruh-buruh di perusahaan tambang lainnya.

Tekait dengan aksi mogok buruh untuk menuntut upah, juga pernah dialami oleh PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Pada 2-5 Agustus 2010, sedikitnya 2.000 karyawan PTNNT sempat mogok kerja menuntut pembayaran upah lembur terhitung sejak Juni 2008 hingga Mei 2010.

Tuntutan pembayaran upah lembur tersebut didasari pada hasil pengujian roster atau jadwal kerja di Newmont. Mereka curiga ada kelebihan lembur yang tidak dibayar. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan PPK Disnakertrans NTB, Newmont menerapkan pola kerja atau roster 4:4, atau 4 hari kerja empat hari libur untuk 1.919 karyawannya di bagian operasional. Dengan pola ini, per hari karyawan bekerja selama delapan jam regular dan empat jam dihitung lembur. Namun, pola yang diterapkan melalui perjanjian kerja bersama (PKB) itu ternyata menyalahi aturan dalam Keputusan Menakertrans Nomor 234 tahun 2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumberdaya Mineral.

Dalam Kepmen itu diatur masa kerja regular untuk roster 4:4 itu selama tujuh jam, sementara Newmont menggunakan delapan jam. Artinya ada selisih satu jam yang harus dibayarkan sebagai upah lembur, dan totalnya mencapai Rp 126 miliar. Hingga sekarang, proses hukumnya masih berjalan dan menunggu keputusan banding yang diajukan PT NNT ke Pengadilan Hubungan Industri.

DPR Akan Membatalkan Pembelian Saham Newmont Oleh PIP

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 24 Oct 2011 08:14:00 +0800

Pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP), akan dibatalkan oleh DPR. Hal ini menyusul dikeluarkannya opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan bahwa transaksi pembelian saham sisa divestasi oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) itu terbukti menggunakan dana APBN. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis, pendapat BPK atas hasil audit pembelian saham Newmont, menyebutkan bahwa ada pelanggaran. Untuk itu, Komisi XI akan menjadwalkan pemanggilan Menkeu dalam waktu secepatnya.

Harry Azhar menyebutkan, ada dua poin dalam opini akuntan independen negara itu yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah. "BPK menyatakan bahwa untuk kepentingan investasi yang menggunakan anggaran Negara, perlu aturan pemerintah tersendiri. Sama seperti PMN (Penyertaan Modal Negara) yang dikucurkan bagi perusahaan BUMN, itu semua perlu aturan khusus. Kedua, dalam kebijakan investasi ini Pemerintah mesti mengajukan permohonan persetujuan dari DPR karena sumber dana pembelian saham itu berasal dari dana APBN. Sedangkan selama ini Menkeu tidak pernah meminta restu dari DPR. Dengan adanya pendapat BPK itu, maka transaksi saham Newmont itu batal demi hukum.

Di sisi lain, mantan Dirjen Minerbapabum Kementerian ESDM, Simon F. Sembiring menyatakan, opini BPK atas transaksi sisa saham Newmont patut didukung, dan DPR patut menindaklanjuti pendapat auditor independen tersebut. Simon juga mengingatkan soal transaksi saham PT NNT sebesar 2,2 persen dari pemilik lamanya, PT Pukuafu Indah kepada PT Masbaga Investama. Pasalnya, pengambilalihan saham itu ditengarai hanya akal-akalan Newmont Mining Corporation, holding Newmont di Amerika Serikat, untuk tetap menjadi pemilik mayoritas perusahaan tambang itu.

Sementara itu, Anggota Komisi XI, Nusron Wahid menilai, keputusan Menkeu Agus Martowardojo membeli saham Newmont telah menyalahi UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 24 ayat (2) dan (7) tentang pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah. Selain itu, pembelian itu melanggar UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 45 ayat (2), Pasal 68 ayat (2), serta Pasal 69 ayat (2) dan (3) yang mengatur tentang pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara jual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Pemerintah Tetap “Cuek”

Menanggapi soal simpulan hasil audit BPK dan permintaan DPR untuk membatalkan pembelian saham 7% PT NNT tersebut, menteri keuangan- Agus D. W. Martowardojo, mengaku belum menerima laporan hasil audit BPK tersebut. Seperti yang diberitakan, Kementerian Keuangan selaku wakil pemerintah tetap meyakini bahwa PIP memiliki kewenangan untuk melakukan investasi tak permanen dalam proses divestasi itu, tanpa harus minta persetujuan DPR.

Agus juga mengatakan, kegiatan penanaman modal yang dilakukan pemerintah sudah diatur dalam Undang-Undang No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 41.Dalam produk hukum tersebut dijelaskan bahwa persetujuan DPR hanya dibutuhkan jika pemerintah melakukan investasi yang sifatnya permanen, seperti penyertaan modal negara. Sementara untuk investasi yang sifatnya tak permanen, pemerintah diberikan kewenangan untuk itu tanpa harus meminta ijin terlebih dahulu ke parlemen. (#SO)

Polri Tetapkan 6 Tersangka Kongres Rakyat Papua

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 22 Oct 2011 19:38:00 +0800

Mabes Polri telah menetapkan 6 tersangka terkait pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III, 19 Oktober 2011 lalu. Kongres yang digelar di Lapangan Sakeus Padang Bulan Abepura, Papua, ini dibubarkan paksa oleh aparat setelah mendeklarasikan kemerdekaan Papua.

Dalam keterangan persnya di Jakarta hari ini, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol. Boy Rafli Amar, dari 300 lebih yang ditangkap, ada 6 orang yang diduga kuat bertanggung jawab atas pelaksanaan kongres dan sudah dijadikan tersangka. Enam orang tersebut berinisial, FY, SB, AM, DS, GW dan EW. Keenam orang itu dikenakan pasal 106 KUHP tentang makar dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan terhadap penguasa. Sementara yang lainnya sudah dibebaskan karena dalam pemeriksaan tidak terbukti keterlibatannya. (#SO)

Tanah Papua Terus Berdarah

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 21 Oct 2011 18:56:00 +0800

Tragedi kemanusian yang menyebabkan korban tewas di Papua, sepertinya tidak pernah berakhir. Seperti yang diberitakan berbagai media massa, enam orang dilaporkan tewas dalam aksi pembubaran paksa Kongres Rakyat Papua yang dilanjutkan penyisiran oleh aparat gabungan TNI-Polri. Dua korban ditemukan lebih dulu di belakang markas Korem 172 PWY Padang Bulan Abepura, empat lainnya ditemukan kemudian di sekitar tempat pelaksanaan kongres.

Menurut Wakil Ketua Perwakilan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Propinsi Papua, Matias Murub, tanggal 20 Oktober 2011 ditemukan empat orang warga sipil lagi yang meninggal dunia di sekitar tempat pelaksanaan acara Kongres Papua. Namun, hingga kini identitasnya belum diketahui secara pasti.

Sementara korban meninggal sebelumnya yang ditemukan bernama Matias Maidepa, mahasiswa Umel Mandiri, dan Yacop Sabonsaba, anggota Petapa (Penjaga Tanah Papua).

Selanjutnya Murib juga mengatakan bahwa, 200 anggota kongres yang ditangkap mengaku disiksa petugas saat penangkapan, akibatnya 100 orang lainnya terpaksa mengungsi ke hutan hingga pagi tadi (20/10). Sementara yang ditahan di Markas Polda Papua berjumlah sekitar 300 orang, diantara mereka, ada yang tidak terlibat dalam kongres, mereka kebetulan lewat dan langsung diciduk.

Menurut Murib, pihaknya juga menerima laporan dari Manokwari bahwa ratusan aparat gabungan TNI/Polri unjuk kekuatan dengan senjata lengkap. “Bahkan salah seorang warga bernama Martinus Yeimo dilaporkan tewas dibunuh anggota Brimob Paniai di Enarotali, sehingga seantero Papua saat ini diliputi ketakutan," jelasnya.

Murib mengatakan Komnas HAM Papua menyayangkan aksi represi aparat keamanan dalam menangani persoalan di Papua. Padahal menurutnya, pintu negosiasi masih terbuka dan merupakan jalan yang terbaik. Komnas HAM Papua akan melakukan investigasi mendalam lalu mengupayakan mediasi antara masyarakat Papua dan Pemerintah Pusat di Jakarta untuk memenuhi rasa keadilan, yang dicari melalui Kongres dan forum masyarakat asli Papua lainnya selama ini. Aparat diminta segera menghentikan operasi penyisiran dan unjuk kekuatan yang berlangsung sejak kemarin sampai hari ini di seluruh tanah Papua," lanjut Murib.

Sementara Juru Bicara Polda Papua Kombes Wachyono menegaskan pihaknya sudah melepas 300 orang yang sempat ditahan, karena tidak terbukti makar. Wachyono mengatakan saat ini enam tokoh Kongres telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan makar. Pengacara mereka, Gustac R. Kawer, mengatakan para tersangka tidak bersedia menandatangani surat penangkapan dan penahanan karena merasa sudah mendapat izin menyelenggarakan kongres.

Kongres Rakyat Papua yang berlangsung selama tiga hari, 17-19 Oktober 2011, dibubarkan paksa oleh aparat setelah mendeklarasikan kemerdekaan Papua. Di hari pertama, mereka juga mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Penembakan Misterius Kembali Terjadi, 3 Orang Warga Sipil Dilaporkan Tewas

Sementara itu, aksi penembakan oleh gerombolan tak dikenal kembali terjadi di area pertambangan PT Freeport, Papua. Tiga warga sipil dilaporkan tewas dalam peristiwa penembakan yang terjadi sekitar pukul 04.40 WIB, Jumat 21 Oktober 2011, di kilometer 38 daerah Abepura, Timika.

Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Anton Bachrul Alam, korban pertama dalam penembakan kali ini adalah Aloysius Margono. Dia ditembak pada bagian kanan ketika melintasi kilometer 40 menuju kilometer 38 dengan menggunakan mobil Land Rover. Margono tewas di tempat.

Anton menambahkan, 15 menit setelah penembakan di kilometer 38 itu terjadi penembakan lagi terhadap dua orang sipil lainnya, Yunus dan Eto. Kedua orang ini sedang berada di dalam bedeng (tempat peristirahatan pekerja tambang) yang terletak di kilometer 39. Yunus tertembak dibagian kepala, sementara Eto yang sempat melarikan diri akhirnya tertembak di bagian punggung.

Menurut Anton, saksi yang melihat kejadian itu memperkirakan pelaku penembakan berjumlah sepuluh orang. Para pelaku, membawa dua buah senjata api. Untuk mengusut kasus ini, polisi membentuk sebuah tim gabungan dari Kepolisian Daerah Papua dengan TNI. "Kita menurunkan 4 unit satuan untuk menangkap pelaku penembakan," kata Anton di Markas Besar Kepolisian RI, Jumat 21 Oktober 2011.

Sementara, dari hasil olah TKP, polisi menemukan anak peluru kaliber 5,56 mm yang diduga berasal dari SS1 atau M16. Selain itu ditemukan pula anak peluru kaliber 7,62 diduga AK 47.

(#SO)

PT Freeport Indonesia Kembali Beroperasi, Buruh Masih Tetap Mogok

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 19 Oct 2011 18:04:00 +0800

Aktifitas PT Freeport Indonesia (Ilustrasi : Tempo Interaktif)

Setelah sempat diberitakan berhenti beroperasi karena adanya aktifitas sabotase, PT Freeport Indonesia telah kembali beroperasi.

Sebelumnya, 17 Oktober 2011, PT FI diberitakan berhenti beroperasi karena adanya aktifitas sabotase. Seperti yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Vice President & CAO PT Freeport Sinta Sirait, aktifitas sabotase tersebut berupa aksi pemblokiran jalan menuju areal PT FI di beberapa lokasi yang diblokir karyawan dan massa yang sudah bergabung sejak Senin (10/10) lalu. Pada Minggu (16/10), karyawan dan massa membongkar paksa pagar dan memblokir jalan di check point 1 Bandara Mozes Kilangin Timika. Aksi sabotase lainnya berupa pemotongan pipa yang mengalirkan konsentrat dari Tembagapura menuju Pelabuhan Portsite Amamapre tepatnya di Mil 45 ruas jalan menuju Tembagapura. Namun terhitung sejak kemarin (18/10), PT FI telah kembali beroperasi dan telah mencapai 50 persen aktifitas produksinya.

Sementara itu, sebagian buruh PT Freeport Indonesia (FI) masih menggelar aksi mogok kerja terkait dengan tuntutan kenaikan upah. Seperti yang diberitakan sebelumnya, buruh PT FI menuntut kenaikan upah hingga US$ US$ 17,5-US$ 44 per jam. Hal ini didasarkan pada jumlah rata-rata upah buruh Freeport Mcmoran di beberapa Negara lain yang sudah mencapai US$ $ 66,43 per jam pada tahun 2010, sedangkan upah buruh PT FI, selama ini hanya mencapai US$ 2,1-US$ 3,5 per jam. Namun, pasca bentrokan dengan pihak kepolisian (10/10), buruh PT FI telah menurunkan tuntutan kenaikan upahnya hingga US$ 7,5 per jam

Menanggapi hal tersebut, manajemen PT FI tetap bersikeras dengan pendiriannya untuk menaikan upah buruh sebesar 25%. Hal ini sudah sesuai dengan usulan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku mediator.

Menurut Juru Bicara Serikat Pekerja Freeport Indonesia, tututan kenaikan upah sebesar US$ 7,3 per jam tersebut sudah merupakan tuntutan final dan tidak bisa ditawar lagi. Selanjutnya Juli menjelaskan bahwa tuntutan tersebut untuk mengimbangi inflasi di Timika yang lebih besar ketimbang inflasi nasional, jika inflasi nasional mencapai 6% per tahun, maka inflasi di Timika bisa menyentuh 9% per tahun.

Sementara itu, terkait dengan sikap PT FI yang tetap ngotot dengan kenaikan upah sebesar 25%, menurut Juli hanya akan menaikkan upah sebesar US$ 0,5 per jam. Jumlah ini masih jauh di bawah tuntutan karyawan. Dan jika dibandingkan dengan upah pegawai anak usaha Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc di negara lain, jumlah upah buruh PT FI paling rendah. Padahal, kontribusi penjualan Freeport Indonesia terhadap induk usaha, paling dominan. SPFI juga akan memperparakan hingga ke pengadilan industrial, jika manajemen PT FI tidak bersedia memenuhi tuntutan buruh tersebut.

Komnas HAM Investigasi Kematian 2 Pekerja Freeport

Sementara itu, terkait dengan bentrokan antara buruh PT FI dan pihak kepolisian pada saat aksi buruh di Check Point 26 dan terminal Gorong-Gorong (10/10), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), akan melakukan investigasi terkait dengan kematian 2 pekerja PT FI.

Seperti yang diberitakan, korban tewas dari bentrokan tersebut berjumlah dua orang, pertama adalah Petrus Ayami Seba, tewas akibat diterjang timah panas milik aparat Polres Mimika di bagian dada kirinya. Sementara korban kedua adalah Leo Wandagau.

Leo Wandagau tewas setelah sempat kritis di RSUD Timika (15/10). Terkait dengan penyebab meninggalnya Leo, pihak rumah sakit telah melakukan autopsi terhadap jenazah pada Sabtu 15 Oktober sekira pukul 22.00 WIT. Proses autopsi disaksikan langsung perwakilan keluarga, polisi, dan SPSI PT Freeport. Dan berdasarkan hasil autopsi tim dokter, korban meninggal bukan karena luka tembak.

Jenazah Leo awalnya disemayamkan di Sekretariat Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Timika, lalu diarak oleh ribuan karyawan menggunakan ambulans menuju Check Point 28 (16/10). Hal ini dilakukan untuk menuntut kehadiran pimpinan Freeport McMoran Corp, James Robert Moffet agar menemui pekerja dan langsung menjawab tuntutan pekerja.

Dalam rangkaian aktifitas investigasi Komnas HAM, Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh hari ini mendatangi para pekerja yang berunjuk rasa di Check Point 28. Di hadapan ribuan pekerja, Ridha menyampaikan apresiasinya terhadap perjuangan para pekerja yang menuntut kesejahteraan. Meski demikian, Ridha mengimbau kepada para pekerja untuk tetap melakukan aksi dengan damai dan tanpa tindakan anarkis. Dan menanggapi situasi yang berkembang di lingkungan PT FI, Komnas HAM telah mengirim surat ke Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak melakukan mobilisasi aparat, sebab akan menimbulkan korban-korban berikutnya.

Selama di Timika, Ridha berencana akan menemui pihak-pihak terkait bentrok Freeport, di antaranya Kapolres Timika, SPSI, DPRD Timika, serta menajemen PT Freeport Indonesia untuk mencari solusi yang diinginkan.

Brimob Dan Kopassus Akan Diterjunkan Ke Papua.

Sementara itu, menyusul aksi penembakan oleh orang yang tidak dikenal hingga menewaskan 3 orang buruh PT FI (14/10), Polri rencananya akan menurukan dua satuan setingkat kompi (SSK) Brigade Mobil (Brimob). Selain itu, polri juga turut meminta bantuan pasukan elit TNI Komando Pasukan Khusus (Kopassus) untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata di wilayah tersebut.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, menjelaskan bahwa Penembakan Jumat 14 Oktober itu merupakan buntut aksi unjuk rasa pada Senin 10 Oktober lalu. Peristiwa tersebut terjadi hari Jumat sekitar pukul 15.40 WIT. Saat itu petugas patroli mendapat laporan satu unit mobil pickup l 300, milik kontraktor PT Puri Fajar Mandiri yang dikendarai oleh Nasep, dibakar oleh orang yang tak dikenal. Mendapat respon tersebut, mobil patroli dengan nomor lambung RP SA 11 milik perusahaan PT Freeport Indonesia yang diawaki oleh dua anggota security dan dua anggota TNI Satgas Amole langsung menuju ke lokasi kejadian. Sesampai di wilayah Tanggul Timur, areal PT Freeport Indonesia, mobil tersebut justru ditembaki orang tidak dikenal. Akibat kejadian tersebut 3 orang tewas. Mereka yang tewas di antaranya Nazep Risa Rahman, sopir dari PT Puri Fajar Mandiri. Sedangkan dua lainnya belum diketahui namanya. Mereka ditemukan tidak bernyawa di lokasi kejadian atau tak jauh dari lokasi kejadian (#SO)

Skenario Perampasan Tanah Dibalik Isu Krisis Pangan Global

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 18 Oct 2011 19:25:00 +0800

Tanggal 16 Oktober 2011, dunia internasional memperingatinya sebagai Hari Pangan Sedunia (World Food Day). Tanggal ini di tetapkan berdasarkan tanggal pendirian organisasi pangan dan pertanian dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Namun peringatan hari pangan sedunia baru ditetapkan dalam konferensi umum FAO pada bulan November 1979 dan diperingati untuk pertama kalinya pada 16 Oktober 1980.

Di peringatannya yang ke-31, tema yang diambil FAO adalah “Food Prices; From Crisis To Stability“. Hal ini merujuk pada keadaan harga pangan dunia yang terus mengalami peningkatan. Sementara pemerintah Indonesia sendiri mengambil tema “Menjaga Stabilitas Harga dan Akses Pangan Menuju Ketahanan Pangan Nasional” yang diperingati di Kabupaten Gorontalo karena keberhasilan kabupaten tersebut dalam meningkatkan produksi jagung.

Berdasarkan data yang dirilis FAO, produksi sereal dunia hingga 6 Oktober 2011 berada pada level 2.310.3 juta ton, meningkat 68,3 juta ton atau hampir 3 persen dibandingkan dengan tahun 2010/2011. Sementara tingkat konsumsi pangan dunia mencapai 2.797,8 juta, meningkat sebesar 29,5 juta ton atau 1,3 persen dibandingan 2010/2011. Sementara untuk produksi beras dunia, berada pada level 480,5 juta ton, meningkat sebesar 14,1 juta ton atau 3 persen dari tahun 2010. Sementara tingkat konsumsi beras mencapai 470,8 juta ton, meningkat sebesar 9,9 juta ton atau 2,1 persen dibandingkan tahun 2010. Dengan demikian, stok seral dunia berada pada level 494,4 juta ton dan stok beras dunia pada level 148,1 juta ton.[1]

Data diatas menunjukkan bahwa, tingkat produksi pangan dunia cukup untuk memenuhi tingkat konsumsinya, bahkan melebihi (surplus). Namun disatu sisi, masih bangat rakyat di berbagai Negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Seperti yang dirilis FAO, tiap 6 detik seorang anak meninggal karena kelaparan. Dan sekitar 900 juta orang di dunia yang kekurangan pangan, dan dari jumlah tersebut, sekitar 570 jutanya hidup di wilayah Asia-Pasifik termasuk Indonesia.

Hal ini dipengaruhi oleh faktor harga pangan yang terus mengalami peningkatan secara drastis. Seperti yang dirilis FAO, Indeks harga pangan (IHP) menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Desember 2010, IHP dunia berada di posisi 223, dan Februari 2011 menyentuh level tertinggi yakni sebesar 238. Dan hingga September 2011, IHP berada pada posisi 225.[2]

Menurut Food Price Watch, harga pangan global tahun 2011 secara signifikan lebih tinggi dibanding tahun 2010. Sejak krisis pangan melanda tahun 2007 hingga sekarang terjadi kenaikan harga komoditas jagung hingga 84%, gula 62%, gandum 55%, dan minyak kacang kedelai 47%. Sementara sebesar 60-70% dari pendapatan rata-rata rakyat diseluruh dunia digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dengan demikian, kenaikan harga pangan tentu akan berdampak pada semakin banyaknya rakyat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan.

Krisis Pangan dan Sempitnya Kepemilikan Lahan Rakyat.

Persoalan krisis pangan sangat dipengaruhi oleh luas lahan pertanian pangan itu sendiri. Luas lahan pertanian pangan yang semakin berkurang, tentu berdampak pada tingkat produksi pangan juga akan ikut menurun. Apalagi jika sistem pertanian yang dijalankan, adalah sistem pertanian tradisional yang masih sangat bergantung pada iklim/musim, dengan penggunanaan alat kerja yang masih sederhana.

Selain itu, soal yang paling pokok adalah, kepemilikan jumlah lahan tentu akan berdampak pada tingkat kesejahteraan kaum tani yang akan menentukan kemampuan kaum tani dalam memenuhi kebutuhan akan pangan.

Dari data yang dipaparkan oleh Institute for Development of Economics and Finance Indonesia (INDEF), di sepanjang tahun 2007 hingga 2010 saja, jumlah luas lahan pertanian produktif di Indonesia yang mengalami alih fungsi mencapai 600.000 Ha. Disatu sisi, jumlah rumah tangga pertanian terus mengalami peningkatan. Saat ini, rata-rata kaum tani Indonesia hanya menguasai lahan sebesar 0,5 ha dengan rata-rata satu rumah tangga pertanian menghidupi 3-5 orang. Bahkan di Pulau Jawa dengan populasi penduduk terpadat, rata-rata penguasaan tanah kaum tanu hanya mencapai 0,3 hektar. Belum lagi jika bicara tentang mahalnya biaya produksi pertanian yang semakin meningkat. Misalnnya saja dengan harga pupuk yang sangat mahal sebagai akibat dari mahalnya biaya produksi, salah satunya dari segi bahan bakar karena minimnya pasokan gas bagi industri pupuk.

Sementara itu, upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri juga cenderung berpihak pada kepentingan pasar, menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi hasil produksi asing. Bukannya semakin meningkatkan akses rakyat atas pangan, justeru harga pertanian lokal anjlok karena kalah bersaing dengan hasil pertanian import yang “diberi label lebih berkaulitas” dan jelas lebih murah karena disubsidi oleh pemerintahnya.

Kapasitas impor pangan juga terus mengalami peningkatan. Apalagi, dalam program Master Plan Percepatan Pembangunan dan Ekonomi Indonesia (MP3EI), terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan nasional, pemerintah membebaskan biaya import bahan baku bagi industri makanan dan minuman seperti susu, keju, gandum, dan sebagainya. Hal ini tentu akan semakin mengancam hasil pertanian nasional dan meneguhkan posisi Indonesia sebagai pasar pangan import.

Pada akhirnya, hasil produksi pangan nasional akan semakin tersingkir sehingga berdampak pada semakin rendahnya pendapatan kaum tani yang menyebabkan semakin susahnya kaum tani dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Seperti data yang dipaparkan Badan Pusat Statistik (BPS), dari total jumlah kemiskinan di Indonesia yang mencapai 30,02 juta orang atau 12,49% dari total seluruh penduduk Indonesia, 72%nya berasal dari sektor pertanian. Jumlah ini dipastikan jauh lebih besar karena indikator kemiskinan di Indonesia hanya diukur dari jumlah pengeluaran yang hanya sebesar Rp. 230.000 per orang setiap bulannya.

Sementara itu, seperti yang dikemukan oleh Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Sedikitnya 450 ribu siswa dari 3,7 juta siswa yang lulus dari jenjang SMP putus sekolah karena kurang gizi. Dari jumlah itu, satu dari enam siswa mengalami kekurangan gizi akut dan satu dari tiga siswa mengalami kekurangan gizi kronis. (Kompas, 22/9/2011).

Krisis Energi Sebagai Salah Satu Faktor Pemicu Krisis Pangan

Selain karena krisis finansial yang terjadi di Amerika Serikat dan Uni Eropa yang telah berdampak pada semakin terpuruknya perekonomian global, kenaikan harga pangan juga dipengaruhi oleh semakin meningkatnya permintaan bahan pangan yang tidak hanya diperuntukkan bagi konsumsi manusia, tetapi juga diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan bahan mentah untuk pembuatan energi nabati (bio fuel dan bio solar) yang disebabkan oleh adanya krisis bahan bakar fosil (minyak, gas, dan batubara).[3]

Data dari tahun 2005 memperlihatkan bahwa konsumsi global akan minyak bumi per tahunnya mencapai 30 miliar barrel dibandingkan dengan temuan baru minyak bumi yang jumlahnya hanya 8 miliar barrel per tahun.[4] Sepuluh negeri terkaya di dunia mengkonsumsi hampir seluruh energi berbahan fosil dunia yang komposisinya terdiri dari minyak bumi (sekitar 35-38%), batu bara (23%) dan gas alam (21%), yang bahan bakunya kebanyakan dihasilkan dari negeri-negeri lain.[5] Sementara Amerikan Serikat sendiri, hingga saat ini tetap berada pada urutan pertama sebagai Negara dengan tingkat konsumsi minyak bumi terbesar di dunia yang mencapai sekitar 25% dari total persediaan minyak bumi dunia. Jika tingkat konsumsi minyak bumi AS ini tetap seperti ini, maka pada tahun 2025, AS akan mengkonsumsi 50% dari total persediaan minyak bumi dunia.[6]

Jika keadaannya terus seperti ini, maka diperkirakan cadangan minyak bumi yang terkandung di wilayah Timur Tengah dan Kawasan Teluk, yang merupakan wilayah penghasil minyak bumi terbesar dunia saat ini, akan mulai habis dalam waktu 20 tahun mendatang.[7]

Sebelum sumber minyak tersebut benar-benar habis, negeri-negeri Imperialis, AS dan sekutu-sekutunya semakin gencar melancarkan perang perampasan sumber-sumber energi minyak bumi yang kemudian dibungkus dengan kampanye global “perang melawan terorisme.”

Selain itu, negeri-negeri imperialis juga gencar mengkampanyekan penggunaan bahan bakar nabati yang telah menjadi kebijakan energi dari sejumlah negeri seperti AS, kawasan Uni Eropa, Jepang, dan Brazil. Di AS sendiri, kebijakan untuk mengunakan energi berbahan bakar nabati (agrofuel) seperti tebu, kedelai, jagung, gandum, tanaman jarak, kelapa sawit, dan singkong, telah diperkenalkan sejak tahun 1973, saat terjadinya krisis minyak, saat negeri-negeri Arab menghentikan pasokan minyaknya ke AS.

Bersembunyi di balik isu pemanasan global, melalui penandatanganan Protokol Kyoto yang berlaku hingga tahun 2012, negeri-negeri imperialis mengklaim telah melakukan pengurangan gas emisi, dengan beralih menggunakan bahan bakar nabati pada industri mereka. Sebaliknya mereka gencar memaksakan negeri-negeri di belahan bumi bagian selatan seperti Indonesia untuk memproduksi energi nabati sebagai bahan bakar industri mereka yang umumnya diproduksi di tanah-tanah di belahan bumi bagian Selatan, kecuali untuk kedelai (produsen terbesarnya Amerika Serikat dan Brazil) dan gandum (tanaman sub-tropis dan belahan bumi Utara).

Di dalam Protokol Kyoto, negeri-negeri di belahan bumi bagian Selatan, yang umumnya merupakan negeri-negeri jajahan, setengah jajahan [8], dan bergantung, tidak dibebani kewajiban target spesifik untuk menurunkan emisi karbonnya. Oleh karenanya, meskipun terjadi emisi karbon yang luar biasa sebagai akibat perluasan perkebunan biodiesel (terutama kelapa sawit) dan perkebunan bioetanol (terutama tebu), melalui pembukaan hutan primer, hutan produksi dan hutan konversi yang kemudian mengakibatkan penggundulan dan perusakan hutan (deforestasi) dan pembakaran hutan, di wilayah bumi bagian Selatan, hal ini menurut Protokol Kyoto, tidak merupakan persoalan pokok, karena negeri-negeri ini sesungguhnya tidak dibebani kewajiban menurunkan emisi karbonnya.[9]

Dengan demikian, negeri-negeri imperialis tetap dapat menjaga pertumbuhan industrinya melalui tingkat konsumsi energi yang sama, dengan beralih menggunakan bahan bakar nabati yang bahan bakunya diproduksi di tanah-tanah perkebunan dan pertanian di negeri-negeri jajahan, setengah jajahan, dan bergantung lainnya. Indonesia misalnya, di Kalimantan dan Papua, tanah yang digunakan adalah tanah gambut, selain tanah hutan. Bahkan banyak yang masih merupakan tanah hutan primer, langsung dibabat menjadi perkebunan biodiesel (kelapa sawit di Kalimantan dan Papua, Indonesia) dan perkebunan bioetanol (tebu di Amazon, Brazil). Sehingga perusahaan-perusahaan yang mendapat konsesi semacam ini, dapat meraup dua keuntungan sekaligus, yakni kayu gelondongan dan komoditas perkebunan yang harganya semakin mahal.

Perampasan tanah dan upaya meraup keuntungan berlipatganda oleh koorporasi internasional.

Krisis finansial global, krisis pangan, dan krisis energi, sepertinya telah menjadi faktor penggerak utama bagi semakin gencarnya aksi perampasan tanah-tanah rakyat dan aksi “ambil untung” secara besar-besaran yang dilakukan oleh koorporasi-koorporasi internasional skala besar di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia.

Ditengah bangkrutnya sektor industri Amerika Serikat dan Uni Eropa, tren harga pangan terus mengalami peningkatan. Tentu ini merupakan peluang investasi yang sangat menguntungkan. Deutsche Bank, bank asal Jerman, mengusulkan agar investor global berinvestasi di bidang pertanian, emas dan hedge fund. Chief Investment Officer Deutcsche Bank Asia mengatakan “Kami memiliki pandangan positif terhadap komoditas pertanian karena populasi dan pendapatan penduduk global akan meningkat, lahan pertanian mulai terbatas sehingga memicu permintaan protein.”[10]

Sementara itu, Direktur Jenderal FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB), Jacques Diouf menyatakan bahwa untuk meningkatkan percepatan produksi pangan, tidak ada pilihan lain bagi dunia selain memanfaatkan teknologi. Dia menegaskan, teknologi merupakan kunci peningkatan produktivitas tanaman pangan. Karena itu, menurutnya, swasta perlu lebih banyak berperan.[11] Hal ini menunjukkan adanya upaya liberalisasi besar-besaran di sektor pertanian.

Akibatnya, semakin besar penguasaan korporasi internasional dalam industri pertanian. Pada bulan November 2008, Daewoo Logistics perusahaan milik Korea Selatan, menyatakan akan menanam modal sebesar US$ 6 miliar untuk mengembangkan lahan seluas 1,3 juta hektar di Madagaskar untuk memproduksi 4 juta ton jagung dan 500.000 ton kelapa sawit per tahun yang sebagian besar hasil produksinya akan dibawa keluar Madagaskar. Di Kamboja, negeri kaya minyak, Kuwait, menyediakan dana pinjaman sebesar US$ 546 juta sebagai imbalan atas produksi pertanian. Sementara Filipina telah membuka pembicaraan dengan Qatar soal kontrak sedikitnya 100.000 hektar lahan pertanian. Di Laos, para pakar memperkirakan 2 juta hektar hingga 3 juta hektar lahan pertanian telah “dihadiahkan” kepada pihak asing secara tidak terkendali.[12]

Black Rock Inc. yang berkantor pusat di New York, lembaga pengelola uang terbesar di dunia dengan lebih dari US$ 1,5 triliun dalam buku keuangannya, telah merancang dana perlindungan pertanian sebesar US$ 200 juta, yang US$ 30 juta di antaranya akan digunakan untuk memperoleh lahan pertanian di seluruh dunia.

Sementara itu, wilayah paling subur yang terbentang mulai dari Ukraina hingga selatan Rusia menjadi arena kompetisi perebutan tanah yang paling panas. Morgan Stanley, yang baru saja bergabung dalam antrian membantu Departemen Keuangan AS, belakangan telah membeli 40 ribu hektar lahan pertanian di Ukraina. Renaissance Capital, sebuah biro investasi dari Rusia, memiliki hak perolehan lahan pertanian di Ukraina seluas 300 ribu hektar. Black Earth Farming, kelompok investor asing dari Swedia, memegang kendali akuisisi 331 ribu hektar lahan pertanian di wilayah bumi hitam Rusia. Alpcot-Agro, perusahaan investasi Swedia yang lain, telah membeli hak atas lahan seluas 128 ribu hektar juga di sana. Sementara Landkom, kelompok investor asing dari Inggris, telah membeli lahan pertanian hingga 100 ribu hektar di Ukraina dan berjanji akan memperluasnya hingga 350 ribu hektar pada tahun 2011. Semua lahan ini akan digunakan untuk memproduksi padi, minyak nabati, daging dan susu untuk memenuhi pasar dunia yang tengah kelaparan.

Demikian halnya yang terjadi dengan Indonesia. SBY mempercayai bahwa, dengan melibatkan industri, produksi pangan bisa ditingkatkan berlipat-lipat dibandingkan bila lahan pertanian dikelola petani kecil. Inilah yang kemudian menjadi dasar dari ditetapkannya Undang-Undang No.41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang memberikan jalan masuknya pengusaha pertanian, baik tingkat lokal, nasional maupun multinasional mengolah lahan di Indonesia dan memperdagangkannya baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 18 juta hektar kawasan hutan ditawarkan untuk kegiatan pembangunan ekonomi berkelanjutan hingga tahun 2025 bagi energi biomassa, minyak sawit, dan tambang. Kemenhut memproyeksikan setiap tahun sebanyak 500.000 ha lahan digunakan untuk energi biomassa dan dalam hitungan sepuluh tahun, sudah 5 juta ha hutan terdegradasi digunakan. Selain kawasan hutan untuk energi biomassa, Kemenhut juga menyajikan kawasan hutan untuk minyak sawit dengan perhitungan rata-rata 300.000 ha per tahun, dan dalam waktu 20 tahun, hutan terdegradasi yang dapat ditanami sawit mencapai 6 juta ha. Sementara kawasan hutan untuk tambang disediakan 2 juta ha untuk keperluan 20 tahun dengan perhitungan setiap tahun terserap 100.000 ha. Sekira 18 juta ha ada yang masuk pencadangan kawasan hutan produksi untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu seluas 35,41 juta ha atau berada di luarnya. Total 35,41 juta ha itu mencakup hutan tanaman industri 9,18 juta ha, hutan tanaman rakyat 5,5 juta ha, restorasi ekosistem 7,46 juta ha, dan hutan alam 13,23 juta ha. Pemanfaatan 18 juta ha ini digunakan untuk mencapai tujuan pengurangan emisi 26% dan pembangunan ekonomi 7%.(Bisnis.com, 27/11/2011)

Untuk mendukung skema kaum imperialis ini, pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah aturan yang terkait dengan pengaturan tanah dan kekayaan alam di Indonesia seperti Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal,[13] UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), dan UU No.41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Demikian halnya dengan kebijakan pembebasan pajak (tax holiday) hingga rentan waktu 10 tahun yang akan memperbesar dominasi asing atas penguasaan sumber-sumber kekayaan alam di Indonesia.

Ironisnya, sementara banyak negeri yang mengamankan stok pangannya untuk kebutuhan nasional, pemerintah Indonesia justeru menarik investasi di sektor pangan secara besar-besaran untuk orientasi ekspor. Disisi lain, Indonesia sendiri selama sepuluh tahun terakhir merupakan negeri pengimpor utama bahan pangan (antara lain beras, kedelai, gula, garam, jagung), tentu dapat dipastikan mendapatkan pukulan yang paling hebat, karena krisis pangan dunia ini. Setiap tahun Pemerintah Indonesia harus menguras devisa lebih dari US$ 5 miliar atau senilai dengan Rp 50 triliun, untuk mengimpor pangan.[14] Dan pada akhirnya, kaum tani dan rakyat Indoesia pada umumnya, semakin kehilangan aksesnya atas kebutuhan pangan.

[1] FAO Cereal Supply and Demand Brief, Oktober 2011

[2] Ibid.

[3] Fueling Disaster: A Community Food Security Perspective on Agrofuels, Laporan oleh the Community Food Security Coalition International Links Committee, Desember 2007, hal. 9.

[4] Lihat Gerardo Cerdas Vega, “Monocultures and agrofuels: key elements for debate,” dalam Red Sugar, Green Deserts: Latin American report on monocultures and violations of the human rights to adequate food and housing, to water, to land and to territory. Editor Maria Silvia Emanuelli, Jennie Jonsen dan Sofia Monsalve Suarez. Heidelberg: FIAN International, Desember 2009, hal. 51.

[5] Ibid, hal. 49-65.

[6] Lihat Michael Klare, Blood and Oil: How America’s Thirst for Petrol is Killing Us. London: Penguin Books, 2004, hal. 11.

[7] Lihat laporan GRAIN tentang perampasan tanah dan krisis pangan, “Seized! The 2008 landgrab for food and financial security,” Oktober 2008. http://www.grain.org/go/landgrab

[8] Setengah jajahan adalah bentuk jajahan yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata (kolonialisasi), melainkan dengan pemerintahan kaki tangan, yang mana kebijakan-kebijakannya diabdikan untuk melayani kepentingan dari negeri-negeri imperialis. Dalam banyak alasan, Indonesia merupakan negeri setengah jajahan.

[9] Lihat artikel Almuth Ernsting, “Agrofuels in Asia: Fuelling poverty, conflict, deforestation and climate change,” dalam buletin Seedling, Juli 2007, hal. 25- 33.

[10] Lihat “Ekonomi Global Diprediksi Melambar,” dalam harian umum Koran Tempo, 31 Januari 2008, hal.B7.

[11] Lihat Hermas E Prabowo, “Menyongsong Industrialisasi Pertanian”, dalam harian umum Kompas, Selasa, 22 Desember 2009.

[12] “Tren Global: Negara Maju “Merampas” Lahan,” dalam harian umum Kompas, Senin, 5 Januari 2009.

[13] UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal memberi Hak Guna Usaha (HGU) tanpa pembedaan asing dan nasional kepada sebuah perusahaan selama 90 tahun.

[14] Harian umum Kompas, 24 Agustus 2009, “RI Terjebak Impor Pangan.”

Aksi Mogok Buruh PT Freeport; Pemerintah Peru Lebih Berpihak Kepada Buruh Ketimbang Pemerintah Indonesia

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 15 Oct 2011 01:44:00 +0800

Aksi mogok kerja buruh PT Freeport, ternyata tidak hanya dilakukan oleh buruh PT Freeport Indonesia, tertapi juga buruh Freeport-McMoran di Cerro Verde, Peru. Aksi mogok tersebut sudah dilancarkan sejak 29 September 2011.

Sama halnya dengan karyawan Freeport di Timika, pekerja di Peru juga meminta kenaikan upah yang lebih besar.

Namun hal yang berbeda adalah sikap masing-masing pemerintah dari kedua tersebut dalam menanggapi aksi buruh tersebut. Jika pemerintah Indonesia menanggapi aksi buruh PT Freeport di Papua sebagai persoalan internal manajemen perusahaan, pemerintah Peru justeru memberikan dukungan terhadap aksi buruh di negaranya.

Seperti yang diberitakan oleh VIVAnews.com (13/10/2011), Kementerian Tenaga Kerja Peru sudah meminta Freeport menuruti keinginan pekerja itu. Jika tidak, akan diancam denda. "Dan berhenti menggantikan tugas karyawan yang mogok," kata laporan Kementerian yang diperoleh Reuters, 11 Oktober 2011.

Aksi mogok di Peru ini sangat bersejarah karena selama 40 tahun sejarah pertambangan ini, baru kali ini aksi pekerja ini dianggap legal. Mereka dibolehkan pemerintah tak bekerja tanpa harus khawatir dipecat.

Sokongan pemerintah ini jelas berkat kepemimpinan baru Peru di tangan Presiden Ollanta Humala yang memiliki hubungan dekat dengan kalangan pekerja, berbeda dengan pendahulunya, Alan Garcia, yang dikenal lebih mementingkan keberlangsungan investasi asing di negeri ini. (#SO)

Briptu Jamil Yang Dikabarkan Tewas, Ternyata Masih Hidup

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 15 Oct 2011 01:27:00 +0800

Briptu Jamil anggota brimob Timika yang dikabarkan meninggal pada bentrokan antara aparat kepolisian dengan buruh PT Freeport Indonesia pada 10/10/2011, ternyata masih hidup dan dalam proses kesembuhan.

Seperti yang dirilis oleh VIVAnews.com (13/10/2011), Juru Bicara Polri, Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar dalam pesan singkatnya, mengatakan bahwa "Briptu Jamil belum meninggal dunia dan sedang dirawat di rumah sakit. Kondisi terakhir Briptu Syaifudin Jamil pasca operasi hingga kini semakin membaik, untuk nilai tingkat kesadaran dari 5 menjadi 10 karena terkadang sudah dapat melakukan interaksi."

Briptu Jamil dikabarkan meninggal pertama-tama disampaikan oleh Juru Bicara Polda Papua, Kombes Wachyono pada Senin, 10 Oktober 2011. Sehari setelahnya, Wachyono meralat informasi yang ia sampaikan. "Info itu salah. Dia masih hidup namun kondisinya kritis akibat lukanya yang cukup parah. Saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Timika," kata dia, Selasa 11 Oktober 2011 pagi. "Saya sudah marahi anggota di lapangan yang memberikan informasi salah itu."

Kemudian, pada Selasa malam disebut bahwa Britu Jamil meninggal dunia. Akibat luka yang cukup parah, nyawa Briptu Jamil yang sebelumnya kritis, tidak terselamatkan. Dia tewas hari ini. Tapi, pastinya jam berapa saya belum mendapat laporan secara detil," ujar juru bicara Polda Papua Kombes Wachyono.

Dengan demikian, maka korban meninggal dunia dalam bentrokan antara aparat kepolisian dengan buruh PT Freeport Indonesia di Terminal Gorong-gorong milik Freeport, hanya ada satu yakni Petrus Ayamisemba yang merupakan buruh PT Freeport Indonesia yang terlibat dalam aksi protes menuntut kenaikan upah. (#SO)

Gerakan Protes Terhadap Dominasi Imperialisme, Terus Meluas

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 14 Oct 2011 20:38:00 +0800

Aksi protes besar-besaran menentang Wall Steet yang terjadi di Amerika Serikat (AS) yang telah berlangsung selama hampir 4 minggu belakangan ini, belum memperlihatkan tanda-tanda mereda, justeru semakin meluas.

Aksi tersebut di picu oleh kebijakan pemerintahan Barack Obama, terkait dengan gerakan penghematan besar-besaran dalam menghadapi krisis finansial yang melanda AS dan Uni Eropa (UE) yang telah berdampak global.

Gerakan penghematan besar-besaran seperti pemangkasan subsidi sosial, juga diambil oleh pemerintahan di UE seperti Yunani, Perancis, Italia, Spanyol, dan sebagainya. Kebijakan penghematan yang didasari pada pemangkasan berbagai subsidi sosial, telah berdampak pada kenaikan pajak, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, pengangguran, dan masalah sosial lainnya.

Protes yang berlangsung di Wall Street tersebut telah meluas ke beberapa wilayah penting di AS seperti New York, bahkan Washington. Di Washington, massa aksi menamakan diri mereka sebagai “The Occupy DC”. Mereka memprotes kebijakan Barack Obama dalam menghadapi situasi krisis yang melanda AS yang hanya menyelamatkan para “konglomerat” dan mengorbankan sebagian besar rakyat AS.

Aksi yang terjadi di AS, dikabarkan akan meluas ke Inggris. Ribuan orang yang dirugikan akibat krisis keuangan telah sepakat akan berkumpul di luar Katedral St. Paulus, kurang dari 100 meter dari London Stock Exchange, pada hari Sabtu siang untuk memulai protes mereka. Protes serupa juga direncanakan di Madrid, Paris, Buenos Aires dan Caracas, dan kota-kota lainnya. Mereka menamakan diri mereka “99 persen”, yakni sebagian besar rakyat yang terkena dampak dari krisis finansial yang melanda AS dan UE yang seharusnya lebih diperhatikan pemerintah, bukannya para konglomerat yang jumlahnya kurang dari 1 persen.

Salah seorang pendukung gerakan Occupy LSX, Laura Taylor, mengatakan bahwa "lebih dari satu juta orang telah kehilangan pekerjaan mereka dan puluhan ribu rumah telah diambil alih, sementara bisnis kecil sedang berjuang untuk bertahan hidup. Tapi para bankir terus mencatatkan keuntungan miliaran dan membayar bonus besar. Bahkan setelah kita menalangi mereka seebsar 850 miliar Pound (US$1,3 triliun - perkiraan biaya bailout perbankan Inggris oleh Kantor Audit Nasional Inggris)."

Solidaritas Rakyat Dunia Anti Imperialisme

Gerakan protes yang terjadi di AS dan sebagian besar UE telah memicu gerakan yang semakin luas dengan garis anti imperialisme. Sebuah aliansi gerakan rakyat internasional-International League Peoples Struggle (ILPS)-rencananya akan menggelar aksi protes yang dilakukan secara serentak pada 15 Oktober besok di 71 negara.

ILPS menyimpulkan bahwa, situasi krisis yang terjadi di AS dan UE yang telah berdampak pada semakin terpuruknya perekonomian dunia dan kehidupan rakyat dunia, disebabkan oleh keserakahan dari negeri-negeri imperialisme. Mereka juga memprotes kebijakan perang dan teror yang dilancarkan oleh negeri-negeri imperialis, khusus AS terhadap negeri-negeri seperti Irak, Afganistan, Palestina, dan penjuru dunia lainnya, yang merupakan bagian dari skema negeri-negeri imperialisme untuk keluar dari situasi krisis yang dialaminya.

Menurut ILPS, untuk keluar dari situasi krisis yang dialami, negeri-negeri imperialis seperti AS dan UE telah melipatgandakan penindasan terhadap rakyat di seluruh dunia khususnya di negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan melalui pemaksaan kebijakan terhadap pemerintah di berbagai penjuru dunia untuk menjalankan serangkaian kebijakan seperti perampokan sumber daya alam secara besar-besaran, pemangkasan subsidi, pemotongan upah buruh, PHK secara besar-besaran, termasuk melancarka kampanye perang dan teror di berbagai Negara. Atas dasar itulah, ILPS menyimpulkan bahwa imperialis AS merupakan musuh rakyat seluruh dunia, oleh karenanya rakyat seluruh dunia harus bersatu menentang dominasi imperialisme AS dan pemerintahan kaki tangannya diseluruh dunia (#SO)

Segera Usut dan Tangkap Dalangnya !

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 13 Oct 2011 22:08:00 +0800

“Pasti ada yang memprovokasinya, segera usut dan tangkap !”. Seperti itulah kata-kata yang terlontar dari pemerintah ketika buruh, petani, dan rakyat tertindas lainnya berjuang menuntut hak-hak mereka.

Opini seperti ini seolah-olah menunjukkan bahwa buruh, petani, dan rakyat Indonesia yang menuntut pemenuhan hak-hak mereka, sangat rendah di mata pemerintah. Seolah-olah rakyat terlalu bodoh untuk berbicara soal hak-hak dasar mereka.

Memang, sebagian besar dari mereka hanya lulusan Sekolah Dasar, bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali. Tapi mereka tidak bodoh, dan apa yang mereka bicarakan tidak mereka pelajari di bangku sekolahan. Setiap hari mereka terus belajar dari keadaan tertindas yang mereka alami. Keadaan tertindas yang mereka rasakan sehari-sehari, telah memaksa mereka untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, apa yang sebenarnya membuat mereka tertindas, dan bagaimana caranya mengakhiri semua keadaan ini.

Mereka yang tidak suka dengan keadaan ini, bahwa rakyat akan memahami apa yang sebenarnya terjadi, dengan berbagai cara terus berupaya untuk menghambatnya, menyebarkan berita bohong, menunjukkan jalan palsu, termasuk membius otak rakyat dan memaksa rakyat untuk menerima bahwa keadaan yang mereka alami sudah merupakan suratan takdir yang tidak bisa dirubah lagi. Jadi, terus bersabar dan berserah dirilah.

Tidak. Rakyat semakin bosan dengan keadaan tertindas yang mereka rasakan sehari-hari, semakin kuat upaya meredam kesadaran mereka, maka semakin kuat juga upaya rakyat untuk membebaskan diri dari belenggu budaya palsu yang tetap menaham mereka dalam jurang penindasan. Semakin keras upaya untuk mengkerdilkan mereka, justeru semakin besar kekuatan yang akan mereka bangun.

Tidak sedikit kegagalan dan kesalahan kecil dihadapi ketika rakyat mencoba membebaskan diri dari belenggu penindasan ini. Tapi, justeru dari kesalahan dan kegagalan kecil itulah, rakyat terus belajar untuk terus menemukan cara yang tepat hingga akhirnya kemenangan sejati akan mereka raih.

LSM lah, mahasiswa lah, ada kepentingan politik lah, di obok-obok asing lah, selalu dijadikan kambing hitam. Akhirnya, pemerintah tidak pernah berpikir apakah benar yang disuarakan rakyat, lalu bagaimana jalan terbaik untuk menyelesaikannya. Mereka selalu sibuk mencari siapa dalang sebenarnya dari semua keterpurukkan ini, yang sesungguhnya adalah mereka sendiri.

Sejarah adalah guru terbaik, jadi belajarlah dari sejarah. Dan sejarah umat manusia telah membuktikan, bahwa kekuatan rakyat mampu menghancurkan segala bentuk penindasan. Tinggal tunggu saja waktunya, cepat atau lambat, waktu itu akan tiba. Jadi kau sang penguasa, jangan pernah kau remehkan rakyat mu!

Perjuangan Buruh PT Freeport Indonesia, Pemerintah Berada Pada Sisi Yang Mana?

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 12 Oct 2011 16:58:00 +0800

Aksi buruh PT FI (Ilustrasi, Kompas)

Ya!

Ada yang jaya, ada yang terhina

Ada yang bersenjata, ada yang terluka

Ada yang duduk, ada yang diduduki

Ada yang berlimpah, ada yang terkuras

Dan kita disini bertanya

“maksud baik saudara untuk siapa?”

saudara berdiri di pihak yang mana?”

Penggalan sajak diatas merupakan penggalan sajak dari W.S. Rendra berjudul Sajak Pertemuan Mahasiswa yang dibacakan Rendra di Universitas Indonesia pada 1 Desember 1977, sekaligus menjadi adegan awal film "Yang Muda Yang Bercinta" karya Sjumanjaya yang dilarang peredarannya.

Penggelan sajak diatas seperti cocok menggambarkan sikap pemerintah Indonesia terkait dengan aksi ribuan buruh PT Freeport Indonesia (FI) yang menuntut peningkatan kesejahteraan hidup melalui kenaikan upah. Seperti yang selama ini diberitakan media massa, baik cetak maupun elektronik, kurang lebih 1 bulan sudah ribuan buruh PT FI melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut perbaikan kualitas hidup melalui kenaikan upah.

Seperti yang diberitakan, upah buruh PT FI berada pada posisi terendah. Sebagai gambaran, pada tahun 2006, Freeport membayar pekerja di Amerika Utara sebesar $ 10,70 per jam, di Amerika Selatan, dibayar $ 10,10 per jam, tetapi di Indonesia itu hanya $ 0,98 per jam. Pada tahun 2010, pembayaran upah telah mencapai rata-rata $ 66,43 per jam, sedangkan di Indonesia hanya $ 4,42 - $ 7,356 per jam.

Atas dasar inilah, ribuan buruh PT FI melakukan aksi mogok untuk menuntut peningkatan upah hingga US$30-50 per jam. Tuntutan ini juga didasari oleh besarnya resiko kerja buruh PT FI yang mana mereka bekerja diatas ketinggian 4.285 meter diatas permukaan laut.

Pada hari Senin (10/10/2011), ribuan buruh PT FI kembali melancarkan aksi mogok dan berusaha menemui pihak manajemen PT FI. Namun, keinginan para buruh tersebut di halangi oleh pihak kepolisian hingga aksi tersebut berujung pada bentrokan antara buruh yang melakukan aksi dengan aparat kepolisian setempat. Bentorkan tersebut menyebabkan satu orang buruh dan satu orang polisi meninggal, serta 16 orang lainnya terluka yang 9 diantaranya adalah anggota kepolisian.

Lalu bagaimana sikap pemerintah Indonesia menanggapi hal ini?

Bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya, buruh PT Freeport Indonesia dibiarkan sendiri memperjuangkan hak-hak mereka yang sebenarnya telah dilindungi oleh undang-undang. Namun, pemerintah Indonesia seolah-olah lepas tangan dan menganggap bahwa persoalan tuntutan buruh dan PT Freeport Indonesia merupakan persoalan internal manajemen PT Freeport itu sendiri.

Sikap pemerintah tersebut, telah mencabik-cabik rasa kebangsaan yang justeru tidak menunjukkan keberdaulatannya atas kekayaan alam yang dimilikinya sendiri, rakyat Indonesia ibaratnya telah menjadi budak di tanahnya sendiri. Bukankah udang-udang sudah menegaskan bahwa Negara berkewajiban melindungi rakyatnya? dan bukankah undang-undang juga telah menegaskan bahwa kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Keadaan ini kembali menunjukkan bahwa pengelolaan sumber kekayaan alam yang didominasi oleh asing, serta diorientasikan untuk kebutuhan asing, memang tidak akan membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Sebaliknya, Indonesia hanya diposisikan sebagai Negara penghasil bahan mentah murah, tenaga kerja murah, serta pasar yang luas bagi hasil produksi industry-industri asing.

Wajar saja jika rakyat Papua menuntut kesejahteraan yang lebih dari keberadaan PT Freeport Indonesia. Sejak beroperasinya pada April 1967, PT FI belum mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat Papua. Hingga saat ini, Papua tetap saja sebagai propinsi dengan angka kemiskinan yang terbesar di Indonesia, di Papua Barat, angka kemiskinan mencapai 36,8%, di Papua 34,88%.

Sikap pemerintah yang cenderung pasif dengan tuntutan perjuangan buruh PT FI tersebut, sepertinya menegasikan wacana pemerintah dalam melakukan renegoisasi kontrak kerja pertambangan yang katanya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika pemerintah serius tujuan renegoisasi kontrak pertambangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seharusnya pemerintah mendukung perjuangan buruh PT FI yang juga merupakan rakyatnya sendiri.

Amnesty Internasional Mendesak Pemerintah Indonesia Usut Rusuh Freeport

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 12 Oct 2011 04:32:00 +0800

Bentrokan yang terjadi antara buruh PT Freeport Indonesia antara aparat kepolisian yang berujung pada tewasnya satu orang buruh dan satu orang polisi (10/10/2011), telah menimbulkan banyak kecaman dari berbagai kalangan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia asal Papua Diaz Gwijangge menilai, PT Freeport Indonesia telah melakukan tindakan brutal terhadap karyawannya sendiri. Diaz meminta Freeport tidak menggunakan aparat keamanan baik polisi maupun TNI dalam menghadapi aksi demo karyawan menuntut haknya. Bila perusahaan terus menggunakan kekuatan aparat, malah menambah daftar panjang pelanggaran HAM di tanah Papua.

Diaz juga meminta Pemerintah Indonesia segera memanggil manajemen Freeport, Pemerintah Propinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, anggota DPR dan DPD RI asal Papua serta semua pemangku kepentingan untuk membicarakan problem pelik yang selama ini dihadapi pihak manajemen dan karyawan.

Selain itu, Diaz juga meminta Freeport menghentikan stigmatisasi separatis terhadap karyawan yang berunjuk rasa menuntut hak-haknya. Diaz juga mendesak agar PT Freeport segera memenuhi hak-hak karyawan yang selama ini dituntut (vivanews.com, 10/10/2011)

Amnesty International Medesak Pemerintah Indonesia melakukan pengusutan

Sementara itu, desakan pengusutan targedi tersebut juga datang dari Lembaga Amnesti Internasional. Direktur Amnesty International untuk wilayah Asia Pasifik, Sam Zarifi menyayangkan sikap polisi yang seharusnya bertugas melindungi dan meneggakkan hukum, tidak dapat mengendalikan diri dan terpancing oleh aksi massa.

Selanjutnya, iya mengatakan bahwa insiden terbaru ini menunjukkan bahwa polisi Indonesia belum belajar bagaimana berurusan dengan pengunjuk rasa tanpa harus bertindak berlebihan, bahkan mematikan. Sam juga mendesak agar pihak berwenang harus menggelar penyelidikan independen dan tidak memihak dalam tragedi ini, dan memastikan hasilnya diumumkan ke publik (vivanews.com, 11/10/2011)

Sementara itu, solidaritas terhadap perjuangan buruh Freeport dalam menuntut peningkatan kesejahteraan melalui kenaikan upah, serta mengecam tindak kekerasan yang dilakukan terhadap aksi-aksi buruh PT Freeport tersebut, terus meluas.

Puluhan orang yang mengatasnamakan Aksi Solidaritas Korban PT Freeport, tadi pagi menggelar aksi protes di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Selasa (11/10). Mereka mendesak Kapolri bertanggung jawab dan mengusut tuntas soal penembakan di Papua yang dilakukan anggota kepolisian.

Dan hari ini (12/10/2011), bersama 20 organisasi serikat pekerja/serikat buruh lainnya, Pimpinan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia – PT Freeport Indonesia, rencananya akan melaporkan insiden penembakan terhadap pekerja Freeport di terminal Gorong-gorong ke KOMNAS HAM RI, dan mendesak KOMNAS HAM untuk segera melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran HAM yg mengakibatkan korban jiwa tersebut. [#cm]

Aksi Buruh PT Freeport; Lagi Negara Memposisikan Diri Sebagai Alat Penindas Dari Imperialis

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 10 Oct 2011 19:17:00 +0800

Korban meninggal dunia, Petrus Ayamiseba (Photo : Arkilaus Baho)

Aksi buruh PT Freeport yang menuntut kenaikan upah kembali berakhir dengan bentrokan dengan aparat keamanan. Akibat kerusuhan tersebut, satu orang buruh PT Freeport yang terlibat aksi, dikabarkan meninggal dunia. Korban yang meninggal dunia adalah Petrus Ayami Seba, tewas akibat diterjang timah panas milik aparat Polres Mimika di bagian dada kirinya. (skalanews.com, 10/10/2011).

Sementara itu, kurang lebih enam orang buruh lainnya mengalami luka-luka. Selain demonstran, anggota polisi juga menjadi korban aksi massa ini. Menurut keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal I Ketut Untung Yoga Ana, di Mabes Polri, tujuh orang korban anggota Polri akibat terkena lemparan massa (detiknews.com, 10/10/2011).

Menurut juru bicara Serikat Pekerja Freeport, Juli Parorongan, bentrokan terjadi ketika massa maksi mendesak bertemu dengan manajemen perusahaan, namun dihalang-halangi oleh pihak kepolisian. Massa aksi menjadi marah ketika mengetahui bahwa salah satu rekannya tertembak dan meninggal dunia saat kepolisian melepaskan tembekan peringatan (detiknews.com, 10/10/2011).

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Wachyono menjelaskan peristiwa rusuh terjadi karena pekerja dengan dibantu sejumlah warga mendesak untuk bertemu pimpinan Freeport. Namun karena tidak dikabulkan mereka membakar mobil dan juga melempari petugas dengan batu. Karena itu petugas melempar tembakan (detiknews.com, 10/10/2011).

Kejadian tersebut seharusnya tidak terjadi jika keinginan massa aksi untuk bertemu dengan pihak manajemen PT Freeport, tidak dihalang-halangi oleh pihak kepolisian. Dan dari kejadian ini, sudah seharusnya Negara berpihak pada rakyatnya sendiri, Negara seharusnya mendesak PT Freeport untuk memenuhi tuntutan buruh PT Freeport atas kenaikan upah. Namun, sangat disayangkan, sekali lagi Negara menunjukkan keberpihakannya kepada kepentingan imperialis.

Berikut adalah nama-nama buruh yang menjadi korban dari bentrokan tersebut yang dirilis oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) :

No.	Korban Meninggal	Korban Terluka
1.	Petrus Ayami Seba	Leo Wandagau
2.		Alius Komba
3.		Melkias Rumbiak
4.		Yunus Nguluduan
5.		Philiton Kogoya
6.		Ahmad Mustofa
Sumber : www.seru.com

Tolak Wall Street, 11 Orang Ditangkap

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 7 Oct 2011 16:29:00 +0800

LOS ANGELES - Protes menentang Wall Street tidak hanya terjadi di New Yokrk, Amerika Serikat (AS). Protes ini juga berlangsung di Los Angeles, polisi pun menangkap 11 orang yang turut serta dalam aksi protes ini.

Enam pria dan lima wanita dikabarkan ditahan karena dianggap melakukan pelanggaran dengan duduk di lobi Bank of America. Pengunjuk rasa yang menamakan diri mereka "Occupy LA" mulai melakukan aksi protes ini pekan lalu.

Tidak ingin protes berlangsung terlalu lama, pihak kepolisian Los Angeles pun melakukan penangkapan terhadap mereka. Sekira 500 pelaku protes pun dikawal menuju keluar gedung Bank of America tersebut.

Protes itu sendiri diorganisir oleh kelompok ReFund California. Kelompok ini meminta para bank untuk membantu warga dengan membantu membangun pemukiman warga sekitar. Demikian diberitakan Associated Press, Jumat (7/10/2011).

Aksi ini mengikuti protes yang dilakukan oleh kelompok Occupy Wall Street yang melakukan protes di pusat ekonomi AS di New York.

Kelompok ini menentang keserakahan dan ketidaksetaraan ekonomi yang terjadi di hampir seluruh AS. Aksi ini sendiri tampaknya mendapatkan simpati dari target protes mereka sendiri, yakni Federal Reserve yang menjadi bank sentral di Negeri Paman Sam.

Ratusan orang sudah ditangkap di New York sejak protes dimulai bulan lalu. Sementara pada Rabu 5 Oktober, sekira 5.000 orang turun ke jalan kota New York untuk melakukan aksi protes lanjutan.

Polisi sempat berusaha membubarkan aksi protes dengan semprotan merica ke arah pengunjuk rasa. Namun sebagian besar aksi protes ini berlangsung dengan damai.

Sumber : okezone.com

Fed Jual Obligasi untuk Pertama Kali Sejak 2008

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 7 Oct 2011 13:15:00 +0800

The Fed mulai memberikan stimulus ekonomi melalui program yang dikenal dengan sebutan Operation Twist. Kamis (6/10/2011), Bank Sentral Amerika ini menjual obligasi senilai 8,87 miliar dollar AS dengan tujuan menurunkan biaya pinjaman. Tapi, tenor surat berharga yang dijual tersebut tak lebih dari satu tahun.

Berdasarkan keterangan di situs resmi The Fed, obligasi yang diedarkan akan jatuh tempo pada Januari 2012 hingga Juli 2012. Ini adalah penjualan yang pertama kali dilakukan otoritas moneter Amerika sejak Mei 2008. Sebelumnya, pada 21 September silam, Fed mengumumkan akan melakukan Operation Twist tahun ini dan dimulai pada 3 Oktober 2011.

Dalam operasi pasar ini, Fed menukar portofolio obligasi jangka pendek senilai 400 miliar dollar AS dengan obligasi jangka panjang. Langkah ini juga diyakini bisa meredam laju krisis keuangan di Amerika Serikat (AS). Artinya, pemegang kendali neraca keuangan AS berharap Paman Sam tak terlalu lama memikul utang yang terus membubung.

Selain penjualan ini, Bank Sentral yang digawangi oleh Ben S Bernanke juga bakal memborong surat utang yang memiliki tenor 30 tahun. Tak berhenti di program pembelian, selanjutnya Fed akan menjual obligasi dengan jumlah yang sama, tapi memiliki tenor lebih pendek, yaitu tiga tahun atau kurang dari itu.

Program Operation Twist ini juga berisi mengenai rencana Fed yang akan membeli tresuri yang beredar di masyarakat sebanyak 13 kali dalam waktu sebulan. Dalam waktu yang sama, Fed menjual surat utang sebanyak enam kali.

Sedikit bernostalgia, Bernanke sekali waktu pernah berjanji The Fed tak akan pernah mengulangi kesalahan pada tahun 1937. Ketika itu, Bank Sentral AS terlalu terburu-buru mengetatkan kebijakan moneternya sehingga ekonomi AS yang sedang jeblok makin terpuruk.

Bernanke memegang ucapannya. Selain melakukan Operation Twist, ia juga akan menjaga bunga acuan nyaris nol persen sejak akhir 2008 dan mengerek neraca The Fed hingga tiga kali lipat lebih menjadi 2,85 triliun dollar AS.

Sumber : kompas.com

Politik Yang Keliru Dalam Pemanfaatan Sumber Energi

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 6 Oct 2011 23:36:00 +0800

Hari ini inilah.com memaparkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja keuangan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dinilai gagal dalam melakukan penghematan biaya bahan bakar sebesar Rp 17,90 triliun pada tahun 2009 dan Rp 19,70 triliun pada tahun 2010. Menurut BPK, PLN belum bekerja secara optimal. Penghematan biaya bahan bakar gagal dilaksanakan akibat tidak dapat memenuhi kebutuhan gas untuk pembangkit sesuai dengan volume dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan PLN.

Selain itu, PLN juga dinilai tidak mengoperasikan dan memelihara beberapa pembangkit sesuai dengan ketentuan teknis dan prinsip efisiensi. Salah satunya terlihat dari penggunaan bahan bakar high speed diesel pada pembangkit yang berbasis dual firing. Dengan demikian mengakibatkan biaya pemeliharaan pembangkit lebih tinggi sebesar Rp 104,63 miliar pada tahun 2009 dan Rp 3,61 miliar pada tahun 2010 dibandingkan biaya pemeliharaan pembangkit bila dioperasikan dengan bahan bakar gas. Ini disebabkan PLN mengalami keterbatasn pasokan gas.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan, menduga hal tersebut disebabkan oleh pengurangan jatah gas bagi PLN hingga lebih dari Rp 10 triliun serta terlambatnya realisasi proyek listrik 10 ribu megawatt menjadi penyebab PT PLN merugi terus.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya diorientasi pemanfaatkan sumber daya energi di Indonesia yang tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk dalam hal penyediaan listrik.

Penggunaan bahan bakar minyak selalu menjadi alasan pembengkakan biaya produksi industri, termasuk dalam hal penyediaan listrik. Sekalipun saat ini harga minyak internasional sedang mengalami penurunan, namun pada umumnya trend harga bahan bakar minyak selalu didominasi dengan kenaikan. Hal ini dikarenakan sebagaian besar aktifitas produksi dan konsumsi energi dunia, masih didominasi oleh bahan bakar minyak. Dari keadaan ini, maka sudah seharusnya industri di Indonesia tidak lagi menyadarkan aktifitas produksinya pada penggunaan bahan bakar minyak, melainkan beralih ke bahan bakar seperti gas dan batubara.

Berdasarkan UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan beberapa peraturan pelaksanaan UU tersebut, salah satunya adalah Peraturan Menteri ESDM No. 3 tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Pada Pasal 6 ayat (3) tertulis : "Penetapan kebijakan alokasi dan pemanfaatan gas bumi dilaksanakan dengan prioritas pemanfaatan gas bumi untuk : (a) peningkatan produksi minyak dan gas bumi; (b) industri pupuk; (c) penyediaan tenaga listrik; (d) industri lainnya.”

Namun sangat disayangkan, pada kenyataannya orientasi produksi gas tidak diperuntukkan bagi kebutuhan dalam negeri. Misalnya saja terkait dengan negoisasi ulang (renegoisasi) kontrak penjualan gas alam cair (LNG) dari Blok Tangguh. Pemerintah menyatakan siap melakukan negosiasi ulang (renegosiasi) kontrak penjualan gas alam cair (LNG) dari Blok Tangguh ke Fujian, China, agar lebih transparan dan adil bagi kedua belah pihak.

Sebagian saham Blok Tangguh dimiliki BP Indonesia sebagai operator. Proyek yang menelan biaya sekitar 3,4 miliar dollar AS (Rp 29 triliun) itu diperkirakan menyumbang penerimaan negara 6,2 miliar dollar AS (Rp 54 triliun) selama 20 tahun. Hal itu sesuai kontrak penjualan gas 7,65 juta ton per tahun selama 20 tahun yang ditandatangani BP Indonesia dengan sejumlah pembeli. Proyek LNG Tangguh sudah memperoleh komitmen pasar dari Provinsi Fujian, China, sebanyak 2,6 juta ton per tahun, Posco Korea Selatan 0,55 juta ton per tahun, K Power 0,6 juta ton per tahun, dan Sempra Energy LNG Corp AS 3,7 juta ton per tahun. (Harian Kompas, 17 September 2011).

Akibat kurangnya penyediaan gas bagi PLN dalam penyediaan listrik, telah berdampak pada pembengkakkan biaya produksi. Dan pembengkakan biaya produksi PLN selalu menjadi alasan utama bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Dan benar saja, pemerintah kembali berencana menaikan TDL per 1 April 2012.

Kenaikan TDL selanjutnya selalu berdampak pada semakin tinggi beban biaya produksi yang harus ditanggung oleh industri dalam negeri. Jika sudah demikian, maka pelaku industri dalam negeri akan mengambil langkah-langkah rasionalisasi yang semakin menambah penderitaan rakyat, seperti menaikan harga hasil produksi, melakukan PHK dan menambah jam kerja buruh, dan sebagainya. Bahkan yang paling ekstrim adalah, industri dalam negeri terancam bangkrut yang semakin meneguhkan dominasi industri asing dan menjadikan Indonesia sebagai pasar yang luas bagi hasil produksinya.

Keadaan yang sama juga terjadi pada pertengahan tahun 2010 lalu, yang mana sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya diluar Pulau Jawa mengalami krisis hingga beberapa bulan. “Drama jaman kegelapan” tersebut baru berakhir setelah pemerintahan menaikan TDL.

Salah satu persoalan utama yang dialami oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah kurangnya ketersediaan bahan bakar untuk produksi listrik. Sebelumnya, PLN telah diminta untuk menggunakan gas sebagai bahan bakar produksi listrik agar mengurangi beban biaya produksi yang dikarenakan oleh mahalnya harga bahan bakar minyak. Namun sayang, gas justeru diprioritaskan untuk penyedotan minyak mentah (lifting), termasuk pada sumur minyak yang sudah tua dengan tujuan agar produksi minyak meningkat. Akibatnya, saat itu PLN dan IPP kekurangan pasokan gas di bawah kontrak sekitar 340 MMSCFD. Kondisi ini membuat PT PLN kehilangan listrik sekitar 6.000 MW atau setara dengan tenaga listrik untuk sekitar 6.600 konsumen rumah tangga katagori 900 KVA. Di sisi industri, mereka kekurangan pasokan gas sekitar 350 MMSCFD. Ini merupakan kebutuhan gas dari sekitar 650 industri.

Demikian halnya dengan batubara yang saat itu kapasitas produksinya mencapai 230 juta ton, dari jumlah tersebut, yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan domestik hanya sebesar 68,5 juta ton dan sekitar 45-46 juta ton diantaranya dialokasikan untuk kebutuhan pembangkit listrik.

Per tanggal 12 April 2012, pemerintah kembali akan menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 10%. Kenaikan TDL tersebut, dipicu oleh kenaikan harga minyak di pasar internasional yang berdampak pada membengkaknya rasio subsidi listrik yang ditanggung pemerintah, disatu sisi tingkat pemakaian listrik terus mengalami peningkatan.

Jika sudah demikian, lalu siapa yang salah, PLN atau politik kebijakan energi dari pemerintah yang tidak diperuntukkan bagi kebutuhan dalam negeri?

Renegosiasi Kontrak Penjualan Gas, Kebijakan Yang Kembali Berorientasi Pasar !

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 4 Oct 2011 12:23:00 +0800

Pemerintah menyatakan siap melakukan negosiasi ulang (renegosiasi) kontrak penjualan gas alam cair (LNG) dari Blok Tangguh ke Fujian, China, agar lebih transparan dan adil bagi kedua belah pihak. Pemerintah menginginkan perubahan formula harga jual gas dari blok itu, mengikuti harga LNG di pasar internasional dan mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa juga menyatakan kesiapannya melaksanakan renegosiasi kontrak penjualan gas alam cair dari Blok Tangguh ke Fujian, China. Proyek Tangguh. Sebagian sahamnya dimiliki BP Indonesia sebagai operator. Proyek yang menelan biaya sekitar 3,4 miliar dollar AS (Rp 29 triliun) itu diperkirakan menyumbang penerimaan negara 6,2 miliar dollar AS (Rp 54 triliun) selama 20 tahun. Hal itu sesuai kontrak penjualan gas 7,65 juta ton per tahun selama 20 tahun yang ditandatangani BP Indonesia dengan sejumlah pembeli.

Proyek LNG Tangguh sudah memperoleh komitmen pasar dari Provinsi Fujian, China, sebanyak 2,6 juta ton per tahun, Posco Korea Selatan 0,55 juta ton per tahun, K Power 0,6 juta ton per tahun, dan Sempra Energy LNG Corp AS 3,7 juta ton per tahun. (Harian Kompas, 17 September 2011).

Kebijakan ini jelas mencerminkan politik pemanfaatan sumber daya energi yang tidak berorientasi pada kepentingan nasional yang akan berdampak lanjut pada semakin terpuruknya kehidupan rakyat.

Sekalipun saat ini harga minyak internasional sedang mengalami penurunan, namun pada umumnya trend harga bahan bakar minyak selalu didominasi dengan kenaikan. Hal ini dikarenakan sebagaian besar aktifitas produksi dan konsumsi energi dunia, masih didominasi oleh bahan bakar minyak.

Dari keadaan ini, maka sudah seharusnya industri di Indonesia tidak lagi menyadarkan aktifitas produksinya pada penggunaan bahan bakar minyak, melainkan beralih ke bahan bakar seperti gas dan batubara. Namun sayang, persoalannya adalah produksi bahan bakar gas dan batubara tidak diperuntukkan bagi industri dalam negeri sehingga berdampak pada semakin tinggi beban biaya produksi yang harus ditanggung oleh industri dalam negeri. Jika sudah demikian, maka pelaku industri dalam negeri akan mengambil langkah-langkah rasionalisasi yang semakin menambah penderitaan rakyat, seperti menaikan harga hasil produksi, melakukan PHK dan menambah jam kerja buruh, dan sebagainya. Yang paling ektrim adalah, industry tersebut bangkrut dan kemudian diakusisi oleh perusahaan asing.

Ambil contoh ketika terjadi krisis listrik pada bulan pertengahan tahun 2010 lalu yang diakhiri dengan keputusan pemerintahan menaikan TDL. Salah satu persoalan utama yang dialami oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah kurangnya ketersediaan bahan bakar untuk produksi listrik. Sebelumnya, PLN telah diminta untuk menggunakan gas sebagai bahan bakar produksi listrik agar mengurangi beban biaya produksi yang dikarenakan oleh mahalnya harga bahan bakar minyak. Namun sayang, gas justeru diprioritaskan untuk penyedotan minyak mentah (lifting), termasuk pada sumur minyak yang sudah tua dengan tujuan agar produksi minyak meningkat. Akibatnya, saat itu PLN dan IPP kekurangan pasokan gas di bawah kontrak sekitar 340 MMSCFD. Kondisi ini membuat PT PLN kehilangan listrik sekitar 6.000 MW atau setara dengan tenaga listrik untuk sekitar 6.600 konsumen rumah tangga katagori 900 KVA. Di sisi industri, mereka kekurangan pasokan gas sekitar 350 MMSCFD. Ini merupakan kebutuhan gas dari sekitar 650 industri.

Pertanyaannya, mengapa kebijakan produksi energi dalam negeri tidak digunakan untuk memenuhii kebutuhan energi dalam negeri, termasuk untuk bahan bakar pembangkit listrik?