Tanpa sebab yang jelas, pengikut atau penggiat Falun Gong di Indonesia, juga sering mengalami hambatan dari pihak aparat keamanan dalam melakukan aktivitasnya. Mungkin salah satu sebabnya, adalah demi menjaga hubungan baik dengan Pemerintah China. Soal kegitan Falun Gong di Indonesia inilah yang menjadi topik bahasan program Agama dan Masyarakat, yang diselenggarakan KBR68H. Diskusi kali ini mengundang dua narasumber, yaitu Gatot Machali (Ketua Umum Himpunan Falun Dafa Indonesia) dan Christine (pendamping dalam pelatihan Falun Dafa).

Menurut Gatot, definisi Falun Dafa adalah prinsip spiritual yang disebarkan alam semesta. Falun Dafa lebih banyak dikenal di dunia internasional, tapi sebetulnya Falun Gong dan Falun Dafa sama saja.Gatot menyebut peran dari seorang guru besar, yaitu Master Li Hongzhi. Latihan ini adalah peradaban yang lama, awalnya diajarkan secara rahasia. Sejak tahun 1992, tepatnya pada 13 Mei diajarkan secara luas, dimana Master Li Hongzhi mengajarkan secara maraton dari kota ke kota selama 9 hari, selama empat tahun dari 1992 s/d 1996. Dengan adanya pedoman, orang menjadi lebih toleran kenapa harus sabar saat dipukul, justru sebetulnya harus berterima kasih pada orang yang memukul, dengan cara itu sedang dikeluarkan kotoran dari tubuhnya, termasuk dosa dan karmanya.

Christine menjelaskan, pelatihan meliputi aspek jiwa dan raga, dengan lebih mengutamakan jiwa.Christine menjelaskan ada lima perangkat gerakan, untuk membangkitkan energi dalam tubuh agarsirkulasi lancar. Gerakan pertama saja bisa membuka seluruh saluran energi dalam tubuh, sinshe akan tahu sakit itu ada di titik mana, kemudian ditusuk (akupuntur) agar mengalir lancar. Karena mengutamakan olah raga, gerakan bisa membangkitkan energi, memulihkan tubuh, mendorong penyakit keluar dan aspek olah jiwanya. Masih menurut Christine, setelah dia merubah pikirannya dari buruk ke arah yang baik, akan lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri

Gatot menyebut istilah kultivasi, dalam pengolahan jiwa raga. Selain melatih raga, sekaligus mengolah hati, kalau istilah di Jawa mungkin kombinasi antara ngelakoni plus disiplin yang ketat. Kita melatihkan karakter itu, kalau metode kultivasi kira-kira seperti orang bertapa, seperti biksu. Jadi pada suatu prinsip, dia terus menerus meningkatkan pemahaman sehingga naik tingkatan spiritualnya.

Christine menekankan satu hal penting, bahwa masalah harus kita cari ke dalam. Biasanya bila ketemu masalah kita sering menuding ke orang, cari penyebab dari luar. Tapi kalau di sini kita cari ke dalam, itu yang mungkin susah untuk dilakukan. Di Falun Dafa kita pelan-pelan melatih diri supaya selalu mencari ke dalam kalau menemui masalah. Dengan begitu kalau mau berbuat salah, takut dari dalam hatinya sendiri. Sekarang undang-undang dan hukum sudah sempurna, tapi orang masih berani melanggar.

Gatot memberi catatan soal rezim di China, yang mengaku sudah demokratis, sudah menghargai agama, namun masih melakukan kontrol ketat, bahkan melakukan teror. Kalau tidak sepaham atau tunduk dengan rezim, seperti Falun Gong, akan dibilang sesat. Padahal latihan ini betul-betul untukkesehatan, bahkan awalnya disetujui oleh pemerintah China, makanya banyak yang latihan.“Pemerintah China disebut berhasil, karena masyarakat banyak yang sehat, tapi karena ditindas akhirnya menjadi masalah yang serius sampai sekarang,” tambah Gatot. (KBR68H)

Beberapa waktu lalu, sebuah majalah berita nasional, mengangkat sosok Alexander Aan, warga Damasraya, Sumbar, yang secara terang-terangan berani menyatakan dirinya sebagai atheis. Apakah atheis ini bisa dianggap sebagai wujud kebebasan berekspresi, dan masih adakah tempat bagi penganut atheis di negeri ini? Pertanyaan ini yang menjadi tema perbincangan program Agama dan Masyarakat, yang diselenggarakan KBR68H, dengan mengundang narasumber dari Komunitas Indonesian Atheist dan Harjo Winoto (praktisi hukum).

Karl Karnadi (Indonesian Atheist) menjelaskan secara singkat soal atheis, yaitu orang yang tidak percaya pada Tuhan. Karl juga menjelaskan perbedaanya dengan komunisme, bahwa atheis adalahkondisi tidak percaya pada Tuhan, sedangkan komunis adalah ideologi ekonomi-politik. Jadi sama sekali tidak terkait, ada banyak atheis yang merupakan penganut kapitalisme pula. “Orang bisa percaya apa pun atau tidak percaya apa pun, tetapi pada saat dia tidak percaya keberadaan Tuhan, dia berhak menyebut dirinya atheis,” tambah Karl.

Harjo Winoto menjelaskan soal status negara Indonesia, yang tidak secara tegas menyatakan sebagai negara sekuler, atau negara berdasarkan agama. Ketidakjelasan itu sebenarnya sudah berlangsungcukup lama dan belum pernah diklarifikasi. Dengan asumsi bahwa Indonesia cenderung menjadi negara sekuler, artinya isu agama dengan isu pemerintah merupakan dua isu yang terpisahkan.“Dengan kata lain negara tidak dapat mencampuri urusan kepercayaan atau agama seseorang, termasuk pemerintah harus menjamin hak setiap orang, termasuk isu yang lebih advance apakah kebebasan untuk memilih di antara, misalnya lima pilihan agama, termasuk juga kebebasan untuk tidak memilih salah satunya,” tambah Harjo

Ada asusmsi rasa kecewa terhadap kekerasan yang dilakukan oleh penganut agama menjadi salah satu penyebab Alexander Aan menjadi seorang atheis. Namun Karl Kanadi kurang sependapat, menurut Karl, banyak alasan yang menjadi dasar seseorang untuk menjadi atheis. Semisal sejak kecil seseorang tidak diajarkan agama atau keadaan traumatik yang membuat seseorang merasa kecewa dengan agamanya, atau sikap yang skeptis terhadap keberadaan agama yang ada pada suatu wilayah

Menurut Harjo Winoto, sering kali pasal penodaan agama atau penistaan agama digunakan untuk menjerat kasus minoritas, seperti dalam kasus Ahmadiyah. Namun menurut Harjo, kasus Alexander Aan tidak berhubungan dengan kepercayaam yang dia anut yakni atheis. Menurut Harjo, pasal penistaan agama dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.” “Ini hal yang sangat kompleks terhadap penistaan agama, apakah itu menciptakan permusuhan atau penyalahgunaan, sulit didefenisikan, bisa saja menjadi pasal karet yang dapat menimbulkan masalah” kata Harjo.

Setengah Abad Papua Mencari Keadilan

Tanggal 1 Mei 1963 adalah momentum penting bagi Provinsi Papua (dan Papua Barat), mengingat pada tanggal itu, Papua resmi menjadi bagian RI. Secara resmi tanggal itu disebut sebagai Hari Integrasi Papua ke Dalam NKRI. Namun bagi sebagian (besar) orang Papua, selama setengah abad bergabung, keadilan dan kesejahteraan tak kunjung datang. Sehingga sempat tercetus anggapan, sebenarnya yang dikehendaki Jakarta itu sekadar harta tanah Papua, atau orang Papua.

Ketidakadilan dan kesejahteraan yang tak kunjung hadir di Tanah Papua inilah yang menjadi tema perbincangan program Agama dan Masyarakat, yang diselenggarakan KBR68H. Perbincangan kali ini mengundang dua narasumber, yaitu Pendeta Andreas Yewangoe (Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia), dan Otto Syamsudin Ishak (Koordinator Forum Akademisi untuk Papua Damai dan peneliti senior Imparsial).

Menurut Yewangoe mengapa kekerasan terus terjadi, karena orang Papua merasa kecewa denganJakarta, mereka merasa sudah 50 tahun berada dalam negara Indonesia tetapi mereka masih dianggap sebagai bukan orang Indonesia. Bagi Yewangoe masalah yang sangat mendasar, bukan sekedar keadilan atau kesejahteraan, tapi soal identitas. Yewangoe melanjutkan, mereka adalah ras Indonesia dan jangan dipaksa sebagai ras Melayu, kalau kita tetap memandang mereka sebagai orangMelayu, mereka juga merasa terkucil dari negara ini. Yewangoe menyampaikan aspirasi rakyat Papua,bahwa yang terjadi di Papua bukanlah pembangunan Papua, tapi pembangunan di Papua. “Memang ada pembangunan, tapi bukan untuk kami, untuk kalian,” tutur Yewangoe menirukan orang Papua.

Sementara menurut Otto, ada satu operasi yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Otto mengakui, belum tahu motif politiknya bagaimana atau kemana mengarahkan situasi, tetapi yang jelas tindakan itu akan mempengaruhi perkembangan situasi di Papua. Otto membandingkan denganpengalaman Aceh, bahwa perasaan diperlakukan tidak adil adalah hal yang mendasar bagi masyarakat Aceh dan di Papua. Otto memberi contoh kasus peringatan 1 Mei, bahwa antara Jakarta dengan Papua melihat 1 Mei ini secara diametral, peringatan di Papua sebagai aneksasi (pendudukan),sementara Jakarta memandang sebagai integrasi.

Yewangoe menegaskan kembali, sekarang saudara-saudara kita di Papua sudah mulai berbicara mengenai sejarah, apakah absah integrasinya Papua ke dalam negara Republik Indonesia. Sementaradi Papua ada gap antara orang asli Papua dan warga yang datang dari luar. Gap itu secara ekonomis kita bisa lihat sehari-hari, yang menguasai jalur-jalur ekonomi itu memang warga pendatang. Tapi ini memang tidak bisa disalahkan begitu saja, karena juga warga pendatang dari luar tekun bekerja dan seterusnya. Yewangoe mengingatkan, harus ada semacam usaha ekstra dari pemerintah untuk memberdayakan orang Papua sendiri dalam hal ekonomi.

Otto menyampaikan hal senada, ganjalan hubungan pemerintah pusat dan Papua, karena dua faktor, historis dan kekayaan alam. Di Aceh misalnya ada gas, juga di Papua, ada sumber daya alam yang sangat besar, membuat gap antara penduduk asli dengan pendatang. Otto melanjutkan, bahwa gerakan-gerakan yang muncul di Papua masih dalam kategori protes, misalnya menolak Otsus dan seterusnya. Karena gerakan bersenjatanya, yaitu TNPM/OPM tidak begitu menonjol, yang jumlahsenjatanya tidak sebesar seperti GAM di Aceh dulu. “Tampaknya gerakan protes ini tidak ada kaitan dengan gerakan bersenjatanya yang kecil, artinya operasi misterius ini hanya menimbulkan kekacauan sosial saja,” tambah Otto. (Artikel ini merupakan hasil kerjasama mediakeberagaman.com dan KBR68H, mediakeberagaman.com tidak bertanggung jawab terhadap isi artikel diatas)

Solo, MediaKeberagaman.com. Peristiwa kekerasan yang terjadi di Jalan RE Martadinata, Gandekan, Jebres Solo pada Kamis dan Jumat (3-4/Mei) kemarin, antara kelompok preman Walet Merah, dengan gabungan Laskar dari kelompok Jamaah Anshotur Tauhid, Laskar Umat Islam Surakarta, dan eks Hisbah, mengakibatkan sejumlah orang terluka, dua orang ditahan pihak kepolisian serta motor honda supra Fit Nopol AD 5432 BZ milik Laskar hangus dibakar warga.

Korban bentrok pada hari Kamis itu diantaranya Agus Pamudji (31) warga Polokarto, Sukoharjo, penjual ondel-ondel yang dikira bagian dari Laskar dan anggota Laskar Sandi Nino (23) warga Semanggi, Pasar Kliwon, Solo. Agus dirawat di RSUD dr Moewardi, lukanya cukup parah lehernya kena linggis hingga mengeluarkan banyak darah, sedangkan Sandi sempat dirawat di RSI Kustati sebelum akhirnya diizinkan pulang.

Korban lain, Wartawan Terang Abadi Televisi (TA TV) Solo, Harun Al Rasyid dan Kapolsek Jebres, Kompol I Wayan Sudhita terkena percikan kaca bom molotov yang diduga berasal dari kelompok Laskar. Keduanya berjarak sekitar setengah meter dari titik ledakan. Pada hari itu pihak kepolisian sudah memeriksa enam orang saksi di Mapolres Surakarta, dan telah menetapkan dua tersangka yakni Iwan dan Candra keduanya dari kelompok Walet Merah.

Sementara itu Jum’at siang, bentrok kembali terjadi di salah satu gang Rw 009 Kampung Bangunharjo, Gandekan, Jebres. Bentrok itu mengakibatkan dua korban luka yaitu Ngatiman Anto Suwignyo (63), tukang bengkel tambal ban dipinggir jalan itu kena sasaran amukan Laskar, akibatnya jari tangan kiri luka parah diduga kena sabetan pedang dan bagian kepala juga mengalami luka. Korban lainya bernama Haris Kusdibyo (43), dia mengalami luka di tangan kanan dan kirinya karena menangkis serangan pedang dari Laskar, kini ia harus mengalami operasi penyambungan nadi di pergelangan tangan kirinya.

Pengamat hukum UNS, Muh Jamin menyayangkan terulangnya bentrokan Juma’t di Gandekan. Mestinya kata Jamin, aparat keamanan langsung meningkatkan kewaspadaan begitu terjadi bentrok hari pertama, Kamis. Terjadinya bentrokan susulan cukup mengejutkan seluruh pihak lantaran bentrokan di Gandekan telah menjadi sorotan nasional. Sosiolog UNS Drajat Tri Kartono menjelaskan, konflik horisontal di Gandekan mestinya dapat diantisipasi dengan cepat. Pertama, segera membuat jarak antara dua kelompok (zona bebas). Selanjutnya kedua kelompok difasilitasi bersama demi rekonsiliasi.

Kronologi

Hari Kamis (3/5) sekitar Pukul 14.00 WIB, enam orang dari kelompok Laskar dengan mengendarai sepeda motor melintasi Jl RE Martadinata, Gandekan, dengan tujuan melayat di kawasan Jurug, Jebres. Mereka berpapasan dengan sekelompok Preman Walet Merah yang tengah berkumpul di perempatan Tanggul ( Pasar Gandekan ), dan saling ejek.

Setengah jam kemudian, kelompok Laskar melintas lagi, dan dua pengendara sepeda motor berhenti di antara kerumunan masa dan terjadi keributan. Kelompok Preman Walet Merah menyerang dua anggota Laskar hingga terluka. Sandi anggota Laskar berhasil kabur dengan meninggalkan sepeda motor. Sepeda motor honda supra fit Nopol AD 5432 BZ dibakar Walet Merah. Apes minimpa Agus, penjual onde-onde jadi sasaran amukan karena diduga bagian dari Laskar. Pembakaran sepeda motor milik Laskar itu membuat warga waswas akan munculnya aksi balasan.

Dugaan warga benar, Pukul 16.45 WIB, sekitar 300 orang, gabungan kelompok Laskar melakukan aksi show of force dari arah kampung Semanggi mensweeping kawasan Tanggul, dengan membawa pentungan, senjata tajam dan kepala menggunakan helm serta di lengan sebelah kiri terdapat pita berwarna biru muda. Sesampainya di pertigaan Pasar Gandekan, kelompok Laskar sambil mengacung-acungkan senjata tajam, berbelok ke arah Jl RE Martadinata. Melihat pasukan Laskar, pihak kepolisian yang berjagalangsung mengintruksikan kepada warga untuk tetap diam dirumah, sehingga kondisi sangat mencekam.

Sampai di sebuah gang, terjadi gesekan antara warga Gandekan dengan Laskar, dan terjadi ledakan bom molotov dari arah kerumunan massa, dampaknya Kapolsek Jebres Kompol I Wayan Sudhita, lengan kirinya kena serpihan kaca dan wartawan TA TV Harun Al Rasyid, mengalami luka kena serpihan kaca, akibatnya bibir dan pipi kiri luka sebok. Tak berlangsung lama massa perpedang lalu bergerak menuju Pasar Gede, sesat sampai lampu merah ujung Jl RE Martadinata, kelompok Laskar berbelok ke selatan kampung Semanggi.

Ratusan aparat kepolisian yang berada di lokasi kejadian hanya melakukan penjagaan dan tidak menghalau massa Laskar yang membawa sajam. Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Asjima’in menjelaskan, pihaknya mengintruksikan agar aparat berjaga 24 jam di lokasi kejadian, dengan kekuatan 2 SSK dari Polresta dan Brimob. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi dan memberikan rasa aman bagi warga sekitar. Menurut Asjima’in bentrokan tersebut dipicu oleh aksi balas dendam. Pihak kepolisan memeriksa enam orang saksi di Mapolres salah satunya Iwan.

Pukul 23.00 WIB, sekitar 25 orang dari massa Laskar melakukan arak-arakan, berjalan dari Pasar Kliwon ke arah Jl RE Martadinata, lalu ke arah Matahari, Serengan. Arak-arakan itu sembari membawa bendera hitam. Kapolresta Surakarta Kombes Pol Asjima’in dan Walikota Surakarta Joko Widodo (Jokowi), menghimbau kepada warga Solo untuk tidak terpancing dan terprovokasi dari orang yang tak bertanggungjawab.

Malam harinya SMS beredar, bahwa pasukan Laskar akan melakukan sweeping lagi di kawasan Jl RE Martadinata, ba’da sholat Juma’at. Untuk meredam konflik berkelanjutan, Walikota Solo Jokowi didampingi pengurus Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) Kota Solo, Jumat (4/5) sekitar pukul 13.00, mendatangi warga Gandekan, Jebres dan massa Lakar di Semanggi, Pasar Kliwon.

Tapi upaya Jokowi tak membuahkan hasil, Jum’at siang tak kurang dari 500 orang dari Laskar melakukan aksi long march dari arah Kampung Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon, ke arah Gandekan Kecamatan Jebres. Massa Laskar berjalan kaki dengan menenteng senjata tajam, pentungan, ketepel serta mengenakan helm dan pita warna putih di lengan kanan.

Sekitar pukul 14.30, WIB massa Laskar bergerak menuju kampung Gandekan dengan menyusuri tanggul kampung Sewu. Sedangkan ratusan aparat kepolisian termasuk Brimob lengkap dengan senjata berjaga-jaga dan tidak menindak. Massa kemudian belok ke kiri menuju Jalan RE Martadinata. Insiden terjadi, saat Laskar sampai gang Bangunhardjo Rw IX, puluhan Laskar merangsek masuk gang saat melihat warga ada diluar rumah.

Terlihat tidak ada aparat menjaga gang, Laskar leluasa masuk kampung merusak barikade di gapura. Akibat insiden itu Ngatiman Anto Suwignyo (63), warga setempat yang tengah merapihkan bengkel tambal ban miliknya menjadi korban pembacokan di kepala bagian belakang, dan tangan kiri. Terlihat tiga ruas jari anggota Linmas kelurahan ini putus dan berceceran di jalan. Selain Ngatiman, warga lain bernama Haris Kusdibyo (43), mengalami luka bacok di tangan kanan dan kirinya karena menangkis serangan pedang Laskar. Sebagian warga yang ketakutan, sambil menangis meminta anak-anak mereka tak keluar rumah. Tak hanya itu, toko-toko dikawasan yang dilintasi Laskar ditutup. Selain melukai warga, kaca-kaca Gedung Serbaguna di kampung tersebut pecah.

Bentrok antar warga dengan Laskar juga diwarnai aksi lempar batu, tapi tak berlangsung lama, lantaran Laskar melanjutkan jalan menuju arah barat dan belok kiri di lampu merah ujung jalan RE Martadinata.

Saat inilah, sekitar pukul 15.00 WIB, warga Gang Bangunhardjo keluar rumah dengan diliputi emosi tinggi. Mereka melempari personel Brimob dan Dalmas yang menghalau di ujung gang. Namun, aksi serangan balasan dari warga tak sampai menimbulkan bentrok, karena posisinya diujung belakang barisan Laskar, tertutup oleh barisan aparat kemanan. Sementara itu massa Laskar, terus bergerak menuju Semanggi. Kelompok Laskar yang berkumpul itu diduga tak hanya datang dari wilayah Soloraya, melainkan juga dari luar Soloraya seperti Pekalongan dan Lamongan.

Sekitar pukul 16.00 WIB, situasi baru mereda, dan polisi kembali membuka kembali Jl RE Martadinata. Kombes Asjima’in, menegaskan pihaknya tidak melakukan pembiaran terhadap kelompok Laskar yang unjuk kekuatan dengan membawa senjata tajam dan pentungan. ”Kami mengambil langkah terbaik untuk menghindari bentrokan langsung. Akhirnya kita membiarkan mereka lewat untuk sekedar unjuk kekuatan,” jelas Asjima’in. Asjima’in berjanji, pelaku pembacokan Jumat, akan diusut pihak kepolisian.

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Wilayah Surakarta, Choirul, menjelaskan, bentrok di Gandekan antara warga dan Laskar yang terjadi sejak Kamis dan Jumat, dipicu oleh kelompok preman Iwan Wallet cs, yang disebut merupakan binaan dari Wakil Wali Kota (Wawali) Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo.“Kami meminta agar polisi bersikap tegas terhadap para preman, walaupun itu binaan penguasa,” ujar Choirul dalam jumpa pers di Masjid Kottabarat, Solo.

Choirul juga meminta agar Wawali segera menghentikan kegiatan Iwan Wallet cs, karena dari hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, Iwan bisa berhenti jika Wawali turun tangan. Saat dikonfirmasi, FX Hadi Rudyatmo mengatakan tidak pernah membekingi siapapun, termasuk Iwan Wallet dkk. Apalagi dikaitkan dengan urusan politik. “Tudingan itu salah besar. Saya kenal banyak orang dari berbagai kalangan dan tidak pernah membeda-bedakan kelompok masyarakat. Saya berusaha meredam kalau terjadi permasalahan antarkelompok masyarakat. Tudingan itu tidak mendasar, saya tidak akan menanggapi,” tegasnya.

Sabtu Walikota Solo Jokowi, beserta Danrem, Kapolresta, dan Dandim menjenguk korban luka. Baik yang masih dirawat di RS dr Moewardi maupun rawat jalan di rumah. Menurut Jokowi, Pemkot berkomitmen untuk menyelesaikan perselisihan tersebut hingga tuntas. Semua pihak akan diajak musyawarah ke akar permasalahan secara jelas. ”Jangan sampai, kota yang sudah bertahun-tahun tentram, hanya karena masalah dinamika atau riyak kecil, terus melebar kemana-mana,” jelas Jokowi. Disinggung ada kaitannya dengan rencana pencalonannya menuju DKI 1, Jokowi langsung membantahnya. ”Gak ada. Saya selalu positif thinking. Tidak ada itu jegal menjegal. Biasa dinamika kota itu biasa ada gesekan. Yang terpenting bagaimana ini segera diselesaikan,” terangnya. (Cecep)

Djoko Tuladi memberi sebersit harapan bagi orang-orang jalanan, yang biasanya memperoleh stigma buruk, sehingga tidak ada pihak yang peduli. Tentang proses belajar dalam pesantren jalanan inilah yang menjadi tema perbincangan Agama dan Masyarakat, yang diselenggarakan KBR68H. Perbincangan kali ini mengundang tiga narasumber, yaitu Djoko Tuladi sendiri, bersama dua santrinya, Herman dan Sirma Saragih.

Djoko Tuladi menjelaskan bagaimana orang-orang jalanan adalah orang-orang dengan jiwa labil, yang terbentuk karena lingkungan yang keras. Djoko melanjutkan, mereka adalah orang terluka hatinya, dan sebagai kompensasinya, mereka ganti melukai orang lain, seperti menguasi milik orang lain dengan berbagai cara, seperti mencopet atau memeras (memalak), yang sebenarnya justru semakin melukai hatinya. Realitas seperti itulah yang mendorong Djoko untuk mendekati orang-orang, dalam istilah Djoko, orang-orang yang termarjinalkan.

Herman yang mengaku sebagai pelatih silat, sekaligus pentolan preman di Pondok Rajeg, Cibinong, Kabupaten Bogor, menceritakan bagaimana awal perjumpaannya dengan Djoko Tuladi. Awalnya bermula dengan pengobatan alternatif dengan teknik pernafasan yang ditawarkan Djoko Tuladi, mengingat Herman saat itu sedang menderita sakit yang cukup berat. Tapi dibalik itu ada hembusan pemikiran, yang menjadikan Herman berpembawaan sabar, tidak lagi temperamental, khas orang jalanan. “Setelah ada muatan-muatan yang menyentuh hati, menjadikan saya seolah bermanfaat buat orang banyak, memang ada perubahan yang signifikan,” tembah Herman.

Djoko membenarkar, bila mereka langsung kita tabrak dengan masalah keagamaan, mereka akan melawan. Setelah disampaikan nilai-nilai tadi dengan bahasa yang mudah dipahami, hampir tiap malam didatangi, kadang-kadang sampai jam satu malam, dengan sabar dijelaskan kembali. Menurut Djoko, setiap pribadi memerlukan penghargaan, harus dihargai prestasinya, dia harus diberikan ruang untuk menyampaikan apapun pikirannya, kita tampung, kembali lagi kita masukkan nilai-nilai keagamaan dengan bahasa dia.

Seorang santri lain, yaitu Sirma, lebih unik lagi, karena Sirma ternyata penganut Kristen Protestan. Sirma menceritakan bagaimana suatu hari dia menemui Djoko Tuladi di masjid, dan teman-teman santri di sana juga tidak masalah, walau Sirma penganut Kristen. Sirma mengakui, apa yang mereka diskusikan, apa yang mereka bicarakan, tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya. “Apa yang diajarkan dan dibahas oleh Pak Joko ini adalah masalah-masalah yang juga diajarkan agama lain, seperti saling mengasihi sesama dan berbuat baik,” tambah Sirma.

Menurut Djoko, dalam diri manusia itu sebenarnya sudah ada semua ilmu, tiupan Ilahi adalah sejati dariTuhan, yang kalau kita kembangkan semua akan keluar. Al Quran mengatakan, kenapa dia berbuat begitu karena akalnya belum berkembang baik. Sekarang kita tumbuhkan akalnya, karena bimbingan Ilahi tadi harus masuk lewat akal, ibarat helikopter akal itu adalah helipad-nya, kalau ada heli turun kalau tidak ada helipad, tidak jadi turun. “Firman itu turun kalau helipad-nya sudah ada, itu yang disebut qolbu, qolbu kita sentuh dengan kasih sayang dan cinta,” demikian Djoko Tuladi. (KBR68H)

Namun tidak selamanya kegiatan merawat tradisi tradisional tersebut selalu berjalan mulus, karena ada saja pihak yang beranggapan, bahwa kesenian berbasis tradisi lokal, tidak sesuai dengan norma agama. Soal kegiatan Ponpes Tegalrejo dalam merawat tradisi inilah yang menjadi tema perbincangan program Agama dan Masyarakat, yang diselenggarakan KBR68H. Perbincangan kali ini mengundang tiga narasumber, masing-masing adalah

KH. M. Yusuf Chudori (biasa disapa Gus Yusuf, pengasuh Pondok Pesantren Tegalrejo), Pendeta Elga Sarapung (Interfidei, lembaga kerukunan beragama) dan M. Jadul Maula (aktivis Nahdlatul Ulama).

Gus Yusuf menjelaskan, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pesantren Tegalrejo hanya meneruskan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Wali Songo. Bagaimana dulu Islam bisa masuk di Indonesia, memakaipendekatan melalui tradisi lokal, dengan kesenian, bukan melalui pendekatan kekerasan, dan itu terbukti bisa berjalan dan menentramkan masyarakat. Itu yang menjadi pijakan awal, masih menurut Gus Yusuf, makaketika Ponpes Tegalrejo menggelar wisuda santri di akhir tahun, juga menyelenggarakan pentas senitradisional, seperti jatilan, topeng ireng, wayang kulit, dan ketoprak. Masyarakat datang berduyun-duyun, dengan sukarela menampilkan kesenian tradisi mereka. Juga memberikan ruang pada seni kontemporer, seperti band. Pentas seni merupakan salah satu media juga untuk memberikan nilai-nilai religiusitas dan pluralitas di tengah masyarakat.

Jadul membenarkan, melalui sentuhan Wali Songo, agama (Islam) menyatu dengan kesenian tradisional. Jadul memberi contoh grup seni Srandu dari lereng Gunung Sumbing, yang menampilkan tembang, tarian, dan gamelan. Dalam pengamatan Jadul, musiknya ada unsur (pengaruh) Arab-nya, dan dialognya bisa disebut siar agama. Jadul melihat, kesenian itu seperti sebuah buku, dimana para leluhur, para Wali Songo meletakkan dasar-dasar kehidupan religius, kehidupan masyarakat itu secara baik.

Pendeta Elga Sarapung secara khusus memberi apresiasi atas visi pluralitas yang dianut Ponpes Tegalrejo. Menurut Pdt Elga, kegiatan seni Komunitas Lima Gunung secara riil tidak hanya melibatkan satu agama saja, masyarakat yang muslim saja, atau yang Kristen saja. Tetapi berbaur, sehingga kesenian menjadi media dimana mereka menjadi satu masyarakat yang utuh di dalam satu wilayah. Kalau kita kembangkan itu luar biasa, apalagi untuk Indonesia yang sangat kaya dengan kultur, seperti Jawa Tengah ini luar biasa kekayaan pluralitas masyarakatnya. Kegiatan seperti itu menjadi media, di mana orang bisa berjumpa dengan latar belakang beragam, yang pasti tanpa kekerasan.

Gus Yusuf menjelaskan kembali, setiap tahun diadakan Festival Lima Gunung, kebetulan tahun ini giliran Gunung Andong yang menjadi tuan rumah. Menjadi media silaturahim sekaligus belajar untuk saling mengenal satu dengan yang lain, dan memang tidak melihat latar belakang agama, dan asal komunitas mana,yang penting kita punya satu tujuan bersama-sama untuk bergembira. Agama itu menggembirakan, kalau agama tanpa seni itu kering, seni tanpa agama juga menjadi buta, jadi menurut Gus Yusuf, antara agama dan seni tidak bisa dipisahkan.

Jadul menegaskan, sebetulnya kebudayaan itu menjadi bagian yang sangat vital, sangat tidak terpisahkan dari pembentukan religiusitas. Karena dengan kebudayaan manusia bisa mengenal dirinya sendiri, manusia bisa mengenal unsur-unsur yang membentuk hidupnya sendiri dalam kebudayaan. Ada hadits Nabi yang mengatakan, siapa yang mengenal dirinya, siapa yang mengenal unsur-unsur yang membentuk dirinya, salah satunya adalah kesenian, dia akan mengenal Tuhannya.(KBR68H-Jakarta)

Aktualisasi makna Paskah inilah yang menjadi tema perbincangan program Agama dan Masyarakat yang diselenggarakan KBR68H, dengan mengundang dua narasumber, yaitu Novel Matindas (Kepala Biro Papua Persekutuan Gereja- Gereja di Indonesia) dan Yohanes Rahmat (sejarawan kekristenan dan penulis buku).

Yohanes Rahmat menjelaskan, dalam tradisi atau kitab Perjanjian Lama dikenal Paskah versi Yahudi, memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir yang dipimpin Nabi Musa. Sama sekali tidak ada unsur kebangkitan orang mati. Sementara umat Kristiani tidak bisa menerima kematian sebagai akhir hidup Yesus, ketika Yesus wafa, karena itu gereja memperkenalkan teologi mengenai paskah, soal kebangkitan itu. Kalau dari sudut ilmu sejarah, sejarah itu objeknya kejadian empiris dalam dunia nyata, ada obyeknya, ada kejadiannya. Paskah sebagai teologi tidak bisa masuk kategori sejarah. “Paskah Yahudi harus dipahami sendiri, kemudian ada paskah gereja yang dihubungkan dengan kebangkitan Yesus,” tambah Rahmat.

Menurut Novel Matindas, setiap orang Kristen memaknai kebangkitan Kristus dalam hidupnya, sebagaikesaksian bagi sesama manusia, tidak hanya mereka yang Kristen. Fokus gereja-gereja di Indonesia atau PGI dalam implementasi Paskah sebagai momentum melawan korupsi, artinya umat Kristen yang sudah memaknai kebangkitan Kristus memiliki integritas untuk tidak melakukan korupsi. Kebangkitan Kristus itu seharusnya bisa memberikan kekuatan kepada seluruh umat Kristen untuk kembali menguatkan integritas dirinya. Tidak lagi melihat dirinya, kalau dia penguasa bahwa dia paling memiliki kekuasaan, kalau dia kaya berarti memiliki uang paling banyak dan tidak peduli pada orang lain.

Rahmat melanjutkan, di mata kekaisaran Romawi, Yesus dianggap terlalu jauh masuk ke soal-soal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Palestina, yang harus dijaga oleh Roma. Selain itu adalah kewajiban warga negara yang dijajah untuk tunduk pada penguasa dan mengakui kaisar sebagai raja. Yesus justru memproklamirkan diri sebagai raja di tengah situasi negeri yang dijajah oleh Roma yang mestinya raja hanya satu, Kaisar Romawi. Maka Yesus akhirnya ditangkap dan dituduh sebagai orang yang melakukan subversif melawan kaisar. Itu tuduhan politik, Yesus disalib karena mengaku Raja Yahudi. Rahmat melihat,Yesus konsekuen dengan apa yang diperjuangkan, membebaskan rakyatnya dari belenggu penjajahan Romawi. Siapapun nama murid yang menyerahkan Yesus ke pemimpin pasukan Romawi, pasti ada satu orang dari mereka. Tidak perlu Yudas atau siapa, tapi harusnya ada yang membuat Yesus ditangkap, karena Yesus memang mau ditangkap.

Matindas meyakinkan, keteladanan Yesus adalah karena tidak ada manusia yang mau mati disalib untuk sebuah keyakinan. Kalau orang mati atau meninggal untuk orang baik mungkin bisa ditemukan, tapi kalau untuk orang jahat siapa yang mau, dan Yesus mati bukan hanya untuk orang baik tapi terlebih untuk orang jahat. Menurut Matindas, inilah bentuk idealisme yang mengajarkan umat Kristen untuk sadar diri, bahwa sebagai manusia tidak akan pernah sempurna, dan harus ingat kalau dia bisa hidup karena Tuhan yang berkorban untuk dirinya. Dengan menyebut figur almarhum Munir, sebagai contoh orang yang konsisten memperjuangkan keadilan dan penegakan hak asasi, akhirnya jadi korban. “Itu sudah terjadi, semoga tidak terjadi lagi ke depan, tapi pasti akan ada orang-orang yang berkorban untuk orang lain,” tutur Matindas. (KBR68H-Jakarta)

Putusan MK ini oleh banyak pihak dianggap semata-mata sebagai tindakan penyelematan terhadap masa depan si anak. Namun keputusan ini juga menimbulkan kontroversi, misalnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menganggap keputusan MK ini sudah melampaui kewenangannya. Soal terobosan hukum MK inilah yang menjadi tema perbincangan program Agama dan Masyarakat, yang diselenggarakan KBR68H. Perbincangan kali ini mengundang dua narasumber, yaitu Muhammad Ihsan (Sekretaris KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan KH. Husein Muhammad (Ketua Dewan Kebijakan Fahmina Institute, Cirebon).

Menurut Ihsan, sebelum terbit keputusan tersebut, sebelumnya telah dilakukan proses dan pembahasan yang sangat panjang, seperti mendatangkan para ahli, kemudian melihat fakta-fakta di lapangan. Yang menjadi pertimbangan, banyak anak yang sebetulnya tidak mengerti masalah orang tuanya, tapi kemudian terhalang oleh undang-undang, dan dia tidak mendapat haknya. Kemudian MK melakukan terobosan, agar anak juga dilindungi haknya, ini hal yang berbeda dengan polemik soalperzinahan. KPAI fokus melihat bagaimana anak ditempatkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa tidak ada diskriminasi terhadap anak. Tidak pernah negara mengatakan anak disebut anak zina, atau anak perkawinan. Undang-undang mengatakan semuanya adalah anak Indonesia, mereka diperlakukan sama. Kemudian MK menerbitkan keputusandengan prinsip bahwa anak tidak bersalah, yang bersalah adalah orang tuanya, silahkan dihukum, tapi anaknya jangan dihukum.

Demikian juga menurut Husein Muhammad, bahwa semua anak adalah sama, apakah lahir dari pernikahan yang sah atau tidak, tetap saja anak manusia yang punya hak keperdataan. Anak tentu tidak bisa lahir tanpa ada kesertaan dua pihak, kecuali mukjizat ibu kemudian melahirkan tanpa ada benih dari ayahnya. Substansinya anak tidak boleh dikorbankan terhadap kezaliman, juga kepada ibunya sendiri. Husein sangat mengapresiasi keputusan MK tersebut, yang merupakan terobosan luar biasa dan memang akan menyinggung banyak hal. Karena hal ini terkait dengan sebuah sistem, danHusein bisa memahami keberatan dari pihak lembaga-lembaga agama MUI, NU atau lembaga-lembaga agama yang lain.

Ihsan melanjutkan, bahwa negara harus memastikan soal pemenuhan hak anak ini sebagai hak yang universal, kemudian dilindungi oleh negara. Ketika kemudian kelompok agama memiliki pendapat lain,kita berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, tapi tidak boleh menghalangi hak anak,bahwa ketika anak hidup di Indonesia, dia punya hak dilindungi oleh konstitusi. Sebagian masyarakat Indonesia belum bisa menempatkan anak pada tempat yang sebenarnya. Padahal Undang-undang sejak tahun 2002 jelas mengatakan, bahwa anak itu berbeda dengan orang dewasa, jadi pemerintah, masyarakat, orang tua itu seringkali melihat dari perspektif orang dewasa.

Husein menganggap wajar bila keputusan MK akan membingungkan sebagian masyarakat, mengingatselama berpuluh-puluh tahun tradisi atau kehidupan diatur dengan cara yang selama ini berjalan, kemudian muncul suatu yang berbeda. Pada saatnya nanti harus dilakukan proses perubahan terhadap Undang-undang yang bertentangan dengan keputusan MK itu. Sebetulnya, masih menurutHusein, agama harus mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, itu prinsip, jadi sebuah keputusan agama harus dapat dilihat secara faktual memberikan kemaslahatan bagi manusia, tidak ada beda antara perempuan dan laki-laki. “Keputusan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan perbedaan di Indonesia, saya rasa putusan MK final, tertinggi dari semua urusan-urusan hukum,” tegas Husein.

“Artikel ini sebelumnya disiarkan di program Agama dan Masyarakat KBR68H. Simak siarannya di 89, 2 FM Green Radio, setiap Rabu, pukul 20.00-21.00 WIB”

Saat Gunung Merapi meletus pada Oktober 2010, pihak ponpes terlibat aktif dalam tahap rehabilitasi dan tanggap darurat. Kemudian melalui stasiun radio yang mereka miliki, Fast FM, mereka berbagi pengetahuan dan informasi kepada pendengar, yang siarannya bisa ditangkap sampai Temanggung, Purworejo dan sebagian Yogyakarta. Soal kontribusi Ponpes Tegalrejo bagi masyarakat inilah yang menjadi tema perbincangan program Agama dan Masyarakat, yang diselenggarakan KBR68H. Diskusi kali ini mengundang tiga narasumber, yaitu KH. M. Yusuf Chudori (biasa disapa Gus Yusuf, pengasuh Pondok Pesantren Tegalrejo), Suparlan (Direktur Eksekutif Walhi Yogyakarta), dan M. Jadul Maula (aktivis Nahdlatul Ulama).

Gus Yusuf menyampaikan sekilas latar belakang pendirian Pesantren Tegalrejo, yang nama resminya adalah Asrama Perguruan Islam. Didirikan tahun 1944 oleh ayah Gus Yusuf, yaitu Kyai Chudori, waktu itu dengan niat untuk mengembangkan nilai-nilai keislaman pesantren tradisional atau pesantren salaf. Ketika tuntutan masyarakat berkembang, maka sejak 10 tahun yang lalu Tegalrejo juga membuka sekolah formal dari mulai TK, SD, SMP, SMK sebagai bentuk pengabdian Tegalrejo kepada masyarakat. Pada perkembangan berikutnya, kita juga punya jemaah di luar pesantren yaitu alumni-alumni, masyarakat sekitar. Ada kebutuhan untuk menyapa mereka setiap pagi, untuk terus berbagi ilmu, maka Tegalrejo berkepentingan mendirikan stasiun radio. Radio Fast FM inilah yang kini menjadi sarana komunikasi dengan masyarakat.

Dalam pandangan Jadul, pesantren memang mula-mula tumbuh sebagai bagian dari problem solver yang ada di masyarakat. Peran pesantren mencakup semuanya, sesuai kebutuhan masyarakat, di mana kyai berperan sebagai aktor dalam perubahan sosial, mendialogkan budaya-budaya baru yang datang dari luar, disaring dulu oleh pesantren supaya tidak membuat goncang, mana yang baik itu dikembangkan, mana yang negatif itu dikurangi dan proses itu terus menerus. Dalam konsep agama, seringkali kyai disebut sebagai prototipe Khalifah fil ardh, wakil Tuhan di muka bumi, sebagai penjaga keseimbangan tatanan baik hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia sesama manusia, maupun hubungan manusia dengan alam, dan ini butuh semacam poros, kyai yang muncul didalam proses itu.

Suparlan mengakui soal peran Ponpes Tegalrejo, khususnya dalam pemahaman terkait bencana Gunung Merapi, dan pemeliharaan lingkungan pascaerupsi. Menurut Suparlan, pemahaman tentang Merapi masih terputus-putus. Karena pemerintah sendiri melihat Merapi hanya dari sisi potensi rawan bencananya saja. Pemahaman dari beberapa instansi ini masih sporadik, melihat dari sisi bencana saja, lepas dari problem social, juga dari ekosistem. Peran Gus Yusuf luar biasa untuk menyambungkan bagaimana keterkaitan antara bencana, masalah sosial yang mengirinya, juga ekosistem Gunung Merapi.

Masih dalam rangkaian memelihara ekosistem Gunung Merapi, Gus Yusuf menyampaikan, nanti pada bulan Juni, Ponpes berencana mengadakan pentas seni budaya, salah satu yang diundang adalah kelompok Slank, yang tidak hanya sebatas pentas, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran bagaimana menjaga lingkungan, maka akan ada penanaman beberapa pohon secara simbolik di lingkungan pesantren dan sekitar pesantren. Menurut Gus Yusuf, itu sesuai dengan misi pesantren, bahwa kita ini sebagai khalifah juga punya kewajiban menjaga ekosistem, alam ini anugerah nikmat dari Allah SWT yang harus kita jaga dan tidak hanya kita eksploitasi. Karena Merapi itu juga sumber kenikmatan, jadi kita terus memberikan semangat untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah. Kita juga belajar dari musibah ini, karena salah satu faktor kerusakan bumi justru berawal dari tangan-tangan manusia sendiri.

(Artikel ini sebelumnya disiarkan di program Agama dan Masyarakat KBR68H. Simak siarannya di 89, 2 FM Green Radio, setiap Rabu, pukul 20.00-21.00 WIB)

Perempuan-perempuan setempat akhirnya mengadu nasib ke luar negeri. Menjual tenaga dengan harga murah, selebihnya terjerat trafficking, banyak pula yang melakukan praktik kawin kontrak. Bukannya memberi solusi, para tokoh agama setempat malah menambah beban dengan sejumlah stigma negatif. Persoalan kerusakan lingkungan kawasan Muria, dan dampak sosial yang ditimbulkannya, menjadi tema bahasan program Agama dan Masyarakat, yang diselenggarakan KBR68H. Perbincangan kali ini mengundang dua narasumber, yaitu Dewi Candraningrum (pengajar UMY Solo, pemerhati lingkungan kawasan Muria), dan Pius Ginting (Walhi).

Menurut Dewi, sejak tahun 1873, Pemerintah Belanda menjadikan hutan lindung Muria sebagai daerah tangkapan air. Kemudian pada periode Soekarno dan Soeharto tetap menjadi keputusan bahkan sampai sekarang. Namun setelah Soeharto lengser, aturan kurang ditegakkan, marak terjadi illegal logging dan illegal mining. Pada tahun-tahun berikutnya kerusakan lingkungan terus mendera dan belum terselesaikan hingga sekarang. Dari 70 ribu hektar kawasan hutan Muria, sebelum dasawarsa1990-an ada ratusan mata air, dan kini tinggal separuhnya saja. Kalau dulu masyarakat desa mencari air itu dekat, sekarang harus menempuh perjalanan selama dua jam.

Menurut Pius Ginting, hampir di seluruh Indonesia, pemerintah kabupaten dengan mudahnya mengeluarkan perizinan bagi perusahaan tambang. Tugas bagi Pemda Jepara untuk melakukan pembatasan dan melakukan pemulihan wilayah tersebut. Kemudian ada tambang-tambang galian pasir, apakah ada izinnya, jika tidak ada izinnya berarti tambang liar. Menjadi tugas Pemda Jepara pula dalam melakukan pembatasan untuk memperkuat daya dukung lingkungan, agar persoalan kekurangan air dan kemiskinan tidak makin meluas terjadi di Jepara.

Dewi membenarkan, bahwa kerusakan kawasan Muria terutama disebabkan oleh pembalakan liar dan penambangan liar. Penambangan liar berpijak pada asumsi, bahwa pertumbuhan ekonomi tumbuh bagus, kalau ada kegiatan pembangunan infrastruktur. Bisa jadi apa yang kita dapatkan di Jakarta misalnya, seperti bahan baku usaha mebel, tanpa kita sadari mengakibatkan sebuah daerah menjadimiskin. Dewi memberi contoh soal potensi konflik pada sebuah desa di Jepara, kerena yang berkuasa adalah bos tambang, mandor pasir atau batu, daripada kepala desa. Bos tambang dianggaplebih cepat mendatangkan uang, kemudian pekerja-pekerja desa itu bisa diserap. Tapi itu jangkanya sangat pendek, kemudian terjadi kerusakan lingkungan parah, berakibat sumber-sumber air hampir habis.

Pius juga mengingatkan soal potensi konflik sosial di Muria, antara masyarakat yang dirugikan oleh perusahaan pertambangan dengan segelintir orang yang diuntungkan. Untuk mengatasi konflikbiasanya melibatkan aparat keamanan, seperti pengalaman di Bima dan Mesuji (Lampung), yang justru semakin memperlebar masalah. Pius menegaskan, pertambangan bukan hanya menimbulan bencana lingkungan, juga bencana sosial, karena yang mendapatkan keuntungan dari pertambangan sebataspengusaha setempat. Meski petani yang ada di sekitar lokasi tamban bisa bekerja, namun jangkanya pendek, hanya sekitar 5-10 tahun, setelahnya lokasi timbang diterlantarkan begitu saja.

Dewi dan Pius sependapat, seharusnya ada peran yang bisa diambil oleh tokoh agama untuk mengatasi persoalan lingkungan. Semisal menyampaikan kepada umatnya akan kesadaran lingkungan. Keduanya berharap, kalangan agamawan bisa melahirkan tafsir hijau, tafsir yang pro lingkungan agar dapat menyelamatkan bumi Indonesia yang sakit-sakitan.

“Artikel ini sebelumnya disiarkan di program Agama dan Masyarakat KBR68H. Simak siarannya di 89, 2 FM Green Radio, setiap Rabu, pukul 20.00-21.00 WIB”

- Wakil walikota FX Rudy selaku ketua Dewan Penasehat FKUB,
- Bapak Soeharso Kepala Kesbangpolinmas selaku sekretaris Dewan Penasehat FKUB,
- Pak Joko Sudibyo Kepala Seksi Kesatuan Kebangsaan Kesbangpolinmas,
- Pengurus FKUB Kota Surakarta,
- Dan para pemohon.

Rekomendasi diberikan kepada 4 tempat ibadah yaitu 3 gereja (Gereja Sidang Jemaat Allah ‘Bukit Sion’ Nusukan, Gereja Kristen Jawa Panembah Ngipang Welar, Gereja Kasih Anugerah Solo City Blessing Gilingan), dan 1 masjid (Masjid Baiturrohmah Tegalsari Kadipiro). Dan 3 lagi yang masih dalam proses dan selesai akhir bulan Maret ini yaitu GKJ Immanuel Pucang Sawit, Masjid Baiturrozaq Sondakan, GBIS Kerten.

“Sebenarnya ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pendataan tempat ibadah di kota Surakarta selama 4 bulan (November 2009 – Februari 2010), dan saya berharap para pengurus – pengurus tempat ibadah yang belum memiliki IMB segera mengurus IMBnya ke FKUB sesuai dengan pedoman yang sudah ada yaitu dengan alur memajukan rekomendasi ke FKUB dengan ditujukan kepada Walikota Kota Surakarta dengan tembusan dari Pemohon dan Depag, tutur Bapak Joko Sudibyo (Kasi Kesatuan Ketahanan Bangsa, Kesbangpol dan linmas Kota Surakarta)”. Rencana tindak lanjut lain dari pendataan tempat ibadah itu adalah akan di bentuk Tim Khusus untuk menindaklanjuti keadaan lapangan yang ternyata 67 % tempat ibadah belum memiliki IMB, dan akan membentuk pola penanganan tempat ibadah dan konflik bawaan yang terjadi serta peleburan SOP FKUB menjadi Peraturan Walikota. (anp)